27 Februari 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 27 Februari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Strategi DJP Kalbar Dipuji

Prof. Eddy Suratman

Pontianak-RK. Strategi kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Kalbar, mensosialisasikan masalah wajib pajak di media massa supaya bisa merealisasikan target penerimaan pajak, diaplaus pakar ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Ia menilai, strategi kerja DJP Kanwil Kalbar sangat efisiensi serta ampuh. “Alangkah baiknya jika DJP Kalbar melakukan Halaman 7

Tes Urin di THM Rain Luxury Club

Separuh Pengunjung pun Positif Narkoba

Razia dan tes urine dari BNNP Kalbar di Rain Karaoke, Kamis (19/2). OCSYA ADE CP-RK

Pontianak-RK. Dentuman music di tempat hiburan malam Rain Luxury Club di Kompleks Perdana Square, Jalan Perdana, Pontianak Selatan tiba-tiba menjadi sunyi. Rupanya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar mendadak mendatangi tempat hiburan malam (THM) tersebut melakukan test urine terhadap pengunjung dan pegawai hiburan malam kelas mewah itu, Kamis (26/2) dini hari. Semua pengunjung terdiam. Baik yang di mini bar maupun di setiap room kelas ekonomi hingga termewah. Halaman 6

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dugaan Korupsi Anggaran Operasional Mobil Diknas Sekda Kalbar

Pintu Kejaksaan Telah Dibuka, Pak Sekda, Datang Ya Hari Ini Dikonfrontir Jaksa Negeri Pontianak, Aparatur Sipil Kalbar Saling Tuding Pontianak-RK. Kemarin, penyelidikan dugaan korupsi anggaran operasional mobil dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2007 dan 2008 terus digulirkan Kejaksaan Negeri Pontianak. Tujuh jam lamanya, sejumlah saksi di jajaran pemerintah daerah Kalbar kembali diperiksa. Dan, Jumat (26 Februari 2015), pintu kantor Kejaksaan Negeri Pontianak kembali dibuka. Giliran Sekda M. Zeet Hamdy Assovie yang dipanggil untuk kedua kalinya. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, sudah meminta mereka yang diperiksa harus proaktif dan

mendukung proses hukum. Karena itu, Pak Sekda, datanglah dalam permintaan keterangan hari ini. “Bapak M. Zeet Assovie kita panggil hari Jumat (hari ini,red) sekitar pukul 09.00 wib. Datang atau tidaknya Beliau kita tidak tahu, yang jelas ini panggilan kedua untuk beliau,” tutur Tim Sidik Kejari Pontianak, Rudi Astanta, kepada Rakyat Kalbar, di kantornya, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Pontianak. Imbuhnya, ”Ini panggilan kedua. Kita lihat besok, Beliau datang atau tidak. Kita berharap Beliau datang untuk memberikan keterangan kepada kami dalam dugaan korupsi anggaran mobil dinas Sekda Kalimantan Barat”. Sementara, mereka yang kooperatif memenuhi panggilan Tim Sidik Kejari Pontianak pada Kamis, 26 Februari 2015, adalah mantan Kabid Protokol berinisial YS yang kini menjabat staf, kemudian ada SM dan KR yang juga staf, mantan Bendahara Sekretariat Daerah (Setda) MS, serta Kabid Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalbar saat ini, Martina.

Belum Ada Izin Mahkamah DPR RI, Zulfadhli Tak Datang Pontianak-RK. Bukan hanya bekas gubernur Kalbar, Usman Ja’far (UJ) yang mangkir dari panggilan Polda Kalbar. Mantan ketua DPRD Kalbar juga tidak mengindahkan panggilan polisi yang akan memeriksanya dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kalbar, Kamis (26/2). Anggota DPR RI aktif Fraksi Partai Golkar ini dipanggil Polda, sehari setelah UJ dipanggil sebelumnya. Ketidakhadiran Zulfadhli ke Polda Kalbar bukan beralasan Halaman 7

Tim Sidik Kejari Pontianak yang melakukan pemeriksaan diketuai Samhori Dj. Rudi dan Tohom Silalahi terlihat menemaninya. Pemeriksaan yang dilakukan berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Yang paling cepat selesai adalah pemeriksaan Martina. Keluar dengan langkah cepat dan terkesan buru-buru dari ruang pemeriksaan, ia yang ditemani sejumlah pegawainya sempat dicegat wartawan. Martina tak mengelak, ia memberikan statement dengan tenang. Martina mengaku hanya diajukan dua pertanyaan oleh jaksa. ” Tadi saya dimintai keterangan mengenai prosedur proses pencarian dana, dan saya baru menjadi Halaman 7

Gara-gara Ketok Palu Hakim Sarpin

Tuh Kan, “Si Ngeri-ngeri Sedap” Praperadilan Juga Batal Duduk di Dewan Lagi, Bhatoegana Tuntut Ganti Rugi Rp300 Miliar

Sutan Bhatoegana

Jakarta-RK. “Si Ngeri-ngeri Sedap”, Sutan Bhatoegana, akhirnya ikut-ikutan mengajukan praperadilan atas status tersangka korupsinya menyusul ketokan palu hakim Sarpin Rizaldi. Ya,

pembatalan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu telah menginspirasi sejumlah orang. Sebelumnya, sudah tercatat bekas Menteri Agama, Suryadharma Ali, yang mengajukan praperadilan. Begitu juga seorang juragan sapi di Banyumas, Jawa Tengah, Mukti Ali. Halaman 7

Dana Siluman Joker @JokoHQ Kalau DPRD memang beres, sudah tahu anggarannya nggak masuk akal, kenapa ditandatangan juga?

Zaim Saidi @ZaimSaidi Kehadiran jaringan minimarket yang masuk ke gang-gang benar2 membunuh warung rakyat di sekitarnya. Pemerintah telah buta dan tuli! klik! www.rkonline.id

Alissa Wahid @AlissaWahid keputusan Hakim Sarpin itu efeknya besar. Bukan hanya status pak BG, tapi ia mengubah wajah proses hukum di Indonesia.

Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (A Hok) dengan DPRD terkait “dana siluman” dalam APBD 2015 tentu sangat mengejutkan, lantaran nominalnya mencapai Rp12,1 triliun. Dana ini muncul setelah paripurna 27 Januari lalu. Kasus yang terjadi di ibukota negara ini disebutkan sudah lama Halaman 6

100 Hari, Dihadiahi Angket, Lumayan

Basuki Tjahaja Purnama

Kamis (26/2) menjadi momentum 100 hari Basuki Tjahaja Purnama menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bertepatan dengan momentum 100 hari kerjanya, pria yang karib disapa Ahok itu Halaman 7

Perjuangan Seorang Ayah Mencari Putri Tercinta

Dibantu Polisi, Keluar dari Kamar 218 Hotel Garuda klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Batal duduk di Dewan lagi, Bhatoegana tuntut ganti rugi Rp300 miliar

-- Ooo.... Segituk ke nak dudok di Dewan tuh, betol lah ye kate Tjahjo: Pekerjaan ternikmat se dunia.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Tak dapat dipungkiri, Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak menjadi salah satu penyebab prostitusi pelajar dan penjualan orang (trafficking). Inilah yang terjadi di Hotel Garuda Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan yang juga satu gedung dengan THM Imperium.

Sudah dua minggu (14 hari) siswi salah satu SMA di Kota Pontianak tidak pulang ke rumah, bahkan tidak sekolah. Sebut saja namanya Bunga yang berusia 17 tahun. Tabiat Bunga ini membuat resah ayahnya, Yustinus Yansen. Ada rasa marah, namun lebih besar rasa khawatir terhadap anak gadisnya. Halaman 7 Yansen saat mendatangi Hotel Garuda, dan Tr keluar dari Kamar 218 Hotel Garuda dengan dikawal Polisi, Kamis (26/2). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Laporan, Achmad Mundzirin

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 27 Februari 2015

Tauﬁequrachman Ruki/Plt Ketua KPK

ICW Pertanyakan Misi Ruki sebagai Plt Ketua KPK, karena Pernah Jadi Komisaris Bank BJB Begitu Taufiequrachman Ruki dilantik Presiden Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), cibiran mulai bermunculan. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mempertanyakan, apa misi Ruki sebagai Plt Ketua KPK. Sebab, Ruki pernah jadi polisi dan komisaris Bank BJB. “Orang akan curigai, mereka masuk (KPK) untuk menyelamatkan kasus, bukan menyelamatkan KPK,” tegas Emerson Yuntho Taufiequrachman Ruki pun menjawab keraguan itu dengan kinerja. Antara lain dengan menambah jumlah penyidik. Makanya, pimpinan KPK, Senin (23/2) menemui Jaksa Agung, HM Prasetyo untuk minta tambahan penyidik dari unsur Kejaksaan. “Ada 95 JPU yang sekarang bertugas di KPK dan mayoritas berada dipenindakan. Artinya, kekuatan KPK dalam bidang represif ternyata di-support habis Kejagung,” ujar Taufiequrachman Ruki.

Di sela-sela jadwalnya yang padat di kantor Kejagung, Jakarta, Senin (23/2), Taufiequrachman Ruki bersedia menjawab wawancara Rakyat Merdeka; +Apa penyidik dari unsur Kejak-

saan masih kurang? -Jumlah penyidik dari unsur Kejaksaan di KPK masih kurang. Bila diperlukan, ditempatkan sebanyak 150 orang. Karena kami ingin lari lebih cepat. Saya dengar Kejagung melatih 500 orang JPU (Jaksa Penuntut Umum) baru. Kalau sebanyak 500 diminta 10 persen saja dari hasil didikan itu sudah cukup. +Bagaimana menangani banyaknya perkara yang belum terselesaikan? -Saya katakan bahwa KPK akan berlari lebih cepat dari biasanya, karena masih banyak kasus yang belum terselesaikan selama ini. Kita akan lari lebih cepat, karena tunggakan perkara di KPK masih banyak. Perkara numpuk. +Itu sebabnya Anda minta tambahan penyidik dari Kejaksaan? -Ya, dengan adanya tenaga tambahan mudah-mudahan bisa direalisasikan tidak terlalu lama. Pak Jaksa Agung bilang 50 orang penyidik sudah siap. +Kenapa minta ke Kejaksaan Agung? -KPK minta bantuan Kejaksaan Agung agar memberikan penyidik untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Saya secara langsung minta kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo tambahan 50 penyidik itu untuk memperkuat kerja KPK. Lembaga penegak hukum tidak bisa bekerja secara berkom-

petisi dalam memberantas korupsi, melainkan harus saling melengkapi. Kita bekerja tidak bisa saling berkompetisi, tapi saling mengisi supaya hasilnya lebih maksimal. +Apa tanggapan Anda mengenai gugatan praperadilan yang diajukan Suryadharma Ali? -Komisi Pemberantasan Korupsi sangat menghargai langkah yang diambil SDA (Suryadharma Ali). Terkait dengan praperadilan, kita harus menghargai karena itu merupakan hak tersangka. +Tapi kan ada pro dan kontra mengenai penetapan tersangka bisa dipraperadilankan? -Ya, meski sebelumnya ada perdebatan mengenai apakah penetapan tersangka bisa dipraperadilankan atau tidak, kenyataannya fakta hukum terakhir menyatakan bahwa hal itu bisa dilakukan. Buktinya praperadilan Budi Gunawan itu diterima hakim. Maka kita harus menghormati lembaga peradilan. +Saran Anda? -Untuk masalah kalah atau menang dalam perkara itu hal yang biasa. Saya ingatkan bahwa putusan praperadilan Budi Gunawan menunjukkan bahwa semua penegak hukum harus lebih ekstra hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Terutama perihal tersedianya dan cara mendapatkan alat bukti. Re-editing: Andry

Butuh Waktu 150 Tahun

Cegah Konﬂik

Hutan Desa sebaiknya Dikelola BUMDes

Jadikan Indonesia Pusat Maritim Dunia

Jakarta-RK. Penyerahan pengelolaan lahan hutan negara seluas 37,2 juta hektar kepada masyarakat sekitar akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita ketiga Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menyambut, gembira program tersebut. Dia akan segera berkordinasi dengan instansi terkait untuk membahas realisasi program strategis ini. “Karena bisa kita kembangkan menjadi lahan yang dimanfaatkan masyarakat desa hutan secara produktif untuk meningkatkan kesejahterannya” ujarnya, di Jakarta, Kamis (26/2). Desa hutan jumlahnya sekitar 5.000-an desa di seluruh Indonesia. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sumber daya lahan yang ada di areal hutan desa. Baik untuk bertani, berkebun, berternak, empang ikan, budidaya madu lebah atau mengambil getah kayu pohon hutan. Dengan adanya penyerahan hutan desa, akses masyarakat setempat terhadap lahan hutan akan semakin besar dan terbuka. Namun, Menteri Marwan mengingatkan bahwa penyerahan pengelolaan lahan hutan bukan berarti hutan tersebut berubah status menjadi hak milik pengelolanya. “Masyarakat hanya diberi akses untuk mengelola dan mengusahakannya secara produktif sesuai kondisi lahan dan kemampuannya masing-masing, namun dengan tetap menjaga kearifan lokal, kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya,” lugasnya. Lebih lanjut, Menteri Marwan menguraikan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang paling tepat untuk mengelola hutan desa. Jika diserahkan kepada per seorangan atau kelompok, rawan terjadi perebutan lahan yang potensial memicu konflik sekaligus rawan kerusakan lingkungan akibat pola pemanfaatan yang sulit dikontrol. “Jika BUMDes yang memegang hak pengelolaan maka pemanfaatan hutan bisa dikelola secara adil, merata, lestari, produktif serta bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada masyarakat penggarap, tetapi juga memberikan pemasukan bagi kas desa,” paparnya. (rmol)

Jakarta-RK. Letak geografis wilayah Nusantara menjadikannya begitu istimewa sehingga tak heran bila Indonesia sejak dahulu disebut sebagai poros maritim atau jalan maritim dunia. Karena sejak zaman dahulu hingga sekarang, lautan Indonesia sudah menjadi akses atau jalan bagi lalulalangnya berbagi kapal dunia. “Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia akan menjadi kiblat atau pusat maritim dunia,” ujar pakar maritim Indonesia, Y Paonganan kepada Kantor Berita Politik RMOL (Kamis, 26/2). Namun untuk menjadi pusat maritim dunia, menurut Y Paonganan, butuh waktu lama. Tidak seperti yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi yang mengatakan dapat mewujudkannya hanya dalam waktu lima tahun. Karena untuk mengurus lautan lebih sulit dari pada mengurus daratan. “China sebagai negara daratan saja sekarang sudah menjadi negara maritim terbesar di dunia mengalahkan Amerika dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 100 tahun lamanya,” ujar Y. Paonganan. Indonesia, terang Y Paonganan, akan menjadi pusat maritim dunia paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 150 tahun lamanya dan itu dapat dipercepat jika sudah memiliki perencanaan yang matang, strategi yang jelas dan bukan asal proyek semata.

Ilustrasi

“Untuk itu lakukan dahulu sinkronisasi semua UU yang berkaitan dengan kelautan menjadi UU Maritim. Setelah itu baru bikin grand design,” saran Y Paonganan yang juga Direktur Indonesia Maritime Institute. Sementara itu, pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, harus segera dipacu sebagai

bagian dalam upaya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tekad tersebut muncul dalam pertemuan Walikota Sabang, Zulkifli Adam dan Kepala Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Fauzi Husin dengan Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Selasa (24/2) lalu. Sebagaimana diketahui, melalui UU

37/2000, Sabang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone-FTZ) dan Pelabuhan Bebas (Free Port-FP) dengan segala sarana fiskal dan nonfiskal. Sejak Sabang ditetapkan sebagai FTZ dan FP, pembangunan infrastruktur mulai dilaksanakan. Antara lain sarana pelabuhan kontainer, pelabuhan perikanan, pelabuhan ferry, kawasan industri dan perdagangan, resort wisata bahari dan sarana air bersih an listrik. Di Sabang juga berdiri Tugu Titik Kilometer 0 NKRI. Investasi yang telah dibenamkan Pemerintah ke Sabang pada kurun 2003-2014, telah mencapai Rp2,8 triliun lebih. Sebagai langkah selanjutnya, Menko Indroyono Soesilo berjanji untuk mulai mengundang para investor guna menanamkan modalnya di Sabang FTZ. Mengingat prasarana dasar telah siap. Karena dia telah meminta Kepala BPKS, Fauzi Husin menyiapkan bahan presentasi guna segera dipaparkan di hadapan pimpinan bank dunia untuk mendapatkan masukan strategi mengundang investor ke Sabang. “Di samping itu, frekuensi kehadiran kapal-kapal wisata besar (cruise ship) yang sudah mulai berdatangan ke Sabang akan ditingkatkan,” paparnya. (rmol)

Tahun Ini UN Semi Online Jakarta-RK. Ujian nasional (UN) yang dilakukan secara semi online akan dimulai tahun ini. Sebagai role model, UN Computer Bassisted Test (CBT) ini hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang infrastrukturnya siap. Namun menurut Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im, ke depan sistem CBT ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia, sebab hasilnya lebih objektif. “Kenapa kita gunakan semi online

karena infrastruktur kita belum siap. Lantaran jika gunakan sistem online, butuh server yang lebih besar. Dengan semi online, sekolah setempat tidak perlu server yang lebih besar karena hanya soal-soalnya saja yang online dengan Puspendik. Sementara pelaksanaan tesnya secara offline,” terangnya, Rabu (25/2). Dengan UN CBT, siswa tidak lagi ujian memakai kertas, tetapi di depan

komputer di sekolah masing-masing. Begitu selesai ujian, hasilnya langsung dilaporkan ke pusat. Untuk diketahui, sebanyak 862 sekolah akan menjalani UN online atau CBT. Menurut Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Nizam Zaman, mayoritas 862 sekolah itu ada di jenjang SMA. Namun ada juga sekolah menengah pertama (SMP) yang akan mengikuti UN online

tahun ini. Nizam menjelaskan, 862 sekolah ini akan menjalani UN lebih awal, yakni mulai 7 April hingga 22 April. Sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah, UN SMA/sederajat dimulai 13-25 April dan UN SMP pada 4-6 Mei. “UN online tidak akan menyamai tes CPNS yang hasilnya bisa dilihat saat itu juga karena akan diolah lagi oleh panita UN,” tandasnya. (jpnn)

E-mail: iklanrakyatkalbar@gmail.com

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan

Rakyat Kalbar

CARA MUDAH PASANG IKLAN

Telp (0561) 721229

Pontianak Metro Antisipasi Calo

Website BP2T Pontianak, Mudahkan Pelayanan Perizinan Pontianak-RK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemerintah Kota Pontianak mengharapkan, seluruh masyarakat di Kota Pontianak yang ingin mengurus surat perizinan untuk membuka website bp2t pontianak. “Di website ini, masyarakat maupun pengusaha bisa melihat cara dan syarat ketentuan untuk permohonan izin. Jenis-jenis perizinan dan izin apa saja yang dikenakan retribusi,” ujar Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi, Kamis (26/2). Junaidi berpendapat, dengan mengunjungi website bp2t pontianak, pemohon dimudahkan dalam pengurusan serta dapat melihat sejauh mana surat permohonan tersebut diproses. “Melalui website sudah pasti hemat waktu, lebih mudah, aman dan cepat,” lugasnya. Sepanjang pengalamannya, Junaidi menambahkan, masyarakat dan pengusaha masih banyak mempercayai orang ketiga untuk mengurus perizinan. Tindakan ini dianggap dapat merugikan pemerintah dan pemohon itu sendiri. “Jangan suka minta calo-calo mengurus perizinan. Alangkah baiknya, urus sendiri saja, tidak repot kok. Kalau tidak, calo suka membohongi pemohon dengan menaikkan harga retribusi. Modusnya menjual nama petugas, inikan tidak benar. Padahal, fakta di lapangan tidak seperti itu,” beber Junaidi. Guna menekan pertumbuhan dan penyebaran calo, BP2T Kota Pontianak telah menerapkan cara baru agar pihak ketiga tidak bisa menaikkan retribusi semaunya. “Sekarang kita menggunakan sistem Barcode (kode barang). Jadi calo tidak bisa merubah ketentuan retribusi,” tukasnya. (dsk)

Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

Lahan eks PTP Harapan Jaya Bukan Tanah Warisan Sutarmidji: Saya Tidak Akan Pernah Tunduk pada Maﬁa Tanah

Sutarmidji

Pontianak-RK. Walikota Pontianak, Sutarmidji mengingatkan kepada seluruh warga yang menduduki tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang sudah bersertifikat di lahan eks Persatuan Tentara Pejuang (PTP) Jalan Harapan Jaya dan sekitarnya. Sutarmidji menegaskan, supaya warga segera mengembalikan lahan tersebut kepada Pemkot Pontianak. Bahkan, dia mengancam akan menyerahkan perkara

itu supaya ditangani oleh satgas Anti Mafia Tanah yang dibentuk Polda Kalbar apabila warga bersikeras menduduki tanah negara tersebut. “Tanah eks PTP itu bukan tanah warisan, tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim bahwa itu tanah warisan. Tanah itu tanah negara atau swapraja yang dulu diserahkan ke PTP. Namun setelah selesai konsolidasi tanah itu kembali di bawah penguasaan Pemkot Pontianak secara keseluruhan. Tidak ada lagi konsolidasi, tidak boleh ada yang mengaku ahli waris ini, ahli waris itu,” ucap Walikota Sutarmidji, di kediaman dinasnya, Kamis (26/2). Midji memastikan, tanah eks PTP bukanlah tanah warisan, melainkan tanah yang disediakan pemerintah daerah pada masa itu serta dipergunakan untuk PTP. Ia menjelaskan, secara singkat krnonologi lahan eks PTP yang diklaim oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Tanah berstatus swapraja itu pada tahun 1951 silam diserahkan kepada PTP. Namun dalam perjalanannya, PTP pun bubar kemudian dikonsolidasi. “Nah sekarang tidak ada

lagi konsolidasi, tetapi seluruhnya diserahkan kembali ke Pemkot. Tidak boleh ada yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Saya akan tegas soal ini,” ancam Midji. Ia mengimbau, masyarakat supaya jangan mau membayar kepada siapapun yang mengaku-ngaku ahli waris tanah eks PTP. Kalau ada yang mengaku sebagai ahli waris maka itu tidak benar. “Saya akan serahkan perkara ini kepada Satgas Anti Mafia Tanah Polda Kalbar. Kalau tidak begini, tidak akan selesaiselesai masalah itu. Tidak boleh ada yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Saya akan tegas, karena kasihan masyarakat yang harus membayar kepada oknum tertentu yang mengklaim sebagai ahli waris. Kalau memang dia ahli waris, dasarnya apa. Kemudian betul tidak dia sebagai ahli waris siapa. Kita akan tangani permasalahan ini secepatnya,” timpalnya. Dari 31 persil lahan milik Pemkot Pontianak itu, beberapa persil telah diduduki oleh warga, bahkan ada yang sudah dibangun rumah. Mereka membeli tanah tersebut dari oknum-oknum yang

mengaku sebagai haknya. Padahal tanah itu sudah ada sertifikat atas nama Pemkot Pontianak. “Nah, masalah kalau sudah ada bangunan di atas lahan tersebut, kalau perlu kita bongkar. Jangan ngancam-ngancam mau duduki kantor lurah, mau duduki kantor camat, mau duduki kantor Walikota, saya tunggu saja. Saya tidak akan pernah tunduk pada mafia tanah. Masak orang yang menduduki tanah pemerintah yang sudah ada sertifikat lalu mereka yang mau benar. Mereka yang mau menduduki kantor lurah. Harusnya sudah dia salah, dia yang harus malu, tetapi justru dia yang arogan,” cetusnya. Walikota mengharapkan, kepolisian menindak tegas para oknum mafia tanah yang menduduki lahan milik Pemkot Pontianak yang bersertifikat. Bahkan, bila perlu provokator-provokatornya juga ditangkap. “Sampai kapanpun tidak akan pernah dikeluarkan sertifikat di atas lahan itu, selain yang sudah dimiliki Pemkot Pontianak,” ucap Walikota.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Prostitusi Menghantui Kawasan Kota Pontianak Dewan Minta RT Aktif Pantau Kos dan Penginapan Pontianak-RK. Berbagai regulasi telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sebagai upaya menyelamatkan anak terhadap prostitusi anak bermodus kos/penginapan. Bahkan, Walikota Pontianak, Sutarmidji melarang anak kota untuk ngekos. Atas upaya ini, anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak, Saiful Mukaddas mengharapkan, RT bersinergi dan selalu memantau lingkungannya sebagai bentuk pencegahan prostitusi anak di bawah umur. “Sebenarnya pemerintah bisa memanggil RT untuk menanyakan apakah lokasi kawasan masing-masing RT ada

atau tidak usaha kos. Berikan keleluasaan pada mereka dengan mendatanya, karena RT lebih tahu warga sekitar mereka,” ungkap Saiful Mukaddas, (26/2). Saiful menambahkan, koordinasi di tingkat RT bisa saja dilakukan melalui pertanggungjawaban berupa laporan yang diwajibkan kepada instansi maupun dinas terkait baik sebulan sekali maupun triwulan sekali berdasarkan kesepakatan bersama RT. “Harus kerja sama dengan RT. Saya harapkan ini ditindaklanjuti bersama Walikota Pontianak. Kalau sudah ada regulasi ini, di samping menekan prostitusi juga menyelamatkan anak dari

perbuatan asusila yang masih di bawah umur,” paparnya. Menurutnya, penegasan yang disampaikan Walikota Pontianak melalui media massa beberapa waktu lalu terkait pelarangan anak asal Kota Pontianak untuk kos. Yakni dengan dasar luas wilayah yang tidak terlalu luas serta bisa ditempuh dengan tidak memakan waktu terlalu lama. Hal tersebut tentu perlu dikoordinasikan secara intens dengan RT setempat. “Kos ini kan dalam mengajukannya melalui RT dalam hal surat pengantarnya. Dengan memberikan pemahaman ke RT, mereka sebelum menge-

luarkan surat bisa memeriksa terlebih dahulu aturan-aturan dalam pengajuan itu. Seperti jangka waktu keluar malam, bertamu dan sebagainya,” papar Saiful. Saiful menilai, tidak hanya RT saja yang berperan aktif, bahkan masyarakat lain, seperti tokoh agama juga turut melakukan tindakan pengawasan di lingkungan terdekatnya terkait keberadaan dan operasional kos/penginapan. “Menimal tamunya juga dibatasi selayaknya rumah tangga, pemilik kos adalah bagian dari pada tanggung jawab orang yang menyewa. Batasan itu sebagai bentuk penyelamatan pelajar dari prostitusi,” lugasnya. (agn)

Pelatihan Table Manner ala Hotel Transera

Junaidi

Pontianak-RK. Perkembangan perhotelan di Kota Pontianak kian hari kian pesat. Bahkan, terlihat usaha di bidang pelayanan yang relasinya adalah publik ini mulai menjamur di Kota Khatulistiwa. Dalam tantangan ini segala aspek harus dipersiapkan, tak terkecuali sejumlah mahasiswa Polnep Pontianak, Jurusan Administrasi Bisnis yang

RUTIN KONTROL DARAH ITU PENTING!!! Setiap detik, jantung memompa darah agar dapat teristribusikan ke seluruh organ tubuh. Namun apa jadinya jika darah yang ada dalam tubuh kita kurang dari apa yang tubuh kita butuhkan. Kejadian tersebut dialami oleh Nety Elikar yang sehari-harinya tinggal di Cempaka Putih, Jelutung – Jambi. Perempuan berusia 50 tahun tersebut menceritakan keluhannya akibat kurang darah atau lebih dikenal dengan istilah anemia. “Hari-hari saya sering merasa pusing, mudah lelah dan mudah capek. Itu semua akibat saya menderita anemia sejak 2 tahun yang lalu,” keluhnya. Usahanya untuk terbebas dari anemia, pegawai swasta ini sudah berupaya dengan rutin minum obat penambah darah, namun ada perubahan yang terasa. “Kalau minum obat penambah darah kadang langsung sembuh, keluhannya hilang, tapi kalau tidak minum malah kambuh lagi. Hal ini kurang memuaskan bagi saya, saya jadi seperti ketergantungan obat. Saya sembuh dan terbebas dari anemia. Beraktifitas apapun jadi tenang, kemana-mana juga jadi nyaman.” Ujarnyanya dengan penuh harap. Pada suatu hari, ketika saudaranya mengetahui Nety menderita anemia, Nety pun dianjurkan minum Milkuma.

