27 Mei 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Kejati Diminta Eksekusi 37 Mantan DPRD Sintang

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Rabu, 27 Mei 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Pontianak-RK. Tidak dibukanya kembali kasus korupsi dana Otonomi Daerah (Otda) Sintang tahun 2003 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, dipertanyakan keluarga besar mantan anggota DPRD Sintang periode 1999-2003, K Sudarso dari Kabupaten Landak. K Sudarso merupakan terpidana kasus tersebut yang sudah di eksekusi jaksa bersamaan dengan eksekusi mantan ketua DPRD Sintang periode 1999-2003, Mikail Abeng. “Kita mempertanyakan, di mana letak keadilan para penegak hukum kita. Mengapa hanya keluarga kami

dan Pak Abeng (Mikail Abeng) yang di eksekusi,” tegas Djohet Malai, perwakilan keluarga besar K Sudarso kepada Rakyat Kalbar, Selasa (26/5). Djohet Malai meminta Kejati Kalbar secepatnya memanggil dan memeriksa serta memproses hukum 37 mantan anggota DPRD Sintang periode 1999-2003. Mer-

JANGAN HANYA K SUDARSO DAN MIKAIL ABENG DIKORBANKAN

eka juga menikmati dana Otda sebagaimana terlampir dalam putusan Mahkamah Agung (MA). Namun hingga saat ini mereka tidak tersentuh hukum. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor Reg Perk: PDS-01/STANG/Ft. 1/0806 tertanggal 6 November 2006, terlihat jelas bahwa proses hukum pen-

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

anganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana otda APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2003. “Berdasarkan dakwaan JPU sendiri, ternyata melibatkan nama-nama aparatur dari pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sintang pada masa itu. Mereka semua dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mengakibatkan kerugian negara dan daerah. Namun nama-nama tersebut tidak pernah diminta pertanggungjawaban hukum,” kesal Djohet Malai. Halaman 7

Kesannya Polisi-Jaksa Maksa Naikin Kasus

KALAU SENTOT DIPROSES,

KENAPA SAT POL PP KUBU RAYA TIDAK?

Pontianak-RK. Aneh bin ajaib, lucu nan kocak. Kira-kira begitu kesan kasus, yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, dugaan pengerusakan pagar dan penyerobotan lahan milik PT Bumi Raya Utama (BRU) Grup. Terdakwa kasus ini adalah ahli waris tanah, Sentot Subarjo, yang akses jalan masuk Aroma Kriminalisasi ke propertinya “dipenRakyat Kecil Tercium jara” oleh BRU. Perkara ini tampak ganjil sebab, menurut Sentot, 3 batang pagar yang ia cabut berdiri di atas tanah fasilitas umum (Fasum). Jadi lucu karena sudah ada pembatalan sejumlah sertifikat milik BRU, termasuk yang jadi dasar BRU melaporkan Sentot ke Polda Kalbar. Halaman 6

Menatap Realitas Sejak puluhan tahun silam, kondisi kelistrikan di Kalbar, khususnya di Ketapang tidak kunjung memuaskan. Justru semakin mengecewakan. Sehingga memunculkan kekecewaan, caci maki, kemarahan hingga Halaman 7

Alissa Wahid @AlissaWahid Kalau pakai rumus kredibilitas, saya tetap lebih percaya rekam jejak KPK. KPK yg dulu sih, bukan KPK versi pak Jokowi.

Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Anjlok

Jeno: Tidak Diantisipasi itu Konyol Namanya Pontianak-RK. Pertumbuhan ekonomi Kalbar paling terpuruk di Kalimantan maupun provinsi lainnya. Kalbar hanya bertumbuh 1% di awal pemerintahan baru, sementara secara nasional ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen. “ D i l i hat p e r p u l au p e r tu m b u han ekonomi di Kalimantan memang paling rendah, sekitar 1 persen,” ungkap Anggota Komisi XI DPR dapil

Wahyudi Adhiutomo @wadhiutomo

Kalbar, Michael Jeno, Selasa (26/5). Menanggapi kuliah umum Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Universitas Tanjungpura, Michael Jeno mengakui perekonomian Kalbar di triwulan pertama 2015 paling rendah disbanding provinsi lain. Justru daerah dengan sumber daya alam yang di bawah Kalbar justru Halaman 6

Michael Jeno

Soal Jalan di Sintang yang Rusak

Tentang wani piro untuk mengatasi kendala yg terjadi di sini sudah cukup dikenal oleh investor, bahkan luar negeri.

Sendirian, KPK Dipukul Telak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi harus gigit jari. Untuk kesekian kalinya, lembaga antirasuah yang dipimpin Taufiequrachman Ruki itu menelan kekalahan di sidang praperadilan. Kali ini yang mengalahkan KPK adalah eks Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Hadi sendirian tanpa didampingi tim kuasa hukum, menggugat status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan BCA. Halaman 6

Bukannya Tidak Tahu Tapi Perlu Data Riil

Mas Sembiring @allamsemesta Pidanakan sudirman said jika tidak punya data. Itu tuduhan serius ! Pencemaran nama baik Pak SBY @ sbyudhoyono @ruhutsitompul #ILC

Murjani

Sintang-RK. Lucu juga kalau Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak mengetahui kondisi infrastruktur, baik jalan maupun jembatan di wilayah kerjanya. Hanya saja, diperlukan data riil untuk menjelaskan kondisi infrastruktur ke-

pada wartawan. “Bukan saya tidak tahu mengenai ada berapa banyak kondisi jalan yang baik (mulus) maupun rusak. Untuk mengetahui kondisi jalan baik dan buruk cukup Halaman 7

Hadi Poernomo di praperadilan PN Jaksel, Selasa (26/5). JPNN

Buntut Dugaan Sejumlah Perguruan Tinggi Melacur klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Inspektorat cek ulang itu ijazah PNS --

Janji palsu, beras palsu, pemberi harapan palsu (PHP). Sekarang award palsu, tokoh masyarakat palsu bise dipesan.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Inspektorat Cek Ulang Itu Ijazah PNS Inilah kalau pendidikan sampai tingkat ‘Maha’ hanya fokus untuk memperoleh gelar, bukan ilmu. Segala cara pun dipakai termasuk memalsukan ijazah. Lembaga pendidikannya pun ikutan melawak juga, mencetak dokumen kelulusan Aspal (asli tapi palsu).

Jakarta-RK. Dokumen bukti awal dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah perguruan tinggi dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, sudah dilaporkan secara resmi. Kolega menterinya yang mengatur para pegawai pemerintah pun was-was. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (PAN- RB),Yuddy Chrisnandi, mengatakan sudah meminta Sekretaris kementeriannya untuk membuat edaran kepada seluruh k e m e nt e r i a n , lembaga, dan pemerintah daerah. Isinya, agar seluruh in-

spektorat melakukan pengecekan ulang terhadap ijazah-ijazah pegawai negeri sipil (PNS). ”Pihak yang paling dirugikan adanya ijazah palsu ini adalah pemerintah. Karena, apabila PNS menggunakan ijazah palsu berkonsekuensi terhadap kepangkatan, formasi, dan penghasilan, yang diberikan atau dikeluarkan oleh negara,” kata Yuddy dalam konferensi pers, di kantor Menristek Dikti, Jakarta, Selasa (26/5). Apabila PNS menggunakan ijazah palsu, Yuddy menjelaskan, negara dirugikan karena sudah mengeluarkan uang untuk mereka. Padahal, mereka tidak layak menerima uang negara. ”Oleh karena itu, akan kami tertibkan melalui pengecekan ulang terhadap ijazah-ijazah seluruh PNS,” ujarnya. Halaman 7

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Rabu, 27 Mei 2015

Tantowi Yahya/Ketua DPP Partai Golkar

Mari Sepakat seperti Ajakan Pak JK, Jangan Subuh-subuh sudah Dicurigai Kubu Aburizal Bakrie menyambut baik inisiatif islah yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ini bersifat jangka pendek, tapi positif untuk menyelamatkan Partai Golkar. Tujuan islah agar kedua kubu partai berlambang pohon beringin bisa bersama-sama mempersiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 9 Desember mendatang. Islah jangka pendek ini memang sempat dipertanyakan, apakah itu positif. Karena dikhawatirkan pasangan yang kalah dalam pilkada bisa menggugat pasangan yang diajukan Partai Golkar. Terlepas bagaimana nanti, yang jelas Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu sudah menggagas islah dan disambut secara positif. “Islah jangka pendek ini menyelamatkan kader Golkar di daerah sehingga tidak kehilangan hak politiknya untuk mengikuti pilkada serentak,” ucap Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, kemarin. Dengan islah tersebut, lanjut Tantowi, Wapres JK berharap kepada kedua kubu yang berseteru agar mementingkan kepentingan lebih besar. Jangan pikirkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu yang bersifat pragmatis.

Berikut kutipan selengkpanya: +Bagaimana teknis islah itu? -Begini, ada beberapa kesepakatan dalam formulasi islah. Teknis will follow, akan ikut kalau ada kesepakatan, bersama-sama untuk bersatu. Islah untuk menyelamatkan kader. Mari sepakat dulu seperti ajakan Pak JK. Jangan subuh-subuh sudah dicurigai. Islah Golkar dari perseteruan dualisme kepemimpinan ini merupakan kesepakatan dengan Pak JK. Hal

IKAPI Anggap RUU Perbukuan

Abaikan Nasib Penulis Jakarta-RK. Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), Irma Permanasari menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR hanya berpihak pada buku-buku proyek pemerintah. Menurutnya, RUU Perbukuan justru tak memberi tempat bagi penulis buku. “RUU Perbukuan ini belum memfasilitasi penulis buku. Orientasinya lebih kepada buku-buku proyek yang dibuat pemerintah,” ucap Irma dalam diskusi tentang RUU Perbukuan di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Selasa (26/5). Irma mengatakan, jika RUU Perbukuan itu lolos dan disahkan menjadi undang-undang maka kondisi riil perbukuan dan penulis buku di Tanah Air tak akan mengalami perbaikan. Sebab selama ini penulis buku dalam kondisi sulit. Irma mencontohkan, pajak yang ditagih dua kali kepada penulis setiap naskahnya akan diterbitkan. Pertama saat naskah disetujui untuk diterbitkan, yang kedua ketika sudah jadi buku. Selain itu, RUU Perbukuan sama sekali tidak ada memuat regulasi yang mendorong munculnya kedaikedai buku di kawasan pemukiman sehingga buku tidak lagi menjadi barang mewah yang terpajang di toko-toko mewah. “Mestinya negara harus mendorong agar buku mendapat tempat yang sama dengan produk-produk konsumeris yang berorientasi ke perut. Toko buku hendaknya juga harus ada di samping rumah kita sehingga buku tidak lagi menjadi barang mewah,” lugasnya. (jpnn)

ini dilakukan agar Partai Golkar bisa mengikuti pilkasa serentak yang digelar 9 Desember 2015. +Apakah sudah ada kesepakatan? -Sudah ada kesepakatan. Kedua kubu berseteru lebih mementingkan kepentingan partai. Jangan dahulukan kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis. +Apa Anda yakin akan bisa islah? -Saya optimistis, apa pun yang dilakukan kubu Agung tentang Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna H Laoly terkait kepengurusan Golkar Munas Ancol dan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), islah akan tetap tercapai. Kita tunggulah. Yang penting sepakat dulu lakukan islah untuk selamatkan kader. +Bagaimana soal penyelesaian konflik? -Sebenarnya penyelesaian konflik di internal Golkar tergantung langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Sekarang kita mau islah yang sedang diusahakan oleh JK. Sudah terjadi kesepakatan untuk mengedepankan kepentingan partai, termasuk di dalamnya kader-kader yang sudah mempersiapkan diri untuk ikut pilkada. Kedua kubu, baik itu kubu Munas Bali maupun Munas Ancol sudah menyadari dan akan mengedepankan kepentingan Partai Golkar ketimbang kepentingan orang per orang ataupun kepentingan kelompok tertentu. Itu merupakan salah satu poin yang Pak JK tawarkan dalam islah. +Bagaimana kalau Munaslub? -Memang Munaslub secara organisasi dimungkinkan. Tapi tidak sesederhana yang disampaikan Pak Akbar,

penyelenggaranya siapa, DPP? DPP yang mana, pesertanya ketua DPD I dan II? Kemudian yang mana? Kubu Ancol membuat Plt (pelaksana tugas), lalu yang menanggung biayanya siapa. Kalau dipaksakan, kalau pesertanya ketua DPD I dan II nanti hasilnya nggak diakui Pak Agung karena dianggap demisioner. Ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Biaya tidak murah, yang menggelar DPP, cari sumber uang dan urunan, lalu DPP siapa yang menanggung. +Kalau kubu Ancol berpegang SK Menkumham, bagaimana? -Kita tunggulah, sepakat dululah islah. Teknisnya nanti kita lihat. +Apakah ada rencana pertemuan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie? -Kami ada rencana pertemuan antara JK, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk membahas islah Partai Golkar ini. Akan mengarah ke sana. +Kapan? -Saya nggak tahu, tapi saya rasa akan ada momen itu.

Re-editing: Andry

Lulusan SMK Pelayaran,Tak Bisa Kuliah di Akademi Pelayaran Pontianak-RK. Walikota Pontianak, Sutarmidji menyayangkan siswa SMK Pelayaran yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di Akademi Pelayaran sesuai dengan kompetensi siswa. Padahal, komitmen Presiden Jokowi akan memprioritaskan kemaritiman di Indonesia, beberapa waktu lalu. “Saya tidak setuju akan aturan itu. Kenapa sampai bisa SMK Pelayaran tidak bisa melanjutkan ke Akademi Pelayaran. Mereka ini adalah orang pilihan, terlebih tidaklah gampang mau masuk di SMK Pelayaran,” ucap Walikota Sutarmidji, Selasa (26/5). Walikota Pontianak yang akrab disapa Midji ini menyampaikan kekecewaannya, lantaran sebagai generasi penerus yang dibekali ilmu, khususnya terkait pelayaran sudah diperoleh oleh siswa-siswi SMK Pelayaran tersebut. Dengan ilmu itu secara otomatis bisa dibimbing untuk menjaga perairan Indonesia. Tak hanya itu, supaya apa yang diharapkan pemerintah pusat dengan menjaga perairan Indonesia tidak dikeruk negara lain bisa terwujud melalui SMK Pelayaran.

“Sistem yang diterapkan itu tidak benar, justru sebaliknya lulusan SMK Pelayaran ini harus diprioritaskan,” lugasnya. Bahkan, lanjut Midji, dengan jumlah yang tidak sedikit dari lulusan SMK Pelayaran di Kota Pontianak maupun se-Indonesia pada umumnya, diharapkan peraturan yang ditetapkan tersebut bisa dicabut pemerintah. Bahkan, dalam waktu dekat, Sutarmidji Sutarmidji berencana akan mengadukan hal ini ke pemerintah pusat. “Akan kita sampaikan kembali persoalan ini kepada pemerintah agar tuntas. Pada dasarnya SMK Pelayaran juga sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Jokowi tentang poros kemaritiman,” ulasnya. Sutarmidji menyarankan, semestinya dengan keberadaan SMK Pelayaran bisa mempermudah pemerintah pusat untuk dipersiapkan menjaga kelautan Indonesia, justru bukan malah dibekukan seperti ini.

Terlebih, baik operasional maupun pendanaan untuk membangun serta menghidupkan sekolah SMK Pelayaran menelan biaya yang tidak sedikit. “Jika tidak dari sekarang kita mempersiapkan SDM Pelayaran, ketika kapal banyak diproduksi, kita akan kekurangan tenaga yang dibutuhkan. Apa lagi untuk membangun sekolah tersebut pemerintah telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit,” tutupnya. Sementara itu, dilansir dari situs online/kompasiana (kompas.com) yang menyebutkan, salah satu persyaratan utama masuk Akademi Pelayaran swasta maupun negeri untuk Jurusan Ahli Nautika Tingkat (ANT) III dan Ahli Tehnika Tingkat (ATT) III. Yaitu memiliki ijazah SMA/MA (IPA), SMK/MAK (otomotif, listrik dll) atau ijazah paket C. Namun khusus untuk lulusan SMK Pelayaran (Jurusan Nautika dan Teknika) calon pendaftar ha-

rus memilliki Sertifikat Kompetensi Ahli Nautika Tingkat (ANT) IV/Ahli Teknika Tingkat (ATT) IV. “Menurut saya hal ini tidak fair dan cenderung diskriminatif bagi siswa-siswi lulusan SMK Pelayaran. Perlu untuk diketahui bahwa persyaratan bagi lulusan SMK Pelayaran untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Pelaut ANT/ATT-IV itu tidak cepat dan membutuhkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan berbagai macam ujian-ujian dan Praktik Berlayar (Prala). Hal ini menjadi tambah rumit dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 70 Tahun 2013, dimana kesempatan mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut hanya tersedia jika SMK Pelayaran tersebut sudah mendapat Approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sedangkan pada kenyataannya hingga saat ini lebih dari 70 SMK Pelayaran yang ada di Indonesia (Data Dapodik) hanya satu yang telah mendapatkan Approval dari Dirjen Perhubungan Laut. Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni, Aditya Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Pontianak Metro

Rabu, 27 Mei 2015

Ketapang dan KKU Masih Endemik

Lemhanas Mantapkan Nilai nilai Kebangsaan Pontianak-RK. Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Laksamana Madya TNI Didit Ashaf Herdiawan resmi membuka pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi birokrat, akademisi dan tokoh masyarakat di Provinsi Kalbar yang berlangsung, di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (26/05). Kegiatan ini diikuti 100 orang peserta dari kalangan militer dan sipil serta tokoh masyarakat yang ada di Kalbar, yang akan berlangsung sampai dengan 1 Juni 2015. Dalam sambutan Gubernur Lemhanas yang dibacakan oleh Wakil Gubernur mengatakan, Pancasila harus tetap menjadi sumber dari segala sumber nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Apabila tidak maka akan terjadi berbagai penyimpangan prilaku di berbagai aspek kehidupan yang merugikan semua sebagai bangsa Indonesia. Seperti perpecahan akibat perbedaan status sosial di masyarakat, ketimpangan hukum serta lunturnya budaya kegotongroyongan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan ini untuk memotivasi segenap komponen stakeholders bangsa agar senantiasa menggelorakan kembali rasa kebangsaan, semangat kebangsaan dan paham kebangsaan sebagai suatu terapi ideologis bagi upaya pembentukan tekad, sikap dan tindakan untuk menjamin tetap tegak dan lestarinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta harus mengatahui tentang arti nilai-nilai penting sejarah NKRI dari kolonialisme pada saat zaman penjajahan. Laksamana Madya TNI Didit Ashaf Herdiawan menyampaikan, generasi muda harus yakin sehingga menjaga NKRI. Mulai dari Konsensus Dasar dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. “Hal–hal tersebut terkait dengan diselenggarakannya kegiatan ini yang nantinya para peserta akan diajarkan langsung oleh koordinator sesuai dengan bidangnya masing-masing dan kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya. Sementara itu, Gubernur Cornelis menyampaikan, selamat datang para peserta di Kota Pontianak dan mengenalkan berbagai adat istiadat yang ada di Kalbar. Meskipun berbeda–beda adat istiadat akan tetapi ini tetap warga Negara Indonesia serta tidak membedakan antara satu sama lainnya. “Wilayah Kalbar salah satu wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan RI-Malaysia sehingga seringnya timbul konflik di wilayah tersebut. Contoh daerah perbatasan Temajuk yang diklaim oleh Pemerintah Malaysia bahwa wilayah tersebut sebagai wilayah Negara Malaysia. Akan tetapi sebagai Gubernur, saya mempunyai dokumen-dokumen tentang daerah perbatasan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko tentang permasalahan tersebut,” tegasnya seraya menambahkan supaya kaum muda tidak terlibat dengan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Pangdam XII/TPR, Mayjen TNI Toto R. Soedjiman dan Kasdam XII/TPR Brigjen TNI Aris Martono Haryadi serta Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyo. (agn/rilis Kodam)

Rakyat Kalbar

Kalbar Tidak Lagi Prioritas Penanggulangan Malaria

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andi Jap memastikan untuk wilayah Kalbar saat ini dapat dikatakan kasus malaria menurun. Bahkan Kalbar saat ini bukan merupakan daerah prioritas pengendalian penyakit tersebut. “Malaria sebenarnya di Kalbar sudah jauh menurun. Kita di Kalbar tidak termasuk lagi prioritas pengendalian malaria,” ucap Andi Jap, Selasa (26/5). Ia menjelaskan, untuk angka parasit indeks sudah target nasional,

lantaran penyakit malaria menurun dari tahun-tahun sebelumnya. “Angka Parasit Indek kita di bawah 0,1 persen dan sudah masuk target nasional,” paparnya. Sementara itu mengenai sertifikat bebas malaria saat ini untuk 14 kabupaten/kota di Kalbar, baru Kota Pontianak yang mendapatkan sertifikat tersebut. “Kita upayakan untuk tahun berikutnya kabupaten lainnya mendapatkan sertifikat tersebut sehingga semuanya dinyatakan bebas malaria,”

ujarnya. Malaria itu bebas malaria, dimungkinkan angka parasit indeksnya tadi sudah dibawah 0,1 persen selama lima tahun berturut turut. Andi mengklaim, salah satu keberhasilan penanganan malaria di Kalbar ini merupakan keberhasilan program kelambunisasi yang telah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. “Secara keseluruhan Kalbar sudah jauh menurun mengenai malaria,” timpalnya.

Sementara itu mengenai daerah endemik malaria saat ini, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara sehingga saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar mempriortaskan di wilayah tersebut. Yakni dengan program kelambunisasi. “Kelambunisasi akan terus dibagikan drop di beberapa kabupaten. Program ini sangat berhasil dan malaria kasusnya jauh menurun,” ucapnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Tanamkan Lingkungan dan Hidup Sehat Sedini Mungkin

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU PENGUMUMAN NOMOR : 139/KPU-Kab-019.435755/V/2015 TENTANG JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2015 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 3/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015, bersama ini diumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2015 serta hal-hal terkait sebagai berikut: 1. Penyerahan dokumen dukungan Pasangan calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni s.d 15 Juni 2015, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 2. Penyerahan dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu jalan Lintas Utara Nomor 11 Putussibau Utara 3. Dalam Penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan sebagai berikut : a. Dihadiri Pasangan calon Perseorangan dan/atau Tim dengan menyampaikan Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan menggunakan Formulir Model B.2KWK Perseorangan yang wajib dilampiri bukti fotokopi identitas kependudukan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen sebagaimana dimaksud, diserahkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) dengan format Microsoft Excel. b. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Sebagaimana dimaksud huruf a diatas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap c. Dukungan Pasangan calon yang disampaikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 234.192 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua) Jiwa Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu paling sedikit 23.420 ( dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) Jiwa d. Dukungan Pasangan Calon tersebar dilebih dari 50% (lima Puluh Persen) dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu paling sedikit 12 (dua belas) Kecamatan 4. Informasi lebih lanjut tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dapat menghubungi Tim Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu di Nomor Telp (0567) 22301, Sdr Rita,SH (HP 085750038761), Sdr Tedy Cahyadi.(HP 082154359553) atau melalui email hukumkapuashulu@ gmail.com Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih. Putussibau, 24 Mei 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU, KETUA,

LISMA ROLIZA,SH

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Ilustrasi

Pontianak-RK. Pengenalan lingkungan bersih, sedini mungkin kepada siswa sekolah dasar akan membentuk karakter mereka supaya berwawasan lingkungan. Mengingat lemahnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan bersih sehingga mengakibatkan rentan terserang berbagai macam penyakit. Hal ini disampaikan Adelina Hutahuruk dari Kementerian Kesehatan, Bidang Direktorat Penyehatan Lingkungan dalam kunjungannya ke RW 20, Kelurahan Sun-

gai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, beberapa waktu lalu. “Pengenalan lingkungan bersih sedini mungkin kepada siswa sekolah dasar akan memberikan bekal kepada mereka bagaimana menjaga lingkungan yang bersih dan sehat,” papar Adelina Hutahuruk, Selasa (26/5). Menurutnya, sejauh ini menumbuhkan rasa kecintaan terhadap lingkungan seringkali diwujudkan melalui sejumlah perlombaan-perlombaan dari tingkat na-

sional, provinsi maupun kota/kabupaten se-Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat benar-benar bisa berlaku hidup sehat serta terjauh dari penyakit dan memiliki ketahanan tubuh terhadap penyakit. “Kita sudah banyak kegiatan perlombaan di setiap provinsi di Indonesia. Oleh pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga lingkungan supaya tetap bersih,” paparnya. Ia menyatakan, dengan berprilaku bersih sangat banyak sekali manfaat yang dirasakan. Selain enak dipandang mata juga penting untuk tubuh masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melalui pemerintah daerah tak henti-hentinya mengkampanyekan lingkungan sehat dan bersih. “Banyak manfaat ketika lingkungan bersih, salah satunya mencegah dari penyebaran berbagai macam penyakit. Kita harapkan setiap pemerintah provinsi bisa mengkampanyekan secara lokal pentingnya menjaga lingkungan supaya bersih dan sehat. Salah satunya pengembangan toga untuk studi siswa SD agar mengenal tumbuhan,” ucapnya. (agn)

