27 September 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Sabtu, 27 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Demokrat “Kabur”, Koalisi Merah Putih Menang Voting

Jokowi Minta Catat Partai Perebut Hak Politik Rakyat #ShameOnYouSBY, Jadi Topik Terhangat Indonesia

JAKARTA-RK. Mekanisme baru pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI, setelah pementasan drama para politisi Senayan yang diwarnai kabur -nya Partai Demokrat. Partai berlambang bintang mercy itu walk out dari arena voting, konon, karena merajuk setelah 10 opsinya ditolak. Hasil akhir lakon politik itu, Indonesia kembali ke masa Orde Baru atau sebelum 2004. Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, akan dilakukan oleh DPR setempat. Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, meminta rakyat mencatat partai-partai mana saja yang meloloskan opsi Pilkada tidak langsung dalam UU Pilkada. Rakyat harus mencatat, partai-partai mana saja yang merebut hak-hak politik rakyat. Masyarakat harus catat, ujar Jokowi, usai menghadiri acara Pembukaan Rakornas PKPI, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/9). Menurut mantan Wali Kota Solo ini, PDI Perjuangan telah menyiapkan langkah selanjutnya untuk menentang keputusan sidang paripurna DPR tersebut. Tentunya nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Tapi nanti, nanti, imbuh Jokowi, tanpa menjelaskan Halaman 6

Polda Selidiki Dalang Kaburnya Abdul Haris PONTIANAK-RK. Kaburnya Abdul Haris bin Juharno dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Pontianak hingga saat ini belum diketahui siapa dalangnya. Polda Kalbar terus mendalami apa keterlibatan sepasang suami istri, AKBP Idha Endri Prastiono dan Titi Yusnawati atas kaburnya gembong Narkoba tersebut dari Rutan Klas IIA Pontiaak. Ka p o l d a Ka l b a r Brigjen Pol Arief Sulistyanto menyatakan, hingga kini pihaknya belum mengambil keterangan Kepala Rutan Kelas IIA Pontianak, John Edward, yang menjabat saat Abdul Haris melarikan diri. John Edward disebutkan tengah menjalani cuti panjang saat hendak diambil keterangannya oleh Polda Kalbar. Polda Kalbar akan mengusut siapapun yang terlibat dalam kasus kaburnya Haris dari Rutan, kata Arief, Jumat (26/9). Abdul Haris adalah Bandar narkoba yang ditangkap oleh AKBP Idha Endri Prastiono. Haris ditangkap bersama dua warga Negara Malaysia, pada Agustus 2013 lalu, di Hotel Dangau, Kubu Raya. Salah satunya adalah Aciu, yang mobil Mercedes Benz miliknya sempat dikuasai Idha Endri. Haris dan dua rekannya itu telah divonis 10 tahun 7 bulan penjara. Saat masa penahanan, Haris melarikan diri dari Rutan Kelas IIA Pontianak, pada 28 Juli 2014 lalu. Selama dua bulan Haris buron, dan tertangkap kembali oleh Tim Satreskrim Polres Jakarta Barat, beberapa pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan terhadap alat komunikasi Haris, diduga kuat ada pembicaraan khusus antara Haris dengan Titi dan Idha. Untuk kasus ini, Idha Endri juga dikenakan pelanggaran, karena menerapkan pasal yang meringankan

Di tahanan, Titi Yusnawati Dikawal Ketat

Halaman 7

JAKARTA-NEW YORK-RK. Aksi Fraksi Demokrat walkout dari sidang paripurna DPR pada penetapan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada), disebut-sebut sebagai kado terburuk yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rakyat Indonesia di akhir masa jabatannya. Atas sikap tersebut, Fraksi Demokrat sama saja memuluskan langkah Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung pelaksanaan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Padahal, SBY merupakan Bapak Demokrasi yang menikmati buah dari proses pemilihan langsung. Bahkan, saat ini, memperoleh penghargaan internasional karena dinilai berhasil mengembangkan demokrasi di Indonesia. Alhasil, putusan Pilkada lewat DPRD itu langsung jadi trending topic di twitter. Hashtag #ShameOnYouSBY (Harusnya Anda Malu, SBY) menempati urutan teratas perbincangan para pengguna Twitter Indonesia. Halaman 6

Megaproyek Rp63 Miliar

Ancor Lebor

Kontrak Kerja Diputus, PT Tirta Dhea Adoninc Pratama Menggugat S INTANG -RK. Proyek pelebaran ruas jalan dari Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian (Simpang Nanga Pinoh) hingga Tugu Beji Sintang sarat dengan penyimpangan.

Halaman 6 Kabid Bina Marga Dinas PU Kalbar, Anugerah Rahmanto bersama rombongan Komisi C DPRD Kalbar menyempatkan diri mengunjungi Bandara Tebelian usai meninjau Proyek pelebaran ruas Jalan Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian (Simpang Nanga Pinoh)-Tugu Beji Sintang. SUHARDIN-RK

Ada Mafia Hukum di Balik Kasus Pembalakan Hutan Lindung

DPRD Minta JPU Diperiksa PONTIANAK-RK. Ada permainan maﬁa hukum dari tuntutan hukuman atas pembalakan hutan lindung dan pertambangan liar yang dilakukan PT Cosmos Inti Persada milik Mr Lee dan 19 warga Republik Rakyat China (RRC) di Desa Nanga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu. Kasus ini sempat membuat Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH marah saat itu. Saya minta JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang menuntut 12 WNA di persidangan di PN (Pengadilan Negeri)

Pontianak itu diperiksa. Ini ada permainan mafia hukum atas proses hukum kasus pembalakan hutan lindung dan pertambangan liar di Kapuas Hulu ini, tegas H Retno Pramudya SH MH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Jumat (26/9). Dikatakan Retno, tuntutan 10 bulan penjara dan denda Rp1 miliar perorangan oleh JPU pada persidangan 12 terdakwa pembalakan hutan lindung itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kalau hanya 10 bulan, itu sama saja membebaskan warga asing

yang mengeruk kekayaan Kalbar ini. Mereka ditangkap pada akhir Desember 2013 lalu oleh Polda dan Dinas Kehutanan Kalbar. Apabila masa tahanan terhitung Januari 2014 saja, maka warga negara asing itu beberapa hari lagi lepas dari jeratan hukum. JPU itu harusnya menuntut maksimal, minimal itu mendekati maksimal. Bukan malah membuat ringan hukuman bagi terdakwa, tegas Retno. Menurut Retno, jika dalam pasal 158 UU Pertambangan yang Halaman 6

Re (wakil) publik Innalillahi wa inna ilaihi raji un. Kalimat yang biasa digunakan bila ada orang yang meninggal dunia ini (sebenarnya untuk semua musibah), mengalir spontan dari beberapa warga yang menyaksikan Pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kepada DPRD. Apalagi kalau bukan tentang disahkannya Undang-Undang (UU) Pilkada. Poin pentingnya, pengesahan tersebut menamatkan riwayat Pilkada Langsung, lantaran DPR-RI memutuskan Pilkada Tidak Langsung (Kepala Daerah dipilih DPRD). Dengan disahkannya UU Pilkada melalui voting anggota DPRRI, berarti Pilkada Langsung yang lahir di era Reformasi sudah wafat pada Jumat, 26 September 2014 dini hari kemarin. Pe n g e s a h a n t e r s e b u t memang berlangsung alot dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR-RI, Kamis (25/9) hingga tengah Halaman 7

Menteri BUMN Dahlan Iskan makan bersama dengan sejumlah Anggota Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (26/9). JPNN

Panen Pujian klik!

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut Jokowi minta catat partai perebut hak politik rakyat -- Yaaa itu lho. Yudhoyono, harusnya Anda malu. #ShameOnYouSBY

Bang Meng

Rakyat Kalbar

Dodo Jogja @dodoputrabangsa

Triawan Munaf @Triawan

#ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY #ShameOnYouSBY

Pernah punya harapan yang besar pada SBY. #YgPalingDisesaliDalamHidup

Log Zhelebour Tbk @LogZhelebour

arton @artonpower

Entah kata-kata apa yang tepat untuk diumpatkan kepada @SBYudhoyono dan Partai Demokrat .... Warisan pemimpin yang memalukan

SBY sudah merasakan pemilu langsung, tapi di akhir jabatan, Pilkada langsung dibunuh. Actor 2014. #SameOnYouSBY

Ardi Lucifer @Ardi_Lucifer

DJ Ratih Wulandari @luviku

@logzhelebour birokrasi,prostitusi,konspirasi dan solusi,makin nusuk hati,beri saja vaksinasi,agar lebih manusiawi,biar tau diri... \m/

Benar :) @asboediono: #SBY bermain Cantik #testimony #hening

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mendapatkan banyak pujian atas kinerjanya selama hampir tiga tahun menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI. Pujian itu disampaikan langsung sejumlah anggota Komisi VI sebelum rapat kerja (raker) terakhir di periode DPR 2014-2019 dengan Kementerian BUMN. Terima kasih pada Bapak Dahlan karena sudah berusaha menyelesaikan pembayaran karyawan PT Dirgantara Indonesia. Alhamdulillah pembayarannya sekarang sudah mulai lancar. Kerja karyawan semakin semangat Halaman 7

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

Sultan Khairul Saleh , Bupati Banjar

Kunci Suksesnya: Libatkan Masyarakat SEMAKIN sering disebut sebagai salah seorang kandidat kuat menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Sultan H Khairul Saleh tak mau berandaiandai. Setiap kali ditanya mengenai hal ini dia hanya menjawab singkat: Hormati prosesnya, urusan menteri hak prerogatif presiden. Meski begitu, bupati yang sudah menjabat dua periode dan menang mutlak (81%) pada pilkada langsung periode kedua ini tetap bersedia melayani wawancara Jawa Pos National Network (JPNN) mengenai beragam hal terkait kiprahnya yang penuh prestasi. Berikut petikannya: Sederet penghargaan diterima Kabupaten Banjar sejak Anda menjadi bupati. Bisa diceritakan? Prinsipnya adalah membangun kemitraan. Bahwa pembangunan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Ya masyarakat, swasta, organisasi. Itu yang secara intens kami lakukan. +Apa saja yang sudah diraih daerah Anda? -Banyak. Tapi yang bisa kami sebutkan sebagian antara lain Kabupaten Banjar mendapat Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010), daerah terbaik di bidang perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Penghargaan Nasional terkait pelak-

sanaan E- Procurement (E-Proc) tahun 2013. Kabupaten Banjar juga menjadi Daerah Terbaik di Bidang Jasa Konstruksi berturutturut pada 2012 dan 2013. Banjar juga meraih penghargaan sebagai Daerah Terbaik I Nasional Bidang Perikanan pada 2014. Dalam 3 tahun terakhir, kami selalu mendapat penghargaan Adipura. Yang terakhir Adipura Kencana di tahun 2014 ini. Saya sendiri dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terbaik Nasional Peduli Lingkungan 2014. +Apa sebenarnya kunci keberhasilan tersebut? -Yang paling utama adalah pola melibatkan masyarakat. Koordinasi yang intens dengan stakeholder serta menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan. Ambil contoh mengatasi persoalan banjir. Selama ini banjir itu jadi masalah rutin yang melanda berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Selama bertahun-tahun APBD Banjar harus terkuras membiayai rehabilitasi infrastruktur yang rusak, belum lagi begitu besar kerugian ekonomi dan sosial bagi kehidupan masyarakat akibat bencana rutin ini. Kami kemudian menggandeng Fakultas Teknik Unlam dan Kemenristek RI. Dilakukanlah studi yang komprehensif tentang penyebab banjir, dan penyusunan program penanganan banjir DAS Riam Kiwa dan Sungai Martapura. Dari hasil studi itu ditemukan solusi strategis, yang menjadi pijakan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dan menggagas sebuah program penanganan ďŹ sik yang melibatkan semua stakeholder. Upaya tersebut terbukti berhasil mengendalikan banjir dan mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Terpadu Kecamatan (PATEN), yang mendapatkan penghargaan Best Practice dari Kementerian Dalam Negeri RI. Karena berbagai kemudahan pelayanan itu pula Kabupaten Banjar mendapatkan penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI. +Dengan berbagai prestasi ini, Anda dijagokan masuk dalam kandidat menteri pemerintahan Jokowi-JK -Kita hormati prosesnya. Saya tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai hal itu sebab semuanya merupakan hak prerogatif presiden. +Kabarnya untuk pos Menteri PU? -Hahahaâ&#x20AC;Ś no comment. +Tapi, boleh beri sedikit ide atau pendapat untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia? -Oke. Salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta. Apalagi pembangunan infrastuktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit, sehingga realiasasi program pembangunan dan aspek pembiayaan dapat dipikul bersama-sama. Pola ini akan menghasilkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Re-editing : Hamka Saptono

+Mengenai pembiayaan bagaimana? -Tidak semua dibebankan kepada APBD. Kami mengajak perusahaan-perusahaan pemegang izin tambang di Kabupaten Banjar untuk memberikan dukungan lebih besar, dengan mendorong dibentuknya Forum CSR bersama perusahaan lain termasuk di luar sektor pertambangan. Akhirnya terbangun kesadaran yang lebih tinggi dari pihak swasta untuk ikut menopang pendanaan pembangunan dengan pola sumbangan pihak ketiga. Juga mendorong peran swasta dalam menyediakan berbagai infrastruktur melalui pola bangun guna serah, semisal terkait pembangunan pasar dan infrastruktur bagi PDAM. +Dampaknya? -Tentu saja eďŹ siensi pada anggaran belanja. Swasta juga didorong membangun infrastruktur khususnya jalan tambang, sehingga produksi tambang dapat ditingkatkan dengan dukungan sarana jalan tambang tersebut, yang pada gilirannya memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapat negara maupun daerah. +Apa kiat lain keberhasilan Anda? -Sikap terbuka. Kami mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan. Salah satunya adalah menerapkan sistem pelelangan dengan sistem elektronik melalui internet, yang sudah diterapkan secara penuh di Kabupaten Banjar sejak tahun 2007, sehingga kami menjadi pelopor pelaksanaan lelang secara elektronik tersebut di Kalimantan, dan mendapat penghargaan e-Government Award dari Warta Ekonomi dan e-Procurement Award tahun 2013 dari LKPP. +Untuk pelayanan kepada masyarakat? -Kami melimpahkan seluruh kewenangan perizinan kepada unit pelayanan terpadu, bahkan kepada para camat, dengan maksud agar pelayanan dapat lebih mudah, cepat, dekat dan murah. Ini diwujudkan melalui sistem Pelayanan Administrasi

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Bupati Banjar Sultan Khairul Saleh bersama istrinya, Dra Hj Raudatul Jannah MSi saat melakukan kunjungan ke pedesaan dengan menggunakan motor. JPNN BIODATA Nama TTL Agama Istri Anak

JAKARTA-RK. -Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat kerja dengan empat kementerian di waktu yang bersamaan. Empat kementerian itu yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN. Ketua Komisi VI DPR, Airlangga

Hartarto mengatakan, Komisi VI menyetujui seluruh pagu anggaran yang mengikuti rapat kerja R e n c a n a Ke r j a d a n A n g g a r a n Kementerian dan Lembaga (RKKAL) tersebut. Untuk Kementerian Peridustrian, DPR menyetujui Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp 2,705 triliun, ber-

H. Pangeran Khairul Saleh, Ir, MM Tabalong, 5 Januari 1964 Islam Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.Si 1. H. Gusti Dhia Hidayat 2. Hj. Gusti Dhia Karima

RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN Wakil Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin (2001-2002) Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin (2002-2004) Bupati Banjar (2005-2010) Bupati Banjar (2010-sekarang) RIWAYAT PENDIDIKAN SDN Banjarmasin (1976) SMP Negeri Kelua (1979) STM Negeri Banjarmasin (1982) S1 Fakultas Teknik Sipil Unlam (1989) S2 STIE Jakarta (1998)

Komisi VI DPR Setujui Pagu Anggaran 4 Kementerian dasarkan Keputusan Kementerian Keuangan (KMK) Nomor 278/ KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014. Komisi VI juga dapat menerima dan menyetujui tambahan anggaran Kementerian Perindustrian 2015 sebesar Rp 37,791 miliar, sehingga total pagu anggaran Kementerian Perindustrian menjadi Rp 2,743,315 triliun, ucap Airlangga membacakan kesimpulan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9). Untuk Kementerian Perdagangan, Komisi VI juga menerima dan menyetujui pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 2,384 triliun, berdasarkan KMK Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014. Serta menyetujui tambahan anggaran Kementerian Perdagangan sebesar Rp 111,183 miliar. Sehingga total anggaran Kementerian Perdagangan menjadi Rp 2,495 triliun, katanya. Sementara, untuk Kementerian Ko-

: : : : :

perasi dan UKM, Komisi VI menyetujui pagu anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp 1,451 triliun berdasarkan Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014. Adapun, usulan penambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 2,674 miliar juga disetujui oleh Komisi VI. Sehingga, total alokasi anggarannya menjadi Rp 1,453 triliun. Terakhir, Komisi VI DPR menyetujui pagu Anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 132,922 miliar, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 278/ KMK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014. Selain itu, Komisi VI sekaligus menyetujui tambahan anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 886,882 juta. Kami juga menyetujui tambahan anggaran kementerian BUMN. Sehingga total alokasi Kementerian BUMN menjadi Rp 133,809 triliun, berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S.642/MK.02/2014 tanggal 24 September 2014, tutupnya. (jpnn)

Tim Terpadu Gelar Rapat Buru Koruptor JAKARTA-RK. Tim Terpadu Pencari Terpidana, Tersangka dan Aset Tindak Pidana Korupsi mengelar rapat di Kejaksaan Agung, Jumat (26/9). Pertemuan lembaga yang terdiri dari Kejagung, Kemenkopolhukkam, Polri, Kemenkumham, Kemenlu, itu untuk menyamakan persepsi untuk mengekstradisi buron kasus B a n k C e n t u r y, R a f a l Ali Rivzi ke Indonesia. Hal itu menyusul kabar bahwa Rafat dalam pelariannya hendak membeli klub sepakbola Skotlandia, Glasgow Ranger FC. Kita gelar rapat habis Jumatan di sini bersama seluruh tim tingkat lembaga, bagian Tim Terpadu, kata Ketua Tim Terpadu yang juga Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Jumat (26/9) di Kejagung.

Rafal Ali Rivzi

Saat ini, kata Andhi, pihaknya baru mengambil langkah untuk mengundang tim. Soal mekanisme dan dimana kini keberadaan Rafat juga masih dirahasiakan. Nanti kita bicarakan, ini panjang lebar, ujarnya. Dia menjelaskan, kalau untuk mengekstradisi buronan dari luar negeri tetap mengacu pada Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Caranya ya dengan sesuai UU itu, kata Andhi. (jpnn)

Indonesia Sedang Menghadapi Proxy War JAKARTA-RK. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo secara resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Pangkostrad kepada pejabat yang baru Mayjen TNI Mulyono di Markas Divisi Infanteri 1/Kostrad, Cilodong, Jumat (26/9). Sebelumnya Mayjen TNI Mulyono menjabat sebagai Pangdam Jaya. Selain jabatan Pangkostrad, juga diserahterimakan dua belas jabatan strategis lainnya yang ada di jajaran TNI Angkatan Darat. Dalam amanatnya, Kasad berbicara tentang proxy war, perang antara dua pihak yang tidak saling berhadaphadapan namun menggunakan pihak ketiga untuk mengalahkan musuh. Dia menegaskan, berkaitan dengan ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia terhadap proxy war, Kostrad harus selalu membina kesiapan operasional segenap jajaran Komandonya, dan melaksanakan operasi tingkat strategis sesuai dengan

kebijaksanaan Panglima TNI. Selain itu, tegasnya, satuan jajaran Kostrad juga dituntut memiliki mobilitas yang tinggi, mampu bereaksi cepat sebagai satuan penangkal, penindak dan pemukul yang handal dan siap digerakkan sebagai wujud ketanggapsegeraan terhadap segala bentuk dan jenis ancaman yang timbul di seluruh wilayah NKRI. Lebih lanjut, Kasad juga menyampaikan Kodam sebagai Kompartemen Strategis dan Komando Utama Kewilayahan bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pangkostrad dan Pangdam mengemban tugas yang sangat strategis dalam memelihara stabilitas nasional di tanah air kita. Upaya dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui komunikasi,

dialog dan interaksi yang intensif, serta konstruktif dengan aparat terkait dan segenap komponen masyarakat, dalam membangun naluri dan kepekaan sosial, sangat penting khususnya bagi aparat Komando Kewilayahan, tegasKasad. Selain jabatan Pangkostrad, Jabatan strategis lainnya yang diserahterimakan masing-masing yaitu Pangdam Jaya dari Mayjen TNI Mulyono kepada Mayjen TNI Agus Sutomo, Pangdam I/BB dari Mayjen TNI Istu Hari Subagio kepada Mayjen TNI Winston Simanjuntak, jabatan Pangdam IV/Diponegoro diserahterimakan dari Mayjen TNI Sunindyo kepada Mayjen TNI Bayu Purwiyono, Pangdam IX/Udayana dari Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya kepada Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro, Pangdam XII/Tanjungpura dari Mayjen TNI Ibrahim Saleh kepada Mayjen TNI Toto Rinanto Sujiman sedangkan jabatan Pangdam XVII/Cendrawasih diserahterimakan dari Mayjen TNI Drs.

Christian Zebua kepada Mayjen TNI Fransen G. Siahaan. Sementara itu, di tingkat Asisten Kasad yang diserahterimakan yaitu jabatan Asops Kasad dari Brigjen TNI Hinsa Siburian kepada Brigjen TNI Johny L.Tobing dan Aslog Kasad dari Mayjen TNI Bayu Purwiyono diserahkan kepada Brigjen TNI Suratmo., M.Si., (Han). Jabatan Kepala Badan Pelaksana (Kabalak) TNI AD yang diserahterimakan yaitu Dirbekangad dari Brigjen TNI Hadi Sutrisno kepada Kol Cba Drs.Pasenga Talilah, Dirkuad dari Brigjen TNI Teddy Hernayadi,SE kepada Kol Cku Sasongko Hardono,S.Sos sedangkan Dirkumad dari Brigjen TNI Dra.Purwanti, S.H, M.H diserahterimakan kepada Kol CHK Markoni, S.H.(Rmol).

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

metro

Sabtu, 27 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

Rumdin Jangan Dijadikan

Tempat Praktik

SINGKAWANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang akan memberikan Rumah Dinas (Rumdin) dan Mobil Dinas (Mobdin) kepada dokter spesialis yang bertugas di RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang. Tetapi, Rumdin tersebut jangan dijadikan tempat praktik. Kalau nantinya rencana tersebut terealisasi, Rumdin itu jangan dijadikan tempat praktik, kata H Abdul Mutalib ME, Wakil Walikota Singkawang kepada wartawan, Jumat (26/9). Haji Dolâ&#x20AC;&#x2019;sapaan Abdul Mutalibâ&#x20AC;&#x2019;fasilitas Rumdin dan Mobdin kepada dokter spesialis yang bertugas di RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang itu memang kewajiban dari Pemkot Singkawang. Lantaran, dokter spesialis tersebut sangat membantu Pemkot Singkawang dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat Kota Singkawang yang membutuhkan. Tentunya fasilitas itu disesuaikan dengan anggaran yang ada, kata Haji Dol. Menurut dia, fasilitas itu tentunya diharapkan dapat memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Abdul Aziz Singkawang. Sesuai fungsinya tentu untuk tempat tinggal, bukan dijadikan tempat praktik dokter, klinik atau lainnya. Sebelumnya, Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi menilai sudah sepantasnya Pemkot Singkawang memberikan fasilitas dan sarana penunjang, agar dokter spesialis betah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Singkawang. Apalagi, kata Awang, para dokter spesialis di RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang tidak mengenal waktu siang dan malam dalam menjalank-

Jalan Pemuda Dijadikan Pusat Kuliner SINGKAWANG. Agar Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengotori Kota Singkawang, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang berencana memindahkannya ke Jalan Pemuda. Lantaran jalan di depan Kantor Pos itu akan dijadikan Pusat Kuliner. Memang ada rencana Jalan Pemuda dijadikan Pusat Kuliner Singkawang, kata Hendryan SE, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang kepada wartawan, Jumat (26/9). Dia menjelaskan, Pusat Kuliner tersebut sesuai dengan rencana Walikota Singkawang Awang Ishak yang mengharapkan kegiatan perekonomian, terutama PKL yang berpusat di satu lokasi. Lokasi Pusat Kuliner akan kita perindah, katan Hendryan. Apabila rencana tersebut terealisasi, kata Hendryan, maka Jalan Pemuda akan ditutup,

RAKYAT KALBAR

tepatnya di persimpangan Jalan M Suni. Penutupannya sampai depan Tebeg, semua kendaraan tidak boleh masuk, ujarnya. Akses jalan Jembatan Agen juga akan ditutup. Jembatan tersebut akan dijadikan tempat hiburan musik. Penggantinya, akan dibangun jembatan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka ke Jalan Bambang Ismoyo. Pusat Kuliner ini merupakan rencana besar dan tentunya membutuhkan semua pihak, terutama para PKL di Kota Singkawang yang diharapkan mau pindah ke pusat kuliner yang lebih refresentatif di Jalan Pemuda. Sudah saatnya PKL di Kota Singkawang ditata lebih baik lagi. Apalagi kota ini adalah kota tujuan wisata di Kalbar, bahkan turis dari mancanegara sering ke Singkawang terutama pada eveneven, seperti Capgome, pungkas Hendryan. (dik)

an tugasnya. Jadi fasilitas yang akan kita berikan kepada mereka, karena tugas mereka menyangkut pelayanan publik, jelasnya. Menurut Awang, tugas dokter spesialis tentunya akan semakin berat, karena RSUD Abdul Aziz menerima pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Selain itu, rumah sakit kita ini juga menjadi rujukan bagi pasien-pasien di daerah tetangga, seperti Sambas, Bengkayang dan Mempawah, ungkapnya. Sebenarnya, ungkap Awang, saat ini sudah ada Mobdin untuk dokter spesialis. Tetapi usianya kendaraan roda empat itu sudah lumayan tua, sekitar 10 tahun. Sehingga memang perlu diganti. Terpisah, Direktur RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang, dr H Carlos Djaafara MKes mengatakan, rumah sakit memang sangat membutuhkan dokter spesialis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Saat ini, ungkap Carlos, RSUD Abdul Aziz sudah memiliki 13 dokter spesialis, ditambah dokter bedah tulang dan anastesi. Dokter-dokter spesialis ini menjadi incaran bagi daerah lain. Sehingga kalau ada penawaran yang menarik tidak menutup kemungkinan dokter-dokter itu meninggalkan Kota Singkawang untuk mengejar penawaran yang lebih tinggi, ingat Carlos. Makanya, jelas Carlos, agar dokter spesialis itu meninggalkan Kota Singkawang, sudah sepantasnya Pemkot Singkawang memberikan perhatian yang lebih, berupa fasilitas penunjang, diantaranya Rumdin dan Mobdin itu. Untuk pemberian fasilitas penunjang bagi dokter spesialis, semua tergantung Walikota Singkawang mau memberikan fasilitas dan perhatian seperti apa. Mudah-mudahan dokter spesialis kita menjadi betah karena mendapat perhatian lebih dari Pemkot Singkawang, pungkas Carlos.(dik)

