28 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Rabu, 28 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Desak Dirinya Segera Dilantik Jadi Kapolri

Yang Presiden RI Siapa Sih? Budi Gunawan atau Jokowi?

Kuasa Hukum BG: Bisa Di-impeach Bila Tak Menindaklanjuti Keputusan DPR

Motif Politik dan Kekuasaan

KPK

Jakarta-RK. Semakin kuat kesan Joko Widodo tak punya kekuasaan atas kepolisian Indonesia. Seolah ada kekuatan lain yang lebih super dibanding dirinya.

Halaman 7

DIHANCURKAN

SECARA SISTEMIK Jakarta-RK. Dua orang bekas tokoh KPK dan Polri, Abdullah Hehamahua dan Farouk Muhammad menilai, lembaga anti rasuah itu dihancurkan secara sistematis oleh kepentingan politik dan kekuasaan. ”Sudah sistematis. Itu kan dihantam semua. KPK jadi lumpuh, gak bisa apaapa lagi,” kata mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Farouk Muhammad di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).

Dia menduga, bisa saja orang-orang yang melaporkan pimpinan KPK ini ke polisi adalah orang-orang yang memang diincar oleh lembaga antirasuah itu. Namun Farouk juga curiga bahwa laporan secara beruntun itu salah satunya berlatar belakang kepentingan politik.

Tim Sembilan Plus Dua Mulai Kerja

DULU POLRI TAK BEGINI

Oegroseno

Jakarta-RK. Tim independen bentukan Presiden Joko Widodo bekerja. Rapat pertama digelar di Kantor Mensesneg Pratikno, Kompleks Istana Negara, Jakarta, bahas polemik KPK vs Polri, Selasa, (27/1).

Halaman 7

Halaman 6

Dispenda Janji Terapkan Pajak Room 30 Persen

Pengaduan Ditanggapi Kejati Kalbar

Amirullah: Tak Ikut Aturan, THM Ditutup

Idha Endri Tuding Perkaranya Direkayasa Pontianak-RK. Tim Asisten Pengawas (Aswas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar meminta keterangan terhadap terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) AKBP Idha Endri Prastiono dan istrinya Titi.

Kejati Kalbar menidaklanjuti laporan pasangan suami istri itu atas penanganan perkara yang dianggap keduanya penuh rekayasa. Pemeriksaan Idha dan Titi dilakukan di Rutan Kelas IIA Pontianak, Selasa (27/1).

Pemeriksaan melibatkan enam petugas Kejati terdiri dari Aswas Kejati dan lima jaksa selaku pemeriksa.

Halaman 7

Pontianak-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak benar-benar menerapkan penarikan pajak Tempat Hiburan Malam (THM) yang telah ditetapkan sejak 2014 lalu. Pajak yang dimaksud, 30 persen untuk room dan 10 persen makan dan minum.

“Fokus kami tahun ini adalah pajak THM. Seperti pajak karaoke, lounge dan diskotek. Mereka harus bayar 30 persen room dan 10 persen untuk makan dan minum,” tegas Kepala Dispenda Kota Pontianak, Ir Amirullah kepada Harian Rakyat Kalbar, Selasa (271).

Halaman 6

Tim Aswas Kejati Kalbar periksa AKBP Idha dan Titi terkait laporannya. ISFIANSYAH-RK

Drama KPK Vs Polri

ipang wahid @ipangwahid Yg satu mau lemahkan KPK, yg satu mau buka BLBI, yg satu mau batalin pelantikan, yg satu mau tarik dukungan.

Yang melongo: rakyatnya.

Muhammad Rubini @bibin_bey #SaveKPK dengan cara tuntaskan semua kasus korupsi lama! #BLBI #JualIndosat #JualKapalTanker.

Buat UU pembuktian terbalik untuk petinggi Polri klik! www.rkonline.id

Emerson @emerson_yuntho Untuk teman2 @Metro_TV dan @ilc_tvonenews, hanya mengingatkan TSK korupsi tak layak diperjuangkan atau dibela jadi Kapolri

Rakyat Indonesia dikejutkan serta dibuat binggung dengan aksi kekuatan yang dipertontonkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kesannya, mereka menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu persatu pimpinan lembaga anti rasuah itu “dipreteli”.

Halaman 7

Dia (Jokowi) Nggak Gaul Grup musik legendaris Slank yang merupakan penggagas konser dua jari dan pendukung setia Joko Widodo saat maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu memiliki keteguhan sikap menyikapi kisruh KPK vs Polri.

Mereka memilih berdiri di belakang Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW).

Halaman 6

Bimbim Slank

Pedara, Ritual Dayak Iban Membangun Betang

Membangun Kebersamaan di Betang Panjang klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Dulu Polri tak begini -- Baca: sambil nyanyi Polri dulu tak begini, kok sekarang rekeningnya banyak (diduga) yang gendut lagi .

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Modernisasi pemukiman di perkotaan tak selamanya menggerus adat dan budaya kebersamaan hidup di rumah panjang.

Mereka masih tetap bersama.

Hujan rinyai membasahi rerumputan hijau Dusun Kapar, Desa Senunuk, Kecamatan Batang Lupar. Tapi puluhan warga tampak berpakaian bagus turun ke lapangan yang sudah disiapkan untuk ritual adat Pedara.

Sejumlah pemangku dan pemuka adat sudah berkumpul. Laki-laki, perempuan tua muda, dewasa hingga anak-anak berkumpul di sebuah tanah lapang. Ternyata tampak juga Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana,SH.MH. Rupanya warga mengundangnya, Kamis (22/1) lalu itu untuk melakukan penancapan tiang pertama betang (rumah) panjang.

“Kami berencana membangun rumah betang yang baru di sini. Karena rumah betang yang kami tempati sekarang ini sudah lama Halaman 6

Arman Hairiadi, -Kapuas Hulu

Wakil Bupati Ketika Menancap Tiang Pertama Pembangunan Rumah Betang. ARMAN HAIRIADI-RK

HARIAN

Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Rabu, 28 Januari 2015

2

Fadjroel Rachman/Aktivis Anti Korupsi

Jangan sampai Standar Politik dan Hukum Presiden Jokowi di Bawah Presiden SBY Aktivis anti korupsi Fadjroel Rachman tidak ingin Polri dan KPK berbenturan dalam kasus Komjen.

Pol. Budi Gunawan.

Harapan Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG) itu disampaikan saat wawancara dengan Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis (22/1).

Tapi besoknya, Jumat (23/1), Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat mengantar anaknya ke sekolah.

Melihat hal itu, Fadjroel Rachman langsung ke Gedung KPK, kemarin, untuk memberikan dukungan kepada KPK.

Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Fadjroel Rachman, di Jakarta, Kamis (22/1); +Apa penundaan pelantikan Kapolri itu langkah tepat?

-Ya. Saya mengapresiasi langkah politik yang diambil Presiden Jokowi dengan menunda pelantikan calon Kapolri yang

Komisi VIII DPR RI

Tahun Ini Ongkos Haji Harus Lebih Murah Jakarta-RK. Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2015 semestinya tur un dibanding tahun lalu seiring penurunan harga BBM dunia dan lamanya daftar tunggu untuk calon jamaah haji.

Saleh Partaonan Daulay “Harga BBM dunia turun maka harga Avtur pesawat juga turun. Mestinya biaya transportasi haji juga ikut turun,” kata Saleh Partaonan Daulay di sela-sela Raker bersama Menteri Agama, Lukman Hakim, Menhub Ignatius Jonan dan Menkes Nina Muluk di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut Saleh, biaya haji bukan hanya masalah transportasi, melainkan beberapa komponen lainnya yang juga harus dihitung.

“Dulu kita patokan harga BBM pada kisaran 80 dolar Amerika Serikat per barelnya. Kini harga BBM turun sampai kisaran 50 dolar Amerika Serikat per barel.

Apakah penurunan ini berbanding lurus. Itulah yang harus kita pelajari,” ujar mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

Menurut Saleh, terkait dengan variabel harga BBM dan transportasi, DPR akan membahasnya dengan Kementerian Perhubungan.

“Komisi VIII DPR melalui Panja Haji bersama kementerian terkait Senin depan akan menuntaskannya secara detail,” ucapnya.

Dari sisi DPR, lanjutnya, diusulkan agar BPIH menjadi murah. Misalnya sekitar Rp15 juta per calon jamaah.

“Hitungannya, daftar tunggu calon jamaah haji sudah terisi untuk 10 tahun ke depan, tentu dana yang mengendap di bank itu akan mengembang sehingga cukup digunakan untuk biaya haji,” jelasnya. (jpnn)

berstatus tersangka. Sebab keputusan yang diambil KPK itu tidak salah.

mengkritik, harus menarik diri, nggak begitu.

+Presiden idealnya perlu minta pendapat KPK dan PPATK sebelum penetapan calon Kapolri?

-Sebenarnya saat penjaringan menteri, itu sudah bagus karena melibatkan KPK dan PPATK. Tapi nggak dilakukan saat penetapan calon Kapolri.

+Apa Anda mendapat bocoran kapan pelantikan Kapolri?

-Kami tidak tahu. Tapi waktu itu kami mendorong KPK untuk bertindak secepatnya memeriksa nama-nama yang bermasalah. Kalau nama-nama yang bermasalah itu diperiksa KPK, itu lebih memudahkan Jokowi untuk mengajukan nama baru.

Kami mengingatkan Presiden Jokowi, jangan sampai standar politik hukumnya di bawah Pak SBY. +Maksudnya?

-Pak SBY kan bagus banget. Siapa saja yang sudah berstatus tersangka harus keluar. Seperti SDA (Suryadharma Ali), Andi Mallarangeng, Jero Wacik. Nah sekarang kenapa kita harus menunggu putusan hukum tetap. +Anda kan relawan Jokowi, kenapa membanding-bandingkan dengan kebijakan SBY? -Walaupun bagian dari pendukung kekuasaan, kita tetap tidak berhenti melakukan kritik agar tidak menyesal.

Selama ini kan kesannya kalau sudah

+Kompolnas bilang, tidak ada calon yang paling ideal, ini bagaimana?

-Yang sudah jadi tersangka pasti tidak ideal, yang lain oke. Makanya kita dorong silahkan diperiksa. +Pekan lalu Anda bertemu Menko Polhukam, apa yang dibicarakan?

-Saya sampaikan ke Pak Tedjo mengenai standar politik hukumnya Pak SBY. Jangan sampai standar politik hukum Pak Jokowi di bawahnya Pak SBY dong.

Sebab, kita memilih Pak Jokowi untuk menuju yang lebih baik.

+KPK digugat praperadilan dalam penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka, ini bagaimana?

-Selama ini tidak ada gugatan praperadilan kepada KPK yang dimenangkan penggugat. Perlu diingat pula, tidak ada satupun tersangka yang di KPK bisa lolos. +Saksi-saksi yang dipanggil KPK untuk kasus Budi Gunawan tidak mau hadir, apa itu tidak menyulitkan KPK? -Saya pikir nggak masalah. Sebab, tidak perlu terlalu banyak saksi, cukup dua alat bukti saja sudah cukup. Tinggal pilih saja mau pakai syarat kualitatif atau kuantitatif. Kalau saya lebih baik yang kualitatif saja. +Apa Anda melihat ada kejanggalan di balik gampangnya Komisi III DPR menerima Komjen Budi Gunawan?

-Memang banyak sekali spekulasi politik soal itu. Tapi kita tahu bahwa tidak semua spekulasi politik itu bisa dikonfirmasi.

+Apa responsnya Menko Polhukam?

-Oke, katanya.

Re-editing: Andry

THM Terindikasi Mangkir Bayar Pajak 30 Persen Rp333 Miliar Itu Belum Optimal Pontianak-RK. Indikasi mangkir dari pajak 30 persen yang ditetapkan pemerintah terhadap Tempat Hiburan Malam (THM), Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zar’in menegaskan, kewajiban tersebut harus dijalankan oleh THM sekaligus mendesak dinas terkait agar selalu mengawasi pembayaran pajak tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

Pajak 30 persen yang dinilai cukup besar oleh sejumlah THM serta diindikasikan tidak mau membayar kewajiban lantaran dalam menjalankan usahanya berdomisili di Kota Pontianak, membuat Firdaus kesal dan kecdewa terkait adanya indikasi tersebut. Menurutnya, selama berlokasi dan berinvestasi di Kota Pontianak sehingga hal itu menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

“Perlu pengawasan dan kesadaran wajib pajak bahwa ini untuk meningkatkan PAD. Rp333 miliar lebih itu belum maksimal dan masih bisa ditingkatkan lagi.

Dinas-dinas yang mendapatkan amanah untuk meningkatkan PAD itu juga perlu melakukan pengawasan. Kita sebagai dewan selalu mengingatkan. Misalnya dari pajak parkir, hotel termasuk hiburan,” beber Firdaus Zar’in, Selasa (27/1).

Ia menjelaskan, yang namanya aturan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka termasuk wajib

Firdaus Zar in

pajak yang tidak terkecuali THM turut harus mematuhi aturan tersebut.

Namun jika langkah pemerintah dalam peningkatan PAD tidak dijalankan maka Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hanya sia-sia saja dalam menempatkan serta memberikan amanah terhadap pengembangan saat ini.

“Harus ditegakkan Perda Pajak dan retribusi itu, kalau tidak percuma kita

buat. Hanya saja upaya pembinaan harus dilakukan, kan lucu kalau tidak mau membayar pajak. Kalaupun ada minta keringanan kan bisa dikoordinasikan dengan pemerintah, tetapi kalau tidak membayar sama sekali masyarakat pasti marah,” tegasnya.

Tak hanya THM saja yang menjadi sorotan wakil rakyat ini, menurutnya banyak sekali Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak tegas dan kurang mengawasi kinerja sehingga terjadi kelalaian dan menghambat pertumbuhan PAD. Seperti restauran, perparkiran, bahkan penginapan-penginapan.

“Harusnya jelas, saya contohkan saya makan di restauran yang pajaknya 10 persen, tetapi tidak ada lampirannya di dalam bil. Artinya mereka tidak bayar pajak dong,” cetusnya.

Dicontohkannya, khusus di bidang perparkiran, banyak ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, termasuk parkir liar yang sejauh ini kurang penga-

wasan. Jangankan menyetor ke UPTD Perparkiran, terdaftar saja mereka tidak dan ini perlu ditindak untuk diberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi pada yang bersangkutan.

“Seperti parkir perlu ditetapkan juga agar jangan sampai dapatnya banyak tapi setornya sedikit,” lugasnya.

Menurut pengamatannya, di luar Pulau Kalimantan terdapat salah satu wilayah yang fokus dalam peningkatan PAD hanya dari mengandalkan dinas pariwisata yang inklud di dalamnya THM, hotel dan lain sebagainya.

“Di Bandung Jawa Barat, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya, 70 persen dari pariwisata, ada hotel, restauran dan lainnya. Kalau kita, saya rasa tidak sampai 25 persen. Ini masih banyak yang harus dibenahi,” paparnya. (agn)

Pasca Banjir Penyakit Intai Masyarakat Gubernur Cornelis Minta Dinkes Siaga Pontianak-RK. Gubernur Cornelis mengharapkan, masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang untuk senantiasa waspada. Pasalnya, pasca musibah banjir berlalu maka dapat dipastikan berbagai penyakit akan datang mengintai.

“Biasanya selesai banjir maka penyakit datang. Seperti diare dan lain-lainnya sehingga masyarakat saya minta supaya tetap waspada serta selalu menjaga kondisi kesehatan mereka,” ujar Gubernur Cornelis.

Tak hanya itu, orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar ini mengharapkan, kepada dinas kesehatan di lima kabupaten itu harus senantiasa siaga. Pasalnya tidak menutup kemungkinan pasca banjir akan

banyak penyakit yang akan menyerang warga setempat.

“Mulai dari sekarang harus siap dan siaga sudah dinas kesehatan. Bila perlu dirikan posko kesehatan pasca banjir di lima kabupaten itu. Karena ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan pemerintah saat musibah bencana alam terjadi menimpa warga tentu sangat diharapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen untuk selalu ada dan mendampingi para korban bencana alam. Mulai dari banjir, puting beliung, longsor dan lainnya.

“Kita sudah dituntut untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

Kemarin Pak Presiden juga memberikan beberapa masukan kepada kita untuk lebih meningkatkan pelayanan

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

kepada masyarakat. Salah satu saran yang disampaikan adalah pemerintah harus hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami korban bencana alam,” ucap Cornelis.

“Buat rasa nyaman dan aman. Meskipun terjadi musibah. Nah itulah yang namanya peran pemerintah terhadap rakyatnya,” lugasnya.

Cornelis berpendapat, dinas kesehatan di lima kabupaten tersebut juga harus mampu memberikan pelayanan seoptimal mungkin. “Jika pelayanan yang diberikan baik maka rakyat akan senang dan bahagia,” paparnya.

Bekas Bupati Landak itu menambahkan, bupati di lima kabupaten itu supaya selalu aktif serta senantiasa tanggap dengan segala persoalan yang terjadi di wilayah mereka masing-masing. (Adx)

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Cornelis

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Rabu, 28 Januari 2015

3

Di Kota Pontianak Minol Beredar Bebas Aparat Hukum Dinilai Tutup Mata dan Telinga Pontianak-RK. Beredar bebasnya Minuman Alkohol (Minol) di kawasan Kota Pontianak dan sekitarnya dikarenakan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Padahal jelas-jelas masalah ini tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa) Pontianak.

Gembar-gembor minol sudah lagi bukan hal yang biasa.

Padahal regulasi pengaturannya telah diatur dan ditata baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, bahkan dari penegak hukum.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in menegaskkan, mustahil barang yang dalam jumlah banyak ini tidak terpantau oleh penegak hukum maupun pihak terkait lainnya dalam proses pengawasan.

“Sebenarnya masuk dalam stok yang lebih besar sangat tidak mungkin aparat penegak hukum tidak tahu. Kemudian menjual di tempat tertentu tibatiba banyak stok yang beredar.

Aparat harus tanggap,” tegas

Firdaus Zar’in, Selasa (27/1).

Sebenarnya, lanjut Firdaus, sesuai dengan aturan dalam Perda dan Perwa, minol dapat dijual hanya di tempat tertentu. Yakni di hotel berbintang saja. Namun jika aplikasinya ditemukan di lapangan maka aparat penegak Perda dan penegak hukum harus tanggap dan menindak tegas temuan tersebut. Jangan dibiarkan hanya lantaran dalam skup yang kecil atau bahkan memandang di tempat wajar. Seperti tempat hiburan malam (THM) dan lain sebagainya.

“Lemahnya pengawasn minol ini, regulasinya dan aturannya sudah jelas, bahkan dikuatkan lagi dengan Perwa. Saya setuju jual di tempat-tempat tertentu.

Seperti hotel berbintang, saya rasa masyarakat biasa mau beli jadi mikir-mikir. Tapi kalau melihat ada gejala, mereka duduk kumpul ada arkam, capcuan atau apa, segeralah diatasi jangan dibiarkan. Ini akan jadi masalah,” cetusnya.

Menurut pengamatannya,

minol beredar di kalangan anak muda. Bahkan untuk mendapatkan barang haram tersebut sangat gampang. Seperti di tokotoko kecil, kios-kios, bahkan kemungkinan ada yang memang membuat dan menyuguhkannya dengan harga yang relatif murah ke kalangan pemuda dan itu sangat banyak dilihat di sekitar masyarakat.

“Sekarang kalau kita kumpul dengan anak-anak muda, muka dan matanya sudah merahmerah karena mabuk, tetapi ketika aparat atau Satpol PP berpatroli, cobalah mereka ditertibkan, tak jarang ditemukan ada arak kampel (arkam),” paparnya.

Legislator Partai NasDem itu menegaskan, sebagai bentuk antisipasi dan tindakan tegas, bagi penegak hukum dan penegak Perda dan Perwa, jika menemukan adanya indikasi masyarakat atau sekumpulan pemuda di pinggir jalan maupun di tempat lainnya, agar dapat mengehentikan tindakan tersebut sebagai upaya pencegahan.

Ilustrasi.

NET

Namun jika ditemukan benar adanya barang bukti minol dalam bentuk dan merk apapun, diupayakan tindakan hukum harus dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera.

“Pemerintah dalam hal ini tegakkan saja peraturan. Kalau mereka yang menjual dan

Salurkan Hobi dan Minimalisir Perjudian

Koperebok Gelar Perlombaan Remi Box

Hadiah pertandinga remi bok.

Pontianak-RK. Kurangi tindak pidana perjudian, Komunitas Remi Box (Koperebok) Kota Pontianak melakukan lomba yang hadiah utamanya tak tanggung-tanggung. Yakni, sebuah mobil dan beberapa sepeda motor. Sebanyak 4000 peserta ambil bagian dalam pertandingan yang turut melibatkan kepolisian serta DPRD Kota Pontianak dalam penyerahan hadiah, Selasa (27/1) dini hari di Jalan H. Rais A. Rahman.

Salah seorang panitia pertandingan, H. Suarmadjat ST menyatakan, pertandingan yang digelar secara spontanitas ini bermula dalam rangka menyambut tahun baru 2015, yang disebutnya sebagai pesta rakyat khususnya se-Kota

Pontianak.

“Latar belakangnya spontanitas dan ini adalah pesta rakyat. Ini bukan perjudian melainkan perlombaan bagi pecinta remi bok juga sebagai ajang silaturahmi masyarakat,” papar Suarmadjat.

Permainan kartu yang dalam satu regu terdiri dari empat orang ini merupakan hasil saringan dari total keseluruhan peserta dengan menggunakan sistem gugur.

Yang dimulai pada 7 Januari lalu hingga bersaing ketat Selasa, (27/1) dini hari kemarin.

“Pendaftaran Rp60 ribu, yang kita mulai pada tanggal 7 Januari kemarin dengan menggunakan sistem gugur.

Prosesnya umum, kita ambil 32 pemenang dan disaring

16 hingga menjadi 8. Sampai nantinya mendapatkan juara 3-2-1. Hadiah utamanya adalah Toyota Gia, CB 150 R, Vario Tekno 1 buah, Honda Beat 1 buah serta sejumlah piala,” paparnya.

Panitia yang juga anggota DPRD Kota Pontianak daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Pontianak Kota ini menambahkan, semenjak terselenggaranya perlombaan remi box ini, banyak nilai positif yang terjalin. Yakni berupa keakraban masyarakat serta sportifitas peserta sekaligus menguji ketelitian dan kesabaran mereka.

“Dalam segi positifnya banyak tapi bukan judi. Arahnya menjalin persaudaraan dan silaturahmi pecinta remi box.

Kami memberikan wadah bagi pemain remi box supaya mengurangi tindak perjudian,” terangnya.

Sementara itu, Kapolsekta Pontianak Kota, Kompol. A Mukhtar menyatakan, pihaknya menyambut baik perlombaan yang diselenggarakan masyarakat ini. Pasalnya tidak adanya unsur perjudian di samping sebagai ajang menyalurkan kegemaran masyarakat akan remi bok.

“Tetap anggota kita mengawasi pertandingan ini. Menurut laporan yang saya terima dan laporan dari panitia mutlak tidak ada unsur pidana judi. Karena tidak ada unsur judi, setidaknya ini dapat menjadi hiburan bagi pecinta remi bok. Terlebih hadiahnya juga lumayan besar,” paparnya.

Sementara itu, Kapolsek menambahkan, untuk wilayah hukum Pontianak Kota, pihaknya dalam menangani kasus judi memang tidak terlalu banyak. Namun apapun bentuk dan ada indikasi pelanggaran tersebut, pihaknya selalu melakukan antisipasi dengan menempatkan sejumlah anggota di lapangan untuk melakukan pemantauan.

“Kita menangani kasus judi, sejauh ini sebanyak 3 kasus.

Walaupun memang tidak terlalu signifikan, tetapi tetap selalu kita awasi,” tegasnya.

Ada pun yang tampil sebagai pemenang dalam perlombaan remi box ini adalah Alay dengan peringkat pertama, Apika peringkat kedua, sedangkan juara ketiga adalah Iwan, yang seluruhnya adalah masyarakat Kota Pontianak. (agn)

Lubang Besar di Penyeberangan Fery Ancam Keselamatan Penumpang Pontianak-RK. Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisna berang setelah melakukan evaluasi usai kunjungan kerja di dermaga penyeberangan fery (Kamis 22/1, red) kemarin.

Pasalnya terdapat lubang besar di tengah dermaga yang mengancam keselamatan pengguna jasa, dirinya mengharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki konstruksi jembatan penghubung kecamatan tersebut.

Tindaklanjut dari temuan dan laporan masyarakat terkait buruknya dan penyalahgunaan wewenang dermaga penyeberangan fery atas tiket palsu serta penjualan tiket bekas pakai oleh oknum, ternyata ditemukan kelalaian lain oleh wakil rakyat dalam kunjungan kerja tersebut.

“Saya minta ke Dinas Perhubungan harus memperhatikan kondisi dermaga yang ada di fery itu, karena sangat membahayakan dan merugikan pengguna jasa. Mereka bayar tentu jika ada yang rusak maka harus diperbaiki,” ujar Agus Sutisno, Minggu (25/1).

Agus Sutisno yang akrab disapa Agus dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, saat kunjungan kerja terlihat ada pegawai dari

Dinas Perhubungan yang bertu- gan, di mana peran mereka, ha- knyamanan pelayanan yang digas di area penyeberangan fery. rus ada komunikasi dari orang berikan saat menggunakan penyeberangan fery kepada DPRD Keberadaan petugas tersebut terpercaya di sana,” tegasnya.

Agus mengimbau, bagi ma- Kota Pontianak. “Saya minta diharapkan harus melaporkan segala bentuk ketidaknyamanan syarakat luas pengguna pe- ke masyarakat pengguna jasa pengguna jasa serta dilapor- nyeberangan fery agar dapat penyeberangan fery, silahkan kan ke atasan langsung. Supaya melaporkan segala macam lapor ke Komisi B DPRD Kota secepatnya dapat diperbaiki. bentuk kecurangan dan ketida- Pontianak,” harapnya. (agn) Seperti lubang besar yang terletak di tengah jembatan saat akan masuk ke kapal penyeberangan.

“Yang jelas ada petugas perhubungan di sana. dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Seharusnya dipantau dan lapor kalau ada yang mengancam keselamatan masyarakat. Termasuk seluruh apa yang ada di sana harus M E N G U C A P K A N dilaporkan,” tegasnya.

Secara teliti, Agus memaparkan, terdapat buku yang berisikan data yang Pemerintah Provinsi seharusnya dilaporkan ke dinas terkait pengawasan, bahkan pengembangan jika perlu dilakukan.

Karena hal ini merupakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan pelayanan maksimal.

“Kan ada laporan data Tertanda, setiap hari terkait seluruh H. Suarmadjat, ST yang ada di sana. Ini harus diawasi Dinas Perhubun-

ANGGOTA KOMISI A DPRD KOTA PONTIANAK

DIRGAHAYU

KALIMANTAN BARAT

Ke-58 Tahun 2015

menyediakan yang melanggar, perlu ditipiring ya harus segera dilakukan penindakan. Jangan dibiar-biarkan,” ulasnya.

Firdaus mengisyaratkan, terkait minol yang tidak adanya pengawasan maupun tindakan tegas dari penegak hukum, ke depan jika terjadi sesuatu dan

lain hal, yakni pelaku yang melanggar gangguan kamtibmas hingga meresahkan masyarakat, yang mana ujung-ujungnya direpotkan adalah penegak hukum itu sendiri.

“Sebenarnya mereka membuat pekerjaannya sendiri, karena kalau saya melihat yang

namanya minol ini akan mengganggu ketertiban masyarakat.

Gara-gara minol ini pelakunya ribut, berkelahi, lalu nanti yang repot siapa. Aparat juga yang capek,” lugasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Satgas Penanggulangan Karhutla Mulai Bekerja Gandeng CSO dan Masyarakat Pontianak-RK. Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Kasatgas Karhutla), Kombes.

Pol. Suhadi SW menyatakan, tugas yang diamanahkan Kapolda Kalbar kepada dirinya sudah mulai dilaksanakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi lintas sektoral serta mengundang Civil Society Organization.

