29 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 29 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Korban di Pontianak Diperas dari Lapas Subang, Jawa Barat

Penyebar Video Mesum itu Narapidana Narkoba Pontianak-RK. Video mesum oknum guru yang beredar di masyarakat dan kalangan pelajar sebuah SMP Negeri Pontianak via Facebook beberapa waktu lalu, ternyata rekaman phone sex (telepon seks) untuk memeras Bu Guru.

Polda Kalbar yang berhasil mengungkap kejahatan dunia maya ini, menemukan pelaku bernam Saiful Husen alias Adi,

Muncul SK Pengangkatan CPNS

Nama dan Tandatangan Kepala BKD Dicatut

Kartius

Pontianak-RK. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar meminta masyarakat tidak mudah tertipu dan percaya dengan adanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencatut nama dan tanda tangan kepala BKD. Kepala BKD Kalbar, Kartius SH MH mengaku adanya laporan Halaman 6

Muncul Isu Kapolda Arief Diganti

warga Subang, Jawa Barat. Saiful adalah terpidana kasus Narkoba yang kini mendekam di Blok C 24 Lapas Kelas II A Subang.

Modus operandi Saiful memeras Bu Guru, sebut saja Bu Kantil, dengan cara merayu korban melalui layanan Facebook dan Whatsapp (WA). Dia mengancam menyebarluaskan foto dan video bugil Bu Kantil yang sebelumnya terpaksa dikirim

ke Saiful.

Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengungkapkan, kasus ini masuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana pokok Halaman 6

Tim 9 Anjurkan Budi Gunawan Tak Jadi Kapolri

Sssttt, Bukan Jokowi yang Ngotot, tapi . . . .

Jakarta-RK. Tak butuh waktu lama bagi sembilan tokoh, yang diminta oleh Presiden Joko Widodo mencari informasi tentang perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri, untuk menelurkan lima rekomendasi. Yang paling mencolok adalah Tim 9 menganjurkan agar Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan yang menyandang status tersangka dugaan korupsi sebagai Kapolri.

“Kami pada hari ini (kemarin) telah diundang oleh presiden untuk memberikan masukan berdasarkan analisis yang telah dilakukan selama dua hari,” ujar Ketua Tim 9, Buya Syafii Ma’arif, dalam jumpa pers bersama jajarannya, di kantor Sekretariat Negara, Rabu (28/1).

Selain meminta Jokowi tak melantik BG sebagai Kapolri, Buya juga menyebut hal menarik lainnya. Ia mengungkapkan ada tokoh yang bersikeras agar presiden tetap meletakkan posisi Tri Brata I di pundak BG. Tokoh dan pihak yang menekan presiden tersebut berasal dari partai politik.

Halaman 6

Pontianak-RK. Petani sawit yang bermasalah dengan Big Bos PT Benua Indah Group (BIG) Budiono Tan cemas, mendengar rumor Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistiyanto akan pindah tugas dari Kalbar. Dikhawatirkan penanganan kasus yang menjerat Budiono Tan itu kembali mandek dan mantan anggota MPR tersebut tidak tersentuh hukum.

Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang, Isa Anshari yang mewakili petani sawit Ketapang selaku korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan Budiono Tan mengatakan, sejak tahun 2009 lalu, baru kali ini kasus Budiono Tan bisa diungkap. Isa meminta Kapolda Kalbar untuk sementara waktu tidak dipindahkan, sebelum kasus Budiono Tan tuntas.

“Alasannya sudah berapa Kapolda tak bisa ungkap

Ketua Tim 9, Buya Syafii Maarif seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/1), dikerubuti wartawan berbagai media. JPNN

Halaman 6

Menhan Ajak Masyarakat Perbatasan Jaga Persatuan

Minta Kapolda Berlaku Adil

Idha Endri Pertanyakan 28 Sertifikat Miliknya

kan negara lain. Menurutnya, pembangunan masyarakat harus dengan moral dan wawasan kebangsaan yang baik. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa selalu terjadi. “Menjaga persatuan dan kesatuan sangat penting. Kita harus berseru Indonesia bersatu. Kalau tidak bersatu, maka akan pecah negara ini,” kata Ryamizard saat bertatap muka dengan masyarakat Halaman 7

Pontianak-RK. Terdakwa Idha Endri Prastiono menuntut Polda Kalbar untuk mengembalikan 28 buku sertifikat yang ditahan penyidik, karena tidak ada kaitannya dengan jeratan kasus Ahmadi SH, oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kini menjadi tersangka.

Kepada wartawan Idha

Menhan Ketika Meletakan Batu Pertama Pembangunan JIPP. ARMAN HAIRIADI-RK

kerja kerja kerja! @chamadhojin Apa kalimat yang tepat untuk menilai #Jokowi100Hari, pudarnya kilau JKW, pudarnya harapan, hilangnya kendali, atau...?

Syukran @msyukran Kalau memang penunjukan Komjen BG bukan inisiatif Jokowi, tunggu apa lagi untuk membatalkan pelantikannya, Pak Presiden? #Jokowi100hari klik! www.rkonline.id

SPEKTAK

Tersangka Saiful husen dan barang bukti yang disita. OCSYA ADE CP-RK

Petani Sawit Khawatir Kasus Budiono Tan Mandek Lagi

Badau-RK. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan niatnya berkunjung ke perbatasan IndonesiaMalaysia di Badau, Kapuas Hulu, tidak terlalu mengecewakan masyarakat setempat. Karena presiden menugaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendatangi wilayah perbatasan antarnegara di wilayah paling timur di Kalbar itu.

Menhan mengajak masyarakat perbatasan agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga tidak mudah digoyah-

N KEJAHATAEX PHONE-SULER

Mata Najwa @MataNajwa Kasus lama dibuka lagi, dalam sehari dua hari, komisioner KPK langsung dikriminalisasi. #MN

Kotoran Magis di Kepala Suatu ketika, Nasruddin, seorang bijak yang hidup pada masa kekuasaan Sultan Harun al-Rasyid, mengucapkan sesuatu yang salah. Pada masa itu, ucapan yang salah bisa membuat seseorang dipenjara, bahkan kehilangan kepala.

Meski berkali-kali Halaman 7

mengaku sudah membuat laporan ke Mabes Polri, karena pengajuan banding yang dilakukannya di Mapolda Kalbar ditolak mentah-mentah. Dia juga meminta Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto turut mengadili Kompol Dewa Nyoman dan penyidik Polda lainnya Halaman 7

JK Ambil Alih Kursi Jokowi? Tak Masuk Akal Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat “tiarap” menghadapi kasus-kasus krusial yang belakangan ini terjadi, termasuk perseteruan KPK dan Polri. Padahal, saat ia menjadi wakil dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semasa Kabinet Halaman 7

Gun Gun Heryanto

Menjaga Lunggi Sambas yang Kian Langka

Berawal Dari Sisa Benang, Sahidah Buka Galeri klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Petani sawit khawatir kasus Budiono Tan mandek lagi -- Bandit-bandit makelar kasus bikin isu ape agik neh?

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Lunggi atau tenun Sambas pernah punya nama cemerlang di rumpun Melayu.

Kini mulai ditinggalkan, namun keluarga Sahidah mengabadikannya.

Muhammad Ridho-Biro Sambas

Sahidah dengan beberapa lunggi Sambas yang dipamerkan di Galerinya dan Alfian dengan motif tenun Sambas tempo dulu yang dikoleksi masyarakat. M RIDHO-RK

Sepasang tangan itu masih tetap terampil kendati di usia senja, 70 tahun. Dari memasukkan benang, menjalin warna hingga merajut, Sahidah, bagaikan menyatu dengan alat tenun-

nya yang juga sudah antic itu. Dialah perempuan yang punya semangat mempertahankan keindahan tual yang sudah punya nama beken di jiran rumpun Melayu seperti Malaysia dan

HARIAN

terutama Brunei bahkan ada yang melanglang ke Saudi Arabia.

Sejak usia 14 tahun Sahidah sudah akrab Halaman 7 Iklan/ Langganan...

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Penyesuaian Harga Eceran & Langganan Mulai Januari 2015

*Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CM Y K

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 29 Januari 2015

2

Max Sopacua/Wakil Ketua Umum Partai Demokrat

Terkesan, Penetapan Perppu Pilkada Cuma Nyenangin Partai Demokrat Partai Demokrat belum menentukan sikap. Apakah melakukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK) bila DPR tetap melakukan revisi Undang-undang Pilkada.

“Lihat nanti, apakah menggugat ke MK atau bagaimana. Kami belum memutuskan sikap,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis (22/1).

Menurut Max, Partai Demokrat merasa ‘ditelikung’ dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

Sebab, begitu disahkan, Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY di akhir masa jabatannya sebagai Presiden itu menjadi Undang-undang Pilkada, DPR m a u melakukan perubahan.

“Sudah disahkan menjadi undangundang, kok direvisi lagi.

Ini kan aneh.

Ini membuat kita bingung,”

Daftar Sekarang

2026 Baru Berangkat Haji Pontianak-RK. Masyarakat kabupaten/kota di seantero Provinsi Kalbar yang berniat menunaikan ibadah haji dan saat ini akan mendaftar atau baru mendaftar terpaksa harus menunggu keberangkatan haji pada 2023 hingga 2026 mendatang. Pasalnya terkendala banyaknya jumlah pendaftar serta pembatasan jamaah haji.

Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalbar, Syahrul Hadi mengatakan, saat ini dilakukan sejumlah perbaikan dan penambahan di Masjidil Haram, di Arab Saudi sehingga kebijakan 2014 secara internasional adanya pemotongan atau pembatasan terhadap jumlah jamaah haji yang akan berangkat.

“Pasti adanya penundaan seluruhnya dan ini berlaku di kabupaten, provinsi dan negara lainnya yang akan menunggu untuk berangkat haji dan hal tersebut berlaku seluruhnya. Yang sebelumnya karena jumlah pendaftar ramai menjadi daftar tunggu dengan kebijakan ini pastinya akan kembali menunggu,” ujar Syahrul Hadi, Rabu (28/1).

Ia menjelaskan, biasanya setiap tahun untuk 14 kabupaten/kota di seantero Provinsi Kalbar, yakni sekitar 2.000 yang berangkat ke Tanah Suci. Namun dengan kebijakan tersebut tentunya jumlah jamaah yang akan berangkat menjadi berkurang atau yang akan tertunda keberangkatan haji jumlahnya cukup banyak.

“Sehingga daftar tunggunya makin panjang.

Contohnya di Kota Pontianak, berdasarkan informasi yang akan daftar saat ini bisa jadi berangkat 2026 mendatang,” paparnya.

Terkait antrean dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar, yang pastinya Kota Pontianak yang cukup panjang antrean dan pendaftarannya. “Ini hampir seluruh kabupaten/kota, karena peminat untuk menunaikan ibadah haji seperti berkompetisi sehingga harus menunggu daftar atau antrean panjang,” ulasnya.

Ia menambahkan, untuk jumlah biaya yang akan dikeluarkan calon jamaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji mengikuti kurs dollar.

“Ukurannya dollar sehingga menyesuaikan kurs dollar,” paparnya.

Sementara itu terkait prioritas yang akan berangkat menunaikan haji, menurutnya tidak ada yang diprioritaskan. Namun mengikuti aturan yang telah berlaku. “Siapa duluan daftar maka duluan berangkat. Tidak ada siapa yang diprioritaskan,” tegasnya. (fie)

ujarnya.

Max Sopacua berharap, jangan sampai 10 perbaikan dalam pilkada langsung itu menjadi kamu flase. Kalau Undang-undang Pilkada itu nanti diubah seperti di awal, tentu tidak ada artinya perbaikan tersebut.

sudah disahkan, jangan diubah lagi dong. Ini maksudnya apa.

