27 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Selasa, 27 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Lusa, Budi Gunawan Bisa Otomatis Kapolri

KPK (BW) Sudah Kesatria, Kenapa Polisi (BG) Tidak?

Anak Buah Mega Mulai Bicara Soal Pemakzulan Jokowi

Jakarta-RK. Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri masih berlanjut. Kemarin, Bambang Widjojanto (BW) bersikap kesatria. Tersangka kasus dugaan rekayasa saksi sidang sengketa pilkada yang ditangani Bareskrim Polri itu mengundurkan diri dari KPK. Pertanyaannya sederhana, Halaman 7

Jakarta-RK. Gonjang-ganjing politik sebagai dampak kebijakan Presiden Joko Widodo menangani krisis KPKPolri, politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon berkomentar keras mengeritik duet pemerintahan Jokowi-JK banyak membuat celah sasaran tembak, termasuk pemakzulan.

“Antara nakhoda dengan navigator, kru, enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima,” ujar Effendi sebagai pembicara Diskusi Evaluasi 100 Hari pemerintahan JokowiKalla, di Jakarta, Senin (26/1).

Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya dan Dana itu menilai Jokowi telah salah memilih para pembantu di kabinet.

Jokowi seolah tidak terkoneksi dengan para menterinya.

Akibatnya, kata anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu, kinerja pemerintahan saat ini justru memunculkan peluang untuk dijatuhkan. “Karena begitu banyak celahnya dan Halaman 6

Tedjo Dilaporkan Advokat ke Bareskrim

Tiga Menteri Tak Lulus, Ujian Jokowi Mengganti

(Dari kiri) Jaksa Agung Prasetyo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Menkumham Yasonna H Laoly. IST

Jakarta-RK. Tiga Menteri anggota Kabinet Kerja ternyata tidak bisa kerja dan dinilai tidak lulus ‘ujian’ 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ketiganya adalah Halaman 7

Kapolda: Jangan Ganggu Rakyat Kalbar Lima Satgas Intensifkan Penanganan Kejahatan Pontensial Pontianak-RK. Tak peduli puting beliung di Mabes Polri, Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto malah menginstruksikan seluruh Kapolres dan jajarannya untuk menurunkan gangguan Kamtibmas minimal 15 persen.

“Caranya ya kerja keras. gangguan Kamtibmas harus bisa rendah dari Desember 2014. Begitu juga Februari ini, gangguan Kamtibmas itu harus bisa turun 15 persen dari Januari 2015,” tegas Arief saat silaturakhmi ke Redaksi Rakyat Kalbar, Senin (26/1) sore.

Pengentasan itu lebih difokuskan kepada kejahatan konvensional, yang menyumbang hampir 50-60 persen Halaman 6

Fraksi PPP Protes Rapat Paripurna Infrastruktur Jalan Pontianak-RK. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Ahmadi Usman SAg memprotes Rapat Paripurna DPRD Kalbar yang membahas persetujuan terhadap nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kalbar, tentang penanganan infrastruktur jalan dengan program penganggaran tahun jamak dari tahun 2015-2017

Wagub Nilai Perlu Persiapan 2016-2017 melalui APBD Kalbar.

Ketua PPP Kalbar ini mengungkapkan, penganggaran program tahun jamak harusnya disepakati bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Ang-

garan Sementara (KUA PPAS). “KUA PPAS itu sudah lama dilakukan.

Kenapa baru sekarang ini minta disepakati,” protes Ahmadi Usman saat rapat paripurnadi Gedung DPRD Kalbar, Senin (26/1).

Ahmadi menjelaskan, seharusnya eksekutif maupun legislatif tetap fokus menjalankan program Halaman 7

Februari Berkas Budiono Tan Dilimpahkan ke PN Ketapang Ketapang-RK. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang segera menyelesaikan berkas perkara Big Bos PT Benua Indah Group (BIG) Budiono Tan ke Pengadilan Negeri (PN) Ketapang.

Paling lambat 3 Februari 2015 mendatang mantan anggota MPT itu sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Kusnendar melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Tony S Sahertian mengatakan, saat ini pihaknya sedang melengkapi berkas administrasi kasus Budiono Tan. Kemudian segera melimpahkannya ke PN Ketapang sebelum habis masa tahanan di Lapas Kelas II B Ketapang.

“Secepatnya akan kita limpahkan ke Pengadilan Halaman 6

Sebelas Dua Belas Petruk Dadi Ratu @jprabo Ada cara gampang untuk bubarin KPK, kenapa harus ambil cara yg berisiko! Kalau Polri&Kejagung kuat&profesional dalam penegakan hukum,KPK akan bubar sendiri

Syamsuddin Haris @@sy_haris Penyelamatan @KPK_RI adalah keniscayaan bagi bangsa kita, sekaligus pertaruhan politik bagi @jokowi_do2. Karena itu pak Presiden, berhati2lah.

klik! www.rkonline.id

Rudi Valinka #HOKI @kurawa kemaren hasto yang ditumbalin... sekarang efendi simbolon yg dimajuin... masak komandan PDIP gak tau dengan komen mereka sih? hehehe lucu aja

Tidak beberapa lama setelah dilantik menjadi Presiden Repubik Indonesia, Jokowi meluncurkan program perdananya, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

KIS untuk meringankan beban masyarakat miskin terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan Nasional Halaman 7

Seragam Sama, Polda Kalbar “Beda” Silang sengkarut cecak lawan buaya alias KPK vs Polri, ternyata tak berpengaruh kepada 11.000 lebih personil Polda Kalbar di bawah komando Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto.

“Tadi pagi saya sampaikan Halaman 7

Arief Sulistyanto

Taman Nasional Gunung Palong Menyimpan Dilema (2)

KKU, Kabupaten Bahari yang Belum Bangkit klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Anak Buah Mega Mulai Bicara Soal Pemakzulan Jokowi

-- Kongres sudah dekat, asal bunyi dan asal ngomong

macam mercon bikin situasi makin kacau.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Kayong Utara itu luar biasa, punya kekayaan taman nasional dan bahari. Bagaimana menyelamatkan manusia dan melindungi alam dengan lebih cerdas?

Musim hujan datang lebih cepat. Pak Dang sedih, anak sekolah yang naik sepeda ke sekolah harus merayapi jalan berlumpur. Yang naik motor terpaksa menginapkan kendaraannya di Mentubang, lanjut jalan kaki untuk sampai ke rumah sejauh 3 Km. Anak SD yang masih kecil pun harus berkubang lumpur karena jalan tak boleh diaspal.

Kebun yang selama ini mereka usahakan untuk menyambung hidup, selalu diawasi pihak TNGP. Warga tidak boleh melebarkan areal kebun. Padahal, pisang andalan warga stagnan pada areal yang itu-itu saja. Sementara kebutuhan hidup terus meningkat tiap tahun.

Kampung Batu Teritib yang dikungkung bukit, dibatasi laut, akan sulit berkembang jika tidak dipindahkan. KAMIRILUDDIN-RK

Kamiriluddin, Kayong Utara

HARIAN

Menjual hasil kebun dilakukan melalui transportasi laut yang relatif lebih mahal. Karena itulah warga Kampung Batu Teritib nyambi sebagai nelayan, yang hasilnya pun tidak bisa diandalkan sebagai mata pencaharian.

“Menjadi sebuah jawaban masuk akal, apabila akses jalan darat menjadi penting bagi masyarakat Batu Teritib, namun terpenjara keberadaan TNGP. Melindungi Hutan untuk kelangsungan planet bumi adalah sesuatu yang mulia. Namun melindungi hak hidup manusia Kayong Utara juga tidak kalah pentingnya,” kata Isya Fachrudi, pemerhati sosial setempat.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid sempat meminta keadilan kepada pemerintah pusat, memperjuangkan warganya yang sudah mengakses lahan di sekitar TNGP. Karena masuk dalam peta Suaka Alam Laut (SAL) Halaman 7 Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 27 Januari 2015

2

Komjen. Pol. Oegroseno/Bekas Waka Polri

Situasi Tambah Tegang, Sebetulnya Tidak Perlu Kriminalisasi Presiden Joko Widodo mengundang tujuh tokoh masyarakat untuk dimintai pendapat soal perseteruan Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Istana, Minggu (25/1) malam.

Mereka adalah mantan Ketua MK, Jimly Asshidiqqie, pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, Mantan Waka Polri, Komjen. Pol. (Purn) Oegroseno serta dua mantan Pimpinan KPK, yakni Ery Riyana Harjapamengkas dan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Akademisi senior Ahmad Syafii Maarif juga diundang, namun berhalangan hadir.

Kapan mulai dan bagaimana tim 7 ini akan bekerja?

Berikut petikan wawancara dengan Oegroseno, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/1) malam. +Apa tujuan dibentuknya Tim? -Iya, ini presiden yang minta. Yah, situasi kan lagi tegang ini kan, yang jelas supaya meredakan ketegangan dan negara kita tidak dikacaukan dengan hal-hal yang membikin orang tidak nyaman, gitu ajalah yah. Kalau salah silahkan diproses, ada aturan bagaimana misalnya diperiksa saksi dilengkapilah. +Bagaimana mekanisne kerja tim ini?

-Belum tahu yah,

Pelaku Dikutuk di Medsos

karena masih harus rapat dulu sama Pak Presiden. Sebenarnya kan wartawan sudah pada tahu duluan. Iya kan, saya belum ke sini udah pada tahu semua.

Yang terpenting kita akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. +Apa masukan awal yang diberikan tim ini ke presiden?

-Loh kan membaca situasi kan melalui media, semua kelihatannya kok situasi tambah tegang ya. Nah, presiden sebagai kepala negara meminta masukan kepada kita dan kita ingin memberikan masukan yang terbaik. Tidak memihak ke kiri ke kanan. Semuanya nanti kita cari informasi itu dari semua sumber, nanti bagaimana langkah terbaik, presiden yang akan mengambil keputusan. Mungkin pertimbangan kita atau pertimbangan yang lain lagi dari presiden. +Presiden Joko Widodo menyebut dalam pidatonya, jangan ada kriminalisasi. Apa maksudnya?

-Itu agar situasinya ke depan ada saling menghormati dan menghargai tentang suatu proses penegakan hukum yah. Bagi saya sih etika penegakan hukum, yah ditegakkan saja dan dipatuhi, yah itu saja. Atau misalkan kriminalisasi.

Kan sebetulnya tidak perlu kriminalisasi, karena kriminalisasi bisa terhadap siapapun bisa. Tetapi itu harus dihindarkan, karena kesan kriminalisasi pasti indikatornya akan kelihatanlah. +Ada dua kasus. Kasus Komjen Budi

Gunawan dan kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Apa rekomendasi tim ini nanti bisa mempengaruhi proses hukum yang sudah berjalan?

-Tidak ada masalah, kita tidak akan menggangu proses penegakan hukum yah, semua pada rel yang sudah ditentukan. Yang penting kan etikanya, caranya, sesuai dengan aturan hukum acara pidana yah. Itu yang dipedomani.

Itu saja +Presiden dikabarkan akan tetap melantik Budi Gunawan, apa benar demikian?

-Enggak tahu, kita tidak berani rekomendasikan masalah itu. Kita kan belum bekerja. +Tapi sempat dibicarakan juga mengenai hal itu dengan presiden?

-Iya, semuanya dibicarakan +Termasuk pelantikan Budi Gunawan?

-Pokoknya semua permasalahan itu, karena kan terkait dan berangkat dari sana +Nama tim ini apa?

-Belum-belum nanti Mensesneg yang urus. Kita belum bisa merumuskan karena mengawal hukum dan negara ini kan juga berat yah. Tapi jangan ada yah, kecil-kecil seperti ini, semua harus melihat pada hukum ke depan

-Loh, saya belum berani memberikan masukan seperti itu. Jangan sampai nanti kontraproduktif, karena ini kan sudah dibentuk tim. Lebih baik nanti dari hasil keputusan tim yang diperhatikan. +Bagaimana Anda menilai komitmen Presiden Jokowi terhadap pemberantasan korupsi?

-Beliau tegas pemberantasan korupsi.

Jadi presiden tidak akan main-main untuk pemberantasan korupsi, seperti yang kita lihat tadi yang disampaikan +Apakah nanti tim juga akan mendatangi Polri?

-Yah, semuanya kita datangi, yah audiensi dulu. Kita bukan tim pengawas pemeriksaaan. Kita hanya mencari informasi bagaimana sebenarnya. +Seperti tim 8 dong Pak? -Yah mau dibilang gitu, mungkin sama mungkin tidak. Mulai Senin kami bekerja. +Kapan deadline waktu tim harus mengeluarkan rekomendasi?

-Kalau bisa secepatnya kan enak, karena masih banyak kerjaan yang lain kan. Yakinlah kita akan kembali pada yang diharapkan orang, dapat kembali kerja, bisa aman dan konsentrasi serta jangan bikin tidak tenang.

+Saran Anda sendiri sebaiknya Budi dilantik atau tidak?

Re-editing: Andry

Warga Heran Air Ledeng Sering Mampet!

Jurnalis Tewas Ditembak

DPRD Kota Pontianak Desak PDAM Kroscek

Jakarta-RK. Kabar tewasnya wartawan tabloid Fokus Lampung, Beni Faizal langsung mengundang reaksi di media sosial, Senin (26/1) siang. Kecaman dan ungkapan duka mengalir di twitter.

“Pita hitam. Kekerasan ke jurnalis kok gak reda2!,” tulis Nur Hidayat Sardini di akun @ nurhidayatsardi.

Seperti diberitakan Radar Lampung (Grup JPNN), Beni ditembak tiga orang tak dikenal sekitar pukul 20.15 WIB, Minggu (26/1) malam.

Peluru mengenai ketiak kiri bagian bawah hingga menembus punggung kanan. Akibatnya, bapak dua anak itu tewas di tempat.

Peristiwa di halaman rumah korban di Jalan Pulau Raya III No. 46, Perumahan Waykandis, Tanjungseneng, itu berlangsung cepat. Tiga tersangka melarikan diri begitu korban roboh bersimbah darah. Mereka tambah panik mendengar jerit anak perempuan korban Echa (6). korban melihat gerak-gerik tiga orang mencurigakan di depan rumahnya lewat CCTV (closed circuit television). Ia pun bergegas keluar sambil membawa tombak panjang dari dalam rumah.

Mengetahui ada orang yang memergokinya, salah seorang tersangka menghadang korban dan langsung melepas tembakan. Peluru diperkirakan menembus hingga diperkirakan melukai jantung jurnalis itu. Seketika, Beni roboh dan mengembuskan nafas terakhir.

“Penembakan thdp Pemred di Lampung, dlm kondisi elemen jurnalisme jg msh blm dijalankan scr benar, tetap tak bisa dibenarkan. Layak dikutuk,” cuit Narliswandi Piliang, @IwanPilang7. (jpnn)

Pontianak-RK. 2015, potret buram air ledeng masih menjadi sorotan permasalahan publik. Keluhan masyarakat masih saja terdengar hingga hari ini. PDAM Tirta Khatulistiwa selaku distributor diminta untuk bekerja professional demi memenuhi kebutuhan hajad hidup masyarakat luas.

Memasuki tahun ‘Kambing Kayu’, perusahaan air minum pelat merah milik Pemerintah Kota Pontianak itu ternyata belum bisa berbenah diri. Padahal, tarif pelanggan sudah dinaikkan sejak September tahun lalu. Ironisnya, air ledeng masih saja bermasalah dan belum tampak perubahan secara signifikan.

Awal tahun ini saja, PDAM Tirta Khatulistiwa sudah dikritik masyarakat. Salah satunya mengenai tarif pelanggan yang tidak sesuai. Kemahalan dan pelayanan yang kurang memuaskan menerpa sejumlah masyarakat di 6 Kecamatan Kota Pontianak.

Minggu (24/1), Hendry Pangestu Lim, warga Jalan Pahlawan, Nomor 242, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan mengeluh, terkait tersendatnya air ledeng di rumahnya. Padahal, rumahnya berada tak jauh dari kantor distribusi PDAM Tirta Khatulistiwa.

“Sudah enam bulan terakhir air ledeng di rumah gak lancar. Siang atau sore pasti gak ngalir selama setengah hingga satu jam. Apa ada masalah dipenyalurannya,” keluh Hendry.

Hendry mengaku, tidak sepenuhnya menyalahkan PDAM Kota Pontianak. Ia

berfirasat, ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengganggu saluran air ledeng sehingga air ledeng di rumahnya tidak lancar.

“Saya rasa ada oknum yang mengambil air secara diam-diam. Dengan cara menembuskan pipa miliknya ke pipa induk milik PDAM. Bukannya mau menyalahkan orang lain, tapi ini patut dicurigai di zaman sekarang ini,” tuding Hendry.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Pontianak ini mengharapkan, pihak PDAM Tirta Khatulistiwa untuk mengkroscek ke lapangan guna memastikan dan mencari kebenaran hal tersebut.

“Ini juga sebagai informasi buat PDAM. Coba dicek masalah ini. Kalau tidak percaya air ledeng sering mampet, bisa lihat di rumah. Di wilayah sini banyak pengusaha laundry. Jangan sampai ada pengusaha nakal berbuat seperti ini,” lugasnya.

Hendry berharap, Walikota Pontianak, Sutarmidji segera menyelesaikan satu demi persatu permasalahan PDAM tahun ini.

Supaya pembangunan di ‘Bumi Khatulistiwa’ tidak menjadi terhambat.

“Pak Walikota harus bertindak tegas.

Jangan hanya tahu menunjuk direktur PDAM saja. Dengar dong keluhan masyarakat. Jangan diam saja. Kalau bisa masalah tentang air ledeng pada tahun ini diselesaikan sehingga tidak ada yang komplain lagi. Kota Pontianak belum bisa maju jika seperti ini terus,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Naufal Ba’bud sependapat, dengan keluhan warga tersebut. Sebagai wakil rakyat, ia mendesak PDAM Tirta Khatulistiwa mengkroscek laporan masyarakat tersebut.

“Pihak PDAM mestinya harus turun ke lapangan untuk melihat ada permasalan apa. Jangan sampai kejadian ini terus berlanjut hingga merugikan masyarakat,” tegas Naufal.

Legislator Partai Gerindra ini berpendapat, laporan masyarakat sangat berguna bagi manajemen PDAM. Selain dapat menemukan masalah baru yang berpotensi merugikan rakyat dan perusahaan.

Laporan tersebut juga bisa membuktikan jika PDAM tidak sepenuhnya salah jika terbukti benar ada yang melakukan kegiatan ilegal.

“Direktur PDAM harus memerintahkan stafnya untuk bekerja mengawasi dan meninjau. Jangan anggap remeh laporan masyarakat,” timpalnya.

Naufal juga mengesalkan, laporan masyarakat tentang pembayaran tarif pelanggan yang begitu mahal. Dengan sikap tegasnya sebagai perpanjangan tangan rakyat, ia mendesak PDAM menertibkan masalah tersebut.

“PDAM harus mentertibkan administrasi yang semraut ini.

Jangan masyarakat dirugikan.

Direktur PDAM harus bersikap

Hendry Pangestu Lim

tegas dan bijak. Periksa bagian loketnya, cari akar masalahnya. Kok bisa tarif pelanggan beda di web sama di loketnya?,” lugasnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Pesawat Habibie is Back Oleh: Khoirul Umam Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie pernah sukses memimpin putra-putri terbaik bangsa Indonesia dalam menciptakan pesawat terbang. Pesawat terbang yang diluncurkan perdana pada tanggal 10 Agustus 1995 tersebut diberi nama Gatotkaca N-250.

Pesawat murni hasil pemikiran dan buatan anak bangsa itu merupakan pesawat paling canggih dikelasnya karena dikendalikan secara elektronik (fly by wire). Indonesia pun bangga bisa menjadi negara pertama di Asean yang menciptakan pesawat terbang seperti Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat.

Namun sayang, pesawat Gatotkaca N-250 yang pernah menjadi primadona itu kini tinggal kenangan. Krisis ekonomi pada tahun 1998 memaksa presiden Soeharto mundur sebagai presiden dan pesawat N-250 dihentikan produksinya atas desakan IMF (International Monetary Fund). Akibatnya, PT. Dirgantara Indonesia memensiunkan dini ribuan tenaga kerjanya. Habibie tidak marah, namun ia kecewa karena mimpi besarnya yang mulai terbang tinggi itu harus turun dan terhenti.

Bukan Habibie namanya jika ia larut dalam kesedihan yang mendalam. Jiwa besar Habibie membawanya untuk melihat sudut positif atas peristiwa yang terjadi.

Menurutnya, perjuangan yang telah dilakukan selama ini tidak ada yang sia-sia.

Setidaknya, N-250 ciptaannya menjadi bukti bahwa Indonesia mengerti cara membuat pesawat terbang komersil mulai dari A-Z. Habibie dan timnya akan kembali berkarya dan bangkit melaksanakan perjuangan yang tertunda untuk sementara. Saat menjabat sebagai presiden pun, Habibie masih be-

lum mampu berbuat banyak untuk N-250.

“Untuk membuat lompatan besar, seseorang harus mundur beberapa langkah,” cetus Habibie sambil membenahi keadaan.

Habibie memang tidak mudah lelah, apalagi untuk dikalahkan. Di usianya yang senja kini, Presiden RI ketiga tersebut masih kuat memegang mimpi besarnya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen pesawat terbang. Habibie meyakini, Indonesia belum terlambat untuk memajukan industri pesawat terbang. Mengingat pesawat terbang merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan dan naiknya permintaan pesawat terbang dari negara lain.

Tahun 2012, Habibie is back. Menjelang usia ke-80, semangat Habibie masih seperti saat ia usia 17 tahun. Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Soeharto tersebut ingin menunjukkan pada dunia, bahwa Indonesia masih mampu untuk menciptakan pesawat terbang sendiri. Di bawah bendera PT. Regio Aviasi Industri, Habibie akan membimbing anak-anak muda Indonesia merancang pesawat R-80. Ini merupakan proyek besar untuk mengembalikan kejayaan N-250, namun dengan desain dan teknologi yang baru.

Rencana Habibie merintis R-80 cukup tiga tahun saja, setelah itu giliran Ilham Akbar, putra pertama Habibie, untuk melanjutkan mimpi besar sang ayah. Jika tidak ada halangan, pesawat R-80 akan mengudara melintasi Nusantara dan dunia pada tahun 2017 atau 2018. Ilham Akbar pun berkeyakinan, jika Indonesia telah mampu dan berhasil membangun industri pesawat, Indonesia juga akan mampu mendirikan industri mobil, motor dan kereta api sendiri.

Kini, rakyat Indonesia tinggal menunggu lahirnya kembali karya besar Habibie. Calon

pembeli dan pengguna pesawat R-80 pun sudah menanti. Salah satunya adalah NAM Air, anak perusahaan maskapai besar Sriwijaya Air. Chandra Lie, Presiden Direktur Sriwijaya Air memberikan komitmen dan kepercayaannya pada Habibie. Kita berharap, R-80 akan sukses mengudara. Kita tentu tak ingin pesawat yang lalu lalang di langit Indonesia adalah produk asing semua.

Perjalanan dan perjuangan Habibie dalam mengembalikan industri pesawat terbang Indonesia tersebut, tertulis dalam buku Pesawat Habibi: Sayap-sayap Mimpi Indonesia. Sang penulis, Arimbi Bimoseno, tidak hanya mengisahkan secara terkini tentang pesawat ciptaan Habibie, namun juga memperlihatkan sisi kenegarawanan sejati Habibie dan perjalanan spiritualnya. Di setiap halamannya, buku yang diterbitkan oleh Kata Media ini menghadirkan kisah inspiratif Habibie melalui tulisan dan kumpulan foto. Sangat layak untuk dibaca oleh kaum muda, khususnya pelajar dan mahasiswa agar dapat memetik semangat juang dan cinta Tanah Air. Kisah cinta sejati Habibie yang romantis bersama mendiang istrinya Ainun juga terekam dengan baik. Habibie mengungkapkan bahwa sinergi positif yang ia bangun dengan Ainun selama 48 tahun 10 hari, banyak mendukung produktivitas dan meningkatkan kecerdasannya.

Kini Habibie ting-

gal di Patra Kuningan Jakarta dan menyediakan sebagian ruangan di rumahnya untuk perpustakaan. Selain itu, ia juga memiliki rumah dengan halaman 1.5 hektar di dekat Hamburg, Jerman. Di tengah perjuangan besarnya saat ini, Habibie terus aktif bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di Indonesia untuk mengalirkan inspirasi kepada anak cucu intelektualnya.

Habibie juga berharap ada penerusnya yang bisa meraih prestasi lebih hebat dibanding dirinya.

Bangsa Indonesia patut bersyukur dan bangga memiliki putra jenius bernama Habibie. Ia adalah maestro teknologi dunia dibidang pesawat terbang. Berkat kerja keras dan otak cerdasnya, Ia berhasil menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori penting dibidang thermodinamika, konstruksi dan aerodinamika.

Beberapa rumusan teorinya yang digunakan dalam dunia pesawat terbang dikenal sebagai ‘Habibie Factor’, ‘Habibie Theorem’ dan ‘Habibie Method’. Tidak heran jika nama Habibie dikagumi dan disegani oleh dunia internasional.

Ya, Habibie adalah orang Indonesia paling berpengaruh di dunia. *Alumni Univ.

Muhammadiyah Malang Judul Buku : Pesawat Habibie, Sayap-sayap Mimpi Indonesia Penulis : Arimbi Bimoseno Penerbit : Kata Media Edisi : 2014 Tebal : iv + 380 halaman

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

3

Gubernur dan Wagub Tinjau Lokasi Banjir Pemerintah Ingin Memastikan Tak Ada Korban dan Berikan Bantuan Pontianak-RK. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sandjaya menyatakan, pihaknya hari ini, Selasa (27/1) akan melakukan peninjauan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kota Singkawang dan sekitarnya.

“Saya akan ke Kota Singkawang besok (hari ini, red) untuk melihat kondisi banjir yang terjadi di wilayah Singkawang dan sekitarnya,” ujar Wagub Christiandy Sandjaya, Senin (26/1).

Kata Wagub, selain dirinya yang berangkat ke Singkawang, Gubernur Cornelis juga melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, Senin (26/1).

“Peninjauan ini sekaligus menyampaikan bantuan untuk korban banjir yang terjadi dibeberapa wilayah di Kalbar,” paparnya.

Menurutnya, saat ini ber-

dasarkan informasi air mulai surut, tetapi patut diwaspadai juga terkait curah hujan tinggi.

“Mudah-mudahan sudah surut dan bahu membahu antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta pusat di dalam penanganan pasca banjir,” timpalnya.

Menurutnya, secara teknis, pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Provinsi serta Kabupaten bersama-sama melakukan upaya dalam penanggulangan bencana banjir ini.

“Peninjauan ini untuk melihat kondisi sekaligus memastikan korban tertangani serta tidak adanya korban di dalam bencana banjir yang terjadi,” ujarnya.

Sementara itu terkait bantuan di daerah yang terkena banjir sudah dilakukan dengan mengirimkan bantuan melalui badan penanggulangan bencana beberapa waktu lalu. “Kita cek di lokasi

Tanpa Tiket Promo, Cap Go Meh Tidak Masalah Pontianak-RK. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Michael Yan Sriwidodo menilai, tidak menjadi masalah apabila sejumlah penerbangan tidak adanya tiket murah atau promo dalam acara perayaan Imlek dan Cap Go Meh, di Provinsi Kalbar.

“Itu tidak masalah. Pengalaman selama ini harga tiket bukan harga promosi, melainkan harga tiket ektra mahal kalau Imlek dan Cap Go Meh yang digunakan para wisatawan untuk datang,” ujar Michael Yan Sriwidodo, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, apabila adanya kebijakan tidak adanya tiket murah dalam penerbangan pariwisata, seperti Cap Go Meh yang setiap tahun diselenggarakan di Provinsi Kalbar tentu tidak akan berdampak besar.

Bahkan, legislator Partai Nasdem itu menegaskan, yang menjadi masalah adalah promosi Cap Go Meh itu sendiri, dimana gaung atau promosi yang dirasakan saat ini kurang sehingga diperlukan kembali untuk promosinya. ”Gaung yang sudah kurang promosinya sehing-

ga perlu penanganan cepat.

Jangan sampai para peminat pariwisata merasakan acara yang dilaksanakan semakin berkurang atau hanya itu-itu saja,” ingatnya.