“Untunglah saudara saya menyarankan minum Milkuma. Tanpa berpikir panjang, karena saya ingin sembuh saya pun mengkonsumsinya dengan rutin. Sekarang hasilnya sungguh terasa, anemia saya sudah membaik, pusing hilang, tensi darah normal, nafsu makan juga jadi bertambah dan badan saya kembali segar. Sekarang saya bisa beraktifitas dengan nyaman dan lancar.” Jelasnya dengan bahagia. “Bagi anda yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah atasi dengan minum Milkuma secara rutin seperti saya!” tambahnya. Milkuma terbuat dari susu ettawa segar, dipadukan dengan gula aren yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kesehatan. Berbeda dengan susu sapi, kandungan susu ettawa memi-

liki nutrisi dan gizi, baik dari segi protein, energi maupun lemak yang nilainya mendekati ASI (Air Susu Ibu). Departemen Fisiologi dari Universitas Granada telah mengungkapkan bahwa susu ettawa mempunyai sifat lebih bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan dengan susu sapi, diantaranya yaitu untuk mencegah anemia. Jika kalsium darah kurang, maka kalsium akan diambil dari tulang untuk menjaga konsentrasi darah normal. Untuk itu, dalam setiap cangkirnya Milkuma memiliki kandungan kalsium sebesar 32,6 % dari nilai harian kalsium sehingga Milkuma sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia. Minumlah Milkuma di pagi hari, hal ini akan membuat nafsu makan anda akan bertambah, badan pun terasa lebih sehat dan segar, maka anda akan merasakan hidup sehat penuh makna. Bagi anda yang membutuhkan Milkuma, silakan kunjungi apotek / toko obat terdekat di kota anda atau hubungi: 0823-2449-1452. Milkuma , satu-satunya susu ettawa yang dipadukan dengan gula aren, bukan yang lain! Info lebih lanjut kunjungi: www. milkuma.com.

MUI : 12040000710511 Dinkes RI. P-IRT : 609332801395

kemarin mendapat pelatihan table manner. Dengan pemateri senior dari Hotel Transera Pontianak. Puluhan mahasiswa hadir dalam pelatihan yang digelar Rabu (25/2) lalu. Pelatihan dimulai dengan pengenalan seluk beluk hotel. Mulai dari resepsionis serta bagian hotel lainnya dan tak ketinggalan table manner yang diselenggarakan di Auditorium Polnep. Pelatihan yang diberikan Novrizal Nur selaku Banquet Manager dari Transera Hotel Pontianak mengatakan, table manner memang sangat penting diketahui masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan akan mendapat jamuan dari pejabat ataupun orang penting lainnya. Mulai dari bentuk syukuran, ucapan terima kasih atau ada hajatan dari yang bersangkutan. “Kenapa table manner penting, padahal temanya adalah makan-makan. Table manner ini sangat penting sekali mengenai tata cara pola makan. Karena tarafnya adalah nasional, bahkan internasional. Karena bisa saja, kita yang orang biasa bisa makan satu meja dengan pejabat dan sebagainya. Kalau tata cara makan kita tidak sesuai dengan konsep table manner, yang akan malu nantinya juga kita sendiri,” Novrizal Nur, Kamis (26/2). Table manner penting diajarkan untuk memahami sopan santun yang berlaku dalam suatu perjamuan makan serta untuk mengetahui tata cara nasional dan internasional serta etika

bersantap bersama. Beberapa hal yang diajarkan dalam pelatihan ini, yakni meliputi cara duduk, cara menggunakan serbet, cara berbicara, cara menggunakan alat makan, aturan umum penyajian serta menu yang disajikan. Prinsip table manner banyak dilakukan untuk acara resmi. “Seluruh peserta yang semuanya adalah mahasiswa ini sangat antusias sekali untuk mengetahui ini. Mungkin ini karena sesuai dengan jurusan yang mereka ambil di perkuliahan sehingga ada keseriusan saat kami memberikan materi,” ucapnya. Setelah itu, dengan praktik secara langsung mengenai hal-hal tadi. Mulai dari menyantap welcoming drink, roti, appetizer, soup, ain course (steak) dan ditutup dengan dessert dan segala macam lainnya dipandang perlu sebagai bentuk rangkaian dari table manner itu sendiri. “Dalam memberikan pelatihan table manner, Transera Hotel memang berkomitmen memberikan ilmu di bidang perhotelan. Di samping juga pihak kita ada programnya yang disebut dengan ‘Transera Goes to Campus’. Jadi, siapa saja yang minta untuk diberikan pelatihan, kita siap menjadi fasilitator dalam memberikan materi table manner. Pelatihan ini kembali akan dilakukan pada Sabtu (6/3) mendatang di lokasi yang sama. Dengan materi berbeda, namun tetap dengan pemateri yang sama. (agn)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Novrizal Nur saat memberikan materi table manner di Auditorium Polnep Pontianak. GUSNADI

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 27 Februari 2015

Pertamina Operasi Pasar Atasi Kelangkaan Elpiji Tiga Kilogram Jakarta-RK. Pertamina Pemasaran Jawa Bagian Barat melakukan operasi pasar di berbagai titik, Rabu (25/2). Operasi pasar dilakukan perseroan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh elpiji 3 kilogram. Selain itu Pertamina juga menambahkan pasokan hingga ke pangkalan-pangkalan. “Ini sebagai upaya untuk mengendalikan harga agar masyarakat juga semakin mudah memperoleh elpiji 3 kilogram, karena tersedia di SPBU,” ujar External Relation Pertamina Pemasaran Jawa Bagian Barat, Milla Suciyani di Jakarta, Kamis (26/2). Adapun lokasi operasi pasar yang disambangi, yakni Tambun-Bekasi, Cikarang-Bekasi, CiteurepBogor. Dari tempat tersebut, menurut Milla ternyata tidak banyak didatangi pembeli. “Dari 560 tabung yang disediakan, rata-rata hanya terjual antara 40-60 tabung. Operasi pasar dilakukan terutama di daerah-daerah yang sebelumnya dikeluhkan kesulitan memperoleh elpiji 3 kilogram,” bebernya.

VALAS

Kamis, 26 Februari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,152.08 14,694.28 3,585.08 3,446.75 9,545.12 12,926.00

10,045.15 14,544.93 3,546.63 3,412.16 9,443.62 12,798.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Meski begitu, lanjutnya, operasi pasar akan tetap dilakukan di titik-titik yang berbeda hingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh Elpiji 3 kilogram dan harga bisa normal kembali. Untuk hari ini, perseroan melakukan operasi pasar di Sukmajaya, Cinere-Depok, Cibinong dan Tamansari-Bogor. Selain operasi pasar, Pertamina juga memberikan tambahan pasokan ke berbagai daerah. Untuk tanggal 25-27 Februari, Pertamina menambahkan pasokan ke Bogor sebanyak sekitar 260 ribu tabung dan Depok sebanyak sekitar 93.000 tabung. Di samping itu, Pertamina juga menambahkan pasokan sebanyak 50 persen dari alokasi hariannya. Seperti di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Garut dan Cianjur. “Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa Elpiji 3 kilogram tersedia dan mudah didapatkan oleh masyarakat dengan harga wajar,” paparnya. (jpnn)

Ilustrasi/Ist

Berantas Maﬁa Beras, Mendag Gandeng TNI-Polri

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Ilustrasi/Ist

Equatoriana

Jakarta-RK. Kelangkaan beras di beberapa wilayah di Tanah Air disinyalir akibat adanya mafia beras. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan, pihaknya telah minta Perum Bulog untuk melakukan audit besar-besaran. “Saya sudah minta kepada Bulog untuk melakukan audit secara keseluruhan. Mulai dari proses pengambilan keputusan, dikeluarkan, lalu penunjukan pedagang dan sampai ke mana beras itu disalurkan,” ujar Rachmat, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (25/2). Dalam hal ini, Mendag juga mengaku, bekerja sama dengan TNI dan Polri terkait pemberantasan mafia beras. Apalagi, kata dia, jika ada yang bermain dengan beras dalam operasi pasar. Jika benar ada pihak yang terlibat menjadi mafia beras, Rachmat mengaku tak segan-segan memidanakan. Termasuk yang memainkan harga beras tidak sesuai dalam aturan. “Pindahkan, pidana dan izin cabut. Ini beras operasi, harga yang ditentukan pemerintah. Itu menyalahi aturan pemerintah, itu harus ditindak. Saya beri sinyal jangan main-main. Itu buat keresahan,” tegas Rachmat. Saat ini, kata dia, operasi pasar terus dilakukan Bulog supaya harga beras tetap normal diterima masyarakat. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara ﬁsik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia. Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan. Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas. Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya. Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri. Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Sms Warga 100 Hari Kerja

Tanggapan Hukum dibuat para pakar hukum melanggar hukum? Polri dan KPK, pimpinannya Plt semua. Presiden harus ambil keputusan, dan cepat lantik Kapolri terpilih. Ini rakyat bingung pak ar hukum jadi munafik! 085245519512 25-2-2015

08.42

Korban mati akibat kecanduan narkoba rata-rata 50 orang per hari. Artinya, sekitar 18.250 orang tewas akibat narkoba setiap tahun. Pemerintah Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman Australia. 087818268462 25-2-2015

22.18

Baru saja berakhir 100 hari masa kerja Jokowi-JK sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan program utama Indonesia swasembada pangan, mafia beras beraksi hingga harga beras meningkat, dan terjadi ketidakstabilan harga beras di pasar rakyat atau pasar tradisional. Meningkatnya harga beras di pasaran berbagai macam komentar dan cara mengatasinya sebagai mana diberitakan oleh media cetak dan elekronik. Salah satu cara yang ditempuh menurunkan harga beras di pasaran, pemerintah melakukan operasi pasar, hingga Bulog bergerak cepat menstabilkan harga beras dengan cara melaksanakan operasi pasar. Kenaikan harga beras di pasaran menurut kabar adalah akibat ulah mafia beras sebagaimana komentar Media Indonesia dan Editorial Metro TV, Kamis (26/2) dengan tema Menumpas Mafia Beras . Cara mengatasi ketidakstabilan harga beras dengan operasi pasar memang efektif dan bisa diandalkan, tapi sifatnya sementara selama beras tersedia. Cara lain yang ditawarkan oleh MI dan Metro TV (26/2) menumpas mafia beras . Sayangnya begitu banyaknya komentar dari pembaca MI dan pemirsa Metro TV tidak jelas, siapa sebenarnya pelaku mafia beras tersebut, apakah para pedagang, apakah pejabat terkait seperti yang ada di Bulog, Dinas Perdagangan dan UKM atau para tengkulak dan lain-lain? Memang tidak bisa diingkari bahwa terjadinya ketidakstabilan harga beras di pasar pasti ada permainan mafia beras untuk menangkap untung besar, akan lebih besar lagi untungnya bagi pelaku mafia beras, jika stok beras di Bulog kandas dan habis. Karena itu, saran kami sekaligus agar rencana swasembada pangan yang telah dicanangkan Jokowi selaku Presiden RI di awal 100 hari masa kerja Kabinet Kerja, tingkatkan usaha pertanian di seluruh wilayah NKRI. Meskipun operasi pasar dan penumpasan mafia beras tidak sia-sia, tapi lebih baik lagi sawah dan ladang petani ditingkatkan dan sawah-sawah petani. Para petani seluruh NKRI di sepanjang pantai laut supaya dibantu oleh pemerintah agar terhindar dari abrasi akibat pantai laut setiap waktu diterjang oleh ombak. Petani tembakau dibina dan ditingkatkan pengetahuannya tentang cara-cara kerja sawah atau ladang padi hingga mereka bisa mengalihkan usaha petani tembakau ke petani pangan, terutama petani padi. Selain itu, lahan-lahan tidur di seluruh kepulauan NKRI supaya bangun dan digarap oleh petani untuk peningkatan pangan NKRI. Demikian semoga program swasembada pangan sukses tanpa ketergantungan impor semua jenis pangan, terutama beras. (Menra 66). 085332578345 26-2-2015

11.16

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

Sikap

Pilkada Bengkayang Satu Putaran Saja

Calon Perseorangan Harus Didukung 22.950 Pemilih

Gerindra Buka Penjaringan Calon Bupati Sekadau Sekadau-RK. Sejumlah Parpol yang memiliki wakil di DPRD Sekadau berbondong-bondong membuka penjaringan calon bupati dan wakil bupati untuk Pemilukada Sekadau Desember mendatang. Hari ini giliran Partai Gerindra yang akan membuka penjaringan. â&#x20AC;&#x153;Mulai besok (hari ini), Gerindra akan membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Desember mendatang,â&#x20AC;? ujar Handi, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sekadau, kemarin. Pihak Gerindra memberikan tenggat waktu selama 10 hari bagi kandidat yang ingin mendaftar. Artinya, pendaftaran baru akan mereka tutup pada 8 Maret 2015 mendatang. â&#x20AC;&#x153;Pendaftaran bisa dilakukan langsung ke Sekretariat Partai Gerindra di Jalan Sekadau-Sintang, Desa Mungguk, Sekadau Hilir. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, silakan untuk datang ke sana,â&#x20AC;? ulas Handi. (bdu)

Bengkayang-RK. Calon kepala daerah yang bertarung menggunakan jalur independen di Bengkayang mesti mendapatkan dukungan awal sebanyak 8,5 persen dari jumlah pemilih. Pasangan calon mesti mendapatkan dukungan 22.950 dari 270 ribu pemilih di Bengkayang. â&#x20AC;&#x153;Dukungan dalam bentuk surat pernyataan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain, seperti paspor, Kartu Keluarga dan yang termasuk identitas resmi yang diakui oleh negara,â&#x20AC;? kata Ketua KPU Beng-

Dua Bulan, DKPP Pecat Lima Orang Jakarta-RK. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, mengatakan, pihaknya telah menerima 28 pengaduaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sepanjang tahun 2015 hingga per tanggal 24 Februari. Semua pengaduan merupakan sisa-sisa perkara di Pemilu Legislatif 2014 lalu. Dari total 28 pengaduan, setelah diverifikasi materil, ada 24 perkara yang masuk kategori dismissal (tidak memenuhi unsur kode etik). Sedangkan sisanya, sebanyak empat perkara masuk kategori laik sidang. â&#x20AC;&#x153;Jadi jumlah perkara yang disidang selama tahun 2015, ada tujuh perkara. Empat perkara yang masuk 2015 dan tiga perkara lain merupakan pengaduan yang masuk di akhir tahun 2014. Jumlah teradu yang disidangkan sebanyak 28 orang,â&#x20AC;? katanya, Kamis (26/2). Menurut Jimly, hasil pemeriksaan dari 28 penyelenggara Pemilu yang disidangkan, DKPP memutuskan 14 orang direhabilitasi dan 14 orang terbukti melanggar kode etik. Dari jumlah penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik, sebanyak sembilan orang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dan lima orang dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap. â&#x20AC;&#x153;Jadi bila diprosentase jumlahnya fifty-fifty antara yang direhabilatasi dengan yang diberikan sanksi,â&#x20AC;? katanya. (jpnn)

kayang, Ir Martinus Khiu dijumpai di kantornya, Rabu (25/2). Sementara ambang batas kemenangan nol persen. Artinya Pemilu Kepala Daerah kali ini berlangsung satu putaran saja. meskipun selisih satu suara saja, akan ditetapkan sebagai pemenang. â&#x20AC;&#x153;Jika terjadi sengketa, maka selisih Pilkada akan dibawa Ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan prosedur yang jelas, memakai data C1 sebagai patokan. Karena itu peranan saksi sangatlah penting,â&#x20AC;? ungkap Khiu. Berdasarkan Undang-Undang No. 1

tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, uji publik tidak ada lagi, seperti sebelumnya yang diselenggarakan pihak independen. Saat ini semuanya diserahkan kepada partai politik. Batasan usia bagi calon bupati minimal 25 tahun dengan jenjang pendidikan minimal lulusan SLTA. â&#x20AC;&#x153;KPU Bengkayang sendiri, setelah keluar peraturan KPU, maka akan dilakukan sosialisasi. Khususnya peraturan KPU menyangkut, tahapan Pemilukada, pencalonan dan pemutakhiran data

pemilih,â&#x20AC;? ungkap Khiu. KHiu mengaku KPU sudah menyurati Pemkab Bengkayang menyikapi data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) untuk kepentingan calon perseorangan. â&#x20AC;&#x153;Nantinya, tidak ada lagi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara). Karena selesai pencoblosan di TPS, kotak suara dan kertas suara hasil pemilihan langsung dibawa di kantor Kecamatan dan dihitung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),â&#x20AC;? katanya. (kur)

Hatta Berpeluang Ubah Tradisi PAN Jakarta-RK. Peneliti Cyrus Network, Hasan Hasbi menyatakan Hatta Rajasa berpeluang merubah tradisi ketua umum satu periode di Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi dua periode. Ini disampaikan Hasbi melihat hasil sensus Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS), yang menyatakan dukungan DPC terhadap Hatta Rajasa lebih tinggi dibanding dukungan ke Zulkifli Hasan, yang akan bertarung di Kongres ke IV PAN di Bali, akhir bulan ini. â&#x20AC;&#x153;Kemungkinan besar dengan dukungan terhadap Hatta, PAN akan merubah tradisinya, dari satu periode jadi dua periode. Tapi ini masih bisa berubah, apalagi ada DPW/DPC yang belum tergarap oleh dua kandidat,â&#x20AC;? kata Hasbi di kantor CSIS, Jakarta,

Hatta Rajasa. JPNN

Kamis (26/2). Terpisah, Ketua DPP PAN, Tjatur Satpo Edy menyatakan adanya sensus CSIS tersebut menguatkan peluang Hatta Rajasa kembali memimpin PAN. â&#x20AC;&#x153;Hasil survei CSIS itu semakin menjelaskan dan memperkuat peluang Pak Hatta kembali menjadi ketua umum PAN,â&#x20AC;? kata Tjatur. Dia juga yakin, perolehan suara untuk Hatta dalam kongres nanti akan jauh lebih tinggi dari hasil sensus CSIS. Sebab, selama ini Hatta mampu menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan para kader di daerah. â&#x20AC;&#x153;Saya yakin, jumlahnya lebih tinggi dari 42,77 persen (hasil sensus CSIS) untuk Hatta Rajasa. Pemilih Pak Hatta adalah pemilih loyal, tidak karena sesuatu dan lain hal,â&#x20AC;? tandas Ketua Fraksi PAN DPR ini. (jpnn)

Metro SINGKAWANG

BENGKAYANG

Tunjangan Profesi Guru Capai Rp 65 Miliar

Distribusi ARV Telat

Singkawang. Pendistribusian Anti Retro Viral (ARV), obat penekan jumlah Human Immunodeficiency Virus (HIV) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pernah telat. Sehingga Klinik Mawar Kota Singkawang sering kewalahan menangani pasiennya. â&#x20AC;&#x153;Pendistribusian ARV pernah terlambat beberapa bulan lalu, hingga kita kewalahan atas kejadian tersebut,â&#x20AC;? ungkap Neny Yusmaniarni, Koordinator Konselor Klinik Mawar Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/2). Keterlambatan pendistribusian ARV itu bisa berakibat fatal bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). â&#x20AC;&#x153;Karena mereka harus rutin mengkonsumsi obat tersebut seumur hidup, guna menjaga kekebalan tubuhnya,â&#x20AC;? jelas Neny. Dia mengungkapkan, keterlambatan pendistribusian itu terkadang hingga beberapa hari. Hal ini tentu membuat ODHA yang dirawat di Klinik Mawar Kota Singkawang merasa panik. Neny berharap, keterlambatan tidak terjadi kembali, baik ke Kota Singkawang maupun ke daerah lain yang menangani ODHA. â&#x20AC;&#x153;Agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien kita,â&#x20AC;? katanya. Sementara itu, Kepala Klinik Mawar Kota Singkawang, dr Budi Enoch mengungkapkan, klinik yang dipimpinnya merawat 1.400 ODHA, sekitar 800 orang dari Kota Singkawang, sisanya dari Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Budi mengatakan, jumlah orang-orang yang terinfeksi virus mematikan ini untuk Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas) sejak 2005 hingga 2015 terus meningkat. â&#x20AC;&#x153;Penyebab didominasi hubungan seks bebas,â&#x20AC;? katanya. Bahkan hingga kini tercatat 60 Bayi di Bawah Lima Tahun (Balita) dan remaja positif terinfeksi HIV/AIDS. â&#x20AC;&#x153;Balita tersebut terinfeksi HIV/AIDS dari orangtuanya,â&#x20AC;? kata Budi. (dik)

Bengkayang. Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang, Dr Yan mengungkapkan, dari 2.350 guru sebanyak 1.197 orang hampir 50 persen sudah mengantongi sertifikasi. Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maka Kabupaten Bengkayang mendapat alokasi dana tunjangan profesi sertifikasi sebesar Rp 65 miliar. Dr Yan menegaskan data itu di Aula Gedung Pesparawi Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Rabu (25/2), saat membuka Konferensi Cabang (Konfercab) III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Bengkayang. â&#x20AC;&#x153;PGRI memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena PGRI merupakan wadah bagi para guru yang memiliki tugas mulia sebagai pendi-

dik generasi penerus bangsa. Sebagai Kepala Dinas dan Pembina PGRI, saya wajib hadir dalam membina PGRI,â&#x20AC;? tegas Dr Yan. PGRI jelasnya, hadir dan terbentuk sejak 100 hari setelah kemerdekaan RI dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. â&#x20AC;&#x153;Para guru harus bisa menjaga etika dan moral, bisa menjadi pendidik yang profesional dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik,â&#x20AC;? tegasnya. Ia mengingatkan para guru, agar bekerja dengan sebaik-baiknya, menjaga solidaritas dan implementasikan dimanapun ditugaskan. â&#x20AC;&#x153;Itu semua bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bengkayang,â&#x20AC;? pungkasnya. (kur)

Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang, Dr Yan membuka Konfercab ke-III PGRI Kecamatan Bengkayang. KURNADI

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C -O 3XWUL 'DUDQDQWH *J $QGD\DQL

7\SH /W ODQWDL 3/1 ZDWW 3'$0 .7 .0 .ORVHW GXGXN $PHULFDQ 6WDQGDUG .HUDPLN [ %DN $LU P GLNHUDPLN

/ 8$ 5( 7

+XE .$6,0 1J .KLRN 6LP

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA â&#x20AC;&#x153;ANUGRAHâ&#x20AC;? Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

MENERIMA PANGGIL AN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

BURSA IKLAN BARIS Harian

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI â&#x20AC;˘ LEMAH SYAHWAT â&#x20AC;˘ MANI ENCER â&#x20AC;˘ IMPOTEN â&#x20AC;˘ PROSTAT â&#x20AC;˘ HERNIA â&#x20AC;˘ KANKER PAYUDARA â&#x20AC;˘ KANKER RAHIM â&#x20AC;˘ KEPUTIHAN â&#x20AC;˘ TERLAMBAT DATANG BULAN â&#x20AC;˘ BELUM PUNYA KETURUNAN â&#x20AC;˘ KISTA â&#x20AC;˘ AMANDEL â&#x20AC;˘ ASAM URAT â&#x20AC;˘ MATA RABUN â&#x20AC;˘ FLU/PILEK MENAHUN â&#x20AC;˘ TELINGA BERNANAH â&#x20AC;˘ AMBAYEN/WASIR â&#x20AC;˘ STROKE â&#x20AC;˘ DIABETES â&#x20AC;˘ GINJAL â&#x20AC;˘ TUMOR â&#x20AC;˘ LIVER â&#x20AC;˘ REMATIK â&#x20AC;˘ GONDOK â&#x20AC;˘ POLIP â&#x20AC;˘ AYAN â&#x20AC;˘ MAAG â&#x20AC;˘ SIPILIS â&#x20AC;˘ JANTUNG â&#x20AC;˘ ASAM URAT â&#x20AC;˘ ASMA â&#x20AC;˘ DARAH TINGGI/RENDAH â&#x20AC;˘ EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

EKO SERVICE

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

CARA MUDAH

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN 0813 4806 2271 0856 5085 7244

PD. ANEKA BATU ALAM

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 27 Februari 2015

Karena Pacaran, Digudangkan 6 Tahun

Zhang Qi, gadis malang yang dikurung orangtuanya di dalam gudang. cen-mirror/jpnn