Masak sebuah keputusan hukum oleh hakim misalnya, terus ada lagi putusan hakim.

Mana ada kayak gitu. Ini sesuatu yang lucu dan aneh. Tidak ada di negara manapun di dunia ini seperti itu.

Berikut kutipan selengkapnya: +Bukankah Seharusnya Demokrat Senang Perppu Pilkada diterima?

-Pada prinsipnya merasa senang. Pak SBY menyampaikan penghargaan ketika DPR sudah mengetok palu di paripurna untuk mengesahkan Perppu Pilkada yang disampaikan oleh Pak SBY di akhir masa jabatannya.

Tapi kemudian ada keanehan, karena mau diperbaiki. Pertanyaannya, apa yang mau diperbaiki, kan sudah disahkan. +Keinginan Demokrat Bagaimana?

-Kalau itu dirasa perlu diperbaiki, ada catatan yang diberikan sebelum diketok palu. Katakanlah harus diperbaiki dulu.

Intinya jangan sampai pendapat-pendapat dari fraksi yang lain diabaikan. Tapi ternyata seluruh fraksi menyetujui disahkan. Kalau

+Demokrat Merasa Ini Hanya Nyenangnyenangin Saja?

-Ada kesan seperti itu, ini sekadar nyenang-nyenangin Demokrat saja dengan disahkannya Perppu Pilkada. Tapi jangan sampai itu terjadi.

Saya kira semua harus konsisten, baik teman-teman dari KMP (Koalisi Merah Putih) maupun dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat).

Yang sudah konsisten Perppu itu disahkan, konsisten seterusnya dong agar rakyat tidak bingung. Kalau kayak gini kan rakyat jadi bingung.

+Apa Sudah Dilakukan Komunikasi dengan PDI Perjuangan?

-Belum. Saya kira perlu ada pembicaraan mengenai itu bila ingin direvisi. Harus ada pembicaraan bersama. Pasal mana saja yang akan direvisi. Saya belum tahu pasal mana yang akan direvisi. +Perppu Pilkada Dibuat secara Tergesagesa sehingga Perlu Direvisi, Ini Bagaimana?

-Pak SBY saat menerbitkan Perppu Pilkada itu telah mendapatkan masukan dari para pakar. Saya kira tidak perlu lagi direvisi, kalau dukung, ya dukung. Kalau dukung tapi mau revisi, ini ada apa. Ini kan Perppu untuk menguntungkan parpol juga. Secara umum semua sudah menyatakan dukungan, lalu kenapa harus direvisi.

+Demokrat Terlambat Menolak Dilakukan Revisi?

-Penolakan dari Demokrat sudah dilakukan dari awal agar UU Pilkada yang baru disahkan itu tidak direvisi. Kenapa nggak direvisi sebelum Undang-undang itu disahkan

Re-editing: Andry

Parlemen Kalbar Dukung Kapolda Tutup THM Nakal Publik Tunggu Action Kapolresta Pontianak Pontianak-RK. Statemen Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Arief Sulistiyono yang memerintahkan Kapolresta Pontianak, Kombes. Pol. Raden Heru Prakoso menutup Tempat Hiburan Malam (THM) di kawasan Kota Pontianak yang nakal alias kepala batu menuai apresiasi.

Tak pelak, Komisi V DPRD Provinsi Kalbar mendukung langkah Kapolda Kalbar yang secara tegas akan menutup tempat maksiat yang melanggar ketentuan tersebut.

“Statemen Kapolda Kalbar yang dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menutup THM sangatlah kita dukung dan kita berikan apresiasi setinggi-tingginya atas sikap tegas beliau,” ujar anggota Komisi V DPRD Provinsi Kalbar, H. Ishaq Al Mutahar saat dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Rabu (28/1).

Menurutnya, payung hukum yang digunakan untuk menutup THM yang ‘nakal’ juga sudah tertera jelas dan tidak ada alasan untuk menghambat kerja aparat penegak hukum.

“Kami sejak awal telah mengetahui objek-objek mana saja tempat hiburan malam yang telah melanggar aturan dan telah kami berikan informasi kepada pihak berwenang untuk menindaknya,” ucap Wan Is sapaan akrabnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan, ada banyak pelanggaran yang sering ditemukan di tempat-tempat maksiat tersebut.

Diantaranya, tidak dipungkiri sering ditemukannya narkoba dan minuman beralkohol (minol).

“Kita tidak akan bertindak sendiri, karena kita menghormati adanya penegak

hukum yang berwenang. Dalam hal penindakan tersebut yaitu pihak kepolisian maupun satpol PP,” lugasnya.

Legislator Gerindra tersebut menambahkan, hingga kini masih banyak perjudian yang terjadi di kawasan Kota Pontianak. Dan tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pihak kepolisian.

“Narkoba, perjudian, sabung ayam, minol dan hal-hal lainnya yang telah melanggar hukum negara dan hukum agama haruslah ditindak. Agar penyakit-penyakit masyarakat seperti itu sedikit demi sedikit menghilang,” papar Wan Is yang juga mengetuai FPI Kalbar tersebut.

Wan Is berpendapat, “Saya contohkan, proses penindakan yang dilakukan oleh FPI juga tidak serta merta main sweeping saja. Namun sebelumnya telah disurati terlebih dahulu THM yang nakal tersebut.

Setelah 3 kali tidak digubris, barulah FPI melakukan sweeping,” jelasnya.

Dirinya berharap, jika nantinya proses penertiban THM nakal yang dilakukan pihak kepolisian berkenan bersama melakukan penertiban tersebut, pihaknya siap menjadi mitra kepolisian.

“Kami siap memberikan informasi pada objek-objek THM yang telah kami intai sejak lama,” bebernya.

Sementara itu, sebelumnya Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin serta sejumlah anggota mendukung penuh langkah Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Arief Sulystianto menutup THM yang nakal di Kota Pontianak.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Andi Aswad menegaskan, pi-

Ilustrasi

haknya sangat mendukung sekali atas apa yang dilakukan oleh Kapolda Kalbar yang memerintakan Kapolresta Pontianak untuk menutup THM yang nakal. “Sangat setuju dan kita sangat mendukung jika tempat hiburan malam yang melanggar aturan ditindak tegas,” tegas Andi Aswad.

Menurutnya, tempat hiburan memang penting untuk melepas penat keseharian. Namun jika tempat hiburan itu menyalahi aturan tentu perlu ditertibkan.

“Berikan peringatan terlebih dahulu. Kemudian jika masih melanggar, tutup saja tempat hiburan malam itu,” timpalnya.

Legislator Partai Demokrat itu menilai, para pengusaha harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. “Pengusaha wajib mengikuti aturan, karena kalau tidak mengikuti aturan,

Pemerintah Perlu Pikirkan Pemasaran Produk UMKM Pontianak-RK. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) semakin dekat. Segala manuver dan pembekalan terus digencarkan pemerintah terhadap pelaku-pelaku ekonomi mulai dari level terkecil yaitu UMKM. Namun dilain sisi yang terjadi saat ini pelaku usaha kecil tidak dipungkiri masih saja kesulitan dalam hal pemasaran produk yang mereka hasilkan.

Entah apa yang menjadi kendala, namun hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha-usaha yang dilakoni masyarakat pelaku UMKM. Hal tersebut menggelitik anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Guntur untuk mengomentari kendala yang dirasakan oleh masyarakat.

“Yang kita ketahui saat ini, pemerintah serius dalam menggalakan UMKM untuk menyongsong MEA 2015.

Tentu kita sebagai legislatif sangat mendukung pembekalan yang dilakukan pihaknya terhadap pelaku usaha tersebut,” ujar Guntur kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Namun yang terjadi, sambung dia, dinas koperasi masih perlu melakukan penambahan SDM, baik untuk mengisi tenaga penyuluh lapangan maupun tenaga audit yang juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol program yang telah berjalan.

“Kita melihat koperasi. Masih ada yang mati suri

saja. Ngapain diketok palu di paripurna kalau untuk direvisi lagi.

Guntur

atau koperasi musiman. Begitu ada program ada koperasi itu, namun hilang program hilang juga koperasi yang dibentuk. Masih ada kita temukan seperti itu maka perlu tenaga audit untuk mengontrol hal-hal seperti itu agar tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Politisi PAN tersebut mengungkapkan, kendala pemasaran yang dialami pelaku UKM juga tidak dipungkiri masih menjadi pusat perhatian pelaku UMKM saat ini. Bahkan, tidak dipungkiri seharusnya pemerintah yang berwenang bisa memberikan solusi terhadap pemasaran yang mereka hasilkan.

“Dalam satu hal pemerintah telah menggalakan UMKM terhadap masyarakat kecil. Di satu sisi pemasaran juga harus ditopang agar berjalannya usaha-usaha yang dibuat masyarakat dapat berlangsung secara terus menerus dan terus berkembang,” timpalnya.

Menurutnya, meskipun saat ini dinas koperasi maupun Disperindag terkendala mengenai anggaran yang minim, namun dilain sisi juga telah ditopang melalui kucuran dana dari APBN. “Inilah peran kita sebagai legislatif dan kita akan pergunakan hak budgeting kita untuk memperjuangkan kendala-kendala yang dihadapi untuk dianggarkan pada penganggaran APBD ke depan. Tidak ada kata yang tidak mungkin, karena itu tugas kita sebagai lembaga wakil rakyat,” lugasnya. (asy)

bisa kacau nanti semuanya,” lugasnya.

Reporter: Ari Sandy/Achmad Mundzirin Redaktur: Andry

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 29 Januari 2015

3

Sengkarut Tumpang Tindih Sertifikat Tanah

Implikasinya Hambat Tata Ruang Kota Pontianak Pontianak-RK. Komitmen Kapolda Kalbar, Brigjen. Pol. Arief Sulistyanto membentuk satgas untuk memberantas mafia tanah di Provinsi Kalbar ditanggapi serius Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan DPRD Kota Pontianak.

Kedua lembaga ini mengharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertindak tegas menentukan siapa pemilik tanah sebenarnya atas tumpang tindih sertifikat selama ini. Bahkan akibat sengkarut persoalan tumpang tindih sertifikat tanah di kawasan Kota Pontianak menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan tata ruang Kota Pontianak.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, permasalahan tanah atas sertifikat ganda menghambat pertumbuhan serta perkembangan Kota Pontianak terkait perencanaan tata ruang. Terlebih mengatasi permasalahan

Ilustrasi.

NET

Antisipasi Apel Beracun Asal California Pontianak-RK. Melanjutkan Instruksi Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan RI atas temuan apel beracun jenis Granny Smith dan Gala dari California, Amerika Serikat yang memastikan Indonesia aman dari dua jenis apel beracun tersebut.

Namun, meskipun dinyatakan aman tak beredar, Rabu (28/1), Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pemasok besar apel, di Kota Pontianak serta mengambil sampel sebagai bahan penelitian.

“Kita bentuk dua tim, yang tergetnya di agen-agen besar seperti di Jalan Gajah Mada. Kemudian kita akan mengambil sampel minimarket dan supermarket yang ada,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak, Hidayati.

Apel beracun asal California, Amerika Serikat ini, meskipun sudah dipastikan pemerintah pusat tidak akan masuk ke Indonesia, bahkan Provinsi Kalbar, namun pihaknya turut mengambil langkah dengan melakukan sidak guna memastikan Kota Pontianak benar-benar aman. Pasalnya tidak menutup kemungkinan bisa masuk tanpa disadari pemasok, baik dalam jumlah sedikit maupun orderan besar.

“Kita baru mau ke lapangan, karena di Pontianak ada dua gudang besar sebagai distributor untuk semua pengecer di Kota Pontianak. Sebagai bentuk antisipasinya, kita sudah dapat edaran dari kementerian pusat. Di mana kepala karantinanya menjamin apel yang tercemar itu tidak masuk ke Indonesia,” paparnya.