Menurut dia, perlunya penambahan apa saja kemasan dalam acara Cap Go Meh itu supaya terkesan dapat dinikmati oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke Kalbar.

“Produk sepopuler apapun harus dipromosikan.

Perlu mencari pasar baru agar selalu menjadi incaran para pengunjung,” timpalnya.

Ia menambahkan, prediksi tahun ini meskipun tidak adanya tiket promo ataupun tiket murah di sejumlah penerbangan, dirinya memprediksi tetap akan dikunjungi oleh masyarakat.

“Untuk tahun ini prediksi tetap ramai, karena pengalaman tahun sebelumnya travel tour masih kuat dan terus melakukan promosi.

Bukan hanya hotel saja, bahkan home stay juga penuh,” paparnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Ilustrasi.

NET

apabila masih kurang maka kita akan tambah untuk bantuannya,” ulasnya.

Ia menambahkan, terkait kondisi banjir ada beberapa wilayah, seperti Kota Singkawang, Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau yang parah. Selain itu di Kabupaten Sambas serta Kabupaten Sekadau juga mengalami hal serupa.

“Beberapa faktor banjir ini terjadi bisa akibat karena faktor cuaca hujan tinggi serta maupun faktor alam. Dan ini sudah menjadi banjir langganan,” timpalnya.

Selain itu pihaknya juga melihat penanganan medis yang dilakukan di masing-masing daerah untuk mengantisipasi penyakit agar dapat diantisipasi sedini mungkin.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Ilustrasi.

NET

Pemkot Ancam Bekukan Izin PT Jembatan Nusantara Wakil Walikota: Kalau Tidak Becus, Kita Ambil Alih Pontianak-RK. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono ancam cabut izin operasional PT. Jembatan Nusantara. Pasalnya sudah diberikan teguran serat akan memutus kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak jika kesalahan serupa kembali terjadi. Yakni terkait temuan serta laporan masyarakat mengenai menjual tiket palsu dan bekas pakai yang dijual kembali ke pengguna jasa penyeberangan Fery.

“Temuannya tiket lama dijual kembali.

Tidak ada korperasinya. Ini namanya penggelapan. Kita sudah peringatkan, kalau masih melanggar akan kita bekukan izin operasional. Justru itu, ini ada unsur kesengajaan dari pihak pengelola itu yang terdiri dari dishub dan pihak ketiga atau PT Jembatan Nusantara,” tegas Edi Rusdi Kamtono, Senin (26/1).

Tiket korperasi yang dimaksudkan Edi, yakni berupa tiket yang diserahkan ke pengguna jasa terdapat bolongan kecil yang

harus diperiksa terlebih dahulu. Apakah tiket yang diberikan tersebut benar ada bolongan atau tidak. Namun jika tidak terdapat bolongan maka dipastikan tiket itu adalah palsu dan masyarakat diminta untuk melaporkan ke Pemkot Pontianak atau pihak yang ada kaitannya dengan hal ini.

“Kita akan tertibkan tiket korperasinya terutama, kita mengimbau kepada masyarakat harus mendapatkan tiket berkorperasi supaya tertib. Yang melakukan kecurangan-kecurangan di lapangan, kita tidak bisa kontrol atas tiket yang berkorperasi berapa yang masuk dan terjual,” paparnya.

Edi menjelaskan, karena sudah menjadi barang temuan dan sedang diselidiki kepolisian, Dinshubkoimfo serta Pemkot Pontianak dengan dua tersangka. Terkait kerugiannya, ia menegaskan masih dalam tahap pemeriksaan dengan bukti lengkap yang sudah dikantongi.

“Nanti akan kita selesaikan lagi, karena

sudah ada berkasnya dengan dinas perhubungan yang sedang mengkaji kerugiannya,” jelasnya.

Atas temuan yang dilaporkan ini, Pemkot Pontianak menanggapi serius dan berencana akan memperbaiki sistem yang berjalan. Yakni dengan cara mengganti program manual dengan komputerisasi.

Dengan tujuan agar ada kejelasan laporan yang masuk dalam upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Unit Pelayanan Teknis (UPTD), khususnya fery penyeberangan.

“Kita lagi selidiki, ke depan memakai elektronik. Jadi jelas uangnya masuk ke kas daerah,” cetusnya.

Tak hanya dua temuan saja menjadi sorotan orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Kota Pontianak ini, konstruksi seluruh yang ada di penyeberangan fery dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT. Jembatan Nusantara agar memperhatikan secara keseluruhan bangunan tersebut.

Seperti saat sekarang ini terdapat lubang besar yang menganga yang tentunya sangat membahayakan pengguna jasa fery penyeberangan.

Edi menegaskan, Dishubkominfo sebagai pihak pengawasan bisa mengoptimalkan kinerjanya untuk mengawasi bidang yang satu ini. Namun jika sudah dinilai ternyata tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan, pihaknya tak segan-segan akan memutus hubungan dengan pihak ketiga dan menggantikannya dengan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang dimiliki Kota Pontianak.

“Sudah saya perintahkan ke Dinas Perhubungan untuk diperbaiki, karena bekerja sama dengan perusahaan itu, pasti mereka bisa bantu untuk memperbaiki lubang-lubang itu. Kalau mereka tidak becus mengurusnya, kita ambil alih. Kita kerjasamakan dengan (ASDP),” tegas Edi (agn)

Pemkot Pontianak Akan Razia Swalayan dan Kios Antisipasi Minol Ilegal Pontianak-RK. Mengacu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang melarang penjualan minuman beralkohol (minol) golongan A di minimarket, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menggelar razia dan memberikan batas waktu paling lama 7

Februari 2015.

Supaya minimarket maupun warung, kios-kios, gerobak dan sejenisnya sudah tidak lagi menjual minol golongan atau kadar berapapun. Walikota Pontianak, Sutarmidji mengharapkan, seluruh minimarket untuk mematuhi peraturan tersebut.

“Termasuk warung, kios serta gerobak tidak boleh menjual minol kadar atau golongan apapun. Intinya, semua golongan minol apapun dilarang dijual di tempat-tempat tersebut,” tegas Walikota Sutarmidji, di ruang kerjanya, Senin (26/1).

Menurutnya, Pemkot Pontianak akan mengeluarkan Surat Edaran mulai 1 Februari 2015 dan selama sepekan akan mengawasi tempat-tempat tersebut. Mu-

lai dari minimarket, warung, kios-kios, gerobak kaki lima dan sejenisnya dilarang menjual minol golongan dan kadar berapapun. Apabila ditemukan tempat-tempat tersebut menjual minol maka pihaknya tak segan-segan akan menyita serta memusnahkan minol tersebut.

“Kita minta semua pihak mematuhi ketentuan ini. Kalau masih saja didapati tempat-tempat tersebut menjual minol, akan kita sita dan musnahkan,” tegas Sutarmidji.

Dalam Permendag Nomor 06/M-DAG/ PER/1/2015 tertuang, minuman golongan A merupakan minuman dengan kadar alkohol kurang dari lima persen. Diantaranya, bir, bir hitam dan minuman ringan beralkohol. Dengan demikian, minuman alkohol golongan apapun dilarang dijual

Sutarmidji

di minimarket. Penjualan minuman beralkohol golongan A hanya boleh dilakukan oleh supermarket atau hipermarket.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Walikota: PKL Taman Alun Kapuas Harus Patuhi Aturan Pontianak-RK. Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Alun Kapuas membuat gerah Walikota Pontianak, Sutarmidji. Bahkan keberadaan PKL ini membuat Taman Alun Kapuas semakin semrawut serta tidak tertib. Pasalnya mereka menggelar dagangan tanpa menghiraukan aturan-aturan tempat yang dilarang untuk berjualan di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengatur PKL di Taman Alun Kapuas supaya lebih tertib serta tidak mengganggu kenyamanan para pengunjung.

“Pokoknya kita akan atur pedagang-pedagang yang berjualan pakaian tidak boleh lagi berjualan di kawasan itu. Begitu juga yang berjualan jam tangan, aksesoris dan segala macam tidak boleh berjualan di situ.

Jual secara asongan saja,” ucap Sutarmidji usai pertemuan dengan para PKL Taman Alun Kapuas di ruang rapat Walikota, Senin (26/1).

Kemudian para PKL tersebut tidak boleh ada yang berjualan di plaza waterfront dan tempat-tempat lainnya yang dilarang. Pemkot akan mengatur tempat di mana mereka boleh berjualan serta di mana yang dilarang berjualan. Untuk jumlah pedagang kuliner atau makanan akan diatur hanya sebanyak 40 hingga 45 pedagang yang diizinkan. Sedangkan PKL yang berjualan, selain makanan masih sedang dikaji bagaimana pengaturannya. Terhadap PKL yang

telah terdaftar tersebut akan di- sudah saya kumpulkan dan saya berikan Surat Penunjukkan Tempat tantang siapa yang paling jago dan Usaha (SPTU) dan kartu pengenal paling kuat. Semuanya harus tunduk sebagai tanda bahwa PKL tersebut pada aturan pemerintah. Yang ngamemang mendapat izin dari Pemkot tur itu pemerintah serta tidak bisa masyarakat membuat aturan-aturan Pontianak.

“Kalau perlu kerja sama dengan sendiri. Masing-masing mengaku pihak ketiga untuk membuat rompi. berkuasa di kawasan ini, saya tiSiapapun yang berjualan di Taman dak mau mengakui siapapun yang Alun Kapuas harus pakai rompi itu. berkuasa,” ucap Walikota.

Saat ini, jumlah PKL secara kesNanti ada pengendalinya di situ.

Kalau ada pedagang-pedagang yang eluruhan sebanyak 60 hingga 70-an baru jadi kelihatan. Yang jelas, ada pedagang. Parahnya lagi, para PKL beberapa titik tidak dibolehkan itu menggelar kursi meja hingga berjualan supaya ada kenyamanan ratusan jumlahnya. Ironisnya, kapal orang yang berkunjung di Taman wisata yang bertambat di pinggir sungai di Taman Alun Kapuas juga Alun Kapuas,” lugasnya.

Sutarmidji menargetkan, akan menyewakan kursi-kursi dan meja membenahi para pedagang di Taman yang digelar di sepanjang plaza Alun Kapuas selama dua pekan. Se- waterfront.

“Yang banyak itu bukan pedagang, cara tegas, Sutarmidji tidak mengakui keberadaan oknum-oknum yang tapi kursi meja yang digelar hingga mengatasnamakan forum PKL mau- ratusan jumlahnya. Bayangkan 600pun forum-forum lainnya yang mengatur para PKL setempat. Disinyalir ada seorang oknum yang sengaja FACILITIES : membuka PKL* TV Cable 16CH PKL baru dengan mengatasnamak* Full AC an forum terse* Water Heater but. * Free WIFI “Sekarang ini * Food Court kan ada yang soksokan ngatur. Dia Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak bisa ngatur bePhone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam) gini-begitu. Tadi

PERDANA INN

700 meja dan kursi. Itu juga kapal wisata curang juga, dia yang sewakan kursi-kursi itu. Kebanyakan dari mereka-mereka yang menyewakan kursi. Itu tidak benar juga. Nanti kita larang mereka tambat di situ,” tukas Sutarmidji.

Bagi pedagang yang tidak tertib serta tidak mau mengikuti aturan Pemkot Pontianak, tidak akan diizinkan berjualan di Taman Alun Kapuas. Sebagian besar para PKL beralasan berjualan di sana untuk mencari rezeki. Namun bukan berarti mereka bisa seenak-enaknya menggelar dagangannya di mana saja.

“Sekarang kalau alasan mau cari makan nih, boleh suka-suka. Saudara tinggal di mana, sekarang saya suruh orang buat PKL di depan rumah saudara, mereka jawab tidak mau karena merasa tidak nyaman. Nah,

Taman Alun sama juga saperti itu,” ingatnya.

Tak hanya kepada para PKL, para penyedia wahana hiburan anak-anak, seperti odong-odong dan kereta api juga turut ditertibkan. Keberadaan wahana hiburan di Taman Alun Kapuas dinilai tidak tepat. Untuk itu, mereka dianjurkan untuk membuat wahana rel kereta api sendiri di Taman Akcaya.

“Kalau mereka mau, buat di Taman Akcaya, buat saja rel keliling di situ. Mau usaha moda dengkul, investasi buat rel di Taman Akcaya.

Harus ada modal, tidak ada modal jangan datang ke sini. Yang tidak ada modal, jangan usaha di sini,” cetus Sutarmidji.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Pontianak, Hariyadi mengatakan, beberapa minggu lalu pihaknya sudah melakukan operasi penertiban

terhadap para PKL di Taman Alun Kapuas. Dalam operasi penertiban tersebut, berhasil disita 612 kursi, 30 meja dan 30 tenda.

“Sampai hari ini tidak akan kita kembalikan semuanya. Yang jelas mereka tidak boleh berjualan di waterfront dan taman-taman. Kalau mereka masih saja membandel, kita akan amankan semua barang-barang dagangan dan akan diajukan ke pengadilan untuk tipiring,” tegasnya.

Pihaknya juga menertibkan wahana permainan odong-odong dan kereta api berikut seluruh peralatannya, termasuk mesin genset sebagai sumber daya penggerak permainan tersebut.

“Pertemuan hari ini dengan PKL adalah menegaskan kembali bahwa mereka tidak boleh berjualan di waterfront dan taman-taman,” paparnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Selasa, 27 Januari 2015

4

Songsong MEA Akhir 2015

Bank Mandiri Ekspansi Kantor Cabang Pontianak-RK. Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun mendatang. Bank Manidiri Persero Tbk wilayah Provinsi Kalbar hingga saat ini telah menentukan langkah strategis dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat terkait dunia pasar Asean.

“Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh perbankan, yakni perluasan kantor cabang di daerah ramai penduduk serta pelaku usaha. Sudah saatnya masyarakat dan nasabah dimanjakan dengan layanan perbankan yang mudah dijangkau, cepat dan aman. Mulai dari transaksi penarikan, menabung hingga transfer dana,” ujar Kepala Area PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Provinsi Kalbar, Nanang Wisnugroho usai meresmikan Kantor Cabang Bank Mandiri, di Jalan HRA Rahman, Senin (26/1).

VALAS

Senin, 26 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,931.91 14,049.34 3,488.63 3,348.86 9,354.55 12,580.00

9,827.45 13,904.89 3,450.82 3,314.88 9,260.17 12,454.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Nanang mengharapkan, implementasi MEA mendatang, masyarakat telah terbiasa melakukan segala transaksi finansial melalui jasa perbankan, baik masyarakat di perkotaan maupun masyarakat di pedesaan.

“Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia telah mengekspansi perluasan cabang dari 999 cabang menjadi 2050 cabang. Perluasan mesin ATM dari 2.200 jaringan menjadi 11.500 jaringan serta mesin EDC dari 3.183 mesin EDC menjadi 260.000 mesin EDC. Dengan jumlah karyawan berkembang dari 21.401 karyawan menjadi 34.124 karyawan,” tuturnya.

Di Provinsi Kalbar, kata Nanang, Bank Mandiri kini memiliki 33 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Kalbar dan 126 jaringan ATM serta 2.305 mesin

EDC. “Pada kesempatan ini juga Bank Mandiri kembali memperluas kantor cabangnya. Yakni, Kantor Cabang HRA Rahman yang berlokasi di Jalan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,” paparnya.

Disadarinya, pentingnya perluasan cabang sebagai salah satu langkah strategis dalam ekspansi bisnis serta memberikan kemudahan masyarakat untuk bertransaksi perbankan. Apalagi di akhir tahun ini, pihaknya dituntut untuk mampu bersaing dengan negara-negara Asean.

Dengan perluasan kantor cabang Bank Mandiri di seluruh wilayah Kalbar, Nanang berharap, langkah tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam dunia perbankan.

“Apalagi Kota Pontianak yang mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pelaku usaha atau pebisnis. Tentunya bagi pelaku usaha, layanan perbankan yang mudah dijangkau, cepat dan aman akan membantu mendorong kelancaran bisnis usaha mereka,” ulasnya.

Lebih jauh, Nanang mengajak masyarakat umum dan nasabah setia Bank Mandiri untuk bersama-sama menyukseskan Gerakan Nasional Nontunai yang telah digalakan oleh Bank Indonesia. “Mari selalu memanfaatkan fasilitas e-Chanell Bank Mandiri (kartu debit, kartu kredit, mesin ATM, mobile banking, sms banking dan internet banking) sebagai sarana kemudahan transaksi perbankan.

Dan tak kalah pentingnya lagi, yakni apapun transaksinya di mandiri saja,” gugahnya. (Adx)

Pemprov Berhak Pungut Pajak Rokok 10 Persen

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Jakarta-RK. Kewenangan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan pendapatan kini diperluas. Selain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor dan air permukaan, Pemprov juga diberi kewenangan memungut pajak rokok.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP), Maryati Abdullah mengatakan, aturan ini tertuang dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurutnya, sejak per 1 Januari 2014, Pemprov punya kewenangan memungut pajak rokok sebesar 10 persen dari tarif cukai rokok.

Sementara Pasal 27 sampai Pasal 31 menyebutkan, selain harus menyetorkan cukai rokok, produsen juga harus membayar pajak rokok 10 persen dari nilai cukainya. Masalahnya, penggunaan dana di derah sering tak tepat sasaran.

Namun, Maryati Abdullah mengingatkan, dengan mendapatkan limpahan dana pajak tembakau, Pemprov juga harus lebih fleksibel dari sisi penggunaannya. Misalnya, dana itu juga bisa dipakai untuk membantu petani tembakau atau industri tembakau di daerah. Tidak hanya digunakan untuk isu kesehatan alias untuk dampak ekster-

nal dari tembakau saja.

“Tidak bisa dipungkiri dari sisi industri, ada industri kelas menengah ke bawah yang juga perlu dilindungi. Cukai rokok ini kan hampir setengah dari setoran migas nasional, angkanya mencapai Rp150 triliun, sangat signifikan,” ujar Maryati, saat dihubungi wartawan, Senin (26/1).

Dengan adanya kapasitas fiskal yang bertambah, tentu saja pemerintah daerah juga harus membuat sektor prioritas dari dana PDRD yang didapat. Jangan sampai anggaran yang mencapai belasan triliun itu tidak jelas peruntukannya.

“Pengawasan anggaran itu perlu diperketat. Memang sistem anggaran sekarang sudah berbasis kinerja. Tapi harus jelas indikator penggunaan anggarannya, bisa dilihat publik kemudian sebaiknya partisipasi, masyarakat dilibatkan secara independen terkait penggunaan anggaran PDRD,” tandasnya.

Secara terpisah, pengamat politik anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, pemerintah hanya berpikir menambah pundi anggaran dan menafikan kepentingan petani tembakau.

“Pajak sektor tembakau rokok memang sangat besar, tapi sayangnya tidak pernah dikembalikan lagi untuk kepentingan tembakau,” tegasnya. Ia mengingatkan, jangan sampai duit PDRD itu malah dipakai untuk perjalanan dinas pejabat dan rapat-rapat.

Uchok mengakui, selama ini isu PDRD dinilai syarat kepentingan dari industri farmasi. Dalam UU 28/2009 tentang PDRD, di Pasal 31 menyebutkan, penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/ kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai layanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Menilik Pasal 31 itu, Uchok pun mewanti-wanti pungutan pajak rokok dalam PDRD ini juga jangan pada akhirnya juga dinikmati oleh kepentingan industri farmasi dengan dalih dana PDRD harus dipakai untuk kepentingan kesehatan dengan dalih mengobati mereka yang sakit akibat rokok.

“Jadi regulasi PDRD untuk tembakau dua yang menikmati, yakni pemda dan industri farmasi, sementara petani tidak sama sekali,” paparnya. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Proses kerja DPR dalam hal membahas dan menetapkan pergantian Kapolri baru-baru ini memang sudah sesuai menurut Undang-undang (UU), tetapi adakah larangan di dalam UU bilamana secara tiba-tiba calon Kapolri yang diusulkan Presiden kepada DPR ada masalah dikembalikan, atau paling tidak dibicarakan dulu sebelum disepakati untuk disetujui oleh DPR? Terlepas ada atau tidak larangan tersebut, jika seorang anggota Polri dengan pangkat jenderal yang bermasalah, terutama tersangkut korupsi dipaksakan untuk ditetapkan sebagai Kapolri, sama saja membenarkan semua anggota Polri di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melakukan korupsi, atau berlaku tidak terpuji.

Lagi pula walaupun program kerja yang diajukan sangat bagus, yakinlah pelaksanaannya nanti akan sangat tidak bagus. Salah satu rencananya pembasmian korupsi, pasti tidak mungkin terlaksana dengan baik karena perbuatan tersebut. Ibarat tukang sapu jalanan menyapu sampah dengan penyapu yang kotor. Wallahualambissawab. (Menra 66).

085332578345 15-1-2015

15.17

Ah....xxmu saja yang tebal bro, dasar xxa txxok kau. Kau kan sudah jadi tersangka mengapa masih mau jadi Kapolri, nanti ke depannya nasib polda, polresta, sampai ke polsek-polsek, kerjanya ogah-ogahan. Bos ku sang koruptor, lebih baik aku mau korupsi saja. Ingat bro, nanti kau dilantik jadi Kapolri, biar aku tangkap kau. Siap KPK, terlalu.

085348090038 15-1-2015

16.54

Sms Warga Diinjak-injak Pak wali ngape di halaman masjid udah ade yang berjualan dan pengunjung banyak yang berfoto di taman habis diinjak-injak. Mungkin si pengunjung bukan xxlx, jadi ndak tahu etika.

085245208169 25-1-2015

12.09

Konflik Politik Bapak Presiden RI Yth. Segera akhiri konflik politik yang berkepanjangan di negeri ini. Jika tidak, akan berdampak disintegrasi bangsa? Sangatlah mengganggu pelaksanaan program kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK. Melihat kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK sudah sangat-sangat baik, proaktif dan tepat sasaran.

Semestinya kita fokus penyelamatan bumi tentang lingkungan hidup, hutan lindung, cagar alam, taman nasional, PETI, penggundulan hutan, gambut, mangrove yang sekarang sudah hampir punah. Selain itu, penuntasan kasus korupsi yang sedang marak dan spektakuler. Maka keributan tentang pro dan kontra politik tak menentu yang akan berdampak distruktif/memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa semestinya tidak boleh terjadi.

Jika hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan kerawanan di negara kita ini. Yang akan berakibat mencemaskan bagi rakyat setelah melihat kejadian tersebut. Terimakasih. Ibrahim Myh. 081288673500 25-1-2015

07.35

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

5

Yorrys Sebut Ical dan Agung Tak Berjiwa Negarawan

Sikap

Revisi UU Pilkada Inisiatif DPR Jakarta-RK. Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzzaman menyatakan revisi Perppu No.1/2014 yang baru saja disahkan DPR menjadi Undang-undang Pilkada akan direvisi atas usul inisiatif DPR. Hal ini disampaikan Rambe usai sidang paripurna DPR, Selasa (20/1). Menurutnya, Undang-undang pengganti UU Nomor 22/2014 tentang Pilkada ini akan segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Selanjutnya dalam Perppu Nomor 1 ini memperlukan perbaikan sesegera mungkin. Nanti kita mengajukan RUU inisiatif DPR untuk merevisi dan memperbaikinya,” kata Rambe.

Menurutnya, sejumlah perbaikan akan dilakukan terkait persyaratan, tahapan, uji publik, tugas kewenangan KPU sebagai pennyelenggara, hingga masalah paket dan tidak paket.

Pembahasan revisi ini harus dilakukan dan diselesaikan sesegera mungkin agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan berdasarkan landasan juridis. Pembahasan revisi juga akan melibatkan DPD RI. “Perppu ini sangat penting. Proses pembahasannya nanti akan kami lakukan dengan maksimal,” tandasnya. (jpnn)

Yorrys Raweyai (paling kanan) bersama Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso. JPNN

Rekomendasi Fraksi Golkar Soal UU Pilkada

Jakarta-RK. Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa kader partainya sangat ingin melakukan rekonsiliasi alias islah. Hanya saja, Yorrys menyebut Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sama-sama mengklaim sebagai ketua umum Golkar tidak memiliki jiwa negarawan.

“Kedua ketua ini tidak punya sifat kenegarawanan. Masih mempertahankan ego masing-masing. Merasa diri paling benar. Pemimpin harusnya berjiwa negarawan,” ujar Yorrys di kompleks Istana Negara,

Bambang Soesatyo

Jakarta, Senin (26/1).

Yorrys menambahkan, karena ego Agung dan Ical -sapaan Aburizal- maka permasalahan di Golkar harus diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, Yorrys menegaskan bahwa selama Ical maupun Agung masih tidak mau berubah sikap maka kondisinya belum tentu menguntungkan Golkar.

“Cari jalan yang terbaik dan upayakan proses hukum yang sudah kita sepakati, jangan sampai hasil itu membuat Golkar terutama di basis Golkar ini akan kurang dan mengalami

degradasi karena demoralisasi,” tandas Yorrys.

Proses Hukum Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan belakangan ini cukup sering dikunjungi politikus Golkar. Setelah sebelumnya didatangi Aburizal Bakrie, kali ini ia didatangi oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai.

Yorrys mengaku ia membicarakan acara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dengan Luhut. Namun, diakui pertemuan juga membicarakan

masalah internal Golkar.

“Tadi beliau sampaikan harapan beliau. Harapan beliau kan cuma satu, bagaimana kita mencoba untuk membangun Golkar ke depan yang lebih baik, lebih solid sebagai kekuatan politik yang menjadi aset bangsa,” ujar Yorrys.

Luhut, kata dia, memberikan dua saran untuk Golkar yaitu penyelesaian internal dan penyelesaian hukum. Islah atau penyelesaian internal sudah berproses, meski belum juga membuahkan hasil.

Sementara itu, jalan hukum, kata dia, juga berisiko karena tidak mungkin yang kalah akan tinggal diam. Yorrys mengaku jalur hukum termasuk yang paling sulit ditempuh Golkar saat ini. Meski itu menjadi salah satu alternatif penyelesaian.

“Dalam proses politik, jalan hukum memang agak susah karena itu melahirkan persoalan baru lagi. Terbaik ya Islah.

Tapi ini kita coba tadi saya juga minta masukan dari beliau sebagai kader Golkar dan pernah jadi wakil ketua wantim Golkar, beliau juga berikan saran itu,” tandas Yorrys.

Makan Bareng Konflik di internal Partai Golkar imbas saling klaim sebagai pengurus yang sah tak mengurangi pihak-pihak yang bertikai

untuk bertemu sebagai kawan.

Makan bersama pun menjadi momen penting agar tali silaturahmi antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sama-sama mengklaim sebagai pengurus sah Golkar bisa tetap berkomunikasi mencari solusi.

Menurut Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal, Aziz Syamsuddin, pertemuan non-formal dalam ikatan kekeluargaan memang harus dikedepankan.

Ia mencontohkan ketika Ical -sapaan Aburizal- makan siang bersama Yorrys Raweyai yang dikenal sebagai pentolan Golkar kubu Agung Laksono barubaru ini.

“Ya harus setiap hari makan bareng,” ujar Aziz di sela-sela acara Partai Golkar di Jakarta, Minggu (25/1). Ia menegaskan, perbedaan prinsip dan pandangan itu tidak merusak hubungan pertemanan di antara mereka.

Lebih lanjut Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, kedua kubu yang bertikai di Golkar tengah menanti putusan pengadilan. Namun demikian, katanya, persahabatan tetap harus dijaga.

“Soal pengadilan itu prinsip dan pandangan yang berbeda.

Tapi, secara pertemanan, persahabatan, silaturahmi harus terus dijaga,” katanya. (jpnn)

Revisi UU Pilkada Harus Rampung 17 Februari

Jakarta-RK. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo mengatakan pertemuan antara FPG dengan pimpinan daerah dari Golkar se Indonesia, Minggu (25/1), menghasilkan sejumlah rumusan dan rekomendasi untuk penyempurnaan Perppu No.1/2014 Tentang Pilkada dan Perppu No. 2/2014 Tentang Pemda, yang pekan lalu disahkan menjadi undang-undang.

Politikus yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, hasil kajian FPG DPR dengan pimpinan daerah dan DPRD se Indonesia, ditemukan banyak masalah dalam dua undang-undang tersebut, terutama UU Pilkada.

“Menurut Kajian FPG terdapat berbagai masalah di antaranya mengenai aturan pasangan calon yang diatur Perppu,” katanya, di Jakarta, Senin (26/1).