Tim Provinsi Evaluasi Desa Model SINGKAWANG. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) beserta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalbar akan datang ke Kota Singkawang. Tim tersebut akan mengevaluasi Desa Model di Kelurahan Sungai Bulan pada Oktober mendatang. Tangg alnya memang belum ditetapkan, yang jelas setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, kata Gati, Sekretaris TP-PKK Kota Singkawang kepada wartawan, Kamis (25/9). Mendengar informasi tersebut, TPPKK Kota Singkawang pun mengumpulkan SKPD terkait di Kota Amoy ini. Tujuannya, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait evaluasi perkembangan Desa Model tersebut. Sebelum dievaluasi provinsi, kami

dulu yang mengevaluasi perkembangan Desa Model. Terutama menyangkut program yang telah digalakkan sebelumnya, kata Gati. Kemudian, tambah Gati, pada Jumat (26/9) hari ini, TP-PKK Kota Singkawang bersama SKPD terkait mengadakan pembinaan kembali. Diantaranya mengenai administrasi PKK yang mencakup 10 program pokok. Dia mengharapkan Desa Model di Kelurahan Sungai Bulan yang telah dibina cukup lama, berkembang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga hasil evaluasi bernilai positif. Seperti diketahui, Kelurahan Sungai Bulan yang dijadikan Desa Model oleh TP-PKK Kalbar, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Program ini diharapkan terlaksana secara berkelanjutan. (dik)

Fokkrindo Kalbar Siap Kawal Program Pemerintah Daerah Andreas: Program Saya, Terus Membuat Ranting di Setiap Daerah

Cargill Dukung Deklarasi PBB Lindungi Hutan PONTIANAK-RK. Cargill, induk perusahaan perkebunan PT Harapan Sawit Lestari yang beroperasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat menegaskan keikutsertaan dalam mendukung deklarasi PBB mengenai penggundulan hutan yang disampaikan pada KTT Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa di Manhattan, Amerika Serikat, kemarin. CEO Cargill Dave MacLennan saat dihubungi di Pontianak, Kamis, mengatakan bahwa Cargill akan bergabung dengan banyak perusahaan lain, pemerintahan dan kelompok masyarakat sipil dari seluruh dunia untuk memberikan dukungannya bagi New York Declaration on Forests atau Deklarasi New York untuk Hutan. Deklarasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya ini para pendukungnya berikrar untuk ikut serta dalam upaya memperlambat, menghentikan dan memulihkan hilangnya hutan secara global, serta meningkatkan keamanan pangan untuk semua. Menurut Dave MacLennan yang tampil bersama Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan pemimpin lainnya, Cargill bertekad untuk melakukan yang terbaik sebagai pemasok terpercaya produk pertanian yang berkelanjutan. Kami bangga dengan rekam jejak kami dalam mengatasi penggundulan hutan. Hari ini, saya berada di sini untuk menyatakan bahwa kami akan melakukan lebih banyak lagi, katanya dalam rilisnya yang diterima redaksi, Jumat (26/9). Hutan-hutan primer, k a t a D a ve , m e m a i n k a n peranan penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan fungsinya menyimpan dan menyerap emisi gas rumah kaca. Hutan-hutan tersebut juga menjaga keanekaragaman hayati dan

menjamin kehidupan lebih dari satu miliar orang. Pihaknya memahami komitmen tersebut tidak bisa dibatasi hanya untuk beberapa komoditas atau rantai pasokan tertentu sehingga Cargill akan mengambil langkah-langkah praktis dalam melindungi hutan di seluruh rantai pasokan pertanian di dunia. Ia juga menegaskan rencana Cargill untuk menjadikan rantai pasokan kelapa sawitnya di Indonesia dan Malaysia sepenuhnya berkelanjutan. Di Indonesia, belum lama ini Cargill telah melakukan kerja lapangan ilmiah yang lebih baik untuk mengidentiďŹ kasi dan menjaga traktat berharga hutan-hutan primer di areal perkebunannya di PT Hindoli yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Cargill di Indonesia dan Malaysia, telah meningkatkan upayanya untuk membuat rantai pasokan kelapa sawitnya dapat dilacak. Cargill juga telah menetapkan target untuk menjadikan kelapa sawitnya 100 persen berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, Cargill akan menandatangani Indonesia Palm Oil Pledge dalam konferensi tingkat tinggi PBB, serta memperkuat komitmen keberlanjutan tersebut untuk kebijakan kelapa sawitnya yang baru saja diluncurkan. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan akan menghadiri penandatanganan ikrar tersebut. Berbasiskan pengalamannya yang luas di Indonesia, Malaysia dan bisnis kedelai di Brasil, Cargill kini akan memperbesar upaya-upayanya untuk mengatasi penggundulan hutan di area-area lain. Kami tahu kami bisa melakukan ini. Para Pemegang saham kami menuntut hal ini. Dan ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan, demikian Dave MacLennan. (jul)

Hilman Azazi, Kajari Bengkayang yang Baru BENGKAYANG-RK. Hilman Azazi, SH, MM, MH menggantikan Riza Fahdeli, SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bengkayang. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) digelar, Kamis (25/9) di Hotel Lala Golden, Bengkayang. Hadir dalam sertijab itu, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, Sekda Bengkayang, Kristianus Anyim, Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang, Suhartomo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, Aswir,SH, Kapolres Bengkayang, AKBP.Vendra, Danlanud Singkawang II, Mayor Lek Asep Supriatna ST dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemk- Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot menyerahkan cindraab Bengkayang. mata Kepada Riza Fahdeli saat acara Sertijab Kajari BengkayDalam sambutannya, ang, Kamis (25/9) di Hotel Lala Golden, Bengkayang. K Reza Fahdeli mengaku sangat berkesan saat be- harap informasi menyang- sisi kami adalah penegak rada di Bengkayang. Ia kut adat dan tradisi ma- hukum, namun suatu kewajiban juga harus menpun menyampaikan per- syarakat Bengkayang, dukung segala kegiatan mohonan maaf jika selama ujarnya. Hilman berasal dari pembangunan Kabupaten bertugas ada salah dan khilaf. Saya bertugas di Provinsi Bengkulu, pada Bengkayang, ujarnya. Namun, dalam penBengkayang selama 4 ta- tahun 2007 ia bertugas hun 4 bulan, dan tentunya di Kejaksaan Agung sela- egakan hukum, Hilman sudah berhasil dengan ma tiga tahun setengah. menegaskan, yang salah baik membina masyara- Di Jakarta, ia bertugas tetap salah. Terutama kat Bengkayang dalam pada Bidang Satuan Khu- peneg akan hukum di sus Tindak Pidana Ko- bidang korupsi adalah hal penegakan hukum, rupsi. Kemudian pindah dalam rangka tugas dan ujarnya. Pada dasarnya, kata ke Kejari Jakarta Utara tanggung jawab, ucap Reza, semua pihak pasti sebagai Kasi Tipideksus, Hilman. Pada kesempatan itu, punya keinginan yang dan kembali lagi di Kesama untuk memajukan jagung Bidang Penga- Bupati Bengkayang, Surypembangunan di Beng- wasan. Pada tahun 2013 adman Gidot menyamkayang. Namun yang bertugas di Kejati Bali but baik kehadiran Kajari membedakan kita adalah selama 1 Tahun 3 bulan. Bengkayang yang baru. Ia Dan tanggal 24 Septem- pun menyampaikan ucakami tetap komitmen unber 2014 saya pindah pan terima kasih kepada tuk penegakan hukum, kajari sebeumnya, Riza di Kejari Bengkayang, ucapnya. Fahdeli. Pada kesempatan itu, katanya. Semoga hal-hal yang Hilman menambahkan, Hilman Azazi berharap agar bisa diberikan in- secara bersama-sama wa- sudah baik bisa terus diformasi seputar adat, jib membantu pemerintah pertahankan dan tentunya kebiasaan atau tradisi daerah dalam memajukan kita bisa bersama-sama masyarakat Bengkayang. daerah. Namun di dalam memajukan Bengkayang Saya baru di Bengkay- penegakan hukum, tetap sebagai daerah garis deang, belum mengetahui menjalankan tugas den- pan NKRI, demikian Gikeadaan di sini. Jadi ber- gan sebaik-baiknya. Po- dot. (Kur) URNADI

FOTO BERSAMA: Ketua DPD Fokkrindo Kalbar, Pendeta Andreas dan 14 Ketua DPC mengabadikan moment dalam Rakerda II 2014, Jumat (269) di Sari Bento, Pontianak. DESKA-RK

PONTIANAK-RK. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunitas Kristen Indonesia (Fokkrindo) Kalbar menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II tahun 2014 di Sari Bento, Pontianak, Jumat (26/9). Selain membentuk 147 kepengurusan baru, agenda utama Rakerda ini adalah pemilihan ketua. Pada hari ini (kemarin, red) kita mengevaluasi kinerja 14 DPC kabupaten/ kota se-Kalimantan Barat serta menyusun program kerja. DPD mengintruksikan kepada DPC untuk segera membentuk kepengurusan 147 ranting atau cabang seKalbar, ujar Ketua Panitia Rakerda II, Lukiyus kepada wartawan, kemarin. Forum yang sudah berdiri

dari tahun 2006 ini bertujuan untuk menjembatani suara rakyat ke pemerintah kabupaten maupun kota dengan asa mencerdaskan masyarakat. Tujuan forum ini adalah sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Visi dan misi kita adalah menjadikan masyarakat yang beriman dan juga sejahtera secara merata, kata Lukiyus. Fokkrindo, dikatakan dia, adalah kelompok yang sudah ada di seluruh Indonesia. Di Kalbar sendiri sudah terbentuk di 14 kabupaten/ kota. Menurutnya forum ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kehadiran forum ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama ini kita telah menjadi mediator an-

tara masyarakat dan pemerintah, beber Lukiyus. Sementara itu, Ketua DPD Fokkrindo Kalbar, Pendeta Andreas mengatakan forum tersebut juga bertujuan untuk mengawal program-program pemerintah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kota (Pemkot)/Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Forum ini sudah tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Kami sendiri adalah mitra kerja pemerintah, dalam hal mencerdaskan masyarakat. Agar rakyat kita menjadi orang yang berkualitas di kemudian hari dan beriman, sebagaimana yang ditekankan oleh undang-undang dasar, kata Andreas.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya mencerdaskan masyarakat. Ini akan kami kawal terus dan nanti kita bisa melihat kinerja pemerintah. Dari situ kita bisa melihat daerah tersebut maju atau tidak, ujarnya. Andreas adalah calon tunggal di Rakerda ini. Ia berencana membuat ranting-ranting (cabang) di setiap DPC yang ada di Kalbar. Program saya ke depan untuk terus membuat ranting-ranting (cabang) di setiap daerah. Kita berupaya bekerjasama terus menerus dengan pemerintah. Nantinya kita akan sampaikan maksud ini mulai dari Camat, Bupati, Walikota hingga Gubernur Kalbar, pungkasnya. (dsk/*)

Pro

RAKYAT KALBAR

EKBIS

Sabtu, 27 September 2014

Sistem Logistik Dongkrak Harga Ikan S U R A B AYA - R K . S e l a m a i n i k e g iatan suplai dan demand untuk komoditas ikan belum tergarap maksimal. Akibatnya, banyak ikan hasil tangkapan yang tidak terserap oleh sektor industri maupun

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 3 (ketiga) September 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.200 22.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 24.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

yang berlebih bisa memicu jatuhnya harga ikan. Ditambah, ikan yang tidak terdistribusi dengan segera berpotensi tidak laku dijual dan pada akhirnya dibuang. Tidak hanya itu, SLIN bisa mendongkrak harga ikan di tingkat nelayan hingga sekitar Rp 2.000-3.000 per kg. Kesejahteraan nelayan bisa meningkat. Misalnya ikan kembung yang hanya Rp 8.000 per kg bisa naik menjadi Rp 10.000-11.000 per kg, katanya. Bentuk implementasi SLIN berupa pembangunan cold storage. Pada tahun ini, kegiatan SLIN difokuskan pada koridor Sultra-Jatim-DKI Jakarta. Di antaranya dengan membangun cold storage berkapasitas 300 ton di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari dan 400 ton di Pelabuhan Perikanan Nusan-

untuk konsumsi. Nah untuk menjembatani itu, salah satunya melalui penerapan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung mengatakan, SLIN yang mulai diberlakukan pada awal Oktober dapat menjembatani antara pasokan dan kebutuhan. Selama ini penyerapan ikan hasil tangkap oleh industri tidak maksimal. Diharapkan, SLIN dapat memperlancar distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar. Dengan demikian pasokan ikan di dalam negeri mencukupi. Seperti pemenuhan kebutuhan terhadap ikan ikan cakalang dan tuna, katanya. Selain itu, SLIN bisa membuat harga ikan stabil. Sebab, pasokan

VALAS

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

JAKARTA-RK. menentang rencana pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal 2015. Koordinator Pendidikan dan Penguatan Jaringan Kiara, Slamet Daryoni menekankan, kebijakan menaikkan BBM bersubsidi hanya akan menambah angka kemiskinan masyarakat pesisir karena biaya melaut semakin tinggi. Sedangkan, harga ikan di pasaran sulit mengalami kenaikan akibat mekanisme pasar. Kami berharap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memikirkan pengelolaan dan pendistribusian

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

EQUATORIANA

BBM bersubsidi yang tepat sasaran kepada nelayan tradisional. katanya di Jakarta, Jumat (26/9). Ia menjelaskan, semenjak diberlakukannya kebijakan pembatasan pendistribusian BBM bersubsidi, neIlustrasi layan semakin sulit mendapatkan bahan bakar kapal, bahkan sebagian besar tidak melaut karena tidak mendapatkan BBM untuk melaut. Sementara untuk turun ke laut, nelayan harus menyiapkan sedikitnya 60 hingga 70 persen dari total ongkos produksinya. Seharusnya pemerintah mengkaji dan mencari solusi, bagaimana mengatasi penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi, karena selama ini, sebagian besar BBM bersubsidi hanya dinikmati pengusaha, industri perikanan, ujarnya.(Rmol).

Ilustrasi

BERDAGANG TANPA RASA KHAWATIR LAGI

Kiara Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

tara (PPN) Brondong Lamongan. Sedangkan cold storage berkapasitas 1.500 ton di PPS Nizam Zachman Jakarta direncanakan diresmikan dalam waktu dekat. Sebelumnya sepanjang tahun 2012-2013 lalu, sudah dibangun 54 cold storage dengan kapasitas 30-1.500 ton terutama di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemda juga membangun cold storage di Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pihak swasta yang membangun dengan kapasitas 10.00015.000 ton, terangnya. (jpnn)

RAHMAH

Rahma Marlina (45 tahun), sudah 2 tahun trerakhir ibu rumah tangga dengan 4 orang anak ini sering merasa kembung pada perutnya, perih, mual hingga muntah-muntah. Awalnya dianggap biasa ternyata ia mengidap penyakit maag akut. Selain itu, ia juga sering merasa haus dan lapar walaupun sudah cukup makan dan minum, bahkan tanpa diduga berat badannya malah menjadi turun. Saat dilakukan pemeriksaan dokter, ternyata ia mengidap penyakit komplikasi antara diabetes dan maag. Namun seiring waktu juga keluhan penyakitnya masih saja sering kambuh walaupun sudah minum obat. Kalau maag kambuh mualnya sampai buat saya

muntah-muntah, rasanya semua yang masuk keluar semua. Selain itu, gula darah yang sering tinggi membuat saya jadi lemas dan mudah lapar juga haus walaupun makan sudah cukup banyak. Hal yang membuat saya kaget berat badan kok jadi turun padahal banyak makan. Sampai suatu hari saya membaca berita Damar dari kliping. Awalnya takut untuk mencoba soalnya takut ada efek sampiangnya, tapi setelah dijelaskan ternyata manfaatnya jauh lebih banyak. Sejak minum Damar dengan teratur, sekarang maag tidak kambuh lagi, badan terasa sehat dan gula darah kembali normal, tutur warga Sangatta Lama â&#x20AC;&#x2019; Kalimantan Timur ini yang sehari-hari sibuk berjualan di pasar. Damar dibuat dari propolis murni yang memiliki takaran dan komposisi yang tepat tanpa campuran alkohol sangat efektif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Untuk penyakit diabetes Damar berfungsi menyembuhkan dan memperbaiki fungsi kelenjar pankreas dengan cara mem-

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

produksi insulin sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Damar sensitif terhadap pilori yang menyebabkan penyakit maag dan ulcus lambung (luka lambung), juga terhadap E.Coli(penyebab diare) dan Salmonella Typhosa (penyebab Typhus). Khasiat Damar dapat anda buktikan dengan mengoleskan pada luka, luka tersebut akan cepat sembuh. Jika anda minum Damar di pagi hari sebelum sarapan, anda akan merasakan tubuh anda lebih sehat sepanjang hari. Untuk satu kali pakai cukup beberapa tetas Damar saja sehingga satu kemasan bisa dipakai untuk waktu yang relatif lama. Untuk info lebih lanjut silahkan kunjungi www.damarpropolis.com. Ingat, hanya Damar yang terbuat dari propolis murni tanpa campuran alkohol, bukan yang lain! Bagi yang membutuhkan Damar kini bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat di kota anda. Atau hubungi telp. 0812-5324-9757. DINKES P-IRT NO. 209321601308

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sumber : inilah.com

Tanggapan

Sms Warga Banyak Diabaikan Akibat subsudi BBM terlalu besar, sehingga apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat banyak yang terabaikan. Contohnya: (1) jalan, di beberapa provinsi di Indonesia banyak rusak berat, (2) kesehatan, masyarakat masih bayar ketika berobat di RSUD-RSUD, padahal pakai Jamkesmas yang iklannya gratis. (3) pendidikan, masih banyak angka putus sekolah, disebabkan mahalnya biaya masuk dan daftar ulang di sekolah, katanya sekolah gratis dan lain-lain. Saya setuju dinaikkan BBM Rp 3 ribu atau Rp 4 ribu per liter, alihkan subsudi BBM ke hal-hal yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil, bukan untuk orang-orang berduit. 085245474954 4-9-2014.

16.37

Bikin Malu Aparat kexx rebutan BBM, sampai-sampai baku tembak dor..dor. Bikin malu saja, makanya kalau masuk pxx dan txxx jangan pakai xxxt. Ini akibatnya bro, emang gue pikirin, tak tau lah... 082350687903 23-9-2014 HARIAN

Kepada Yth Bapak Kapolri. Kalau bapak Arief Sulistyanto masih lama menjabat Kapolda Kalbar akan banyak kasus-kasus kejahatan terkuak, dan akan banyak oknum-oknum yang nakal ditangkap. Teruskan pak Arief, kamu hebat. Kamu berani dan bapak cermin Polisi yang membela kebenaran. 081345342851 25-9-2014

14.30

Pengguna narkoba semakin meluas, menyebabkan Indonesia jadi target pasar bagi sindikat narkotika internasional. Berbagai cara dilakukan sindikat lintas negara untuk memasukkan narkotika ke Indonesia, baik melalui darat, laut dan udara. Indonesia pun disebut sebagai good market and good price. Suplai narkoba dikirim menggunakan orang-orang dari negara Afrika, Iran dan orang-orang Asia seperti Vietnam dan Malaysia, serta melalui Australia. Bahkan, kini sering menggunakan orang Indonesia sendiri. Modus yang dilakukan sindikat internasional pun terus diperbarui. Mulai dari memasukkannya ke bungkus sabun hingga di dalam kitab suci seperti Alquran dan Injil, spare part kendaraan, botol shampoo dan sabun sachet. Ironisnya, penyalahgunaan narkoba juga masuk ke lingkungan pejabat negara, tidak terkecuali Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, keberadaan BNN bukan cuma di pusat, tapi juga di daerah. Di satu sisi, pemerintah begitu getol dan keras melawan peredaran narkoba, tetapi fakta sosialnya, peredaran narkoba juga begitu gencar. Tertangkapnya AKBP Idha Endri Prasetiono dan Bripka MP Harahap oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jumat (29/8) lalu, karena membawa narkotika jenis sabu seberat 6 kilogram, membuktikan fakta serangan sindikat narkoba ke Indonesia benar adanya. Tidak hanya itu, BNN pun memberikan sebutan lain untuk Lapas Klas II A Pontianak sebagai Pasar Besar Narkoba . Dari jalur masuk barang, aparat penegak hukum, hingga tempat memberikan hukuman, semua sudah terkontaminasi enaknya menangguk duit haram bisnis narkoba. Seperti diketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obatobatan berbahaya. Istilah narkoba ini sangat berkaitan dengan senyawa yang memberi efek kecanduan bagi para penggunanya. Bahaya narkoba tidak hanya berpengaruh pada ďŹ sik, tetapi bisa mengganggu mental atau jiwa pecandu narkoba tersebut. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS dan BBM bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

20.25

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Roby, M. Fahrizal. Illustrator: Reza Setiawan. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni. Biro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika. Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jais (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak. Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000. Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

KURSI RAKYAT KURS

RAKYAT KALBAR

untu

Ahok: Nanti, DPR juga Bisa Rapat Bubarin KPK Ganjar: Bubarkan Saja KPU dan Panwas JAKARTA. Keputusan paripurna DPR yang mengembalikan pilkada melalui DPR mendapat tanggapan beragam dari beberapa kepala daerah. Seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dua tokoh ini mengaku tidak berniat lagi maju sebagai calon gubernur di periode selanjutnya. Karena kalau 2017, saya terpilih karena dipilih DPRD maka lebih baik saya nggak mau mencalonkan, ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat

Mahkamah PPP Kembalikan Struktur Lama J AKARTA . Mahkamah PPP mengambil putusan jalan tengah terhadap dualisme kepengurusan yang terjadi di internal partai berlambang kabah itu. Dalam amar putusan yang diambil kemarin, institusi yang diketuai politikus senior PPP Chozin Chumaidy itu menegaskan, kepengurusan dikembalikan seperti saat sebelum saling pecat antar kedua kubu. Menyatakan, pengurus harian DPP PPP selaku eksekutif PPP di tingkat nasional adalah pengurus harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung, ujar Chozin Chumaidy seusai rapat mahkamah partai di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin (25/9). Artinya, lanjut dia, Suryadharma Ali (SDA) tetap sebagai ketua umum dan Romahurmuziy juga masih sebagai Sekjen. Dia menegaskan, putusan sela tersebut berlaku hingga PPP melakukan muktamar. Namun, sebelum pelaksanaan forum tertinggi di PPP tersebut, mahkamah partai memerintah kubu Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi untuk lebih dahulu melakukan islah. Mereka damai dulu, lakukan rekonsiliasi. Habis itu baru lakukan muktamar, ujarnya. Putusan sela juga menegaskan bahwa semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh pengurus harian DPP PPP. Yaitu, pengurus sebagaimana dimaksud dalam putusan tentang pengurus di awal. Termasuk, meminta untuk tidak melakukan kegiatan partai di luar kegiatan yang dilakukan pengurus harian DPP yang ditetapkan, imbuh Chozin. Ia juga menegaskan, mahkamah partai memerintah para pihak berselisih untuk menaati dan mematuhi putusan yang ada. Tak terkecuali, semua pengurus, anggota, kader, dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan, tandasnya. Seperti diketahui, telah terjadi saling pecat di internal PPP. Situasi tersebut diawali pemecatan terhadap SDA sebagai ketua umum lewat rapat pengurus harian pada 9 September 2014. Tak terima karena menganggap pemecatan tersebut tak sesuai AD/ART, SDA balik memecat sejumlah pengurus DPP. Bahkan, ada yang hingga dipecat dari keanggotaan. Yaitu, Romahurmuziy, Emron Pangkapi, dan Suharso Monoarfa. (jpnn)

Ganjar Pranowo

(26/9). Ia hanya mau maju jika nanti ada klausul aturan tentang pembuktian terbalik harta para anggota DPRD. Perjalanan uangnya diperiksa, kalau nggak sesuai dengan itu, hartanya disita. Sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 2006, kata Ahok. Ia berpendapat jika mekanisme Pilkada saja dikembalikan ke DPRD, maka bukan tidak mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus. Nanti, DPR juga bisa rapat bubarin KPK. Ya jadi gimana, inilah proses demokrasi. Nah makanya saya pikir udahlah saya nggak mau pusingin, ucap Ahok. Meski demikian, ia tak berniat untuk mundur dari kursi jabatan wagub DKI. Sebab dirinya sudah berkomitmen untuk fokus menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta dalam masa jabatan yang tersisa tiga tahun lagi. Yang penting tiga tahun bagaimana pelayanan terpadu satu pintu saya beresin, soal infrastruktur bangun berbasis rel saya beresin, mengatasi banjir yan tipe NCICD tipe A seperti PIK kita beresin, semua normalisasi sungai kita beresin, sistem bus sudah tidak pakai setoran tapi pakai debet, terus sistem PNS sudah renumerasinya kinerja berdasarkan poin yang jelas, kata Ahok. Jika target-target ini bisa dicapai dalam tiga tahun, maka siapapun terpilih sebagai gubernur DKI pada Pilkada 2017 akan jadi penilaian rakyat. Sistem terbuka ini rakyat akan menilai. Kalau mereka ubah semua yang kita letakkan tentu mungkin orang akan marah nanti, tegas Ahok.