Di samping untuk memastikan instruksi kementerian, Hidayati menjelaskan, pengecekan langsung ke lapangan harus dilakukan pihaknya lantaran jika menemukan atau adanya indikasi dari sidak yang dilakukan timnya tersebut maka akan ditindaklanjuti dan ditelusuri kenapa bisa terjadi atau masuk ke Provinsi Kalbar.

“Turunnya kita ke lapangan kali ini untuk meyakinkan bahwa memang itu tidak ada.

Karena kalau sudah kita periksa di pergudangannya dan ternyata menemukan atau adanya indikasi, kita bisa langsung melacak dari surat-menyurat mereka,” timpalnya.

Sejauh ini, tambah Hidayati, pantauan yang diketahui pihaknya yakni seluruh buah yang masuk ke Kota Pontianak berasal dari Jakarta oleh beberapa agen. Hanya saja pihaknya tidak mengetahui secara jelas apakah buah yang dikirimkan dari Jakarta tersebut tidak didapatkan dari Amerika Serikat, khususnya temuan dua jenis apel beracun baru-baru ini.

“Kota Pontianak untuk buah ini langsung masuk dari Jakarta. Nah dari Jakarta sudah meyakinkan bahwa itu tidak ada tersebar di Indonesia. Apel Amerika inikan yang tercemar tidak semuanya, hanya apel yang dari California. Itu pun dari gudang yang namanya bekerspel,” paparnya.

Dalam sidak tersebut, target pemeriksaan tidak hanya pada buah apel saja, melainkan seluruh buah yang ada di pemasok besar di Kota Pontianak. Dengan merk dan asal buah yang sudah ditentukan.

“Nanti dalam sidak kita, akan diperiksa dari kotaknya dan kalau ada packingnya dari bekerspel, itu kita gunakan sebagai sample. Dan ini tidak hanya apel saja, buah-buahan lain juga kalau dia dari gudang tersebut, tetap akan kita tindaklanjuti.

Karena dikhawatirkan bukan hanya apel saja yang bermasalah,” lugasnya.

Sementara itu, dilansir situs media online REPUBLIKA.CO.ID, kedua apel bercaun tersebut diduga terkontaminasi oleh bakteri Listeria Monocytogenes yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Orang sehat juga dapat terinfeksi dan kemungkinan dapat menderita gejala jangka pendek. Seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual dan diare. Ada pun jenis apel yang terkontaminasi bakteri itu diproduksi oleh Bidart Bros, Bakersfield, California dengan kode produksi CA 93312. (agn)

ini, pihak penegak hukum turut andil menanganinya atas kinerja BPN yang kurang teliti.

“Masalah tanah ini adalah ranah hukum. Saya baca di media massa, Kapolda Kalbar sudah membentuk satgas dalam hal mafia tanah, tanah tumpang tindih sertifikat, seperti di kota juga ada permasalahan ini,” tegas Edi Rusdi Kamtono usai melakukan apel pagi di halaman Kantor Walikota Pontianak, Rabu (28/1).

Edi menambahkan, dengan terjadinya tumpang tindih sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tentu sangat berpengaruh terhadap tata ruang Kota Pontianak sehingga dirinya mengharapkan BPN sigap dan bertindak tegas.

“Kita berharap ini bisa ditertibkan, karena ini berpengaruh juga dengan tata ruang Kota Pontianak,” lugasnya.

Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya menegaskan ke jajaran tingkat bawah, baik kelu-

rahan dan kecamatan supaya tidak mengambil tindakan atau memberikan surat pengantar tanpa meneliti terlebih dahulu terkait tanah yang akan disertifikatkan yang mengaku pemilik sah. Di samping juga dipintanya untuk melaporkan ke Pemkot Pontianak serta aparat penegak hukum apabila terdapat pelanggaran hukum dalam proses tersebut.

“Kalau dari Pemkot yang berhadapan dengan ini, kita minta lurah dan camat laporkan ke kita, bahkan ke kepolisian kalau ada pelanggaran hukum tentang penyerobotan tanah,” ucapnya.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menjelaskan, pihaknya beberapa waktu lalu telah memanggil BPN untuk minta penjelasan kenapa bisa terjadi tumpang tindih sertifikat tanah oleh Komisi A DPRD Kota Pontianak. Namun lantaran kepala BPN baru masuk memimpin,

pihaknya masih melakukan koordinasi dan membahas secara internal di tubuh BPN. “Kita sudah memanggil BPN dari Komisi A. Tindaklanjutnya saya minta Komisi A untuk menyurati BPN sampai sejauh mana tingkat temuan membahas tanah ini,” tukasnya.

Satarudin berharap, permasalahan yang bermula dari BPN dalam penyelesaiannya supaya tidak menempuh jalur hukum. Lantaran menilai keduanya yang saling klaim tersebut hanya bisa mendapatkan kepuasan saja dan akan memunculkan hal yang tidak diinginkan.

“Kasihan orang kalau soal tanah ini, kalau bisa jalur damai jangan sampai ke pengadilan.

Karena percuma saja, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu,” ujar ketua DPRD Kota Pontianak.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Pemkot dan DPRD Sepakat Putuskan MoU PT JN Edi: ASDP Siap Urus Kembali Penyeberangan Fery Pontianak-RK. Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, tak masalah jika PT. Jembatan Nusantara membantah terkait tiket tidak berkorperasi serta tiket bekas dijual kembali. Lantaran pihaknya sudah mengantongi bukti lengkap yang masih dalam penyelidikan.

Bahkan, Edi Rusdi Kamtono mengancam akan mencabut kerja sama dan mengalihkannya ke pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) untuk kembali mengurus penyeberangan fery. Terlebih pernyataan ini didukung penuh oleh Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin saat dihubungi Rakyat Kalbar.

“Dia bisa saja membantah, tapi buktinya kan ada. Hasil sidak dewan dan ditemukan ada bukti yang sudah difoto. Biarkan saja membantah. Mereka sudah diperingatkan secara keras oleh Walikota,” ucap Edi Rusdi Kamtono usai melakukan apel pagi di halaman Kantor Walikota Pontianak, Rabu (28/1).

Peringatan keras tersebut, papar Edi, merupakan tindakan tegas langsung dari Pemerintah Kota (pemkot Pontianak) beberapa waktu lalu. Atas peringatan tersebut, pihak PT Jembatan Kapuas diharuskan tidak ada lagi kejadian serupa, bahkan memunculkan permasalahan baru, baik pemeriksaan terkait temuan yang sedang berjalan atau sudah selesai nantinya.

“Jadi, kalau sampai dia melakukan lagi maka akan ada

tindakan hukum lain yang diterapkan ke perusahaan tersebut,” timpalnya.

Menurutnya, kerja sama antara Pemkot Pontianak dengan PT Jembatan Nusantara yang disebut pihak ketiga ini bisa saja dihentikan atas temuan-temuan yang kemudian ditindaklanjuti internal Pemkot Pontianak dan belum sampai ke ranah hukum.

Namun jika selama pelaksanaannya kembali ditemukan hal serupa, Pemkot Pontianak tak segan-segan memutus kerja sama dan mengalihkannya ke pihak lain atau ke ASDP yang secara jelas milik Pemkot Pontianak.

“Kita sudah melakukan kerja sama MoU dengan PT Jembatan Nusantara ini. Kalau dia one prestasi, bisa saja dihentikan perjanjian kerja dan kita bisa minta pihak ASDP untuk kembali lagi di situ,” cetusnya.

Edi mengatakan, karena ASDP merupakan naungan Pemkot Pontianak, dipastikannya sudah sangat siap untuk kembali menangani penyeberangan fery. Tak hanya itu, termasuk pengawasan terhadap konstruksi penyeberangan tersebut yang dinilai Edi sangat buruk dan tidak memperhatikan keselamatan pengguna jasa.

“ASDP siap. Karena ini instansi pemerintah, terlebih dulunya juga ASDP yang tangani, termasuk pemeliharaannya.

Terutama terhadap PT Jembatan Nusantara itu, supaya mereka menjalankan tugas sesuai den-

gan aturan. Seperti tiket harus berkorperasi serta harus memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di sana. Demi kenyamanan pengguna jasa,” tegasnya.

Mengenai kerugian atas temuan beberapa waktu lalu, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Selanjutnya, ada maupun tanpa PT Jembatan Nusantara beroperasional, Pemkot Pontianak terus berupaya melakukan pemantauan di penyeberangan fery sebagai upaya peningkatan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

“Kita sekarang sedang mengkaji dan menertibkan. Akan kita tingkatkan pelayanan tersebut,” timpalnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin mendukung penuh langkah Pemkot Pontianak untuk menghentikan kerja sama dengan PT Jembatan Nusantara. Dengan alasan merugikan masyarakat dan Pemerintah Kota Pontianak.

“Kenapa harus dipertahankan. Yang penting Pemkot Pontianak siap mencari pihak ketiga yang tidak nakal lagi. Usaha memang usaha, tetapi inikan kepentingan masyarakat kenapa harus dipalsukan,” tegasnya.

Temuan yang kemudian dilakukan pemeriksaan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak beserta anggota beberapa waktu lalu merupakan pengawasan atas dasar laporan serta temuan yang sudah menjadi alat bukti pemeriksaan.

Bahkan sudah diserahkan ke Pemkot Pontianak melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak.

“Ini baru ketahuan dan mungkin sudah lama terjadi.

Saya minta nanti pihak Pemkot yang mengelolanya. Tidak perlu dengan pihak ketiga. Biar langsung masuk ke PAD. Ini kalau dewan tidak mengambil sikap melakukan sidak oleh Komisi B, tidak bakalan ketahuan,” ulasnya.

Sementara itu, terkait argumentasi PT Jembatan Nusantara beberapa waktu lalu, Satarudin menilai, hal itu hanya sebatas pembelaan diri semata. Menurutnya, lumrah orang bersalah tentu melakukan pembelaan dari kesalahan tersebut.

“Aahhh, itu kan dalih orang salah, tetap dia mengaku benar.

Sudah, diganti saja pihak ketiga itu,” tegas Satarudin.

Legislator PDI Perjuangan ini mendesak, Dishubkominfo Kota Pontianak agar memperhatikan segala macam yang ada di penyeberangan fery. Khususnya seperti sekarang ini kondisi jembatan dalam keadaan rusak berat, bahkan terdapat lubang besar yang menganga dan selalu mengintai masyarakat pengguna jasa.

“Terkait lubang itu harus segera diperbaiki. Besar itu bolongnya. Kasihan masyarakat nanti jadi korban. Saya minta dinas terkait untuk menata kembali fender itu. Masak dibiarkan sebesar itu,” tegasnya. (agn)

BPN Sudah Lakukan Pengukuran Ulang Batas Tanah

Sekarang Tinggal Menanti Action Satpol PP Pontianak-RK. Kasus tanah di Jalan Suprapto IV Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan yang diperdebatkan oleh Ali Halim dan Winata Gunawan sepertinya sudah menemui titik terang.

Rabu (28/1), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, Askani menyatakan, tanah bersertifikat HGB Nomor: 1781 yang dikuasai Winata Gunawan sudah pernah diukur ulang pada 2005 silam.

“Berita acara pengukuran ulang itu benar. BPN Kota Pontianak sudah pernah mengukur ulang tanah sertifikat 1781 dan tanah milik Ali Halim.

Hasilnya sudah ada dalam surat (berita acara, red) itu,” tegas Askani pada Rakyat Kalbar, kemarin.

Askani berpendapat, jika pagar Ali Halim terbukti masuk ke dalam tanah milik Winata Gunawan maka Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya harus menyurati Satpol PP untuk melakukan pembongkaran pagar.