Dalam Perppu 1/2014, aturan tentang pasangan calon disebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih sendiri, tidak berpasangan. Namun dalam Pasal 40 Perppu ini calon diajukan berpasangan.

Masalah lain soal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan perlu dipastikan siapa lembaga yang mengadili, MA atau MK. Tahapan penyelenggaraan pemilihan juga dinilai terlalu panjang. Kemudian aturan mengenai jadwal pemilihan serentak yang tidak operasional dan tuntas.

“Masa Plt yang panjang sampai 2 tahun dapat berdampak tidak baik bagi jalannya pemerintahan daerah.

FPG berpandangan masa jabatan Plt paling lama 8 bulan. Soal jumlah wakil bisa lebih dari satu, dapat mengganggu efektifitas dan efisiensi jalannya pemerintahan daerah,” jelasnya.

FPG juga merekomendasikan penghapusan uji publik karena memperpanjang tahapan penyelenggaraan Pilkada dan hanya sekadar untuk memperoleh sertifikat telah mengikuti Uji Publik. Jika pun ada Uji Publik, FPG minta diserahkan saja kepada Parpol.

FPG juga meminta agar KPU menghentikan tahapan penyelenggaraan Pilkada hingga revisi UU Tentang Penetapan Perppu No.1 dan No.2 Tahun 2014 selesai dibahas. Tentang calon berpasangan, FPG berpendapat calon diajukan berpasangan, dan perlunya pembagian tugas yang tegas antara Kepala Daerah dengan Wakilnya dalam UU. Sedangkan penyelesaian sengketa Pilkada sebaiknya di MA. Alasannya, jika penyelesaian sengketa di MK akan memakan waktu lebih lama. FPG juga memandang pentingnya aturan yang jelas mengenai PNS agar tidak terjadi politisasi birokrasi. (jpnn)

Jakarta-RK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menyatakan pihaknya hingga saat ini masih terus menginventarisir masukan-masukan dari DPR dan DPD, guna merumuskan usulan perbaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang telah disetujui oleh DPR menjadi UU. “Kemdagri mau ngumpulin Eselon I dan II yang khusus otonomi daerah. Jadi kita mengkaji beberapa hal dari Perppu yang memang memungkinkan dan masih perlu untuk diperbaiki. Karena batas waktunya 17 Februari,” ujarnya, Senin (26/1).

Menurut Tjahjo, inventarisir sangat dibutuhkan, mengingat sejumlah masukan sebelumnya telah disampaikan DPR. Antara lain terkait pemikiran sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 2016, ikut melaksanakan pilkada serentak 2015.

“DPR menginisiasi beberapa pilkada yang sampai 2016 apakah memungkinkan ditarik untuk 2015. Kalau digabung 2018 kan terlalu lama. Ini yang akan kami tanyakan kepada KPU. Makanya kami mau menginventarisasi masalah baik pandangan Komite I DPD maupun komisi II. Apa saja yang ingin diubah,” katanya.

Selain mengumpulkan Eselon I dan II, Kemdagri kata Tjahjo, nantinya juga akan terlebih da-

hulu meminta masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karena sebagai penyelenggara, sikap dan kesiapan KPU perlu diketahui sebelum pemerintah menyusun rancangan perbaikan.

“Soal uji publik juga, masih kita rumuskan perbaikannya.

Pengertian uji publik, jangan sampai calon kepala daerah enggak mengetahui kondisi geografis dan permasalahan di daerah. Walaupun tidak ada spesifikasi calon harus putra daerah. Tapi kan masa orang yang tidak paham daerah mau menjadi calon kepala daerah,” katanya.

Tjahjo berharap rancangan perbaikan dalam waktu dekat sudah dapat dirumuskan, sehingga pelaksanaan pilkada langsung yang direncanakan berlangsung 16 Desember mendatang, dapat terlaksana dengan baik.

KPUD Nego Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, beberapa KPU Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada langsung di 2015 mengusulkan perbaikan anggaran yang sebelumnya telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Pengajuan perbaikan anggaran, kata Tjahjo, kemungkinan dilakukan setelah KPU setempat menilai perlu adanya tambahan anggaran untuk beberapa hal.

Antara lain pengamanan dan menjaga kemungkinan pilkada akan berlangsung dua putaran.

Tjahjo Kumolo. JPNN

“Menurut catatan kami, semua (daerah yang akan melaksanakan pilkada di 2015, red) sudah (menetapkan anggaran pilkada). Tapi memang ada beberapa daerah yang KPUD-nya sedang negosiasi ulang dengan Pemda dan DPRD,” ujarnya Senin (26/1).

Sayangnya, Tjahjo belum menyebut daerah-daerah mana saja yang melakukan negosiasi ulang tersebut. Ia hanya menyebut secara prinsip Pilkada 2015 masih akan menggunakan anggaran dari APBD. “Untuk tehnis pelaksanaan, KPU sudah siap. Tapi masih menunggu rapat kerja dengan Komisi II DPR. Karena setelah

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014) ditetapkan menjadi undang-undang, kami pahami beberapa koreksi dan catatan dan pandangan fraksi yang ingin ada beberapa perubahan,” katanya.

Menurut Tjahjo, rapat dengar pendapat guna merampungkan penyusunan UU Pilkada, akan dilakukan awal Februari mendatang.

“Yang penting undang-undangnya harus lebih demokratis. Kami juga akan mendengar masukan dari KPU, sebagai penyelenggara (sebelum mengajukan usulan perbaikan Perppu yang ditetapkan jadi

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM

undang-undang, red),” katanya. (jpnn)

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Iklan Baris & Paket Murah Jual Rumah Dijual Rumah Type 45 di Graha Pesona Indah, Jalan Petani Danau Sentarum Rp 260 Juta.

(Cash & Kredit) Hub. 085658176492

TOYOTA

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES MUDAH DAN CEPAT

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

AN

AVANZA DP Cuma

15 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Menjual :

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BURSA IKLAN BARIS Harian

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

(0561)768677 HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

HUBUNGI:

(0561) 768677 GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Selasa, 27 Januari 2015

6

GARA-gara materi iklan yang kelewat kreatif,

di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat, Walah...Manekin kepolisian direpotkan oleh banyaknya laporan ke nomor 911 yang memberi tahu ada orang yang berniat bunuh Dikira Orang darurat diri.

Sosok yang dilaporkan tersebut tengah duduk di atas billdan seperti tengah siap melompat.

Bunuh Diri boardTernyata, itu hanyalah manekin yang menjadi bagian dari pariwara yang dipasang di pinggir jalan tol tersebut. ”Mereka tak bisa melihat karena gelap. Mereka mengira seseorang akan melompat,” kata Mike Johnstone, petugas polisi setempat.

Johnstone akhirnya berbicara kepada pihak pengiklan, Deery Brothers, yang merupakan diler mobil. Setelah berdiskusi dengan polisi, Brad Deery, pemilik diler itu, setuju menyingkirkan manekin tersebut sesegera mungkin.

Sebenarnya polisi tidak menyuruh untuk menurunkan manekin itu.

Namun, begitu mengetahui banyak panggilan di 911, Deery tidak ingin dilernya menyulitkan banyak orang. (jpnn) Cheryl Prudham bersama ana-anaknya tanpa suami. JPNN

Ibu Muda 12 Anak, Setiap Kali Hamil Suami Selingkuh CHERYL Prudham, 32, perempuan asal Inggris, merelakan suaminya, Robert, pergi saat dirinya hamil anak ke-12.

Meski sadar hidupnya akan susah tanpa suami di tengah banyaknya anak yang harus diasuh, Cheryl tetap tegar. Ia lebih memilih suaminya pergi dan tidak kembali ketimbang harus sakit hati terus menerus gara-gara sang suami doyan selingkuh.

Cheryl dan Robert menikah pada Agustus 2009.

Saat itu, Cheryl sudah memiliki enam anak dari suami pertamanya.

Dua bulan setelah menikah, Cheryl hamil.

Mereke pun pindah rumah dari Manchester ke Tunbridge Wells, Kent.

Awalnya, rumah tangga kedua pasangan ini berjalan harmonis. Namun, Robert mulai berubah saat Cheryl hamil delapan bulan.

“Saat itu saya sedang mengandung anak pertama kami, Leon. Suami saya mulai selingkuh dengan wanita lain. Aku tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit itu,” tutur Cheryl

seperti dilansir Mirror.co.uk.

Sejak saat itu, Robert mulai doyan selingkuh.

Setiap kali Cheryl mengandung, Robert pasti selingkuh dengan wanita lain. Parahnya lagi, Robert meninggalkan istrinya saat hamil tua dan baru kembali ketika sang istri sudah melahirkan.

Cheryl mengatakan, suaminya telah berulang kali selingkuh. Dalam kurun waktu lima tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Robert selingkuh lebih dari 10 kali. Karena itulah, Cheryl merelakan suaminya pergi dan tidak kembali lagi.

Pertama kali Robert selingkuh pada September 2009 saat Cheryl mengandung Leon. Kemudian Maret 2010 Robert mengulangi perbuatannya dan baru kembali ke rumahnya pada April 2010.

Mei 2010, Cherly melahirkan anak kedua dari Robert (anak ke-7 Cherly). Akhir 2010, Robert kembali meninggalkan rumah untuk mencari wanita idaman.

Selanjutnya pada Maret 2011, lagi-lagi Robert meninggalkan rumah dan baru kembali pada

April 2011. Mei 2011, anak ketiga mereka (anak ke-8 Cheryl) lahir, namanya Lenny. Januari 2013, anak ke-4 (no 9) Lainey lahir.

Pada Juni 2013, Robert kembali mencari daun muda di luar rumah dan baru kembali pada Agustus 2013. Selanjutnya. Juli 2014 Robert kembali meninggalkan rumah. Agustus 2014 Cheryl mengandung anak kembar, Twins Lexy-Rose dan Lacey-yang lahir pada Mei 2014.

Pertengahan Oktober 2014, Robert meminta Cheryl untuk tidak mengandung lagi. Akhir Oktober 2014 Cheryl ternyata hamil lagi empat minggu. Ini adalah kehamilan ke-12 bagi Cheryl.

Hal tersebut membuat Robert kesal. Karena itulah, Robert kembali meninggalkan rumah pada Januari 2015.

Cheryl berjanji tidak akan menerima Robert kembali ke pelukannya. Kini, Cheryl tinggal di Gravesend, Kent. “Ini kerja keras. Tapi menjadi seorang ibu adalah satu-satunya hal yang bisa membuat saya lebih baik,” pungkasnya. (jpnn)

Dugaan Hasto Mau Selamatkan Megawati Semakin Menguat Jakarta-RK. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (23/1) atau 10 hari setelah Komjen Budi Gunawan dijerat Komisi Antirasuah tersebut dalam kasus gratifikasi, Selasa (13/1).

Penetapan BW sebagai tersangka ini diduga sebagai balasan menyusul keputusan Komisi tersebut yang membuat Kepala Lemdikpol itu untuk sementara ditunda dilantik sebagai Kapolri.

Namun belakangan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK ditengarai tak hanya soal itu. Tapi untuk tujuan yang lebih jauh. Yaitu, menyelamatkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari jeratan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang saat ini tengah diselidiki KPK. Dugaan ini menguat setelah Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melancarkan serangan tajam terhadap Ketua KPK Abraham Samad.

Dalam konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (22/1) kemarin, Hasto boleh saja menuduh KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sebagai balas dendam Abraham Samad karena sudah digagalkan menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2014 kemarin.

Karena kata Hasto, Abraham sangat ingin menjadi cawapres Jokowi. Bahkan sudah menggelar serangkaian pertemuan, termasuk dengan dirinya.

Namun akhirnya Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla. Kata Hasto, saat bertemu dirinya dalam sebuah pertemuan, Abraham mengatakan sudah tahu bahwa Budi Gunawan yang menjegalnya.

“Dia (Abraham) bilang, ‘Ya, saya sudah tahu karena saya sudah melakukan penyadapan. Yang menyebabkan kegagalan saya menjadi Cawapres adalah Budi Gunawan.’ Itu yang disampaikan Abraham Samad ke saya,” kata Hasto yang mengaku membeberkan hal tersebut tanpa izin dari Mega.

Hasto juga menyebut dalam pertemuan itu, Abraham pernah meringankan hukuman politikus PDIP, Emir Moeis. Pernyataan Hasto ini dan sebuah tulisan di Kompasiana yang kemudian digunakan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide melaporkan Samad ke Mabes Polri hari ini.

Abraham sendiri memang jauh-jauh hari sudah memastikan pihaknya akan terus mendalami megaskandal BLBI. Karena itu, tak menutup kemungkinan KPK akan memeriksa Megawati Soekarnoputri yang menandatangani SKL BLBI tersebut.

Bahkan, masih bulan ini (8/1), Bambang Widjojanto menegaskan, pemeriksaan sejumlah pihak terkait penyelidikan BLBI masih berlanjut. KPK masih banyak membutuhkan informasi untuk menyelesaikan penyelidikan itu.

“Pemeriksaan pemberi keterangan masih akan terus dilanjutkan. Karena setelah ekspos terakhir, dirasa perlu menambah informasi lain,” ujarnya seperti dilansir sebuah media.

KPK menduga ada masalah dalam proses penerbitan SKL kepada sejumlah obligor tersebut. SKL memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang dikategorikan telah menyelesaikan kewajiban dan tindakan hukum kepada debitur yang tak menyelesaikan kewajiban berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Karena itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menduga kriminalisasi terhadap pimpinan KPK saat ini terkait dengan makin intesifnya penyelidikan mengenai masalah SKL BLBI yang ditandatangani Megawati tersebut.

Karena tak bisa bayangkan, kalau KPK memanggil Megawati lalu menetapkannya menjadi tersangka.

Indonesia bisa heboh luar biasa.“Dulu di balik lahirnya ‘Cicak Vs Buaya’ adalah skandal rekayasa bailout Bank Century. Sekarang kriminalisasi terhadap KPK dinilai upaya meredam penyelidikan SKL BLBI,” jelas Adhie dalam pesan singkatnya.

Apalagi, saat ini rumornya justru PDIP melawan KPK menggunakan Istana dan polisi untuk menyerang KPK. “Tentu saja ini harus dibuktikan.

Karena itu pentingnya tim pencari fakta itu untuk ini,” tandas bekas Jurubicara Presiden era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini. (rmol)

Kim Jong-un akan ke Indonesia?

Jakarta-RK. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dikabarkan akan menghadiri pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang akan diadakan di Bandung, Indonesia pada April nanti.

Ji k a ke ha d i ra n benar terjadi, maka ini debut pertama Kim di kancah internasional.

Seperti dilansir dari Yonhapnews (Minggu, 25/1), sumber di pemerintahan menyebutkan jika Kim benar-benar hadir, maka itu menjadi debut pertamanya di kancah internasional sejak mengambil alih kekuasaan.

Semenjak dia mengambil alih pemerintahan Korut pada 2011, belum pernah ada laporan resmi mengenai perjalanan luar negeri Kim Jong-un.

Kepastian kedatangan Jong Un juga disebut-sebut oleh para pejabat Korea Selatan. Debut pertama ini bakal menjadi spekulasi selanjutnya apakah Jong-un bakal menghadiri ulang tahun ke-70 kemenangan Uni Sovyet pada Perang Dunia II di Ibu Kota Moskow, Rusia Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 akan diselenggarakan pada 22-23 April 2015. Sejauh ini pemerintah Indonesia berharap kedua Korea akan hadir pada pertemuan yang akan digelar.

Bagaimanapun, Konferensi Asia Afrika sangat dikenang oleh Korea Utara. Pertemuan yang melahirkan gerakan non-blok pada 1955 itu pernah digunakan oleh Korea Utara sebagai ajang kampanye. Pada 1965, pendiri Korea Utara Kim Il-sung hadir dalam peringatan ke-10 gerakan tersebut.

“Bagi Kim Jong-un, yang sangat mengagumi Kim Il-sung, pertemuan Bandung akan menjadi pertemuan diplomatik yang penting,” ujar sumber dari pemerintah Korsel. (rmol)

TNI Jaga KPK Cuma Mencegah Jangan Kelahi Jakarta-RK. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak mempersoalkan pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal itu dimaksudkan semata-mata untuk mencegah terjadinya perkelahian fisik antara KPK dengan Polri.

“Saya juga baru tahu itu (TNI jaga KPK, red). Alasannya ya supaya jangan terjadi kelahian. Cuma bantu mengamankan,” kata Ryamizard di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1).

Mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) itu menambahkan, jika pengamanan oleh tentara demi kebaikan, maka pihaknya tak akan mempersoalkannya. Namun, ia wanti-wanti jangan sampai ada kontak fisik.

“Kalau lebih bagus gak apa-apa. KPK-Polisi itu dengan kita bagus-bagus semua, gak ada masalah. Jadi kita berharap mereka jangan sampai ada perkelahian fisik,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pengamanan yang dilakukan TNI di KPK pasca-penangkapan atas bambang Widjojanto sempat disesalkan sejumlah pihak. Apalagi, pengamanan itu disebut-sebut atas permintaan Ketua KPK Abraham Samad. (jpnn)

Februari Berkas ....................................................................................dari halaman 1 Anak Buah.............................................................................................dari halaman 1 Negeri Ketapang. Yang jelas sebelum tanggal 3 Februari sudah kita limpahkan ke PN Ketapang,” tegas Tony, Senin (26/1).

Tony menjelaskan, perkara yang diserahkan ke Kejari Ketapang dari Kejati saat ini sudah masuk ke tahap dua. Kemudian barang bukti serta tersangka Budiono Tan yang kini sudah di tahan di Lapas Kelas II B Ketapang segera diserahkan ke PN Ketapang. “Sekarang lagi merumuskan dakwaan dan perlengkapan administrasi pelimpahan berkas saja,” jelasnya.

Proses hukum Budiono Tan dilakukan Kejari Ketapang, karena tempat kejadian perkara dan saksi-saksi dalam persidangan nanti berada di Ketapang. Makanya sidang nantinya juga akan dilakukan di Ketapang.

“Yang akan disidangkan di Ketapang hanya dua perkara, yakni penggelapan dan penipuan. Yang jelas

jaksa berdiri pada para korban yang sangat banyak ini,” ungkap Tony.

Tony mengatakan, nantinya akan dihadirkan 31 saksi. Mereka kebanyakan kelompok tani yang berdomisili di Ketapang. “Kasus ini juga akan ditangani 10 Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka terdiri dari lima Jaksa dari Kejati dan lima Jaksa dari Kejari Ketapang ,” kata Tony.

Kepala Lapas Kelas II B Ketapang, Sukaji mengatakan, tersangka Budiono Tan saat ini sudah tidak lagi berada di ruang pengenalan lingkungan.

Karena sudah melewati batas waktu tujuh hari masa tahanan. Namun Sukaji enggan memberitahukan wartawan, di blok mana Budiono Tan ditahan. Alasannya karena Budiono Tan terancam.

“Untuk ruangan mana tidak boleh kita kasih tahu, karena itu rawan sebab kita harus menjaga setiap tahanan

yang ada di Lapas, baik ancaman dari dalam maupun luar. Terpenting kita tetap memperlakukan dia sama dengan tahanan lainnya, tidak ada yang khusus,” kata Sukaji.

Menurutnya, Budiono Tan dipindahkan tepat pada hari ke delapan saat berada di Lapas Kelas II B. “Untuk ruangan sekarang tentunya kita sesuaikan dengan keberadaan Napi yang ada, karena Lapas juga sudah over kapasistas. Budiono Tan bersama dengan delapan Napi lainnya, karena penghuni ruangan harus ganjil dan tidak boleh genap,” jelas Sukaji.

Sukaji mengatakan, penempatan Budiono Tan termasuk Napi lainnya bisa saja dipindah ke ruang tahanan lain, tergantung situasi keadaan dan keamanan. “Karena setiap Napi yang ada berhak mendapatkan perlindungan dan penjagaan keamanan yang sama,” ungkapnya. (jay)

mudah-mudahan dua-duanya yang jatuh,” kata Effendi.

Dia lalu mencontohkan langkah Jokowi dalam mengatasi persoalan krusial KPK vs Polri. Persoalan yang sangat serius hanya ditanggapi Jokowi dengan pidato kurang dari 5 menit.

“Presiden bicara dua tiga menit, tapi tidak tahu ngomong apa. ‘Kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja’. Loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita,” tandas mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR itu.

Hasto Rangkul Effendi PDI Perjuangan (PDIP) kontan meminta agar kaderkader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bisa menahan diri dalam mengeluarkan pernyataan ke publik. Munculnya kegaduhan seiring memanasnya hubungan KPK-Polri harus sudah diredam.

Celakanya, justru yang ngomong begitu adalah Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang memfitnah Ketua KPK Abraham Samad mau jadi Cawapres. Hasto mengaku sudah bicara dengan Effendi untuk menegaskan sikap PDIP sebagai partai pendukung pemerintah. ”PDI Perjuangan menyadari bahwa sebagai Presiden pilihan rakyat, PDI Perjuangan konsisten memastikan

pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yakni lima tahun. Itulah sistem politik yang kita anut,” kata Hasto dalam keterangannya ke media, Senin (26/1) tadi malam.

PDIP kata dia justru akan terus berupaya mengedepankan dialog dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Selain itu, kata Hasto, pemerintah juga perlu didukung agar bisa bekerja dengan baik.

“PDI Perjuangan akan terus mencari solusi terbaik bersama seluruh komponen bangsa. Bagaimanapun Joko Widodo adalah Presiden yang diusung PDI Perjuangan yang mendapat dukungan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Bekas juru bicara Jokowi-JK di Pilpres itu berharap seluruh pihak termasuk internal PDIP harus bisa menahan diri. Sebab, jangan sampai bergulir isu yang kontraproduktif. ”Kami mengajak semua pihak untuk cooling down.

Imbauan ini juga ditujukan kepada internal PDIP. Jangan biarkan isu yang kontradiktif dan dapat mengganggu keutuhan negeri. Semua pihak harus bisa menahan diri,” ucap Hasto yang asal bunyi menudung Abraham Samad itu. (nat/ara/jpnn)

Kapolda: Jangan ...................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 gangguan Kamtibmas. ”Kalau ini bisa kita anulir, Polisi nanti bisa fokus kepada kejahatan-kejahatan yang merugikan kekayaan negara, kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan kemanusiaan lainnya,” urai Kapolda.

Dengan kerja keras, lanjut Arief, dari aspek keamanan masyarakat bisa hidup lebih nyaman. Di sisi lain, upaya penyelesaian perkara dan penegakan hukum ditargetkan berbanding terbalik naik 15 persen. ”Sehingga dari bulan ke bulan, angka gangguan Kamtibmas menurun, penyelesaian perkara naik,” harapnya.

Jika kejahatan konvensional berkurang secara signifikan, maka kejahatan korupsi, illegal loging, penyelundupan dan kejahatan yang merugikan negara bisa digenjot. ”Ini langkah-langkah yang akan kami lakukan. Rekan-rekan di Harian Rakyat Kalbar harus bisa mendorong kepada kami untuk bisa mengungkap kejahatan-kejahatan

yang sangat pontensial,” harapnya.

Bentuk Satgas Kesiapan mengintensifkan penanganan gangguan Kamtibmas yang potensial, Kapolda membentuk lima Satuan Tugas (Satgas) di Polda Kalbar. Diantaranya, Satgas Anti Korupsi yang dipimpin Dir Reskrimsus Kombes Pol Widodo. Segmennya tentang pemberantasan korupsi. ”Ini (korupsi) memang jadi musuh rakyat kita, musuh negara,” ujar Arief.

Satgas Anti Mafia Tanah yang dipimpin Dir Reskrimum Kombes Pol Hary Sudwijanto. ”Kita tahu semua masalah tanah khususnya di Ayani II, Kubu Raya ini, satu lokasi bisa enam sampai sepuluh orang pemiliknya,” katanya.

Kenapa demikian? Dari beberapa kasus yang ditangani Polda seperti itulah kejadiannya. Seperti beberapa waktu lalu puluhan petani dari Kecamatan Ambawang datang berduyun-duyun ke Polda Kalbar. Sebagai

pemilik tanah mereka mengucapkan terima kasih kepada Kapolda. ”Mereka datang dan hanya mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena sudah bertahun-tahun mereka diintimidasi atas hak kepemilikan tanah. Dan kini sudah ada kepastiannya dengan ditangkapnya Ahmadi, pejabat BPN Kubu Raya,” ujar Arief.

Satgas ketiga yang tak kalah penting dibentuk adalah, Satgas Anti Narkoba yang dipimpin Dir Restik Narkoba Kombes Pol Hendy Handono. Satgas ini melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dengan upaya preemtif, edukatif, rehabilitatif dan penegakan hukum yang tegas dan keras. “Ini juga menindaklanjuti arahan Presiden dalam kunjungan kerjanya ke Kalbar kemarin,” jelasnya.

Keempat, Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Dir Sabhara Kombes Pol Badya Wijaya. ”Ini mengenai kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan jalanan,” kata Arief.

Terakhir, Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satgas ini dipimpin oleh Dir Binmas Kombes Pol Suhadi SW. Satgas ini dikatakan Arief, bakal membuat orang-oranga pada ketawa dan bertanya-tanya. ”Musim hujan kok menanggulangi kebakaran.”

Arief menjelaskan, justru menanggulangi kebakaran harus dimulai dari sekarang, mulai dari rekayasa sosial, rekayasa teknologi, rekayasa pertanian dan penegakan hokum. ”Kita mempersiapkan masyarakat untuk sadar ketika musim kemarau tidak melakukan land clearing dengan membakar lahan,” jelasnya.

Arief punya target, dengan dibentuknya lima Satgas ini bukan berarti menghentikan atau mengurangi upaya-upaya kegiatan rutin anggota Polri di luar Satgas. “Kami berharap dengan lima Satgas ini bisa lebih memberikan pelayanan terbaik, rasa aman dan tenteram bagi masyarakat,” ujarnya.

Arief memperingatkan para pelaku kejahatan jangan coba-coba mengganggu rakyat Kalbar. Ini bukan omong kosong seperti dibuktikan dengan perintah tembak residivis Curanmor yang coba kabur yang ditembak Jatanras.

“Tadi saya keluarkan semacam ancaman kepada pelaku kejahatan, jangan cobacoba mengganggu rakyat Kalbar. Karena akan berhadapan dengan kami semua (Polri) dan seluruh rakyat Kalbar,” tegasnya.

Dalam kesempatan silaturakhmi di ruang rapat utama Graha Pena Kalbar, kepada Pemimpin Redaksi dan seluruh jajarannya Kapolda Kalbar mohon untuk menyampaikan informasi dan masukan sambil berjalannya Satgas tersebut. “Saya senang, kadang saya belum tahu malah teman-teman media yang memberitahu,” katanya.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

7

KPK (BW) .............................................................................................................................dari halaman 1 Tiga Menteri ....................................................................dari halaman 1 kenapa Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) tak bersikap sama?

Sikap BW yang mundur dari posisi komisioner KPK untuk fokus menjalani proses hukum sebagai tersangka dipuji sejumlah kalangan. Dan, seharusnya langkah BW tersebut diikuti Komjen BG. “Demi kepentingan bangsa, Budi Gunawan harus mundur. Dengan mundurnya Budi Gunawan maka konflik Polri versus KPK akan mereda dan pemerintah bisa jadi lebih fokus melakukan kerja-kerja kerakyatan,” kata juru bicara Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, hal yang dilakukan BW harus dijadikan contoh oleh para penyelenggara Negara. “Karena itu, sebaiknya Budi Gunawan juga mengundurkan diri sebagai calon kapolri dan fokus pada masalah hukum yang disangkakan pada dirinya oleh KPK,” tekan Andi lagi.

Sementara itu, lusa merupakan batas waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Kapolri definitif. Dengan kata lain, pelantikan BG, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi, sebagai Kapolri hanya masalah waktu saja. Hal ini mengacu kepada pasal 11 ayat 3 UU Polri.

Aturan itu menyatakan bahwa batas waktu 20 hari terkait persetujuan dan penolakan calon Kapolri.

Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin, membenarkan hal ini. Karena surat presiden diterima DPR pada 9 Januari 2015, Jokowi memiliki waktu hingga pekan ini untuk menindaklanjuti keputusan yang sudah disetujui DPR itu. ”Karena sudah ada pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri, otomatis memang harus diganti. Kami kasih waktu sedikit,” ujarnya kepada JPNN. DPR, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, sudah melakukan proses di wilayahnya. Karena sudah ada persetujuan, pelantikan BG saat ini sudah masuk wilayah presiden. DPR dalam hal ini tidak bisa melakukan intervensi. ”Kewenangan (pencalonan) ada di presiden, menentukan fit and proper test di parlemen, pelantikan pada presiden,” jelasnya.

Aziz menyebutkan, parlemen dalam hal ini hanya menjaga terlaksananya undang-undang dengan melakukan seleksi terhadap Budi. Jika presiden ingin meminta pandangan DPR, jelas Aziz, komisi III sudah

paksa oleh sejumlah polisi. Dia disangka bersalah menyuruh memberikan keterangan palsu pada saksi kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, 2010 silam. Penetapan dan penangkapan BW itu dikecam banyak pihak karena polisi tak menggunakan aturan yang ada.

Banyak pihak mengaitkan penetapan BW sebagai tersangka kasus yang sudah lama itu sebagai bentuk balas dendam sejumlah oknum di Polri. Sebab, sebelumnya Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian hadiah atau janji.

Kasus BG yang ditangani KPK itu terlihat mandek karena saksi-saksi dari kepolisian yang terkesan tak bersikap kesatria. Kemarin, KPK kembali gagal memeriksa tiga orang saksi. Mereka yang dipanggil kembali memilih tidak hadir.

Ketiga saksi itu yakni dosen utama STIK Lemdikpol Kombes Ibnu Isticha, Wakapolres Jombang Kompol Sumardji, dan Direktur Tindak Pidana Umum Barekskrim Polri Brigjen Herry Prastowo. Pemanggilan kemarin merupakan yang kedua bagi ketiganya.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Brigjen Herry telah mengirimkan surat keterangan terkait ketidakhadirannya. “Brigjen Herry Prastowo mengirimkan surat memberitahukan sedang menjalankan tugas operasi,” kata Priharsa tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan “tugas operasi”.

Kombes Ibnu Isticha juga beralasan tengah mendampingi mahasiswa S3. “Untuk saksi Kompol Sumardji, jadwal pemeriksaannya seharusnya Selasa (27/1) besok,” lanjut Priharsa.

Secara total, KPK telah memanggil enam perwira dan mantan perwira Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Budi Gunawan. Selain ketiga saksi yang dipanggil kembali kemarin itu, KPK juga telah memanggil Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Andayono dan Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto.

Mantan Widyaiswara Utama Sespim Polri Irjen (Purn) Syahtria Sitepu juga dipanggil. Namun, sejauh ini dari ketiga nama itu, hanya Syahtria yang telah menjalani pemeriksaan.

mengirim surat terkait rapat konsultasi.

Dalam rapat konsultasi, bisa saja diputuskan sebuah kebebasan bagi presiden mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi situasi terkini alias diskresi terkait posisi BG. ”Surat melalui Setjen DPR sudah disampaikan minggu lalu, tapi belum ada jadwal. Kalau tanpa konsultasi, tentu tidak bisa (diskresi),” terang Aziz.

Karena itu, Presiden Jokowi didesak untuk membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri dan mencopot Irjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

Sebab, menurut anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, keduanya tak bisa terlepas dari kasus penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW). ”Publik tidak bisa untuk tidak mengaitkan masalah itu dengan penangkapan BW dan perkara BG di KPK,” ujarnya.

Ketika ditemui di kantor KPK, BW mengatakan dia dan banyak pihak meyakini penetapan tersangka di Bareskrim itu direkayasa. Namun, ia berupaya patuh pada undang-undang.

UU No 30 / 2002 tentang KPK diatur mengenai pemberhentian pimpinan KPK. Dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan pimpinan KPK ketika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. ‘”Saya tetap harus patuh pada konstitusi, undang-undang dan kemaslahatan kepentingan publik. Oleh karena itu, saya mengajukan surat pengunduran diri ke pimpinan,” ujar BW. Surat pengunduran diri itu nanti akan dibahas dan diputuskan pimpinan KPK yang lainnya. “KPK ini kan harus bertindak secara kolegial. Mudah-mudahan nanti segara ada kejelasan putusan dari para pimpinan,” kata dia.

Saat ditanya apakah pengunduran dirinya sebagai contoh untuk Budi Gunawan yang lebih dulu terjerat sebagai tersangka kasus korupsi ? BW menjawab, seorang pimpinan harus menunjukkan leadership.

“Saya khawatir bangsa ini akan kehilangan kepemimpinannya. Saya belajar menjadi pemimpin yang baik. Yang bisa menunjukkan kepemimpinan dan bertanggungjawab atas keputusan yang saya ambil,” ucapnya.

BW saat ini memang menyandang status tersangka setelah pada Jumat (23/1) diambil

Re-editing: Mohamad iQbaL

Sebelas Dua Belas ..................................................................................................dari halaman 1 (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Sedangkan program KKS, dibuat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu. Ke depannya bantuan ini diusulkan dalam bentuk e-money untuk menggerakkan usaha yang produktif.

Sementara KIP merupakan kartu yang diperuntukkan guna memajukan pendidikan. Melalui KIP ini diharapkan tidka ada masyarakat yang putus sekolah karena pemerintah akan membantu biaya sekolah kepada anak-anak kurang mampu usia

kurang mampu.

Pemerintah Jokowi mengklaim tiga kartu yang diluncurkannya itu berbeda dengan program yang diterapkan presiden sebelumnya. Mereka menegaskan, program ini adalah program baru hasil terobosan mereka.

Namun seiring dengan perjalanan waktu, program ini ternyata memiliki banyak kesamaan dengan program pemerintah sebelumnya. Kalau pun ada perbedaan, jumlahnya hanya sedikit alias sebelas dua belas. (Abdu Syukri)

sekolah.

Tujuan dari tiga kartu sakti ini jelas sangat baik, yakni agar masyarakat Indonesia ke depan lebih makmur dansejahtera.

Sebenarnya, masalah kemakmuran dan kesejahteraan memang tujuan semua Presiden yang memimpin negeri ini. Hanya saja caranya yang berbeda-beda.

Di era presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, masalah bantuan untuk warga kurang mampu juga sudah ada.

Misalnya ada JKN untuk masalah kesehatan, BOS untuk pendidikan, dan BLT untuk warga

Seragam Sama ............................................................................................................dari halaman 1 kepada seluruh anggota, agar bisa tegar menghadapi informasi tersebut,” tutur Arief saat bersilaturakhmi ke Redaksi Rakyat Kalbar, di Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio, Senin (26/1) sore.

Tetap tegak berdiri menghadapi berbagai informasi yang terjadi selama ini di Pusat, tidak harus mengombang-ambingkan setiap anggota Polri terutama di Kalbar.

Karena itu melalui Rakyat Kalbar Arief

anggota Polri. “Jangan disamakan semua karena seragamnya sama. Di sini juga sama dengan di sana. Jangan. Kami berbeda, kewenangan juga berbeda,” ujar Brigjen Arief yang menegaskan Polda Kalbar tetap fokus menangani masalah Kamtibmas di Kalimantan Barat.

minta agar masyarakat tidak apriori terhadap polisi dengan pemberitaan yang gencar selama ini.

“Ini yang menjadi masalah. Kejadiannya kan di Jakarta, di Mabes Polri, kami di Kalbar ini kan hanya lingkup Polda Kalbar yang tidak tahu menahu dengan permasalahan itu,” kata Kapolda dengan tatap serius.

Masyarakat Kalbar juga dimohon Arief jangan sampai menyamaratakan semua

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS IMLEK+ 20 % PROMO

60

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

disc up to Cashback P e r s e+ n

0%

MUDAH

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

15.850

AIR WALKER IDC 126

ELLIPTICAL BIKE

9.550

9.950

Hanya

4.588 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Hanya

Hanya

4.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

2.588 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

nasional itu, soal “rakyat yang tidak jelas,”, ungkapnya.

Kalau pengelolaan penegakkan hukum sudah tidak diurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing institusi, maka yang perlu melakukan ujian ulang adalah pembuat soal tadi. ”Artinya yang harus menempuh her (ujian ulang) di bidang hukum itu Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.

Jangan Diulangi Tak hanya dosen UI, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan agar sikap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang tidak menghargai suara rakyat, jangan ditiru oleh menteri-menteri lain di Kabinet Kerja.

Din mengaku hanya bisa bisa mengurut dada mendengar omongan yang dilontarkan Tedjo di Kompleks Istana Negara, Sabtu (24/10, bahwa KPK kekanak-kanakan karena memprovokasi masyarakat untuk melawan Polri. Tedjo juga menunjuk massa di KPK yang menuntut penghentian penyidikan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, sebagai ”rakyat yang tidak jelas”. ”Sebenarnya yang kekanakkanakan siapa. Kalau ada pernyataan pejabat, petinggi, menuduh pihak lain kekanakkanakan, itu sesungguhnya sifat kekanak-kanakan,” kata Din kepada wartawan usai diskusi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut Din, sikap ”asal ngomong” Tedjo itu harus segera dihentikan. Din berharap Tedjo hanya ”keselip lidah” dan tidak sadar mengucapkan kalimat tendensius tersebut. ”Mungkin karena emosi, mungkin karena gengsi. Jangan ulang lagi seperti itu. Dan jangan ada para pembantu

(Menteri) lain yang mengikuti cara-cara seperti itu,” tegas Din, ”Karena ini jelas, api yang sudah membara semakin dibarakan. Kecuali punya niat untuk membuat kekacauan.”

Dilaporkan ke Bareskrim Mulutmu harimaumu, akibat pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menuding pendukung KPK adalah masyarakat tak jelas, berbuntut panjang. Sejumlah advokat publik berencana melaporkan Menteri dari Partai NasDem itu ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (26/1) siang.

“Saya dan beberapa teman Advokat Publik akan ke Bareskrim Mabes Polri, hari ini (Senin,red) jam 13.00, untuk melaporkan Menkopolhukam,” ujar Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan.

Me n k o p o l hu k a m m e n gatakan bahwa pernyataan Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers Jumat malam, terkesan untuk menggalang aksiaksi massa.

“Tidak boleh seperti itu.

Harus menenangkan. Jangan membakar-bakar massa. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Dia (KPK) didukung konstitusi, bukan didukung rakyat yang enggak jelas itu. Konstitusi yang mendukung,” ujar Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Sabtu, (24/1).

Menurut Azas Tigor yang juga advokat, itu melaporkan Tedjo karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia, berkaitan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa rakyat yang mendukung KPK, tidak jelas. ”Dasar pelaporan kita, Tedjo melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia yang berjuang melawan korupsi,” tandasnya. (ald/fas/rmol/jpnn)

KKU, Kabupaten .........................................................dari halaman 1 Karimata, Puskesmas, Poskesdes, Puskesmas pembantu (Pustu), maupun jalan antardusun dan antardesa tidak bisa dibangun.

“Sebagai daerah pemekaran, misi utama pemerintah KKU adalah percepatan pembangunan dan pelayanan publik agar segera keluar dari kondisi ketertinggalan,” papar Hildi ketika menjadi pembicara di Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan, di Hotel Aryaduta, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun Hildi tidak bisa berbuat lebih banyak untuk kawasan yang masuk dalam taman nasional yang dicermati internasional itu. Apa saja yang mengubah, membangun apalagi merusak TNGP, segera akan menjadi perhatian kelompok perlindungan alam dan konservasi se dunia. Sebab, TNGP merupakan paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati terkaya sejagat.

Komposisi hutan dan lahan di KKU yang mencakup taman nasional seluas 87.538,43 hektar.

Kemudian luas hutan lindung 103.639,41 hektar, suaka alam 19.344,29 hektar, suaka alam laut 187.508,89 hektar. Hutan produksi 89.328,51 hektar, hutan produksi konversi (HPK) 3.956,81 hektar, areal penggunaan lain (APL) 143.431,54 hektar.

“Data di atas menggambarkan keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola lahan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Padahal masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung tersebar di 12 desa dan dua kecamatan,” ungkap Hildi.

Celakanya, pemerintah pusat, provinsi, termasuk kabupaten sendiri tidak banyak berbuat untuk sedikit mengurangi ka-

wasan taman nasional karena dilindungi UU. Penetapan dan Keputusan Menteri pun tidak bisa diganggu gugat.

“Sampai sekarang, di mana tapal batas zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan masih belum jelas. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan taman nasional yang mayoritas adalah petani, kesulitan mengakses lahan,” ujar Hildi.

Kayong Utara sebagai kabupaten bahari mengimbangi Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi, belum bisa dikembangkan sebagai obyek wisata seperti daerah lain di Nusantara ini. Padahal Selat dan Kepulauan Karimata yang sebagian besar wilayahnya termasuk kategori suaka alam laut (SAL), hutan lindung, hutan produksi, bisa jadi lebih banyak dicuri ketimbang legal diproduksi.

“Pemerintah kabupaten kesulitan membangun infrastruktur dasar di kecamatan Kepulauan Karimata, seperti jalan antar desa maupun dusun, gedung sekolah, Puskesmas, Puskesdes, Puskesmas Pembantu,” papar Hildi.

Pernah, di kecamatan Pulau Maya yang terdiri dari lima desa, masyarakat, LSM, pemerintah kabupaten mengusulkan pengelolaan hutan desa kepada Menteri Kehutanan.

“Akan tetapi prosesnya sangat rumit dan berbelit-belit. Bahkan hampir tiga tahun atau tepatnya 1.040 hari, Surat Keputusan (SK) Menhut penetapan hutan desa baru ditandatangani. Sejak diusulkan 22 Oktober 2010 baru ditandatangani pada 26 Juli 2013,” ungkapnya.

Dilema lain pun kerap muncul akibat kesadaran masih menjadi barang mahal bagaimana melestarikan dan mmanfaatkan alam tanpa mengubah maupun

merusaknya.

Kayong Utara adalah penghasil durian yang cukup terkenal dengan olahannya. Sejak dikeluarkannya Permenhut nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Hak, masyarakat bagaikan bayar hajat berbodong-bondong menebang pohon durian untuk dijual. “Jika dibiarkan, Kayong Utara yang terkenal dengan lempok durian tentu akan tinggal kenangan nantinya,” kata Hildi.

Makanya pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 9 Tahun 2010 (9/2010) tentang perubahan atas Perbub 66/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat KKU. Perbub tersebut intinya mengeluarkan aturan tentang tanaman durian dari jenis pohon dari hutan hak yang boleh atau dilarang ditebang,” tegasnya.

Kayong Utara dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara (KKU), juga telah memasukkan kecamatan Pulau Maya sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Perhutanan Sosial (KSKPS). “Selain itu juga ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Pangan Berkelanjutan (KSKPB) di Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir,” paparnya.

Ternyata, banyak hal bisa dikerjakan ketimbang “mengolah” taman nasional dengan merusak ekosistem dan kelestariannya.

Kalau mau, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan (sustainable) bisa dilakukan di kabupaten bahari ini. Dengan niat baik dan semangat membangun. (Habis)

Fraksi PPP.............................................................................dari halaman 1

3.488 Ribu

9.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

THIN BODY SLIMMER 8.150

23.250

Hanya

2.288 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 6 FUNGSI)

9.788 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

3.588 Ribu

Hanya

5.988 Ribu

5.650

8.950

Hanya

23.750

Hanya

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB (TERMURAH)

9.850

Hanya

21 JAN S/D 27 JAN 2015

Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly, Jaksa Agung H.M Prasetyo, dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Penilaian itu diungkapkan dosen hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Ganjar Bondan Laksamana. “Karena saya dosen dan ibaratnya Menkumham, Jaksa Agung dan Menkopolhukam mahasiswa, saya nilai tiga nama menteri tersebut tidak lulus ujian,” kata Ganjar Laksamana menjawab wartawan, Senin (26/1).

Padahal, lanjut dia, tiga institusi itu merupakan ujung tombak Kabinet Kerja di sektor penegakkam hukum. Kalau ketiganya dinilai tidak lulus menurut Ganjar, tentu harus ada evaluasi khusus. ”Apakah soal ujiannya yang salah. Kalau soal ujian yang salah, berarti pihak pembuat soal yang keliru, dalam hal ini tentunya Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Kemudian Ganjar menguraikan tentang kesalahan tiga menteri dalam menafsirkan tanggungjawabnya masingmasing. Jaksa Agung misalnya, membentuk Satgas Antikorupsi.

“Padahal, di internal Kejaksaan Agung sudah ada Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Mestinya dalam konteks reformasi, Jaksa Agung mengusut kemandekan ribuan kasus di Kejaksaan Agung,” saranGanjar.

Sedangkan Menkumham di awal-awal jabatannya telah menghabiskan energi institusinya untuk urusan partai politik yang sesungguhnya itu bukan urusan nomor satu di Kemenkumham.

Akan halnya Menkopolhukam, menurut Ganjar lebih memicu berbagai kontraproduktif di tengah-tengah masyarakat.

“Pernyataan terkini Menkopolhukam yang bikin ribut

6.750

Hanya

4.688 Ribu

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

penanganan infrastruktur yang sudah disepakati dalam APBD tahun 2015. Sementara untuk program penanganan infrastruktur berikutnya tahun 20162017 di-multiyear-kan.

“APBD tahun 2015 sudah disahkan, kenapa baru dianggarkan lagi. Biarkan saja dulu berjalan untuk 2015, setelah itu kalau mau dibahas, baru dibahas pada pembahasan periode 2016, bukan sekarang itu idealnya,” tegas Ahmadi.

Ia menegaskan, pengesahan penanganan infrastruktur jalan dengan program penganggaran tahun jamak dari tahun 20152017, tidak serta-merta bisa langsung dimintai persetujuan dari anggota dewan. Masih ada beberapa proses yang sebelumnya harus dilalui, sebelum dimintai persetujuan para anggota dewan.

“Harus dibahas di tingkat Komisi dan badan anggaran,

tidak bisa langsung diminta persetujuan anggota dewan. Karena memang masalah multiyear banyak persoalan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, untuk penyelesaian permasalahan infrastruktur jalan di Kalbar membutuhkan dana sangat besar. Sehingga lebih efisien dan efektif kalau dilakukan secara multiyear.

“Agar penggunaan dana merata. Secara umum saya lihat seluruh anggota dewan setuju untuk perbaikan infrastruktur, ini hanya masalah prosedur saja,” katanya.

Untuk program perbaikan infrastruktur tahun 2015, ditegaskan Christiandy, saat ini telah berjalan dengan semestinya dan proses terus berjalan sesuai mekanisme. “Seperti pengumuman dan tender pelaksanaan, semua berjalan seperti biasa dan sesuai

mekanisme,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kalbar mengatakan, masalah untuk anggaran multiyear, kalau memang sudah ada konsultasi secara hukum, maka sudah bisa dilaksanakan untuk 2015.

“Kita juga tidak bisa mengambil resiko. Yang perlu saat ini adalah mempersiapkan APBD 2016-2017,” ujarnya.

Untuk 2015 yang sudah dianggarkan, harus dilaksanakan seperti biasanya. Baik proses pengumuman sampai tender pelaksanaan sesuai mekanisme regular.

“Untuk 2016-2017 ini kadang kebutuhan infrastruktur besar.

Uang kita tidak mungkin dipakai hanya untuk difokuskan pada satu bidang saja. Nantinya di bidang lainnya tidak kebagian,” papar Christiandy.

Laporan: Isfiansyah Editor : Hamka Saptono

Fans City Lempar Ibunya dengan Telur

SPORT JEREMY MENEZ

Skuat AC Milan Dukung Filippo Inzaghi

AC MILAN VS LAZIO,

KEKALAHAN mengejutkan Manchester City atas Middlesbrough dalam lanjutan putaran keempat Piala FA semalam (24/01) menyisakan sebuah kisah jenaka. Salah seorang fans Manchester City bernama Mike berjanji menimpuk ibunya sendiri dengan telur seandainya City tumbang di tangan Boro.

Pada akhirnya, The Citizens benar-benar takluk dengan skor 0-2 di tangan Boro. Setelah dipojokkan teman-temannya, Mike benar-benar melakukan janjinya tersebut. Ia mengunggah rekaman saat ia melempar ibunya dengan sebuah telur. (*)

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

Kembalikan Harga Diri

AC Milan wajib menang atas Lazio, kala kedua tim saling jumpa di babak perempat final Coppa Italia di San Siro (28/1).

Hasil positif akan membuat Diavolo Rosso lolos ke fase semifinal, sekaligus mengembalikan harga diri mereka yang tengah terluka.

Tim asuhan Filippo Inzaghi sudah kalah tiga kali dari lima per-

tandingan terakhir yang mereka mainkan. Termasuk di antaranya saat tunduk di tangan Biancoceleste di Olimpico pekan lalu.

Dalam pertandingan Serie A tersebut, Milan sempat unggul cepat lewat Jeremy Menez.

Namun pada akhirnya mereka harus menyerah usai Marco Parolo membukukan brace dan

dilengkapi satu gol dari Miroslav Klose.

Hasil negatif itu membuat Milan kini duduk peringkat klasemen sementara Serie A. Mereka belum meraih satu pun kemenangan di liga domestik semenjak akhir Desember silam.

Namun Rossoneri bakal punya kesempatan besar untuk

bangkit di duel melawan musuh yang sama, kurang dari tiga hari, tengah pekan ini. Pasalnya, tim tamu bakal tampil tanpa striker Serbia, Djordevic, yang mengalami cedera engkel di laga pekan lalu.

Selain itu, Lazio juga masih tak bisa menampilkan gelandang serang asal Brasil, Felipe Anderson,

yang tengah mengalami cedera lutut.

Mlilan sendiri tidak memiliki nama anyar yang harus masuk ke ruang perawatan. Namun tim tak bakal bisa menampilkan bek Philippe Mexes, yang mendapat kartu merah usai terlibat bentrok dengan dua pemain Lazio di penghujung laga pekan lalu. (*)

CHELSEA VS LIVERPOOL Di tengah tekanan deras pada Filippo Inzaghi, Jeremy Menez menegaskan skuat AC Milan sepenuhnya mendukung sang allenatore.

Posisi Inzaghi di balik kemudi I Rossoneri diyakini terancam akibat rentetan hasil buruk pasca pergantian tahun. Lima partai awal 2015 dilalui Milan dengan tiga kekalahan, dan masing-masing satu kemenangan dan satu hasil imbang.

“Para pemain selalu di samping Inzaghi,” ucap Menez kepada reporter jelang duel kontra Lazio di Coppa Italia.

“Saya tak mengatakan ini hanya untuk sekadar mengatakannya, tapi semua orang berpikir sama.”

“Tim Milan ini kekurangan sedikit keganasan, karena di Torino kami sempat memimpin 1-0 dan di Roma juga [kontra Lazio pada akhir pekan].”

“Kami tampak terlalu baik, kami perlu lebih kejam, karena tim-tim top memiliki itu. Sekarang ini tergantung kepada kami.”

Milan sebelumnya ditundukkan Lazio 3-1 di Olimpico dalam lanjutan Serie A dan akan menjamu lawan yang sama di San Siro pada perempat-final Coppa, Selasa (27/1) malam. (*)

Juan Cuadrado Tertarik Pindah Ke Chelsea?

Winger Fiorentina, Juan Cuadrado, dikabarkan telah menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Chelsea.

Pemain internasional Kolombia itu memang sudah santer dikabarkan hengkang ke Liga Primer Inggris. Adapun, Viola menahannya dengan memasang banderol tinggi sekitar €35 juta.

Sky Sports mengabarkan, setelah Alessandro Lucci, agen Cuadrado, datang ke London, sang pemain disinyalir mulai tertarik untuk pindah secara personal.

Kabar ini sekaligus memperbesar kemungkinan sang winger untuk meninggalkan Fiorentina di bursa transfer musim panas nanti. (*)

PEDRO RODRIGUEZ

Fokuskan Atletico PEDRO Rodriguez meminta rekan setimnya di Barcelona untuk segera melupakan kemenangan 6-0 atas Elche di La Liga dan fokus pada laga melawan Atletico Madrid di Copa del Rey. Barcelona akan bermain di Vicente Calderon, untuk leg kedua laga perempat final tengah pekan ini, usai mereka menang 1-0 di leg pertama.

“Sekarang kami harus fokus pada pertandingan melawan Atletico, yang akan sangat intens dan sulit. Pertandingan melawan Elche sedikit sulit untuk kami. Melawan tim yang bermain di kandang sendiri dan terus bertahan sangat sulit,” tutur Pedro.

“Kami tengah menikmati momen terbaik kami, itu pasti. Kami tengah mendapat rentetan hasil baik dan moral tim sedang tinggi - begitulah kami harus terus bermain. Masih ada banyak laga menanti dan kami harus terus berjuang,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, yang merasa yakin timnya sudah siap untuk menghadapi jawara La Liga musim lalu itu.

“Atletico merupakan tim yang hebat dan ini akan menjadi pertandingan yang berat. Kami harus pergi untuk meraih kemenangan dan kami tidak akan mencoba menunggu dan bergantung pada hasil 1-0 dari leg pertama,” tutur Bartomeu.

Sementara itu, Bos Atletico Madrid, Diego Simeone, mengaku tidak ingin buru-buru memikirkan pertandingan melawan Barcelona di leg kedua perempat final Copa del Rey tengah pekan ini.

Hal tersebut diungkapkannya usai tim menang atas Rayo Vallecano di La Liga pekan lalu. “Pertama, saya akan mencoba untuk tidur dan mendapat waktu istirahat,” tutur Simeone.

“Prioritas utama kami adalah menang melawan Rayo. Sekarang kami akan melihat hasil laga antara Valencia dan Sevilla; terlepas dari berapapun skornya kami akan menemukan hal positif dari pertandingan ini. Barulah kami memikirkan Barcelona,” pungkasnya. (*)

Habis-Habisan LAGA sengit bakal tersaji di Stamford Bridge pada Rabu (28/1) dini hari besok kala Chelsea menjamu Liverpool di leg kedua semifinal Piala Liga Inggris alias Capital One Cup. Hasil imbang 1-1 di pertemuan pertama t entu menjadikan Chelsea dan Liverpool masih memiliki peluang lebar untuk melaju ke partai final. Karenanya kemungkinan kedua kedua tim akan bermain terbuka di laga ini.

Chelsea tentu akan sangat bernafsu memenangi laga ini guna mewujudkan tekad meraih trofi lokal di luar Premier League mengingat mereka sudah tersingkir di Piala FA usai secara mengejutkan takluk dari Bradford City akhir pekan kemarin.

Penyerang Chelsea, Didier Drogba, meminta timnya untuk melupakan kekalahan tersebut. “Tentu saja kami tidak bangga dengan apa yang sudah

terjadi. Kami tidak memainkan sepakbola terbaik kami, kami tidak bermain seperti yang kami inginkan. Namun anda harus memberi pujian pada Bradford, yang bermain dan punya mimpi, dan menunjukkan keberanian. Selamat untuk mereka,” tutur Drogba.

“Semua orang kecewa. Namun bagusnya di sepakbola Inggris dalam dua hari ke depan kami sudah bermain lagi. Jadi kami akan fokus untuk bermain lebih baik dari apa yang kami tunjukkan pekan lalu,” pungkasnya.

Setelah mengistirahatkan banyak pemain intinya pada laga kontra Bradford, Jose Mourinho dipastikan akan kembali menurunkan skuat terbaiknya guna mengamankan tiket ke final perdana musim ini.

Oscar yang absen di leg pertama kemungkinan akan dimainkan sejak awal dan otomatis membuat Cesc Fabregas

Bastian Schweinsteiger

Kalem Sikapi Kontrak Baru Kendati kontrak terkininya dengan Bayern Munich hanya tersisa 18 bulan lagi, tak ada tekanan pada diri Bastian Schweinsteiger untuk memulai negosiasi ekstensi komitmen di Allianz Arena.

Kapten timnas Jerman itu telah mengusung bendera Die Roten sedari level junior, dan merasa memiliki kesepahaman tinggi dengan klub sehingga tak perlu terburu-buru menyikapi isu ini.

“Saya tak memiliki tekanan,” katanya kepada Sport 1.

“Saya mengetahui apa makna Bayern M u nich untuk saya dan Baye r n Munich j u g a m e n getahui apa yang mereka miliki dalam diri saya. Kami saling memahami dengan sangat baik.”