Soal Perizinan, Hotel Bintang Terkesan Bermain dengan Pemkot Pontianak-RK. Sebelum Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak me-launching izin empat hari yang diagendakan 1 Juni mendatang, DPRD Kota Pontianak mengharapkan supaya hal tersebut dikaji terlebih dahulu. Mengingat sebagian besar bangunan melanggar aturan serta tak sesuai dengan konsep yang diajukan. Jika tidak, Peraturan Daerah (Perda) akan mandul tanpa ketegasan dan hanya sebatas aturan semata. Mau empat hari, satu hari bisa semua. Tapi sudah sesuai belum pelaku usaha dalam mentaati aturan, harus dikaji dulu. Tidak mudah memberikan izin itu bisa empat hari. Logikanya seperti apa, kecuali ruko dan usaha kecil saja,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno, Selasa (26/5). Menurutnya, sejauh ini Pemkot Pontianak harus menyediakan regulasi khusus terkait perizinan tersebut. Upaya memberlakukan bisa mengeluarkan izin bisa saja dilakukan. Namun khusus pelaku usaha besar harus menempuh

serangkaian ujian serta pemeriksaan secara langsung ke lapangan. Baik saat mengajukan izin, proses pembangunan, bahkan sampai ketika sudah beroperasional nantinya. “Sekarang izin apa dulu ni, kalau izin untuk jualan, toko-toko kecil, tidak masalah. Tapi kalau bangunan besar, harus melalui proses dan banyak prosesnya. Jangan main berikan izin tanpa pemeriksaan. Misalnya seperti lingkungan, IMB dan izin sebagainya. Kalau seperti hotel dan bangunan besar lainnya mau dijadikan empat hari juga, seperti apa bentuknya. Jangan-jangan hanya administrasi saja yang lengkap, tapi saat pembangunan berjalan banyak kecurangan-kecurangan. Logikanya dari mana,” lugasnya. Legislator Partai Golkar ini menilai, Pemkot Pontianak dalam mengeluarkan izin bangunan besar harus benar-benar melalui kajian panjang. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, dikhawatirkan hal tersebut akan menjadi permasalahan kelak di kemudian hari. “Saya apresiasi walikota memproses

serta mempermudah izin pelaku usaha yang cepat. Tapi harus diperhitungkan benar-benar serta dikaji kembali. Pikirkan aspek ke belakangnya. Sekarang sudah banyak contoh. Pelaku usaha sudah mendirikan bangunan besar dan tinggi, tapi izin dan operasionalnya menyalahi aturan, ini harus dipertimbangkan Pemkot,” tegasnya. Ia menegaskan, banyak pelaku usaha kecil menengah, bahkan hotel berbintang yang seakan sengaja bermain mata dengan Pemkot Pontianak. Padahal terkait aturan sudah jelas dan diketahui saat mengajukan izin. Tapi aturan tersebut tetap saja dilanggar. “Banyak itu, seperti Hotel Bintang Tiga Golden Tulip, bahkan Hotel Harris yang baru saja diresmikan kemarin, di mana bentuk pelanggarannya menutup saluran drainase. Kalau masalah ini terus bergulir seperti itu, mau jadi apa Kota Pontianak ke depan. Masyarakat selalu dihantui banjir dan sebagainya akibat pemerintah mengeluarkan izin sembarangan,” bebernya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis Minggu ke 3 Bulan Mei 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.000 4.000 19.000 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 120.000 130.000 17.000 19.200 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Bulog Garansi Stok Beras Aman sampai Oktober

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 26 Mei 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,377.04 14,510.88 3,662.94 3,535.28 9,861.65 13,258.00

Beli 10,268.47 14,365.09 3,623.46 3,499.89 9,762.74 13,126.00 Sumber: Bank Indonesia

Jakarta-RK. Perum Bulog siap mengganti beras yang sudah dibeli masyarakat jika memiliki kualitas buruk. Caranya, warga cukup melaporkan ke kelurahan atau kepala desa setempat. “Apabila di dalam penyaluran kami masih ada ditemukan kualitas yang kurang baik, Bulog siap mengganti. Itu sebagai garansi atau jaminan dari kami,” ujar Sekretaris Bulog, Djoni Nur Ashari, Selasa (25/5). Djoni mengakui, pihaknya masih mendapat komplain dari masyarakat terkait beras yang diproduksi Bulog. Namun berdasarkan pengamatannya di sejumlah media, keluhan itu semakin berkurang. “Harga raskin masih sama sekitar Rp1.600 per kilogram di titik distribusi. Kemudian mengenai kualitas diakui bahwa masih ada keluhan-keluhan. Terakhir ini juga sudah mulai berkurang dan kami sudah menganalisis dari media,” tegas Djoni. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan

Bulog, Djoni Nur Ashari memastikan, stok beras produksinya aman hingga Oktober mendatang. “Stok Bulog menjelang puasa dan lebaran aman. Saat ini stok yang ada di gudang Bulog cukup untuk kebutuhan lima bulan ke depan,” ucap Djoni, Selasa (26/5). Djoni memastikan, stok beras tersebut bakal bertambah. Pasalnya, saat ini pengadaan beras dalam negeri terus berlanjut. Rata-rata penyerapan beras mencapai 25 ribu-30 ribu ton per hari. Sementara itu, Bulog siap melakukan operasi terkait harga beras di pasar yang cenderung meroket jelang puasa. Pihaknya berjanji bakal terus memantau perkembangan harga di pasaran. “Jika memang harga meningkat dan Mendag menginstruksikan maka kami lakukan operasi pasar. Prinsipnya dengan stok yang dimiliki Bulog, kami siap melakukan operasi pasar jika diperlukan,” ulasnya. (jpnn)

Harga Ayam, Bawang dan Telur Meroket Surabaya-RK. Hingga minggu ketiga Mei 2015, ada beberapa komoditas yang telah mengalami kenaikan harga. Komoditas tersebut antara lain telur ayam ras dengan andil inflasi 0,06 persen, daging ayam ras dengan andil 0,05 persen, bawang merah 0,04 persen dan bawang putih 0,03 persen. Kenaikan harga tersebut terutama karena permintaan yang mulai naik menjelang Ramadan. “Inflasi Mei 2015 diprediksi berada di angka 0,3 persen. Yang sudah naik harganya volatile food. Kalau komponen core inflation masih deflasi sehingga bisa menahan inflasi. Administered price mungkin nanti yang naik itu tarif listrik, Pertamax dan rokok,” kata Wakil Ketua Tim Pengendali

Inflasi Daerah (TPID) Jatim Soekowardojo, kemarin. Kepala BI Provinsi Jawa Timur (Jatim) Benny Siswanto menambahkan, inflasi pada musim Ramadan dan Idul Fitri tahun ini lebih bisa ditekan. Sebab stok komoditas masih aman dan kenaikan harga pada beberapa komponen administered price masih ditunda hingga lebaran usai. “Bulog mengatakan stok aman sampai akhir tahun, karena masa panen pertama dan kedua tahun ini mampu menyangga permintaan. Tapi harga beras masih bisa naik karena permintaan yang tinggi. Pertamina juga kemungkinan belum akan menaikkan harga BBM. Ini agak meringankan,” ucapnya.

Equatoriana

TOYOTA ANZON Angsuran Paling Ringan !!! PROSES

MUDAH DAN CEPAT

DP 13 Jutaan !!! Paket Menyambut Idul Fitri

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

Bulog Didesak Dibubarkan Jakarta-RK. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu mendesak, pemerintah membubarkan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dia menilai Bulog tidak mampu lagi menjadi buffer stock beras nasional. Bahkan, anak buah Soesilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat itu mengklaim, punya data bahwa hampir di semua kabupaten dan kota, beras untuk rakyat miskin (raskin) yang penyalurannya jadi tanggungjawab Bulog, tidak layak konsumsi. “Raskin sudah merata, hampir di semua kabupaten dan kota. Sebut saja, Ciancur, Sleman, Pati, Banyumas, Cilacap, Ponorogo dan Jateng raskin tidak berkualitas,” tegas Khatibul di Gedung DPR Jakarta, Selasa (26/5).

Khatibul menilai, Bulog sudah tidak punya kemampuan lagi dalam menyediakan logistik untuk masyarakat, terutama beras. Di luar urusan beras plastik, hampir semua Raskin di semua kabupaten, antara 50-70 persennya sudah tidak layak konsumsi “Itu harus diakui. Makanya Bulog dibubarin saja. Gantinya bikin satu institusi yang memang pemerintah punya otoritas, ini katanya pemerintah tidak punya otoritas (Bulog), karena Bulog bukan Perum lagi,” jelasnya. Dengan dibubarkannya Bulog, pemerintah harus membentuk lembaga baru yang berada di bawah kendali pemerintah sehingga ke depan pemerintah punya tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan beras berkualitas bagi rakyat. (jpnn)

HP : 081345479682

Sumber : inilah.com

Aroma penjajahan masih melekat. Penjajahan ini bukan dari perang fisik dengan negara lain. Penjajahan modern lah sebutannya. Penjajahan ini tidak menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Melainkan dengan pengendalian ekonomi, politik, pertahanan sosial dan budaya. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta narkoba. Cara yang lain ada pula, dengan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat dengan budaya barat. Dengan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mengkonsumsi narkotika. Kini Indonesia dijajah para bandar narkotika. Hingga Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat. Hingga akhirnya keputusan hukuman mati pun ditimpakan kepada para pengedar barang haram tersebut. Karena telah meresahkan bahkan bisa merusak generasi penerus bangsa. Pelaksanaan eksekusi mati yang sempat ditentang sejumlah kalangan, terutama negara yang warga negaranya akan dieksekusi, termasuk Sekjen PBB Ban Ki Moon. Namun, sikap Indonesia bagaikan pesan agar jangan main-main atau berani mengedarkan narkoba di Indonesia, karena taruhanannya nyawa bisa melayang di depan regu tembak. Padahal, hukuman mati bagi tersangka narkoba tidak hanya diberlakukan oleh Indonesia, karena beberapa negara juga memberlakukan hukuman serupa. Menurut anda?

9 jt

Menurutnya, BI Jatim bersama gubernur dan seluruh elemen dalam TPID akan berusaha menekan inflasi. Pengamanan harga akan dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak perlu menunggu harga melambung terlebih dahulu pada saat sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Instansi terkait juga diminta transparan soal ketersediaan komoditas, perhitungan harga dan distribusinya. “Kami sudah dan akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. Pemprov akan mengeluarkan kebijakan subsidi angkutan sehingga rantai distribusi tidak menimbulkan biaya tambahan. Operasi pasar juga akan dilakukan di titik-titik tertentu,” papar Benny. (jpnn)

Ilustrasi/Ist

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

“Promo kredit Terbatas !!! DP serba -an”

Temukan Beras Kualitas Buruk, Bulog Siap Ganti

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Rabu, 27 Mei 2015

HUBUNGI :

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 1529 2899 F A N D Y BB : 7646124F

Mengharapkan kepada 9 orang Anggota Pansel KPK yang telah terbentuk oleh Presiden. Siapapun yang akan terpilih jadi KPK akan hebat bilamana “bisa” memberangus para koruptor yang terlibat terhadap kasus-kasus korupsi, seperti kasus BLBI, Hambalang dan Bank Century. Jika tidak, negeri ini akan jadi sarang penyamun. Terimakasih, salam. Ibrahim Myh. 081288673500 24-5-2015

TENDA ADI ADI

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Dijual Ruko 3 Lantai

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

Lokasi : Sei Pinyuh Jl. Seliung Fasilitas : Ledeng, Listrik, 2 Toilet Tersedia : Dapur Siap Pakai.

0813 4806 2271 0856 5085 7244

OTOMOTIF Buka Pendaftaran Lembaga Diklat / Kursus Otomotif, Study Usaha Buka Bengkel Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 0813 4570 8984

Hubungi : Nawi 085346828777

Tumpukan Kayu Lapor, tumpukan kayu, pasir dan batu toko bangunan C dekat SPBU Jeruju dan Perum I sudah lama mengganggu kelancaran lalu lintas jalan, karena diletakkan seenaknya. Sebagai toko yang cukup besar usahanya harusnya ada gudang simpan pasir, kayu dan batu, bukannya diletakkan di tepi jalan dan jalan gang yang sempit jadi makin sempit sehingga warga sulit lewat. 089682136688 21-5-2015

10.01

PERCETAKAN & SOUVENIR

MENERIMA PANGGIL AN

HUB: BANG ABU

Sms Warga

Tanggapan

FOTO COPY & ATK Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

Hubungi : 082151245557

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Dijual Ruko 6 Unit Ukuran : 4x18 m Alamat : Jl. Simpang Pontianak Depan Hotel Rindu Permai 700M dari Simpang Tanjung – Sanggau Harga : Rp. 2 Miliar Nego

08.01

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya Musywarah Kite

Pembangunan Berbasis HAM Kubu Raya. Otonomi daerah memberi peluang luas kepada pemerintah daerah menentukan proses pembangunan. Namun dalam praktiknya, berbagai aktivitas yang mengatasnamakan pembangunan sering kali salah arah. Bahkan kontraproduktif lantaran menafikan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Namun menurut Hermanus, Wakil Bupati Kubu Raya, pemerintah daerah sering kali terperangkap formalitas dan sikap-sikap pragmatis, sekadar untuk mengembalikan, mempertahankan dan mengakumulasikan modal ekonomi, sosial, kultural dan simbolisme. Spirit desentralisasi yang dibungkus promosi good governance awalnya memang memiliki tujuan mulia, yakni untuk mendekatkan rakyat kepada pengambilan keputusan di daerah. Namun, dalam praktiknya, promosi good governance secara empiris belum berlangsung ideal, karena sering kali dipolitisasi oleh elite di daerah. Akhirnya, masyarakat lagi-lagi menjadi korban meluasnya spektrum pelanggaran HAM melalui kebijakan pembangunan yang tidak berperspektif HAM. “Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam mewujudkan pembangunan di daerah, yakni pembangunan manusia seutuhnya melalui penghormatan normanorma HAM dalam setiap kebijakan di daerah. Jika norma-norma HAM tidak pernah menjadi pertimbangan, maka ikhtiar untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat akhirnya hanya menjadi ilusi. Saat ini kesejahtaraan rakyat menjadi isu sentral tujuan bernegara. Namun, hingga kini hak kesejahteraan yang diimpi-impikan rakyat belum juga sepenuhnya hadir dan bisa dirasakan secara nyata,” jelas Hermanus. (sul)

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

Dihadang PKL, Satpol PP Gagal Eksekusi Bangunan Liar

Pedagang berhadap-hadapan dengan Satpol PP saat penertiban bangunan liar. S

Kubu Raya. Meski membawa alat berat, rencana 500 petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri mengeksekusi 56 bangunan liar di atas fasilitas umum (Fasum) Jalan Alianyang depan Makodam XII Tanjungpura, Selasa (26/5) pagi, akhirnya batal. Sebelumnya tidak hanya menghadang, para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga minta agar diberikan waktu ber-

jualan hingga setelah Lebaran. Petugas pun tak gentar dan sempat memaksa tetap mengeksekusi bangunan liar. Namun, hal itu sempat ditolak pedagang. Bahkan situasi di lapangan sempat memanas. Kedua pihak pun sudah saling berhadapan. Petugas Satpol PP telah memegang senjata kayu untuk memaksa PKL. Negosiasi terus dilakukan, baik Satpol PP, Polisi maupun

YAMSUL ARIFIN

TNI, agar eksekusi tetap bisa dilaksanakan. Beberapa jam kemudian, sejumlah anggota DPRD Kubu Raya datang ke lokasi dan meminta Satpol PP tidak melakukan eksekusi. Desakan para legislator membuahkan hasil, petugas Satpol PP batal melakukan eksekusi dan langsung membubarkan diri, dan sebagian melanjutkan aktivitas untuk berdagang. “Kami minta agar

eksekusi ditunda sampai habis Lebaran, sambil menunggu apa yang diinginkan pedagang itu tercapai. Kami tidak ada mendukung, tapi ibarat anak dengan orangtuanya. Pedagang anaknya, dan Bupati orangtuanya. Kami harap Bupati mengerti dan memperhatikan masyarakat kecil,” ucap Usman Arrasyd, anggota DPRD Kubu Raya. Ia juga menjamin PKL siap dieksekusi setelah Lebaran, karena mereka masih butuh uang untuk keperluan bulan Ramadan dan Idulfitri. “Pertemuan sudah sepakat, akan dilakukan pembongkaran habis Lebaran nanti,” ungkapnya. Di tempat yang sama, anggota DPRD Kubu Raya, Yuslani mengatakan, tahun ini Pemkab sudah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan pasar tradisional. Saat ini masayarak menunggu janji pemerintah. “Mari kita bersama-sama, beri rasa nyaman buat PKL. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginginkan. Pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat kecil, jangan ditindas,” tegasnya.

Di tempat terpisah, warga lainnya Darwis mengatakan, tidak akan membongkar sebelum pemerintah memberikan solusi terbaik. “Mana janji yang telah disepakati Wakil Bupati tentang adanya lokasi pembangunan pasar tradisional. Kami yang mewakili PKL, sangat berharap pemerintah menempati janji itu,” katanya. Ia menambahkan, PKL seharusnya diberikan tempat untuk berjualan sebelum dilakukan eksekusi. “Kita ini orang Indonesia asli. Pemerintah aja masih peduli dengan Muslim Rohingya Myanmar. Mereka difasilitasi dan anakanaknya disekolahkan secara gratis. Kami butuh uang untuk kebutuhan keluarga,” pintanya. Di tempat yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya Fadli mengatakan, pihaknya juga menyetujui permintaan para PKL. Pihaknya tidak akan mentoleransi lagi apabila usai Idulfitri mereka masih berjualan, karena sudah melanggar Peraturan Daerah. (sul)

Siap Datangi Kantor Bupati dan Pindah ke KKU

Warga Tiga Desa Tagih Janji Kampanye Kubu Raya. Warga Desa Sungai Kerawang, Desa Muara Tiga dan Desa Sumber Agung di Kecamatan Batu Ampar mendesak pemerintah segera mengalirkan listrik ke tiga desa tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga menagih janji Bupati Kubu Raya, Rusman Ali saat kampanye. Desa Sungai Kerawang yang berpenduduk sekitar 650 Kepala Keluarga (KK) sangat mengaharakan aliran listrik. Listrik dianggap sebagai kebutuhan masyarakat. “Sudah bertahun-tahun

kami menginginkan listrik,” ungkap Nursyana, tokoh masyarakat Sungai Kerawang. Ia menambahkan, masyarakat di tiga desa tersebut sudah ditipu oleh orang yang menjanjikan untuk membangun aliran listrik. Namun, setelah masyarakat mendaftar dan sempat memasang instalatir rumah warga, tenyata malah dibatalkan. “Warga sudah mengeluarkan Rp 700 ribu per KK. Pendaftaran Rp 200 ribu. Setelah dipasang instalatirnya, pengusaha itu memintah tambah biaya

Rp 500 ribu,” bebernya. Nursyana menambahkan, tiga desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara (KKU). “Kami iri dengan Kayong Utara, karena listrik sudah masuk. Kalau kami disuruh voting untuk memilih Kubu Raya atau Kayong, tetap warga di Sungai Kerawang memilih Kayong. Makanya, kami berharap betul kepada Bupati, agar daerah kami diperhatikan,” ungkapnya. Di tempat yang sama, Pardi yang juga warga Sungai Krawang berharap,

Bupati Kubu Raya Rusman Ali merealisasikan janji kampanyenya. “Jangan sampai masyarakat timbul amarah dan mendatangi Kantor Bupati. Daerah kami ini dengan Kayong Utara, hanya dibatasi sungai,” ungkap tokoh pemuda yang kecewa dengan janji politik Bupati. Ia memaparkan, Rusman Ali pernah mengatakan jika setelah dua tahun menjabat sebagai Bupati tidak dipenuhi, masyarakat boleh menagih janjinya dan melapor ke Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pindah ke Kayong Utara. “Listrik yang paling diutamakan masyarakat di tiga desa. Desa ini paling dekat dengan Kayong,” katanya. Di tempat terpisah, Kades Sumber Agung Arifin mengatakan, keinginan masyarakat yang paling utama adalah listrik, karena hal itu merupakan kebutuhan. “Kami sebagai Kades tidak mengada-ngada. Itu betul kebutuhan masyarakat. Jabatan kami ini menjadi

taruhan untuk kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya. Ia menambahkan, Desa Sumber Agung yang pernah mendapatkan juara terbaik se-Kecamatan Batu Ampar berharap, pemerintah merealisasikan listrik ke desa tersebut. “Kami sudah minta kepada Kementerian Desa agar penerangan diperhatikan. Itu yang menjadi keinginan. Kami tidak mau dijadikan kades yang penjilat. Tapi kami ingin kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ungkapnya. (sul)

Kursi Rakyat 50 Balon Pilkada Ikut Fit and Proper Tes

PDIP Ogah Berkoalisi dengan Parpol Bermasalah

Cornelis

Pontianak-RK. Sekitar 50 bakal calon (Balon) bupati dan wakil bupati yang melamar perahu PDIP mengikuti fit and proper test Pilkada serentak tujuh kabupaten. Interview terhadap bakal calon langsung dilakukan ketua DPD PDIP Kalbar, Drs Cornelis MH di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (26/5). Cornelis menegaskan, fit and proper test yang dilakukan PDIP mengacu pada peraturan perun-

dang-undangan dan peraturan partai berlambang banteng moncong putih itu. Tujuannya agar mendapatkan calon kepala daerah yang benar-benar serius bertarung dan memenangkan Pilkada. “Melalui fit and proper test ini juga, kita berharap calon yang kita usung tidak ditolak KPU. Kemudian pengetahuannya tentang kepemimpinan serta visi misinya jelas diketahui, bukan asal-asalan saja mau jadi bupati atau

wakil bupati. Selain itu melalui fit and proper test ini kita mengetahui jiwa dan fisik figur yang kita usung,” tegas Cornelis. Menurut sesepuh PDIP Kalbar itu, melalui fit and proper test ini juga, akan dilihat kemampuan figur yang melamar PDIP, terkait ilmu pemerintahan serta pengetahuan Pancasila. “Kalau dia menjadi pemimpin, bagaimana dia mengimplementasikan di dalam praktik memimpin daerah itu,” katanya. Dikatakan Cornelis, PDIP merupakan partai terbuka, berideologikan Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Artinya, PDIP milik warga Kalbar, siapa saja bisa menggunakannya untuk perahu, bukan hanya sebatas kader atau pengurus saja. Ditegaskan Cornelis, pada Pilkada serentak 2015 ini, PDIP hanya akan berkoalisi dengan Parpol yang tidak bermasalah. “Kita berkoalisi dengan partai yang aman-aman saja, dan tidak mengambil risiko untuk melakukan koalisi,” tegasnya. Ketua Plh BP Pemilu PDIP, dr Karolin Margret Natasa mengatakan, figur yang ikut fit and proper test bukan hanya kader atau pengurus PDIP saja. Tetapi juga dari kalangan birokrat, swasta atau pengusaha serta kalangan lainnya. “Kita membuka selebar-lebarnya kepada siapa saja yang berminat menggunakan PDIP untuk mengikuti Pilkada,” ujarnya. Dikatakan anggota DPR dengan perolehan suara terbanyak se Indonesia itu, hasil fit and proper test paling lambat akan diumumkan tiga minggu ke depan, setelah dilakukan survei. “Fit and proper test yang kita lakukan ini, menunjukkan kalau PDIP merupakan partai modern berbasis kerakyatan. Kita akan melakukan perbaikan, termasuk rekrutmen calon kepala daerah yang diusung

PDIP,” tegas Karolin. Drs Henrikus MSi, satu di antara figur yang mengikuti fit and proper test PDIP mengatakan, kembali maju mencalonkan diri menjadi Bupati Ketapang dan mendaftar ke partai pimpinan Cornelis itu dengan alasan karena sebelumnya juga diusung PDIP. “Pengusung saya awalnya adalah PDIP, jadi komitmen ke PDIP. Selain itu karena PDIP penguasa rezim, maka akan lebih mudah bagi kita melakukan komunikasi, kalau kita sebagai kepala daerahnya,” ujarnya. Apakah Henrikus akan kembali diusung PDIP? “Karena banyak saingan, maka tergantung nasib, lulus atau tidak dalam fit and proper test ini. Yang penting ikuti prosedur dan mekanisme partai. Mengenai tes yang dilakukan ini, menurut saya lebih ilmiah. Pertanyaannya hingga mengenai jumlah desa, wilayah dan penduduk. Ini pengetahuan dasar bagi calon kepala daerah,” ungkap Bupati Ketapang itu. Andi Aswad SH, kader Partai Demokrat Kalbar yang juga anggota DPRD Kalbar mengatakan, proses pendaftaran sudah dilakukan di partainya, PDIP dan Hanura serta beberapa partai lainnya. Andi nantinya maju menjadi Bakal Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Fransiskus Diaan yang juga bendahara DPD PDIP Kalbar untuk maju merebut kursi Bupati Kapuas Hulu. “Saya dari kader Partai Demokrat ingin maju berpasangan dengan kader PDIP. Saat ini kami juga dalam tahap mensosialisasikan diri, kita berharap mendapatkan restu dari partai. Karena kita serius maju di Kapuas Hulu,” ujarnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Budi Mateus dan Jamhuri Amir mengembalikan berkas calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. J AIDI