Silas Philips. Lahir masih dalam kantong ketuban. mirror.co.uk

Bayi Ajaib, Lahir Terbungkus Kantong Ketuban

Satu di Antara 80 Ribu Kelahiran LOS ANGELES - Seorang bayi lahir dalam kondisi masih terbungkus kantong ketuban. Kondisi tersebut hanya terjadi pada satu di antara 80 ribu kelahiran. Dokter-dokter yang menolong kelahiran si bayi bernama Silas Philips, langsung mengabadikan momen itu. Masih berusia beberapa hari, Silas, yang lahir dari rahim Chelsea Philips, langsung tenar di Facebook. “Meski ini terdengar klise, kami sempat menahan napas,” ujar William Binder, dokter spesialis neonatus di Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, Amerika Serikat (AS). “Dia (Silas, Red) telah berusia beberapa detik,

tapi masih berada di dalam kantong ketuban dengan plasenta dan tali pusat yang masih terselip di dalamnya,” tambahnya. Silas harus dilahirkan secara prematur tiga bulan dari waktu kelahirannya karena kondisi kesehatan sang ibu. Dokter memutuskan melakukan operasi Caesar. Biasanya, saat dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayi, pisau bedah pasti membuat kantong ketuban sobek. Namun dalam kasus Silas, entah mengapa kantong tersebut tidak ikut tersobek. Dalam beberapa foto dan video yang diambil para dokter, Silas terlihat bergerak-gerak di dalam kantong ketuban yang telah dikeluarkan dari perut Chelsea. Di dalam kantong ketuban itu, bayi masih

HANYA gara-gara orangtua tak suka sama pacarnya, seorang gadis berusia 24 tahun harus hidup mengenaskan selama enam tahun terakhir. Zhang Qi, cewek asal Jingang, Hubei, Tiongkok ini sejak 2009 dikurung orangtuanya di dalam gudang. Ayah dan ibu Zhang Qi tak setuju dengan hubungan dia dengan kekasihnya. Padahal, dilaporkan Zhang Qi sudah mengklaim putus dengan pujaan hatinya itu. Dilansir dari Mirror, Rabu (25/2), polisi setempat sedang menyelidiki kasus ini. Dari laporan awal yang masuk, Zhang Qi beberapa kali mencoba melarikan diri dari rumah, sebelum akhirnya dikurung di gudang kumuh dan dibiarkan telantar seorang diri. Sebuah foto beredar di kalangan warga, yang memperlihatkan kondisi Zhang Qi di dalam gudang. Salah seorang warga, Chow Jen (50) menyebutkan, orangtua Zhang Qi adalah orang kuat dan terpandang di kampung tersebut. (jpnn)

bisa bernapas asalkan tali pusat yang menghubungkan ke plasenta tidak diputus. Silas tampak terperangkap di dalam gelembung besar berisi air dengan posisi meringkuk seperti janin pada umumnya. Begitu dikeluarkan, Silas langsung mendapatkan perawatan khusus karena lahir prematur. Syukurlah si mungil tersebut dalam kondisi sehat. “Bisa melihat ini semua benar-benar keren. Ketika saya mendengar bahwa ini sangat jarang, saya hanya bisa berkata Ya Tuhan kamu (Silas, Red) adalah bayi kecil yang spesial,” ungkap Chelsea pasca persalinan. (CNN/Mirror/Daily Mail/sha/ c20/ami)

Dana Siluman ...........................................................................................................................................................dari halaman 1 berlangsung. Hal ini tentunya menggugah keingintahuan masyarakat, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi berlarut-larut, tanpa bisa dicegah?. Olehkarenanya, perlu kiranya dicermati “kronologis” munculnya dana siluman tersebut. Lantaran tidak menutup kemungkinan, hal serupa juga terjadi di daerah-daerah lainnya, termasuk di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar. Kronologis yang dimaksud tersebut, dimulai dengan ulah oknum DPRD yang memotong sejumlah anggaran dari program unggulan dan dialihkan kepada pembelian perangkat lain untuk kantor kelurahan dan kecamatan. Pembelian perangkat tersebut sebelumnya tidak pernah muncul dalam APBD yang telah disahkan kedua belah pihak. Namun, setelah paripurna selesai,

rupanya ada oknum wakil rakyat yang mengubah dan memberikannya ke eksekutif untuk kemudian dikirim ke Kemendagri. Begitu sederhana kronologis munculnya dana siluman tersebut. Tetapi, untuk membuktikan adanya perbedaan antara APBD yang sudah disahkan dalam paripurna dengan APBD versi lainnya tersebut, bukan pekerjaan mudah. Sulitnya pembuktian tersebut, tentunya dikarenakan banyaknya item dalam APBD yang dibahas setiap tahunnya. Sehingga sangat menyulitkan untuk “mencermati” kembali satu persatu yang sudah disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Langkah A Hok yang berupaya membongkar hal tersebut, tentunya patut diacungi jempol, dan layak dicontoh daerah-daerah lainnya. Lantaran bukan

suatu yang mustahil, aspirasi masyarakat yang selama ini sering kandas, justru dikarenakan dana siluman tersebut. Dugaan menjamurnya dana siluman dalam APBD tersebut semakin kuat, bila melihat pembangunan dalam satu tahun anggaran. Di tengah banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir dengan alasan kurangnya keuangan daerah, justru di sisi lain, menjamur pengadaan peralatan yang “kurang penting” dengan harga selangit. Fenomena di DKI Jakarta ini hendaknya menjadi pemecut bagi daerah-daerah lainnya untuk berani mengungkap keberadaan dana siluman tersebut. Bukan justru ikut-ikutan menikmatinya dan berpura-pura tidak mengetahuinya. (mordiadi)

Separuh Pengunjung .....................................................................................................................................dari halaman 1 Mata terpanah ke arah petugas BNN dan polisi yang sebagian berpakaian preman maupun berseragam dilengkapi senjata. Mulut dan jari jemari pengunjung pun sebagian ada yang bergemetar dan mengunyah permen karet. Identitas hal pertama diperiksa. Kemudian para pengunjung dan pegawai dibariskan, lalu didata untuk diambil sampel urinenya. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Kalbar, Ajun Komisaris Besar Sriyono mengungkapkan, kegiatan ini merupakan rutinitas yang dilakukan lembaganya, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Mengingat THM kerap dijadikan tempat untuk berpesta pora dengan mengonsumsi barang haram itu. “Ini kegiatan rutinitas bulanan kita. Karena tampaknya BNN belum melaksanakan menyeluruh. Maka dari itu, tempat lainnya juga akan kita lakukan hal yang sama,” tegas Sriyono, usai melakukan tes urin. Dari total pengunjung dan pegawai, berjumlahnya sekitar 80 orang. Dipaparkan Sriyono, 40 darinya dinyatakan positif sebagai pengguna Narkoba. Semuanya yang positif sebagai pengguna narkoba adalah pengunjung. Tak satupun pegawai tempat hiburan malam yang sebagian besar tamunya itu bos-bos, positif pengguna Narkoba. “Yang positif sebagai pengguna ini, kita bawa ke kantor untuk diberikan pengarahan tentang bahaya Narkoba dan akan kita data. Kita juga ada program untuk rehabilitasi bagi pengguna,” katanya. Officer Manager Rain Luxury Club, Iwan menegas-

kan, apabila pegawainya ada yang mengonsumsi, bahkan mengedarkan Narkoba, maka tindakan tegas yang diterapkan adalah pemecatan. “Terbukti ada, kita putuskan hubungan kerja,” tegasnya. Bawa Ineks Satuan Reserse Narkotika (Satrestik) Polresta Pontianak mengamankan seorang pria berinisial S, 30, di parkiran THM Rain Luxury Club, Kompleks Perdana Square, Kamis (26/2) dini hari. Pemuda tersebut dicurigai sebagai pengedar Narkotika yang memasarkan barangnya di tempat hiburan malam. Polisi menemukan tujuh butir pil yang diduga ekstasi di jok sepeda motornya. Kasat Resrik Polresta Pontianak, Kompol Dhani Catra Nugraha mengungkapkan, penangkapan ini bukan seperti biasanya yang berdasarkan laporan masyarakat. Akan tetapi penangkapan ini berawal dari kecurigaan anggotanya yang melihat gelagat S di parkiran tempat hiburan malam tersebut. Saat itu, Dhani dan beberapa anggotanya memang tengah berada di kawasan itu, mem-backup kegiatan tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar, terhadap pengunjung dan pekerja di Rain Luxury Club tersebut. “Dari gelagatnya mencurigakan. Saat kita periksa di tubuhnya memang tidak ada barang bukti. Namun setelah digeledah di sepeda motor yang digunakannya, kita temukan tujuh butir pil diduga pil ekstasi (ineks),” ungkapnya.

Pil yang diduga bisa memabukkan ini, lanjut Dhani, sudah disiapkan untuk pengunjung di tempat hiburan malam kelas mewah tersebut. “Baru dugaan, pil itu disediakan untuk pengunjung yang memesan,” katanya. Pemuda berinisial S selanjutnya dibawa ke Mapolresta Pontianak untuk diperiksa. “Kita masih kembangkan, apakah ada keterlibatan dengan pihak lain,” ujarnya. Untuk S ini, ditegaskan Dhani, jika terbukti akan dikenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Mengenai THM Rain Luxury ini, kata Dhani, untuk sementara tidak ada keterkaitannya dengan penangkapan S. Penangkapan dilakukan di luar dari gedung Rain Luxury Club itu sendiri. “Kita temukan dia yang memang dari luar. Kemungkinan di stay di parkiran untuk mengantar barang pesanan itu. Tapi dia juga bukan pegawai di Rain ini,” terangnya. Tak menutup kemungkinan, jika pegawai Rain Luxury Club ada yang terlibat, polisi akan memeriksa THM itu. “Kita masih dalami. Belum dapat dipastikan. Karena memang ada sejumlah hubungan komunikasi di Ponsel S dengan pegawai Rain itu sendiri. Tapi masih kita dalami,” tegasnya.

Laporan: Ocsya Ade CP, Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Siluman Melintas, Wartawan Dicokok TIGA wartawan Al Jazeera harus berurusan dengan polisi Prancis. Ketiga awak media itu dicokok lantaran ketahuan menerbangkan drone tanpa izin di kawasan Bois de Boulogne yang terletak bagian barat kota Paris. Akibat perbuatan itu, para jurnalis itu diancam hukuman hingga 1 tahun. Soal drone, Prancis memang tak sembarangan. Menerbangan peralatan itu tanpa izin adalah tindakan ilegal. Selain ancaman satu tahun penjara, juga ada denda bagi siapapun yang melanggarnya. Ya, sebelum penangkapan ini Paris baru saja digegerkan dengan peristiwa terbangnya pesawat tanpa awak di beberapa lokasi penting. Pesawat siluman itu melintas di Menara Eiffel, di atas kedutaan besar Amerika Serikat (AS), serta di dekat Istana de la Concorde, Bastille, dan Museum Militer Les Invalides. Pesawat tanpa awak itu terlihat pada Selasa (24/2) pukul 06.00 dan pukul 23.00 dan sehari sebelumnya. Namun juru bicara kejaksaan seperti dilansir BBC mengataka bahwa penangkapan tiga wartawan Al Jazeera itu tak ada hubungannya dengan terbangnya pesawat tanpa awak yang terjadi dua hari berturut-turut. Sedangkan pihak Al Jazeera dari akun twitter resminya membenarkan tiga wartawannya ditangkap polisi Prancis. “Tiga jurnalis @ajenlish ditangkap polisi Paris saat syuting sebuah laporan tentang misteri drone yang melintas akhir-akhir ini,” tulis akun @ aljazeera. Salah satu di antara mereka diketahui mengendalikan drone, orang kedua memfilmkan sedangkan yang ketiga menonton. Namun hingga kini identitas ketiga orang yang dicokok itu belum diumumkan. Begitu juga soal kewarganegaraan mereka juga masih disimpan rapat. (mas/bbc/usatoday/jpnn)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

Tuh Kan .............................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Selain menuntut ganti rugi, Sutan juga mengharapkan hakim yang menangani gugatan praperadilan nantinya dapat memutus rehabilitasi nama baiknya. “Kita harapkan kasus Budi Gunawan menjadi acuan. Jangan ada kesan BG menang karena institusi Polri. Sikap tersebut akan menempatkan manusia tidak sama di depan hukum. Pesan moral dari kasus BG, KPK harus menyadari diri tak boleh sembarangan menetapkan orang menjadi tersangka,” kata Eggi. Apa alasan gugatan diajukan? Eggi menyatakan, patut diduga proses penetapan Sutan sebagai tersangka hingga kemudian ditahan telah melangggar aturan. “Pada KUHAP Pasal 51, diatur ketentuan harus diberitahu hal-hal apa yang disangkakan. Tapi hingga saat ini Sutan mengaku tidak pernah diberitahu,” terangnya. Karena itu, menurut Eggy, atas ketentuan yang diatur Pasal 63, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Sutan memiliki hak untuk melakukan gugatan. ”Sutan katakan tidak diberitahu, bahkan ada upaya-upaya dari KPK seperti pembohongan dan pengalihan dari kasus sebenarnya. Sutan sangat kaget jadi tersangka dalam APBN 2013 Kementerian ESDM,” klaimnya. Lanjut Eggy, sejak dipanggil KPK, Sutan hanya dimintai keterangan terkait dugaan adanya permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) Komisi VII DPR ke SKK Migas. Atas dugaan tersebut, Sutan berkali-kali telah membantahnya.

“Iya (mengajukan permohonan praperadilan),” kata Razman Arief Nasution, saat dihubungi JPNN, Kamis (26/2). Razman mengaku sebagai salah satu kuasa hukum eks Ketua Komisi VII DPR, yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), itu. “Saya kuasa hukum. Selain saya ada juga Pak Eggi (Eggi Sudjana),” terangnya. Seperti diketahui, KPK menetapkan Sutan sebagai tersangka pada 14 Mei 2014. Sutan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia ditahan pada Senin (2/2) lalu. Terpisah, Eggi Sudjana mengatakan, dalam gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya juga akan menuntut ganti rugi sebesar Rp300 miliar. Nilai ganti rugi hadir karena akibat penetapan tersangka, Sutan menjadi kehilangan suara pada Pemilu legislatif Juli 2014 lalu. “Sutan minta ganti rugi Rp300 miliar karena ketika ikut Pemilu suaranya jadi hilang,” ujarnya dalam konferensi pers. Meski begitu, belum diketahui secara pasti seberapa besar anggaran Sutan untuk maju lagi jadi Dewan republik ini. Dalam pemilu 2014 lalu, Sutan merupakan calon legislatif Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Sumatera Utara.

Anehnya lagi, pria yang mempopulerkan kalimat ”ngeri-ngeri sedap” itu justru kemudian ditetapkan jadi TSK dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji penetapan APBNP 2013 Kementerian ESDM. ”Aturan hukum mengatakan tak boleh ditetapkan sekehendak hati. Sampai ditetapkan TSK dan ditahan, Beliau juga tak pernah dijelaskan dua alat bukti,” paparnya. Dalam kesempatan itu, Kuasa Hukum Sutan juga membacakan salinan testimoni dari bekas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat itu. “Dana yang katanya diserahkan oleh saudara Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas,red) kepada Tri Yulianto (anggota Fraksi Demokrat Komisi VII,red) untuk dibagi-bagikan ke Komisi VII melalui saya sebagai ketua, tidak dapat dibuktikan,” ujar Razman. Namun begitu, KPK tetap saja menetapkannya sebagai tersangka, bahkan di luar hal-hal yang pertama kali ditanyakan kepada dirinya saat diminta sebagai saksi. Berikut petikan testimoni Sutan Bathoegana: “Saya justru menyelamatkan uang negara. Saya diminta memenangkan perusahaan yang kalah dan mengalahkan yang menang. Selisih kontrak Rp 4 triliun antara PT Reckin dengan PT Timas. Tetapi saudara Eka Putra dan kawan-kawan, ingin yang dimenangkan adalah PT Reckin. Saya mengatakan tidak mau memenangkan PT Reckin, karena jelas itu merugikan negara.

Pada intinya adalah saya menyelamatkan uang negara sebesar Rp 4 triliun dan investasi Rp 1000 triliun, dan semua itu menjadi batal karena ada tekanan dari Eka Putra untuk Rudi Rubiandini. Saya menyelematkan uang negara, kok malah saya yang jadi tersangka. Deni Karmaina (PT Reckin) berjanji akan memberikan saya USD 5 juta untuk memenangkan PT Reckin. Saudara Eka Putra menekan saya untuk memenangkan PT Reckin, tetapi saya tetap tidak mau. Bahkan saya ditawari kembali oleh Deni sebesar USD 10 juta. Tapi saya tetap menolak. Saudara Rudi Rubiandini kembali meminta kepada saya untuk memenangkan PT Reckin. Karena saya terus menolak, hal tersebut berimbas pada tidak mau ditandatanganinya Letter of Intens milik PT Timas oleh saudara Rudi Rubiandini. Padahal tenggang waktu sudah lewat dari 20 hari untuk penandatanganan kontrak LoI. Uji Materi Pasal 77 UU 8 Dengan banyaknya praperadilan yang diajukan tersangka korupsi ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Muchtar Pakpahan, akan mengajukan uji materi Pasal 77 UU 8 Tahun 1981 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilakukan agar pasal tersebut tidak menimbulkan penafsiran baru paska Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Selain itu, agar para tersangka lainnya tidak ikut-ikutan untuk

mengajukan praperadilan seperti yang dilakukan Budi Gunawan. “Pasal 77 KUHAP hanya memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memutus sah tidaknya proses yang berkaitan penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. penetapan tersangka tidak masuk dalam objek praperadilan,” terang Muchtar di Gedung KPK, Jakarta. Terlepas dari hal itu, ia bilang, banyaknya gugatan juga dilakukan imbas dari putusan Hakim Sarpin Rizaldi. “Artinya, dalam situasi ini hanya MK yang bisa menghentikan Sarpin’s effects,” terang Muchtar. Uji materi sendiri paling tidak memakan waktu sampai 4 bulan. Itupun jika pengajuan diterima. Makanya, Muchtar tak menampik jika dalam proses uji materi tersebut akan ada lagi koruptor yang daftar praperadilan. ”Tapi jika kemudian nantinya menetapkan kepastian pasal 77, semua upaya praperadilan itu akan sirna, sebab KPK memiliki payung hukum untuk melanjutkan penyidikan,” urai dia. Berdasarkan Pasal 40 UU 30/2002 tentang KPK, lembaga antirasuah tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Nah, jika MK meneguhkan Pasal 77 KUHAP tak diperkenankan memiliki penafsiran baru, pembebasan status tersangka Budi Gunawan tidak berpengaruh pada kelanjutan proses penyidikan.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Dibantu Polisi ...............................................................................................................dari halaman 1 Strategi DJP ....................................................................dari halaman 1 gota Polsekta Pontianak Selatan dan anggota Lantas yang melakukan pengamanan Operasi Liong di Pos Pam Pasar Flamboyan. Bersama anggota polisi, Yansen mendatangi Hotel Garuda. Polisi masuk duluan dan menuju kamar 218 lantai dua Hotel Garuda, Sedangkan Yansen menunggu di luar. Tak lama menunggu, Bunga menghubungi ayahnya. Dia meminta uang kepada ayahnya untuk membayar sewa kamar. “Tidak ada uang, langsung keluar,” teriak Yansen yang masih menempelkan handphone di telinganya. Sekitar 15 menit menunggu, Bunga tidak juga keluar. Yansen akhirnya masuk dan menuju kamar 218. Ketika pintu kamar dibuka, Bunga sedang berduaan dengan seorang wanita dewasa yang akrab disapa Amoi. Bunga terlihat lesu keluar dari kamar hotel. Pakaian yang dikenakannya juga terlihat minim, begitu juga dengan Amoi. Bunga beserta Amoi langsung digelandang polisi berseragam yang sudah menunggu di depan pintu. Kedua wanita ini dimasukkan ke dalam mobil patroli lalu lintas dan dibawa ke Mapolsekta Pontianak Selatan. Setiba di Mapolsekta Pontianak Selatan, Bunga dan Amoi langsung dipisahkan. Keduanya diinterogasi di ruangan terpisah. Sedangkan Yansen yang sudah sangat kesal, hanya bisa menyerahkan proses hukum yang dialami anaknya kepada pihak kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan cepat terhadap Bunga dan Amoi, ternyata siswi salah satu SMA swasta di Kota Pontianak itu bukan hanya disekap, tetapi juga menjadi korban prostitusi (menjual diri) di Hotel Garuda Pontianak. “Sudah kita interogasi keduanya, yakni Bunga dan wanita dewasa yang bernama Amoi tersebut. Indikasi kuatnya mengarah pada prostitusi di Garuda Hotel. Bunga ini adalah korban, lantaran masih di bawah

Itulah yang dirasakan Yansen. Pria paruh baya ini berusaha semaksimal mungkin mencari keberadaan Bunga, anak perempuannya. Selain mencari informasi, Yansen juga mengelilingi Kota Pontianak dan memasuki hampir semua penginapan dan hotel di ibukota provinsi Kalbar ini. Memang Tuhan masih mempertemukan Yansen dengan Bunga. Dia mengetahui anak perempuannya yang baru kelas I SMA itu berada di kamar 218 Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan, Kamis (26/2) sekitar pukul 11.00 Wib. “Sejak tanggal 10 Februari yang lalu anak saya tidak tahu di mana keberadaannya. Saya juga sudah melaporkan kehilangan anak saya ini ke Polresta Pontianak. Saya khawatir, dia masih bawah umur dan masih sekolah,” kata Yansen ditemui wartawan di depan Hotel Garuda. Pria yang sudah beruban itu mengaku sudah pernah mencoba menghubungi anaknya via telepon. Namun handphone Bunga kadang aktif dan kadang tidak aktif. “Tapi tadi malam (kemarin) ketika saya hubungi nomornya aktif. Dan dia mengatakan kepada saya, tidak bisa keluar dari Hotel Garuda, karena sepeda motornya telah hilang dibawa kabur orang, sehingga tidak bisa pulang,” jelasnya. Tak hanya itu, Yansen merasa anaknya itu telah disekap di Hotel Garuda, sehingga tidak bisa pulang dari Hotel Garuda Pontianak. Hotel Garuda ini merupakan hotel tempat tewasnya Putri, 19, salah seorang gadis dari Pontianak Timur. Putri yang kasusnya dibongkar Polresta Pontianak ini ditemukan tewas di kamar 212, tak jauh dari kamarnya Bunga disekap. “Mungkin sudah dua minggu di sini (Hotel Garuda), makanya saya lapor polisi untuk menjemput anak saya ini, agar bisa keluar dari hotel ini,” ujarnya. Sebelum mendatangi Hotel Garuda, Yansen terlebih dahulu mendatangi ang-

umur,” jelas Kapolsekta Pontianak Selatan Kompol Dudung Setyawan, Kamis (26/2). Wanita bernama Amoi yang membawa Bunga ke Hotel Garuda. Tujuannya menyerahkan Bunga kepada seorang pria. “Amoi ini kita amankan terlebih dahulu, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Indikasinya Bunga menjadi korban prostitusi di Hotel Garuda,” ujar Dudung. “Untuk lebih jauh lagi mengenai dugaan dan indikasi protitusi ini, silakan ke Polresta Pontianak. Karena kita sudah melimpahkan kasus ini ke unit PPA Sat Reskrim Polresta Pontianak,” jelas Dudung. Kenalan Saat Dugem Kepada polisi Amoi mengaku mengenal Bunga saat party atau dugem di THM Imperium Hotel Garuda. Bunga saat itu sedang happy bersama teman-temannya di salah satu room Imperium. Mereka bukan karaoke, tetapi mendengarkan house music. “Saya kenal Bunga ini saat Bunga sedang party di Inperium Karaoke Hotel Garuda Pontianak. Biasa lah, lagi dugem,” jelas Amoi. Amoi mengaku, dirinya yang menyelamatkan Bunga. “Saya ini yang membelikan baju, memberikan ini dan itu kepada Bunga, bahkan semuanya saya,” katanya sok jadi pahlawan. “Jangan katakan saya menjual Bunga. Itu tidak benar. Bisa saya tuntut kalian semua. Bunga tidak mau pulang itu karena ingin menyelesaikan masalahnya dulu,” jelas Amoi mengancam wartawan dan polisi yang memeriksanya. Amoi juga membantah, kalau Bunga berada di Hotel Garuda sejak dua minggu lalu. Bunga baru enam hari di hotel bersamanya. “Siapa bilang dua minggu, cuma enam hari yang lalu,” katanya dengan nada keras.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS disc up to

BOOM SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

MINI HOME GYM IDC

IDC 7286 TREADMILL (6 FUNGSI)

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 26 FEB S/D 4 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

9.950

Hanya

8.550

4.588 Ribu

Hanya

6.588 Ribu

16.950

9.850

Hanya

3.888 Ribu

6.788 Ribu

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

IDC 7294 ( 4 FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

9.950

8.950

Hanya

3.588 Ribu

4.288 Ribu

RECUMBENT BIKE (TERMURAH)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.650

Hanya

3.888 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE

9.750

Hanya

4.388 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SPAREPART & DELIVERY

SMS 0878 1832 2288

EASY TO ORDER & PAYMENT

TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

23.250

6.850 2.588 Ribu

22.850

Hanya

9.588 Ribu

8.988 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 242 AM ( 3 FUNGSI)

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

Hanya

2.688 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR TGL 26 FEB SD 8 MARET 2015 DEPAN TOKO SEPATU EVEREST (DEPAN PODIUM).

sosialisasi lebih awal. Supaya wajib pajak bisa tahu, kewajiban atau besaran pajak yang harus mereka bayarkan dalam setahun,” kata Prof Dr Eddy Suratman SE Ma kepada Rakyat Kalbar, kemarin. Prof Eddy menyarankan, DJP Kalbar jangan hanya bersosialisasi saja, tetapi juga harus meningkatkan pelayanan. Sehingga membuat wajib pajak merasa nyaman dan mudah, ketika hendak melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). “Saya kira bukan sekedar sosialisasi saja, tetapi pelayanan yang diberikan di DJP Kalbar di kantor mereka, mungkin perlu mengalami perubahan juga. Kalau kita datang ke sana, jangan sampai antreannya terlalu banyak. Kemudian, jika ada orang yang tidak mengerti mengenai pengisian SPT, ada petugas yang menjelaskannya secara cepat dan jelas,” saran dia. Kalau bisa gaya kerja DJP Kalbar harus mirip-mirip gaya kerja perbankan. “Kalau di bank-kan prosesnya cepat dan nyaman. Ada teller-nya yang melayani,” ungkap Eddy. Apa yang disarankan Prof Eddy bukan tanpa alasan. Sebab target realisasi penerimaan uang pajak semakin tahun semakin besar, sesuai dengan kebutuhan negara yang semakin tinggi. “Kenapa harus demikian, karena target DJP saat ini san-

gat berat dan meningkat sangat cepat. Data menyebutkan, target DJP tahun ini dalam skala nasional sekitar Rp1.500 triliun. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp900 triliun. Berarti ada peningkatan sekitar 40 persen,” kata Prof Eddy. Prof Eddy berpandangan, secara otomatis di daerah harus berupaya meningkatkan penerimaan. Misalnya target tahun 2014 untuk Regional Kalbar sebesar Rp1 triliun. “Tahun ini harus Rp1,4 triliun. Berartikan mereka harus berupaya lebih. Kita sangat menghargai langkah-langkah DJP Kalbar. Karena jika mereka gagal mencapai target, yang menderita bukan DJP, tapi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita tidak punya uang cukup untuk bangun jalan, sekolah maupun pembangunan lainnya,” tegasnya. Prof Eddy menilai, pemasangan iklan sosialisasi di media cetak sangat mujarab. Walaupun era kini orang sudah baca berita di internet. Tetapi koran cetak masih menjadi menu utama. “Jujur saja, kalau baca berita lewat internet tidak puas. Membaca koran secara langsung itu lebih puas. Pembaca koran masih dominan banyak. Oleh sebab itu, iklan-iklan di media itu masih memberikan hasil. Khusus masyarakat pedalaman yang tidak masuk koran, harus dilakukan dengan cara

lain. Saya berpendapat, media cetak masih sangat penting sekali menyebarkan program kerja DJP Kalbar,” ulasnya. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak, Hamyani menyatakan, menyambut baik program kerja DJP Kalbar dalam mensosialisasi wajib pajak melalui media. “Provinsi Kalbar banyak juga media, termasuk media besar seperti Harian Rakyat Kalbar. Nah, masyarakat akan tahu cara lapor SPT rupanya bisa lewat online. Sebab setiap hari masyarakat dan wajib pajak yang ada pastinya membaca dan berlangganan koran. Secara otomatis mereka akan melihat apa yang disosialisasikan DJP Kalbar,” ucap Hamyani. Menurut Hamyani, koran sangat berperan penting dalam mensosialisasikan program kerja pemerintah. Salah satu kelebihannya, saat ini masyarakat masih banyak yang membaca koran. “Mungkin ada yang lupa bayar pajak, namun ketika baca koran maka akan terbesit di pikirannya untuk membayar. Saya sendiri merasa terbantu dengan sosialisasi DJP Kalbar. Iklan koran bisa sebagai pengingat kalau ada pajak yang tertinggal atau tertunda,” katanya.