JAKARTA-RK. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah menggelar sidang putusan terhadap 29 perkara yang sudah selesai pemeriksaannya, Kamis (25/9). Dari 29 perkara, sebanyak 9 perkara dikeluarkan ketetapan dan sebanyak 20 perkara diberi putusan. Semua perkara ini masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, ujar Ketua Majelis Sidang Prof Jimly Asshiddiqie kepada redaksi lewat rilisnya, kemarin. Hasil sidang putusan menyatakan, sebanyak 13 penyelenggara Pemilu diberhentikan secara tetap atau dipecat. Ke-13 penyelenggara Pemilu tersebut adalah 5 orang dari KPU Kota Gorontalo, 2 orang dari Panwaslu Kota Pekanbaru, 1 orang sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, dan 5 orang dari

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji 0852 45084541

Ganjar juga akan terus mendorong pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawasi kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi pada semua tahapan pelaksanaan pilkada di daerah. Terkait dengan anggaran pilkada yang sudah dianggarkan tiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Ganjar mengatakan bahwa anggaran tersebut akan dicadangkan. Kalau anggaran itu tidak terpakai akan digunakan untuk kepentingan yang lain jika pelaksanaan pilkada tetap melalui DPRD, pungaksnya. (jpnn)

Basuki Tjahaja Purnama

KPU Sumba Barat Daya. Dengan putusan ini DKPP mau mengingatkan bahwa Pemilu ini godaan hawa nafsunya sangat besar. Penyelenggara Pemilu harus hati-hati, terang Jimly. Selain menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, DKPP telah memberi peringatan kepada 30 Teradu dan merehabilitasi sebanyak 41 Teradu. Sidang putusan digelar di ruang sidang DKPP yang diikuti dengan video conference oleh para pihak yang hadir di kantor-kantor Bawaslu Provinsi asal perkara. Ketua Majelis Prof Jimly Asshiddiqie didampingi enam Anggota, yakni Nur Hidayat Sardini, Nelson Simanjuntak, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Anna Erliyana, dan Ida Budhiati. (zrn)

Rommy Dicecar Penyidik Tiga Pertanyaan JAKARTA. Politikus PPP Romahurmuziy merampungkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat (26/9) pagi. Romahurmuziy diperiksa sebagai pelapor terkait laporannya terhadap Suryadharma Ali. Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan polisi yang saya sampaikan beberapa waktu lalu,

DI BUTUHKAN SEGERA

Karyawan/ti refleksi bagi hasil dan karyawati salon, berminat langsung kesalon akhim 2 Jalan Merapi No. 161Telp. 0561-742760

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga mengaku tidak berniat lagi maju sebagai calon gubernur di periode selanjutnya jika mekanisme pemilihan kepala daerah ditetapkan dipilih oleh DPRD. Kalau sistemnya ini (pilkada dipilih DPRD, red) saya kalkulasi, saya pensiun saja. Karena saya produk dari pilkada dipilih rakyat, tidak mungkin di atas kertas saya bisa memenangkan itu (pilkada DPRD), katanya di Semarang, Jumat (26/9). Menurut politikus PDI Perjuangan ini, jika ada pihak yang mengatakan bahwa dirinya masih bisa kembali terpilih menjadi Gubernur Jateng periode selanjutnya dengan sistem pilkada melalui DPRD, itu sangat irasional dan hanya merupakan teori ngayem-ngayemi. Saya yakin akan ada dinamika yang muncul dan ini adalah sebuah keputusan di tingkat DPR serta pemerintah pusat melalui mekanisme pengambilan keputusan. Buat saya tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi karena sudah ﬁnis, ujarnya. Ia menjelaskan ada beberapa poin penting terkait dengan putusan rapat paripurna DPR Jumat dini hari. Menurutnya, DPR harus konsisten dan cepat-cepat membubarkan lembaga penyelenggara serta pengawas pemilu di daerah. Bubarkan saja itu KPU dan panwas, buat apa itu? buang-buang uang saja, kata politisi PDI Perjuangan itu.

DKPP Berhentikan 13 Penyelenggara Pemilu

kata Rommy di Polda Metro, Jumat (26/9). Dia mengaku baru dicecar tiga pertanyaan oleh penyidik Polda. Baru tiga poin yang diajukan, kata Rommy. Rommy melaporkan SDA ke Polda dengan tuduhan melanggar pasal 406 dan 170 KUHP terkait pendudukan serta perusakan barang di muka umum. (jpnn)

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT WIN ONE KARAOKE membutuhkan tenaga kerja Soundman & Bartender (Pria & Wanita), Akunting & Kasir (Wanita), menguasai komputer, memiliki pengalaman dibidangnya. Lamaran diantar ke Jl. Budi Karya No. D1-D4, Telp. 0561-762330

Tak Berniat Nyalon Lagi

Rakyat Semakin Skeptis Setelah Ini JAKARTA. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyatakan, partai politik dan DPR RI baru saja merusak tatanan demokrasi dengan melahirkan UU Pilkada yang mencabut hak politik masyarakat sebagai warga negara. Dengan demikian, Jeirry menyatakan, kepercayaan masyarakat makin luntur pada parlemen. Ini namanya kemunduran demokrasi. Mereka itu bagian dari demokrasi, tapi mereka sendiri merusaknya secara membabi buta dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan, ujar Jeirry dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat, (26/9). Pelaksanaan pilkada melalui DPRD, kata dia, sama saja dengan mengajak masyarakat kembali ke zaman orde baru. Selain itu, kata dia, praktek suap juga bisa terjadi karena calon kandidat di pilkada bisa saja membayar anggota DPRD untuk memilih mereka. Maﬁa, kata dia, tetap saja ada di parlemen. Padahal 10 tahun demokrasi ini sudah diapresiasi. Sikap skeptis masyarakat akan makin besar setelah ini, kata Jeirry. Ia pun mengajak semua yang tidak setuju atas hasil voting parlemen, Kamis (25/9) lalu untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jeirry meyakini banyak pihak yang menolak pelaksanaan pilkada melalui DPRD. (jpnn)

Sabtu, 27 September 2014

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

PELUANG INCOME

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

HUB/SMS”BERMINAT”

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hubungi Dedy 081256056477

MENERIMA PANGGIL AN

Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818

HUB: BANG ABU

0822 7681 5430 0877 6819 1666

PEMIJATAN TRADISIONAL 0813 4806 2271 0856 5085 7244

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

A H O K

NATA 0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Menjual Alat Therapy Kesehatan dll,

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

di Biro Harian

085245412468 BB : 29D9FFBE

ERTIGA

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PASANG IKLAN

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139

(tanpa kerja)

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang, Hubungi Suhardin 081352112659

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah (www.indofxexpress.com)

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms Gedung Graha Pena KALBAR Lt. 3 4. Materi kami Design Hotline : (0561).768677 5. Pembuatan Form Order HP : 0852 454 11544 6. Pembayaran Pin : 73F2B87C 7. Iklan Siap Tayang

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kantor : Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

DPRD Minta .................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 menjerat para warga asing pembabat hutan lindung itu mengancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar, seharusnya JPU menuntut dengan jeratan hukum maksimal. Inikan jauh sekali, bahkan bukan tiga perempat dari ancaman. Tuntutan 10 bulan penjara, bagaimana nanti vonisnya, kesal Retno. Dengan tuntutan 10 bulan penjara oleh JPU bernama Samad itu, maka sangat wajar JPU-nya diperiksa. Kompetensi Samad sebagai JPU patut dipertanyakan. Padahal sudah jelas UU mengancam 10 tahun penjara. Sekali lagi saya minta JPU itu diperiksa, ini sudah benar-benar keter-

Jokowi Minta secara detail. Paripurna atas RUU Pilkada di DPR RI dibuka pada Kamis, 25 September 2014, pukul 14.00 WIB. Tercatat kehadiran 496 dari 560 legislator. Seperti diketahui, dua opsi pemilihan sudah disodorkan jauh-jauh hari, yakni pemilihan secara langsung dan tak langsung / melalui DPRD. Sekitar pukul 15.10 WIB, Fraksi Demokrat mencuatkan opsi baru yang sudah mereka dengungkan beberapa hari sebelumnya, yaitu pemilihan langsung dengan 10 kriteria, antara lain melakukan uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, eﬁsiensi biaya Pilkada, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, larangan politik uang dan sewa/mahar kendaraan partai. Kemudian, ada larangan melakukan ﬁtnah dan kampanye hitam, larangan pelibatan

laluan, tegas Retno. Retno mengatakan, pembalakan hutan lindung di Kapuas Hulu ini kasus besar. Karena hasil bumi di Indonesia, khususnya di Kalbar ini, telah dicuri, bahkan hutan lindung pun dibabat oleh warga RRC tersebut. Kalau aparat penegak hukum main-main seperti ini, wajar saja hasil bumi, hutan lindung kita dibabat, karena hukumannya pun ringan, tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Penanganan kasus pembalakan hutan lindung oleh WNA RRC itu, adanya indikasi permainan maﬁa hukum. Kemungkinan besar dilakukan

oknum penegak hukum sendiri. Kalau awalnya dijerat dengan UU nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan, kemudian diubah menjadi UU Pertambangan, ini ada apa? Jika unsure pembabatan hutan lindung jelas masuk unsur UU Kehutanan, mengapa tidak digunakan. Kemudian mengapa harus menggunakan UU penambangan, jelasnya. Saya rasa ini ada permainan, tegas Retno. Menyikapi tidak tertangkapnya Mr Lee selaku pemilik PT Cosmos Inti Persada, Retno mengatakan, mestinya tidak mungkin tidak bisa ditangkap. Tinggal kemauan Polda Kalbar mau atau tidak. Nazaruddin yang kabur ke

luar negeri bisa ditangkap, apalagi Mr Lee. Karena intinya kepolisian mau atau tidak menangkapnya, sindirnya. Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Widodo dihubungi via telepon mengaku terkejut dengan tuntutan JPU atas kasus pembalakan hutan lindung oleh warga RRC tersebut. Para pekerja asing ini diringkus polisi pada 16 Desember 2013 lalu itu. Hanya 10 bulan ya tuntutannya yang WNA itu, kata Widodo yang saat ini berada di Jakarta. Widodo hanya berharap, para WNA itu tidak divonis bebas, mengingat tuntutan yang sangat ringan tersebut. Saya berharap saja, WNA itu

tidak divonis bebas, karena kami telah sangat maksimal melakukan penyidikan dalam kasus itu, katanya. Widodo membantah pengubahan pasal dan UU yang dijeratkan kepada para WNA tersebut. Dia menegaskan, dari awal memang menggunakan pasal 158 UU Pertambangan untuk menjerat para WNA. Mengingat WNA itu telah melakukan penambangan tanpa izin. Dari awal kita menggunakan UU Pertambangan, bukan UU Kehutanan, bantah Widodo. Benar, gak ada kita ubah pasal atau UU untuk menjerat WNA itu, bantahnya lagi. Namun faktanya, Polda Kalbar sebelumnya memang

menggunakan UU nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan untuk menjerat para WNA yang membabat hutan lindung di Boyan Tanjung, Kapuas Hulu itu. Sebagaimana statemen Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar pada tanggal 16 Desember 2013 dalam menyampaikan release kepada sejumlah wartawan atas penangkapan tersebut. Selain itu Widodo juga menjelaskan, Mr Lee tidak dilakukan penangkapan hingga saat ini, karena sudah kabur keluar negeri. Dia liburan ke RRC saat hendak dilakukan penangkapan oleh jajaran Polda Kalbar. Memang kita melakukan

pemanggilan sebanyak dua kali terlebih dahulu. Ketika tidak diindahkan, makanya kita hendak menangkap yang bersangkutan di Jakarta. Tapi nyatanya yang bersangkutan sudah tidak ada, pergi keluar negeri, ujar Widodo. Polda Kalbar sudah melakukan kerjasama dengan Interpol, bahkan juga Kedubes RRC. Tetapi Mr Lee memang benar-benar melarikan diri. Status Mr Lee masih DPO, dan kita akan terus mengejarnya, guna dilakukan penangkapan, katanya. Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi usai Pilkada, penyelesaian sengketa Pilkada, dan terakhir pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya. Drama berlanjut. Sebelum Magrib, Paripurna diskors untuk lobi-lobi antarfraksi. Demokrat mempertahankan opsi yang diajukannya. Mencuat kabar bahwa kubu koalisi pendukung Jokowi-JK memilih tunduk pada opsi partainya SBY itu. Koalisi Merah Putih (KMP) menolak. Muaranya, tak ada kata mufakat. Sebelum pukul 23.00 WIB, Paripurna kembali dibuka. Kali ini, koalisi partai pendukung Jokowi-JK kompak setuju. Tak dinyana, Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso tiba-tiba mengetuk palu sidang dan memutuskan voting digelar dengan dua opsi awal dan menepikan opsi ketiga yang diusung Demokrat. Kubu partai pendukung Jokowi-JK

kontan mendatangi Priyo. Politikus Golkar ini akhirnya menskors rapat dan diamankan ke belakang ruang Paripurna. Semua pimpinan fraksi kembali ke ruang lobi. Sekitar belasan menit lewat tengah malam, memasuki Jumat 26 September 2014, Paripurna dibuka lagi. Priyo pun mencabut keputusannya menggelar voting. Tapi, Demokrat memilih angkat kaki. Akhirnya, pemungutan suara pun dilakukan sekitar pukul 01.15 WIB dini hari. Hasil akhir dari voting itu adalah 135 anggota DPR mendukung Pilkada secara langsung dan 226 anggota DPR memilih mekanisme Pilkada lewat DPRD. Artinya, sistem Pilkada yang selama ini langsung oleh rakyat akan dikembalikan lagi melalui DPRD seperti zaman dulu, kala Presiden Soeharto berkuasa. Fraksi Partai Golkar (FPG) yang dalam paripurna itu menjadi pemilik suara terbe-

sar justru suaranya tidak utuh. Sebab, dari 84 anggota FPG yang hadir, terdapat 11 orang pendukung Pilkada langsung. Sedangkan, 73 anggota FPG lainnya memilih Pilkada lewat DPRD. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan yang membawa 88 anggota kompak memilih mekanisme Pilkada langsung. Sikap politik FPDIP ini didukung 20 anggota DPR dari Fraksi PKB, 10 anggota Fraksi Hanura, dan 6 anggota FPD. Sedangkan fraksi lain yang satu barisan dengan Golkar dan mendukung Pilkada oleh DPRD adalah Fraksi PKS (55 suara), Fraksi PAN (44 suara) dan Fraksi Partai Gerindra (22 suara). Pendukung mekanisme Pilkada oleh DPRD itu tergabung dalam KMP yang dalam Pemilu Presiden lalu mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Atas hasil ini, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang memimpin paripurna

pun mengetok palu tanda persetujuan atas RUU Pilkada untuk disahkan. Dengan demikian, apakah RUU Pilkada ini bisa disetujui untuk disahkan? tanya Priyo. Setujuuuu…, sahut suara dari paripurna. Tepat pukul 01.50 WIB, Priyo pun mengetuk palu. Dengan demikian RUU Pilkada telah disetujui untuk disahkan, kata Priyo. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang mewakili pemerintah dalam paripurna itu, menyampaikan apresiasinya atas keputusan DPR. Gamawan berharap Pilkada nanti semakin berkualitas. Atas nama Presiden RI, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh proses yang berlangsung, kata Gamawan. Diketahui, hanya 6 anggota FPD yang masih bertahan sesuai sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum-

nya, yakni mendukung opsi Pilkada langsung oleh rakyat. Soal ini, SBY dikabarkan tengah mencari provokator aksi WO FPD saat paripurna. Bahkan, konon, ia mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada sang dalang. Tapi anehnya, juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul justru menyebut nama SBY sebagai pemberi instruksi kabur tersebut. Ruhut mengaku mendapat keterangan itu dari Wakil Ketua Umum, Max Sopachua. Saya tanya sudah minta izin (dari) SBY? Kata dia (Max) ada SMS dari SBY. Saya mau bilang apalagi, kata Ruhut kepada JPNN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/9). Ruhut mengaku berani ikut WO karena pengakuan Max tersebut. Padahal, sebelumnya ia ngotot mempertahankan bahwa Demokrat harus mendukung pilkada langsung. Tapi, Ruhut tidak khawatir akan mendapat murka SBY

lantaran ikut WO. Menurutnya, jika benar SBY tidak memerintahkan aksi tersebut maka Max yang harus bertanggung jawab. Itu urusan Waketum yang penting kata dia ngaku sudah dapat izin, pungkasnya. Kabar tentang SBY mencari dalang WO disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsudin. Perintah dikeluarkan di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden RI itu ke Washington, Amerika Serikat. Dari Washington AS, SBY memerintahkan Dewan Kehormatan partai untuk memeriksa dan mengusut dalang walkout kader PD pada sidang paripurna di Senayan. Dengan ini Dewan Kehormatan akan melaksanakan perintah ketua umum tersebut, kata Amir, melalui pesan pendek, Jumat (26/9). Re-editing: Mohamad iQbaL

Megaproyek ...............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar memutuskan kontrak kerja megaproyek senilai Rp63 miliar yang dikerjakan kontraktor PT Tirta Dhea Adoninc Pratama. PT Tirta Dhea Adoninc Pratama selaku kontraktor pemenang tender dinilai tidak mampu bekerja. Perusahaan tersebut bekerja tidak sesuai dokumen kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah pusat yang diwakili Dinas PU Kalbar selaku satuan kerja (Satker) megaproyek tersebut. Kontraktor tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan proyek ini. Ibarat pepatah, hidup segan mati tak mau. Progres pekerjaan hanya 1,7 persen dalam tujuh bulan masa pengerjaan, kata Ir Anugerah Rahmanto MT, Kabid Bina Marga Dinas PU Kalbar ketika memantau hasil pengerjaan megaproyek pelebaran ruas jalan dari Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian (Simpang Nanga Pinoh) hingga Tugu Beji Sintang, Jumat (26/9). Ketika meninjau megaproyek senilai Rp63 miliar itu,

Dinas PU kalbar juga memboyong rombongan Komisi C bidang infrastruktur DPRD Kalbar. Megaproyek yang sarat penyimpangan ini didanai dari bantuan Asian Development Bank (ADB) Jepang. Pemutusan kontrak dilakukan sejak 29 Agustus lalu, setelah melalui berbagai pertimbangan dengan pihak terkait, termasuk hasil rapat dengan Kementerian Umum selaku pemilik proyek. Pemutusan kontrak sudah sesuai prosedur. Sebelum melakukan pemutusan kontrak, pihak kontraktor sudah sering kita undang rapat untuk membahas masalah ini. Sayangnya, yang datang bukan pengambil kebijakan, kesal Anugerah. Pria yang akrab disapa Nunuq ini mengatakan, pelebaran ruas jalan dari Tugu Karet Simpang Sungai Tebelian hingga Tugu Beji Sintang merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum yang mendapatkan dana bantuan ADB Jepang. Megaproyek tersebut sepanjang 17 kilometer dengan nilai kontrak sekitar Rp 63 miliar. Pengerjaan

jalan terhitung sejak 8 Mei 2013. Berdasarkan kontrak kerja, 29 Oktober 2014 mendatang proyek tersebut sudah harus rampung. Kita melihat progres penyelesaian masih sangat jauh. Sekarang saja baru 29 persen, belum sampai 50 persen, tegas Nunuq. Jalan sepanjang 17 kilometer itu mestinya sudah mulus. Saat ini kerusakan jalan masih terlihat parah, terutama di kilometer 4 Sintang-Tebelian dan Jalan Oevang Oeray. Artinya, bukan lagi bicara mengejar keterlambatan, tetapi ini sudah tidak mungkin untuk dirampungkan. Oleh karena itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) mengambil langkah tegas memutus kontrak, papar Nunuq. Celakanya, ketika dilakukan pemutusan kontrak kerja, di saat bersamaan PT Tirta Dhea Adoninc Pratama melakukan somasi dan gugatan hukum terhadap PPK. Di hari yang bersamaan, mereka mengajukan somasi dan tuntutan ke pengadilan. Alasannya, kita tidak memberikan konpensasi waktu ketika melakukan pemutusan kontrak. Padahal,

masalah ini sudah lama kita bahas, dan mereka yang tidak merespon dengan baik, kesal Nunuq. Dalam klausul tuntutan hukum itu pula, kata Nunuq, pihak kontraktor meminta agar tidak dilakukan tender ulang atas proyek tersebut, sebelum ada ketetapan hukum. Karena itu, kita berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang serta masyarakat Kabupaten Sintang, agar permasalahan hukum dapat segera selesai, dan kita dapat memenangkan perkara ini, harap Nunuq. Nunuq sendiri belum dapat memastikan, apakah akan dilakukan tender ulang dalam waktu dekat atau setelah ada ketetapan hukum. Sebab kewenangan itu ada pada Kementerian Pekerjaan Umum selaku pemilik proyek. Kita hanya bisa kembali ke masingmasing kuasa hukum. Kami jelaskan masalah ini kepada bupati dan masyarakat Sintang, karena selama ini yang disalahkan adalah pemerintah provinsi, katanya. PPK megaproyek Rp63 miliar, Hadi membenarkan,

upaya penyelesaian masalah atas pengerjaan megaproyek tersebut sudah lama dilakukan. Namun PT Tirta Dhea Adoninc Pratama sangat sulit diajak berkoordinasi. Sekian kali kita undang rapat, direkturnya tidak pernah mau datang. Yang datang orang tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan General Manager (GM) perusahaan ini (PT. Tirta Dhea Adoninc Pratama) sudah berganti berulang kali, ucapnya. Menurut Hadi, langkah pemutusan kontrak sudah cukup lama diupayakan, setelah melihat kinerja kontraktor tidak sesuai progres. Hanya saja, langkah itu masih melalui banyak pertimbangan terkait kelanjutan proyek tersebut. Sebelumnya kita masih bimbang, apakah jika diputus kontrak dananya dikembalikan dan tidak bisa digunakan lagi. Ternyata, setelah kita koordinasikan dengan pihak Kementerian PU, sisa dana tidak dikembalikan, asalkan ditender ulang. Dan kita masih punya waktu sekitar satu tahun, jelas Hadi. Bupati Sintang Drs Milton

Crosby MSi mengaku siap mendampingi atau memberikan bantuan hukum atas gugatan yang dilakukan kontraktor PT Tirta Dhea Adoninc Pratama kepada PPK. Bagian hukum kita ada, dan kita siap mendampingi, kata Milton. Kepala Bidang Hukum Setda Sintang, Roni, memberikan saran atas gugatan yang dilakukan kontraktor terhadap PPK. Saran yang diberikan Roni, menggugat balik PT Tirta Dhea Adoninc Pratama. Kalau mereka melakukan gugatan, kita gugat balik. Karena apa yang kita lakukan demi kepentingan masyarakat banyak, tegas Roni. Anggota Komisi C DPRD Kalbar, HM Ali Akbar SH mengaku, setelah melihat kondisi pengerjaan di lapangan, kinerja kontraktor PT Tirta Dhea Adoninc Pratama sangat buruk. Jauh dari harapan, tegas Ali Akbar yang melihat langsung hasil pengerjaan Jalan Tugu Karet Simpang Pinoh hingga Tugu Beji Sintang sepanjang 17 kilometer itu. Menurut Ali Akbar, kualitas jalan yang dikerjakan

kontraktor hingga mendekati masa kontrak berakhir, sangat buruk. Bahkan peralatan yang digunakan tak mencerminkan kontraktor nasional. Kalau hasilnya seperti ini, sama dengan kontraktor asal-asalan. Masih lebih baik kontraktor provinsi atau kabupaten, ungkap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Sejatinya, lanjut Ali Akbar, hasil pengerjaan dapat lebih baik. Karena yang menangani adalah kontraktor nasional. Apalagi ruas jalan yang dikerjakan adalah jalan negara. Kalau begini hasilnya, yang dirugikan masyarakat. Harusnya, kualitasnya lebih baik. Jalan ini jalan negara. Yang lewat bukan hanya kendaraan roda empat tapi juga roda enam, katanya. Mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalbar itu sependapat bila PPK Bina Marga Dinas PU Kalbar melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Tirta Dhea Adoninc Pratama. Laporan: Suhardin Editor: Hamka Saptono

