28 Maret 2014 by Harian Rakyat Kalbar

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 28 Maret 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Berarti Anda Ikut Berpartisipasi Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat R.Taruli Manurung, SE, MM

Drs. Cornelis, MH

Ny. Frederika Cornelis, S.Pd

Gubernur Kalimantan Barat

Ketua TP PKK Prov. Kalbar

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Teri Ditangkap Kakap Dilepas Lokasi Perumahan Kemenpera Tak Bersertifikat

BENGKAYANG-RK. Korupsi proyek perumahan khusus Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar hanya meringkus tersangka kelas teri-nya saja. Sedangkan pelaku kelas kakap (oknum pengambil kebijakan di Kemenpera, red) lepas dari jeratan hukum. Halaman 7

WD. Farida Djarudju, SP, MM Ketua Dharma Wanita Persatuan Dispenda Kalbar

Mobilnya Ilegal, Muatannya Juga PONTIANAK-RK. TNI Angkatan Darat tak main-main dalam mengamankan wilayah perbatasan. Satgas Pamtas Halaman 7 Mobil berplat Malaysia dan narkoba yang diamankan. OCSYA ADE CP/ RAKYAT KALBAR

Kali Ini Penabrak Mau Ganti Rugi P O N T I A N A K -RK. Jembatan Kapuas I sudah begitu banyak berjasa bagi keseluruhan warga Kalimantan Barat. Bukan terima kasih yang dia Nahkoda Tugboat diperiksa Halaman 7 polisi. O A CP/ R K

Terbengkalainya proyek rumah khusus Kemenpera di Perbatasan Jagoi Babang Bengkayang. KURNADI / RAKYAT KALBAR

CSYA

AKYAT

ALBAR

KOLOM

Filosofische Grondslag Oleh: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH MSc SEBAGIAN orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana Halaman 6

DPR RI 2

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. DANIEL JOHAN

NO.URUT

2. 3. 4. 5. DST

1 DANIEL JOHAN CALEG DPR RI 2014 - DAPIL KALBAR

Belajar dari yang Muda

Injet-injet Semut Teri ditangkap Kakap dilepas -- Kap kap Udang....... Udang tangkap lepas. Bang Meng

Rakyat Kalbar

Prestasi demi Nyoblos prestasi terus diWakil Rakyat torehkan Timnas U-19 di 13 Hari Lagi kancah sepakbola internasional. Salah satu yang paling gemilang adalah keberhasilan tim besutan Indra Sjafri itu menjuarai piala AFF, Halaman 6

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Jadi Saksi Sidang Akil

Pegawai Bank Kalbar Dinonjobkan Wakil pimpinan cabang Bank Kalbar Jakarta, Iwan Sutaryadi bersama dua pegawainya, Rika Fatmawati dan Risna Hasrilianti hanya menjadi saksi di persidangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Halaman 7

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. Cornelis, MH Gubernur Kalimantan Barat

Drs. Christiandy Sanjaya,SE,MM Wakil Gubernur Kalimantan Barat

MARI SUKSESKAN PEMILU YANG AMAN, DAMAI DAN BERMARTABAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014

Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar

Kalau Target Pileg Tak Tercapai, Pencapresan ARB Bisa Dievaluasi RAPIMNAS Partai Golkar seusai Pileg 9 April mendatang memang belum mengagendakan pencapresan Aburizal Bakrie dievaluasi. Tapi bila target dalam pileg tidak tercapai, yakni 30 sampai 35 persen suara, maka bisa saja pembicaraan mengarah kepada evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie (ARB). Pencapresan ARB itu masih dinamis. Basis penilaiannya tetap hasil pileg. Mencapai target atau tidak, kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung kepada Rakyat Merdeka group Rakyat Kalbar,, kemarin. Ini artinya, lanjut bekas Ketua Umum Partai Golkar itu, pencapresan ARB bisa saja dievaluasi bila perolehan Partai Golkar dalam pileg tidak mencapai 30 sampai 35 persen. Ini berarti sekitar 170 kursi parlemen. Kalau hasil pileg jauh dari target, opsi-opsi baru bisa saja muncul soal capres, tegasnya.

ini, saya lihat masyarakat masih antusias terhadap Golkar. Banyak juga diantara mereka yang menyuarakan ARB sebagai presiden. Untuk saat ini rencana kami masih sama, yaitu meraih target pileg. Setelah itu baru kita bicarakan lainnya. +Menurut hasil survei, perolehan suara ARB kurang bagus, kenapa tidak dievaluasi sekarang? -Tidak bisa begitu. Itu kan belum pasti. Kami menghormati Lembaga survei dan para pengamat. Tapi Golkar kan juga punya perhitungan sendiri. Kami tunggu dulu bagaimana hasil pileg. +Beredarnya video perjalanan ARB bersama dua artis bersaudara Marcella dan Olivia Zalianty ke Maladewa, apa ini tidak mengkhawatirkan? -Sejauh ini sih tidak khawatir. Sebab, dari pihak Pak ARB dan keluarga sudah memberikan penjelasan. Sekarang biarkan publik yang menilai.

Berikut kutipan selengkapnya: +Apa saja opsinya? -Lihat saja nanti. Bisa saja tetap mencapreskan Pak ARB tapi koalisi dengan partai-partai lain. Bisa juga opsi lain. Pencapresan itu masih dinamis. +Apa ada suara di internal agar dievaluasi pencapresan ARB? -Ada saja. Yang tetap mendukung juga ada. Namanya negara demokrasi, orang bebas berpendapat. Tapi untuk saat ini, kami masih pada rencana semula, yaitu mengusung Pak ARB sebagai capres. +Bukankan dengan majunya Jokowi, peluang ARB jadi semakin kecil? -Tidak juga. Saat kampanye seminggu

+Tapi ada pengaruhnya dong? -Kemungkinan ada. Sekarang ini kan zaman modern. Informasi bisa didapat dengan begitu mudah. Yang penting dari pihak Pak ARB dan keluarga sudah memberikan penjelasan. Sisanya adalah keputusan publik. +Apa yang Golkar lakukan menghadapi situasi ini? -Saya sudah menginstruksikan kepada para kader agar meningkatkan intensitas untuk menemui masyarakat. Mereka harus melakukan pendekatan yang baik kepada para pemilih. Sebab ada atau tidaknya video tersebut, tetap saja target Golkar di pileg lumayan berat.

pres Jokowi, apa mungkin Golkar berubah hanya mengusung cawapres? -Saya belum tahu. Soal itu kita lihat nanti setelah pileg. Toh Pak JK (Jusuf Kalla) belum resmi diusung. +Golkar mendukung jika JK sebagai cawapres Jokowi? -Soal itu kan hak pribadi Pak JK. Kalau beliau mau, silahkan saja. Kalau partai kan masih menunggu hasil pileg. Kami fokus ke pileg dulu. +Apakah Golkar sudah membuka komunikasi dengan PDIP terkait kemungkinan JK cawapres? -Belum. Kami kan masih menunggu hasil pileg. Kami hanya melakukan komunikasi biasa. Namanya juga sesama partai politik, tentu harus membangun komunikasi politik. +Anda juga disebut-sebut sebagai cawapres Jokowi, apa siap? - Bila diajak salah satu partai untuk menjadi cawapres karena pengalaman saya di organisasi, politik, dan pemerintahan, ya saya siap. +Apa sudah ada pembicaraan dengan PDIP? -Sampai saat ini belum ada petinggi dari PDIP untuk membicarakan itu. Tentu semuanya menunggu hasil pileg. Saya tidak akan melakukan usaha khusus supaya diajak. Alamiah sajalah. Re-editing: : Hamka Saptono

+Jusuf Kalla disebut sebagai cawa-

Ilustrasi : M. Reza Setiawan

Dua Tahun Jadi Buronan Kejari Sitorus Kembali ke Rutan Pontianak

Mangarican Sitorus saat dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak, Kamis (27/3) tepat pukul 21.27. OCSYA ADE CP

PONTIANAK-RK. Buronan kasus Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan Gerakan Sejuta Sambungan Sehari Tahun 2010 di lingkungan PT PLN ranting Sekadau Cabang

Sanggau, Mangarican Sitorus dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak, Kamis (27/3) tepat pukul 21.27. Buron sejak tahun 2012 ini di-

tangkap Tim Kejagung, Tim Kejati Riau dan Tim Kejari Sekadau. Berdasarkan Putusan MA No. 1152 K/Pid.Sus/2012, Sitorus ditangkap di Riau, di Jalan Batan Sagalas, Keca-

matan Kandis, Kabupaten Siak, Rabu (26/3) sekira pukul 12.00. Kita menerima informasi dari Tim Monitoring Center Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen, bahwa terpidana teridentiďŹ kasi di Kabupaten Siak, Riau. Dasar informasi itulah kita dari Kejari Sekadau diminta untuk melakukan penjemputan di Kejaksaan Negeri Selatan. Karena yang terpidana ini dititipkan atau ditahan sementara di sana, ungkap Kasipidsus Kejari Sekadau, Juliantoro usai menjembloskan terpidana ke Rutan Pontianak. Dijelaskannya, tim Kejari Sekadau tiba di Jakarta pukul 09.00, Kamis (27/3). Dilakukan koordinasi tim Monitoring Center dan Intelijen Kejaksaan Agung, kemudian sekitar pukul 16.00 terpidana dibawa ke Bandara Soekarno Hatta untuk diterbangkan ke Pontianak. Terpidana Sitorus tiba di Bandara Supadio Pontianak pukul 21.00, ia dan tim Kejari Sekadau menggunakan Maskapai Lion. Kemudian dari Bandara Supadio, Sitorus langsung digiring ke Rutan Pontianak, dikawal empat mobil dari tim gabungan Kejari Sekadau, Kejati Kalbar dan jajaran Dir Reskrimum Polda Kalbar. Sitorus turun dari

mobil Innova hitam KB 1592 D. Masuk ke Rutan tepat pukul 21.27. Ia mengenakan celana panjang hitam, kemeja putih dan bertopi serta tangan terborgol. Terpidana sudah kita masukan ke Rutan Pontianak untuk melanjutkan sisa dari pidana yang dijatuhkan oleh Mejelis Hakim Agung, terang Juliantoro. Putusan Majelis Hakim Agung, Sitorus diancam kurungan penjara selama lima tahun, atau dengan denda Rp300 juta, subsaider tiga bulan kurungan penjara. Sitorus tidak dikenakan dengan pasal yang berkaitan kerugian negara. Sitorus hanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur di pasal 12 huruf e UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dijelaskan Juliantoro, modus operandinya adalah Sitorus melakukan pungutan liar pada waktu pelaksanaan Gerakan Sejuta Sambungan Sehari Tahun 2010 di lingkungan PT PLN ranting Sekadau Cabang Sanggau. Dia memungut biaya penyambungan listrik melebihi dari biaya tetap oleh pemerintah. Disamping uang yang resmi itu diserahkan ke

negara, ada juga uang yang dinikmatinya sekitar Rp1,2 miliar, papar Juliantoro. Jadi, dilanjutkannya, total uang warga Sekadau dalam hal ini pelanggan PT PLN yang dipungut liar oleh Sitorus pada tahun 2010 berjumlah Rp1,6 miliar. Mencapai ribuan titik atau pelanggan yang memasang sambungan listrik ke Sitorus, katanya. Diuraikan Juliantoro, kasus ini ditangani sejak 2010, di tahun 2011 dilakukan penyidikan dan persidangan penuntutan. Di tahun 2012 ketika menjalani penahanan di Rutan Pontianak, Sitorus memanfaatkan keterlambatan penetapan perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung yang terlambat turun pada saat itu. Sitorus keluar dari Rutan dan melarikan diri. Makanya dia buron dan tertangkap kemarin (Rabu - 26/3) di Siak Riau, urainya. Putusan Majelis Hakim Agung tersebut, sudah ingkrah atau putusan akhir. Putusan itu juga menolak dari kasasi terpidana Sitorus. Ini sudah ďŹ nal, dia sudah kita eksekusi. Dia tinggal menjalani hukuman saja, tidak ada lagi sidang, tegas Juliantoro. (oxa)

Gugus Tugas: KPK, KPU, Bawaslu, PPATK, dan KIP

Agar Terpilih Pemimpin Bersih dan Berintegritas JAKARTA-RK. Untuk memperketat pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga itu sepakat berkoordinasi untuk membentuk gugus tugas. KPK, KPU, Bawaslu, PPATK dan KIP (Komisi Informasi Pusat) akan membentuk gugus tugas yang akan berkoordinasi secara intens terkait persoalan yang kita hadapi di lapangan, kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (27/3).Pandu menyatakan, KIP memiliki peranan sangat penting. Karena itu mereka dimasukkan dalam gugus tugas.

Peranan KIP sangat penting karena hanya KIP yang bisa mempunyai kewenangan agar parpol terbuka dana kampanye, ujar Pandu. Komisioner Bawaslu Nasrullah menambahkan, gugus tugas akan fokus pada persoalan dalam rangka mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas. Ia meminta seluruh partai politik dan calon anggota legislatif dapat berperan aktif dalam rangka mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas. Karena keinginan kami masyarakat keseluruhan tentunya terpilihlah pemimpin yang bersih dan berintegritas, ujar Nasrullah. Nasrullah menjelaskan, Bawaslu dan gugus tugas juga fokus kepada bantuan sosial, dana kampanye dan hal-hal lain yang bisa menjadi praktek kecurangan dalam pemilu. Ia

berharap Pemilu 2014 bisa berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Mudah-mudahan Pemilu 2014 ini sangat berbeda dengan pemilu lainnya. Semoga cita-cita keinginan kita menciptakan pemilu berintegritas itu tercapai dengan baik, ucap Nasrullah. Sedangkan Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Syarifah mengatakan, pihaknya mendorong para peserta pemilu baik parpol maupun calon anggota DPD menjaga rambu-rambu pemilu yang berintegritas. Ia berharap dengan adanya gugus tugas dapat menciptakan pemilu yang berintegritas. Harapannya dengan gugus tugas ini maka harapan kita menuju pemilu berintegritas melahirkan pimpinan

nasional yang semakin baik bisa segera terwujud, kata Syarifah. Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya akan secara intensif melakukan pengawasan atas semua transaksi pihak-pihak yang ikut proses Pemilu tahun 2014. Kami punya beberapa hasil riset dan temuan sudah kami share ke KPU, Bawaslu dan KPK, ujar Ivan. PPATK berharap calon-calon yang terpilih dalam Pemilu 2014 adalah orang yang memang benar-benar bersih. Prinsip dasarnya kita ingin bahwa calon-calon yang ikut dan yang terpilih nanti benar-benar calon bersih, amanah dan benar-benar membawa negeri ini ke arah yang kita inginkan bersama, tandas Ivan. (jpnn)

metro

RAKYAT KALBAR PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

Sekadau KLB Campak

SEKADAU-RK. Penderita penyakit Campak di Kabupaten Sekadau meningkat singniﬁkan dibanding tahun 20143 lalu. Kondisi itu membuat Dinas Kesehatan setempat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau, dr. Wirdan Mahzumi mengungkapkan, kasus Campak di tahun 2014 mengalami peningkatan sangat signiﬁkan dibanding tahun 2013 lalu. Tercatat, sudah ada 41 kasus penderita Campak yang tersebar di dua Kecamatan, yakni Sekadau Hilir dan Belitang Hilir. Di Belitang Hilir, kasus campak menyebar di Desa Tapang Pulau dan Desa Sungai Ayak II dengan jumlah penderita sebanyak 18 orang. Para penderita telah diambil sampel darahnya oleh Dinkes. Sampel darah itu pun telah dikirim ke Dinkes Kalbar untuk kemudian diserahkan ke laboratorium di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, 5 dari 18 penderita campak di Belitang Hilir dinyatakan positif. Jika dua kasus saja dinyatakan positif, maka sudah dapat dikatakan KLB. Artinya, dengan lima kasus positif campak, sekarang kondisinya memang sudah KLB, ungkap Wirdan ditemui sejumlah wartawan di kantornya, Kamis (27/3) kemarin. Tak hanya Belitang Hilir, wabah Campak mulai menjangkiti wilayah Kecamatan Sekadau Hilir, tepatnya Desa Gonis Tekam dan Desa Merapi. Di Desa Gonis Tekam, tercatat ada 17 orang yang diindikasi menderita campak. Sementara di Merapi sejauh ini ada 6 kasus. Dari dua Desa itu, total penderita 23 orang. Tapi kita belum ambil sampel darahnya, jadi belum bisa dipastikan apakah ada yang positif atau tidak, jelas Wirdan. Dinkes Sekadau telah melakukan upaya penanggulangan dengan mengintensifkan pemberian vitamin A bagi para penderita campak. Sebelumnya, pihak Dinkes telah melakukan investgasi epidemiologis di desa-desa endemis, mengambil sampel darah, dan menggiatkan sosialisasi. Kita juga instruksikan tiap-tiap Puskesmas di dua Kecamatan itu untuk memberikan imunisasi campak tambahan, papar Wirdan. Saat ini, wabah campak diketahui baru melanda dua Kecamatan itu. Sementara wilayah lainnya belum ditemukan adanya kasus serupa. Untuk sementara wilayah yang dinyatakan KLB Campak ya dua Kecamatan itu, ringkas Wirdan. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Sekadau, Slamet, menuturkan kasus campak pertama kali ditemukan di Desa Tapang Pulau pada awal Maret 2014 lalu. Penyakit yang oleh masyarakat lokal dikenal dengan nama gerumut itu awalnya menyerang salah seorang pelajar SMP. Umumnya, penyakit ini riskan pada anak usia 1-6 tahun, ucap Slamet. Slamet menghimbau agar masyarakat yang menemukan kasus campak untuk segera menghubungi pelayanan kesehatan terdekat di daerahnya. Ibu-ibu yang anaknya menunjukkan gejala campak agar segera memberikan imunisasi, imbau Slamet. (bdu)

Jumat, 28 Maret 2014

Nyaris Putus, Tiang Listrik Ancam Keselamatan Warga membuatnya kuatir. Pasalnya, apabila tiang itu tumbang, kemungkinan besar akan mengarah ke Toko M 2. Kita berharap cepat diganti. Takut juga kalau tiang itu tumbang. Kita yang jaga toko jadi seram melihatnya. Kalau kena angin kencang, bisa tumbang, ujar A Fie. Hal senada diucapkan rekan kerjanya, Ika. Menurut dia, pi-

Darmadi: Diperbaiki Usai Pileg SINGKAWANG. Tiang listrik GD 32 di samping Gang Indah, Jalan Kalimantan, keropos pada bagian bawah. Lubang-lubang kecil sudah tampak hingga setengah lingkar tiang. Meski membahayakan keselamatan warga, tapi PT PLN baru akan memperbaiki setelah Pemilu Legislatif (Pileg). Awalnya saya tidak mengetahui tiang listrik itu sudah keropos, kita tidak memerhatikannya juga, kata A Fie, karyawan Toko M 2 ditemui di tempat kerjanya, Kamis (27/3). Tetapi A Fie memerhatikan, beberapa orang sering datang meninjau tiang listrik yang posisinya di pekarangan toko, tempatnya bekerja. Ternyata bagian bawah tiangnya keropos, sudah berlubang-lubang, ujarnya. Kondisi tiang tersebut tentu

Tiang listrik di samping Gang Indah Jalan Kalimantan bagian bawahnya keropos. MORDIADI/ R

AKYAT

KALBAR

hak PLN harus cepat bertindak. Jangan setelah jatuh korban, baru dilakukan penggantian tiang listrik, ingatnya. Terpisah, Manager PT PLN (Persero) Area Singkawang, Darmadi ketika dikonﬁrmasi mengatakan, sudah melakukan pendataan terhadap tiang-tiang listrik yang keropos, termasuk di samping Gang Indah. Untuk penggantiannya, jelas Darmadi, tentunya membutuhkan proses. Diantaranya dengan menjadwalkan pemadaman listrik. Saat ini menjelang Pileg (Pemilihan Legislatif, red). Sehingga tidak bisa ada penjadwalan pemadaman listrik, katanya. Dia mengatakan, tiang-tiang keropos di Kota Singkawang akan diperbaiki usai pelaksanaan Pileg, 9 April mendatang. Kita pastikan perbaikan akan dilakukan usai Pileg, ujar Darmadi. Informasi dari masyarakat terkait tiang listrik yang keropos ini, mendapat apresiasi Darmadi yang baru ditugaskan di Kota Singkawang ini. Dengan adanya informasi seperti ini, tentukan akan dapat dengan cepat dilakukan perbaikan, pungkasnya. (dik)

Karateka Singkawang Melaju ke Tingkat Nasional SINGKAWANG. Karetaka binaan Kushin Ryi M Karatedo Indonesia (KKI) Singkawang, Veggi Destasari dan A ang Ardiansyah lulus seleksi nasional untuk mengikuti Kejuaraan Piala Kasad di Makasar, 3-5 April mendatang. Saat ini, kedua atlet KKI Singkawang ini sedang memasuki pemusatan latihan di Jakarta, kata Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KKI Kota Singkawang, M Jarni Aliani kepada wartawan, Kamis (27/3). Karateka yang akrab disapa Long Jarni ini menjelaskan,

Veggi dan A Ang yang direkomendasikan KKI Kalbar itu lulus Seleksi Nasional Terbatas KKI di Dojo OSO Sport Center Tambun, Bekasi pada 23 Maret lalu. Jarni mengungkapkan, Veggi yang merupakan Mahasiswi FKIP Untan Jurusan Penjaskes akan mengikuti Komite Minimal 55 Kilogram Putri. Sedangkan A ang yang merupakan anggota Rindam XII Tanjungpura Singkawang mengikuti Komite Perorangan Putra. Veggi dan A ang, jelas Jarni, tidak hanya dipersiapkan untuk mengikuti Piala Kasad di

Makassar. Tetapi juga dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar di Kota Pontianak, Juni mendatang. Adapun yang mendampingi keberangkatan kedua atlet Singkawang itu, selain Jarni juga Munadi dan Sumarno. Kami atas nama Pengurus Cabang KKI Kota Singkawang menyampaikan terimakasih kepada KONI

Singkawang, Pengurus KKI Kalbar, Forki Kalbar yang telah memberikan dukungan moral atas keberangkatan kedua atlet Singkawang, kata Jarni. Kendati mendapatkan tiket ke Piala Kasad itu bermodalkan dana yang sangat minim, kata Jarni, tentunya raihan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pengurus KKI Kota Singkawang khususnya, dan

warga Singkawang umumnya. Karena putra dan putri terbaik Singkawang melaju ke pentas nasional. Dia berharap agar di masa mendatang, atlet-atlet di Singkawang benar-benar mendapatkan perhatian yang lebih serius, baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, maupun induk-induk organisasi olahraga. (dik)

Gubernur Berikan Keringanan BBNKB dan Alat Berat Taruli: Hanya Sampai 20 Mei 2014 PONTIANAK-RK. Masyarakat atau pengusaha diberikan keringanan dalam mengurus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan alat berat. Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Gubernur Kalbar Nomor 65/Dispenda/2014 tertanggal 20 Januari 2014. Kita patut bersyukur dengan kebijakan ini. Pembebasan bea balik nama untuk kendaraan bermotor dan

alat berat meliputi tahun pembuatan dan perakitan 2013 ke bawah, yaitu dikenakan sebesar 0 persen. Sementara untuk pembuatan dan perakitan tahun 2014 dikenakan penyerahan pertama 0,75 persen, ujar R Taruli Manurung SE MM, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar, Kamis (27/3). Ia mengatakan, dasar hukum kebijakan ini sesuai pasal 78 Peraturan Daerah

(Perda) Provinsi Kalbar Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2012. Menurut Taruli, kebijakan pemberian keringanan hanya sampai 20 Mei 2014 yang dikaitkan dengan kegiatan bulan sadar pajak. Dalam rangka bulan sadar pajak ini, Dispenda Kalbar juga proaktif melakukan operasional dan penyaluran kepada masyarakat agar

mereka dapat lebih memahami kewajiban membayar pajak tepat waktu, harapnya. Taruli menambahkan, program ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat agar bisa menjadi objek pajak. Mengingat batas waktu hingga sampai 20 Mei 2014, diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik- Kepala Dispenda Provinsi Kalbar, R.Taruli Manurung didampingi Kabid Pajak Joshua Markarius saat memonitoring perusahaan rental alat berat, belum lama inii.IST baiknya, tukasnya. (dRe)

Potensi SDA Modal Dasar PT. PAS ‒ Kodam XII/ Tanjungpura Teken MoU Hadapi MEA 2015 M Zeet: Kembangkan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal PONTIANAK-RK. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM mengatakan persaingan dunia bisnis akan semakin ketat menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Ekonomi Community (AEC) tahun 2015 nanti. Untuk itu kita tidak boleh tertinggal. Jaring kerjasama yang baik harus dibina, agar kita tidak menjadi penonton di negeri sendiri, ujar M Zeet usai membuka sosialisasi Edukasi Publik Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 di hotel Mahkota Pontianak, Kamis (27/3). Ia mengklaim Pemerintah Provinsi Kalbar mendapatkan nilai baik dalam pertumbuhan ekonomi yakni mencapai 6 persen lebih. Ini menandakan bahwa perekonomian Kalbar meningkat pesat, kata M Zeet. Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kalbar serta didukung iklim investasi yang kondusif. Saat ini merupakan peluang untuk dapat direbut dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kalangan pengusaha dan Perbankan. Yang tak kalah penting lagi dan menjadi modal dasar kita menghadapi MEA 2015 ini adalah rasa kebanggaan dan penghargaan kita terhadap produk dalam negeri, kata Sekda. Keseriusan dan penghargaan ter-

Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menyampaikan sambutannya saat membuka sosialisasi Edukasi Publik Menuju MEA 2014 di Hotel Mahkota, Pontianak, Kamis (27/3). -HUMAS PEMPROV KALBAR/ RAKYAT KALBAR

hadap produk lokal Kalbar, kata M Zeet akan menjadi modal dasar dalam mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan masyarakat. Pemakaian produk dalam negeri tersebut juga harus didukung dengan upaya-upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah, serta upaya secara simultan dan intensif terhadap perlindungan

konsumen daerah, ujarnya. M Zeet menambahkan, sudah saatnya antara pemerintah daerah bersama dunia usaha Perbankan, akademisi dan masyarakat saling bersinergi dan lebih memperkuat kerjasama. Baik dalam menghadapi tantangan tersebut maupun peluang baru. Apabila tidak, bukan mustahil perekonomian di daerah tidak akan berkembang dan Kalbar akan tersisih dalam kompetisi global, pungkas Sekda. (dRe)