“Saya merasa sangat baik sekali lagi dan saya telah mengumpulkan banyak pengalaman. Saya berniat bermain untuk tiga atau empat tahun lagi di level tertinggi,” tandas Basti. (*)

kembali ke posisi semula sebagai gelandang pivot bersama Nemanja Matic.

Selain itu, tak bakal ada perubahan berarti di skuat The Blues.

Sementara itu, punggawa The Reds, Jordan Henderson mengaku tak yakin jika tersingkirnya Chelsea di Piala Liga bakal berpengaruh pada permainan The Blues dalam pertandingan nanti “Saya yakin mereka segera melupakan itu dan bangkit. Dari sudut pandang kami, kami amat percaya diri dengan apa yang terjadi di leg pertama. Kami kecewa gagal menang di laga tersebut, namun rasa percaya diri kami sudah berkembang dalam dua bulan terakhir,” tutur Henderson.

“Leg kedua mungkin akan sedikit berbeda, mengingat Chelsea bermain di kandang sendiri. Kami tahu mereka mungkin akan langsung menyerang kami dari awal. Mereka punya pemain yang

fantastis. Namun kami ingin lolos ke final Wembley dan mengalahkan Chelsea akan membawa kami selangkah lebih dekat menuju trofi,” pungkasnya.

Liverpool tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi menyusul penampilan impresif yang mereka tunjukkan kala menahan imbang Chelsea di leg pertama.

Susunan pemain racikan Brendan Rodgers kemungkinan bakal sama dengan yang ia turunkan di leg pertama lalu, di mana ia memasang Raheem Sterling sebagai ujung tombak, didukung Philippe Coutinho dan Steven Gerrard yang didorong lebih ke depan.

The Reds sendiri baru saja mendapat kabar gembira dengan kembalinya Daniel Sturridge setelah absen cukup lama akibat cedera. Meski demikian, Rodgers menyatakan ia kemungkinan tak akan terburu-buru menurunkan Sturridge. (*)

Korsel Melaju ke Final Piala Asia 2015

Korea Selatan berhasil melaju ke final Piala Asia 2015, setelah menaklukkan Irak dengan skor 2-0 dalam laga semi-final di Stadion Australia, Sydney, Senin (26/1). Dengan demikian, Korsel tinggal menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka di partai final antara Australia dan Uni Emirate Arab di Stadion Newcastle, 30 Januari mendatang.

Hasil ini juga membuat Korsel untuk pertama kalinya kembali menembus partai final Piala Asia, sejak terakhir kali berhasil melakukannya pada 1988.

Sementara itu, Korsel lebih mendominasi jalannya pertandingan. Korsel langsung mengancam lewat Han

Kyo-Won, tapi sundulannya masih belum bisa berbuah gol.

Penguasaan bola lebih dikuasai Korsel di menit awal pertandingan. Sementara Irak mencoba memainkan strategi serangan balik.

Son Heung-Min memberikan ancaman lewat sepakannya ke gawang Irak. Namun juga belum menemui hasil. Usaha Korsel akhirnya berbuah gol pada menit ke-20. Adalah Lee Jeong-Hyeop yang berhasil membobol gawang Irak, setelah memanfaatkan umpan dari Kim Jin-Su. Skor 1-0.

Tertinggal satu gol, membuat Irak mencoba tampil lebih menekan. Namun beberapa peluang yang mereka miliki masih bisa diredam lini pertahanan Korsel. Hingga babak

pertama usai, skor tetap 1-0.

Memasuki babak kedua, Korsel kembali mengambil alih permainan. Kim Jin-Hyeon nyaris saja membuat gawang Korsel kebobolan. Beruntung, para pemain Irak tidak berhasil memanfaatkan kesalahan tersebut untuk mencetak gol.

Tim berjulukan Taeguk Warriors kembali memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui sepakan Kim Young-Gwon pada menit ke-50. Gol tersebut semakin membuat Korsel di atas angin. Namun, Irak juga tak tinggal diam.

Younis Mahmoud dan kawankawan juga berupaya mengejar ketertinggalan mereka. Hanya saja, hingga pertandingan usai, skor tetap 2-0 untuk kemenangan Korsel. (*)

Rakyat Kalbar Selasa, 27 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Kapolda Buat Komitmen dengan Walikota

Kapolresta Diperintahkan Menutup THM Nakal Pontianak-RK. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto perintahkan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso untuk menutup Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak yang nakal alias bingal.

Yakni THM yang menjual minuman beralkohol (Minol) tanpa izin, ditemukan pengunjung yang bawa Narkoba serta beroperasional di luar batas waktu yang ditentukan.

“Dari awal Kombes Pol Raden Heru Prakoso dilantik sebagai Ka-

Brigjen Pol Arief Sulystianto. OCSYA ADE CP

DPRD Tuding Dsihubkominfo Tak Becus Urus Lahan Parkir Pontianak-RK. Permasalahan perparkiran di Kota Pontianak tak ada habis-habisnya. Parkir tak berizin serta juru parkir nakal masih berkeliaran.

Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Naufal Ba’bud meminta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak bekerja extra dan bijak menertibkan parkir liar. “Parkir liar semakin banyak saja.

Hampir di setiap sisi badan jalan ada parkir liar. Tentu akan mengganggu akses pengendara lain,” ujar Naufal pada Rakyat Kalbar, Senin (26/1).

Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, selain parkir liar, lahan parkir tidak berizin juga masih ditemukan di Kota Pontianak. Dishubkominfo diminta memantau dan menyelesaikan permasalahan itu.

“Lahan parkir tidak berizin ini harusnya segera ditata Dishubkominfo. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) beserta stafnya harus turun ke lapangan untuk menindaknya, jangan hanya diam,” tegas Naufal.

Naufal berpesan, Dishubkominfo tidak perlu menunggu

polresta, saya sudah perintahkan pantau THM di Kota Pontianak. Kalau ada yang melanggar aturan, tutup saja,” ungkap Brigjen Pol Arief Sulystianto kepada Rakyat Kalbar, Senin (26/1).

Kapolda Kalbar menegaskan, dirinya sendiri sudah berkoordinasi dengan Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum. Koordinasi itu mewujudkan komitmen antara dirinya dan Walikota untuk menutup THM nakal. “Target kita jelas, melanggar aturan, apalagi ditemukan adanya Narkoba, tutup THM itu.

Ini sudah menjadi komitmen Walikota dengan saya,” tegas Arief.

Atas dasar komitmen itulah Kapolda Arief memerintahkan Kapolresta Pontianak untuk menutup THM nakal. Apalagi yang menjual Narkoba atau melanggar aturan. “Izin keramaian itu dari kami (kepolisian, red). Saya akan cabut izin keramaian, kalau ada yang coba-coba melanggar aturan serta ada Narkoba,” tegasnya lagi.

Contohnya, dikatakan Kapolda Kalbar, Diskotik Biztro. Hingga saat ini tidak dibuka atau tidak beroperasional. Karena izin keramaian di Biztro telah dicabut kepolisian. “Seperti Biztro, itu izin keramaiannya Halaman 15

Pemerintah Kota Pontianak Tidak Tegas

Minol Tanpa Izin Dijual Bebas di THM

Halaman 15

Masuk Kampus IAIN Pria Bertato Diikat Satpam Pontianak-RK. Masuk kawasan Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak di Jalan Suprapto secara diam-diam, pria bertato yang diduga akan melakukan pencurian ditangkap Satuan pengamanan (Satpam), Minggu (25/1) malam. Kemudian diikat di pohon.

Aksi penangkapan pria mencurigakan ini mengejutkan warga di kawasan IAIN Pontianak.

Halaman 15 Pria bertato diikat Satpam IAIN Pontianak.

ACHMAD MUNDZIRIN- RK

Warga Kesal, Motor Pembalap Liar Direndam dalam Got

Ilustrasi. Net

Pontianak-RK. Fraksi Keadilan Sejahtera (Perkasa) DPRD Kalbar meminta kepada Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Satpol PP menindak tegas tempat hiburan malam (THM) yang menjual minuman

beralkohol (Minol).

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Fraksi Perkasa H Mad Nawir, dalam rapat paripurna belum lama ini.

“Kita minta tidak ada lagi yang menjual Minol maupun Miras di Kota Pontianak ini. Mengacu pada aturan Pemerintah

Kota Pontianak, tidak ada yang dibenarkan menjual Minol apalagi Miras,” tegas Mad Nawir, Senin (26/1).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, tim pengendalian Miras atau Minol harus mengambil langkah tegas. Mengingat Minol

dan Miras sering memakan korban.

“Apalagi Minol ini merupakan sumber kemaksiatan,” tegas Mad Nawir.

Mad Nawir mengaku kesal atas lemahnya sikap Pemkot Pontianak untuk memberantas Minol dan Miras.

Halaman 15

Longsor dan Banjir Hantam Sekadau

TNI DAN POLRI IKUT BANTU WARGA MENGUNGSI Sekadau-RK. Bencana banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Sekadau.

Tak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibuat sibuk, jajaran TNI dan Polri di Sekadau ikut turun tangan.

Contoh nyata saat terjadi musibah longsor di pemukiman padat penduduk daerah Kampung Tebal, Jalan Masjid At-Taqwa, RT 1/RW 1, Dusun Mungguk I, Desa Mungguk, Sekadau Hilir, Minggu (25/1) dinihari. Sejumlah personil Halaman 15 Salah seorang anggota Polres Sekadau ikut membantu mengevakuasi barang warga korban longsor dan anggota TNI meninjau lokasi perbukitan yang retak di daerah Kampung Tebal. ABDU SYUKRI- RK

Motor pembalap dimasukan parit got. ACHMAD MUNDZIRIN- RK

Pontianak-RK. Aksi balap liar di Kota Pontianak kembali marak. Warga turun tangan dan merendam sepeda motor pembalap liar dalam got. Beruntung pengendaranya berhasil melarikan diri, setelah jatuh dari sepeda motornya.

Padahal sebelumnya aksi balap luar boleh dikatakan berkurang, bahkan tidak lagi melakukan aksi nekatnya di jalan raya Kota Pontianak dan Kubu Raya. Inilah kehebatan Kasat Lantas Polresta Pontianak yang saat itu dijabat Halaman 15

Perseteruan Winata Gunawan dan Ali Halim

Diduga Akibat Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Pontianak-RK. Pertikaian Ali Halim dan Winata Gunawan terkesan dibiarkan Pemkot Pontianak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal Pemkot melalui instansi terkait bisa menjadi penengah, apalagi BPN Kota Pontianak. Karena yang diributkan warga Jalan Suprapto IV Dalam ini hanya batas patok tanah yang dibangun pagar oleh Ali Halim.

Perselisihan antara Ali Halim dan Winata Gunawan semakin memanas hingga ke persidangan. Apalagi Winata Gunawan

mengaku tanahnya bersertifikat Hak Guna Bangun (HGB) nomor 1781, namun malah dibangun pagar oleh Ali Halim.

BPN Kota Pontianak selaku pihak yang mengetahui secara jelas batas patok tanah malah tidak mau melakukan pengukuran ulang. Padahal BPN yang mengeluarkan sertifikat Winata Gunawan maupun sertifikat yang dipegang Ali Halim. Diduga BPN mengeluarkan sertifikat ganda (tumpang tindih sertifikat) di tanah milik Winata Gunawan maupun Ali Halim.

Parahnya lagi, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan pagar rumah milik Ali Halim. Instansi tersebut tidak mengecek sertifikat milik Ali Halim dan Winata Gunawan selaku pemilik tanah di sebelah rumah Ali Halim. Kinerja ceroboh Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya ini juga menjadi pemicu pertikaian antara Ali Halim dan Winata Gunawan.

“Kami tidak bisa melakukan pengukuran ulang. Terkecuali Ali Halim yang meminta,” kata Kepala BPN Kota Pontianak, Askani kepada wartawan Rakyat Kalbar via selular, kemarin.

Menurut Askani, Winata Gunawan tidak berhak meminta BPN untuk pengukuran batas tanah. Sebab, tanah Winata Gunawan masih berperkara.

“Yang saya ketahui, tanah Winata Gunawan masih berperkara dan belum Halaman 15

Kubu Raya Musyawarah Kite Dukung Swasembada Pangan

Ilustrasi.NET Kubu Raya. Potensi pertanian di Desa Mengkalang Jambu, Kecamatan Kubu bisa mendukung swasembada pangan. Namun, tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya, maka akan sia-sia.

Apalagi lahan pertanian rawan tergenang air saat musim penghujan.

“Sejak beberapa tahun sudah ada kawasan lahan pertanian yang digarap oleh masyarakat. Hanya saja karena kondisi geografis desa kami dekat dengan Laut Cina Selatan dan termasuk kawasan pesisir, serta kurang memadainya sistem irigasi, sehingga tidak jarang membuat hasil panen petani jauh dari harapan,” ungkap warga Desa Mengkalang Jambu, Abdullah.

Abdullah berharap, Pemkab Kubu Raya memberikan dukungan kepada desanya berupa infrastruktur pertanian. Alasannya akan banyak tenaga dan biaya yang terbuang, jika sistem irigasi belum memadai. “Saat ini Desa Mengkalang Jambu merupakan salah satu desa penyumbang hasil bumi jagung tongkol dua di Kubu Raya,” katanya.

Tidak hanya itu, Abdullah juga menambahkan, selain proragm pertanian yang digalakkan untuk kawasan pantai selatan Kubu Raya, Pemkab seharusnya terus membangun jalan poros menghubungkan seluruh desa untuk memutus keterpencilan daerah.

Abdullah menilai, desa yang baru dimekarkan dari Desa Seruat III pada tahun 2012 lalu ini, sudah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. “Kami minta Pemkab agar membantu warga Desa Mengkalan Jambu dalam meningkatkan hasil pertanian,” harapanya.

Mengingat saat ini dirinya dan warga lainnya sering mengalami gagal panen ketika musim hujan tiba.

Penyebabnya, banyak lahan pertanian milik warga yang tergenang air. (sul)

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

10

Jalan Penghubung Desa Sungai Enau dan Kubu Padi Rusak Kubu Raya. Warga Desa Sungai Enau dan Desa Kubu Padi, Kecamatan Kuala Mandor B mengeluhkan rusaknya jalan penghubung. Meski sudah sejak lama terjadi, tapi hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah.

Kondisi infrastruktur yang rusak membuat warga harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut, karena tidak sedikit warga dari dua desa tersebut yang terjatuh saat melewati jalan penghubung tersebut.

Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, Desa Sungai Enau dan Desa Kubu Padi merupakan desa yang berada di daerah pesisir Kecamatan Kuala Mandor B. Warga dari dua desa ketika akan ke Kota Pontianak harus memilih dua alternatif perjalanan. Pertama, menggunakan motor air yang menempuh jarak kurang lebih 6 jam perjalanan. Kedua, jika warga ingin menggunakan transportasi darat, maka warga harus menempuh jarak antara 1 sampai 1,5 jam perjalanan

melewati perkebunan sawit milik PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK).

Sedangkan jalan penghubung yang saat ini rusak merupakan jalan utama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda dua. Jalan tersebut belum bisa dilewati kendaraan roda empat. “Sudah sejak lama kondisi jalan di desa mereka mengalami rusak parah. Bahkan kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Apabila kami bersama warga lain melewati jalan tersebut, tentunya harus berhati-hati. Bahkan yang lebih parah lagi, hampir semua titik jalan yang berada di dua desa tersebut mengalami rusak parah, terutama di Jalan Parit Sriwijaya. Apalagi ketika musim penghujan saat ini, kondisi jalan penghubung licin dan berlumpur, sehingga membahayakan pengguna jalan,” ungkap warga Desa Kubu Padi, Samsin, Senin (26/1).

Samsin menuturkan, jalan yang rusak parah tersebut

sepanjang kurang lebih 3 kilometer hingga 4 kilometer.

Tentunya dengan kondisi ini, ia dan warga lainnya jika dalam perjalanan berpapasan, maka salah satu harus mengalah ketika ingin mendahuli kendaraan di depannya. “Karena apabila dipaksakan, tentunya akan terjadi kecelakaan. Mengingat jalan tersebut hanya memiliki lebar 60 centimeter saja,” katanya.

Samsin bersama warga lain mendesak instansi terkait dan Bupati Kubu Raya Rusman Ali agar menganggarkan dana perbaikkan dan pelebaran jalan di desa mereka. Selama ini warga sudah beberapa kali mengeluhkan kondisi jalan tersebut ke pemerintah sesa, namun sampai sekarang belum juga ditanggapi, diperbaiki, dan dilebarkan.

Mengingat tahun 2015 Bupati Kubu Raya, Rusman Ali berjanji memprioritaskan infrastruktur, maka Samsin meminta agar desanya juga mendapatkan jatah perbaikkan dan pelebaran jalan. (sul)

Masyarakat mengeluhkan jalan yang menghubungkan Desa Sungai Enau dan Desa Kubu Padi di Kecamatan Kuala Mandor B yang rusak. S A YAMSUL

RIFIN

Komisi I Tinjau Lahan Gedung DPRD Kubu Raya Kubu Raya. Komisi I DPRD Kubu Raya meninjau lahan pembangunan Gedung DPRD Kubu Raya di Jalan Parit H Muksin. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Jainal Abidin menilai lokasi tersebut sudah layak dan tidak ada masalah lahan.

“Lokasi ini memang sangat bagus dan strategis. Apalagi untuk pengembangan wilayah lokasi ini sudah cukup layak,” katanya.

Menurut dia, dengan dibangunnya Gedung DPRD akan membuka kawasan tersebut

dari keterisolasian. Infrastruktur tentunya akan terbangun untuk membuka akses. “Bahkan, ke depan bagi masyarakat sekitar akan dapat merasakan dampak positifnya yang tentunya juga akan meningkatkan nilai ekonomis kawasan itu.

Terpenting status tanahnya benar-benar sudah clear, agar kita pun tenang untuk berkantor,” terangnya.

Politisi PKB ini berharap, Dinas Bina Marga hendaknya mengambil alih pembangunan infrastruktur berupa ja-

lan poros untuk mendukung keberadaan Gedung DPRD di lokasi itu. “Memang untuk saat ini lokasinya terasa jauh.

Akan tetapi saya pikir itu tidak masalah bagi anggota dewan untuk berkantor. Lambat laun akhirnya akan terasa dekat juga, karena yang menjadi pertimbangan adalah untuk pengembangan kawasan,” jelasnya.

Jainal meminta agar pelaksana proyek yang terpilih dapat melaksanakan pembangunannya dengan baik. Mengingat

tanah gambut di lokasi tersebut mencapai 2 meter. Sehingga perlu memperhatikan kekuatan bangunan tersebut. “Dengan adanya gedung baru, nanti kita tidak lagi berkantor di bangunan yang masih kontrak ini.

Apalagi, gedung ini kelihatan tidak lagi memadai dan layak karena banyaknya agenda yang digelar di dewan. Untuk itu dukungan semua pihak sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Gedung DPRD Kubu Raya nantinya akan memiliki lahan seluas 2,6 hektar dengan lebar

270 meter dan panjang 86 meter. Terletak di Parit H Muksin yang jaraknya dari tepi Jalan A Yani II sekitar 3,7 kilometer, dengan waktu tempuh hingga ke lokasi sekitar 20 menit.

Direncanakan, pembangunannya bertahap atau multiyears selama tiga tahun mulai tahun 2015. Total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 35 miliar yang bersumber dari APBD Kubu Raya. Lokasi ini akan melewati outer ring road yang telah direncanakan Pemkab Kubu Raya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Warga Protes, Jatah Raskin 1,5 Kg Per KK

Ilustrasi.NET

PU Segera Perbaiki PJU Sejumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Raya Opu Daeng Menambon Mempawah padam, Minggu (26/1) malam. Pemadaman disebabkan kerusakan kabel di beberapa titik PJU yang ada di pinggir jalan protokol itu. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah berjanji segera melakukan perbaikan.

“Ada beberapa titik PJU di Kota Mempawah dan sekitarnya yang padam. Dari pantauan sementara, kurang lebih belasan tiang lampu yang tidak menyala. Ada di depan Kantor PU dan Desa Kuala. Secepatnya akan kita lakukan perbaikan agar PJU segera berfungsi dengan normal,” janji Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan Dinas PU Mempawah, Hamidia Norfal kepada Rakyat Kalbar, Senin (26/1).

Norfal mengaku belum bisa memastikan penyebab matinya belasan PJU di Jalan Raya Mempawah itu.

Namun, dia memperkirakan adanya kabel yang putus sehingga PJU tidak bisa menyala. Mengingat, saat ini kondisi cuaca yang menerjang kawasan pesisir Kabupaten Mempawah kurang bersahabat, seperti hujan dan angin kencang. “Bisa juga disebabkan faktor angin kencang, sehingga menyebabkan kabel atau pitting lampu terlepas. Untuk perbaikan PJU itu, kita menunggu kesiapan mobil operasional yang biasa digunakan dilapangan. Saat ini, mobil tersebut sedang mengalami perawatan di bengkel,” terangnya.

Lebih jauh, Norfal menyebut, perbaikan PJU tersebut harus menunggu kesiapan mobil operasional lantaran dilengkapi dengan alat pendukung. Sebab, tidak mungkin petugas bisa memperbaiki PJU dengan cara dipanjat. Karenanya, keberadaan mobil operasional sangat dibutuhkan. “Insya Allah, besok (hari ini, red) mobil operasional tersebut sudah bisa kita gunakan di lapangan. Sehingga perbaikan pun bisa segera kita lakukan. Yang pasti kami akan bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jalan,” pungkasnya. (fia)

Mempawah. Sebagian masyarakat penerima Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Kuala Secapah memprotes kebijakan aparatur desa setempat. Sebab, warga hanya mendapatkan jatah raskin sebanyak 1,5 kilogram (Kg) per Kepala Keluarga (KK). Parahnya, raskin yang diterima warga juga tidak setiap bulan layaknya ketentuan dari pemerintah.

“Memang ada beberapa masyarakat yang mempertanyakan tentang pembagian raskin kali ini yang hanya mendapatkan jatah 1,5 kg per KK. Kita juga tidak tahu, karena kami hanya membagikan kepada masyarakat di wilayah RT masing-masing,” kata Ketua RT 3 Desa Kuala Secapah, Muslimin, Senin (26/1) sore.

Dirinya membenarkan biasanya jatah raskin yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak. Namun, dia pun tidak tahu pasti penyebab hingga desa hanya memberikan 1,5 kg kepada masyarakat. “Ada yang tetap mengambil jatahnya walaupun hanya 1,5 kg, ada pula yang tidak mau mengambil sama sekali.

Kita tidak bisa memaksa, karena semua itu kan hak masyarakat,” ujarnya.

Salah satu warga Desa Kuala Secapah, Hidayah menyarankan, agar aparatur desa bersikap bijaksana dalam pembagian raskin. Jika memang diharuskan raskin diberikan secara merata kepada seluruh masyarakat, hendaknya desa bisa mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah daerah.

Agar, masyarakat bisa mendapatkan raskin dalam jumlah yang lebih besar. “Silakan dipikirkan sendiri dalam waktu beberapa bulan hanya mendapatkan 1,5 kg rasanya sangat tidak membantu.

Apalagi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan beras, tidak mungkin beras sebanyak 1,5 kg bisa dikonsumsi untuk 1-2 bulan,” cetusnya.

Dirinya juga meminta agar Pemkab Mempawah tidak tutup mata dalam menangani persoalan itu. Mengingat, raskin merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin. Jika raskin ti-

dak bisa disalurkan dengan baik, maka bisa dikatakan Pemkab Mempawah gagal dalam melaksanakan program pusat. “Pemerintah daerah jangan diam saja melihat kondisi masyarakat yang miris seperti itu. Jika dirasakan program raskin tidak tersalurkan dengan baik, segera lakukan evaluasi. Sehingga permasalahannya dapat diatasi, dan masyarakat bisa mendapatkan raskin dengan layak,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Kuala Secapah, Mawardi ketikan dikonfirmasi membenarkan pihaknya hanya membagikan raskin sebanyak 1,5 kg per KK. Salah satu penyebab pengurangan jatah raskin adalah kuota dari Bulog yang mendistribusikan raskin ke-13 ini hanya sebanyak 1.090 kg. “Kuota yang kita terima tidak seperti biasanya. Yakni hanya 1 ton 90 kg, harus dibagi rata untuk lebih dari seribu KK. Sehingga pembagiannya di luar dari jatah normal sebanyak kurang lebih 6 kg per KK,” terang Mawardi.

Mawardi mengaku pembagian raskin ke-13 tersebut menjadi

Ilustrasi.NET

dilema bagi dirinya. Sebab, jumlah beras yang dibagikan lebih sedikit dibandingkan biasanya yang dibagikan setiap empat bulan sekali. Kebijakan pembagian raskin empat bulan sekali itupun dilakukannya berdasarkan petunjuk dari Camat. “Per bulannya jatah raskin untuk Desa Kuala Secapah 1 ton 90 kg. Makanya atas petunjuk pak Camat, raskin kita bagikan setiap 4 bulan agar setiap KK mendapatkan jatah lebih banyak. Namun, kali ini raskin yang dibagikan hanya untuk satu bulan, makanya setiap KK hanya dapat 1,5 kg. Untuk raskin yang

terakhir ini memang sempat kita berpikir untuk tidak mengambilnya. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di masyarakat, dan ternyata memang terjadi,” ucapnya.

Setiap pengambilan raskin terangnya, dikenakan biaya tebusan sebesar Rp 2.500 per kg. Biaya itu digunakan sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk transportasi, pengelolaan dan pemakaian dana pihak ketiga. ”Sebab, kita harus menetebus beras ke Bulog seharga Rp 1.600 per kg,” pungkasnya. (fia)

Antam Butuh Suntikan Anggaran Rp 19 Triliun Ya’ Helmizar: Permudah Perizinan

Ya Helmizar

Mempawah. Investasi penambangan yang akan digarap oleh PT Aneka Tambang (Antam) di Kecamatan Sungai Kunyit-Toho semakin nyata. Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mendorong agar perusahaan plat merah itu segera membangun smelter. Diperkirakan

total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 19 triliun.

“Kita sedang mendorong agar Antam segera memulai pembangunan smelter. Sebab, keberadaan smelter ini sangat penting untuk kelancaran aktivitas penambangan yang akan dilaksanakan. Sesuai aturan pemerintah, setiap perusahaan penambangan diwajibkan memiliki smelter,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Disperindakoptamben Mempawah, Ya’ Helmizar, Senin (26/1).

Ya’ mengungkapkan, awalnya pembangunan smelter ini baru akan dimulai pada tahun 2017 mendatang. Demikian pula dengan lokasi pembangunan smelter yang semula di wilayah pinggiran laut di Kecamatan Sungai Kunyit. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan teknis

dan analisa lingkungan, sehingga dilakukan revisi. Lokasi baru pembangunan adalah di Desa Bukit Batu. “Akibat perubahan itu, maka secara otomatis juga dilakukan revisi terhadap Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Feasibility Study (Fs) atau study kelayakan. Dan proses perubahan itu cukup rumit dengan mendatangkan tenaga ahli dari Prancis,” ujarnya.

Saat ini, timpal Ya’, proses pembangunan smelter dan beberapa infrastruktur lain yang sedang dikerjakan PT Antam dalam tahap pembebasan lahan.

Secara keseluruhan, proses pembebasan lahan sudah mencapai 70-80 persen. Pemkab pun turun langsung melakukan sosialisasi hingga mempermudah proses pembebasan tersebut. “Kita sangat mendukung penuh PT

Antam agar segera memulai pembangunan smelter grade alumina di Sungai Kunyit. Karena pembangunan ini akan memperlancar aktivitas penambangan, dan memberikan dampak multiplayer effect bagi daerah dan masyarakat. Makanya, kami di Bidang Pertambangan terjun langsung melakukan sosialisasi pembebasan lahan dan mempermudah proses perizinan,” paparnya.

Ditanya masalah anggaran, Ya’ memprediksikan total dana yang dibutuhkan kurang lebih mencapai Rp 19 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur mulai dari pelabuhan, PLTU, smelter, infrastruktur jalan, kantor dan lainnya. Jika semua kelengkapan itu telah terealisasi, barulah aktivitas penambangan bisa dimulai. “Bi-

aya yang mereka butuhkan berdasarkan kurs Dollar. Mengingat Antam merupakan perusahaan negara, kemungkinan anggarannya juga akan bertahap melalui APBN. Saat ini mereka sedang fokus mengurus take holiday terlebih dahulu,” sebutnya.