#ShameOnYouSBY .............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Kemudian, perbincangan terpopuler lainnya adalah #RUUPilkada. #RIPDemokrasi (Rest In Peace/matinya Demokrasi) juga sempat mencuat. Bahkan, ada yang membuat meme (gambar lucu nan kreatif ) nisan RIP Demokrasi dengan imbuhan tahun (1998-2014) yang dibunuh oleh (killed by) Gerindra, PKS, PPP, PAN, Golkar, dan Demokrat. Alissa Qotrunnada Munawaroh Rahman atau Alissa Wahid, putri pertama almarhum Gus Dur, menilai gusarnya publik dunia maya karena permainan dua kaki dari SBY sendiri. Agaknya orang2 marah kpd Pres SBY via #ShameOnYouSBY krn merasa dibohongi oleh sikap mendua PD dlm isu RUU Pilkada, cuitnya di akun @ AlissaWahid. Cuit lain datang dari Ulin Yusron di akun @ulinyusron, Ia menyindir sikap Demokrat sebelumnya. Gak mungkin perintah walk out PD dari siluman, ada Ibas, anak @SBYudhoyono, waketum. Gosah cuci tangan #ShameOnYouSBY, kicau Ulin. Disambut Arton pemilik akun @ artonpower, Perjuangan kami 1998 tidak hanya ingin menumbangkan Rezim Soeharto.. tapi juga ingin Demokrasi. saat ini di matikan rezim SBY.#ShameOnYouSBY . Ada lagi yang menyinggung seharusnya SBY meninggalkan warisan yang baik jelang akhir

masa jabtannya. Seharusnya Kau Membuat Kenangan Yang Indah Bukan Bencana Inu #ShameOnYouSBY, kicau M. Abdul Ghofur di akun @ Gopung_ID3A. Dari pantauan, hingga berita ini diturunkan, sudah hampir 700 cuitan warga Twitterland yang menghujat sikap mendua Demokrat. Banyak dituding berkhianat oleh publik, SBY akhirnya angkat bicara soal hasil voting itu. Ia mengaku justru sangat kecewa. Dalam kunjungan kerjanya di Amerika Serikat, SBY yang juga Kepala Negara langsung menggelar jumpa pers untuk membahas hal tersebut. Saya kecewa dengan hasil proses politik yang ada di DPR RI meskipun saya menghormati proses itu sebagai seorang Demokrat. Tapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil yang ada, ujar SBY, Jumat (26/9). SBY mengaku alasannya kecewa karena pihaknya lebih memilih pilkada langsung dengan opsi 10 perbaikan besar. Meski dulunya banyak penyimpangan dalam pilkada langsung, SBY tetap meyakini bahwa pilkada langsung tetaplah pilihan yang lebih baik. Namun, ia tak menyangka usulan itu ditolak. Ia mengklaim bahwa Demokrat sudah berupaya keras memperjuangkan usulan itu. Saya ikuti terus dan minta diperjuangkan habis habisan

tetapi dipanja tidak tembus, lobi tidak tembus, dan dari laporan yang saya terima semua fraksi dalam lobi dan panja menolak usulan Partai Demokrat, sambung SBY. Menurut SBY, ia menerima laporan bahwa fraksi-fraksi tidak membuka opsi ketiga yaitu pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Hanya ada dua opsi dalam voting tersebut. Menurutnya, hasil voting itu adalah kemunduran dari demokrasi. Sekarang saya menunggu laporan lengkap ketua harian dan ketua Fraksi Demokrat, lengkap, faktual dan akurat sangat penting bagi partai Demokrat untuk ambil langkah politik ke depan, itu yang bisa saya sampaikan karena memang terus saya update. Yang jelas ini saya anggap masalah serius karena saya pribadi tidak ingin ada kemunduran terjadi, tandas SBY. Ia memastikan bahwa partainya akan mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada tersebut. Dengan hasil ini saya sampaikan ke rakyat Indonesia, Partai Demokrat merencanakan untuk gugatan hukum, dipertimbangkan mana yang tepat, ke MA atau MK, ujar SBY. Dia mengaku tak dapat membayangkan pemilihan kepala daerah di DPRD sama saja dengan DPRD memiliki kewenangan yang sangat besar dan merendahkan kedaulatan rakyat. Tiba-tiba DPRD miliki

kewenangan, power, memiliki otoritas untuk pilih gubernur bupati dan walikota berarti ini ingkari proses pemilu legislatif di mana rakyat tidak membayangkan, tidak tahu bahwa tiba-tiba yang menjadi mandat di DPRD, sambungnya. SBY juga menilai dalam undang-undang yang berlaku tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan DPRD tersebut. Jika diterapkan pun, kata dia, akan menimbulkan konflik hukum. Di sini tidak ada UU yang memberikan DPRD otoritas untuk memilih kepala daerah. Katakanlah UU Pilkada dengan UU yang mengatur DPRD yang tidak beri kewenangan, maka saya berpendapat UU Pilkada oleh DPRD tidak bisa diekeskusi, akan ada konﬂik , tuturnya. Demokrat, kata SBY, konsisten bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, ujarnya, jika bertentangan dengan undang-undang lainnya maka Demokrat akan memperjuangkannya. Sedang kami persiapkan untuk lakukan gugatan hukum, apakah ke MK atau MA mana yang palingh tepat dan relevan, tandas SBY. Ulah Demokrat ditanggapi Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta. Ia mengaku tidak terlalu kaget dengan keputusan PD memilih walkout

pada rapat paripurna DPR. Pasalnya, 10 hari sebelum RUU disahkan, Ray melihat Demokrat hendak memainkan politik cuci tangan dengan mengeluarkan isu 10 poin perbaikan pada pilkada langsung. Isu ini menurutnya terkesan murahan, karena mana mungkin subtansi dari 10 poin yang dimaksud Demokrat tidak disebutkan dalam draf RUU Pilkada yang disodorkan pemerintah, mengingat SBY selaku kepala pemerintahan, juga Ketua Umum PD. Jadi kalau kemudian Demokrat walkout, sama saja sebagai kepala dari dua institusi, SBY saling menaﬁkkan dirinya sendiri. Melalui Mendagri ia setuju pilkada tanpa embelembel 10 poin, tapi melalui FD ia tak setuju pilkada langsung tanpa sepuluh poin, katanya. Menurut Ray, cara berpolitik SBY yang demikian jauh dari kesantunan dan upaya memberi contoh yang baik dalam demkrasi. Politik lain di bibir lain di tindakan, hanya membuat subtansi berpolitik menjadi terpinggirkan. SBY seperti tidak habishabisnya memainkan politik mengambang yang jelas tak berdampak positif bagi bangsa ini, katanya. Sikap tersebut sangat disayangkan, karena di satu sisi SBY memupuk citra sebagai penegak demokrasi di mata dunia. Berbagai penghargaan atas perkembangan demokrasi

di Indonesia diraihnya. Tapi pada banyak tindakan, SBY sedang mengembalikan Indonesia pada era orde baru dan menancapkan politik sentralisme yang kuat. Tentu bagi para pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan politik cuci tangan SBY, kata Ray. Akibat pengesahan itu, nama Hamdan Zoelva juga jadi sering disebut di Twitter. Hakim Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini jadi news maker di tanah air, saat memimpin sidang sengketa Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara Koalisi Merah Putih dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, diyakini bisa jadi tokoh penentu manakala penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada itu, mungkin, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tinggal satu tokoh yg bisa Menyelamatkan Indonesia, yap, Bpk Hamdan Zoelva, ya mudahan aja jadi kayak sinetron yg happy ending di akhir.., kicau seorang Tweep. For Mr. Hamdan Zoelva and colleagues, you re only our last hope for the better future of Indonesia. Please, be The Avengers once again! kicau lainnya. Lalu, apa yang sudah diprediksi pun tiba. Netizen dari kalangan kaum hawa pun kembali bersuara. Sebagian besar berharap Hamdan Zoelva

kembali muncul. Namun, lebih kepada keinginan untuk melihat wajah rupawan Hamdan di layar televisi, jikalau memang benar-benar ada sidang MK untuk gugatan yang sampai saat ini bahkan belum ada. Uji materi ke MK lah. Nanti siaran lgs lg ya. Ada Pak Hamdan Zoelva lg kan? #mencarisisipositifdarikebobrokanini, kata seorang Tweep perempuan. Yang bener uji materi ke MK aja lah. Nanti sidangnya siaran langsung lagi ya. Ada Pak Hamdan Zoelva lg kan? #salahpokus, sambar lainnya. RUU Pilkada Digugat aja ke MK..Biar bisa nikmatin lg ah pak super kece @ hamdanzoelva #DukungPilkadaLangsung, sahut pengguna Twitter yang sudah pasti seorang perempuan. Meski riuh di luar menyebut namanya, Hamdan enggan mengomentari terlalu jauh terkait hasil voting UU Pilkada di parlemen tersebut. Ia hanya mengaku siap menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke MK. Kami akan proses semua perkara pengujian UU yang masuk ke MK. Tidak ada persiapan khusus. Sama saja dengan perkara pengujian UU yang lainnya, ujar Hamdan melalui pesan singkat pada wartawan, Jumat, (26/9). Re-editing: Mohamad iQbaL

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Sabtu, 27 September 2014

Pilot Cantik Penggempur ISIS Uni Emirat Arab (UEA) mengutus seorang pilot pesawat tempur wanita untuk memimpin misi penyerangan bersama koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat ke wilayah Suriah demi meredam langkah kelompok militan ISIS sejak awal pekan ini. Pilot tempur wanita berhijab itu bernama Maj. Mariam Al Mansouri. Ia sangat memenuhi kualiďŹ kasi, terlatih dengan baik, pilot yang siap bertempur, dan ia memimpin misi, kata duta besar UEA bagi Amerika Serikat Yousef Al Otaiba, Kamis (25/9). UEA sendiri telah merapat dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Arab lainnya dalam misi terbaru serangan udara ke sejumlah wilayah di Suriah yang diduduki oleh ISIS. Al Otaiba menegaskan, keterlibatannya negaranya dalam misi terbaru itu adalah

Re (wakil) publik malam. Perdebatan dalam paripurna tersebut sampai tidak terkendali dan beberapa anggota DPR merangsek ke meja Pimpinan Sidang, Priyo Budi Santoso. Sidang pun beberapa kali diskor. Perdebatan semakin memanas ketika Pimpinan Sidang mengeluarkan hanya dua opsi untuk voting, yakni Opsi Pertama Pilkada Langsung dan Opsi Kedua Pilkada Tidak Langsung. Opsi Ketiga yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat, yakni Pilkada Langsung dengan 10 syarat, ditolak mentah-mentah. Alhasil, mereka pun meninggalkan sidang (walkout). Hal ini menjadi pukulan berat bagi pendukung Pilkada Langsung. Fraksi Demokrat yang katanya setuju mempertahankan Pilkada Langsung, justru walkout. Sehingga suaranya yang begitu besar tidak bisa mendongkrak voting antara pendukung Pilkada Langsung dengan pengusung Pilkada Tidak Langsung. Voting dilakukan Jumat (26/9) dini hari. Hasilnya, anggota DPR-RI yang mendukung Pilkada Langsung

untuk menunjukkan pada masyarakat dan muslim moderat bahwa ISIS adalah ancaman bersama. Ini bukan hanya ancaman bagi negara kita. Ini adalah ancaman bagi kehidupan kita, sambungnya. Sementara sang pilot tempur wanita, Al Mansouri dalam sebuah wawancara khusus dengan CNN tahun ini menyebut bahwa dirinya ingin menjadi pilot pesawat tempur sejak duduk di bangku sekolah, namun ia harus bersabar karena pada saat itu wanita belum diijinkan menjadi pilot. Pada saat itu, pintu tidak terbuka bagi wanita untuk menjadi pilot. Jadi saya harus menunggu selama hampir 10 tahun sebelum keputusan itu diambil, jelasnya. Ia menjelaskan, selama pelatihan dan penugasan menjaga negara tidak ada perbedaan antara pria dan wanita.

Setiap orang bertanggungjawab mempertehankan negara mereka, pria ataupun wanita. Ketika waktunya tiba, setiap orang harus terlibat du dalamnya, tandasnya. Perlu diketahui, misi penyerangan ke wilayah Suriah dimulai pekan ini setelah sejak Agustus lalu Amerika Serikat memfokuskan serangan ke wilayah Irak yang diduduki ISIS. Tercatat setidaknya ada hampir 200 serangan yang dilancarkan di Irak. Serangan yang diperluas ke Suriah menargetkan sejumlah titik, terutama di wilayah Raqqa yang telah diduduki oleh ISIS. Dalam misi terbaru, setidaknya ada lima negara Arab yang mengambil bagian dalam serangan ke Suriah, yakni Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, dan Qatar. (jpnn)

.....................................................................................................dari halaman 1

hanya 135 orang. Sedangkan yang mendukung Pilkada Tidak Langsung mencapai 226 orang. Dari hasil voting tersebut, beberapa partai tidak memberikan dukungan bulat terhadap salah satu opsi. Misalnya, Partai Golkar yang mendukung Pilkada Langsung 11 orang. Sedangkan yang mendukung Pilkada Tidak Langsung 73 orang. PDI-P 88 orang bulat mendukung Pilkada Langsung. Demikian pula PKB 20 orang dan Hanura 10 orang bulat mendukung Pilkada Langsung. Tidak ada yang abstain dalam voting tersebut. Sedangkan PKS 55 orang bulat memilih Pilkada Tidak Langsung. Sama halnya dengan PAN 44 orang, PPP 32 orang, serta Gerindra 22 orang, juga bulat mendukung Pilkada Tidak Langsung. Sementara Demokrat yang walkout, ternyata masih ada yang tersisa, lantaran 4 orang di antaranya memilih opsi Pilkada Langsung. Tentu saja jumlah tersebut tidak sebanding dengan rekanrekannya yang walkout. Dengan hasil voting di DPR-RI tersebut, maka Pilka-

da Tidak Langsung yang menjadi pemenangnya . Artinya untuk periode mendatang, Kepala Daerah hanya dipilih DPRD, bukan lagi langsung oleh rakyat. Pilkada disebut dikembalikan ke DPRD, lantaran di masa silam hal tersebut pernah dilakukan. Seiring era Reformasi, Pilkada Tidak Langsung dinilai kurang baik sehingga diganti dengan Pilkada Langsung oleh rakyat. Berbagai penyimpangan, penganggaran yang membengkak untuk penyelenggaraan dan lainnya, membuat Pilkada Langsung diusulkan untuk dihapus melalui RUU Pilkada. Paling getol menggolkan UU Pilkada tersebut merupakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni para pendukung Prabowo Subianto-M Hatta Rajasa yang kalah dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Ironis memang, ketika suatu mekanisme pemilihan yang terdapat beberapa kelemahan, bukannya diperbaiki, malah dihapus dan dikembalikan ke mekanisme sebelumnya, tepatnya ketika

Orde Baru. Kontan, pengesahan UU Pilkada melalui voting DPR-RI, menjadi tonggak kemunduran Demokrasi di Indonesia. Hak rakyat Indonesia yang sudah diberikan melalui Pilkada Langsung, kembali dirampok oleh wakilnya yang duduk di DPRD. Patut disadari, Pilkada Langsung begitu sejalan dengan Negara Indonesia yang berbentuk Republik. Kata Republik itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni Res (kembali) dan Publica (publik atau masyarakat). Sederhananya, Republik adalah bentuk pemerintahan yang kembali ke rakyat. Tetapi, dengan disahkan Pilkada Tidak Langsung atau melalui DPRD tersebut. Republik pun berubah menjadi Re wakil publik, lantaran orang-orang yang duduk di kursi legislatif itu merupakan wakil publik atau rakyat. Tidak terlalu berlebih kiranya disebut kalau hak publik kini direbut kembali oleh wakilnya. Turut berbelasungkawa atas tewasnya Pilkada Langsung. (mordiadi)

Panen Pujian .................................................................................................................dari halaman 1 setelah pak menteri datang waktu itu ke pabrik. Mohon maaf kalau selama ini kami ada kesalahan, ucap Anggota Komisi VI DPR, Arif Minardi, seperti dilansir JPNN.com, Jumat (26/9). Sementara, Anggota Komisi VI DPR lainnya, yakni Marzuki Daud mewakili rakyat Aceh mengucapkan terimakasih pada Dahlan atas berfungsinya gas Arun. Saya mewakili rakyat Aceh, berterimakasih

soal gas Arun. Semoga akhir bulan ini sudah berfungsi dengan baik gas Arun-nya, saut Marzuki. Lain lagi dengan Anggota Komisi VI DPR dari PDIP, Aria Bima. Ia menilai Dahlan merupakan menteri yang berani mengambil resiko besar guna mensejahterakan masyarakat. Bahkan, Aria menyebut, Dahlan merupakan menteri yang kerap melakukan terobosan dibanding menteri-menteri BUMN sebelumnya.

Yang menarik, dari empat menteri sebelumnya, Pak Dahlan ini paling suka melakukan terobosan. Sebenarnya sifatnya hampir sama kayak saya. Suka nyerempet-nyerempet aturan. Kesan terhadap Pak Dahlan, ada sesuatu yang cukup atraktif dan itu cukup beresiko, tapi menurut Pak Dahlan itu keputusan yang harus diambil. Itu yang saya pahami. Saya akan tetap belajar dari pak menteri, pujinya.

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN

SALE

988

FS 4110 3M +INCLINE

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

7.850

Hanya

+ Cashback

ELEKTRIC BIKE FS 998 (NEW) GARANSI

TREADMIL MOTORIZED

7.550

23.250

Hanya

7.588 Ribu

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

Hanya

6.588 Ribu

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

6.288 Ribu

FS 4000 P

FS 243+MP3

TREADMIL MOTORIZED

22.650

11.500

13.850

Hanya

8.988 RB

+0%

disc up P etor s e n

Tgl 25 s/d 30 September 2014

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak

(NEW) GARANSI

Re-editing: Julianus Ratno

BOOM

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

ELEKTRIK BIKE FS

Mendapat pujian tersebut, mantan Dirut PLN ini mengucapkan terimakasih. Saya ucapkan terimaksih pada pimpinan, saya menengok pada temanteman staf BUMN. Saya belajar banyak sekali dari mereka. Begitu pun saat bermitra dengan Komisi VI. Karena di atas langit masih ada langit, ucap pria berkacamata ini.

5.388 Ribu

6.588 Ribu

9.550

Hanya

3.888 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 9.150

8.950

Hanya

3.988 Ribu

3.788 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.850

Hanya

2.688 Ribu

1.950

Hanya

1.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO JACO TGL 25 - 30 SEPTEMBER 2014

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Maj. Mariam Al Mansouri

Ladang Minyak Digempur, Belanda Kirim Jet Tempur DAMASKUS - Amerika Serikat (AS) kembali memimpin serangan maut yang menarget sarang Negara Islam alias Islamic State (IS), disebut juga ISIL atau ISIS, di Syria. Ke m a r i n ( 2 5 / 9 ) p a s u k a n k o a l i si menggempur ladang-ladang minyak yang dikuasai militan. Bersamaan dengan itu, Barat mulai mengirimkan senjata guna memperkuat koalisi. Wakil Perdana Menteri (PM) Belanda Lodewijk Asscher mengumumkan rencana pemerintah untuk mengirimkan enam jet tempur F-16 ke Jordania. Armada serang itu bakal memperkuat pasukan koalisi yang sedang melancarkan misi antiteror di perbatasan Iraq dan Syria. Ini merupakan tanggapan pemerintah atas permintaan Iraq terhadap masyarakat internasional, ujarnya. Setelah melakukan rapat tertutup selama sekitar empat jam, kabinet Belanda sepakat mendukung pertempuran koalisi di perbatasan Iraq dan Syria. Selain mengirimkan enam jet tempur F-16, Negeri Oranye itu bakal menyertakan dua jet cadangan beserta 250 pilot dan staf. Belanda juga akan mengirimkan 130 pelatih militer ke Iraq. Dari Kota Paris, Presiden Francois Hollande menyatakan bahwa parlemen sedang mempertimbangkan wacana untuk memperpanjang aksi militer Prancis di Syria. Sejauh ini Negeri Menara EiďŹ&#x20AC;el itu telah terlibat dalam serangan udara antiteror di perbatasan Iraq dan Syria.

Prancis akan mengintensifkan dukungan terhadap oposisi Syria yang memerangi ekstremis IS, katanya tanpa memberikan keterangan terperinci. Sementara itu, PM Inggris David Cameron menegaskan, London segera menyusul Prancis dalam misi antiteror koalisi. Rencananya, Inggris juga mengirimkan armada dan pasukan untuk menggempur sarang IS dari udara. Saat keamanan dan keselamatan warga Inggris menjadi taruhan, kita harus langsung beraksi tanpa kompromi, tegasnya. Tapi, dia harus lebih dulu meminta restu parlemen. Kemarin serangan koalisi di beberapa kilang minyak Syria menewaskan sekitar 20 orang. Selama ini ada sekitar 11 kilang minyak di perbatasan Iraq dan Syria yang jatuh ke tangan militan. Setiap hari ISIS bisa meraup keuntungan hingga USD 3 juta (sekitar Rp 36 miliar) dari penyelundupan, pencurian, serta penggelapan minyak. Dana tersebut digunakan untuk membiayai aktivitas teror mereka. Kemarin pasukan koalisi sukses meluluhlantakkan sedikitnya empat kompleks penyulingan minyak bumi dan tiga kilang minyak di Kota Mayadeen, sebelah timur Provinsi Deir el-Zour, dan sekitarnya. Serangan udara itu menewaskan sekitar 14 militan dan lima warga sipil. Sebelumnya, serangan udara koalisi di beberapa titik di Syria menewaskan sekitar 140 orang yang diklaim sebagai militan. (jpnn)

Polda Selidiki ................................................................dari halaman 1 dalam berkas pemeriksaan Haris. Diduga kuat hal ini dilakukan dengan bargaining empat kaveling tanah milik Haris. Hasil verbal lisan penyidik yang juga anak buah Idha Endri, dia menolak keras penerapan pasal yang melemahkan. Penyidik berkeras Haris dijerat sebagai bandar dan pengedar. Bukan sebagai pengguna, sehingga bisa bebas guna menjalankan rehabilitasi, papar Arief. Pembiayaan kaburnya Haris, diduga lantaran pelemahan pasal yang diterapkan pada kasus Haris tidak berhasil. Idha Endri kemudian terbukti menambahkan pasal dalam sampul berkas perkara dan resume, dengan pasal yang meringankan. Imbalannya, hanya empat petak lahan dengan total nilai asset sesuai nilai objek pajak sekitar Rp67 juta. Lahan tersebut berada di Ambawang dan Arang Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Hanya saja Kapolda belum membeberkan berapa luas empat kaveling tanah seharga Rp67 juta itu. Dalam interogasi yang dijalani Haris, dia mengaku Titi yang proaktif menganjurkan pelemahan jeratan hukum terkait Pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara Haris oleh penyidik Reserse Narkotik dijerat dengan pasal 112 dan 114 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan pasal 127, kata Arief, bisa menjadi celah tersangka bebas dengan alasan akan menjalani rehabilitasi, lantaran masuk dalam golongan pengguna. Akan tetapi, hakim akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun 7 bulan terhadap Abdul Haris dan dua rekannya yang merupakan warga Negara Malaysia itu. Arief menambahkan, pe-

nyidikan kasus kedua suami istri itu, pemberkasannya dilakukan terpisah. Kita masih melakukan penyidikan untuk kasus itu. Berkasnya satusatu, tidak bisa diborong dalam satu berkas, tegas Arief. Titi Dikawal Ketat Titi Yusnawati diperlakukan tak ubahnya penjahat kelas kakap oleh kepolisian Kalbar. Wanita 50 tahun ini tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) suaminya, AKBP Idha Endri Prastiono. Titi masih dititipkan di tahanan wanita, Polresta Pontianak. Di ruangan kecil berukuran 5x5 meter persegi dan dilengkapi CCTV. Titi berada di pojokan, tidur di lantai beralaskan tikar. Ia bergabung dengan empat tahanan wanita lainnya. Agaknya Titi cukup terhibur dengan tingkah lucu tahanan wanita lainnya. Abang wartawan, foto-fotolah kami nih, kata salah satu tahanan wanita itu, Jumat (26/9) pagi. Di ruangan sempit yang hanya dihibur dengan televise itu, Titi telah menjalani kurungan tiga hari terakhirnya. Ia mendapat perlakuan yang sama dengan tahanan yang lain. Namun, penjagaan tahanan Polresta Pontianak masih bersikap hati-hati atau waspada terhadap makanan atau barang bawaan yang diantarkan pihak keluarga untuk Titi. Bukan apa-apa, dia di sini juga mendapatkan makan dan perlakuan yang sama. Saya tidak mau menanggung risiko, jika makanan yang diantar ternyata bisa menyebabkan tahanan sakit atau hal-hal yang tidak diinginkan, jelas polisi berpangkat Brigadir yang menjaga tahanan wanita itu. Edi Nirwana, Kuasa Hu-

kum Titi mengaku dapat menerima alasan pihak kepolisian tersebut. Namun kata Edi, keluarga masih mengharapkan agar obat yang dititipkan ke pihak penyidik bisa diberikan kepada Titi. Penahanan Titi sudah prosedural. Saya mengapresiasi hal itu. Kunjungan keluarga pun juga dapat membantu yang bersangkutan agar lebih tegar, katanya. Titi mulai menjalani pemeriksaan terkait kasus pencucian uang yang dilakukannya, setelah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan. Ketua Tim Penyidik Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kompol Dewa Nyoman NW mengatakan, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus Titi. Pemeriksaan awal Titi juga sudah. Saat pertama ditangkap, dan dilanjutkan pendalaman, satu persatu kita lengkapi keterangannya, kata Dewa. Sementara itu Polda Kalbar sudah memeriksa keterangan kantor Notaris Edy Pribadi. Notaris itu yang digunakan Titi untuk melegalisir transaksi jual beli tanah milik Abdul Haris bin Juharno. Abdul Haris sudah diperiksa keterangannya. Dalam keterangan Haris, ternyata dia merasa tidak pernah menandatangani dokumen atau surat perjanjian jual beli, kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulisyanto, kepada wartawan kemarin. Arief mengatakan, untuk indikasi adanya pemalsuan tanda tangan, tim penyidik Polda Kalbar berangkat ke Mabes Polri untuk menguji keaslian tandatangan tersebut. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

BUPATI MELAWI MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses ATAS PELANTIKAN

Bapak Mayjen TNI Toto Rinanto

Sebagai Pangdam XII Tanjungpura Oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Makostrad Cilodong Jawa Barat Jumâ&#x20AC;&#x2122;at 26 September 2014

Tertanda,

H. Firman Muntaco, SH, MH

PATROLI

Rakyat Kalbar Sabtu, 27 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Pesta Sabu dengan Dua Mahasiswi Akper Singkawang

Guru Penjaskes Diancam Pecat SINGKAWANG-RK. Perbuatan tak terpuji yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) salah satu SMU di Singkawang berinisial FA dan dua mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Singkawang berinisial SC dan DW menjadi gunjingan insan pendidikan Kota Amoy. FA dan dua mahasiswi Akper itu digerebek Badan Narkotika

Nasional (BNN) Kalbar saat pesta sabu di Jalan Gunung Merapi (Amrat), Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, Senin (22/9) lalu. Selain FA dan kedua mahasiswi Akper itu, petugas BNN juga meringkus HL, karyawan leasing yang juga ikut pesta sabu di indekos tersebut. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalbar dikabarkan telah menangkap oknum guru SMA Kota Singkawa-

Keroyok Pedagang Bensin, Satpol PP Dituding Kriminal PONTIANAK-RK. Anggota DPRD Kota Pontianak, Mansyur AR SAg mengaku kesal dengan tindakan belasan oknum Satpol PP yang mengeroyok Dedi Wijaya, pedagang bensin eceran di Jalan Sutan Syahrir, Pontianak Kota. Menurutnya, tindakan tidak terpuji tersebut harus diberikan sanksi agar petugas penegak peraturan Mansyur AR daerah (Perda) ini tidak semena-mena lagi kepada rakyat miskin. Terhadap tindakan tidak terpuji Satpol PP ini, saya pikir harus ada sanksi disiplin kepegawaian, kalau oknum itu PNS. Kita berharap para penegak hukum ini harus diberikan sanksi tegas paling tidak peringatanperingatan kepada oknum tersebut, ujar Mansyur ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/9) lalu. Menurut Mansyur, tindak kekerasan yang dilakukan belasan oknum Satpol PP itu termasuk kategori kriminal. Karena sudah melukai seseorang. Kalau sudah menciderai dan melukai masyarakat, itu namanya kriminal. Masyarakat boleh melaporkan Satpol PP kepada pihak berwajib. Korban harus tahu dan ingat siapa yang memukulnya, tegas Mansyur. Untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, kata Mansyur, harus mencari bukti-bukti siapa saja yang melakukan pengeroyokan. Oknum Satpol PP inikan membawa nama lembaga dan nama pemerintahan. Kita tidak tahu oknum mana yang berbuat itu. Kalaupun dia berbuat, tentulah bukan sepenuhnya keinginan Satpol PP, mungkin hanya belasan oknum Satpol PP saja, ucap Mansyur. Legislator Partai Golkar ini mengaku belum mengcrosscheck ke lapangan melihat Dedi Wijaya korban pemukulan oleh Satpol PP Kota Pontianak. Untuk itu ia belum berani men-justiďŹ cation bahwa pedagang ini dikeroyok. Memang kami DPRD harus turun ke lapangan Halaman 15

PERDANA INN

ng, berinisial F yang sedang pesta sabu di indekost Jalan Gunung Merapi (Amrat), Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Informasi penangkapan oknum guru itu sampai ke telinga Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Drs HM Nadjib MSi. Dia sangat menyayangkan perilaku oknum tersebut. Jika memang demikian yang dilakukan FA itu, Nadjib hanya bisa menyerahkan

sepenuhnya kepada proses hukum. Dari sisi kemanusiaan kita tetap simpatik dengan kejadian ini. Tetapi kita tetap serahkan sepenuhnya kepada aparatur hukum. Karena ini menyangkut masalah pidana, kata Nadjib. Apabila oknum guru tersebut divonis empat tahun penjara, tidak menutup kemungkinan akan dipecat sebagai PNS. Apalagi FA ini dikenal sebagai PNS yang kerap

berperilaku tidak baik. Nadjib mendapat informasi, rekam jejak (track record) FA, memang sangat tidak baik. Di antaranya, seringkali melanggar disiplin, misalnya meninggalkan sekolah dan membawa anak-anak bolos saat jam belajar sedang berlangsung. Itu menurut laporan yang masuk kepada kita, katanya. Atas perilaku tidak disiplinnya tersebut, jelas Nadjib, oknum guru FA itu sudah diperingat-