SUNGAI RAYA-RK. PT. Pasiﬁk Agro Sentosa (PAS) yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit kembali melakukan kerjasama dengan Kodam XII/Tanjungpura terkait bidang latihan dasar kedisplinan dan pembangunan sarana dan prasarana. Kerjasama itu dituangkan lewat penandatanganan MoU yang digelar di Ruang Rapat Pangdam XII/TPR, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/3). Perlu kita ketahui bersama, tujuan dilaksanakan acara ini untuk mewujdukan kerjasama antara Kodam XII/TPr dengan PT.PAS. Harapannya ke depan akan tercipta suatu sinergitas yang akan mendukung terciptanya suasana kondusif di lingkungan perusahaan dan masayarakat, ujar Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI A Ibrahim Saleh S.E dalam sambutanya yang dibacakan Danrindam XII/ TPr, Kolonel Inf Fajar Budiman, kemarin. Kerjasama itu, pertama dalam bidang latihan dasar kedisiplinan. Dimana setiap karyawan setidaknya sebelum bekerja harus didik terlebih dahulu, sehingga diharapkan akan memiliki karakter mandiri, disiplin, loyalitas terhadap perusahaan serta memiliki sikap teguh, tabah dan berani dalam melaksanakan

Direktur Utama PT Pasifik Agro Sentosa mentadatangi MoU dengan Kodam XIITPR. DESKA IRNANSYAFARA/ RAKYAT KALBAR

tugas, ungkapnya. Kemudian, dalam MoU itu juga dijalin kerjasama dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan perusahaan yang mana Kodam XII/Tpr sangat peduli dalam membantu terlaksananya pembangunan infrastuktur dan fasilitas umum yang memadai di lingkungan perusahaan. Sehingga tercipta hubungan yang baik antara Kodam XII/TPR dengan perusahaan maupun dengan masyarakat sekitarnya, terangnya. Sementara itu, Direktur Utama PT PAS, Hasjim Oemar menuturkan MoU ini sebenarnya merupakan tindak lanjut kerjasama

yang telah berlansung sejak tahun 2010 lalu. Sebenarnya ini bukan pertama kali kita melakukan kerjasama dengan Kodam XII/Tpr. Namun, kali ini kita meminta Kodam XII/Tpr melatih mental serta pembinaan di lingkungan perusahaan, kata Hasjim. Dengan latihan bela Negara dan latihan mental ini, menurut dia sangat bagus untuk karyawan. Karena kita berharap karyawan dapat membangun suatu kesadaran dan kedisiplinan yang bagus, dan sikap yang tegar. Ini penting agar bisa membina masyarakat di sekitar perusahaan, harap Hasjim. (dsk)

Pro EKBIS

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke 4 Maret 2014 Jenis Komoditi

DOC Broiler Final Stock Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer PakanPedagingStarter PakanPedagingFinisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

4.000 20.000 50.000 115.000 50.000 100.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

5.000 24.000 60.000 120.000 60.000 110.000 19.000 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Senin, 24 Maret 2014 Mata Uang Dolar Amerika Serikat Euro Dolar Australia Riyal Arab Saudi Dolar Singapura Ringgit Malaysia

Kode USD EUR AUD SAR SGD MYR

Jual 11,441.00 15,784.00 10,382.71 3,050.77 8,990.96 3,464.35

Beli 11,327.00 15,624.46 10,272.46 3,020.29 8,897.88 3,426.71 Sumber: Bank Indonesia

PASAR GLOBAL Senin, 24 Maret 2014

Index Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Shanghai Composite Hangseng Index Kuala Lumpur Stock Exchange Nikkei 225 Osaka Straits Times Singapore Korea Composite FTSE 100 London

Nilai 16302.77 4276.79 2047.62 21436.7 1820.48 14224.2 3073.39 1934.94 6557.17

%+-0.17 -0.98 2.72 1.2 0.13 30 0.53 0.8 0.23

RAKYAT KALBAR

Jum`at, 28 Maret 2014

Lestarikan Lingkungan, Sampah Memiliki Nilai Ekonomis PONTIANAK-RK. Pemanfaatan Limbah Industri dan Rumah Tanggal digelar di Asrama Haji Pontianak, Kamis (27/3). Ketua panitia acara Hendra Fattah SE mengatakan, tujuan diselenggarakannya pameran tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yank penting adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan limbah untuk melestarikan lingkungan, kata Hendra saat menyampaikan sambutan acara Expo. Selain itu kata Hendra, manfaat lain yang dirasakan masyarakat adalah bertambahnya penghasilan keluarga ketika sudah menekuni pekerjaan tersebut. Ditambahkannya, terselenggaranya kegiatan itu berkat kerjasama antara PT PLN (persero) dengan Laziz Muhammadiyah Pontianak, PT BSM, PTPN XIII, LSM Wahana Visi dan Alas Kusuma. Serta beberapa isntansi lainnya yang mensuport kita, papar Hendra. Wakil Gubernur Kalbar Drs Christi-

Wagub memukul bedug membuka Expo bersama Pimpinan Laziz Muhammadiyah, PT PLN didampingi Wakapolda dan perwakilan Pangdam XII--A NDREAS

andy Sanjaya SE MM mengungkapkan, Pemprov Kalbar mendukung penuh usaha kerajinan masyarakat yang memanfaatkan limbah industri dan rumah tangga menjadi bahan jadi yang memiliki nilai ekonomis itu. Pemanfaatannya sudah, tugas kita yang berikut bagaimana memfasilitasi para pengerajin sampah ini, supaya menjadi nilai ekonomis, kemudian mendukung market-

ingnya, kalau ada tempat khusus nantinya seperti stand atau kios yang menampung olahan sampah menjadi bahan jadi ini, papar Christiandy usai membuka Expo. Menurutnya, pemerintah memfasilitasinya seperti lewat Dekranasda, kemudian pembinaannya bisa melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian penjualannya bisa melalui dinas Koperasi dan UMKM,

juga bisa lewat Dinas Perdagangan. Kita harapkan dari beberapa Dinas ini turut mensuport hal-hal seperti ini. sehingga tujuan kita kedepan, bisa menjadi suatu unit usaha masyarakat, bahkan menjadi bagian Koperasi dan UKM yang turut membuka lapangan kerja, papar Christiandy. Ia berharap, melalui beberapa Dinas terkait itu bisa terjalin sinergisitas guna membantu masyarakat mengelola sampah, sehingga kedepannya masyarakat lebih sadar bahwa sampah memiliki nilai jual. Saya kira pemerintah bisa sinergi antara beberapa dinas itu tadi, serta dari dunia perguruan tinggi, organisasi-organisasi dan pihak swasta. Karena nggak mungkin kita bisa ngontrol, menjaga dilevel masyarakat khususnya limbah rumah tangga, tandasnya. Sementara General Manager (GM) PT PLN (persero) Kalbar Hot Martua Bakara mengatakan, sampah merupakan permasalahan bersama yang membutuhkan perhatian semua pihak.

Maka perlu dicari jalan keluar, sampah itu ternyata ada yang bisa dimanfaatkan, dengan expo ini kita bisa melihat sampah berguna dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pendapatan masyarakat, ujarnya. Menurutnya, manfaat kegiatan expo untuk menggugah kreatiﬁtas masyarakat, PT PLN (persero) ingin memperkuat kerjasama dengan PTPN dan Lembaga Amil Zakat dan Infaq Muhammadiyah. Maka kita mengajak bagi yang belum ikut segera bergabung, kata Martua. Selain itu menurutnya, PLN (persero) juga dalam rangka menggalakan program CSR yang bertujuan membangun SDM masyarakat. Kita sudah memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini kami mengajak pengelolaan sampah tidak hanya dibuang begitu saja, tapi bisa kita manfaatkan, kami mendukung penuh acara ini, tandasnya. Laporan : Andreas

Bisnis Daur Ulang Sampah Rambah Luar Negeri

Sumber: Mega Capital Indonesia

KOMODITI SAWIT Maret 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks “K” (%) 90,58 CPO (Rp/Kg) 8.558,53 Inti Sawit (Rp/Kg) 5.275,25 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1.399,28 4 tahun 1.517,32 5 tahun 1.627,94 6 tahun 1.674,41 7 tahun 1.736,27 8 tahun 1.790,01 9 tahun 1.839,16 10-20 tahun 1.902,03 Rata-rata Prosentase Naik

PONTIANAK-RK. Keberadaan sampah yang berserakan dilingkungan kita mestinya dicarikan solusi untuk pemanfaatannya. Lebih lagi di Kota Pontianak kini sudah memiliki tiga unit layanan penampung sampah yang tersebar di tiga lokasi, seperti di Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Selatan dan Pontianak Utara. Direktur Bank Sampah Bina Sejahtera Kelurahan Tanjung Hulu Pontianak Timur Retno mengatakan lembaga yang dikelola dia bersama rekannya sudah menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk menambah penghasilan keluarga. Sebab hasil kerajinan tangan dari Bank Sampah tersebut, bisnisnya sudah merambah luar negeri. Kita ekspor ke Malaysia melalu daerah perbatasan. Produknya dari kertas koran yang kita olah menjadi bahan jadi seperti untuk pas bunga, tempat tisu dan berbagai

EQUATORIANA

bentuk lainnya, kata Retno disela-sela Expo Pemanfaatan Limbah Industri dan Rumah Tangga di Halaman Asrama Haji Pontianak, Kamis (27/3). Ditambahkannya, dalam pengolahan, Bank Sampah merekrut ibu-ibu PKK. Selain itu Bank sampah juga sudah merangkul mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Untan. Kita melatih mereka sampai mereka bisa bekerja mengolah sampah, ujar dia. Sejauh ini Bank Sampah sudah memiliki sekitar 30 nasabah yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti ibu rumah tangga dan pemulung. Kalau mau jadi nasabah Bank Sampah cukup hanya membayar buku tabungan seharga Rp3000. Semua kita terima jadi nasabah, jelas Retno. Produksi sampah yang dimiliki Bank Sampah dijual seharga Rp35000 perbuah seperti pas bunga dan tempat tisu.

Retno mengaku, pihaknya masih terkendala sarana untuk mempromosikan kerajinan tangan yang diproduksi Bank Sampah. Kita berharap ada perhatian pemerintah, bagaiman usaha kita ini bisa terkenal, sehingga masyarakat juga bisa melihat, ternyata sampah itu memiliki nilai jual juga, tandasnya. Hal senada diungkapkan, Sulﬁati Direktur Bank Sampah Wahana Persada Kecamatan Pontianak Selatan, ia berharap, masyarakat kota Pontianak bisa tertarik berkreasi memproduksi sampah menjadi bahan jadi yang bisa menambah nilai tambah. Selain itu manfaatnya, untuk melestarikan lingkungan agar tetap lestari. Padahal mengolahnya menjadi bahan jadi tidak sulit, tergantung ketekunan kita, kata Sulﬁati. Ditambahkannya, seperti memproduksi atau daur ulang kertas koran menjadi pas bunga, tempat sendok, tempat tisu dan

ILUSTRASI

aneka anyaman lainnya. Bahan baku koran, kita daur ulang. Potongan koran di gulung-gulung, kita masukan dalam adonan tepung kanji. Buatnya sekitar lima menit perbuah, hanya proses jadinya membutuhkan waktu lama, sekitar satu hingga dua jam, jelas Sulﬁati. (dRe).

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Deklarasi Kampanye Damai menandai dimulainya umbar janji dan pesona disisipi mimpi manis oleh peserta pesta demokrasi. Dipastikan tebar materi dalam berbagi cara dan bentuk juga dilakukan para calon legislatif (Caleg), selama masa kampanye melalui rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik tanggal 16 Maret sampai 5 April. Sebelum pemungutan suara digelar 9 April, berlaku masa tenang pada 6 April sampai 8 April. Pelanggaran mungkin saja terjadi. Panwaslu dan KPU tentu harus berani, jeli dan tegas dalam melakukan pengawasan. Begitu pula meningkatkan angka partisipasi pemilih dengan menekan Golput. Selain hiruk-pikuk pemilu, perlu juga menjadi perhatian bersama adalah digelarnya Ujian Nasional (UN), yang bedanya hanya lima hari dari pemungutan suara. Untuk SD kini lebih banyak proporsi soal dari sekolah hingga berubah nama menjadi Ujian Sekolah/Madrasah (USM), tanggal 19-21 Mei. UN SMP tanggal 5-8 Mei, dan UN SMA pada 14-16 April. Pendidik tentu harus fokus menyiapkan anak didiknya untuk mengikuti ujian, dan sebaiknya tidak terlibat dalam kampanye. Begitu pula orangtua harus

mengawasi anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan hingar bingar masa kampanye, termasuk ikut-ikutan konvoi. Bagi pelajar yang sudah memiliki hak suara, gunakanlah hak itu dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara. Menurut Anda?

Tanggapan Pemilu 2014 para penyelenggara (KPU dan Bawaslu) kurang sekali sosialisasi kepada calon pemilih/masyarakat. Apakah Pemilu bisa sukses? Kemana KPU dan Bawaslu?

085245519512 24-3-2014

Bro, dimanapun pasti ada money politik.

Sms Warga 2GNGDCTCP ,CNCP Jalan Arteri Supadio akan dilebarkan dari Polda Kalbar hingga Supadio, dari 6 meter menjadi 8 meter kata Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar. Dan saat ini sedang dikerjakan sepanjang 3 kilometer dari Polda Kalbar hingga depan

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Jawa Pos Media Group

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Kantor Pusat: Graha Pena Kalbar Jalan Arteri Supadio (d/a Ahmad Yani 2) Km 3,5 Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Telepon: 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: redaksi@equator-news.com

07.36

Partai kasi uang ambil saja. Kalau bisa ambil duitnya banyak-banyak, tapi jangan dipilih. Caleg yang pintar dan berkualitas tidak bisa terpilih kalau tidak ada duit. Setiap partai ingin berbuat perubahan dengan janjijanji tuyulnya yang membodohi rakyat. 9

Sekolah Taruna Bumi Khatulistiwa, dan jalan tersebut akan sesuai standar jalan negara. Kalau lah Jalan Arteri Supadio akan dijadikan jalan negara, bahkan jika mungkin jadi standar internasional, berarti bakal ditambah lagi lebarnya dan bangunan rumah ataupun gedung-gedung permanen di kiri-kanan jalan tidak boleh terlalu dekat dengan as jalan, hingga nantinya tidak ada lagi biaya ganti rugi bangunan atau tanaman saat akan dilaksanakan pelebaran jalan.

April tidur, habis bangun makan, tidur lagi. Mantap bro. 085348090038 27-3-2014

13.00

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak

Hal ini perlu dicatat untuk kelancaran pembangunan jalan oleh petugas nanti, dengan bercermin pada penyelesaian lahan untuk membuat bundaran Jalan Arteri Supadio saja terhalang hingga bertahun-tahun lamanya baru usai. Semoga dimaklumi dan bermanfaat nantinya, terimakasih atas perhatian pejabat terkait. 081352028655 27-3-2014

14.40

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono Dewan Redaksi: Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH MH, Pracetak/Tata Wajah: Dennis (Manajer), Defri, Yudi, Roby, Bobby. Illustrator: Reza Setiawan Pemasaran Koran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abubakar, Heru Prayitna (Distribusi), Jenggo, Susanto Iklan: Ahmad Jaiz (Manajer), Rosadi Jamani. Divisi Event: Mohamad Qadhafy Website & IT: Hendra Ramawan. Keuangan: Nurbani (Manajer), Julianovita. Umum/Administrasi: Adidharma. Kota Pontianak:Samsul Arifin, Andreas, Biro Kubu Raya:Arisandy. Biro Mempawah: Alfi Shandy, Jl. Teratai Blok A No 3, Telp. 0561-691326. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho, Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Dalam Kaum, Sambas, Telp. 0562-392738. Biro Sanggau: Kiram Akbar, Komplek Pasar Rawa Bangun Lantai 2, Kota Sanggau. Biro Landak: Antonius, Jl. Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal 2 Ngabang. Biro Kayong Utara: Kamiriludin, Jl. Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana. Biro Ketapang: Jaidi Chandra. Biro Sekadau: Abdu Syukri. Biro Kapuas Hulu: Arman Khairiadi, Jl. M Yasin, Putussibau Utara No 3, Telp. 0567-22877. Biro Melawi: Sukartaji, Jl Juang Nanga Pinoh Telp. 0568-22069. Biro Sintang: Suhardin. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Ma’ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828. Tarif iklan per milimeter kolom Hitam putih: 8.000,00. Spot color: 10.500,00. Full color: 15.000,00. Iklan baris: 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris) Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan (luar kota tambah ongkos kirim) Bank Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas.

KURSI RAKYAT KURS k untu

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014

PAN Landak Diteror Penembakan BR Rodes: Itu Tindakan Pengecut yang Tak Menginginkan PAN Menang di Landak P O N T I A N A K -RK. Aksi teror menjelang Pileg 9 April menimpa Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Landak. Mobil Abetnego ST, Caleg dari partai pimpinan Hatta Rajasa itu dihantam peluru senapan pada bagian kaca tengah saat sosialisasi di salah satu daerah di kabupaten itu. PAN menyikapi hal tersebut sebagai sebuah teror politik yang tak ingin PAN menang di Landak. Kita sudah lapor polisi. Sekarang sedang diusut. Aksi tersebut kami nilai tindakan pengecut yang tak menginginkan PAN menang di Landak, tegas BR Rodes SH, Ketua DPD PAN Landak kepada Rakyat Kalbar di kediamannya, Kamis (27/3). Ia menceritakan, kejadian itu terjadi pada tanggal 21 Maret sekitar pukul 22.00 WIB. Dalam aksi brutal itu, Abetnego sedang melakukan sosialisasi di salah satu daerah dan mengendarai sendiri mobilnya, dan sudah menjelang tengah malam. Saat asyik melintas di jalan yang gelap, tak ada penerangan lampu jalan, tiba-tiba terdengar bunyi nyaring. Abetnego kaget lalu menghentikan mobilnya.

Ingin di kenal luas dan ingin jadi pemenang

PEMILU 2014 Pasang Iklan Anda...!!! di Harian

Hubungi : 768677/ 0852 4541 1544

Nyoblos Lebih Sekali, Penjara 1,6 Tahun SINGKAWANGRK. Peringatan bagi siapa saja yang berniat melakukan kecurangan pada Pileg 9 April 2014 mendatang. Berani mencoblos atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, siap-siap dikenakan pidana 1,6 tahun penjara dan denda Rp Ridwan 18 juta. Mengaku sebagai orang lain untuk mencoblos juga dipidana penjara dan denda, tegas Ridwan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/3). Ridwan mengingatkan hal ini, karena tidak menutup kemungkinan terdapat calon pemilih yang terbuai rayuan atau iming-iming peserta Pemilu 2014 agar mencoblos lebih dari satu kali, baik di satu TPS atau lebih. Serta menggunakan nama pemilih lainnya yang tidak hadir untuk mencoblos.Larangan untuk tidak mencoblos lebih dari satu kali itu, dipaparkan Ridwan, terdapat dalam Pasal 310 UU 8/2012 tentang Pemilu. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan, dan denda paling banyak 18.000.000 . Ancaman penjara dan denda ini, jelas Ridwan, hanya satu dari sekian banyak ancaman pidana dalam proses Pemilu. Masih terdapat larangan lainnya yang perlu menjadi perhatian siapapun, agar tidak mendekam di balik jeruji besi. Ancaman pidana dan denda ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak, ingatnya. Larangan lainnya, ungkap Ridwan, seperti yang termuat dalam Pasal 311 UU 8/2012 tentang Pemilu, bahwa setiap orang yang sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Selanjutnya, bagi yang mengubah, merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan suara dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Demikian pula kalau merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu. (dik)

Dilihatnya kaca tengah sebelah kanannya ada lubang kecil. Dia kaget, langsung tancap gas, beber Rodes. Masih menurut Rodes, tiba di rumahnya, Abetnego kembali memeriksa kaca tersebut. Setelah diamatinya, lubang kecil itu ditembus peluru senapan. Ia bercerita ke keluarganya. Sontak suasana jadi geger. Esok harinya dia lapor ke polisi. Seandainya kecepatan mobil itu lambat, mungkin peluru itu bisa mengenainya. Untung saja Tuhan masih menyelematkannya. Kita berharap, polisi bisa mengusut kasus ini dan menangkap orangnya, tegas Rodes. Aksi teror yang menimpa Sekretaris PAN Landak, Abetnego itu sangat mengejutkan seluruh pengurus PAN Landak. Bagi Abetnego sendiri tentu mengusik ketenangan pribadi dan keluarganya. Akibat aksi tersebut, membuat keluarganya takut keluar. Namun, perjuangan tetap dilanjutkan. PAN maju terus apapun halangannya. Dalam berjuang memang penuh risiko, dan aksi penembakan tersebut merupakan tindakan yang tak

bisa dibenarkan dalam alam demokrasi, kata Rodes. Diakui pengusaha ini, semenjak PAN dipegang olehnya, banyak terjadi kemajuan. Rupanya banyak rakyat Landak yang bergabung dengan PAN. Termasuk di antaranya ada tiga caleg incumbent yang sudah menjadi caleg PAN. Antusias masyarakat juga tinggi ketika PAN menawarkan visi dan misinya. Tingginya perhatian masyarakat tersebut mungkin saja menimbulkan keirian dari orang lain. Ada yang tidak menginginkan PAN menang, lalu mencoba melakukan teror, ujar Caleg PAN nomor urut 1 Dapil Landak untuk DPRD Provinsi Kalbar. Pemilu, kata Rodes, harus berlangsung Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber). Lalu, ditambah lagi Jujur dan Adil (Jujur dan Adil). Semua elemen masyarakat harus memahami itu, termasuk yang utama para politisi. Ketika itu sudah dijunjung, yakin tidak ada teror, intimidasi, atau aksi kekerasan. Selama ini kami dalam melakukan kampanye sangat menjun-

Pendidikan KULIAH JALUR KHUSUS PROGRAM KONVERSI D3, S1, S2. PROSES CEPAT, RESMI/ L E G A L & T E R A K R E D I TA S I Bisa Wsd 2014, INFO Lengkap Hub Bp. Pandu 081210202819, 085313001119, 087875003007

LOWONGAN Dbthkn:Adm, Analisis Keuangan, Sur veyor, 18 -28 Th, Hub.085247186699

Biro

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh Hub : Mulyadi 08125639448 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Melawi Hub Sukartadji: 0852 45084541 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pemangkat Hub Agus: 085386731285 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang. Hub : 081345184340 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sanggau Hub : 085328879844

jung tinggi asas Luber dan Jurdil. Ternyata, masih ada orang yang belum matang berdemokrasi, masih mengandalkan teror untuk mempengaruhi lawan. Kalau ingin mencari simpati warga, bukan dengan menyerang lawan politik, melainkan menyakitkan warga dengan visi, misi, dan program kerja serta aksi nyata, ucap dia.Dengan tegas Rodes menyatakan, terhadap aksi teror tersebut, seluruh kader maupun

simpatisan PAN Landak bukannya takut, justru semakin bersemangat. Mereka bertekad bisa mencatatkan sejarah bahwa PAN bisa mendudukkan wakilnya di DPRD Landak dan DPRD Kalbar. Kami selalu berada terdepan untuk rakyat Landak. Untuk itu, tanggal 9 April nanti, datang ke TPS, lalu coblos partai nomor 8 PAN dan caleg nomor urut 1, BR Rodes SH, pungkas Rodes. (ros/biz)

Napi Lapas Klas IIB Singkawang Nyoblos di TPS 57 Sedau S INGKAWANG -RK. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar sosialisasi tata cara pencoblosan kepada warga binaan atau narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB setempat, Rabu (26/3). Pada Pileg 9 April mendatang, para Napi itu akan mencoblos di TPS 57, Kelurahan Sedau. Sosialisasi ini untuk memenuhi hak konstitusi mereka (Napi, red), agar mereka mengetahui cara mencoblos dan lainnya, kata Erwin, Anggota KPU Kota Singkawang ditemui usai

sosialisasi Pemilu di Lapas Klas IIB Singkawang, kemarin. Dalam sosialisasi tersebut, para komisioner menyampaikan proses Pemilu 2014 berikut tata cara yang berlaku di dalamnya. Misalnya, bahwa Pemilu tahun ini tidak lagi mamakai contreng, tetapi coblos dengan paku. Para Napi nampak antusias mendengarkan penjelasan terkait Pemilu 2014 dari komisioner. Mereka juga tidak segan-segan menanyakan apakah yang ingin mereka ketahui. Napi tersebut pada 9 April akan mencoblos di Tempat Pemung-

utan Suara (TPS) 57 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. TPS 57 ini bukan TPS khusus, tetapi TPS Kelurahan Sedau yang letaknya di Lapas Singkawang, jelas Erwin. Saat pencoblosan nanti, kata Erwin, yang menjadi KPPS-nya itu petugas Lapas. Pasalnya, petugas Lapas lebih mengenal warga binaannya. Sehingga memudahkan dalam mengontrol keluar masuk Napi yang ingin mencoblos di TPS 57 tersebut. Petuas Lapas yag menjadi KPPS ini juga mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis, red), ujarnya. (dik)

Warga binaan Lapas Klas IIB Singkawang mengikuti sosialisasi tata cara pencoblosan yang digelar KPU Kota Singkawang, Rabu (26/3)---M ORDIADI

Jejak Politik Bagi Duit Mulai Terendus di Kalbar Pontianak-Jakarta-RK. Dugaan penggunaan fasilitas negara dan politik bagi duit alias politik uang calon legislatif peserta pemilihan umum 2014 tercium Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak, kemarin. Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait Pemilu 2014. Kamis (27/3) sore, Panwaslu Pontianak memproses calon legislatif DPRD Kota Pontianak berinisial SH yang diduga menggunakan fasilitas negara dan politik uang dalam mencari pendukung. Hari ini kami memanggil Caleg berinisial SH yang diduga melakukan kampanye politik uang, kata Anggota Panwaslu Kota Pontianak, Mahdi, di kantornya. Hasil klariﬁkasi terhadap Caleg tersebut akan dibawa ke rapat pleno internal Panwaslu Pontianak. Apabila dalam hasil

Foto caleg berinisial SH saat diperiksa oleh Panwas Kota. O rapat pleno membuahkan hasil, maka akan dilakukan gelar perkara dengan Gakkumdu yang melibatkan unsur polisi, jaksa, dan Panwaslu, ungkapnya. Setelah gelar perkara dilakukan, keputusan yang sifatnya mengikat dan tidak bisa diganggu gugat bisa diambil. Ditegaskan Mahdi, Caleg tersebut terindikasi melanggar UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR,

Rp.5000/baris

Biro

HUB : 05610561-77 6 8 6 7 7

EKO SERVICE

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hub: 081256056477

SEDOT WC

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Edo: 085245698977

7089235

HUB TELP.