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

100 Hari ...............................................................................dari halaman 1 mendapatkan ‘kado’ dari DPRD DKI Jakarta, berupa hak angket. ”100 hari enggak ada suka duka. 100 hari dapat poin diangketin DPRD. Lumayan kan,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (26/2). Ahok menyatakan sudah banyak kebijakan yang dilaksanakannya selama 100 hari

kerja. Ia menyebut kebijakannya sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik. “Jalan saja semua. PNS DKI juga kerja bagus, BPTSP kita pelayanan sangat cepat sekarang enggak pungut duit, sungai lumayan bersih terus banjir juga enggak lebih dari sehari, selama Anda enggak matiin pompa saya. Walaupun ada

rob. Sejauh ini oke,” tuturnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku masih ada kebijakannya yang masih terhambat. “Cuma tinggal pembelian bus yang agak terhambat, karena kita enggak mau beli bus asal-asalan,” tegasnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Pintu Kejaksaan ........................................................dari halaman 1 Kabid, tentunya harus sesuai prosedur,” tuturnya. Ia menambahkan seraya berlalu, ”Hanya dua pertanyaan saja. Bicara aturan yang lama, saya tidak tahu, saya kan baru, jadi hanya SKPD yang tahu. Karena SKPD yang tahu rincinya seperti apa”. Jaksa Rudi Astanta, selanjutnya menyatakan, dalam

pemeriksaan sebelumnya ada penjelasan yang berbeda. “Ada keterangan yang kontras, makanya kita panggil mereka itu untuk dikonfrontirkan. Untuk tahu mana yang benar dari keterangan mereka,” jelas Rudi. Dalam pemeriksaan kemarin, ia mengungkapkan, di depan timnya, para aparatur

sipil Pemprov Kalbar itu menolak disalahkan. ”Mereka saling tuding, basa basi, tuduhmenuduh. ‘Bukan zaman ini dan itu’, saling klaim bukan zamannya saat bertugas,” ungkap Rudi.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Belum Ada Izin ...........................................................dari halaman 1 sakit seperti UJ. Karena belum mendapatkan izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Hal itu disampaikan Zulfadhli melalui Fraksinya dengan mengirim surat ke Polda Kalbar. Point inti dari surat itu, “Mengacu pada pasal 245 ayat (1) UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h, Bab II tentang Fungsi Tugas dan Wewenang, pasal 72 dan 73 Bab XII tentang pemberian persetujuan terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota yang tertuang dalam peraturan DPR RI, tentang tata cara Mahkamah Kehormatan Dewan, di mana pada intinya, menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap anggota DPR RI harus berdasarkan persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan”. Kemudian, surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin dan sekretaris Fraksi Bambang

Soesatyo itu menyatakan, di dalam surat panggilan yang dilayangkan Polda Kalbar bernomor B/421/II/2015 tersebut tidak terlampir persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Maka dari itu Fraksi Golkar tidak bisa menindaklanjuti surat pemanggilan terhadap Zulfadhli. “Untuk selanjutnya kami sekedar mengingatkan saudara tentang ketentuan pasal 245 ayat (1) No. 17 tahun 2014 tentang MD3,” begitu tulis surat tersebut yang diperlihatkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo kepada awak media, Kamis (26/2). Terkait hal itu, Widodo menilai ada yang salah penafsiran terhadap UU MD3, khususnya pasal 245 ayat (1). Menurutnya, pasal tersebut menjadi tidak berlaku, jika yang disangkakan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman pidana mati

atau seumur hidup, dan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, serta keamanan negara, berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dan disangka melakukan tindak pidana khusus. “Nah, korupsi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan khusus. Itu tercantum dalam UU MD3 pasal 245 ayat (3) a, b dan c,” tegas Widodo. Dalam hal ini, Widodo sesegera mungkin akan menjelaskan secara langsung kepada Fraksi Golkar mengenai penafsiran UU tersebut.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK Motor Yamaha Vega ZR KB 2795 FI Noka : MH35D9204CJ575163 Nosin : 5D9-1575242 A/N: RATNO SUDARSO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

1 3

SPORT Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

‘KUTUKAN’ THE GUNNERS

GAGAL lolos dari 16 besar Liga Champions dalam empat tahun terakhir sepertinya masih menghantui Arsenal. Menjamu AS Monaco pada leg pertama di Arsenal Stadium, Kamis (26/02) tuan rumah takluk 1-3. Tim yang diarsiteki Leonardo Jardim adalah juara grup F dan memiliki rekor pertahanan terbaik dengan hanya kemasukan satu gol saja. Tetapi dalam duel ini mereka sama sekali tidak bermain defensif. Mengedepankan keseimbangan antar lini dan kesabaran, Monaco berhasil mematahkan serbuan pemain-pemain Arsenal sehingga tidak mendapatkan shot on target selama lebih dari 20 menit. Joao Moutinho mencoba keberuntungannya dengan tendangan jarak 20 meter, tapi bola melebar. Lewat menit 20 dari sebuah tendangan sudut, sundulan Giroud belum menemui sasaran dan Monaco yang makin berani bermain ketika menguasai bola, melakukan beberapa kombinasi untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Setelah peluang Alexis Sanchez

masih melambung, Geoffrey Kondogbia membawa Monaco memimpin di menit ke-38. Sama sekali tak mendapat pengawalan, ia melepas tendangan keras dari luar kotak penalti dan sial bagi Arsenal karena bola mengenai Per Mertesacker sehingga Ospina mati langkah. Walau tertinggal, The Gunners belum bisa meningkatkan intensitas. Hingga turun minum keunggulan 0-1 masih untuk Monaco. Mencoba segera menyamakan skor setelah babak kedua dimulai, Alexis Sanchez mengecoh Abdennour dan menyodorkan bola pada Olivier Giroud, sekali lagi peluang tersebut menguap. Kegagalan Giroud untuk mengkonversi umpan Cazorla di menit 52 kembali harus dibayar mahal. Lewat serangan sebuah balik, Monaco menggandakan keunggulan. Pertandingan memasuki menit 53, Anthony Martial

melepas umpan panjang ke depan kotak penalti yang berhasil dikuasai Dimitar Berbatov dan dengan dua sentuhan gawang Ospina kembali bergetar. Empat menit kemudian lagi-lagi Giroud tak mampu menceploskan si kulit bundar, tendangan Alexis diblok Subasic dan dalam posisi terbuka di mulut gawang sontekan Giroud melambung. Satu jam laga berjalan, tim tamu hampir mencetak gol ketiga. Namun Moutinho tak bisa memanfaatkan kombinasi Berbatov dan Dirar. Tusukan Alexis kembali dimentahkan Subasic, kini Welbeck yang tak bisa memaksimalkan rebound. Gelombang pergantian pemain dari kedua tim mewarnai sisa pertandingan hingga pada menit pertama injury time menuju akhir pertandingan, tendangan lengkung Alex-Oxlade Chamberlain memperkecil kedudukan menjadi 1-2.

DIEGO SIMEONE: HASIL PERTANDINGAN BISA LEBIH BURUK PELATIH Atletico Madrid Diego Simeone mengaku kecewa dengan kekalahan timnya 1-0 dari tuan rumah Bayer Leverkusen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di BayArena, Kamis (26/2) dinihari WIB. Gol tunggal Leverkusen dicetak Hakan Calhanoglu pada menit ke-57. Sebelum pertandingan ini, klub Bundesliga Jerman itu padahal menelan tujuh kemenangan secara beruntun di fase knock-out. Meski hanya kalah tipis, pelatih asal Argentina itu yakin hasil pertandingan bisa saja menjadi lebih buruk buat timnya. “Ini adalah pertandingan yang aneh, tidak

ada tim yang menciptakan begitu hanya peluang,” ujar Simeone dikutip UEFA.com. “Di babak kedua, kejadiannya sama dan kami berusaha menggunakan senjata. Saya datang ke laga tandang ini dengan kondisi yang rasional karena saya harus menggunakan dua pemain cadangan di babak pertama.” “Mereka bermain seperti yang mereka lakukan dan itu berlangsung bagus. Itu sangat mirip dengan gaya [permainan] kami. Kedua tim memiliki peluang dan mereka bisa memanfaatkannya, sementara kami tidak. Ini bisa saja menjadi hasil yang lebih buruk.” (goal)

RELAKAN VARANE KE MU

REAL Madrid menyambut positif kemungkinan untuk menjual bek tengah Raphael Varane ke Manchester United, menurut laporan yang diturunkan Metro. Pemain berusia 21 tahun, yang didatangkan ke Madrid oleh Jose Mourinho, selama ini kesulitan bersaing dengan Pepe dan Sergio Ramos di skuat inti Los Blancos dan tengah mempertimbangkan diri melanjutkan karir di tempat lain. Manchester United disebut amat tertarik untuk mendapatkan sang pemain dan mereka siap mengajukan dana tak kurang dari 22 juta poundsterling untuk itu. Louis van Gaal memang tengah membutuhkan tenaga anyar untuk memperkuat lini pertahanan timnya, usai pemain seperti Phil Jones, Chris Smalling, dan Jonny Evans gagal menunjukkan penampilan terbaiknya musim ini. (*)

PESONA Serie A rupanya masih tak bisa lepas dari perhatian pencari bakat klub-klub raksasa Premier League, termasuk ke pemuda Cagliari satu ini. Dilansir London Evening Standard, jawara Premier League musim lalu, Manchester City kini dikabarkan ikut menceburkan diri ke dalam perburuan gelandang muda I Isolani, Godfred Donsah. Sebelum The Citizens, empat klub Inggris lain yang sudah dikaitkan dengan gelandang 18 tahun tersebut adalah duo London, Arsenal dan Tottenham Hotspur, serta dua penguasa Merseyside, Liverpool dan

Everton. Walau demikian, klub-klub tersebut nampaknya akan mengalami sedikit kesulitan mendatangkan Donsah. Pasalnya, tak mudah untuk mendapatkan izin kerja bagi pemuda minim jam terbang internasional di Inggris. Nama Donsah mulai meroket sejak bergabung dengan Cagliari di awal musim ini, terutama setelah masuknya allenatore Gianfranco Zola yang sering mempercayai pemain asal Ghana tersebut untuk turun sejak menit awal. (*)

Sayangnya, Yannick Carrasco yang menggantikan Berbatov di menit 75 berhasil merestorasi keunggulan dua gol bagi Monaco. Serangan balik dari sisi kanan, Bernardo Silva memberi umpan ke depan, Carasco berlari dan melepaskan tendangan silang mendatar ke kanan gawang. Menyakitkan bagi Meriam London karena gol itu terjadi di menit keempat injury time. Momen itu menjadi aksi terakhir di pertandingan ini. Mengantongi agregat 3-1, Monaco akan menjamu Arsenal di leg kedua pada tanggal18 Maret mendatang. Arsene Wenger pun dibuat frustrasi dengan performa anak buahnya. Setelah duel usai, ia menyampaikan sedikit evaluasi atas pertandingan tersebut. “Saya rasa malam ini sungguh buruk sekali, tapi saya memberi selamat pada Monaco, mereka bertarung sangat baik, memanfaatkan kelengahan kami dengan serangan balik. “Kami tak memaksimalkan peluang yang ada, dan posisi kami sangat terbuka untuk terjadinya gol kedua dan ketiga,” terang Wenger. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 27 Februari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

THM Langgar Aturan, Pusat Pesta Narkoba dan Prostitusi

Walikota dan Kapolresta Harus Jelaskan ke Publik Pontianak-RK. Tempat Hiburan Malam (THM) sudah terbukti menjadi sarang pesta Narkoba. Salah satunya Karaoke Rain di Kompleks Perdana Square Jalan Perdana, Pontianak Selatan. Selain itu juga dijadikan ajang prostitusi anak bawah umur sebagaimana terjadi di Hotel Garuda, Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan. Di mana di Hotel Garuda juga terdapat THM yang bernama Imperium. Karena itulah Ombudsman meminta Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum dan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Raden Heru Prakoso untuk menjelaskan kepada publik, apa alasan kedua lembaga (Pemkot dan Polri) ini tidak menindak THM di Kota Pontianak. Padahal sudah jelas THM melanggar Perda dan SK Walikota selama bertahun-tahun, khususnya dalam penjualan minuman beralkohol (Minol) tanpa izin. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, Pemkot dan Polresta terkesan melakukan pembiaran atas penjualan Minol tanpa izin serta operasional di atas pukul 00.00 Wib. “Ya Walikota Pontianak dan Kapolresta Pontianak harus menjelaskan ini semua, kenapa THM tidak ditindak. Padahal sudah jelas melanggar aturan, yakni Perda maupun SK Walikota sendiri, bahkan izin keramaian yang diterbitkan Polresta juga sudah dilanggar,” tegas Agus Priyadi. Dikatakan Agus, mestinya Pemkot dan Polresta bukan hanya melakukan penindakan. Namun juga berupaya mencegah dengan menegakkan aturan yang harus dijalankan THM. Jangan karena ada kasus baru melakukan penindakan. Seperti peredaran Narkoba di Karaoke Halaman 15

SATPOL PP BONGKAR

TUJUH BANGUNAN DI ATAS PARIT Singkawang-RK. Tujuh bangunan di atas parit atau fasilitas umum di Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat luluh lantak, lantaran dibongkar Satpol PP Kota Singkawang. “Ada tujuh bangunan yang kita bongkar, tetapi pemiliknya hanya lima orang. Alasan pembongkaran karena bangunan ini berdiri di atas fasilitas umum,” kata Hubi Amri, Halaman 15

Satgas Kebakaran Lahan Perlu Dievaluasi

Pontianak-RK. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Drs TTA Nyarong MSi menegaskan, memasuki musim kemarau, perlu diwaspadai terjadi bencana asap akibat pembakaran lahan. Bencana asap akibat pembakaran la- BPBD Pertanyakan Status han, perlu ditekankan Sembilan Tersangka mengenai evaluasi terhadap kinerja Sat- Pembakar Lahan gas Penegakan hukum, terkait penanganan kasus pembakar lahan yang pelakunya sudah diringkus. “Yang perlu dievaluasi adalah pekerjaan Satgas Gakkum ditahan 2014. Sudah ada sembilan tersangka. Apakah sembilan tersangka itu sudah di penjara atau belum di Kalbar ini. Dan apakah dilepas, maka perlu dievaluasi,” tegas Nyarong. Satgas yang menangani bencana asap di Kalbar pada 2014 lalu harus menggiring proses hukum pelaku pembakar lahan yang sudah ditangkap. Apalagi penegakan hukum mengenai pembakaran lahan dinilai belum sesuai dengan Instruksi Presiden No. 16 tahun 2011 tentang penanggulangan kebakaran lahan. “Dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat Regional Kalimantan. Saya usulkan tuan rumah di Pontianak. Dasarnya, ada arahan presiden waktu berkunjung ke Kalbar, kedua karena potensi bencana asap se Kalimantan titiknya ada di Kalbar dan Kalteng,” papar Nyarong. (fie)

Ilustrasi. Net

Jatanras Polda Kalbar Gerebek Judi Liongfu Pontianak-RK. Unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar menggerebek rumah toko berlantai tiga di Gang Aren 12 B, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (25/2) petang. Ruko milik Muksin alias Asin tersebut dijadikan tempat perjudian liongfu. Judi ini dibandari Njam Pin Djin alias Apin. Ia dibantu Lim Kiang Seng alias Aseng sebagai tukang tapo, atau berperan mengambil uang hasil taruhan di atas lapak, juga membayar pada pemenang judi itu pada setiap putarannya. Ada enam pemain atau pemasang taruhan, diantaranya Lim Tjiang Meng alias Ameng, Bon Te Kiong alias Alau, Tjhia Rudianto alias Ajun, Julianto alias Ajui dan Santojo Teguh Jaya alias Ayong. Dalam penggerebekan ini, di dalam kamar yang menjadi arena judi liongfu itu dilengkapi dengan monitor, Halaman 15

Foto: Mordiadi-RK

Dirazia, Pasangan Mesum Sembunyi dalam Lemari Pontianak-RK. Satpol PP Kota Pontianak merazia indekos Kamis (26/2) pukul 05.00 Wib. Razia kali ini difokuskan di Jalan Rais A Rachman, Pontianak Barat. Hanya ada tiga indekos yang dirazia. Pertama, hampir setengah jam petugas Satpol PP Kota Pontianak yang di-backup Pol AL, AD dan kepolisian menggedor rumah yang dijadikan indekositu. Petugas pun berang saat menggedor namun dicueki pemilik indekos.Setelah dibuka pintu utama indekos itu, petugas Satpol PP langsung merangsek ke setiap pintu kamar. Di beberapa kamar ditemukan pasangan di luar nikah yang baru terbangun dari tidur pulasnya. Ada pula seorang pria berinisial S tengah berusaha menyembunyikan pasangannya NS di dalam lemari. Awalnya S mengaku sendiri. Namun karena petugas tak mau kecolongan, kamar tersebut diperiksa. Belum sempat menggeledah ke seluruh penjuru kamar, pemandangan aneh terlihat. Didapati NS tengah bersembunyi di

dalam lemari pakaian. Aksi persembunyian itu diketahui petugas, lantaran bagian tubuh NS tidak sepenuhnya masuk ke lemari kayu itu. Kedua warga Terentang, Kubu Raya ini tak dapat lagi berkelit setelah tak dapat menunjukkan surat sah hubungannya. Kepada petugas keduanya mengaku karena takut jika terjaring razia. “Saya takut, makanya sembunyi di lemari,” kata NS. NS dengan S memang memiliki hubungan. NS datang dari Terentang menumpang menginap di indekos S. Kemudian, di indekos lainnya Satpol PP merazia wanita berwajah manis asal Bogor. Dia diamankan karena tak memiliki kartu kependudukan musiman (Kipem). Namun, pemilik indekos bersikeras pasang badan agar wanita itu tak dibawa Satpol PP. “Jangan dibawa Pak, biar saya yang mengurusnya.

PEMILIK N GA KOS JAN IMA R TAHU TE WA UANG SE SAJA

Halaman 15

DIJANJIKAN TAMPIL FASHION SHOW, 55 PELAJAR TERTIPU Pontianak-RK. Bisa-bisanya 55 siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Pontianak dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dharma Putra mengalami penipuan serentak. Penipuan ini terencana dengan lancar. Modus operandinya melibatkan Hotel Aston ternama di Pontianak. Para pelajar berparas cantik dan ganteng ini pun tak menyangka akan ditipu. Awalnya, mereka ditawarkan mengikuti acara fashion show dan fotografi. Acara itu dikatakan pelaku yang belakangan diketahui berinisial IW, digelar di Hotel Aston Pontianak pada Rabu (25/2) sore. Setibanya di lobby hotel, mereka terkejut acara yang dinanti-nanti ternyata hanya bualan belaka. Kekecewaan di hati terus menderu. Terlebih, mereka rela telah menghabiskan uang untuk menyewa, bahkan membeli busana layaknya model dan membayar biaya make up.Ironisnya, barang berharga yang dibawa pun lenyap di tangan. Para pelajar ini dengan mudahnya mengikuti perintah IW, sebelum ketahuan kedoknya. Sebelum menuju ke Hotel Aston, IW meminta para peserta mengumpulkan barang berharga milik peserta. Baik berupa perhiasan maupun smartphone yang mereka miliki sebelum acara digelar. Alasan IW, agar peserta leluasa melenggang di atas caltwalk seperti acara-acara fashion show semestinya. Pengumpulan barang berharga pun sukses terjadi. Salah satu korban mengatakan, mereka percaya karena IW mengatakan membawa nama Khatulistiwa Organizer. Meskipun mereka hanya tahu nama, namun keberadaan Khatulistiwa Organizer belum diketahui. Halaman 15

Polisi Harus Memberi Contoh Tertib Berlalu Lintas

Banyak Pengendara di Bawah Umur Putussibau-RK. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah menilai masih banyak pengendara anak-anak di bawah umur. Demikian diungkapkannya saat membuka Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Polres Kapuas Hulu, “Aksi Keselamatan Jalan 2015 Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan Nomor Satu”, Kamis (26/2) sekitar pukul 09.00 di Ruang BKO Polres Kapuas Hulu. Selaku Pembina Pelopor Aksi Keselamatan Berlalu lintas, Kapolres berharap

instansi lintas sektoral dan masyarakat tertib berlalu lintas. “Dari kecelakaan lalu lintas diantaranya melibatkan anak-anak di bawah umur atau pelajar. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita semua. Kami pun sebenarnya sudah sering memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” ujar Kapolres Mahyudi saat rapat yang dihadiri Staf Ahli Bupati Ir Rismawati, serta perwakilan dari Jasa Raharja, Organda, Dishub, Dinkes, Disperindagkop dan Bappeda. Selain itu, kata Kapolres, masih banyak

motor menggunakan peralatan yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya knalpot racing. Ini disampaikan Kapolres, karena sering dikeluhkan masyarakat akibat suaranya yang mengganggu. “Satlantas sebenarnya sudah banyak melakukan penertiban dengan mencopot knalpot racing, sehingga sedikit meminimalisir,” pungkasnya. Saat ini, Kata Kapolres, ada program Aksi Tahap Tiga Keselamatan Jalan 2015 Menuju Indonesia Tertib Bersatu Keselamatan Nomor Satu, yang dicanangkan

pada 31 Desember 2014 lalu. Di Kapuas Hulu pun telah ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati tentang keselamatan berlalu lintas dan jalan. “Melalui rapat koordinasi ini, kita memiliki tujuan agar masyarakat Kapuas Hulu lebih tertib saat berkendaraan dan menggunakan jalan serta lebih paham peraturan berlalu lintas. Sehingga masyarakat nyaman dalam mengemudi, saling menghargai di jalan raya, dan lebih penting mengutamakan keselamatan,” Halaman 15

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

KPAID KKR Terbentuk

Musyawarah Kite

Cabut Izin PT SI Kubu Raya. Anggota Komisi I DPRD Kubu Raya, Subaidi mendesak Pemkab mencabut izin PT Sebukit Internosa (SI). Selain tidak melakukan usaha perkebunan kelapa sawit, perusahaan yang beroperasi di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya itu juga tidak menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat. “Sejak Kubu Raya belum terbentuk sampai sekarang, PT SI sama sekali tidak ada aktivitas. Sementara izinnya telah diberikan bahkan sudah diperpanjang,” kata Subaidi di Sungai Raya, Kamis (26/2). Menurutnya, percuma saja Pemkab memberikan dan memperpanjang izin pada PT SI. Ia menyarankan, agar izin tersebut diberikan kepada investor lain yang bersungguh-sungguh ingin membantu pembangunan Kubu Raya. “Informasi yang saya peroleh, perpanjangan izin yang didapat PT SI hanya modus untuk mendapatkan pinjaman pihak lain,” ungkapnya. Ia juga mengkritisi sikap PT SI yang tidak pernah memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Padahal, masyarakat berharap keberadaan perusahaan akan bermanfaat bagi masyarakat setempat, diantara membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Jika ada aktivitas perusahaan tersebut tentunya akan membantu masyarakat, terutama tersedia lapangan pekerjaan,” ungkapnya. Politisi Partai Demokrat ini mendesak Pemkab segera mencabut izin PT SI yang tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan aktivitasnya. Terlebih keberadaan PT SI sama sekali tidak berkontribusi untuk masyarakat, maupun Pemkab Kubu Raya. “Bupati Kubu Raya secepatnya harus menandatangani proses surat pencabutan izin PT SI,” desaknya. (sul)

Priotaskan Pelecehan Seksual, Gizi Buruk dan Pendidikan

Ilustrasi..NET Ilustrasi Kubu Raya. Kasus pelecehan seksual, gizi buruk dan bidang pendidikan menjadi fokus perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Kabupaten Kubu Raya (KKR). Selain melakukan pendataan, juga akan disiapkan data base permasalahan anak yang mendominasi setiap tahun.