Bocah Sembilan Tahun Tewas Dilindas Truk SAMBAS-RK. Kecelakaan maut menewaskan Reza Prayuda, bocah sembilan tahun di Jalan Pembangunan, Simpang Penjajab, Pemangkat, Kamis (25/9) sekitar pukul 17.45. Reza tewas mengenaskan, kepalanya terlindas truk KB 9213 C yang dikemudikan Binarja, 31, warga Dusun Simpuan, Desa Singa Raya, Semparuk. Tabrakan terjadi antara Mobil L Truck KB 9213 C yang dikemudikan Binarja, dengan pengendara sepeda motor Honda Beat KB 4176 CS yang dikendarai Tri Wati, 27, warga Jalan Melati, Gang RGS, Desa Penjajap yang membonceng dua anaknya, Dido Prayuda berumur empat tahun dan Reza Prayuda, kata Kapolsek Pemangkat, Kompol Saloom Pardamean Silaban, Jumat (26/9). Ibu korban menderita luka lecet di siku kanan dan jari kaki kanan. Sedangkan Dido menderita luka robek di kepala bagian belakang sebelah kanan. Reza tewas di tempat, kepalanya pecah dan otak keluar, telinga kanan robek, dahi luka robek dan punggung kanan memar. Ketiganya sempat dilarikan ke RSUD Pemangkat, kata Kapolsek. Pengendara sepeda motor dan mobil samasama datang dari arah pasar Pemangkat menuju Semparuk. Setibanya di Jalan Raya Pembangunan, persis di simpang Penjajap, truk yang dikemudikan Binarja hendak mendahului pengendara sepeda motor Halaman 15 Jasad Reza Prayuda dimasukkan ke dalam mobil ambulance menuju RSUD Pemangkat. M RIDHO./ RK

PT PALM Tolak Tuntutan Warga Malah Memberikan Warga Lahan Plasma Bermasalah

Ratusan warga mendatangi kantor PT PALM menuntut haknya atas lahan plasma yang dijanjikan perusahaan sawit itu. SYAMSUL ARIFIN-RK

FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

kan, dan diminta menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi belakangan malah ada kabar dia ditangkap BNN Kalbar. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Singkawang, Hamidi Irwansyah mengatakan hal serupa. Kita serahkan proses hukumnya terlebih dahulu, barulah merembet ke statusnya, katanya. Halaman 15

PONTIANAK -RK. Sebanyak 300 warga dari tujuh dusun dan empat desa meliputi Desa Pancaroba, Korek, Lingga dan Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kubu Raya mendatangi kantor perusahaan perkebunan sawit PT Palmdel Agroasia Lestari Makmur (PALM), Jumat (26/9). Mereka menuntut perusahaan segera mengembalikan lahan plasma seluas 3000

hektar lebih yang tidak diserahkan perusahaan. Ratusan warga yang didampingi kepala dusun dan kepala desa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka tiba di PT Palmdel Agroasia Lestari Makmur tiba di kantor perusahaan perkebunan sawit sekitar pukul 10.00. Perwakilan warga menyampaikan orasi, hingga akhirnya dilakukan

pertemuan dengan pihak perusahaan. Lagi-lagi kedatangan warga terkait tuntutan pengembalian lahan plasma, sebagaimana dijanjikan perusahaan yang sudah bertahuntahun tidak direalisasikan. Warga meminta penempatan lahan plasma harus di tanah mereka, bukan di lahan yang disediakan Halaman 15

27 Rumah Terancam Dibongkar Pemkot PONTIANAK-RK. Sebanyak 27 rumah warga di Gang Mega Jaya, Jalan Harapan Jaya, Pontianak Selatan, terancam dibongkar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pasalnya, warga membangun rumah di lahan milik Pemkot Pontianak yang berupa fasilitas umum (Fasum). Merasa tempat tinggalnya terancam dibongkar, beberapa warga mengadu kepada Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Jumat (26/9) kemarin. Mereka berharap FRKP yang dipimpin Stepanus Paiman itu dapat memberikan perlindungan dan bantuan, guna adanya penyelesaian antara warga dengan Pemkot Pontianak. Menurut Jimi, Ketua RT Gang Mega Jaya, warga menempati lokasi yang akan dibongkar itu sejak tahun 2000 silam. Warga sama sekali tidak mengetahui tempat tinggal mereka itu adalah aset Pemkot Pontianak berupa Fasum. Warga sudah mengajukan surat kepada pihak kelurahan, namun ditolak. Begitu juga dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, juga ditolak, ungkap Jimi. Warga juga sempat berdiskusi dengan Pemkot Pontianak, namun keinginan mereka tidak disetujui. Rumahnya tetap saja terancam dibongkar. Sudah diskusi, namun Pemkot tetap tidak menyetujui kalau tidak dibongkar, jelasnya. Warga minta kepada Pemkot untuk tidak membongkar pemukiman mereka. Bahkan warga rela membayar iuran perbulannya, sambungnya. Rumah yang akan dibongkar Pemkot Pontianak tersebut sebanyak 27 bangunan yang dihuni 31 Kepala Keluarga (KK). Kita berharap ada penyelesaian, karena warga Halaman 15

GRAND PRIZE

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

TVS DAZZ

PERIODE 2

Paket Umroh

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

Tes CPNS Harus Transparan “Jatah tahun ini hanya 113 formasi, ini belumlah cukup untuk mengisi kekosongan aparatur di SKPD. Dan tentunya kita juga berharap penerimaan CPNS 2010 dan 2012 segera tuntas, sehingga dapat menambah kebutuhan pegawai,” AGUS SUDARMANSYAH SUNGAI RAYA-RK. Politikus PDI Perjuangan, Agus Sudarmansyah berharap penerimaan CPNS Kubu Raya tahun 2014 ini berjalan lancar dan transparan. Kepada calon pelamar juga diingatkan agar tidak percaya calo CPNS. Agus Sudarmansyah. A S Kita mengimbau kepada BKD Kubu Raya selalu mengupdate informasi kepada pelamar baik dari pemberkasan hingga proses tes penerimaan CPNS nanti. Ini agar seluruh pelamar tidak kelabakan dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari, ujar Agus kepada Rakyat Kalbar, Jumat (26/9). Anggota DPRD Kubu Raya ini menegaskan, pelaksanaan tes harus mengedepankan keterbukaan kepada seluruh pelamar, agar tidak ada kecurigaan-kecurigan yang muncul. Proses yang ada harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, agar pelamar yang lulus itu benar-benar murni dan berkompeten untuk mengisi formasi yang sudah ditetapkan, kata Agus. Sebab, dikatakannya, penerimaan CPNS tahun ini dapat mengisi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Kubu Raya, karena sudah lama Kubu Raya tidak menerima CPNS. Jatah tahun ini hanya 113 formasi, ini belumlah cukup untuk mengisi kekosongan aparatur di SKPD. Dan tentunya kita juga berharap penerimaan CPNS 2010 dan 2012 segera tuntas, sehingga dapat menambah kebutuhan pegawai, kata Agus. Ia menambahkan, ketika penerimaan CPNS 2014 ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu nantinya akan lahir calon-calon birokrat yang berkompeten di bidangnya, sehingga bisa membuat roda pemerintahan berjalan lebih baik. Tentunya Kubu Raya butuh SDM yang berkualitas guna menunjang kebehasilan reformasi birokrasi, pungkas Agus. (asy) RI

ANDY

Baru Enam Kecamatan Dapat Bantuan PKH Nursyam: 10 Persen RTSM di Kubu Raya Belum Terdata SUNGAI RAYA-RK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, Nursyam Ibrahim mengatakan, program percepatan penggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kubu Raya yang dilaksanakan sejak tahun 2012, belum memenuhi semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang seharusnya layak menerima program tersebut. Hingga sekarang, jumlah sasaran penerima bantuan program pusat itu sekitar 2.666 RTSM dan jumlah siswa penerima batuan dari kalangan RTSM sebanyak 5.516. Semua jumlah yang saya sebutkan ini adalah yang sudah terdata, perkiraan kami masih ada sekitar 10 persen RTSM yang belum terdata, makanya untuk memastikan hal tersebut kita akan melakukan veriﬁkasi ulang, ujar Nursyam, Jumat (26/9). Mengacu data Badan Pusat Statis-

tik (BPS) Kubu Raya, masih terdapat sekitar 184.498 warga miskin di Kubu Raya. Ditambah data dari Jamkesda dan sejumlah data pelayanan kesehatan lainnya, Nurysam memprediksi masih ada sekitar 200 ribuan rumah tangga miskin yang belum terdata untuk mendapatkan PKH ini. Dari rumah tangga miskin tersebut, ada lagi kategori rumah tangga sangat miskin. Nah, kita prediksi misalnya saat ini masih ada sekitar 200 ribuan rumah tangga miskin, kita ambil 10 persen saja yang dinilai memang bagian RTSM, berarti masih ada RTSM yang belum masuk PKH ini. Ini yang akan kami upayakan untuk didata dan diveriﬁkasi ulang, sehingga maksimal 90 persen RTSM di Kubu Raya bisa menjadi bagian PKH, harap Nursyam. Dipaparkannya, untuk PKH ini setiap RTSM berhak mendapatkan bantuan sekitar Rp1,7j uta setiap ta-

hunnya dengan kriteria memiliki ibu hamil atau menyusui, memiliki anak usia sekola SD hingga SMP. Bagi RTSM yang hanya memilik salah satu saja dari syarat yang ditentukan, kata Nursyam, maka besarannya bantuan yang diterima juga disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di Kubu Raya, sejak tahun 2012 hingga sekarang, baru ada 6 kecamatan yang telah disosialisasikan dan mendapatkan bantuan PKH. Kita akan mengupayakan setidaknya pada tahun 2015 mendatang akan ada penambahan dua hingga tiga kecamatan lagi, demikian Nurysam.

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Nursyam Ibrahim. ARI SANDY

Bermimpi Ekspor, Dinas Koperasi Janji Tingkatkan Pembinaan Pelaku UMKM SUNGAI RAYA-RK. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya akan meningkatkan pembinaan terhadap produk kerajinan dan makanan olahan khas Kubu Raya. Selain itu, sebagai tahap awal akan dianggarkan bagi 50 desain kemasan produk UMKM. Kita melihat kreativitas masyarakat di Kubu Raya semakin berkembang dalam komoditi rumah tangga, terutama masyarakat di pesisir. Setiap produk olahan dari kecamatan sangat beragam, dan jika dikemas dengan baik

tentu bisa menjadi produk unggulan, kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kubu Raya, Sutoyo, Jumat (26/9). Seperti pengolahan hasil laut menjadi berbagai macam produk. Pada kesempatan pameran, kata dia, pihaknya siap memamerkan hasil produk UMKM unggulan. Kreativitas masyarakat dan pelaku UMKM di sini sangat baik, maka kita akan meningkatkan pembinaan untuk mereka. Diharapkan produk yang ada nantinya bisa menjadi komoditi ekspor, harap Sutoyo.

Pihaknya, kata dia, juga sudah memfasilitasi pembuatan IRT hasil olahan masyarakat yang lebih dikenal sebagai produk-produk UMKM. Dengan demikian permasalahan yang sering dihadapi dalam hal pengemasan dan pemasaran bisa tidak lagi menjadi kendala untuk pengembangan usaha mereka. Sebagai tahap awal, kami baru bisa menganggarkan bagi 50 desain kemasan produk UMKM, maka kami menginginkan produkproduk asli dari Kubu Raya yang sudah dikemas rapi,

berikut desainnya agar bisa bersaing dengan produk lain untuk dapat dipasarkan di luar daerah, maupun keluar negeri, ujar Sutoyo. Ia menambahkan, berapapun nilai investasi yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan sulit terwujud jika masyarakat tidak proaktif melakukan perubahan. Dibutuhkan semangat dan kreativitas diri yang menjadi peranan pemerintah yang bersifat mendukung. Berbeda dengan daerahdaerah lain di Indonesia,

seperti di Jogjakarta dan Bali, masyarakatnya sangat kreatif dan tidak menggantungkan diri kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya, mereka berupaya hidup mandiri. Hal seperti itu yang kita harapkan dapat dilakukan masyarakat Kubu Raya, ucap Sutoyo. Ia mengklaim, selama ini pemerintah daerah sudah banyak memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha di Kubu Raya. Sayangnya bantuan itu belum membuahkan hasil yang signiﬁkan. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH Pastikan Daging Kurban Aman Dikonsumsi

DERAP BESTARI

Petani Harapkan Dukungan Pemerintah

Bupati Mempawah, Ria Norsan ketika panen raya di Kecamatan Toho. ALFI SHANDY

Masyarakat Desa Benuang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah melaksanakan panen raya padi, Jumat (26/9) siang. Panen raya tersebut dihadiri Bupati Mempawah, H Ria Norsan dan sejumlah pejabat lain. Salah seorang petani, Martinus mengaku dirinya sangat terbantu dengan penerapan sistem tanam padi yang sedang dijalankan pihaknya. Dengan pola panen itu, petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan meningkat. Tentu kita senang sekali dengan penerapan sistem tanam saat ini. Walaupun cara penanaman ini sudah banyak diterapkan di daerah lain, kami sangat berharap pemerintah daerah terus membantu kami untuk meningkatkan hasil panen dimasa mendatang, harap Martinus. Menurut Martinus, pengelolaan sistem pertanian yang diterapkan pihaknya saat ini sudah cukup modern. Meski demikian, Martinus menyebut pihaknya tetap mendambakan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai, agar proses pengolahan hasil panen bisa lebih cepat dan baik dimasa mendatang. Kalau bisa pemerintah dapat melengkapi perlengkapan dan peralatan pertanian yang ada di desa kami ini. Supaya hasil yang didapat bisa lebih baik dan mendapatkan hasil olahan pertanian yang lebih maksimal. Sebab, untuk mendapatkan hasil panen yang baik, tentunya harus didukung dengan peralatan yang canggih dan memadai, pendapatnya. Bupati Mempawah, Ria Norsan mengatakan, pihaknya fokus untuk melaksanakan pembangunan sektor pertanian. Jika satu daerah sudah menunjukkan adanya potensi pertanian, maka Pemkab siap memberikan dukungan penuh agar lebih maju dan berkembang. Salah satunya melalui dukungan sarana dan prasarana, serta peralatan pertanian yang memadai. Seperti di Desa Benuang, pengeringannya masih menggunakan blower alam, makanya kita nanti akan coba berikan itu agar lebih mudah untuk melakukan proses pengeringan bagi petani. Selain itu, hasil pertanian harus didukung dengan infrastruktur yang baik, agar para petani lebih mudah mengeluarkan hasil panen, tuturnya. Disamping peralatan dan infrastruktur, Bupati menyebut perlunya dukungan sektor pendukung lain guna meningkatkan hasil pertanian. Yakni, penataan sistem irigasi atau pengairan yang baik dalam pengelolaan pertanian. Kalau sistem irigasinya sudah baik dan tertata dengan sempurna, diyakini hasil yang didapat juga lebih baik. Makanya kita akan berupaya dengan pengadaan sumur bor atau cara lain, agar sistem irigasi ini berjalan lancar, janjinya. (ﬁa)

Sebelum Disembelih Laporkan ke DP3K MEMPAWAH. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, (DP3K) Kabupaten Mempawah meminta masyarakat ikut mengawasi kesehatan hewan kurban. Caranya, laporkan hewan kurban yang akan disembelih saat Hari Raya Iduladha agar mendapat pemeriksaan dari petugas. Kita minta masyarakat membantu kami dalam mewujudkan konsumsi daging yang sehat. Caranya setiap hendak melakukan pemotongan agar laporkan dulu kepada DP3K. Masyarakat bisa menghubungi 08125745588, maka petugas akan datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, kata Kasi Keswan DP3K, Tika Nurhayati, Jumat (26/9). Dijelaskannya, imbauan untuk melaporkan hewan yang akan dipotong tersebut berlaku bagi semua hewan mulai dari sapi, kambing dan lainnya. Supaya tidak ada lagi penyakit hewan yang masuk ke tubuh manusia melalui

daging yang dikonsumsi. Menghadapi Iduladha 5 Oktober nanti, pihaknya telah melakukan rangkaian pemeriksaan dan pendataan terhadap hewan kurban di tempat penyembelihan. Rangkaian pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali. Dari sebelum dipotong dan sesudah dipotong, serta menanyakan asal muasal dari hewan tersebut. Kalau hewan itu berasal dari daerah yang berpotensi penyakit, maka akan mendapat pemeriksaan. Kita khawatirkan sapi yang berasal dari daerah Jawa, ungkapnya. Ia yakin hewan kurban dari Kabupaten Mempawah bebas dari penyakit. Sebab, semua pemotongan telah berkoordinasi dengan DP3K. Pemeriksaan sebelum dipotong akan dilaksanakan pada H-1, dan post mortemnya dilaksanakan setelah dipotong. Untuk sapi yang ada di wilayah Mempawah, semuanya berasal dari luar. Peternak hanya melakukan penggemukan saja, jadi bu-

kan pengembangan atau pembibitan, ujarnya. Sementara itu, Kabid Peternakan DP3K Kabupaten Mempawah, drh Buntaran memprediksi kebutuhan hewan jelang Iduladha nanti tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni diperkirakan berkisar 300 ekor sapi, dan 50 ekor kambing. Kemungkinan jumlah ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu. Meski harga sapi lebih mahal dari tahun sebelumnya, banyak warga yang hendak berkurban melaksanakannya dengan cara beramai-ramai atau patungan membeli hewan kurban, ujarnya. Terkait harga, Buntaran menyebut adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu. Harga seekor sapi tahun ini Rp 9 juta, sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp 7 juta. Biasanya tiap tahun jumlah hewan kurban tidak selalu naik. Ada kalanya turun, tergantung faktor harga jual di pasaran, pendapatnya.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Mempawah, Teddy Kurniawan SE menghendaki agar DP3K meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban. Supaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang nantinya akan mengkonsumsi daging hewan tersebut. Sangat perlu dilakukan pengawasan kesehatan hewan kurban di masyarakat. Petugas harus melakukan pemeriksaan di tempat-tempat pemotongan hewan kurban. Jadi, sebelum hewan kurban dipotong harus dipastikan dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi, tegas Teddy. Menurut Legislator PKS ini, petugas dapat bekerjasama dengan peternak maupun para pengurus masjid yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Artinya, peternak maupun pengurus masjid dapat proaktif melapor kepada petugas jika sudah menerima titipan hewan kurban dari masyarakat yang melaksanakan ibadah kurban.

Lebih efektif seperti itu, petugas menerima laporan dan turun ke lapangan melakukan pemeriksaan. Hendaknya pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali mulai dari sebelum dipotong dan setelah pemotongan. Dengan begitu, daging benar-benar dapat dipastikan aman dan layak konsumsi, pendapatnya. Selain masalah kesehatan, Teddy juga mengingatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban di wilayah Kabupaten Mempawah. Jika memungkinkan, agar masyarakat tidak membeli hewan dari daerah luar Kalimantan. Kalau hewan dari daerah sendiri tentu lebih mudah pengawasannya, dibandingkan hewan yang didatangkan dari luar. Kalau pun kondisinya memaksa harus mendatangkan hewan dari daerah luar, maka pengawasan harus ekstra ditingkatkan. Terlebih dari faktor kesehatan hewan itu sendiri, pungkasnya. (ﬁa)

Yada Camp 2014 Diikuti 33 Gudep se-Kalbar

Bupati Mempawah, H Ria Norsan ketika memotong tumpeng menandai dimulainya Yada Camp 2014 di Bumi Perkemahan Yada SMP Negeri 2 Mempawah. ALFI SHANDY

MEMPAWAH. Ratusan peserta yang berasal dari 33 Gugus Depan (Gudep) Gerakan Pramuka tingkat Penggalang dan Penegak se-Kalimantan Barat berpartisipasi dalam kegiatan Adijaya-Dara Itam (Yada) Camp 2014 di SMP Negeri 2 Mempawah Hilir. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, KamisMinggu (25-28/9) itu di-

buka Bupati Mempawah, H Ria Norsan ditandai dengan pemotongan tumpeng, Kamis (25/9) sore. Sebanyak 33 Gudep yang ambil bagian dalam kegiatan itu terdiri dari 15 Gudep putra dan putri tingkat Penggalang, dan 18 Gudep putra dan putri tingkat Penegak atau Pandega. Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalbar, mulai dari

Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kabupaten Sambas. Dalam kegiatan Yada Camp 2014 tersebut, panitia pelaksana telah mempersiapkan beragam perlombaan dan pertandingan seperti LKBB, Tata Upacara Pasukan, Vocal Grup, Senam Pramuka, Yada Quiz, Yada Sircuit Track, Formasi Sandi dan lain sebagainya. Gudep terbaik dengan raihan kemenangan terbanyak dalam kegiatan itu akan dinobatkan sebagai juara umum. Ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab. Para peserta hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam setiap pertandingan dan perlombaan yang dilaksanakan. Sebab, bukan juara yang menjadi segalanya, melainkan persa-

habatan persaudaraan antar para peserta pramuka. Itulah yang menjadi juara abadi, pendapat Norsan dalam sambutannya. Dihadapan ratusan peserta pramuka, Norsan mengingatkan, sebagai generasi muda yang telah tergabung dalam wadah Gerakan Pramuka, hendaknya para peserta dapat menjadi pelopor dalam berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa. Terlebih menyangkut persoalan yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan generasi muda dimasa mendatang. Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mengamalkan arti dari Gerakan Pramuka itu sendiri. Yakni P, perkuat kepemimpinan dan manajemen Kwartir di semua tingkatan. R, rapatkan barisan Pelatih, Pembina dan Andalan. A, aktifkan Per-

indukan, Pasukan, Ambalan dan Racana di setiap Gugus Depan, ungkapnya. Kemudian M, mantapkan sistem among dengan permainan edukatif dan menantang di alam terbuka. U, utamakan program peserta didik yang meningkatkan semangat bela negara, patriot pembangunan dan perekat bangsa. K, kokohkan kemitraan dan dukungan sumber daya dari semua komponen bangsa, serta A, amalkan Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari, imbuhnya mengakhiri. Sementara itu, Pembina Pramuka Yada SMP Negeri 2 Mempawah, Munzirin mengaku telah mempersiapkan piala dan piagam penghargaan bagi para peserta yang tampil sebagai pemenang lomba dan pertandingan dalam kegiatan itu. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

Pelayanan Publik Buruk, Laporkan ke Ombudsman Bupati H Hildi Hamid hadiri sosialisasi PEP RAN/RAD GRK di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (24/9). KAMIRILUDIN

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAN/RAD-GRK S U K A D A N A . Pemerintah daerah diharapkan memahami Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011 (Perpres 61/2011) tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK). Sekaligus pedoman pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (PEP) RAN dan Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK. Sebagai negara berkembang dalam Kovensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Namun mengapa perubahan iklim penting bagi Indonesia? Sebab bisa terkena dampaknya. Indonesia dan masyarakatnya berperan besar mitigasimengatasi dan sekaligus adaptasi-penyesuaian, terhadap isu dan dampak perubahan iklim, tegas Ir Yuslianda MM, Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah (Kabid PSPW) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar.

Analisis Yuslinda disampaikan di sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Kalbar, dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries Plus). Bertempat di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (24/9). Ikhtisar Perpres 61/2011 tentang RAN GRK, secara umum bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya global dalam rangka penurunan emisi. Prinsip dasarnya tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan, jelas Yuslinda. Ihwal penjelasan umumnya, lanjut Yuslinda, supaya terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional ter-update (terbarui) secara rutin. Kegiatan utamanya terintegrasi dengan berbagai sektor guna penurunan emisi mencak-

KETAPANG CAKAP ALANG

Wabup Diminta Doakan Masyarakat Ketapang KETAPANG . Tokoh agama Ketapang, KH Uti Konsen kepada Wabup Ketapang Boyman Harun berpesan agar senantiasa mendo akan masyarakat Ketapang di tanah suci Mekkah agar Masyarakat Ketapang mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT. Ketika Pak Wabup Boyman berada ditempat-tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah sempatkanlah mendoakan masyarakat Ketapang, pinta KH Uti Konsen saat acara selamatan dan silaturahmi dengan masyarakat Ketapang di Rumah Dinas Wakil Bupati Ketapang kemarin. KH Uti Konsen saat membuka tausiahnya memanjatkan doa, Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan, kami mohon hujan. Ulama kharismatik ini mengatakan betapa dahsyatnya setiap doa hamba yang melibatkan Allah dalam segala hal. Doa diucapkan seorang hamba lambat atau cepat akan dikabulkan Allah. Doa adalah ruhnya ibadah penuh haraplah dan tidak putus asa dalam berdoa, ucapnya. KH.Uti Konsen yang memberikan tahusiahnya mengajak masyarakat Ketapang senant iasa bermunajat kepada Allah dalam sepertiga malam agar Kota Ketapang yang saat ini kering diturunkan hujan oleh Allah SWT. KH Uti Konsen sempat menukilkan kisah kisah bermakna syarat dengan pesan moral seperti kisah Nabi Musa, yang berhasil melewati laut merah setelah mengucapkan doa dan selamat dari kejaran Firaun. Disebutkan juga kisah Dahlan Iskan yang masih tetap bertahan hidup karena ganti hati hasil doa dan istikharahnya di sepertiga malam. Dalam sambutannya Wabup Boyman Harun mengucapkan terima kasih atas kehadiran masyarakat Ketapang untuk ikut bersama-sama melakukan silaturahmi serta bermunajat kepada Allah untuk mendapat ridho-Nya. Kami tanggal 27 September 2014, akan berangkat ke Mekah mudah-mudahan kita semua dengan niat tulus ikhlas mendapatkan berkah dan ridho dari Allah, kata Wabup. Wabup atas nama keluarga besarnya memohon maaf atas segala salah dan khilaf selama Ia menjalankan tugas-tugas dalam kesehariannya. Mohon doa diberikan kemudahan dan keberkahan kami sekeluarga dalam melaksanakan Haji hingga bisa menjalankan syarat dan rukun Haji, ucapnya. (Jay)

up lima bidang, seperti pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan limbah. Termasuk juga aktivitas pendukung untuk memperkuat kerangka kebijakan, peningkatan kapasitas, dan penelitian. RAD GRK berisi identifikasi sumber-sumber emisi di daerah. Program dan kegiatan di daerah yang menurunkan emisi GRK. Kegiatan sudah ada yang tercantum di rencana tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD), beserta pembiayannya, tutur Yuslinda. RAD GRK Provinsi Kalbar telah ditetapkan dengan peraturan gubernur (Pergub). Pelaksanaan PEP RAN/RAD GRK guna menyediakan laporan tahunan capaian penurunan emisi GRK nasional. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun, akhir triwulan ketiga dan triwulan keempat. (lud)

S U K A D A N A . Ombudsman Republik Indonesia (RI), lembaga negara pengawas pelayanan publik. Andai kecewa pelayanan publik, laporkan ke Ombudsman. Identitas dapat dirahasiakan dan tidak dipungut biaya. Demikian intisari sosialisasi Ombudsman RI Kalbar di Hotel Mahkota Sukadana, Kamis (25/9). Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalbar beralamat di jalan KH Ahmad Dahlan nomor 63, Kota Pontianak, kode pos 78116, nomor telepon (0561) 741993. Laporan masyarakat terkait pelayanan pemerintah kepada rakyatnya dapat juga disampaikan secara online dengan mengunjungi laman www.ombudsman.go.id. Hadir dalam sosialisasi Ombudsman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar, Agus Priyadi SH. Didampingi Budi Rahman SSos (Asisten Bidang Pencegahan) dan Irma Syarifah (Asisten Bidang Penanganan Laporan). Dihadiri juga Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, lembaga swadaya masyarakat (LSM), utusan kaum ibu-ibu maupun remaja putri. Sosialisasi ini mengusung tajuk, Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi . Undang-undang nomor 37 tahun 2008 (UU 37/2008) tentang Ombudsman RI, menerangkan Ombudsman RI adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk

metro

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalbar, Agus Priyadi didampingi Bupati H Hildi Hamid menyampaikan peran Ombudsman dalam pengawasan publik di Hotel Mahkota Sukadana, Kamis (25/9). KAMIRILUDIN yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), ungkap Agus Priyadi di hadapan hadirin. Agus menerangkan tugas Ombudsman RI menerima laporan atas dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian memeriksa substansi atas Laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya, menginvestigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Membangun jaringan kerja.