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Kubu Raya. Hub Arie : 081346577220 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sekadau. Hub Bedu: 085652347489 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Ketapang. Hub Jaidi : 082159486599 ngin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Kayong Utara. Hub Lud : 0852 4518 7777 ngin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Kapuas Hulu. Hub Arman : 08125780654 ngin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Mempawah. Hub Sandi : 0852 4537 2377 MENERIMA PANGGIL AN

PEMIJATAN TRADISIONAL HUB: BANG ABU

0812 574 6667 0856 5085 7244

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

CSYA ADE CP

DPD, dan DPRD, pasal 86 (1) huruf h dan j, yang bisa diberikan sanksi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp24 juta. Panwaslu Pontianak memproses dugaan pelanggaran itu berdasarkan laporan masyarakat sehingga dilakukan pendalaman. Caleg tersebut diduga menggunakan fasilitas negara, yakni menggunakan ruang Aula Kelurahan Mariana dan mem-

Pasang Iklan Anda !!!

iklanbaris baris

Kaca mobil Abetnego yang tertembus peluru---ISTIMEWA

bagikan uang kepada peserta senilai Rp15ribu perorang. Hasil klariﬁkasi dia mengakui sebagai koordinator BKM Kelurahan Mariana yang menyatakan uang tersebut sebagai uang transformasi pelatihan, demikian Mahdi. Dikonfirmasi, SH membantah tudingan dirinya menggunakan fasilitas negara dan melakukan politik uang. Uang tersebut sebagai uang transportasi bagi peserta pelatihan BKM Kelurahan Mariana masing-masing Rp25 ribu untuk tiap peserta yang terdiri dari 30 orang peserta, pada Selasa (18/3), terangnya. Kata dia, dirinya merespon laporan itu sehingga mendatangi Panwaslu untuk melakukan klariﬁkasi. Waktu itu, kebetulan yang melaporkan saya juga pengurus BKM yang sudah nonaktif, mungkin karena tidak tersampaikan komunikasinya, ungkap Caleg dari Dapil Kota Pontianak dari Partai Golkar ini. Jejak politik bagi duit dan penggunaan fasilitas negara dengan berbagai kedok untuk mereguk suara sudah tercium KPU. Solusi

pun segera diambil untuk menghadang cara kotor itu. Ketua KPU, Husni Kamil Malik menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan Bawaslu, terhadap laporan dana kampanye. Dimulai dari Caleg incumbent atau juara bertahan. Supaya Pemilu 2014 ini, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, tingkat integritasnya, tingkat kepercayaan publiknya juga tinggi, kata Husni kepada JPNN, usai melakukan koordinasi di KPK, Jakarta, Kamis (27/3). Menurut Husni, KPK meminta data-data menyangkut daftar calon anggota legislatif incumbent. Sampai sekarang datadata yang dibutuhkan, yang sudah diminta KPK itu menyangkut tentang daftar calon anggota legislatif yang incumbent, ucapnya. Soal dana partai politik, Husni mengatakan, KPK bisa mengaksesnya langsung di website KPU. Apabila ada data yang perlu dilengkapi, KPU se-Tanah Air akan membantu komisi antirasuah itu. (oxa)

minimax max

Iklan MINI Hasil MAKSIMAL

CETAK UNDANGAN TENDA & SOUVENIR Menerima Pesanan :

• Cetak undangan lebih 2000 Model Undangan • Yain Spanduk, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama Dll • Lebih 200 Contoh Souvenir • Kawinan/khitanan (ready&stock) • Penyewaan Tenda & Kursi • Photo dan Video Shooting • Orgen Tunggal KUNJUNGI:

ANUGRAH WEDDING/ ADI Jl. H. Rais A. Rahman Jl. Gunung Sahari No.21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

Telp. 7183366, 081282587257

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK

Rp. 950.000,-

Jl. Kom Yos Sudarso

SEDOT WC Hub: Telp. (0561) 7186955 085210738368 (Lita)

Fasilitas: 1 Unit instalasi pengolahan IPLT 2 Unit kendaraan jenis vacuum truck

pasang iklan anda di

Segera hubungi:

768677

RAKYAT KALBAR Jum`at, 28 Maret 2014

Jokowi: Prabowo Bukan Orang yang Paling Berjasa JAKARTA-RK. Gubernur DKI Jakarta, Joko Wido do merasa dirinya tidak perlu berterima kasih secara khusus kepada Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto atas dukung annya saat Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Pasalnya, pria yang akrab disapa Jokow i ini menilai, Prabowo bukan orang yang paling berjasa membawanya menduduki kursi DKI 1. Ya n g b a w a s a y a k e Jakarta kan PDIP, kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/3) sore. Jokowi menjelaskan, banyak pihak yang turut berjasa membantunya saat Pilkada DKI lalu. Di antaranya warga Jakarta, relawan, simpatisan dan partai politik termasuk Prabowo bersama Gerindra. Karena itu Jokowi tidak mau berterima kasih secara khusus kepada satu orang saja. Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi akh-

Belajar dari .....dari halaman 1 September lalu. Prestasi itu kian bertambah komplet setelah Timnas U-19 mampu menembus babak ﬁnal piala Asia alias AFC U-19 yang akan dihelat di Myanmar Oktober mendatang. Terlebih dalam perjalanan menuju final AFC tersebut, Evan Dimas dan kawan-kawan keluar sebagai juara group G dan mampu mengandaskan juara bertahan sekaligus pemegang rekor juara 12 kali, Korea Selatan dengan skor meyakinkan 3-2. Tak habis disitu, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi piala Asia tersebut, Timnas U 19 sudah melakukan uji coba bertajuk Timnas U-9 Tur Nusantara. Menariknya, setelah melakoni sejumlah laga uji coba, mereka tidak pernah terkalahkan. Yang membanggakan lagi, dalam rangkaian uji coba itu, mereka tidak hanya melakoni laga melawan tim seumur. Mereka justru melakoni laga dengan tim umur dibawah 21 tahun. Dengan demikian, secara otomatis bisa diartikan bahwa kekuatan Timnas U-19 milik Indonesia ini sudah cukup mempuni di levelnya. Buktinya, di level dibawah 21 tahun saja mereka masih bisa menang. Meski masih banyak prestasi yang harus dikejar dimasa mendatang, namun prestasi Timnas U-19 itu pantas untuk dibanggakan. Terlebih sepak bola Indonesia sudah lama puasa prestasi di kancah internasional. Tak heran jika pujian dan sanjungan terus diberikan kepada punggawa-punggawa Timnas U-19. Sejumlah bonus dan hadiah pun mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pejabat hingga masyarakat umum. Dibandingkan prestasi tim senior saat ini, Timnas U-19 boleh dikatakan lebih gemilang. Meski pun secara level, Timnas U-19 dan Timnas Senior tidak mungkin bisa dibandingkan secara langsung. Namun prestasi demi prestasi yang sudah ditorehkan Timnas U-19 di kancah sepakbola internasional sedikit banyak harus menjadikan pembelajaran bagi Timnas di level lain, termasuk Timnas Senior. Bahkan pelatih Timnas senior sebelumnya, Jacksen F Tiago mengakui jika keberhasilan Timnas U-19 bisa menjadi motivasi bagi Timnas Senior untuk ikut mengukir prestasi. Secara tidak langsung, pria asal Brasil itu mengakui jika pemain asuhannya bisa belajar dari para juniornya. Meski dalam kehidupan sehari-hari banyak yang bersikap egois bahwa yang tua lah yang maha mengetahui semuanya, namun tidak ada salahnya kita belajar kepada yang muda. Kalau memang yang muda lebih baik, toh tidak ada salahnya ditiru. Yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana kita bisa maju dan berkembang. Prestasi tidak mengenal tua atau muda. Anak kecil pun bisa memiliki prestasi gemilang asal strategi dan cara menggapainya bisa dilakukan dengan metode yang tepat. (Abdu Syukri)

irnya mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Namun, pria yang sudah diberi mandat oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon presiden itu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain. Boleh-boleh saja, buat saya nggak masalah. Terima kasih kepada Prabowo, terima kasih kepada relawan, Pak JK, semuanya, Pak Ahok. Tapi tentu saja, tapi perlu saya sampaikan, yang calonkan saya, Ketum saya Bu Megawati Soekarnoputri, PDIP, ujarnya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Prabowo sempat menyinggung masalah ini dalam sebuah wawancara. Ia mengaku kecewa karena Jokowi tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta Dia (Jokowi) tak pernah berterima kasih. Dari segi tata krama pantas atau tidak? Berbeda dengan Ahok yang langsung menelepon saat menang. Begitu juga saat Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) menang, papar calon presiden dari Partai Gerindra ini. Yakin Publik Tak Terpengaruh Calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo tengah dihujani kritik oleh lawan-lawan politiknya. Namun, pria yang akrab disapa Jokowi ini tidak sedikit pun bersedia membalas serangan itu.

Menurut Jokowi, kritik dari lawan politik tersebut tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Jokowi yakin masyarakat tidak akan mempercayai apa yang disampaikan oleh lawan-lawannya politiknya. Sekali lagi, masyarakat sudah pintar, nggak bodoh, ngerti mana yang bener, mana yang nggak bener. Mana yang betul, mana yang nggak betul, ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/3). Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, masyarakat sudah semakin terbiasa dengan suasana pemilu yang penuh intrik dan manuver. Pasalnya, hampir setiap tahun, selalu ada pemilu yang digelar baik itu pilkada kabupaten/kota, provinsi maupun pemilu tingkat nasional. Karenanya, mereka dengan mudah mengenali mana kritik yang membangun dan yang tidak. Lebih lanjut Jokowi mengaku tidak keberatan dengan kritik yang dilontarkan lawan-lawannya. Namun, Jokowi menegaskan tidak akan mengikuti jejak lawanlawannya itu. Hadapi santai saja, tapi kalau saya disuruh melakukan, ya jangan. Kita ingin mengedukasi masyarakat dengan cara yang baik, imbuh mantan Wali Kota Surakarta ini. Re-editing: Hamka Saptono

Uang Permintaan Akil Sempat Berubah-ubah JAKARTA-RK. Dalam persidangan kasus suap Pilkada Lebak Banten dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, terungkap bahwa pengacara Susi Tur Andayani menjadi penggagas suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu, Akil Mochtar. Ibu Susi bilang siapkan uang, kalau tidak pihak lawan masuk ke MK kemudian kalah, ungkap mantan calon Bupati Lebak, Amir Hamzah, di dalam persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/3). Susi merupakan pengacara Amir Hamzah saat menjalani sidang di MK. Ketika kasus ini disidang, ketua hakim panel di MK dipimpin oleh Akil Mochtar. Dijelaskan Amir, ia menolak permintaan tersebut, karena tidak ada uang. Namun Susi membujuknya agar mencari bantuan dana. Permintaan uang pun sempat berubah-ubah. Tadinya (minta disiapkan) Rp1 miliar, kemudian berubah jadi Rp3 miliar, akhirnya Rp2 miliar, kata Amir menjelaskan permintaan Akil Mochtar. Setelah itu, Amir diundang Wawan datang ke Ritz Carlton, Jakarta Selatan, bersama Kasmin, pasangannya di Pilkada Lebak. Di situ Wawan bertanya soal kekalahan pasangan yang diusung Golkar. Pak Wawan tanya Kasmin kenapa Lebak kalah? Pak Kasmin jawab karena partai mereka duitnya banyak, ujarnya. Akhirnya Wawan siap untuk membantu, tetapi cukup Rp1 miliar. Mantan calon Bupati Lebak Banten, Amir Hamzah, mengaku pernah meminta uang kepada Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebesar Rp1 miliar guna mengurus gugatan sengketa Pilkada di MK. Awalnya dana itu diminta oleh Ketua MK saat itu, Akil Mochtar, melalui Susi Tur Andayani alias Uci, yang saat itu menjadi pengacara Amir saat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).(rmol)

Diganjar 4 Tahun Penjara, Chairun Nisa Menangis JAKARTA-RK. Politisi Partai Golongan Karya, Chairun Nisa tak kuasa menahan air matanya usai mendengar putusan Majelis Hakim yang menghukumnya 4 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK). Sambil terisak, perempuan yang akrab disapa Nisa ini menyatakan akan mengajukan banding atas vonis itu. Saya mengajukan banding Yang Mulia, kata Nisa sambil berusaha mengusap air mata di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/3). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Chairun Nisa terbukti menjadi perantara pemberi suap Rp3 miliar dari Bupati Gunung Mas non-aktif, Hambit Bintih, kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar. Majelis Hakim juga menuntut pidana denda kepada Chairun Nisa sebesar Rp100

juta. Jika tidak dibayar, dia diganjar hukuman kurungan selama tiga bulan. Nisa dalam kasus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seb-

Filosofische Grondslag termakitaub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4. Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai landasan falsafah negara bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedyodiningrat. Diawal sidang, Radjiman berkata, sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti? Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah Negara. Bagi saya ucapan Radjiman itu benar. Landasan falsafah adalah sesuatu rumusan yang mendasar, filosofis dan universal. Beda dengan ideologi yang bersifat eksplisit yang digunakan oleh suatu gerakan politik, yang berisi basis perjuangan, program dan cara mencapainya. Landasan falsafah negara haruslah merupakan kesepakatan bersama dari semua aliran politik ketika mereka mendirikan sebuah Negara. Karena itu landasan falsafah negara harus menjadi titik temu atau common platform dari semua aliran politik yang ada di dalam negara itu. Ada beberapa tokoh yang menanggapi pertanyaan Radjiman. Mereka menyampaikan gagasan tentang

agaimana dalam dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor. Dakwaan pertama tidak bisa diterapkan. Dengan pertimbangan, terdakwa adalah

anggota DPR RI dan bukan hakim, kata hakim anggota, Gosyen Butarbutar saat membacakan putusan Nisa dalam sidang. Gosyen mengatakan terdakwa Nisa hanya dinyatakan menerima uang sebesar Rp75 juta dari Hambit. Namun, tidak dalam kapasitas sebagai hakim yang bisa memengaruhi putusan perkara di MK. Tetapi, penerimaan uang tersebut dikatakan, karena terdakwa membantu menjembatani Hambit dengan Akil Mochtar. Terdakwa sebagai anggota DPR RI tidak bisa pengaruhi putusan perkara karena terdakwa bukan anggota panel hakim MK, ujar Gosyen. Oleh karena itu, Gosyen mengatakan dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua, yaitu Pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Re-editing: Hamka Saptono

....................................................................................................................................................................dari halaman 1

apa landasan falsafah negara Indonesia merdeka itu. Supomo, Hatta, Sukarno, Agus Salim, Kiyai Mas Mansyur, Sukiman adalah diantara tokoh-tokoh yang memberi tanggapan atas pertanyaan Radjiman. Sukarno adalah pembicara terakhir yang menyampaikan tanggapannya pada 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 asas untuk dijadikan sebagai landasan falsafah. Sukarno menyebut 5 asas yang diusulkannya itu sebagai Pancasila. Setelah semua tanggapan diberikan, Supomo berkata bahwa dalam BPUPKI itu terdapat 2 golongan, yakni golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan Islam, kata Supomo, menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Sebaliknya golongan kebangsaan menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan antara agama dengan Negara. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan landasan falsafah negara berdasarkan semua masukan yang diberikan para tokoh. Kesembilan tokoh itu adalah Sukarno, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo, Kahar Muzakkir, KH. Wahid Hasyim, AA Maramis dan M Yamin. Sembilan tokoh itu, 4 mewakili golongan Kebangsaan, 4 mewakili golongan Islam, dan 1 mewakili golongan Kristen. Sembilan tokoh ini merumuskan naskah proklamasi yang sekaligus akan menjadi

Pembukaan UUD. Naskah tersebut disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Yamin menyebut naskah itu Piagam Jakarta yang berisi gentlemen agreement seluruh aliran politik di tanah air. Dengan Piagam Jakarta kompromi tercapai, Indonesia tidak berdasarkan Islam, tapi juga tidak berdasarkan sekularisme yang pisahkan agama dengan Negara. Dalam Piagam Jakarta itulah untuk pertama kalinya kita temukan rumusan Pancasila sebagai landasan falsafah negara yang disepakati semua aliran. Ketika proklamasi, naskah Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan sebagai teks proklamasi. Teks baru dirumuskan malam tanggal 16 Agustus. Teks baru proklamasi yang dibacakan tanggal 17 Agustus adalah teks yang kita kenal sekarang Kami bangsa Indonesia.. dan seterusnya. Namun naskah Piagam Jakarta disepakati akan menjadi Pembukaan UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum disahkan, Sukarno dan Hatta minta tokoh-tokoh Islam setuju kata Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari at Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Walaupun kecewa, namun Kasman Singodonedjo dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima ajakan Sukarno dan Hatta. Kalimat Ketuhanan dengan kewajiban

Fathanah

menjalankan Syariat Islam bagi pemelukpemeluknya akhirnya dihapus dan diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa . Jadi kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara Pancasila dengan rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 45 adalah terjadi tanggal 18 Agustus 1945. Jadi hari lahirnya Pancasila bukanlah tanggal 1 Juni, tetapi tanggal 18 Agustus ketika rumusan final disepakati dan disahkan. Pidato Sukarno tanggal 1 Juni barulah masukan, sebagaimana masukan dari tokoh-tokoh lain, baik dari golongan kebangsaan maupun dari golongan Islam. Apalagi jika kita bandingkan usulan Sukarno tanggal 1 Juni cukup mengandung perbedaan fundamental dengan rumusan final yang disepakati 18 Agustus. Ketuhanan saja diletakkan Sukarno sebagai sila terakhir, sementara rumusan final justru menempatkannya pada sila pertama. Rumusan final Pancasila menolak pemerasan Pancasila menjadi trisila dan ekasila tersebut. Sukarno mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi trisila dan trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila yakni gotongroyong. Demikianlah pandangan saya tentang filosofische gronslag semoga ada manfaatnya.(*)

SAMBUNGAN Kali Ini Penabrak dapat, malah ditabrak berulang kali. Seperti diketahui, JK I ditabrak kapal tongkang bermuatan bauksit pada Jumat, 30 Agustus tahun lalu. Hal serupa terjadi pada Selasa malam, 3 September 2013. Jembatan retak meski kini bisa beroperasi kembali. Dana perbaikan datang dari anggaran belanja pemerintah, duit para pembayar pajak. Dua hari lalu, 26 Maret 2014 sekitar pukul 10.45, JK I ditabrak lagi oleh dua tug boat, AS Marina 11 dibantu KM Berkat Anugerah, yang menarik tongkang AS Power 7 pengangkut 400 ton Crude Palm Oil (CPO). Kali ini, konon, PT Kapuas Armada Nusantara (KAN) selaku pemilik tug boat mau ganti rugi. Kita minta yang melanggar ini bertanggung jawab. Perusahaan tadi mau ketemu, tapi saya masih sibuk, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalbar, Jakius Sinyor, di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (27/3). Kondisi tiang fender yang tertabrak, menurut Jakius, tidak begitu parah. Sehingga, belum ada kebijakan Pemprov Kalbar melalui Dinas PU untuk menutup akses pada JK I tersebut. Kita minta perusahaan itu perbaiki, spec-nya harus sama. Sementara ini kita tidak menutup. Kita tetap perbaiki, masih aman karena nggak bergeser titik dan saya rasa tidak separah kemarin (ditabrak ponton Agustus 2013,red), papar Jakius. Jakius belum merinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan tiang fender yang bergeser itu. Ia meminta intensitas pengaman lalu lintas di sungai harus ditingkatkan lagi. Dari instansi terkait kita minta lah untuk menjaga lalu lintas sungai dengan ketat, pungkasnya. Senada, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya juga menyalahkan pihak pengatur lalu lintas air Sungai Kapuas. Menurutnya, JK I tertabrak oleh kapal pengangkut CPO. Artinya, tak ada unsur kesengajaan. Karena itu, petugas yang ditempatkan melakukan pengawasan terhadap pelayaran harus tegas mengatur lalu lintas air. Seperti Syahbandar dan Pol Air harus menjaga lalu lintas sungai dengan ketat, sehingga kejadian itu tidak berulangulang. Saya sudah dilaporkan Kadis PU dan saya minta tangani secara prosedural dan nanti tentu akan dilaporkan lagi, saya kira ini bukan unsur sengaja. Kita sebelumnya sudah pengalaman yang biaya perbaikannya besar, ungkap Christiandy, ditemui di Asrama Haji Pontianak, Kamis (27/3). Menurutnya, Dinas PU harus segera menangani kejadian kerusakan tiang fender yang tertabrak itu. Jangan sampai seperti kejadian pada bulan

RAKYAT KALBAR

..............................................................................................................dari halaman 1

Agustus-September 2013 lalu, hingga menyebabkan transportasi melintasi Jembatan Kapuas I lumpuh total. Kalau sudah kejadian supaya segera tangani, resiko besar. Masyarakat juga kesulitan kalau sampai jembatan harus tutup. Kalau laporan awal memang bukan di tiang awal, namun fendernya. Ini jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ungkapnya. Menurut Christiandy, perusahaan pemilik ponton cukup ditegur saja supaya berhati-hati ketika melintas JK I. Sebab, kondisi lalu lintas di bawah jembatan memang kurang memadai. Tentu tegurannya jangan dilarang melintas, tapi diatur. Karena kalau dilarang hasil produksi kita mau lewat mana? Ini kan jalur utama. Yang benar bagaimana kita mengawasi dan mengatur sedemikian rupa kendaraan air yang melintas itu, tandasnya. Pantauan di lapangan, arus lalu lintas di jalur JK I masih ramai lancar di jam-jam tertentu. Belum ada tanda-tanda pengalihan arus lalu lintas. Sampai saat ini belum ada penutupan, karena kita belum ada rekomendasi dari tim ahli Dinas PU Provinsi, ujar Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar, di ruangannya. Imbuhnya, Sekitar 400 ton CPO itu dari PTP XIII Tayan akan dibawa ke Semarang . Arus lalu lintas masih lancar, kata Mukson, kendaraan roda dua maupun empat masih diperbolehkan melintasi JK I. Sedangkan untuk kendaraan roda enam ke atas memang tidak diperbolehkan. Kalau ada perubahan dan rekomendasi dari tim ahli dinas PU, akan ada peraturan lebih lanjut. Tapi, mudah-mudahan tidak ada penutupan arus lalu lintas, tutur Mukson. Untuk proses hukumnya sedang ditangani oleh pihak Syahbandar Pontianak. Dari pihaknya, dalam hal ini KP3L dan Polair hanya mengbackup. Pemeriksaan lebih lanjut ditangani oleh Syahbandar, karena itu menyangkut undang-undang pelayaran, terangnya. Sebelumnya, selang beberapa jam ditabrak, nahkoda TB AS Marina 11 atas nama Suroto, 50, langsung diperiksa di ruangan pemeriksaan KP3L. Hingga saat ini dua tugboat beserta tongkang masih diamankan dan dijangkar di tengah-tengah sungai kapuas dan di bawah pengawasan Syahbandar Sementara, proses hukum PT KAN akan dilimpahkan ke Mahkamah Pelayaran. Setelah Nahkoda dan kru dari tugboat penarik ponton itu diperiksa oleh KP3L, Rabu sore, pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, akan memeriksa kembali

nahkoda dan krunya. Kita akan buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan untuk diteruskan ke Mahkamah Pelayaran, untuk disidangkan, ungkap Kepala Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, Sudiono, Kamis (27/3). Lanjut Sudiono, pihaknya baru akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap nahkoda dan kru tugboat itu. Semua keputusan itu tergantung di Mahkamah Pelayaran. Nanti di sidangnya hakim yang menentukan, kalau memang kesalahan berat, akan dicabut ijazahnya, jelasnya. Saat ini, nahkoda yang diketahui bernama Suroto, 50, tidak diizinkan berlayar atau membawa kapal sampai ada hasil dari Mahkamah Pelayaran. Untuk keputusan hukum yang akan disangkakan tergantung tingkat kesalahan dalam sidang nantinya, tegas Sudiono. Kemungkinan sanksi yang dijatuhkan adalah tidak boleh belayar satu hingga dua tahun, dilihat tingkat kesalahannya. Tindakan tegas ini, imbuh dia, nantinya Mahkamah Pelayaran yang putuskan. Sejauh ini kita sudah maksimal dan itu murni kelalaian nahkoda, tutur dia. Untuk hasil pemeriksaan yang dilakukan KP3L Pontianak, dikepalai AKP Firdaus, kerugian akibat fender pilar nomor tiga yang ditabrak itu masih dilakukan koordinasi dengan yang berkepentingan. Tentang jembatan, sudah kami koordinasikan dengan instansi terkait, tutup Firdaus. Mana Kapuas III Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Hary Adrianto menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak perlu segera memikirkan percepatan wacana pembangunan jembatan baru. Jembatan ini sebagai alternatif penghubung, dari Pontianak Timur-Utara ke Kota Pontianak, juga dari luar kota Pontianak, ungkap dia. Pembangunan jembatan tersebut secara otomatis dapat menjadi pemecahan masalah kemacetan di ruas JK I, yang selama ini terjadi. Dengan demikian, aktivitas masyarakat di masing-masing wilayah, yang dipisahkan Sungai Kapuas dan Sungai Landak tersebut, lebih lancar. Selama ini, dikatakan Hary, sulit sekali mengurai kemacetan yang terjadi di ruas JK I. Keberadaan JK II pun dinilai tidak menjawab masalah kemacetan tersebut. Hary mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak harus bercermin dari kondisi Pontianak Timur dan Pontianak Utara saat ini. Polusi udara dari tempat pembuangan sampah dan beberapa industri karet menjadi hal yang khas. Ruas jalan pun tak kunjung bertambah lebar. Padahal, jalur tersebut men-

IDACHI SPORTS

0 60

+ %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak MR. JACKIE (NEW) ELECTRIC

4.950 Hanya

3.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

Laporan: Andreas dan Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

PROMO disc up to Persen

Kini Semakin dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS SCOOTER

ghubungkan Kota Pontianak dengan kabupaten lainnya. Kendaraan umum dan usaha hilir mudik melewati jalanan tersebut. Lebar jalan yang sempit juga menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menurut data BPS Statistik, warga Pontianak Timur dan Pontianak Utara memiliki lebih banyak kantong-kantong kemiskinan ketimbang wilayah lain di Kota Pontianak. Perkembangan daerah pun, tidak sepesat di wilayah kecamatan seberang. Pertumbuhan ekonomi juga tidak semaju Pontianak Kota dan sekitarnya, terang dia. Padahal, lanjut Hary, areal lahan Pontianak Utara dan Timur lebih luas, namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah secara optimal. Pemerintah Kota Pontianak belum mempunyai cetak biru pembangunan Pontianak Timur dan Utara yang mantap. Hal itu terlihat dengan arahan pembangunan yang monoton pada pabrik dan kegiatan usaha. Disebut Hary, belum ada wacana untuk membangun infrastruktur publik, untuk dinikmati masyarakat sekitar. Misalnya, tempat hiburan, taman, penambahan ruas jalan, serta fasilitas umum lainnya. Saya sudah mengadakan pertemuan sejumlah anggota dewan dan tokoh dari Utara dan Timur. Mereka merasa Pemkot lambat merespon wacana pembangunan Jembatan Kapuas 3, tambahnya. Sekda Kalbar, M Zeet Hamdi Assovie, secara terpisah menyatakan Pemerintah sudah memiliki tiga titik lokasi, untuk pembangunan JK III. Pertama di sebelah jembatan Kapuas I, kemudian di lokasi penyeberangan feri, dan di TPI Jeruju, kata Zeet. JK III saat ini masih dalam tahan perencanaan. Jembatan yang digagas oleh mantan Walikota Pontianak, Buchari Abdurrachman, ini rencananya akan menghubungkan Kecamatan Pontianak Barat dengan Kecamatan Pontianak Utara. Karena letaknya pula, jembatan ini direncanakan akan melintasi garis lintang 0 derajat alias Garis Khatulistiwa. Namun karena terkendala pembebasan lahan, Walikota penerus Buchari, Sutarmidji mengusulkan untuk dibangun di samping JK I. JK III sedianya dianggarkan sebesar Rp250 miliar. Nantinya, JK III akan menghubungkan Pontianak dengan Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas. Sedangkan, JK II menjadi jalur alternatif dari Pontianak menuju Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kabupaten Kapus Hulu, dan sebaliknya.