CHANDRA

Hanura Ketapang Tutup Pendaftaran Ketapang-RK. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menutup pendaftaran penjaringan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Senin (25/5). Pendaftaran partai besutan Jenderal Wiranto itu dibuka sejak tanggal 18 Mei di Sekretariat DPC Hanura di Jalan Agus Salim. Hari terakhir, ada beberapa figur yang mengembalikan berkas. Diantaranya Budi Mateus yang kini menjabat Ketua DPRD Ketapang. Politikus PDIP itu mencalonkan diri sebagai bupati berpasangan dengan Jamhuri Amir yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Ketapang. Sekretaris DPC Partai Hanura, Nasdiansyah mengaku segera mungkin menyerahkan berkas figur yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Kalbar. Kemudian akan dilakukan verifikasi. “Nanti setelah diverifikasi oleh DPD, maka akan direkomendasikan ke DPP Hanura,” jelasnya. Pada 9 Juni mendatang, figur yang melamar Hanura akan diinterview pengurus DPP, kemudian diputuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Ketapang. “Berdasarkan hasil interview DPP serta mendengarkan rapat koordinasiantara DPC, DPD dan DPP, maka baru bisa diputuskan siapa yang akandiusung Hanura,” ungkapnya. Budi Mateus berharap, PDIP maupun Hanura merekomendasikan dirinya dan pasangannya Jamhuri Amir untuk diusung. “Walaupun sebenarnya PDIP sendiri tanpa koalisi pun bisa mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi alangkah baiknya kita berkoalisi,” tegasnya. (jay)

Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 27 Mei 2015

Oalah. . . Bulog Kejar Keuntungan

Sebaiknya Bentuk Lembaga Khusus Pangan Jakarta-RK. Anggota Komisi IV DPR DPR, Firman Subagyo menilai wacana penerbitan peraturan presiden (Perpres) tentang penanggulangan harga jelang Ramadan dan Lebaran bukan solusi untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini. Anggota DPR yang membidangi pangan itu justru mendorong pemerintah memperkuat Bulog atau segera membentuk lembaga pangan. “Perpres penanggulangan harga menjelang lebaran tidak menyelesaikan persoalan. Yang lebih efektif adalah pemerintah segera bentuk lembaga pangan sebagai buffer stock (persediaan untuk pengaman, red) dan penyangga harga. Itu yang paling mendesak. Karena mengatur tentang masalah tata cara distribusi, siapa yang boleh menyetok siapa yang

tidak boleh,” katanya Firman di gedung DPR Jakarta, Selasa (26/5). Politikus Golkar itu menegaskan, pembentukan lembaga pangan merupakan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga ini nantinya berfungsi sebagai buffer stock dan penyangga harga. Firman menambahkan, persoalan kenaikan harga beras yang saat ini terjadi akibat semua komoditi bahan pangan pokok itu diserahkan ke mekanisme pasar.Sehingga, pemerintah tidak mampu mengontrol maupun mengendalikannya. Di sisi lain, lanjut Firman, aktivitas distribusi beras atau pangan dikendalikan para pelaku usaha itu sendiri. Ini kan hukumnya hukum ekonomi supply

and demand. Ketika stok pangan itu dikendalikan oleh para pelaku dagang kemudian ketika demand meningkat, supply dikendalikan oleh mereka kan terjadi gejolak harga,” katanya. Ketika terjadi gejolak harga, lanjut Firman, maka tengkulak secara pelan-pelan mengeluarkan berasnya dengan harga tinggi. “Mau tidak mau karena kebutuhan hidup orang membeli beras dengan harga berapapun,” jelasnya. Karena itu dia mendorong pembentukan lembaga pangan yang nantinya bertanggung jawab atas masalah distribusi pangan termasuk harga. “Sekarang ini gak ada lembaga itu. Bulog itu sekarang harus mencari untung, untungnya dari mana ya aktivitas jual beli beras itu. Termasuk raskin,” tandasnya. (jpnn)

Kapolri: Tidak Ada Beras Plastik! Jakarta-RK. Pemerintah dan Polri memastikan, beras plastik yang heboh seminggu terakhir ternyata tidak ada. Hasil uji porensik baik di laboratorium Polri, laboratorium Badan POM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, tidak ada unsur plastik dari sumple yang diambil dari beras dan nasi milik Dewi Septiani di Bekasi. “Hasil uji laboratorium porensik, BPOM, Kemendag, Kementan, negatif. Tidak ada unsur plastik,” ucap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Kepresidenan, Selasa (26/5). Kata Badrodin, memang sebelumnya hasil tes PT Sukopindo menun-

jukkan beras itu positif plastik. Tapi, setelah diuji ulang, tetap tidak ada unsur plastik. “Karena itu, kami berkesipulan beras platik tidak ada. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat tidak teras. Silakan kalau curiga lapor,” jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala BPOM Roy Sparingga menyatakan, pihaknya juga melakukan penelurusan terhadap kasus-kasus sebelumnya. Ternyata tidak ada. “Karena itu kami meminta masyarakat tenang. Sejauh ini tidak pernah ada dilaporkan,” tandasnya. (Rmol)

Kenapa Sat Pol PP Kubu Raya Tidak? Ajaib sebab kasus ini diteruskan polisi ke jaksa dan jaksa melanjutkan ke hakim, sementara pendirian pagar di atas Fasum tidak diproses hukum. Sementara, semakin lucu alias kocak, pembongkar pagar di atas Fasum adalah Satpol PP Kubu Raya yang tidak ikut dituntut. Aroma kriminalisasi rakyat kecil (Sentot) oleh korporasi, diduga ingin melahap tanah milik H.M. AR yang dikuasakan kepada Sentot, dengan diback-up penegak hukum pun tercium. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Lie Sonny kemarin, Sentot menjelaskan tindakannya membangun pondok di atas tanah ahli waris adalah untuk mempertahankan kepemilikan tanah dari klaim kepemilikan oleh PT BRU Grup. Ia menjelaskan di depan majelis hakim bahwa pagar yang dibangun PT BRU berdiri di atas Fasum. “Pagar bukan dirusak, tetapi tukang hanya melepas untuk memasukkan bahan bangunan,” terang Sentot, Selasa (26/5). Imbuh dia, “Tanah tersebut jelas milik ahli waris karena bukti kepemilikannya jelas. Adapun lima sertifikat yang diklaim milik PT BRU itu atas nama Bambang Triono Hadi, Dadang Purwarjo, Ahli Jabri, H.M. AR, dan Tritno. Sertifikat (yang punya BRU) merupakan sertifikat yang tidak jelas”. Karena, Sentot melanjutkan, Dadang pernah bertemu dengan ahli waris. “Dia mengatakan tidak tahu menahu tentang sertifikat itu dan tanda tangannya telah dipalsukan,” bebernya. Bahkan, di depan ahli waris, Dadang juga menyatakan tidak pernah membuat akta jual beli di depan notaris. “Jadi jelas lima sertifikat yang diakui PT BRU adalah palsu. Anehnya, ketika saya hendak meminta surat keterangan tanah dari pemerintah desa setempat, kepala desa tidak mau dengan alasan tanah tersebut sudah ada sertifikat,” sesal Sentot. Beberapa hari sebelum sidang, Ketua RT 03 RW 05 Dusun Cempaka, Desa Parit Baru, Kecamatan Sui Raya, Mat Jais menyebut bahwa ia yang diberi izin oleh ahli waris sejak 1990 untuk menggarap lahan tersebut bersama 32 orang petani. “Sejak bercocok tanam padi di lahan tersebut, tidak ada yang komplain. Karena saya dan 32 petani lainnya langsung diberi izin oleh ahli waris pemilik tanah. Yakni kurang lebih 24 hektar lahan yang kami garap. Saya tidak tahu, kalau tanah tersebut diklaim PT BRU,” jelas Mat Jais, yang bertindak sebagai saksi mahkota untuk Sentot. Ditambahkan Jais, saat tanah tersebut diizinkan untuk digarap, pihak ahli waris juga memperlihatkan

bukti-bukti kepemilikan tanah yakni surat tanah dari kerajaan, surat adat, surat pelimpahan dari ahli waris, dan surat putusan syariah agama. “Kalau masalah pagar, yang katanya dirusak itu tidak benar. Karena hanya dilepas oleh tukang. Kalaupun dibongkar, itu Sat Pol PP yang membongkar,” tegasnya kepada Rakyat Kalbar, di Pengadilan Negeri Pontianak. Dan memang, dalam persidangan kemarin, Sentot menyerahkan bukti berupa 12 lembar foto pembongkaran pagar yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kubu Raya kepada Majelis Hakim. Pengaduan Pihak Sentot Tak Diproses, Pak Polisi? Sementara, dalam sidang sebelumnya, penasihat hukum Sentot, Syahbandi mengatakan, sebenarnya perkara perusakan pagar tersebut tidaklah layak diproses hukum. Karena Surat Hak Milik (SHM) yang dimiliki PT BRU tak berada di atas tanah milik ahli waris. “Kasus ini sebenarnya dipaksakan aparat (polisi dan jaksa,red) untuk diproses,” tudingnya. Maka dari itu, Syahbandi mengatakan, pihaknya selalu meminta kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang lapangan. Untuk melihat secara langsung letak sertifikat yang diklaim milik PT BRU di atas tanah ahli waris. “Pagar yang dituduh dirusak itu berdiri di atas fasilitas umum. Dan pondok dibangun di atas tanah ahli waris, bukan di atas tanah PT.BRU,” bebernya. Alhasil, Syahbandi pun menyayangkan sikap Polda Kalbar yang tidak menanggapi pengaduan dari pihaknya. “Polisi seharusnya bisa menyelidiki warkah tanah itu, jadi bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Pengaduan kami saja tidak ditanggapi, tetapi (pengaduan) PT BRU ditanggapi,” terangnya. Tujuan Memagari Tanah Fasilitas Umum Apa Ya? Kesan kasus ini dipaksakan naik ke pengadilan semakin kental ketika JPU Wiwik Anggraini, yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, tampak sering melontarkan kembali pertanyaan ketika ditanya awak media. Terhitung, 2 kali ucapan bernada mengelak yaitu “Bukan saya, kamu yang bilang ya” dan “Saya gak ngomong ya” meluncur dari bibir Wiwik. Awalnya ia ditanya mengapa sertifikat 5940 yang dijadikan dasar laporan PT BRU ke Polda Kalbar bisa naik ke kejaksaan, sedangkan pondok yang didirikan Sentot bukan di sertifikat itu? Wiwik menjawab, “Tidak lari ke arah sertifikat, ini mengenai pengerusakan pagar. Sebelum Sat Pol PP merusak, terlebih

dahulu (dirusak,red)”. Siapa yang merusak pagar PT BRU? Seolah menyuruh wartawan menjawab sendiri, Wiwik enggan menjelaskan. “Kan ikut persidangan,” tuturnya singkat. Ditanya kembali bahwa menurut Sentot hanya beberapa kayu yang dilepaskan, bukannya dirusak, Wiwik malah bertanya balik. “Gini bang, abang punya pagar. Tujuan abang buat pagar biar ape bang. Tujuan abang buat pagar biar ape?,” tanya dia. Entah kesal entah bingung karena pertanyaan rekan-rekannya terus menerus dielakkan Wiwik, salah seorang wartawan media cetak spontan bertanya, “Menurut Ibu?”. Wiwik pun diam tak menanggapi. Ia masih dicecar pertanyaan lanjutan. Yaitu, pagar yang dibuat PT BRU di atas tanah milik siapa? Kata Wiwik, sebagian pagar yang dibangun PT BRU berada di atas Fasum. Kemudian, sebagian lagi bukan di atas tanah Fasum. “Maka dari itu, ada sebagian pagar yang dibongkar Sat Pol PP karena termasuk Fasum. Sedangkan yang tidak dibongkar, karena bukan di atas Fasum,” jelas dia. Karena jawaban tersebut dinilai kurang tegas, pertanyaan disambung lagi dengan berarti pagar yang tidak dibongkar diatas tanah bukan Fasum itu dapat dikatakan milik PT BRU? Wiwik mengiyakan juga tak bilang tidak. “Bukan saya, kamu yang bilang ya. Saya tidak mengatakan seperti itu,” tuturnya. Lantas, bagaimana dengan dasar laporan oleh PT BRU yang merujuk ke sertifikat bukan milik BRU (seperti disebutkan oleh Sentot)? Rekan Wiwik pula yang menjawab kali ini. “Kita lihat nanti fakta persidangan, nanti hasilnya ikutin aja persidangannya. Nanti tuntutannya dan putusannya pasti akan dituangkan disitu,” jawab kolega Wiwik itu. Wiwik pun menyeletuk tanpa ditanya. “Dengar ya, pengerusakan pagar yang dibangun oleh BRU,”. Mendengar itu, wartawan bertanya lagi. “Berarti, siapapun boleh membangun pagar, walau bukan di atas tanah hak miliknya? Misalkan saja membangun pagar di kantor kejaksaan, terus dirusak orang. Bisa (melaporkan seperti BRU)? Wiwik menjawab, “Saya gak ngomong ya?”.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Jeno: Tidak Diantisipasi meningkat seperti Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami pertumbuhan sampai 9 persen. Baik luas wilayah maupun industry jasanya jauh meninggalkan Kalbar. “Ini gambaran bahwa di Bali-Nusa Tenggara, perekonomian tumbuh karena jasa dan industri wisata, yang tidak terpengaruh kondisi ekonomi global. Sehingga mereka masih bisa tumbuh 9 persen,” ujar Jeno. Pertumbuhan yang bagus juga meningkatkan perekonomian Sulawesi dengan pertumbuhan 7 %, rata-rata Jawa 5 %, Papua-Maluku 4 %, dan Sumatera 3 %. Sulawesi mencapai pertumbuhan 7 persen karena perkebunannya yang baik seperti coklat. Begitupun dengan industri maritimnya berkembang pesat terutama perikanan. “Sedangkan kita di Kalimantan yang berbasiskan sumber daya alam makin sulit berkembang terutama larangan ekspor bahan mentah tambang. Sementara harga CPO merosot tajam dan karet anjlok,” tutur Jeno. Menurut Jeno, lambannya Kalbar melakukan antisipasi dari larangan ekspor bauksit dan bahan tambang mentah lainnya menyebabkan pertumbuhan nyaris nihil. “Artinya, kalau kita mau ngomong 2009 tidak boleh ekspor namun tidak diantisipasi, itu kan konyol namanya. Seharusnya kita siapkan antisipasi untuk regulasi ini,” tegas Jeno. Legislator PDIP ini mengingatkan, seharusnya para pengambil keputusan di Kalbar ini tanggap terhadap persoalan regulasi. Ketergantungan Kalbar pada komoditas yang fluktuatif secara global seperti sawit dan karet, sangat tidak menguntungkan. “Lebih dari itu, sawit hanya diproses sampai CPO. Karet juga lebih parah, puluhan tahun sejak Indonesia merdeka tidak ada hilirisasi. Tidak ada peremajaan yang berarti,” ujarnya. Sebenarnya, lanjut Jeno, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang terbaik bagi Kalbar adalah hilirisasi. Seperti jaman emas kayu, banyak industry tumbuh dan pengangguran sedikit. “Hilirisasi itu bukanlah ide yang luar biasa, biasabiasa saja sebenarnya. Yang penting adalah pelaksanaannya. Bagaimana kita mau hilirisasi kalau kita tidak mempunyai listrik, infrastruktur jalan yang baik. Untuk membangun pembangkit listrik saja belum kebayang kita,” ujar Jeno.. Pihaknya pernah diskusi dengan PLN soal pembangkit listrik tenaga air, namun BUMN itu belum punya planing untuk itu. Untuk mengatasi kelistrikan yang main padamkan saja belum ada jalan keluar bagi Kalbar sehingga provinsi ini seperti terpinggirkan di mata BUMN dan PT PLN. Ekonomi Payah Sementara itu, perekonomian Kalbar makin terpuruk dengan anjloknya harga CPO, karet, dan hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat seperti penambangan emas karena diburu-buru polisi. Sementara di perkotaan yang tumbuh hanyalah hotel-hotel megah yang tidak menunjang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. “Sekarang kita mau kerja apa? Itu dilarang, ini dilarang, tapi Narkoba tambah marak. Kriminalitas malah tumbuh jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Saya saja kecewa, investasikan uang puluhan miliar malah bunting, kesulitan didapat dengan berbagai aturan,” tutur seorang investor kelahiran Pontianak berbincang dengan rakyat Kalbar, pekan lalu. Akibatnya, banyak pelanggaran aturan justru “direstui” baik dalam investasi perhotelan, pertambangan, perkebunan, bisnis emas illegal, bahkan penyeludupan pun mulai tumbuh kembali. “Saya kuatir dalam berbagai investasi sebenarnya ada money laundry yang tersamar. Tapi begitulah, kalau kita mau jujur penyeludupan bahan tambang itu dibiarkan saja walaupun di depan mata,” tambahnya. Dalam kuliah umum Menkeu Bambang Brodjonegoro di Untan, sebenarnya Kalbar bisa mempriritaskan industry atau sector manufaktur berbasis potensi sumber daya alam yng ada. Baik itu perkebunan, perikanan, perikanan dan kehutanan. Sehingga pertumbuhan bisa 3-4 persen, tidak menukik seperti realitas sekarang.

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Sendirian, KPK Dipukul “Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian,” kata majelis hakim praperadilan Haswandi di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, Selasa (26/5). Pertimbangan hakim menerima gugatan Hadi, karena perkara pajak merupakan hukum khusus dan bukan merupakan ketentuan pidana. Dia juga mempertimbangkan perkara Hadi adalah pidana administrasi, sehingga bukan pidana korupsi. Menurut Haswandi, pengangkatan penyelidik independen oleh KPK melanggar undang-undang, sehingga tahapan selanjutnya, yaitu penyidikan, penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Karena itulah gugatan Hadi diterima. Kemudian penyidikan yang dilakukan KPK dan penetapan Hadi sebagai tersangka yang telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak sah. “Penyidikan a quo tidak punya kekuatan hukum. Memerintahkan termohon (KPK) menghentikan penyidikan,” papar Haswandi. Seperti diketahui, Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999-2003. Akibatnya, negara kehilangan penerimaan dalam bentuk pajak penghasilan sebesar Rp375 miliar. Hadi selaku Dirjen Pajak 2002-2004 mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Padahal saat itu bank-bank lain juga mengajukan permohonan sama, tapi semuanya ditolak. Bekas Ketua BPK itu beralasan bahwa BCA masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Atas dugaan itu, Hadi dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh KPK.

Re-editing: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

Kejati Diminta Eksekusi 37 Mantan DPRD Sintang Nama-nama yang dimaksud Djohet Malai, selain Mikail Abeng, Gusti Effendi (alm) dan K Sudarso, masih ada 37 mantan anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 1999-2003. Mereka adalah Ridwan Saleh, L Mitjang, Giffari, Sych Usman, Abang Sukarna, Muhammad Soleh, Agus Hendro Prayitno, Frans XA Atus, Antonius Situmorang (kini menjabat anggota DPRD Kalbar). Kemudian Herculanus Atong, Ikram, Harmas Agung, Heri Sunardi, Sukiman (kini menjabat anggota DPR RI), Ahmad Sutarmin, Rapinus, Radentus, Muana, Lanun, Inocensius serta Syamansyah Hamri Hum. Nama-nama lainnya, Usmandi, Panji, Hadi Nugroho, Maryono, Zainuddin, Terry Ibrahim, Abang Thamrin, Masjchur, Hendi Purwanto, Fransiskus Kincong, Sudhi Mentika, Kaswandi, Joko Sihono, Zulkamri dan Heri Jamri. “Di antara nama-nama yang menikmati uang korupsi Otda Sintang tersebut, saat ini ada yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD Kalbar maupun DPRD Sintang. Apakah mereka yang menikmati uang korupsi seperti terpidana, dan saat ini tidak diproses, bahkan menjadi anggota DPR RI, DPRD Kalbar dan DPRD Sintang mempunyai kekebalan hukum atau dianggap istimewa? Tentu tidak bukan?” tegas Djohet Malai. Sudah jelas 37 mantan anggota DPRD Sintang periode 1999-2003 itu menikmati dana Otda. Mereka sudah telak melanggar pasal 15 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor). Bahkan yang membantu melakukan tindak pidana korupsi saja dikenakan ancaman pidana yang sama, sebagai mana pelaku korupsi. “Lalu mereka yang ikut makan uang korupsi, mengapa tidak ditangkap dan dipenjara seperti kejaksaan memperlakukan keluarga kami,” tegasnya. Tak hanya pasal 15 UU Tipikor, ancaman pidana bagi yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, merujuk ketentuan umum KUHP pasal 55 ayat 1, ancaman pidana yang sama juga dijerat kepada yang bersangkutan. Namun bagi 37 mantan anggota DPRD Sintang ini bukan hanya

“Oleh Kejati Kalbar saat itu, hanya menyeret tiga nama tersangka. Sementara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, tidak hanya legislatif, melainkan juga pejabat eksekutif juga ikut terlibat,” beber Djohet Malai. Dikatakannya juga, ada anggota DPRD Sintang saat itu yang juga masuk daftar 37 nama anggota legislatif Sintang mendapatkan bagian Rp88 juta. Kemudian anggota DPRD itu pernah duduk di DPRD Kalbar periode 2009-2014 lalu. “Hingga saat ini dia tidak pernah diproses atau dimintakan pertanggungjawaban hukum. Masyarakat menilai terjadi pengabaian hukum yang dilakukan Kejati Kalbar,” kesal Djohet Malai. Berdasarkan dakwaan JPU sebagaimana tertera dalam surat No Perk: PDS-01/STANG/Ft.1/0806 tertanggal 6 November 2006, secara terang dan jelas, menyatakan “Bahwa... dan Elyakim Simon Djalil (yang perkaranya selaku terdakwa akan diajukan secara terpisah, dalam perkara ini sebagai saksi”. “Ternyata sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah dihadapkan oleh JPU di depan sidang pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya,” jelasnya. Perlu diketahui, Mikail Abeng dan K Sudarso, sebelum perkara ini disidangkan, telah mematuhi saran dari BPK. Keduanya berniat baik mengembalikan uang dana Otda, bantuan dari Bupati Sintang tahun 2003. “Sehingga hasil audit BPKP: S.68/PW/5/2006 yang diminta oleh kejaksaan saat proses peradilan menyatakan Mikail Abeng tidak ada merugikan negara, namun jadi pesakitan dan kini menjalani hukuman penjara,” tegasnya.

sebagai pembantu pihak yang korupsi, tetapi juga pelaku. Karena mereka ikut menikmati uang korupsi Otda Sintang tahun 2003 tersebut. “Pantas saja Iwan Fals membuat syair lagu yang begitu berharap kepada aparat penegakan hukum, tepatnya menyambut naiknya era pemerintahan SBY, yakni guna aparat hukum tak tebang pilih, pukul rata mana yang bersalah. Di mana syair itu berbunyi tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan jujur tak pandang bulu,” sindir Djohet Malai sambil menyanyikan lagu Iwan Fals. Djohet Malai juga membeberkan janji Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Kasi Diktipisus) Kejati Kalbar, Nico yang berkomentar di salah satu media cetak di Kalbar edisi 25 April-10 Mei 2015, menyatakan akan menindaklanjuti kasus korupsi Otda Sintang. “Bahkan katanya sudah dalam tahap penyidikan. Tersangka sudah ada mantan Bupati Sintang serta siapa saja yang ikut menikmati dana Otda akan ditindaklanjuti proses hukumnya. Ternyata apa yang terjadi, Kejati malah menghentikan kasusnya dan keluarga kami jadi tumbalnya,” tegas Djohet Malai. Atas nama besar keluarga K Sudarso, Djohet Malai berharap pernyataan Nico bukan hanya sekedar janji manis yang diobral untuk menyenangkan hati publik. Padahal kasusnya hilang dan tak jelas tindaklanjutnya. “Publik tidak membutuhkan janji-janji manis saja, tetapi kerja profesional dan tidak melindungi siapapun. Karena kasus ini sudah terang benderang, masyarakat sudah tahu semuanya. Jangan hanya karena pelakunya ada yang masih duduk menjadi pejabat, lalu mereka diistimewakan,” ungkapnya. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, dana Otda Sintang tidak hanya dikorupsi oleh 37 mantan anggota DPRD yang belum diproses hukum. Tetapi juga dikorupsi pejabat eksekutif di Kabupaten Sintang kala itu. Namun tidak seorang pun diproses hukum, selain mantan Bupati Elyakim Simon Djalil.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Bukannya Tidak Tahu dalam waktu lima menit saja,” kata Kepala Dinas PU Sintang, Murjani MT, Senin (25/5) malam. Pernyataan Murjani itu menyikapi pemberitaan di media massa yang mengatakan dirinya tidak mengetahui infrastruktur jalan mana yang menjadi tanggungjawab dinasnya atau pemerintah kabupaten. Bahkan, berapa titik kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang dalam kondisi baik, berapa titik buruk. “Bukannya saya tidak tahu. Pasalnya pertanyaan sejumlah wartawan saat itu tidak fokus pada kondisi jalan, melainkan fokus pada realisasi proyek,” katanya seraya mengatakan sejumlah wartawan datang ke kantornya dan mewawancarainya dalam waktu lima menit. Dikatakannya, memberikan penjelasan mengenai kondisi jalan di Kabupaten Sintang, harus sesuai data riil. “Bukannya