Melakukan upaya pencegahan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang, jelas Agus. Agus mengatakan kondisi pelayanan saat ini, banyak sekali terjadi penyimpangan dan mal-administrasi. Seperti pelayanan masih tidak mudah, tolak ukur pelayanan masih belum jelas, terjadi pungutan liar (Pungli), dan penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah penyimpangan perlu memperkuat keberadaan lembaga pengawasan, baik pengawasan internal seperti Inspektorat maupun pengawasan eksternal maksudnya Ombudsman RI), serta lembaga penindakan seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, kupas Agus. Terkait Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 (Perpres 81/2010) tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025, diharapkan dapat mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat negara.

Meningkatkan mutu pelayanan publik. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan program atau kebijakan. Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi. Menjadi birokrasi pemerintah yang antisipatif, pro-aktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis. Sedangkan kondisi yang diinginkan terkait Perpres 81/2010, reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberi perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintah ke arah yang lebih baik. Tahun 2014 diharapkan dapat mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur, tegas Agus. (lud)

Golkar-PDIP Siap Bertarung Yasyir: Siapkan Delapan Nama Bacabup KETAPANG. Ketua DPD Golkar Ketapang, Muhammad Yasir Anshari mengatakan, partai Golkar Ketapang telah menyiapkan delapan nama bakal calon Bupati (Bacabup) Ketapang untuk Pilkada 2015 mendatang. Lewat DPRD maupun Pilkada langsung via KPU di Pilkada, pastinya Golkar akan memajukan calonnya, kata Yasir Jumat (26/9). Dikatakannya Golkar Ketapang memiliki cukup syarat memajukan atau mengusung

calon Kepala Daerah pada 2015 mendatang. Menurut Yasir, jauh-jauh sebelum pengesahan RUU Pilkada melalui DPR, partai Golkar Ketapang sudah mensosialisasikan nama-nama bakal calon Bupati Ketapang. Kita sudah siapkan cukup lama, bakal calon kepala daerah dari Golkar, katanya. Yasir mengungkapkan, sejumlah nama yang masuk bursa bakal calon Bupati Ketapang dari partai Golkar Ketapang yakni Darmansyah, Farhan,

Gurdani Ahmad, Junaidi, Martin Rantan, Muhammad Yasir Anshari, Rahmad Sutoyo dan Suma Jeny Heryanti. Itu hasil Rapimda Golkar Ketapang, katanya. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Ketapang Budi Mateus mengatakan, PDI- P Ketapang terbuka untuk siapa saja mendaftar menjadi Cabup Ketapang. Siapapun boleh mendaftar, PDIP terbuka, termasuk saya pasti akan mendaftar, katanya. Menurut Budi, terkait UU

Pilkada pemilihan kepala Daerah melalui DPR itu merupakan konsesus politik, DPC PDI-P Ketapang apa pun bentuknya, baik pemilihan langsung maupun melalui DPR akan tetap mengajukan bakal calon Bupati. Jadi kita siap, DPC PDI-P Ketapang tetap akan maju, ujarnya. Menurut Budi, PDI-P akan mengusung bakal calon Bupati yang berasal dari kader PDI-P sendiri. Menurutnya penentuan bakal calon kepala daerah Kabupaten Keta-

pang di internal partainya mempunyai mekanisme yang harus dijalankan. Ya n g jelas ada mekanisme partai, katanya. Budi mengatakan, dalam waktu dekat ini DPC PDI P Ketapang akan melakukan Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) yang mana hasil dari Rakercabsus tersebut akan di bawa ke tingkat Provinsi. Nanti hasil rapat tersebut yang akan memutuskan DPP pusat yang akan memutuskan, pungkasnya (Jay)

Antisipasi Kemarau, Distanak Fokus Sumur Bor K ETAPANG . Kabid Pengolahan Air Distanak Ketapang, Hendri Sibuaya mengatakan, menyikapi kemarau panjang, yang menyebabkan lahan pertanian kering dan petani tidak bisa bercocok tanam. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Ketapang 2015 akan fokus sumur bor. Sebagai solusi mengantisipasi kekeringan lahan pertanian saat kemarau mendatang. Distanak Ketapang pada 2015 mendatang akan fokus terhadap pengadaan air. Di antara rencana programnya ialah pengadaan sumur bor di lahan-lahan pertanian, kata Henri, Jumat (26/9) Menurutnya, kedepan mungkin pihaknya akan mempertimbangkan perkerjaan normalisasi seperti parit di lahan pertanian, pada tahun 2015 mendatang pihaknya fokus pengadaan air seperti membuat sumur bor. Ia menjelaskan, rencana dipertimbanganya program normalisasi karena parit di lahan pertanian juga milik masyarakat. Serta selama ini sudah banyak dibantu pemerintah seperti membersihkan dan lain sebagainya.

Jadi nanti sebaiknya diberdayakan masyarakat sendiri untuk membersihkan parit di lahan pertaniannya saja, ungkapnya. Menurutnya, program seperti pengadaan sumur bor anggarannya juga lebih murah, di lahan hanya dibuatkan sumur bor dan disediakan mesin air kecil untuk suplay air. Mesin sumor bor kan kecil saja, bisa dipindah-pindah untuk menyirami lahan pertanian yang kering, jelasnya. Ia yakin cara ini lebih bagus karena petani bisa menyirami lahannya. Sehingga mereka tetap bisa bercocok tanam meski saat kemarau panjang seperti sekarang. Diperkirakan program ini akan maksimal lantaran kabar yang ia terima, dana alokasi khusus (DAK) dari pusat bakal diarahkan ke pengadaan air. Jadi bagus karena program kita akan singkron dengan program pusat, katanya. Ia kasihan dengan nasib petani lantaran sudah masuk musim tanam, namun hingga saat ini petani tidak berani memulai bertani, karena takut gagal jika kemarau panjang terus berlanjut. (Jay)

Ilustrasi/ISt

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

Wajib Dukung Revitalisasi NANGA PINOH. Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indonesia wajib mendukung program revitaliasi perkebunan. Baik itu program revitalisasi karet, kelapa sawit maupun kakao. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Program revitalisasi perkebunan ini telah dimulai semenjak 2007 hingga 2015 untuk tahap pertama. Bagi perusahaan perkebunan skala besar wajib untuk mendukung program revitalisasi perkebunan, kata tokoh pemuda Melawi, M Yusli. Dalam Peraturan Mentan Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 pada pasal 4 ayat 2 huruf a disebutkan Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan, yaitu perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri dan Koperasi dan perkebunan. Ayat ini diperjelas lagi oleh pasal 5 ayat 1 yang berbunyi perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan. Teknisnya, perusahaan perkebunan selaku mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi, kelompok tani kebun. Kerjasama kemitraan dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati. Lantas Yusli menjelaskan, konsepsi revitalisasi perkebunan pengembangan perkebunan melalui kemitraan, baik pola PIR maupun kemitraan lainnya. Untuk wilayah yang tidak tersedia mitranya dilakukan langsung oleh petani kebun. Lalu, setiap lokasi pengembangan diarahkan untuk terwujudnya hamparan yang kompak serta memenuhi skala ekonomi. Luas lahan maksimum adalah 4 hektar per KK, kecuali untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Untuk memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan usaha, dapat dilakukan pengelolaan kebun dalam satu manajemen minimal satu siklus tanaman, bebernya. Dia pun memaparkan, konsep revitalisasi perkebunan khusus untuk bunga kredit. Yakni bunga kredit yang diberikan kepada petani kebun sebesar 6 persen untuk kelapa sawit, 5 persen untuk kakao dan karet. Namun aturan itu dievaluasi setiap 6 bulan. Selisih bunga menjadi beban pemerintah. Subsidi bunga diberikan sampai tanaman menghasilkan, maksimum 5 tahun untuk kelapa sawit dan kakao, serta 7 tahun untuk karet. Terpenting, dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan, petugas pendamping diperlukan untuk mengawal pelaksanaan program ini akan memanfaatkan tenaga sarjana pertanian dengan sistem kontrak, terangnya. Yusli pun berharap, komunikasi antara pemerinta dengan perusahaan ini sering dilakukan. Misalnya untuk membicarakan undang-undangan mengenai investasi. Sebab, banyak sekali aturan mengenai perkebunan dan investasi. Serta sering kali mengalami perubahan.(aji)

MELAWI MEMBANGUN Antisipasi Sengketa Lahan

Bentuk Komisi Independen

N ANGA P INOH . Pembukaan lahan untuk perkebunan marak dilakukan investor di Kabupaten Melawi. Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa lahan. Mengantisipasi h a l i n i , Pe m k a b M e l a w i disarankan membentuk Komisi Independen untuk menanggulangi sengketa lahan. Sejak 2013 pembukaan lahan begitu marak, terutama perkebunan. Tak bisa dipungkiri pembukaan lahan perkebunan akan mendongkrak perekonomian daerah. Tapi, kita harus jujur akan ada dampak buruk dari pembukaan lahan. Perlu diwaspadai ekspansi tersebut juga akan mengakibatkan menyempitnya lahan pertanian bagi rakyat, kata aktivis lingkungan Melawi, Syamsul Bahru, Jumat (26/9). Ia mengungkapkan, dampak buruk dari pembukaan lahan, munculnya potensi konflik penguasaan lahan antara pemodal dengan warga setempat. Sejumlah

kasus yang terjadi di beberapa daerah bisa disaksikan di televisi. Bagaimana maraknya perebutan lahan antara pemodal dengan warga. Syamsul mencontohkan, konﬂik yang terjadi di Sungai Sodong Kecamatan Mesuji Sumatera Selatan, dan Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang berakibat pada pembunuhan warga, serta banyak kasus perebutan lahan lain antara pemilik modal dengan warg a. Kita t idak ing in kasus-kasus tersebut terjadi di Melawi. Bagaimana pun warga Melawi adalah keluarga besar yang mash memiliki kaitan kerabat satu dengan yang lain. Kita ingin antara warga dengan pemilik modal bisa harmonis, harapnya. Ia menerangkan, hubungan harmonis antara warga dengan pemilik modal memang sulit terjadi, guna memiliki keinginan yang sama untuk mengelola lahan yang ada. Apalagi ini terkait deng an hajat hidup untuk kesejahteraan

masyarakat. Walau begitu, hubungan harmonis pemilik modal dengan rakyat bukan hal yang mustahil. Asalkan diantisipasi sejak dini. Salah satu upaya mengantisipasi melalui komunikasi intensif antara warga dengan pemilik modal. Pertama, semua pihak m e s t i m e ny a d a r i b a h w a sengketa lahan bisa saja terjadi. Kedua, hal tersebut merupakan ancaman serius dimasa mendatang. Sehingga hal itu mesti diantisipasi sejak dini, paparnya. Dia menyarankan, Pemkab Melawi membentuk sebuah Komisi Independen Daerah yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemilik modal dengan warga, sehingg a ada hubung an yang harmonis sejak awal pembukaan lahan. Untuk itu, perlu dipikirkan untuk membentuk sebuah komisi penanggulangan sengketa lahan yang melibatkan unsur independen dari masyarakat, sebagai mediasi kepentingan warga dengan pemodal, ulasnya. Komisi Independen ulas-

nya, bertugas untuk membuka komunikasi, dimana warga bisa menyampaikan persoalannya dengan pemilik modal. Jika terjadi sengketa, maka komisi ini yang terdepan untuk membuka jalur musyawarah. Syamsul mengingatkan, selain terjadi perebutan lahan, hadirnya perusahaan perkebunan akan memberikan pengaruh terhadap perubahan ekologi. Sebelum dibuka, masih ada pepohonan di lahan tersebut. Setelah ada pembukaan lahan, maka akan terjadi perubahan sistem ekologi. S e b e l u m ny a d i d o m i n a s i kayu, namun akan berganti komoditas lain akibat perubahan ekologi. Kondisi ini jelas berdampak bagi lingkungan sekitar. N a m u n , u l a s Sy a m s u l , jangan sampai perubahan tersebut berdampak hingga timbulnya bencana. Sehingga kaidah-kaidah yang telah ditetapkan pemerintah mengenai ekologi mesti dipatuhi oleh perusahaan. Dia mengungkapkan, pemerintah Malaysia pada

kawasan perbatasan dengan Indonesia dipenuhi dengan kebun sawit. Namun, pada k a w a s a n p e r b u k i t a n ny a terlihat bukit tersebut masih banyak pepohonan. Kita sangat mendukung adanya perkebunan yang mematuhi kaidah-kaidah ekologi yang telah ditetapkan pemerintah. Bagaimanapun kerusakan ekologi akan berdampak bencana. Bencana tersebut jauh lebih mahal daripada nilai investasi perkebunan, ulasnya. Dia pun mencontohkan, bila perubahan ekologi besar yang berakibat pada bencana. Maka, salah satu bencana tersebut hilangnya sumber-sumber daya air, seperti air menjadi keruh atau kualitas air menurun, maupun kuantitas air yang menurun. Padahal air sangat penting bagi kehidupan manusia. Bila air yang dikonsumsi berkualitas buruk, sudah dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Jangan sampai bencana hilangnya air terjadi pada warga Melawi, pungkasnya. (aji)

Pendidikan Gerbang Memajukan Daerah NANGA PINOH. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting bagi daerah. Sistem pendidikan yang berkualitas berdasarkan kebutuhan daerah menjadi gerbang memajukan daerah. Tantangan kita adalah bagaimana mengupayakan meningkatkan SDM pendidikan hingga bisa menghasilkan SDM lebih berkualitas seperti yang diharapkan. Agar Melawi

menjadi lebih produktif, efisien dan memiliki kepercayaan diri yang kuat hingg a mampu bersaing dengan daerah lain, kata anggota DPRD Melawi, Widyarima SSos, belum lama ini. Dijelaskan mantan pendidik ini, globalisasi terus merebak, tidak ada satu daerah pun yang dapat menghindari dari perubahan yang bersifat global. Bahkan dampak perubahan global juga tidak dapat

dihindari. Baik berupa berkah, problem dan tantangan-tantangan yang menyertai perubahan itu. Sehingga jelas laki-laki yang akrab disapa Wiwit itu, harus ada upaya untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi. Ia menegaskan, pembangunan pendidikan harus mengant isipasi kecenderung ankecenderungan negatif dari pengaruh globalisasi. Apabila pola pendidikan kita masih terpaku pada

sistem tradisional dan tidak mau mengikuti perubahan zaman, maka sebagai akibat adalah produk pendidikan kita tidak laku di pasar dunia kerja. Akibatnya adalah peng angguran akan bertambah banyak, ulasnya. Lanjut Wiwit, dalam upaya mengantisipasi investasi dan reinvestasi industri dan pengaruh ide demokrasi tersebut menuntut kualitas SDM yang lebih bagi dari saat

ini. Lantas, apakah praktik pendidikan di Melawi mampu menghasilkan kualitas lulusan yang baik? Jawabannya terletak pada kita semua. Baik pemerintah kabupaten, masyarakat, maupun Dinas Pendidikan Melawi sebagai leading sector. Apabila kita sungguh-sungguh mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Melawi, pasti kita akan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, paparnya. (aji)

SINTANG RAYA

Komisi C Terkejut Lihat Bandara Tebelian Sintang

JANTOH KITA

Ilustrasi/IST

Perekaman E-KTP Hanya Satu Kali SINTANG-RK. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sintang Syarif M Taufik, Kamis (25/9), mengatakan, perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) hanya satu kali untuk setiap penduduk. Perbaikan data kependudukan karena pindah wilayah tidak perlu kembali merekam E-KTP. Perekaman (E-KTP) hanya sekali. Pindah daerah, e-KTP dibawa ke ke tempat pindah. Kemudian di tempat pindah data diganti sesuai alamat baru, kata Taufik. Karena itu, menurut Taufik, sebelum mengajukan surat pindah, penduduk yang ingin pindah alamat diwajibkan merekam e-KTP di domisili asal. Perekaman hanya bisa dilakukan di tempat asal, sesuai data kependudukan. Kecuali pindah di kabupaten sama. Merekam bisa dilakukan di kecamatan berbeda, papar Taufik. Ia menambahkan, saat pindah, yang akan diubah hanya alamat, pekerjaan atau status perkawinan. Sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap. Hanya saja data di e-KTP belum bisa langsung diubah. Dukcapil tempat tujuan pindah akan mengeluarkan KTP SIAK atau surat keterangan sudah merekam e-KTP. Perbaikan data bisa dilakukan, menunggu kewenangan mencetak e-KTP diberikan ke daerah. Kita sudah Rakor di Jakarta, terkait pelimpahan kewenangan ini. Alat dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah siap, kata Taufik. Alat di Dukcapil ada tiga unit, tambah dia. Karena itu, menurut Taufik, perbaikan data dan mencetak e-KTP, ke depan tak lagi dilakukan di pusat, jika kewenangan sudah diserahkan kepada daerah. Namun untuk data penduduk yang melakukan perekaman e-KTP tetap dikirim ke Kemendagri. Sebelum data tersebut dikembalikan lagi ke daerah. Prosesnya tetap demikian. Baru e-KTP bisa dicetak, kata dia. Taufik mengatakan, pelimpahan kewenangan mencetak e-KTP yang dimiliki daerah sepenuhnya untuk mempermudah pelayanan. Maka, kita harapkan para wajib e-KTP segera melakukan perekaman, katanya. Berdasar data Dukcapil, perekaman e-KTP Sintang hingga September 2014 sudah mencapai 79 persen. Dengan perincian, 205905 wajib eKTP sudah melakukan perekaman, dari 271766 wajib e-KTP. (din)

SINTANG-RK. Komisi C DPRD Kalbar melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Sintang, Jumat (26/9). Rombongan wakil rakyat ini terkejut, ketika dibawa Bupati Sintang meninjau Bandara Tebelian. Kunjungan dimaksud, melakukan koordinasi terkait berbagai persoalan di Kabupaten Sintang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan penanganan ruas Jalan Tugu Karet Simpang Pinoh hingga Tugu Beji Sintang maupun persoalan lainnya. Paling urgen adalah menyangkut RTRW dan jalan Tugu Karet Simpang Pinoh hingga Tugu Beji Sintang, kata Ketua Komisi C DPRD Kalbar, H Mulyadi H Yamin yang juga ketua rombongan, kemarin. Sampai saat ini RTRW Kalbar belum disahkan. Keterlambatan itu karena RTRW Kabupaten Sintang belum selesai. Kementerian kehutanan belum mau tanda tangan, karena masih ada beberapa syarat belum terpenuhi, terutama menyangkut kawasan hutan, ujar Mulyadi.

Menurutnya, berdasarkan peraturan terbaru, ada beberapa kawasan yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga harus dikeluarkan. Kawasan itu contohnya berada di perkebunan sawit milik PT Kiara. Ada sekitar 1500 hektar masuk dalam kawasan hutan, dan harus dikeluarkan. Salah satunya ini yang ingin kita bicarakan. Harus ada solusi agar RTRW Kalbar dapat segera disahkan, ungkap Mulyadi. Sementara berkaitan dengan Jalan Tugu Karet Simpang Pinoh hingga Tugu Beji Sintang, Mulyadi mengatakan, banyak keluhan yang diterima, sehingga perlu pengecekan langsung ke lapangan. Laporan yang kami terima, pengerjaan jalan tidak sesuai dengan harapan. Dan, ternyata benar, kata Mulyadi. Selain meninjau Jalan Tugu Karet Simpang Pinoh hingga Tugu Beji Sintang, rombongan Komisi C DPRD Kalbar berkesempatan meninjau sejumlah pembangunan di Sintang. Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi membawa mer-

bertaraf internasional. Panjang landasan pacu akan dibuat 3 kilometer. Tahap pertama pengaspalan sudah mencapai 1,5 kilometer. Tahap kedua kita kerja 2,4 kilo meter, dan terakhir 3 kilo meter. Soal lahan tidak ada masalah, sudah kita bebaskan, jelas Milton. Usai meninjau Bandara Tebelian, rombongan kemudian dibawa melihat padepokan seni, Stadion Baning Sintang, Bupati Sintang mendampingi Anggota Komisi C DPRD Kalbar meninjau gedung serbaguna yang direnjalan Simpang Pinoh menuju Tugu Beji yang diputus kontrak. SUHARDIN canakan nantinya menjadi eka melihat langsung proses asa, kata legislator Demokrat kantor gubernur, rumah sakit rujukan dan jalan penghubung pengerjaan Bandara Tebelian itu. Dalam kesempatan tersebut, ke perbatasan. atau Tebelian Airport. Ketika Milton berharap kunjunmemasuki kawasan Bandara Bupati Sintang, Milton Crosby Tebelian, para anggota dewan menyampaikan, Tebelian Air- gan Komisi C DPRD Kalbar ini provinsi dari berbagai daerah port telah menjadi bandara mampu membantu berbagai pemilihan (Dapil) di Kalbar ini strategis nasional. Pemban- persoalan yang dihadapi terkejut melihat progres pem- gunan menggunakan dana Kabupaten Sintang. MisalAPBN melalui Kementerian kan memperjuangkan angbangunan bandara. Saya tak menyangka sep- Perhubungan. Pemerintah ka- garan rumah sakit rujukan, erti ini. Luar biasa, ujar Wakil bupaten bertanggungjawab jalan menuju perbatasan Ketua Komisi C DPRD Kalbar, atas pembebasan lahan dan dan mempercepat pembenjalan masuk. Lahan sudah kita tukan Provinsi Kapuas Raya. Ary Pudyanti. Mereka adalah wakil kita di Selama ini ia hanya menden- bebaskan, bahkan lebih dari gar nama Bandara Tebelian di 100 hektar sudah bersertiﬁ- provinsi. Kita percayakan kepada mereka untuk membanSintang, namun tak pernah kat, tegas Milton. Milton menargetkan Ban- tu pembangunan di Sintang melihat langsung. Saya kira seperti apa, ternyata luar bi- dara Tebelian menjadi bandara ini, harap Milton. (din)

Kejari Banjir Laporan Penyimpangan Proyek SINTANG-RK. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang menerima sejumlah aduan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Aduan yang masuk diteliti akurasi informasinya. Hasil telaah, jika bukti mencukupi, maka kejaksaan akan memprosesnya secara hukum. Demikian kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sintang Rizkinil Jusar, kemarin. Namun Rizkinil enggan merincikan jumlah aduan korupsi yang masuk ke kejaksaan. Hanya menyebutkan kalau pengaduan yang disampaikan

banyak mengenai pembangunan proyek. Kejaksaan ikut meminta setiap pengaduan juga mesti menyertakan data. Bukan hanya sekedar lisan atau menyampaikan isu. Kalau laporan, tidak bisa jika hanya katanya. Laporan harus disertai data. Pengaduan yang masuk pasti dikaji. Data lengkap, kemudian ditemukan penyimpangan, maka kita pasti akan proses kasusnya, kata Rizkinil. Ia mengatakan, bila peng a d u a n h a ny a b e r d a s a r omongan, kejaksaan tidak akan memproses. Lantaran

persoalan hukum harus dilandasi fakta dan bukti. Tidak bisa berdasar asumsi, yang bisa berujung ﬁtnah. Ada pengaduan seperti ini. Bahkan kerap. Hanya berdasar omongan tanpa punya bukti, papar Rizkinil. Menurut Rizkinil, kejaksaan mengapresiasi masyarakat yang menyampaikan pengaduan korupsi. Pasalnya, kerjasama dari berbagai pihak diperlukan dalam penegakan hukum. Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri untuk pemberantasan korupsi. Dukungan besar masyarakat

menjadi kunci utama. Kejaksaan butuh dukungan penuh masyarakat, kata dia. Sejumlah kasus yang sedang ditangani Kejari Sintang juga tidak lepas atas peran dukungan masyarakat. Beberapa kasus diantaranya telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Pontianak untuk disidangkan. Kasus itu antara lain dugaan korupsi Gedung Olahraga (GOR) Melawi, PNPM Melawi serta dugaan korupsi dana Pemilu di Kayan Hulu, Sintang. Kemudian kejaksaan juga

tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan Hand Traktor di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Sintang. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut. Karena itu, menurut Rizkinil, informasi yang diberikan masyarakat sangat penting dalam membantu pengungkapan kasus korupsi. Sinergi antara penegak hukum dan masyarakat diperlukan dalam penegakan hukum. Terlebih, lanjut dia, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS

Sabtu, 27 September 2014

Akseptor IUD di Kapuas Hulu Sangat Rendah

NINGKAU NUAN

Mulai Bentuk Alat Kelengkapan Dewan PUTUSSIBAU-RK. Ketua DPRD Kapuas Hulu sementara, Rajuliansyah mengatakan, jabatan sementara yang diembannya paling lama satu bulan. Sampai ada ketua DPRD deﬁnitif. Saat ini, kata dia, anggota DPRD yang baru tengah mempersiapkan atau menyusun Komisi, Fraksi-fraksi, Badan Kehormatan dan akan menyiapkan Ketua DPRD deﬁnitif beserta wakil-wakilnya. Untuk jabatan Ketua DPRD sendiri jika melihat MD3, ketua tetap dari partai pemenang yakni PPP, tapi kita belum tahu siapa orangnya, tergantung dari partai, kata Rajuliansyah usai pelantikan, Kamis (25/9). Mengingat singkatnya waktu, politikus PPP ini berharap anggota DPRD Kapuas Hulu periode 2014-2019 yang telah dilantik agar fokus membentuk alat kelengkapan Dewan, dan dapat berkontribusi memberikan ide dan pikirannya untuk membangun Kapuas Hulu. Rajuliansyah juga berharap ada sumbangan ide dan pikiran dari Dewan yang tidak terpilih lagi. Kita tetap ajak mereka, biar bagaimana pun selama lima tahun menjadi anggota Dewan mereka sangat berkontribusi. Untuk itu kita tetap berharap mereka tetap jadi promotor di masyarakat, ucapnya. Disinggung hubungan Dewan dan eksekutif di periode sebelumnya, ditegaskan Rajuliansyah semuanya baik-baik saja. Baik terhadap bupati maupun SKPD, untuk itu diharapkan kerja sama yang sudah baik selama ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. (aRm)