BIG

MUDAH

FS 4600 B (NEW) TREADMIL MOTORIZED

+ Cashback

Tgl 25 s/d 31 Maret 2014

TS 3688 (NEW) 3 fungsi TREADMILL MOTORIZED

19.850

18.850

Hanya

8.988 Ribu

8.288 Ribu

9.688 Ribu

BONUS CARRY BAG FS 4000 P TREADMIL MOTORIZED

FS 729-4 (4-FUNGSI) TREADMIL MAGNETIK

TREADMIL MAGNETIK FS 7285( 5 FUNGSI) NEW

FS 1330 D (NEW) TREADMIL Manual

9.950

8.650

Hanya

8.950

5.450

Hanya

5.288 Ribu

4.588 Ribu

4.788 Ribu

2.688 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

8.250 Hanya

4.188 Ribu

FS 802 NEW ORBITRACK 7.850 Hanya

3.988 Ribu

ASCEND BODY (NEW)

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

2.650 Hanya

988 Ribu

1.850 Hanya

1.388 Ribu QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS PEMBELIAN DI ATAS 5 JUTA BONUS LANGSUNG DR. STRONG MASSAGER

Jum`at, 27 Maret 2014

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGA MALL LANTAI DASAR DPN TOKO BAJU HAMMER

Jadi Saksi

....................................................................................dari halaman 1

HM Akil Mochtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Di persidangan Pak Akil Mochtar, pegawai kita (Bank Kalbar, red) hanya sebagai saksi. Sebagai lembaga yang taat hukum, maka kita harus memberikan kesaksian dalam kasus TPPU yang menjerat Pak Akil. Kita juga berupaya membantu penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagaimana yang dibutuhkan, ujar H Syamsurrizal SH, Kepala Bidang Hukum dan Humas PT Bank Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Kamis (27/3). Selama mengikuti persidangan, Iwan Sutaryadi dan kedua karyawannya Rika Fatmawati selaku kepala seksi (Kasi) Pelayanan Nasabah dan Risna Hasrilianti sebagai teller telah di non job-kan manajemen Bank Kalbar pusat.

Mereka bekerja tidak sesuai SOP (Standar Operating Procedure) atau BPP (Buku Pedoman Perusahaan) Bank Kalbar yang mengatur tentang pelayanan perkasan, kata Syamsurrizal ketika bertandang ke Graha Pena Kalbar, Kamis (27/3). Dijelaskan Syamsurrizal, SOP dan BPP Bank Kalbar mengatur, bahwa uang setoran nasabah dapat dititipkan setelah tutup kas. Namun keesokan harinya uang tersebut harus disetorkan seluruhnya ke rekening nasabah yang bersangkutan dengan slip yang sudah ditandatangani oleh nasabah, beserta buku tabungan dititipkan untuk dilakukan transaksi. Dan tidak menunggu konﬁrmasi dari nasabah yang bersangkutan lagi. Setelah itu, buku langsung dikembalikan atau diserahkan ke nasabah dimaksud. Akibat tidak mema-

tuhi ketentuan SOP atau BPP Bank Kalbar, perkasan tersebut saat ini ditarik ke kantor pusat dengan status non job sambil menunggu hasil pemeriksaan KPK sebagai acuan dalam menetapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Bank Kalbar, tegas Syamsurrizal. Berita sebelumnya, dalam persidangan terdakwa kasus dugaan suap Pemilukada dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Akil Mochtar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Wakil Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat (Kalbar) Cabang Jakarta, Iwan Sutaryadi bersaksi, Akil melalui Muhtar Ependy menitipkan duit puluhan miliar rupiah kepadanya. Laporan: Andreas Editor: Hamka Saptono

Mobilnya Ilegal .................................................................dari halaman 1 Yonif 143/TWEJ di Pos Jagoi Babang yang dipimpin Letnan Dua (Letda) Inf Jauhari, bersama tiga anak buahnya, mengamankan mobil Ford Ranger double kabin warna biru dengan nomor polisi (Plat Malaysia) ST 8277 F, Senin (24/3) lalu. Tak hanya itu, dari hasil investigasi mereka, mobil tersebut bermuatan Narkoba jenis sabu 0,5 Gram, berikut alat hisapnya, dan dua buah pipet serta korek api. Dan, tidak ditemukan dokumen resmi terkait kepemilikan Ford ranger itu. Mobilnya ilegal, muatannya juga. Kami mengamankan mobil Malaysia yang di dalamnya terdapat Narkoba, ungkap Kepala Pos Jagoi Babang Satgas Pamtas Yonif 143/TWEJ, Letda Inf Jauhari, Kamis (27/3). Dia berkisah, Senin itu mereka sedang melakukan patroli wilayah di Desa Saparan,

Kecamatan Bengkayang. Ketika melewati daerah tersebut, pada jarak seratus meter terlihat kendaraan yang hendak menuju ke arah sebuah cafe. Yang bikin Jauhari dan anak buahnya merasa aneh, mobil Ford Ranger itu tiba-tiba memutar arah. Melihat kejadian yang mencurigakan itu, kami langsung mengejar mobil tersebut, jelasnya. Pengejaran berlangsung sejauh 800 meter. Bisa jadi, merasa tak bisa kabur, mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Sopir mobil melarikan diri ke arah semak-semak. Kemudian dilaksanakan pencarian namun tidak berhasil menangkap supir kendaraan tersebut. Supir berhasil melarikan diri ke semak itu, ujar Jauhari. Selanjutnya, dari pemeriksaan isi mobil Malaysia tersebut diperoleh barang bukti (BB) sabu lengkap beserta alat untuk

memakainya. Mobil tersebut kami bawa ke Pos Jagoi Babang dan memberikan pesan kepada warga yang berada di Cafe untuk menyampaikan kepada pemilik kendaraan tersebut agar segera datang ke Pos Jagoi Babang, terangnya. Ditunggu tiga hari, tidak ada konﬁrmasi dari pemilik ataupun supir mobil tersebut. BB pun dibawa ke Pos Gabma Entikong untuk proses lebih lanjut. Keesokan harinya (Selasa 25/3) mobil tersebut kami serahkan kepada Lettu Inf Ucok Prihantoro, Dantim Intel Rem 121/Abw, dan dibawa ke Makorem 121/Abw di Sintang untuk proses lebih lanjut, demikian Letda Inf Jauhari, seraya menambahkan bahwa diduga mobil tersebut juga merupakan barang ilegal, sebab tak dilengkapi surat dan dokumen resmi. Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Teri Ditangkap.....................................................................dari halaman 1 Kalau hanya sekelas pembuat komitmen dan kontraktor, itu mah kelas teri. Kelas kakap malah dilepas, maka jangan salahkan publik menilai Kejaksaan Tinggi Kalbar main mata dalam kasus ini, ungkap Ucok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) kepada Rakyat Kalbar via Blackberry Messenger (BBM), Kamis (27/3). Mestinya Kejati tidak hanya menahan kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus tindak pidana korupsi proyek perumahan khusus Kemenpera di Kecamatan Jagoi Babang̶Bengkayang. Kejati terus menelusuri siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga proses penegakan hukum tidak terkesan timpang. Kejati Kalbar jangan hanya mengorbankan orang-orang kecil untuk dijadikan tersangka. Tidak baik image buat Kejaksaan, hanya berani menjadikan tersangka orang-orang kecil dan atasan mereka tidak tersentuh. Ini mengindikasikan tidak adil dan Kejaksaan gagal mengungkap orang-orang besarnya, kesal Ucok. Ucok menepis pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Resi Anna Napitupulu menganggap Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH tidak tahu-menahu persoalan dugaan korupsi pembangunan rumah khusus PNS di daerah perbatasan Kalbar itu. Kalau Gubernur merasa dilangkahi, Gubernur kumpulkan saja dokumen Kemenpera, lalu laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Gubernur pun harus tahu sebenarnya, ada pembangunan di daerahnya. Mesti Gubernur bertanya ke Kementerian, kenapa membangun tanpa sepengetahuan dirinya, ungkap Ucok. Tak Bersertifikat Bukan hanya anggaran pembangunannya yang dikorupsi, ternyata tanah yang dibangun perumahan khusus di Kecamatan Jagoi Babang̶Bengkayang tidak memiliki sertifikat. Aneh, mestinya anggaran proyek tidak bisa cair, karena sertifikat merupakan syarat utama dalam pembangunan perumahan. Apalagi perumahan tersebut pembangunannya menggunakan uang negara. Sejauh ini saya belum pernah mengurus surat tanah yang diatasnamakan untuk pembangunan rumah khusus dari Kemenpera di Perbatasan Jagoi Babang. Belum pernah pihak Pemkab Bengkayang mengurus sertifikat untuk proyek Kemenpera di Jagoi Babang itu, ungkap Komarudin SH

MH, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkayang, kemarin. Komarudin menegaskan, perumahan yang dibangun di perbatasan antarnegara itu belum memiliki legalitas resmi dari BPN. Bahkan, melalui proyek prona juga belum ada tercatat, sertiﬁkat untuk rumah khusus PNS, Polri dan TNI di Jagoi Babang tersebut. Tapi tidak tahulah, apakah diurus di BPN Pusat atau bagaimana? Yang jelas sejauh ini untuk BPN Bengkayang tidak ada, kata Komarudin bingung. BPN Bengkayang berencana merealisasikan prona atau adjudikasi sertiﬁkat sebanyak 700 persil. Masing-masing desa akan dialokasikan sebanyak 50 persil sertifikat. Itu melalui kepala desa, warga diminta agar menyiapkan SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang sudah terdaftar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dengan menyertakan fotocopy KTP serta fotocopy Kartu Keluarga (KK) secara kolektif diajukan melalui kepala desa, jelas Komarudin. Sebelumnya ketua Kejaksaan Tinggi Kalbar, Resi Anna Napitupulu SH MH menilai, kinerja pengawasan instansi vertikal di provinsi Kalbar memang lemah. Terbukti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya miliaran rupiah diglontorkan ke daerah bisa di korupsi. Ini perlu dicari kok bisa terjadi. Bagaimana kalau ada anggaran, yang ada aja tidak bisa kita awasi, baik itu pengawas intern masing-masing Departemen maupun ekstern seperti BPK, BPKP, itu tidak jalan dan tidak berfungsi. Yang di Jagoi Babang itu nyata-nyata kasat mata kita turun ke hutan langsung melihatnya, ujar Resi Anna. Mestinya menurut Resi Anna, proses kontrol dari aparat berwenang di Kalbar berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Anehnya lagi kata Resi Anna, proyek rumah khusus Kemenpera di Kabupaten Bengkayang itu dibangun tanpa sepengetahuan Gubernur Kalbar. Ternyata ada program Departemen atau Kementerian yang tidak diketahui oleh penguasa daerah seperti Gubernur. Saya tanyakan ke Gubernur, apakah tahu uang yang dikucurkan oleh APBN pusat yang ditumpangkan di Kemenpera, ternyata tanpa sepengetahuan Gubernur dan perangkatnya. Bayangkan seorang Gubernur tidak mengetahui ada pembangunan wilayahnya, papar Resi Anna. Dari situlah Resi Anna menilai, masih lemahnya sinkro-

nasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah, seperti kawasan perbatasan yang seharusnya menjadi objek pembangunan pemerintah, namun gagal, karena ketidakseriusan pejabat yang diberi kewenangan mengelolanya. Perbatasan garda terdepan NKRI, seharusnya kesejahteraan masyarakat di sana menjadi pusat perhatian pemerintah. Disediakan fasilitas yang layak bagi para petugas yang bekerja di sana. Tetapi ini tidak terdeteksi, atau bagaimana. Saya melihat ada kelemahan sinkronisasi dan sinergitas, tidak ngerti kita, ungkapnya. Perumahan khusus dari Kemenpera itu diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Polisi dan TNI yang berada di perbatasan negara. Pembangunannya disebar di empat kabupaten, diantaranya Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sambas dan Bengkayang (Jagoi Babang). Proyek dari Kemenpera ini menggunakan dana APBN tahun 2012 sebesar Rp40 miliar. Target 2013 lalu seharusnya selesai semua. Dari 100 unit jumlah yang harus dibangun itu, kuantitasnya saja tidak terbangun ada 34 unit. Terus yang dibangun pun tidak layak untuk ditempati. Ini perlu disampaikan bahwa banyak program-program pemerintah dari pusat dititipkan melalui lembaga vertikal yang harus dikawal, tambah Resi Anna. Dalam kasus tersebut, Kejati Kalbar sudah menetapkan dan menahan tiga tersangka. Ketiganya adalah Tri sebagai Direktur Utama PT Pilar Persada yang memenangkan tender, serta yang menandatangani kontrak dengan Mew sebagai pelaksana pengerjaan pembangunan perumahan khusus dari Kemenpera dan Siti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemenpera. Kami tahan langsung itu kontraktornya, beri softeraﬁ, dua kontraktor dari pusat, satu dari Pontianak dan kami tahan PPK-nya Sekarang kami sedang menangani yang lain lagi, pungkas Resi Anna. Atas ulah ketiga tersangka itu, diperkirakan negara merugi mencapai Rp6,8 miliar. Laporan : Kurnadi, Andreas Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK Sepmot KB 2645 LJ NR :MH35D9204BJ334116

NM:5D91334093 A/N: YAKOBUS

STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 8 Jumat, 28 Maret 2014

OSO, Tak Pernah Berhenti Perjuangkan Kalbar DPD KALBAR NOMOR 24 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar, adalah tujuan utama Dr Oesman Sapta (OSO) dalam mengabdikan diri sebagai senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat. Banyak orang bertanya kepada saya, alasan mau maju menjadi anggota DPD RI, padahal sudah serba berkecukupan, kenapa masih mau menjadi wakil rakyat, katanya di depan khalayak yang hadir dalam acara di halaman Grand Mahkota Hotel, Pontianak, Selasa (25/3) lalu. Sejak dulu, OSO mengatakan dirinya bercitacita membahagiakan masyakat kecil. Tak hanya itu, OSO bertekad untuk mengubah pola pikir masyarakat Kalbar. Masyarakat Kalbar katanya, harus berpedoman pada 5S. Strategi, Struktur, Skill, Sistem dan Speed, ungkapnya. Dengan pedoman 5S pula, OSO menerapkan dalam kampanyenya. Untuk berhasil menjadi daerah yang maju, masyarakat Kalbar mempunyai strategi pembangunan yang jelas. Selain itu, seorang wakil rakyat harus paham terhadap struktur organisasi suatu daerah. Skill yang dimiliki seorang pemimpin, harus mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan masyarakatnya. Tak hanya itu, seorang wakil rakyat harus

membuat sistem yang jelas, sehingga pembangunan terarah. Yang terakhir, wakil rakyat harus mempunyai speed untuk mengejar target yang dibuat, sebelum memimpin. Mengacu pada 5S tersebut, masyarakat dapat dan boleh menuntut pemerintahan dari pusat sampai tingkat kabupaten. Oesman Sapta menilai, peran DPD belum maksimal, sehingga daerah memerlukan dukungan DPD. Tokoh Keberagaman Sejak kecil OSO telah pandai memperluas jaringan pertemanan. Dia tidak mengenal suku atau agama dalam berteman. Hal ini yang membuat dirinya mempunyai banyak teman dari berbagai kalangan. Terlahir dari keluarga tidak mampu, di sebuah kampung miskin, membuat OSO mengerti banyak hal tentang keinginan masyarakat kecil. Terlebih OSO pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI. Ia menilai, peran pemerintahan di era sekarang dalam hal ini DPD Kalbar belum maksimal, sehingga daerah-daerah memerlukan dukungan DPD. Belum maksimal dalam arti kata, DPD ini kan baru lima tahun terakhir. Kalau DPD mau maksimal, kita harus kerja keras, tegasnya.

TESTIMONI Erwin TPL Tobing Calon Anggota DPR Calon DPR RI dari PDI Perjuangan Erwin TPL Tobing yang juga mantan Kapolda Kalimantan Barat ini mengatakan, masyarakat Kalbar harus memilih Oesman Sapta sebagai anggota DPD RI. Erwin mengatakan, OSO mempunyai kepribadian tegas sehingga bisa membawa Kalbar semakin baik ke depannya. Mari bersatu agar bapak Oesman Sapta dipilih, ujarnya. Tobing mengatakan, tentunya dukungan dirinya juga sama dengan Caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota di Kalbar dari berbagai partai. Besar keinginan kita agar Oesman Sapta duduk sebagai anggota DPD RI untuk lima tahun ke depan, katanya. Dia berharap, seluruh masyarakat Kalbar memiliki keinginan serupa dan mengantarkan Oesman Sapta pada kursi DPD RI, sehingga Kalbar bisa lebih maju lagi.

Max Yusuf Alkadri Mantan Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II Tokoh Masyarakat Kalbar di Jakarta Oesman Sapta adalah sosok tokoh Kalbar yang sukses berkiprah di ibukota. Dia sudah berpengalaman dan banyak berbuat untuk Kalbar. Sebagai tokoh nasional, orang seperti OSO adalah aset Kalimantan Barat, ujar Max Yusuf Alkadri. Sebenarnya, rakyat Kalbar yang harus meminang OSO untuk menjadi senator, dengan kredibilitas dan kapabilitas yang dimilikinya. Kalau dia di Pontianak, saya akan pilih dia, tukas Max. OSO memiliki skill yang luar biasa dalam memimpin perusahaan dan mengembangkan usaha. Dia mengharapkan, dengan duduknya OSO di kursi DPD RI, dapat menjembatani keinginan masyarakat Kalimantan Barat dengan pemerintah pusat. Aspirasi masyarakat tentunya akan diteruskan dan dikawal sebagai pengemban amanah.

Sy Abdurrahman Alkadri Pengusaha dan Tokoh Keraton Kadriyah Pontianak

Ia juga membuka peluang untuk siapapun yang ingin menjadi perwakilan Kalbar, asalkan perwakilan dari Kalbar itu punya komitmen untuk berpihak dan peduli terhadap rakyat Kalbar. Tidak peduli dia suku dan golongan apa, yang penting dia bisa bertanggungjawab untuk kepentingan daerahnya, terangnya. Mengabdi Pada Negara Keinginan OSO untuk mencalonkan diri menjadi DPD dari Dapil Kalimantan Barat murni mengabdi untuk daerahnya. Sama sekali bukan untuk memperkaya diri. Saya sudah punya semua yang diinginkan, bisnis dan keluarga yang bahagia. Namun cita-cita saya dari dulu tetap ingin turut membahagiakan rakyat Kalbar, katanya. Ia berpesan, tidak boleh ada lagi yang sombong jika terpilih menjadi wakil rakyat atau wakil daerah. Semua elemen masyarakat harus bangga kepada Indonesia, karena menurutnya, di dunia hanya Indonesia yang mempunyai kerukunan beragama dan suku budaya. Dirinya mempersilakan siapa saja putra terbaik Kalbar yang maju di DPR RI dan DPD RI, asalkan menjadi wakil rakyat yang berpihak pada rakyat.

Satu-satunya tokoh yang memperjuangkan kepentingan Kalimantan Barat dengan berani dan tanpa pamrih. Kesuksesan OSO sebagai pengusaha patut menjadi contoh bagi pengusaha asal Kalimantan Barat lainnya. OSO selalu berinvestasi di daerahnya sendiri. Untuk hal ini, OSO sangat idealis. Dia tidak memikirkan proďŹ t terlebih dahulu, ujarnya. Kalbar sangat memerlukan tokoh-tokoh yang ingat dengan daerah asalnya. Hingga saat ini, OSO masih saja ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalbar dengan menjadi jembatan dengan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan. Baginya, OSO adalah pejuang yang gigih. Dalam perjuangannya, OSO akan selalu komit hingga akhir. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Jumat, 28 Maret 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy) / 081345479786 (Santo)

Hukum dan Keadilan

Penegakan Hukum Lemah, Gula Ilegal Berceceran Kemana-mana PONTIANAK-RK. Maraknya perdagangan gula illegal di kabupaten/ kota di Kalbar menunjukkan penegakan hukum masih sangat lemah. Tidak maksimal pada strukturnya maupun budaya hukum itu sendiri. Itulah yang dikatakan praktisi hukum Kalbar, Denie Amiruddin SH MHum. Dikatakannya, ada tiga hal yang harus berjalan dengan baik,

bila ingin hukum ditegakkan di masyarakat. Pertama substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri. Menyangkut masih maraknya peredaran gula illegal saat ini, saya melihat struktur dan budaya hukum masih lemah. Padahal substansi hukum itu sendiri sudah jelas, baik aturan maupun sanksinya, ujar De-

125 Nyawa

Melayang di Jalan PONTIANAK-RK. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Pontianak mencatat 1.726 unit kendaraan roda dua atau sepeda motor mengalami kecelakaan pada 2013 di wilayah Kota Pontianak dan Kubu Raya. Dari 1.726 sepeda motor yang mengalami kecelakaan itu, pengendaranya ada yang luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia atau tewas, jelas Kompol Jovan R Samual, Kasat Lantas Polresta Pontianak belum lama ini. Halaman 15

Satpol PP bongkar bangunan yang berdiri di atas fasum, Kamis (27/3). OCSYA ADE CP/ RAKYAT KALBAR

Satpol PP Bongkar Warga Mengancam P ONTIANAK -RK. Satpol PP Kota Pontianak dibantu Dinas Cipta Karya, Pekerjaan Umum, kepolisian dan TNI membongkar bangunan yang baru rampung dikerjakan di Gang Flora, Jalan KH Wahid Hasyim Pontianak Kota, Kamis (27/3) pukul 08.30. Bangunan milik Aris Sanjaya tersebut dibongkar, karena menurut Kasatpol PP Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo, bangunan itu dibangun di atas fasilitas umum (fasum) yakni di atas parit. Mereka sudah bangun dan lantai sudah Halaman 15

nie kepada wartawan, kemarin. Struktur hukum itu dijelaskannya, aparat penegak hukum sendiri, baik Polri, TNI, Bea Cukai maupun pemerintah daerah. Lembaga tersebut harus menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah untuk pengendalian pangan dalam negeri. Kalau hanya TNI dan Polri saja, tanpa dukungan Bea Cukai dan

pemerintah, serta instansi terkait lainnya, tidak mungkin penegakan hukum gula ilegal berjalan maksimal. Karena penegakan hukum harus berjalan bersamaan dengan instansi terkait. Bukannya sendirisendiri. Saya melihat Polri dan TNI saja, padahal di perbatasan ada Bea Cukai, dan kontrol pemerintah

daerah. Padahal ada wewenang dan tanggungjawab mereka terhadap perdagangan antarnegara, apalagi barang ilegal yang jelas tidak ada kontribusi bagi daerah, jelas Denie. Dosen Fakultas Hukum Untan Halaman 15