Namun, menurut dia, proses pembangunan infrastruktur pertambangan itu bisa saja berlangsung lebih cepat, apabila adanya kerjasama dengan investor asing. Seperti halnya pembangunan pabrik Chemical Antam di Tayan Kabupaten Sanggau.

“Mudah-mudahan ada investor yang tertarik dan menanamkan modalnya. Sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat. Kita juga senantiasa mengharapkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Mempawah,” harapnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang

Cristiandy Sanjaya SE MM

TingkatkanDaya Saing Sukadana. Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar Cristiandy Sanjaya SE MM mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara (KKU) untuk meningkatkan daya saing demi. Demi menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (Persekutuan Negara-negara Asia Tenggara) atau biasa disebut MEA 2015.

“Pada tahun 2015 ini akan dilaksanakan liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN atau yang lebih populer disebut MEA, kepanjangannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA 2015 membawa konsekuensi makin derasnya transaksi modal, jasa, dan lalulintas tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN akan diuji di sini,” tegas Cristiandy Sanjaya ketika bertandang ke Sukadana, Kamis (15/1).

Dikatakan dia, agar Kayong Utara khususnya dan Kalbar pada umumnya punya daya saing dan mampu berkompetisi dalam MEA 2015, perlu mengambil langkah strategis dan memiliki daya juang tinggi.

“Mari melakukan peningkatan sumber daya manusia, termasuk sumber daya aparatur, dunia usaha, para profesional dan sumber daya masyarakat. Mari mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi,” pesan Cristiandy Sanjaya.

Wagub Kalbar juga mengajak Pemerintah KKU supaya melakukan penyesuaian dan perbaikan peraturan daerah (Perda), sehingga memudahkan masuknya investasi. Kemudian melakukan pengembangan dan pembinaan sektor-sektor prioritas dan komoditi unggulan yang ada di daerah. (lud)

Selasa, 27 Januari 2015

11

UMKM Perlu Bantuan Penguatan Sukadana. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengharapkan kepada pihak perbankan yang ada di Kabupaten Kayong Utara (KKU), supaya dapat membantu pengembangan dan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di KKU. “Kita harapkan pihak perbankan dapat lebih meningkatkan bantuan modalnya untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kayong Utara ini.

Supaya UMKM ini bertambah kemampuan modalnya sehingga mampu mengembangkan usahanya,” harap H Hildi Hamid, beberapa hari lalu.

Apalagi pada tahun 2015 yang

tinggal beberapa hari lalu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi dijalankan. Keberadaan MEA sendiri membuat pelaku usaha dari negara-negara Asia Tenggara yang terhimpun di organisasi ASEAN, boleh membuka usahanya di Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri menyatakan saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai ASEAN dan MEA. Oleh karena itu, butuh komitmen, terutama dari perbankan, untuk membantu UKM. Kesiapan pelaku usaha untuk menghadapi persaingan dalam MEA, membutuhkan peran aktif pemerintah dan perbankan

H Hildi Hamid

untuk memperkuat UMKM. Daya saing dari UKM juga harus ditingkatkan. Pemerintah pusat sendiri mulai mengambil lang-

kah-langkah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan daya saing bagi produk barang dan jasa Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk menjamin perlindungan bagi hak kekayaan intelektual, memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan arus investasi sektor infrastruktur dan menyempurnakan kebijakan perpajakan. Peran aktif UMKM dan perbankan, diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu dari empat pilar utama MEA. Diharapkan perbankan dapat memberikan akses keuangan yang inklusif pada UMKM.

Misalnya dengan memberikan suku bunga yang kompetitif.

UMKM sendiri banyak orangorang kreatif tapi kadang terkendala oleh akses keuangan untuk memperkuat modal demi pengembangan usaha, bahan baku kadang masih impor seperti kedelai hingga jagung, dan alih teknologi mutakhir untuk memperbagus produknya.

MEA sendiri membuat pelaku UMKM dari negara tetangga yang terhimpun di ASEAN, boleh membuka usahanya dan membuka rekening bank yang memiliki kerjasama perbankan di Indonesia. Bahkan tukang ojek negara tetangga juga boleh ngojek di Indonesia. (lud)

Pemkab Laksanakan Amanah UU Sepuluh Persen dari Dana Perimbangan Sukadana. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menerangkan dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, Pemerintah KKU akan menambah ADD yang diberikan ke Pemdes di tahun 2015. Besaran ADD sebagaimana dimaksud UU 6/2014, paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

“Dengan demikian pagu ADD yang semula berjumlah Rp10 miliar rupiah maka pada tahun 2015 akan bertambah menjadi Rp44 miliar,” ungkap H Hildi

Hamid.

Dikatakan dia, ADD itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan skala desa yang disepakati dalam musyawarah desa, sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.

Sebelum melaksanakan pembangunan, Pemdes diwajibkan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah disusun Pemdes, tidak terjadi tumpang tindih dengan rencana pembangunan Pemerintah KKU. “Berdasarkan pedoman umum perhitungan dan pelaksanaan

ADD KKU tahun 2014, Pemdes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD Tahap II tahun 2014 paling lambat 10 Januari 2015.

Khusus pemerintah desa yang tidak dapat merealisasikan ADD sebesar seratus persen pada tahun 2014, saya berharap agar seluruh aparatur Pemdes dan BPD lebih bekerja maksimal lagi. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” harap H Hildi Hamid.

Bupati menjelaskan mulai tahun 2015 ini, Pemdes berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati Kayong Utara, setiap semester (per enam bulan) pada tahun berjalan.

Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

“Sejalan dengan bertambahnya bantuan keuangan yang akan diterima Pemdes, maka tugas dan tanggungjawab Kades, perangkat desa, dan BPD dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan skala desa, juga akan bertambah pula. Maka dari itu, untuk membantu Pemdes agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi kemajuan desa, saya berharap kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah)

dapat saling bekerjasama dalam membina terhadap jalannya pemerintahan di desa,” harap H Hildi Hamid.

“Sebab pembinaan yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam melaksanakan amanah UU Desa.

Kepada kepala desa, ketua BPD, dan seluruh perangkat desa, saya harapkan agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, agar selalu melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas dia. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Tiga Sungai Meluap, 1.495 KK Terendam Banjir Bengkayang. Tingginya curah hujan dalam seminggu terakhir menyebabkan Sungai Kumba di Kecamatan Seluas, Sungai Sebalo di Kecamatan Bengkayang dan Sungai Sambas di Kecamatan Ledo meluap. Akibatnya rumah milik 1495 Kepala Keluarga (KK) terendam banjir “Banjir kali ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang

Komisi II DPRD Kunker ke PT WHW Ketapang. Komisi II DPRD Ketapang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PT Well Harvest Winning (WHW) di Kecamatan Kendawangan Ketapang.

Kunjungan Anggota Dewan ini untuk melihat langsung kondisi perusahaan yang mengolah pemurnian alumina tersebut.

Sebelum melakukan kunjungan kerja, Komisi II terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan dinas terkait dan mempertayakan izin AMDAL, IMTA serta jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berkerja di perusahaan tersebut.

“Kami mengecek langsung ke lokasi pertambangan dan bertemu dengan pimpinan perusahaan. Pada prinsipnya di PT WHW tidak ada masalah di lapangan, kita meminta Investor jangan melupakan tanggungjawabnya,” kata Anggota Komisi II DPRD Ketapang, Gusmani SE, Senin (26/1).

Legislator Golkar ini mengatakan, Komisi II dalam hal ini mendukung kegiatan investor yang masuk ke Kabupaten Ketapang dan dapat memberikan kontribusi. “Pihak perusahaan harus taat azas yang ditelah ditentukan pemerintah Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Komisi II DPRD Ketapang juga telah melakukan rapat kerja di gedung DPRD Ketapang pada (15/1) kemarin bersama kepala dinas guna melakukan evaluasi kinerja seperti, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi terkait capaian dan program kerja 2015.

“Salah satunya yang dibahas masalah penyelesaian perkebunan tumpang-tindih lahan, pola kemitraan yang masih ada masalah dan masalah tata ruang,” pungkasnya (Jay)

mencapai ketinggian 2-3 meter,” ujar Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

Banjir terang Gidot, disebabkan curah hujan tinggi dan sungai meluap hingga merendam rumah warga yang berada di dataran rendah dan bantaran sungai. “Saya sudah instruksikan seluruh camat dan kepala desa membentuk Posko Tanggap Darurat Banjir di beberapa kecamatan. Bantuan datang dari beberapa pengusaha, perbankan dan para donatur,” katanya.

Sementara itu sekolah yang terendam banjir tegasnya, diliburkan dari kegiatan belajar-mengajar. Sedangkan pusat pelayanan kesehatan diperintahkan untuk selalu siaga.

“Saya imbau ke depan agar rumah warga jangan dibangun di tempat rawan banjir, untuk mengantisipasi musibah yang bisa mengancam setiap tahun,” pesannya.

Langkah dalam bidang kesehatan pasca banjir, paparnya, lebih mengutamakan

pencegahan penyakit seperti diare. Ia juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga langsung merespon banjir yang terjadi.

Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH langsung menyerahkan bantuan berupa 7,5 ton beras, 400 paket lauk pauk, makanan tambahan 30 dus, susu kaleng 50 buah, dan juga selimut dan mie instan. Sementara Palang Merah Indonesia (PMI) juga memberikan bantuan berupa selimut, mie instan, air mineral, dan beberapa paket makanan. “Turut prihatin atas bencana banjir yang hampir merata terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Kalbar.

Kami bersama PMI Kalbar membantu korban banjir. Saya mengingatkan seluruh warga Bengkayang dan Kalbar agar waspada dan siaga, terutama pada daerah yang rawan banjir, karena berdasarakan informasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), banjir masih terus mengancam, maka harus siaga Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH menyerahkan bantuan untuk korban banjir banjir,” tegas Cornelis. (kur) secara simbolis kepada Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, Senin (26/1).

Kepala SKPD Jadi Pembina Upacara di Sekolah Singkawang. Seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Singkawang menjadi Pembina Upacara di 33 SMP Negeri dan SMA Negeri sederajat, Senin (26/1) pagi.

“Ini program baru kita. Tujuannya, agar siswa-siswa dapat bertatap muka langsung dengan kepala-kepala SKPD di Kota Singkawang. Sehingga mereka mengenalnya,” kata Drs Syech Bandar MSi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang ditemui di kediamannya, Senin (26/1).

Bandar menjelaskan, para Kepala SKPD yang menjadi Pembina Upacara pada apel Senin pagi itu mendapat tugas untuk menyampaikan programprogram pembangunan yang telah, sedang dan akan berjalan di Kota Singkawang. “Jadi setiap

Senin pagi, mulai hari ini (kemarin, red) para kepala SKPD akan bergiliran menjadi Pembina Upacara di sekolah-sekolah, untuk sementara ini di sekolah negeri dahulu. Kita evaluasi dulu, rencananya besok (hari ini, red),” kata Bandar.

Dia mengatakan, program ini bergulir sepanjang tahun, setelah semua kepala SKPD mendapat jatah menjadi Pembina Upacara di sekolah-sekolah negeri, dilanjutkan ke sekolahsekolah swasta. “Setiap kepala SKPD diminta menyampaikan apa saja yang ditemukannya di sekolah-sekolah tersebut,” ujar Bandar.

Masing-masing kepala SKPD yang menjadi Pembina Upacara di sekolah-sekolah itu memiliki kisah-kisah unik tersendiri, baik yang menyenangkan maupun ti-

dak atau bahkan kecewa, lantan sejak subuh sudah menyiapkan diri, tetapi di sekolah tidak ada upacara.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang, Bakri Siddiq kebagian “jatah” yang menyenangkan. Dia berkesempatan menjadi Pembina upacara di SMP Negeri 6 Kecamatan Singkawang Selatan.

“Waktu saya datang saja, Satpam langsung membukakan pagar untuk saya,” katanya membuka cerita.

Setelah masuk, ternyata Bakri sudah ditunggu Kepala SMP Negeri 6, Firdaus yang langsung memberikan kopiah kepadanya.

“Begitu saya masuk ke dalam, semua siswa sudah rapi semua.

Semua guru laki-laki dan perempuan 17 orang hadir semua,” kata Bakri.

Dalam kesempatan tersebut, Bakri pun menyempatkan diri untuk memantau toilet-toilet sekolah dengan didampingi langsung kepala sekolah. “Ketika selesai upacara saya ingin melihat toilet yang baru, langsung siswa disuruh membersihkannya, begitu cepat, ini yang membuat saya begitu terkesan,” ujarnya.

Ketika menjadi Pembina upacara, Bakri menyampaikan beberapa program Pemkot Singkawang diantaranya menyangkut kebersihan, termasuk saluran air dan lain sebagainya.

Bila Bakri kebagian kisah menyenangkan, lain halnya dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Julhiar. “Saya datang pagi-pagi sebelum pukul 06.45 sesuai yang dijadwalkan. Tetapi

begitu saya tiba ternyata SMAN 6 masih kosong,” katanya.

Julhiar begitu kaget melihat sekolah masih kosong, bahkan setelah sampai pukul 07.30 pun sekolah tersebut masih kosong.

Belakangan diketahui, kepala sekolahnya saja datang siang hari. “Saya diam di ruang tengah sendiri, tidak ada yang menemani, karena memang tidak ada orang,” sesalnya.

Akhirnya, setelah sekian lama menunggu, Julhiar pun meninggalkan sekolah tersebut dengan perasaan kecewa. “Padahal saya sudah membuat konsep mengenai poin-poin yang akan saya sampaikan. Tetapi ternyata batal menjadi Pembina Upacara, nampaknya ada komunikasi yang tidak nyambung terkait Apel Senin di sekolah tersebut,” pungkasnya. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju Pemdes Bisa Membangun Listrik Hidro Nanga Pinoh-RK. Di Kabupaten Melawi banyak sungai dan air terjun yang dapat dipergunakan untuk pembangkit listrik. Pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Melawi bisa saja membangun listrik hidro. Apabila dana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dicairkan.

“Saya yakin nanti akan ada solusi atas listik di pedalaman. Ketika dana dari undang-undang tentang desa terbaru itu bisa cair. Potensi air ada, dana ada maka akan jadilah listrik hidro,” ujar mantan pendamping PMPN Mendiri Pedesaan, Duin, kemarin.

Namun, terpenting adalah kemauan sang pemimpin.

Kata Duin, jika kepala desa dan aparatur pemerintah desa kompak bersama masyarakat untuk membangun maka dana desa akan menjelma menjadi hal-hal yang memajukan desa. Diantaranya listrik hidro.

Sebaliknya, jika dana yang besar tersebut malah menimbulkan konflik internal desa maka dana besar akan sia-sia saja. Bahkan menjadi petaka bagi kades, sekdes, aparatur dan masyarakat desa. “Bisa-bisa penuh penjara nanti,” tegas Duin.

Apalagi, ungkapnya, di daerah pedalaman sangat banyak potensi air listrik hidro. Baik kecil maupun besar.

Menurutnya, desa-desa yang didampingi di Kecamatan Sokan dan Sayan, hampir kesemuanya memiliki potensi air untuk dijadikan listrik hidro.

“Di beberapa daerah atau desa di Melawi banyak sumber air yang dapat dipergunakan untuk listrik tenaga air.

Tinggal Pemdes mewujudkannya dalam bentuk perusahaan desa untuk pembangkit listrik,” ulas alumni pertanian Untan ini.

Arus air bisa dijadikan untuk membangkit listrik dengan cara menggerakan roda serta roda tersebut akan menggerakan generator. Bergeraknya generator menghasilkan listrik. Listrik dari generator ini ditampung di dalam penampung listrik dan accu. Listrik yang sudah ada di dalam accu kemudian dialirkan ke rumah-rumah penduduk.

“Pembuatannya mudah, seperti lampu sepeda. Yang penting adalah kincir atau roda yang berputar untuk menggerakan generator,” ulasnya.

Selain itu, saran Duin, ada mekanisme kerja sama antara Pemdes dengan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Pemkab bisa menyisihkan dana pembangunan untuk membangun beberapa sumber listrik.

Pemdes bisa menyisihkan uang dari dana pemerintah pusat tersebut.

“Masyarakat setempat bisa mengerjakan dengan dipandu oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Daerah ini pasti bisa membangun listrik. Asalkan dana yang dialokasikan tidak dikorupsi,” ujarnya.

Pembangunan listrik tenaga arus air ini bisa dijadikan sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Melawi. Bagi Pemdes yang desanya memiliki kekayaan arus air ini juga bisa memiliki sumber pendapatan untuk menggerakan pemerintahan.

“Ini adalah bentuk investasi nyata. Sebab listrik adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pasti ada peminat yang ingin berlangganan listrik,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

12

Lingkungan Hidup yang Baik Hak Setiap Warga Negara Nanga Pinoh-RK. Lingkungan Hidup (LH) yang baik adalah hak asasi setiap orang.

Hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga Pemerintah Kabupaten Melawi berkewajiban untuk menyediakan LH yang baik serta aman bagi masyarakat.

“LH yang baik adalah hak asasi manusia. Air yang bersih, udara yang bersih, kondisi alam yang baik merupakan hak setiap manusia,” ujar anggota DPRD Kabupaten Melawi, Malin saat dihubungi, kemarin.

Selain itu, sambung Malin, LH yang sehat adalah hak setiap orang Indonesia sekaligus untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan lingkungan. “Orang Indonesia juga berhak berperan dalan pengelolaan lingkungan,” paparnya.

Hak-hak itu wajib diberikan oleh lembaga yang membuat usaha yang bersentuhan dengan lingkungan. Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan hak setiap orang.

Apabila masyarakat mempertanyakan hak ini, landasan hukum mereka sangat besar.

Yakni undang-undang.

Bila dalam hidupnya, rakyat merasa terganggu dengan kondisi lingkungan mereka bisa menuntut hak tersebut pada institusi atau lembaga, terutama lembaga pemerintah untuk memenuhi hak tersebut.

Bila tidak terpenuhi berarti yang dituntut telah melanggar UU 23/1997.

Malin berpendapat, setiap orang juga memiliki kewajiban memelihara kelestarian fungsi LH. Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan LH, sementara orang

dilarang untuk membuang limbah ke media LH tanpa izin dari pemerintah. Menginfor limbah yang berasal dari bahan berbahaya dan beracun (B3) serta membuang limbah yang berasal dari luar Indonesia ke media LH Indonesia.

Khusus bagi orang yang menjalankan usaha, Malin mengungkapkan, kewajiban mereka. Orang yang menjalankan usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat terkait pengelolaan LH. Setiap usaha dilarang untuk melanggar baku mutu LH dan melanggar kriteria baku kerusakan LH. “Setiap usaha dan kegiatan memiliki AMDAL yang menimbulkan dampak besar dan menyangkut banyak kepentingan. Kalau membuat kebun hanya 50 hektar tidak perlu amdal. Tetapi kalau sudah

melibatkan dalam jumlah yang sangat besar, misalnya 3000 Ha wajib membuat AMDAL. Sebab ini menyangkut daerah yang sangat luar serta memberi pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan. Bisa jadi mempengaruhi aliran air darat, bahkan ketersedian air,” ulasnya.

Perusahaan atau sebuah kegiatan juga berkewajiban untuk mengelola bahan berbahaya dan beracun. Serta mengelola limbah hasil usaha atau kegiatan tersebut. Ashari mengingatkan, kewajiban instansi pemerintah pemberi izin, dalam hal ini pemerintah dalam memberi izin untuk memerhatikan rencana tata ruang. Jangan sampai izin yang diberikan merusak tata ruang yang telah ada. Misalnya memberi izin pada perusahaan yang menghasilkan bau di pemuki-

man penduduk.

Dalam memberi izin juga harus mendengarkan pendapat masyarakat banyak.

Malin mengharapkan, pandapat orang ini sering dilupakan di dalam proses memberikan izin. Kemudian mengharapkan, pejabat berwenang untuk memberi masukan mengenai AMDAL. Ia menegaskan, supaya dalam pemberian izin, jangan sampai izin diberikan terlebih dahulu, sementara AMDAL menyusul.

“Seharusnya AMDAL adalah persyaratan untuk mendapatkan izin. Jadi AMDAL dulu baru izin. Kalau dunia usaha telah lulus AMDALnya maka baru dikeluarkan izin. Jangan sampai terbalik,” tegasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Peluang Bisnis Angkutan Melawi-Sambas Menjanjikan Nanga Pinoh-RK. Kabupaten Melawi sebagai kota yang sedang berkembang akan terus didatangi orang. Bukan hanya dari ibu kota Provinsi Kalbar semata, yakni Pontianak, melainkan warga dari pantai utara.

Seperti Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang juga ramai beraktivitas di Kabupaten Melawi. Kondisi ini tentu menjadi peluang bisnis untuk angkutan, terutama bis penumpang.

“Kalau kita lihat saat ini, angkutan umum Singkawang– Nanga Pinoh sesak dipenuhi penumpang. Sudah sepantasnya ditambah lagi armada angkutan. Ini peluang bisnis, terutama angkutan MelawiSambas,” ujar pengguna angkutan umum, Singkawang-Nanga Pinoh, Sudi, kemarin.

Sudi menambahkan, potensi

penumpang armada MelawiSambas bukan hanya orang yang akan menuju Kabupaten Melawi saja, melainkan orang Sambas dan Singkawang yang ingin ke Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, termasuk Kabupaten Sintang juga bisa dilayani.

Bahkan, orang Kabupaten Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau dan Kabupaten Sintang yang ingin berpergian di sekitar 4 kabupaten ini juga sangat membutuhkan angkutan. Serta orang Kabupaten Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau yang ingin ke Kabupaten Melawi juga bisa menjadi pelanggan angkutan jalur Melawi-Pantai Utara.

Begitu pula sebaliknya orang Kabupaten Landak, Sanggau

dan Kabupaten Sekadau yang ingin ke Kabupaten Sambas serta Kota Singkawang dipastikan membutuhkan angkutan umum.

“Ada jalur sangat strategis yang pasti membutuhkan jalur transportasi Sambas-Melawi.

Yakni dari Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Jalur ini melintasi pasar-pasar,” ulasnya.

Dia mencontohkan, saat berangkat ke Kabupaten Melawi beberapa waktu lalu, bis yang ditumpanginya tidak bisa menampung penumpang dari kota Pinoh. Pasalnya kendaraan sudah sesak.

“Waktu saya mau ke Nanga

Pinoh, bis terpaksa menolak penumpang lantaran sudah sesak,” paparnya.

Bukan hanya mengangkut orang, kata Sudi, angkutan umum jalur Pantai Utara-Melawi bukan hanya berpeluang mengangkut barang. Namun, bisa juga dipergunakan untuk mengangkut barang dagangan yang berasal dari Singkawan dan Kebupaten Sambas. Tentunya barang tersebut tidak bisa diproduksi di Kabupaten Melawi.

Misalnya, seperti buah-buahan diantaranya jeruk Sambas, Semangka, Kelapa dan Nanas, termasuk juga buah Naga yang sedang banyak ditanam warga Pantai Utara. Termasuk juga hasil laut. Seperti ikan, kerang dan cumi yang dibutuhkan warga Kabupaten Melawi.

“Banyak sekali barang dari pantai utara yang bisa diangkut ke Melawi. Begitu pula sebaliknya. Pasti ada barang produk Melawi yang bisa diperdagangkan di pantai utara,” ujarnya.

Adanya angkutan yang lancar dipastikan akan banyak dampak positifnya. Paling tidak akan tercipta sistem niaga antara Melawi dan pantai utara.

Dipastikan akan berdampak positif kedua daerah. Yakni, akan memajukan Melawi dan kawasan pantai utara.

“Ini peluang bisnis yang sangat baik. Apalagi kalau pelayanan transportasi yang disediakan memuaskan pelanggan. Ada kenyamanan yang diberikan maka jasa angutan tersebut akan semakin maju,” lugasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Pemerintah Janji Benahi Sengkarut Amdal Sintang-RK. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sintang, Henri Harahap berjanji, menuntaskan persoalan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), khususnya Amdal perkebunan kelapa sawit.

Diakui Henri, sejumlah izin Amdal perkebunan kelapa sawit masih menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Contohnya, izin Amdal PT Sinar Sawit Andalan (SSA) dan PT Sumber Hasil Prima (SHP) di Kecamatan Serawai-Ambalau.

“Bukan hanya persoalan Amdal yang dibenahi, tetapi juga pengawasan lingkungannya,” paparnya.

Pembenahan dilakukan secara bertahap. Di mulai dari pembenahan staf yang dilanjutkan evaluasi terhadap izin Amdal yang telah dikeluarkan. Dukungan dari bawahan dianggap Henri sangat penting untuk menunjang kinerja.

“Tidak bisa kerja sendiri. Harus ada kerja sama dari staf. Apalagi saya ini baru. Dalam satu atau dua bulan ini saya benahi ke dalam dulu,” ucap Henri.

Ia melanjutkan, dalam pembenahan lingkungan akan berbuat berdasarkan laboratorium. Henri ingin pembangunan di Kabupaten Sintang berwawasan lingkungan tanpa merusak lingkungan.

“Saya berbuat harus berdasarkan leb. Jika tidak sesuai dengan leb, tentunya tidak bisa,” tegasnya.

Menurut Henri, BLH sudah memiliki laboratorium.

Alat ini akan difungsikan secara maksimal. Misalkan untuk menguji kualitas air. “Sekarang tidak perlu bawa sampel ke Pontianak. Kita sudah punya Leb sendiri,” paparnya. (din)

Warga Perbatasan Tewas Tertembak di Malaysia Sembilan Peluru Bomen Bersarang di Tubuh Yudas Sintang-RK. Warga Dusun Nyelawai, Desa Sungai Bugau, Kecamatan Ketungau Hulu atas nama Yudas (28) tewas diberondong sembilan peluru senapan bomen milik Nyoun yang merupakan warga Negara Malaysia ketika sedang berburu di wilayah hutan kampung Ringkang Tengah Semujau, Malaysia, Sabtu (24/1) lalu.

Jenazah Yudas telah diambil oleh pihak keluarga Senin (26/1) sekitar pukul 09.45 pagi serta telah dimakamkan di kampung halamannya. Demikian diungkapkan Dandim 1205 Sintang, Letkol. Anggit Exton Yustiawan, Senin (26/1).

“Kami mendapatkan informasi langsung dari masyarakat Desa Sungai Bugau,” ujar Dandim.

Yudas adalah warga Sungai Bugau yang bekerja di salah satu perkebunan sawit milik

warga Malaysia yang juga masih kerabatnya sendiri. Yudas sudah 3 minggu berada di wilayah kampung Ringkang Tengah Semujau Sriaman, Malaysia. Almarhum direkrut oleh mandor kebun bernama Tumenggung Koh Anahol dan diperkerjakan di kebun kelapa sawit milik Ringkang serta dijanjikan mendapaatkan upah sebesar RM 40 per hari.

“Pagi Sabtu itu informasinya, ada 9 orang yang pergi berburu ke hutan. Di dalam hutan rombongan kecil itu terpisah.

Yudas dan Nyoun terpisah dari rombongan yang lain. Kemudian tiba-tiba Nyoun melihat Yudas seperti hewan kera yang berhidung besar. Maka saat itu Nyoun langsung menembakan senjata sejenis lantak atau bomen itu ke arah Yudas. Ada 9 peluru yang tepat mengenai dada dan tangan korban sebelah kiri sehingga menyebabkan Yudas tewas di

tempat,” paparnya.

Informasi yang diperoleh di masyarakat juga menyebutkan bahwa dari 9 orang yang berburu, 5 orang adalah warga Malaysia dan 4 orang lainnya warga Indonesia (Ketungau Hulu). Selain itu hanya pemburu asal Malaysia saja yang memegang senjata, sementara warga Indonesia hanya sebagai pemburu atau pelacak hewan buruan.

Ada pun nama-nama pemburu asal Malaysia bernama Pakun, Azis, Pifat dan Temenggung Koh Anahol. Pemburu lainnya yang merupakan warga Indonesia antara lain Yurid, Gintung, Willy dan Yudas.

Mendapatkan kabar tewasnya salah satu anggota keluarga, pihak keluarga Yudas langsung datang ke Malaysia untuk berkoordinasi dengan keluarga pelaku. Dari pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa peny-

elesaian dilakukan secara kekeluargaan dengan menggunakan hukum adat.