Sintang sendiri,” ungkapnya. Sedangkan perbaikan jalan provinsi, dari Simpang Pinoh hingga Tugu Beji yang sempat tertunda itu, dalam waktu dekat akan dilanjutkan oleh kontraktor yang sama. “Dari informasi yang kita dapat, ini berdasarkan putusan sidang, bahwa kontraktor yang lama melanjutkan pembangunannya,” katanya. Sebelumnya proyek perbaikan jalan dari Simpang Pinoh hingga Simpang Beji, sepanjang kurang lebih 17 Km itu mandek, bahkan telah diputus kontraknya oleh Dinas PU Kalbar. Jalan tersebut menelan dana Rp63 miliar yang bersumber dari dana Asian Development Bank (ADB).

saya tidak tahu, tapi saya tidak memegang data saat itu. Karena untuk mengetahui persoalan jalan baik dan buruk itu harus dengan data yang riil,” ungkap Murjani. Begitu juga mengenai anggaran yang dikelola Dinas PU Sintang, baik dari APBD Sintang, provinsi maupun APBN. Lagi-lagi Murjani mengatakan perlu data riil. “Kebetulan kemarin saya tidak pegang data, jadi saya tidak tahu persisnya,” ujarnya. Diungkapkan Murjani, pertanyaan wartawan saat mewawancarainya tidak hanya fokus pada kondisi jalan. Tetapi juga fokus pada realisasi pelaksanaan proyek tahun 2015 dengan total panjang jalan 2.199.62 Km. “Nah, jadi panjang jalan itu bukannya 12 ribu Km tetapi, 2.199.62 Km, dan panjang jalan itu berstatus jalan kabupaten. Artinya menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten

Laporan: Achmad Munandar Editing: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak TREADMIL MOTORIZED IDC 802 NEW ORBITRACK IDC 148 + INCLINE

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

SUPER SALE disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.850

Hanya

9.750

Hanya

8.988 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

2.588 Ribu

17.650

Hanya

3.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

5.988 Ribu

ELEKTRIK BIKE IDC 988 (NEW)

Hanya

7.288 Ribu

GARANSI

GO GREEN

18.750

Hanya

7.588 Ribu

8.550

Hanya

6.388 Ribu IDC 838 RECUMBENT BIKE (NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK

8.950

7.350

Hanya

3.388 RB

2.788 Ribu

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

SPEKS ELECTRIC BIKE IDC 988 BERAT PEMAKAI JARAK TEMPUH WAKTU CHARGE BATERY MOTOR POWER

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

: 150 KG : 45 KM : 6 SD 8 JAM : 350 WATT

unjuk rasa ke Perusahaan Listrik Negeri (PLN). Ironisnya, di saat semua mayarakat mengeluhkan pelayanan PLN, pemadaman bergilir seperti tidak ada habisnya. Listrik padam, tetap menjadi menu sehari-hari bagi masyarakat. Alasannya, kekurangan daya dan lainnya. Parahnya lagi, listrik yang katanya untuk seluruh masyarakat Indonesia itu, justru tidak dapat dinikmati 5.303 Kepala Keluarga (KK) di sepuluh desa di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Sepuluh desa yang tidak teraliri listrik tersebut terdiri atas Desa Kualan Hulu, Kualan Tangah, Kualan Hilir,

Merawan, Semandang Hulu, Legong, Desa Kenanga, Sekucing Kualan, Sekucing Labai, Labai Hilir. Camat Simpang Hulu, Yulianus pada 2012 bersama Camat Simpang Dua menghadap PLN Area Ketapang untuk berharap sepuluh desanya dapat dialiri listrik. Sayangnya, hingga kini tidak membuahkan hasil. Tetapi sejak awal tahun lalu, masyarakat di sepuluh desa tersebut memiliki harapan–walaupun sangat sedikit–untuk bisa menikmati listrik. Pasalnya, sejak 1 Januari 2015 setidaknya 12 golongan pelanggan PLN tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Tarif listrik yang dikenakan

pada 12 golongan pelanggan PLN itu menggunakan mekanisme penyesuaian (adjustment), naik atau turunnya tarif tergantung harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Di sini tentunya terjadi penghematan. Lantaran pemerintah hanya mensubsidi pelanggan dengan golongan tarif listrik berdaya 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Semoga saja apa yang menjadi harapan ribuan KK, terutama di Kecamatan Simpang Hulu Ketapang, untuk menikmati listrik, bisa segera terwujud. Sehingga mereka tidak lagi bergantung pada Generator Set (Genset). Aamiin… (Jaidi Chandra)

19 MEI S/D 26 MEI 2015

Hanya

23.550

Menatap Realitas

BATERY : 48V, 12 A KECEPATAN MAKSIMUM : 35 KM/JAM WARNA : HITAM, MERAH & BIRU

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU GIODARNO TGL 20 MEI SD 26 MEI 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 20 MEI SD 26 MEI 2015

Inspektorat Cek Ulang Itu Ijazah PNS Yuddy menyatakan, PNS yang secara sadar menggunakan ijazah palsu akan mendapatkan sanksi administratif berupa pencopotan dari jabatan. Aturan tersebut, kata dia, sesuai dengan peraturan pemerintah terkait disiplin PNS. “Jabatannya dicopot lalu pangkatnya diturunkan satu tingkat. Itu sanksi administratifnya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang disiplin PNS,” ucapnya. Kementerian PAN-RB sudah menginstruksikan inspektorat kementerian untuk melakukan pengecekan ulang kepada seluruh PNS di kementerian itu sendiri terkait ijazah mereka. “Sebagaimana ada beberapa Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu,” tandasnya. Sebenarnya, penggunaan ijazah palsu oleh PNS untuk kenaikan pangkat bukan fenomena baru. Kejadian ini sudah berlangsung lama, sayangnya belum ada pihak terkait yang melaporkan masalah ini ke polisi. Padahal, dengan

adanya laporan masyarakat, perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah bisa dijerat hukum. ”Ini bukan hal baru, sudah lama berlangsung dan sekarang digembosi lagi,” kata Rusdianto, tim ahli Menteri PANRB, kepada JPNN, kemarin. Munculnya ijazah palsu menurut dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini, lantaran sistem penempatan pejabat yang mengharuskan lulusan sarjana. Alhasil, PNS mengejar ijazah ketimbang kompetensi. ”Di sini Dikti yang harus bertanggung jawab. Kalau ada universitas yang menyediakan ijazah palsu, itu tandanya pengawasan Dikti lemah,” ucapnya. Untuk mengatasi masalah tersebut harus dibenahi lagi sistem promosi jabatan maupun kenaikan pangkat. Yang diutamakan adalah kompetensi, kemudian ijazah. Selain itu, harus ada ukuran kinerja yang jelas. ”Tak ada gunanya PNS yang gelarnya panjang tapi kiner-

KEHILANGAN

STNK Sepmot KB 2580 VT Noka : MH1JFD221EK819209 Nosin : JFD2E2817941 A/N: DESI RATNASARI STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK Sepmot KB 4668 VC Noka : MH35D9204CJ567882 Nosin : 5D9-1567971 A/N: PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

janya kurang. Ini juga bisa jadi tolok ukur apakah PNS-nya benar-benar mendapatkan ijazahnya melalui pendidikan empat tahun atau hanya tembakan,” tandasnya. Masih dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku sedang mempelajari dokumen bukti dari Menristek Dikti dan segera menyelidikinya. Ia menjelaskan, ada berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan Perguruan Tinggi. Salah satunya mengeluarkan ijazah yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. ”Tentu ini akan kami lakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana di situ atau tidak. Kalau ada, nanti akan kami tingkatkan kepada proses penyidikan,” ucap Badrodin. Apabila sudah naik ke penyidikan, Badrodin menyatakan, pihaknya akan mengumumkan orang yang diduga terlibat dalam kasus itu. ”Ini satu SOP yang berlaku di kami untuk bisa melakukan penyidikan tindak pidana,” ujarnya. Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Menristek Dikti, Badrodin mengungkapkan, ada satu Perguruan Tinggi yang diduga melakukan pelanggaran. ”Tapi, tidak perlu saya sampaikan, (tak perlu) sebutkan namanya,” tandasnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

SPORT

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

FINAL PAMUNGKAS PENUH AMBISI Sevilla v Dnipro Kamis, 28 Mei 2015 Pukul 01.45 WIB

SEVILLA V DNIPRO DNIPRO berada di jalur ambisi Sevilla untuk bisa kembali memenangkan trofi Liga Europa pada laga final, Kamis (28/5) di Stadion Narodowy. Sevilla sendiri merupakan juara bertahan di ajang ini setelah mengalahkan Benfica di final musim lalu lewat adu penalti. Tak hanya sekedar gelar, trofi Liga Europa musim ini akan bermakna ganda bagi Dnipro dan Sevilla. Pasalnya juara Liga Europa musim ini akan langsung otomatis lolos ke putaran final Liga Champions musim depan. Sementara di liga domestik masing-masing, Sevilla gagal finis di zona Liga Champions dan Dnipro masih tertahan di zona Liga Europa. Sevilla belum pernah menghadapi Dnipro di laga

kompetitif. Tetapi tim asal Spanyol ini belum pernah kalah di 4 laga melawan tim asal Ukraina dengan mencatatkan 3 kemenangan. Sevilla juga bakal sepenuhnya fokus pada laga ini setelah merampungkan kompetisi La Liga dengan laga tandang melawan Malaga akhir pekan lalu. Pelatih Dnipro, Myron Markevych akan kembali memanggil pemain reguler untuk dijadikan starter. Yevhen Shakhov memang tengah didera cedera, tetapi nama-nama seperti Yevhen Konoplyanka dan Ruslan Rotan punya kans besar untuk kembali menjadi starter. Mantan striker Blackburn Rovers, Nikola Kalinic

Pogba Mata Duitan UANG menjadi tujuan utama gelandang Juventus, Paul Pogba. Demikian diungkapkan oleh agen sang pemain, Mino Raiola. Raiola mengungkapkan Pogba akan bergabung dengan klub manapun yang menawarkan gaji tertinggi. Hal itu dibeberkan Laura Barriales, presenter televisi resmi Juventus, JTV. Laura mengaku telah berbicara dengan Raiola. Menurutnya, sang agen terus berusaha meningkatkan pemasukan kliennya. “Saya tanya Raiola kemana Anda akan membawa Pogba? dan dia menjawab kemanapun dimana ada bayaran lebih tinggi. Jelas, ia memberitahukan yang sesungguhnya,” kata Laiora. Sebelumnya, Barcelona dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 80 juta Euro (1,15 triliun Rupiah) kepada Juve untuk pemain berusia 22 tahun itu namun ditolak. Harga Pogba saat ini ditaksir sekitar 100 juta Euro (1,45

triliun Rupiah). Selain Barcelona, klub kaya seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Manchester City juga dikabarkan tengah memburu tanda tangannya. Sejak bergabung dengan Juve tiga musim lalu, Pogba langsung menjadi pemain inti dan mengantarkan Si Nyonya Tua meraih tiga gelar liga secara beruntun. (*)

berpeluang turun memperkuat lini serang Dnipro. Tetapi satu tempat di lini depan sudah menjadi milik Yevhen Seleznyov, yang sudah mencetak dua gol di pentas Liga Europa musim ini. Sementara pelatih Sevilla, Unai Emery, bakal tanpa sejumlah pilar dengan kiper Beto dan bek tangguh Nicolas Pareja terkapar di ruang perawatan cedera. Tetapi selain dua nama sebelumnya, Sevilla bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Keputusan terbesar Emery bakal berada di lini depan. Kevin Gameiro bersaing ketat dengan top skor klub, Carlos Bacca yang musim ini mampu tampil impresif.

Resmi Dipecat! REAL Madrid akhirnya memecat pelatih Carlo Ancelotti. Pengumuman disampaikan presiden Florentino Perez pada Selasa dini hari (26/5). Ancelotti berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions bagi Madrid musim lalu, yang sekaligus menjadi musim perdananya bersama Los Blancos. Namun musim ini ia gagal memenangkan trofi. Bagi Madrid, alasan tersebut sudah cukup untuk mendepak pelatih berusia 55 tahun itu. “Pembicaraan saya akan singkat, tetapi saya ingin katakan bahwa hari ini dewan akan memutuskan untuk membebaskan Carlo Ancelotti dari tugasnya sebagai pelatih Real Madrid. Ini adalah keputusan yang sulit bagi dewan,” ujar Perez. “Tetapi kami di sini memang bukan untuk mengambil keputusan yang mudah, tetapi untuk membuat keputusan yang terbaik bagi institusi yang dikenal secara global,” tambahnya. Perez mengungkapkan pengganti pelatih asal Italia itu akan diumumkan pekan depan. Sejumlah nama menjadi

kandidat namun yang terkuat adalah Rafael Benitez, yang saat ini masih melatih Napoli. Sementara itu, AC Milan tengah gencar mendekati Don Carletto, yang pernah melatih Milan dan mempersembahkan dua trofi Liga Champions. Beberapa pemain Real Madrid memberikan dukungannya kepada Ancelotti usai dipecat Real Madrid. Mereka mendoakan yang terbaik untuk pria asal Italia itu di masa mendatang. James Rodriguez, Marcelo, dan Toni Kroos mengucapkan rasa terima kasihnya untuk Ancelotti melalui Twitter. “Terima kasih untuk semuanya bos. Saya banyak belajar dari Anda,” kicaunya James Rodriguez, di akun @ jamesrodriguez. “Terima kasih atas segalanya @ MrAncelotti. Anda adalah pelatih hebat. Selamat jalan!!!” kata Marcelo, di akun @MarceloM12. “Gracias Mister! Semua kebanggaan berkerja dengan Anda. saya doakan yang terbaik di masa depan,” ucap Kroos, di akun @ToniKroos. (*)

Stephane Mbia dan Grzegorz Krychowiak bakal menjadi andalan di lini tengah dengan Ever Banega sebagai andalan di second line. Kapten Coke juga bakal tampil sejak menit awal, begitu juga dengan Aleix Vidal di gelandang serang yang tengah tampil memukau di sepanjang musim. Sekilas, Dnipro memang kalah dari Sevilla dilihat dari sisi materi. Namun Emery mengatakan calon lawannya tersebut adalah tim yang harus diwaspadai. “Jika Dnipro mampu menyingkirkan Napoli, artinya mereka adalah tim yang hebat,” kata Emery. “Saya tak ingin mengatakan kami adalah favorit, kesempatan kami 50:50,” pungkasnya. (*)

Falcao: Terimakasih MU MANCHESTER United mengonfirmasi takkan mempermanenkan status Radamel Falcao. Meski demikian, pemain asal Kolombia itu mengucapkan terima kasih kepada Setan Merah dan fan. Falcao hijrah ke MU dari AS Monaco dengan status pinjaman. Tapi, penampilan pemain berusia 29 tahun itu di Old Trafford selama satu musim sangat mengecewakan. Dari 26 laga, Falcao hanya mampu mengemas empat gol. Selain penampilan yang mengecewakan, cedera yang dialaminya membuat mantan pemain Atletico Madrid itu jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kini Falcao kembali ke klub pemiliknya, Monaco, sambil menunggu nasibnya di masa depan. Beberapa klub besar dikabarkan berminat mendatangkan pemain asal Kolombia tersebut.

Meski tak menjalai karier yang bagus di MU, Falcao tetap mengucapkan terima kasih kepada MU, terutama fan yang terus memberikan dukungan. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Manchester United dan semua fan-nya atas semua dukungan dan gestur yang diberikan untuk saya di setiap pertandingan. Saya takkan pernah melupakannya!!” tulis Falcao, di akun Instagram miliknya Media-media Inggris memberitakan bahwa Chelsea menjadi klub yang santer dikabarkan ingin mengamankan tanda tangan Falcao. (*)

Chicha Dipulangkan REAL Madrid memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian Javier Hernandez secara permanen, yang artinya sang striker bakal wajib kembali ke Manchester United, menurut laporan Marca. Ia tak sanggup menembus jajaran tim inti, yang dihuni pemain sekelas Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, dan Karim Benzema. Meski membuat 33 penampilan di musim kompetisi

kali ini, hanya 12 di antaranya sang pemain turun sebagai starter. Chicharito tidak banyak memberi kontribusi signifikan, kecuali kala ia mencetak gol yang membuat Real mengalahkan Atletico Madrid dan lolos ke semifinal Liga Champions. Namun hal tersebut rupanya tidak cukup untuk membuatnya mendapat tempat di Bernabeu musim depan.(*)

Rakyat Kalbar Rabu, 27 Mei 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Sidang Penipuan Isparizal Ditunda Pontianak-RK. Kasus penipuan dan penggelapan jual beli rumah yang dilakukan Isparizal terhadap Tika, ibu rumah tangga yang tinggal di Paris II, Pontianak Tenggara dari tahun 2013 lalu, kini sudah ditangani Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Bahkan sudah lima kali Jaksa Penuntut Umum (JPU), Susan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak menyidangkan kasus tersebut. Hanya saja sidang Selasa (26/5) sekitar pukul 10.00 Wib ditunda hakim PN Pontianak. Alasannya pengacara terdakwa Isparizal tidak hadir. “Sidang ditunda, sampai hari Kamis ini,” ujar hakim PN Pontianak. Tika yang juga putri dari pensiunan jaksa dijumpai di PN Pontianak mengatakan, Isparizal sudah bertahuntahun lepas dari jeratan hukum. Akhirnya ditangkap jajaran Polresta Pontianak pada masa kepemimpinan Kompol Andi Yul Lapawesean sebagai Kasat Reskrim. Kasusnya dilimpahkan ke Kejari Pontianak. Halaman 15 Ilustrasi. Net

Jenazah TKW di Kairo Dikirim ke Pontianak

Ilustrasi. Net

Pontianak-RK. Jubaidah Salika Yuswana alias Nawati binti Salika Tenaga Kerja Wanita (TKW) meninggal di kediaman majikannya di Kairo—Mesir. Jenazah warga Jalan Parit Nanas Rt 06 Rw 022, Siantan Hulu, Pontianak Utara itu diterbangkan dari Kairo dan sampai di Bandara Supadio, Selasa (26/5). Jenazah Jubaidah diterbangkan dari Kairo (Mesir) ke Istambul Turki pada 24 Mei 2015 menggunakan Turkish Air ke Jakarta. Dari Jakarta pukul 10.05 Wib diterbangkan menggunakan Garuda ke Bandara Supadio. Berdasarkan informasi yang diterima via berita fax dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, melalui BNP2TKI Pontianak tanggal 25 Mei 2015, Jubaedah Salika Yuswana memiliki nama asli Nawati binti Salika. “Nama Jubaedah Salika Yuswana tercantum di KTP dan paspor yang beralamat di Subang, Jawa Barat adalah palsu,” ujar As Syafii SIP, Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak, Selasa (26/5). Halaman 15

RAMPAS SEPEDA MOTOR MAHASISWI IAIN

Debt Collector Begal Polisi pun Dicekal Pelaku Kejahatan Makin Brutal

Pontianak-RK. Debt collector leasing sepeda motor di Kota Pontianak semakin beringas. Sebulan yang lalu jasa tukang tagih hutang ini mengeroyok pengendara sepeda motor di kawasan Sungai Jawi. Selasa (26/5) kemarin dua debt collector leasing itu malah mengeroyok anggota polisi bernama Niman di Simpang Pajak, Jalan Ahmad Yani I, Pontianak Selatan. Bukan anggota polisi itu yang punya hutang atau kredit motor di leasing. Niman berbaju preman dari satuan Reserse mobil (Resmob) Dit Reskrimum Polda Kalbar itu justru membantu pengendara yang tiba-tiba sepeda motornya dirampas paksa oleh debt collector seperti begal. Diketahui pengendara itu adalah mahasiswi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Halaman 15

POLISI PUN JADI KORBAN KRIMINAL Pontianak-RK. Pelaku kejahatan di Kota Pontianak semakin brutal. Polisi pun tak ditakuti, malah menjadi korban kejahatan pelaku, sebagaimana dialami petugas Polsek Sungai Raya beberapa waktu lalu, Polwan Polresta Pontianak dan anggota Resmob Sat Reskrimum Polda Kalbar, Selasa (26/5). Halaman 15

AKBP Nowo Winarti

Rumah Terbakar, Bahan Bangunan pun Jadi Arang Pontianak-RK. Pupus sudah keinginan Makrufin, 36, untuk merehab tenpat tinggalnya di Gang Alpukat Permai RT 01 RW 15, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat. Rumah kayu milik karyawan bengkel pencucian mobil di Jalan MT Haryono itu ludes terbakar, Selasa (26/5). Rumah No 59 di lingkungan RT 01 RW 02 dilahap api sekitar pukul 10.00 Wib. Api menghanguskan kamar tidur, ruang tengah dan dapur. “Saya lagi duduk-duduk di atas tempayan depan rumah, sambil liat kambing. Tiba-tiba keponakan (umur dua tahun) saya yang lagi main dengan mamanya (Agustina) menunjuk asap Halaman 15 Kondisi rumah paska kebakaran. FIKRI AKBAR-RK

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

DP Pantau 86 Sekolah

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

Kunker Komisi II DPRD Kalbar

KIS Terkendala Lahan dan Politik Anggaran

DP Kabupaten Sambas mengevaluasi hasil monitoring UN. M Ridho

Sambas. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemajuan sektor pendidikan merupakan salah satu penentunya. Makanya, Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sambas melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA, SMP/MTs dan Ujian Sekolah SD/MI tahun 2015. “Kita melakukan peninjauan pelaksanaan UN, baik SD, SMP maupun SMA sederajat tanggal 13 April sampai 22 Mei. Sebanyak 86 sekolah yang telah kita tinjau, diantaranya Sekolah Dasar Penyelenggara (SDP) 32 sekolah, SMP 27 sekolah, MTs 1 sekolah, SMA 22 sekolah, dan SMK 4 sekolah,” terang H Suharjo Marli SSos, Ketua DP Kabupaten Sambas ditemui wartawan Rapat Evaluasi DP di UPT Dinas Pendidikan Sambas. H Suharjo menjelaskan, DP Sambas memastikan sekolah yang dipantau telah melaksanakan UN sesuai Prosedur Operasional Standar (POS). “Kita melakukan monitoring UN sesuai Surat Penugasan Nomor 094/419/ UM. Dasarnya, DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Monitoring diikuti seluruh pengurus DP yang dibagi tugas wilayah monitoring pelaksanaan UN per kecamatan,” jelasnya. Sementara itu, mantan Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas H Mahrus SPd dalam rapat tersebut menyarankan, agar DP memberikan saran kepada Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan UN tahun depan, agar Kepala UPT Dinas Pendidikan melaporkan jumlah SDP. Sehingga ke depan pelaksanaan UN bisa disesuaikan dengan jarak tempuh siswa yang melaksanakan UN. “Ke depan pelaksanaan UN di masing-masing sekolah atau daerah harus memperhatikan jarak tempuh siswa yang akan ikut UN. Sangat diharapkan sekolah yang terlalu jauh dengan SDP dapat menyelenggarakan sendiri pelaksanaan UN di sekolahnya masing-masing, tanpa melanggar POS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,” sarannya. Sesuai hasil monitoring, jelas H Mahrus, secara umum pelaksanaan UN berjalan lancar sesuai POS. “Kita berharap hasil monitoring ini dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan agar pendidikan Kabupaten Sambas maju, karena ini harapan kita bersama untuk mendukung peningkatan IPM Sambas,” pungkasnya. (edo)

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalbar ke Kawasan Industri Semparuk. M Ridho

Sambas. Syarat untuk membentuk kawasan industri belum dipenuhi Kawasan Industri Semparuk (KIS), Kabupaten Sambas. Selain masih kekurangan lahan 14 hektar, politik anggaran diduga ikut menghambat peningkatan status kawasan ini.

Pendapat itu dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Michael Yan Sri Widodo ketika memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) bersama anggotanya yang terdiri dari Guntur, Sabirin, Mulyadi Tawik, Nehen, Minsen, Bujang Sukandar, Anton Sitomorang dan Yuliana, Selasa (26/5).