Penyelundupan Miras di Kalbar Sudah Bertahun-tahun Lamanya POLDA DIDUGA SEMBUNYIKAN PEMAIN LAMA ASAL JAKARTA PONTIANAK-RK. Tak salah kalau Kalbar dikatakan surganya para tidak meringkus pemiliknya, hanya mengamankan barang buktinya penyelundupan barang ilegal, termasuk minuman keras (Misaja. Padahal sangat-sangat tidak masuk akal, kalau polisi tidak ras) ilegal dari Malaysia. Rupanya Miras impor ilegal dari mengetahui pemilik serta jaringan pemain Miras ilegal dari Malaysia masuk ke Kalbar sudah berlangsung selama Malaysia ini. bertahun-tahun. Buktikan kepada publik, kalau Polda Kalbar memiMasuknya minuman beralkohol atau Miras liki keseriusan memberantas para penyelundup bailegal di Kalbar ini sudah berlangsung lama. rang ilegal dari Malaysia. Polda jangan berlamaBahkan sudah bertahun-tahun lamanya. lama menangani kasus Miras ilegal ini. Cepat Karena memang masuknya Miras ilegal tangkap dan proses hukum tersangkanya, ini diduga sudah dikondisikan oleh Bea bukan malah disembunyikan seperti saat Cukai, pelabuhan dan kepolisian, jelas ini, tegas Harry Adrianto. Harry Adrianto, anggota Komisi A Malah Harry Adrianto berharap, Polda DPRD Kota Pontianak, Kamis (27/3). Kalbar juga membeberkan sindikat Bahkan pemainnya merupakan masuknya Miras ilegal di wilayah penyelundup yang berdomisili di kerjanya ini. Semuanya harus diungJakarta. Ada indikasi Miras ilegal kapkan Polda Kalbar, kecuali teknis asal Malaysia itu bukan hanya penyidikan. dipasarkan di Kota Pontianak dan Kalau cuma nama tersangka dan Kalbar pada umumnya. Tetapi perusahaan, itu sah-sah saja dibejuga sudah merambah pada pasaberkan kepada publik. Jangankan ran antarpulau dan lebih banyak hanya kasus Miras ilegal, tersangka dipasok untuk dipasarkan di korupsi saja harus dibeberkan Jakarta. Apalagi Jakarta terkenal nama dan instansinya oleh penegak dengan tempat hiburannya dan hukum. Kan aneh jika kasus Miras jumlahnya sangat banyak. Dibiarini, polisi tidak berani membeberkan kannya minuman impor ilegal ini nama tersangkanya. Maka wajar juga masuk dari perbatasan Malaysia ke kalau publik curiga kepada polisi, Kalbar, ada keuntungan yang didapat ungkapnya. dari berbagai pihak. Mantan wartawan senior di Kalbar Saya yakin jaringan-jaringan Miras ini mengungkapkan, inisial Ag yang impor ilegal ini ada di Jakarta. Kemudidisebutkan Polda Kalbar sebagai pemilik an kekuatan dari Jakarta inilah menekan kontainer yang mengangkut ribuan botol Polda Kalbar untuk tidak melakukan proses Miras ilegal dari Malaysia tersebut, meruhukum terhadap tersangkanya. Mestinya ini pakan pemain lama dan sudah popular menjadi yang tidak boleh Polda Kalbar lakukan, kesal pemasok Miras ilegal. Harry Adrianto. Ag itukan salah satu nama popular pemasok MiMantan wartawan Tempo ini mengatakan, mestiras ilegal. Jika Ag tidak ditetapkan sebagai tersangka Petugas Rupbasan memperlihatkan Miras ilegal nya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimdalam kasus Miras ilegal ini, itu juga patut dipertanyang dititipkan Polda Kalbar. sus) Polda Kalbar melakukan jumpa pers secara resmi yakan, jelas Harry Adrianto. D R K kepada wartawan. Menyampaikan kepada publik dari hasil Jangan sampai gara-gara melindungi, menyembunyikan serta tangkapan serta sejauh mana proses hukum terhadap pemilik 502 enggan memproses hukum tersangka penyelundupan Miras ilegal, nama dus dengan jumlah 5.790 botol Miras ilegal kelas A dari Malaysia. Polisi harus baik institusi kepolisian menjadi tercoreng. Polda harus cepat menangani kasus bisa membuktikan kepada publik, kalau kasus penangkapan penyelundupan Miras ile- ini. Karena kasus ilegal rentan dengan permainan yang dilakukan oknum kepolisian. gal pada 2010 lalu tidak terulang lagi saat ini. Karena penangkapan 2010 lalu, polisi Halaman 15 OKUMEN

AKYAT

ALBAR

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014

184.498 Warga Terdaftar di BPJS SUNGAI RAYA-RK. Dinas Kesehatan Kubu Raya memastikan hampir 100 persen warganya memegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang saat ini menjadi program unggulan pemerintah pusat. Kartu BPJS itu pun merupakan pengganti dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hampir 184.498 jiwa warga tidak mampu yang sudah memegang kartu BPJS. Data itupun berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat untuk Kubu Raya, kata Marijan, Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Kubu Raya, Kamis (27/3). Tidak ada lagi warga Kubu Raya yang tidak mendaftarkan dirinya

dalam keanggotaan BPJS. Namun tidak menutup kemungkinan juga masih ada warga Kubu Raya yang belum mendaftar dalam keanggotaan BPJS. Jika mengacu data yang diberikan oleh pemerintah pusat, itu semua warga yang tergolong kurang mampu sudah terdaftar. Meskipun ada yang belum, kita imbau untuk segera mendaftarkan diri, karena jaminan kesehatan ini sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga serta mengecek kesehatannya, katanya. Menurut Marijan, BPJS merupakan program unggulan pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan kesemua lapisan masyarakat. Dengan adanya

BPJS ini masyarakat dapat berobat gratis, apabila sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS di sejumlah rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS, tuturnya. Ia pun mengatakan, tidak semua pihak rumah sakit melakukan kerjasama dengan BPJS. Contohnya RS Antonius menolak untuk kerjasama dengan BPJS. Jadi tidak semua rumah sakit yang dapat menerima pelayanan BPJS, ungkapnya. Tidak dipungkuri juga, BPJS saat ini menjadi polemik bagi masyarakat. Di mana masyarakat yang berobat masih dibebani dengan biaya yang besar. Ya masih ada masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan dalam menggunakan kartu BPJS, papar Marijan.

Padahal, sosialisasi yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah hampir merata, terkait tata cara penggunaan BPJS. Namun masih juga menjadi polemik bagi masyarakat. Sosialisasi yang kita lakukan sudah hampir merata, dari sembilan kecamatan yang ada hanya, satu kecamatan yang belum kita sosialisasikan kepada masyarakat, yakni Kecamatan Ambawang. Insya Allah dalam waktu dekat ini semua wilayah Kubu Raya sudah kita sosialisasikan, jelasnya. Mengenai polemik yang dihadapi masyarakat mengenai kepengurusan BPJS, jika ada masyarakat yang terkendala dalam mengurusnya, silakan hubungi Dinas Kesehatan Kubu Raya, imbaunya. (asy)

Bupati Rusman Lantik Dua Kades

Desa Ujung Tombak Pembangunan

Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH melantik Kepala Desa Kapur, Sungai Raya dan Kepala Desa Tanjung Harapan, Batu Ampar, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/3). ARI SANDY

SUNGAI RAYA-RK. Untuk pertama kalinya Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH melantik Kepala Desa Kapur, Sungai Raya dan Kepala Desa Tanjung Harapan, Batu Ampar, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/3). Rusman menekankan agar kepala desa yang dilantik, menjalankan amanah yang telah diemban dalam menjalankan roda pemerintahan hingga enam tahun mendatang. Rusman juga mengingatkan, aparatur desa merupakan ujung tombak menyejahterakan masyarakat. Apalagi tahun mendatang pemerintah pusat sudah mulai mengalirkan dana berkisar Rp500 juta hingga Rp1,4 miliar per desa, jelas Rusman usai melantik dua Kades tersebut. Kepala desa memiliki tanggungjawab penuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika dana desa sudah dicairkan, tentu masalah perekonomian dan pembangunan harus menjadi perhatian serius. Begitu pula masalah kesehatan, pendidikan serta

sosial budaya. Ketika anggaran telah memadai, maka sewajibnya ujung tombak desa, yaitu Kades dapat mengupayakan seoptimal mungkin apa yang dibutuhkan di desa mereka, jelas Rusman. Tak hanya itu, mendekati momen pesta demokrasi yang akan dihelat beberapa pekan lagi, Rusman menginginkan seluruh kepala desa di Kubu Raya menjadi garda terdepan, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pemerintahannya. Saat ini pergolakan di tingkat desa mengalami tensi yang cukup tinggi. Apalagi untuk perhitungan hasil perolehan suara sudah diserahkan di tingkat PPS, makanya kita minta agar aparatur desa all out menjaga ketertiban dan keamanan menjelang maupun setelah Pemilu, katanya. Hal ini menurut Rusman begitu penting. Sebab pesta demokrasi dilaksanakan lima tahun sekali dan memiliki peran strategis untuk menentukan pembangunan daerah. (asy)

Ilustrasi/IST

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

CPNS Tidak Ditarik Biaya

Ilustrasi/IST

Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak tidak dikenakan biaya apapun. Penegasan itu disampaikan Bupati Pontianak, H Ria Norsan untuk mengantisipasi praktik penipuan oknum tak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pribadi mengatasnamakan pemerintah daerah. Hal ini sangat penting dan harus disampaikan kepada para CPNS, agar tidak ada korban penipuan nantinya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengangkatan CPNS sama sekali tidak ada pungutan biaya apapun, tegas Ria Norsan. Dijelaskannya, seluruh proses dan tahapan yang dijalankan dalam upaya perekrutan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak mulai dari pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun pengurusan surat keputusan pengangkatan di Badan Kepegawaian Negara, semuanya dilakukan tanpa ada pungutan biaya. Jika ada orang yang mengaku bisa menghubungkan dengan orang dalam atau pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Pontianak, maka orang itu merupakan oknum yang tidak bertanggungjawab. Jangan dilayani, karena orang seperti itu hanya mencari keuntungan sendiri dengan memanfaatkan penerimaan CPNS, beber Norsan. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama menyatakan, seluruh rangkaian proses perekrutan CPNS dilakukan oleh panitia seleksi nasional. Semua proses yang dijalankan berlangsung transparan. Semuanya dilakukan dengan transparan. Termasuk berkaitan dengan daftar nilai tes kemampuan dasar yang berisi nilai passing grade dari masing-masing peserta yang di-ranking mulai dari nilai tertinggi hingga terendah. Tidak ada intervensi dari manapun, sebut Firman. (ﬁa)

Disdikpora Butuh Ratusan Guru Harus Komitmen Tidak Pindah Tugas MEMPAWAH. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pontianak mengaku kekurangan tenaga guru. Menurut Kepala Disdikpora Kabupaten Pontianak Zulkiﬂi Salim, pihaknya membutuhkan tambahan ratusan tenaga guru untuk mendukung kelancaran aktivitas dunia pendidikan. Secara keseluruhan, kita masih kekurangan tenaga pendidik. Dari sembilan kecamatan di Kabupaten Pontianak, enam kecamatan masih membutuhkan tambahan guru. Diperkirakan, jumlah guru yang dibutuhkan sebanyak 200 orang, ungkap Zulkiﬂi Salim di Mempawah.

Zulkifli Salim menjelaskan, permasalahan berkaitan dengan kekurangan tenaga pendidik tersebut merupakan hal krusial yang harus segera ditangani. Sebab, guru menjadi indikator utama dalam rangka melaksanakan berbagai program dunia pendidikan di masyarakat. Baru tiga kecamatan yang jumlah gurunya cukup. Yakni Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, dan Mempawah Timur. Sedangkan enam kecamatan lainnya yaitu Sungai Pinyuh, Sadaniang, Toho, Anjongan, Segedong, dan Siantan masih kekurangan tenaga guru. Kekurangan terbanyak berada di Toho dan Sadaniang, bebernya.

Lebih jauh, Zulkiﬁli mengungkapkan, sejak berakhirnya moratorium penerimaan CPNS pada 2012 lalu, pihaknya telah mengajukan usulan pengangkatan tenaga pengajar kepada pemerintah pusat. Namun, imbuh dia, dari ratusan guru yang diajukan hanya 35 formasi yang disetujui pemerintah pusat. Tentunya angka 35 tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan di lapangan. Untuk kebutuhan guru ini, yang kita butuhkan pada bidang studi agama seperti Budha, Hindu, dan Katolik, paparnya. Pada penerimaan CPNS tahun 2013 lalu, tercatat ada 1.039 pelamar yang mendaftarkan diri. Jumlah peserta yang mengikuti

tes CPNS sebanyak 919 peserta, sedangkan penerimaan yang tersedia hanya berjumlah 35 orang. Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pontianak, H Trisna Jaya menilai, masalah kekurangan tenaga pendidik menjadi permasalahan penting yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Sebab, pendidikan merupakan sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian. Kita minta agar pemerintah daerah tetap mengajukan kuota CPNS kepada BKN setiap tahunnya. Dengan dilengkapi alasanalasan yang tepat dan mendasar, mudah-mudahan BKN dapat menambah kuota sesuai kebutuhan

di lapangan, tuturnya. Lebih jauh, Caleg PPP Dapil III itu menyarankan agar pemerintah daerah membuat nota kesepakatan sebagai perjanjian kerja kepada guru yang diangkat menjadi PNS. Nota kesepakatan tersebut menegaskan komitmen agar guru tidak berpindah tugas, sebelum batas waktu yang telah disepakati. Misalnya perjanjian kepada guru untuk tidak berpindah tugas selama beberapa tahun di daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apabila komitmen tersebut dilanggar, maka harus ada konsekuensi berupa sanksi kepada guru bersangkutan, tukasnya. (ﬁa)

Ratusan Massa Pendukung Hanura Gelar Konvoi

Kampanye Hanura Serahkan Bantuan Sosial MEMPAWAH. Kampanye Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Mempawah HilirMempawah Timur ditandai dengan penyerahan bantuan sosial masyarakat, Kamis (27/3) siang. Kampanye yang diikuti ratusan massa pendukung Hanura itu juga menggelar konvoi kendaraan. Kampanye terbuka dipimpin langsung Ketua DPC Hanura Kabupaten Pontianak, Taufik Urochman terlebih dahulu dimulai dengan pengarahan di Sekretariat DPC Hanura Kabupaten Pontianak di Kelurahan Terusan. Usai mendapatkan pengarahan, ratusan simpatisan dengan menggunakan sepeda motor dan mobil menggelar aksi konvoi mengelilingi Kecamatan Mempawah Hilir- Mempawah Timur dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Kemudian, konvoi berhenti di salah satu rumah warga di Desa Kuala Secapah untuk menyerahkan bantuan duka berupa uang tunai. Bantuan tersebut diserah-

Caleg Hanura DPR-RI, H Daniel Edward Tangkau SH didampingi Ketua DPC Hanura Kabupaten Pontianak, Taufik Urochman menyerahkan bantuan sosial kepada ahli waris kader Hanura yang meninggal dunia. ALFI SHANDY

kan Ketua DPC Hanura Kabupaten Pontianak, Tauﬁk Urochman bersama Caleg Hanura DPR RI Dapil Kalbar, H Daniel Edward Tangkau

SH beserta para Caleg Hanura Kabupaten Pontianak. Bantuan diterima ahli waris almarhum. Usai menyerahkan bantuan

tersebut, massa simpatisan Hanura kembali bergerak menuju ke Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir. Di desa itu, Hanura menyerahkan bantuan sosial untuk pembangunan jembatan. Hanura akan memberikan bantuan berupa bahan material sebagai bentuk dukungan agar pembangunan jembatan bisa segera rampung. Bantuan sosial yang kami berikan ini sebagai bukti nyata besarnya kepedulian sosial Partai Hanura kepada masyarakat yang membutuhkan. Artinya, Hanura senantiasa siap berbuat dan berjuang bersama-sama rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah Kabupaten Pontianak khususnya, dan Kalbar umumnya, tegas Tauﬁk yang juga Caleg Hanura DPRD Provinsi Kalbar nomor urut 7. Tauﬁk menilai, kampanye terbuka yang dilaksanakan pihaknya tersebut merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, terhadap komitmen dan keseriusan Partai Hanura sebagai peserta Pemilu 2014. Ia optimis, Partai

Hanura mampu mencapai hasil maksimal pada Pemilu 9 April mendatang. Kita optimis mampu meraih target satu fraksi utuh di DPRD. Antusias masyarakat untuk mendukung Partai Hanura sangat besar. Karenanya, caleg Hanura selalu berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, ujar Tauﬁk. Sementara itu, Caleg Hanura DPR RI, H Daniel Edward Tangkau SH menegaskan, Hanura merupakan partai bersih dan bebas dari praktik KKN. Visi misi dan program kerja Hanura sangat jelas dan terukur untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Kita sangat komitmen untuk memperjuangkan kemajuan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Memang selama ini program tersebut telah berjalan, namun belum maksimal. Kita lihat saja, keberadaan infrastruktur masih minim dan jauh dari harapan. Untuk itu, Hanura siap membawa perubahan demi kesejahteraan rakyat dan daerah, katanya. (ﬁa)

GELIAT KAYONG UTARA PEMPADAHAN

Kenali Perubahan Iklim SUKADANA. Anomali (keanehan) iklim atau variasi iklim telah mengganggu kegiatan pertanian atau kenelayanan, menimbulkan kerugian ekonomi yang berimplikasi pada kehidupan petani dan nelayan. Gagal panen atau tidak dapat melaut karena cuaca ekstrem semakin dirasakan kaum ini. Kita harapkan kaum tani di kecamatan Sukadana dapat mengenai perubahan iklim kawasan. Sebab pengetahuan tentang iklim, modal dasar petani untuk bercocok tanam di sawah tadah hujan, tutur Fathul Bahri SP, mantri tani kecamatan Sukadana, kemarin. Dikatakannya para petani di negara berkembang sedang mengalami kerugian yang paling besar akibat perubahan iklim global dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kerugian tersebut meliputi kerugian ekonomi, ekologi, kemanusiaan, sosial dan budaya yang semuanya akan semakin menyulitkan kesejahteraan hidup petani dan keluarganya. Paling besar terkena dampak akibat perubahan iklim yaitu para petani kita sehingga merugi. Transfer pengetahuan untuk pemberdayaan petani dalam layanan agrometeorologi dalam menghadapi perubahan iklim, berusaha dilakukan pemerintah daerah. Kegiatan transfer pengetahuan berusaha digalakkan kepada kelompok tani di kecamatan Sukadana, timpal Fathul. Pemberdayaan petani ini, harapnya, para petani mampu menghadapi perubahan iklim yang khas lokasi dengan penyesuaian sikap, perilaku dan keterampilan petani dengan kondisi iklim baru sehingga mereka tidak dirugikan. Perubahan pola tanam, budidaya dan berhemat dalam pengunaan air khusus di daerah hujan terbatas, diharapakan dampak perubahan iklim tidak terlalu berpengaruh, jelasnya. Pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi yang lebih banyak kepada para petani terutama petani kecil mengenai perubahan iklim di kawasan. Informasi dan pengetahuan tentang cuaca, curah hujan, dan kapan musim tanam bisa dimulai menjadi salah satu informasi penting sebagai upaya antisipasi perubahan musim tanam dan rendahnya curah hujan akibat perubahan iklim. Jangan sampai terjadi petani kecil dengan luas tanam di bawah 1 hektar, belum tahu banyak mengenai perubahan iklim yang terjadi. Tanpa informasi tentang perubahan iklim maka dikhawatirkan petani kecil bakal semakin tertekan tingkat pendapatannya, sebab tidak bisa melakukan produksi pertanian terutama padi secara maksimal, kupas Fathul. (lud)

KETAPANG

RAKYAT KALBAR Jum`at, 28 Maret 2014

Berdayakan Lahan dan Perlu Jalan Tembus

P ULAU M AYA .Kecamatan Pulau Maya memiliki beberapa titik lahan nganggur namun tak diolah. Masyarakat yang kadang kekurangan makanan bahan pokok ini mengharapkan lahan itu diolah saja untuk memperkuat ketahanan pangan. Kemudian antara wilayah utara dan selatan kurang terhubung dengan jalan, diharapkan ada jalan tembus. Pulau Maya ini pada umumnya memiliki tiga masalah utama yang berhubungan dengan sarana dan prasarana wilayah. Yaitu, jalan penghubung antara desa maupun dusun, air bersih layak konsumsi, dan ketahanan energi listrik. Kemudian kegiatan ekonomi masih perlu dukungan kuat, misalnya pembinaan dari instansi pemerintah termasuk di pemasaran hasil bumi, tutur M Sukardi SE MM, Wakil Ketua DPRD KKU dari daerah pemilihan kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata di ruang kerjanya, kemarin. Dikatakannya ketersediaan jalan di Pulau Maya masih belum memadai, demikian pula yang ada saja kondisinya masih perlu diperkuat. Padahal jalan sebagai transportasi, faktor utama dalam mendukung lalulintas barang dan jasa. Ketika transportasi

ILUSTRASI

terpenuhi, lalulintas barang dan jasa meningkat, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, akhirnya derajat kesejahteraan masyarakat menguat secara signiďŹ kan. Keseriusan pemerintah untuk mem angun jalan representatif dari kawasan utara ke selatan Pulau Maya, dari desa Dusun Kecil ke Satai, dari Dusun Besar/

Kecil ke desa Kemboja, diperlukan adanya. Kalau sudah di desa Kemboja bisa terhubung ke Pelabuhan Teluk Batang, itu alam kalau dikelola dengan baik potensi ekonominya cukup besar. Masak masih ada daerah mau ke ibukota kecamatan di Tanjung Satai, harus menyeberang ke Sukadana dulu baru ke ibukota kecamatan. Ini menunjukkan

pemenuhan jalan di Pulau Maya masih diperlukan adanya, tegas Sukardi dari Partai Demokrat. Dalam bidang pertanian, lanjutnya, kinerja instansi pemerintah juga perlu ditingkatkan lagi, baik dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat maupun sistem purna jual hasil bumi. Ada lahan pertanian potensial di desa Dusun Kecil yang sangat

Antisipasi Jangan Sampai Dibatalkan S U K A D A N A . Pe ny e l e n g g a r a pemerintahan, pembuatan kebijakan di daerah harus berdasarkan hukum, karena kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemerintahan dapat berdampak pada hukum. Karenanya pembuatan produk hukum harus jernih, bagus, dan berdayaguna, sehingga tidak dibatalkan karena

jelek. Maksud dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pembuatan produk hukum daerah, demi menyiapkan aparatur pemerintahan daerah yang mampu merancang produk hukum secara terencana, terpadu, sistematis, serta terciptanya hasil pembentukan yang sesuai kaidah

dan asas-asas yang berlaku, tegas Molyadi SH, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) KKU, kemarin. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pelaksanaan bimbingan teknis, Molyadi memaparkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan aparatur di ling-

kungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kayong Utara. Khususnya yang menangani produk hukum daerah, baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. Kemudian untuk menciptakan aparatur yang berkompeten serta memiliki keterampilan dalam penyusunan produk hukum daerah. Menciptakan tertib perancangan

luas. Akan tetapi tanah itu sudah konsensi perusahaan perkebunan, sebelum Kayong Utara mekar dari kabupaten Ketapang. Padahal di tanah ada sumber air yang bisa dimanfaatkan irigasi tanah, sehingga sangat memungkinkan untuk pertanian modern seperti di Sukadana, kupas Sukardi. Ia mengaku sedih dunia pertanian di Pulau Maya maupun Karimata, khusus bahan makanan pokok menjadi sangat murah di musim panen, kemudian sangat mahal di musim kemarau. Diharapkan menunggu musim menanam bahan makanan pokok, para petani diajari menanam tanaman palawija, seperti kedelai, jagung, dan lain-lain. Kita harapkan sistem lumbung pangan di desa-desa di kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata dapat diperkuat lagi. Ini demi mengatasi kebiasaan, petani perlu membiayai kebutuhan rumah tangga terpaksa menjual semua hasil buminya di musim panen. Akhirnya duit tabungan menipis ketika musim panen masih jauh. Kalau ada lumbung desa yang dikelola secara gotong-royong dan profesional, rawan pangan ke masyarakat kepulauan tidak akan terjadi lagi, kupas Sukardi. (lud)

dan prosedur pembentukan produk hukum daerah, ungkap Molyadi. Ia mengharapkan kepada petugas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Kayong Utara yang menangani pembuatan produk hukum daerah, jangan sampai ada yang ditetapkan akan dibatalkan pemerintah. Hanya karena tidak sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang lebih tinggi, tegas Molyadi. (lud)

metro

PEMPADAHAN

Sosialisasikan Penetapan Caleg Terpilih KETAPANG. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Kamis (27/3) menyosialisasikan tentang rekapitulasi surat suara serta penetapan calon terpilih kepada para pimpinan partai politik. Hal ini disampaikan anggota KPU Ketapang F Alkap Pasti di ruang pertemuan KPU Ketapang. Tema yang disampaikan yakni dari pemungutan suara menjadi kursi. Tentunya untuk menetapkan suara jadi kursi ada tahapan-tahapan sampai pada penetapan calon legislatif terpilih untuk setiap daerah pemilihan, jelas Alkap F Pasti. Alkap menuturkan, sosialisasi ini selain tentang pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, maka akan dilakukan rekap suara di Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai tingkat Masional. Disebutkannya, secara umum, proses rekap berlangsung terbuka, dengan diawasi oleh saksi, pengawas Pemilu, pemantau dan juga oleh masyarakat umum. Hasil perolehan suara juga diberikan ke para saksi yang hadir. Jika proses di TPS ini berjalan baik, maka proses selanjutnya juga dipastikan akan lancar, ujar Alkap. Pria murah senyum ini mengemukakan, karenanya petugas KPPS harus bekerja sesuai dengan ketentuan, begitu juga saksi Parpol, akan sangat menentukan proses kelancaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terkait adanya masukan dari pimpinan Parpol tentang adanya kejadian penandatanganan formulir lebih dulu sebelum proses keseluruhan hitung suara selesai. KPU meminta saksi menolaknya. Biar mendukung proses yang jujur, para saksi jangan mau menandatangani blangko yang masih kosong, tegas Alkap. Alkap menyebutkan, saksi boleh menandatangani jika proses pengisian formulir perolehan suara sudah selesai. Sebutnya, penghitungan suara sendiri di TPS, akan dimulai dari perolehan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan baru DPRD Kabupaten/Kota. Tentang mekanisme penetapan c aleg terpilih. Akan ditetapkan perolehan suara Parpol secara keseluruhan per Daerah Pemilihan, yakni total suara yang mencoblos partai dan mencoblos calon. Kemudian di tetapkan BPP, yang merupakan hasil dari pembagian suara sah dibagi jumlah kursi di Dapil tersebut. Dari tahapan tersebut akan ditentukan partai mana yang mendapatkan kursi, urai Alkap. Ia menjelaskan, jika suara partai lebih besar dari BPP, maka otomatis partai tersebut mendapatkan kursi. Alkap mengatakan suara sisa dari perolehan kursi pertama, serta suara Parpol yang tidak mencapai BPP akan dirangking pada perhitungan tahap kedua.(Jay)

Bupati Tak Berikan Izin Hiburan Malam KETAPANG. Pemerintah Kabupaten Ketapang menjelang Ujian Nasional (UN) tidak akan memberikan izin hiburan malam. Hiburan malam dikhawatirkan akan menganggu kosentrasi siswa yang akan mengikuti ujian nasioanal yang akan dilaksanakan pada Senin 14 April 2014 mendatang. Kita tidak akan memberikan izin hiburan malam, menjelang ujian nasioanal ini, tegas Bupati Henrikus, kemarin. Ia menilai hiburan malam bisa menganggu kosentrasi pelajar yang akan mengikuti ujian, Bupati mengkhawatirkan jika siswa tidak kosentrasi dalam belajar akan berdampak buruk bagi nilai ujian siswa. Kita berharap di Ketapang, semua siswa yang mengikuti ujian nasioanal lulus, ujarnya. Bupati juga berharap hasil UN di Ketapang dapat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dan menginginkan pelaksanaan UN ini bisa dilaksanakan dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan dan Menengah ( Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketapang Ucup Supriatna menjelaskan, Senin 14 April 2014 mendatang Ujian Nasional (UN) akan dilaksanakan yang dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasyah Aliayah (MA) sebanyak 2.879 serta siswa Sekolah Menengah Keju-