“Jika benar Ali Halim salah, Pemkot melalui Satpol PP ya harus membongkar pagar tersebut. Saat ini kami masih

menunggu putusan inkrah dari melakukan itu. Tidak ada ala- Yandi sudah ikut memberikan Pengadilan Negeri (PN) Pon- san untuk mempertahankan pendapat dengan kewenangannya. Makanya dia meminta tianak mengenai kepemilikan pagar Ali Halim.

“Jika Dinas Tata Ruang, Pe- Pemkot Pontianak segara mesertifikat 1781 itu,” ujarnya.

Sementara itu, ketika dikon- rumahan dan Cipta Karya mau- nyelesaikan permasalahan,” firmasi, Raymundus Loin SH, pun Satpol PP tidak melakukan paparnya.

Bedasarkan berita acara yang Penasihat Hukum (PH) Wi- itu maka patut dipertanyakan nata Gunawan mengaku, sangat ada apa. Buntutnya akan me- ada, mengenai surat pengumerespon pernyataan Kepala nimbulkan pertanyaan kepada kuran ulang dari BPN Kota BPN Kota Pontianak, Askani. publik, bukan hanya Winata Pontianak pada 2005 silam.

Ia berharap, pernyataan Askani yang bertanya. Sebab, perkara Tanah HGB nomor 1781 telah jangan hanya sekadar statement ini sudah terexpose ke pub- ditetapkan batasnya sesuai belaka. Tetapi harus dipertang- lik dan dibaca semua orang,” dengan surat ukur tanggal 9 Agustus 2000 nomor 1336/2000. gungjawabkan. Jangan sampai ulasnya.

Menurut Raymundus, jika Ternyata sebagian kecil dari pernyataan tersebut ditarik faktanya pagar Ali Halim salah, batas tanah ini berada di dalam kembali dikemudian hari.

“Kepala BPN sudah mengakui Pemkot Pontianak harus bertin- pagar beton (milik Ali Halim). adanya pengukuran ulang dan dak tegas. Jangan banyak alasan. Tertanda, Pontianak, Juli 2005, pengembalian batas terhadap “Pernyataan Wakil Ketua Komi- Kepala Seksi Pengukuran dan tanah milik Winata. Permintaan si A DPRD Kota Pontianak, Pendaftaran Tanah. Hj. Hafsah BPN kepada Pemkot Pontianak Yandi itu merespon masyarakat. AR IP SH. Dari hasil surat pengukuran untuk membongkar pagar Ali Karena mereka wakil rakyat.

Halim juga kami dukung.

Jika terbukti berada di atas tanah Winata. Kami percaya Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya akan memFACILITIES : bongkar pagar tersebut,” * TV Cable 16CH ucap Raymundus.

Untuk masalah pen* Full AC egakan aturan, kata * Water Heater Raymundus, pihaknya * Free WIFI menyerahkan ke dinas * Food Court terkait. Jika terbukti menyalahi aturan maka Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak harus dibongkar. PemPhone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam) kot Pontianak harus

PERDANA INN

DESKA IRNANSYAFARA/RAKYAT KALBAR

LEWAT BATAS. Pagar rumah Ali Halim melampaui batas patok dan masuk area tanah Winata Gunawan.

itu, Ali Halim telah dipanggil sebanyak tiga kali oleh Kepala BPN yang pada saat itu dijabat

Rahardjo Sanjoto, SH. Pemanggilan itu guna membahas masalah tanah tersebut. Namun

Ali Halim tidak pernah datang untuk memenuhi undangan tersebut. (DIS)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Kamis, 29 Januari 2015

4

Jelang Imlek dan Cap Go Meh 2566

Pernak-pernik Imlek Hiasi Kota Singkawang singkawang-RK. Imlek 2566 sebentar lagi. Pernak-perniknya pun menjamur di kawasan Kota Singkawang. Mulai seharga ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Warga Tionghoa pun menyisir toko-toko untuk mendapatkan pernak-pernik yang mereka inginkan.

“Sebenarnya kita sudah memajang pernak-pernik Imlek ini sejak setelah Natal lalu, tetapi pembeli baru ramai pasca banjir ini. Memang biasanya semakin dekat Hari H makin ramai yang membeli,” kata Ana, pemilik Liga Biru ditemui di tengah kesibukannya melayani warga yang membeli pernak-pernik Imlek, Selasa (27/1).

Ana mengaku, berbagai pernak-pernik yang didominasi motif Kambing Kayu tersebut dipasok dari Tiongkok.

“Semua kita pasok dari Tiongkok, karena di tempat kita belum ada yang membuatnya,” paparnya.

Berbagai jenis pernak-pernik yang ditawarkan Ana

VALAS

Rabu, 28 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,022.88 14,232.99 3,476.34 3,342.65 9,291.32 12,560.00

9,918.95 14,089.99 3,439.16 3,309.21 9,198.22 12,436.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

memiliki harga yang cukup variatif. Mulai harga Rp3 ribu hingga Rp360 ribu. “Kalau yang kecil-kecil itu Rp3 ribu, tetapi kalau besar, seperti bunga me hwa dan lainnya sampai ratusan ribu,” paparnya seraya menuju semacam gantungan gunci berbentuk kambing.

Sementara itu, salah seorang warga Tionghoa, Selvia yang ditemui ketika sibuk memilih pernak-pernak imlek mengaku, membeli seperlunya saja. “Tidak banyak, saya hanya beli satu saja,” ucapnya.

Dia mengatakan, barang yang dibelinya untuk hiasan depan pintu. Untuk hiasan lainnya sudah ada. “Memang kita sedang sibuk menghiasi rumah, karena Imlek semakin dekat,” ujar Selvia.

Pembeli lainnya, Anto memilih untuk membeli jeruk buatan untuk menghias pohon di dalam rumahnya. “Sebenarnya buah yang lama masih ada, tetapi sudah mulai usang. Makanya sekarang saya membeli yang baru lagi,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan dari kedua warga Tionghoa ini, secara keseluruhan, pernak-pernik yang paling dicari menjelang Imlek dan Cap Go Meh, di antaranya lampion.

Lampiong atau lampu khas Tiongkok ini identik dengan warna merah dan berbentuk bulat, berhiaskan huruf kanji berwarna emas. Biasanya terbuat dari kain atau kertas. Rupanya cukup beragam, ada yang memakai aksesori warnawarni dan ada juga yang polos.

Pernak-pernik Imlek. MORDIADI

Selain itu, banyak juga warga Tionghoa yang mencari bunga Me Hwa. Bunga cantik warga pink tanpa daun ini kalau di Jepang disebut bunga sakura. Aslinya bunga ini berkembang pada setiap Imlek.

Tetapi untuk aksesoris Imlek di Kota Singkawang, bunganya bukan asli tetapi merupakan karya pengrajin. Harga cukup variatif dan tergantung ketinggian pohon, biasanya ratusan hingga jutaan rupiah.

Selain itu, pernak-pernik yang paling banyak dicari

berupa gantungan kertas. Aksesoris ini untuk memperindah rumah. Ketika Imlek ini tentunya banyak ditemukan gantungan kertas bergambar Kambing Kayu, karena tahun ini shionya Kambing Kayu.

Selain itu, banyak pula yang mencari topeng barongsai.

Biasanya untuk dipajang di atas meja. Warnanya cerah, seperti merah, biru, kuning dan hijau. Ukurannya bermacam, dari yang kecil hingga besar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya ketika berkunjung ke Kota Singkawang kemarin mengungkapkan, panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang 2015 akan audensi ke Gubernur Kalbar hari ini.

“Besok (hari ini, red) panitia Imlek dan Cap Go Meh Singkawang akan audensi ke Pak Gubernur setelah apel.

Nanti akan saya temani. Pembicaraannya tentang persiapan even yang sudah terkenal di nasional maupun internasional ini,” papar Christiandy.

Pria asal Singkawang dengan nama lain Bong Hong San ini berharap, Imlek dan Cap Go Meh Singkawang tahun ini berjalan lancar dan sukses. “Ini akan memajukan dunia pariwisata. Kita tahu kalau pariwisata maju, efeknya sangat banyak, tentunya bagi kesejahteraan masyarakat Singkawang,” ujarnya.

Reporter: Mordiadi Redaktur: Andry

PBB Kota Pontianak Rendah pontianak-RK. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan pajak telah berhasil mencapai target. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak menyatakan, realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp204,58 miliar.

“Realisasi tahun ini terwujud sekitar 95 persen dari target Dispenda. Awalnya kami menargetkan bisa menarik pajak sebanyak Rp215 miliar,” ujar Kepala Dispenda Kota Pontianak, Amirullah.

Amir menambahkan, pemberi sumbangsih terbesar adalah pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yakni sebesar 31 persen dalam presentase atau Rp63 miliar dalam jumlah uang.

“Ini adalah pajak BPHTB. Dipungut sebelum seseorang hendak melakukan balik nama atas sertifikat. Masyarakat harus mengurus dua pajak. Yakni, BPHTB dan PPH. Kalau BPHTB bayarnya di Dispenda Kota Pontianak. PPH bayar di KPP Pratama,” paparnya.

Sumbangsih terbesar kedua, lanjut Amir, yakni dari hasil

Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Sebanyak Rp47 miliar telah dikantongi. Terbesar ketiga adalah pajak restoran yang dipungut sebanyak 10 persen setiap usaha.

“Dari pajak restoran Rp 34 miliar. Pajak Bumi Bangunan (PBB) Rp18,2 miliar. Menyusul pajak reklame sebesar Rp9,7 miliar.

Ini semua lumayan besar juga,” urainya.

Amirullah Amir menilai, pendapatan paling minim yakni pada sektor PBB. Realisasinya lebih rendah dibandingkan target. Walaupun pencapaian tahun ini lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

“Secara nominal memang naik dari tahun sebelumnya.

Tetapi untuk target, belum memuaskan, baru 53 persen.

Realisasi PBB hanya Rp18,2 miliar tahun 2014.

Walau naik Rp3 miliar dibanding tahun lalu, tetapi tetap saja rendah,” ulasnya.

Amir berpendapat, minimnya penerimaan dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih terbilang rendah. “Permasalahannya adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum membaik. Ini harus ditingkatkann lagi. Semoga tahun 2015, masyarakat Kota Pontianak banyak yang sadar dalam pembayaran pajak,” harapnya.

Amir tak menampik, jika Dispenda masih lemah terhadap pemungutan PBB. Sebab, datanya masih banyak yang belum akurat.

“Makanya pada tahun ini kami mengadakan evaluasi dan inventarisasi data PBB. Kemudian kita akan gencar melaksanakan razia PBB. Seperti tahun lalu kita sudah memasang plang kepada penunggak,” kata Amir. (DIS)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Betapa kuat, tangguh, murni dan mulianya politik itu. Namun sebaliknya, betapa busuknya politik itu? Kamis (15/1) menyajikan berita-berita aktual tentang politik di negara kita yang sedang gencar-gencarnya menyerukan anti korupsi. Komisi III DPR setujui Komjen Budi Gunawan. Jokowi, mundur kena maju kena. Kapolri dilantik lantas ditahan KPK, ancoree. KPK tetap panggil Komjen Budi Gunawan.

KPK cegah anak Budi Gunawan bepergian ke luar negeri, baru 19 tahun terima modal usaha Rp 57 miliar. Usut foto mesra Abraham Samad, KPK pastikan hasil editan. Rekening gendut Budi Gunawan versi ICW; nilai Rp 95 miliar periode 2005-2008. Komposisi: minus Rp 47 miliar ke rekening Budi Gunawan, minus Rp 48 miliar ke rekening Herviano Widyatama (putra BG). Ibrahim Myh. 081288673500 16-1-2015

06.00

Polemik calon Kapolri. Ini lagu pop dangdut xx? Judul lagunya maju kena mundur pun. Apalagi lebih kena dua jempolku kesandung rekening gendut, patgulipat BG? Calon Kapolri.