“Setelah mendapatkan informasi tentang KIS, kita tentunya ingin mendalami perkembangan KIS, apakah sudah saatnya kita mendorong untuk memenuhi persyaratan minimal 50 hektar. Sebab, untuk mengembangkan kawasan industri ada aturannya berupa Peraturan Pemerintah (PP). Artinya bisa dibangun oleh pemerintah pusat dan dibantu anggaran,” jelas Michael Yan Sri Widodo. Kunker Komisi II bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar ini, ungkapnya, karena ingin melihat langsung potensi yang ada di KIS. Sebab, membentuk kawasan industri harus memenuhi beberapa persyaratan, baik potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi pasar, dan potensi pelabuhan. “Kita akan menel-

iti kebenaran administrasi dan prosedur penggunaan uang. Jadi uang mana yang sebenarnya digunakan untuk pembangunan KIS,” ungkapnya. Komisi II tidak ingin berspekulasi jauh dan berupaya untuk positif thinking, terutama terhadap pendanaan kegiatan pembenihan padi jenis baru di KIS yang transparan. “Informasi yang kita dapat akan ditindaklanjuti, dan segera dirapatkan lagi lebih mendalam antara Komisi II dan dinas terkait,” jelasnya. Sedangkan kekurangan lahan seluas 14 hektar, ujrnya, Komisi II DPRD Kalbar hingga saat ini belum berani mengambil sikap atas kekurangan lahan KIS. Apalagi bisa dikatakan ada kaitannya dengan politik anggaran. “Jadi harus diputuskan bersama, tentunya antara eksekutif dan

legislatif,” tegasnya. Di tempat yang sama, Camat Semparuk, Abrar mengatakan, KIS sebetulnya sudah dicanangkan sebagai kawasan strategis yang diharapkan bisa berkembang menjadi pusat pertumbuhan, sebagai bagian dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa yang berbasis kegiatan manufaktur yang kuat sejak tahun 2002. “Tapi nyatanya sampai sekarang masih terkendala,” ujarnya. Ia berharap, kunjungan Komisi II DPRD Kalbar dapat memberikan angin segar bagi masyarakat Semparuk dan sekitarnya. Sehingga bisa menarik investor datang ke Kabupaten Sambas. “Tentunya kita berharap masalah KIS bisa diatasi, dan bisa segera rampung,” harapnya. (edo)

Perbaiki Nasib Keluarga, Perkuat Semangat Gotong Royong Sambas. Memperbaiki nasib keluarga dan memperkuat semangat gotong royong, merupakan tujuan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43, Rabu (20/5) lalu di Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung. “Peringatan BBGRM dan HKG PKK untuk memperteguh komitmen dan mengupayakan perbaikan nasib keluarga, serta memperkuat semangat gotong royong,” kata Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH saat membuka kegiatan BBGRM dan HKG PKK tersebut. Bupati menegaskan, seluruh komponen bangsa harus ikut

terlibat, bukan hanya pemerintah, namun semua masyarakat wajib memberikan kontribusinya untuk tujuan bersama. “Semua wajib bergotongroyong mengupayakan perbaikan kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama,” ujar Bupati. Bupati menjelaskan, pemerintah senantiasa menghargai setiap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Secara pribadi saya merasa bangga atas peran aktif masyarakat, terutama dalam membangun desa melalui program–program pemberdayaan masyarakat, baik yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri maupun yang difasilitasi oleh pemerintah,” jelasnya.

Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, jelasnya, merupakan bukti bahwa nilai–nilai kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat senantiasa menyatu, dan menyemangati setiap upaya masyarakat, terutama dalam membangun desa. “Ini sangat sesuai dengan visi Kabupaten Sambas, yaitu Bela Terpikat Terigas seperti social participation and social control,” jelas Bupati. Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan penyandang disabilitas dalam kegiatan tersebut. Diantaranya bantuan mesin pemotong rum-

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH foto bersama usai pencanangan BBGRM dan HKG PKK di Kecamatan Sejangkung. Humas Pemkab Sambas

put, alat semprot, dan bibit tanaman. Selain itu, juga digelar Sosialisasi Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, penyulu-

han tentang pemeriksaan IVA (dekteksi dini kanker leher rahim pada perempuan) dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, dan lain-lain. (edo/ humas)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Santri Darussalam Mohon Dukungan

Santri Ponpes Darussalam Sengkubang Mempawah, Dandi Pratama Andika beraudiensi dengan Bupati Mempawah. ALFI SHANDY

Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Sengkubang Mempawah, Dandi Pratama Andika berhasil masuk babak 32 besar acara Akademi Sahur Indonesia (AKSI) yang digelar salah satu stasiun televisi nasional. Karenanya, Dandi mengharapkan dukungan seluruh masyarakat agar dirinya mampu meraih prestasi yang lebih baik. AKSI merupakan ajang pencarian bakat di bidang dakwah/syiar agama Islam. Rencana acara ini akan ditayangkan stasiun televisi nasional mulai tanggal 1 Juni 2015 dan dilanjutkan awal hingga akhir Ramadan 1436 Hijriah. Dandi sudah harus menjalani masa karantina di Jakarta sejak Rabu (27/5). “Mohon dukungan dari masyarakat Kalimatan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah agar saya bisa masuk babak 10 besar. Dukungan bisa dilakukan dengan cara mengirimkan pesan singkat atau SMS,” ungkap Dandi usai beraudiensi dengan Bupati Mempawah, Ria Norsan, Selasa (26/5). Dandi menyebut, perjuangannya mencapai prestasi tertinggi pada ajang nasional tidaklah mudah. Mengingat, kompetitornya merupakan para dai muda berbakat dari seluruh penjuru tanah air. Disamping itu, dewan juri pada acara tersebut juga para dai berpengalaman dan terkenal. “Kalau tahun lalu, jurinya seperti Mamah Dedeh, Ustaz Subki al Bughury, Ustaz Ahmad al Habsy, Ustaz Wijayanto, dan Ustaz Maulana. Meski demikian, saya sudah siap menampilkan yang terbaik. Semoga dakwah yang disampaikan nantinya mampu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat,” harapnya. Sementara itu, Bupati Mempawah, Ria Norsan mendukung dan mengapresiasi prestasi yang diraih Dandi Pratama hingga berhasil masuk 32 besar AKSI. Menurut Norsan, prestasi itu tidak hanya membuka jalan dakwah bagi santri itu sendiri, melainkan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. “Pemerintah Kabupaten Mempawah mengucapkan selamat berjuang kepada Dandi Pratama Andika. Terus berlatih dengan giat dan berdoa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam kompetisi AKSI,” ujarnya. (fia)

Jalan Bawal Rusak, Ancam Keselamatan Pengendara Mempawah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah dituntut segera memperbaiki infrastruktur jalan di wilayahnya. Salah satunya, Jalan Bawal Pasar Mempawah yang kini rusak parah. Padahal, jalan tersebut sangat strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di Pasar Tradisional Sebukit Rama Mempawah. “Sudah kurang lebih enam bulan Jalan Bawal rusak. Kondisinya sangat parah, terdapat lubang besar di badan jalan. Secara keseluruhan, badan jalan yang rusak kurang lebih 50 meter,” ungkap Ketua FKPP Mempawah, Agung Basuki, Selasa (26/5) sore di Mempawah. Agung yang juga berdomisili di Jalan Bawal menyebut, keberadaan infrastruktur itu sangat penting dan strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian pedagang di Pasar Sebukit Rama Mempawah.

Mengingat, Jalan Bawal itulah yang setiap hari digunakan pedagang menuju pasar. “Setiap pukul 04.00, para pedagang sudah mulai beraktivitas dan melewati Jalan Bawal. Dengan kondisi badan jalan rusak parah, maka sangat menghambat mobilitas pedagang. Makanya, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar keberadaan jalan tersebut bisa ditingkatkan kualitasnya,” pendapatnya. Bukan itu saja, timpal Agung, kerusakan badan Jalan Bawal juga berpotensi mencelakai para pengendara yang berlalu lalang. Sebab, lubang badan jalan cukup besar dan banyak di sepanjang jalan. Jika tidak hati-hati, bisa saja menyebabkan kecelakaan lalu lintas. “Belum lagi masalah penerangan di Jalan Bawal sangat minim. Lampu jalan yang ada terhalang pepohonan yang rimbun. Hingga, kondisi jalan yang gelap dan badan jalan yang

rusak sangat berbahaya ketika dilewati pada malam hari,” paparnya. Untuk itu, Agung mendesak agar Pemkab Mempawah segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan kondisi penerangan di Jalan Bawal Pasar Mempawah. Mengingat, keberadaan jalan itu sangat penting bagi masyarakat dan pedagang dalam mendukung kelancaran aktivitasnya sehari-hari. “Kita berharap secepatnya ada upaya perbaikan terhadap kerusakan badan jalan. Jika badan jalan sudah baik, maka aktivitas masyarakat dan pedagang pun lancar. Masalah penerangan jalan juga perlu segera diatasi,” harapnya. Pendapat senada disampaikan warga lainnya, Anto. Ia mengaku resah melihat kerusakan yang terjadi pada badan Jalan Bawal Pasar Mempawah. Terutama keselamatan pengendara yang melintas di jalan tersebut. “Jika

Kondisi Jalan Bawal Mempawah yang berlubang. ALFI SHANDY

tidak hati-hati melewati lubang, kendaraan kita bisa terperosok. Tidak hanya merusak kendaraan, tetapi juga mencelakai pengendara. Dan setiap hari jalan ini cukup ramai dilalui pengendara,” ungkapnya. Lebih jauh, bapak tiga anak itu meminta agar Pemkab Mempawah melakukan perbaikan. Namun, perbaikan yang dilakukan tidak asal-asalan melainkan

mengutamakan kualitas. Agar infrastruktur yang dibangun lebih tahan lama. “Perbaikan badan jalan harus dilakukan dengan maksimal. Kualitas jalan harus tetap diperhatikan oleh pelaksana proyek. Sehingga hasil pembangunannya tidak asal jadi. Jangan pula baru dibangun enam bulan, lalu badan jalan sudah rusak lagi,” tegasnya mengingatkan. (fia)

Mempawah Aman dari Peredaran Beras Sintetis Waspada, Beras Plastik Dioplos dalam Raskin Mempawah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan (Disperindagkoptamben) memastikan Kabupaten Mempawah aman dari peredaran beras sintetis. Kepastian itu didapat setelah petugas melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan. “Sejak marak beredar kabar tentang beras sintetis di Indonesia, kami bergerak cepat melakukan pengawasan dan pengecekkan langsung di lapangan. Mulai dari pasar, agen hingga gudang beras sudah kita periksa,” ungkap Kasi Pengawasan Disperindagkoptamben Mempawah, Suaidi, Selasa (26/5).

Hasil pengawasan tersebut, sambung Suaidi, pihaknya tidak menemukan indikasi peredaran beras sintetis di lingkungan masyarakat Kabupaten Mempawah. Karenanya, untuk saat ini bisa dipastikan Kabupaten Mempawah masih aman dari peredaran beras dari plastik yang bisa membahayakan kesehatan manusia itu. “Daerah kita masih aman dari peredaran beras sintetis. Meski demikian, kondisi ini tidak membuat kita lengah, melainkan terus melakukan pengawasan di lapangan. Hal itu sangat penting dalam upaya mengantisipasi masuknya beras sintetis tersebut di masyarakat,”

pendapatnya. Di lain pihak, Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) Mempawah, Sudianto Nursasi SH mengingatkan Pemkab Mempawah agar terus meningkatkan pengawasan terhadap beredarnya beras sintetis. Apalagi, pada beberapa daerah ditemukan indikasi beras sintetis yang dioplos dalam Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin). “Modus baru peredaran beras sintetis tidak hanya dijual bebas di pasar, melainkan ditemukan beras sintetis yang dioplos dengan raskin. Fakta ini harus diwaspadai oleh pemerintah daerah, agar tidak kecolongan nantinya,” tegas

Sudianto. Sudianto menyarankan agar Pemkab terus meningkatkan pengawasan di segala sektor. Baik itu pedagang, agen maupun gudang-gudang beras yang ada di Kabupaten Mempawah. Termasuk lalu lintas perdagangan, karena bukan tidak mungkin beras sintetis masuk dari daerah lain. “Kabarnya di Melawi sudah ditemukan beras sintetis. Artinya, keberadaan beras tersebut sudah masuk di Kalbar, dan bukan tidak mungkin juga ada di Mempawah. Tentunya, ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu meningkatkan kewaspadaan,” sarannya.

Apalagi, timpal Sudianto, dalam waktu dekat umat Muslim akan menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri. Pada momentum tersebut, biasanya permintaan pasar akan kebutuhan konsumsi meningkat drastis. Kondisi itu sangat berpotensi masuknya berbagai barang ilegal di masyarakat, termasuk beras sintetis. “Meski saat ini Disperindagkoptamben sudah melakukan pengecekan dan mengatakan aman, namun pengawasan harus tetap dilakukan secara maksimal. Petugas tidak boleh lengah mengawasi keluar masuk lalu lintas barang di pasar,” tukasnya.(fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Jelang Liburan

H Gurdhani Achmad

Implementasi Pendidikan Panwaskada 2015 Ketapang-RK. Proses tahapan Pemilukada 2015 yang digelar serentak di enam kabupaten di Kalbar diharapkan dapat legitimate dan acceptable serta menghasilkan pemimpin yang amanah. Hal tersebut disampaikan Asisten I Sekda Ketapang, Gurdhani Achmad dalam menyampaikan sambutan Bupati Henrikus saat membuka sosialisasi Bawaslu Provinsi Kalbar tentang implementasi pendidikan pengawasan pemilu partisipasif, bertempat di Hotel Aorta Ketapang, Selasa (26/5). Ia berharap netralitas penyelenggara, aparat pemerintah dan Kepala Desa dalam proses tahapan Pemilukada 2015, karena merupakan modal penting dan berharga dalam mengawal tegaknya demokrasi sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Khusus pada Panwaslu diharapkan terus meningkatkan wawasan dan kemampuan baik dari segi pemahaman maupun tentang proses kerja pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan pengawasan di tiap tingkatan “Pengawasan di tingkat Kecamatan Desa/Kelurahan apabila menghadapi permasalahan krusial segera melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten,” pesannya. Setiap langkah dan tindakan harus senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, agar langkah dan tindakan kita dapat dipertanggungjawabkan. “Kepada seluruh SKPD agar memberikan dukungan kepada Panwaslu, sebab pada hakekatnya keberhasilan Panwaslu juga merupakan keberhasilan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Ketapang,” katanya. Sosialisasi implementasi pendidikan pengawasan pemilu partisipasif dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada Desember 2015, dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kalbar Hermansyah, Ketua Panwaslu Ketapang Sukardi, SKPD,Ormas, LSM dan Mahasiswa. (Jay-Humas)

Rabu, 27 Mei 2015

Puluhan Tahun Ribuan KK Tak Berlistrik Ketapang-RK. Camat Simpang Hulu, Yulianus mengungkapkan sejak puluhan tahun lamanya 10 desa di wilayahnya, yang terdiri dari 5.303 kepala keluarga (KK) sama sekali belum teraliri listrik PLN. “Total di sini ada 14 Desa, yang mana 4 Desa sudah teraliri listrik tetapi hanya hidup pada Sore hingga Dini hari, sedangkan pada pagi hingga sore listrik tidak dapat digunakan, sedangkan 10 Desa lainnya sudah puluhan tahun tanpa aliran listrik,” ungkap Yulianus, Selasa (26/5). Ke 10 desa tersebut yaitu: desa Kualan Hulu yang penduduknya sekitar 645 KK, desa Kualan Tan-

gah 699 KK, desa Kualan Hilir 923 KK, desa Merawan 715 KK, desa Semandang Hulu 382 KK, desa Legong 195 KK, desa Kenanga 337 KK, Desa Sekucing Kualan 257 KK, desa Sekucing Labai 756 KK, desa Labai Hilir 394 KK. “Jadi ada ribuan kepala keluarga di 10 Desa yang tentu sangat mengharapkan aliran listrik PLN. Karena sudah puluhan tahun hidup tanpa listrik,” katanya. Akibatnya untuk melayani masyarakat, instansi pemerintah terpaksa menggunakan genset. Tak kurang dari 12 liter bahan bakar yang dibutuhkan perharinya. Melihat kondisi ini, Yulianus mengaku pada 2012

sudah menghadap PLN Area Ketapang. “Surat kita diterima, hanya saja jawaban mereka masih memprioritaskan ke kecamatan yang belum ada listrik. Informasi yang saya dapat akan ada tambahan mesin baru, dan saya beserta ribuan warga tentu berharap semua desa disini dipasang jaringan dan dialiri listrik secara normal,” ujarnya. Ia berharap PLN Area Ketapang dapat merekomendasikan ke PLN Provinsi terkait harapan ribuan masyarakat Simpang Hulu yang ingin merasakan listrik. Menanggapi itu, Manager PLN Area Ketapang Sumarsono, men-

gaku tak memiliki otoritas dalam melakukan pembangunan jaringan baru terhadap desa atau wilayah yang sama sekali belum berjaringan. PLN Area Ketapang hanya bertugas mengakomodir segala proposal dari setiap desa yang ingin dibangun jaringan. “Otoritas pembangunannya ada di PLN Provinsi, kita hanya menampung proposal yang masuk terkait permintaan pembangunan jaringan, kemudian kita lakukan pengecekan kelapangan untuk kemudian disampaikan ke PLN Provinsi,” jelasnya. Ia tak memiliki ototritas lantaran anggaran yang dimiliki PLN Area Ketapang juga terbatas.

“Koordinasi ter us kami lakukan dan laporan hasil pengecekan kelapangan juga kami sampaikan ke PLN Provinsi, tidak ada prioritas yang mana yang dulu akan dibangun,” katanya. Semua proposal yang masuk akan di tampung, baru kemudian dilakukan survei lapangan. Proposal yang lebih dulu masuk akan diutaman, selain juga melihat kesiapan jaringan PLN yang sudah ada di wilayah yang meminta pembangunan jaringan. Reporter: Jaydi Chandra Editor: Kiram Akbar

Kejari Segera Lelang Barang Rampasan Ketapang-RK. Kejaksaan Negeri Ketapang segera melelang barang sitaan untuk mengantisipasi kerusakan serta penyusutan nilai barang-barang yang akan dilelang tersebut. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ketapang, Tedhy Widodo mengatakan, apabila kasusnya telah berkekuatan hukum tetap, dimungkinkan barang rampasan suatu kasus dapat dilakukan pelelangan. “Tentunya tidak semua barang bukti akan dilelang, sebagian dimusnahkan, seperti narkotika dan barang berbahaya lainnya,” katanya, Selasa (26/5) Dia menuturkan, lelang bersifat transparan dan terbuka untuk umum dan hasilnya masuk ke kas negara. “Siapa saja dipersilakan mengikuti lelang, tentunya dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Kejaksaan sebagai panitia lelang sekaligus melakukan lelang di Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang,” jelas dia. Ia menambahkan, ada puluhan jenis barang rampasan yang akan dilelang, di antaranya dump truk, minyak (BBM), kayu dan barang sitaan lainya. Tedy juga menjelaskan, tata cara untuk mengikuti pelelangan yaitu peserta mendaftarkan diri ke panitia dengan menyertakan foto kopi KTP/SIM yang masih

Kasi Intel Kajari Ketapang Tedhy Widodo menunjukan Dump Truk akan dilelang. JAIDI CHANDRA

berlaku, materai untuk harga lelang di atas satu juta rupiah, uang jaminan lelang sesuai barang yang diminati. “Kalau tidak ada

halangan minggu depan pelelangan akan digelar,” katanya. Pengumuman barang lelang beserta aturan lainnya bisa di baca

di media cetak dan online, untuk lebih jelas lagi bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Ketapang dan tidak dipungut

biaya sepeserpun. Tedi juga berharap, dalam proses pelelangan barang bukti ini bisa berjalan lancar sesuai rencana.(Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Pelayanan KUA Simpang Hilir Dikeluhkan SIMPANG HILIR. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Hilir dikeluhkan pelayanannya. Satu di antaranya karena sering tidak ada petugasnya di jam-jam kerja. “Saya beberapa waktu lalu membantu urusan administrasi surat nikah kawan yang hendak melangsungkan pernikahan. Namun sejak Senin sampai Jumat tidak pernah buka pada jam-jam kerja. Kemudian saya datangi lagi KUA itu pada hari Senin berikutnya, namun juga belum buka,” ungkap Sartono, warga desa Rantau Panjang kecamatan Simpang Hilir, kemarin. Kejadian ini ditanyakan Sartono ke penduduk yang rumahnya dekat dengan KUA Simpang Hilir itu, menurut jawaban warga setempat, memang kantor itu sering kosong. Ditanyakan ke aparat desa, rupanya yang aktif di KUA Simpang Hilir hanya satu orang. Sedangkan petugas nikah ada di masing-masing desa. “Kejadian ini saya laporkan ke Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kayong Utara di Sukadana, namun belum ada jawaban yang memuaskan. Kita harapkan KUA Simpang Hilir dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pinta Sartono. Sedangkan warga Teluk Batang, Abdul Muis menerangkan kalau KUA Teluk Batang yang berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya (KKR) memiliki kepala kantor, satu pegawai negeri sipil, dan satu tenaga honorer. Kemudian dibantu petugas pernikahan yang ada di kantor desa masing-masing di wilayah kecamatan Teluk Batang. “Kalau pelayanan KUA Teluk Batang untuk sampai saat ini masih bagus,” doa Muis. (lud)

Dukung Promosi Terbuka Demi Implementasi UU ASN SUKADANA. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kayong Utara (KKU), Baharudin mengaku kecewa dengan oknum pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang kurang mendukung lelang jabatan atau promosi terbuka. Padahal keberadaan promosi terbuka ataupun lelang jabatan bagian dari implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Keberadaan lelang jabatan ataupun promosi terbuka atau istilah lain yang sekiranya pas, implementasi UU ASN perlu menjadi referensi bagi Pemprov Kalbar. Khususnya dalam menempatkan pejabat-pejabat sesuai kompetensi dan lain-lainnya, bukan sekadar karena dia keluarnya si A atau si B, sehingga dengan mudah menduduki jabatan tinggi,” ungkap Baharudin di ruang kerjanya, kemarin. Dalam analisis Baharudin, kalau penembatan jabatan, misalnya di Pemprov Kalbar hanya karena dia keluarganya atau karena koneksinya maka ketika ada pergantian puncuk pimpinan, nanti akan ada pergantian besar-besaran. Sekali ada yang memulai maka akan ada aksi balas dendam ketika terjadi suksesi kepemimpinan. “Konsekuensi politik yang demikian bisa mengiakibatkan aparatur sipil negara terjun dalam konstelasi politik juga, demi mengamankan posisi dan potensi diri. Ini berbahaya. Namun kalau menempatkan jabatan berdasarkan kompetensinya dan sesuai UU ASN maka membantu kestabilan di dalam birokrasi. Pemprov Kalbar, dalam pandangan Baharudin, seharusnya

menjadi contoh dalam implementasi UU ASN, khususnya dalam penembatan pejabat melalui promosi terbuka maupun lelang jabatan. “Saya baca di media malah ada pejabat Pemprov Kalbar

yang menolak keberadaan lelang jabatan. Kalau menolak itu berarti menolak manifestasi UU ASN di wilayah Republik Indonesia,” kesal Baharudin. Keberadaan Pemerintah KKU yang berani menerapkan lelang jabatan ataupun promosi terbuka di wilayah Provinsi Kalbar, menurut Baharudin, patut mendapat apresiasi dari masyarakat maupun Pemprov Kalbar. Andai masih ada kekurangan, seiring berjalannya waktu dapat dibenahi. “Ketika daerah berusaha menerapkan percepatan refor-

masi birokrasi, Pemprov Kalbar harusnya mendukung. Sebab ini bagian dari percepatan penerapan good governance (tata pemerintahan yang baik, red) d i w i l aya h

Pemprov Kalbar. Sekarang apa implementasi reformasi birokrasi dan penerapan UU ASN di Pemprov Kalbar?” tanya Baharudin. Ia menerankan pelaksanaan promosi terbuka itu melalui sejumlah proses panjang, mulai dari persyaratan administrative seperti pangkat dan golongan, track record, membuat makalah, presentasi, wawancara, sampai assessment (penilaian). Melalui proses itu diharapkan bisa menghasilkan orang terbaik untuk menduduki jabatan yang dimaksud. “Promosi jabatan secara terbuka atau lelang jabatan, meru-

pakan salah satu pendongkrak keberhasilan reformasi birokrasi. Di sinilah bisa mencegah terjadinya politisasi birokrasi atau sikap pemimpin yang memilih pejabat atas dasar suka atau tidak suka. Melalui promosi terbuka akan tercipta sistem merit dalam karir PNS. Ini amanah UU ASN,” tegas Baharudin. Baharudin

juga mendukung kebijakan pemerintah daerah, supaya sistem lelang jabatan ataupun promosi terbuka untuk terus disempurnakan, supaya lebih transparan, adil, dan mampu mencegah permainan uang dan intervensi politik dalam pengangkatan ASN. “UU ASN menerapkan sistem merit dalam promosi jabatan secara terbuka, memiliki dua konsekuensi, yakni semua jabatan harus memiliki standar kompetensi dan seluruh pejabat harus memahami tugas dan target kerjan. Standar kompetensi dalam hal ini adalah adanya kecakapan terkait jabatan yang direbutkan dalam agenda rekrutmen terbuka. Sedangkan

mengenai konsekuensi kedua, para calon pemangku jabatan diharapkan paham mengenai garis besar tugas kerja yang akan diembannya,” tutur Baharudin. Dampak dari penerapan sistem ini, lanjut dia, penataan jabatan yang lebih jelas sehingga kinerja instansi-instansi yang menaungi semakin efisien dan akuntabel. Sistem merit akan menghasilkan implikasi berupa penyusunan kualifikasi dan standar kompetensi pemangku jabatan yang lebih terstruktur. Terciptanya penerapan sistem penilaian yang kinerja pemangku jabatan yang lebih obyektif dan transparan. Kemudian penyempurnaan sistem remunerasi agar terciptanya efisiensi biaya kinerja ASN. Remunerasi sebagai salah satu masalah yang cukup pelik dalam reformasi birokrasi di bidang anggaran, karena kerap kali penetapan gaji tidak sesuai dengan tingkat kerja yang ditunjukkan oleh aparat pemangku jabatan terkait.Oleh sebab itu, sistem merit diharapkan mampu memilih kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan-jabatan starategis di kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah. “Dampak lainnya, penempatan pegawai yang tepat, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penempatan ASN. Kemudian penyusunan rencana pengembangan karir bagi ASN melalui pendidikan dan latihan. Kalau dilihat dari berbagai seminar yang dilaksanakan di Kayong Utara, jelas ini program bagus. Bahkan desa-desa di Kayong Utara juga diharapkan menerapkan percepatan reformasi di pemerintah desa,” kata Baharudin. (lud)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