K ETAPANG . Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ketapang Sukardi S.Sos meneg askan, pada masa tenang tidak boleh ada lagi Alat Peraga Kampaye (APK) Parpol yang terpasang. Pihaknya akan membongkar APK saat masa tenang. APK Parpol tidak boleh ada lagi saat masa tenang, harus sudah steril, tegas Sukardi kemarin. Sukardi mengatakan, pada masa tenang, APK partol-parpol harus sudah stril di semua di Kecamatan-Kecamatan maupun Kota Ketapang, terutama di jalan-jalan protokol. Pemantauan akan terus kita lakukan terhadap APK parpol tersebut, ujarnya. Menurut Sukardi, untuk di Kecamatan-Kecamatan banyak

ILUSTRASI

ruan (SMK) sebanyak 721 siswa. Ucup menuturkan, dalam pelaksaan ujian nasioanl nanti, pengawasan juga dilakukan oleh satuan pengawas dari Universitas Tanjungpura (Untan) dimana, akan ditempatkan satu sekolah akan diawasi satu petugas pengawas dari Untan. Persiapan UN di Ketapang,

secara umum sudah siap, tinggal siswa-siswa yang harus siap menghadapi UN dengan serius belajar, jelas Ucup. Ucup menuturkan, untuk antispasi adanya kebocoran soal ujian, soal yang datang tersebut dalam keadaan sudah tersegel dan dijaga oleh aparat kepolisian. Sebutnya, untuk kebocoran

soal UN, kemungkinan sangat kecil sekali, karena kondisi kotak soal ujian sulit untuk dibuka dan dijaga oleh aparat. Kalau ada bocoran soal atau kunci jawaban yang beredar, jang an mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas seperti itu, pesan Ucup. Menurut Ucup, khusunya Disdik

Masa Tenang. APK Parpol Harus Steril APK parpol sepert i Baliho, Biner maupun Spanduk dan alat peraga kampaye lainya yang dipasang diwilayah privat, sepert i rumah-rumah pribadi, namun pada saat masa tenang tidak boleh ada lagi APK yang masih terpasang. Sukardi mengatakan, sementara untuk kegiatan kampaye terbuka yang sedang berlangsung saat ini, dari pantauan dan pengawasan Panwaslu, sejauh ini belum ada laporan maupun temuan pelangaran oleh Parpol yang sifatnya signifikan. Tidak ada money politik, maupun fasilitas Negara yang digunakan pada

saat Kampanye itu, kata Sukardi. Sukardi menjelaskan, adanya mobil milik pemerintah seperti mobil pemadaman kebakaran dan Ambulance yang stanbay di saat partai sedang melakukan kampaye, itu diberlakukan porsi yang sama kepada 12 Parpol, bukan hanya berlaku pada satu parpol saja. Kampaye atau rapat umum, para simpatisan, kader Parpol agar jangan melakukan nonvoi dijalanan, karena itu berbahaya bagi keselamatan, imbaunya. Menurutnya, saat ini tahapan sosialisasi Parpol maupun para caleg terus berjalan,

namun pada batasan-batasan pertemuan di rumah warga, dimana para caleg hanya menyampaikan prog ram kerja mereka kepada konstituenya. Pertemuan itu maksimal boleh dihadiri 250 orang saja, dan tidak diperbolehkan adanya hiburan seperti musik yang bisa mengundang orang datang lebih banyak lagi, jelasnya. Sukardi menuturkan, untuk pola pengamanan kampaye terbuka itu berada dipihak kepolisian. Jika pada tahapan sosialisasi ditemukanya adanya parpol ataupun caleg yang mengunakan hiburan seperti musik, polisi

Kabupaten Ketapang, sejauh ini tidak mengalami kendala apa pun untuk mempersiapkan ujian nasional ini dan berjalan lancar-lancar saja Untuk kesiapan jaringan aliran listrik, agar tidak terjadi ganguan selama proses ujian, kita akan berkoordinasi dengan pihak PLN Ketapang, pungkasnya. (Jay)

mempunyai hak untuk membubarkan pertemuan itu. Batas waktu sosialisasinya paling lama hanya pukul 22.00 malam saja, ucapnya. Sukardi menjelaskan, kawasan kampaye terbuka bagi 12 Parpol di Kabupaten Ketapang dibagi menjadi 4 zona, yakni zona 1, zona 2, zona 3 dan zona 4, Panwaslu Ketapang sepanjang masa kampaye parpol akan terus melakukan monotoring, untuk memantau jika ada pelanggaran saat Kampaye Parpol. Bukan hanya pada masa kampanye saja Panwaslu memantau dan mengawasi, saat sosialisasi dan masa tenang Panwaslu lebih intensif lagi melakukan pengawasan, pungkas Sukardi.(Jay)

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014 APAI KATO KITO

Budayakan Gaya Hidup Sehat Penyakit yang ada di masyarakat kebanyakan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Merubah pola hidup tidak sehat ini adalah kunci sukses untuk menciptakan masyarakat sehat. Penyakit yang ada di masyarakat kita adalah persoalan gaya hidup yang tidak sehat. Upaya nyata harus dilakukan untuk menciptakan daya hidup sehat. Itu harus dilakukan dengan trategi yang sangat jitu, kata Wakil Ketua DPRD Melawi, Drs Kluisen. Dijelaskannya, strategi harus diformat dengan baik. Sebab Melawi berbeda dengan daerah yang lain. Karekteristik wilayah dan tipekal masyarakat berbeda. Karena itu, harus ada kebijakan khusus. Diungkapkannya, salah satu kebijakan untuk menciptakan daya hidup sehat adalah dengan mengkader satu orang warga desa. Warga desa ini lah yang harus akan melakukan propaganda gaya hidup sehat. Kluisen mengatakan kader kesehatan ini bisa dilakukan bisa mempromosikan agar setiap rumah memiliki WC yang memenuhi standar kesehatan. Mereka bisa mengkampanyekan agar masyarakat tidak buang air besar di Sungai. Kader kesehatan ini bisa juga mencontohkan gaya hidup sehat dengan membuat WC. WC sebenarnya tidak perlu malah, namun harus memenuhi standar kesehatan. Kader kesehatan dari masyarakat ini bisa menjelaskan bahaya kalau buang air besar di Sungai. Mereka bisa mengatakan pada masyarakat denan buang air besar di sungai bisa menularkan penyakit, ulasnya Kader kesehatan yang tinggal bersama masyarakat ini tidak hanya berteori, namun memprektikan atau mencontohkan langsung pada masyarakat. Hingga masyarakat bisa meniru daya hidup sehat tersebut. Dalam menciptakan daya hidup sehat, masyarakat melawi tidak hanya perlu teori, namun harus melihat contoh. Sementara dokter, bidan dan perawat yang ada tidak bisa mencontohkan,lantaran mereka mengeklusifkan diri. Apalagi penaga kesehatan yang telah menjadi pegawai negeri yang ditugaskan di kecamatan sangat sulit diakses oleh masyarakat. Lantaran jarak tempuh yang sangat jauh. Sebenarnya dalam manciptakan gaya hidup sehat, kita tidak perlu orang yang berpendidikan tinggi. Namun yang diperlukan adalah kader kesehatan yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika ini dipraktikan maka, biaya di dinas kesehatan dapat dipangkas. Bila ada kader kesehatan dari masyarakat yang melakukan kampanye daya hidup sehat dan memberi contoh. Maka tugas-tugas tenaga medis yang PNS sudah terbantukan. Sebab, daya hidup sehat ini akan menciptakan masyarakat yang sehat, ulasnya. (aji)

MELAWI MEMBANGUN Guru Sekolah Tembawang Panjang Dambakan Rumdin

Kalau Hujan, Guru Tak Mengajar NANGA PINOH. Guru SDN 20 Tanjung Karemat, Desa Tembawang Panjang, Kecamatan Nanga Pinoh yang tinggal di Nanga Pinoh mengeluh. Mereka kesulitan menuju tempat mengabdi ketika musim hujan. Bahkan mereka terpaksa tidak mengajar, lantaran akses sangat sulit dilalui. Kalau musim hujan, guru SDN 20 terpaksa tidak mengajar. Karena sulit sekali melintasi jalan yang ada. Kondisi jalan akses benarbenar sulit dilintasi kalau musim hujan, kata tokoh muda Nanga

pernah menjadi pendidik ini. Lantas laki-laki yang tinggal di KKLK ini mengakui, pernah beberapa kali menyaksikan langsung sejumlah guru yang terpaksa pulang atau tidak jadi mengajar. Karena tidak sanggup untuk melintasi jalan yang ada. Memang niat dari rumah di Nanga dan sekitarnya mau mengajar. Tapi begitu datang simpang Tembawang Panjang KKLK berbalik arah, karena jalan sulit dilintasi, kenangnya. Bahkan, ada juga guru yang

Pinoh, Epiyantono, kemarin. Dia pun mengusulkan, supaya pemerintah menyediakan perumahan guru yang mengajar di SDN 20 Tanjung Karemat. Agar guru bisa tinggal di sekitar sekolah. Paling tidak, kalau musim hujan bisa menginap di rumah dinas tersebut. Solusinya adalah rumah guru, agar guru bisa mengajar murid walau pun terjadi hujan. Agar selalu bisa mengajar tepat dengan waktunya. Murid pun bisa menikmati pendidikan secara optimal, ulas laki-laki yang juga

Ella dan Menukung Butuh Bank Nanga Pinoh. Perkembangan suatu daerah tak jarang juga dipengaruhi dengan keberadaan lembaga keuangan yang semakin memudahkan masyarakat untuk menyimpan atau meminjam uang. Bank sebagai sebuah lembaga keuangan pun tentu saat ini menjadi kebutuhan masyarakat, seperti di wilayah kecamatan Ella Hilir dan Menukung yang belum memiliki bank. Hal itu diungkapkan oleh ZulkiďŹ&#x201A;i salah seorang pemuda Kecamatan Menukung, saat ditemui di Nanga Pinoh, belum lama ini. Hingga kini di Ella dan Menukung belum ada satu pun yang sudah memiliki lembaga keuangan perbankkan. Selama ini masyarakat hanya menghandalkan jasa pelayanan lembaga CU, ucapnya. Menurut Zul, berhubung hanya ada CU sehingga jika masyarakat ingin melakukan simpan pinjam uang maupun melakukan pengiriman uang, masyarakat hanya mengandalkan jasa pelayanan CU yang ada di daerahnya. Karena jika ingin menggunakan jasa pelayanan bank masyarakat harus pergi ke ibu kota kabupaten yaitu di Nanga Pinoh, tuturnya. Lebih lanjut Zul menerangkan, jika melihat dari perkembangan pembangunan dan lajunya pertum-

terpaksa meninggalkan motor di kebun karet warga. Kemudian melanjutkan berjalan kaki ke sekolah. Kalau berjalan kaki, dipastikan kondisi guru sudah tidak bisa lagi konsen mengajar karena sudah kelelahan. Kalau bicara semangat, saya menyaksikan mereka sangat semangat untuk mengajar. Banyak juga yang berjalan kaki, ada juga yang memaksa untuk menggunakan motor. Tetapi kan sudah kelelahan, hingga kelelahan untuk mengajar lagi, ujarnya.

Padahal menurutnya, jarak tempuh dari Kota Nanga Pinoh ke sekolah hanya sekitar 45 menit saja di kala musim kemarau. Namun bila musim hujan, waktu tempuh bisa dua atau tiga jam. Malah bisa tidak sampai tujuan. Kalau dilihat dari jarak, termasuk dekat, tetapi karena kondisi jalan masih jalan tanah merah, maka sulit untuk diakses. Bisa juga solusinya dengan mengaspal jalan, agar proses pendidikan bisa dilakukan secara maksimal, ujarnya. (aji)

Jangan Tertipu Uang Palsu

buhan perekonomian masyarakat, di Melawi memang masih membutuhkan banyak lembaga keuangan, di antaranya seperti di jalur Sungai Melawi. Paling tidak di wilayah Ella dan Menukung dibangun satu unit bank. Supaya pelayanan perbankkan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, terangnya. Disamping itu kata Zul, keberadaan bank juga dibutuhkan oleh perusahaan yang telah mengembangkan usahanya didaerah tersebut, misalnya perusahaan sawit. Sebab, dalam pembayaran gaji karyawan, perusahaan memerlukan lembaga keuangan untuk kelancaran dan keamanan dana mereka. Karena itu, Ella dan Menukung membutuhkan bank. Guna untuk memperlancar transaksi keuangan, tuturnya. Keberadaan bank, tambah Zul juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan publik lainnya, seperti membeli voucher listrik, membayar tagihan bank ataupun layanan lain yang kerap diperoleh melalui bank. Masyarakat juga mendapatkan jaminan lebih baik bila menyimpan uangnya di bank, karena justru transaksi keuangan yang besar juga sering berada di wilayah pedalaman, pungkasnya. (aji)

N ANG A P INOH . Perputaran uang yang terjadi setiap hari di Melawi ini mengharuskan untuk selalu mewaspadai beredarnya uang palsu. Seperti yang disampaikan seorang pemuda Desa Paal Kecamatan Nang a Pinoh, Jhon P, yang mendapatkan kabar penemuan uang palsu di Melawi. Pe r e d a r a n u a n g p a l s u tersebut tidak tampak, karena dikeluarkan selembar-selembar. Modusnya, uang palsu tersebut digunakan untuk membeli rokok. Sehingga mereka mendapatkan pecahan uang kecil dari pengembalian pemilik toko atau warung korbannya, ungkapnya. Dikatakannya, peredaran uang palsu juga biasanya memanfaatkan suasana keramaian, apalagi seperti kegiatan-kegiatan kampanye yang mengumpulkan banyak orang. Momen tersebut bisa saja digunakan oleh para pengedar uang palsu untuk membeli barang dan sebagainya. Uang palsu yang perlu diwaspadai itu, seperti uang pecahan Rp 100 ribu, dan pecahan Rp 50 ribu. Sebab pecahan-pecahan tersebutlah uang palsu yang biasa

Ilustrasi/IST

ditemukan, ucapnya. Jhon menjelaskan, untuk menghindari penipuan penggunaan uang palsu, maka dikenal betul-betul uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang asli. Sebab perbedaan kertas uang asli dengan uang palsu jauh berbeda. Jika diteliti betul-betul, dan diucap-usap kertasnya, antara uang palsu dan uang uang

asli memang jauh berbeda, jelasnya. Demikian juga dilihat dari warnanya, antara uang asli dengan uang palsu, juga jauh berbeda. Sehingga secara kasat mata juga bisa membedakan mana uang paslu dan mana uang yang asli. Sehingga harus diteliti betul-betul setiap uang yang didapatkan. (aji)

SINTANG RAYA APAI JI KITAK

Tiap Pekan Selalu ada Laka Lantas S I N T A N G . Kecelakaan lalu lintas di Sintang tergolong masih cukup tinggi. Berdasar data Polres Sintang, selalu ada kecelakaan dalam set iap pekan. Penyebab kecelakaan dominan karena faktor kesalahan manusia. Menekan risiko kecelakaan, selain mengimbau pengendara berwaspada kepolisian juga meningkatkan razia kendaraan. Kalau dihitung rata-rata, tiap satu pekan terjadi satu kasus kecelakaan. Dominan korban masih berusia produktif. Kelalaian menjadi penyebab utama kecelakaan terjadi. Maka kita imbau pengendara berhati-hati dan tidak ugal-ugalan saat berkendara, kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sintang AKP Bagus Nyoman Gede Junaedi, Rabu (26/3). Hasil analisa dan evaluasi kepolisian, kasus kecelakaan di Sintang banyak terjadi pada petang. Atau menjelang magrib, sekali pun lalu lalang di jalan raya tidak terlalu tinggi. Jenis kendaraan dalam insiden tersebut tertinggi tubrukan antar sepeda motor. Mungkin kalau petang bersamaan jam pulang kerja, jadi pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, kata Kasat. Sementara lokasi kejadian kebanyakan bukan di dalam kota. Melainkan berada di daerah kecamatan. Seperti di jalan raya menuju arah Kelam dan Tebelian. Kedua wilayah kecamatan itu kerap timbul kecelakaan lalu lintas. Menurut Kasat melalui unit pendidikan dan rekayasa (Dikyasa) Polres Sintang mengupayakan dapat menekan kasus kecelakaan. Sosialisasi mengenai berperilaku saat berkendara disampaikan kepada masyarakat. Dengan menggandeng komunitas maupun melalui memasang baliho imbauan. Harapannya, tumbuh kesadaran bersama pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas. Begitu pula kepada penerima Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru, imbauan disampaikan. Berkendara harus mematuhi aturan. Hasil ujian praktik SIM harus dijalankan secara penuh saat berkendara. Bukan hanya ketika ingin mendapatkan SIM. Pe m e g a n g S I M j a n g a n j u s t r u t i d a k mengikuti aturan berlalu lintas. Kita harus bersama-sama menekan angka kecelakaan di jalan raya, kata Kasat. Pasalnya, menurut Kasat, insiden kecelakaan juga kerap melibatkan pengendara yang telah mengantongi SIM. Sekalipun tetap didominasi pengendara yang belum mempunyai SIM. Karena itu, lanjut dia, mempedomani aturan berkendara sangat penting. Demi menjaga keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri maupun sesame pengguna jalan. (din)

Sambut Hari Raya Nyepi, Bersihkan Pura Sintang. Umat Hindu di Sintang ikut menyambut perayaan hari raya Nyepi yang akan jatuh tanggal 31 Maret mendatang. Persiapan pembersihan pura telah mulai dilaksanakan. Sekalipun ada prosesi yang tak bisa dijalankan menjelang Nyepi, karena kondisi belum memungkinkan. Demikian kata Humas Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sintang, Edy Widodo, kemarin. Persiapan mendekati hari raya Nyepi, bersih-bersih ďŹ sik untuk pura pasti dilakukan. Biasanya satu minggu sebelum hari raya Nyepi juga ada pros-

esi Melasti. Tapi khusus umat Hindu di Sintang belum bisa melaksanakan, karena di Sintang tidak ada laut, kata Edi. Menurut Edi, bagi umat Hindu hakikat Nyepi adalah catur brata. Artinya menahan hawa nafsu dan amarah. Segala berbau duniawi dilepaskan sejenak serta lebih mendekatkan diri kepada maha kuasa. Semua disimbolkan dengan tidak d i p e r b o l e h k a n m e ny a l a k a n api atau lampu selama menjalankan tapa brata penyepian. Edi menambahkan, di Sintang sudah berdiri dua pura untuk ibadah umat Hindu. Pertama

pura Giri Penataran Agung di desa Tinum Baru Kecamatan Tempunak. Dan, kedua pura Giri Luhur di desa Lundang Baru kecamatan Dedai. Jumlah umat Hindu di kedua desa tersebut sekitar 200 Kepala Keluarga (KK). Nyepi untuk di Sintang kita rayakan secara sederhana. Tapi nilai Nyepi yang harus menjadi pegangan semua umat (Hindu), kata dia. Menurut Edi, selain melakukan catur brata, umat Hindu di Sintang juga menjalani amati karya saat Nyepi. Yakni tidak melakukan pekerjaan apa pun selama tapa brata. Misal, bagi

Milton Tunggu Kedatangan Komisi II DPR RI ke Sintang

Matangkan Proses Pembentukan Provinsi Kapuas Raya S INTANG . Koordinator pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR), Drs Milton Crosby MSi, berkeinginan agar Komisi II DPR RI berkunjung ke Sintang, untuk memastikan proses pembentukan provinsi baru di Timur Kalbar atau Provinsi Kapuas Raya. Sudah pernah kita undang, tinggal menunggu kapan mereka ada waktu, ujar Milton di Pendopo, kemarin. Ia memperkirakan, jadwal kunjungan itu dapat terlaksana setelah Pemilu Legislatif. Alasannya, saat ini para anggota DPR RI termasuk di Komisi II, sedang sibuk dengan urusan Pemilu yang bakal dilangsungkan 9 April mendatang. Ketua Panja non Papua, Pak Ari Wibowo, sudah menyampaikan hal itu ke saya. Rencana ke Sintang sudah ada. Mereka akan kejar sebelum Pemilu Presiden, ucapnya. Milton yakin Kapuas Raya terealisasi sebelum Pemilu Presiden. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Kapuas Raya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, dibuktikan dengan keluarnya Amanat Presiden (Ampres). Ampres keluar karena sudah

Milton Crosby menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil Prolegnas didapat dari persetujuan semua fraksi di DPR RI, terangnya. Ada pun DPD RI, lanjut Milton, sudah memberikan rekomendasi persetujuan Kapuas Raya untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR RI. Bahkan, Dirjen Otonomi Daerah sudah berkunjung langsung ke Sintang dengan agenda melakukan veriďŹ kasi dan klarifikasi terkait persyaratan Kapuas Raya. Apa yang menjadi tanggung-

jawab kita, sudah kita selesaikan. Sekarang bergulirnya di pemerintah pusat. Kapuas Raya sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, jelasnya. Milton memaklumi bila masih ada suara sumbang terkait Kapuas Raya. Menurutnya, tidak semua masyarakat dapat memahami informasi secara utuh. Namun ia menegaskan bahwa Kapuas Raya merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, khususnya lima kabupaten di wilayah timur dan Kalbar secara luas. Selaku koordinator, saya sudah menjalankan mandat lima kabupaten. Kapuas Raya sudah saya urus sesuai jalur. Jadi, tidak ada yang perlu kita polemikkan lagi, tegasnya. Milton berharap masyarakat bersabar. Kapuas Raya sudah diproses sesuai jalur yang benar. Semua keputusan tinggal menunggu pemerintah pusat. Keinginan kita memang agar Kapuas Raya cepat terealisasi. Semakin cepat terealisasi, maka semakin cepat pula pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, pungkasnya. (din)

yang bertani, maka tidak berangkat ke sawah. Hal sama untuk umat Hindu saat Nyepi yaitu tidak boleh bepergian, atau disebut Amati Lelungan. Te r a k h i r, s a a t N y e p i u m a t Hindu di Sintang juga akan menjalani Amati Lelanguan. Artinya tidak boleh mengumbar kesenangan duniawi. Seperti menikmati hiburan, musik, lagu, tari-tarian, dan ďŹ lm. Pikiran dipusatkan untuk merenungkan keagungan Hyang Widhi serta untuk mulat sarira, kata Edi. Edi menambahkan, sehari selepas Nyepi, umat Hindu akan melaksanakan Ngembak Geni

yang disebut juga dengan istilah labuh brata atau lebar puasa, sebagai hari selesainya melakukan berbagai bentuk brata atau upawasa. Pada saat Ngembak Geni umat melakukan kunjungan untuk saling memaafkan dan Dharma Santi baik antara masyarakat sekelilingnya ataupun keluarga, kata Edi. Dharma santi dalam bentuk resepsi dapat juga dilakukan beberapa hari sebelum atau sesudah hari raya Nyepi yang diisi dengan pembacaan Sloka, Kidung dan Dharma Gita serta Dharma Wacana mengenai makna hari raya Nyepi. (din)

Polisi Maksimalkan Peran Babinkamtibmas SINTANG. Kepolisian melakukan asistensi kepada jajaran untuk kesiapan pengamanan pemilihan umum (Pemilu). Peran Babinkamtibmas juga akan diberdayakan maksimal guna mendukung keamanan pemilu. Demikian kata Direktur Bina Masyarakat Polda Kalbar Komisaris Besar Suhadi SW, Kamis (27/3) di Sintang. Menurut Suhadi, menjelang pemilu babinkamtibmas diarahkan agar semakin intens berkomunikasi dengan masyarakat. Harapannya terbangun kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat dalam menciptakan suasana kondusif. Segala persoalan di tengah warga juga menjadi mudah terdeteksi, dan bisa mengantisipasi persoalan yang bisa merusak kambtibmas. Ia menambahkan, kesiapan anggota di lapangan juga dilakukan. Memastikan kalau pengamanan pemilu sudah siap. Lantaran kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan pemilu. Karena itu, pembekalan kepada tiap anggota terus diberikan, guna meningkatkan kemampuan pengamanan.

Suhadi mengatakan, tiap anggota selain melakukan pengamanan juga menguasai mengenai aturan pemilu. Hal demikian penting saat menghadapi persoalan hukum menyangkut pemilu. Dan, lanjut dia, untuk masalah pemilu telah ada tim penegakan hukum terpadu. Tim tersebut terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan Panitia Pengawas pemilu (panwaslu). Kepolisian, menurut Suhadi, ikut mengharapkan dukungan penuh masyarakat membantu tugas kepolisian dalam pengamanan pemilu. Tidak mudah terpancing segala isu yang sifatnya dapat mengganggu kambtibmas. Pasalnya, pemilu merupakan wadah warga negara mengaspirasikan haknya dalam memilih wakil. Sementara mengenai pengamanan pemilu di Sintang, kata Suhadi, tetap mengacu kepada protap. Potensi kerawanan tetap dimiliki setiap daerah, maka kepolisian selalu menekankan antisipasi dini. Meningkatkan kewaspadaan, termasuk menggalang pendekatan kepada masyarakat. (din)

Ciptakan Keamanan Sebelum dan Setelah Pemilu

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Zainuddin dan H M Kusyairi H---A

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014

Jangan Keluarkan IMB Jika Belum Kantongi UPL dan UKL

RMAN HAIRIADI

Malam Ini, NU Gelar Dzikir Akbar PUTUSSIBAU-RK. Menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, Pimpinan Cabang Nadratul Ulama (NU) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Dzikir Akbar atau Istiqhosah, Jumat (28/3) malam di Masjid Jami Darussalam, Kedamin. Melalui Istiqhosah ini diharapkan Pileg nanti berjalan aman, damai, berkualitas dan bermartabat. Ketua panitia, Zainuddin, S.Ag, S.Pd.I menuturkan Dzikir Akbar ini digelar dalam rangka pembinaan umat. Selain itu guna memanjatkan doa kepada Allah SWT agar tercipta kondisi masyarakat Kapuas Hulu yang kondusif dan rukun. Apalagi saat ini dimana masuk tahun politik, sehingga diharapkan tercipta Pemilu yang aman, tertib dan damai. Begitu pula dengan masyarakat diharapkan bisa menjadi pemilih yang cerdas, sehingga Pemilu ini menjadi berkualitas dan bermartabat. Kita harapkan tidak ada gesekangesekan selama Pemilu. Kepala boleh panas tapi hati dingin, walaupun ada persaingan tapi hati tetap adem, imbaunya, Kamis (27/3). Pada Istighosah ini, lanjut Zainuddin pihaknya mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, Muspida dan Partai Politik atau Caleg, serta KPU, Panwalu, dan lainnya. Pada dzikir Akbar ini nantinya akan tausih yang disampaikan oleh DR. H. Tata Sukayat M.Ag, Dosen UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung. Selain itu ada juga penampilan anak-anak peserta yang akan dibawa ke MTQ tingkat Provinsi Kalbar di Bengkayang. Kita targetkan para muslimin dan muslimat dari Kecamatan Putussibau Selatan, Putussibau Utara, Kalis, Mentebah, dan lainnya bisa mengikuti Dzikir Akbar ini, harap Zainuddin. Ketua Pimpinan Cabang NU Kapuas Hulu H.M. Kusyairi H, S.Ag, M.Si menambahkan, saat Pemilu, Dzikir Akbar seperti ini sudah pernah dilakukan. Tujuannya mengajak semua, baik itu masyarakat, caleg dan lainnya untuk sama-sama berdoa agar Pemilu berjalan dengan baik, aman, berkualitas dan bermartabat. Ini sebagai wujud ikhtiar NU yang cinta tanah air atau NKRI, supaya Pemilu nanti tidak terjadi permasalahan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan umat, ucapnya. (aRm)

Dini Ardianto PUTUSSIBAU-RK. Kegiatan usaha baru di Kabupaten Kapuas Hulu belum seluruhnya mengantongi izin lingkungan. Izin lingkungan yang dimaksud melalui penerbitan dokumen Upaya Pemantau Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010. Untuk itu, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) setempat, Dini Ardianto SIP meminta agar

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah usaha jangan dikeluarkan jika belum mengantingo dokumen UPL dan UKL. Setiap kegiatan usaha ada yang namanya Amdal, UPL dan UKL. Untuk Amdal, sampai saat ini masih ditangani provinsi. Dan kita menangani UPL dan UKL, ujarnya, Kamis (27/3). Dini menegaskan, UPL dan UKL harus dipenuhi suatu kegiatan usaha. Termasuk untuk setiap kegiatan usaha baru, harus terlebih dahulu memiliki UPL dan UKL sebelum mendirikan bangunan. Kepada dinas terkait jangan dulu mengeluarkan IMB, bila belum ada UPL dan UKL, katanya. Dini pun meminta kepada pemilik usaha yang belum memiliki UKL dan UPL segera mengurusnya. Karena dikhawatirkan terjadi permasalahan di kemudian hari, baik itu komplin dari masyarakat ataupun muncul pencemaran akibat kegiatan usahan tersebut.