085245519512 19-1-2015

10.23

Sms Warga Harga Turun BBM turun ada yang dirugikan dana dan yang diuntungkan! Harga BBM terus turun, mengapa? Para pengecer di kios harganya Rp 7 ribu sampai Rp 8 ribu. Solusinya pihak Pertamina?

085245519512 27-1-2015

13.38

Lokasi Car Free Day Lokasi Car Free Day hari Minggu pagi di Kabupaten Mempawah yang paling tepat adalah dari simpang empat Gedung Perpustakaan Daerah/RSUD dr Rubini sampai simpang empat SMAN 1 Mempawah. Thanks!

081347482200 28-1-2015

10.03

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Rakyat Kalbar

Kursi Rakyat

Kamis, 29 Januari 2015

5

16 Desember Pemilukada Serentak

Sikap

Mau Calonkan Diri, Kadis, Polri, TNI Harus Mundur

Protes Kode Etik DPR Soal Kesenian Jakarta-RK. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Anang Hermansyah juga protes kode etik DPR yang disusun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melarang anggota untuk berkesenian. Karena itu dia mendorong pengaturannya disempurnakan kembali.

Hal ini disampaikan Anang, karena dirinya selain seorang wakil rakyat juga aktif menjalani bakatnya di bidang musik, salah satunya menciptakan lagu.

“Karena banyak hal yang paling mudah, aku pencipta lagu, kalau bahasa (di kode etik) itu gak boleh ciptain lagu,” katanya di gedung DPR, Rabu (28/1).

Anang tidak keberatan kalau pengaturan lebih ketat bagi anggota DPR main film atau sinetron yang merendahkan martabat anggota dewan. Tapi untuk seni komersial tidak boleh serta merta dilarang.

“Kalau kegiatan seni komersial tidak boleh, ini harus ditata ulang bahasanya seperti apa. MKD harus lihat teman-teman dewan yang pekerja di seni. (Kalau dilarang) ini bertentangan dengan HAM, setiap orang berhak mengembangkan diri,” tandasnya.

Kode etik dewan sendiri batal disahkan dalam sidang paripurna DPR kemarin, karena banjir interupsi dari anggota. Banyak pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang MD3, misalnya anggota dilarang bertemu pejabat. (jpnn)

Ditegaskan, Pilkada Bukan Ranah KPU Jakarta-RK. Dua orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar dan Anwar Usman menyambangi Gedung parlemen DPR RI untuk memberikan pandangannya terkait Revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah digodok di komisi II DPR RI hari ini (Selasa, 28/1).

Keduanya diterima oleh wakil ketua DPR RI, Fadli Zon dan ketua komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman.

Dalam pertemuan ini, Fadli menegaskan bahwa pihaknya meminta pandangan MK, terutama terkait penyelenggara Pilkada.

“Hari ini kami menerima hakim MK untuk memberikan masukannya terkait RUU Pilkada yang tengah di bahas di komisi II DPR, terutama terkait siapa penyelenggaranya,” sebut Fadli.

Dalam kesempatan yang sama, Patrialis menyebutkan bahwa dalam rapat konsultasi ini dirinya sebagai perwakilan dari para hakim MK menegaskan bahwa Pilkada bukanlah rezim pemilu, sehingga penyelenggara Pilkada dalam hal ini bukanlah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya sampaikan berdasarkan putusan MK, bahwa pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu. Ini sesuai dengan pasal 22e ayat 2 UUD 1945,” sebutnya.

Adapun terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, peraturan tercantum dalam pasal 18 ayat 4 1945.

“Karena memang beda, untuk pemilihan kepala daerah itu diatur dalam pasal yang lain, jadi terserah pada pembentuk UU mau dibuat seperti apa itu,” demikian Patrialis. (rmol)

Pontianak-RK. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kalbar melakukan sosialisasi rancangan Peraturan KPU Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota, sebagai persiapan menghadapi Pemilukada serentak tahun 2015 ini.

Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty mengatakan, KPU melakukan upaya mensosialisasikan ketentuan ataupun Perppu yang sudah disahkan oleh DPR RI tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota.

“Usai rapat di Jakarta kemarin, memang salah satu arahan KPU pusat kami harus mensosialisasikan. Walaupun yang dilakukan saat ini masih rancangan, belum peraturan KPU yang sudah ditetapkan,” ungkap Umi ditemui di sela-sela sosialisasi di Gedung Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/1).

Mantan ketua KPU Sambas ini menjelaskan, hasil RDP KPU dengan Komisi II DPR RI, rekomendasi RDP, DPR meminta agar KPU jangan dulu mengesahkan peraturan KPU sampai DPR RI selesai melakukan revisi Perppu yang sudah diundangkan tersebut.

“Kalau ada revisi, tentu KPU menyesuaikan dengan revisi yang sudah dilakukan DPR RI. Artinya sudah selesai revisi, bukan lagi rancangan tapi sudah yang ditetapkan dan disosialisasikan KPU,” jelas Umi. Terkait Pemilukada yang akan dilaksanakan tahun 2015 ini, akan dilaksanakan pada 16 Desember 2015 dan bukan hanya di enam kabupaten di Kalbar saja,

Ilustrasi.

NET

namun seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Semua pelaksanaannya dilakukan serentak.

“Hari pemungutan suara akan dilaksanakan serentak. Untuk di Kalbar ada enam kabupaten yang akan melaksanakan pemungutan suara serentak yang kepala daerahnya masa jabatan berakhir 2015,” ujarnya.

Satu di antara yang disosialisasikan KPU tersebut terkait norma baru dalam Perppu nomor 1/2014 terkait Bakal Calon (Balon), di mana pendaftaran pada hari kerja, pendaftaran balon dilaksanakan enam bulan sebelum pendaftaran, uji publik dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon.

Penyelesaian sengketa TUN Pilkada yaitu sengketa calon kepala daerah dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU. “Sengketa ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) dilakukan setelah administrasi yang dilakukan calon bupati dengan KPU. Namun harus ada upaya penyelesaian di Bawaslu dulu, kalau tidak puas baru ke PT TUN,” ucapnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dalam sambutannya terkait sosialisasi yang dilakukan KPU mengatakan, Pemilukada merupakan peristiwa penting yang akan dilaksanakan di beberapa daerah di Kalbar.

“Landasan hukum jelas tentang pemilihan umum. Sekali-

pun Perppu belum diterima atau pun ditolak oleh DPR RI, tapi kita harus berjaga-jaga dan bersiap diri dalam melaksanakan Pemilukada ini. Oleh karena itu kita harus siap, begitu di ketok Perppu ada perbaikan kita tidak pusing lagi,” ungkapnya.

Menurut Cornelis, pemerintah di mana gubernur selaku kepala daerah wakil pemerintah pusat di daerah, juga harus menyiapkan anggaran. Namun bukan ikut campur dalam hal teknis soal Pemilu tapi menyangkut anggaran.

“Kita menyediakan anggaran termasuk bupati di APBD masingmasing daerah yang akan melaksanakan Pemilukada,” katanya.

Menurut Gubernur, masalah

data pemilih juga harus dipersiapkan, jangan sampai adanya kesalahan dalam pencatatan kependudukan. “Kita punya biro kependudukan dan catatan sipil, apakah sudah betul dilakukan catatan penduduk dengan benar. Jangan nanti orang yang baru datang dan belum tiga bulan, sudah menjadi penduduk kita,” katanya.

Cornelis menegaskan, bagi PNS, TNI dan Polri harus netral, begitu juga PNS tidak boleh kampanye.

“Bagi mereka PNS, Kepala Dinas (Kadis), Polri dan TNI yang mau jadi bupati, jadi gubernur, maka harus mengundurkan diri. Sejak mendaftarkan diri sudah harus mengundurkan diri,” tegasnya. (fie)

Berharap Kisruh Golkar Tuntas di PN Jakarta-RK. Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta Agung Laksono berharap konflik

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

di tubuh partainya cukup selesai di pengadilan negeri saja.

Me n u r u t A g u n g , m e s k i proses pengadilan berjalan, pihaknya tetap berupaya untuk mencapai islah atau perdamaian dengan pengurus Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical).

“Proses Islah masih terus berjalan. Meski lambat kan memang ada progeresnya.

Kita juga masih tunggu proses pengadilan. Mudahmudahan selesai hanya di tingkat pengadilan negeri,” katanya saat berkunjung ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut Agung, apabila proses di pengadilan negeri tuntas maka hasilnya akan dilihat pada 5 Maret 2015.

“Paling lambat 5 Maret, jika tidak ada halangan proses ini akan selesai,” tuturnya.

Namun begitu, Agung mempersilakan jika kubu rival tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Negeri.

Agung Laksono

“Memang saya ingin masalah ini selesai sampai di tingkat pengadilan negeri saja. Namun, jika memang ada yang mengajukan sampai MA silakan saja. Itu kan hak hukum

setiap warga negara,” jelasnya.

Curhat ke PBNU Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta, Agung Laksono menyambangi kan-

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PD. ANEKA BATU ALAM

tor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Agung menggelar pertemuan dengan Ketum PBNU Said Aqil Siradj dalam rangka silaturrahmi.

“Kami bersilaturrahim karena warga NU di Golkar juga banyak, dan NU salah satu organisasi yang sudah lama berdiri atau berkiprah sebagai aset nasional,” kata Agung, Rabu (28/1).

Dalam kesempatan itu dia menceritakan kepada PBNU soal dualisme kepengurusan yang terjadi di tubuh Golkar. “Kami sudah memberitahukan tentang kondisi yang terjadi di Partai Golkar, dan juga usaha-usaha yang diharapkan pak Aqil Siradj mengharapkan agar tercapai islah, damai,” Untuk itu, Agung berharap agar kisruh internal Golkar dapat diselesaikan secepatnya. Termasuk lewat jalur pengadilan yang saat ini sedang ditempuh.

“Sudah kami sampaikan juga dengan adanya pengadilan itu ada kepastian waktu dibatasi 60 hari di pengadilan negeri atau 90 hari di Mahkamah Agung,” tegasnya. (rmol)

Iklan Baris & Paket Murah BURSA IKLAN BARIS Harian

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Rumah Dijual Rumah Type 45 di Graha Pesona Indah, Jalan Petani Danau Sentarum Rp 260 Juta.

(Cash & Kredit) Hub. 085658176492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

HUB: BANG ABU

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

Menjual :

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

EKO SERVICE

SEDOT WC

(0561)768677

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

7089235 (0561) 768677 HUBUNGI:

HUB TELP.

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Kamis, 29 Januari 2015

Kasus BLBI Jalan Terus Konglomerat Sjamsul karena di surat tersebut tanda tangan saya diperiksa polisi, namun dipastikan tanda tangannya Nursalim Tetap Diradar KPK

Nama dan ...........................................................................dari halaman 1 tentang SK palsu yang mencatut nama dan tanda tangannya. SK tersebut tentang pengangkatan PNS dan harus menyerahkan sejumlah uang.

“Di SK tersebut atas nama dan tanda tangan Kepala BKD Kalbar. Semenjak dua tahun ini, penerimaan pegawai sepenuhnya dari MemPAN-RB jadi jangan mudah tertipu kalau ada yang meminta uang terkait adanya SK tersebut,” ungkap Kartius SH MH ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/1).

Kartius menjelaskan, kalau masih ada masyarakat yang masih tertipu dan mau membayar sampai puluhan juta rupiah, maka orang yang dijanjikan menjadi pegawai tersebut tidak cerdas. “Sudah jelas untuk penerimaan CPNS ataupun PNS semuanya dari pusat, jadi memang tidak habis pikir saya kalau ada yang masih tertipu,” ungkap Kartius.