“Hari ini kami melakukan rapat dengan instansi terkait.

Diantaranya, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Manggala Agni, Dinas Kehutanan dan beberapa institusi lainnya. Setelah itu dalam waktu dekat Satgas akan berdialog dengan CSO pemerhati lingkungan di Kalbar,” ujar Kombes. Pol. Suhadi SW yang sekaligus sebagai Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalbar, kemarin.

Suhadi menyampaikan, hasil dari rapat tersebut sudah memetakan sejumlah titik rawan kebakaran yang didasari pada kasus kebakaran dua tahun lalu. Selain itu, langkah yang dilakukan yakni dengan menginventarisir mitra kerja, baik instansi pemerintah maupun instansi nonpemerintah.

Misalnya LSM pegiat lingkungan hidup, seperti Gemawan, Swandiri Institute, Sampan Kalbar, JARI, LPS Air, Walhi, WWF, Yayasan Titian, Yayasan Dian Tama, PPSW Borneo, Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) Pontianak, Sakawana,

Institute Dayakologi, radio komunitas dan radio swasta niaga untuk menyampaikan sosialisasi bagaimana mencegah terjadinya penanggulangan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

“Dalam waktu dekat kami akan mengundang mereka untuk bersama-sama mencegah terjadi pembakaran dan atau kebakaran hutan. Ini langkah kami,” ucapnya.

Suhadi menambahkan, pihaknya telah menentukan cara bertindak tim kerja sama, tim preemtif, tim preventif, tim penanggulangan kebakaran dan tim penegakan hukum.

Perwira menengah polisi dengan tiga melati di pundaknya itu berpendapat, dalam kasus pembakaran hutan sebenarnya sudah ada perangkat hukumnya. Namun dengan dibentuknya Satgas ini yang dikedepankan adalah bagaimana proses pencegahan.

Meskipun, dilanjutkan Suhadi payung hukum terkait kebakaran hutan dan lahan sudah dimiliki Indonesia. Yakni, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang memuat aturanaturan serta sanksi bagi perusak lingkungan.

Sementara itu, beberapa aktivis lingkungan, sebelumnya sudah mendorong agar daerahdaerah yang rawan bencana membuat peraturan daerah untuk penanggulangan hal tersebut. Karena dampak dari

kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan kabut asap di Provinsi Kalbar yang cukup besar. Mulai dari terkendalanya aktivitas masyarakat karena jarak pandang yang terbatas, penundaan penerbangan dan penyakit ISPA. Belum lagi dampak ekonominya, yakni penurunan tingkat kunjungan pariwisata. Termasuk pula berimbas pada dampak hubungan bilateral, karena negara tetangga yang terganggu kabut asap kiriman.

Masih kata Suhadi, satgas akan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan pemadaman kebakaran.

“Masyarakat juga yang merupakan objek terkena dampak dari kebakaran lahan gambut dan mereka yang berada paling dekat dengan lokasi lahan gambut,” timpalnya.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mencegah kebakaran lahan gambut. Seperti membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Dibentuknya MPA adalah langkah yang sangat baik untuk pencegahan dini,” ulasnya.

Segala rumusan strategi penanggulangan kebakaran dan lahan ini, sambung Suhadi merupakan hal yang mendasar dan diharapkan bisa berlaku hingga tugas fungsi satgas berakhir.

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Rabu, 28 Januari 2015

4

Jelang Hari Raya Imlek 2566

Disperindagkop Pastikan Stok Sembako Aman Pontianak-RK. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Pontianak memastikan, stok sembilan bahan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Imlek aman.

“Bagi yang hendak merayakan Hari Raya Imlek, saya pastikan sembilan bahan pokok di Kota Pontianak aman. Staf Disperindagkop sudah mengecek ke gudang-gudang yang ada,” ujar Kepala Disperindag dan UKM Kota Pontianak, Utin Srilena, Selasa (27/1).

Utin menambahkan, ada komoditi yang melonjak naik, namun tidak semuanya dan hanya beberapa saja. “Harga sembako masih standar dan stabilstabil saja. Harga komoditi naik dikarenakan faktor

VALAS

Selasa, 27 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,943.56 14,124.38 3,476.39 3,341.32 9,342.21 12,555.00

9,840.38 13,983.63 3,439.20 3,307.88 9,249.26 12,431.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

cuaca buruk. Seperti cabe rawit. Tapi sekarang tidak mahal lagi dan hanya Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram. Itupun tergantung tingkat kondisi barang, apakah kualitas bagus, sedang atau masih mentah?,” terang Utin.

Menurut Utin, kenaikkan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap harga pasar. Di Hari Raya Imlek, kemungkinan hanya harga sayuran saja yang naik. “Seperti sawi, karena masyarakat Kota Pontianak suka makan sayur sawi,” paparnya.

Untuk komoditi telor, Utin melanjutkan, memasuki awal bulan tahun perayaan sempat mengalami kenaikkan yang cukup signifikan. Tapi kenaikkan tersebut bukan dikarenakan momen Imlek, lantaran faktor musim hujan yang melanda Provinsi Kalbar, khususnya Kota Singkawang.

“Harga telor saat ini masih Rp1500 per butir.

Pasar di Kota Pontianak masih mengharapkan pasokan dari Kota Singkawang. Musim hujan menyebabkan penurunan produktifitas telur ayam,” urainya.

Utin berpendapat, jika musim penghujan ayam betina tidak mau bertelur, dikarenakan stress menghadapi musim hujan. “Syukur saja Kota Singkawang masih mendistribusikan telor ke kita.

Di Pemangkat (Sambas) warga kekurangan telor.

Distributor berpikir lebih baik memasok ke Kota Pontianak. Sebab di Pemangkat masih ayam kam-

pung yang menghasilkan telor untuk memenuhi kebutuhan,” bebernya.

Dijabarkan Utin, pihaknya saat ini telah melakukan rapat bersama Disperindag Provinsi Kalbar untuk membahas cara penjualan telor. 2015, rencananya pedagang di pasar tidak diperbolehkan lagi menjual telur per butir.

“Kami sudah rapat dengan Disperindag Provinsi Kalbar. Rencananya ke depan cara penjualan telor akan diatur. Tidak lagi diperbolehkan dijual per butir, melainkan harus per kilogram.

“Jadi pedagang tidak boleh menjual telor dengan sistem melihat ukurannya. Seperti grade A, B dan C. Contohnya menjual telor besar harganya beda dengan telor yang ukuran B atau C,” paparnya.

Utin melihat, hanya toko-toko kecil saja yang boleh menjual telur per butir mengingat masih ada masyarakat yang susah untuk membeli dalam jumlah banyak.

“Mudah-mudahan ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menetapkan pasar-pasar harus menjual telor per kilogram. Toko-toko kecil tidak apa, karena orang yang memiliki banyak uang tidak mampu membeli telor per kilogram dan palingan hanya beberapa butir saja,” ujarnya.

Reporter: Deska Irnansyafara Redaktur: Andry

Ilustrasi/Ist

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Setiap Tiga Bulan, Kemenhub Akan Umumkan Rating Keselamatan Maskapai Jakarta-RK. Kementerian Perhubungan terus berusaha menjaga kualitas penerbangan di Indonesia. Salah satunya ialah dengan mengeluarkan peringkat keselamatan penerbangan.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan, daftar itu akan diumumkan mulai Februari nanti. Setelah itu, Kemenhub bakal mengumumkannya secara rutin.

“Nanti akan diumumkan. Setiap tiga bulan sekali akan kita umumkan. Awal bulan depan akan dibikin peraturannya,” ujar Jonan di Hotel

Ignasius Jonan

Equatoriana

Kempenski, Jakarta, Selasa (27/1).

Jonan memastikan, maskapai yang berada di peringkat terbawah bakal dijatuhi sanksi.

Namun, hingga kini mantan Direktur PT KAI itu enggan membeberkan sanksi yang bakal dijatuhkan.

“Ya pasti ada sanksi. Nanti dikasih tahu sanksinya. Lembaga ratingnya kami (Kemenhub), karena kami kan inspektur. Nanti peraturannya baca saja. Ya nanti kita tambah orangnya,” tegas Jonan. (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Calon Kapolri yang didambakan/dibanggakan oleh Presiden Jokowi ternyata punya kasus. KPK punya nyali, ini tamparan dahsyat buat Jokowi.

Semoga KPK dalam lindungan Allah SWT, amin.

085245519512 14-1-2015

10.05

Tentang Kapolri, menurut Fraksi Partai Demokrat itu yang sangat tepat. Jika DPR mendukung proses Kapolri, ternyata proses hukum kepada calon. Artinya Dewan mendukung yang tidak benar di pemerintahan. Hal ini bisa membuat rakyat kecewa besar kepada DPR. 081258383553 15-1-2015

19.47

Bro, malam minggu kita nonton yok, nonton apa?. Ya nonton film lah, apa judulnya.

Cicak vs Buaya jilid dua. Wah kalau begitu ceritanya makin panas ni, bisa hancur negara kita nanti, karena ulah-ulah pejabat yang keparat yang lebih kejam dari penjajah di zaman Belanda, terlalu goxxx!

085348090038 23 -1-2015

15.54

Sms Warga Jika Ada Pejabat Ada isu Jokowi akan datang ke Sambas. Lokasi WFC Sambas dibersihkan, rumput dipangkas dan gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) dipindahkan. Tahu Jokowi tak jadi ke Sambas, lokasi WFC Sambas kumuh lagi. Mana pak Satpol PP? apa hanya bekerja pada saat akan datang pejabat tinggi ke Sambas, dan jika tak ada pejabat datang, maka Sambas akan selalu kumuh. #naif.

085245208169 25-1-2015

12.09

Hutan TNGP Dibabat Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) terrcatat sebagai kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan ekosistem dari perpaduan dataran tinggi, rendah dan pantai. TNGP merupakan kekayaan alam Indonesia, Kalbar dan Kayong Utara. Tapi sangat disesalkan, bahwa hutan-hutan TNGP dibabat terus para cukong dengan memanfaatkan masyarakat setempat khususnya di Dusun Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kayong Utara tak pernah surut.

Apakah instansi terkait sengaja biarkan hal tersebut dan mendewakan para cukong ilegal logging karena sesuatu? Taman nasional dilindungi masyarakat dunia agar tidak terjadi global warming.

Para petinggi negara sibuk sikut-menyikut urusan politik yang hampir tak berkesudahan. Sementara hukum terabaikan. Akibatnya, kedua lembaga penting KPK dan Polri jadi berantakan. Presiden selaku kepala negara harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Jika tidak, negara ini akan hancur. Ibrahim Myh. 081288673500 27-1-2015

09.37

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Rabu, 28 Januari 2015

5

Genderang Pilkada Mulai Ditabuh

Sikap

Diisukan ke Simson, Nasdem Membantah

Ruang rapat DPR kosong melompong. JPNN

Gara-Gara Sinetron, Kode Etik DPR Batal Disahkan Jakarta-RK. Sidang paripurna DPR tentang Kode Etik, Selasa (27/1), berjalan alot karena banyak pasal yang tak jelas. Sidang pun ditunda dan Kode Etik DPR batal disahkan.

Salah satu yan menjadi perdebatana adalah soal main sinetron, film maupun bintang iklan. Hal ini dipersoalkan anggota DPR tertua, Otje Popong Djunjunan.

Politikus Golkar yang duduk di Komisi X itu menyatakan larangan itu tidak tegas karena tercantum bahasa ‘khususnya yang merendahkan martabat anggota’.

Karena itu, dia meminta larangan ini ditegaskan saja tanpa pengecualian.

“Ada (sinetron, film) yang bersifat komersial dan tidak merendahkan anggota. Usul saya anggota dilarang terlibat dalam sinetron, film, iklan. Hapus yang merendahkan martabat,” katanya, Selasa (27/1).

Anggota lainnya juga menganggap sejumlah pasal dalam Kode Etik DPR yang disusun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), tidak sinkron dengan Peraturan DPR dan Undang-Undang No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Baik soal pelanggaran maupun sanksinya.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PPP Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan masih banyak substansi yang perlu direvisi secara matang. Ia mengingatkan jangan sampai ada aturan yang justru akan menjerat anggota DPR sendiri. Sehingga perlu dibahas substansi dan pasal-pasal dilematis yang ada.

“Misalnya, pertemuan anggota DPR dengan pejabat.

Bagaimana kalau mereka bersaudara? Anggota dewan pasti banyak berteman dengan pejabat. Kami baru baca ini, jadi tidak serta merta harus dipaksakan,” tegasnya.

Karena belum semua anggota menyepakati aturan dalam kode etik tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang bertindak selaku pimpinan sidang memutuskan menunda pengesahan setelah mendapat persetujuan anggota. (jpnn)

Sekadau-RK. Setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilukada disahkan oleh DPR dan Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, genderang perang Pilkada Kabupaten Sekadau pun mulai ditabuh, sekalipun tahapan Pemilu belum dimulai.

Bermacam gelagat telah ditunjukkan oleh figur-figur yang

santer diisukan bakal maju dalam Pilkada Sekadau. Salah satu figur yang disebut sudah pasti bertarung adalah Simson.

Namanya memang cukup asing bagi masyarakat Sekadau. Wajar saja, dari riwayatnya, pria ini lama malang melintang di Kabupaten Melawi dan menekuni karir sebagai birokrat.

Belakangan, sepak terjang Simson mulai menunjukkan tanda-tanda untuk menjadi

penantang serius dalam Pilkada Sekadau, selepas masa jabatan Simon Petrus dan Rupinus.

Ia sering terlibat dalam eventevent yang melibatkan banyak massa. Perlahan namanya mulai dikenal. Dengan sikapnya yang dinilai berani jor-joran ini, beberapa partai politik diisukan mulai mendekati Simson. Salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Partai besutan Surya Paloh

ini dikabarkan tertarik untuk menjadi perahu yang bakal jadi perahu Simson untuk berlayar menuju orang nomor satu di Bumi Lawang Kuari. Juga dikabarkan sudah ada kontrak politik antara Nasdem-Simson.

Benarkah kabar ini?

“Ha ha ha. Mana ada. Kami belum berkomunikasi dengan siapapun. Nasdem belum menentukan calon yang bakal diusung dalam Pilkada. Memang ada dengar isu itu. Tapi saya tegaskan itu tidak benar,” bantah politisi Nasdem yang kini duduk di DPRD Sekadau, Paulus Subarno, kemarin.

Menurut Subarno, masih terlalu dini untuk menentukan calon mana yang layak diusung.

Lagi pula, tahapan pemilu saja belum dimulai. Begitu pun dengan aturan-aturan yang masih banyak dalam tahap penyesuaian.

“Perppu memang sudah final, tapi ada substansi-substansi yang masih dibicarakan dan belum sepenuhnya final. Pun begitu dengan (partai) pusat.

Biasanya akan ada instruksi dari DPP dan sekarang belum ada.

Partai juga punya mekanisme, tidak sembarang pilih,” jelas Barno.

Artinya, partai yang sukses mengklaim tiga kursi DPRD Kabupaten Sekadau pada Pilleg 2014 lalu ini masih jomblo hingga saat ini. “Belum ada, belum ada ya,” ucap Subarno.

Kepastian kapan pelaksanaan Pilkada memang masih kabur hingga saat ini. Namun, ada figur-figur yang sudah dipastikan maju seperti Rupinus yang menjabat wakil bupati Sekadau 20102015, Pensong yang sempat gagal dalam dua Pilkada sebelumnya, serta Simson yang getol benar mempromosikan diri.

Kemungkinan akan muncul kandidat-kandidat baru masih terbuka lebar. Apalagi, kabarnya Perppu nomor 1 tahun 2014 berisi beberapa perubahan substansial seperti kandidat kepala daerah tunggal yang diubah menjadi kandidat berpasangan (kepala dan wakil kepala daerah). Jika benar demikian, peta politik diyakini akan berubah arah. Menarik untuk ditunggu seperti apa kelanjutan cerita Pilkada. (bdu)

Uji Publik Calon Kada Itu Tahapan Penting

Dilantik Jadi Anggota DPR

Ini Janji Arzeti Bilbina

Arzeti Bilbina. JPNN

Jakarta-RK. Model sekaligus presenter yang belakang aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, sejak hari ini resmi menjadi Anggota DPR periode 2014-2019. Dia dilantik oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang paripurna, Selasa (27/1).

Pelantikan Arzeti dilakukan sebagai pengganti antarwaktu (PAW) terhadap Imam Nachrowi, yang dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain Arzeti, dua politisi PKB juga dilantik menjadi anggota DPR, yaitu Arifin Hakim Toha dan Holil Kaumas.

Arifin menggantikan Marwan Jafar yang saat ini menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sedangkan Hakim menggantikan Hanif Dhakiri yang saat ini menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selain itu, Novanto juga melantik Ali Mahin sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem menggantikan HM Prasetyo, Jaksa Agung. Terakhir dilantik juga Mufniati dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan anggota DPR Sutan Sukarnotomo yang meninggal dunia.

Arzety usai pelantikan itu meminta dukungan dari rakyat agar bisa mengemban tugas sebagai wakil rakyat di DPR. Soal penempatan komisi, dia mengatakan siap ditempatkan dalam fraksi manapun.

“Sebagai kader partai saya siap ditempatkan dimana saja mengabdi untuk bangsa dan negara. Menjadi publik figur bagi saya adalah modal plus yang akan memudahkan saya dalam melaksanakan tugas-tugas serap aspirasi,” ujarnya. (jpnn)

Husni Kamil Manik Manik..JPNN

Jakarta-RK. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus merumuskan sejumlah masukan yang akan diberikan pada pemerintah dan DPR guna perbaikan Undang-Undang Pilkada.

Perbaikan antara lain terkait uji publik bagi pasangan calon kepala daerah. KPU, kata Husni, melihat proses uji publik sangat penting. Karena berkaitan langsung dengan masyarakat, untuk melihat terlebih dahulu kemampuan para calon apakah cukup layak dipilih menjadi

kepala daerah.

Namun apakah uji publik akan dilakukan oleh partai politik pengusung pasangan calon, atau penyelenggara pemilu, belum dirumuskan lebih lanjut.

“Secara substansi (uji publik, red), penting ada. Ini merupakan proses yang memastikan parpol melakukan upaya demokratisasi dalam menentukan calon yang diusung. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses seleksi kepemimpinan juga sangat penting,” kata Husni, Selasa (27/1).

Menurut Husni, pelibatan masyarakat sangat penting, karena pada akhirnya masyarakat yang

akan menentukan siapa yang terbaik untuk dipilih menjadi kepala daerah.

“Jadi tuntutan ini (adanya uji publik), sangat logis. Jadi bisa saja ada dua institusi yang melakukan uji publik. Baik itu dari partai pengusung, maupun penyelengara pemilu. Mungkin saja salah satunya, itu masih didiskusikan,” katanya.

Diatur Detail Uji publik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus benar-benar dijelaskan secara rinci dalam perbaikan Undangundang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Langkah ini penting agar uji publik jangan sekadar menjadi syarat dan untuk kepentingan publikasi pribadi saja. Karena kelemahan Pilkada selama ini, pemilih tidak mengetahui secara mendalam latar belakang dan program calon-calon kepala daerah yang akan dipilih.

“Aturan uji publik dalam Perppu belum diatur secara rinci.

Penjelasan uji publik hanya terhadap waktu pelaksanaan dan dilakukan secara kepanitiaan. Sementara materi dan mekanisme uji publik yang justru menjadi bagian penting dalam seleksi kepemimpinan kepala daerah, belum jelas dirumuskan,” ujar Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Selasa (27/1).

Menurut Masykurudin, berdasarkan pengalaman pencalonan dalam proses Pilkada sepanjang 2005-2013, proses nominasi pasangan calon menjadi kepala daerah berjalan formal dan lebih banyak ditentukan kedekatan terhadap petinggi partai politik. Karena surat pencalonan diajukan oleh ketua umum dan sekretaris partai atau gabungan partai.

Bahkan dalam banyak kasus, seringkali keputusan pengurus pusat partai justru ditentang pengurus daerah yang akan mengikuti Pilkada secara langsung dan akhirnya menimbulkan konflik sesama pendukung di internal partai.

“Oleh karena itu proses uji publik semestinya tidak sema-

ta-mata hanya memperkenalkan para calon ke masyarakat pemilih. Tapi melalui mekanisme uji publik, pada akhirnya masyarakat pemilih mempunyai penilaian tertentu terhadap kapasitas dan integritas para calon,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, panitia uji publik nantinya perlu membuat metode dan mekanisme standar yang dapat mengarahkan pemilih secara mudah memiliki pengetahuan tentang kapasitas dan integritas kepemimpinan calon.

“Proses deliberasi antara calon dengan pemilih disusun secara sistemik oleh panitia uji publik.

Manfaatkan uji publik untuk memberi pengetahuan yang lebih dalam kepada pemilih, semakin banyak pemilih dapat berperan aktif menentukan masa depan daerahnya,” kata Masykurudin. (jpnn)

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Iklan Baris & Paket Murah Jual Rumah Dijual Rumah Type 45 di Graha Pesona Indah, Jalan Petani Danau Sentarum Rp 260 Juta.

(Cash & Kredit) Hub. 085658176492

TOYOTA

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES MUDAH DAN CEPAT

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

AN

AVANZA DP Cuma

15 Jt

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

BURSA IKLAN BARIS Harian

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

PASANG IKLAN

THERAPY

1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

(0561)768677 HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

HUBUNGI:

(0561) 768677 GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 28 Januari 2015

Rela Tak Sarapan

Demi Lotre

Ilustrasi: Heri Owel/Jawa Pos

SONG Biyang, 8, anak kecil asal Hubei, Tiongkok, sudah mengerti tentang pengorbanan dan pengharapan. Dia memilih tidak sarapan selama hampir lima bulan untuk membeli lotre. Song berharap menang undian agar bisa mendapatkan uang untuk ayahnya yang membutuhkan transplantasi ginjal.

Tiap hari, nenek Song memberinya 2 yuan untuk sarapan. Namun, dia tidak membeli makanan dan menggunakannya untuk lotre.

Ayah Song sudah tidak bekerja karena kondisi yang terus memburuk. Untuk operasi transplantasi ginjal, dia membutuhkan sekitar 300 ribu yuan.

Ayahnya tidak punya uang sebanyak itu. ’’Aku minum air banyak-banyak agar merasa kenyang di sekolah,’’ kata Song.

Ketika mengetahui anaknya pergi ke sekolah dengan perut keroncongan demi lotre, sang ayah langsung shock. Dia membujuk Song untuk berhenti membeli lotre, namun ditolak. Kini, neneknya menambah uang jajan menjadi 3 yuan sehingga Song bisa membeli lotre dan sedikit makanan. (jpnn)

6

Dia (Jokowi) ..........dari hal 1 Band yang bermarkas di Jalan Potlot No. 14, Jakarta, itu pada tahun lalu sering didatangi Jokowi. Kini, Slank menganggap bahwa BW adalah korban kriminalisasi.

“Sampai hari ini kita wait and see. Hati kita tetap di Bambang Widjojanto. Mereka ada di tinta revolusi Slank. Ada rencana mau lewat omongan, temuin Presiden,” kata drummer Slank, Bimbim, seperti dilansir INDOPOS, Selasa (27/1).

Bagaimana dengan Jokowi yang pernah didukungnya? Bimbim mengatakan tetap memilih BW. Hanya saja, kata dia, Jokowi tetaplah orang baik tapi kurang gaul yang berimbas pada ketidaktahuan akan nama-nama calon yang baik.

“Jokowi orang baik. Cuma dia nggak kenal Jakarta. Dia nggak gaul. Dia nggak tahu situasi.

Ya mustinya kalau bingung nanya saja. Banyak orang kok,” tandasnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Membangun Kebersamaan ..................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 dan bangunannya sudah mulai lapuk,” tutur Mengiring Panglima Kapar kepada Rakyat Kalbar.

Di lahan yang luas itulah akan dibangun betang warga Dusun Kapar. Jaraknya sekitar 500 meter betang yang mereka huni selama ini, di pinggir Jalan Lintas Utara, berseberangan dengan betang lama.

Para perempuan sebelumnya sudah menyiaapkan perangkaat upacara. Ada telur ayam, renai, pulut, tumpik, sirih, pinang, daun sedik, tembakau, dan kapur. Tidak ketinggalan pula tuak serta ayam dan babi yang masih hidup.

Para tetua adat duduk bersila di hamparan tikar bamboo. Dua bakul kecil yang disebut ‘persang’ dari anyaman bambu disiapkan.

Masing-masing persang diisi telur ayam kampung, renai, pulut, tumpik, sirih, pinang, daun sedik, tembakau, dan kapur. Kemudian ketua adat melafaskan doa dan jampi-jampi sambil memegang ayam kampung. Ayam itu pun disebelih.

“Doa dan jampi-jampi dipanjatkan kepada

Tuhan, agar pembangunan ini selalu dilindungi,” ujar Mengiring.

Warga mempersiapkan lobang untuk penancapan tiang pertama. Dalam lobang sebelum tiang ditancapkan, dicurahkan tuak.

Selanjutnya babi disembelih persis di atas lobang dan tiang yang akan ditancapkan.

Wabub Agus Mulyana pun didaulat menancapkan tiang pertama pembangunan betang tersebut. Tiang berupa tongkat kayu belian ditancapkan disusul penancapan tiga tongkat oleh pemuka adat. Diantara tongkat yang tertancap, diikatkan kayu yang tinggi.

Gunanya untuk menggantung persang yang telah diisi telur ayam kampung, renai, pulut, tumpik, sirih, pinang, daun sedik, tembakau, dan kapur.

“Persang tetap diikat di situ hingga rumah betang ini nantinya rampung. Itu sebagai sesajen untuk roh leluhur agar selalu menjaga bangunan selama pengerjaan,” jelas Mengiring.

Ritual Pedara wajib dilaksanakan, selain melindungi para pekerja dan proyek lancar,

bila ditempati nanti akan memberikan keselamatan kepada penghuninya. Betang itu dirancang sebanyak 20 pintu. “Saya tidak tahu untuk suku Dayak lain, tetapi Dayak Iban semua sama ritual yang dilakukan saat akan membangun rumah betang,” tambah Mengiring.

Sebenarnya, tanah di dusun itu seluas dan semampu berlari menentukan batas istilahnya, masih ada. Setiap orang bila ingin membangun rumah sendiri-sendiri tentu tidak kesulitan mencari tanah. Tetapi mereka tetap mempertahankan tradisi rumah betang.

“Kapan selesainya betang yang baru ini saya pun belum tau, karena akan dikerjakan secara pelan-pelan. Sebab, kami menggunakan dana pribadi, belum ada bantuan dari pemerintah daerah. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, terutama untuk atapnya,” harapnya.

Betang panjang ini syarat dengan kearifan lokal yang turun temurun sejak ratusan tahun silam. Inilah simbol persatuan, kebersamaan,

kekuatan hidup di bumi bersatu dengan alam.

Semua penghuni adalah keluarga. “Kami tetap mempertahankan rumah betang karena merupakan peninggalan nenak moyang kami agar selalu berkumpul dalam ikatan keluarga,” papar Mengiring.

Kendati berkeluarga secara keseluruhan, namun ada aturan-aturan yang mesti ditaati.

Jangan mencuri, jangan berkelahi dengan sesama, karena siap-siap terkena hukum adat.

Dengan adanya aturan-aturan yang ketat inilah, keharmonisan selalu terjaga.

“Aturan di rumah betang banyak, apa yang boleh dan tidak boleh. Bila melanggar akan ada sanksinya, mulai dari yang ringan hingga terberat,” ungkap Mengiring.

Wabup Kapuas Hulu mengapresiasi semangat warga. Ini berarti masyarakat tetap kompak mempertahankan tradisi dan adat yang melindungi kehidupan mereka. Agus Mulyana ketika diundang di ritual Pedara, langsung menyanggupinya.

Betang atau rumah panjang merupakan warisan nenek moyang suku Dayak. Rumah

yang tak hanya sebagai tempat bereduh, itu juga sebagai tempat berkumpul, berhimpun dan bersatu. Sehingga dalam berbagai persoalan yang ada dapat dipecahkan bersama.