Kita sudah sering mensosialisasikan UPL dan UKL ini, baik secara langsung maupun lewat media. Hasilnya pun telah tampak, walaupun masih juga ada yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus izin lingkungan ini, bebernya. UPL dan UKL sejatinya diurus sebelum kegiatan usaha dimulai. Menurut Dini, bila kegiatan usaha sudah berjalan UPL dan UKL tidak bisa lagi dikeluarkan. Kegiatan usaha hanya bisa diberikan Dokumen Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (DPPLH). Saat kegiatan usaha yang tidak memiliki UPL dan UKL tidak terjadi permasalahan, saya kira tidak masalah. Namun bila terjadi permasalahan, apakah itu komplin dari masyarakat ataupun adanya terjadi pencemaran, tentu ini akan menjadi masalah serius, tegasnya mengingatkan. Lebih lanjut Dini mengatakan, izin yang diberikan bagi kegiatan usaha baru berdasarkan katagori

kegiatan usaha yang dilakukan. Bagi usaha kecil seperti peternakan ayam, harus memiliki SPPLH (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Bagi usaha besar tapi tidak penting seperti restoran dan APMS, harus memiliki UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).Sedangkan bagi usaha besar dan penting seperti pertambangan dan perkebunan, lanjut dia harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Saya berharap kegiatan usaha seperti bengkal, dan lain-lain agar memperhatikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), jangan sembarangan oli bertaburan atau dibuang ke selokan. Begitu pula dengan tower jaringan telekomunikasi kalau belum ada izin jangan dulu mendirikan, karena harus ada UPL dan UKL, ujar Dini. Selain untuk menjaga halhal yang tidak diinginkan di

kemudian hari, dengan adanya izin lingkungan juga akan membuat tenang dalam menjalankan usaha. Karena masyarakat setempat akan tahu, bila kegiatan usaha tersebut sudah ada UPL dan UKL. Kita tidak akan mempersulit dalam proses pembuatan UPL dan UKL. Dan prosesnya pun tidak lama, kata Dini. Izin lingkungan sangat penting, dan ada sanksi bila mengabaikannya. Dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar. Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Sambut Hari Kartini, TK Pembina Putussibau Gelar Beragam Lomba P U T U S S I B A U -RK. TK Negeri Pembina Putussibau menggelar beragam lomba untuk tingkat TK dan PAUD. Kegiatan yang mengangkat tema Kartini ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kartini yang jatuh pada 21 April mendatang. Ketua Panitia, Syarifah Julaiha mengatakan kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni 26 hingga 27 Maret 2014. Lomba yang digelar diantaranya peragaan busana, paduan suara, nyanyi solo, senam ceria dan doa. Tujuan kita untuk meningkatkan motivasi dan kreatiďŹ tas anak agar bisa mandiri, menjaga emosional dan melatih anak untuk berkarakteristik supaya bisa

meningkatkan iman dan taqwa mereka. Sehingga kita berharap anak-anak ini bisa mandiri dalam pengembangan kepribadiannya, ujarnya di sela-sela lomba, Kamis (27/3).Syarifah senang kegiatan ini mendapat sambutan baik dari orang tua anak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang ikut. Untuk peserta peragaan busana ada 19 anak, paduan suara 12 anak, nyanyi solo 20 anak, mewarnai 25 anak, senam ceria 8 ana dan doa 20 anak. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya. Dan Insya Allah tahun depan kita upayakan tetap terlaksana, ucapnya. Pada peringatan Hari Kartini ini, Syarifah berharap antara perempuan dan laki-laki tidak

ada lagi kesenjangan yang terlalu mencolok. Saat ini perempuan sudah mulai merambah ke semua bidang dan mendapat peranan penting dalam pembangunan, katanya. Sementara itu Elis Komalah, salah satu orang tua yang anaknya mengikuti lomba mengaku senang melihat anaknya mengikuti lomba yang diadakan dalam rangka Hari Kartini ini. Sebab anaknya bisa menyalurkan bakat dan hobi. Kalau tidak mengikuti lomba seperti, saya juga kurang tahu apa bakat anak saya, ucapnya. Elis mengatakan, baru pertama kalinya ia mengikutsertakan anaknya dalam lomba. Ia pun tidak mempersoalkan apakah anaknya menang atau kalah

Aksi anak-anak TK saat mengikuti lomba peragaan busana yang digelar TK Negeri Pembina Putussibau, Kamis (27/3)---Arman Hairiadi dalam perlombaan yang diikuti. Karena baginya yang terpenting ialah menyalurkan hobi anaknya tersebut. Urusan menang kalah

belakanganlah, yang penting hobi anak saya tersalurkan dan perkembangan anak saya pun bisa dipantau, ujarnya. (aRm)

BUMI DARANANTE APAI JI KITAK

FGD yang digelar BNNK bersama siswa---istimewa

Generasi Muda Harus Kebal dari Narkoba SANGGAU. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sanggau terus berupaya meminimalisir penyebaran narkoba. Utamanya kalangan pelajar yang rentan terhadap penyalahgunaan barang haram itu. Satu di antara upaya tersebut melalui kegiatan Focus Group Discussion yang digelar di kantor BNNK Sanggau, Jalan Jendral Sudirman, 13 Maret 2014. Kegiatan tersebut betujuan pemberdayaan sekolah bebas narkoba. Kepala BNNK Sanggau, Nurwignyo melalui Kasi Daya Mas, dr.Herlina mengatakan dalam kegiatan ini BNNK Sanggau mengikutsertakan tujuh Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Sanggau, di antaranya SMK Negeri 1 Sanggau, SMA Negeri 1 Sanggau, SMA Negeri 2 Sanggau, SMA Negeri 3 Sanggau, SMA Don Bosco Sanggau, MAN Sanggau dan SMA PGRI Sanggau dengan masing-masing sekolah mengirimkan empat orang perwakilan yang terdiri dari siswa dan guru. Tema yang dalam kegiatan FGD itu yakni menjadikan lingkungan sekolah mampu berperan serta dalam penyelamatan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan generasi muda mempunyai idealisme yang tinggi, kreatif dan inovatif menjadi SDM yang kuat sebagai kader-kader dan bisa menjadi ujung tombak dalam upaya penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya di lingkungan sekolah tentang peran serta dalam penyelamatan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian BNNK Sanggau dalam memberdayakan masyarakat khususnya lingkungan sekolah, agar para generasi muda bisa kebal terhadap penyalahgunaan narkoba, ujarnya. (KiA)

Panwaslu Minta KPU Tegur Bawahannya Sekundus: Ada Komunikasi yang Tak Nyambung SANGGAU. Mengaku sulit memperoleh data, Panwaslu Sanggau Sanggau meminta KPU Sanggau menegur bawahannya, PPK Bonti. Itu menyusul laporan dari Panwascam Bonti, Bambang Gunarto yang mengaku tak diberikan data oleh PPK Bonti meski telah diminta. Sekitar tiga hari lalu, Panwascam Bonti, bambang Gunarto, melaporkan bahwa berita acara dan rekap distribusi logistik tak disampaikan ke Panwascam. Panwascam minta data tersebut namun PPK Bonti tak mau memberikannya, ungkap Amin Syukur, Divisi Penindakan Panwaslu Sanggau kepada Rakyat Kalbar di ruang kerjanya, Kamis (27/3). Padahal, lanjut Amin, data tersebut berhak diketahui Panwascam, diminta maupun tidak.

Hal itu sebagai bahan kontrol terhadap berjalannya Pemilu. Jadi tahu ketepatan jumlah maupun waktu, terangnya. Kejadian ini tak hanya sekali. Sejak awal-awal, Panwascam Bonti juga kesulitan memperoleh data DPT maupun informasi lainnya. Kemungkinan masih menggunakan pradigma lama yang menganggap penyelenggara Pemilu hanya KPU, atau karena ada kepentingan lain, kita juga tidak tahu. Yang jelas, PPK tak mau memberikan data itu, terangnya. Karena itu ia menilai koordinasi pihak PPK terhadap Panwasca masih kurang. Jika hal ini terus dibiarkan tentu berpengaruh pada pengawasan Pemilu itu sendiri. Saya juga tidak tahu nanti apakah data jumlah surat

suara nanti akan diberikan atau tidak. Kalau tidak, kontrol perolehan suara jadi tak maksimal, ujarnya. Padahal, tegas dia, data itu diminta atau tidak, wajib disampaikan ke pengawas sesuai tingkatannya. Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU. Demikian pula dengan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelanggara pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Padahal KPU dan Panwas lahir dari undang-undang nomor 15 tahun 2011 itu. Kedudukan kita setara, KPU t idak di bawah Panwas, demikian pula sebaliknya, terangnya. Amin mengaku telah berkali-

kali menyampaikan keluhan ini kepada KPU Sanggau, namun sampai saat ini tak juga terealisasi. Dalam setiap kesempatan rapat koordinasi veriďŹ kasi Daftar Pemilih Tetap, pihaknya terus menyampaikan hal ini. Sudah disampaikan ke KPU. Kantanya akan ditegur, tapi kenyataanya Panwascam Bonti masih kesulitan. Apalagi 5 April sudah berakhir masa kampanye. Harapannya, KPU bisa sinergi pembinaan bawahannya suapaya bisa kerjasama antara Panwas dan PPK, ungkapnya. Lalu bagaimana jika hal tersebut masih tak digubris KPU? Kita belum tahu langkah apa yang diambil. Masih menunggu rekomendari dari Panwascam, tutupnya. Terpisah, Ketua KPU Sanggau,

Sekundus Rintih membenarkan hal tersebut. Namun ia mengaku telah menghubungi Ketua PPK Bonti. Ke depan ia berjanji hal itu tak akan terjadi lagi. Pasalnya semakin banyak yang mengetahui data, akan semakin baik. Tempo hari memang ada komunikasi yang tak nyambung. Tapi sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Jangankan Panwas, siapapun yang meminta data itu akan kita berikan. Semakin banyak orang tahu semakin baik. Artinya semakin banyak yang mengawasi. Itu semua juga kita sampaikan, katanya via HP. Pun demikian dengan data jumlah surat suara yang bakal didistribusikan nantinya. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan berbagai pihak demi lancarnya Pemilu 2014. (KiA)

Ingin Bebas Bersyarat, Koruptor Obat Cacing Bayar Denda Rp 50 Juta SANGGAU. Menginginkan pembebasan bersyarat (PB), terpidana kasus korupsi obat cacing, dr Fadly Persi MARS, yang juga Mantan Direktur RSUD Sanggau, membayar denda Rp 50 juta. Penyerahan uang tersebut dilakukan isterinya, Yeni Fransiska, 26, di Kejaksaan Negeri Sanggau, Kamis (27/3) sekitar pukul 10.00. (Denda) untuk bayar subsider tiga bulan, Rp 50 juta. Sesuai dengan putusan kasasi, kita coba upaya hak terpidana untuk mengurus pembebasan bersyarat, kata dia kepada wartawan usai menyerahkan uang denda tersebut di ruang Kasi Pidsus. Yeyen, sapaan akrabnya mengaku menerima petika putusan Mahkamah Agung sekitar dua minggu lalu. Putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kalbar yang memvonis Fadly, 2,6 tahun penjara. Yeyen mengatakan Fadly pasrah dengan putusan tersebut. Te r p e n t i n g s a a t i n i a d a l a h bagaimana suaminya bisa bebas bersyarat. Saya ikut aturan saja. Tidak ada langkah lain untuk upaya

Isteri terpidana dr, Fadli menyerahkan denda kepada Kasi Pidsus Kejari Sanggau, Rya Dilla---KIRAM

hukum, terima saja. Ini berdasarkan permintaan pak Fadly dan keluarga. Pihak Rutan Kelas II B Pontianak mengatakan kalau mau pembebasan bersyarat harus membayar denda. Dari pi-

hak Rutan meminta bukti pembayaran dari Kejaksaan, kata Yeyen seraya mengatakan jika suaminya sudah menjalani masa hukuman sekitar 1,3 tahun. Kasi Pidsus Kejari Sanggau,

Ria Dilla F, SH, menjelaskan denda tersebut nantinya langsung diserahkan ke bendahara Kejaksaan. Bendara kemudian membaut Surat Setorang Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan bank BRI. Setelah uang disetorkan ke bank, baru pihak bank akan mengesahkan SSBP itu. SSBP itulah yang akan serahkan ke Rutan, terang Ria. Ia menegaskan dari empat terpidana, baru Fadly yang membayar denda. Sementara soal pembebasan bersyarat, Ria menegaskan itu kewenangan Rutan. Kita (Kejaksaan, red) kan sudah eksekusi, tegasnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung terlebih dulu memutus dua terpidana lainnya dalam kasus yang sama, Polan Ario Tejo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Matheus Remang yang merupakan Kepala Cabang (Kacab) PT Rajawali Nusindo Pontianak sebagai kontraktor proyek. Keduanya diputus dengan pidana enam tahun penjara dan pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, jelas Rya. Rya menerangkan awalnya di tingkat Pengadilan Negeri

Tipikor Pontianak, terpidana Polan hanya diputus dua tahun enam bulan dengan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Pengadilan Tinggi Tikipor Pontianak kemudian menguatkan putusan PN Pontianak, jelasnya. Melalui putusan MA bernomor 2342 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 5 Februari 2014 yang diterima Kejari Sanggau, Senin 24 Februari 2014 di PN Pontianak, MA memperberat hukuman Polan menjadi enam tahun penjara dan pidana denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara, satu terpidana lainnya, yakni Matheus Remang dengan putusan bernomor 2337 K/Pid.Sus/2013. Putusan itu mempunyai tanggal yang sama dengan terpidana Polan. Awalnya, terpidana Remang di tingkat PN Pontianak diputus tiga tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan PN Pontianak kemudian dikuatkan melalui putusan PT Tipikor Pontianak. Tapi, Remang diharuskan membayar uang pengganti Rp6.701.256.242,50 subsider satu tahun kurungan. (KiA)

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014 INJEH KARAJA

Peserta anggota KUD Sama Bangun mengikuti RAT. ANTONIUS

LANDAK EDO’ Pemdes Beranda Terdepan Pembangunan

Kades Harus Buat ‘Perubahan’

RAT Bangun Transparansi Anggota N GABANG . Koperasi Unit Desa (KUD) Sama Bangun, Ngabang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang ke-28, guna memperbaiki manajemen KUD, di aula Hanura Ngabang, Kamis (27/3). Seharusnya KUD Sama Bangun ini harus lebih maju, karena usianya sudah 28 tahun. Tapi sampai saat ini belum memiliki gedung koperasi. Cendra Sunardi, Ketua KUD Sama Bangun, mengatakan banyak kendala yang sudah dialami, hingga dapat menikmati KUD Sama Bangun. Dalam RAT ini kita harus transparan untuk mengurus KUD Sama Bangun, ucapnya. Sesuai dengan namanya, Sama Bangun, sejak saya menjadi ketua maka anggota bisa melihat perkembangannya. Tapi sebelumnya, begitu saja. Seharusnya Koperasi Sama Bangun ini sudah memiliki gedung sendiri, kata Cendra. Diutarakan Cendra, kehidupan petani sangat tergantung pada pabrik. Koperasi ini harus bisa berjalan agar bisa menyejahterakan masyarakat, petani itu harus banyak belajar. Karena dalam mengelola KUD juga kita mendapat masalah dalam pengembalian pinjaman, terutama pada kelompok-kelompok tani individu, ujarnya. Namun begitu, Cendra menuturkan, memang ada petani yang memindahkan pengelolaan TBSnya pada pihak lain. Namun terbukti, pemindahan yang dilakukan tidak menghasilkan. Bahkan target pembayaran pinjaman yang sudah ditentukan malah tidak bisa diselesaikan sesuai jadwal. Karena penyaluran yang dilakukan tidak konsekuen, mengakibatkan pinjaman yang diberikan malah bertimpa. Sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari, saat pengembalian pinjaman. Ditempat yang sama, perwakilan PTPN Ngabang, Joko Nata, mengatakan KUD Sama bangun tetap masih berjalan Menurutnya, tanggung jawab KUD merupakan tanggung jawab bersama. Anggota harus mendukung ketua KUD yang selama ini berjalan. Karena banyak tugas yang harus di lakukan, sudah 28 tahun, berdiri seharusnya sudah bisa memiliki gedung sendiri. Sistem kerja harus sesuai dengan aturan maupun Disiplin menjalankan tugas, ucapnya. Ia berharap, KUD ini bisa menyejahterakan anggotanya. Setiap anggota yang diundang untuk mengikuti pelatihan, sedianya menghadiri undangan. Jangan hanya setengah saja. Karena tujuannya sama ingin menyejahterakan masyarakatnya, ingatnya. (ius)

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot saat pidato di Serimbo. HUMAS / ANTONIUS SERIMBO. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot, mengingatkan para aparatur pemerintahan Desa sedianya harus bisa lebih cekatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Sebab lahirnya UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menempatkan pemerintahan desa sebagai beranda terdepan dalam pemerintahan. Adrianus lantas mengibarat-

kan pemerintahan desa sebagai sebuah pohon besar. Jika posisi bupati sebagai ranting tertinggi, berarti kades menjadi dahan terendah. Sehingga dahan itu sangat mudah digapai, tuturnya. Karena sangat mudah digapai, tentu tidak sulit bagi masyarakat untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Posisi ranting yang rendah tentu sangat mudah untuk disentuh, seharusnya

kades harus membuka pintu yang lebar untuk berkomunikasi dengan masyarakat, ucapnya, saat acara pembentukan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Serimbo, Kecamatan Air Besar, Rabu (26/3). Ditegaskan Adrianus pula, peran kepala desa dalam pemerintah desa tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengingat Kades

akan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kades dapat mengetahui secara pasti apa saja kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Jadi beg itulah kalau diibaratkan pohon, kades sangat mudah dan gampang di jangkau oleh masyarakat. Begitulah pemikiran yang berkembang, sehingga lahir Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014

tentang desa, ujar Adrianus. Menurutnya, UU nomor 6 Tahun 2014, sangat berat dan menjanjikan bagi pembangunan kemajuan desa itu sendiri. Tapi yang jelas UU ini sangat menghargai, asal usul, adat istiadat desa yang bersangkutan. Kemudian pada UU no 32 Tahun 2004, jika kita ibaratkan sebuah rumah, pemerintah meletakkan desa itu di belakang rumah. Tapi dengan lahirnya UU nomor 6 Tahun 2014, itu pemerintah meletakkan desa di halaman depan. Coba kalau kita melihat di belakang rumah, itu ada apa? Biasanya yang namanya belakang rumah selalu dijadikan tempat pembuangan barang yang tidak di gunakan. Nah sekarang cara pandang ini sudah berubah, UU nomor 6 Tahun 2014 ini, pemerintahan desa sudah di letakkan di halaman depan, ujarnya. Kalau di depan rumah selalu bersih dan indah. Karena itu desa harus bersih, indah dan nyaman di lihat karena paling depan. Sebab itu kita harus berubah, bagaimana caranya pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya harus berubah, terangnya. Karena kalau masih tampilannya di belakang, padahal sudah diletakan di depan dan tidak ngerti apa-apa. maka desa pasti desa itu akan ketinggalan. Saya tentunya berharap yang berubah bukan hanya kades, pola pikir masyarakat juga harus berkembang ke arah lebih maju, pungkasnya. (ius)

Prioritas Pembangunan Jalan Lingkungan NGABANG. Kepala Desa (Kades) Hilir Tengah, Noliadi, berjanji akan meningkatkan kinerja aparatur desa agar lebih giat dalam melayani masyarakat. Bukan itu saja, Noliadi akan memfokuskan pembangunan pada perbaikan jalan lingkungan. Mengingat UU nomor 14 tahun

Noliadi. ANTONIUS

2014 tentang desa memberikan peluang yang begitu besar terhadap pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan anggaran secara mandiri. Saya akan mengajukan pembangunan jalan lingkungan yang mengusung konsep gotong royong, tuturnya. Mengingat, jalan lingkungan

di tiga dusun yang berada di wilayahnya, masih banyak berupa jalan tanah. Idelanya memang harus di buat rambat beton, ujar Noliadi. Sebab pada tahun pertama menjabat, Noliadi menuturkan, akan memprioritaskan jalan lingkungan dan peningkatan

kapasitas ibu-ibu PPK. Selama ini pembangunan kantor desa sudah di bangun dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan donatur masyarakat Hilir Tengah. Kita juga sudah berencana kedepan agar pembangunan kantor bisa di tingkatkan, bila perlu diperluas lagi, yakinnya. (ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Kader Partai Timbun Jalan Rusak S E K A D A U . Sejumlah kader P D I Pe r j u a n gan melakukan bhakti sosial berupa penimbunan jalan rusak di ruas Jalan Kader PDI Perjuangan melaku- Sekadau-Rawak kan penimbunan ruas jalan yang KM. 3, tak jauh dari kantor mengalami kerusakan. ABDU SYUKRI baru Kecamatan Sekadau Hilir. Penimbunan jalan itu dipimpin langsung Caleg DPRD Kalbar asal Dapil SekadauSanggau, Martinus Sudarno SH. Aksi ini kita lakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kerusakan akses jalan di Kalbar, terutama di ruas jalan ini, kata Darno, pada wartawan di sela-sela aksi bhakti sosial itu. Ruas jalan yang dilakukan penambalan oleh sejumlah kader PDI Perjuangan itu cukup parah. Sebagian badan jalan terlibat berlubang cukup dalam dan sebagian badan jalan lainnya terendam air. Kalau ini dibiarkan, kerusakan pasti akan parah dan bisa menimbulkan kecelakaan, yakin Darno. Atas dasar itu, pihaknya pun berinisiatif melakukan penimbunan pada ruas jalan tersebut. Kita tidak hanya bisa mengkritik jalan rusak. Tapi kita juga harus peduli. Nah inilah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap pembangunan, tandasnya. Barno, salah satu pengguna jalan yang melintas menyambut baik apa yang sudah dilakukan kader PDI Perjuangan itu. Hal seperti inilah yang sepantasnya dilakukan. Bukan hanya mengumbar janji saja, singkatnya. (bdu)

Ratusan Pejabat Pemkab Sekadau Dirombak

Simon: Pemda Cari Pekerja, Bukan yang Haus Jabatan

S E K A D A U . Pe m k a b S e k a d a u merombak lebih dari 100 pejabat mulai eselon I, II, III, IV dan V. Perombakan itu ditandai dengan prosesi pelantikan pejabat baru oleh Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos, MSi ,di ruang serbaguna lantai II, kantor Bupati Sekadau, kemarin. Sedikitnya ada 141 orang yang dilantik. Dari jumlah itu, 10 nama penjabat struktural eselon II.b, 19 orang di antaranya eselon III.a, 21 orang eselon III.b, 71 orang eselon IV.b, 6 orang eselon IV.a, dan 14 orang eselon V.a. Bupati Sekadau, saat memberikan arahan usai melantik pejabat eselon mengatakan perpindahan

tempat tugas di jajaran Pemerintahan merupakan hal biasa. Tujuannya, tak lain sebagai wadah promosi jabatan dan profesionalisme kinerja PNS. Tukar-tukar tempat kerja di Pemerintah sudah biasa, ini salah satu bentuk promosi Jabatan. Jangan pula ada yang berpikir tidak berada di lahan basah. Semuanya sama. kita mengembangkan tugas melayani masyarakat, kata Simon, di aula Kantor Bupati Sekadau kemarin. Simon mengatakan, jabatan adalah amanah dan kepercayaan pimpinan kepada jajaran SKPD. Sebab itu, jabatan atau tugas yang diberikan tersebut meskinya

dapat dijalankan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik dalam melaksanakan tugas. Pertukaran tempat tugas itu tentu ada penilaian dari prestasi kerja pegawai. Pemerintah Daerah mencari yang benar bekerja, bukan orang yang hanya ingin jabatan, timpalnya. Simon juga sangat berharap, perangkat SKPD yang baru dilantik mampu menjalankan tugas dengan baik, menuju kinerja pemerintah yang baik pula sesuai dengan konsep good governance. Terima kasih atas pengabdian bapak ibu sekalian yang sudah menjalankan tugas dengan baik di tempat tugas yang lama. Semoga tempat tugas yang baru semakin memberi semangat kerja, bisa melayani masyarakat dengan baik, tutupnya. (bdu).