Mini Market dan Gudang Beras Disidak Nanga Pinoh-RK. Menindaklanjuti temuan warga tentang beras yang diduga sintetis, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama TNI dan Polri melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah mini market maupun gudang beras, Selasa (26/5). Sidak tersebut dipimpin langsung Bupati Melawi, Firman Muntaco. Dalam sidak tersebut Bupati didampingi, Kadiskoperindag Kabupaten Melawi, Apeles Iteng, Kapolres Melawi, AKBP Cornelis. M. S, Waka Polres Melawi,

Kompol Aris, Kabag Ops Kompol Alfan, Kasatpol PP Kabupaten Melawi, H. Iskandar dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi. Sidak dimulai dari mengecek ke mini market Mitra Indah yang dilanjutkan ke salah satu gudang di pasar. Setelah itu menuju mini market toko Bagus Sidomulyo. Kemudian dilanjutkan ke distributor beras, yakni Gudang SMS di Sidomulyo. Bupati mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada dinas terkait untuk mengambil sampel beras yang diduga sin-

Laboh Ju

Kasus Gigitan Rabies Masih Stagnan Nanga Pinoh-RK. Penanganan ekstra kasus rabies serta gigitan anjing di Kabupaten Melawi mulai membuahkan hasil. Karena hingga kini belum ada penambahan kasus gigitan anjing baru. Termasuk belum ada lagi korban meninggal dunia akibat rabies. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi tetap intensif melakukan antisipasi dan siap melakukan penanganan 24 jam. Meskipun saat ini kasus gigitan terbilang tak ada lagi. “Kita sekarang sudah tenang, tidak ada penambahan kasus, kematian pun tidak ada. Namun kita harus tetap waspada. Walau sudah aman dan tenang, tapi kita tidak boleh lengah. Jadi tim kita 24 jam siap kalau ada informasi dari masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, Simson, kemarin. Simson menuturkan, untuk stok Vaksin Anti Rabies (VAR) hingga kini masih tersedia. Soal data korban meninggal dunia, jumlahnya masih sama

dengan awal tahun lalu. Yakni ada delapan warga yang meninggal dunia karena gigitan anjing. “Satu kasus terakhir ada yang digigit kucing, walaupun tidak beresiko, tetap kita lakukan pemberian VAR,” paparnya. Antisipasi penanganan KLB rabies sendiri terus diingatkan Gubernur Cornelis terhadap seluruh kepala daerah di kabupaten yang terjangkit rabies. Terkait hal tersebut, Simson menerangkan, Kalbar sebenarnya sudah mendapatkan sertifikat bebas rabies. Dengan adanya sertifikat maka harus dipertahankan di semua lini, melalui Dinas Kesehatan bersama masyarakat. “Kasus KLB rabies ini sebenarnya kecolongan kita, karena sumbernya dari wilayah Kalteng. Maka untuk menutup arus masuk keluar binatang ke Kalteng tentu itu bukan porsinya kesehatan, tapi juga didukung oleh masyarakat serta lintas sektor yang ada di dalamnya,” paparnya. (aji)

tetis yang dikonsumsi warga Desa Sido Mulyo. Nantinya beras tersebut akan dikirim ke BPPOM untuk dilakukan pemeriksaan. “Kalau dari laporan korban memang ada dugaan beras plastik. Namun kita tidak berani memvonis. Sebab saat diperiksa dari orang yang memberikan beras kepada korban, beras tersebut tidak ada masalah, baik dari kesehatan maupun hasil masakannya,” ujar Bupati Melawi. Firman Muntaco seusai sidak. Menurutnya, dari pengakuan Siti Hajar selaku warga yang memberikan sedekah kepada ibunya Yanti, bahkan beras tersebut sudah sering dikonsumsinya. Namun tidak pernah mual dan muntah-muntah. “Kita sudah ambil barang buktinya, bahkan dengan merk beras yang masih diduga sintetis, yakni Anak Raja. Beras tersebut juga ada dugaan dioplos, karena antara isi yang tertera dikarung

awalnya 12 kilogram diubah dengan tempelan 10 kilogram,” katanya. Firman menambahkan, pihaknya belum berani memvonis karena masih menunggu hasil laboratorium. Meskipun saudari Yanti selaku korban sudah menyampaikan efek dari memakan beras tersebut. “Ciri-ciri apa yang disampaikan Yanti memang indikasinya ke arah beras plastik. Namun kita harus menunggu hasil lab,” paparnya. Namun, Firman menegaskan, apabila hasil barang bukti yang diduga sintetis yang dibawa pihak kepolisian ke lab itu positif maka hal tersebut supaya diproses secara hukum. “Apabila positif akan kita tindaklanjuti dengan proses hukum. Bahkan kita minta pengedarnya, seperti distributornya juga dihukum seberat-beratnya,” tegasnya. Sementara itu, Kapolres Melawi,

AKBP Cornelis. M.S mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Melawi tersebut sudah mengambil sample dari beberapa merk. Nantinya sample-sample tersebut akan dikirim ke laboratorium untuk diuji kebenarannya. “Tapi untuk informasi yang kita dapat saat ini, ibu yang memberikan beras kepada ibu Yanti itu sudah memasak dan mengkonsumsi beras Anak Raja itu, namun tidak ada masalah pada kesehatannya. Nah ini yang kita selidiki. Apakah lontong yang dimasak ibu Yanti itu menggunakan beras Anak Raja atau ada dicampur beras lainnya,” paparnya. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Melawi, Apelles Itang mengatakan, saat ini belum bisa memastikan sepenuhnya. Namun yang jelas, secara ilmiah belum bisa dikatakan beras sintetis.

“Kita memastikannya harus melalui lab. Apabila hasil lab sudah positif, jelas beras itu jangan sampai beredar di pasaran,” ujarnya. Apelles menilai, apa yang disampaikan korban bernama Yanti tersebut masih berupa indikasi. Dengan sidak yang dilakukan inilah kita mengambil sample-sample beras, khususnya beras untuk dilakukan uji lab untuk memastikannya. “Sementara ini beras yang kita fokuskan yakni beras bermerk Anak Raja. Namun beras merk lainnya juga kita ambil sample dan akan kita kirim ke lab untuk mengetahui hasilnya. Jika terbukti, kita akan awasi jangan sampai beras itu beredar di Melawi. Ini juga akan kita sampaikan ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalbar,” ulasnya.

Reporter: Irawan Redaktur: Andry Soe

Pengurus FKMB Melawi Dikukuhkan Nanga Pinoh-RK. Masyarakat Batak kini memiliki wadah organisasi dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas). Yaitu Forum Komunikasi Masyarakat Batak Kabupaten Melawi (FKMB-KM) yang dibentuk, Senin malam (25/5). Pengurus FKMB-KM dikukuhkan langsung Bupati Melawi, Firman Muntaco yang juga selaku sesepuh warga suku Batak Kabupaten Melawi. Acara pengukuhan pengurus FKMBKM masa bhakti 2014-2019 dengan tema ‘Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung’ tersebut digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi. Acara tersebut di isi dengan pagelaran budaya etnis Batak yang menampilkan tarian dan tot-tor dari lima sub suku Batak serta menampikan beberapa artis Batak dari Jakarta. Yakni Ratu Batak, Nirwana Trio, Rudy Sirait dan Rafael Sitorus. Acara tersebut juga dihadiri ratusan undangan yang merasa terhibur dengan kedatangan artis-artis tersebut. Ketua Umum FKMB-KM, J.H. Nainggolan mengatakan, organisasi FKMB ini dibentuk beranggkat dari kebutuhan dan kepentingan bersama dari lima sub etnis Batak yang ada di Kabupaten Melawi. Yakni, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing dan Batak Pakpak.

“Organisasi ini sebagai wadah berkomunikasi sesama warga etnis Batak. Demi memperkuat jalinan persaudaraan dan memperkokoh nilainilai kekerabatan yang bermartabat, santun dan berbudaya,” paparnya. Dia menyampaikan, melihat situasi pemerintahan Kabupaten Melawi, organisasi ini akan didorong untuk meningkatkan kualitas partisipasinya dan selalu berkomitmen mendukung kebijakan dan program-program Pemda yang pro rakyat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Melawi. Menurut pandangan masyarakat Batak di Melawi, program pemerintah yang dituangkan dalam 5 M. Yakni, Melawi Kuat, Melawi Lancar, Melawi Cerdas, Melawi Terang dan Melawi Sehat tersebut merupakan merupakan program pemerintah yang pro rakyat. “Untuk itu kami akan berpartisipasi dan turut serta bersama saudara-saudara kami dari komunitas masyarakat lainnya yang ada di Kabupaten Melawi untuk menyukseskannya,” ujarnya. Tidak hanya itu, masyarakat suku Batak yang telah berdomisili di Kabupaten Melawi juga ikut serta mendukung dan mendorong agar program 5 M yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi tetap

dilanjutkan serta lebih dimantapkan lagi pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, Nainggolan menambahkan, dengan pengukuhan pengurus FKMB ini merupakan langkah awal yang strategis. Mengingat warga Batak di Kabupaten Melawi tidaklah kecil. Keberadaan organisasi ini juga nantinya berkeinginan menjadi gerbong untuk menyatukan visi dan misi budaya Batak sehingga orang-orang Batak di Melawi dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Menurutnya, organisasi tersebut juga nantinya diharapkan sebagai motor penggerak untuk melangkah dalam kondisi kekinian di Melawi. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi wadah bagi masyarakat Batak dalam meningkatkan rasa memiliki serta kepedulian terhadap Kabupaten Melawi yang sudah menjadi tempat mereka tinggal, lahir, bahkan tempat mereka mati. “Sisi lain forum ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk memberi kontribusi, mengkondisikan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Melawi,” tegasnya. Nainggolan menambahkan, pihaknya juga menyadari bahwa ke-

beradaan warga Batak di Kabupaten Melawi tidak dapat hidup sendiri. Karena itu mereka juga akan berpegangan tangan dengan suku bangsa lain yang ada di Melawi dalam menata kehidupan bersama sehingga Melawi menjadi lebih maju ke depan. “Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh elemen masyarakat Melawi yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka pengukuhan FKMB-KM,” ucapnya. Sementara itu, Bupati Melawi, Firman Muntaco mengatakan, sebagai kepala daerah, dia melihat keakraban masyarakat di Kabupaten Melawi luar biasa. Bahkan berbagai macam suku bersatu padu membangun Melawi. Di dalamnya ada masyarakat Melayu, Dayak, Tionghoa dan Jawa. Firman berharap kepada warga Batak, acara Batak jangan hanya digelar pada acara pengukuhan saja. Namun perlu dimunculkan dan lestarikan seni budaya yang ada untuk memperkaya seni dan budaya di Kabupaten Melawi. Karena yang namanya jati diri tidak bisa dihilangkan. “Ini juga menunjukkan keanekaragaman di Melawi sehingga menjadi cerminan kebhinekaan,” ucapnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Potensi Batu Bara Belum Bisa Digali

Pasien Umum Berkurang Sintang-RK. Pasien Umum yang terdaftar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade Mochmmad Djoen Sintang sudah jauh berkurang. Pasalnya, ratarata masyarakat berobat menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Saat ini, masyarakat kita ratarata menggunakan kartu JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkap Rosa Trifina, Direktur (RSUD) Ade Mochmmad Djoen Sintang ditemui

di ruang kerjanya, Selasa (25/5). Menurut Rosa, biaya berobat antara Pasien Umum dengan pasien yang menggunakan Kartu JKN berbeda. “Kalau pasien umum perhitungannya sesuai unit pembiayaan atau berdasar daya satuan. Contohnya, biaya satu tindakan serta tenaga medis. Kalau JKN, dihitung menggunakan sistem paket sesuai diagnose,” terangnya. Biaya berobat bagi Pasien Umum itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang kemudian diatur melalui

Peraturan Bupati (Perbup) Sintang. Sedangkan pasien yang menggunakan Kartu JKN mengacu pada Permenkes 69/2014. Hingga kini, kata Rosa, RSUD sedang menunggu Perda untuk analisa kenaikan berdasar analisa satuan biaya. Prosesnya kini masih di bagian hukum. “ Perda tersebut, idealnya memang mesti diperbaharui setiap satu tahun sekali. Karena, RSUD Sintang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 2011 silam,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyesuaian tarif, RSUD Sintang juga melibatkan pihak konsultan. Sehingga pembiayaan rumah sakit bisa terkoreksi. Lantaran beban rumah sakit idealnya diimbangi. “Dasar penyesuaian tarif ini, lantaran RSUD tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Namun mesti berdasar Perda. Kemudian dituangkan melalui Perbup sebagai acuannya,” pungkas Rosa.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Bulog akan Lebih Teliti Mengecek Beras Ilustrasi.

NET

Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mengaku masih belum bisa menggali potensi batu bara, lantaran terkendala anggaran serta sumberdaya manusia yang minim. "Kita belum memiliki anggaran dan sumberdaya manusia yang cukup, untuk mengolah potensi ini," kata Syamsul Hadi, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sintang ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/5). Dia mengungkapkan, potensi batu bara di Sintang tersebar di beberapa kecamatan. Selain di Kayan Hulu, juga di kecamatan lainnya. Tetapi belum ada yang dieskploitasi. "Saat ini, kita hanya mengetahui sumber atau potensi batubara yang terdapat di Kaltim. Sedangkan untuk di wilayah kita sendiri sangat sulit diprediksi, padahal Kalbar memiliki potensi batu bara yang begitu besar,” tutur Syamsul. Dia mengklaim batu bara di Bukit Alat Kayan Hulu, Sintang berpotensi menjadi cadangan energi nasional di masa mendatang. Kualitas batu baranya sudah lebih tinggi. "Lahannya cukup besar, lebih dari 100 hektar. Jika dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sumber energi yang cukup besar," terang Syamsul. Menurut Syamsul jumlah kandungan batu bara di Bukit Alat belum dapat diprediksi. Pihaknya akan melakukan penelitian lebih mendalam terkait kandungannya. Untuk itulah, Syamsul berharap dalam penyusunan RTRW, untuk rencana strategis ke depan, potensi tambang yang dimiliki dapat terpetakan dengan baik. Jangan sampai terbentur lantaran masuk dalam kawasan yang bukan wilayah pertambangan. "Kita harap persoalan lahan dapat selesaikan, jangan sampai terjadi tumpang tindih seperti potensi kebun kelapa sawit selama ini," katanya. Syamsul optimis ke depan batu bara bisa menjadi sektor unggulan bagi Sintang. Pasalnya cadangan yang dimiliki cukup besar. " Ini akan menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara, daerah dan masyarakat," pungkasnya. (Adx)

Sintang-RK. Diduga Beras Raskin (Raskin) yang bercampur beras plastik didistribusikan Perum Bulog di Kerawang, Jawa Barat. Olehkarenanya, Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sintang akan lebih teliti lagi mengecek berasnya. “Pimpinan Bulog mengintruksikan seluruh jajaran Bulog di seluruh Indonesia, harus berhati-hati dan waspada, dan melakukan crossceck terhadap seluruh beras yang didistribusikan,” kata Mardiana, Kepala Divre Bulog Sintang ditemui di ruang kerjanya, Selasa(26/5). Dia mengatakan, meski informasi mengenai Raskin bercampur beras plastik itu disampaikan Media Online dan belum dipastikan kebenarannya, namun Bulog tetap waspada. Jangan sampai turut mendistribusikan beras yang bercampur beras plastik. Setiap beras yang masuk ke Bulog

Sintang, kata Mardiana, memang telah melalui pemeriksaan melalui metode sampling. “ Untuk di Sintang kita telah melakukan sampling dan uji dengan ketat, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi, sampai saat ini pun belum ada keluhan dari masyarakat,” ujarnya. Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Publik (PP) Divre Bulog Sintang, Agus memastikan stok beras Bulog aman untuk dikonsumsi dan bebas dari beras plastik. “Kita pastikan untuk beras Bulog bebas dari beras plastik,” ujarnya. Dia mengaku, pemeriksaan terhadap beras tetap dilakukan secara ketat oleh petugas, melalui Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas (PKK). Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan kadar air, kebersihan, untuk mencegah adanya kandungan zat berbahaya, hingga sirkulasi udara di gudang. “Yang

Ilustrasi

biasa kita ketemukan hanya ada kutunya, tetapi itu menunjukkan beras tidak ada pengawetnya,” ungkap Agus. Menanggapi maraknya pemberitaan mengenai penyebaran beras plastik, pihaknya juga memberi tips bagi masyarakat yang ingin membeli beras. Sepengetahuanya, beras yang alami,

menimbulkan bekas ditangan ketika dipegang. “Jadi masih ada katulnya. Ini kalau kita pegang. Tetapi untuk beras plastik sepengetahuan kita, karna belum pernah melihat, dia tidak berwarna dan tidak berbekas ketika dipegang,” jelas Agus. (Adx)

Operator Radio SSB Diharapkan Lebih Profesional Sintang-RK. Di tengah kemajuan teknologi informasi, Radio Singel Side Band (SSB) masih menjadi sarana yang efisien untuk mendapatkan informasi aktual. Olehkarenanya, para operatornya dituntut untuk lebih berkompeten dan profesional. “Kita harapkan operator ini berkompeten dan profesional menjalankan tugasnya melayani masyarakat dalam pertukaran informasi,” kata Yosepha Hasnah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang saat membuka Pembekalan Teknis

Operator Radio SSB Kecamatan se-Kabupaten Sintang di Balai Ruai Sintang, Selasa (26/5) Hasnah menilai, pembekalan ini sangat bermanfaat untuk membantu dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. “Pelatihan ini dilasaksanakan, agar aparatur memahami prinsip kerja dan kegunaan Radio Komunikasi guna mendukung keberhasilan tugas-tugas

pokok PNS dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Hasnah. Menurut dia, Radio SSB sangat diandalkan sebagai sarana komunikasi dan informasi antara kecamatan dengan kabupaten, misalnya program kesehatan, pendidikan, keamanan serta informasi pembangunan lainnya. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pembekalan Teknis Operator Radio SSB Kecamatan, Firdiansyah mengatakan, pembekalan dengan tema “Kita Tingkatkan Pengetahuan,

Manfaat dan Etika Komunikasi Menggunakan Radio SSB” ini berlangsung selama dua hari sejak 26 Mei. “Pesertanya 26 orang dari 13 kecamatan, masing-masing kecamatan dua orang,” ungkapnya. Selain menambah pengetahuan tentang Radio SSB, tambah dia, pembekalan ini juga mempererat silaturahmi sesama rekan kerja di kecamatan. “Serta meningkatkan kapabilitas Radio SSB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” pungkas Firdiansyah. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Drs H Syafaruddin

Inspektorat Tambah Item Pengawasan Putussibau-RK. Penerapan Sistem Administrasi Berbasis Akrual yang sudah diterapkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turut menambah item pengawasan Inspektorat Kapuas Hulu. “Sistem ini memang membawa perubahan pola pengawasan. Kalau dulu poin pengawasan sekitar lima item, sekarang sudah delapan sampai 10 item yang harus dimonitor,” kata Drs H Syafaruddin MM, Kepala Inspektorat Kapuas Hulu ditemui di tempatnya kerjanya, Selasa (26/5). Syafaruddin menjelaskan, administrasi berbasis akrual membebankan kepada pejabat bendahara dan bidang administrasi untuk lebih aktif. “Mereka harus membuat laporan rutin dengan mengumpulkan bahan data SPj balik. Sehingga tidak jadi temuan atas kelelaiannya. Kami sendiri agak kesulitan, karena harus lakukan ekstra pengawasan. Memang waktu tenaga terkuras,” ungkapnya. Inspektorat Kapuas Hulu sendiri belum mengevaluasi administrasi berbasis akrual ini, sebab masih berjalan. Tetapi seluruh SKPD Kapuas Hulu diharapkan lebih teliti dan cermat dengan sistem akuntansi akrual ini. “Bidang administrasi di masing-masing SKPD diharapkan aktif dalam penanganan sistem akrual. Kalau tidak dikerjakan semua itemnya, bisa kedodoran. Kalau kurang sedikit saja itemnya kan nanti bisa jadi temuan,” tegas Syafaruddin. (aRm)

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

Upah Memikul 1 Ton Beras Hanya Rp15 Ribu Putussibau-RK. Kerja banting tulang, tidak selamanya berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Begitulah yang dirasakan Buruh Pikul di Badan Urusan Logistik (Bulog) Putussibau, Suherman,45. Upah yang diterimanya untuk memikul 1 ton beras hanya Rp15 ribu. “Hari ini (kemarin, red) saja kami hanya memikul beras dari gudang ke truk baru lima ton. Palingan upahnya Rp75 ribu. Namun itu bukan bersihnya, karena harus dibagi lagi dengan jumlah tukang pikur. Tadi kami ada sembilan orang. Jadi bersihnya hanya Rp7 ribu sampai Rp8 ribu satu kali pikul,” kata Suherman ditemui usai memikul beras di Bulog, Selasa (26/5). Warga Danau Kayan ini menjadi buruh harian lepas di Bulog Putussibau. Penghasilannya tidak menentu, karena tergantung permitaan Beras Miskin (Raskin) dari masyarakat. Pernah hingga

Tukang pikul di Bulog Putussibau. Arman Hairiadi

tiga bulan dia tidak memikul beras, karena tidak adanya Raskin. Bila pekerjaannya di Bulog itu sedang kosong, Suherman pun memilih untuk mencari ikan atau menjadi kuli bangunan.