“Informasinya pihak keluarga meminta denda adat sebesar RM 35.000. Namun dari pihak keluarga pelaku hanya menyanggupi sebesar RM 15.000 saja. Sistem pembayarannya pun tidak langsung dibayarkan semua, tetapi dibayar dalam tiga tahapan,” terang Dandim.

Pembayaran pertama dilakukan pada Sabtu, 24 Januari lalu, yakni dengan nilai RM 2.000.

Kemudian pembayaran kedua sebesar RM 5.000 pada 26 Januari. Sisanya dijanjikan akan diberikan kepada keluarga korban 2 minggu setelah pembayaran ke dua, yaitu RM 8.000.

“Hari Sabtu tanggal 24 Januari jenazah Yudas diantarakan oleh Temenggung Koh Anahol sampai di Dusun Wak Sepan.

Selanjutnya dari Wak Sepan, jen-

azah Yudas diambil oleh pihak keluarga dan dibawa ke Dusun Nyelawai untuk dimakamkan,” ucapnya.

Terhadap kasus penembakan tersebut, Dandim mengatakan, meskipun dari pihak keluarga telah menempuh cara damai melalui penyelesaian hukum adat, namun pihaknya tetap akan mencari kebenaran informasi di lapangan terkait kejadian tersebut.

“Persoalannya memang antara korban dengan pelaku masih ada ikatan keluarga atau kekerabatan.

Hanya saja mereka dipisahkan oleh garis batas negara. Namun dari sisi TNI, ini masalah warga negara Indonesia yang meninggal di negara lain. Maka kita akan investigasi bagaimana kejadian yang sebenarnya,” ulasnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Ruas Jalan Masuka Diblokir Sintang-RK. Dua periode kepemimpinan Bupati Sintang,

Warga melakukan aksi protes dengan cara memblokir ruas jalan masuk Masuka.

Milton Crosby dinilai warga Masuka gagal di dalam penanganan infrastruktur di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sintang.

Wujud kekecewaan masyarakat dilakukan dengan cara memblokir jalan masuk Masuka sebagai aksi protes atas kerusakan jalan dan jembatan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Ancaman boikot membayar pajak dan menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilukada Kabupaten Sintang tahun ini menyertai aksi protes warga, Senin (26/1).

Implikasi dari pemblokiran jalan tersebut, yakni akses ke tiga kelurahan lumpuh total.

Kendaraan angkutan barang seperti truk tidak bisa melintas.

Kecuali mobil pribadi. Ketiga kelurahan itu meliputi, Kapuas Kanan Hilir, Mengkurai dan Kedabang.

Warga tak bisa memastikan jangka waktu pemblokiran kapan akan dihentikan. Aksi

protes tetap dilangsungkan selama pemerintah tak dapat memberi kepastian ruas Jalan Masuka diperbaiki. Pasalnya, kerusakan sudah sangat parah dan berlangsung sejak lama.

“Jalan sudah jadi kubangan lumpur,” ujar Yanto, koordinator aksi pemblokiran jalan.

Sikap pemerintah diharapkan warga komitmen dalam mengatasi kerusakan ruas Jalan Masuka. Tidak lagi sebatas janji.

Pasalnya keluhan sudah kerap disampaikan warga. Hanya saja jawaban yang diterima baru sebatas janji. Sementara realisasinya tak kunjung terwujud.

“Pemerintah hanya berjanji.

Bupati pernah menjanjikan saat peresmian pabrik karet bahwa ruas Jalan Masuka akan diperbaiki. Setelah itu saat peresmian Pasar Masuka juga berjanji.

Tetapi sampai sekarang janjinya nol besar,” lugasnya.

Protes juga dialamatkan kepada anggota DPRD Kabupaten Sintang asal daerah pemilihan

(dapil) Sintang Kota. Warga mengharapkan, kepada anggota dewan yang sudah terpilih supaya tidak lupa dengan janji untuk memperhatikan kondisi ruas jalan tersebut. Kepedulian dan perjuangannya ditunggu. Minimal meninjau kondisi yang dirasakan warga setempat.

“Kami jangan ditinggalkan.

Datang hanya saat minta dipilih,” cetusnya.

Yanto menegaskan, warga bakal mengambil sikap apbila tuntutan perbaikan jalan dan jembatan Masuka tetap diabaikan. Pemboikotan pembayaran pajak menjadi langkah yang ditempuh. Mengabaikan proses pemilu, baik dalam pemilihan Bupati, Gubernur, Presiden maupun DPR serta DPRD serta bukan hal yang tak mungkin.

“Kami akan golput,” ancamnya.

Sementara itu kerusakan parah di ruas Jalan Masuka, menurut Yanto, titiknya mulai di depan Kelurahan Masuka hingga Pelabuhan Sungai Ringin. Jalan

tersebut menghubungkan tiga kelurahan. “Bisa dibayangkan sulitnya kalau jalan rusak. Anak sekolah yang terutama. Sementara jalan yang rusak ini akses satu-satunya jalan,” keluhnya.

Pantauan di lapangan selama pemblokiran jalan berlangsung, aparat kepolisian dan personil TNI tampak bersiaga di lokasi.

Baik anggota yang berseragam maupun yang mengenakan pakaian sipil. Sementara antrean truk mengular hingga ke Pasar Sungai Durian. Karena tertahan serta tak bisa masuk ke ruas Jalan Masuka.

Aksi warga ini mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang, Murjani. Ia turun langsung ke lapangan untuk menemui warga. Lebih dari tiga jam melakukan negosiasi dan membuat kesepakan dengan warga, akhirnya jalan dibuka.

Menurut Murjani, tahun ini ruas jalan tersebut akan dikerjakan. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Letkol Inf Vivin Alivinto

Pembalakan Liar di TNBK Putussibau. Di tengah rencana kunjungan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menghankam) Ryamizard Ryacudu ke Kecamatan Badau, Kodim 1206/Psb menemukan bekas-bekas pohon yang ditebang di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).

“Sekitar dua minggu lalu, warga yang sedang mencari gaharu mendengar suara-suara mesin yang diduga melakukan illegal logging. Begitu pulang, warga tersebut langsung melapor ke Koramil,” kata Letkol (Inf) Vivin Alivianto, Komandan Kodim (Dandim) 1206/Psb kepada wartawan, Senin (26/1).

Mendapatkan laporan tersebut, TNI bersama Balai Besar TNBK melakukan pengecekan, dan benar saja, di lokasi yang dimaksud memang banyak bekas pohonpohon yang ditebang. Tetapi, saat itu tidak ada aktivitas penebangan.

“Lokasi hutannya berbatasan dengan Malaysia.

Pohon-pohon di lokasi Malaysia pun sudah banyak yang ditebang, kemudian ada juga di lokasi Indonesia,” ungkap Vivin.

Tetapi, Vivin belum mengetahui siapa yang melakukan pembalakan di TNKB tersebuet, apakah warga Malaysia atau Indonesia. “Bisa juga warga kita sendiri yang melakukan, tetapi kayunya dijual kepada pihak Malaysia. Kalau warga Indonesia pelakunya, belum tentu juga warga situ, tetapi orang yang datang dari tempat lain,” duganya.

Anggota TNI dan Balai Besar TNBK, lanjut Vivin, masih menyisir TNBK dan hingga kini mereka belum pulang. “Bila pelakunya tertangkap, tetap akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menghankam) Ryamizard Ryacudu akan berkunjung ke Kecamatan Badau, Rabu (28/1) besok. Kedatangannya untuk mengecek perbatasan Kapuas Hulu dan peletakan batu pertama pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan antarpos pengamanan.

Selama ini, antarpos pengamanan di perbatasan tidak memiliki jalan, sehingga petugas patrol haus memutar dahulu melalui jalan utama. Dengan dibangunnya jalan yang menghubungkan antarpos, maka akan memudahkan ketika melakukan patroli dan mengantisipasi berbagai penyeludukan di perbatasan.

“Ada 12 pos yang telah dibangun dan satu pos lagi akan dibangun. Pos-pos ini dibangun di titik-titik strategis. Peletakan batu pertama oleh menteri hanya untuk pembukaan jalan yang akan menghubungkan antarpos tersebut,” tutup Vivin. (aRm)

Selasa, 27 Januari 2015

13

Air Semakin Tinggi, Sekolah Diliburkan Putussibau. Air pasang dan hujan deras membuat Putussibau dan sekitarnya tergenang.

Memang belum masuk kategori banjir, tetapi memaksa sekolah meliburkan anak didiknya.

“Karena air sudah tinggi, di halaman sudah setinggi paha orang dewasa, terpaksa sekolah kita liburkan,” ujar Barsolomus Saru, Kepala SD Negeri 05 Putussibau kepada wartawan, Senin (26/1).

Saru menjelaskan, ketinggian air di halaman sekolah tersebut tentu saja membahayakan bagi murid-murid SD. Sehingga mereka mesti diliburkan. “Memang airnya belum masuk ke ruang kelas, karena sekolah memang dibangun tinggi, tetapi air di halaman itu berbahaya bagi murid-murid kita,” katanya.

Apalagi, murid-murid juga kesulitan untuk ke sekolah, lantaran kediaman mereka juga tergenang. “Kita belum tahu pasti sampai kapan liburnya, karena akan melihat kondisi air.

Kita meliburkan ini pun belum sempat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kapuas Hulu,” kata Saru.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi SIP MSi mempersi-

Halaman SD Negeri 05 yang tergenang. ARMAN HAIRIADI

lakan sekolah untuk meliburkan murid-murid, bila memang kondisinya tidak memungkinkan.

Kusnadi juga mengintruksikan ada para Kepala Sekolah tetap memonitor sekolahnya dan menyampaikan kondisi genangan air ke Disdikpora. “Sekolahsekolah yang rawan banjir bukan hanya di Putussibau, tetapi juga di kawasan Jalur Kapuas, mulai dari Jongkong hingga Silat Hilir,” ungkapnya.

Kendari genangan air sudah

terjadi di beberapa sekolah, kata Kusnadi, secara keseluruhan, proses belajar mengajar di Kapuas Hulu belum terganggu, hanya sebagian yang diliburkan.

“Tetapi kita harus tetap waspadai banjir yang lebih besar, karena hujan juga masih sering turun di Putussibau,” ingat Kusnadi.

Dia mengakui, hingga kini belum ada kepala sekolah yang melaporkan kebijakan meliburkan proses belajar mengajar karena genangan air semakin

tinggi. Lantaran memang secara institusi belum ada intruksi untuk meliburkan sekolah yang tergenang.

Kusnadi menyarankan pihak sekolah hendaknya berkoordinasi dengan aparatur desa dan kecamatan untuk menyelesaikan masalah banjir. Kalau solusinya tidak bisa diputuskan tingkat kecamatan segera lapor ke Disdikpora agar bisa disampaikan ke Bupati untuk keputusan penyelesaiannya.

Namun Kusnadi mengingatkan, jangan sedikit-sedikit sekolah meliburkan muridnya, kecuali benar-benar proses belajar mengajar tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Apalagi, tambah dia, saat ini masuk masa persiapan untuk Ujian Nasional (Unas) SMA April 2015. Sehingga perlu mempersiapkan les dan tryout. “Kalau masih bisa melangsungkan proses belajar mengajar, jangan diliburkan,” tegas Kusnadi. (aRm)

Mengeruk Rupiah dari Banjir Putussibau. Bagi kebanyakan orang, banjir tentu menyebalkan. Namun tidak bagi penambang perahu dadakan di ruas-ruas jalan yang terendam dan sulit dilintasi kendaraan.

Pundi-pundi penghasilan mereka melonjak drastis.

“Hari ini (kemarin, red) saya sudah menyeberangkan lima motor, lumayanlah hasilnya,” ujarnya Eko, salah seorang penambang perahu dadakan di Desa Sungai Uluk ketika ditemui usai menyeberangkan sepeda motor, Senin (26/1).

Warga Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan jeli peluang untuk menghasilkan uang. Bermodalkan sampan, dia menawarkan jasa untuk menye-

Sampan untuk menyemberangkan warga yang terjebak banjir. ARMAN HAIRIADI

berangkan warga, baik yang berjalan kaki atau berkendaraan.

“Banjir yang terjadi ini karena Sungai Kapuas meluap dan

hujan panjang tadi malam. Sehingga akses jalan di Desa Sungai Uluk terputus. Sekitar 400 meter jalan terendam,” kata Eko. Pria yang kesehariannya hanya berladang ini, memang bersyukur dapat menambah penghasilan dengan menambangkan sampan. Tetapi, dia memastikan tidak berharap terjadi banjir.

Penambang sampan dadakan lainnya, Leo mengaku senang dengan adanya tambahan rezeki ini. “Selain membantu orang untuk melintas, juga untuk menambah penghasilan,” katanya sumringah.

Baik Eko dan Leo maupun penambang sampan lainnya mematok tarif Rp15 ribu untuk pengendara sepeda motor. Se-

dangkan untuk warga yang tidak berkendaraan dikenakan tarif Rp5 ribu.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Sungai Uluk, Yohanes mengaku tidak terganggu dengan adanya penambang sampan dadakan tersebut, justru merasa sangat membantu. “Kalau tidak begitu, kita tidak bisa lewat. Masih untung ada mereka yang menjadi penambang dadakan seperti itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Yohanes berharap air segera surut. Sebab terasa berat juga kalau setiap melintas harus mengeluarkan uang karena menggunakan jasa penyemberangan. Selain itu, kondisi ini sedikit banyak menggangu aktivitas warga. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Korban Banjir Belum Dapat Bantuan Medan Sulit, Fasilitas Minim

Ketua TP PKK Kab Sanggau Ny.Arita Apolina sedang menyampaikan laporan. HUMAS

Desa Nekan Wakili Sanggau di Tingkat Provinsi Sanggau. Desa Nekan kecamatan Entikong akhirnya ditunjuk guna mewakili kabupaten Sanggau mengikuti lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kersejahteraan Keluarga Keluarga Berencana dan Kesehatan (HKG PKK KB-KES) tingkat Provinsi tahun 2015.

Demikian diungkapkan Ny Arita Apolina SPd Msi, Ketua TP PKK Kab Sanggau yang juga Ketua Satuan gerakan PKK KB KES pada acara penilaian di desa Nekan, Sabtu (23/1).

Penilaian ini meliputi tiga kategori yaitu pelaksana terbaik kegiatan kesatuan gerak PKK KB KES, pelaksana terbaik Posyandu dan pelaksana terbaik Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dirumah tangga.

Adapun tema kegiatan ini adalah “Melalui Kesatuan Gerak PKK-KB-KES kita satukan langkah menyonsong keluarga Indonesia Sehat Aman dan Sejahtera”. Dalam kesempatan itu, Arita mengharapkan seluruh Ketua TP PKK Kecamatan, Instansi terkait untuk menggiatkan program KB PHBS Kesehatan lingkungan dan Posyandu sampai ke tingkat dasawisma dan rumah tangga.

“Itu demi mewujudkan dan membentuk keluarga yang sejahtera,” katanya.

Bupati Sanggau yang diwakili Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Yohanes Supriyanto,SH mengatakan inti kegiatan tersebut adalah bagaimana secara terus menerus mengalakkan dan mensukseskan program yang telah dicanangkan pemerintah. “lebih daripada itu bagaimana mengimplementasikan kegiatan ini dimasyarakat.

Bagaimana tanggapan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat di dalamnya,” katanya.

Melaui kegiatan ini juga diharapkan tetap berlanjut dan berkesinambungan. Bukan hanya pada saat penilaian, namun berkelanjutan.

“Kita yakin dan percaya dengan melihat semangat kerjasama dan partisipasi Tim mulai dari Satger tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini desa Nekan akan diperhitungkan tim penilai yang diketuai Ny Meriyanti,SKM beserta tim penilai lainnya akan memperoleh juara,” harapnya.

(KiA-humas)

Darmikus Heri. KIRAM AKBAR

Banjir yang menggenangi ibukota kecamatan Bonti belum lama ini. KIRAM AKBAR

Sanggau. Malang benar nasib korban banjir di desa Bahta kecamatan Bonti. Hingga kemarin, tak sekalipun mereka mendapat bantuan. Padahal berton-ton beras dan ratusan dus mie instan sudah disalurkan pemerintah daerah maupun swasta.

“Dari gelombang pertama, belum dapat (bantuan, red)” ujar Hery, 30, warga Bahta Semua bantuan untuk dusun tersebut masih terparkir di posko banjir di kecamatan Bonti. Sulitnya transportasi membuat para korban itu hanya menunggu.

“Kami berharapnya bantuan banjir dapat disuplai langsung ke desa-desa yang terkena banjir, karena jika hanya diserahkan di kecamatan mempersulit warga dipedalaman untuk mengambilnya, transportasi mereka tidak ada,” ujarnya.

Ada tiga dusun yang terendam banjir di desa Bahta yaitu: dusun Bahta, Sedua dan Tabau. Tak kurang dari 80 rumah warga yang terendam. “Bagaimana lah pergi ke kecamatan, desa mereka saja terendam banjir. Bantuan belum bisa diambil sampai sekarang,” katanya.

Belum disalurkannya bantuan untuk desa Bahta dibenarkan Camat Bonti, Darmikus Heri. Ia mengakui sulitnya menembus lokasi banjir di desa paling jauh dari ibukota kecamatan Bonti itu.

“Kendalanya yang pertama itu trasportasi, untuk kami ngantarkan kesananya, agak sulit, kedua memang di sana masih banjir,” katanya.

Sejak bantuan pertama kali datang, 22 Januari lalu pihak kecamatan sudah menginformasikan kepada semua Kades yang

wilayahnya terdampak untuk mengambil bantuan di posko kecamatan. “Cuma mungkin pertimbangan mereka, kalau diambil mau taruh dimana karena disana juga masih dalam keadaan banjir,” katanya.

Selain itu juga, soal dana. Sejauh ini dari pihak kecamatan maupun desa tidak memiliki biaya untuk menyalurkan logistik.

“Seperti kemarin-kemarin untuk ngangkut-ngakut semua, sewa pakai speed, pandai-pandai kita lah di kecamatan ini ngaturnya, entah kita bon dulu kemana begitu, pakai speed. Namun ada juga desa-desa lain yang inisiatif, dia ambil dulu ke kecamatan, nanti dusun-dusun ngambil ke desa (berjenjang). Seperti Desa Kampuh, kadesnya yang ambil, nanti baru kadus-kadus dan masyarakatnya ambil ke kantor

desa,” katanya.

Untuk Bahta sendiri, kata Camat memang berat, terlebih bantuan yang diterima posko pun tidak sekaligus. “Mungkin juga mereka kepinginnya ngambil sekaligus, daripada mereka ngambilnya dua tiga kali, berbenturan juga masalah biaya mereka.

Seperti hari ini kan rencananya ada tambahan logistik lagi di sosok. Mungkin kesitu juga pertimbangan,” katanya.

Terkait nihilnya dana transport, Camat mengungkapkan, pihaknya juga berharap kedepan agar dapat dianggarkan.

Sementara itu, secara umum, banjir di kecamatan Bonti sudah surut, anak-anak sudah bisa sekolah mulai Senin kemarin.

“Tinggal Bahta jak lagi. desa Kampuh, Sami, Bonti sudah ndak ada lagi airnya, dari Minggu

kemarin,” pungkasnya.

Perlu Speed boat Camat Darmikus Heri sempat berbicara dengan bupati, jika wilayahnya sangat perlu ditunjang dengan keberadaan kendaraan air, seperti speed boat. Selain langganan banjir, kecamatan Bonti juga dialiri sungai besar dan kecil.

“Kami pun sudah ngomong ke Pak Bupati agar ada inventaris khusus untuk speed boat, karena mungkin tidak juga untuk situasisituasi urgen seperti ini, tetapi seperti (desa) Kampuh dengan Bahta ini kalau jalan daratnya itu sulit. Sehingga alternatifnya pakai transportasi lain (lewat sungai), nah pakai (speed) itulah,” akunya.

Terlebih jika hujan deras, sangat sulit menempuh medan yang akan dilalui. “Harapan kita diupayakan agar speed boat itu ada.

Seperti (situasi banjir) ini juga kan kades ndak perlu repot-repot, kita juga bisa langsung antar ke sana, kita tidak perlu sewa, karena dana lagi. Tak hanya itu, pada saat banjir juga kalau kita mau memonitor ke desa-desa itu kan sulit, jadi memang sangat perlu speed boat itu,” pungkasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Siswa SDN 10 Ngabang yang mengalami banjir menerima bantuan mie instan. ANTONIUS

Serahkan Bantuan Siswa Korban Banjir NGABANG. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Ngabang menyerahkan bantuan khusus siswanya yang mengalami musibah banjir. Bantuan berupa mie instan itu berasal dari patungan siswa, komite sekolah dan para guru.

“Mie dikumpulkan berjumlah 1025 bungkus dari bermacam merek, dan diberikan kepada siswa yang berhak khususnya siswa SDN 10 yang mengalami banjir,” ujar Ngatiman, Kepala SDN 10 Ngabang, Senin (26/1).

Dikatakannya, sumbangan ini di lakukan secara spontan dan sifatnya sukarela dan sosial. “Kita mengajak siswa untuk bisa peduli sosial terutama saat ini ada bencana banjir dalam Kota Ngabang,” katanya.

Mie instan yang dikumpulkan harus dibagi sesuai data yang diperoleh panitia sekolah. Karena untuk sementara data yang ada hanya 29 siswa yang rumahnya mengalami banjir. Tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah.

Menurut Ngatiman, kegiatan peduli sosial bencana banjir ini, terdiri dari 10 panitia,yaitu unsur siswa dan unsur guru. “Sumbangan ini memang tidak seberapa, tapi ini ungkapan kepedulian solidaritas untuk hidup peduli sesama masyarakat,” pesannya.

Ia menambahkan, selain itu ada sumbangan lain dari siswa ada beberapa telor ayam dan pakaian bekas masih layak pakai. “Jangan dilihat dari jumlahnya tapi ini suatu bentuk kepedulian kami,” tambah Ngatiman. (ius)

Selasa, 27 Januari 2015

14

Korban Banjir Tinggalkan Tempat Pengungsian NGABANG. Semakin surutnya genangan banjir di kota Ngabang, para korban banjir yang selama ini mengungsi di gedung Swadaya Ngabang, mulai Senin (26/1) siang sudah pulang ke rumahnya masing-masing.

Sejak dibukanya posko pengungsian korban banjir di gedung Swadaya Ngabang pada 22 Januari lalu, tercatat jumlah warga yang mengungsi sebanyak 14 KK dengan 63 jiwa.

Kebanyakan para pengungsi itu berasal dari sejumlah kawasan yang berada di pinggiran daerah aliran sungai (DAS) Ngabang, seperti Kampung Tanjung Dusun Hilir Kantor Desa Hilir Kantor, Sungai Buluh Dusun Hilir Kantor dan Kampung Lalang Desa Hilir Tengah.

Kepala Desa (Kades) Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Yohanes membenarkan jika warganya yang terkena banjir sudah pulang dari barak pengungsian ke rumahnya masing-masing.

“Saat ini tentunya para pengungsi sedang membersihkan rumahnya dari kotoran lumpur akibat terbawa banjir,” ujar Yohanes, Senin (26/1)kemarin.

Korban banjir yang mengungsi di posko gedung serbaguna Ngabang berangkat meninggalkan pengungsian. ANTONIUS

Ia berharap warganya yang menjadi korban banjir bergotong-royong membersihkan rumah masing-masing. “Demikian juga untuk pembersihan lingkungan di sekitar rumah warga

yang terkena banjir,” pesannya.

Soal penyaluran bantuan, ia mengatakan penyaluran bantuan ini memang melewati RT yang terkena banjir. “Bantuan ini kita bagi secara per KK dan dibagi sama rata,

sehingga semua KK korban banjir mendapat bantuan,” katanya.

Bantuan yang sudah diterima itu berupa dua ton beras dan mie instan. “Dari 480 KK yang rumahnya terendam banjir, ma-

sing-masing KK mendapat jatah bantuan beras sebanyak 4 Kg, dan itu yang kita harapkan agar korban banjir bisa bersyukur kalau sudah mendapat bantuan,” jelas Yohanes. (ius)

Jembatan Nahaya Segera Dikerjakan NGABANG. Beberapa proyek multi years yang dianggarkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Kabupaten Landak pada 2014 dan dikerjakan tahun 2015 ini. Dana kegiatan multi years ini dianggarkan sebesar Rp. 60 miliar.

Satu di antaranya adalah pembangunan jembatan rangka baja Desa Nahaya Kecamatan Ngabang sepanjang 120 meter. “Tahun 2015 ini pembangunan jembatan itu kita kerjakan. Kalau tidak ada hambatan, pembangunan jem-

batan itu akan segera selesai,” kata Kepala Dinas PU dan Perumahan, Erani, Senin (26/1).

Kegiatan lainnya kata Erani, pembangunan jalan perbatasan antar kabupaten yakni dari Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak ke Sambora kabupaten Pontianak .

“Kemudian, lanjutan kegiatan proyek jalan yang memakai dana Bantuan Keuangan (Bankeu)berupa jalan arah Singkut Buluh, Raba dan Gambur.

Kita juga akan mengerjakan

pembangunan jembatan seperti di Kecamatan Sompak, Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila,” jelasnya.

Ditambahkan Erani, satu di antara pengerjaan jembatan di kecamatan Ngabang yakni lanjutan pengerjaan jembatan yang menghubungi Kampung Lalang Dusun Pulau Bendu menuju Dusun Pesayangan Desa Raja.

“Dulunya jembatan ini memang pernah dipermasalahkan. Tapi untuk tahun ini pengerjaannya akan kita lanjutkan lagi,” katanya.

Selain mengerjakan pembangunan jembatan dan jalan, Dinas PU dan Perumahan Landak juga akan membangun instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Sompak, Kecamatan Menjalin dan Kecamatan Kuala Behe.

“Pembangunan instalasi pengolahan air bersih ini memang merupakan bantuan dari pusat.

Tapi kita diminta dukungan dana dari daerah sebesar Rp. 1 miliar untuk masing-masing

kecamatan,” katanya.

Hanya saja kata Erani, untuk lanjutan penanganan Gedung Olahraga (GOR) Patih Gumantar Landak belum bisa tertampung dalam APBD tahun 2015.

“Kita memang sudah mengusulkannya. Tapi karena terbatasnya anggaran, akhirnya tidak tertampung di APBD 2015. Tapi kita akan mengajukannya lagi dalam APBD Perubahan tahun 2015. Sebetulnya bangunan GOR inipun sudah layak untuk dipelihara,” kata Erani.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Musrembang Desa Tanjung di Kantor Desa Tanjung, kemarin. ABDU SYUKRI

Sempurnakan Akses Jalan Tanjung-Penanjung SEKADAU. Pemerintah Desa Tanjung menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di kantor Desa Tanjung, kemarin. Banyak aspirasi pembangunan yang terungkap dalam kegiatan tersebut.

“Salah satu yang paling sangat kita butuhkan adalah pengerasan (pengaspalan, red) jalan dari Desa Tanjung menuju daerah Penanjung, Desa Mungguk,” ujar Achmaddin H. Is, Kepala Desa Tanjung, di sela pelaksanaan Musrembang tersebut.

Akses jalan Tanjung menuju Penanjung merupakan satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui masyarakat di sana jika ingin berpergian ke Kota Sekadau maupun sebaliknya. Memang ada akses sungai yang tinggal menyeberang Sungai Sekadau menggunakan sampan atau motor tambang, tapi ada beberapa kelemahan.

“Misalnya, kalau kemarau, akan menyulitkan kita menyeberang karena arusnya deras. Selain itu, kita juga sulit membawa kendaraan dan membawa barang dalam jumlah banyak. Karena itu, kita meminta agar pemerintah daerah bisa menganggarkan dana untuk mengaspalnya,” imbuh Achmaddin.

Jalan akses dari Tanjung menuju Penanjung memiliki panjang sekitar 5,7 KM. Dari panjang tersebut, sekitar 500 meter sudah dilakukan pengaspalan pada tahun 2014 lalu. Sementara sisanya masih berupa jalan tanah yang jika musim hujan seperti ini, sangat sulit dilintasi.

Camat Sekadau Hilir, Hermanto SSos MSi, yang juga hadir dalam Musrembang tersebut berjanji untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Tanjung.

“Nanti akan kita tentukan mana yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan,” ucapnya.

Hermanto menegaskan, untuk akses jalan Desa Tanjung ke Penanjung merupakan salah satu hal yang sangat penting. “Karenanya kita akan upayakan agar bisa direalisasikan baik melalui ADD, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi, hingga APBN,” tukasnya.