“Dengan adanya rumah betang, tidak gampang diserang binatang buas dan musuh.

Namun yang penting adalah kebersamaannya, sehingga betang masih tetap kita pertahankan,” kata Agus Mulyana didampingi Ny. Terina Timas Mulyana AMd. Beberapa tahun lalu rumah betang mulai ditinggalkan karena munculnya sikap individual, privacy, atau bahkan kemakmuran keluarga demi keluarga. Belakangan betang panjang digalakkan kembali. Bahkanwarga di beberapa daerah berlomba-lomba membangun betang. Pemerintah pun membangun rumah betang.

“Hakikat budaya rumah betang jangan sampai ditinggalkan. Selain sebagai tempat tinggal bersama, juga bermanfaat untuk menyelesaikan segala persoalan secara bersamasama. Jangan malah setelah tinggal di rumah betang terjadi perpecahan,” imbau Wabup.*

KPK Dihancurkan...................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, rekayasa sistemik penghancuran KPK ditandai dengan dilaporkannya seluruh pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri.

Hanya dalam seminggu saja dilaporkan yang disebutnya sebagai taktik bom waktu. ”Ini rekayasa sistemik menggunakan taktik simpanan bom waktu, yang dikeluarkan oleh musuh-musuh KPK saat mereka merasa tersudut,” kata Abdullah Hehamahua seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin malam (26/1).

Padahal, kata Abdullah, yang dilaporkan kasus lama sebelum mereka menjabat sebagai pimpinan KPK yang dikatakannya jelas dicaricari. Pasalnya, kasus tersebut telah dibahas dan dinyatakan clear saat seleksi Komisioner KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

“Semua penelusuran dilakukan dan mereka lolos (jadi pimpinan KPK), berarti (pelaporan) ini memang disengaja,” ujar Abdullah.

Dilaporkannya seluruh pimpinan KPK, menurut Abdullah, lembaga itu berada di titik kritis dan jadi celah koruptor untuk melawan KPK. Ia mengimbau Presiden Joko Widodo segera melakukan langkah strategis.

Motif Politik dan Kekuasaan

Mantan Gubernur PITK Farouk Muhammad mengindikasikan ada kepentingan politik yang menunggangi pembelahan KPK. Sebab, serangan gencar ke KPK terjadi pasca penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka di KPK. “Nah, inilah yang dijadikan orang-orang tertentu sebagai momentum menyerang KPK, termasuk dengan mengganti Kepala Bareskrim Polri yang memang konsen mengurusi masalah kriminal,” tandas Farouk.

Dia juga menduga orang-orang yang ada di belakang serangan ke KPK adalah kelompok yang ingin kongkalikong dengan KPK tapi tidak bisa. Atau orang-orang yang potensial dijerat KPK tapi tidak bisa melakukan apa-apa lagi.

“Mendingan ke Polri dan Kejaksaan yang masih bisa (dimainkan). Lalu melemahkan KPK-nya,” sebut Wakil Ketua DPD RI ini.

Sementara itu, Direktur Emrus Corner, Emrus Sihombing, menilai konflik KPK dan Polri kental bermotif kekuasaan untuk menghancurkan lembaga anti rasuah tersebut yang tengah gencar menyoroti korupsi di tubuh Polri dan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang dilakukan penguasa saat itu.

Kata Emrus, Partai penguasa tak terima dengan semangat KPK yang getol memberantas korupsi di tingkat elite. Kelompok ini punya kepentingan dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. ”Ada tokoh penentu di baliknya. Mereka adalah pimpinn Parpol pengusung Jokowi di Pilpres lalu. Juga individu yang disebut sebagai King maker yang mempengaruhi pemerintahan Jokowi,” kata Emrus di Jakarta, kemarin (27/1).

Menurut dia, di PDI-P ada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Di Nasdem, ada Surya Paloh. Kemudian, ada Jusuf Kalla dan sejumlah figur yang dinilainya cukup menjadi sorotan dalam kasus ini.

Mahasiswa UI Kawal KPK Sampai tadi malam (27/1), massa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) masih bertahan di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan. Mereka mendirikan tenda yang dinamakan “Barak Cicak.”

“KPK adalah rumah kita, rumah rakyat memberantas korupsi. Dibanding Kepolisian dan Kejaksaan cuma KPK yang kami percaya mampu untuk berantas korupsi be-

sar,” lantang orator dari dalam gedung KPK. Kepercayaan ini yang melatari mahasiswa UI untuk tetap mendukung KPK,terutama dalam penyelesaikan kasus-kasus besar seperti SKL BLBI dan skandal Century yang disebut-sebut menyeret para petinggi negara. ”Usut kasus BLBI dan Century, seret semua petinggi negara yang terlibat,” teriaknya. Kalau perlu kita menginap dan kawal KPK sampai menyeret semua pelaku korupsi Century dan BLBI,” timpal orator lainnya.

Pengunduran Ditolak Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto akan menemui pimpinan KPK terkait penolakan penguduran dirinya.

“Saya akan tanya pimpinan KPK. Seusai dari Komnas HAM, saya balik ke kantor mau tanya pimpinan KPK,” kata BW kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta, (27/1).

Sebelumnya, Deputi Penceghan KPK Johan Budi SP menyampaikan bahwa pimpinan KPK menolak surat penguruan diri BW. “Kasus BW sarat akan rekayasa. Makanya pimpinan menolak surat penguduran diri BW,” demikian Johan.

Bambang Widjojanto menegaskan bahwa

kriminalisasi terhadap dirinya dan pimpinan KPK yang lain tidak menghentikan komisi antirasuah itu untuk mengusut kasus korupsi.

Termasuk dua kasus besar yang menyita perhatian publik, skandal BLBI dan bail out Bank Century. “Kita akan jalan terus usut kasus itu,” ujar Bambang di kantor Komnas Ham, Jakarta, (27/1).

Dijelaskannya, meski sudah ada tiga pimpinan KPK yang dilaporkan ke pihak kepolisian, baru dirinya seorang yang menyandang status tersangka. Dengan begitu, setidaknya sampai saat ini, hanya dirinya yang wajib lengser dari kursi pimpinan.

Bambang juga mengaku akan tetap bekerja selama surat pemberhentiannya belum diterbitkan presiden. Jika pun surat itu akhirnya diterbitkan, dia yakin tiga pimpinan yang tersisa tetap mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Mereka yang dilaporin kan belum diperiksa. Kalau dilaporin kan belum tentu jadi tersangka. Jadi penuntasan kasus jalan terus,” pungkasnya.

Sumber: JPNN dan RMOL Re-editing: Mohamad iQbaL

Amirullah: Tak ..........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Diungkapkan Amir, untuk menyiasati kecurangan yang dilakukan pengusaha hiburan malam, Dispenda akan mengecek satu persatu THM di Kota Pontianak. Bahkan tak segan-segan memberikan sanksi tegas dan keras kepada pengusaha THM yang tidak bayar pajak.

“Nanti petugas Dispenda akan mengunjungi THM untuk mengecek penerapan pajak sebesar 30 persen. Jika ada yang tidak mau menaati serta melanggar aturan, maka akan kami sanksi. Mulai dari pembinaan, pemberian surat peringatan hingga penutupan usaha,” tegas Amir.

Amir mengatakan, pada tahun 2015, Dispenda yang dipimpinnya serius menangani masalah pajak. Tidak mau main-main. Sebab Walikota Pontianak, Sutarmidji menegaskan akan menjadikan Pontianak sebagai kota tertib aturan.

“Kita tidak main mata atau sebagainya.

Jika melanggar dan tak taat, kami akan tindak dan tutup usahanya. Jangan anggap enteng, tahun 2014 saja sudah beberapa pelanggar kami segel usahanya. Apalagi tahun 2015,” ucap Amir yang enggan menyebutkan nama THM yang dia segel.

Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak yang membidangi ekonomi, Bebby Nailufa

terkesan meragukan apa yang disampaikan Kepala Dispenda Kota Pontianak. Apa yang dikatakan Amirullah itu belum terealisasi di Kota Pontianak.

“Kemarin Komisi C melakukan kunjungan kerja di Studio Family Karaoke di Kawasan Pontianak Mall, Pontianak Kota. Ternyata di tempat hiburan malam itu masih membayar pajak sebesar 10 persen dan tidak membayar pajak room sebesar 30 persen. Komisi C dan Dispenda bertanya kenapa tidak mengikuti aturan? Sebab, aturan saat ini harus bayar sebesar 30 persen untuk room dan pajak makan dan minum (restoran, red) 10 persen,” kesal Bebby.

Dikatakan Bebby, apa yang dikatakan Kepala Dispenda itu belum dilaksanakan oleh THM di Kota Pontianak. Studio Family Karaoke salah satu contohnya. Belum lagi THM lainnya di Kota Pontianak. Mestinya pajak room 30 persen itu harus diterapkan terhadap semua pengusaha hiburan malam.

Apalagi Kota Pontianak mengharapkan pajak sumber pembangunan. Lantaran pendapatan Kota Pontianak hanya dari pajak dan jasa.

“Komisi C melihat, target dan penerimaan realisasi Dispenda masih banyak minusnya dari pajak THM, seperti karaoke, lounge dan

diskotek. Ini membuktikan Dispenda tidak serius menarik pajak daerah. Kalau realisasi minus di tahun 2014, maka pada 2015 harus mencapai target,” papar Bebby.

Bebby mempertanyakan penolakan pengusaha THM untuk membayar pajak room 30 persen dan 10 persen pajak makan dan minum. Dia juga kesal terhadap pengusaha THM di Kota Pontianak yang tidak taat aturan Pemkot Pontianak. Lebih kesal lagi terhadap kinerja Dispenda Kota Pontianak yang tidak bisa merealisasikan pajak 30 persen yang sudah ditetapkan Pemkot Pontianak sejak kepemimpinan Amirullah. Ternyata selama 2014, Dispenda tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pajak room 30 persen tidak dibayar oleh THM. “Dispenda sebaiknya memanggil para pengusaha THM, tanya maunya mereka seperti apa. Jangan sampai kita terapkan, tapi mereka tidak mau membayar. Itukan bakal menjadi masalah juga. Percuma Pemkot bikin aturan, tapi Pemkot sendiri dikangkangi pengusaha hiburan malam. Panggil pengusahanya, kita bicarakan bersama.

Karena pajak itu sumber untuk membangun kota,” ingat Bebby.

Sebagai wakil rakyat, Bebby berjanji akan mengawasi kebijakan Pemkot Pontianak

yang menerapkan pajak 30 persen. Ia berharap pengusaha juga taat pajak.

“Apalagi Walikota Pontianak, Sutarmidji menginginkan kota ini menjadi kota taat aturan. Mestinya pengusaha-pengusaha mendukung. Kalau pengusaha THM tidak mau membayar sesuai kebijakan yang telah dibuat, Dispenda harus menutup usaha itu,” tegasnya.

“Peraturan sudah dibakukan seperti itu.

Jika ada THM yang tidak mau bayar pajak, ya ditutup, begitulah aturannya,” jelasnya.

Bukan gara-gara pajak, pengunjung tidak mau karaoke. Pajak seyogianya hanya titipan konsumen kepada pengusaha THM. Mestinya pengusaha menyampaikan secara jujur ke Dispenda.

“Nah kadang kala ada juga yang tidak menyampaikan, dianggapnya itu pendapatan perusahaan. Itu tidak baik. Pengusaha mestinya evaluasi dulu. Jalankan aturan Pemkot Pontianak. Lihat seperti apa tanggapan masyarakat. Mereka keberatan atau tidak.

Kalau masyarakat yang masuk biasa-biasa saja, tidak ada perubahan, jangan sampai pengusaha yang ketakutan gak jelas,” kata Bebby.

Cukup Studio Karaoke Family yang ketahuan tidak bayar pajak room sebesar 30

persen. Jangan sampai ketika Komisi C kembali melakukan kunjungan kerja, masih ditemukan THM yang tidak bayar pajak. “Itu akan menjadi permasalahan yang berat,” ancam Bebby.

Legislator perempuan ini khawatir, ketakutan pengusaha membayar pajak 30 persen dilampiaskan dengan mengajak Dispenda Kota Pontianak untuk melanggar aturan.

Berbuat yang tidak benar sehingga melakukan kegiatan ilegal. Artinya, memungut pajak secara ilegal tanpa terdata di pembukuan Dispenda.

“Ini tidak boleh terjadi. Kongkalikong atau kerjasama ilegal jangan sampai ada.

Pengusaha tidak boleh berkonspirasi dengan Dispenda. Karena permasalahannya, pajak itu uang masyarakat. Logikanya tidak merugikan pengusaha. Pengusaha sudah untung dari penjualan, konsumen hanya menitipkan uang pajak. Ini sama saja namanya merugikan masyarakat jika pengusaha tak jujur.

Kalau memang pengusaha tidak mau ada pajak, berarti dia tidak taat pajak dan tidak mau berusaha. Tidak boleh ada pengusaha seperti itu,” ucap Bebby.

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

Rakyat Kalbar

Sambungan

Rabu, 28 Januari 2015

7

Yang Presiden............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Budi Gunawan. ”Saya selalu koordinasi dengan pakar hukum tata negara, Misalnya Pak Margarito Kamis. Bahwa kalau Pak Jokowi tidak melantik, itu dia bisa di-impeach (turun tahta,red). Karena tidak menindaklanjuti keputusan DPR, yang sebelumnya ia sendiri yang meminta,” ungkap Razman.

Makanya, dia meminta agar masyarakat tidak menyamakan kasus hukum yang membelit kliennya tersebut dengan perkara yang menjerat Wakil Ketua KPK tersebut. ”Agar rakyat melihat case by case. Jadi Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto dan itu berbeda,” kata Razman.

Hal ini menjadi lucu. Kalangan polisi sendiri, dari pusat hingga daerah, rata enggan berkomentar ketika ditanya langsung soal sikap BG yang tampak tak kesatria dan arogan itu. Jawaban akan per-tanyaan maukah polisi Negeri ini dipimpin seorang tersangka kasus hukum pun otomatis tak ada yang berani menjawab.

Alasannya, tak lain tak bukan, garis komando. Alibi patuh atasan tersebut seperti melupakan bahwa Jokowi, yang dituntut dan disebut bisa dimakzulkan oleh kubu BG jika tak segera melantik dir-inya sebagai Kapolri, adalah Panglima Tertinggi TNI-Polri.

Sebenarnya yang Presiden RI siapa sih? BG atau Jokowi?

Menariknya, entah darimana duit untuk membayar, demi membela BG yang juga diduga memiliki jumlah uang tak wajar di rekeningnya, sedikitnya 50 pengacara sudah disiapkan. Jumlah yang luar biasa ini termasuk pengacara eksternal maupun internal kepolisian dalam menghadapi persidangan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sampai-sampai, Komjen Pol Budi Gunawan (BG) bisa menuntut agar dia segera dilantik jadi Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).

Kemarin, selain mendesak Presiden untuk cepat-cepat melantik kliennya sebagai Tri Brata I, pengacara BG, Razman Arief Nasution, juga menegaskan bahwa tersangka kasus dugaan gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak akan mengundurkan diri.

“Terhadap Pak Budi Gunawan, tidak diatur dalam UU. Apalagi kami merasa klien kami tidak masalah. Rekeningnya dianggap wajar tahun 2010 saat dia masih Irjen, bintang dua,” tutur Razman, kepada JPNN, Selasa (27/1).

Razman menganggap perlu kembali menyatakan hal ini, sebab muncul banyak desakan agar calon Kapolri terpilih itu mengundurkan diri usai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, mengajukan pengunduran diri. ”Dia (Komjen BG) secara de jure sebagai Kapolri. Di samping tidak ada aturan (yang mengharuskan mundur), kita minta segera Presiden segera melantik (Komjen BG),” jelasnya.

Razman mengingatkan, Komjen BG sudah melalui semua tahapan. Mulai dari pengajuan empat nama Kompolnas ke Presiden. Lalu Presiden menyeleksi, memilih, dan menyerahkannya ke DPR untuk menjalani fit and proper test. ”Pak Budi Gunawan sudah menjalani fit and proper test dan sudah (disetujui) Paripurna DPR,” terangnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi juga bisa dimakzulkan kalau tidak melantik Komjen

“Total secara keseluruhan itu kuasa hukumnya (BG), kurang lebih ada 50 orang,” kata Frederich Yunadi, salah satu Kuasa Hukum BG, di Mapolrestro Jakarta Selatan.

Kubu BG sudah mendaftarkan praperadilan terhadap penetapan Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) itu sebagai tersangka dugaan gratifikasi saat ia menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006.

Praperadilan itu dilakukan karena mereka menganggap penetapan BG sebagai tersangka melanggar prosedur hukum. Salah satunya, kata Frederich, KPK menggunakan pasal yang salah dalam ka-sus yang disangkakan.

“Karena pada pasal 11 junto pasal 2 UU 28 tahun 1999, yang diusut oleh KPK hanya eselon I ke atas. Saat itu BG masih eselon II,” kata Frederich.

Hanya saja, ketika ditanya apakah penetapan BG sebagai tersangka ini bermuatan politis, Frederich enggan menjawab. Dia mengaku hanya fokus pada persoalan hukum bukan politik. ”Saya tidak ngerti, bukan urusan saya. Saya hanya profesional. Secara hukum itu saya melihat KPK sangat keliru besar,” pungkasnya.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla bicara lebih ke arah diplomatis menanggapi apakah BG dilantik atau tidak. Pemerintahan JokowiJK, menurutnya, masih konsisten mendorong pemberantasan korupsi dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah. ”Pemerintah itu justru berpihak kepada itu (pemberantasan korupsi). Buktinya, begitu Pak Budi Gunawan ditetapkan tersangka, pelantikannya ditunda. Karena kami menghormati, kami taat asas itu. Kalau tidak taat asas, lantik saja di situ kan selesai,” kata JK di

kantornya, Jakarta Pusat.

Wapres mengungkapkan lagi, bahwa tidak ada perbedaan di mata hukum. Itu berlaku bagi personil KPK, Polri dan Presiden sekalipun. “Presiden bisa diperiksa, masa ketua KPK tidak. Itu juga harus dipahami. Jadi tidak berarti dalam keadaan ini kami tidak mendukung pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Secara normatif, JK meminta publik bersabar karena saat ini presiden sudah membentuk tim untuk menyelesaikan polemik KPK vs Polri. Ia berharap tim 9 yang dibentuk bisa memberi rekomendasi terbaik untuk Presiden.

Sementara itu, sikap tidak kooperatif masih saja diperlihatkan saksi-saksi dari polisi untuk kasus dugaan suap BG. Tiga saksi yang dijadwalkan KPK untuk diperiksa kemarin tidak satupun hadir.

Mereka adalah Kapolda Kalimantan Timur Irjen Andayono, anggota Polri Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, dan mantan Karorenrim Itwasum Polri Brigjen (Purn) Heru Purwanto. ”Ketiga saksi tidak memenuhi panggilan penyidik,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi di Gedung KPK. Bagi Irjen Andayono dan Brigjen (Purn) Heru ini merupakan pemanggilan yang kedua kali. Sedangkan Aiptu Revindo baru satu kali dipanggil penyidik KPK. Menurut Priharsa, Irjen Andayono dan Aiptu Revindo tidak hadir tanpa memberi keterangan kepada penyidik. Sementara, Brigjen (Purn) Heru Purwanto beralasan tidak hadir karena sedang sakit. ”Yang bersangkutan (Heru) tidak hadir karena sakit. Pengacara mengantarkan surat hari ini (kemarin) ke KPK,” ungkap Priharsa.

Menurutnya, seseorang dapat dipanggil paksa jika tidak hadir tanpa alasan kuat.

“Kalau berdasarkan KUHAP, jika seseorang dipanggil kemudian dia dua kali tidak hadir tanpa alasan yang patut, maka penyidik dapat memanggil paksa,” tutur Priharsa.

Tapi, ia belum bisa memastikan apakah pemanggilan paksa akan dilakukan atau tidak.

Pasalnya, keputusan tersebut dibuat berdasarkan penilaian penyidik. ”Kalau dianggap penyidik tidak dengan keterangan yang patut, bisa (dipanggil),” jelas Priharsa.

Dia melanjutkan, KPK sebenarnya fleksibel dalam menentukan jadwal pemeriksaan.

Karena itu, ia berharap para saksi dapat mengkomunikasikan kesulitan mereka dalam memenuhi panggilan. ”Misalnya ada saksi yang dipanggil kemudian berhalangan karena kegiatan mungkin bisa diatur jadwalnya dia bisa kapan, nanti kita akan menyesuaikan panggilan berdasarkan itu,” imbau Priharsa.

Sejak menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tanggal 13 Januari 2015 lalu, KPK sudah memanggil tujuh orang diperiksa sebagai saksi. Namun sejauh ini hanya satu orang yang me-menuhi panggilan. Budi Gunawan sendiri belum sekalipun diperiksa lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya, lewan pesan singkat kepada wartawan, Plt. Kapolri Badrodin Haiti mengaku sudah memerintahkan anggotanya yang dipanggil KPK untuk datang. “Terkait dengan Anggota Polri yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK, Mabes Polri telah memerintahkan para saksi untuk hadir memenuhi panggilan KPK,” kata Badrodin.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Idha Endri...........................................................................................................................dari halaman 1 Dulu Polri ...........................................................................dari halaman 1 “Tujuan kita melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa untuk klarifikasi. Di mana Pak Idha ada melaporkan jaksa di Pidsus.

Hal ini dilakukan sesuai perintah Jaksa Tinggi nomor 26 Tanggal 21 Januari 2015,” ungkap Perana Manik, Jaksa Pemeriksa I Aswas Kejati Kalbar.

Perana mengatakan, pihaknya hanya meminta klarifikasi. Kemudian membuat klarifikasi terdakwa Idha dan Titi. “Terdakwa Idha dan istrinya keberatan atas penanganan perkara mereka. Materi yang kami tanya atau berita acaranya kepada terdakwa tidak dapat kami utarakan, karena itu isinya rahasia,” kata Perana.

Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua Idha dan Titi, menindaklanjuti laporan keduanya pada 5 Januari 2015 lalu. Di mana terdakwa keberatan penanganan perkaranya.

“Sudah di berita acara, ada 14 pertanyaan yang diutarakan untuk penanganan perkara. Terdakwa menyatakan adanya rekayasa oleh dua instansi yaitu instansi kepolisian dan kejaksaan,” ungkap Perana.

Hasil pemeriksaan atau BAP akan diberikan kepada Kajati Kalbar dan nantinya akan ditindaklanjuti. “BAP akan diserahkan ke pimpinan yaitu Kajati, dan biasanya ditindaklanjuti pak Kajati untuk diteruskan ke Kejagung,” jelasnya.

Terdakwa Idha membenarkan, dirinya dan istrinya diperiksa pihak Aswas Kejaksaan Tinggi Negeri Kalbar terkait laporannya. “Kami selaku terdakwa beribu terima kasih ke Kajati Kalbar yang menindaklanjuti laporan kami yang sangat cepat. Ini baru benar pimpinan,” ungkap Idha.

Menurutnya, selaku terdakwa ia juga selayaknya harus memperjuangkan hak

Menurutnya, ada dugaan dirinya selaku terdakwa, ada intervensi dari atasan penyidik maupun atasan penuntut umum pada saat itu. “Waktu itu Kajati masih pejabat yang lama. Begitu pejabat baru saat ini, barulah menindaklanjuti laporan kami. Semoga Kejati Kalbar benar-benar bersih, tidak tebang pilih,” pinta Idha.

Kuasa Hukum TPPU AKBP Idha, Andi Ehsan SH MSi mengatakan, eksepsi yang disampaikan di hadapan persidangan, adalah merespons surat dakwaan JPU yang banyak terdapat kekeliruan dalam penyusunan dakwaan. Padahal dakwaan itu dijadikan mahkota jaksa dalam menjerat tersangkanya.

“Sehingga melanggar syarat formil dakwaan, akibatnya adalah hakim dapat memutuskan bahwa perkara TPPU AKBP Idha Endri Prastiono harus dihentikan.

Contohnya mengenai tempat, waktu, tanggal yag dikatakan hari Jumat perbuatan dilakukan tindak pidana, namun setelah dicek kalender hari Kamis,” ujar Andi Ehsan.

Ia menjelaskan, pelapor yang dirugikan bukan Abdul Haris tetapi negara yang rugi atas jual beli tanah yang dilakukan Titi dan Haris. Padahal kedua orang tersebut terlibat perbuatan perdata.

“Jika dikaitkan dengan bukti yang disampaikan tiga saksi polisi dan tiga notaris, tidak ada satupun menyatakan Idha terlibat. Sungguh perkara TPPU tersebut mutlak dipaksakan, meskipun melanggar HAM dan masa depan seseorang,” katanya.

hukumnya. Ia juga berharap hal serupa juga dilakukan pimpinan Polri di Kalbar, yaitu Kapolda Kalbar.

“Yang salah katakan salah yang benar katakan benar. Ini perbaikan, kejaksaan tinggi saja bisa menanggapi dengan cepat laporan kami, masa Polri tidak bisa yang notabene saya masih anggota Polri,” ungkap Idha.

Ia berharap Polda Kalbar, baik Provost ataupun Irwasda datang untuk memeriksa dirinya terkait laporan pengaduan. “Untuk Polda Kalbar, saya mengharapkan provost datangi kami atau pihak Irwasda lah datang ke kami. Periksa kami,” tegas Idha.

Idha menjelaskan, laporan yang dibuatnya ke Kejati terkait perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan penuntut umum, seperti surat dakwaan. “Seperti halnya penomoran surat dakwaan, pembuatan isi dakwaan yang saya lihat salah,” katanya.

Menurut Idha, ketika dirinya mempertanyakan terkait penomoran dan surat dakwaan kepada penuntut umum, alasannya salah ketik. “Tidak bisa salah ketik.

Surat dakwaan merupakan mahkotanya kejaksaan, tidak bisa seperti ini. Sudah nomor, tanggal, hari salah, kemudian perlakuan semena-mena dipertunjukkan penuntut umum kepada kami,” kesal Idha.

Idha menjelaskan, laporannya sudah crosscheck Aswas Kejati. Dia berharap berkas perkara dicek dan di-confronter berita acaranya, bahwa penuntut umum berperilaku menyimpang.

“Contohnya istri saya izin berobat sudah empat kali dengan penetapan hakim, namun tidak dijemput dan diantar dengan alasan tidak ada pengawalan, sibuklah, tidak ada waktulah,” kesalnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

IMLEK SALE

+ 20 %

65

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

disc up to Cashback P e r s e+ n

0%

MUDAH

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

Hanya

15.850

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH) Hanya

3.688 Ribu

2.288 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 6 FUNGSI)

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.550

Hanya

9.950

Hanya

4.388 Ribu

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

5.650

8.950

Hanya

Hanya

5.988 Ribu

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

23.250

Hanya

Hanya

4.588 Ribu

9.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

2.588 Ribu

6.750

Hanya

4.688 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMAL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU HAMMER TGL 28 JAN SD 3 FEB 2015

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Widodo dikhawatikan sejumlah kalangan tidak memiliki taring untuk memanggil pihak-pihak yang dimaksud. Terutama jika yang dipanggil adalah personel Polri. Pasalnya, saksi-saksi dari Polri pun belum pernah ada yang datang memenuhi panggilan penegak hukum sekelas KPK. Menjawab keraguan itu, anggota tim, Jimly Asshidiqqie, tidak akan menunggu saja melainkan akan mendatangi KPK dan Polri. ”Kita tidak harus panggil, undang. Kita datangi aja sendiri KPK dan Polri meminta penjelasan. Kita fleksibel,” kata Jimly di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa, (27/1).

Ditanya kemungkinan tim memanggil Komjen Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto, Jimly enggan menjawab.

Ia mengaku tim belum membahas hal teknis tersebut. “Belum langkah teknis. Baru mau dibicarakan,” sambungnya.

Jimly juga enggan mengomentari pembentukan tim dari Komnas HAM yang mendapat laporan terkait kasus Bambang Widjojanto yang dianggap diskriminalisasi.