Menurut Kartius, siapa saja bisa minta tanda tangan dirinya, tapi tidak mudah untuk ditiru.

“Terkecuali di-scanner, tapi kan dapat dilihat kalau itu di scan. Kalau memang ada masyarakat tergiur dengan SK palsu tersebut dan disuruh membayar, saya berpikir kalau yang mau ditipu itu tidak cerdas,” ungkapnya.

Kartius meminta masyarakat menangkap siapa saja yang membawa SK palsu tersebut. Kemudian serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum. “Kalau mengetahui itu penipuan, maka tangkap saja. Mereka yang merasa tertipu harus membawanya ke polisi, biar polisi memprosesnya,” ujarnya.

BKD Kalbar tidak pernah mengeluarkan ataupun memberikan kepada siapapun, SK pengangkatan CPNS. Apalagi meminta uang kepada masyarakat.

Kartius menceritakan, beberapa waktu lalu ada dua perempuan dan laki-laki Sarjana Ekonomi yang tertipu dan membayar Rp100 juta. Mereka tertipu terkait adanya SK palsu mengatasnamakan Kepala BKD Kalbar. ”Rp100 juta yang didapat oleh penipu itu dari masing-masing dua orang korban ini. Bahkan

jauh berbeda. Jadi saya nilai penipunya tidak profesional menirukan tandatangan saya,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kalbar, Andi Aswad SH mengatakan, sebenarnya sudah diketahui bersama, penerimaan CPNS tahun ini semuanya ditangani MenPAN-RB. Tes CPNS juga dilakukan secara online. Bahkan saat ujian tes CPNS, dalam beberapa menit saja, peserta sudah mengetahui berapa nilai yang diperolehnya.

“Untuk itu jangan mudah tertipu dan masyarakat mesti jeli. Saat ini tidak ada titip menitip ataupun bisa masuk menjadi PNS dengan cara membayar atau menyogok, sehingga jangan terkecoh hal yang tidak masuk di akal,” ungkap Andi Aswad.

Terkait adanya penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah, mestinya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak tertipu. Kalaupun ada oknum pejabat yang berupaya melakukan hal penipuan, diproses hukum saja.

“Saat ini tidak ada kewenangan di daerah terkait CPNS ini dan penetapan ada di pusat. Di daerah ini hanya mengusulkan dan sudah ada kuotanya dalam penerimaan CPNS,” ujarnya.

Legislator Partai Demokrat ini meminta masyarakat jangan mudah percaya, apalagi penerimaan CPNS sudah transparan. Kalaupun ada yang mengiming-imingi kelulusan CPNS a dengan membayar sejumlah uang, hal itu tidak mungkin lagi.

“Kalaupun ingin menjadi PNS dan ingin lulus, hal yang harus dilakukan adalah belajar. Jangan mengandalkan uang untuk memberi oknum yang tidak bertanggungjawab yang ujung-ujungnya kena tipu,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar ini.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Jakarta-RK. KPK telah nyatakan bahwa masalah hukum yang menimpa sejumlah pimpinan tidak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait dugaan korupsi itu terus ditelisik.

Salah satu yang tengah ditelusuri adalah peran konglomerat bekas pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. “Sampai sekarang penyelidikan masih berjalan,” tutur Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu (28/1).

Mengacu hal itu, Sjamsul Nursalim pun berpeluang di periksa KPK. Namun Bambang masih enggan berbicara lebih jauh, lantaran kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Yang jelas, kata Bambang, pihaknya akan bekerja seoptimal mungkin di dalam koridor prosedur yang berlaku. “Kita selesaikan semua proses, baru dalam ekspose diputuskan. Saya belum bisa membuat kesimpulan karena belum ada ekspose, penyidiknya belum memberi laporan,” ungkap Bambang.

SKL sendiri merupakan produk yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Sedangkan presiden yang menjabat kala itu adalah Megawati Soekarnoputri, Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. (jpnn)

Petani Sawit ...............................................................................................................................dari halaman 1 kasus ini, dan baru Kapolda yang sekarang bisa mengungkap dan menangkap Budiono Tan,” ujar Isa, kemarin.

Isa mengatakan, petani sawit Ketapang merasa yakin, apabila Brigjen Pol Arief Sulistyanto dipindahkan, maka proses hukum terhadap Budiono Tan tidak akan berjalan mulus. Demi penegakan keadilan dan kepentingan 10 ribu Kepala Keluarga (KK) di 25 desa dan enam kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kapolda Arief harus dipertahankan di Kalbar.

“Kalau seandainya diganti demi kepentingan bangsa, kami ikhlas. Tetapi kalau diganti hanya untuk akal-akalan agar meringankan hukuman Budiono Tan dan kasus-kasus lainnya, ini yang kami tidak terima,” tegas Isa. Kapolda Arief terlihat serius menangani kasus Budiono Tan yang tidak pernah tuntas sejak tahun 2009 lalu. Apalagi kejahatan yang dilakukan Budiono Tan ini bukan hanya kasus penipuan sertifikat saja, tetapi juga pembayaran kredit petani selama empat bulan yang macet, yakni dari Juni, Juli, Agustus dan September 2009 sebanyak Rp119 miliar. Kemudian uang 30 persen dari hasil panen yang dipotong oleh PT BIG dan tidak disetor ke Bank Mandiri sebesar Rp77,7 miliar. Termasuk pengembalian 1.535 sertifikat milik petani.

“Kami minta usut tuntas juga kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)-nya. Jika TPPU-nya diproses, maka tuntutan para petani bisa terpenuhi, seperti pengembalian

sertifikat tanah mereka,” harap Isa. Isa yang mengaku mengatasnamakan petani sawit meminta dengan tegas agar Kejari Ketapang segera melimpahkan berkas kasus Budiono Tan ke Pengadilan Negeri (PN) Ketapang. Sampai hari ini lanjut Isa, berkas perkara Budiono Tan belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

“Kami minta agar Kejari Ketapang segera melimpahkan berkasnya, supaya cepat dilakukan persidangan. Kami juga meminta agar Kejari Ketapang dan Pengadilan Negeri Ketapang tidak coba-coba untuk bermain dalam kasus Budiono Tan ini,” tegas dia.

Front Perjuangan Rakyat Ketapang bersama petani akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Isa menjamin sidang Budiono Tan berjalan dengan lancar, sepanjang aparat penegak hukum, baik Kejari maupun Pengadilan Negeri Ketapang serius dan benar-benar menegakkan hukum. “Kami siap pasang badan, dan kami akan terus mengawal jalannya persidangan itu hingga tuntas,” tegasnya.

Ketua Persatuan Petani Sawit Pir Trans Kabupaten Ketapang, Supirman menuturkan, petani sawit menyampaikan berbagai persoalan pada saat pertemuan antara petani dengan Kapolda Kalbar, Dir Reskrimum, Dir Reskrimsus, Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Ketapang, Rabu (27/1).

Petani meminta, jangan hanya pada kasus penggelapan uang Rp16 miliar dan uang yang disita Polda Kalbar sebesar Rp7,508

miliar dari Bank Danamon saja yang diungkap. Namun masalah Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak dibayar Budiono Tan Rp116 miliar selama empat bulan dan angsuran petani yang sudah dipotong PT BIG sebanyak Rp77,7 miliar yang tidak disetorkan ke Bank Mandiri juga harus diungkap. “Tidak sebatas itu saja, masih ada kasus yang lainnya,” papar Supirman.

Jika harus membuat laporan baru, maka petani akan melakukannya. Supirman juga meminta, kasus yang menjerat PT BIG atau Budiono Tan harus dibeberkan ke publik.

Termasuk pajak yang tidak dibayar perusahaan tersebut.

Sejak permasalahan Budiono Tan ini mencuat pada tahun 2010 lalu, ada surat rekomendasi dari Dirjen Perkebunan kepada perusahaan terdekat untuk membeli hasil perkebunan sawit PT BIG. Namun untuk dua hingga tiga tahun ke depan, sawit PT BIG sudah panen. Hasil perkebunan ini pasti tidak diterima perusahaan yang direkomendasikan Dirjen Perkebunan itu. “Tolong ini juga ditanggulangi. Karena ini merupakan bom waktu untuk dua tahun ke depan. Kalau permasalahan masyarakat ini tidak tertangani dan TBS tidak terjual, maka akan timbul masalah perekonomian nantinya,” jelas Supirman.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Penyebar Video......................................................................................................................dari halaman 1 pemerasan, pengancaman dan atau penipuan yang berawal dari cybercrime.

“Korban kasus cyber crime ini adalah warga Pontianak, yang diperas pelaku dan berhasil kita diungkap Subdit II Direskrimsus Polda Kalbar,” kata Arief di Polda Kalbar, Rabu (28/1).

Brigjen Pol Arief sendiri mengakui kasus ini sebagai kejahatan dunia maya yang sangat luar biasa lihai dan piawai. Bayangkan, seorang terpidana dalam Lapas bisa melakukan pemerasan orang yang berada di dunia bebas.

Dengan hebatnya pola cyber crime ini, Kapolda Kalbar menjadikannya sebagai masukan penting tentang kasus kejahatan kepada Kemenkum dan HAM. Harapannya, agar para narapidana diberikan pengawasan ketat atas barang-barang bawaan apa saja yang dilarang masuk ke Lapas.

Jadi, kata Arief, bukan kejahatan Narkoba saja bisa dikendalikan narapidana dari dalam Lapas, kejahatan lain juga tak menutup kemungkinan terjadi sebagaiman kasus yang baru terungkap ini. “Kalau tahanan di Rutan Polda Kalbar, memang tidak boleh bawa ponsel,” tegasnya membandingkan Rutan milik Kemenkum dan HAM. Kejahatan Canggih Arief menguraikan, pelaku dengan korban melakukan hubungan korespondensi menggunakan media sosial Facebook dan sarana WA. Dari hubungan yang sudah cukup jauh itu, otak pelaku memainkannya.

“Karena foto dan video serta data korban sudah dimiliki pelaku dalam hubungan korespondensi tadi, pelaku kemudian melakukan pemerasan kepada pelapor (Bu Kantil). Pelapor terpaksa mengirim uang, karena takut foto dan videonya yang sudah dikirim itu disebarluaskan pelaku,” kata Arief.

Dalam kasus ini, Bu Kantil menderita kerugian uang sekitar Rp80 juta. Pemerasan itu dilakukan tahap demi tahap hingga akhirnya Bu Kantil tak tahan lagi. “Karena tidak tahan diperas terus, korban membuat laporan ke Polda Kalbar,” ujar Arief.

Berdasarkan laporan polisi oleh Bu Kantil di Polda Kalbar dengan No. LP/1/I/2015/Kalbar/SPKT tertanggal 8 Januari 2015, penyidik Unit Cyber Crime Subdit II Direskrimsus Polda Kalbar yang dipimpin AKBP Dewa Nyoman, langsung meyelidik terkait data-data yang sampaikan. “Ini kasus memang agak rumit mengungkapnya, karena kejahatan terjadi lewat dunia maya,” kata Arief.

Penyelidikan intensif menghasilkan terendus identitasnya pelaku. Data yang ditelusuri itu, Trace Route IP Address terendus berada di Subang, Jawa Barat. “Pelaku sudah diperiksa, begitu juga saksi-saksi. Ternyata korban bukan hanya warga Pontianak saja, juga ada dari Medan dan kota lain. Ini yang menimbulkan kerugian orang lain lebih banyak,” katanya.