“Permasalahan yang terjadi di KKR didominasi pelecehan seksual, gizi buruk dan pendidikan,” ungka Ketua KPAID KKR, Hasan Subhi saat ditemui di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (26/2) siang. Hasan megatakan, laporan yang terdata di KPAID provinsi, kebanyakan kasus pelecehan seksesual. Namun kasus lain seperti gizi buruk dan pendidikan juga bagian dari kewenangan KPAID. “Seperti putus sekolah, itu masih ada hak anak untuk melanjutkan pendidikan. Untuk mengetahui jumlah permasalahan ini, harus melihat satu hingga dua tahun,” katanya. Hasan menambahkan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang kedudukannya seting-

kat dengan komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres Nomor 77 Tahun 2003, dan pasal 74 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana, serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. “Tapi tetap Bupati sebagai penanggungjawabnya,” terangnya. Ke depan, lanjut Hasan, KPAID akan melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak. “Tidak hanya itu,

kami siap menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,” ungkapnya. Ia menegaskan, tujuan pembentukan KPAID untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. “Pelayanan yang diberikan KPAID sesuai dengan pasal 75 UU Perlindungan Anak, dicantumkan bahwa tugas pokok KPAI yaitu melakukan sosialisasi serta mengumpulkan data dan informasi tentang anak,” ujarnya. Ia berharap Pemkab dan masyarakat Kubu Raya bekerjasama mengawasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. “Supaya anak-anak bisa mengejar citacitanya,” katanya. (sul)

Bangun Jalan Poros, Pemkab Siapkan Rp 166 M Kubu Raya. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Kubu Raya, Chairil Rahmi menegaskan, peningkatan kualitas jalan poros di setiap kecamatan menjadi prioritas Pemkab Kubu Raya. Bahkan, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 166 miliar dari APBD Tahun 2015. “Akan kita upayakan pembangunan semua jalan poros di setiap kecamatan bisa berjalan maksimal. Namun karena pembangunan dilakukan secara bertahap, sudah kita tentukan skala prioritas bagi kawasan mana saja yang akan kita bangun, dan kita tingkatkan kualitas jalan porosnya,” ujar Chairil Rahmi. Kawasan yang menjadi prioritas utama pembangunan jalan poros pada tahun 2015, beber Chairil,

sejumlah kawasan yang berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten Kubu Raya seperti Sungai Kakap, Punggur, Sungai Ambawang, Kumpai, Kuala Dua, dan Sukalanting. “Untuk daerah lain yang letaknya cukup jauh dari ibukota kabupaten seperti Batu Ampar, Terentang, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya tetap kita usahakan untuk segera ditingkatkan pembangunan jalan porosnya. Namun karena pembangunannya dilakukan secara bertahap, sejumlah daerah tersebut kita anggap menjadi prioritas kedua,” ujarnya. Sedangkan pembangunan jalan poros di setiap kecamatan, saat ini Pemkab Kubu Raya telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 166 miliar. “Intinya mulai tahun 2015 ini

akan kami upayakan secara maksimal pembangunan jalan poros yang ada di Kubu Raya, agar pembangunan ini bisa rampung dengan baik akan dilakukan multi years kan,” ucap Chairil. Meningkatnya kualitas jalan poros ujarnya, secara tak langsung juga mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat setiap daerah di Kubu Raya untuk menjual aneka potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah. “Panjang jalan poros yang ada di Kubu Raya sementara ini kita prediksi sekitar 429 kilometer. Tapi baru sekitar 37 persen yang kondisinya cukup baik, sisanya memang masih butuh perhatian serius untuk dilakukan peningkatan kualitas jalan,” ucapnya. (sul)

Ilustrasi..NET Ilustrasi

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Pastikan e-KTP Berlaku Seumur Hidup Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mempawah, Jailani memastikan penggunaan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (EKTP) berlaku seumur hidup. Ketentuan itu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Atas Perubahan Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Sesuai ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2013 pasal 64 ayat 7 tentang Administrasi Kependudukan, maka penggunaan e-KTP berlaku seumur hidup,” ungkap Jailani kepada wartawan, Kamis (26/2) di Mempawah menjawab pertanyaan sejumlah instansi pemerintahan maupun swasta seputar e-KTP. Jailani menerangkan, sejak Januari 2015 lalu pihaknya telah melakukan pencetakan e-KTP untuk masyarakat Kabupaten Mempawah. Dalam pencetakannya, e-KTP disebutkan berlaku untuk seumur hidup dan adanya perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. “Nah, demikian pula dengan perubahan nama Kabupaten Mempawah yang tertera pada e-KTP telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Jadi, keduanya diberlakukan sesuai aturan yang ada,” tegasnya. Lebih jauh, Jailani menjelaskan, salah satu tujuan pemerintah merubah regulasi masa aktif KTP dari lima tahun menjadi seumur hidup, semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri. “Supaya masyarakat tidak perlu repot lagi memperbaharui KTP-nya setiap lima tahunan,” ujarnya. Ke depan, dirinya berharap tidak ada lagi pihakpihak yang mempermasalahkan penggunaan e-KTP yang diterbitkan Disdukcapil Mempawah. Karena, pihaknya memastikan setiap e-KTP yang diterbitkan terjamin legalitasnya. Sebab, segalanya telah ditetapkan dalam aturan dan ketentuan yang berlaku. “Mudah-mudahan penjelasan yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman kepada semua pihak. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Mempawah yang telah mengantongi e-KTP dipersulit atau pun terkendala penggunaan identitas kependudukannya,” harapnya. Jailani juga mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Mempawah. Sejak diberlakukannya kebijakan pencetakan e-KTP di Disdukcapi, kesadaran masyarakat untuk membuat kartu penduduk itu meningkat. Setiap hari, pihaknya melayani proses perekaman sebanyak 50-75 orang. “Untuk pencetakan e-KTP, setiap harinya bisa 100 lembar. Prosesnya juga cepat, bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman bisa langsung cetak. Sedangkan bagi yang baru merekam, paling lama satu hari sudah cetak,” pungkasnya. (fia)

Lahan Bansos di Desa Pasir Terbengkalai Dinas P3K Sebut Realisasi Bansos Telah Tuntas Mempawah. Penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) tanaman holtikultura tahun 2014 di Kabupaten Mempawah belum 100 persen direalisasikan. Akibat banjir, penanaman bibit pisang kepok di lahan 3 hektar milik Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Pasir masih terbengkalai. Lahan seluas 3 hektar tersebut milik Riwan, Anggota Kelompok Tani Karya Bersama. Padahal, Riwan mengaku dirinya telah mengikuti segala petunjuk dari Ketua Kelompok Tani, Jamadulin agar menyiapkan lahan untuk realisasi dana Bansos holtikultura tersebut. Dirinya pun diminta untuk melakukan pembersihan lahan hingga menghabiskan dana sekitar Rp 3 juta. “Setelah pembersihan lahan, saya diminta mencari

pekerja untuk menanam bibit pisang sesuai harga yang telah ditentukan. Namun, tidak ada pekerja yang mau menerima pekerjaan tersebut, karena harga tanamnya terlampau murah. Saya juga telah melapor kepada ketua, namun setelah itu tidak ada kejelasan,” aku Riwan, Kamis (26/2). Karenanya, Riwan meminta kejelasan kepada semua pihak terkait, mulai dari Ketua Kelompok Tani maupun dinas terkait terhadap lahan miliknya tersebut. Jika memang rencana awal penanaman bibit pisang masih berlaku, dirinya berharap agar segera direalisasikan. Sebab, sampai saat ini dirinya tidak pernah mendapatkan kepastian. “Sudah lama saya menunggu kejelasan pemanfaatan lahan ini untuk apa. Padahal lahan-lahan

anggota lainnya sudah ditanami. Kalau pun batal, maka saya bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk tanaman lain seperti karet atau lainnya,” ujarnya. Ketua Kelompok Tani Karya Bersama Dusun Suap Desa Pasir, Jamaludin mengaku kelompoknya mendapatkan jatah penyaluran bansos pisang seluas 10 hektar. Namun, dari jumlah itu masih terdapat 3 hektar lahan yang belum bisa digarap karena terkendala banjir. “Memang masih ada satu anggota yang lahannya belum digarap untuk penanaman pisang kepok. Karena, lokasi lahannya sangat rendah, dan khawatir kalau dipaksakan nanti akan sia-sia terendam banjir. Dana bansos tersebut sudah dicairkan oleh dinas sebesar Rp 70 juta,” akunya.

Dia menerangkan, proses penyaluran dana bansos dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama pada September, tahap kedua November dan terakhir Desember. Seluruh dana digunakan untuk membiayai kegiatan penanaman pisang sejak awal hingga selesai. “Total dana yang diberikan kepada Kelompok Tani Karya Bersama sebesar Rp70 juta. Dananya sudah dibagikan sesuai dengan luas lahan anggota. Kecuali untuk satu anggota yang belum dicairkan, karena lahannya memang belum digarap. Namun jika nanti sudah ditanami, maka akan diberikan dananya,” janjinya. Terpisah, Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas P3K Kabupaten Mempawah, Agus Sukmadi menyebut real-

isasi bansos sudah direalisasikan sebelum tahun 2014 berakhir. Realisasi bansos sudah tuntas sesuai jumlah tanaman pisang dan lahan yang telah ditentukan. “Laporannya sudah kita terima dan di lapangan pun pisangnya sudah ditanam. Untuk realisasinya kita percayakan kepada kelompok tani yang telah mengusulkan Rencana Usaha Kerja Kelompok (RUKK),” terangnya. Kabupaten Mempawah, papar Agus, mendapat jatah lahan untuk bansos pisang seluas 40 hektar. Alokasinya di tiga kecamatan yakni Segedong, Mempawah Hilir dan Mempawah Timur. “Lahannya pun ditentukan dari penelitian lebih dulu. Makanya ada beberapa lahan yang kita gagalkan, lantaran lahannya masuk lokasi hutan lindung,” tukasnya. (fia)

Kemenhub Targetkan Pembangunan BP2TD Selesai 2016 Mempawah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tidak main-main dalam merealisasikan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Pemerintah memasang target, bangunan tersebut sudah bisa dioperasikan pada tahun 2016 mendatang. “BP2TD di Kabupaten Mempawah ini merupakan salah satu program pembangunan yang masuk dalam skala prioritas Kemenhub. Makanya pada tahun ini kita fokuskan anggaran untuk merealisasikannya. Karena tar-

get kita pada tahun 2016 nanti, BP2TD ini sudah dioperasionalkan,” ungkap Kepala Pusat Pengembangan SDM Hubungan Darat Kemenhub RI, Hotma Simanjuntak, Kamis (26/2) di Mempawah. Hotma menyebut, percepatan program pembangunan tersebut merupakan salah satu atensi Menteri Perhubungan RI, Ignatius Jonan kepada jajarannya. Misalnya pada program pembangunan yang tidak selesai dalam kurun waktu satu tahun, ditargetkan dapat tuntas dalam tiga tahun. “Arahan pak Menteri seperti itu (percepatan program

pembangunan, red). Apalagi BP2TD ini sendiri sebagai wadah pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Makanya, pembangunan BP2TD ini harus kita kebut agar cepat tuntas,” ujarnya. Lebih jauh, dirinya menerangkan, saat ini Kemenhub RI sedang melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap program pembangunan BP2TD Mempawah. Karena, rencananya Kemenhub akan menambahkan beberapa infrastruktur baru sebagai fasilitas penunjang operasional BP2TD Mempawah. Misalnya

dengan membangun sarana perangkat pengujian, jembatan timbang, dan lainnya. “Makanya kita cek langsung ke lapangan untuk evaluasi dan peninjauan. Setelah ini, kita akan selesaikan pembangunannya hingga tuntas, tidak setengah-setengah. Bahkan anggaran kegiatan di tempat-tempat lain yang belum dikerjakan, kita pindahkan alokasinya ke Mempawah. Yang pasti BP2TD ini menjadi skala prioritas program Kemenhub,” tegasnya. Sementara itu, Bupati Mempawah, H Ria Norsan menyebut pihaknya mendukung penuh

realisasi pembangunan BP2TD Mempawah. Sebagai bentuk dukungannya, Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak hanya mempersiapkan lahan, melainkan juga akan membangun jalan lingkungan, jaringan listrik, dan air bersih. “Untuk pembangunan jalan lingkungan akan dikerjakan nanti, setelah seluruh pembangunan BP2TD ini selesai. Kita dukung penuh, agar BP2TD ini dapat segera dioperasionalkan. Jika nantinya dilakukan pengembangan atau penambahan infrastruktur baru, kami siap memfasilitasi,” pungkasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari

Harga Beras Naik

Bupati Dukung Pemekaran Kabupaten Baru K e ta pa n g . Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si menegaskan Kabupaten Ketapang memang layak dimekarkan menjadi tiga kabupaten baru. Kabupaten baru tersebut ialah Jelai Kendawangan Raya (JKR). Serta daerah atau group Kecamatan Tu m b a n g T i t i dan group di KeDrs Henrikus M.Si camatan Sandai. Dalam hal ini Bupati sangat mendukung pemekaran tersebut. “Ketapang sangat luas, paling luas dibanding Kabupaten di Kalbar.Bahkan lebih luas dibanding Provinsi Kalteng. Jadi memang sangat pantas seharusnya dimekarkan,” katanya, Kamis (26/2). Luasnya wilayah Ketapang menyebabkan pembangunan menjadi lambat. Menurutnya jika dimekarkan tentu daerah-daerah tersebut bisa lebih cepat maju. Bupati menegaskan sangat mendukung pemekaran beberapa Kecamatan di Ketapang menjadi Kabupaten baru. “Apa yang membuat saya harus tidak mendukung pemekaran kabupaten baru. Kalaupun dimekarkan gaji Bupati tetap saja sama malahan wilayah kerjanya semakin kecil. Jadi saya sangat mendukung pemekaran Kabupaten baru di Ketapang,” jelasnya. Bupati juga mengakau senang karena Wakil Ketua MPR RI, Dr Oesman Sapta mendukung pemekaran kabupaten baru di Ketapang. Menurutnya hal ini karena sama-sama memikirkan untuk kepentingan masyarakat. “Sebab dampak pemekaran pasti sangat besar dirasakan masyarakat,” katanya. Bupati mencontohkan Kabupaten Kayong Utara (KKU) merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang juga. Saat ini kondisi infrastruktur dan pembangunan lainnya sangat pesat. Diharapkannya ini juga terjadi jika pemekaran di beberapa wilayah Ketapang lainnya terwujud. “Saat ini pembangunan infrastruktur di daerahdaerah yang mau mekar memang masih kurang bagus. Meskipun anggaran Ketapang saat ini cukup besar hingga Rp1,6 triliun. Tapi ibarat sarung pendek jika dibanding dengan luas wilayah yang harus dibangun ini,” tuturnya. Menurutnya, sarung pendek itu kalau ditarik atau dijujut untuk menutupi kaki maka kepala akan nampak, kalau ditarik atau dijujut untuk menutupi kepala maka kaki akan nampak. “Jadi anggaran kita memang besar tapi tak cukup untuk membiayai seluruh pembangunan di Ketapang yang sangat luas ini,” pungkasnya.(Jay)

Jumat, 27 Februari 2015

Ketapang. Kenaikan harga beras di beberapa daerah di Indonesia juga terjadi di Kabupaten Ketapang. Perlahan harga beras mulai naik dan membuat pedagang maupun masyarakat menjadi terbebankan dengan kenaikan harga beras yang merupakan makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari, Kamis (26/2). Heri, pedagang di Pasar Tradisional Rangga Sentap, mengaku kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak satu bulan terakhir ini. Akibatnya dirinya terpaksa harus menghabiskan sisa stok beras lamanya untuk membeli beras dengan stok baru dan harga yang juga baru. “Beras lokal yang naiknya banyak, seperti beras lecak dari Su-

kadana dan beras Kembang dari Sungai Besar, biasanya hanya Rp 10.000 perkilo naik menjadi Rp 14.000 perkilonya,” ungkapnya saat ditemui wartawan di toko miliknya, Kamis (26/2). Tak hanya beras lokal yang mengalami kenaikan, ia juga mengaku beras luar seperti yang dikrim luar Kalimantan juga mengalami kenaikan, seperti beras merk Sumpit, beras Lele dan beberapa jenis beras lainnya. “Beras Sumpit dulu hanya Rp 10.000 perkilonya sekarang sekitar Rp13 ribu,” katanya. Hal tersebut, tentu membuat dirinya terbebani, apalagi dirinya harus menjual stok beras lamanya dahulu untuk mendapatkan modal membeli stok beras baru yang saat ini sedang mengalami

kenaikan. “Kita juga tidak tahu pasti kenapa harganya naik, sebab kita juga belinya bukan ke agen langsung,” katanya. Ia menjelaskan dirinya juga menjual dengan harga yang sesuai pasaran saat ini. Selain itu, ia juga mengaku kalau untuk beras lokal sudah satu pekan lebih mengalami penuruan harga. “Sekarang sudah turun lagi jadi Rp 13 ribu perkilonya, yang jelas pembeli ada yang mengeluh sama kita, ada juga yang hanya pasrah,” ujarnya. Kabid Perdagangan Disprindagkop Ketapang, Razanah, membenarkan kalau di Ketapang terjadi kenaikan harga beras seperti halnya kenaikan di beberapa daerah lainnya di Indonesia. “Naiknya harga kemungkinan

karena permintaan dipasaran meningkat, akibat keterlambatan distribusi Raskin, terus ditambah lagi ada yang gagal panen dan tertunda panennya, jadi pasokan berkurang, sedangkan permintaan dipasaran meningkat karena yang biasa menggunakan beras Raskin, namun adanya keterlembatan juga membeli beras dipasaran,” katanya. Ia mengaku kalau pihaknya sudah melakukan koordinasi kepada Bulog yang ada di Kabupaten Ketapang, dan memang akunya ada keterlambatan distribusi Raskin, namun menurut informasi dari Bulog, kalau awal bulan Maret nanti kemungkinan distribusi Raskin bisa berjalan lancar kembali. “Kenaikan yang nampak me-

mang pada beras lokal, sebelumnya hanya sekitar Rp 11.000 perkilonya, sekarang sudah mencapai Rp 13 ribu perkilonya, untuk beras dari luar juga mengalami kenaikan tapi tidak banyak,” akunya. Ia berharap kondisi ini segera berlalu dan harga bisa kembali normal kembali, terutama untuk beras lokal. Selain itu, ia menegaskan agar para pedagang tidak memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mencari keuntungan pribadi. “Kita minta kepada pedagang jangan mengambil kesempatan dengan menimbun pasokan atau menjual harga diatas pasaran, lantaran adanya kenaikan harga beras di beberapa wilayah di Indonesia,” pungkasnya.(Jay)

Uti Aliansyah Pimpin KPN Periode 2015-2017 Ketapang. Rapat anggota tahunan (RAT) ke 36 Koperasi Praja Nirmala akhirnya mensepakati H.Uti Aliansyah S.Sos, MH sebagai ketua periode 2015-2017 untuk menggantikan kepemimpinan Harto SE, M.Si. Uti Aliansyah terpilih dengan suara terbanyak yaitu 176 suara, sedangkan Baharudin S.Kom, M.Ac 51 suara, dan Tarmiji SPA sebanyak 48 suara. Dari hasil perolehan pemungutan suara yang demokratis di Gedung Pancasila (25/2) akhirnya Uti Aliansyah ditetapkan menjadi ketua, sedangkan Baharudin dan Tarmiji sebagai ketua I dan Ketua II. Selain pemilihan pengurus Koperasi periode 20152017, dalam RAT KPN dilakukan juga pemilihan Badan Pengawas periode 2015-2017. Anggota yang mengikuti pemilihan memberikan kepercayaan kepada Rusbandi SAP sebagai ketua Badan Pengawas KPN. Rusbandi memproleh suara terbanyak yaitu 111 pilihan, sedangkan Lely Puspita SP, M.Si memperoleh 64 suara, dan Suandi S.Sos, MM memperoleh 45 suara. Dengan perolehan suara tersebut

Ketua KPN periode 2015-2017 menyerahkan door prize kepada anggota yang beruntung pada RAT ke 36 Koperasi Praja Nirmala di Gedung Pancasila Ketapang. HUMAS

Lely Puspita dan Suandi menjadi anggota Badan Pengawas KPN. Sedangkan susunan kepengurusan masih belum ditetapkan, tetapi menunggu para pengurus melakukan rapat pembentukan kepengurusan. Uti Aliansyah S.Sos, MH mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang di-

berikan anggota kepada dirinya dalam mengembangkan usaha koperasi. Koperasi Praja Nirmala bukanlah hal yang baru bagi dirinya. Saat ini kinerja KPN sudah cukup baik, dan sudah ada beberapa bidang usaha yang dilakukan KPN seperti Simpan Pinjam, ATK dan lain-lain. Dalam mengem-

bangkan usaha kedepan, ia berharap dukugan semua anggota sehingga koperasi Praja Nirmala dapat lebih ditingkatkan. “Ada masukan dari anggota, nampaknya kita perlu menambah usaha baru yaitu penjualan batu kecubung,” kata Uti Aliansyah dengan nada bergurau. Dalam RAT yang dihadiri juga

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Ketapang dilakukan juga pencabutan undian door prize untuk anggota. Suasana semakin semarak dengan dibagikannya door prize kepada anggota. Rangkaian RAT KPN berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. RAT Koperasi Praja Nirmala dibuka oleh Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si yang diwakili Plt Sekda Ketapang, Drs HM Mansyur M.Si sekitar pukul 09.00. Dalam sambutan Bupati yang disampaikan HM Mansyur M.Si diterangkan bahwa RAT merupakan kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di Koperasi. Sesuai amanah UU, RAT wajib dilakukan minimal setahun sekali.Karena itu dengan adanya RAT, maka Plt Sekda Ketapang berharap menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja tahun 2014. Selain itu, Ketua KPN periode sebelumnya, Harto, SE, M.Si dalam laporannya mengatakan anggota Koperasi Praja Nirmala berjumlah 1566 orang. Modal kerja setiap tahun mengalami peningkatan. Saat ini total asset adalah Rp13 milyar.(Jay-Humas)

Kayong Utara Padah Bertuah

Capgomeh Tak Ada Naga dan Barongsai SUKADANA. Keleteng Thian How Sia Bo Sukadana menyambut malam pergantian tahun baru Imlek 2566 dengan kesederhanaan. Beberapa warga Khonghucu Sukadana memasang ornamen kelenteng hingga membersihkan perkarangannya. Namun pada acara puncak Imlek 2566 yang biasa disebut Capgomeh direncanakan pada Kamis (5/2), warga Tionghoa Sukadana tidak ada atraksi naga dan barongsai. Menyambut tahun Imlek 2566 yang bertepatan dengan tahun kambing berunsur kayu ini, warga Tionghoa Sukadana dan sekitarnya sembahyang bersama di tengah malam tahun baru Imlek. Ketua Thian How Sia Bo Sukadana, Lim Mou Seng menerangkan pada puncak perayan Imlek, walaupun tidak ada atraksi naga dan barongsai, tidak mengurangi makna tahun baru Imlek. “Kita belum memiliki kegiatan tarian barongsai maupun tarian naga, sebagana acara Capgomeh, puncak perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 15 bulan 1 Imlek 2566. Namun dalam kesederhanaan ini semoga membawa berkah yang baik bagi kita semua,” doa Pak Aseng, sapaan akrabnya. (lud)

Tangani Pasien Kaki Gajah di Perbatasan SUKADANA.Dinas Kesehatan Kayong Utara saat ini menangani tiga kasus filariasis atau kaki gajah di dua kecamatan perbatasan, Rabu (25/2). Tiga kasus kaki gajah tersebut, dua kasus berada di desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana yang berbatasan dengan kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang yang sudah menjadi endemik kaki gajah. Kemudian satu kasus di desa Wono Rejo kecamatan Seponti yang berbatasan dengan desa Kerawang kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Seksi Pemberantasan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M) Dinkes KKU, M Trisno Yuwono SKM mengatakan kasus yang terjadi di Kayong Utara masih dikategorikan kecil dan belum mewabah. Adanya kasus di Kayong Utara dimungkinkan berasal dari daerah di luar Kayong Utara, seperti yang terjadi di desa Riang Berasap dimungkinkan berasal dari desa Laman Satong kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, dimana beberapa tahun lalu sempat menjadi endemik filariasis dan sempat

dilakukan pengobatan massal oleh pemerintah setempat. Karena tingkat prepalensinya di atas angka 1 atau bisa dikatakan daerah endemik. Sementara untuk kasus di desa Wono Rejo kecamatan Seponti yang berbatasan dengan desa Kerawang, Kabupaten Kubu Raya kasusnya sama serupa, dimana diduga penularan nyamuk. Dimana di desa Kerawang kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya tingkat prepalansi di atas 2 dengan data di atas 6 kasus. “Kami sudah sempat melaku-

kan sosialisasi pada Juni 2014 lalu dan ditindaklanjuti survei mikrofilariasis dengan mengabil sampel darah dari jari,” kata Trisno. Jumlah sampel yang diambil 335 di desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana dengan dua kasus filariasis, sementara di desa Wono Rejo diambil sample sebanyak 358 dan diketemukan satu kasus. “Penanganan dengan pengobatan selektif menggunakan obat DEC dibawah pengontrolan petugas medis setempat,” imbuhnya.