Tim independen yang beranggotakan 9 tokoh, menurut Jimmly Asshidiqqie ditambah dua nama yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan sosiolog Imam Prasodjo. ”Dari Polri tambah lagi tokohnya Pak Sutanto. Jadi biar ada yang pengalamannya pernah di KPK dua yaitu Pak Erry dan Pak Tumpak ditambah dari Polri dua Pak Oegroseno dan Pak Sutanto,” kata Jimli.

Meskipun banyak, Jimly memastikan para purnawirawan maupun mantan pimpinan KPK itu dapat menjaga independensi dalam membantu Presiden menyelesaikan polemic. Tim ini akan diketuai oleh Syafii Ma’arif, Wakil Jimly, sedangkan Sekretaris Hikmahanto Juwana.

Tugas tim ini, kata Jimly untuk mencari fakta dan solusi yang diusulkan kepada pres-

iden. “Kami beri masukan yang ada kaitan dengan KPK dan Polri, menyangkut kelembagaan tapi termasuk juga kasus yang menyangkut person yang sedang diproses hukum KPK, atau person KPK yang diproses hukum oleh Polri. Nanti kita tunggulah,” tandas Jimly.

Diharapkan Kooperatif Sementara itu, Tim bentukan Komnas HAM mulai mengumpulkan informasi terkait dugaan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.

Dalam waktu dekat, tim Komnas HAM akan meminta keterangan dari pihak kepolisian, termasuk memanggil Kabareskrim Irjen Budi Waseso.

Meski ada kekhawatiran akan penolakan dari Polri, namun Komnas HAM tetap yakin bisa bekerja menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi terhadap komisioner KPK yang membidangi penindakan itu.

Komisioner Komnas HAM, Rochyatul Aswidah mengaku tidak khawatir timnya akan mendapat perlawanan dari Polri karena langkah-langkah yang mereka lakukan dilindungi undang-undang.

“Seperti biasa saya kira soal Komnas HAM bekerja berdasarkan mandat kewenagan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red) sesuai UU 39 tahun 1999 (tentang HAM, red),” kata Rochyatul di Gedung KPK, Selasa (27/1).

Besok (hari ini 28/1) tim akan mulai meminta keterangan dari pihak kepolisian. Sementara Kamis (29/1), tim Komnas HAM akan memanggil Irjen Budi Waseso.

Rochyatul mengaku optimistis seluruh jajaran Polri akan kooperatif terhadap penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Termasuk Irjen Budi Waseso.

“Tentu tidak ada perlawanan saya kira akan ada kerja sama yang kooperatif dari berbagai pihak. Itu yang kami harapkan,” pungkasnya. (flo/dil/jpnn)

Drama ......................................................................................dari halaman 1

23.750

Hanya

3.988 Ribu

ELLIPTICAL BIKE

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB (TERMURAH)

9.850

6.588 Ribu

28 JAN S/D 3 FEB 2015

“Kita akan gali kedalamannya ada apa sih. Itu aja. Masak enggak bisa ketahuan. Audit permasalahan seperti apa,” ungkap Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, yang memastikan hasil kerja tim segera direkomendasikan kepada Presiden.

Kepala Negara, kata Oegro, menginginkan informasi dan fakta-fakta polemik KPK vs Polri. ”Nantinya akan ada Keppres untuk tim independen sehingga memiliki payung hukum. Kita tak memengaruhi hukum. Hukum ya biar berjalan aja. Kita tidak ada tenggat waktu. Lebih cepat lebih bagus.

Pekerjaan masih banyak yang lain,” tandasnya.

Oegroseno tak menyangka polemik KPK vs Polri akan berlarut seperti ini. Dulu jika ada masalah antara dua lembaga penegak hukum tersebut, pemimpinnya akan langsung bertemu dan membahasnya. Tidak dengan cara saling melakukan kriminalisasi seperti kini terjadi.

“Kalau zaman dulu kan kami bicarakan bersama. Kami datang ke KPK, ngobrol, enggak ada masalah. Nanya ada masalah apa, penyidiknya kurang enggak, harusnya hubungan seperti itu yang dibangun. Atau KPK juga dateng ke Mabes Polri kan, waktu Pak Abraham dan Pak Timur kan dateng ya. Situasi itu harusnya dibangun terus,” kata Oegroseno di Kantor Setneg, Jakarta, Selasa, (27/1).

Tim independen sedang mencari penyebab beberapa orang yang secara tiba-tiba melaporkan jajaran pimpinan KPK ke Polri. Akan dicari solusi terbaik sehingga tidak perlu ada kriminalisasi antardua lembaga. ”Saya juga sedang mendalami dengan beberapa pakar nanti ya. Gimana sebaiknya, KPK juga atau penegak hukum lainnya dalam bertindak,” tandas Oegroseno.

Tim Tambah Dua Tim 9 bentukan Presiden Joko

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

Korban pertamannya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Kemudian Wakil Ketua Andan Pandu Praja dan Wakil Keteua Zurkanaen. Ketua KPK, Abraham Samad kabarnya juga dilaporkan ke Mabes Polri.

Pemicu serangan Polri tersebut disinyalir karena KPK menjegal jalan mulus Budi Gunawan menjadi Kapolri, yakni dengan menetapkannya sebagai tersangka kasus Rekening Gendut.

Celah-celah hukum pidana dari pasal demi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimanfaatkan Polri untuk menjerat pimpinan KPK. Anehnya, kasus-kasusnya sudah usang dan yang melaporkannya merupakan masyarakat.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus menghadirkan saksi palsu dalam persidangan Pemilukada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus perampasan saham di PT Desy Timber pada 2006 lalu. Sedangkan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dilaporkan Aliansi Masyarakat Jawa Timur, terkait dugaan kor upsi dana hibah Pro-

gram Penanganan Sosi a l E k o n o m i Ma s y a r a k a t (P2SEM) Jawa Timur pada 2008.

Sementara Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pertemuannya dengan sejumlah petinggi Partai Politik (Parpol) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Sinyal “mempreteli” KPK semakin kuat. Banyak kalangan menyebut ini upaya “kriminalisasi Pimpinan KPK”. Tentu rakyat Indonesia tidak lupa dengan kasus mantan ketua KPK Antasari yang telah divonis bersalah serta Bibit Chandra yang kasusnya sudah di SP3-kan. Mungkinkah nasib empat pimpinan KPK yang sekarang juga akan seperti itu?.

Namun kali ini, nampaknya komisioner KPK mendapatkan dukungan yang lebih nyata dari publik. Sejumlah pengiat anti korupsi bergerak dan menyatakan dukunganya kepada KPK. Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil beramai-ramai bergerak mendatangi gedung lembaga anti korupsi itu untuk memberi dukungan moril dan lainnya. Menurut mereka, kasus ini adalah salah satu bentuk upaya untuk melemahkan KPK. Kisruh KPK Vs Polri nampaknya akan menjadi drama yang panjang. Dua institusi hukum yang

diharapkan menegakkan hukum di Indonesia ini justru bertikai.

Entah bagaimana nasib hukum yang nampaknya ditunggangi kepentingan politik praktis ini.

Jika kita melihat fenomena kegaduhan antara Polri dengan KPK ini, semacam adu kekuatan “siapa kuat, dia yang menang”.

Saling serang antarpejabat di lembaga-lembaga penegak hukum seperti ini memang kerapkali menimbulkan kekacauan.

Di satu sisi, Polri mempunyai wewenang untuk menangkap siapa saja, termasuk komisioner KPK. Jika mereka mempunyai alat bukti yang cukup dalam satu dugaan tindak pidana, penangkapan pun dapat dilakukan. Di lain sisi, KPK juga bisa melakukan hal yang sama terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Namun sejatinya, kewenangan seperti ini jangan dipertontonkan kepada publik.

Lantaran hanya menurunkan kewibawaan aparatur negara.

Mereka seperti orang yang saling mendendam.

Seharusnya, dendam antarpejabat, apalagi pejabat penegak hukum, harus dihindari.

Penegakan hukum pun harus steril dari konflik kepentingan.

Sehingga hukum benar-benar dapat ditegakkan.

(Jaidi Chandra)

Simeone Kandidat Kuat Pelatih PSG

SPORT

PRESIDEN PSG, Nasser Al-Khelaifi, dikabarkan tidak puas dengan kinerja Laurent Blanc dan menginginkan kehadiran pelatih baru yang lebih tegas di ruang ganti tim Paris.

Menurt laporan yang diturunkan AS, PSG telah menyusun daftar calon pengganti Blanc dan Diego Simeone ada di puncak daftar tersebut. Bos Atletico Madrid menjadi opsi nomor satu, disusul oleh Rafael Benitez (Napoli) dan Michael Laudrup (Lekhwiya - Qatar). (*)

Rakyat Kalbar

Rabu, 28 Januari 2015

Dihukum 12 Laga?

Sampdoria Resmi Gaet Samuel Eto’o Akhirnya kelar sudah operasi transfer Samuel Eto’o dari Everton menuju Sampdoria pada jendela transfer musim dingin ini.

Mantan striker FC Internazionale itu dipastikan kembali meramaikan Serie A Italia usai diboyong I Blucerchiati dengan free transfer.

Eto’o sudah terbang ke Negeri Spageti pada akhir pekan untuk melakukan tes medis dan negosiasi personal dengan Samp, juga turut menyaksikan laga antara calon timnya itu kontra Palermo yang berkesudahan imbang 1-1.

Pada hari ini pihak The Toffees mengonfirmasikan di laman resmi klub bahwa kepindahan Eto’o, yang sebetulnya baru berlabuh ke Goodison Park musim panas lalu, telah difinalisasi.

“Kami berterima kasih kepada Samuel untuk usahanya dan untuk pemahaman yang dibawanya ke dalam tim dan Finch Farm [akademi Everton] di mana ia memberikan sebagian dari pengalamannya yang luar biasa khususnya kepada semua pemain muda,” tutur manajer Everton Roberto Martinez.

“Memori dari performanya di Eropa menonjol secara khusus. Mewakili seluruh Evertonian, kami mendoakannya sukses untuk babak berikut dalam kariernya.”

Selama separuh musim membela Everton, Eto’o mengemas 20 penampilan dan mencetak empat gol. (*)

Real Madrid Dianjurkan Segera Perpanjang Kontrak Carlo Ancelotti Terkesan dengan kinerja Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane menyarankan Real Madrid agar secepatnya memberikan perpanjangan kontrak kepada entrenador asal Italia itu.

Don Carletto telah mempersembahkan empat trofi, termasuk titel idaman La Decima alias Liga Champions kesepuluh, buat Los Merengues sejak dipekerjakan sebagai suksesor Jose Mourinho pada musim panas 2013. Meski telah tereliminasi dari Copa del Rey musim ini, Cristiano Ronaldo cs. masih memuncaki klasemen sementara La Liga dan sudah mencapai fase 16 besar UCL. Kontrak Ancelotti di Santiago Bernabeu akan habis akhir musim depan, tapi dengan kapasitas yang sudah dibuktikannya, Zizou beranggapan akan lebih baik bila klub menambah masa kerjanya sedari dini.

“Ancelotti sangat penting untuk Madrid. Dia pelatih terbaik untuk tim ini. Saya akan langsung memperpanjang kontraknya secepatnya. Dia pelatih hebat yang menangani skuat dengan sangat baik,” tutur legenda hidup Prancis ini kepada Marca.

“Saya tidak terkejut dengan suksesnya. Dia sangat profesional dan memahami dengan sangat baik apa yang diinginkannya. Dia memiliki visi sangat jelas dan memegang kontrol ruang ganti, yang biasanya menjadi tantangan besar sekarang ini.”

Zidane menjadi tangan kanan Ancelotti musim lalu sebelum beralih menukangi Real Madrid Castilla sejak awal musim ini. (*)

SIR ALEX FERGUSON

Tak Lagi Latih MU, Fergie Dapat Rp37 M SIR Alex Ferguson mendapat pemasukan mencengangkan senilai 2.165.000 poundsterling dari Manchester United, atau senilai lebih dari 37 milyar Rupiah, antara Oktober 2013 hingga Juni tahun lalu, berkat perannya sebagai Global Ambassador untuk Setan Merah.

Menurut laporan yang diturunkan oleh Daily Mail, pria Skotlandia itu dibayar sekitar 100.000 poundsterling per harinya untuk melaksanakan tugasnya terebut.

Ferguson mengakhiri 26 tahun karirnya sebagai manajer di Old Trafford dua tahun silam, namun tampaknya ia masih mendapatkan pemasukan dengan jumlah luar biasa dari mantan klub asuhannya.

Sebagai duta klub, Ferguson harus melakukan perjalanan keliling dunia untuk mempromosikan United. Ia juga sempat memperkenalkan Park Ji-Sung sebagai duta anyar klub pada bulan Oktober silam.

Ferguson sendiri beberapa kali sempat terlihat menonton pertandingan Manchester United, kala tim masih ditangani oleh David Moyes musim lalu. (*)

Cristiano Ronaldo bisa jadi bakal harus absen di 12 pertandingan, usai ia menerima kartu merah akibat melakukan kontak fisik yang tergolong keras pada lawan, menurut laporan yang beredar di Spanyol.

Pemain Terbaik 2014 itu sempat terlihat menendang kaki Edimar, kala timnya menghadapi Cordoba

di la Liga pekan lalu dan langsung mendapat kartu merah.

Laporan dari surat kabar Catalan, Mundo Deportivo, berspekulasi dengan menyebut pemain Portugal itu bisa jadi bakal tak bisa beraksi di liga selama 12 pertandingan, jika komisi disiplin memutuskan sang pemain bersalah atas tindakan agresif, dalam sidang panel yang

akan digelar pada hari Kamis.

Hal ini tentu mengejutkan, lantaran Marca sebelumnya mengabarkan bahwa wasit Alejandro Hernandez bahkan tak menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh Ronaldo sebagai bentuk kekerasan yang di luar kewajaran, dalam laporan yang ia tulis pasca laga. (*)

PARMA VS JUVENTUS

Obsesi Raih Coppa JUVENTUS bertekad menambah dalam luka Parma sembari mendekatkan diri dengan trofi Coppa Italia saat kedua tim bertemu, Kamis (29/1). Parma yang sedang terpuruk musim ini bakal kembali meratapi nasibnya jika Juve semakin dekat dengan gelar Coppa pertama mereka dalam 20 tahun.

Gialloblu dalam kondisi tidak kondusif dengan hanya meraih 4 kemenangan di semua ajang, yang membuat mereka berada di dasar klasemen Serie A. Seolah tak cukup pelik, Parma juga baru saja takluk dari tim sesama penghuni zona degradasi, Cesena dan ditinggal Antonio Cassano akibat gaji yang tak kunjung dibayar.

Ditinggal Cassano jelas bukan hal bagus bagi tim sekelas Parma.

Terlebih Fantantonio menyumbang hampir sepertiga gol yang dicatatkan

Parma musim ini.

Sementara itu kondisi yang jauh berbeda dialami oleh tim tamu, Juventus. Bianconeri kini semakin dekat mengakhiri paceklik trofi Coppa Italia yang sudah berlangsung selama 2 dekade. Uniknya, trofi Coppa terakhir Juve terjadi saat mengalahkan Parma dengan agregat 3-0 di dua leg di musim 1994-95.

Soal performa Juve juga jauh lebih unggul dari Parma. Bianconeri mencatatkan 4 kemenangan beruntun dengan total memasukkan 15 gol dan kebobolan 2 gol saja. Rotasi pemain bakal diterapkan pelatih Massimiliano Allegri guna mengantisipasi jadwal ketat Juve yang bermain 3 kali dalam rentang waktu seminggu.

Marco Storari bakal berada di bawah mistar gawang Juve menggantikan posisi Gianluigi Buffon.

Sementara Stephan Lichtsteiner

ATLETICO MADRID VS BARCELONA

Kubu Simeone

Optimisme

LAGA seru akan tersaji di Vicente Calderon tengah pekan ini (28/01) saat tuan rumah Atletico Madrid akan menjamu Barcelona dalam lanjutan leg kedua perempat final Copa Del Rey. Pertandingan ini akan menjadi penentu tim manakah yang berhak lolos ke semifinal, setelah pada leg pertama di Camp Nou lalu Barca mampu menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Lionel Messi.

Skuat Los Rojiblancos sendiri sudah mencanangkan revans sejak kekalahan tersebut dan bertekad lolos ke semifinal. Akhir pekan lalu, Atletico meraih modal penting dengan menang 3-1 saat menjamu Rayo Vallecano dan berangkat menghadapi Barca dengan kepercayaan diri tinggi.

Menghadapi laga ini, Atletico masih tidak diperkuat Cristian Ansaldi yang mengalami cedera lutut.

Gelandang veteran Tiago juga masih mengalami masalah rusuk, sementara Diego Godin cedera kepala. Namun kerugian terbesar dari pelatih Diego Simeone adalah masih meragukannya kondisi playmaker Koke yang belum pulih benar dari cedera hamstring.

Meski demikian, Tiago optimis timnya bakal memenangkan pertandingan.

Pemain asal Portugal ini memprediksi Atletico setidaknya mampu mencetak dua gol ke gawang Barca di kandang sendiri.

Namun tentu saja, hal itu baru akan terwujud jika skuat Los Rojiblancos menampilkan performa terbaik.

“Publik menilai bahwa kami sudah tersingkir usai kalah 0-1 di Camp Nou, namun kami akan buktikan bahwa kami bisa bangkit di Vicente Calderon,” ungkap Tiago.

“Kami akan menekan mereka habis-habisan dan mencetak gol pertama. Setelah kebobolan,

Barca akan semakin grogi sehingga kami berkesempatan untuk mencetak gol kedua.

Senjata utama kami adalah kemampuan untuk menekan lawan, namun Barca adalah lawan yang cukup sulit dihadapi dengan cara demikian. Kualitas pemain mereka merata.”

Optimisme tinggi juga diungkapkan winger Atletico, Antione Griezmann. Ia menilai timnya akan mampu menjungkalkan Barca di kandang.

“Kami akan tampil kuat di kandang dan fokus menjalani Copa Del Rey. Dengan memberikan seluruh kemampuan bersama-sama dengan para suporter, kami akan lolos ke semifinal,” tegas Griezmann.

“Kami hanya perlu menciptakan dan memanfaatkan peluang lebih banyak untuk mencetak gol. Jika kami tak yakin akan mampu membalikkan agregat, maka lebih baik kami tidak bertanding sama sekali,” pungkasnya.

Di sisi lain, Barca juga tampil impresif dengan catatan kemenangan beruntun dalam enam laga terakhir, termasuk saat membekuk Atletico di Camp Nou. Akhir pekan lalu, Blaugrana juga tampil kesetanan dengan membantai Elche 6-0 dalam laga tandang.

Pelatih Luis Enrique tak bisa menurunkan trio lini belakang Jeremy Mathieu yang mengalami cedera achilles, Thomas Vermaelen yang cedera hamstring, dan Douglas Pereira yang sedang bergulat dengan masalah otot.

Gelandang senior Xavi juga baru pulih dari cedera hamstring, sementara Rafinha mengalami cedera kepala.

Namun Presiden Barcelona, Josep Maria Ba r t o m e u , yakin timnya sudah siap menghadapi Atletico Madrid di leg kedua perempat final Copa del Rey tengah pekan ini.

“Atletico merupakan tim yang hebat dan ini akan menjadi pertandingan yang berat. Kami harus pergi untuk meraih kemenangan dan kami tidak akan mencoba menunggu dan bergantung p a d a hasil 1-0 dari leg pertama,” tutur Bartomeu. (*)

kemungkinan akan menjadi starter di posisi bek kanan, mengingat pada laga sebelumnya, Martin Caceres dimainkan di posisi yang sama.

Angelo Ogbonna yang baru saja pulih dari cedera juga punya kans untuk tampil sebagai starter. Ia akan berduet dengan Leonardo Bonucci di jantung pertahanan Juve.

Patrice Evra kemungkinan akan diistirahatkan dengan Simone Padoin yang akan menggantikan posisinya. Andrea Pirlo yang baru saja pulih dari flu akan kembali tampil bersama dengan Paul Pogba dan Arturo Vidal.

Kingsley Coman bakal kembali mendapat kesempatan untuk tampil sebagai penyerang lubang. Sebagai ujung tombak, Juve bakal kembali memaksimalkan salah satu dari duet Carlos Tevez dan Fernando Llorente atau malah memainkan keduanya. (*)

Rakyat Kalbar Rabu, 28 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Dua Pelajar Perempuan Nyaris Dibawa Ayahnya ke Malaysia Pontianak-RK. Dua pelajar Kabupaten Mempawah, Liffia Sari, 17, kelas satu SMA dan adiknya Opi Aulia, 14, pelajar kelas satu SMP mendadak berhenti dari sekolahnya. Diduga keduanya hendak dibawa ke Malaysia oleh ayahnya sendiri untuk dipekerjakan di sana.Apa yang dialami kedua gadis ini diketahui Ira, 34, ibunya sendiri, Minggu (24/1) kemarin, ketika menghubungi kedua anaknya tersebut via telepon. Anaknya mengaku sudah di dalam bus menuju Kabupaten Sambas.

“Saya hubungi anak saya, katanya lagi di bus. Mau kemana saya tanya, langsung tak bicara lagi anak saya dan yang bicara malah ayahnya,” jelas Ira kepada sejumlah wartawan saat dijumpai di Mapolresta Pontianak ketika mau membuat laporan.

Menurut Ira, akhirnya terjadi perbincangan antara dirinya dan suaminya itu. “Tidak lama bicara, kemudian suami saya menghentikan pembicaraan,” ujarnya.

Kemudian Senin (26/1) sore, lanjut Ira, dirinya SMS (short massage service) dengan anaknya yang pertama (Liffia).

Anak sulungnya itu mengaku mau dibawa ke Malaysia oleh ayahnya. “Anak saya bilang, dia ada di Gang Pembugaran, Desa Minsere Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, bahkan sudah dibuatkan Paspor,” ungkap Ira. “Kata anak saya dia mau dibawa ke Malaysia, mau dikerjakan di sana, sekarang ada di agen Minsere Tebas itu,” imbuhnya.

Ira panik mendengar kedua anaknya mau dibawa ke Malaysia dan hendak dipekerjakan. Ibu rumah tangga Halaman 15

Kedua Pelajar Itu Dipekerjakan di Perkebunan Sekadau

Polda Kalbar Diteladani di Saat Citra Polri Menurun

Pontianak-RK. Di tengah memanasnya perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang membuat citra kepolisian di tanah air menurun, di sisi lain keberadaan Polda Kalbar patut diberi apresiasi.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto dinilai mampu mengangkat citra kepolisian di daerahnya bertugas dengan tindakan tegasnya.

“Ketegasan beliau (Kapolda Kalbar, red) patut didukung.

Anggota kepolisian yang melanggar hukum memang harus ditindak tegas. Hal ini yang akan membuat efek jera bagi yang lain,” kata Aqua Dwipayana, seorang motivator yang juga ikut bersama Kapolda Kalbar beserta pejabat Polda lainnya berkunjung ke Harian Rakyat Kalbar, Senin (26/1) lalu.

Selama ini, Aqua mengakui bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Arief. Arief dikenal di mata Aqua dari pengkajian setiap pemberitaan mengenai pembersihan internal dengan penindakan tegas yang dilakukannya. “Saya mantan wartawan, seperti intelijen juga,” katanya yang mengaku mantan jurnalis Jawa Pos. Halaman 15

Kasus Tanah Milik Ali Halim dan Winata Gunawan Tak Terselesaikan

BPN dan Dinas Tata Ruang Malah Jadi Penonton

Pagar rumah milik Ali Halim masuk kedalam tanah warga lain.

Pemkot Pontianak berencana membongkar pagar tersebut jika terbukti salah, Sabtu (27-12). DOK

Pontianak-RK. Tumpang tindih sertifikat tanah milik Ali Halim dan Winata Gunawan di Jalan Suprapto IV Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan membuat Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi bingung.

Legislator yang membidangi masalah hukum ini mengatakan, Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak harusnya menjadi penyelesai perselisihan yang terjadi antara Ali Halim dan Winata Gunawan. Bukannya menjadi penonton dan saling lempar tangan.

“Kasus tanah di Kota Pontianak sudah terlalu banyak.

Saya minta yang berkepentingan dan berkaitan (BPN dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya, red) segera menyelesaikan masalah tersebut. Jangan bikin rumit. Negara kita sudah rumit, jangan menambah rumit lagi,” tegas Yandi pada Rakyat Kalbar, Selasa (27/1).

Menurut Yandi, dua instansi pemerintah tersebut memiliki tanggungjawab secara penuh untuk menyelesaikan permasalahan tentang tumpang tindih sertifikat Halaman 15

Korban Jambret, Valentina warga Jalan Patimura Pontianak dirawat di RSS Antonius Pontianak. ISFIANSYAH-RK

Dijambret, Terkapar Tak Sadarkan Diri

Pontianak-RK. Valentina, 20, warga Jalan Patimura, terkapar di jalan raya hingga tak sadarkan diri setelah dijambret dua pengendara sepeda motor di Jalan Jenderal Urip, Pontianak Kota, Selasa (27/1).

Wanita ini mengendarai sepeda motor Yamaha Vega KB 3292 tidak sadar telah diikuti pengendara sepeda motor lainnya yang akan menjambret tas selempang di badannya. Valentina pulang dari men-

cuci rambut di Matahari Mall Pontianak di Jalan Jenderal Urip. Saat keluar dari parkiran Matahari Mall menuju arah pulang, tiba-tiba saja tasnya dirampas pengendara motor.

“Saya tidak sadar. Tapi memang ada yang menarik tas saya hingga saya terjatuh ke aspal dan pingsan,” ungkap Valentina ditemui di Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak.

Sadar dari pingsan, Valentina tampak

kebingungan dan bertanya kepada perawat, di mana dia saat itu. Kemudian dia menanyakan keberadaan tasnya. Bahkan ia tampak bingung saat sudah terbaring di bangsal IGD rumah Sakit. “Saya di mana ini. Kenapa dengan tangan saya dan kepala saya,” tanya Velentina kepada perawat.

Valentina tak sadarkan diri dan dibawa warga ke rumah sakit setelah terkapar di jalan raya. Bahkan kepal-

Pengedar Sabu Ngabang Dibekuk di Dusun Tungkul Ngabang-RK. Jajaran Sat Narkotika Polres Landak meringkus Hn, 30, Ds dan Hb, pengedar Narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Jalan Jalur II, Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor, Ngabang, Senin (26/1) sekitar pukul 14.00.

Saat ditangkap, ketiga pelaku tengah asyik duduk di ruang tengah rumah kontrakan tersebut. Sedangkan barang bukti sabu ditemukan di kamar rumah kontrakan itu. Kini ketiganya berikut barang bukti diamankan di Polres Landak.

“Ketiganya ditangkap di rumah kontrakan milik Hn. Kita menemukan sebanyak 53 paket sabu dengan rincian 16 paket besar dan 37 paket kecil.

Halaman 15 Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono didampingi Kasat Narkoba menunjukkan barang bukti Narkoba. ANTONIUS-RK

anya mengalami benturan serta luka lecet pada bagian tangan dan kaki.

Menurutnya, tas yang dijambret tersebut berisi surat-surat pribadi serta Ponsel.

Namun uangnya tidak banyak, lantaran sudah habis digunakan untuk perawatan rambut sebelum ia dijambret.

Wanita ini tidak mengetahui secara persis ciri-ciri pengendara yang menjambretnya. “Saya hanya ingat tas saya Halaman 15

Polda Jerat Semua Penjahat dengan TPPU Pontianak-RK. Ada hal baru di Polda Kalbar, yakni penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bagi setiap pelaku kejahatan. Contohnya, beberapa hari lalu, Polda Kalbar mengungkap kasus sindikat pencurian batre BTS tower selular di setiap provider.

Para pelaku pencurian maupun penadah, selain dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP, mereka juga akan dijerat dengan pasal TPPU. Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, pasal TPPU tidak hanya diterapkan kepada kejahatan korupsi saja.