Karena ada beberapa locus delecti (tempat

atau lokasi terjadinya tindak pidana) yang berbeda-beda, menurut Arief, lebih efektifnya kasus ini ditangani Mabes Polri. “Tapi karena korbannya ada warga kita dan buat LP ke Polda Kalbar, saya perintahkan Direskrimsus untuk melakukan penyelidikan. Begitu juga kalau kasus lain yang korbannya warga kita dan buat LP ke kita, akan diselidiki. Dan itu komitmen kita,” kata Kapolda.

Kronologis Kejadian Kronolis kasus ini oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Widodo, diawali dari Bu Kantil, Oktober 2014 lalu. Dia menerima konfirmasi pertemanan Saiful di FB dengan mengatasnamakan orang lain, akun T Rizal Maulana.

Pertemanan di FB menjadi akrab dengan seringnya ngobrol lewat inbox FB dan nomor telepon yang diberikan Bu Kantil. Saiful menggunakan nama Rizal di FB itu mengaku berasal dari Banda Aceh dan bekerja di pelayaran Tanjung Perak Surabaya. Dia pun memakai foto profil pelaut yang memiliki tampang cakep.

“Saiful ini membuat akun palsu, foto profilnya pun palsu. Foto yang dipakai seorang pelaut yang ganteng untuk menarik perhatian wanita-wanita,” jelasnya.

Semakin dekat dan mesra, Bu Kantil tak mengetahui orang yang selama ini dilayaninya berkomunikasi itu adalah nama palsu.

“Saking dekatnya dan seiring berjalannya waktu, Saiful mulai berani meminjam sejumlah uang kepada Kantil dengan berbagai alasan. Juga meminta Kantil untuk membuat foto dan video adegan tanpa busana. Kemudian diminta dikirimkan kepada Saiful melalui layanan Whatsapp,” jelas Widodo.

Segala bujuk rayu dilakukannya agar Bu Kantil mau melakukan permintaannya itu dan berhasil. “Herannya, ibu-ibu ini mau juga melakukan, kenapa tidak sama suaminya, coba,” katanya.

Kemudian, foto dan video itu justru dijadikan alat untuk memeras dengan ancaman akan menyebarluaskan foto dan video tersebut. “Foto dan video itu dijadikan sarana untuk Saiful memperoleh sejumlah uang dengan cara mengancam, kalau tidak diserahkan uang, maka videonya akan disebarkan,” tambahnya.

Merasa terancam, Kantil mengirimkan uang terus menerus dengan total Rp80 juta.

Celakanya, video gaya bermesum ria Bu Kantil menyebar juga akhirnya. Saiful menyebarnya dengan akun palsu lagi. Akun yang dibuat seolah-olah akun korbannya, karena memakai foto dan data setiap korbannya.

Pengiriman uang oleh Kantil dalam beberapa tahap kee beberapa rekening diantaranya rekening BCA atas nama AS dan TM, warga Tasikmalaya. “Cara ini dilakukan agar Saiful bisa cuci tangan. Saiful ini cukup pintar. Seo-

lah-olah korban yang upload,” katanya.

Widodo awalnya akan menjerat AS dan TM juga dalam TPPU. Ternyata, keduanya wanita yang juga menjadi korban Saiful. Selain diminta kirim foto dan video bugil lalu diperas sama halnya seperti Kantil, keduanya juga dipaksa untuk membuka rekening atas nama mereka.

“Kita dapat info dari TM, bahwa dia pernah lihat wajah asli Saiful di FB. Dari situlah kita telusuri ke Lapas Subang, kerja sama dengan kepala Lapas,” jelasnya.

Uang yang dikirim Bu Kantil ke rekening TM dan AS itu, disuruh transfer lagi oleh pelaku kembali ke enam rekening atas nama; MBP, AH, ASMP, RASM, ESH, ABDRBI dan IKL. “Ke enam rekening itu hanya atas nama saja. Ternyata pemiliknya hanya satu, yakni Nia Sumiati. Dia adalah pacarnya Abidin yang berada di luar. Nah, kalau Abidin itu komplotan Saiful di Lapas. Nia Sumiati mendapatkan 10 persen dari uang kiriman Bunga itu, karena jasanya dipakai untuk mengantarkan uang,” ujarnya.

Saiful dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantan TPPU, pasal 368 KHUP tentang pemerasan, 378 KUHP tentang penipuan dan UU ITE. Sementara itu, ada beberapa orang yang menjadi DPO karena menerima aliaran dana dari hasil kejahatan ini, yang bisa dikenakan sebagai pelaku TPPU pasif.

“Kami tak menyangka juga tim kami bisa mengungkap ini. Karena sarana IT kita belum punya, kita hanya punya alat untuk melacak Trace Route IP Address saja. Dan juga karena Kapolda kita pernah jadi Komandan Cyber Crime,” jelas Widodo.

Dari tangan Saiful, Polda Kalbar berhasil menyita 8 lembar resi pengiriman uang dari BNI, 6 lembar resi dari Bank Kalbar, 7 lembar resi dari BCA, 6 unit ponsel berikut simcard yang masing-masing nama pemilik simcard sudah dikantongi polisi, memory SD dan beberapa buku rekening.

Korban adalah janda dan ibu-ibu. Widodo mengimbau masyarakat jangan mudah terpancing bermain Facebook secara berlebihan.

Internet memang kemajuan teknologi yang sangat berguna.

“Gunakanlah secara bijak dan benar. Kalau tidak mau jadi korban, jangan pernah foto dengan hal yang berbau pornografi. Kemudian untuk orangtua agar bimbing putra-putrinya dalam gunakan Internet,” imbaunya.

Sementara itu, Kasubdit II Direskrimsus Polda Kalbar AKBP Dewa Nyoman juga meminta agar T Rizal Maulana untuk melapor karena namanya dicatut untuk melakukan kejahatan.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

6

Tim 9 Didesak Ungkap Persaingan Petinggi Kepolisian Jakarta-RK. Tim independen bentukan Presiden Joko Widodo didesak untuk bisa membongkar akar permasalahan dalam kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri. Desakan itu juga mencakup pentingnya mengungkap dugaan keterlibatan oknum perwira tinggi di kepolisian dalam perseteruan antara KPK Vs Polri.

Menurut anggota Komisi III asal PPP, Asrul Sani, tim independen yang dinamai Tim 9 itu pasti bakal dihadapkan pada tanggung jawab berat. Sebab, Tim 9 dituntut untuk bisa mengungkapkan fakta-fakta di balik kisruh antara KPK dengan Polri.

“Tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi,” ujar Asrul kepada wartawan, Rabu (28/1).

Asrul menambahkan, Tim 9 dalam mengungkap kisruh di kedua institusi itu sebaiknya membuka diri bagi informasi atau data penting dari masyarakat. Termasuk adanya kabar tentang keterlibatan sejumlah jenderal di Mabes Polri yang disebut-sebut terlibat dalam masalah ini.

“Beberapa hari ini ramai beredar juga dipemberitaan terkait kabar adanya perang bintang di kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi mengenai perang bintang itu. Karenanya kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya ramai beredar kabar yang menyebut kegaduhan antara KPK vs Polri sebagai imbas persaingan di internal kepolisian. Persaingan itu didominasi oleh sekelompok pendukung calon Kapolri yang berpangkat komisaris jenderal.

Dari sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang, yakni Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dan Irwasum Polri Komjen Dwi Prayitno. Namun, Presiden Joko Widodo hanya mengusulkan nama Budi sebagai calon tungal Kapolri ke DPR.

Langkah presiden itulah yang ditengarai membuat persaingan di antara petinggi Polri makin memanas. Sebab, presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu dituding terlalu tunduk pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menjagokan Budi.

Sebab, Budi memang ajudan Megawati saat menjadi presiden.

Namun, langkah Presiden Jokowi mencopot Sutarman dari poisisi Kapolri meski belum memasuki masa pensiun yang diikuti pencopotan Suhardi dari posisi Kabareskrim membuat pergolakan di internal Polri kian memuncak. Terlebih, diduga ada perwira Polri berpangkat brigadir jenderal yang disebut-sebut memiliki data penting tentang kasus-kasus ekonomi dan perbankan ikut bermain dalam friksi itu dengan memasok data ke pihak lain.

“Termasuk cerita ini, harus bisa dibuktikan benar-tidaknya. Kita cinta Polri yang solid. Jangan ada lagi yang aneh-aneh.

Lebih baik hal seperti ini segera diklarifikasi agar tidak timbul persepsi miring di masyarakat,” pungkas Asrul.

Memperkeruh Keadaan Alih-alih merealisasikan janji-janji yang disampaikan pada masa kampanye kemarin, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru menimbulkan kegaduhan politik dan ekonomi.

Demikian disampaikan pengamat politik Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik (KBP) RMOL beberapa saat lalu, Rabu (28/1) saat dimintai tanggapanya terkait 100 hari masa pemerintahan.

“Politik dan kestabilan keamanan tidak bisa ditenangkan. 100 hari pemerintah Jokowi, politik, ekonomi dan kemanan luar biasa berisik,” kata Hendri.

Kelemahan pemerintahan Jokowi dalam membangun komunikasi yang baik dengan lembaga di bawahnya serta kegamangan dalam bersikap semakin mempekeruh keadaan.

“Soal ekonomi, strategi naik-turun BBM hanya menyebabkan harga-harga semakin melambung tinggi. Mestinya Jokowi tegur keras para menterinya,” demikian dosen Universitas Paramadina ini. (rmol)

Sssttt, Bukan ...................................................dari halaman 1 ”Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif presiden. Saya mendapat informasi yang cukup bagus. Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu,” tutur Buya.

Apakah orang tersebut adalah petinggipetinggi PDI Perjuangan? Buya hanya tertawa tanpa berusaha menampiknya. ”Sudah rahasia umum. Tapi saya enggak sebut ya. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu,” sambungnya.

Omongan Buya itu tampak tegas ketika menyebut bukan presiden yang ngotot dengan penempatan BG. Sebelumnya diberitakan, nama Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pun santer disebut-sebut sebagai orang di belakang layar yang mengendalikan presiden memilih Kapolri kali ini.

Meski hal itu sudah dibantah yang bersangkutan, publik tahu BG sendiri memiliki kedekatan dengan putri Soekarno itu saat menjadi ajudan presiden.

Pernyataan Buya itu seolah ia menaruh telunjuknya di bibir dan mendesis “sssttt” tanda berahasia meski publik se Indonesia sudah ramai mengira. Ketika didesak wartawan pun Buya tetap enggan membeberkannya. Bagi Buya, itu hak presiden untuk memutuskan.

Berikut lima poin rekomendasi Tim 9 untuk Presiden Jokowi: 1. Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum baik Polri maupun KPK. 2. Presiden seyogyanya tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru untuk Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.

3. Presiden seyogyanya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personil penegak hukum siapapun, baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya.

4. Presiden seyogyanya memerintahkan kepada Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan oleh personil Polri maupun KPK. 5. Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas.

Dengan turunnya rekomendasi tersebut, Presiden Jokowi dipastikan gamang.

Pro dan kontra seputar pelantikan BG masih diperdebatkan dan sayangnya itu juga terjadi di internal Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). “Saya ndak tahu apa yang terjadi. Apalagi di sana (Wantimpres) tidak satu suara. Ada yang dilantik, ada yang enggak mau. Katanya 3 orang yang mau BG dilantik. Tapi saya enggak tahu juga,” lanjut Buya Syafii Ma’arif.

Buya juga enggan merinci nama-nama anggota Wantimpres yang tetap mengusulkan pelantikan BG tersebut. Jika dibanding dengan timnya yang justru satu suara mengusulkan pada presiden untuk membatalkan Budi.

“Kalau kita satu suara. bulat suara (tolak

pelantikan). Saya berharap bulan ini dong selesai. Kalau terlalu lama, kacau ini,” tandasnya.