Penyakit kaki gajah biasa ditularkan oleh beberapa jenis nyamuk, seperti, culex, mansunia, anopheles, aides, dengan gejala demam, adanya pembekakan jaringan di bagian kaki, tungkai, payudara, skrotum (buah kemaluan). “Masyarakat diharapkan sesering mungkin memeriksakan diri ke puskesmas terdekat dan menggunakan kelambu saat tidur, lotion anti nyamuk, menebar bubuk abate, serta melaksanakan 3 M (menutup, menguras, menimbun) Plus,” sarannya. (lud)

Indahnya Toleransi Khas Sukadana SUKADANA. Kabupaten Kayong Utara (KKU) memiliki komposisi penduduk Muslim sekitar 96 persen, namun data lainnya di kisaran 92,8 persen. Walaupun demikian warga Muslim Kayong Utara sangat menghormati pemeluk agama lainnya. Seperti pada Rabu (18/2) petang hingga malam, watusan warga Hindu desa Sedahan kecamatan Sukadana, KKU, mengikuti sembahyang bersama. Dalam rangka Odalan atau hari ulang tahun (HUT) ke-33 Pura Dalem Sedahan Jaya tahun 2015. Sedangkan pada tengah malamnya sekitar jam 24.00 WIB, warga Tionghoa khususnya yang menganut agama Khonghucu merayakan malam tahun baru Imlek dengan sembahyang. Sikap toleransi atau tepaslira warga Melayu yang identik Muslim, puak mayoritas penghuni Kayong Utara ini, juga tercermin ke berbagai suku, bangsa, maupun agama lainnya di Negeri Bertuah ini. Demikian juga sikap saling menghormati dan menghargai di sosial kemasyarakatan antar sesama warga cukup baik.

Keberhasilan Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid bersama jajarannya ini, menjadikan Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah paling layak huni, mengantarkannya untuk mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham-RI) Yasonna Hamonangan Laoly, atas upayanya membina dan mengembangkan KKU menjadi “Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia” tahun 2014. Penghargaan ini diterima langsung Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid di Kantor Kementerian Menkumham-RI di Jakarta, Rabu (10/12/2014) silam. Kaum Hindu Bali bermukim di desa Sedahan, masuk dalam program desa wisata bersama desa Sutera, keduanya berada di kecamatan Sukadana. Program desa wisata ini diramu dengan program “Sadar Wisata” di bawah naungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) KKU. Guna memperkuat program itu, Disbudparpora KKU membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Persiapan warga Hindu Bali desa Sedahan Kecamatan Sukadana, KKU, sebelum acara Odalan ke-33 tahun 2015 Pura Dalem Sedahan Sukadana, Rabu (18/2) petang silam. KAMIRILUDDIN

sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Desa Sutera dengan potensi wisatanya, Pantai Pulau Datok. Sedangkan desa Sedahan dengan kawasan wisata Lubuk Baji, suatu

kawasan yang dekat dengan Taman Nasional Gunung Palung (TNGP). Program ini dapat dikatakan sebagai pilot project untuk menawarkan atau memberikan solusi kepada

masyarakat bagaimana mengelola sebuah potensi pariwisata, supaya bisa meningkatkan atau menambah penghasilan. Demikian juga keberadaan warga

Hindu Bali di Sedahan yang masih menjaga adat istiadat leluhurnya, seperti formasi rumah dan pura sebagai pusatnya, sebuah tata ruang yang unik dengan aroma transendental. Namun sayang, jalan menuju ke desa Sedahan yang banyak potensi wisatanya pada korengan, ranjau alami, berlubang, rusak, alias kurang nyaman untuk berkendara bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Bekas jalan baru dibangun, aspalnya di beberapa titik juga mulai mengelupas, dimungkinkan karena dihantam hujan dan perkara lainnya. Diharapkan pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memberbaiki dan memenuhi sarana dan prasarana bagi terbentuknya kawasan wisata yang representatif. Kalau sarana dan prasarana bagus, warga tempatan juga terbantu karena makin mudah dalam mendukung lalulintas barang dan jasa. Apalagi Sedahan sebagai lumbung padi Kayong Utara, juga perlu infrastruktur yang bagus, seperti jalan yang layak dilewati. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Sub Denpom XII/1/3 Melawi Gelar Opsgaktibriklalin

Sub Denpom XII/1/3 Melawi Gelar Opsgaktibriklalin.

Nanga Pinoh-RK. Sub Detasemen Polisi Militer (Denpom) XII/1/3 Melawi, Kamis (26/2) kembali menggelar Operasi Penegakkan Ketertiban Pemeriksaan Lalu Lintas (Opsgaktibriklalin) di depan Pos Sub Denpom XII/1/3 Melawi, Kota Nanga Pinoh. Tujuan utama untuk melakukan pemantauan terhadap kedisiplinan anggota TNI. Pada operasi kali ini tidak ditemukan aparat TNI yang melakukan pelanggaran. Komandan Sub Denpom XII/1/3 Melawi, Lettu. CPM A. Harahap, disela-sela operasi tersebut mengatakan, operasi ini melibatkan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Melawi. “Terkait pemeriksaan lalu lintas, Denpom hanya akan memantau dan memproses anggota TNI AD yang melakukan pelanggaran. Seperti keluar markas tanpa izin, tidak memakai kelengkapan kendaraan atau tidak menggunakan kelengkapan atribut,” ucap Harahap. Pihaknya juga akan memantau anggota-anggota TNI yang mendatangi tempat terlarang. Misalnya tempat hiburan, mabuk-mabukan dan berjudi. Kegiatan ini disebutkan Harahap sebagai bentuk fungsi penegakan hukum dan disiplin kepada aparat TNI. “Ini adalah program rutin selama tahun 2015 yang senantiasa kami lakukan secara internal sesuai dengan perintah Panglima TNI. Razia tersebut merupakan kegiatan rutinitas tahunan yang mana kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan antarsatuan dan instansi pemerintah,” ujar Harahap yang biasa disapa Oppung itu. Oppung menuturkan, pihaknya juga akan memantau anggota-anggota TNI yang mendatangi tempat terlarang, seperti tempat hiburan dengan mabuk-mabukan dan berjudi. “Kegiatan tersebut digelar penegakan ketertiban di lingkungan Sub Denpom wilayah hukum Kabupaten Melawi dan difokuskan pada kendaraan yang digunakan Polisi Militer,” tegas Oppung. Sementara itu, ditempat yang sama, anggota Lantas Polres Melawi, Brigadir Herlan Marjan mengatakan, warga yang dihentikan hanya dikenakan teguran saja dan bukan ditilang. “Untuk warga sipil, hanya dikenakan teguran saja, seperti yang tidak melengkapi dokumen-dokumen kendaraan. Yakni, SIM dan STNK serta tidak memakai helm disuruh pulang untuk mengambil helm. Kita tidak ada melakukan penilangan, karena itu bukan gawean kita,” jelasnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

Tiang Listrik Nyaris Tumbang, PLN Terkesan Acuh Edin: PLN Jangan Lengah Nanga Pinoh-RK. Salah satu tiang listrik yang berada di jalan Provinsi yang merupakan akses jalan menuju Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi miring dan nyaris tumbang. Hal tersebut perlu segera diperbaiki. Sebab jika tumbang tentu akan menjadi masalah. Mulai dari membuat jalan menjadi terhambat serta bisa menimbulkan korban jiwa. Masyarakat yang melalui jalan tersebut perlu waspada dan hati-hati. Terlebih saat ini sering terjadi hujan dan angin kencang. Sehingga tanpa diketahui bisa saja tiang tersebut roboh. Hal tersebut tentu tidak diinginkan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Oleh karena itu, PLN Rayon Nanga Pinoh diharapkan bisa segera mengambil langkah dengan membetulkan keberadaan tiang listrik tersebut. Seperti yang disampaikan seorang pengguna jalan yang sering melalui jalan tersebut, yakni Edin. Dia mengharapkan, PLN segera mengambil langkah untuk memperbaiki tiang listrik tersebut. Jangan sampai menunggu tiang tersebut tumbang dan memakan korban serta menghambat perjalanan pengguna lalu lintas, baru PLN memperbaikinya. PLN semestinya jangan lengah dan

harus terus melakukan pemantauan keliling melihat kondisi tiang listrik. Jika ada yang miring dan nyaris tumbang segera diperbaiki. Jangan sampai PLN terkesan hanya berdiam di kantor, tapi

tiang-tiang yang tumbang tidak diperhatikan. Hal tersebut juga merupakan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. “Ke lapangan untuk melihat kondisi tiang juga perlu. Ini menyangkut pelayanan PLN,” tegasnya, kemarin. Edin berharap, PLN bisa segera memperbaiki tiang PLN yang nyaris tumbang tersebut sehingga kekhawatiran ma-

syarakat segera sirna. “Kita harapkan pelayanan PLN semakin maksimal. Sebab jika tiang saja tidak bisa memperhatikannya, apalagi pelayanan yang lainnya. Jadi ini sebagai cerminan pelayanan,” tegasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Ilustrasi

NET

Rumah Harapan Masih di Awang-awang Nanga Pinoh-RK. Sejak 2011 lalu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi berencana membangun rumah singgah atau rumah harapan bagi warga terlantar atau pasien yang berasal dari kalangan tak mampu. Dengan adanya rumah harapan tersebut pasien yang terlantar tanpa keluarga bisa ditampung di rumah harapan itu tanpa ada rasa putus asa. “Rumah harapan ini diharapkan bisa membantu keluarga pasien, terutama bila mereka tak memiliki tempat tinggal atau keluarga saat melakukan pengobatan di rumah sakit,” ujar Kepala Din-

sosnakertrans Kabupaten Melawi, Priscilla, di ruang kerjanya, baru baru ini. Priscilla mengakui, rumah harapan itu sudah diusulkan sejak 2011 lalu, tetapi sampai sekarang belum ada titik terang. Sebenarnya, peruntukan dari rumah harapan ini ketika ada pasienpasien yang tidak mempunyai sanak keluarga atau ketika mereka mau keluar dari rumah sakit tidak ada tempat untuk tinggal sementara tentu itulah fungsi dari rumah singgah tersebut. “Biar masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan adanya perhatian dari pemerintah maka saya memandang

perlu rumah singgah itu,” tuturnya. Priscilla berharap, mudah-mudahan ke depan pembangunan rumah singgah tersebut bisa menjadi prioritas yang utama, karena banyak sekali orang-orang miskin, orang-orang yang melarat yang membutuhkan tempat tinggal. Termasuk juga pasien-pasien yang ditolak oleh keluarga. Seperti mereka yang mengidap gangguan jiwa, korban narkoba dan ketika mau pulang ke kampung halaman tidak diterima keluarga. “Mereka-mereka yang ditolak ini siapa yang mau peduli, tetapi kalau ada rumah singgah, ada sarana untuk menampung

mereka, tentu sekaligus bisa dilakukan pembinaan oleh semua stakeholder,” jelasnya. Terkait keberadaan pasien tak mampu yang dirawat di RSUD, Priscilla menerangkan, pihaknya sudah memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka. Bahkan, dia sendiri sudah beberapa kali melakukan kunjungan. “Harapan saya karena mereka kurang mampu, mohonlah uluran tangan dari semua pihak. Tolonglah berbelas kasihan terhadap mereka untuk menanggulangi biaya berobat yang ada,” ucapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Perairan Sintang Dihantui Ilegal Fishing Sintang-RK. Ketua Sintang Fishing Club (SFC) Rayendra mengatakan, perlu peranan segenap pihak menyelamatkan ekosistem sungai. Pasalnya Sintang masih belum aman ilegal fishing. Rayendra mencontohkan, belum lama ini, Kepala Desa Tebing Raya beserta perangkatnya berhasil mengamankan 55 pelaku ilegal fishing. Mereka diamankan karena disinyalir meracuni sungai untuk menangkap ikan. Barang bukti berupa puluhan liter racun juga berhasil diamankan. Lokasi kejadian di anak Sungai Pekan, Sungai Melawi Sintang. Menurutnya, pengamanan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada oknum masyarakat yang menangkap ikan dengan cara melanggar aturan. Pasalnya potensi ikan air tawar bisa punah jika ekspolitasinya menggunakan racun. Rayendra menambahkan, SFC sendiri merupakan koordinator Forum Pengawas Perairan dan Perikanan Kalimantan Barat sejak Oktober 2013. Karena itu pendampingan kepada desa terus dilakukan guna kampanye penyelamatan ekosistem

sungai di Sintang. “Banyak desa sudah kita dampingi. Seperti Ampar Bedang, Pintas Lebang, Manyam dan Tanjung Baong. Semua desa tersebut berada di pinggiran sungai. Desa yang didampingi kita dorong membuat peraturan desa (Perdes) perlindungan kawasan berpotensi,” papar Rayendra. Ia menambahkan, fokus SFC kini penyelamatan ekosistem aliran sungai dan perairan darat, seperti danau. Pasalnya wilayah perairan Sintang amat luas dan potensi ikan air tawarnya amat tinggi. “Kita berharap masyarakat mulai menyadari arti penyelamatan ekosistem sungai dan kawasan danau,” lugasnya. Menurutnya, aksi perusakan ekosistem air seperti menangkap ikan dengan racun, seterum, bubu jermal dan PETI perlu dihindari. Lantaran bisa mengancam kepunahan habitat sungai. Ia berharap, tahun ini ada kegiatan pertemuan tahunan forum pengawas perikanan di Provinsi. Pertemuan itu penting guna menyatukan langkah dalam menyelamatkan perairan darat di Kalbar. (din)

Polres Sintang Klaim Angka Kecelakaan Lalin Menurun Sintang-RK. Kepolisian Resor Sintang mengklaim angka kecelakaan lalu lintas terus mengalami penurunan. Angka kecelakan lalu lintas 2014 hanya berjumlah 54 kasus. Dengan korban meninggal 25 orang. “Di tahun 2014 kemarin, angka kecelakaan lalu lintas sebesar 54 kasus dan memakan korban meninggal dunia sebanyak 25 orang. Walaupun angkanya turun, kita akan berupaya menekan korban meninggal dunia, luka berat dan ringan,” ujar Kasat Lantas Polres Sintang, AKP. Bagus Nyoman GJ, Kamis (26/2). Guna menekan angka kecelakaan tahun ini, Satlantas Polres Sintang akan melakukan upaya preemtif dan preventif. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. “Imbahuan ini kita sampaikan melalui media tertulis maupun lisan ke sekolahsekolah,” paparnya. Dalam menjalankan upaya preemtif dan preventif, lanjut Bagus, pihaknya akan memaksimalkan sejumlah kegiatan berupa imbahuan dan penertiban seperti razia kendaraan. Sementara itu, dalam melaksanakan razia, pihaknya telah memiliki kegiatan

atau agenda tahunan terkait penegakkan hukum dalam ketertiban dan kedisiplinan berkendara. Yakni, Operasi Simpati, Operasi Patuh dan Operasi Zebra. “Selain itu terdapat juga kegiatan rutin setiap harinya. Yakni, razia yang dilakukan oleh unit Turjali. Dengan melaksanakan penertiban yang terlihat oleh kasat mata. Bahkan, pihaknya setiap minggunya juga menggelar razia gabungan bersama pihak terkait yang difokuskan di perempatan Polres Sintang,” ulasnya. Untuk itu, ia berharap, lewat upaya yang dilakukan pihak kepolisian ini bisa membuat warga masyarakat yang mengendarai kendaraan makin sadar akan disiplin lalu lintas. “Kita imbau pengendara dapat melengkapi surat berkendaranya, terutama STNK dan SIM maupun kelengkapan kendaraan lainnya,” timpalnya. Bagus menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak tegas dan memberikan saksi hukum sesuai dengan perundang-undangan terkait pelangggaran hukum yang lakukan oleh pengendara. “Ketertiban dan kedisplinan ini untuk kepentingan bersama,” tegasnya. (din)

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Sintang Rusak Parah Dewan Pertanyakan Kinerja UPJJ Sintang-RK. Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Sintang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Sejumlah ruas jalan dan jembatan banyak yang mengalami kerusakan parah. Kerusakan tidak hanya terjadi di daerah pedalaman, melainkan di kawasan kota juga mengalami kerusakan serupa. Kondisi ini jelas menganggu kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mempertanyakan, kinerja Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ). Ia menilai, kinerja UPJJ semakin tak

jelas. “Peran UPJJ makin tak jelas. Jalan dalam kota rusak, di daerah pedalaman apa lagi,” tegasnya. Bahkan rusaknya sebagian besar infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang, menurut Heri, merupakan bencana. “Bencana itu bukan hanya bencana alam. Bencana infrastruktur juga ada,” lugasnya. Kerusakan banyak terjadi di kawasan pesisir Kabupaten Sintang. Sejak kurun waktu 10 tahun terakhir, kawasan pesisir minim pembangunan. Seperti yang terdapat di sepanjang ruas Jalan Teuku Umar, Desa Baning, Kota Sintang. Ruas jalan yang menghubungkan

Kampung Ladang, Desa Baning Kota dan Desa Sungai Ana rusak parah. Sejumlah lubang masih kerap dijumpai di sepanjang ruas jalan tersebut. Bahkan di beberapa titik jalan pesisir Baning sempat terjadi longsor akibat erosi yang juga tak diperhatikan pemerintah. Padahal, menurutnya, jalan di kawasan pesisir merupakan kawasan padat penduduk. Seperti yang terdapat di jalan yang menghubungkan Desa Baning Kota dan Desa Sungai Ana. Jalan berlubang bercampur dengan bebatuan menjadi pemandangan tersendiri bagi masyarakat. Heri Jambri menilai, Pemerin-

tah Kabupaten Sintang tidak bisa mengelola anggaran dengan baik. Penilaian tersebut bukan tanpa dasar yang kuat. Pasalnya, APBD Kabupaten Sintang semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2015, APBD Kabupaten Sintang mencapai Rp1,2 triliun. “Saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan Sintang tak ada anggaran. APBD Sintang saat ini telah mencapai Rp1,2 triliun. Dana itu ke mana,” tanya Heri. Heri berasumsi, jika dana Rp1,2 triliun disisihkan 40 persen untuk perbaikan jalan, dia optimis kerusakan jalan di Kabupaten Sintang tidak seperti saat ini.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Sekda: Aparatur Sipil Negara Perlu Diperkuat Sintang-RK. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menekankan, pembinaan aparatur sipil negara di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang akan terus diperkuat. Soal pembinaan kepegawaian, pemerintah sekarang sedang menekankan pelaksanaan disiplin aparatur sipil Negara. Seperti jam masuk dan pulang kerja, cara dan kelengkapan berpakaian, apel Senin pagi dan sore, olahraga pada Jumat pagi, apel Jumat sore serta kedisiplinan dalam hal administrasi. Hal tersebut disampaikan Sekda Yosepha Hasnah saat menjadi narasumber dalam Acara Halo Bupati di LPP RRI Sintang yang didampingi oleh Kabag Humas dan Protokol Kurniawan, Kamis (26/2). “Salah satu upaya kita meningkatkan disiplin adalah pada awal April nanti khusus untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah menggunakan absensi sidik jari dan dalam 3 bulan sekali kita akan rapat dengan seluruh kepala SKPD dalam rangka menjaga komunikasi, kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam

Sekda Sintang, Yosepha Hasnah saat menjadi narasumber di RRI.

bergerak membangun Kabupaten Sintang. Kita juga akan terus mempercepat pelaksanaan-pelaksanaan proyek” ucap Yosepha Hasnah. Dalam dialog interaktif tersebut pendengar RRI Sintang, seperti Edi di Simpang Lima, Desa Baning Kota menyatakan, mendukung penegakan disiplin pegawai, tetapi kesejahteraan mereka juga perlu

diperhatikan. “Saya berharap yang disiplin diberikan penghargaan dan yang malas diberikan sanksi,” pinta Edi. Sementara itu, Kepala Desa Tanjungprada, Asen mengeluhkan, belum banyaknya pembangunan di desanya. Sekda Yosepha Hasnah menjelaskan, penerapan absensi sidik jari akan menjadi solusi dari

penegakan disiplin sehingga sanksi dan penghargaan akan berjalan. “Mengenai keluhan kepala Desa Tanjungprada supaya hasil musrenbang desa dikawal dengan baik,” ingat Sekda. Henri dari Desa Baung Sengatap, Kecamatan Ketungau Hilir mengeluhkan, banyak guru yang tidak mengajar. Sementara itu, Sulaeman warga Sintang mengingatkan banyaknya aparatur yang tidak disiplin. “Absensi sidik jari sementara memang untuk SKPD saja, tetapi kalau guru menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau ada data yang lengkap yang menunjukan bahwa guru jarang masuk maka akan kita tindak tegas. Kita juga akan segera mengaktifkan PPNS untuk menindak ketidakdisiplinan aparatur,” tegas Sekda. “Mohon dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi kondusif dan mentaati hukum positif serta hukum adat serta melaksanakan imbauan Bapak Bupati Sintang tentang etos kerja 5 AS dan 5 Budaya,” ajak Yosepha Hasnah. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Enstina Andari Putri. ARMAN HAIRIADI

BPS Gelar PPLS 2015 Putussibau. Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu akan melaksanakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun ini. Namun untuk kapan mulai tanggal pelaksanaannya masih belum dapat dipastikan. “PPLS ini sendiri masih digodok, sekarang BPS Pusat sedang berkoordinasi dengan instansi terkait. Januari lalu di Jakarta ada rapat internal yang dilakukan BPS Pusat bersama Bappenas dan Wapres RI, Jusuf Kala,” kata Enstina Andari Putri, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/2). Putri mengungkapkan, terdapat perbedaan mekanisme PPLS 2015 dengan sebelumnya. Pada 2011, BPS mendata secara independen sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Sementara pada PPLS 2015, pendaatan melibatkan masyarakat. Kemudian PPLS pada 2015 ini menggunakan basis data PPLS 2011 sebagai prelist awal yang akan diverifikasi tim Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dibentuk di setiap dusun. FKP tersebut dilaksanakan fasilitator dan asisten fasilitator, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. “Fasilitator ini bukan petugas BPS, namun asistennya petugas BPS. Masyarakat sengaja dilibatkan untuk mengurangi atau menambah data pada prelist awal, agar persentase data akuratnya lebih tinggi,” terang Putri. Kemudian, lanjut Putri, prelist yang sudah dibahas FKB akan diverifikasi kembali oleh BPS Kapuas Hulu. Data-data yang telah diverifikasi tersebut direkapitulasi serta dikirim ke BPS Pusat dan TNP2K untuk program program dari Pemerinta Pusat, baik raskin atau pun program simpanan keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas BPS akan berkerjasama dengan mitra statistik untuk turun langsung ke masyarakat “Kami akan verifikasi ke lapangan dari pintu ke pintu,” demikian Putri. (aRm)

Jumat, 27 Februari 2015

Hibah Lahan Kantor Imigrasi Belum Jelas Putussibau. Hibah lahan di Jalan Pesantren Kecamatan Putussibau dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu untuk pembangunan komplek Kantor Imigrasi nampaknya masih belum jelas. Lantaran lahannya tidak bersertifikat. “Dasar kami bangun gedung harus ada sertifikat. Karena status pinjam pakai harus jelas ada sertifikat,” kata Ade Rahmat SH, Kepala Kantor Imigrasi III Putussibau ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/2). Hingga kini, Kantor Imigrasi masih menumpang di Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kapuas Hulu. Akibatnya, pelayanan keimigrasian, seperti pembuatan paspor tidak maksimal. “Untuk pembangunan bukan Imigrasi yang tentukan, tetapi konsultan dan PU. Kita hanya menerima bangunan. Tetapi yang

mengajukan dana pembangunan kita, yang harus ada dasar lokasi lahan dan sertifikatnya,” terang Ade. Menurut Ade, pihaknya sudah empat kali menyurati Pemkab Kapuas Hulu terkait kejelasan hibah lahan. Baru pada 25 Pebruari 2015, surat kantor Imigrasi Putussibau dibalas. Isi surat balasan tersebut menyatakan, Pemkab Kapuas Hulu belum bisa merealisasikan hibah tanah seluas 1,5 hektar di Jalan Pesantren karena belum ada kelengkapan data atau dokumen dan administrasi tanah tersebut. Disebabkan masih menunggu proses sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas Hulu. Pemkab Kapuas Hulu hanya bisa melaksanakan pinjam aset tanah yang dimohonkan selama lima tahun dan dapat diperpanjang satu kali. “Kalau belum ada sertifikat kita tidak berani mengajukan dana untuk pembangunan kantor.