Selain Camat, Musrembang itu juga dihadiri Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau, Mayor Abdul Azis, Danramil Sekadau Hilir, Lettu Agfus Mulyana. Hadir juga Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi, BPD dan pejabat desa, serta sejumlah tokoh masyarakat Desa Tanjung. (bdu)

Turun Langsung ke Lokasi Longsor,

Bupati Ingatkan Warga di Bantaran Sungai dan Bukit SEKADAU. Pemerintah Kabupaten Sekadau bereaksi cepat menanggapi bencana longsor yang terjadi di Jalan Masjid AtTaqwa, Dusun Mungguk I, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu (25/1) dinihari.

Bupati Simon Petrus turun langsung meninjau sekaligus menyalurkan bantuan kepada para korban, sore kemarin.

“Bantuan ini merupakan spontanitas. Mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara yang terkena musibah ini,” ujar Simon di selasela pemberian bantuan itu.

Bencana longsor yang terjadi itu ditenggarai lebih kepada faktor alam, dimana curah hujan sangat tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi bangunan yang berada di areal perbukitan sehingga membuat tanahnya rawan bergeser.

“Karena itu, kita mengingatkan masyarakat agar hati-hati dalam membangun. Hindari membangun rumah di sekitar areal aliran sungai, termasuk ar-

eal perbukitan seperti ini karena bisa menimbulkan bahaya,” ulas Simon.

Seperti diketahui, areal yang mengalami longsor itu merupakan areal perbukitan yang langsung berhadapan dengan bibir Sungai Sekadau. Sejauh ini memang longsor baru menyebabkan 3 buah rumah mengalami kerusakan ringan.

Hanya saja, lebih dari 100 jiwa lainnya yang menempati belasan rumah di sekitar lokasi tersebut diminta untuk mengungsi karena ada keretakan besar di perbukitan tersebut yang sewaktu-waktu diprediksi bisa menimbulkan longsor yang lebih besar.

“Kita juga berharap masyarakat yang tinggal di sekitar ini, terutama yang tinggal di bawah bukit untuk mau mengungsi.

Ikuti saran pemerintah karena ini untuk kebaikan. Selamatkan dulu nyawa,” imbau Simon.

Sebelum didatangi Bupati, pagi harinya Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, bersama Sekda Sekadau, Yohanes Jhon, juga

Bupati Sekadau saat meninjau salah satu bangunan rumah warga yang terpapar longsor, kemarin. ABDU SYUKRI

melakukan peninjauan. Rupinus menegaskan, sesuai dengan aturan, mendirikan bangunan di daerah aliran sungai dan daerah perbukitan memang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Mengingat kontur tanah di daerah-daerah itu sangat rawan akan longsor.

“Makanya kita akan mem-

perketat pemberian IMB. Kita tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban,” tukasnya.

Sementara itu, Sekda Yohanes Jhon langsung memberikan arahan kepada jajaran pemerintah terkait untuk menangani para korban longsor. “Begitu mendapatkan laporan adanya longsor itu, saya langsung memerintahkan

jajaran SKPD untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

Salah satu yang diinstruksikan Jhon adalah bagaimana menyelamatkan warga yang bermukim di daerah longsor itu. Ia tidak menginginkan ada korban yang jatuh akibat kelengahan dalam penanganan.

“Kita juga sudah melaporkan masalah ini ke BPBD Provinsi,” tukas Jhon.

Dalam kunjungan Bupati, Rupinus ikut mendampingi. Terlihat pula Waka Polres Sekadau Kompol Yohanes Andis, dan Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau Mayor Abdul Azis.

Kemudian, ada Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Sekadau Akhmad Suryadi, Kadis Sosnakertrans Suhardi, Kadis Kesehatan Wirdan Mahzumi, Kepala Dishubkominfo Budpar Fenddy, Camat Sekadau Hilir Hermanto, serta unsur Muspika Sekadau Hilir, Kepala Desa Mungguk Ramly, berikut sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lainnya. (bdu)

Terkait Kerusakan Jalan Tiga Belitang

Aloy Kembali Warning Perusahaan Perkebunan

Aloysius Agek SH M Si. ABDU SYUKRI

SEKADAU. Permintaan agar perusahaan perkebunan yang beroperasi di Tiga Belitang mau ikut memperbaiki kerusakan akses jalan menuju kawasan tersebut tampaknya masih tak mereka gubris. Ujungnya, anggota DPRD Kalbar, Aloysius Agek SH MSi, kembali memberikan warning (peringatan).

“Perusahaan perkebunan di sana jangan tutup mata. Mereka

harus ikut andil menjaga dan merawat akses jalan itu,” tegas Aloy, karib politisi PDI Perjuangan ini disapa, saat menghubungi awak koran ini, kemarin.

Penegasan anggota Dewan asal daerah pemilihan (Dapil) Sekadau-Sanggau itu bukan tanpa sebab. Sebelum ini, Aloy sudah mengingatkan bahwa perusahaan yang berinvestasi di sana ikut andil mempercepat

kerusakan jalan. Pasalnya, tiap hari, puluhan bahkan ratusan truk pengangkut TBS dan CPO perusahaan sawit lalu lalang di jalan yang dibangun pemerintah daerah itu.

“Jangan tahu menggunakannya saja. Sementara kalau rusak, tidak mau ikut memperbaikinya.

Ini namanya mau enaknya saja,” geram Aloy.

Ditambahkan Aloy, selama

ini memang terkesan bahwa jika jalan rusak seperti sekarang ini, perusahaan perkebunan tak peduli. Truk perusahaan yang lewat dikawal dengan alat berat, sehingga jika amblas bisa tetap jalan terus.

“Sedangkan mobil atau kendaraan milik warga yang melintas tidak dikawal apa-apa. Ini kan akan menyulitkan warga. Merugikan warga,” tutupnya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Selasa, 27 Januari 2015

15

Tinjau Perbatasan, Hari ini Menhan ke Temajuk

Tumpahan Salok

Warga Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat bersalaman dengan Ir H Prabasa Anantatur MH, Anggota DPRD Provinsi Kalbar saat menghadiri undangan pernikahan warga setempat. M Ridho

Awasi Program Pembangunan Sambas. Anggota DPRD Kalbar, Ir H Prabasa Anantatur MH mengajak masyarakat Kabupaten Sambas bersama-sama mengawasi pekerjaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Diantaranya proyek Jalan Kartiasa-Tanjung Harapan.

“Informasi dari ibu Hj Rubaeti Erlita Anggota DPD RI setelah kunjungan kerja ke Kementerian PU, bahwa Jalan Kartiasa-Tanjung Harapan yang sebelumnya tidak masuk dalam pembangunan Asian Development Bank (ADB), saat ini telah dimasukkan. Sehingga ke depan akan ada perbaikan jalan seperti jalan bypass Rambi-Kartiasa,” jelas Prabasa saat menghadiri undangan pernikahan salah satu warga Desa Puringan, Kecamatan Teluk Keramat, Minggu (25/1).

Mantan Wakil Bupati Sambas periode 2001-2006 ini menyampaikan berbagai program pembangunan, terutama program jalan lingkungan. Dikatakan Prabasa, selain Jalan Kartiasa-Tanjung Harapan yang dibangun melalui dana pusat, pemerintah provinsi juga akan melanjutkan pembangunan Jembatan Bantanan 1 dan Bantanan 2 yang sempat terbengkalai, termasuk pembangunan Jembatan Paloh dan jembatan di Kecamatan Subah. “Banyak usulan dari masyarakat Kabupaten Sambas melalui APBD propinsi, terutama jalan lingkungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga seluruh anggota DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Sambas bersama-sama memperjuangkan akses jalan lingkungan melalui APBD propinsi,” kata Prabasa.

Sebelumnya tokoh masyarakat Desa Sengawang, Kecamatan Teluk Keramat, Mastor dan Long Toli meminta DPRD Kalbar ikut memperjuangkan pembangunan jalan lingkungan di Desa Lela Berlimang. “Kondisi jalan ini rusak berat. Kami sangat berharap bisa diakomodir melalui APBD Provinsi Kalbar, sehingga masyarakat terbantu dalam memasarkan hasil pertanian,” harapnya.

Keduanya juga berterimakasih karena banyak pembangunan di Kecamatan Teluk Keramat yang telah difasilitasi Prabasa selaku wakil rakyat Kabupaten Sambas di DPRD Kalbar. “Kami akan mengawasi program pembangunan yang masuk di Kecamatan Teluk Keramat, supaya hasil pekerjaan bisa tahan lama sesuai apa yang kita harapkan,” tegasnya. (edo)

Sambas. Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Selasa (27/1) akan mengunjungi Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

Selain kondisi perbatasan antara Indonesia-Malaysia, Menhan juga akan meninjau lokasi pembangunan pangkalan militer guna menindaklanjuti kunjungan Presiden ke perbatasan Kalbar, beberapa waktu lalu.

“Menhan akan melihat langsung lokasi pembangunan pangkalan militer di Temajuk, dan direncanakan melakukan peletakan batu pertama pangkalan militer Angkatan Laut (AL), karena hingga saat ini baru AL yang telah siap.

Sedangkan Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU) masih dalam persiapan,” terang Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH ditemui wartawan, Senin (27/1) usai Rapat Persiapan Kunjungan Menhankam bersama petinggi TNI di Ruang Rapat Wakil Bupati Sambas.

Bupati menjelaskan, Menhan akan berangkat dari Bandara Supadio menggunakan helikopter dan mendarat di Lapangan Sepakbola Temajuk. Setelah itu berdialog bersama masyarakat, meletakkan batu pertama pembangu-

Rapat Koordinasi TNI dan Bupati Sambas di Ruang Rapat Wakil Bupati Sambas untuk menyambut kunjungan Menhan di Temajuk. M Ridho nan pangkalan militer AL, dan akan meninjau pintu gerbang perbatasan antara negara. “Kunjungan Menhan merupakan tindak lanjut dari rencana pembangunan pangkalan militer oleh Panglima TNI tahun 2014 lalu, dan kunjungan bapak Presiden RI ke Kalbar beberapa waktu lalu,” jelas Bupati.

Terkait titik lokasi pembangunan pangkalan militer, jelas Bupati, semua sudah ditentukan, tinggal pembebasan lahan saja yang belum, karena untuk pem-

bebasan lahan, kewenangan Pemkab hanya 5 hekta. Sedangkan untuk pembangunan pangkalan militer diperlukan ratusan hektar. “Ini kendala yang kita hadapi, karena kita hanya diperbolehkan pembebasan lahan 5 hektar. Namun Pemkab Sambas sangat mendukung pembangunan pangkalan militer di Kabupaten Sambas,” tegas Bupati.

Di tempat yang sama, Dandim 1202/ Singkawang Letkol Inf Nico Reza H Dipura kepada wartawan membenarkan

baru saja melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Sambas untuk penyambutan kunjungan Menhan. “Tujuan kunjungan Menhan ialah untuk pemberdayaan wilayah perbatasan, termasuk kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Selain itu, kunjungan ini untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden beberapa waktu lalu di wilayah perbatasan antara negara di Kalbar,” jelasnya.

Dari kunjungan di wilayah perbatasan ujarnya, hal yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk sinyal selular untuk komunikasi. “Hal lain kita lihat saja saat kunjungan Menhan, yang jelas nantinya akan ada pangkalan militer, baik AL, AU dan AD. Sebab supervisornya dari Menhan, karena itu berkaitan dengan bidangnya,” tambahnya.

Ke depan, pangkalan AL sudah pasti akan dibangun di Temajuk. Sedangkan AU juga akan membangun bandara, dan AD akan memperkuat satuannya, baik itu tempur maupun teretorialnya.

“Pemkab Sambas sangat mendukung dan menyambut baik pembangunan pangkalan militer ini. Bahkan tanah atau lahan sesuai aturan sudah disiapkan untuk kelancaran pembangunan pangkalan militer,” tegasnya. (edo)

Banjir Rendam 508 Hektar Sawah

Salah satu sawah yang terendam banjir di Kecamatan Sejangkung. M Ridho Sambas. Banjir yang melanda Kecamatan Sejangkung dan Kecamatan Sajad selama empat hari tidak hanya

merendam rumah warga, namun juga sawah milik masyarakat. Data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak)

Kabupaten Sambas, sekitar 508 hektar sawah di dua kecamatan terendam banjir, belum termasuk perkebunan.

“Sebanyak 508 hektar sawah dari dua kecamatan. Apabila dalam dua atau tiga hari air surut, maka dipastikan sawah masyarakat bisa selamat.

Jika masih banjir maka akan gagal panen, sebab banyak padi yang sudah hampir panen, sisa padi yang belum dipanen. Namun kita harus berdoa agar air segera surut,” kata Ir Musanif, Kadistanak Kabupaten Sambas kepada wartawan, Senin (26/1).

Ia merinci, di Kecamatan Sejangkung jumlah sawah yang terendam banjir seluas 451 hektar, dan Kecamatan Sajad 57 hektar. “Untuk Kecamatan Sejangkung sudah dilakukan panen sebelum banjir, artinya yang terendam merupakan padi sisa yang belum waktunya panen. Sedangkan di

Kecamatan Sajad, yang terendam parah 10 hektar, dan padi siap panen. Apabila dalam dua atau tiga hari air surut, padi tersebut masih bisa diselamatkan,” kata Musanif.

Terkait cetak sawah bersama TNI awal tahun 2014 lalu, di dua kecamatan ini tidak termasuk lokasi cetak sawah.

Artinya tidak ada cetak sawah bersama TNI yang terendam banjir, karena yang saat ini terendam banjir merupakan sawah masyarakat. “Pemkab Sambas, dalam hal ini Distanak Kabupaten Sambas sudah turun ke lapangan meninjau dan mendata sawah masyarakat yang terendam banjir. Kita berharap dalam dua atau tiga hari ini air surut, sehingga padi masyarakat tidak mengalami puso,” harapnya. (edo)

Sambungan Warga Kesal................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Kompol Jovan R Sumual. Hampir seribu unit sepeda motor yang digunakan untuk balapan liar diamankannya dan pelakunya di sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Saat ini penertiban balapan liar di Kota Pontianak dan Kubu Raya tidak lagi rutin dilakukan. Para remaja, rata-rata pelajar SMP dan SMA kembali beradu nyali di jalan raya. Sabtu (24/1) malam sekitar pukul 21.00 wib, warga Jalan Tanjungpura serta pengendara umum yang melintas di jalan

itu geram dan risau karena ulah pembalap liar. Suara motornya yang berisik dan laju kendaraannya mengancam keselamatan warga. Akhirnya warga dan pengendara yang melintas berinisiatif mengejar satu persatu pembalap liar itu.

Dari sekian banyak pembalap liar di Jalan Tanjungpura, sayangnya hanya satu yang tertangkap oleh warga. Itupun pembalap tersebut terjatuh dari sepeda motornya dan berhasil kabur dari amukan warga. Sepeda motor yang ditinggalkan-

nya direndam warga di dalam got Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan.

Warga juga menghubungi Bhabinkamtibmas Polsekta Pontianak Selatan untuk mengamankan sepeda motor itu. Anggota Bhabinkamtibmas Polsekta Pontianak Selatan datang dan mengamankan situasi dan kondisi di Jalan Tanjungpura yang sudah dipadati warga.

“Kepolisian telah dibantu warga. Warga sekarang sudah proaktif dan sadar akan Kamtibmas, sehingga mengejar pembalap

liar itu. Setelah itu menghubungi kami dari pihak kepolisian,” ungkap anggota Bhabinkamtibmas Polsekta Pontianak Selatan kepada Rakyat Kalbar.

Aksi balap liar ini dijelaskan anggota Bhabinkamtibmas, berlangsung sejak pukul 21.00 Wib. “Polisi sudah sering razia, tapi mereka selalu mencari kesempatan, rata-rata menggunakan motor modifikasi dan knalpot racing. Suaranya membuat bising masyarakat,” jelas anggota polisi itu.

“Kita apresiasi masyarakat yang sudah membantu tugas kepolisian, tidak mengambil tindakan sendiri, melainkan tetap menghubungi, menginformasikan serta berkoordinasi dengan polisi,” katanya.

Dikatakan anggota polisi itu, sepeda motor pembalap liar yang dimasukkan ke dalam got, merupakan suatu hal yang wajar, karena ingin memberikan efek jera kepada para pembalap liar. Apalagi sepeda motor itu ditinggalkan begitu saja oleh pembalap liar. (zrn)

Masuk Kampus ..............................................................................................................dari halaman 9 DPRD Tuding ...........................................................dari halaman 9 Sebelumnya pria tersebut duduk sendirian di kantin IAIN sambil merokok. Dua orang Satpam yang sedang mengontrol keamanan di kampus melihat seseorang yang sedang duduk di kantin.

Kedua petugas keamanan itu langsung menyenter wajah pria tersebut. Bukannya takut, malah tetap santai merokok. Karena memasuki kawasan kampus tanpa izin serta

mencurigakan, pria itu diamankan. Ketika diinterogasi, pria itu diam saja, akhirnya Satpam yang geram, mengikatnya di pohon.

Mahasiswa IAIN, Agus membenarkan ada pria yang diamankan Satpam, diduga hendak mencuri. “Kata teman saya demikian, orang itu awalnya duduk di kantin Bu Karim, kemudian ketahuan Satpam, namun tetap saja santai merokok,” jelas Agus.

Agus mengatakan, pria itu tidak sempat melakukan aksi pencurian, karena kedahuluan ketahuan Satpam. “Karena ketahuan Satpam, akhirnya orang itu digelandang dan diamankan serta diikat,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawsean saat dikonfirmasi mengaku belum mendapat laporan dari Satpam IAIN Pontianak. (zrn)

laporan masyarakat. Sebab tugas dinas bukan menunggu laporan saja, tetapi mencari sekaligus menertibkan. Kalau ada lahan parkir ilegal, ya harus dilegalkan.

“Lahan parkir ilegal ya dilegalkan dong, supaya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak, masalah ini harus segera diatasi agar tidak mengganggu keamanan kota. Inikan bisa merugikan masyarakat,” kesalnya.

Menurut Naufal, selain lahan parkir ilegal, juru parkir nakal yang kerap menaikkan tarif membuat rugi masyarakat. Pemerintah sudah mengatur soal tarif parkir dalam Perda, harusnya Dishubkominfo segera menindak penyelewengan ini.

“Kalau tidak mau menertibkan, maka kami akan panggil pihak Dishubkominfo ke kantor DPRD untuk membahas masalah ini,” ungkap Naufal. (dsk)

Minol ...........................................................................................................................................dari halaman 9 Diduga Akibat ........................................................dari halaman 9 Dia mengaku, sejak duduk di DPRD Nawir meminta Polda Kalbar tetap men- Perkasa DPRD Kalbar. Fraksi ini meminta Kota Pontianak sudah sering menyuarakan pemberantasan penjualan Minol. Namun ternyata Minol masih beredar di Kota Pontianak. Parahnya lagi, peredaran Minol tersebut tidak ada izinnya, khususnya di tempat hiburan malam.

“Kita tunggu aksi nyata dari Pemerintah Kota Pontianak. Apakah Kita tidak ingin Pemerintah Kota Pontianak terkesan membiarkan Minol beredar dan merusak masyarakat Kota Pontianak sendiri,” tegas Mad Nawir.

Untuk menangkal peredaran Minol, Mad

jaga pintu perbatasan antarnegara. Jangan sampai perbatasan Kalbar-Malaysia kembali seperti dulu lagi, menjadi pintu masuk peredaran Minol ilegal.

“Sudah berapa kali kasus penyelundupan Minol ilegal terjadi di Kalbar. Kita minta tidak ada lagi kejadian yang sama. Kita minta aparat penegak hukum tetap melakukan penjagaan yang ketat di pintu perbatasan,” pintanya.

Menentang pemerintah yang membiarkan penjualan Minol di Kota Pontianak menjadi sikap utama yang diutarakan Fraksi

Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum tegas memberantas penjualan Minol, apalagi yang tidak ada izinnya seperti di tempat hiburan malam.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto berpikir serupa dengan Mad Nawir.

Kapolda menganggap Minol merupakan minuman yang dapat merusak akal sehat dan pikiran, sehingga berujung pada tindakan kriminalitas. “Minol ini sumber dari kejahatan, bahkan ibu dari kejahatan,” ujar Kapolda saat berkunjung ke Graha Pena Rakyat Kalbar, kemarin. (zrn)

Kapolresta Diperintahkan ..............................................................................dari halaman 9 saya cabut, karena selama ini membuat masalah di Kota Pontianak. Apabila yang lainnya juga seperti ini dan ditemukan Narkoba, saya tutup,” ungkapnya.

Mengenai penjualan Minol tanpa izin di tempat hiburan malam (karaoke), namun THM tetap memungut pajak dari pengunjung, maka polisi akan melakukan proses hukum. Kapolda menginstruksikan Kapolresta Pontianak untuk turun ke lapangan dan melakukan pengecekan di seluruh tempat hiburan malam. “Saya belum mengecek di sana, saya perintahkan Kapolresta untuk mengeceknya, guna ditindaklanjuti lebih serius. Karena saya akan meminta laporan ini kepada Kapol-

resta,” jelasnya, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin sependapat dengan Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto. Jika memang ditemukan Narkoba di tempat hiburan malam, termasuk dibawa pengunjung, lebih baik tempat hiburan malam itu ditutup saja.

“Saya sepakat dengan Kapolda, THM itu harus tutup. Kan sudah ada perjanjian tidak akan menjual Minol dan jangan ada narkoba. Tapi kenyataannya jadi tempat orang memakai Narkoba. Sudahlah begitu, THM di Kota Pontianak ini kebanyakan menyalahi prosedur. Jangan ada lagi THM seperti ini di Kota Pontianak,” ujar Satarudin.

Ketua DPRD Kota Pontianak ini juga

mengatakan, waktu operasional THM di Kota Pontianak juga harus diawasi. “Pemerintah harus pantau waktu operasional THM di Kota Pontianak ini, guna tidak ada yang melanggar,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika dalam aturan THM tidak boleh menjual Minol atau tidak diizinkan untuk menjual, maka jangan menjual Minol. “Kalau masih dijual tanpa izin, dan menarik pajak kepada tamu, ini apa namanya? Korus ikan!” tegas legislator PDIP itu.

“Usaha ya usaha saja, ikuti aturan yang ada. Jadi sepakat saya, jangan kasih izin lagi, biar ada efek jera untuk pengusaha THM nakal ini,” imbuhnya. (zrn)

selesai proses hukumnya,” jelas Askani.

Askani berjanji, jika Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya meminta dilakukan ukur ulang, maka stafnya siap dan segera melakukan pengukuran dan pengembalian patok batas.

“Jika pemerintah yang meminta, kami siap.

Kita akan ukur tanah Ali Halim dan sertifikat 1781 itu (milik Winata Gunawan). Kalau ada kesalahan biar Pemkot yang menyelesaikannya.

Kalau pagar rumah Ali Halim memang masuk ke tanah itu, saya serahkan kepada Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya memberikan sanksi,” ujar Askani. (dsk)

TNI dan Polri .............................................................dari halaman 9 TNI dan Polri ikut turut membantu warga korban longsor.

Seperti diketahui, longsor terjadi di daerah perbukitan yang menghadap langsung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Sekadau. Tanah perbukitan itu memang baru longsor sebagian dan baru menyebabkan kerusakan ringan pada tiga rumah warga di bawahnya.

Namun di atas bukit tanahnya retak dan nyaris ambruk. Kuat dugaan lokasi itu akan mengalami longsor susulan dengan intensitas lebih besar. Dikhawatirkan akan menimbun belasan rumah lainnya. Warga yang tinggal di bawah bukit diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, anggota TNI dan Polri tidak sungkan membantu warga menggotong barang-barang berharga untuk diungsikan ke tempat lain.

“Kita sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah, pihak TNI maupun Polri ini,” ujar salah seorang warga korban longsor di Kampung Tebal.

Tak hanya membantu menggotong barang, anggota TNI dan Polri yang dimotori Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau, Mayor Azis dan Waka Polres Sekadau, Kompol Yohanes Andis juga ikut membantu pemerintah untuk memberikan imbauan kepada warga yang berada di areal longsor untuk mengungsi.

Pasalnya masih banyak warga yang ogah mengungsi.

Anggota TNI dan Polri juga ikut turun tangan melakukan penanganan banjir. Sejumlah anggota TNI dan Polri serta pihak Kecamatan Sekadau Hilir yang dikomando Camat Hermanto SSos MSi ikut meninjau korban banjir di Sekadau Hilir. “Kita terima kasih kepada pihak kepolisian dan TNI yang sudah mau membantu,” ujar Hermanto.

Diakui Hermanto, di Sekadau, khususnya di Kecamatan Sekadau Hilir, hubungan antara Muspika selalu terjalin akrab. “Kita dari kecamatan juga selalu bersama-sama, jika ada hal-hal yang membutuhkan bantuan dari TNI maupun Polri,” ujar Hermanto. (bdu)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Selasa, 27 Januari 2015

FORKOMPINDA SEKADAU TANGGAP TANGGULANGI BENCANA Cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Sekadau sejak beberapa pekan terakhir, memunculkan sejumlah bencana. Angin puting beliung yang terjadi menyebabkan sejumlah pohon tumbang, banjir, hingga tanah longsor.

Minggu (25/1) lalu, sejumlah pohon tumbang di daerah Sejirak, Kecamatan Sekadau Hulu. Sementara sejumlah daerah di Kabupaten Sekadau, terutama Kecamatan Sekadau Hilir juga terendam banjir bandang.

Tak hanya itu, di Kampung Tebal, Kecamatan Sekadau Hilir terjadi tanah longsor.

Rangkaian bencana ini direspon cepat oleh Pemkab Sekadau. Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Sekadau turun langsung memantau bencana. Demikian juga dengan jajaran pemerintahan lainnya, mulai dari kecamatan, desa hingga RT. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku leading sector penanganan bencana juga sigap melakukan langkah penanggulangan. Demikian juga dengan jajaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya. Bantuan yang dibutuhkan warga, terutama logistik langsung disalurkan.

Menariknya, tidak hanya jajaran Pemkab yang peduli terhadap bencana. Anggota TNI dan Kepolisian di Sekadau, bahkan Kejaksaan juga mau turun tangan, terutama dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran.

Saat bencana terjadi, seluruh unsur Forkompinda di Sekadau tampak kompak memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban bencana. Seluruh unsur Forkompinda bergerak cepat membantu warga yang membutuhkan pertolongan.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi pun memberikan pujian terkait kekompakan Forkompinda Sekadau dalam menangani bencana. Saat menyerahkan bantuan secara simbolis bagi para korban bencana di Kampung Tebal, Senin (26/1), orang nomor satu di Sekadau itu memberikan apresiasi khusus.

Warga pun tak mau ketinggalan dalam membantu korban musibah tersebut. Tanpa harus dikomandoi, warga ikut bahu-membahu memberikan bantuan. Sikap seperti ini memang dibutuhkan saat terjadi bencana seperti sekarang ini. Pasalnya, berkat kepedulian tersebut, bencana bisa dilewati sehingga sekarang tidak ada warga yang menjadi korban. (*)

Foto dan narasi: Abdu Syukri

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga korban tanah longsor

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi bersama unsur Forkompinda saat meninjau lokasi bencana longsor.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi meninjau rumah warga yang terpapar longsor.. (Abdu Syukri)

Kawasan perbukitan di Dusun Mungguk I rawan terjadi longsor susulan, karena tanah sudah retak..

Petugas BPBD menyedot air yang menggenangi pemukiman warga di Penanjung.

Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM berdialog dengan warga korban bencana longsor di Dusun Mungguk I, Kampung Tebal, Desa Mungguk

Suasana penyerahan bantuan kepada para korban longsor di Desa Mungguk

Wakil Bupati, Sekda, Kadis Sosnakertran dan Kepala Pelaksana BPBD meninjau pemukimanan Warga Dusun Mungguk yang terkena longsor

Warga korban longsor berebutan untuk bersalaman dengan Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi

Warga korban longsor menyambut kedatangan Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH MSi

Wabup dan Sekda serta Kepala Pelaksana BPBD, dan Kapolsek Sekadau Hilir saat berada di depan salah satu rumah warga yang di-police line

Anggota Polri dan TNI ikut peduli terhadap bencana tanah longsor.

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH MSi berdialog dengan salah seorang warga yang terkena longsor