RAKYAT KALBAR

PUTUSSIBAU-RK. Sebanyak 30 orang Bidan Polindes, Bidan Puskesmas dan Petug a s L a p a n g a n Ke l u a r g a Berencana (PLKB) mengikuti Orientasi Motivator/Kader KB IUD, Jumat (26/9/2014) di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau. Melalui kegiatan itu mereka diminta untuk mengajak masyarakat menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Intra Uterine Device (MKJP-IUD) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR). Pasalnya, penggunaan alat kontrasepsi ini di Kapuas Hulu masih rendah. Kepala Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPKB) Kapuas Hulu, Drs Ibrahim Msi mengatakan, untuk lebih meningkatkan eﬁsiensi dan efektiﬁtas, program KB, khususnya dalam

Peserta mengikuti Orientasi Kader KB IUD di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Jumat (26/9/2014). ARMAN HAIRIADI

pemakaian alat kontrasepsi diharapkan pemakaian MKJP yang terdiri MOP, MOW dan IUD/AKDR harus ditingkatkan. Mengingat, kata dia, untuk akseptor IUD di Kapuas Hulu sangat rendah, per Agustus 2014 hanya 421 akseptor. Oleh karena itu kami beker-

jasama dengan Dinas Kesehatan menggelar kegiatan orientasi motivator kader KB IUD. Dengan tujuan supaya para bidan dan kader dapat memotivasi lagi keluarga dan masyarakatnya, ujar Ibrahim saat membuka acara tersebut, kemarin. Pada dasarnya, menurut

dia, program KB sangat membantu dalam hal pembangunan. Baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana guna pelaksanaan program KB tersebut dari pusat sampai ke tingkat desa. Baik di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Sekali pun program KB sudah dapat dilaksanakan dan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh, dalam hal ini keluarga dan masyarakat yang menjadi ujung tombak dan motor penggerak partisipasi dalam program pembangunan. Khususnya di bidang kesehatan dan KB, terang Ibrahim. Ketua Panitia, Rustini menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut

dari kegiatan motivator/ kader KB IUD se-Kalimantan Barat pada tanggal 8-9 September 2014 lalu. Kegiatan ini diharapkan menjadi motor penggerak partisipasi semua pihak dalam wadah pembinaan untuk menyukseskan program KB dan kesehatan dalam pemakaian alat kontrasepsi MKJP, khususnya IUD. Diharapkan terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Kita berharap, baik dari keluarga, kader, petugas dan masyarakat pada umumnya supaya dapat berpartisipasi serta berperan aktif sebagai penggerak yang baik dalam memotivasi pemakaian alkon MKJP khususnya IUD, demikian Rustini.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Ramah Tamah Hanya Dihadiri Satu Dewan yang Tak Terpilih Lagi

Ketua DPRD Kapuas Hulu sementara, Rajuliansyah memberikan cendera mata kepada mantan Anggota DPRD periode lalu yang tidak lagi terpilih, Kusfery AC pada acara ramah tamah di ruang sidang paripurna DPRD Kapuas Hulu, Kamis (25/9) malam. ARMAN HAIRIADI

PUTUSSIBAU-RK. Wajah 11 mantan anggota DPRD Kapuas Hulu periode 20092014 tidak tampak pada acara ramah tamah anggota DPRD Kapuas Hulu periode

2014-2014 di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Kamis (25/9) malam. Hanya Kusfery AC yang menyempatkan diri hadir. Dari semua anggota De-

wan lama yang tidak terpilih lagi, hanya saya yang datang. Ini karena saya legowo, kata Kusfery saat diminta untuk menyampaikan pesan dan kesannya selama duduk di parlemen. Menurut Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kapuas Hulu ini, anggota DPRD Kapuas Hulu lama yang tidak terpilih harus memiliki jiwa besar. Tidak perlu kecewa karena tidak terpilih lagi. Apalagi menyalahkan siapa-siapa. Saya sudah dua periode jadi anggota Dewan. Walaupun tidak menjadi anggota Dewan kita pun masih bisa berkarya di bidang lain, ujar Kusfery. Kepada anggota Dewan yang baru, ia meminta agar meneruskan perjuangan mereka. Jalin hubungan yang

harmonis dengan eksekutif untuk memajukan Bumi Uncak Kapuas. Semoga Kapuas Hulu semakin maju ke depannya, ucap Kusfery. Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu sementara, Rajuliansyah menuturkan, masa jabatan lima tahun sebagai anggota legislatif bukan hal pendek. Bahkan perjalanan dan perjuangan akan semakin berat. Maka dari itu, kami mohon masukan, saran dan pendapat dari kawan-kawan anggota DPRD Kapuas Hulu yang lama, sehingga ke depannya bisa menata Kapuas Hulu menjadi lebih baik, harapnya. Pada kesempatan itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengajak anggota Dewan periode

2014-2019 agar bersatu padu memajukan Kapuas Hulu bersama eksekutif. Sebab, tanpa kerja sama yang baik maka tidak mungkin akan tercapai kemajuan. Mungkin kami yang lama masih banyak yang belum diselesaikan, maka diminta yang baru dapat membantu melanjutkan, ujar anggota DPRD Kapuas Hulu dua periode ini. Rajuliansyah juga mengajak eksekutif untuk menjadikan Kapuas Hulu lebih baik ke depan. Sehingga bisa sejajar dengan daerah lainnya yang telah maju. Bukan sedikit potensi-potensi yang dimiliki Kapuas Hulu. Ini modal kita untuk menjadikan Kapuas Hulu lebih maju, katanya. Di tempat yang sama,

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kapuas Hulu periode 20142019. Kepada anggota DPRD Kapuas Hulu lama yang tidak terpilih lagi tetap diharapkan kerjasamanya untuk membangun Bumi Uncak Kapuas. Dewan bukan satu-satunya tempat untuk mengabdi, karena masa banyak caracara lainnya. Walaupun tidak jadi anggota Dewan lagi, mari sama-sama membangun Kapuas Hulu agar lebih baik ke depan, imbuhnya. Berbicara kehidupan, kata Bupati, tentu ada pertemuan dan perpisahan. Begitu juga di legislatif adalah amanah dari maha kuasa, sehingga menjadi anggota Dewan bu-

kan posisi yang abadi. Atas nama pemerintah daerah dan jajaran serta masyarakat Kapuas Hulu, saya menyampaikan terima kasih kepada ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kapuas Hulu 2009-2014. Selama lima tahun sudah berbakti dan mengabdi untuk Kapuas Hulu, banyak yang telah diperbuat, ucap Nasir. Kepada Dewan baru, tentu banyak yang perlu dipelajari mengenai tugas dan wewenangnya. Banyak aturan yang perlu dipahami. Kepada yang baru, selain ucapan selamat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kerja sama dan koordinasi yang baik. Masih banyak pekerjaan rumah dan tugas yang perlu kita dilakukan, tutup Bupati Nasir. (aRm)

BUMI DARANANTE

BPOM Periksa Jajanan Sisiwa SD Kacabdikpora Layangkan Surat Edaran SANGGAU. Tim Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak mendatangi SDN 09 Bunut, kecamatan Kapuas Kamis (25/9) guna menguji sampel jajanan anak di sekolah tersebut. Tujuannya agar para siswa dan perangkat sekolah mengetahui kadar makanan yang dikonsumsi. Selain mengambil sampel, BPOM juga sekalian memberikan penyuluhan tentang jajanan sekolah anak yang aman untuk dikonsumsi. Kita juga mengajarkan anak cara melihat tulisan (kadaluwarsa,red) BPOM di setiap makanan bungkusan, kata R Hutapea, Staf BPOM Pontianak di sela-sela uji

sampel itu. Staf Balai POM Pontianak lainnya, Lina Lingga menyatakan dari hasil uji sampel di lima sekolah yanitu, SDN 01, SDN 04, SDN 09, SDN 11 dan di Madrasah Iftida iyah Negeri (MIN), ditemukan satu makanan jenis kerupuk yang terindikasi menggunakan bahan berbahaya. Dalam melakukan uji sampel ini kami menggunakan empat parameter, formalin, borak, rhodamin B (pewarna tekstil) dan methanil yelow (pewarna tekstil). Untuk hari ini di SDN 09 dari 12 sampel makanan, semuanya negatif. Habis ini (dari SDN 09) kita akan lanjut ke SDN 01. Kalau kemarin di SDN 04, 11 dan

MIN terdapat 31 sampel. Hasilnya ada yang kami curigai mengandung rhodamin B pada pinggiran krupuk warna-warni, paparnya. Lina Lingga menegaskan, posisi BPOM hanya untuk menguji dan memaparkan hasilnya kepada pihak Dinkes dan Dikpora. Sementara untuk tindak lanjutnya diserahkan ke pihak yang berwenang. Selanjutnya, dari pihak sekolah atau dinas bisa mengambil tindakan, tambahnya. Kepala Seksi (Kasi) POM Alkes dan Farmasi Dinkes Kabupaten Sanggau, Lusiana SKM menyambut baik kehadiran pihak BPOM yang telah membantu melakukan uji

sampel. Secara medis, mengkonsumsi makanan berpengawet dalam batas tertentu dapat membahayakan dan menyebabkan kematian. Akibatnya, kalau jangka pendek memang biasa tidak kelihatan, apalagi dia dalam jumlah yang sangat kecil (dalam kue) tidak nampak. Tapi kalau dikonsumsi terusmenerus, maka dia akan menumpuk, dan suatu hari dapat memicu kanker, gangguan ginjal, efek terburuknya kalau sudah kanker parah bisa sampai pada kematian, katanya. Dinkes menyarankan kepada pihak sekolah untuk dapat selalu menjaga kebersihan. Baik lingkungan maupun

kebersihan makanan yang dijual. Kebersihannnya wajib dijaga. Maklum saja, kan kalau jualan di luar itu biasanya kotor kena debu, pedagang datang, tangannya kotor tidak di lap langsung memegang makanan, anak yang membeli pun langsung saja ambil masukkan ke mulut, itu yang bahaya, ujarnya. Lusiana menyatakan, dari Dinkes juga telah memprogramkan tiap tahun untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait kesehatan jajanan sekolah. Penyuluhan itu kita berikan kepada sekolah, guru, pengelola UKS, kanting atau mamangnya. tahun ini rencananya ada lima kecamatan, Kembayan, Beduai, Sekayam, Entikong dan Parindu. Tahun lalu juga ada, katanya. Surat edaran

Mengetahui itu, Kacabdikpora Kapuas, Abang Usman mengaku segera membuat surat edaran ke sekolahsekolah untuk memperketat atau memantau kesehatan jajanan sekolah. Hal itu penting menurutnya, karena kesehatan jajanan ini sangat menyangkut pada kesehatan anak didik ke depan. Kami akan buat edaran, tadi sudah saya konsep. Setidaknya sekolah mengimbau menjaga kebersihan. Kita harus mewaspadai makananmakanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Kalau mau memang menurut saya, sebaiknya bawa makanan sendiri dari rumah saja lah. Lebih aman, katanya. Dari hasil sementara uji sampel yang dilakukan BPOM Pontianak, disimpulkan bahwa jajanan yang berada di

sekolah-sekolah Kapuas, kata Abang masih tergolong aman dikonsumsi. Kesimpulannya, jajanan sekolah untuk Kapuas masih aman, katanya. Abang Usman pun mendorong setiap sekolah menerapkan program kantin sehat. Ini guna mendukung brand image Sanggau Sehat . Harus dimulai dari anak-anak Sekolah Dasar. Sejauh ini yang baru menerapkan katin sehat ini di SDS Paroki, SD 11 dan Min. Ke depan kita minta semua sekolah menerapkan kantin sehat. Ada sepuluh syarat bagi kantin sekolah untuk ditetapkan sebagai kantin sehat, di antaranya seperti kebersihan lingkung an, kebersihan jajanan, kebersihan penjualnya dan segala macam, bebernya. (KiA)

Didiskusikan Lelang Lahan Parkir

Ilustrasi/IST

SANGGAU. Koordinator parkir di RSUD Sanggau, Mat Naji, 50, menyambut baik rencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) kabupaten Sanggau melelang lahan parkir. Tapi perlu sosialisasi dan dibicarakan dahulu kepada para koordinator parkir. Jadi ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Harus adakan rapat dulu, sosialisasikan ke kita bersama pengurus parkir lainnya. Kalau memang mau ada perubahan seperti itu, katanya. Diakuinya mekanisme lelang lahan parkir sudah diterapkan sejak tahun lalu. Tapi tak satupun koordinator parkir yang ikut, karena pemasukan yang ditargetkan Dishubkominfo teralalu tinggi. Dishub kami harapkan dapat menyusuaikan dengan pendapatan parkir. Mereka harus survei dulu,

baru dibicarakan di situ (saat pertemuan). Kalau kemarin itu yang jelas agak memberatkan, ungkapnya. Contohnya, pendapatan yang diperolehnya Rp1,5 juta perbulan dengan dua juru parkir. Mereka bertugas secara bergantian mulai dari pukul 08.0015.00 dan dari pukul 15.00-21.00. Selebihnya ada Satpam RSUD yang bertugas memantau. Rata-rata penghasilan kami Rp50-60 ribu dari dua orang itu. Total perbulan, Rp1,5 juta. Namanya juga rumah sakit, pendapatan tidak bisa 100 persen. Paling hanya 40 persen saja dari total jumlah kendaraan yang parkir. Karena ada yang sebagian keluar-masuk tapi bayar 1 kali, belum juga banyak motor pegawai di sana yang tidak mungkin kita pungut, ujarnya. Ia sendiri mengaku tak

tahu berapa jatah masuk ke PAD. Selama ini ia langsung menyetor ke RSUD Sanggau secara perbulan. Dari hasil pendapatan perbulan itu, kami setorkan langsung ke RSUD, Rp500 ribu. Jadi kami tidak tahu, berapa yang masuk ke Dishub, katanya. Ditambahkannya, jika mekanisme lelang benarbenar diterapkan, ia berharap Dishubkominfo dapat pula bekerjasama dengan para pemilik toko atau mini market-mini market di sepanjang jalur titik parkir. Intinya dengan pemilik lahan parkir, atau toko. Biasanya kami tidak boleh mungut parkir di depan tokonya, alasannya takut sepi kalau ada parkir. Tapi sementara itu, lokasinya masuk dalam titik jalur parkir perhubungan, seperti jalur Pasar Kartini ini, jelasnya. Sebelumnya, Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sanggau, Yohanes Kiteng mengatakan pihaknya secara bertahap akan menerapkan sistem pelelangan untuk pengelolaan lahan parkir di Kota Sanggau agar tertib dan terkontrol. Mekanisme lelang lahan parkir ini juga, diharapkan pemasukan PAD dari sektor parkir ini dapat meningkat dan jelas. Karena selama ini, Kiteng mengakui, PAD yang dihasilkan dari parkir tak pernah mencapai target. Target kita Rp30 juta tahun ini. Tahun lalu kita dapat sekitar Rp20an. PAD parkir kita sulit mencapai target, karena memang saat ini kita masih menitik beratkan pada penertiban dan keamanan, baik bagi pemilik kendaraan, ungkapnya. (KiA)

LANDAK EDOâ&#x20AC;&#x2122;

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014 INJEH KARAJA

Pilih Perangkat Desa Tak Asal Tunjuk NGABANG. Kepala desa (Kades) Hilir Kantor kecamatan Ngabang, Yohanes membantah pemilihan perangkat desanya dikatakan main tunjuk saja. Saat ini desa nya sedang melakukan pemekaran dusun dan RT. Semua di laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Yohanes. ANTONIUS Kami sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, semua berdasarkan musyawarah dan mufakat. Untuk pemilihan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada panitianya, jadi tidak main tunjuk, kata Yohanes kepada wartawan di kantornya, Jumat (26/9). Pihaknya mengadakan pemilihan secara bertahap, mengingat keterbatasan dana dan waktu. Jika ada orang yang menuding asal tunjuk saja, itu tidak benar. Dan silakan saja tanyakan kepada masyarakat yang ada di desa Hilir kantor itu sendiri, katanya. Menurutnya, untuk menentukan perangkat desa itu harus memilih orang yang mampu berkerja dan tanggungjawab, tidak juga sembarangan. Karena mereka berkerja untuk masyarakat. Beban yang ia emban harus dipertanggungjawabkan. Bukan asal mau saja tapi tidak mau berkerja, katanya.(ius)

Rapat â&#x20AC;&#x2DC;Perpisahanâ&#x20AC;&#x2122; Anggota DPRD APBD Tembus Rp1 Triliun N GABANG . Untuk terakhir kalinya Anggota DPRD Landak periode 2009-2014, menggelar rapat pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus, Jumat (26/9), yaitu Perda APBD Landak tahun anggaran 2015, dan Perda perlindungan sumberdaya ikan dan larangan penangkapan dengan alat setrum, tuba dan zat kimia. Sikap politik keenam fraksi di DPRD Landak yang menyetujui kedua Perda ini dituangkan dalam Pendapat Akhir (PA) yang disampaikan pada rapat paripurna diruang sidang DPRD Landak. Pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Landak, Heri Saman, hampir semua fraksi mengucapkan salam perpisahannya dalam PA yang disampaikan tersebut. Pasalnya rapat paripurna

ini merupakan rapat yang terakhir kalinya bagi anggota DPRD Landak periode 2009-2014. Bahkan, Jumat kemarin juga merupakan hari terakhir bagi anggota DPRD Landak tersebut menjalankan aktivitasnya di gedung rakyat tersebut. Sebab, Senin (29/9) ini, anggota DPRD Landak periode 2014-2019 secara resmi akan dilantik. Untuk APBD Landak 2015 ini ditetapkan pendapatan sebesar Rp. 1 Triliun. Belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp. 420 Miliar dan belanja langsung ditetapkan sebesar Rp. 572 Miliar serta surplus sebesar Rp. 7 Miliar. Sedangkan pembiayaan, terdiri dari penerimaan ditetapkan sebesar Rp. 34 Miliar dan pengeluaran sebesar Rp. 41 Miliar. Pembiayaan Netto sebesar Rp. 7 Miliar dan SILPA Rp. 0.

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, menandatangani berita acara Pendapat Akhir (PA). ANTONIUS menunjukan bahwa Landak dapat berdiri tegak bersama-sama kabupaten lainnya. Mudah-mudahan pengelolaan dana-dana yang dititipkan dan dipercayakan kepada kita ini, lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, lebih berpihak kepada kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran

Semantara Bupati Landak Adrianus Asia Sidot mengatakan, untuk pertama kalinya dalam tahun anggaran 2015, APBD Landak menyentuh angka Rp1 triliun. Ini patut kita apresiasi. Apalagi ini bukan keberhasilan saya sendiri, tetapi keberhasilan kita bersama dan keberhasilan seluruh rakyat Landak, ujarnya. Dikatakannya, hal ini

masyarakat kita, katanya. Bupati mengingatkan, supaya jajaran Pemkab Landak masih mampu untuk mempertahankan opini BPK untuk tahun 2015 dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena itu, bekerjalah dengan baik, dengan tekun, dengan jujur dan dengan bersih supaya predikat WTP kita bisa dipertahankan, pintanya. Tampak hadir dalam rapat paripurna tersebut, dua Wakil Ketua DPRD Landak, Klemen Apui dan Markus Amid beserta sejumlah anggota DPRD Landak lainnya. Khusus bagi Klemen Apui sendiri, ia diperkenankan untuk menyampaikan PA Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD Landak tahun 2015. Sedangkan dijajaran e k s e k u t i f t a m p a k h a d i r, Wabup Landak, Herculanus Heriadi, Sekda Landak, Ludis dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Landak.(ius)

Silaturahmi ke IPHI Mandor MANDOR. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Landak, melakukan silaturahmi ke pengurus IPHI Kecamatan Mandor, Kamis (25/9). Kedatangan pengurus IPHI Landak yang dipimpin langsung ketuanya, H. Ali Yakub disambut oleh Ketua dan pengurus IPHI Kecamatan Mandor beserta Kepala KUA Mandor bertempat disalah satu kediaman pengurus IPHI Mandor. Kegiatan silaturahmi inipun dirangkaikan dengan kegiatan pengajian rutin IPHI Mandor. Pada kegiatan inipun digelar juga kegiatan tausiah yang disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Seng-

kubang Kabupaten Mempawah, KH. Tusirana Rasyid. Ketua IPHI Landak, H. Ali Yakub mengakui, memang masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh IPHI Landak. PR inipun merupakan tantangan bagi pengurus IPHI Landak, ujarnya. Ia mengakui, pengurus IPHI Mandor ini memang sudah lama terbentuk sejak tahun 2003 lalu. Selain Mandor, semua kecamatan se Landak ini memang belum terbentuk kepengurusan IPHI tingkat kecamatan. Hal ini dikarenakan jumlah para haji dan hajjah di kecamatan masih relatif sedikit, katanya. Yakob berharap, dengan sudah terbentuknya pen-

gurus IPHI Mandor ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain. Tapi kita mau luruskan apakah pembentukan IPHI Mandor ini sudah sesuai dengan AD/ART IPHI, terutama susunan kepengurusannya, kata Yakob. Ia menambahkan, jika memang komposisi kepengurusan IPHI Mandor belum lengkap, tentunya bisa disempurnakan lagi sesuai dengan AD/ART IPHI. Makanya kita akan memberikan AD/ ART IPHI ini kepada pengurus IPHI Mandor untuk dipelajari, ucapnya. Pada kesempatan itu, Yakob menyampaikan beberapa program kerja yang akan dilakukan IPHI Landak. Kita

diberi tugas untuk membentuk kepengurusan IPHI tingkat kecamatan yang memungkinkan, jelasnya. Program lainnya, IPHI Landak bersama-sama Kantor Kementerian Agama (Kemanag) Landak akan melakukan pembinaan, baik bagi calon haji dan hajjah serta para haji dan hajah. Kita juga akan memaksimalkan Baznas. Ha inipun akan kita dorong. Kemudian, IPHI juga bisa menjadi motor penggerak khususnya dibidang keagamaan dan semua lini lainnya, ungkap Yakob. Ia berharap program IPHI Landak tersebut bisa terlaksana dan didukung oleh pengurus IPHI kecamatan.

Ketua IPHI Landak, H. Ali Yakob memberi sambutan saat silaturahmi dengan pengurus IPHI Kecamatan Mandor. ANTONIUS Saya juga tertarik dengan program IPHI Mandor yang setiap tahunnya akan mem-

berangkatkan satu orang calon haji melalui Infaq yang dikumpulkan dari pengurus

dan anggota IPHI Mandor. Saya mengapresiasi program itu, katanya. (ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Kunci Lulus Tes CPNS Ala Sekda Sekadau

Giat Belajar dan Tak Percaya Calo SEKADAU. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Drs. Yohanes Jhon MM, mengingatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 rajin belajar agar lulus tes yang menggunakan sistem komputer itu. Kelulusan hanya dapat ditentukan oleh pelamar itu sendiri. Saya sering ingatkan supaya pelamar belajar, kuasai teknologi terutama komputer, dan jangan lupa berdoa. Ya, harus begini kalau mau lulus, pesan Sekda melalui Rakyat Kalbar, Jumat (26/9). Tak lupa, ia kembali mengingatkan para pelamar PNS agar tidak percaya dengan calo atau oknum tak bertanggungjawab yang menjanjikan kelulusan. Jangan percaya kepada calo atau siapa pun selain panitia penerimaan CPNS. Karena banyak oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan momen ini. Percayalah kepada panitia. Tapi bukan berarti panitia bisa menentukan kelulusan, tegas Jhon. Kepada panitia penerimaan CPNS 2014, Sekda juga mengingatkan untuk memberikan service terbaik kepada CPNS. Saya sudah mewantiwanti panitia supaya memberikan pelayanan yang maksimal. Layanilah pelamar dengan baik, demikian Yohanes Jhon. (bdu)

Perayaan BKSN 2014 Luar Biasa Meriah S EKADAU . Perayaan puncak Kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN) tahun 2014 ditetapkan kemarin. Seremoni dipimpin langsung oleh Uskup Sanggau-Sekadau yang diwakili Sekjen Keuskupan, Pastor Ya d i P r o j o , d i d a m p i n g i Bupati Sekadau, Simon Petrus. Mengambil tempat di Betang Youth Center, ditandai dengan pemukul a n g o n g s e b a ny a k t i g a kali dan diramaikan ribuan orang. Tampak hadir, Kapolres Sekadau, AKBP Agus Triatmaja dan jajaran, Pabung Kodim 1204 SanggauSekadau Mayor Aziz, tokoh

Harusnya Diterapkan di Semua Sekolah SEKOLAH yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terlihat sedikit menonjol dibandingkan sekolah-sekolah lain yang tidak menerapkan sistem itu. Tak heran, penerapan MBS menuai banyak pujian. Pemerhati Pendidikan Kabupaten Sekadau, Sri Susanti SPd mengungkapkan, dari berbagai sisi, memang tampak kelebihan sekolah yang menerapkan MBS. Karena itu, kita berharap agar MBS ini diterapkan secara sungguh-sungguh di semua sekolah di Sekadau, ujarnya, Jumat (26/9). MBS, menurut alumnus FKIP Untan itu, telah berperan penting dalam kemajuan sekolah. Sistem itu men-

ciptakan keteraturan dalam proses belajar mengajar di sejumlah sekolah yang menerapkannya. Jika diterapkan dengan sungguh-sungguh, MBS memberikan ruang kepada banyak pihak, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, orangtua murid hingga tim pengembangan sekolah untuk memajukan sekolah. Dengan terbukanya ruang itu, maka banyak upaya pembangunan dan perbaikan sekolah bisa dilakukan. Pengelola sekolah pun tidak bisa semena-mena dalam mengatur. MBS menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pendidikan di sebuah sekolah, tukas Sri. (Abdu Syukri/Bersambung)

Mengintip Penerapan MBS di SDN 47 Penanjung

masyarakat, tokoh agama, se jumlah pastor berikut Pastoran dan Paroki Sekadau, serta ribuan pelajar dari berbagai sekolah dan kontingen BKSN di Kecamatan. Ketua Panitia, Fransiskundus Undun dalam laporannya menyatakan, BKSN adalah momentum untuk refleksi iman secara mendalam agar umat Katolik sadar pentingnya membaca kitab suci untuk menjalani kehidupan dengan keimanan yang kokoh. BKSN merupakan cerminan dari kondisi umat Kristen Katolik setiap tahunnya, ujar dia, Jumat (26/9).