“Curanmor atau kejahatan lainnya juga akan kita terapkan. Bahkan pencurian batre BTS kemarin kita terapkan TPPU,” katanya, saat bersilaturahmi ke Halaman 15

Panjat Balkon IGD RSUD dr Rubini Lalu Melompat

Pria Tak Dikenal Tewas Mengenaskan Mempawah-RK. Pegawai dan pasien RSUD Dr Rubini Mempawah dihebohkan dengan aksi bunuh diri seorang pria tanpa identitas, Selasa (27/1) sekitar pukul 03.23 dini hari. Pria dengan tato love dan panah di kanannya itu tewas dengan luka menganga di belakang kepalanya usai melompat dari balkon IGD (Instalasi Gawat Darurat). Aksi tersebut sempat terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV RSUD Dr Rubini Mempawah menunjukkan, sebelum melakukan aksi bunuh diri, pria paruh baya itu datang ke rumah sakit sekitar pukul 23.23 malam. Dia mengenakan jaket hitam dan celana pendek. Pria ini masuk melalui pintu samping dan langsung naik ke lantai dua IGD. Ketika itu, petugas piket sempat menyapa korban untuk menanyakan keperluannya, namun tidak dipedulikan.

Halaman 15 Jenazah korban tewas tanpa identitas di Ruang Mayat RSUD Dr Rubini Mempawah dan warga menujukkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukannya jenazah korban. ALFI SHANDY-RK

Kubu Raya Musyawarah Kite

Manfaatkan Pasar Desa

Ilustrasi.NET Kubu Raya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kubu Raya meminta pemerintah desa menggerakan para pelaku usaha agar memanfaatkan fasilitas pasar. Sehingga perekonomian masyarakat akan semakin meningkat.

“Kita harap setiap kades ikut berperan menggandeng para pedagang berjualan di fasilitas yang ada. Saat ini pasar desa yang ada di setiap desa, sebagian besar belum dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Kubu Raya, Leydianto, Senin (26/1).

Ia berjanji akan mencari solusi agar pedagang tertarik memanfaatkan pasar desa. Dia memastikan lokasi pasar desa berada di tempat yang strategis. “Yang harus dipahami oleh pedagang adalah bagaimana memanfaatkan pasar yang telah dibangun, sehingga konsumen akan meramaikan kawasan tersebut. Kawasan paling strategis di Sungai Raya, tetapi tidak mungkin semua pasar desa di bangun di Sungai Raya,” tuturnya.

Dia menegaskan, proses pembangunan pasar desa telah dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan dan desa. Sehingga diharapkan kecamatan dan desa dapat menentukan lokasi untuk pembangunan pasar.

Ia mengakui, banyak pihak yang menganggap pembangunan pasar desa sebagai proyek gagal. Pasalnya, masih banyak ditemukan pasar yang terbengkalai.

Dia menambahkan, sejak pasar tradisional selesai dibangun, pihaknya telah menginstruksikan para camat untuk memerintahkan kepala desa agar pedagang yang masih berada di tempat lama segera mengisi pasar yang telah disediakan pemerintah, sambil menunggu peraturan daerah terkait pengelolaan pasar desa. “Jadi jelas tidak ada pembangunan pasar yang gagal. Berdasarkan data yang disampaikan Bidang Pasar, hampir 50 persen pasar yang ada telah dimanfaatkan dan kita telah kembali menyurati pihak kecamatan agar segera memanfaatkan pasar,” katanya. (sul)

Rakyat Kalbar

Rabu, 28 Januari 2015

10

Tak Punya Izin, DPRD Sidak PT SBA Kubu Raya. Selain tidak memiliki izin dan dokumen lingkungan, PT Sinar Borneo Agung (SBA) juga bersengketa dengan warga mengenai kepemilikan tanah di Jalan Tanggul Laut Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap. Menyikapi hal ini, Komisi I DPRD Kubu Raya menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke perusahaan tersebut, Selasa (27/1).

Sidak dilakukan Komisi I DPRD Kubu Raya untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat mengenai kegiatan galangan kapal tanpa izin yang dilakukan PT SBA. Bahkan hingga ada upaya pencaplokan tanah milik warga yang dilakukan PT SBA. “Setelah kami turun kesini, ternyata memang benar ada kegiatan pembuatan dan rehab kapal.

Sayangnya kita tidak ketemu dengan pemilik, maupun manajemen perusahaan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Lendeng Syahrani.

Jika saat peninjauan lokasi

aktivitas PT SBA, para legislator bertemu dengan pemilik atau manajemen perusahaan, Lendeng memastikan akan melihat dan mempertanyakan izin yang dimiliki PT SBA, baik izin dari Pemkab Kubu Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga izin tingkat desa maupun RT. “Sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat, kami akan tanyakan kesulitan apa yang mereka hadapi sehingga tidak memiliki izin usaha, maupun dokumen lainnya,” tegasnya.

Terkait sengketa tanah antara perusahaan dengan masyarakat, Lendeng menegaskan, merupakan hal terpenting yang juga harus diselesaikan supaya ada titik terang dan kejelasan antara kedua belah pihak terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sehingga perlu dipertemukan antara pihak perusahaan dan masyarakat. “Kami khawatir dalam sengketa seperti itu ada hakhak masyarakat disini yang

Anggota Komisi I DPRD Kubu Raya usai melaksanakan sidak ke lokasi pembuatan kapal. S

YAMSUL ARIFIN

d i ma r j i na l k a n . Ji k a s aya lihat dari dokumen-dokumen yang dimiliki masyarakat, sepertinya ada bentuk pengakuan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap

tanah milik warga,” tegasnya.

Komisi I DPRD Kubu Raya memastikan akan mengawal masalah ini hingga tuntas.

Ia juga meminta PT SBA segera melengkapi perizinan maupun

dokumen-dokemen lain, dan secepatnya dapat menyelesaikan masalah dengan warga.

“Terutama kasus sengketa tanah warga yang diakui oleh perusahaan,” desaknya. (sul)

Pemkab Tambah TPA di Sungai Rengas Kubu Raya. Guna mengoptimalkan penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya akan menambah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap.

“Lahan untuk pembangunan TPA itu luasnya kurang lebih 1 hektar, merupakan tanah hibah dari Kota Pontianak yang harus diubah menjadi

aset Pemkab,” ungkap Kabid Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kubu Raya, Suharto, Selasa (27/1).

Suharto mengatakan, selama Pemkab Kubu Raya membuang sampah di satu tempat, yaitu TPA di Kecamatan Rasau Jaya. “Daerah kita ini luas dan pembuangan hanya di Rasau, baik dari Kakap, Jeruju dan sekitarnya juga dibuang kesa-

na. Agar pembuangan sampah ini bisa teratasi, kami bangun TPA baru,” katanya.

Disinggung mengenai anggaran, Suharto mengatakan dibutuhkan dana sekitar Rp 35 miliar untuk perawatan taman, pengadaan mobil, dan kebutuhan lain. Termasuk gaji karyawan. “Persoalan sampah di Kubu Raya bukan persoalan baru yang harus diselesaikan, melainkan per-

soalan lama yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan itu, Suharto juga mengharapkan dukungan masyarakat, terutama tertib dalam membuang sampah dan mentaati jadwal membuang sampah yang telah ditetapkan. “Volume sampai sampah saat ini sekitar 150 meter kubik, masih tertampung di TPA. Hanya memang luasanya masih ter-

batas, hanya 3,2 hektar saja.

Jika nanti TPA baru sudah dibangun, mudah-mudahan bisa teratasi,” katanya.

Agar masalah sampah bisa diatasi, Suharto mengimbau masyarakat membuang sampah ke TPS-TPS yang sudah disediakan agar mudah diangkut oleh petugas kebersihan.

“Kami harap ke depan sampah ini bisa diatasi,” harapnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Harga Daging Ayam Turun

Ilustrasi.NET

Peternak ayam di Kabupaten Mempawah memperkirakan harga jual daging ayam akan terus mengalami penurunan menjelang Imlek nanti. Saat ini harga ayam berkisar pada Rp 30 ribu per kilogram. Mereka berharap penurunan harga tidak terlalu signifikan hingga menimbulkan kerugian.

“Beberapa minggu lalu harga daging ayam mencapai Rp 33 ribu per kilogram. Namun, sekarang sudah turun menjadi Rp 30 ribu. Kita memprediksikan menjelang Imlek harganya akan terus turun,” kata salah seorang peternak ayam di Mempawah, Yayan, Selasa (27/1) sore.

Menurut pria lajang itu, turunnya harga daging ayam tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya stok daging yang melimpah, sementara permintaan pasar tidak terlalu besar. Mengingat, pada saat perayaan Imlek tidak terlalu semarak dibandingkan hari besar keagamaan lain seperti Idulfitri. “Biasanya kan harga naik jika permintaan banyak. Mungkin pada saat Imlek ini permintaan pasar kurang, sedangkan stok daging normal,” prediksinya.

Meski demikian, dirinya memperkirakan turunnya harga jual daging ayam tersebut tidak terlalu signifikan.

Hingga Imlek nanti diperkirakan harga jual daging ayam di pasaran masih berkisar antara Rp 26-28 ribu per kilogram. Sehingga, para peternak tidak terlalu dirugikan dengan turun naik harga tersebut. “Kita berharap tidak terlalu besar turunnya. Karena yang menentukan harga termasuk para pengusaha ayam itu sendiri,” ujarnya.

Selain harga daging ayam yang diperkirakan turun, dirinya juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bibit ayam. Dirinya khawatir kondisi itu akan mempengaruhi harga jual bibit ayam akan naik dari harga normal.

“Biasanya kalau harga bibit mahal, maka akan dikuti dengan harga pakan. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Terutama untuk pakan yang memerlukan modal lebih banyak,” tukasnya. (fia)

Murid TK dan SD Alami Trauma KPAID akan Datangi Yayasan Bunda Sungai Pinyuh Sungai Pinyuh. Akibat perlakuan kasar oknum guru, sejumlah murid TK dan SD Yayasan Bunda Sungai Pinyuh mengalami trauma. Mereka mengaku kerap dicubit hingga dimarahi. Meski oknum guru tersebut telah mendapat teguran dari yayasan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Mempawah akan mendatangi sekolah.

“Sangat senang ada guru baru.

Dibandingkan guru lama yang suka marah dan mencubit,” ungkap siswa Kelas 1 SD Yayasan Bunda, Charles dengan nada polos kepada wartawan, Selasa (27/1).

Bahkan, bekas kekerasan yang dilakukan oknum guru kepada Charles masih tampak secara kasat mata. Daun telinga anak usia 7 tahun itu tampak lecet, akibat cubitan oknum guru. Kekerasan yang dialami Charles pun diamini teman-teman sekelasnya. “Memang guru itu kasar sama Charles. Makanya saya juga tidak suka jika ada guru itu masuk ke kelas kami,” timpal Alex membenarkan perkataan Charles.

Orangtua Charles, Yuli membenarkan anaknya sering mengeluhkan kekerasan yang dilakukan oknum gurunya. Charles pun sempat menyampaikan keinginan kepada dirinya untuk tidak masuk sekolah, akibat sering mendapatkan perlakuan kasar dari oknum guru tersebut. “Anak saya sering ngeluh tidak mau sekolah. Dia bilang malas dengan si oknum guru yang sering berbuat kasar. Namun, belakangan ini anak saya mengaku sudah senang masuk sekolah lagi, karena sudah ada guru baru yang baik dan tidak kasar,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah Yayasan Bunda, Hasuna mengungkapkan, sekolah yang dipimpinnya memiliki 104 siswa SD dan 29 siswa TK. Sedangkan guru yang mengajar di sekolahnya sebanyak 17 orang. Namun, dari jumlah itu hanya ada enam guru yang bermasalah dan telah mogok kerja selama dua hari. “Sekolah ini punya peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap guru.

Mulai dari kedisiplinan hingga pola mendidik anak. Jika ada

guru yang tidak mampu mengajar dengan baik, maka kita lakukan evaluasi. Kita sendiri sudah mengetahui ada beberapa guru yang tidak berkompeten, dan sering melanggar aturan sekolah,” tegas Hasuna.

Terhadap guru tersebut, dirinya mengatakan telah memberikan peringatan. Namun, peringatan itu justru direspon dengan tidak masuk mengajar oleh oknum guru bersangkutan. Perihal pembayaran gaji pun sudah disesuaikan dengan ketentuan standarisasi jam yang berlaku.

Bahkan, diantara guru yang mengajar di yayasan itu ada yang mendapatkan sertifikasi.

“Memang pihak sekolah ada menambah guru baru. Sehingga jam mengajar guru lama ada yang kita kurangi. Para guru yang mogok ini juga tidak menunjukkan kompetensinya, termasuk tidak membuat Jaringan Tema, RKM, RKH. Padahal, semuanya sudah disediakan oleh sekolah sesuai tanggal dan waktunya,” paparnya.

Salah seorang guru yang mogok mengajar, Eka Larasati menerangkan, aksi mogok men-

gajar dilakukannya lantaran kesal dengan sikap kepala sekolah yang terkesan membuat kebijakan berbeda antara guru yang mengajar di sekolah itu. “Untuk kami, diberlakukan aturan harus masuk sekolah tepat pukul 06.15.

Sedangkan guru lain boleh lewat dari waktu itu. Bahkan, kami juga diancam akan mendapatkan pemotongan gaji,” akunya.

Di lain pihak, Ketua KPAID Mempawah, Kusmayadi mengecam aksi kekerasan terhadap anak. Baik di lingkungan keluarga, pendidikan dan lainnya.

Sebab, UU Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan perlindungan kepada anak-anak. “Apapun bentuk dan alasannya, kekerasan terhadap anak tidak dibenarkan.

Karena, anak harus dilindungi dan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Apalagi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Mendidik anak tidak boleh dengan cara kekerasan,” tegas Kusmayadi.

Mendidik anak dengan cara kekerasan, menurut dia dikhawatirkan akan mengganggu mental dan psikis anak itu sendiri. Akibatnya, anak akan men-

galami trauma dalam waktu lama, sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembang terhadap anak itu sendiri. “Kalau anak dididik dengan kekerasan, maka nantinya dia akan tumbuh menjadi anak yang keras pula. Jangan salahkan jika suatu saat, anak bersangkutan akan melakukan kekerasan serupa kepada orang lain. Makanya mendidik dengan cara kekerasan sangat dilarang,” tuturnya.

Terkait kekerasan di salah satu yayasan pendidikan tersebut, Kusmayadi menyebut pihaknya akan turun langsung ke lapangan. KPAID Mempawah akan mendatangi yayasan untuk mengecek kondisi anak. Pihaknya juga akan menggali informasi kepada yayasan, orangtua hingga anak itu sendiri. “Nanti kita akan turun kesana. Kita akan gali informasi tentang kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan. Jika benar ada kekerasan yang dilakukan, maka akan kita laporkan kepada pihak terkait. Jika yayasan ini di bawah naungan dinas, secepatnya kita minta dinas menindaklanjuti,” tukasnya. (fia)

Perusahaan Laporkan 9.034 Tenaga Kerja 45 Pekerja Dari Luar Negeri Mempawah. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mencatat terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja pada tahun 2014.

Total pekerja yang dilaporkan perusahaan sebanyak 9.034 orang. Sedangkan 45 pekerja diantaranya merupakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Dibandingkan tahun 2013 lalu, jumlah tenaga kerja yang dilaporkan kepada kami pada tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 635 pekerja. Yakni dari 8.399 pekerja naik menjadi

9.034 orang. Sedangkan jumlah TKA tetap sama sebanyak 45 orang yang berasal dari Korea dan China,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinsosnakertrans Mempawah, Herlinda kepada wartawan, Selasa (27/1).

Dirinya menyebut, data tersebut didapat dari laporan tahunan yang wajib disampaikan setiap perusahaan kepada Dinsosnakertrans. Namun, tidak dapat dipungkuri masih ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan keberadaan tenaga kerjanya kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan sebanyak 235 perusahaan se-Kabupaten

Mempawah. Tetapi masih ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan.

Kita upayakan agar laporan segera disampaikan kepada dinas,” pintanya.

Pernyataan senada disampaikan Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Mempawah, Tri Djatiningsih.

Ia membenarkan masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan kepada pihaknya. Sehingga pihaknya tidak mengetahui keberadaan dan perkembangan perusahaan, termasuk tenaga kerjanya. “Kebanyakan perusahaan yang tidak menyampaikan laporan itu seperti CV. Sebab, CV ini sistem kerjanya

menunggu adanya proyek. Namun bukan CV saja, ada pula beberapa perusahaan besar dan kecil yang tidak melapor,” paparnya.

Mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sambung Tri, maka perusahaan yang tidak menyampaikan laporannya dapat dikenakan sanksi. Meski demikian, dirinya mengaku sampai saat ini pihaknya belum menjatuhkan sanksi tersebut kepada perusahaan bersangkutan. “Harusnya dikenakan sangsi, namun hal itu belum kita lakukan. Karena, tindakan kita masih bersifat pembinaan kepada perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Pada tahun 2014 lalu, kita men-

catat ada 18 perusahaan yang belum melapor, dan sudah kita tindaklanjuti dengan melayangkan nota,” terangnya.

Padahal, lanjut dia, laporan perusahaan itu sangat penting untuk menjamin hak-hak para tenaga kerja. Agar karyawan yang bekerja tersebut mendapatkan jaminan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Kita hanya ingin melindungi hak-hak karyawan itu sendiri. Jangan sampai hak-hak mereka terabaikan oleh perusahaan. Makanya dengan adanya laporan itu, kita bisa melakukan pengawasan dengan maksimal,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara Cakap Alang

Akuntabilitas Kinerja Instansi SUKADANA. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 (Permenpan RB 29/2010), tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden (Perpres) 29/2014 tentang SAKIP. Ini bagian syarat keberhasilan kebijakan pemerintah di pengembangan akuntabilitas instansi pemerintah, berfungsinya pelaksanaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi salah satu instrument pengendalian akuntabilitas.

“Pemerintah suatu lembaga yang diberikan mandat atau amanat berupa kekuasaan, harus dapat mempertanggungjawabkan semua akibat tindakan atau keputusan yang diambil kepada publik, baik secara etika maupun norma hukum.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satu kewajiban harus dipenuhi menjawab tentang yang diamanahkan. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, prasyarat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara,” tegas Erwin Sudrajat, Asisten I Setda KKU, belum lama ini.

Terkait dengan upaya itu, lanjut dia, diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat.

Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sebagai upaya terencana untuk memantapkan dan meningkatkan skor SAKIP Pemkab Kayong Utara. Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB, Pemkab Kayong Utara saat ini memperoleh nilai ‘C’ (akuntabilitas kinerjanya kurang baik dan perlu beberapa perbaikan yang mendasar). Pada pelaporan dan penyampaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), berdasarkan hasil inventarisasi dokumen penyampaian LAKIP SKPD yang disampaikan kepada Bupati Kayong Utara melalui bagian organisasi dari 32 SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan menyusun LAKIP, pada tahun 2014 telah menyampaikan dokumen LAKIP-nya hanya 18 SKPD yang di antaranya termasuk kecamatan,” tutur Erwin. (lud)

Rabu, 28 Januari 2015

11

Persiapan Hadapi Musim Kemarau SUKADANA. Walaupun Kayong Utara pada umumnya masih musim penghujan, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara (KKU) sudah bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi beberapa minggu hadapan.

“Kami berusaha mempersiapkan datangnya musim kemarau.

Persiapan ini, baik dari segi sarana maupun prasarana, serta personilnya. Diperkirakan pada Februari hingga Maret, curah hujan di Kayong Utara sudah mulai berkurang,” ungkap Drs Triyanto, Kepala BPDB KKU, kemarin.

Triyanto mengatakan untuk wilayah Kayong Utara jika telah memasuki musim kemarau, masalah yang sering dihadapi, kekeringan dan kebakaran lahan atau ladang. Kebakaran sendiri lebih dikarenakan kesalahan manusianya bukan karena faktor cuaca.

Biasanya masyarakat membakar lahan untuk membuka ladang yang tidak diawasi secara seksama, sehingga mengakibatkan kebakarannya meluas. Diperparah lagi dengan lahan-lahan yang ada sudah mengering, sehingga jadi cepat menjalar.

“Kebakaran lahan ini sulit ditanggulangi sebab tidak tersedianya jalan untuk menuju ke lokasi kebakaran. Ditambah dengan sumber air yang tidak terse-

dia. Inilah penyebabnya kenapa kebakaran lahan di Kalimantan pada umumnya dan Kayong Utara khususnya, menjadi terlambat penanganannya,” tutur Triyanto.

Ia menerangkan BPBD KKU sampai saat ini telah memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil tangki, satu unit kendaraan operasional, serta satu unit mobil pembantu.

Armada yang dimiliki BPBD itu menjadi andalan untuk penanggulangan bencana di Kayaong Utara. Misalnya mobil pemadam kebakaran yang sampai saat ini hanya dimiliki BPBD. “Demikian pula mobil tangki yang siap untuk memberikan bantuan ke warga air bersih jika datang musim kering, ini sekaligus menjadi mobil pendukung pemadam kebakaran. Kebakaran yang dominan sering terjadi di Kayong Utara hanyalah kebakaran lahan saja. Sampai saat ini belum pernah terjadi kebakaran hutan.

Kebakaran lahan dan hutan memang menjadi kewenanga BPBD daripada Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) KKU,” tutur Triyanto.

Dishutbun, lanjut dia, hanya menjadi mitra dalam penanggulangan bencana. Misalnya sebuah organisasi yang dibentuk Dishutbun KKU melalui masyarakat desa, masyarakat peduli api (MPA). MPA inilah yang biasanya

dilibatkan BPBD untuk pelatihan penanggulangan bencana. Mobil Tangki yang dimiliki BPBD menjadi vital pada musim kemarau, khususnya guna menyuplai pasokan air kepada masyarakat yang mengalami kekeringan.

“Seperti tahun 2014 lalu, pada saat BPBD KKU melakukan patroli pemadaman di desa Batu Barat (kecamatan Simpang Hilir) melalui helikopter yang diperbantukan dari Provinsi Kalbar, hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali.

Kapasitas satu kali pemadaman, bisa membawa 5 ribu liter air yang didapat dari mobil tangki yang telah siap di sekitar lokasi.

Jika untuk mencari sumber air akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena cakupan wilayah kebakarannya cukup besar,” timpal Triyanto.

Ia menjelaskan hot spot (titik api) di Kayong Utara hasil patroli BPBD KKU di tahun 2014, tidak terlalu parah. Alias cukup aman dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalbar tahun itu. “Kebakaran di musim kemarau yang terjadi di Kayong Utara, lebih ke persoalan pembakaran ladang yang tidak diisolasi, sehingga kebakarannya menjadi melebar,” kupas Triyanto.

Selain sarana-sarana yang telah dipersiapkan BPBD Kayong Utara, jelas dia, personil juga telah diberi pelatihan-pelatihan yang dilaku-

kan di Provinsi Kalbar. Pelatihan dititikberatkan kepada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diberikan intrukstur dari Manggala Agni Provinsi kalbar. Sebuah institusi yang berada di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

“Secara geografis wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan zona yang aman, dikarenakan tidak adanya gunung berapi, tidak ada bukit-bukit yang terjal, tidak pernah ada gempa bumi, serta belum ada tanah longsor. Hanya kekeringan dan kebakaran pada waktu musim kemarau saja yang sering terjadi. Kadang-kadang juga terjadi angin puting beliung yang biasanya terjadi karena pengantian musim angin selatan memasuki musim angin barat,” ulas Triyanto.

Seperti beberapa waktu yang lalu terjadi angin puting beliung di desa rantau panjang kecamatan simpang hilir. Ada tiga buah rumah yang mengalami kerusakan pada waktu itu.

“Masyarakat terutama para perangkat desa maupun kecamatannya, masih belum memahami prosedural jika terjadi angin puting beliung. Sampai saat ini belum ada laporan secara kronologis kejadian angin puting beliung tersebut yang dilakukan pihak kecamatan. Karena hal itu akan menjadi laporan BPBD

kepada BPBN, sehingga bisa dijadikan rekaman bencana atau bisa juga dijadikan rujukan untuk mendapatkan bantuan,” papar Triyanto.

Dikarenakan keterbatasan anggota dan peralatan, Triyono mengakui penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan tidak bisa diatasi BPBD sendiri.

Pihaknya mengaku sudah jauhjauh hari, sering melakukan sosialisasi dan konsultasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemerintah KKU. “Terutama Dishubkominfo dan DKP KKU yang memiliki kapal-kapal untuk menjangkau daerah kepulauan. Sampai saat ini pihak BPBD hanya memiliki tiga sekoci, satu di antaranya tidak bisa dioperasikan. Sekoci yang dimiliki hanya bisa menjangkau pulau-pulau yang berada tidak jauh dari daratan Kayong Utara,” ucap dia.

Sedangkan untuk menjangkau Kepulauan Karimata dan Pulau Maya, BPBD bekerjasama dengan kedua dinas itu. Pada waktu pembagian bantuan mobil tangki dan kapal patroli di Jakarta, pihak BPBD lebih memilih mobil tangki.

Alasannya menjadi prioritas pada waktu musim kemarau. Sementara kapal patroli, bekerjasama dengan DKP dan Dishubkominfo KKU. (lud)

Penyelenggaraan Pemda 32/2004 menjadi UU 23/2014 tentang Pemda ini didasari atas permasalahan-permasalahan.

Antara lain, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadi-

SUKADANA. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (UU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti dan ditetapkanlah UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemda.

“Secara umum perubahan UU

lan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sy Muzahar, Asisten I Setda KKU. Kemudian, lanjut dia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah,

serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

“UU 32/2004 tentang Pemda sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Dari dasar pokok pemikiran tersebut sehingga ditetapkanlah UU 23/2014 yang

mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terutama mengatur permasalahan antara lain kewenangan dan pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota. Mengatur susunan dan kedudukan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta menghapuskan 102 pasal UU 17/2014 tentang MD3,” papar Sy Muzahar. (lud)

Metro KETAPANG

Dewan Minta Segera Lantik Eselon II Ketapang. Anggota DPRD Ketapang Irawan meminta Pemkab secepatnya melantik pejabat Eselon II guna mengisi kekosongan. “Kita memita secepatnya kekosongan kepala SKPD segera dilantik,” kata Irawan, Selasa (27/1).

Legislator NasDem ini menilai jika terlalu lama kosong, akan menghambat pelayanan masyarakat. Ia juga menyarankan Kepala SKPD yang dilantik nanti sesuai dengan keahilan di bidangnya masing-masing. “Harus yang profesional dan paham dan tugas mereka sebagai Kepala SKPD,” sarannya.

Ia mengatakan, pelantikan kepala SKPD dapat mempercepat kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Kepala SKPD sebagai pengunaan anggaran serta pelaksana proram kerja harus sejalan program kerja sesuai dengan visi-misi Bupati sebagai kepala daerah.

“Kepala SKPD harus sejalan dengan program kerja Bupati dan Wakil Bupati, agar roda pemerintahan berjalan dengan baik,” katanya.

Irawan mengatakan, peranan Kepala SKPD dalam ruang lingkup pemerintah sangat penting, karena sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan roda pemerintahan daerah agar apa yang menjadi program pemerintah dapat terlaksana. “Perananan kepala SKDP tersebut sangat urgent, maka dari itu jangan sampai terjadi kekosongan yang begitu lama,” ujarnya.

Irawan menuturkan, mutasi atau pun pergantian kepala SKPD yang baru di pemerintahan adalah hal yang biasa, tujuan mutasi adalah promosi, penyegaran, dan pembinaan guna mempercepat kinerja pemerintahan daerah.

Menurut Irawan, memang ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2014 mengamanahkan, untuk mutasi setingkat Kadis, kadis yang lama atau yang akan dimutasi harus menjabat minimal dua tahun.

“Untuk mencari dan menyeleksi kepala SKPD Pemkab juga memiliki Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang akan mempertimbangkanya,” jelasnya.

Informasi berkembang dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan eselon II. Para pejabat eselon II akan mengisi jabatan yang saat ini masih kosong, seperti Kadis Dinas Pendidikan, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Inspektorat dan Direktur RSUD Agoesdjam, serta Sekda Ketapang yang saat ini dijabat Plt Sekda H.M. Mansyur.