“Apa saja saya lakukan kalau kerjaan sudah kosong di Bulog,” ucapnya. Saat ini, Suherman bersama teman-temannya menunggu di Bulog hingga ada permintaan

dari masyarakat terhadap Raskin. “Kami kan diatur mandornya, jika disuruh pikul, kami pikul. Biasanya kalau sudah jam 12 siang tidak ada informasi, kami pulang,” katanya. Penghasilan Suherman akan bertambah bila memikul Raskin sampai ke desa yang tidak ada tukang pikulnya. “Kami pernah hingga dua hari tidak pulang, karena mengantar beras ke desadesa yang jauh, lumayan hasilnya,” ungkapnya. Suherman mengharapkan, upah pikul dari Bulog dinaikkan sedikit, minimal naik Rp5 ribu untuk satu tonnya. “Kan jadi Rp20 ribu upah pikulnya satu ton, lumayan kalau kayak gitu,” harapnya. Terpisah, Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog (Kakansilog) Putussibau, Nordi Muslim mengaku sangat prihatin melihat para buruh harian lepas atau tukang pikul di tempatnya. Lantaran

upahnya jauh dari kesejahteraan. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak, karena pemberian upah untuk buruh pikul tersebut sudah ada aturannya. “Kami melihatnya pun kasihan dengan kerjaan mereka seperti itu, tetapi sistemnya sudah kayak gitu,” kata Nordi. Dia mengungkapkan, di tempatnya tersebut terdapat sekitar 16 tukang pikul. Mereka tidak bekerja setiap hari. “Mereka kerja ini tergantung dari masyarakat yang mengambil Raskin. Bulan ini saja mereka hampir setiap hari kerja. Ada juga mereka tidak kerja, misalnya sekitar November dan Desember. Kalau pun ada, mereka hanya menunggu beras masuk dari Pontianak,” ungkap Nordi. Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

PLN Putussibau Krisis BBM Kusfery: Jangan Sampai Berlanjut Hingga Bulan Puasa

Putussibau-RK. Pemadaman listrik secara bergilir di Kapuas Hulu akhir-akhir ini, lantaran PLN Putussibau krisis Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itupun dikuatirkan berlanjut hingga Ramadhan dan Idul Fitri. “Permasalahannya karena krisis BBM. Pemadaman bergilir mulai awal Mei kemarin,” kata Mawardi, Supervisor Pelayanan Pelanggan PLN Putussibau kepada wartawan, Selasa (26/6) Mawardi mengaku sedang mengupayakan agar suplai BBM tetap normal. Tetapi PT PLN Kalbar Area Sanggau menyampaikan suplai BBM dari Pertamina pada AprilMei sudah berkurang. “Bukan hanya Kapuas Hulu, daerah lainnya juga mengalami pemadaman bergilir, seperti Sintang, Sekadau dan Melawi,” ungkapnya. Sementara kebutuhan BBM untuk wilayah Putussibau Kota sekitar 30 Kiloliter per hari. “Mudah-mudahan ke depan pasokan BBM untuk kita terpenuhi. Ini info

baru sudah ada ponton masuk ke Sintang membawa BBM sekitar 500 Kiloliter, mungkin bisa disuplai langsung ke Putussibau,” harap Mawardi. Pasokan BBM untuk PLN Putussibau, kata Mawardi, seringkali tidak sesuai kebutuhan. Seperti keterlambatan pengiriman dan sebagainya. “Ada datang, cuma BBM nggak mampu memenuhi kebutuhan kita, kadang SabtuMinggu nggak masuk BBM-nya,” ungkapnya. Beberapa daerah jangkauan PLN Putussibau yang mengalami penurunan jam operasional, seperti Tepuai dan Semitau. “Sama di daerah juga begitu, seperti Tepuai dan Semitau, kalau di Rayon krisis mereka lebih lagi. Maka TepuaiSemitau yang sebelumnya nyala 24 jam, berkurang menjadi 12,” jelas Mawardi. Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kapuas Hulu, Kusfery AC mengaku kuatir dengan

kondisi pemadaman bergilir yang dilakukan PLN ini. Menurut dia, jika PLN lalai menangani masalah tersebut, bukan tidak mungkin Bulan Puasa nanti akan lebih parah. “Kita berharap kinerja pegawai PLN Putussibau maksimal. Pasalnya tidak lama lagi, Muslim menyambut Bulan Puasa,” katanya. Mengingat bulan Ramadan tidak begitu lama lagi, Kusfery berharap PLN bisa mengatasi permasalah listrik saat ini. “Jangan pemadaman bergilir ini berlarut-larut hingga Bulan Puasa mendatang. Pada bulan suci Ramadan, PLN jangan mematikan lampu sewaktu makan saur dan berbuka puasa, hargailah umat Islam,” tegasnya Kusfery juga mewanti-mewanti, jangan sampai pemadaman ini berlangsung hingga masyarakat menghadapi Lebaran. Pasalnya listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi saat itu menjelang Idul Fitri. (aRm)

Inna Lillahi Wainna Ilaihi Raji’un

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS HULU Beserta Staf dan jajaran

Turut Berbelasungkawa atas meninggalnya:

Bapak Drs.H.Mustolih, M.Si (Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Prov.Kalbar) Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT. Amin Tertanda,

H.Darohman, S.Ag, M.Si Kepala

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Warga Dua Desa Desak Selamatkan Hutan Adat Kesal Ketika Audiensi, Anggota Dewan Sibuk Main HP

Jones Siagian. kiram akbar

Kasus HIV Tinggi, 40 Orang Meninggal Sanggau-RK. Kabupaten Sanggau ternyata termasuk kabupaten dengan kasus HIV tertinggi di Kalbar. Sejak ditemukan pertama kali pada 2002 hingga 2014, tercatat 40 orang pengidap yang meninggal dunia. “Kita (Sanggau, red) berada di urutan ke empat seKalbar, setelah Pontianak, Singkawang, Bengkayang,” kata Jones Siagian, Kepala Dinas Kesehatan Sanggau. Kasus tersebut pertama kali ditemukan di Sekadau. Ketika itu, kata Jones, Sekadau belum menjadi kabupaten, masih bagian dari kabupaten Sanggau. “Tapi tetap kita anggap itu temuan kasus yang pertama,” imbuhnya. Untuk menekan jumlah kasus, Jones meminta masyarakat memerhatikan empat hal. Pertama, hindari perilaku seks bebas atau seks di luar nikah. Kedua, gunakan jarum suntik yang steril. Ketiga, penularan dapat terjadi dari ibu yang mengidap HIV kepada janinya. Keempat, hindari kontak-kontak seperti penggunaan pisau cukur milik pengidap HIV. “Salah satu tantangan kita adalah, biasanya mereka (pengidap HIV, red) malu mengungkapkan dirinya terjangkit HIV,” ujar Jones. Karena itu, Dinkes melalui KPA merekrut masyarakat yang lebih dulu dilatih untuk ‘mendampingi’ pengidap atau mereka yang berisiko teridap HIV. “Mereka inilah yang akan mendatangi (pengidap, red). Jadi tak perlu lagi risih atau takut. Kita sulit menemukan yang berkasus. Sementara dia juga terkadang tak tahu dirinya berisiko. Kalau memang kita temukan lebih awal, langkah-langkah pencegahan bisa dilakukan, dan itu lebih bisa dikendalikan,” pungkas Jones. (KiA)

Sanggau-RK. Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat di desa Subah dan Sejotang kecamatan Tayan Hilir mendatangi kantor DPRD didampingi Perempuan Aman Nusantara Kalbar dan LSM Suandi Institut guna menggelar audiensi dengan DPRD Sanggau di lantai II kantor DPRD Sanggau, Selasa (26/5). Audiensi dipimpin langsung Wakil ketua DPRD Sanggau, Usman dan Fransiskus Ason beserta seluruh Anggota DPRD Sanggau. Ditemui wartawan usai melakukan audiensi, Peneliti LSM Suandi Institut, Hepi Hendrawan menyampaikan, kedatangan mereka bertujuan mengadakan audiensi terkait usulan warga Tayan Hilir khususnya di desa Subah dan Sejotang untuk mengusulkan beberapa kawasan yang masih belum dieksplorasi dijadikan hutan adat. “Hutannya masih utuh, dan

sudah kita potret pakai drone, nah keuntungan pakai drone itu bisa memotret wajah hutan secara menyeluruh,” katanya. Selain itu, audiensi juga bertujuan agar DPRD sebagai lembaga politik dan penyusun Undang-Undang bisa mendukung masyarakat baik dalam bentuk Perda atau Undang-Undang. “Status hutan ini ada hutan produksi (HP) dan segala macam, tetapi belum digarap. Artinya dengan aturan yang ada sekarangkan masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dulu menjadi hutan adat, kita rencananya mau ketemu Bupati dulu,” katanya. Sementara itu, Perempuan Aman Nusantara Kalimantan Barat, Maria Dominika mengakui memang Pemerintah dan DPRD terlambat dalam menyelesaikan status lahan hutan adat di masyarakat. Ia juga memprotes Anggota De-

wan yang seolah-olah meminta masyarakat adat harus cerdas dan sebagainya. “Saya sebenarnya agak tersingung, orang di daerah itu memang SDM-nya kurang, tetapi apa salah kalau Anggota Dewan yang turun langsung ke masyarakat supaya masyarakat cerdas,” katanya. Maria mengaku tak menuntut harus diselesaikan tuntas, tetapi masyarakat butuh solusi bukan menyalahkan masyarakat. Masyarakat, katanya, meminta bantuan agar hak-hak masyarakat adat bisa terpenuhi. “Tadi saja waktu saya bicara pada saat audiensi, banyak Anggota Dewan yang sibuk main HP, saya lihat tingkah laku mereka, kesal juga kita dibuatnya, jadi apa gunanya kita bicara,” katanya. Menanggapi itu, Wakil ketua DPRD Sanggau, Usman menyampaikan sesuai tugas dan fungsi

legislatif, DPRD bisa membuat peraturan daerah terkait hutan adat yang diusulkan tersebut. “Akan kita buat payung hukumnya, melakukan tahapantahapannya, membuat kajian akademisnya, pembahasannya hingga sampai tingkat ke pengesahan, ” katanya. Misalnya, lanjut Usman kalau teralu lama membuat Perda tersebut, kita akan mendorong Bupati supaya membuat SK tentang hutan adat tersebut. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Tayan Hilir, Acam yang juga anggota DPRD Kabupaten Sanggau menyampaikan bahwa setelah UU tahun 1999 tentang kehutanan, hakhak masyarakat adat dirampas. Lalu terbitlah keputusan MK nomor 35 tahun 2012 menjadi angin segar masyarakat adat untuk menarik kembali hak-hak hutannya. “Sudah banyak daerah-dae-

rah yang sukses. Di Jambi ada kabupaten Kerinci sukses dan masih banyak lagi. Di Sanggau memang kita agak lamban dan untuk bisa mengeluarkan status hutan adat itu kewenangan Kementerian Kehutanan dan Pemda harus memiliki Perda terlebih dahulu atau SK Bupati,” katanya. Ini menjadi dasar Kementerian untuk mengeluarkan status hutan adat. “Kita berharap Bupati mengeluarkan SK dan DPRD masih dalam proses mengeluarkan Perda,” tambahnya. DPRD akan meminta Bupati segera mengeluarkan SK hutan adat agar segera diproses. “Saya bersama masyarakat tentu sangat berharap status hutan adat ini bisa terealisasi, nanti kita akan bertemu Bupati langsung menjelaskan terkait persoalan ini,” harapnya. Repoter: Kiram Akbar

Pemilik Lahan TPA Sungai Kosak Tuntut Ganti Rugi Sanggau-RK. Penampungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sungai Kosak, kelurahan Sungai Sengkuang, Sanggau Kapuas mendapat protes dari warga pemilik lahan di sebelah TPA tersebut, Ismail Buang, lantaran sampah yang ditampung tersebut meluber ke tanah miliknya. “Kita minta pemerintah segera mengganti rugi tanah kita itu,” kata dia pada wartawan, kemarin. Lahan TPA Sungai Kosak berbentuk jurang. Di atas merupakan tanah milik Pemkab Sanggau. Sementara di bawahnya merupakan tanah milik Ismail Buang. Tanah milik Ismail awalnya seluas 2,5 hektar. Dari luas itu, 0,5 hektar sudah dibeli Pemkab Sanggau ahun 2011 lalu. Namun karena volume sampah terus bertambah sementara lahan tanah yang dimiliki Pemkab hanya sekitar satu hektar. Akibatnya, sebagian sampah pun longsor ke tanah miliknya. “Makanya kita minta tanah milik

Para pemulung di kawasan TPA sampah Sungai Kosak tengah mengais rejeki. kiram akbar

kita itu diganti rugi atau dibeli Pemkab Sanggau,” desaknya. Tanah milik Ismail berisi tanaman karet dan sebagiannya

adalah persawahan. Namun saat ini tanah itu tidak bisa digarap untuk pertanian lagi karena sering diserang hama tikus yang

berasal dari tumpukan sampah tersebut. “Ini tentu sudah merugikan kita sebagai masyarakat,” kesalnya.

Ismail mengaku sudah beberapa kali menemui jajaran Pemkab Sanggau untuk mempertanyakan masalah tanah miliknya itu. Namun belum mendapatkan jawaban pasti. Pemkab, kata Ismail, belum berani mengambil keputusan membeli tanah itu karena adanya undang-undang terbaru, yakni UU 32 tahun 2014 tentang Pemda. Dalam UU itu, ada klausul yang membahas masalah pengadaan tanah, diamana ada pembatasan terhadap kewenangan pemerintah kabupaten/kota. “Tapi ini jangan dijadikan alasan. Harus dicarikan solusi jalan keluarnya. Jangan sampai karena aturan, masyarakat dirugikan. Tugas pemerintah itu kan melayani masyarakat, bukan menyusahkan masyarakat, apalagi merugikan masyarakat,” imbuh Ismail. “Kita juga meminta pemerintah pusat untuk mengeveluasi UU 32/2014 itu. Karena berpotensi merugikan masyarakat,” kata Ismail lagi. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

SPM Landak Belum Standar

Para camat mengikuti sosialisasi SPM. ANTONIUS

Ngabang-RK. Camat se-kabupaten Landak mengikuti sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar, di aula dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Landak, Selasa (26/5). Diketahui SPM kabupaten Landak ternyata masih belum sesuai standar maksimal SPM pemerintah pusat. Alhasil, Landak termasuk dari 110 dari kabupaten/kota, mendapat bantuan hibah dari pusat melalui kementerian keuangan. Dana hibah ini sebesar Rp2,5 miliyar. “Jadi dana ini dibagi dua tahapan, 2015 dan 2016. Dan kegiatan ini untuk non fisik,” ujar Sekretaris Dikbud Landak, Samsul Bahri. Sasaran yang pertama mengiktui kegiatan ini kepada pemangku kebijakan yang sifatnya bisa mendukung pelaksanaan SPM, agar sampai kepada pemangku kebijakan ini. Sehingga sasaran SPM disiapkan baik yang merupakan tanggungjawab pusat, kabupaten, bisa terealisasi dan tercapai. “Kita berharap tahun 2015 dan 2016, bisa tercapai. Baik melalui fisik maupun nonfisik,” harap Samsul. (ius)

Rabu, 27 Mei 2015

Khawatir Bermasalah, Distribusi Raskin Dikawal Ketat Ngabang-RK. Banyaknya permasalahan beras miskin (Raskin) di kabupaten Landak seperti data tidak seimbang, ternyata tak terjadi di kecamatan Sompak. Distribusi raskin berjalan lancar dan tepat sasaran. Camat Sompak, Yohanes. A, mengatakan penyaluran Raskin di kecamatan Sompak, dari kecamatan dikawal ketat sampai ke penyaluran di desa. “Supaya jangan sampai ada masalah di desa, harus dikawal, dan pembagiannyapun harus tepat sasaran,” katanya, di Ngabang (26/5). Semua kepala keluarga (KK) penerima dipastikan dapat. Beras yang disalurkan dari bulog juga harus berkualitas bagus. “Kalau tidak bagus tentu sesuai intruksi dikembalikan. Karena masyarakat juga harus menerima beras yang baik,” ujarnya. Dikatakannya pengambilan Raskin di kecamatannya dilakukan per tiga bulan, mengingat

kuota yang terbatas. Dengan begitu pembagian ke masyarakat lebih mudah karena jumlahnya sesuai. “Jadi penyaluran raskin di kecamatan Sompak tidak ada kendala semua tersalurkan sesuai prosedur,” terangnya. Lancarnya distribusi raskin juga diungkapkan Sekcam Banyuke Hulu, Mundit. “Kalau di kecamatan kami memang data dan penyaluran raskin di kawal hinga sampai ke pendistribusi di desa. Jadi semua tersalurkan sesuai data penerima,” katanya. Seperti kecamatan Sompak, kecamatan Banyuke Hulu juga merapel pengambilran raskin pertiga bulan. “Untuk mempermudah pembagiannya. Kalau jumlahnya banyak selama tiga bulan masyarakat yang menerima juga sesuai,” terangnya. Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Yohanes A. ANTONIUS

SMKN 1 Sengah Temila Juara II Lomba LKS

Siswa SMKN 1 Sengah Temila, Aluanto dan Kepsek yang mendapat juara II, lomba LKS. ANTONIUS

Senakin-RK. SMKN 1 Sengah Temila berhasil meraih juara II di ajang Lomba Karya Siswa (LKS) tingkat provinsi Kalbar pada 12-14 Mei 2015 di Politeknik (polnep) Untan Pontianak. “Tiga jenis yang dilombakan: teori, aplikasi dan masalah perbaikan. Sedangkan Sekolah kami mewakili kabupaten Landak,” ujar Aluanto, siswa XI jurusan Elektronik SMKN 1 Sengah Temila, Selasa (26/5). Masing-masing peserta diberikan waktu 90 menit per mata perlombaan. Sedangkan di hari kedua, peserta diberikan waktu

empat jam. “Saya sangat merasa bangga bisa meraih juara II untuk tingkat provinsi. Karena jika di bandingkan dengan sekolah di kota perlengkapan belajar masih minim tapi kita masih bisa juara,” katanya. Aluanto berharap, ke depan sekolahnya bisa di lengkapi untuk alat belajar. Terutama perlengkapan untuk praktik. Prestasi ini terang saja membuat Kepala SMKN 1 Sengah Temila, Antonius Aliang bangga. “Sekolah kami mewakili kabupaten Landak dan berhasil meraih juara II. Yang namanya

juara tentu tidak mudah,” katanya. Ia mengklaim setiap tahun sekolah yang dipimpinnya itu kerap meraih prestasi. Termasuk dengan kelulusan di ujian nasional (UN) yang mencapai 100 persen. “Tahun ini 12 siswa yang lulus di perguruan tinggi. Untuk Universitas Tanjungpura (Untan) pontianak, 8 siswa yang lulus. Pada waktu itu yang daftar 12 siswa, empat tidak lulus. Dan di Polnep 4 siswa yang lulus, yang daftar 6 siswa. Jadi setiap tahun pasti ada siswa yang masuk di perguruan tinggi,” terang Aliang. (ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Sekda Benar, PNS Harus Disiplin

Bolos Apel, Potong Saja Uang Kesejahteraannya Sekadau. Masalah kedisiplinan jajaran aparatur negara di jajaran Pemkab Sekadau kerap mendapat sorotan. Salah satunya, masih ditemukan PNS yang bolos mengikuti apel, baik apel kesadaran nasional maupun apel-apel lain, yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah. “Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada sanksi tegas kepada para PNS yang bolos ikut apel itu,” ujar Rudy Hartono, mantan aktivis mahasiswa Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar, kemarin. Seperti diketahui, setiap penyelenggaraan apel, masih ditemukan PNS yang bolos. Masalah ini bahkan sempat bikin kesal Sekretaris Daerah (Sekda) Sekadau, Yohanes Jhon. Rudy menilai, kekesalan Sekda merupakan hal lumrah. Pasalnya, PNS adalah panutan masyarakat, yang tentunya harus memberikan contoh yang baik. Termasuk bersikap disiplin. Alumnus Fakultas Hukum salah satu universitas terkemuka di Kalbar ini menegaskan, persoalan terkait kedisiplinan PNS perlu mendapat perhatian khusus. Jangan sampai ada pembiaran. “Bila perlu mereka yang tidak disiplin itu diberikan shock therapy. Misalnya dengan pemotongan uang KS (Uang Kesejahteraan) kepada mereka yang tidak ikut apel. Satu kali tidak ikut apel, dipotong sekian persen,” saran Rudy. (bdu)

PLN Ngecek Pelanggan, Layanannya Gimana? Sekadau. Di tengah sorotan tajam nan deras terkait layanannya, PT PLN Ranting Sekadau melakukan pemeriksaan pemakaian listrik pelanggan di rumah-rumah warga. Kegiatan tersebut dilakukan sejak Senin (25/5). “Kita melakukan pengecekan selama dua hari,” ujar Manajer PLN Ranting Sekadau, Dwija, kepada wartawan via pesan singkat, dua hari lalu. Hal itu dilakukan untuk memastikan penggunaan listrik di rumah pelanggan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Kata Dwija, beberapa regu yang merupakan gabungan dari PLN rayon lainnya diturunkan. “Tiap-tiap regu ada ketuanya masing-masing,” sambungnya. Hingga berita ini diturunkan, PLN belum mendapat temuan pelanggan yang menyalahi aturan pengunaan daya. Sementara, Kepala Bagian Operasi Polres Sekadau, Kompol Oon Sudarman menyatakan, pihaknya memback-up kegiatan itu saat petugas PLN turun ke rumah-rumah. “Kita terjunkan lima personel,” ujarnya. Bagi Yahya Iskandar, masyarakat yang pelanggan setia PLN Ranting Sekadau menyatakan, dirinya mendukung langkah pengecekan dari perusahaan plat merah itu. Meski demikian, dia mengharap ada perbaikan layanan. “Jangan pelanggan dicek, tapi listrik tiada hari tanpa pemadaman. Alasan juga klasik, gangguan alam dan sebagainya,” ungkapnya sedikit kesal. (bdu)

Mahasiswa Sekadau di Malang Minta Asrama

Bupati: Saya Titipkan ke yang Melanjutkan

Bupati Sekadau, Simon Petrus, saat menemui mahasiswa asal Sekadau di Malang, Jumat (22/5). IST

Sekadau. Sejumlah pejabat teras dipimpin Bupati Simon Petrus mengunjungi mahasiswa dan pelajar Kabupaten Sekadau yang saat ini sedang menuntut ilmu di Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5) lalu. Rombongan sempat bertatap muka dengan mereka di Gedung Kartini, Malang.

Jumlah mahasiswa Kabupaten Sekadau yang tengah belajar di Malang sebanyak 205 orang. Menurut Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Sekadau, Andriwanto, dari jumlah tersebut, 69 orang diantaranya adalah alumni atau yang sudah menyelesaikan studinya di per-

guruan tinggi. “Kami merasa terhotmat dan merasa diperhatikan atau dipedulikan oleh Bapak Bupati Sekadau. Meski di akhir masa jabatannya, Beliau menyempatkan diri untuk mengunjungi kami di Malang,” tutur Andre, sapaan Andriwanto.

Menurutnya, saat ini mahasiswa Sekadau di Malang memondok atau indekos, maupun mengontrak rumah. “Kedepan, kami berharap Pemkab Sekadau dapat membangun asrama,” ujar Andre. Bupati yang didampingi istrinya, Ny. Scolastika Simon Petrus, datang ke sana bersama Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus, dan istri. Sejumlah pejabat yang turut meninjau antara lain; Ketua PN Sanggau-Sekadau, Wakapolres Sekadau, Dandim 1204 Sanggau-Sekadau, Kepala Kejari Sekadau, Kepala Kejari Sanggau. Hadir pula para kepala dinas, badan, kantor, dan bagian di lingkungan Pemkab Sekadau. Pastor Prof. Valentinus Saeng CP, Pastor Joko CP, serta Ketua Ikatan Keluarga Kalimantan Barat, Atfiah Al Zam Zami, juga ikut. Dalam sambutannya, Bupati Simon mengatakan, kunjungannya di Malang bersama Forkopinda dan kepala SKPD

bertujuan melihat langsung kondisi mahasiswa Sekadau di Kota Malang. Ia juga bermaksud menjadikan lawatan tersebut sebagai motivasi bagi mereka. “Dengan kunjungan ini, kami mengetahui apa yang dialami oleh adik-adik mahasiswa,” ucapnya. Berkaitan dengan pembangunan asrama, Simon menjelaskan, secara bertahap akan diperhatikan oleh Pemerintah Sekadau. Menurutnya, beberapa wilayah nusantara sudah dibangunkan asrama untuk pelajar/mahasiswa Sekadau, misalnya di Pontianak dan Yogyakarta. “Secara bertahap akan kita bangun dan pesan mahasiswa ini akan saya titipkan kepada bupati yang akan melanjutkan kepemimpinan saya. Saya berharap mahasiswa tetap semangat dan terus belajar,” paparnya. Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

FSBM Jadi Agenda Wisata

Rupinus. ABDU SYUKRI

Sekadau. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Melayu (FSBM) perdana di Kabupaten Sekadau yang baru saja berakhir mendapat apresiasi banyak pihak. Secara keseluruhan, acara memang berlangsung sukses dan semarak. Tentu saja, keberhasilan itu tak lepas dari besarnya dukungan pemerintah daerah. Kede-

pan, festival ini akan dijadikan agenda wisata Sekadau. “Kegiatan budaya seperti FSBM, Gawai Dayak, FBBLK (Festival Budaya Bumi Lawang Kuari) akan kita jadikan sebagai agenda wisata,” tegas Rupinus, di sela penutupan FSBM, di lapangan EJ Lantu, Sekadau, belum lama berselang.