Pelantikan pejabat oleh Bupati Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI

Fokmas Tolak Golput SEKADAU. Forum Mahasiswa Kabupaten Sekadau (FOKMAS) mengajak pengurus dan anggota menggunakan hak suara pada pemilihan Umum 9 April nanti. Fokmas menyatakan perang terhadap Golput.Ketua Umum Fokmas Sunardi, mengatakan pemilu wadah yang tepat memimpin wakil rakyat untuk kepentingan pembangunan di Daerah. Pemilu pada 9 April nanti adalah pesta demokrasi di Indonesia. Tentunya Momentum ini sangat dinanti oleh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang benar-benar memperjuangkan keluhan dan aspirasi masyarakat, dalam hal ini harus adanya kontrol sosial dari berbagai macam pihak termasuk mahasiswa, kata Sunardi lewat Pers realeasnya, Kamis kemarin. Sunardi mengatakan, Forkmas merupakan organisasi kemahasiswaan daerah Kabupaten Sekadau pastinya ikut ambil andil besar menyukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Sekadau. Agar mahasiswa dan masyarakat tidak golput sejauh ini sudah beberapa tindakan dari Fokmas di antaranya kerjasama dengan Relawan Demokrasi dan beberapa LSM yang ada di Kabupaten Sekadau. Kami harap moment pesta demokrasi sukses, harapan kami partisipasi memilih tidak berkurang, pungkas Sunardi. (bdu)

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU Beserta Staff dan Jajaran Serta Tim Penggerak PKK Pelantikan dua anggota DPRD Sekadau PAW oleh Ketua DPRD Sekadau, Aloysius SH M Si. ABDU SYUKRI

Dua Wajah Baru Resmi Isi Kursi Dewan S EKADAU . Dua wajah baru, masing-masing Kamasi dan Lores resmi mengisi kursi DPRD Sekadau. Keduanya merupakan anggota dewan PAW yang menggantikan posisi dua dewan sebelumnya, yakni Musa A dan Yuhilda Harahap. Kamasi dan Lores dilantik menjadi anggota dewan PAW di ruang rapat Paripurna DPRD Sekadau, siang kemarin. Pelantikan dilakukan langsung Ketua DPRD Sekadau, Aloysius SH MSi. Pelantikan disaksikan langsung Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos, M Si, Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH M Si, dan Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon. Ikut Hadir, Dandim 1204

Sanggau, Letkol Inf Zulkiﬂi, Kapolres Sekadau, AKBP Agus Triatmaja, dan para pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat. Pelantikan ini dilakukan atas dasar SK Gubernur Kalbar, kata Aloysius saat memimpin rapat paripurna pelantikan dua anggota dewan PAW itu. SK Gubernur dimaksud adalah SK Nomor 142/PEM/2014 tentang peresmian pemberhet ian Yuhilda Harahap dan pelantikan Lores. Kemudian SK Nomor 143/PEM/2014 tentang peresmian pemberhentian Musa A dan peresmian pengangkatan saudara Kamasi, tandas Aloy. (bdu)

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantikan

Sdr Lores Dan Sdr Kamasi Sebagai Anggota DPRD Sekadau Pengganti Antar Waktu (PAW) Oleh Ketua DPRD Sekadau, Bpk. Aloysius, SH, M. Si Kamis, 27 Maret 2014 Tertanda Rupinus, SH. M.Si

Simon Petrus, S.Sos. M.Si Bupati Sekadau

Drs. Yohanes Jhon, MM Sekretaris Daerah

Ny. Scolastikan Simon Petrus Ketua TP. PKK

Wakil Bupati Sekadau

SAMBAS

SAMBAS TERIGAS TUMPAHAN SALOK

RAKYAT KALBAR Jumat, 28 Maret 2014

DPRD Sosialisasikan Dua Raperda

Sajingan Besar dan Paloh Masuk KTM Gerbang Mas Perkasa

Sumar in SEI MSi, kandidat Doktor dari UIB Sunan Kalijaga, Yogyakarta asal Kabupaten Sambas memperlihatkan buku karyanya. M RIDHO

Terbitkan Buku Ekonomi Islam S AMBAS . Ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan dikaryakan. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya ajaran Islam. Semua itu dikupas Sumar in SEI MSi dalam bukunya, Ekonomi Islam. Dosen STAI Sambas ini mengungkapkan, konsep ekonomi dalam perspektif Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran dan pedoman Islam itu sendiri. Ekonomi Islam telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam, karena Islam dan ekonomi adalah sebuah bagian utuh yang tidak bisa dilepaskan, kata kandidat peraih Doktor dari UIB Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini. Dalam kajian ilmu ekonomi Islam paparnya, tidak bisa dilepaskan antara kajian ekonomi normatif yang diterjemahkan dalam ilmu ekonomi positif. Karena perpaduan nilai normatif dan teori ilmu positif merupakan body of islamic economic, jelas pria kelahiran Sekura, Kecamatan Teluk Keramat 29 tahun lalu ini. Menurutnya, ekonomi Islam merupakan salah satu bidang keilmuan yang digelutinya semenjak menjadi mahasiswa di Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Pontianak tahun 2003. Karena aktif di organisasi kemahasiswaan dan ekonomi Islam, tahun 2004 saya mendirikan Study of Islamic Economic Community (SIE.Com) dan dipercaya sebagai tentor Ekonomi Islam Regional Kalimantan, serta aktif di HMI Cabang Pontianak dan Ormas Nur AlMu min Kalbar, ungkap anak ketiga dari enam bersaudara pasangan Asmawi dan Sare ah. Setelah lulus S1 tahun 2007, jelas Sumar in, ia dipercaya menjadi pengajar di STAIN Pontianak sampai tahun 2008. Kemudian, mendapat bantuan studi S2 dari Pemkab Sambas di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah menyelesaikan S2 pada Februari 2010, kemudian tahun 2011 kembali ia mendapat bantuan studi untuk meraih Doktor di perguruan tinggi yang sama. Buku Ekonomi Islam disusun secara umum dalam dua kategori besar, yakni tentang kajian, fundamental ekonomi Islam yang meliputi Bab I berisikan konsep dasar ekonomi Islam, Bab 2 sejarah pemikiran ekonomi Islam, Bab 3 mahzab ekonomi dan rancang bangun ekonomi Islam, dan Bab 4 perbandingan sistem ekonomi dunia, jelasnya. (edo)

SAMBAS. Kehadiran Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa yang membentang dari Kecamatan Sajingan Besar hingga Paloh, diharapkan menciptakan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investor guna menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar, serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja. Begitu paparan Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 Raperda KTM Gerbang Mas Perkasa, GiďŹ&#x20AC;arian di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas, Rabu (26/3). Di tempat yang sama, Wakil Ketua Pansus 2, Suryadi juga memaparkan Raperda Penjualan Produksi Usaha Daerah saat Sosialisasi Dua Raperda dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas, Uray Guntur Saputra. Selain dihadiri anggota Pansus, kegiatan tersebut juga diikuti seluruh instansi di lingkungan Pemkab Sambas. Lebih jauh Gifarian mengatakan, pembangunan KTM diyakini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran, serta masyarakat

Pansus 1 dan 2 DPRD Sambas mensosialiasikan dua Raperda di ruang sidang utama DPRD Sambas. M RIDHO sekitarnya, terutama dalam meningkatkan kemudahan transmigran maupun masyarakat sekitar dan tenaga kerja Indonesia lintas antar negara guna memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana ibadah, olahraga dan layanan lainnya. Menurutnya, sasaran pemban-

gunan KTM Gerbang Mas Perkasa meliputi peningkatan investasi, budidaya dan industri pertanian, jasa perdagangan, meningkatnya potensi sumber daya alam (SDM), dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Juga meningkatnya efektiďŹ tas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, memfasilitasi pemasaran hasil kegiatan produksi dan

4.100 Warga Sambas Daftar JKN Secara Mandiri SAMBAS. Masyarakat Kabupaten Sambas yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara mandiri mencapai 4.100 jiwa. Ke depan, cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diharapkan makin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program ini diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. JKN bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan seperti promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis, jelas Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg saat membuka Sosialisasi JKN dan BPJS di Aula Utama Kantor Bupati Sambas,

Wakil Bupati Sambas Dr Pabali Musa MAg menyerahkan Kartu BPJS secara simbolis kepada perwakilan warga empat desa di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M RIDHO Rabu (26/3). Dihadapan peserta sosialisasi, Pabali yang hadir mewakili Bupati Sambas menegaskan, berdasarkan basis data terpadu hasil Pro-

gram Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011, Pemkab Sambas hanya menanggung masyarakat miskin yang tidak masuk dalam Jamkesmas, seperti penderita

Sewakan Rumah untuk Tempat Khusus Nyabu SURABAYA - Kesempatan emas hanya datang sekali. Eka Trianto, 36, rupanya, meyakini kalimat bijak tersebut. Karena itu, dia langsung menyambar kerjaan yang ditawarkan temannya, Isa.

Eka pun setuju menjadikan tempat tinggalnya di Dukuh Bulak Banteng Sekolahan, Semampir, Surabaya sebagai rumah sewa. Hanya saja, rumah itu disewa khusus untuk nyabu.

Eka yang baru di-PHK tergiur dengan upahnya. Dalam setiap pesta sabu-sabu, tanpa memeras keringat, dia dapat Rp 100 ribu. Bukan hanya itu. Dia juga boleh ikutan nyabu gratis.

Kapolsek Pakal, Kompol Kuncoro menjelaskan, anak buahnya sudah lama mencium aroma tidak sedap di rumah Eka. Akhirnya, polisi menggerebek rumah untuk pesta sabu itu. (Jpnn)

Gerebek Arena Judi, Amankan 83 Orang PEKANBARU - Polda Riau Seasa malam (25/3) melakukan penggerebekan terhadap dua lokasi perjudian berkedok gelanggang permainan. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 83 dan 17 orang di antaranya sudah ditetapkan sebag ai tersangka. Penggerebekan itu dilaksanakan pukul 23.30. Dua lokasi yang digerebek adalah lantai 6 pusat hiburan di Jalan Tengku Umar dan ruko D E F di Jalan Riau. Berdasar pantauan Riau

Pos (JPNN Group), di lantai 6 pusat perbelanjaan itu tampak Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau Kombespol Y. Widodo, Kapolresta Pekanbaru Kombespol Robert Harianto, Wadir Reskrimsus AKBP Ari Rachman, Kasatreskrim Polresta, Kompol Arief Fajar Satria, dan Kasatsabhara Polresta Kompol Bob Martin. Di dalam ruang an yang digerebek itu terdapat puluhan mesin permainan. Puluhan orang yang be-

rada di lokasi tersebut saat penggerebekan langsung dikumpulkan. Petugas yang diturunkan mendata barang bukti dan identitas orang yang berada tempat itu. Kapolda Riau Brigjenpol Condro Kirono menyatakan, penggerebekan tersebut dilakukan sebagai hasil pengembangan penyidikan atas kasus judi koin City Zone di Bengkalis. Setelah Bengkalis lengkap, kami lakukan penyelidikan di Pekanbaru dan akhirnya kami melakukan penggerebekan, jelas-

nya. Penggerebekan itu dilakukan tim gabungan Polda Riau dan Polresta Pekanbaru. Dua TKP adalah di Jalan Riau Ruko DEF No 131 dan di pusat hiburan di Jalan Tengku Umar lantai 6. Condro menuturkan, modus perjudian yang digunakan adalah di mesin-mesin permainan di gelanggan itu bisa mengeluarkan tiket atau koin yang dapat ditukarkan dengan berbagai barang elektronik sebagai hadiah bagi pemenang.(JPNN)

125 Nyawa ......................................................................................................................................dari halaman 9 Dikatakan Jovan, jajarannya juga mendata 142 unit mobil, 118 truk serta 14 unit bus mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang menimpa semua jenis kendaraan, terdapat 125 pengendara yang tewas di jalan, 473 luka ringan dan 221 orang berat sekitar. Rata-rata pengemudi sepeda motor yang meninggal dunia akibat kecelakaan, jelas Jo-

meningkatkan kesempatan kerja, termasuk jaringan infrastruktur, ungkapnya. Secara administrasi terangnya, wilayah pengembangan pembangunan KTM Gerbang Mas Perkasa meliputi Kecamatan Sajingan Besar dengan luasan kurang lebih 1.391,2 kilometer persegi, ditambah wilayah Kecamatan Paloh seluas kurang

lebih 148,48 kilometer persegi, dan pusat KTM seluas kurang lebih 300 hektar yang terletak di Dusun Beruang, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Nantinya, lanjut GiďŹ&#x20AC;arian, akan dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan dan Pengelola KTM Gerbang Mas Perkasa oleh Bupati Sambas. Naskah Raperda KTM Gerbang Mas Perkasa terdiri dari 10 Bab dan 12 Pasal. Sedangkan Raperda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disusun dalam 19 Bab dan 25 Pasal, imbuhnya. Sementara Wakil Ketua Pansus 2, Suryadi mengatakan, Raperda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai upaya mendukung dan meningkatkan hasil usaha di bidang perikanan dan pertanian. Di dalam naskahnya, raperda ini menguraikan mengenai besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, hingga sanksi administrasi maupun keberatan, ungkapnya. (edo)

van. Jika dirinci, khusus kecelakaan dengan korbannya meninggal dunia lebih banyak berkaitan dengan tronton, jumlahnya 12 orang. Lokasi kejadiannya di Kota Pontianak maupun Kubu Raya, jelasnya. Selama 2014, sudah dua nyawa melayang tergilas tronton. Sedangkan jumlah ke-

seluruhan kecelakaan yang menewaskan pengendara jumlahnya sudah 21 orang. Pada bulan Februari saja terdapat sembilan orang tewas kecelakaan, terangnya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak selama tahun 2013, kerugian materialnya mencapai Rp1,1 miliar. Jovan mengimbau masyara-

kat berhati-hati saat berkendara. Tentunya dengan cara menaati peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang sudah dipasang di jalan. Kecelakaan itu terjadi karena pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas. Kita minta masyarakat tetap mematuhi peraturan lalu lintas, guna menghindari kecelakaan tersebut, imbaunya. (sul)

gangguan jiwa, penghuni Lapas dan akan mengasuransikan perangkat desa sebagai peserta BPJS Kesehatan. Itu dikarenakan masih adanya saudara kita yang belum tertanggung program tersebut, ujarnya. Pabali mengharapkan, semua sektor terlibat aktif dan mandiri dalam mengikutsertakan anggota keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, agar terdaftar sebagai peserta BPJS. Camat, kepala desa dan kepala puskesmas harus mensosialisasikan JKN di wilayah kerjanya masing-masing. Sehingga masyarakat mengetahui pentingnya terdaftar dalam program ini, imbaunya. Pabali melanjutkan, sosialisasi seperti ini sangat penting, karena ada informasi dan masukkan yang disampaikan narasumber serta digelar dialog. Selain itu diserahkan surat pelanggan yang

ditujukan kepada peserta BPJS Kesehatan PBI dan Jamkesmas. Surat pelanggan PBI itu menjelaskan tentang fasilitas kesehatan dan terdaftarnya peserta PBI. Diharapkan seluruh peserta sosialisasi yang hadir dapat menginformasikan program ini, sehingga pelaksanaannya sukses sesuai harapan kita bersama, harapnya. Suksesnya SJSN kata Pabali, tentu akan memberikan perbaikan terhadap kualitas kesehatan bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Sambas. Mari kita bersama-sama mensukseskan program JKN untuk Indonesia yang lebih sehat, imbaunya. Di akhir kegiatan, sosialisasi ditandai dengan penyerahan secara simbolis Kartu BPJS dan surat pelanggan untuk peserta PBI kepada empat perangkat desa. (edo)

Satpol PP Bongkar .............................................................dari halaman 9 dicor permanen dengan menggunakan kayu belian, hal ini sudah diingatkan berkali-kali oleh Dinas Tata Ruang Pontianak, tetapi sampai kemarin mereka masih juga membangun, terang Haryadi usai memimpin pembongkaran, Kamis (27/3). Pemilik bangunan sudah diingatkan berkali-kali, namun masih saja tetap bandel. Makanya dibongkar paksa dan dikembalikan pada jalan awal yang lebarnya satu setengah meter. Menurutnya, bangunan di atas parit tersebut sangat membahayakan, jika sampah sangkut dan menumpuk, maka bisa menghambat arus air serta mengakibatkan banjir. Dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Pembongkaran itu mendapatkan protes dan ancaman dari warga. Walau di-

protes oleh pemilik serta warga, tetapi tetap kami bongkar juga, terangnya. Satpol PP Kota Pontianak tidak menggunakan kompromi. Jika ada bangunan di atas fasum dan membahayakan tetap dibongkar paksa. Jika dibiarkan Kota Pontianak ini mau jadi apa? Sekarang saja saat turun hujan sedikit saja sudah banjir. Jadi kami harus tegas tanpa kompromi jika melanggar Perda akan dibongkar paksa, tegas dia. Haryadi tidak ingin Kota Pontianak ini menjadi kumuh. Satpol PP akan tetap menegakkan Perda No 3 tahun 2004. Kalau tidak tegas, maka masyarakat akan berbuat seenaknya. Semua bangunan liar di atas fasum pasti dibongkar, ancam dia.

Agus salah satu warga di Gang Flora merasa keberatan atas dibongkarnya bangunan milik Aris Sanjaya. Menurut dia, bangunan tersebut sudah beberapa minggu lalu dibangun. Ia juga mengakui kalau ada pemberitahuan untuk pembongkaran dari pihak Satpol PP Kota Pontianak, namun mereka tidak menyangka kalau pembongkaran tersebut dilakukan secara mendadak. Tahu-tahu sudah dieksekusi, biasanya ada peringatan kalau mau bongkar apakah secara pribadi atau paksa, kasih petunjuk, katanya. Agus bersikeras menyatakan keberatannya. Ia mengancam apabila tidak ada solusi dari Satpol PP. Lihat saja nanti kalau tidak ada solusi dari Satpol PP, ancamnya. (oxa)

Penyelundupan Miras ..................................................dari halaman 9 Sekarang pertanyaannya kepolisian mau mencoreng nama institusinya atau tidak? Kalau memang ingin nama institusinya terjaga dengan baik, para pemain Miras ilegal ini jangan diselamatkan atau

dibela, apalagi disembunyikan seolah-olah tidak bersalah, kesal Harry Adrianto. Berita sebelumnya, Miras ilegal diamankan polisi dari kontainer milik Ag dengan jumlah 502 dus atau 5.790 botol. Miras

tersebut bermerek Chivas Regal warna biru, Chivas Regal warna hitam, Absolut Vodka, Jacobs Creek dan Mc Guigan. Miras ilegal itu diangkut dari Malaysia ke gudang yang terletak di Jalan Trans Kalimantan. (sul)

Penegakan Hukum ...........................................................dari halaman 9 itu mengungkapkan, benteng utama penegakan hukum ada pada struktur hukum atau para penegak hukum. Jika aparatur hukumnya lemah, maka jadilah budaya hukum yang tidak baik. Akhirnya yang terjadi, gula legal dikatakan ilegal dan gula ilegal dikatakan legal. Kalau aparat penegak hukum dan pemerintah serius dan tegas menegakkan aturan, maka masyarakat akan mengikuti budaya hukum yang baik. Bila tidak, maka budaya hukum yang tidak baiklah yang ada di tengah masyarakat, ucapnya. Saat ini pedagang mera-

sa aman menjual gula ilegal. Karena menganggap tidak ada masalah menjual gula ilegal. Jika ada pasokan gula legal dari agen resmi, pedagang tetap memilih yang ilegal. Selain lebih menguntungkan keamanannya pun lebih terjamin, ungkapnya. Padahal memberantas gula illegal itu tidaklah susah bila dijalani dengan benar, serius dan tidak tebang pilih. Gula ilegal jelas terlihat dari fisik barang yang beda dengan gula resmi. Bahkan dapat ditemui di toko-toko pengecer. Kan bisa ditanya di toko

pengecer, beli dari mana, kalau agen yang jual kejar agennya, dan dapatlah siapa penyuplainya dari Malaysia ke Kalbar. Periksa pengecer, maka ia akan bicara siapa agennya, periksa agen pasti ia akan menyebutkan siapa penyuplainya. Dengan begitu pengecer dan agen tidak berani lagi menerima yang ilegal. Tapi ini, kalau penegakan hukum berjalan benar. Kalau tidak seperti ini, kapan pun masyarakat Kalbar tetap mengonsumsi gula-gula ilegal dan tidak sehat hingga anak cucu kita nanti, kesal Denie. (sul)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Jumat, 28 Maret 2014

Ketua GOW dan Kepala LH Kapuas Hulu foto bersama para finalis

GRAND FINAL PEMILIHAN DUTA LH KAPUAS HULU 2014 Kepala Kantor LH menyampaikan sambutan didampingi Duta LH Regional Kalimantan 2013 dan Duta LH Provinsi Kalbar

PUTUSSIBAU. Setelah pada tahun 2013 berhasil mengantarkan Duta Lingkungan Hidup (LH) Kapuas Hulu menjadi yang terbaik di ajang pemilihan yang sama tingkat Provinsi Kalbar, tahun 2014 kembali Kantor LH Kapuas Hulu menggelar pemilihan Duta LH. Setelah melalui seleksi yang ketat, akhirnya Budianto Firmansyah SKep berhasil menjadi Duta LH Kapuas Hulu 2014. Pemilihan Duta LH Kapuas Hulu 2014 diawali dengan pembukaan oleh Kepala Kantor LH Kapuas Hulu, Dini Ardianto SIP, Rabu (19/3) pagi di Hotel Merpati, Putussibau. Sementara grand ﬁnal digelar pada Sabtu (22/3) malam di Gedung Indor, Putussibau dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH. Menurut Dini Ardianto SIP, awalnya peserta yang mendaftar sebanyak 50 orang. Tapi berdasarkan hasil seleksi saat pendaftaran oleh panitia, yang memenuhi syarat menjadi ﬁnalis hanya 32 orang, terdiri dari 15 putri dan 17 putra. Tujuan utama dari pemilihan Duta LH untuk mengkampanyekan LH kepada masyarakat agar melestarikan LH, terutama bagi generasi muda, katanya, ketika menyampaikan sambutan saat pembukaan Grand Final Pemilihan Duta LH Kapuas Hulu 2014 di Gedung Indor, Putussibau, Rabu (19/3) malam. Dijelaskan Dini, Kantor LH Kapuas

Kepala Kantor LH Kapuas Hulu mendampingi Bupati dan Kapolres saat pembukaan Grand Final Pemilihan Duta LH Kapuas Hulu

Ketua GOW Kapuas Hulu menyerahkan piala kepada Duta LH Kapuas Hulu 2014

Kepala Kantor LH Kapuas Hulu ketika menyerahkan piala kepada salah satu finalis

Ketua GOW Kapuas Hulu menyaksikan Grand Final Pemilihan Duta LH

Budianto Firmansyah SKep (tengah) dinobatkan sebagai Duta LH Kapuas Hulu 2014

Bupati Kapuas Hulu membuka secara resmi Grand Final Pemilihan Duta LH Kapuas Hulu 2014

Duta LH Provinsi dan akan mewakili Kalbar di ajang pemilihan Duta LH Regional Kalimantan. Kami (Kantor LH Kapuas Hulu, red) dan para Duta LH berusaha akan menghijaukan kembali Kapuas Hulu. Untuk itu mohon dukungan semua instansi, kata Dini. Sementara Bupati AM Nasir menuturkan, kegiatan pemilihan duta ini adalah upaya mengkampanyekan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta membentuk agen sosial dari generasi muda yang peduli terhadap LH, khususnya di Kapuas Hulu dan Indonesia pada umumnya. Duta LH memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan kelestarian

Para juri memberikan pertanyaan kepada finalis

Penyerahan penghargaan kepada pemenang di berbagai katagori

Kepala SKPD dan tamu undangan saat Grand Final Pemilihan Duta LH Kapuas Hulu 2014

Aksi transgender ketika memamerkan pakaian hasil daur ulang dari koran bekas Para juri saat melakukan interview terhadap peserta

Pembukaan dan penyampaian materi kepada finalis sebelum dilangsungkan Grand Final Pemilihan Duta LH

Para duta dan finalis beraksi di atas panggung

Hulu baru dua kali menyelenggarakan pemilihan Duta LH sejak 2013. Saat itu, walaupun dengan persiapan yang minim, namun berkat dukungan semua pihak, Duta LH Kapuas Hulu 2013 atas nama Klothilde Sikun SSi terpilih sebagai

LH. Sebagai duta, haruslah peka dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai bagian dari generasi muda, Duta LH dituntut memahami arti pentingnya keseimbangan lingkungan bagi alam semesta, terang Nasir.

Penonton antusias menyaksikan Grand Final Pemilihan Duta LH yang juga dihibur tarian

Beberapa contoh nyata yang harus menjadi perhatian generasi muda, terutama Duta LH 2014

adalah masalah pemanasan global, illegal manning, illegal logging, sampah dan limbah bahan berba-

haya dan beracun (limbah B3) serta masalah lainnya. Duta LH juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang benar tentang LH. Sebagai Duta LH, harus memiliki wawasan yang luas terhadap seluruh disiplin ilmu, terutama yang erat kaitannya dengan LH. Pemkab Kapuas Hulu menyambut baik kegiatan pemilihan Duta LH ini. Apalagi tahun lalu dari hasil pemilihan Duta LH yang dilakukan di tingkat kabupaten, menjadi yang terbaik pada pemilihan Duta LH di tingkat Provinsi Kalbar 2013. Ini tentu merupakan suatu kebanggaan bagi Kapuas Hulu, katanya. Kepada para ﬁnalis Duta LH, Bupati mengharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan moral mengenai lingkungan kepada masyarakat, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berpihak kepada lingkungan. Kemudian, memiliki komitmen dan kepedulian terhadap kelestarian

LH. Selain itu, diharapkan nantinya dapat membawa harum nama Kabupaten Kapuas Hulu pada pemilihan Duta LH di tingkat Provinsi Kalbar, pungkas Nasir. Hadir pada Grand Final Pemilihan Duta LH ini Ketua GOW Kapuas Hulu Ny Terina Timas Mulyana AMd, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Mahyudi Nazriansyah SIK, sejumlah kepala SKPD dan tamu undangan lainnya. Hadir pula para orangtua dari 23 ﬁnalis. Bahkan, kegiatan ini mendapatkan perhatian masyarakat yang menyaksikan Grand Final Pemilihan Duta LH Kapuas Hulu 2014, guna memberikan dukungan kepada para ﬁnalis. Kegiatan semakin menarik lantaran penonton dan tamu undangan disuguhkan penampilan tarian dan aksi panggung para kaum transgender. Mereka memamerkan pakaian dari hasil daur ulang koran bekas. (*)

Narasi dan Foto: Arman Hairiadi