Namun hingga kini nama-nama pejabat Eselon II belum diketahui siapa yang bakal menjabat kepala di beberapa SKPD tersebut, dan jadwal pelantikan pun belum ada kepastian kapan kepala SKPD tersebut dilantik. (Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Bengkayang Miliki Taman Hijau Bengkayang. Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup disikapi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Bengkayang dengan membangun Taman Hijau Sekayok. Taman seluas 2 hektar di depan Kantor Bupati Bengkayang ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 sebesar Rp 867 juta.

Pelaksana Tugas yang juga Sekretaris BLHD Bengkayang, ES Andrie SH MM kepada Rakyat Kalbar mengatakan, pembangunan taman tersebut merupakan bagian dari program BLHD tahun 2014. “Selama ini Bengkayang belum miliki taman hijau.

Sesuai Juknis, DAK digunakan untuk pembangunan Taman Hijau Sekayok,” ujar Andrie.

Taman seluas 2 hektar atau 20.000 meter persegi memang belum cukup. Sebab menurut rekomendasi Kementerian Lingkungan, syarat taman hijau yaitu 70 % tanaman hijau dan fisik 30 %. “ Proyek Taman Hijau Sekayok

Taman Hijau Sekayok merupakan proyek BLHD Bengkayang tahun 2014. Taman ini berada di depan Kantor Bupati Bengkayang. Dan ES Andrie SH MM, Sekretaris BLHD Bengkayang (kiri). KURNADI.

belum rampung karena dananya terbatas, karena ke depan dilengkapi dengan 21 item pekerjaan yang akan dilakukan bertahap,” bebernya.

Dari 21 item tersebut paparnya, diantaranya pembuatan gajebo, jogging track, beberapa

tanaman hijau, dan plang nama.

Selanjutnya akan dibangun air mancur, patung, taman bermain, wifi, jembatan pelangi, pepohonan, taman bacaan, tempat olahraga dan fasilitas lain. “Melalui perencanaan yang baik, diharapkan dapat menarik minat

masyarakat,” ucapnya.

Tahun 2015, BLHD dari instansi rencananya akan merenovasi Tugu Perdamaian Samalantan. Selain itu, abrasi pantai, tanaman manggrove, terumbu karang yang rusak juga akan menjadi target program BLHD.

“Nanti akan dilengkapi dengan fasilitas lain. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, karena dana yang dibutuhkan sangat besar, namun perlu untuk direncanakan karena harus dibangun bertahap,” pungkasnya. (kur)

Tantang Tatung Malaysia dan Hongkong Singkawang. Pawai Tatung pada Cap Go Meh 2566 pada 19 Februari 2015 di Kota Singkawang tampaknya akan sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lantaran, panitia pelaksana akan mengundang tatung-tatung dari luar negeri, seperti dari Malaysia dan Hongkong.

“Informasi awal yang kita terima, tatung yang akan tampil nanti bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga mengundang tatung dari Malaysia dan Hongkong,” kata Apriyanto, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Singkawang ditemui di Kantor Walikota Singkawang, Senin (26/1) lalu.

Rencana tersebut pun berujung desakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang untuk mempercepat pemben-

tukan Panitia Imlek dan Cap Go Meh Kota Singkawang 2015.

“Surat Keputusannya (SK) sudah diterbitkan, sudah ditandatangani Walikota, tinggal penomoran dan sudah kita serahkan kepada panitia pelaksana melalui pak Bong Wui Kong,” ungkap Apriyanto SK Pembentukan Panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2015 dengan ketua Janto Tjahyadi tersebut, kata Apriyanto, menjadi dasar bagi panitia untuk menggelar rapat intern. “Kita tinggal menunggu hasil rapat intern mereka, mengenai apa saja yang akan ditampilkan pada Imlek dan Cap Go Meh tahun ini,” katanya.

Usai rapat intern tersebut, tambah dia, panitia akan menemui Walikota Singkawang untuk mengusulkan bantuan dana hibah. “Tetapi dengan sudah terbitnya SK tersebut, mereka

sudah bisa menentukan program dan mencari sponsor, kita tidak ikut campur tangan sampai kesitu,” ujar Apriyanto.

Di tengah kesibukan panitia menyiapkan segala sesuatunya untuk menampilkan sesuatu yang beda dalam Imlek dan Cap Go Meh Singkawang tahun ini, Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan informasi, kalau Menteri Pariwisata akan menghadiri Cap Go Meh Singkawang. “Kalau tidak ada kendala menteri juga akan hadir, kita tinggal menunggu perkembangan informasinya,” kata Apriyanto.

Sementara itu, Walikota Singkawang, Drs H Awang Ishak MSi mengatakan, terdapat beberapa perubahan dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh Singkawang tahun ini. “Ada bermacammacam perubahan,” katanya.

Perubahan tersebut, kata

Awang, diantaranya warga diminta untuk membersihkan pasar, bangunan, dan jangan membuang sampah sembangan. “Jangan kita perlihatkan kekumuhan Kota Singkawang,” ingatnya.

Selain itu, masing-masing warga juga diminta untuk memasang lampion di tiang-tiang Rumah Toko (Ruko) atau rumahrumah. “Lampion itu simpan baik-baik, nanti bisa dipasang lagi ketika acara lainnya, seperti 17-an atau lainnya,” kata Awang.

Perubahan lainnya, jelas Awang, kali ini panitia tidak setiap tahun dibubarkan dan dibentuk.

“Dengan tidak dibubarkan setiap tahun, sisa uang pelaksanaan masih bisa dipakai untuk Cap Go Meh tahun mendatang,” ujarnya.

Selanjutnya, Panggung Imlek dan Cap Go Meh akan dibuat

secara permanen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang selalu membangun panggung menjelang Imlek dan Cap Go Meh. “Setelah Cap Go Meh, panggung tersebut akan digunakan untuk panggung hiburan yang bisa digunakan remaja setiap malam Sabtu dan Minggu,” ungkap Awang.

Kendati terdapat banyak perubahan, masih ada yang tetap dipertahankan. Diantaranya Pasar Malam di Stadion Kridasana. “Siapa yang ingin berjualan, silakan mendaftar ke panitia,” saran Awang.

Setelah perayaan Imlek dan Cap Go Meh, Stadion Kridasana akan menjadi Panggung Hiburan. Sedangkan lapangan sepakbola akan dipindahkan ke Sungai Rasau. “Ada warga yang mengibahkan lahan seluas 4 hektar disana,” pungkas Awang. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju

Bupati Lantik 53 Pejabat Melawi Nanga Pinoh-RK. Pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi kembali dirotasi. Sebanyak 53 pejabat yang terdiri dari Eselon II, III dan IVmengikuti acara seremonial guna penyegaran serta mengisi sejumlah kekosongan posisi di jajaran Pemerintahan Kabupaten Melawi, di Pendopo Bupati Melawi, Selasa (27/1) kemarin.

Mereka yang dilantik diantaranya Iskandar AR sebagai kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Melawi, sedangkan Andri Suparto diangkat sebagai Kepala BKD Kabupaten Melawi yang menggantikan Syafaruddin. Syafaruddin sendiri pindah sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Melawi.

Syafaruddin mengantikan Paulus. Kini, Paulus menduduki posisi sebagai Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Melawi. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Melawi dijabat oleh Alexsander. Alexsander bertukar posisi dengan Abang Sukandar yang kini menampati pososi sebagai Kepala BLH Kabupaten Melawi.

Sementara itu, pucuk pimpinan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi juga berganti. Kini posisi itu dijabat oleh Effi Sutiono. Sedangkan pejabat sebelumnya, Hinduansyah memimpin kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTPMD) Kabupaten Melawi.

Sementara Kepala BPTPMD Kabupaten Melawi, Usman Sekeng menggantikan posisi Effi Sutiono sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. “Seperti Kepala Satpol PP sudah lama kosong, kemudian Hinduansyah dari Perhubungan saya minta membawahi BPTPMD. Nanti instansi ini harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber PAD baru. Seperti bangunan gedung. Karena saya lihat Pak Hindu ini sudah sangat paham dengan persoalan ini,” ujar Bupati Melawi, Firman Muntaco.

Sementara itu, alasan Bupati Melawi menempatkan Usman Sekeng sebagai staf ahli adalah karena permintaan dari Usman Sekeng yang saat ini sedang sakit dan menjalani pengobatan. Dalam pelantikan tersebut, Usman Sekeng tak hadir di pendopo dengan alasan sakit.

“Untuk bidang kepegawaian, dilihat dari kemampuan Andri kita tempatkan sebagai kepala BKD dan Syafarudin saya minta di Diknas. Sementara kepala Diknas, saya ingin dia dekat dengan saya sehingga ditempatkan sebagai asisten untuk membantu saya di Setda,” jelasnya.

Firman menegaskan, tak ada pertimbangan khusus lain terkait dengan kebijakannya mengganti Abang Sukandar dengan Alexsander di Dinas Pertanian. Menurutnya, momen ini memang berdasarkan pertimbangan dari Baperjakat.

“Saya juga minta Baperjakat melakukan pergeseran pada pejabat eselon III dan IV, karena ada kekosongan. Seperti pejabat senior kita, Pamela yang sudah meninggal. Yang jelas, yang dilantik sesuai dengan bidangnya,” lugasnya.

Total ada 53 pejabat yang dilantik Bupati Melawi di pendopo. Terdiri dari 9 pejabat eselon II b, 4 eselon III a, 4 eselon III b, 33 pejabat eselon IV a dan 3 pejabat eselon IV b. (aji)

Rakyat Kalbar

Rabu, 28 Januari 2015

12

Anjing di Melawi Diberikan Vaksinasi Pemerintah Kabupaten Melawi Rangkul Semua Kalangan Nanga Pinoh-RK. Pemerintah Kabupaten Melawi mengalokasikan anggaran untuk menangani kasus rabies yang saat ini sedang terjadi. Bahkan, berbagai kalangan juga dirangkul guna mengantisipasi masuknya anjing yang terindikasi rabies ke Kabupaten Melawi. Anjing-anjing juga berikan vaksin.

“Ada dianggarkan khusus untuk penanganan kasus rabies ini,” ujar Bupati Melawi, Firman Muntaco usai penyerahan kendaraan dinas kepada 169 kepala desa, Selasa (27/1), kemarin.

Menurut Bupati, penanganan kasus rabies ini bukan hanya merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Melawi saja, namun juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalbar. Apalagi kasus-kasus rabies ini berkaitan dengan lintas provinsi. Anjing-anjing dari provinsi lain yang masuk ke Kabupaten Melawi melalui lintas batas tadi.

Bukan hanya berharap pada Pemerintah Provinsi Kalbar supaya bisa lebih giat menangani kasus ini, Firman juga merangkul TNI dan Polri dalam penanganan kasus rabies. Apalagi jalur masuk anjing dari Provinsi Kalteng

sangat terbuka. Seluas kawasan perbatasan.

“Saya juga minta TNI dan Polri ikut terlibat, karena arus masuk virus ini dari provinsi lain. Jadi bukan hanya dari Pemerintah Kabupaten Melawi saja yang menanganinya. Ini tanggungjawab bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, bahkan pusat untuk menangani kasus rabies ini,” paparnya.

Firman berpendapat, luasnya akses masuk anjing membuat sulit untuk melakukan penanganan. Lebih parah lagi, arus masuk anjing-anjing rabies bukan melalui jalan yang sudah dibuka, melainkan melalui hutan-hutan yang memang tidak bisa terdeteksi.

“Anjing-anjing rabies inikan masuknya lewat kawasan hutan itu. Baik dibawa oleh pemburu atau memang anjing-anjing liar.

Jika sudah masuk ke Melawi masuk ke kampung kita. Itu sudah sulit lagi membedakan mana anjing rabies atau bukan,” ujarnya.

Bagi anjing yang ada di Kabupaten Melawi, ungkap Firman, penanganan yang dilakukan dengan memberikan vaksinansi terhadap hewan-hewan warga di

Ilustrasi.

NET

seluruh kecamatan.

“Kita juga sudah minta kepada seluruh jajaran, pemerintah tingkat desa dan kecamatan untuk menangani secara serius. Bahkan kita juga sering berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat. Selaku pemerintah memang harus semangat dalam mengatasi persoalan ini,” ulas-

nya.

Selain itu, Firman menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk melakukan penanganan secara serius terkait kasus-kasus rabies yang ada di Kabupaten Melawi. Bahkan melalui rapatrapat khusus untuk mencari solusi.

“Kebetulan hari ini kita kedatangan 14 anggota Komisi V

DPRD Provinsi Kalbar. Mau lihat langsung penanganan tentang rabies. Kita juga sebelumnya sudah melakukan rapat. Penanganan ini juga sudah kita usulkan ke Pemerintah Provinsi. Bahkan kita juga minta penanganan dari pemerintah pusat.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

169 Kades Terima Motor Dinas Nanga Pinoh-RK. Kepala desa (kades) yang ada di Kabupaten Melawi sangat beruntung. Mereka diberi motor dinas. Yakni, satu kades satu motor. Motor yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Melawi 2013 dan 2014. Hal itu penting untuk menunjang kinerja serta mempermudah akses kepala desa.

“Saya tekankan ini bukan untuk kepentingan pribadi.

Artinya bukan untuk kepentingan kepala desa. Tapi adalah untuk kendaraan operasional pemerintah,” ucap Bupati Me-

lawi, Firman Muntaco usai menyerahkan secara simbolis 169 motor, Selasa (27/1) di halaman Kantor Bupati Melawi.

Firman berharap, kinerja kepala desa semakin meningkat setelah menerima motor dinas tersebut. Apalagi perintah presiden juga sangat jelas bahwa pemerintahan ini berbasis kerja.

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar bagi desa. “Saya pikir ini bisa memberikan motivasi khusus bagi kades. Tentunya ini akan kita

periksa juga. Selain kendaraan yang sudah kita berikan, kita juga akan melihat bagaimana pemanfaatan dana desa yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan kades yang menerima kunci motor dinas secara simbolis dari Bupati Melawi, yakni Rudi HR mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Melawi, khususnya Bupati Firman Muntaco yang sudah memberikan motor dinas bagi seluruh kades di Melawi.

“Pemberian motor dinas ini

sebagai bukti bahwa Bupati sangat memperhatikan kepala desa. Selain ini untuk mendukung kinerja kami di desa serta mempermudah akses transportasi bagi kepala desa saat akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Kades Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh ini.

Rudi mengharapkan, dengan adanya motor dinas ini dapat semakin meningkatkan motivasi bekerja para kades dalam melayani masyarakat di desa. Apalagi memang tujuan pemberian motor tersebut

memang untuk menunjang kerja sekaligus pelayanan kepala desa.

“Motor ini memang sangat dibutuhkan mengingat memang ini merupakan kebutuhan bagi para kades di Kabupaten Melawi. Apalagi memang sebagian besar desa di Melawi berada jauh dari ibukota sehingga memerlukan kendaraan untuk bisa menjangkau masyarakat di desanya serta berkoordinasi dengan pemerintah di dalam menjalankan tugasnya,” paparnya. (aji)

Sintang Raya

Hewan Potensi Rabies Jangan Dibiarkan Berkeliaran Bupati Sintang: Masyarakat Harus Waspada

Milton Crosby

Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby mengharapkan, masyarakat mengamati secara seksama hewan yang berpotensi menularkan penyakit rabies.

Sedapat mungkin hewan tersebut dimasukan ke kandang agar penularan penyakit rabies dapat dihindari. Serta lakukan vaksinasi oleh petugas peternakan sebagai langkah antisipasi.

“Seluruh masyarakat Kabupaten Sintang di seluruh kecamatan dan desa saya imbau untuk waspada penuh terhadap penyebaran penyakit rabies. Hewan yang berpotensi menularkan virus rabies seperti anjing, kucing dan kera agar diamati secara

Jantoh Kita Pemerintah Gencar Promosikan Tenun Ikat Sintang-RK. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sintang, Senen Maryono mengaku, terus melakukan promosi terkait keberadaan tenun ikat Kabupaten Sintang. Promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan tenun ikat.

“Kami sudah melakukan upaya memajukan tenun ikat dan sudah memberikan berbagai bantuan peralatan kepada masyarakat sehingga ke depan tenun ikat akan semakin dikenal oleh masyarakat luas,” ucap Senen.

Menurut Senen, mahalnya harga tenun ikat asal Sintang dinilai wajar. Pasalnya cara pembuatan masih secara tradisional. Meski demikian, bahan yang dipergunakan serba asli. “Harga tidak menjadi masalah. Yang penting kualitas,” lugasnya.

Senen berharap, keberadaan tenun ikat asal Kabupaten Sintang dapat menjadi maskot daerah. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sintang dapat pulang membawa oleh-oleh berupa tenun ikat.

“Keberadaan tenun ikat di Kabupaten Sintang sudah banyak diminati. Beberapa investor siap untuk membantu tenun ikat menjadi industri besar. Mudah-mudahan ke depan bisa terealisasi,” harapnya.

Pemerintah Kabupaten Sintang, ucap Senen, selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada para penenun. Diharapkan dari motivasi dan sejumlah bantuan tersebut para penenun semangat dalam mengembangkan tenun ikat.

“Peluang tenun ikat ini sangat besar. Apalagi tenun ikat seperti baju batik sudah dipatenkan oleh Pemerintah RI,” ujar Senen. (din)

seksama dan jika perlu dimasukan ke dalam kandang,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby, Senin (27/1).

Rabies merupakan penyakit infeksi yang sangat berbahaya.

Penyakit tersebut disebabkan oleh virus rabies yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan. Seperti, anjing, kucing, kera dan kelelawar.

Ciri-ciri pada hewan yang terinfeksi virus rabies, yakni dari jinak menjadi ganas, ekor dilengkungkan di bawah perut dan mengeluarkan air liur yang banyak.

Milton menyarankan, supaya menghindar sejauh mungkin

apabila menemukan gejalagejala tersebut dan segera melaporkan pada petugas Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.

Sedangkan ciri-ciri yang tampak pada penderita manusia, yaitu nyeri pada luka bekas gigitan sehingga menimbulkan gejala seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, kegelisahan, hiperaktif, kesulitan menelan air liur secara berlebihan, halusinasi dan kelumpuhan parsial.

“Apabila ada anggota keluarga, kerabat, teman atau tetangga yang terkena gigitan hewan sehingga mengalami gejala tersebut, segera dilaporkan kepada

petugas medis dan secepatnya dibawa ke rumah sakit atau Puskesmas terdekat,” ucap Milton.

Langkah awal jika terkena gigitan hewan rabies atau melihat seseorang terkena gigitan hewan rabies, sambung Bupati maka langkah pertolongan awal segera membersihkan luka gigitan itu dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Sekitar 15 menit kemudian diberi antiseptic. Misalkan obat merah, povidon iodine dan alkohol 70 persen. Setelah itu, segera cari pertolongan medis ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin

anti rabies.

“Saya minta penyakit rabies ini menjadi perhatian kita bersama.

Kita jangan sampai lengah,” ingat Milton.

Apa yang Milton sampaikan berkenaan dengan penularan penyakit rabies di Kabupaten Melawi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang berdekatan sehingga perlu diantisipasi penularan penyakit tersebut.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Proyek Pembangunan di Sintang Perlu Dukungan Anggaran

Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar saat melakukan kunjungan kerja meninjau Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang.

Sintang-RK. Bupati Sintang, Milton Crosby berharap kedatangan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang dapat menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Diakui Milton masih banyak pembangunan yang perlu support dana, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami sedang membangun Bandara Tebelian, Rumah Sakit Rujukan (RSR), Stadion Baning serta infrastruktur lainnya, seperti jalan. Dukungan dari

anggota DPRD Provinsi Kalbar sangat kami perlukan. Apalagi yang datang adalah Komisi IV, yang membidangi pembangunan, infrastruktur, tambang serta energi,” ujar Bupati Milton Crosby saat ramah tamah dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (27/1).

Kedatangan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang dalam rangka kunjungan kerja (kunker). Tiba di Bandara Susilo Sintang, mereka kemudian dibawa Bupati Milton Crosby

meninjau pembangunan Bandara Tebelian, yang digadanggadangkan menjadi bandara internasional.

“Sebagai wakil rakyat di bidang infrastruktur dan pembangunan, kita sengaja membawa mereka melihat beberapa pembangunan infrastruktur di Sintang yang tengah berjalan dan masih membutuhkan bantuan serta dukungan dari DPRD Provinsi,” paparnya.

Selain Bandara, Milton membawa rombongan meninjau pembangunan Gedung Seni, Stadion Baning, Rumah Sakit Rujukan Sintang (RSR). Sejumlah bangunan tersebut dirasakan Milton masih memerlukan dana.

Apalagi bangunan itu merupakan fasilitas penunjang Provinsi Kapuas Raya (PKR) ke depan.

Diungkapkan Milton, Bandara Tebelian dapat mendongkrak pembangunan di kawasan timur Provinsi Kalbar serta meningkatkan sektor perekonomian, kunjungan wisata dan pertanahan NKRI. Supaya dapat berjalan dengan maksimal, pembangunan perlu dukungan banyak pihak, baik dari provinsi maupun pusat.

“Harapan kita anggota DPRD Provinsi Kalbar dapat memper-

juangkan sejumlah fasilitas pendukung yang belum tercover,” ulas Milton.

Milton menegaskan, pembangunan Bandara Tebelian sangat didukung penuh oleh pemerintah pusat. Pada tahun ini telah dianggarkan dana sebesar Rp80 miliar. Pemerintah kabupaten melakukan pembebasan lahan dan jalan masuk bandara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Muhammad Isa mengaku, sangat terkesan dengan pembangunan yang tengah gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Ini merupakan pembangunan yang luar biasa dan menjadi legesi yang luar biasa untuk masyarakat Sintang dan wilayah timur Kalbar,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Bandara Tebelian sangat tepat dan strategis. Sebab Sintang sebagai wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

“Pembangunan ini dapat dijadikan tonggak awal pembangunan disektor perekonomian, wisata dan pertahanan. Kita, dewan Provinsi akan berupaya men-

gusahakan anggaran untuk pembangunan Bandara Tebelian dan infrastruktur lainnya,” timpalnya.

Kedatangan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang, lanjut Isa merupakan bentuk rangkaian kerja yang telah dirumuskan melalui Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalbar. Terkait pembangunan atau infrastruktur yang akan dibangun melalui usulan pemerintah provinsi.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya mendukung serta memperjuangkan segala pembangunan di wilayah Kalbar, tak terkecuali Kabupaten Sintang.

Pihaknya akan berupaya menggunakan jalur eksekutif dan politik, mulai dari tingkat daerah maupun pusat.

“Kegiatan on the spot ini dalam rangka peninjauan dan melihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan provinsi atau nasional yang akan dibangun.

Kabupaten Sintang yang terletak di kawasan perbatasan memang harus diperhatikan pembangunan infrastrukturnya. Ini sesuai dengan arahan presiden yang konsen dengan pembangunan di wilayah perbatasan,” paparnya. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Agus Mulyana SH MH

Jangan Putus Sekolah Putussibau. Berbagai kebijakan telah dihadirkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di antaranya, program beasiswa bagi pelajar miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Olehkarenanya, generasi muda jangan sampai putus sekolah.

“Saya pesankan anak-anak atau generasi muda Kapuas Hulu, jangan sampai putus sekolah, harus sampai Sarjana,” kata Agus Mulyana SH MH, Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Batang Lupar, belum lama ini.

Agus menilai, sudah banyak program pemerintah untuk meringanan para orangtua dalam memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya. Sehingga sudah semestinya seluruh generasi muda mengenyam Perguruan Tinggi.

Dia mengingatkan, untuk masuk ke pemerintahan, swasta, politik dan lainnya, persyaratan utamanya berupa kualitas sumberdaya manusia. Tentunya peningkatan kualitas itu melalui dunia pendidikan.

Agus mengharpkan para generasi muda mendahulukan pendidikannya dibandingkan lainnya. Selalin itu, pola pikir (mainset) para orangtua juga baru berubah.

“Pola pikir masyarakat Kapuas Hulu harus berubah, perilaku hidup harus mulai diperbaiki. Kalau siang hari adalah waktunya aktivitas, jangan dijadikan waktu untuk tidur, jangan banyak minum dan jauhi Narkoba,” imbau Agus yang juga Ketua Badan Narkotika Kapuas Hulu ini.

Agus menambahkan, Pemkan Kapuas Hulu terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pendidikan di Bumi Uncak Kapuas ini. “Masyarakat dan pemerintah harus berkerjasama dan saling mengingatkan. Apabila ada hal-hal yang mendesak, aparatur desa usulkan ke SKPD terkait, sehingga teranggarkan. Tapi perlu dipahami Kapuas Hulu ada 278 desa, tentu tidak semua dapat ditampung,” pungkasnya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Rabu, 28 Januari 2015

13

Said Aqil ke Kapuas Hulu Putussibau. Ketua Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU), Prof Dr Said Agil Siraj ceramah di Masjid Agung Darunnajah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu pada Selasa (10/2) mendatang.

Tabligh Akbar Said Agil ini merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Cabang (Konfercab) NU Kapuas Hulu selama dua hari sejak 3 Februari 2015 di Graha Korppri Jalan Rahadi Usman Putussibau.

Sekretaris Panitia Bersama Konfercab NU Kapuas Hulu, Suryadi SAg MM, menjelaskan, konferensi ini untuk membentuk kepengurusan Pimpinan Cabang (PC) NU, Muslimat NU, GP Anshor dan Fatayat NU Kapuas Hulu periode 2014-2019.

Disertai dengan pelantikan Majelis Perwakilan Cabang (MWC) NU oleh Ketua PC NU Kapuas Hulu Dimisioner, HM Kusyariri H SAg MSi. “Setelah semua kepengurusan tersebut terbentuk, baru kita menggelar Tablig Akbar di mana penceramahnya Prof Dr Said Agil Siraj,” kata Suryadi kepada wartawan, Selasa (27/1).

Konfercab ini, jelas Suryadi untuk mencari kepengurusan yang berkompeten dan mau

tar 85 persen,” ungkap Suryadi.

Di tempat yang sama, Ketua PC NU Kapuas Hulu, HM Kusyairi menuturkan, mendukung semua kegiatan yang telah diagendakan panitia. Apalagi caloncalon Ketua PC NU Kapuas Hulu sudah bermunculan nama seperti Ustadz Kartono, Ustadz Zainuddin, Wakasman, dan Aliyanto SE. Sementara untuk Ketua GP Ansor, calon-calonnya seperti Iman Shabirin, Hadi Pranata, Karyanto, dan Muhammad Rais.

“Kalau saya, tidak siap untuk dicalonkan lagi. Karena saat ini sudah banyak kader-kader yang berpotensi. Saya yakin dan percaya, kader-kader tersebut sangat amanah,” kata Kusyairi.

Dia berharap Konfercab ini bersama dengan baik, lancar dan sukses. Seluruh Nahdliyin diharapkan mendukung kegiatan ini bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu.

“Memang pemilihan kepengurusan ini agak terlambat, karena sebenarnya berakhir pada Oktober 2014 kemarin.

Keterlambatan ini akibat kesibukan masing-masing pengurus sehingga baru bisa terlaksana,” tutup Kusyairi. (aRm)

Suryadi dan Kusyairi saat memberikan keterangan. ARMAN HAIRIADI

menginfakkan dirinya dalam mengembangkan atau membangunan organisasi NU. Sehingga ke depannya, semua lembaga di NU tersebut bukan sekedar papan nama. Selain itu, dapat bersinergi dengan pemerintah.

“Yang tidak kalah penting lagi, dapat menggali potensi umat untuk dikembangkan dan diberdayakan demi kepentingan

sebesar-besarnya bagi masyarakat Kapuas Hulu,” kata Suryadi.

Kepengurusan yang terbentuk nanti akan dilantik langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) NU Kalbar yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM. Dari 23 kecamatan di Kapuas Hulu, 13 kecamatan di antaranya sudah memastikan untuk hadir,

yakni Kecamatan Kalis, Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Boyan Tanjung, Mentebah, Pengkadan, Hulu Gurung, Silat Hulu, Silat Hilir, Suhaid, Bunut Hilir, Selimbau, dan Jongkong.