Menurut Rupinus, eventevent budaya yang digelar oleh masyarakat berdampak positif untuk daerah. “Karenanya, kita dari pemerintah daerah sangat mendukung,” ucapnya. Soal dampak positif dari event budaya jelas tidak bisa dipungkiri. Selain pelestarian budaya, kegiatan tersebut juga berdampak baik terhadap

perekonomian masyarakat, terutama para pedagang kecil dan pengrajin. Pantauan Rakyat Kalbar, hampir di setiap penyelenggaraan event budaya dipenuhi para pedagang kecil yang berjualan. Banyaknya pengunjung yang datang pun membuat dagangan mereka jadi laris manis. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Rabu, 27 Mei 2015

BENGKAYANG

Siapkan Grand Design Batu Belimbing

Singkawang Tidak Egosentris Singkawang-RK. Dalam mengembangkan pariwisata, Kota Singkawang tidak egosentris atau hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi juga, berpikir untuk memajukan pariwisata di daerah lain. Konsep yang diusungnya, pengembangan pariwisata yang sinergis dan terkoneksi. “Misalnya melalui even-even yang berkelanjutan di setiap daerah. Makanya ini perlu dikoordinir oleh Pemprov Kalbar,” kata Syech Bandar MSi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang ditemui usai menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPRD Kalbar di Hotel Dangau Singkawang, Selasa (26/5). Untuk melaksanakan even-even yang berkelanjutan tersebut, jelas Bandar, diawali dengan memetakan, mana saja even-even yang waktunya tidak bisa digeser. Di antaranya Capgome, Robo’Robo’, Kulminasi dan lainnya. “Even-even ini dikoneksikan dengan even-even yang jadwalnya bisa digeser,” katanya. Apabila even-even itu berkelanjutan, kata Bandar, niscaya wisatawan yang datang di Kalbar, tidak hanya untuk melihat satu even. “Mereka akan keliling menyaksikan even-even di Kalbar, kita harapkan seperti itu,” ujar Bandar. Secara lebih gamblang, Bandar mencontohkan, wisatawan misalnya datang ingin menyaksikan Kulminasi di Tugu Khatulistiwa Pontianak, selanjutnya mereka berlayar menggunakan kapal cepat menuju Pulau Temajok, Mempawah yang dijadikan pusat kuliner. Kemudian wisatawan dapat kembali melanjutkan perjalannya menuju Pantai Pasir, Kota Singkawang untuk bersantai dan menginap. Dilanjutkan ke Pulau Randayan, Kabung, Lemukutan di Bengkayang untuk mencari oleh-oleh. “Semuanya disinergiskan, ini tentu akan lebih menguntungkan, karena semuanya merasakan hasilnya,” papar Bandar. (dik)

Singkawang-RK. Komisi V DPRD Kalbar mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang betul-betul menyiapkan grand design pengelolaan objek wisata Batu Belimbing di Kecamatan Singkawang Timur. “Kita minta Pemkot Singkawang menyiapkan betul-betul grand design-nya. Sehingga kita nanti bisa mengupayakan agar Pemprov dapat mengucurkan bantuan untuk pengembangan Batu Belimbing,” kata Bong Cin Nen, Anggota Komisi V DPRD Kalbar ditemui ketika Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPRD Kalbar ke Kota Singkawang, Selasa (26/5). Bong Cin Nen mengatakan, Pemprov Kalbar sudah menetapkan Kota Singkawang sebagai destinasi utama pariwisata. Olehkarenanya harus ada kepedulian dari Pemprov terhadap pengembangan pariwisata di Kota Amoy ini. Tetapi harus ada objek wisata yang

dikelola Pemkot Singkawang, bukan oleh swasta. Bertolak dari pemikiran tersebut, Komisi V DPRD Kalbar pun berkunjung ke Kota Singkawang. “Untuk menggali potensi wisata yang ada di Kota Singkawang. Salah satunya yang mau dikembangkan oleh Kota Singkawang ini, Batu Belimbing,” ujar Bong Cin Nen. Objek wisata Batu Belimbing, kata Bong Cin Nen, sudah mendapat kucuran dana dari APBN 2015 sekitar Rp1 miliar. “Secara administrasi belum dilaporkan ke Pemprov. Sehingga provinsi belum bisa membantu. Kita harapkan dengan kunjungan ini bisa disiapkan administasinya, agar tahun depan bisa disubsidi oleh Pemprov,” paparnya. Sehingga, tambah dia, pengembangan Batu Belimbing itu betul-betul bisa diandalkan. Apalagi objek wisata yang satu ini memiliki keunikan yang tidak

Singkawang Pilot Project Pemberantasan Taksi Gelap Singkawang-RK. Kota Singkawang disepakati sebagai daerah percontohan (pilot project) penertiban angkutan antar-jemput dan sewa yang tidak mengantongi izin atau juga disebut taksi gelap. “Kami juga mengharapkan semua kabupaten/kota juga ikut dengan pola yang kami terapkan saat ini,” kata P Yudha S, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan (Dishub) Kalbar ditemui usai Rapat Forum Lalu Linas Angkutan Jalan dalam membahas Masalah Taksi Gelap di Ruang Wakil Walikota Singkawang, Selasa (27/5). Yudha menjelaskan, terdapat beberapa alasan yang menjadikan Singkawang pilot project penertiban taksi gelap ini. Di antaranya angkutan antar-jemput dan sewa itu izinnya paling banyak di Kota Singkawang mencapai 177 unit. “Sebagiannya tidak punya izin,” ungkapnya. Terdapat beberapa kesepakatan dalam rapat tersebut terkait masalah angkutan antar-jempu dan sewa atau taksi gelap. Di antaranya pengkandan-

gan. Tetapi mereka masih kesulitan untuk mendeteksi keberadaan taksi gelap tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, mengaku tidak mengetahui data konkret dari taksi yang beroperasi selama ini. “Karena kita memang belum pernah melakukan pendataan. Informasi yang diperoleh hanya dari Organda,” katanya. Olehkarenanya, setelah rapat tersebut, Sumastro akan mengundang para pengusaha angkutan antar-jemput dan sewa yang resmi. “Guna menggali informasi dan meminta tanggapan mereka tentang kesepakatan yang telah dihasilkan dalam rapat ini,” ujarnya. Hal itu dilakukan, jelas Sumastro, sebagai bentuk sosialisasi, sebelum dilakukan penertiban atau penegakan hukum. “Tidak ada lagi kesannya menjebak, tidak diketahui atau tidak gentlemen dalam penegakan hukum ini,”

ucapnya. Sumastro menjelaskan, taksi gelap itu, merupakan taksi yang menyamar, dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada angkutan antar-jemput dan sewa. “Kalau dulu kan platnya hitam tetapi tertulis RC (Rent Car). Tetapi perkembangannya sekarang, sudah tidak lagi seperti itu,” katanya. Saat ini, angkutan antar-jemput dan sewa sudah diperbolehkan mengenakan plat hitam. Inilah yang dijadikan celah bagi pengusaha nakal untuk mengoperasikan taksi-taksinya walaupun tanpa mengantongi izin. Agar tidak dianggap sama dengan taksi gelap, taksi-taksi resmi mesti memiliki ciri khusus yang diketahui secara umum, agar mudah dikenali ketika ada penindakan di lapangan. “Kalau penindakan yang dikehendaki itu disepakati berupa pengkandanganan, kita mencoba bersinergi saja,” ucap Sumastro. (dik)

dimiliki daerah lainnya. Di antaranya, selalu membesar. “Itu daya tarik tersendiri, karena batu-batu itu seolah-olah hidup,” kata Bong Cin Nen. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Syech Bandar MSi mengapresiasi Kunker Komisi V DPRD Kalbar tersebut. “Kita apresiasi kunjungan beliau-beliau ini. Siapa tahu, ada kucuran dana dari Provinsi, melalui masukan-masukan beliau untuk membantu pengembangan pariwisata di Kota Singkawang,” katanya. Ketika menerima Komisi V DPRD Kalbar tersebut, Bandar menyampaikan berbagai hal tentang pariwisata Singkawang, termasuk kendala ynag dihadapi. “Alhamdulillah gayung bersambut, mereka mengatakan, tolong ada objek wisata yang dikelola Pemkot, kita sudah punya rencana mengelola Batu Belimbing itu. Memang harus dikelola oleh Pemkot,

bukan swasta,” ujarnya. Dengan adanya objek wisata yang dikelola Pemkot Singkawang ini, kata Bandar, mungkin Pemprov Kalbar dapat mengucurkan bantuan dana untuk pengelolaan dan pengembangannya. “Pengembangan yang kita lakukan di objek wisata Batu Belimbing itu di antaranya membenahi jalan masuk, penyiapan panggung, pusat kuliner, pusat oleh-oleh dan lainnya,” ungkapnya. Seperti diketahui, objek wisata Batu Belimbing terletak sekitar 9 kilometer dari pusat Kota Singkawang. Tepatnya, di daerah Namtet, Gg Batu Belimbing, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur. Sekitar 300 meter di sebelah selatan Kantor Camat Singkawang Timur. Tepatnya, di kaki bukit Gunung Poteng.

Laporan: Mordiadi

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG PENGUMUMAN NOMOR :06/KPU-KAB/019.435674/V/2015 TENTANG JADWAL PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2015 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor: 02/Kpts/KPU-KAB.019.435673/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor: 10/Kpts/KPU-KAB.016.435673/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai persyaratan pencalonan untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015, bersama ini diumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2015 serta hal-hal yang terkait sebagai berikut: 1. Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni s.d 15 Juni 2015, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 2. Penyerahan dokumen dukungan perseorangan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang. 3. Dalam Penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan sebagai berikut : a. Dihadiri Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim dengan menyampaikan dukungan berupa surat pernyataan dukungan menggunakan formulir model B.1-KWK perseorangan bermaterai cukup per desa dan rekapitulasi jumlah dukungan menggunakan formulir model B.2-KWK perseorangan yang wajib dilampiri bukti foto copy identitas kependudukan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumen sebagaimana dimaksud diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Foto Copy) dan Softcopy (CD) dengan format Microsoft Excel. b. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, c. Dukungan pasangan calon yang disampaikan paling sedikit 8,5% dari 280.364 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat) jiwa jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang, yaitu paling sedikit 23.831 (Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu) jiwa. d. Dukungan pasangan calon tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, yaitu paling sedikit 9 (Sembilan) Kecamatan. 4. Informasi lebih lanjut tentang penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dapat menghubungi Tim Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang di nomor Telp 081345725393, sdr AM Mahyudin dan Telp 085245072885 sdri Kristin Prima atau melalui email kpubengkayang@gmail.com. Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Sambungan Sidang Penipuan Isparizal ...................................................................................................dari halaman 9 Jenazah TKW di Kairo ............dari halaman 9 Di Kejaksaan Negeri Isparizal juga ditahan. Tetapi Pengadilan Negeri tidak menahan Isparizal, karena ditangguhkan oleh pengadilan. Padahal sebelumnya Isparizal melarikan diri sebelum ditangkap jajaran Polresta Pontianak,” ungkap Tika. Wanita korban penipuan ini

berharap pada persidangan JPU menuntut Isparizal dengan hukuman maksimal. “Kita minta juga hakim memberikan vonis maksimal. Karena sudah lama saya tidak mendapatkan keadilan, bertahuntahun mencari keadilan, akhirnya tersangka pun disidang,” jelasnya.

Susan JPU yang menangani perkara ini menjelaskan, sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi korban (Tika) ditunda. “Sidang ditunda. Kami akan lanjutkan lagi. Tadi itu sidang kelima dengan pemeriksaan saksi korban,” jelas Susan.

Susan mengatakan, dakwaan yang diberikan terhadap Isparizal sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. “Sesuai dengan pasal yang dikenakan pihak kepolisian. Dan kita telaah, akhirnya sampai P21. Dan kini sudah dalam proses sidang,” ujarnya. (zrn)

Polisi pun Jadi Korban ..............................................................................................................dari halaman 9 Kepala Bagian (Kabag) Humas Polda Kalbar, AKBP Nowo Winarti menepis kalau polisi kurang disegani, makanya menjadi korban kejahatan. “Kalau kurang disegani, tidak juga. Masyarakat masih segan, yang tidak segan dan berani kepada polisi itukan yang jahat,” ujar Nowo. Menurt Nowo, hanya penjahat yang berani dan nekat melawan petugas. Secara psikologis, pelaku kejahatan merasa terancam dengan kehadiran petugas, terlebih pada saat atau dalam keadaan terdesak. “Karena dia terdesak, mung-

kin kalau dia tidak melawan, dia mungkin di penjara. Dan dia mempertaruhkan itu. Jadi pelaku ini mungkin karena nekat saja sehingga kejadian-kejadian melawan polisi itu terjadi,” jelasnya. Mantan Kapolres Melawi itu juga tidak setuju, kalau dikatakan polisi yang bertugas di lapangan kurang “garang”, menyikapi para pelaku kejahatan. Sehingga pelaku kejahatan menjadi besar kepala dan melawan petugas. Nowo mengatakan, Polda Kalbar tidak mencetak polisi-polisi “garang”, melain kan polisi-polisi yang selalu waspada terhadap

pelaku tindak kejahatan. “Bagaimana menjaga agar orang tidak berbuat jahat ke kita, sampai bela diri pun diajari. Jangan sampai petugas itu teperdaya oleh pelaku kejahatan. Apalagi para pelaku itu semakin nekat dan brutal. Bahkan kepada petugas pun mereka sudah tidak peduli lagi,” ungkapnya. “Saya dari dulu, dari latihan kepolisian diajari kalau patroli harus berdua. Harus waspada pada saat bertugas, jangan menganggap semua orang itu selalu memberikan reaksi yang baik. Karena mungkin yang kita ajak omong itu

adalah seorang tersangka,” sambung Nowo. Nowo mengimbau masyarakat, jangan memberikan ruang terjadinya kejahatan. Selalu waspada mengamankan harta benda dan nyawa. Karena perampok, biasanya sudah siap berbuat nekat dengan membunuh siapa saja yang dianggapnya sebagai ancaman. “Ini menjadi warning bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Contohnya, jangankan masyarakat, petugas polisi saja pelaku kejahatan berani,” jelas wanita berjilbab itu. (fik)

Dikatakan As Syafii, keluarga Jubaidah sudah mengkonfirmasi kepada KBRI Kairo dan menyatakan wanita tersebut memang warga Jalan Parit Nanas, Kota Pontianak dengan nama asli Nawati binti Salika. Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), diperoleh informasi almarhumah tidak tercatat sebagai TKI yang berangkat secara resmi ke luar negeri. Di BP3TKI Pontianak juga tidak pernah menempatkan TKI di Mesir. Karena Mesir bukan merupakan negara penempatan TKI. Tim crisis center BP3TKI Pontianak mengunjungi keluarga Jubaidah dan instansi terkait, untuk mendapatkan informasi tentang proses penempatan TKW itu di Kairo. As Syafii menegaskan, berdasarkan keterangan medis dari Kementerian Kesehatan Mesir dan Rumah Sakit Jami’iyyah Khairiyah Islamiyah Agouza, Kairo, TKW asal Kota Pontianak tersebut tiba di rumah sakit dalam keadaan tidak bergerak, dengan tingkat kesadaran 3/15. Petugas rumah sakit

melakukan resussitasi jantung selama setengah jam, tetapi tidak ada respon. “Jubaidah alias Nawati binti Salika dinyatakan meninggal. Tidak ditemukan bekas penyiksaan atau penyebab kematian lainnya selain tekanan darah menurun drastis yang mengakibatkan berhentinya detak jantung,” tegas As Syafii. Pihak KBRI Kairo juga sudah mendatangi rumah sakit melihat jenazah TKW itu secara langsung. Pihak KBRI juga tidak melihat bekas tanda-tanda penganiayaan. Pemulangan jenazah Jubaidah difasilitasi KBRI Kairo. Seluruh biaya pemulangan dari Kairo, Mesir ke Indonesia ditanggung oleh majikannya bernama Omar Radwan. “Informasi dari keluarga Almarhumah berangkat ke Mesir sekitar tahun 2012 dan bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (sektor informal). Selama bekerja di sana tidak mengalami masalah, hakhak Jubaidah alias Nawati binti Salika juga dipenuhi oleh majikannya,” ujar As Syafii. (zrn)

Debt Collector Begal .....................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 “Dua orang debt collector itu berboncengan dengan sepeda motor tanpa plat. Dia memepet wanita pengendara motor dan langsung merampas kunci motor wanita itu,” ujar Niman. Jelas saja anggota polisi itu membantu mahasiswi tersebut yang ketakutan dan menangis karena sepeda motornya dirampas tiba-tiba dengan sikap kasar. Apalagi yang merampasnya dua pria bertubuh besar,

tanpa menunjukkan identitas, seperti pelaku kejahatan jalanan. Niman mendatangi kedua pria itu, menanyakan mengapa merampas sepeda motor. Bahkan Niman juga menunjukkan identitasnya sebagai anggota polisi. “Kedua pelaku mengaku debt collector. Saya tanya mana surat tugasnya, mereka tidak bisa menunjukkan, malah balik maramarah,” kata Niman. Bukannya menghormati Niman

yang sedang bertugas, debt collector itu malah melecehkannya. Kedua perampas motor tersebut mengatakan apa yang dilakukannya tidak ada kaitannya dengan polisi. Bahkan mengusir Niman supaya tidak ikut campur. Sementara apa yang dilakukan debt collector tersebut sudah jelas melanggar hukum. Merampas sepeda motor pengendara tanpa bisa menunjukkan surat tugas atau perintah dari leasing.

Tidak ada sekali rasa hormatnya dengan aparatur hukum (polisi), kedua debt collector tersebut malah memukul Niman. Jelas saja Niman berang karena dipukuli. Dia pun melawan debt collector leasing itu. Dua lawan satu, hingga berguling-guling di jalanan, seperti smack down. Untung saja Niman tidak mengeluarkan pistol yang terselip di pinggangnya. Meskipun dua lawan satu, perkelahian itu dimenangkan Niman. Tidak

terlihat babak belur di wajahnya, hanya saja baju yang digunakan Niman terlihat sobek. Seorang debt collector melarikan diri. Sedangkan seorangnya lagi berhasil diringkus Niman. Anggota Resmob itu langsung menghubungi rekannya dan debt collector yang diamankannya dibawa ke Mapolresta Pontianak. “Untung saja tidak saya tembak, karena saya masih menahan emosi melihat tingkah laku kedua pelaku itu,” ungkap Niman.

Padahal Niman bisa saja menembak kedua debt collector itu, karena melawan dan mengancam keselamatannya. Kalau pun ditembak, Niman tidak menyalahi protap kepolisian, karena dirinya membela diri. Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean membenarkan telah mengamankan seorang debt collector yang dibekuk Niman. “Pelaku sedang dalam pemeriksaan,” ujar Andi Yul. (zrn)

Rumah Terbakar ..................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 dari ruang tengah,” kata Sulastri, 30, istri Makrufin. Melihat asap menggumpal dan api membesar, Agustina pun berteriak sambil berlari menggendong anaknya. Warga Gang Alpukat berteriak kebakaran. Sebaliknya, Sulastri malah masuk ke dalam rumah, berupaya memadamkan api. Sayangnya api semakin besar. Sulastri berbalik arah dan lari ke luar rumah menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong seraya memanggil anaknya bernama Nanda, 14, yang belum pulang dari pasar. Pemilik rumah dibantu warga beru-

paya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Sayangnya api sulit dipadamkan, bangunan rumah kayu berukuran sekitar 4x6 itu pun berubah menjadi tumpukan arang. Hanya satu setengah jam saja api menghanguskan bangunan rumah. “Padahal saya tidak ada menghidupkan kompor, obat nyamuk atau apa pun, kecuali TV. Kayaknya sih dari kabel listrik di tengah itu,” lanjut Sulastri dengan wajah sedih. Makrufin yang kala itu sedang bekerja di bengkel, terkejut tatkala dihubungi sang istri. Dia pun ngebut dari Jalan MT Haryono menuju ke

rumahnya yang sudah ludes terbakar. Melihat kondisi rumahnya, Makrufin pun terkulai lemah. “Saya rencananya mau merehab rumah. Kayu, seng segala sudah saya beli. Namun semuanya habis terbakar. Saya tidak tahu apa sebabnya, saya kerja, istri saya yang di rumah,” katanya. Makrufin mengaku belum dapat menaksir berapa kerugian yang dialaminya. Dia bersama istrinya terpaksa menumpang di rumah ibunya yang hanya beberapa langkah dari rumahnya. Sarbaini, 28, warga yang tinggal

di depan rumah Makrufin mengaku api sangat cepat menjalar. Warga berupaya keras menghentikan jilatan api yang hendak membakar rumah Wahyudi yang berdempetan dengan rumah Makrufin. “Api dapat dipadamkan sekitar jam 11.30 Wib. Saya juga tidak tahu, karena lagi di dalam rumah, dengar orang teriak-teriak saya keluar ikut menyiram api,” kata pemilik rumah nomor 46 ini. Kapolsek Pontianak Barat, Kompol Joko Sulistio mengaku masih mendalami penyebab kebakaran. Dia tidak berani menyimpulkan sebelum

mendapatkan bukti dan keterangan pasti. “Kami masih dalam proses mengambil keterangan dari pemilik rumah, melakukan cek TKP, kemudian baru bisa disimpulkan apakah ini akibat kelalaian atau ada hal lain. Semuanya masih dalam penyelidikan,” kata Joko. Kebakaran rumah juga terjadi di Gang Cenpaka Putih, Sungai Raya, Kubu Raya. Belum diketahui penyebab terbakarnya rumah tersebut. Api menghanguskan bangunan rumah pada saat hujan deras. Ketua Komisi D DPRD Kota Pon-

tianak, Herman Hoffi menegaskan, musibah kebakaran yang disebabkan hubungan arus pendek listrik bukanlah kali pertama terjadi di Kota Pontianak. Hampir sebagian besar musibah kebakaran disebabkan aliran listrik. “Sudah banyak kasus yang kita dengar dari kepolisian dan pemadam kebakaran, penyebabnya arus pendek listrik. Kita minta PLN harus menindaklanjuti problem ini. Jika mau mengimbau masyarakat agar memeriksa kabel listrik di rumahnya, petugas PLN harus turun langsung ke lapangan,” tegas Herman. (fik/agn)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar

“

Rabu, 27 Mei 2015

Masayu Anastasia Aku sih pengen punya empat anak, tapi si Lembu sudah ketok palu nggak mau tambah anak lagi. Apa boleh buat.

Foto yang diunggah luna maya ke instagramnya

LUNA MAYA

Kau Masih Gadis atau Sudah Janda

ajin upload foto unik-unik ke Instagram, Luna Maya langsung ditanggapi netizen. Presenter sekaligus aktris itu menulis, “Pertama Kali berenang di kolam renang Rumah...”. Dalam video yang diunggah ke publik ini tentu saja menarik perhatian netizen. Ada yang berkomentar memuji dan bertanya soal video yang unggah. “Kak luna memang cantik..)kak g d bali..,” tanya Septientis. Begitupun arthockp yang memberikan sanjungan, “vidionya lucu k maya....good job...,”. Tapi ada juga yang melontarkan pertanyaan nyeleneh. Entahlah mau nyindir atau iseng atau pengen tau persis, follower yang satu ini malah mempertanyakan status keperawanan Luna, bekas pacar ranjang Ariel Noah itu. “kau masih gadis apa sudah janda..??,” tanya Diwzjagal, bak mengutip judul lagu dangdut. Dalam video tersebut, Luna berlari-lari di bibir kolam. Mengambil ancang-ancang sambil melompat dan berteriak ‘happppp’ byur. Sebelum menyudahi aksi berenangnya, Luna lantas mengangkat tangan kanan sambil memperlihatkan salam piss ke arah kamera. (jpnn)

Syahrini

Bikin Merem Melek

ukan Syahrini kalau tak menebarkan sensasi. Lewat Instagram-nya, artis tajir ini memamerkan sebuah foto berbusana putih dengan aksesoris yang glamor. Itu momentum saat sesi pemotretan majalah di Malaysia. “Syahrini “{passion drives perfection} Photoshoot for magazine in Kuala Lumpur. #Seperti_ituuhh #PrincesSyahrini #KL_2015,” tulis penyanyi Sesuatu ini pada caption fotonya. Biarpun baju tertutup, namun busana itu menampilkan Syahrini begitu seksy. Bagian payudaranya bisa bikin mata merem melek. Para follower tentu saja heboh mengomentari penampilan itu. Ada yang sibuk memuji, namun ada pula yang menghujat habis-habisan. “1 kata ,Sempur na,,,Subhanallah,” puji salah satu fans. “Di zaman nenek dulu, orang ngumpulin duit buat beli kain.. zaman sekarang orang dibayar buat buka kain,” cibir salah satu follower. (idp)

Entertain Entertainment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

“

ni bukan anti keluarga berencana. Tapi, Masayu Anastasia merasa anak satu belum cukup. Dia ngotot ingin menambah anak Lembu lagi walaupun suaminya merasa cukup. “Aku sih pengen punya empat anak, tapi si Lembu sudah ketok palu nggak mau tambah anak lagi. Apa boleh buat,” kata Masayu tersenyum, seperti dikutip Rakyat Merdeka. Sang suami, Lembu Wiworo Jati, bersikukuh tak mau tambah anak. Ayu pun cari cara agar perut rampingnya terisi jabang bayi lagi. Selama 7 tahun tidur bareng dalam bahtera perkawinan mereka, hasilnya satu junior perempuan yang diberi nama Samara Anaya Amandari. Keinginannya hamil lagi bukan kemauan sendiri. Putri semata wayangnya sangat berharap punya adik. Bahkan Samara kerap mendesak bintang film Buruan Cium Gue, Selamanya dan Horror House untuk memberinya adik. “Sudah dipancing anak aku. Tapi aku bilang kalau minta adik, bilang sama papa kamu tuh,” katanya lagi sambil tertawa. Perempuan kelahiran 19 Januari 1984 itu sebenarnya juga tak mengetahui persis apa yang menjadi alasan vokalis Club 80’s tidak pengen punya anak lagi. “Mungkin karena aku kerja, dia juga kerja. Makanya dia mau fokus urus satu ini dulu. Sampe kapan target nggak punya anaknya, nggak tau kapan, yang jelas 2013 lalu sudah ketok palu,” cetus bekas kekasih Jonathan Frizzy itu. Soal kesibukan, perempuan berdarah Minang ini mulai kembali ngartis. Dalam satu tahun, Masayu membintang tiga judul film. Itu jadi protes sang putri yang kerap ditinggal syuting. Bahkan, harus diam-diam meninggalkan rumah agar anak tak tahu. “Kalau izin pasti nggak dibolehin sama dia, apalagi dia tuh sekarang tidurnya minta ditemenin terus. Jadi kalau nggak ada aku, Lembu yang gantiin jaga anak. Komplain iya, dia (Samara) kadang suka pake telepon mbaknya, ‘mama ko ngga pulang-pulang sih?’. Kayak gitu sih dia,” ungkapnya. Merasa beruntung kecanggihan teknologi dia tetap bisa menjaga komunikasi dengan anaknya, walau berjarak jauh sekalipun. “Jadi kalau Lembu lagi sama anak, kita video call. Anak aku juga kalau lagi kangen dia bilang ke mbak di rumah, ‘telepon mama dong’. Ya sudah dia telepon aku dan biasanya lama banget. Apalagi dia lagi mempersiapkan graduation TK-nya, makanya lebih manja sama aku,” ungkap Masayu. (rmol)

PPiilliihhaann TTeeppaatt

Hotel, Resto, Café

PENGEN PUNYA

ANAK LEMBU

LAGI