Ade Rahmat SH. ARMAN HAIRIADI

Dikhawatirkan nanti ketika akan dibangun, ada yang mengklaim tanah tersebut miliknya. Makanya pegangan kita harus ada sertifikat,” ungkap Ade. Keberadaan Imigrasi Kelas III Putussibau atas permintaan Pemkab Kapuas Hulu, yaitu ditandai dengan surat yang diajukan Pemkab Kapuas Hulu pada 27 juni 2013 kepada Kanwil Imigrasi

Kalbar dan pada 21 Agustus 2013 kepada Menkumham, U.P Dirjen Imigrasi. Saat itu, Pemkab Kapuas Hulu akan menyiapkan kantor sementara, rumah dinas dan lahan untuk pembangunan kantor baru. Permintaan Pemkab Kapuas Hulu ini akhirnya disanggupi melalui surat Kanwil Imigrasi pada 26 Pebruari 2014. “Sebenanrya atas permintaan persetujuan pemerintah daerah, DPRD Kapuas Hulu pun telah menyetujui hibah lahan tersebut. Hanya saja memang, sampai saat ini sertifikat tanahnya belum ada,” jelas Ade. Dengan masih menempati kantor sementara di Gedung KONI Kapuas Hulu, maka tidak dapat dihindari pelayanan Kantor Imigrasi tidak maksimal. Peralatan pembuatan paspor yang sejatinya ada empat set, namun hanya bisa dipakai dua. Ini akibat tidak ada tempat lagi untuk menyimpannya. Listrik yang sering mati pun men-

jadi kendala dalam pembuatan paspor. Sementara terkait adanya keluhan masyarakat mengenai lamanya membuat paspor, menurut Ade harus dipahami. Pasalnya, pembuatan paspor secara online dan ketika input data memerlukan waktu. “Proses awal di sini, namun penentuan selanjutnya di pusat untuk seleksi lagi, apakah sudah buat di daerah lain atau belum, nanti pusat kembalikan lagi. Itu yang membutuhkan waktu lama,” jelasnya. Menurut Ade, dengan keterbatasan kantornya, mereka berupaya memberikan pelayanan yang prima. Dalam memberikan pelayanan pun mereka diminta selalu tersenyum bahkan sekalikali humor tidak masalah. Ini bukan berarti tidak fokus atau melayani sambil bercanda, tetapi untuk menciptakan kenyaman dan kekeluargaan. (aRm)

Bulog Siap Gelar Operasi Pasar Putussibau. Untuk menstabilkan harga beras yang mulai meroket Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Urusan Logistik (Bulog) Putussibau sudah bersiap menggelar Operasi Pasar (OP). Saat ini menunggu arahan dari Devisi Regional (Divre) Bulog Kalbar. “Dari Presiden sudah mendatangi Bulog Pusat dan menginstruksikan operasi pasar, guna menstabilkan beras di tingkat pusat dan provinsi. Kami di sini tinggal menuggu perintah dari Pontianak untuk operasi pasar tersebut,” kata Nordi Muslim, Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Putussibau ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/2). Nordi mengungkapkan, harga beras di beberapa daerah memang sudah semakin mahal, bahkan ada yang sudah mencapai Rp14 ribu per kilogram. Olehkarenanya diperlukan operasi pasar untuk menstabilkan harga tersebut. Dia mengungkapkan, stok

Nordin Muslim. ARMAN HAIRIADI

beras di gudang Bulog Putussibau saat ini masih tersedia 800 ton. Apabila difungsikan untuk penyaluran beras miskin, jumlah tersebut masih bisa untuk penyaluran selama empat bulan ke depan. Tetapi stok beras itu bisa dialihkan sementara untuk menggelar oprasi pasar. Kalau pun operasi pasar tersebut jadi dilaksanakan, tentu Bulog akan berkoordinasi dengan Pemda Kapuas Hulu, baik melalui Bagian Ekonomi atau pun Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. “Jika diadakan operasi

pasar kami tetap bikin laporan ke Pemda Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut harus dengan izin Pemda,” ujar Nordi. Pria yang sebelumnya menjabat staf di bagian umum Bulog Provinsi Kalbar ini mengatakan, berkaitan dengan lokasi operasi pasar, pihaknya mempertimbangkan untuk menjual beras di depan Kantor Bulog Putussibau. Sehingga masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Selain itu, akan melaksanakant langsung ke Kecamatan maupun desa, dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dirinya pun belum mengetahui berapa banyak beras yang akan dikeluarkannya nanti pada operasi pasar, namun waktu pelaksanaannya tidak terbatas. “Semuanya tergantung dari kondisi yang ada dan intruksi dari Divisi Regional Bulog Pusat kapan operasi pasar itu dihentikan,” jelas Nordi. Sementara untuk ketentuan harga beras yang akan dijual, Nordi

mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Kemungkinan mengikuti harga dari operasi pasar yang telah digelar Bulog Pontianak, yakni Rp 7.500 per kilogram. “Bulog Pontianak kemarin sudah menggelar operasi pasar, kemungkinan harga beras yang akan kami jual mengikuti operasi pasar tersebut. Secara pribadi saya berharap operasi pasar bisa dilaksanakan agar harga beras bisa normal kembali,” kata Nordi. Pria yang baru tiga bulan menjabat Kepala Bulog Putussibau ini menilai, terdapat beberapa hal yang menyebabkan harga beras meroket. Diantaranya, gagal panen di daerah produksi seperti Jawa dan Sulawesi. Faktor lainnya, Bulog terlambat mendistribusikan beras miskin kepada masyarakat. “Jadi tak ada yang namanya penimbunan beras oleh pedagang atau lainnya, begitu juga dengan kelangkaan,” paparnya.

Untuk itu ia mengimbau masyarakat jangan terlalu khawatir dengan harga beras yang mahal, karena Bulog segera mengstabilkan harga beras yang ada dengan menggelar operasi pasar. Diakuinya memang pihaknya sudah melakukan pengecekan beras yang ada di minimarket maupun toko. “Waktu kami cek memang beras di sana mengalami kenaikan sekitar 20-30 persen,” ujar Nordin. Terpisah, salah seorang agen kebutuhan pokok di Pasar Pagi Putussibau, Desi mengungkapkan daya beli masyarakat terhadap beras mulai turun. Ini karena harga beras sudah naik sekitar Rp 3 ribu hingga Rp 5 ribu per kilogram. Ia pun berharap pemerintah dapat dengan sigap mengambil langkah untuk menstabilkan harga beras. Sebab dengan mahalnya harga beras, selain menyusahkan pedagang, juga menyengsarakan masyarakat. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Panen Raya Desa Sungai Dangin Hasilkan 321,3 Ton Padi Sanggau. Bupati Sanggau, Paolus Hadi menghadiri langsung panen raya di dusun Doroi, desa Sungai Dangin, kecamatan Noyan, Selasa (24/2). Kali ini, hasil panennya cukup siginifikan, 321,3 ton padi. Dengan estimasi perhektarnya menghasilkan 5,1 ton. Sementara luas sawah yang dipanen 63 hektar. Sawah-sawah itu dikelola 18 kelompok tani (poktan). Meski hasilnya cukup signifikan, bukan berarti tanpa kendala, terutama soal pengairan. Ketua Dewan adat dayak (DAD) Noyan sekaligus Ketua Kelompok Tani, Bartolomeus Sinjun mengatakan jika kemarau, proses pengairan ke sawah tak sebanding dengan debit air. “Tak sebanding dengan luas lahan, bila kemarau panjang air bisa kering,” ungkapnya. Diungkapkannya pula, belum satupun kelompok tani di desa Sungai Dangin yang telah mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk itu pihaknya berharap bantuan yang diistilahkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat waktu (T3) “Yang diharapkan kelompok tani adalah alat-alat penunjang pertanian yakni, rambat beton, jalan tani, mesin rumput, mesin sedot, traktor mesin perontok, pengerasan jalan tani, handtraktor, dan pupuk,” bebernya. Selain itu, pihaknya juga membutuhkan bimbingan dalam membina poktan untuk mengelola sawah tersebut. Diharapkan nantinya kelompok tani yang ada sekarang bisa mandiri dalam membina kelompok tani selanjutnya. “Kalau awalnya selalu dibina dan akhirnya kami mampu untk mandiri dalam membina kelompok tani, sehingga hasilnya sesuai harapan,” katanya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Kadistankanak) Sanggau, John Hendri berjanji memenuhi keinginan para kelompok tani tersebut, asalkan mereka kompak. “Pemerintah tidak bisa berbuat banyak kalau poktan tidak semangat. Jadi harus semangat. Kita ngomong mau meningkatkan produkasi padi, tapi malas nanam dua kali. Kalau kompak, saya mau bantu,” katanya. Untuk peralatan pertanian, Pemerintah Pusat melalui Pemda telah menyiapkan 30 unit handtracktor dan pompa air. “Itu sumbangan dari Presiden, kita akan lihat mana yang semangat poktannya,” kata dia. Ia juga meminta, usulan bantuan harus sesuai dengan kebutuhan. “Bupati mengatakan tahun ini untuk rambat beton belum bisa,” katanya. Sementara soal pengairan, pihaknya John mengaku akan membuat saluran irigasi yang dapat mengairi 480 hektar sawah yang akan dikelola kelompok tani di kecamatan Noyan. Ia juga mengungakapkan Pemkab Sanggau telah mencanangkan gerakan ‘Pangan Berhasil Yes Oke (PHYO). Nama gerakan ini mirip dengan ketika kampanye, Poulus Hadi-Yohanes Ontot (PH-YO). “Itu untuk memberikan dorongan, menciptakan dan menghasilkan,” imbuhnya. (KiA)

FGD Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Digelar Sanggau. Polres Sanggau menggelar Fokus Group Discution (FGD) membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau, Rabu (25/2). P e r t e m u a n y a n g d i l a ksanakan di aula Polres Sanggau itu melibatkan Pemkab Sanggau, TNI, BLHKPK, BPBD, Dishubun, Perwakilan Kades, pimpinan perusahaan perkebunan dan pimpinan perusahaan pertambangan. Kapolres Sanggau, AKBP Doni Charles Go menyampaikan filosofi yang kerap digunakan di dalam dunia kesehatan yaitu “mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Kerena itu kepolisian berupaya melakukan berbagai upaya pencegahan yang berpedoman pada upaya pre emtif dan preventif dari pada melakukan penegakan hukum. “Tentunya dampak dari penegakan hukum ini akan merugikan pihak tertentu sedangkan pihak lain belum tentu diuntungkan,” jelas Kapolres. Menurutnya, dalam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan khususnya bahaya kebakaran, perlu kesamaan persepsi untuk mengutamakan upaya pencegahan. Lahan dan konstruksi tanah wilayah di Kabupaten Sanggau menur u t n ya b u k a n m e r u p a k a n tanah gambut yang mudah terbakar hanya karena kondisi lingkungan yang panas. “Kalaupun terjadi kebakaran hutan dan lahan di wiliyah Sanggau lebih banyak disebabkan oleh faktor kesengajaan dalam pemanfaatan hutan dan

Forum Grup Diskusi yang digelar di aula Mapolres Sanggau. KIRAM AKBAR

lahan dengan membersihkan lahan melalui pembakaran,” kata dia. Tak hanya masyarakat, perusahaan perkebunan berpeluang melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk menghindari meningkatnya biaya produksi disamping meningkatkan kesuburan tanah. Kesadaran dari pihak yang memanfaatkan tanah atau lahan harus diberikan dan ditingkatkan.

“ Polusi udara dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA. red) merupakan dampak yang langsung dirasakan masyarakat sekitar yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan. Dampak lainnya adalah ikut terbakarnya hutan atau kebun karena tidak dapat mengendalikan api, rusaknya ekosistem hutan menyebabkan satwa liar dapat menyerang manusia, terganggunya transportasi udara

bahkan transportasi darat jika jarak pandang sangat dekat, memyebabkan punahnya satwa liar yang dilindungi, terganggunya hubungan antara negara tetangga, berpengaruh dalam dunia kepariwisataan dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan, apalagi yang dilakukan secara sporadis,” bebernya. Ia mengajak semua elemen

masyarakat, baik perusahaan atau perorangan pemilik lahan untuk tidak lagi menerapkan sistem bakar lahan dan hutan untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. “Yang jelas sangsi hukumnya ada dan tegas bagi yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, tetapi pendekatan utama yang kita lakukan ada upaya pre emtif dan preventif,” tegasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

BPJS Sosisalisasi dan Serahkan Santuan Kematian

Ketua DPRD Landak menerima secara simbolis kartu ketenagakerjaan DPRD Kabupaten Landak dan penyerahan santunan kematian di gedung aula utama DPRD Landak. ANTONIUS

Ngabang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi, dan menyerahkan santunan kematian kepada anggota DPRD Landak yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Sosialisasi dan penyerahan secara simbolis kartu ketenagakerjaan DPRD Kabupaten Landak dan penyerahan santunan kematian di gedung aula utama DPRD Landak, Kamis (26/2). Ketua DPRD Landak Heri Saman, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya dari jajaran pimpinan dan anggota DPRD Landak sangat mendukung sekali dengan program BPJS. Kemudian akan proaktif untuk mengikuti BPJS, karena sudah ditetapkan oleh undangundang. Menurutnya, anggota DPRD bisa menjadi contoh untuk mengikuti BPJS. Salah satu manfaatnya dalam ikut BPJS adalah mengenai risiko-risiko, karena kita tidak bisa memprediksi risiko tersebut. “Saya juga mengimbau SKPD terkait untuk proaktif, terutama mengajak masyarakat kita yang bekerja di perusahaan, harus mengikuti BPJS,” katanya. Acara ini dihadiri Staf Ahli Bupati Landak Bidang Kesejahteraan Masyarakat Asuardi Daris, Ketua DPRD Landak Heri Saman, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Landak yang diwakili stafnya Rasulius, dan para anggota DPRD Landak.(ius)

Jumat, 27 Februari 2015

Program Pembangunan Gunakan Skala Prioritas N g a b a n g . Mu s y a w a r a h Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Ngabang tahun 2016, resmi dibuka Bupati Kabupaten Landak, Adrianus Asia Sidot yang diwakili Camat Ngabang, Yosep, Kamis (26/2). Musrenbang yang berlangsung di Gedung Swadaya Ngabang ini dihadiri sejumlah anggota DPRD Landak Dapil Landak I (Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Jelimpo), Asisten Pemerintahan Setda Landak, Alessius Asnanda, sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Landak, jajaran Muspika Ngabang, para Kepala Desa (Kades) dan para Sekretaris Desa (Sekdes) se Ngabang serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Ngabang. Anggota DPRD Landak Dapil Landak I, Minadinata mengatakan, kegiatan Musrenbang ini dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten untuk penetapan

APBD antara Pemkab dan DPRD Landak. “Kami yakin semua desa tentunya punya harapan supaya di desanya banyak mendapatkan program pembangunan. Tapi kami yakin harapan itu tidak bisa diakomodir semua karena mengingat terbatasnya anggaran,” ujar Mina. Ia berharap dalam Musrenbang ini, program pembangunan yang diusulkan tersebut harus memakai skala prioritas. Artinya, program pembangunan yang diusulkan itu harus betulbetul merupakan kebutuhan masyarakat. “Sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah bisa berlaku adil dalam hal pelaksanaan pembangunan. Sebab, semua desa tentunya punya hak yang sama terhadap pembangunan,” kata legislator Partai Nasdem ini. Ia mengakui, selama ini memang ada sejumlah desa yang kurang diperhatikan dalam

pembangunan. Demikian juga sebaliknya ada desa yang benarbenar diperhatikan dalam pembangunan. “Makanya kita harus mengawal apa yang sudah kita sampaikan dalam Musrenbang ini,” ucapnya. Minadinata juga mengakui, sampai saat inipun DPRD Landak belum mengetahui bagaimana terhadap APBD Landak tahun 2015. “Sebab, sampai saat ini APBD kita masih dikoreksi Pemprov Kalbar. Kami sudah mendesak Pemkab Landak untuk menyampaikan hasil koreksi APBD Landak tahun 2015 dari Pemprov Kalbar,” katanya. Ketika Anggota DPRD Landak periode 2014-2019 resmi dilantik, APBD Landak tahun 2015 sudah disahkan pada 26 September 2014 lalu. “Sedangkan kami dilantik sebagai anggota DPRD Landak pada 29 September 2014 lalu. Nah, dengan cepatnya ketok palu

Pejabat Landak pimpin acara Musrenbang di gedung serbaguna Ngabang. ANTONIUS

APBD ini, kami juga berharap realisasainya cepat juga. Tapi kami hanya bisa mengawal program pemerintah. Kami bukannya eksekutor,” tegas Mina. Ia juga berharap pemerintah bisa berlaku adil dalam hal pembangunan desa. “Artinya, anggaran yang ada harus dibagi adil,” ucapnya. Sementara itu, dalam arahan Asisten Pemerintahan Setda Landak, Alessius Asnanda

mengharapkan, hasil Musrenbang ini merupakan dari usulan pembangunan yang prioritas. “Apalagi anggaran kita lebih banyak bergantung dengan pusat, selebihnya di daerah. Makanya usulkan saja program pembangunan yang sangat prioritas dan berdasarkan kewenangan dalam Musrenbang ini,” pinta mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Landak ini.(ius)

12 SKPD Terapkan Absensi Elektronik Ngabang. Sebanyak 12 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak mulai menggunakan abensi elektronik pada tahap pertama ini. Ke 12 SKPD itu yakni, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Daerah, Kan-

tor Kesbangpol dan Sekretariat Korpri. Masing-masing SKPD akan mendapatkan satu unit mesin absensi elektronik. Sekda Landak, Ludis mengatakan, sebelumnya mesin absensi elektronik tersebut akan mulai diberlakukan pada Februari 2015, namun terjadi perubahan. “Makanya absensi elektronik ini baru dimulai pada awal Maret 2015 ini,” ujar Sekda saat rapat penggunaan mesin absensi elektronik, di Kantor Bupati Landak, Kamis (26/2) Dikatakannya, perubahan yang terjadi dikarenakan dilakukan-

nya penyesuaian nama-nama pegawai SKPD terkait dengan pelantikan pada akhir bulan Januari lalu. “Hal ini dikarenakan juga adanya mutasi biasa sejumlah staf pada SKPD yang menerima mesin absensi. Untuk tahap awal inipun baru 12 SKPD yang menerima mesin absensi elektronik ini. Sedangkan untuk SKPD lainnya menyusul pada tahun ini setelah pengadaan selesai,” katanya. Ia menjelaskan, absensi tersebut akan dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, masuk kerja pagi dimulai dari pukul 07.00-07.30.

“Artinya, pada saat jam menunjukan pukul 07.46 dan seterusnya, PNS dinyatakan terlambat. Kedua, masuk kerja siang dimulai dari pukul 13.00-13.15. Artinya, setelah jam menunjukan pukul 13.16 dan seterusnya, PNS dianggap terlambat. Terakhir, pulang kerja sore dimulai dari pukul 15.50-16.15,” terangnya. Sekda juga mengingatkan, alatalat yang ada di mesin absensi elektronik ini tidak ditukar dengan alat-alat lain sejenis. Kepada setiap SKPD diminta untuk menjaga dan merawat mesin absensi

tersebut dengan baik. “Dikarenakan mesin absensi elektronik ini berstatus pinjaman, mesin ini dirawat dan dijaga dengan baik. Sedangkan biaya pemeliharaan masih pada SKPD yang meminjamkannya,” pinta Ludis. Kemudian, jika ada mengalami kendala, maka petugas absen SKPD wajib berkonsultasi atau memberitahu kepada BKPP Landak. “Dimohonkan juga untuk mesin absensi tersebut tidak untuk diotak atik, karena ini menyangkut program yang ada,” ingat Sekda.(ius/Humas)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Belum Ada Petunjuk Pusat

KPUD Sekadau Masih Nganggur

Duit Negara Terbuang

Belum Dipakai, Dermaga Sunyat Kok Malah Roboh? Sekadau. Belum digunakan rakyat, dermaga penyeberangan di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, malah roboh tiangnya di bagian Sunyat, Desa Sungai Ayak 2. Padahal, proyek pembangunan yang didanai uang APBD Provinsi

itu sudah sekitar 2 tahun ini dikerjakan. “Dermaga ini sebenarnya sudah lama dibangun. Tapi belum bisa difungsikan,” ujar Anton, salah seorang warga Sungai Ayak, kepada Rakyat Kalbar, di Sungai Ayak, belum

lama ini. Pantauan Rakyat Kalbar di lapangan, tiang dermaga di bagian Sunyat sudah banyak yang roboh. Bagi masyarakat Sungai Ayak, keberadaan dermaga tersebut sangat dibutuhkan. Dermaga itu akan memudah-

kan masyarakat yang menyeberangi Sungai Kapuas dari daerah Sungai Asam menuju Sunyat, maupun sebaliknya. Selama ini, masyarakat hanya mengandalkan dermaga tradisional berupa lanting. Jika mereka membawa kendaraan,

terutama roda dua, maka harus berhati-hati agar tidak tercebur ke sungai. “Dulu pernah ada yang jatuh. Makanya kita minta ke pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan dermaga itu,” tandas Anton. (bdu)

Sosialisasi di Sekadau

Empat Pilar Jadi Empat Konsensus

Marcelius Daniar SH. ABDU SYUKRI

Sekadau. Meski pelaksanaan Pilkada serentak se Indonesia menyisakan hitungan bulan, Komisi Pemililihan Umum di daerah masih “menganggur”. Salah satunya, ya KPUD Kabupaten Sekadau. Komisioner KPUD Sekadau Bidang Hukum, Marcelius Daniar, mengakui pihaknya saat ini belum memulai tahapan Pilkada di Sekadau. Pasalnya, Peraturan KPU (PKPU) terkait hal itu belum turun dari KPU RI. “Untuk tahapan Pilkada di Sekadau, memang belum bisa kita mulai,” ujar Marcelius Daniar, kepada sejumlah wartawan, di kantornya, Kamis (26/2). Belum turunnya PKPU karena revisi UU Pilkada yang dilakukan 18 Februari lalu. “Kemarin ada perubahan atau revisi terhadap UU Pilkada,” jelas Daniar. Pantauan awak koran ini, tidak ada aktivitas menonjol di kantor KPUD Sekadau terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada. Walau demikian, KPUD Sekadau pada prinsipnya mengaku siap menyelenggarakan Pilkada. (bdu)

Sekadau. Di tengah era globalisasi, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terus diberitahukan ke rakyat Indonesia. Selasa (24/2), Anggota Komisi III MPR-RI, Erma Suryani Ranik, melakukan sosialisasi empat konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang dipusatkan di gereja GKII Jalan Merdeka Selatan, Sekadau Hilir, itu dihadiri sejumlah pengurus organisasi kepemudaan di Kabupaten Sekadau. “Untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang kebangsaan, MPR memasyarakatkan nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.” kata Erma saat membuka kegiatan. Dijelaskan wanita yang sudah malang melintang sebagai

wakil rakyat ini, pemasyarakatan empat konsensus ini penting karena saat ini banyak masyarakat belum memahami dan merasa asing pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. “Memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh masyarakat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional yang dapat dicapai bilamana setiap warga masyarakat mampu hidup dalam kemajemukan,” tukas Erma. Dijelaskannya, awal mula 4 pilar kehidupan bangsa dicetuskan oleh Alm. Taufiq Kiemas. Tahun ke dua sosialisasi 4 pilar, ada Ormas yang menggugat istilah emat pilar ke MK. “Dengan dasar pemikiran Pancasila sebagai ideologi tidak bisa menjadi pilar kebangsaan. Namun, MPR bisa menggunakan istilah baru yaitu empat konsensus dasar berbangsa. Di dalamnya tetap sama,” beber Erma. Kegiatan juga diisi dengan

Sosialisasi empat konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara oleh anggota DPR RI, Erma Suryani Ranik, di Sekadau. ANTONIUS

pembagian paket buku, yang terdiri dari empat buku dalam setiap paket. Masing-masing; TAP MPR No.1 Tahun 2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum

ketetapan MPR sementara dan TAP MPR Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Kemudian, ada UUD Tahun 1945 berikut panduan pema-

syarakatannya serta TAP MPRRI dan buku tayang materi sosialisasi empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM Tingkatkan Pelayanan Air Bersih Sambas. Untuk meningkatkan pelayanan air bersih, Pemkab Sambas melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, ESDM dan Pengairan telah mengusulkan pembangunan jaringan air bersih dari Kecamatan Sajingan Besar ke ibukota Kabupaten Sambas. Sistem gravitasi diterapkan pada jaringan air sepanjang 96 kilometer tersebut. “Kita usulkan pembangunan jaringan air bersih kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PR) untuk meningkatkan pelayanan air bersih. Air yang akan dialirkan bersumber dari gunung, karena ada beberapa sumber air terjun di Kecamatan Sajingan Besar,” kata Ir H Ferry Madagaskar MSi, Kepala Dinas PU Bina Marga, ESDM dan Pengairan Kabupaten Sambas kepada Rakyat Kalbar, belum lama ini. Ferry menegaskan, pembangunan jaringan air bersih ini diusulkan saat audiensi Pemkab Sambas dengan Menteri PU dan PR, Jumat (20/2) lalu di Ruang Pertemuan Menteri PU dan PR agar segera dianggarkan. “Air bersih merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Sambas dalam meningkatkan pelayanan air bersih,” jelasnya. Agar program pembangunan jaringan air bersih sepanjang 96 kilometer terealisasi, tentunya pemkab Sambas harus mampu meyakinkan pemerintah pusat. Dukungan masyarakat juga sangat penting, sebab Pemkab Sambas sudah ekpos dan memaparkan pentingnya air bersih bagi Kabupaten Sambas. “Agar lancar, diharapkan doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas. Sehingga program jaringan air bersih dengan sumber air gunung bisa terwujud,” harapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Jumat, 27 Februari 2015

Pemkab Targetkan AKI Turun 50 Persen

Sambas. Guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui indikator kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 50 persen. Target itu disampaikan dalam Workshop Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAD PPAKI), Rabu (25/2) di Aula Bappeda Sambas. Kegiatan ini digelar Dinas Kesehatan bersama Kinerja USAID dan PKBI Kabupaten Sambas. “Tahun 2015 kita menargetkan tercapainya penurunan AKI. Sehingga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan IPM Kabupaten Sambas,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sambas, dr I Ketut Sukarja dihadapan peserta workshop dari seluruh puskesmas se-Kabupaten Sambas. Selain itu, ujar Ketut, penurunan AKI supaya penyelenggara pelayanan kesehatan dapat memperbaiki akses maupun kualitas dari pelayanan yang diselenggarakan, termasuk tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan. “Sehingga dampaknya

mampu mensinergikan seluruh jajaran menurunkan AKI dalam rangka peningkatan kesehatan dengan percepatan rencana aksi daerah, seperti menentukan langkah dan upaya kedepan agar semakin baik,” jelasnya. Ketut mengungkapkan, sesuai data instansinya, bahwa AKI Sambas setiap tahun menunjukkan penurunan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2012 terdapat 17 kasus kematian ibu dari 11.532 kelahiran hidup. Tahun 2014 terdapat 13 kasus kematian ibu dari 9.758 kelahiran hidup. “Ini menunjukkan angka penurunan AKI dari tahun sebelumnya,” bebernya. Tahun 2015, diharapkan real angka ini dapat diturunkan menjadi 12 kasus. Artinya, perlu kebersamaan dalam menekan angka AKI tahun 2015. “Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kematian ibu serendah-rendahnya, sehingga target penurunan angka ini bisa turun sekecil-kecilnya,” harapnya. Namun sebaliknya, Angka Kematian Bayi (AKB) dilihat sejak tahun 2012 terdapat 98 kasus. Kematian bayi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2014

Chelsea Juara Liga Galik 2015 Sambas. Klub Chelsea akhirnya berhasil meraih Juara I Liga Galik Sambas Tahun 2015. Keberhasilan klub yang dipimpin Ivan ini diraih usai mengalahkan klub Manchester City dengan drama adu penalti dengan skor 4-2 di Lapangan Gabsis Sambas, Rabu (25/2). Ratusan penonton memadati partai final antara Chelsea melawan

Manchester City. Pertandingan ini sudah diperkirakan penonton akan seru, mengingat para pemain kedua kesebelasan cukup berimbang. Benar saja, kedua kesebelasan yang dimotori Ivan dari Chelsea dan Njang Toton dari kesebelasan Manchester City ini bersaing ketat untuk mencetak gol. Skor sempat imbang 1-1. Gol Chelsea dicetak oleh Joni, sedangkan