Secara keseluruhan, jumlah peserta Konfercab NU ini sekitar 150 orang. Mereka diinapkan di Graha Korppri. “Untuk persiapaannya, saat ini sudah seki-

Dua Cagar Budaya Terancam Abrasi Putussibau. Dari 14 cagar budaya di Kabupaten Kapuas Hulu yang masih tertinggal, dua di antaranya terancam abrasi, yakni situs Purbakala Neolitikum Nanga Balang dan Rumah Mayat (Kulambu) Semangkok suku Dayak Taman Mendalam.

“Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan lebih jauh, kita akan segera melakukan pembarauan untuk sisi-sisi situs tersebut agar tidak mengalami abrasi lagi,” kata Drs Luther SL MSi, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata (Disbudpar) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1).

Situs Purbakala Neolitikum Nanga Balang yang terancam abrasi tersebut di Dusun Berin-

gin Jaya, Desa Nanga Balang, Kecamatan Putussibau Selatan. Sedangkan Rumah Mayat (Kulambu) Semangkok suku Dayak Taman Mendalam di Dusun Sinsiung Amas, Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putussibau Utara.

Luther menjelaskan, Nanga Balang dan Rumah Mayat (Kulambu) ini terancam abrasi, lantaran letaknya di dekat sungai. Sementara Kapuas Hulu sering kebanjiran. Sehingga derasnya air sungai yang meluap mulai mengikis dua situs sejarah tersebut.

Sedangkan untuk cagar budaya lainnya, ungkap Luther, masih aman-aman saja, karena letaknya bukan di bibir sungai.

Sehingga jauh dari kemungkinan

Drs Luther SL MSi

rusak akibat abrasi.

Situs yang dimaksudkannya terdiri atas Rumah Betang, Gereja, Masjid, Taman Anggrek dan Kuburan. “Lagi pula situssitus tersebut ada juru peliharanya yang selalu menjaga dan merawatnya. Kondisi situs-situs

Luther.

Olehkarenanya, Luther mengimbau masyarakat, bila menemukan benda-benda peninggalan sejarah, baik berupa senjata, bangunan, tugu ataupun lainnya yang memiliki nilai sejarah di atas 50 tahun, segera melapor ke Disbupar.

Laporan dari masyarakat ini, menurut Luther, sangat berguna sebagai pencarian jati diri atau menambah kepercayaan diri suatu masyarakat. Di sisi lain sebagai informasi dan objek wisata.

“Di Kota Putussibau ini juga kita ada wacana untuk menjadikan situs sejarah seperti rumah dinas Bupati, Gereja Katolik Lama dan Bekas kantor Camat Lama,” ungkap Luther. (aRm)

tersebut sering dilaporkan juru pelihara ini ke kita, minimal dua bulan sekali,” kata Luther.

Dari 14 situs bersejarah di Kapuas Hulu tersebut, tambah Luther, terdapat beberapa yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara, yakni Rumah Betang dan Rumah Mayat.

“Rencananya tahun ini kita akan mendata ulang bendabenda, cagar, atau situs sejarah.

Sebab, saya yakin di Kapuas Hulu ini masih banyak yang belum terdata. Misalnya saja, di Semitau ada rumah pembantu Bupati pada zaman Bupati Jafari. Rumah pembantu bupati tersebut umurnya sudah puluhan tahun, kemudian ada juga gudang peluru di Lanjak yang akan dijadikan situs,” papar

Bumi Daranante Apai Ji Ongah 30 Handtracktor dan Tujuh Pompa Air Segera Didistribusikan Sanggau. Sebanyak 30 unit handtracktor dan tujuh pompa air bantuan pemerintah pusat, segera didistribusikan ke para kelompok tani.

“Sekarang kami sedang mensosialisaikan kepada calon kelompok tani penerima terkait pengoperasiannya,” jelas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Distan kanak), Senin (26/1).

Namun untuk menerima bantuan tersebut tak sembarangan. Satu di antara syaratnya adalah kawasan penerima merupakan daerah sentra produksi, kawasan pembukaan lahan sawah dan ladang baru dan kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

John mengaku pihaknya sudah melakukan pemetaan terkait kawasan yang layak dan memenuhi persyaratan dalam penerimaan bantuan tersebut yaitu: kecamatan Jangkang, Bonti, Balai Batang Tarang, Entikong, Tayan serta Toba.

Namun ia berupaya bantuan tersebut juga dibagikan ke sembilan kecamatan lainnya, meski hanya memperoleh satu unit. “Agar bantuan tersebut merata,” imbuhnya.

Terkait tanggung-jawab utamanya perawatan peralatan tersebut sepenuhnya diserahkan pada kelompok tani penerima bantuan. Karena itu ia meminta kelompok tani juga membahas aturan-aturan yang disepakati bersama secara internal, guna pengelolaan peralatan bantuan tersebut. Mulai dari penunjukkan opertator yang menjalankan, menentukan kesepatan terkait biaya sewa peminjaman handtracktor sampai pada mempersiapkan anggaran untuk biaya kerusakan.

Namun meskipun demikian pihak Distankanak akan membantu secara priodik.

Hendri mengatakan sejak 2008-2015 sebanyak 180 handtracktor sudah diserahkan ke kelompok tani. Handtarcktor tersebut sangat membantu para petani dalam penggarapan lahan. Terlebih biaya operasionalnya juga tak mahal-mahal amat, sehingga memotivasi para petani untuk memperluas sawah dan ladang miliknya.

Hal itu dapat dilihat dari luas lahan bersawahan dari tahun ke tahun. Pada 2012 sebanyak 135 ribu hektar, sedangkan pada 2013 bertambah menjadi 138 ribu hektar. Pun demikian dengan jumlah hasil produksi yang meningkat signifikan.

“Sebelum ada Handtractor sebanyak 97 ribu ton pada 2012 dan sekarang semenjak ada handtractor sebanyak 145 ribu ton pada 2013. Peningkatan terjadi sebanyak 85 persen untuk jumlah produksi padi,” ungkap John.

Anggota kelompok tani kecamatan Kembayan, Leo mengaku sangat bersyukur atas bantuan itu.

Menurutnya itu akan mempermudah para petani menggarap sawah. “Adanya alat tersebut mempercepat proses pembukaan lahan dan meningkatkan hasil pertanian utamanya padi,” katanya.

Warga kecamatan Bonti, dusun Bahta Hery, juga menyambut baik bantuan itu. Ia berharap amanah yang diberikan pemerintah pusat tersebut dapat direalisasikan dan disalurkan tepat sasaran. (KiA)

Banjir Sanggau Telan Dua Korban Jiwa Sanggau. Banjir yang menerjang enam kecamatan sepekan lalu telah memakan dua korban jiwa, satu orang di kecamatan Kembayan, satunya lagi di kecamatan Bonti.

“Satu orang di Kembayan berumur 44 tahun dan seorang di kecamatan Bonti berumur 60 tahun,” kata Bupati ketika pada acara penyerahan bantuan oleh Gubernur Kalbar di Sosok, Senin (26/1).

Di hadapan gubernur, Bupati Poulus Hadi juga melaporkan, banjir melanda enam kecamatan yaitu: Entikong, Sekayam, Beduai, Kembayan, Bonti dan terakhir Kapuas.

Rata-rata ketinggian air satu hingga tiga meter, dengan masa banjir sekitar lima hari.

Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) yang terkena banjir sebanyak 4822 KK, belum termasuk di kecamatan Kapuas karena belum terdata.

“Pemerintah Sanggau sendiri telah memberikan bantuan berupa 65 ton beras, dibantu pengusaha dan BPBD. Selain itu juga bantuan berupa mie instan, gula. Sedangkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalbar sudah diterima dan segera didistribusikan,” ungkapnya.

Sementara itu, upaya pena n g g u l a n g a n k e ku r a n g a n bahan pangan paskabanjir, bupati telah meminta BP4K dan Dinas Pertanian mendata luas sawah dan keramba yang rusak. Hal itu juga sebagai

upaya menjaga ketahanan pangan, khususnya kabupaten Sanggau.

Bupati juga melaporkan, kondisi sungai Sekayam telah melebar namun dangkal. Selain kare na sampah, ju ga karena aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Gubenur Kalbar, Cornelis mengatakan kondisi saat ini cukup rawan. Ia meminta BPBD tetap waspada karena sebagian besar Kalbar mengalami hujan lebat. “Memang berdasarkan ramalan cuaca di Kalbar termasuk daerah yang rawan banjir karena turun hujan sangat tinggi,untuk itu diminta semua masyarakat selalu waspada,” kata Cornelis.

Ia juga berharap seluruh aparat pemerintah yang dikomandoi bupati, siap siaga, jangan sampai ada korban jiwa.

Gubernur juga menyinggung soal daerah pertanian, yang menyangkut persediaan pangan sehingga kedepan dapat ditindak lanjuti dengan baik.

“Terpenting prinsip kehatihatian, kecepatan bertindak sangat kita perlukan Pemerinah Provinsi telah membantu sedikit guna meringankan beban yang dirasakan bagi masyarakat yang terkena musibah banjir,” pesannya.

Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa beras, family kit, matras, peralatan dapur keluarga, baju tagana PDH plus topi, baju tagana PDL plus topi, rompi tagana,

Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan secara simbolis bantuan banjir kepada Bupati Sanggau. HUMAS

mie instan, wajan alumunium, selimut, centong nasi, sotel, lauk-pauk, sandang, telur serta uang tunai sebesar Rp200 juta.

Sedangkan dari Ketua PMI Kalbar, Frederika Cornelis memberikan bantuan berupa mie instan, selimut dan air mineral. Penyerahan itu juga dihadiri Bupati Landak beserta ibu dan Wakil Bupati Landak serta para Camat dan tokoh masyarakat. (KiA-humas)

Minta Bantuan Tepat Sasaran S a n g g au . A n g g o t a D e wan Komisi D DPRD Sanggau Konggo Tjintalong Tjondro meminta penyaluran bantuan alat pertanian dari pemerintah pusat cepat dan tepat sasaran. “Supaya bantuan tersebut benar-benar bermanfaat bagi kelompok tani,” katanya.

Penyaluran bantuan juga harus terbuka kepada masyarakat, serta mengecek data penerima agar tidak tumpang tindih.

Mengingat bantuan sektor pertanian selama ini bukan hanya dari pemerintah pusat saja tapi juga ada bantuan dari pemerintah daerah (pemda)

yang disalurkan kepada para kelompok tani.

“Diharapkan benar-benar teliti dalam menyalurkan bantuan agar tidak terjadi pemberian bantuan ganda kepada kelompok tani penerima, perlu ada pemerataan penerima,” pungkasnya. (KiA)

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU Beserta Seluruh Jajaran M E N G U C A P K A N

DIRGAHAYU Pemerintah Provinsi

KALIMANTAN BARAT

Ke-58 Tahun 2015 Tertanda, Poulus Hadi S.Ip, M.Si

Drs. Yohanes Ontot. M.Si

Bupati Sanggau

Wakil Bupati Sanggau

A.L. Leysandri. SH Sekda Sanggau

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Lanjutkan Program SRG NGABANG. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Landak mengaku bakal melanjutkan program Sistem Resi Gudang (SRG) pada 2015.

“SRG ini merupakan bangunan gudang yang disewakan untuk menampung hasil gabah,” jelas Kepala Diskoperindag Landak, Marius Baneng.

Untuk saat ini ia belum bisa mengekpos program tahun 2015 yang ada di Diskoperindag Landak. Apalagi APBD Landak tahun 2015 belum dicairkan.

“Memang APBD tahun 2015 sudah disahkan, tapi DPA nya belum diturunkan ke SKPD, apakah nantinya ada program kita diterima semua, atau ada yang dihilangkan. Mungkin bulan Februari nanti DPA nya baru turun,” ucapnya.

Demikian juga untuk pembangunan pasar rakyat, Marius belum bisa memastikan apakah ada di tahun 2015 ini. “Mudah-mudahan di tahun 2015 ini ada program pembangunan serupa,” harapnya.(ius)

Dana BOS 2015 Naik NGABANG. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015 naik. Dinas Pendidikan Kabupaten Landak pun mengku sudah menyosialisasikan penyalurannya ke sekolah penerima BOS di tiap satuan tingkatan.

Kepala Dinas Pendidikan Landak, Aspansius menjelaskan, untuk penyaluran dana BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) naik dari Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu lebih. “Untuk SMP, dari Rp. 700 ribu naik menjadi Rp1 juta dan untuk SMA/SMK dari Rp1 juta naik menjadi Rp. 1,2 juta per siswa pertahun,” jelas Aspan belum lama ini.

Diungkapkannya, jika pada 2014, khusus SD dan SMP, jika siswa di suatu sekolah kurang dari 80 orang, perhitungan BOS-nya tetap 80 orang. “Demikian juga dengan SMP, apabila jumlah siswanya kurang dari 120, maka dianggap 120 orang,” katanya.

Namun ada kebijakan baru pemerintah terkait penyaluran dana BOS tahun 2015. “Tapi untuk SD dan SMP tetap sama. Apabila jumlah siswanya kurang dari 60 orang, perhitungan BOS nya tetap 60 siswa. Demikian juga SMP,” terangnya.

Penggunaan anggaran BOS ini masih mengacu kepada 13 item. “Ke 13 item itu di antaranya, bisa digunakan untuk biaya pelaksanaan ulangan, biaya pembelian ATK guru dan membayar tenaga honor maksimal 20 persen dari dana BOS,” katanya.

Ia menambahkan, untuk pendataan BOS tetap menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Sayapun mengingatkan, anggaran BOS tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, apalagi sampai dibungakan,” ingatnya.(ius)

Rabu, 28 Januari 2015

14

Jangan Percaya SMS “Pemutihan Pajak” NGABANG. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Samsat Ngabang terus melakukan razia pelanyanan pajak khusus kendaraan. Razia ini dilakasanakan minimal enam kali satu bulan, setiap Selasa-Rabu.

Pihaknya menghimbau masyarakat jangan mudah percaya jika mendapat informasi yang tidak jelas, harus konfirmasi ke kantor Samsat.

Kepala UPPD Samsat Ngabang, Nasdiansyah mengaku bingun banyak beredarnya pesan singkat melalui SMS di masyarakat yang menyatakan adanya pemutihan pajak bagi kendaraan bermotor.

“SMS ini jelas tidak benar.

Kalaupun ada pemutihan pajak kendaraan bermotor, harus ada sosialisasi dari Peraturan Gubernur Kalbar yang mengatur hal itu,” tegasnya, Selasa (27/1).

Diakuinya, SMS tersebut memang sudah menjadi rumor di Landak. “Karena itu saya minta masyarakat jangan percaya adanya SMS itu. Untuk saat ini memang tidak ada pemutihan pajak kendaraan bermotor,”

ujarnya.

Dikatakan Nasdiansyah, untuk mempermudah pelayanan bagi wajib pajak, UPPD Samsat Ngabang juga sudah mengaktifkan pelayanan mobil Samsat keliling. “Untuk saat ini, pelayanan mobil Samsat keliling itu memang hanya sampai pukul 16.00 saja. Tapi untuk Februari nanti, akan dilakukan pelayanan sampai pukul 20.00 dari hari Senin hingga Kamis setiap harinya,” terangnya.

Tidak hanya itu tambah Nasdiansyah, UPPD Samsat Ngabang juga akan melakukan sistim jemput bola kepada masyarakat wajib pajak. Artinya, jika tak sempat membayar di Samsat, pihanya yang akan datang langsung ke rumah wajib pajak bersangkutan.

“Tanpa biaya apapun selain biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tapi pelayanan ini kita lakukan disekitar kota Ngabang saja. Sedangkan di kecamatan lain, kita sudah mengaktifkan gerai pelayanan di Pahauman, Mandor dan Karangan,” jelasnya. (ius)

Samsat keliling melakukan Pelayanan pajak di terminal Ngabang. ANTONIUS

Petani Tebedak Kembangkan Tanaman Kopi Arabika NGABANG. Petugas penyuluhan pertanian kabupaten Landak dan petani desa Tebedak kecamatan Ngabang, mulai mencoba mengembangkan bibit tanaman kopi arabika.

Menurut Agus, salah seorang petani karet, selain tanaman karet dan kelapa sawit tanaman kopi juga cocok di tanam di wilayahnya. “Kami petani harus mencoba menanam bibit kopi arabika ini. Dan petani lain juga berniat untuk mengembangkan kopi jenis arabica ini,” katanya.

Penyuluh pertanian Landak melakukan penyemaian tanaman kopi dengan petani di desa Tebedak. ANTONIUS

Ia mengaku, sebelumnya sudah ada rencana sejak beberapa tahun lalu, hanya kesulitan mendapatkan bibit (biji ) kopi jenis arabika ini, karena jarang dikembangkan di daerah ini.

“Bibit kopi arabika ini jarang di kembangkan di Landak. Kalaupun ada itu mungkin hanya satu atau dua batang saja,” ucapnya.

Dikatakannya, petani sudah berencana akan mengembangkan bibit kopi arabika. Untuk mengembangkan bibit ini cukup lama karena untuk mendapatkan

bibitnya juga cukup lama.

“Jumlah bibit yang mulai di semai ini, kurang lebih 1.200 biji.

Kalau hidup semua hanya cukup du tanam untuk 1 hetare saja,” tutur Agus.

Ia menambahkan, dalam pengembangan bibit kopi arabika ini, petani juga mengharapkan pembinaan dari tenaga penyuluhan pertanian Landak. “Karena masih banyak hal-hal dan tehnik penanamannya yang harus di ketahui apalagi tanaman jenis komoditi kopi ini,” pungkas Agusmanto.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Korban Longsor

Bersyukur Telah Dibantu Tim paduan suara dengan merdu mengumandangkan lagu-lagu pujian dalam Natal Oikumene bersama masyarakat Sekadau, (27/1) kemarin. ABDU SYUKRI

Terasa Benar Suasana Peringatan Kelahiran Yesus SEKADAU. Lantunan kidung pujian Natal berkumandang di Aula Mapolres Sekadau, pagi kemarin. Tim paduan suara dari Polres, koor Gereja St. Petrus dan Paulus Sekadau, serta tim koor dari GPDI Filadelpia bergantian mengumandangkan tembang-tembang Natal. Terasa benar suasana peringatan kelahiran Yesus saat itu, meski hari Natal sudah berlalu.

Ratusan orang yang hadir di ruangan itu, termasuk Bupati Sekadau Simon Petrus yang mengajak serta jajarannya, seolah terhipnotis dengan dendang lagu-lagu pujian yang dilantunkan dengan merdu oleh kelompok paduan suara. Demikian pula saat petugas membacakan ayat-ayat Alkitab. Semua yang ada di ruangan hening menyimak sabda Tuhan yang dibacakan.

Momen tersebut merupakan Natal Oikumene yang dilaksanakan Polres Sekadau. Menurut Wakapolres Sekadau, Kompol Yohanes Andis, kegiatan itu dilaksanakan untuk mempererat jalinan silaturahmi antara polisi dengan masyarakat.

“Tiap tahun dilaksanakan, supaya tali silaturahmi dengan masyarakat bisa lebih intens,” ujar Andis usai kegiatan, Selasa (27/1).

Secara khusus penampilan paduan suara yang menyemarakkan acara mendapat apresiasi dari Andis. “Tim paduan suara Polres itu latihannya hanya beberapa kali saja. Tapi tadi katanya bagus, emang iya ya,” tuturnya, yang juga ikut dalam tim paduan suara.

Selain dihadiri Bupati beserta perangkat pemerintah daerah, kegiatan yang dilangsungkan sejak pagi itu ramai dengan datangnya tokoh-tokoh agama dan masyarakat Sekadau. “Ini sebuah kegiatan yang sangat baik. Mudah-mudahan kedepan bisa dilanjutkan,” ujar Bupati Simon Petrus. (bdu)

Natal Oikumene di Mapolres Sekadau

Pembagian bantuan kepada para korban longsor. ABDU SYUKRI

SEKADAU. Bantuan untuk korban longsor di RT 1/RW 1, Dusun Mungguk 1, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, terus mengalir dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Kemarin, sebagian pertolongan tersebut sudah disalurkan melalui perangkat dusun setempat.

“Tadi jam 8 pagi sudah kita bagikan sejumlah bantuan kepada masyarakat kita yang menjadi korban longsor itu,” ujar Sutanto, Kepala Dusun Mungguk 1, kepada wartawan, Selasa (27/1).

Pria yang akrab disapa Atan ini memimpin langsung pembagian bantuan dengan disaksikan Usman dari Kecamatan Sekadau Hilir dan Muhasi dari Polsek Sekadau Hilir.

“Ada 26 KK (Kepala Keluarga) yang kita berikan bantuan. Mereka ini berada di daerah yang terkena longsor maupun daerah yang terkena imbas longsoran,” bebernya.

Bantuan yang disalurkan berbagai jenis. Mulai dari Sembako, mie instan, makanan kaleng cepat saji, kain sarung, susu, hingga peralatan dapur.

Ada juga beras, selimut, tikar, family kid, sabun, dan air mineral.

“Ada yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun dari Dinas Sosnakertrans,” ulas Atan.

Ditegaskannya, dari 26 KK, bantuan dibagikan secara merata kepada 21 KK. Sementara, 5 KK yang mengalami imbas terparah akibat longsor mendapatkan bantuan tambahan. “ Yang lima KK itu memang mendapatkan bantuan tambahan.

Bantuan itu sudah dipaketkan dari dinas karena mereka terkena dampak terparah,” jelas Atan.

Diakui dia, bantuan itu sangat bermanfaat bagi warga. Karena itu, atas nama masyarakat, Atan menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah.

“Atas nama warga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Camat dan jajarannya. Kita juga berterima kasih kepada aparat kepolisian dan TNI yang sudah membantu, serta semua masyarakat,” tutupnya. (bdu)

Senam Ceria Bersama 70 Guru Pendidikan Dini

Sehat Raga, Sehat Pikiran SEKADAU. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sekadau menggelar pelatihan Senam Ceria II di halaman parkir kantor Dikpora, pagi kemarin. Pelatihan senam itu diberikan kepada para guru Play Group, PAUD dan TK/Sederajat se Kabupaten Sekadau.

“Pelatihan ini diikuti 70 orang guru,” ujar P Onem, Kepala Bidang Pemuda dan Olaharaga Dikpora Sekadau kepada Rakyat Kalbar, Selasa (27/1).

Kesuksesan meningkatkan nilai akademik siswa diyakini tidak hanya dipengaruhi oleh strategi

pembelajaran. Kesehatan jasmani juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kemampuan pelajar dalam menyerap sebuah pembelajaran.

Menyadari hal itu, Dikpora Kabupaten Sekadau pun mulai memikirkan cara bagaimana meningkatkan kesehatan jasmani para pelajar di Sekadau.

“Senam ini merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesehatan jasmani para pelajar kita,” ucap Onem.

Pelatihan tersebut merupakan kerjasama Dikpora Sekadau den-

gan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Kabupaten Kubu Raya. Ada dua intsruktur dari Formi KKR yang diterjunkan sebagai pelatih.

“Dengan mengikuti latihan ini, kita harapkan para guru yang sudah ikut bisa menerapkannya di tempat mengajar masing-masing. Kita menganjurkan paling tidak senam bisa dilakukan sekali dalam seminggu agar kesehatan jasmani para pelajar kita tetap terjaga, sehingga mereka juga bisa mudah menyerap pembelajaran,” imbuh Onem.

Ditambahkannya, selain ke-

Sebanyak 70 guru PAUD, Play Group dan TK/Sederajat di Kabupaten Sekadau tampak bersemangat mengikuti pelatihan Senam Ceria II di lapangan parkir kantor Dikpora Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI

pada guru TK/sederajat maupun pendidikan dini lainnya, kegiatan serupa juga akan dilakukan untuk institusi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. “Kita

juga akan melakukan pelatihan serupa untuk guru SD, SMP dan SMA/Sederajat. Rencananya akan dilakukan besok (hari ini, red),” tutup Onem. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rabu, 28 Januari 2015

15

Antisipasi Bahaya Banjir

Tumpahan Salok PNS Wajib Ikut Upacara Sambas. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sambas wajib mengikuti upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprov Kalbar ke58. Perintah Sekretaris Daerah (Sekda) Sambas Drs Jamiat Akadol itu disampaikan Kabag Humas Setda Sambas, H Rusniardi.

Rusniardi menjelaskan, Rabu (28/1), Pemkab Sambas akan melaksanakan Upacara Peringatan HUT Pemprov Kalbar ke-58 di Halaman Kantor Bupati Sambas pukul 08.00. “Upacara ini tidak saja diikuti PNS Pemkab Sambas, namun juga instansi vertikal, organisasi, mahasiswa dan pelajar,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (27/1).

Sesuai undangan, terang Rusniardi, bagi Forkopinda, Anggota DPRD dan PNS Eselon II dan III menggunakan pakaian PSR. Sedangkan PNS Eselon IV dan staf menggunakan pakaian Korpri. Sementara TNI, Polri dan Satpol PP mengenakan pakaian PDL. “Mahasiswa dan pelajar menggunakan pakaian seragam almamater dan seragam sekolah,” ucapnya.

Sebelum dimulai upacara, tambahnya, diharapkan para peserta 30 menit sebelumnya sudah berada di lokasi upacara. “Kepada Dinas, Badan dan Setwan agar menugaskan pejabat Eselon III dan pejabat PNS Eselon IV serta seluruh staf di unit lingkungan kerjanya masing-masing dapat mengikuti Upacara HUT Pemprov Kalbar ke-58,” jelasnya.

Rusniardi berharap, seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Sambas dapat menginstruksikan bawahannya mengikuti Upacara Peringatan HUT Pemprov Kalbar. “Melalui HUT Pemprov Kalbar ke-58, semoga Kalbar semakin maju, dan kebersamaan antar daerah semakin baik,” harapnya. (edo) Sambas. Pemkab Sambas melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas, Kamis (29/1) akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi 215 Honorer Kategori II Tahun 2013 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.

Jika tidak ada perubahan, rencananya SK CPNS Honorer K II akan diserahkan langsung oleh Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH. “Penyerahan SK CPNS K II rencananya akan disampaikan Bupati Sambas, dan sudah dilaporkan kepada Sekda Sambas. Jika ada perubahan karena padatnya jadwal tugas Bupati, bisa saja SK diserahkan oleh Wakil Bupati atau

Rakyat Kalbar

Sekolah di Sajad dan Sejangkung Diliburkan Sambas. Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg memerintahkan Satuan Kerja (Satker) Penanggulangan Banjir untuk memantau kondisi dan mengutamakan keselamatan korban banjir. Sejumlah sekolah di Kecamatan Sejangkung dan Sajad pun diliburkan, mengingat derasnya arus air di lokasi banjir.

“Walaupun sekolahnya tidak tergenang banjir tapi diliburkan, mengingat keselamatan anak-anak saat menuju ke sekolah. Sebab, arus air sangat deras,” kata Wakil Bupati Sambas kepada wartawan, Selasa (27/1).

Hal senada disampaikan Staf Ahli Bupati Sambas, Juliansyah yang ditunjuk Bupati sebagai Koordinator Penanggulangan Banjir. Meliburkan sekolah dilakukan, kata Juliansyah, mengingat bahaya arus deras dan khawatir dengan

keselamatan pelajar saat berangkat sekolah menggunakan perahu.

Sejauh ini jelasnya, belum ada laporan dari masyarakat yang mengeluh sakit, termasuk yang mengungsi, karena masyarakat setempat sudah mempersiapkan diri menghadapi banjir yang menyerang pemukiman warga setiap tahun. Namun, Pemkab Sambas tetap melakukan peningkatan kewaspadaan. “Sejak banjir terjadi di dua kecamatan tersebut, Pemkab Sambas telah menyerahkan 4,2 ton beras, diantaranya di Kecamatan Sejangkung 3 ton beras dan Kecamatan Sajad 1,2 ton,” ungkapnya.