Dijelaskan Frans, karib dia disapa, BKSN 2014 diisi banyak kegiatan. Seperti karnaval pembukaan, perlombaan-perlombaan olahraga, pameran di areal Rumah Betang, warung makan dan minum, permainan rakyat, cerdas cermat Alkitab, paduan suara rohani, serta tarian-tarian Daerah. Keg iatan BKSN sudah dimulai 1September lalu, peserta terdiri dari 10 kring, stasi di lingkungan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus, jelasnya. Bupat i Simon Petrus, dalam sambutannya, berterima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan

BKSN 2014 dan diharapkan kegiatan ini berjalan l a n c a r s a m p a i a k h i r. I a mengharapkan peserta menjaga ketertiban dan keamanan sepanjang agenda berjalan. Kepada seluruh peserta dan panitia dalam BKSN ag ar memanfaatkan bulan kitab suci ini dengan maksimal dan sungguhsungguh. karena, kegiatan ini hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, papar Bupati mengingatkan. Sementara, Pastor Yadi Projo menceritakan BKSN bercikal bakal dari minggu kitab suci sejak tahun

1976. Pada 1977, dalam sidang Mahwi, setelah melalui proses evaluasi, ditetapkanlah bulan September sebagai BKSN. Te m a n y a b e r u b a h - u b a h sesuai kondisi dan perkembangan zaman. Kitab suci perlu disosialisasikan dalam momentum BKSN. Oleh karena itu perlunya membiasakan diri membaca kitab suci, ajaknya. Usai seremonial, dilanjutkan dengan karnaval pelajar mengitari pasar Sekadau. Kemudian, stan pameran ditinjau Bupati Sekadau dan rombongan Forkompinda. (bdu)

Agenda Tahunan Pemkab Sekadau

Tahun Ini, Targetkan Operasi Seratus Penderita Katarak S EKADAU . Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Kesehatan Sekadau, akan kembali menggelar operasi katarak gratis. Ini merupakan kegiatan rutin yang sudah mereka lakukan sejak beberapa tahun terakhir. Khusus untuk tahun ini, kita menargetkan mengoperasi sebanyak 100 penderita katarak, ujar Kepala Dinas Kesehatan Sekadau, dr. Wirdan Mahzumi MKes, kepada Rakyat Kalbar, Jumat (26/9). Saat ini, dinas kesehatan tengah mematangkan pelaksanaan operasi katarak gratis tersebut. Menurut Wirdan,

operasi katarak gratis itu merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Sekadau, Dinas Kesehatan Kalbar, dan RS Mata Cicendo, Jawa Barat. Semua dokter untuk operasi berasal dari Ikatan Dokter Mata Indonesia. Direncanakan, pelaksanaan operasi katarak pada Selasa, 30 September 2014, didahului dengan pemeriksaan mata (screening test) sehari sebelumnya (Senin, 29/9). Bagi masyarakat yang meminta bisa langsung datang ke RSUD Sekadau. Gratis tanpa dipungut biaya, pungkasnya. (bdu)

Spanduk operasi katarak. ABDU SYUKRI

SAMBAS

TUMPAHAN SALOK

Lomba Sampan Bedar se-Kalbar Sambas. Pemkab Sambas akan menggelar Lomba Sampan Bedar se-Kalbar tanggal 12 Oktober mendatang. Lomba ini bertujuan untuk mengangkat kembali olahraga tradisional yang sudah empat tahun vakum. Guna mensukseskan Lomba Sampan Bedar se-Kalbar, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) menunjuk Ranca Entertainment sebagai Panitia Pelaksana Lomba Sampan Bedar 2014, kata Muzani, Kabid Olahraga Disporabudpar Sambas kepada wartawan, Jumat (26/9). Ia mengatakan, dilaksanakannya Lomba Sampan Bedar untuk mengangkat dan mengingat kembali sejarah Sambas, karena dulu sampan bedar merupakan sarana transportasi sungai pada masa Kesultanan Sambas Islam. Makanya, lomba sampan menjadi even tetap Pemkab Sambas, walaupun empat tahun terakhir sempat vakum. Sudah 4 tahun Lomba Sampan Bedar tidak pernah dilaksanakan lagi, sebelumnya selalu dilaksanakan tiap tahun, kata Muzani. Lamanya lomba sampan bedar tidak digelar membuat Pemkab Sambas ingin melaksanakan kembali perlombaan tersebut. Rencananya, setelah perlombaan ini digelar tahun ini, maka ke depan Disporabudpar akan menyelenggarakan secara rutin lomba sampan setiap tahun. Satu diantara olahraga yang menjadi unggulan Kabupaten Sambas adalah olahraga dayung. Makanya, kami ingin mengangkat kembali olahraga Sampan Bedar setiap tahun, agar olahraga tersebut bisa menjadi icon Kabupaten Sambas di bidang olahraga, jelas Muzani. Sekarang, ungkap Muzani, Kabupaten Sambas sudah mempunyai dua dragon boat. Makanya, Disporabudpar ingin memperkenalkan kepada masyarakat Sambas bahwa saat ini kita telah memiliki dua perahu dragon boat. Saat lomba digelar nanti, Pemkab Sambas akan merekrut wasit yang ada di Kabupaten Sambas. Tentunya wasit yang sudah berpengalaman, dan sudah sering mengadakan kegiatan serupa, tegasnya. Terpisah, Sudirman, Ketua Panitia Pelaksana dari Ranca Entertainment yang ditunjuk Disporabudpar Sambas sebagai Event Organizer (EO) mengatakan, lomba akan dilaksanakan di Muare Ulakan, Sungai Sambas. Lomba sampan se-Kalbar ini akan dimulai dari pukul 08.30 hingga selesai, ujarnya. Untuk menjadi peserta lomba ujarnya, setiap peserta harus memiliki Tim Sampan Bedar. Satu tim terdiri dari delapan orang, dan pendaftaran sudah mulai dibuka sejak kemarin hingga technical meting, Sabtu (10/10) mendatang. Sedangkan untuk pendaftaran tidak dipungut biaya, dan peserta pun tidak dibatasi, katanya. Dirman sapaan akrab Ketua Ranca Entertainment ini menambahkan, selain Lomba Sampan Bedar, pada hari yang sama juga akan diadakan ekshibisi dragon boat. Apalagi saat ini Kabupaten Sambas telah mempunyai dragon boat, dan menjadi unggulan di Kalbar dalam setiap kegiatan Porprov. Diharapkan masyarakat Kabupaten Sambas dapat mendukung suksesnya lomba sampan ini, sehingga dapat berlangsung aman dan lancar. Peserta diharapkan segera mendaftarkan diri dan bersamasama menggaungkan Lomba Sampan Bedar se Kalbar di Kabupaten Sambas, tegasnya. (edo)

SAMBAS TERIGAS

RAKYAT KALBAR Sabtu, 27 September 2014

Hanya 22,18 Persen Pekerja Formal Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Rini Wijayanti, istri dari almarhum Ardhan Septiawan, peserta BPJS Ketenagakerjaan foto bersama usai menerima santunan BPJS di Halaman Kantor Bupati Sambas. M Ridho

SAMBAS. Dari 2.351 perusahaan yang aktif beroperasi di Kalbar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 176.321 orang, hanya 22,18 persen pekerja formal, dan 0,19 persen pekerja informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Begitu diungkapkan Inono Dahlan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalbar, Jumat (26/9). Inono datang ke Sambas untuk menyerahkan dana santunan sebesar Rp 82.320.400 kepada Rini Wijayanti, istri dari almarhum Ardhan Septiawan, peserta BPJS Ke-

tenagakerjaan yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat berangkat kerja. Ardhan merupakan karyawan PT Bintang Global Sumber Sarana. Santunan yang diterima ahli waris terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 74.000.000, Santunan Berkala Rp 4.800.000, dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 3.520.400. Dari 795.000 pekerja formal di Kalbar, baru 22,18 persen menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ungkapnya di Halaman Kantor Bupati Sambas. Sedangkan pekerja informal Kalbar sebanyak 1,514

juta baru 0,19 persen yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu BPJS Ketenagakerjaan Kalbar bersama pemerintah daerah bekerjasama meningkatkan kepesertaan, agar seluruh pekerja formal maupun informal di wilayah Kalbar mendapat perlindungan program jaminan sosial atas resiko sosial ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan meninggal dunia, tegasnya. Diungkapkannya, sejak 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero) telah bertransformasi menjadi BPJS

Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menjadi perangkat negara dalam memberi jaminan sosial, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, katanya. Selain itu, transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan juga dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar, karena tidak semata menjangkau tenaga kerja formal, tetapi juga tenaga kerja informal yang dari sisi jumlahnya jauh besar. Sesuai amanah UUD 1945 dan TAP MPR Nomor 10 Tahun 2001, yaitu memberikan

perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ujarnya. Dalam realisasinya, BPJS Ketenagakerjaan Kalbar telah melakukan pembayaran jaminan posisi Januari sampai September 2014, dimana Jaminan Kecelakaan (JKK) sebanyak 372 kasus sebesar Rp 3.424.149.167,90, Jaminan Kematian (JK) sebanyak 217 kasus senilai Rp 3.411.300.000, Jaminan Hari Tua ( JHT ) sebanyak 6.922 kasus senilai Rp 49.771.832.492,32. Diharapkan masyarakat dapat menjadi peserta BPJS, ajaknya. (edo)

Masyarakat Diimbau Serahkan Senpi Rakitan

AKBP Wandy Aziz. M Ridho

SAMBAS. Masyarakat Kabupaten Sambas diimbau agar menyerahkan Senjata Api (Senpi) rakitan yang dimilikinya. Sebab kata Kapolres Sambas, AKBP Wandy Aziz senpi sangat berbahaya jika lalai menyimpannya. Imbauan itu disampaikan Kapolres menyikapi kasus tertembaknya Florensius Wandi Bulet, 28, saat berburu rusa bersama Oktavinus anak Alut Sulin, 29, Rabu (23/9) di lokasi PT Abadi Mas, Dusun Karangan, Desa Madak, Kecamatan Subah.

Kapolres meminta masyarakat secara kooperatif menyerahkan senpi rakitan yang masih disimpan. Ditegaskan Wandy Aziz, sangat berbahaya menyimpan senpi rakitan di rumah. Dikhawatirkan jika dimainkan oleh anak-anak hingga menyebabkan korban jiwa. Kasus berburu yang menyebabkan meninggalnya warga Kecamatan Subah harus menjadi pembelajaran, sehingga kasus seperti ini tidak terulang, ujar Kapolres kepada

wartawan, Kamis (25/9). Bagi masyarakat yang masih memiliki senpi, Kapolres berharap, segera diserahkan kepada aparat hukum atau kepolisian terdekat, mengingat memegang senpi secara hukum salah. Jangan takut menyerahkan senpi. Polisi tidak akan menangkap dan menghukumnya, kecuali yang bersangkutan terjaring razia memiliki senpi, maka hukumannya sangat berat, tegasnya. Jika senpi diserahkan secara sukarela, selaku Ka-

SAMBUNGAN

polres, Wandy Aziz berjanji tidak akan memproses secara hukum. Namun, jika sampai ada warga tertangkap aparat karena memiliki senpi, maka Kepolisian akan memproses secara hukum pemiliknya sesuai undang-undang. Kerjasama masyarakat dalam menciptakan situasi aman dan kondusif sangat diharapkan, diantaranya dengan menyerahkan senpi rakitan yang baru saja memakan korban jiwa di Kabupaten Sambas, imbaunya. (edo)

DARI HALAMAN 9

Keroyok Pedagang ..............................................................................................dari halaman 9 27 Rumah ...........................................................................dari halaman 9 untuk melihat kenyataan yang ada. Kalau memang terjadi seperti itu, berarti Satpol PP tidak manusiawi. Kita berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja secara profesion-

al, jangan sampai ada tindak kekerasan, apalagi sampai melukai atau mencederai masyarakat, tegas Mansyur. Mansyur meminta Pemkot dan Satpol PP ke depannya jangan sam-

pai mengulang kejadian tersebut. Pemukulan yang dilakukan oknum petugas Satpol PP sudah mencederai Pemkot Pontianak. Lakukanlah dengan tindakan-tindakan yang persuasif dan tindakan-

tindakan yang manusiawi. Sebab pedagang bensin eceran itu tidak berlebihan. Mereka itu hanya mencari sesuap nasi dan kebutuhan hidup seharihari untuk keluarganya, ujarnya. (dsk)

PT PALM ............................................................................................................................dari halaman 9 p e r u s a h a a n dan bermasalah. Pada pertemuan itu, PT Palmdel Agroasia Lestari Makmur berdalih telah menyediakan lahan plasma untuk warga di ujung Gunung Loncek. Perusahaan tersebut tidak dapat menerima tuntutan warga, terkait lahan plasma di tanah mereka sendiri, karena tidak sesuai dengan tata ruang yang telah dibuat perusahaan. Warga Dusun Teluk Bakung Desa Lintang Batang, Valintinus Pianus mengatakan, kedatangan ratusan masyarakat dari tujuh dusun, empat desa ke kantor PT Palmdel, untuk meminta jawaban perusahaan atas tuntutan mereka. Pada pertemuan sebelumnya, kami memberi waktu kepada pihak perusahaan untuk menjawab tuntutan warga, kata Valintinus. Valintinus menuturkan, masyarakat menuntut

perusahaan untuk menempatkan lahan plasma, sesuai dengan surat perjanjian pada pasal 4, isinya penempatan lahan plasma di tanah milik warga masing-masing. Selama ini lahan plasma tidak jelas, lahan yang diberikan kepada warga terletak di ujung Gunung Loncek dan lahan tersebut bermasalah, kesalnya. Jika memang lahan plasma yang diberikan perusahaan ternyata bermasalah, maka seluruh warga akan menarik kembali tanah milik mereka. Dan perusahaan dapat mengambil seluruh tanaman sawit miliknya yang disita warga. Tuntutan masyarakat tidak banyak, lahan plasma di tanah sendiri bukan di lokasi lahan yang bermasalah. Termasuk peluang kerja bagi warga lokal yang berpendidikan. Karena selama ini mereka dipersulit oleh

pihak perusahaan untuk bekerja. Selama ini warga lokal hanya diberi peluang kerja kasar, seperti petugas pengamanan dan buruh, tegas Valintinus. Kepala Dusun Lintang Batang, Maurus Rita Dihales menegaskan, perusahaan harus menyerahkan lahan plasma seluas 3000 hektar kepada warga. Jika memang sudah ditetapkan, tentu akan memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap perkebunannya, ungkapnya. Lokasi lahan plasma itu harus berada di tanah warga sendiri, bukan di lahan yang bermasalah. Perusahaan harus ingat, bahwa tanah yang diserahkan warga jelas, tidak bermasalah. Tapi meng apa perusahaan memberi lahan untuk plasma di lahan yang bermasalah, ungkap Maurus. Manager Umum dan Sumber Daya Manusia

PT Palmdel Agroasia Lestari Makmur, Muhammad Taha mengatakan, tuntutan masyarakat meminta lahan plasma di tanah sendiri tidak dapat diterima. Perusahaan telah membuat tata ruang wilayah, menentukan mana lahan inti milik perusahaan dan lahan plasma milik warg a. Pembuatan tata ruang ini berdasarkan kebijakan manajemen, kata Taha. Disinggung mengenai aturan apa yang digunakan perusahaan terkait penataan tata ruang perkebunan, Taha menuturkan, tidak ada aturan yang digunakan untuk menata lahan inti dan plasma. Penempatan lahan itu kebijakan manajemen, tidak bagus rasanya kalau lahan plasma keberadaannya spot-spot. Jadi disediakan satu hamparan lahan, ucapnya. (sul)

tidak mau pemukimannya dibongkar pemerintah, kata Jimi. Parahnya lagi, rumah warga yang akan dibongkar itu sudah

ada sertiďŹ kat tanahnya. Ketua FRKP, Stepanus Paiman mengaku segera mempelajari laporan atau pengaduan warga

tersebut. Kita akan minta penjelasan dari Pemkot. Karena tidak ada keadilan dalam kasus ini, tegas Stepanus. (zrn)

Bocah Sembilan Tahun ...................................dari halaman 9 Honda Beat KB 4176 CS di depannya. Karena jarak yang terlalu dekat, pengemudi mobil tersebut menyenggol pengendara sepeda motor yang men-

gakibatkan Triwati dan kedua anaknya ikut terjatuh dan menderita luka berat, bahkan anak sulungnya tewas. Pengemudi truck di-

persangkakan lalai dan kurang hati-hati di jalan raya. Saat ini pengendara truk diamankan dan diproses hukum, tegas Saloom. (edo)

Guru Penjaskes ..........................................................dari halaman 9 Menurut Hamidi, ada mekanisme yang mesti dilalui untuk sanksi yang diterima oknum guru tersebut. Tetapi, selama proses hukum itu berjalan, maka oknum tersebut akan mendapat pemberhentian sementara. Selama pemberhentian sementara itu, dia tetap menerima gaji, tetapi hanya 75 persen saja, jelas Hamidi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP 53/2010), kata Hamidi, apabila ancaman hukuman yang diterima oknum tersebut empat tahun, maka guru tersebut bisa diberhentikan atau dipecat. Kita tetap menunggu putusan inkrahnya seperti

apa. Karena bisa saja, di putusan awal, oknum itu melakukan banding. Setelah ada kepastian, barulah ada tindak lanjut dari kita. Tidak menutup kemungkinan bisa saja dia diberhentikan secara tidak hormat, tetapi ada prosesnya, jelas Hamidi. FA, SC, DW dan HL ini ditangkap BNNP yang melaksanakan Raid Planning and Execution (RPE) di Kota Singkawang. Senin malam, sekitar jam 23.30, kita lakukan penggerebekan. BB (barang bukti, red) nya hanya sedikit, sekitar setengah ji (gram, red). BB itu sisa pakai mereka. Guru itu bersama dua cewek mahasiswi Akper dan

seorang laki-laki bekerja di leasing, ungkap Kepala Seksi Berantas BNNP Kalbar bagian Singkawang, Kompol Sukadi di Kantor BNNP Kalbar, Rabu (24/9). FA menjadi guru PNS sejak 2010 lalu. Pria yang berasal dari Kota Pontianak itu, lanjut Sukadi, merupakan TO (target operasi) BNNP, karena kerap kali dicurigai terlibat penyalahgunaan Narkoba. Kita sedang kembangkan, karena ada timbangan digital saat keempatnya ditangkap. Kita curiganya juga satu dari mereka sebagai pengedar Narkoba, kalau cuma gunakan untuk apa ada timbangan elektrik, tegas Sukadi. (dik)

Nicki Minaj

Bebas Dari Tuntutan

Rakyat Kalbar Sabtu, 27 September 2014

NICKI MINAJ sempat terlibat persoalan hukum gara-gara rambut palsu pada Februari 2014. Mantan hairstylist-nya pernah menuntut rapper berpenampilan eksentrik itu karena dianggap telah mencuri ide kreasi wig-nya. Tak main-main, nilai tuntutannya mencapai 30 juta dolar AS atau sekitar Rp 359 miliar. Selang tujuh bulan setelah gugatan ke pengadilan, Minaj sepertinya bisa bernapas lega. Hakim memutuskan menolak gugatan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Amerika di Atlanta, Harold Murphy setuju bahwa Terrence Davidson, sang hairstylist sebagai penggugat tak memiliki dasar yang kuat atas klaim pelanggaran hak cipta tersebut. (RM)

s i t n Roma

a r s e M & CHELSEA OLIVIA

PERSONEL Bukan Bintang Biasa (BBB), Chelsea Olivia mengaku selalu berbunga-bunga. Meski masa pacarannya dengan tunangannya, Glenn Alinskie sudah berjalan tujuh tahun, namun hubungannya selalu mesra. Chelsea bahkan mengaku sangat beruntung memiliki Glenn yang romantis. Puncak keromantisan Glenn adalah saat melamar Chelsea di tengah laut Kepulauan Seribu, akhir Juli lalu. Saya beruntung punya pacar romantis. Sekarang beda, iya, aku tunangan Glenn. Kalau masalah perasaan sifat dan macem-macem sama saja sih. Dia masih romantis, akunya dengan wajah sumringah. Dengan sifat romantis yang dimiliki Glenn, pe-

RHEINA IPEH

SIGI WIMALA

Ikuti Jejak Suami SETELAH Findo Purwono dikabarkan tidak lagi bergabung dalam produksi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala (GGS), aktris Rheina Ipeh juga mengikuti jejak sang suami untuk berhenti dari sinetron yang kejar tayang itu. Iya gue sudah nggak lagi di GGS, ujar Rheina. Entah apa penyebabnya, namun perempuan yang memiliki nama lengkap Rheina Maryana itu tidak mau memperpanjang masalah tersebut. Baginya terlibat dalam sinetron tersebut merupakan kesempatan yang luar biasa. Apalagi lewat sinetron tersebut dirinya bisa terjun kembali ke dunia akting. GGS itu karya pertama setelah vakum, jadi nggak ada rasa capek, katanya. Meski tidak lagi bergabung dengan sinetron tersebut, Rheina tidak mau memutuskan komunikasi dengan para pemainnya. Sebagai bukti, dirinya menunjukkan SMS dengan para aktor dan aktris yang terlibat dalam sinetron tersebut. Nih aku kasih liat anak-anak itu tiap hari. Micel, Sisil, tiap hari SMS aku. Prilly

juga. Nayla gitu juga, ujarnya. Seakan tidak mau meninggalkan karirnya kembali, Rheina pun bermain di film layar lebar berjudul Gue Bukan Pocong. Di ﬁlm tersebut Rheina akan berkolaborasi dengan sang suami yang kebetulan menjadi sutradaranya. Ketika ditanya alasan mau ber-

main sinetron Buku Harian Nayla itu merasa nyaman dan yakin dengan hubungannya ke depan. Bahkan, Chelsea mengaku jarang sekali cemburu dengan tunangannya itu. Saling percaya dan pengertian menjadi kunci keharmonisan hubungan keduanya. Meski terkadang cemburu menghinggapi, namun dia masih bisa mengontrol rasa itu. Selama ini kita dewasa menyikapi itu. Cemburu pasti ada ya, tapi Glenn nggak ngapa-ngapain juga kan. Dan aku tahu pekerjaannya dia, jadi santai saja, ungkapnya. Walau sudah resmi bertunangan, pasangan ini memang belum menentukan kapan hubungan mereka akan diresmikan. Chelsea hanya minta didoakan, agar diberikan kelancaran dalam proses menuju pelaminan. (idp)

main di film ini, Rheina menjelaskan film ini bukan semata-mata karena suami yang menjadi sutradara. Baginya, cerita film dan karakter seperti apa yang akan dia mainkan tetap menjadi acuan utama untuk menerima suatu peran dalam film. Adapun suami yang kebetulan menjadi sutradara, dia menganggap itu sebagai bonus. Tidak selalu. Kalau sutradaranya Mas Findo, saya ada disitu. Banyak juga sinetron atau film Mas Findo dimana saya juga nggak ada. Misalnya pun ada peran yang cocok buat saya, kenapa nggak? Karena kan lebih nyaman kalau main sutradaranya suami sendiri, akunya. (idp)

Tularkan Diet Plastik SIGI WIMALA, 31, menularkan kesadaran peduli lingkungan kepada anaknya, Maxine Sarah. Karena sudah dibiasakan sejak kecil, Maxine yang kini di TK A itu sering mengingatkan ibunya jika lupa membawa tas belanja sendiri dari rumah. Anakku sudah pintar sekarang. Aku ajari dia buat jaga kebersihan dari kecil. Diajari juga diet plastik. Kalau diajak belanja, kadang dia yang suka ambilin aku folding bag, tutur Sigi. Jika di rumah, Sigi membiasakan Maxine tidak membuang sembarangan botol atau gelas plastik. Dia lebih suka mengumpulkan botol-botol tersebut di suatu wadah sendiri. Jika sudah terkumpul banyak, itu bisa diserahkan kepada orang yang bisa me-recycle barang bekas tersebut. Atau, barang-barang itu digeletakkan di dekat tempat sampah agar mudah diambil pemulung. Rupanya, usaha Sigi berhasil. Menurut kakak Agni Pratistha itu, Maxine sering menegur dirinya jika tidak membawa tas belanja. Kadang, tanpa banyak bicara, Maxine mengambilkan folding bags untuk Sigi. Istri sutradara Timo Tjahjanto itu, selain peduli terhadap lingkungan, concern hidup sehat. Dia termasuk salah seorang ﬁgur publik yang gemar berolahraga. Mulai bersepeda, berlari, akro yoga, hingga pilates. (idp)

Terbiasa Tanpa Babysitter

INDAH KALALO

INDAH KALALO mulai aktif bekerja lagi. Dia membintangi sebuah ﬁlm baru berjudul Nyi Roro Kidul Project. Kembali berakting setelah memiliki dua anak yang masih balita tentu lain ceritanya. Indah harus mengajak anak bungsunya yang berusia 5 bulan ke lokasi syuting. Hal itu dilakukan supaya dia bisa memberikan ASI pada Byron Benjamin Werner, anak keduanya. Komitmen Indah dengan Justin Werner, suaminya, keluarga tetap menjadi prioritas utama. Model catwalk

itu merasa yakin bisa mengurus anak keduanya tanpa bantuan babysitter. Seru juga sih. Ada kegiatan mengurus anak, selain syuting, kata Indah. Indah menyatakan, sang suami sangat mendukungnya. Meski begitu, Justin tetap khawatir ketika Byron dibawa ke lokasi syuting. Suaminya yang berkebangsaan Australia itu kerap menelepon Indah untuk menanyakan kabar si kecil di lokasi syuting. Aku tetap update ke suami kegiatanku apa saja. Dia sih asal anak diurus enggak masalah, ujar Indah

didampingi Justin. Meski mengaku mampu mengurus anak tanpa babysitter, Indah tetap harus mengajak seseorang untuk membantunya ketika syuting. Enggak sendirian lah. Ada tante dari Manado yang datang khusus membantu menjaga anak keduaku ketika syuting, tutur Indah. Sementara itu, anak pertamanya, Ayanna, 2, ditinggal di rumah. Ayanna sudah dua tahun usianya. Lagian dia juga sekolah, ucapnya. Indah dan Justin menuturkan, jika Ayanna diajak ke lokasi

syuting, justru repot. Alasannya, Ayanna bisa mengobrak-abrik lokasi syuting. Anaknya superaktif. Nanti dia bisa mengacakacak peralatan syuting, ungkap Indah. Indah menyatakan tidak pernah keberatan mengurus dua buah hatinya yang masih kecil-kecil. Sudah biasa kok. Bahkan, waktu pergi ke Australia selama tiga minggu, saya mengurus keduanya sendirian, ungkap Indah yang pernah jadi presenter Indonesian Models yang tayang di Indosiar tersebut. (Jp)