Manchester City dicetak oleh Khairul. Skor imbang membuat pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Chelsea akhirnya berhasil memenangkan Liga Galik 2015. “Tahun ini luar biasa penampilan tim Chelsea, memang sudah diperkirakan juara. Mereka bisa mengalahkan Manchester City dan memenangi trophy bergengsi kompetisi tahunan tersebut,” ung-

terdapat 111 kematian bayi. Selama ini beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan AKI adalah program Making Pregnancy Safer (MPS) yang merupakan strategi sektor kesehatan untuk mengatasi kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker, Gerakan Sayang Ibu, Desa Siaga, Penyediaan Bidan di desa, Poned dan Ponek, kegiatan Posyandu serta kerjasama kemitraan antara bidan desa dan dukun bayi (bidan kampung). Namun demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan AKI, AKB dan AKBA seperti yang diharapkan. “Diperlukan upaya percepatan yang lebih bermakna dan kerja keras dari semua pihak melalui RAD PPAKI di tahun 2015 turun hingga 50 persen,” ajaknya. Ketut menegaskan, sebelumnya ia telah menyampaikan pada pertemuan tanggal 30 Desember 2014 di Kecamatan Selakau Timur mengenai tantangan yang cukup berat dalam mewujudkan target tersebut.

kap Ippi, Panitia Liga Galik kepada wartawan. Ippi menjelaskan, posisi ketiga diraih klub Bayern Munchen setelah mengalahkan klub Real Madrid pada pertandingan yang dilakukan pada hari Selasa (24/2). Ippi bersyukur pertandingan berjalan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak. “Alhamdulillah, turnamen Liga Galik ini ini sukses kami gelar berkat dukungan seluruh pihak. Walaupun awalnya kondisi lapangan sempat rusak akibat musim hujan beberapa

Faktonya transisi demografi, desentralisasi kesehatan, pelayanan publik, dan pendanaan. “Upaya penurunan AKI dan AKB terkait target MDGs di tahun 2015 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata, namun partisipasi multi profesional, dunia usaha dan masyarakat luas juga menjadi penentu keberhasilan pencapaian tersebut,” ujarnya. Sedangkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi mengatakan, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka kematian Ibu (RAN PPAKI) 2013 – 2015 baru mencapai target 161 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sedangkan target MDG’s 102 per 100.000 kelahiran hidup. “Dalam pencapaian RAN PPAKI terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi. Sehingga harus dicermati, yakni akses ke fasilitas kesehatan membaik, tetapi cakupan dan kualitas belum optimal, terbatasnya ketersediaan sumber daya strategis untuk kesehatan ibu dan neonatal, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu,” ujarnya. (edo)

waktu lalu, namun semua berjalan lancar,” ujar dia. Hal senada diungkapkan Ketua PSSI Kabupaten Sambas, Drs Sunaryo yang hadir pada pertandingan penutup. Ia gembira keberhasilan penyelenggaraan Liga Galik, karena liga ini menjadi cikal bakal pertandingan sepakbola yang harus dilakukan setiap tahun. “Ini sangat bagus sebagai awal kebangkitan sepakbola Sambas. Saya mengharapkan banyak kegiatan sepakbola sehingga muncul pemain-pemain berbakat, dan Liga

Galik ini juga bisa kita anggap sebagai ajang silaturahmi untuk para pemain bola,” tuturnya. Sementara itu, Ivan, salah satu motor tim Chelsea mengatakan, turnamen Liga Galik sangat bermanfaat untuk para pencinta sepakbola. Apalagi selama ini sangat jarang turnamen seperti ini digelar di Lapangan Gabsis. “Kita tetap mendukung kegiatan ini. Saya berharap Liga Galik digelar secara berkelanjutan setiap tahun sebagai ajang silaturahmi,” pungkasnya. (edo)

Sambungan Dirazia, Pasangan ............................................................................................dari halaman 9 Jatanras Polda ..................................................................dari halaman 9 Malu Pak,” kata pria berewok pemilik indekos Bunga itu. Razia cipta kondisi ini, sedikitnya tujuh pasangan di luar nikah dan lima penghuni tidak memiliki Kipem diamankan. Kedua pasangan di luar nikah tersebut langsung digiring bersama pasangan lainnya ke Markas Satpol PP Kota Pontianak. Semua yang terjaring langsung diajukan untuk menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak pada siang harinya. Kepala Seksi (Kasi) Penyidik dan Penyuluhan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pontianak, Rachmad Suprayitno menuturkan, razia ini merupakan giat rutinitas mengurangi perbuatan asusila di Kota Pontianak. Dikatakan Rachmat, seluruh pasangan di luar nikah dan yang tidak memiliki Kipem akan limpahkan ke PN Pontianak untuk menjalani persidangan. “Mereka akan dikenakan tindak pidana

ringan (Tipiring). Seperti beberapa waktu lalu, Hakim memvonis pasangan di luar nikah hingga denda Rp2 juta,” katanya. Menurut Rachmat, vonis denda sedemikian rupa sangatlah efektif dalam rangka pengurangan sekaligus pencegahan perbuatan asusila. “Kami apresiasi hakim. Karena vonis sedemikian rupa bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindakan yang menyimpang,” jelas Rachmat. Rachmat menegaskan, tidak hanya penghuni indekos yang melakukan perbuatan menyimpang yang akan ditindak tegas. Satpol PP juga akan menindak pemiliknya, jika terbukti melanggar aturan. “Pemilik indekos akan kami panggil dan dimintai keterangan. Kalau memang terbukti melanggar aturan, maka akan diproses hukum seperti lainnya,” tegasnya. Penghuni maupun pemilik indekos

diimbau tidak menyalahgunakan kamar dan tidak membiarkan perilaku menyimpang. Sejauh ini dikatakan Rachmat, sudah ada beberapa indekos yang ditutup paksa oleh Satpol PP karena melanggar aturan. “Juga ada satu pengusaha hotel yang diproses hukum karena melanggar aturan,” katanya. Satpol PP sudah mencentang beberapa indekos yang masuk dalam catatan merahnya. Tak menutup kemungkinan indekos yang cacat hukum akan ditutup paksa, jika dalam penyelidikan terbukti melanggar aturan. “Nah, ini peringatan keras. Artinya pemilik indekos harus lebih selektif menerima penyewa kamarnya. Pasangan tanpa status jangan diterima, penghuni dari luar daerah juga harus dilaporkan ke RT atau lurah setempat. Jangan tahunya terima bayaran sewa kamar saja,” kesal Rachmat. (oxa)

Satpol PP Bongkar ..........................................................................................dari halaman 9 Kepala Seksi (Kasi) Ketenteraman dan Ketertiban, Satpol PP Kota Singkawang ditemui di sela pembongkaran, Kamis (26/2). Hubi menyebutkan, pemilik bangunan tersebut sudah diberikan surat peringatan hingga kali sejak Agustus 2014. Tetapi, tidak juga digubris, hingga keluar surat perintah untuk pembongkaran. “Langkah persuasif sudah dilakukan, tetapi hari ini terpaksa kita bongkar,” kata dia. Pembongkaran tujuh bangunan di atas parit tersebut, dilakukan sejak pukul 09.00 Wib dengan peralatan sederhana, seperti palu kodam. Kemudian material-materialnya diangkut menggunakan beberapa truk. Dalam pembongkaran tersebut, Satpol PP Kota Singkawang bekerjasama dengan polisi untuk menjaga ketertiban dan petugas PLN untuk melepas kabel di tujuh bangunan tersebut. “Bangunan yang dibongkar ini ada bermacam-macam tempat usaha, di antaranya bengkel, jual bakso, air bersih dan lainnya. Ada yang sudah berdiri 40 tahun, tetapi sekarang kita bongkar, karena me-

langgar aturan,” kata Hubi. Terkait solusi yang diharapkan para pemilik bangunan tersebut, Hubi juga mendengarnya, tetapi dia menilai hal tersebut merupakan kewenangan instansi terkait seperti Disperindag, Tata Kota dan Bina Marga. “Satpol PP hanya sebagai eksekutor,” katanya. Sementara itu, salah seorang pemilik bangunan Martuin mengaku menerima penertiban itu, tetapi dia meminta bangunan-bangunan permanen di sekitar kawasan tersebut juga ditertibkan, lantaran juga melanggar aturan. “Kami terima dengan penertiban ini, tetapi bangunan yang permanen juga ikut ditertibkan dong,” pintanya. Dia meminta, penertiban itu dilakukan secara merata, bukan tebang pilih. Lantaran di sekitar kawasan tersebut banyak bangunan yang juga mesti ditertibkan. “Tindakan ini bagus, tetapi lakukan secara merata dong,” kata Martuin. Dia meminta Satpol PP tidak memberikan janji akan melakukan penertiban secara bertahap. Melainkan

memberikan kepastian kapan bangunan-bangunan permanen yang melanggar akan dibongkar. “Kapan? Saya mau kepastiannya,” tegas Martuin. Di samping itu, jelas Martuin, pemerintah tidak hanya bisa menyuruh petugas untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar. Tetapi hendaknya disertai dengan solusi. “Kami tidak masalah, hanya saja berikan solusi. Salah satunya, carikan tempat lain untuk berjualan,” harapnya. Pemilik bangunan lainnya, Agus menyebutkan, jika pihaknya sudah tiga kali menerima surat. Hanya saja pemerintah tidak memberikan solusi pascabangunan penertiban. “Sudah tiga kali terima surat, kemudian kami ke kantor. Tapi tidak ada solusinya bagaimana dengan bangunan ini,” kata dia. Pria yang sudah 15 tahun berjualan bakso di kawasan itu tidak mengetahui akan melanjutkan usahanya di mana lagi. “Kita ini rakyat kecil, jika ada penggusuran seperti ini kita butuh tempat lain untuk mencari nafkah,” lirih Agus. (dik)

memudahkan memantau secara langsung kondisi di luar ruko, melalui dua buah CCTV yang terpasang di atas plafon pintu masuk. Namun ternyata mereka berhasil digerebek tim Jatanras. Dari tangan pejudi ini, polisi mengamankan barang bukti berupa uang senilai kurang lebih Rp80 juta, satu set lapak liongfu, enam buah dadu, hap warna merah, meja kayu dan rokok sebagai alas hap. Kemudian mereka digiring ke Mapolda Kalbar untuk diperiksa.Kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi atas penggerebekan

itu. Para tersangka pun saat ini masih menjalani pemeriksaan. Ando Ketua RT 03 RW 07 mengaku baru tahu kalau ada warganya yang ditangkap saat sedang bermain judi. “Saya tidak tahu siapa nama pemilik rumah. Karena mereka tidak pernah melapor walau sudah enam bulan menempati rumah sekaligus toko di kawasan Pasar Mawar,” katanya. Diakui Ando, dirinya bisa hadir di lokasi, karena dipanggil pihak kepolisian untuk menyaksikan penggerebekan itu. (oxa)

Dijanjikan Tampil .........................................................dari halaman 9 “Selasa kemarin, kami semua ketemu dengannya. Jadi, kami disuruh mengumpulkan HP dan perhiasan sebelum fashion show dimulai. Semua sudah dikumpulkan ke dia (IW). Pas datang ke Aston tidak ada acara apa-apa,” kata Vira, siswi cantik SMAN 9 Pontianak ini. Seketika suasana kecemasan menderu. Bahkan ada peserta yang jatuh pingsan pada malam itu. “Teman kami ada yang teriak. Kita kena tipu,” sambungnya. Wulan, peserta lainnya mengaku bahwa temanteman lainnya tidak mengenal betul dengan IW. Dikatakannya kembali, mereka sempat mengetahui IW menginap di salah satu hotel di Pontianak. “Setelah dicek IW sudah check out dari hotel

tersebut,” katanya. Tangisan korban terdengar cukup nyaring saat mereka berkumpul di parkiran bawah Hotel Aston. Make up yang terlihat indah dipandang pun menjadi luntur. Hingga akhirnya anggota Jatanras Reskrim Polresta Pontianak tiba ke lokasi dan langsung menindaklanjuti kasus ini. Beberapa diantara korban dibawa ke Mapolres untuk disuruh membuat laporan. Tak lama waktu terlewati, seorang pemuda berbaju biru diamankan oleh polisi. Hingga berita ini dimuat, penyidik Polresta Pontianak masih mendalami keterlibatan pria ini. Menurut sejumlah korban pria tersebut adalah teman IW. (oxa)

Banyak Pengendara ..................................................dari halaman 9 jelas Mahyudi. Beberapa kasus Laka Lantas, sambung Kapolres, didominasi akibat kelalaian pengemudi. Sehingga menjadi tugas bersama untuk saling mengingatkan masyarakat agar lebih tertib lalu lintas. “Trafficlight yang cuma satu-satunya di Kapuas Hulu sudah lama ada, tapi tidak difungsikan. Walaupun Putussibau relatif sepi, tapi ini perlu untuk pembelajaran menaati rambu-rambu lalu lintas,” paparnya. Tidak hanya kepada masyarakat, Mahyudi pun menekankan kepada para perwira kepolisian untuk mengawasi anggotanya agar tertib berlalu lintas. Polisi harus bisa memberikan teladan, bukan sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik. Pasalnya, akan percuma polisi memberikan sosialisasi tertib berlalu lintas, tetapi anggota polisi sendiri banyak melanggarnya. “Kita pun sudah mengingatkan jangan ada tindakan KKN, dengan mudahnya disogok pengendara

yang ditilang. Kepada masyarakat juga, kita minta tolong, jangan memberikan apapun saat ditilang,” tegas Kapolres Mahyudi. Sementara itu, Ir Rismawati memberikan apresiasi atas kegiatan rapat koordinasi tersebut. Seperti yang diutarakan Kapolres, menurut Rismawati, memang masih banyak anak di bawah umur atau pelajar menggunakan kendaraan sendiri. Bahkan mereka kerap kebut-kebutan dan tidak menggunakan helm. Padahal itu sangat berbahaya, tidak hanya bagi dirinya tapi juga pengguna jalan lainnya. “Sepertinya pengendara lebih takut kepada polisi baru pakai helm. Padahal helm demi keamanan dan keselamatan diri sendiri. Memang masih banyak yang tidak tertib saat berlalu lintas, ini harus diantisipasi dan diambil langkah-langkah. Walaupun kita di sini belum seramai seperti di Pontianak, tapi perlu juga tertib saat berlalu lintas,” ujar Rismawati. (arm)

Walikota dan .............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Rain dan pengunjungnya mayoritas pemakai Narkoba. Selain itu terjadinya dugaan prostitusi di Hotel Garuda yang juga lokasi THM Imperium. “Ini memang sudah bertahun-tahun dibiarkan. Harusnya kali ini Pemkot dan Polresta Pontianak menutup THM itu. Pengusaha harus taat aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun kepolisian, bukan melanggar aturan,” jelasnya. “Jika memang tidak mau ikut aturan yang sudah dibuat oleh Pemkot Pontianak, jangan buka usaha di Kota Pontianak. Silakan buat usaha di luar Kota Pontianak,” kesal Agus. Jika di dalam Perda dan SK Walikota tidak diperkenankan untuk menjual Minol sepanjang memasuki radius 500 meter dari pemukiman warga, tempat pendidikan, rumah ibadah dan rumah sakit, mestinya ada penindakan dan pencegahan yang dilakukan Pemkot maupun Polresta. “Ini aturan, harus ditegakkan,

jika masih berjualan dalam radius 500 meter, ini sudah pelanggaran namanya,” katanya. “Percuma dong aturan dibuat, jadi ini bagaimana. Kalau sudah ada aturan jelas dilarang, tetapi masih saja menjual. Harusnya pemerintah, dalam hal ini Satpol PP dan polisi melakukan penindakan,” ujarnya. Kepolisian yang sudah mengeluarkan izin keramaian, kata Kepala Ombudsman Kalbar, melakukan kontrol, pemeriksaan, pengecekan, guna memastikan izin keramaian yang dikeluarkan tidak ada pelanggaran. Kemudian mengevaluasi sebagai dasar memperpanjang izin keramaian. Apabila THM melakukan kesalahan fatal, cabut izin keramaiannya. Pantauan Rakyat Kalbar di sejumlah karaoke di Kota Pontianak, THM masih saja melakukan pelanggaran. Bahkan apa yang dikatakan kepolisian maupun Pemkot melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)

tidak dihiraukan sama sekali. “Saya ingin tahu, apa alasan Walikota dan Kapolresta sampai tidak melakukan penindakan,” tanya Agus. Walikota Pontianak dan Kapolresta wajib memberikan penjelasan kepada publik, mengenai pembiaran yang dilakukannya terhadap pelanggaran di THM. Jangankan menutup THM, merazia turun ke lapangan untuk mengecek karaoke-karaoke saja tidak pernah dilakukan Pemkot maupun kepolisian. Melainkan hanya gertak sambal saja yang dilakukan Kapolresta Pontianak maupun Pimpinan Satgas Anti Preman yang mengatakan akan turun dan melakukan penindakan. Kepala BP2T Kota Pontianak, Drs Djunaidi MSi kembali menegaskan, THM di Kota Pontianak, khususnya karaoke dan cafe sama sekali tidak ada diberikan izin untuk menjual Minol. Melainkan hanya hotel bintang tiga.

“Saya tegaskan BP2T Kota Pontianak tidak ada mengeluarkan izin Minol kepada seluruh karaoke yang ada di Kota Pontianak. Tidak ada sama sekali, melainkan hanya hotel bintang tiga,” tegas Djunaidi, Selasa (24/2). Djunaidi mendesak kepolisian dan Satpol PP Kota Pontianak cepat melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan THM di Kota Pontianak. Dia juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian maupun Satpol PP Kota Pontianak untuk segera melakukan penindakan, khususnya mengenai penjualan Minol tanpa izin. “Dengan polisi, kita sudah koordinasi, kemudian dengan Satpol PP setiap saat kita koordinasikan. Tidak tahu juga kenapa THM tidak ditindak,” kesal Djunaidi. “Saya sendiri sangat siap, jika memang kepolisian maupun Satpol PP membutuhkan BP2T dalam melakukan penindakan THM yang menjual Minol tanpa izin,” katanya. Bahkan dikatakan Djunaidi, sejumlah

karaoke di Pontianak Mall Jalan Teuku Umar, Pontianak Kota (Happy Puppy, Studio, XP Family, Nav) tidak ada mengantongi izin Minol. Namun masih saja menjual Minol. “Ini saya temukan saat sidak bersama anggota dewan periode sebelumnya, pada tahun 2014 lalu. Itu kita sudah cek tidak ada izin Minol, dan memang tidak kita keluarkan,” ungkap Djunaidi secara blak-blakan agar polisi dan Satpol PP mengambil tindakan tegas. “Jadi sekali lagi, tidak ada yang kita keluarkan izin Minol untuk seluruh karaoke di Kota Pontianak. Kalau mereka menjual, berarti mereka melanggar aturan,” tegasnya lagi. Mengenai pemungutan pajak atas penjualan Minol tanpa izin, Djunaidi mengatakan, silakan tanyakan kepada Dispenda Kota Pontianak. Karena ini masalah pajak. “Yang jelas jika tidak ada izin, jangankan menarik pajak, menjual saja tidak boleh,” tegas Djunaidi. (zrn)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

MEMANJAKAN d a n H A D I L MATA

Rakyat Kalbar Jumat, 27 Februari 2015

INDAH DEWI PERTIWI

Sudah Ngebet

Farah Quinn tak jauh dengan urusan makanan. Begitu pula saat plesiran ke India, Farah tidak hanya memanjakan lidahnya, tapi juga matanya dengan beragam bangunan bersejarah dan objek wisata menarik yang ada. Sebagai seorang chef, perjalanan Farah tidak akan lengkap tanpa mencicipi beragam menu ala negeri Mahatma Gandhi itu. Saking serunya traveling kali ini, Farah lantas membagikan kebahagiaannya itu kepada para follower-nya. Satu demi satu momen perjalanannya itu di-upload melalui akun Instagram pribadinya @farahquinnofficial. “the qubbat-ul-islam mosgue,” tulisnya. Dalam foto tersebut, Farah berpose di bangunan bersejarah yang didirikan Qutb Deen Aibak pada 1198. Tampak Farah mengenakan atasan berwarna pink dengan rok panjang berwarna putih. Beragam komentar pun mewarnai intagramnya. “Nice view,” komen followernya @anitacandra 19. Sedikitnya 3.888 follower menyukai pose perempuan kelahiran 8 April 1980 tersebut. Ia pun meng-upload gambar bangunan sejarah lainnya. “Intricate stone carvings on the cloister columns at quwwatu islam mosgue,” tulisnya. Dalam perjalanannya ke negeri Bollywood itu, Farah juga menyempatkan diri mengunjungi ikon India, Taj Mahal. Di depan salah satu keajaiban dunia itu, Farah tampak cantik mengenakan baju tradisional India, sari “The Taj Mahal; love, beauty, and experience beyond word, btw aku pilih saree yang simple sekali tapi warna terang,” tulisnya. Tidak kalah dengan respon sebelumnya, janda beranak satu itu juga mendapat respon dari para followernya. Sedikitnya 7.074 menyatakan menyukai plesiranya itu. “wow! Cantiknya,” kata followernya @rocking_fiera. Menariknya, Farah juga tampak berburu kuliner disana. Dia mendatangi sejumlah pedagang lokal sembari memilih bahan makanan. Melalui gambar tersebut sepertinya, Farah ingin bereksperimen dengan bahan makanan India. “I’m crazy about naan bread, roti naan yang berbentuk lempeng ini wajib disantap bersama lauk pauk india,” katanya. (Jp)

Indah Dewi Pertiwi (IDP) sudah ngebet ingin berhijab. Ia sangat ingin menutup auratnya. “Pingin banget cuma aku belum bisa, aku nggak mau egois. Aku ada manajemen,” katanya. Tapi dia memastikan kelak akan berhijab pasca menikah. Menurutnya, saat menikah hal yang utama adalah menutup auratnya. Sayangnya, hingga saat ini IDP belum menemukan tambatan hati. Dia selalu berkelit setiap kali ditanya soal pasangan. Lebih lanjut dia mengatakan, akan menutup auratnya bila dirinya sudah menikah kelak. Namun sayang hingga saat ini, dirinya belum bertemu pujaan hati yang akan menjadi imamnya. “Pingin berhijab nanti pas sudah nikah,” paparnya. Pelantun Hipnotis itu juga kini sudah kerap menggunakan hijab, dan penampilannya itu seringkali diunggah dalam akun Instagram miliknya. “Komennya di Instagram itu positif, lebih bagus. Semoga doa itu menjadi sesuatu yang bagus buat aku,” ujarnya. (Jp)

ALENA WU

Sering Dipanggil Cece Penyanyi cantik Alena Wu sering ditegur dengan sapaan Ci atau Cece, panggilan khas perempuan Tionghoa karena parasnya yang khas oriental. Namun, perempuan 34 tahun itu lebih suka dipanggil dengan sebutan Mbak. Menurut dia, panggilan tersebut lebih nyaman di telinganya. Sebab, ibunda Neo Kolla Fauza itu lahir dan besar di lingkungan masyarakat Jawa di Malang, Jawa Timur. Dia bahkan sering merasa bukan keturunan Tionghoa. Dia lebih merasa Jawa tulen. “Karena aku memang orang Jawa,” tutur pemilik nama asli Caroline Gu-

MERLIN YUVITA

Miss Shanghai

Kalbar 2015

Singkawang. Gadis utusan Kota Pontianak, Merlin Yuvita terpilih sebagai Miss Shanghai Kalbar 2015. Dia berhasil menyisihkan utusan dari kabupaten/kota lain di Kalbar dalam Pemilihan Miss Shanghai di Taman Bukit Bougenville, Kota Singkawang. “Kriteria Miss Shanghai pada prinsipnya brain, beauty, behavior,” kata Rita, Ketua Dewan Juri Pemilihan Miss Shangsai di Taman Bukit Bougenville Kota Singkawang, Minggu (22/2) lalu. Rita menjelaskan, brain merupakan kecerdasan. Sedangkan beauty bukan hanya ayu tidaknya wajah, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang menghargai tubuh dan dirinya, yang terpancar dari kebersihan dan kecantikan luar yang selaras

dengan kecantikan batinnya. Sementara behavior merupakan perilaku yang baik. Menurut Rita, dalam Pemilihan Miss Shanghai Kalbar ada beberapa kriteria yang dinilai dari setiap peserta, diantaranya pembawaan, penjiwaan, ekspresi, penampilan dan lainnya. “Para peserta harus menampilkan semua kemampuannya di catwalk,” katanya. Selanjutnya, tambah dia, seluruh peserta dari yang merupakan utusan dari kabupaten/kota di Kalbar diberi angpau yang berisikan pertanyaan, dan harus dijawab secara spontan di depan Dewan Juri dan hadirin. Dari pemilihan tersebut, Dewan Juri menetapkan Merlin Yuvita sebagai Miss Shanghai Kalbar 2015 diikuti Pemenang

Entertainment

II Nony Rizi Miranda, dan Pemenang III Nabila. Di tempat yang sama, Pengelola Taman Bukit Bougenville Kota Singkawang, Darminto mengatakan, Pemilihan Miss Shanghai ini merupakan yang ke-9 digelar di Kota Singkawang untuk memeriahkan Perayaan Imlek dan Capgome. Tahun ini dilaksanakan selama dua hari, sejak Sabtu (21/2). “Kami menggelar even ini, selain untuk berkontribusi positif dalam memeriahkan Imlek dan Capgome, juga diharapkan bisa memberikan multiplier efek bagi masyarakat Kota Singkawang, khususnya bagi masyarakat di sekitar Taman Bougenville,” kata Darminto. Dia mengatakan, Pemilihan Miss Shanghai yang digelar setiap tahun merupakan

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

nawan alias Wu Hui Li tersebut lantas tersenyum. Status orang Jawa itu pun bukan pengakuan asal-asalan. Penyanyi yang fasih menyanyikan lagu-lagu Tionghoa tersebut, ternyata masih memegang teguh unggah-ungguh Jawa dalam berperilaku, meski kini telah tinggal di ibukota. Misalnya, dia tidak pernah memanggil orang yang lebih tua dengan hanya sebutan nama. Kebiasaan itu juga ditularkan kepada anak laki-lakinya, Kolla. “Aku ini ngomongnya juga masih Jawa medok. Jadi (dipanggil) Mbak lebih enak,” ungkapnya. (Jp) ajang untuk menggali bakat dan potensi masyarakat, bukan hanya di Singkawang, tetapi juga di seluruh Kalbar. Darminto berharap, pemilihan ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang. “Lantaran antusias masyarakat ikuti mengikuti atau menonton even ini dari tahun ke tahun semakin meningkat,” katanya. Di masa mendatang, kata Darminto, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya, panitia akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya Pemkot Singkawang, Pemprov Kalbar, mitra kerja, sponsor dan lainnya. (dik)

Pilihan Hotel, Resto, Café, Spa & Karaoke Tepat