Juliansyah membeberkan jumlah bantuan, untuk Desa Semangak, Kecamatan Sejangkung 60 dus mie instan, ikan dalam kemasan 28 paket, kecap 60 botol dan beras 1,5 ton. Sedangkan Desa

Sepantai diserahkan bantuan berupa mie instan 16 dus, ikan dalam kemasan 6 paket, beras 1 ton dan di Perigi Limus, mie instan 23 dus, ikan dalam kemasan 6 paket, dan beras 0,5 ton. Sementara di Kecamatan Sajad, bantuan diserahkan di Desa Beringin berupa mie instan 16 dus, ikan dalam kemasan 20 paket dan beras 1,2 ton.

Dari data banjir terakhir, jelasnya, rumah warga di Desa Semangak, Kecamatan Sejangkung yang terendam banjir diantaranya Dusun Senabah 163 rumah, Dusun Setambah 153 rumah, Dusun Semakuan 76 rumah dan Dusun Sajingan Kecil 148 rumah.

Sedangkan di Desa Sepantai banjir merendam 56 rumah di Dusun Satai dan Dusun Sepandak 117 rumah, serta di Desa Sendoyan 147 rumah. Sedangkan

Besok, 215 Honorer Terima SK CPNS Sekda,” kata Kepala BKD Sambas, Drs H Nurpinarto MSi melalui Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Sambas, Abdul Muin SSos MM. SK CPNS K II baru diserahkan sekarang, meski proses verifikasi telah dilakukan sejak tahun 2010. Menurutnya, karena ingin melihat kelayakan mereka menjadi CPNS. Hal ini sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat, termasuk SK jam mengajar bagi guru. Sehingga tahun 2014 baru bisa dilakukan ujian, dan diserahkan SK

tahun 2015. Tidak mudah dan panjangnya proses yang harus dijalani, mengingat menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga banyak pertimbangan yang harus dilakukan. “Inilah alasan kenapa baru saat ini diberikan SK CPNS K II,” jelasnya.

215 Honorer K II yang akan menerima SK CPNS meliputi tenaga guru 152 orang, tenaga kesehatan 2 orang, dan tenaga teknis 64 orang. “Awalnya yang daftar tes berjumlah 344 orang. Setelah diseleksi yang lolos hanya 331 orang, karena 2 orang

tidak mengikuti ujian, 1 orang meninggal dunia. Maka yang dinyatakan lulus oleh Panselnas 218 orang. Namun dalam perjalanannya, 3 orang gugur karena kelengkapan administrasi, jadi cuma 215 yang dinyatakan lulus,” kata Abdul Muin.

Terpisah, Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg kepada wartawan menjelaskan, Honorer K II yang akan menerima SK CPNS merupakan hasil seleksi ketat dari Panselnas. “Kita mengimbau kepada CPNS K II yang telah dilantik harus dapat

di Kecamatan Sajad, banjir merendam 140 rumah di Desa Beringin. “Sedangkan hasil pertanian dan perkebunan yang terendam banjir di dua kecamatan tersebut, sawah 508 hektar dan kebun 820 hektar,” ujarnya.

Selain bantuan dari Pemkab Sambas, perusahaan perkebunan dan Pemprov Kalbar ikut memberikan bantuan berupa ikan dalam kemasan, kecap, beras dan mie instan. Begitu pula dengan beberapa instansi di lingkungan Pemkab Sambas, seperti Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas PU Cipta Karya.

“Saat ini Pemkab Sambas masih memiliki stok beras sebanyak 5 ton. Semoga bantuan ini cukup, dan ada bantuan lain untuk korban banjir, mengingat banjir sudah mulai terjadi di Kecamatan Selakau Timur,” ungkapnya. (edo)

memberikan keteladanan, dan menjadi contoh di masyarakat. Perlu diingat, bahwa godaan itu tetap ada, sehingga PNS harus waspada dan tidak terjebak proses hukum,” pesannya.

Ia juga meminta PNS tidak berhenti belajar, tapi terus mengembangkan karir.

Ia meminta setelah mendapatkan SK PNS jangan malah santai. PNS harus siap ditempatkan dimanapun. Komitmen tersebut harus dijaga, jangan baru setahun dua tahun sudah mengusulkan pindah.

“Minimal 8 tahun mengabdi baru PNS bisa mengusulkan pindah, tidak mengeluh dan mampu meningkatkan pelayanan sesuai sumpah jabatan,” imbaunya. (edo)

Sambungan Dijambret .....................................................................................................................................dari halaman 9 Polda Kalbar .......................................................dari halaman 9 ditarik orang dan jatuh lalu tak sadarkan diri,” katanya.

Berselang beberapa menit, beberapa anggota Polsek Pontianak Kota mendatangi rumah sakit dan melakukan pemeriksaan terhadap Valentina. Hingga saat ini pihak ke-

polisian masih melakukan penyelidikan aksi penjambretan di siang bolong tersebut.

Kapolsek Pontianak Kota, Kompol A Mukhtar membenarkan kejadian tersebut.

“Saya sudah cek anggota yang ke rumah sakit, korban mengalami tindak kriminal

jambret di Jalan Jenderal Urip,” ungkapnya.

Hingga saat ini menurut Mukhtar, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

Jajarannya melakukan pengejaran terhadap pelaku. (fie)

Dua Pelajar .................................................................................................................................dari halaman 9 ini akhirnya berinisiatif membuat laporan polisi di Mapolresta Pontianak. Karena bukan wilayah hukumnya, laporan Ira tidak bisa ditindaklanjuti, mengingat anak dan suaminya tinggal di Mempawah, wilayah Sungai Kunyit.

“Anak saya SMS mereka menangis terus, tak mau dibawa ke Malaysia, bahkan minta tolong dan minta jemput,” katanya.

Karena laporan tidak diterima Polresta, akhirnya Ira yang didampingi Lembaga Kemanusiaan Enggang Borneo, melapor ke Polda Kalbar. Dia meminta polisi membatalkan keberangkatan anaknya Selasa (27/1) kemarin.

“Saya sempat kontak langsung dengan kedua anak Ira. Mengingat kedua anak Ira ini

merupakan bagian dari Lembaga Kemanusiaan Enggang Borneo. Liffia dan Opi ini sering kami libatkan dalam kegiatan sosial selaku pelajar aktif,” jelas Parto, pimpinan Lembaga Kemanusiaan Enggang Borneo.

Parto membenarkan Liffia dan Opi minta tolong dan minta jemput, lantaran tidak mau ke Malaysia untuk dipekerjakan. “Mereka minta tolong dan minta jemput,” terang Parto.

Sigit yang juga pengurus Lembaga Kemanusiaan Enggang Borneo mengatakan, setelah membuat laporan di Polda Kalbar, Liffia dan Opi pun berhasil digagalkan keberangkatannya ke Malaysia, begitu juga

dengan ayahnya.

“Pagi ini salah satu rekan saya dari lembaga dapat telepon dari seseorang yang bernama Heri. Bapak beserta anaknya (Liffia dan Opi) batal ke Malaysia karena agen tidak berani memberangkatkan kedua anak itu, lantaran masih di bawah umur. Dari keterangan Heri tersebut bahwa posisi Liffia dan Opi beserta bapaknya saat ini ada di Sekadau untuk bekerja di perkebunan sawit,” ungkap Sigit.

Sigit mengaku, Lembaga Kemanusiaan Enggang Borneo sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian, agar bisa menemukan keberadaan Liffia dan Opi serta ayahnya. (zrn)

Pria Tak Dikenal....................................................................................................................dari halaman 9 Selang beberapa saat berada di lantai atas, korban turun kembali ke bawah tanpa mengenakan busana alias telanjang. Korban juga terlihat menghindari beberapa keluarga pasien yang ada di ruang IGD. Setelah berada di halaman IGD, rupanya korban mulai memanjat pilar bangunan.

Sekitar delapan menit pria ini berada di balkon IGD sebelum akhirnya melompat dari atas. Pada saat melompat, tubuh korban tidak langsung menyentuh tanah, melainkan terlebih dahulu tersangkut di kabel telepon.

Nahas, kabel yang tidak terlalu kuat menahan beban terputus dan tubuhnya terjatuh ke lantai beton halaman IGD dengan posisi kepala di bawah.

Pria ini menderita luka serius di kepala belakangnya. Darah mengucur akibat benturan keras setelah meloncat dari ketinggian kurang lebih tiga meter itu. Petugas yang terkejut dengan aksi itu mencoba memberikan pertolongan dengan memberikan oksigen.

Sekitar pukul 05.15 pria ini meninggal.

“Setelah melompat dari balkon, korban masih bernyawa. Namun tubuhnya sudah

tidak bergerak akibat luka di kepala yang terbentur lantai beton. Petugas juga sempat memberikan oksigen sekitar 30 menit namun nyawanya tidak tertolong,” ungkap Hamdi, Kasi Informasi dan Pengaduan Masyarakat RSUD Dr Rubini Mempawah.

“Pakaian korban yang ditinggalkan di lantai atas IGD sudah diamankan kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini mayat korban kita simpan di kamar mayat. Kita berharap secepatnya ada pihak keluarga yang datang untuk mengambilnya. Karena kita tidak memiliki ruangan pendingin, kalau lebih dari tiga hari harus dimakamkan,” ujar Hamdi.

Seorang saksi mata yang juga petugas parkir IGD RSUD Dr Rubini Mempawah, Lay mengaku kaget dengan aksi bunuh diri tersebut. Dirinya menyebut kejadian itu merupakan yang pertama kali selama bekerja sebagai juru parkir di Rumah Sakit Mempawah.

“Baru kali ini ada orang bunuh diri di rumah sakit Mempawah. Ngeri melihat mayatnya dan bekas darahnya juga masih

ada di depan IGD,” singkatnya.

Kapolres Pontianak AKBP Suharjimantoro melalui Kasat Reskrim AKP Prayitno membenarkan aksi bunuh diri di RSUD Dr Rubini Mempawah itu. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit untuk melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik korban hingga akhirnya melompat dari atas balkon IGD. “Kita masih melakukan penyelidikan dan mencari identitas keluarga korban. Dugaan sementara korban meninggal murni karena bunuh diri. Kita juga sudah menyaksikan rekaman CCTV yang menunjukkan detikdetik aksi korban mulai dari masuk hingga melompat dari atas balkon. Korban mengalami luka robek di kepala, lecet lengan, paha kiri, dan kedua lutut,” papar Prayitno.

Sejumlah tanda yang tampak di tubuh korban yakni tato love dan panah di tangan kanan atas. Kemudian, tato bintang empat di tangan sebelah kiri dan tato lainnya yang tidak jelas gambarnya di tangan kanan serta rambut tipis. (fia)

Aqua mengaku salut dengan Kapolda Arief. Betapa tidak, dikatakan Aqua, pembersihan internal terus dilakukan pimpinan tertinggi kepolisian di Kalbar. Sejak dipimpin Arief hampir sembilan bulan terakhir, sudah banyak polisi nakal yang dipecat. Tak tanggung-tanggung Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga dilakukan terhadap perwira.

“Di internal saja ada yang menarik, beliau (Kapolda Kalbar, red) baru lima bulan menjabat sudah memecat 27 anggota Polda. Lima diantaranya terlibat kasus Narkoba. Termasuk AKBP Idha Endri Prastiono,” katanya.

Menurut Aqua, hal ini bukanlah sekedar main-main. Pria yang pernah mengajar komunikasi di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) ini sangat terkesima dengan tindak tegas seorang pemimpin seperti Arief. Termasuk pernyataan Arief mengenai “Jika ada anggota yang terlibat Narkoba, maka akan dipecat. Tidak ada urusan”.

“Sementara mohon maaf jika dibandingkan dengan Polda lain, masih pembinaan lah, disiplin lah, apa lah. Ini artinya apa?

Ini artinya, Pak Arief merupakan seorang pemimpin yang benar-benar menjalankan tugas dengan profesionalitas, objektif dan amanah,” katanya.

Lebih fenomenalnya lagi, kata Aqua, tentang penangkapan seorang pengusaha hitam Budiono Tan. Pagi tadi (kemarin) ada beberapa tokoh LSM yang datang ke Polda Kalbar. Mereka kaget dan merasa seperti mimpi saat mengetahui bahwa kenyataannya Budiono Tan berhasil ditangkap. Pada-

hal dulunya ada di depan mata, namun tak tersentuh oleh kepolisian.

“Soal penangkapan pengusaha Budiono Tan ini fenomenal bagi saya. Mohon maaf, berapa Kapolda di Kalbar, tampaknya Budiono Tan tak tersentuh. Ini benar apa tidak, seperti mimpi, kata beberapa tokohtokoh LSM yang diterima Kapolda pagi tadi,” ujarnya.

Sehingga kata Aqua, ini merupakan suatu rekor di antara seluruh Polda yang ada di Indonesia. Dan patut dicontoh oleh Polda lain. “Karena setahu saya di antara 32 Polda di seluruh Indonesia, baru Polda Kalbar yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada anggota Polda Kalbar yang mau menjabat di satu tempat,” ujarnya.

Tak kalah menariknya, kata Aqua, soal fakta integritas yang selama ini dinilai hanya saremonial belaka. “Salah satu fakta integritas itu adalah bawahan tidak boleh memberikan sesuatu atau materi kepada atasan. Karena jika atasan seperti itu, maka ke bawahnya juga seperti itu,” ujarnya.

Namun, dia menganggap istilah ‘bawahan setor ke atasan’ itu tidak terjadi di kepolisian Bumi Khatulistiwa ini. Dia pun berharap, insan pers juga berperan dalam pengawasan hal tersebut.

“Kawan-kawan wartawan harus mengontrol. Saya yakin beliau (Kapolda Arief) malah senang kalau wartawan mengontrol kinerjanya. Beliau ini banyak prestasinya, bukan sekarang saja, mudah-mudahan tak lama lagi beliau dapat bintang,” ungkap Aqua. (oxa)

Pengedar Sabu ..............................................dari halaman 9 Setelah ditimbang, beratnya 20 gram,” ujar Kapolres Landak AKBP Frans Tjahyono, kemarin.

Polisi juga mengamankan uang Rp273 ribu, alat isap sabu atau bong, alat timbang digital, aluminium foil dan tiga unit handphone. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, barang bukti sabu itu diakui milik Hn yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Ds dan Hb tetap diperiksa dan tes urine.

“Kita masih menunggu hasil tes urine itu, apakah keduanya positif atau negatif

mengonsumsi Narkoba. Sedangkan untuk tersangka Hn kita kenakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” jelas Frans.

Polres Landak akan mendalami kasus Narkoba ini. Polisi juga akan menelusuri asal usul Narkotika itu. “Tersangka Hn memang mengaku barang bukti narkoba itu didapatnya dari Pontianak. Tapi pengakuan ini perlu ditelusuri mendalam. Kita masih melengkapi berkas perkara dan akan melakukan tes sempel barang bukti untuk mengetahui jenis narkotika itu,” katanya. (ius)

BPN dan .........................................................................................................................................dari halaman 9 Polda Jerat............................................................dari halaman 9 yang diterbitkan oleh BPN Kota Pontianak.

“Jika ini hak dan tanggungjawab instansi pemerintah, BPN dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya harus menyelesaikannya. Jangan membuat masyarakat menggantung. Kok bisa ya seperti ini? Sepertinya tidak terurus,” kesal Yandi.

Jika masalah tanah di Jalan Suprapto IV Dalam, milik Ali Halim dan Winata Gunawan tidak dapat diselesaikan sesegara mungkin, Yandi berjanji bakal memanggil Kepala BPN dan Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya.

“Kalau BPN dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya hanya jadi penonton, bukannya memberikan pelayanan, maka saya akan panggil pimpinannya,” janji Yandi.

Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Kota Pontianak, H Fuadi Yusla berjanji, jika BPN meminta instansinya melayangkan surat untuk melakukan ukur ulang batas tanah yang diributkan Ali

Halim dan Winata Gunawan, maka segera dilakukannya.

“Kita akan membuat surat resmi untuk itu.

Namun, saya akan berkoordinasi dulu bersama staf. Jika sudah, baru diketahui langkah selanjutnya,” ujar Fuadi.

Winata Gunawan membantah jika tanah bersertifikat HGB nomor 1781 yang dikuasainya itu bermasalah. Dijelaskannya, tanah tersebut bukan bermasalah, melainkan dikaitkan-kaitkan dengan permasalahan yang ada.

“Kepala BPN, Askani mengatakan tanah saya berperkara di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. Nah gugatan yang di PN itu adalah gugatan Hasan Kasim, dia komplain bahwa tanah milik saya adalah fasilitas umum (Fasum). Dan yang digugat adalah BPN dan Walikota Pontianak, bukan saya (Winata Gunawan). Saya hanya dituduhkan melakukan pengrusakan jalan dan itu tidak terbukti,” jelas Winata.

Winata heran mengapa sertifikat miliknya dilibatkan dalam gugatan di PN Pontianak.

Ia berfirasat, ada seseorang yang ingin memperhambat urusannya dalam pengurusan kepemilikan tanah.

“Gugatan di PN itu bertujuan untuk memperhambat segala pengurusan surat-surat saya. Ini semua dilakukan HK. Saya sudah laporkan HK ke Polda Kalbar karena dia anggota polisi. Sekarang saya mempertanyakan kebijakan Kapolda yang ingin memberantas kasus kejahatan yang dilakukan oknum anggotanya. Apalagi menjadi makelar kasus,” ucap Winata Gunawan.

“Saya minta Kapolda Kalbar menyelesaikan masalah ini. Karena masalahnya sudah ada di depan kita. HK adalah anggota Polda yang masuk ke dalam kasus tanah. Anehnya HK yang bukan warga Suprapto tapi mengaku sebagai warga. Lebih parahnya lagi memprovokasi untuk mencegal surat-surat Winata Gunawan,” beber Winata. (dsk)

Dapur Redaksi Harian Rakyat Kalbar bersama lima Satgas yang baru dibentuknya, kemarin.

Hal ini dilakukan, bukan karena menilai kerugian fisik barang yang dicuri bernilai besar. Akan tetapi untuk memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Terlebih, akibat dari kejahatan asal, banyak pihak yang dirugikan. Kasus pencurian batre BTS saja contohnya, selain provider yang rugi, tetapi juga seluruh konsumen tidak bisa menikmati layanan semestinya. “Ini upaya kita untuk memberikan efek jera,” ujarnya.

Kejahatan korupsi sendiri, kata Arief, perkaranya tidak hanya akan disidangkan di pengadilan, melainkan uang-uang negara hasil dari kejahatan itu akan dikembalikan melalui penjeratan pasal TPPU, atau dengan upaya penyitaan harta kekayaan pelaku.

“Terutama korupsi, tidak hanya mengajukan ke pengadilan untuk disidangkan, tetapi kita kembalikan kerugian negara melalui

TPPU,” tegasnya.

Untuk itu, peran pers juga diharapkan dalam mengedukasi publik mengenai kejahatan TPPU ini. Ke depan, agar para jurnalis mengerti mengenai undang-undang TPPU, Polda Kalbar akan menggelar pelatihan tentang TPPU kepada seluruh jurnalis di Kalbar.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kita adakan workshop tentang TPPU bersama media. Nanti kita juga libatkan jasa penyedia keuangan, karena mereka juga berkaitan dengan itu,” jelas Kapolda Arief.

“Saya ingin berbagi informasi dan pengetahuan dengan teman-teman media. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, misalnya saya bicara soal TPPU, kawan-kawan wartawan sudah mengerti. Karena masalah TPPU ini gampang-gampang susah,” imbuhnya.

Sedianya, masalah TPPU akan menjadi konsentrasi bagi Polda Kalbar yang juga bertugas memberantas kejahatan perbankan. (oxa)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Rabu, 28 Januari 2015

V I H ’ P A D I G N E ‘M S DIVONI ACHA SEPTRIASA

Vonis dokter yang menyatakan ia positif mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV), tidak membuat Acha Septriasa langsung kehilangan semangat hidup. Justru, dia mengisi hari-harinya dengan selalu berpikiran positif. Dia berusaha melewati kehidupan dengan senyuman untuk melawan stigma negatif dari lingkungan masyarakat yang begitu kuat.

Beruntung, kondisi ini hanya dialami mantan kekasih Irwansyah itu hanya dalam film terbaru yang dibintanginya berjudul “Nada Untuk Asa” yang disutradarai Charles Gozali. Di film itu, Acha berperan sebagai Asa. “Aku berperan sebagai Asa yang memiliki masalah berat, tapi tetap bersemangat dengan pikiranpikiran positifnya,” kata Acha.

Acha juga mengaku bangga mendapat peran sebagai Asa yang sejak kecil divonis positif HIV. Kebanggaan itu lantaran baru kali ini ia berani mengambil tema yang mainstream dan menggugah hati orang. Untuk dapat lebih menjiwai peran menantang tersebut, Acha tidak segan-segan untuk belajar langsung bagaimana pengidap HIV menjalani kehidupannya.

Wanita yang pernah membintangi film komedi “Mengejar Malam Pertama” itu mengaku memiliki teman yang mengidap HIV. Sepintas, kehidupannya temannya itu seperti manusia normal lainnya. “Bedanya dia mudah terkena penyakit. Misalnya flu, lebih berat,” tuturnya.

Selain itu, Acha juga melakukan riset sendiri. Salah satunya dilakukan kepada seorang ibu yang meski telah divonis mengidap HIV, kondisinya sekarang masih segar bugar dan tetap semangat menjalani kehidupan. “Saya mendapatkan pengalaman luar biasa,” ujar Acha bangga. (Jp)

GRACE JUNIAR TIKA

Koleksi 50 Piala

Usianya masih belia, tetapi bakat Grace Juniar Tika di dunia modeling sudah tak diragukan lagi. Sebanyak 50 piala dari berbagai perlombaan dan kategori sudah diraih siswi SDN 30 Pontianak.

Salah satunya, Juara Harapan I Festival Aulia Mencari Bintang.

Cewek yang lahir di Surakarta, 13 Juni 2005 itu sudah dua tahun menjadi model.

Namanya begitu tenar di bawah naungan sanggar Insix Agency. “Saya sering mengikuti lomba baju casual, baju pesta, baju batik, busana Muslim hingga busana Tionghoa. Syukur saya selalu mendapatkan juara,” ucap gadis 9 tahun ini.

Anak bungsu dari lima bersaudara ini

juga punya hobi lain selain model. Gadis keturunan Tionghoa tersebut sangat menggemari olahraga renang. “Berenang merupakan kegiatan yang paling saya sukai. Selain badan sehat, berenang dapat membuat tubuh kita tinggi,” kata gadis yang juga berdarah Jawa itu.

Walau menjadi model dituntut bertubuh ideal, ternyata anak kelima dari pasangan Karhita dan Wiwik ini lebih senang makan berlemak ketimbang sayuran. “Suka makan rendang dan kepiting. Sayur juga tetap harus dimakan,” cerita siswi Kelas 4 SD itu.

Menjadi anak perempuan satu-satunya, Nonik begitu dia akrab disapa, lebih sering dimanja dibanding saudaranya yang lain.

“Enaknya sering dimanjain mama. Tapi ada batasan juga, kalau enggak mama marah,” serunya.

Memiliki wajah cantik, kulit putih dan postur tinggi menjadi modalnya berprestasi di dunia modeling. Tidak heran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak memberinya sertifikat sebagai model berbakat. “Kalau rezeki dan doa dikabulkan, saya pengen jadi artis. Tidak hanya artis nasional dan Asia, bahkan hingga mancanegara,” harapnya. (dsk)

SOFIE ANGEL

Batal Nikah

Model sekaligus pedangdut, Sofie Angel diam-diam berpacaran dengan mantan suami Ayu Ting Ting, Henry Baskoro Hendarso (Enji). Namun, setelah lima bulan menjalin asmara, rencana menikah yang pernah diumbar Enji tampaknya justru tidak ada kepastian.

Beberapa bulan berpacaran, Sofie menilai Enji sebagai sosok yang baik dan tegas. Pelantun Cuma Dua Hari ini mengaku tak peduli dengan omongan orang tentang Enji yang dianggap playboy. “Iya sih, banyak yang bilang

kayak gitu (playboy). Cuma sejauh ini dia selalu bisa buktikan ke aku.

Dia baik dan tegas. Tapi awalnya aku memang ngefans sama dia, aku senang melihatnya. Bisa meluk saja sudah senang,” ungkap Sofie.

Namun, belakangan ini Sofie heran dengan perubahan sikap Enji.

Komunikasi yang tadinya hangat, kini mendadak dingin. Beberapa kali ia menghubungi Enji namun tak digubris. “Sekarangsekarang ini kok ada yang beda, pas tahun baru itu kita bareng, tapi dia kayak menjauh.

Di Whatsapp nggak bisa dihubungi, aku ada dua nomor dia, kayaknya yang satu diblok deh. Terus nggak baca pesannya. Aku bingung sebenarnya ada apa sih?”

KEZIA CHERRYBELLE

Ogah Umbar

Aurat

Kezia Cherrybelle mengaku sangat antusias jadi gadis berhijab. Lakon ini akan segera diperankannya di sinetron “Gue Juga Islam’.

Gue Juga Islam merupakan sinetron religi yang dibalut dengan komedi. Bintang utamanya Nicky Tirta, Angel Karamoy.dan Kezia Cherrybelle.

Angel dan adiknya, Kezia, mengaku antusias dalam memainkan peran di Gue Juga Islam. “Manajemen Cherrybelle sangat mendukung.

Kezia sangat gembira karena bisa mendapat peran yang sangat menantang,” beber Benny, kakak sekaligus manajer Kezia.

Gue Juga Islam akan tayang di SCTV mulai 2 Februari 2015. Sinetron yang diproduksi Amanah Surga Productions tersebut siap mengudara pada pukul 17:00. (Jp)

BUNGA CITRA LESTARI

Masih Kurang Sempurna Bunga Citra Lestari (BCL) berusaha menurunkan berat badan hingga 5 kilogram lagi. Bukan karena kebutuhan syuting film terbarunya, tapi Unge— sapaan akrab BCL—merasa tidak percaya diri (PD) dengan penampilannya sekarang, lantaran badannya melebar.

“Kalau di depan kamera tubuh aku kelihatan lebih besar, agak melebar,” ujarnya.

Sebagai pekerja seni, Unge memang tidak mau memberikan suguhan yang biasa.

Tidak hanya vokal dan karakter, tapi juga penampilan. Karenanya, Unge merasa penampilannya kali ini masih belum maksimal. Padahal, Unge sebagai seorang artis terbilang cukup sempurna. Tidak hanya memiliki wajah cantik, namun juga postur tubuh yang ideal. “Kondisi ini memang sudah aku terima dengan ikhlas, baik fisik maupun yang lainnya. Aku sangat bersyukur dengan yang ada. Tetapi kalau kita bisa tampil lebih baik lagi kenapa tidak?,”

ucapnya.

Untuk menurunkan berat badan, pemain film Habibie & Ainun ini tidak memilih cara instan semisal sedot lemak atau lainnya. Dia memilih cara alami, yakni melakukan olahraga secara teratur. “Aku pilih zumba, karena olahraga tersebut menyenangkan,” jelasnya.

Untuk makanan, istri Ashraf Sinclair tersebut mulai mengurangi jajanan.

Sebab saat menunggu proses syuting, ia bisa mengkonsumsi beragam makanan yang mengandung lemak tinggi. “Selama ini kan aku memang doyan jajan. Nah demi kesehatan, aku puasa dulu,” kata pemain film Ada Kamu, Aku Ada itu. (Jp)

tanya Sofie.

Diakuinya, ketika sepakat berpacaran keduanya komitmen untuk serius. Bahkan, Enji mengutarakan ingin menikahinya. “Dari awal hubungan dia memang begitu (mau nikahi).

Dia bilangnya serius, tapi dia bilang juga ’jalani saja dulu’. Awal pacaran niatnya serius, dalam perjalanannya kalau ada yang berbau-bau cewek, aku coba positif thinking. Sama-sama saling mendukung kegiatan masing-masing,” tutur Sofie.

Dari pengakuannya, pria berkepala plontos itu dikenal sebagai sosok yang romantis dan pandai merayu. “Dia itu romantis, ya suka ngegombal gitu, ngerayu-rayu aku,” ujar Sofie.

Ia seperti menyesal telah memberi kepercayaan penuh pada Enji. “Aku tahu dia teman wanitanya memang banyak, tapi katanya sekedar urusan pekerjaan saja yang aku tahu.” ucapnya. (RM)