Lantas, kalau BG tak dilantik, apakah presiden bisa dimakzulkan seperti yang dikatakan Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, belum lama ini? Alasan Aziz, DPR telah menyetujui Komjen BG sebagai calon Kapolri yang diusulkan presiden dan harus dilantik sesuai Undang-Undang.

Hal ini juga dicetuskan pengacara BG, Razman Arief Nasution, dua hari lalu.

“Saya selalu koordinasi dengan pakar hukum tata negara, Misalnya Pak Margarito Kamis. Bahwa kalau Pak Jokowi tidak melantik, itu dia bisa di-impeach (turun tahta,red). Karena tidak menindaklanjuti keputusan DPR, yang sebelumnya ia sendiri yang meminta,” ungkap Razman.

Tapi, kemarin, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa DPR tidak dapat mengusulkan impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Jokowi meski BG batal dilantik. “Urusan lantik atau tidak ini tidak bisa dijadikan alasan untuk impeachment.

Jauh, karena ini bukan urusan kesalahan.

Kalau pun ini urusan kesalahan, itu bukan masalah pribadi presiden,” ujar Jimly, masih dari Komplek Istana Negara.

Ahli hukum tata negara yang masuk dalam Tim 9 itu menegaskan, pemakzulan baru dapat dilakukan jika presiden terbukti melakukan korupsi, menerima suap, mengkhianati negara, melakukan perbuatan tercela, maupun melakukan tindak pidana berat, yang ancamannya di atas lima tahun. Selain itu, kata Jimly, proses impeachment sangat rumit dan lebih susah dari merubah sebuah UndangUndang.

“Kalau ini kan bukan dalam kapasitas pribadi yang melanggar hukum, tugas kepala negara, jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk impechment,” tandas Jimly.

Selain Buya dan Jimly, tim 9 beranggotakan mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean plus Erry Riyana Hardjapamekas, Sosiolog Imam Prasodjo, dan mantan Kapolri Sutanto.

Jika BG tak dilantik, siapa Kapolri kita?

Menurut Imam Prasodjo, itu masuk dalam bahasan tim. Oegroseno mengatakan masih ada 9 nama yang dinilai layak jadi Kapolri. Apakah mereka dari bintang 2 atau 3, semua diserahkan ke Presiden.

“Semuanya bisa terjadi ya, saat zaman Pak Timur Pradopo dulu, Pak BHD, kita semua bintang dua disuruh ikut assesment, psikotes juga, bagus juga sih. Ya semua perwira bagus sih yan penting organisasi polisi harus tetep jalan dalam kondisi sekarang belum ada Kapolri, masyarakat juga nanya-nanya,” tuturnya.

Ketika ditanya soal dibatalkannya pencalonannya Budi Gunawan menjadi Kapolri, Oegro tidak mau berandaiandai.”Belum tahu saya, jangan berandai-andai, andai-andainya Presiden sama Oegroseno kan beda,” tutupnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 29 Januari 2015

7

Kotoran Magis .............................................................................................................dari halaman 1 Idha Endri ...........................................................................dari halaman 1 lolos–lantaran kecerdikannya–, kali ini Nasruddin tidak bisa lolos lagi. Mati kutu. Sultan menyatakan dia bersalah.

“Aku sebenarnya sangat suka padamu.

Kamu ini lucu dan menyenangkan. Kamu menghiburku dan juga bijak. Tetapi hukum tetap hukum. Tidak ada pilihan lain, aku harus menjatuhkan hukuman mati!” kata Sultan.

Nasruddin berkata “Sayang sekali…padahal hamba baru saja ingin mengajari kuda Paduka bernyanyi,”. Terang saja Sultan penasaran, “Kau bisa mengajari kudaku bernyanyi?”. “Ya, tapi hamba butuh waktu. Tidak bisa hanya dalam satu malam,” jelas Nasruddin.

Sultan pun akhirnya sepakat. “Baiklah, aku akan menunda eksekusimu selama 12 bulan. Ajari kudaku bernyanyi! Jika berhasil, kamu kubebaskan. Tetapi jika gagal, kamu langsung ku hukum mati!”.

“Terima kasih banyak Paduka,” jawab Nasruddin singkat.

Ketika meninggalkan gedung pengadilan, seorang sahabat Nasruddin menghampirinya dan berkata “Sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah tahu ada seorang yang sanggup mengajari kuda bernyanyi,”.

Nasruddin menjawab “Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa”. Temannya tercengang. “Kalau begitu, mengapa kamu bilang begitu pada Sultan?”. “Yang penting aku dapat ekstra waktu untuk hidup. Dia (Sultan) bisa saja kalah perang atau mati dalam enam bulan ke depan. Aku bisa saja mati dalam sembilan bulan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan?” jawab Nasruddin.

Jawaban yang cerdik dari Nasruddin.

Dia benar, tidak seorangpun dapat meramalkan masa depan. Sayangnya, ramal meralam di Indonesia, sepertinya sudah jadi bagian keseharian. Dukun-dukun serta paranormal berhamburan di negeri ini. Tidak jarang pula mereka memasang

iklan di media massa.

Anehnya lagi, ketika para dukun dan paranormal itu justeru menjadi rujukan para petinggi negeri maupun politisi.

Suatu hal yang sangat di luar akal sehat, para pengurus negeri ini merujuk pada dukun dan paranormal.

Sejarawan, JJ Rizal menyebutkan, riset antropologis John Pemberton mengungkapkan, Soeharto dan istrinya memiliki orang pintar yang membantu mereka yang secara pribadi menyukai kontak dengan orang-orang kuat di Jawa untuk mencari berkah spiritual.

Tetapi ironisnya, tokoh-tokoh yang disebut modernis dan demokratis pengganti Soeharto bukan saja mewarisi tradisi korupsi Orde Baru (Orba), tetapi juga praktik mistiknya.

Lebih jauh ia juga menyebut Abdurrahman Wahid juga melibatkan bisikan supranatural dalam keputusan politiknya dan banyak menghabiskan waktunya mengunjungi makam orang-orang kuat yang telah meninggal dunia.

Pun demikian dengan Megawati, disebut paranormal yang menjadi anggota partainya menggunakan dukun-dukun zaman Orba, Soeharto dan Golkar.

SBY pun getol mendatangi makam orang-orang kuat, seperti yang ramai dibicarakan masyarakat Tegal tentang perjalanannya menaiki lereng Gunung Slamet untuk nyekar ke makam Syekh Syarif Abdurrahman.

Dalam sejarahnya, pengaruh dukun di pusaran pemerintahan tidak hanya terjadi di Indonesia. Rusia dianggap contoh paling buruk dalam sejarah dunia terkait pengaruh dukun di pemerintahan.

Dukun saat itu adalah Grigori Rasputin (1869-1916). Ia sering disebut sebagai biarawan sinting, meski ia tidak pernah menjadi biarawan dan tidak pernah merahasiakan pernikahannya.

Rasputin dianggap mempunyai kes-

aktian karena satu-satunya yang mampu menangani penyakit perdarahan (hemofilia) tak berkesudahan anak tertua Tsar Nicholas saat kumat.

Berkat kesaktiannya, Rasputin tidak hanya dipakai untuk mengobati, tetapi juga menentukan pejabat dan keputusan politik. Termasuk strategi pertempuran Rusia menghadapi Jerman di medan Perang Dunia I. Hasilnya adalah kekalahan Rusia di medan perang dan kekacauan pemerintahan, yang mendorong bukan saja pangeran Felix Yusupov dengan sejumlah elit membunuh Rasputin, melainkan juga terjadinya Revolusi Rusia di bawah pimpinan kaum Bolshevik yang membunuh seluruh anggota keluarga Tsar.

Saya sendiri tidak tahu mengapa masih ada saja pejabat mapun pemimpin negara yang mau-maunya percaya pada dukun. Bagaimana mungkin persoalan bangsa yang kompleks ini harus ‘diserahkan’ pada bisikan-bisikan gaib atau resep dari dukun?.

Mungkin saja, getolnya para pejabat meminta nasihat dukun lantaran masih kuatnya budaya mistis atau bisa saja karena malas berpikir dan berinovasi untuk menemukan formula bagi menyelesai-kan persoalan masa depan bangsa. Fatwa dukun dianggap resep mujarab yang tinggal dijalankan saja.

Padahal sekali lagi, tak satupun dari kita yang dapat memastikan apa yang terjadi di masa datang.

Para pendiri bangsa sudah tiada. Namun pemikiran mereka kekal sebagai amal sejarah. Apabila menyangkal atau sengaja lupa, apalagi mengkhianatinya, dengarlah kutuk salah seorang tokohnya, Tan Malaka : “Kalian, jutaan orang Indonesia, tidak akan mungkin merdeka dan maju selama belum membuang segala kotoran magis dari kepala”.

(Kiram Akbar)

Berawal Dari ...................................................................................................................dari halaman 1 dengan benang dan alat tenun buatan tangan itu hingga di usianya kini. Berawal dari memanfaatkan sisa benang yang dirajut neneknya menenun selendang, ternyata banyak pujian yang didapatnya.

Selendang yang indah, 56 tahun silam, itu laku dan terus dicari. Merasa di situ bakatnya, Sahidah memilih untuk menenun tual buat kehidupannya.

Kemudian dia pindah ke Singkawang dan menikah dengan Benyamin Morad, 72 di kota itu yang meneruskan bakatnya merajut keindahan benang menjadi kain.

Di sana pula dia dikaruniai dua anak, yang kemudian juga mempertahankan seni budaya leluhur. Sampai akhirnya keluarga itu harus hijrah kembali ke Sambas, 1980-an, untuk menegakkan tekat agar tual tetap abadi.

Dibantu putranya, Alfian,SE yang kini berusia 35 tahun, Sahidah dan suami ketika itu berjuang keras untuk bisa membangun sebuah galeri tenun Sambas.

Selain membina para penenun baru, ruang di rumahnya yang berukuran 4 x 6 meter dijadikan tempat memajang hasil tenunan. Itulah awal galeri yang dibangunnya.

Di tengah menurunnya gairah penenun untuk menjalin benang, banyak tenaga kerja handal didikannya yang ahli menenun memilih bekerja ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Namun Sahidah

motif, Sahidah tetap mempertahankan motif asli lunggi Sambas yang berjumlah delapan jenis itu, dan telah berusia lebih dari 100 tahun bahkan lebih, seirama dengan budaya Kesultanan Sambas. Dari delapan jenis itulah dikembangkan lagi, namun motif asli tetap dipertahankan sebagai warisan budaya nenek moyang.

Hingga kini Sahidah telah menenun sekitar 300 item motif tenun menjadi motif Songket Sambas,tanpa menghilangkan asal usulnya. Karena 80 persen motif tenun yang dikreasikan tetap saja mengacu kepada pola dasar lunggi yang berusia ratusan tahun itu.

Tenun cual maupun songket memiliki delapan jenis nama dan motif asli dengan item motif bisa dikembangkan ratusan macam. Delapan motif songket adalah Kain Padang Tibakar Dagin, Kain Beturus, Kain Berkala, Kain Cual, Kain Cual Bertabor, Kain Pelangi dan Kain Petak.

Keluarga Sahidah tak ingin tenun Sambas hilang tergerus modernisasi, terkikis oleh mesin dan industri tekstil yang luar biasa deranya. Tak ingin Sambas yang begitu terkenal sampai mancanegara terutama Brunei, Malaysia dan Timur Tengah, Alfian putra Sahidah menusun buku sejarah kain tenun Sambas. Buku itu telah selesai dicetak dan akan disebar setelah hak paten terbit.*

tetap mempertahankan tenun lunggi Sambas. Di Galeri Songket Sahidah, banyak ragam corak yang terus dikembangkan. Karena kreativitasnya kain lunggi Sambas tidak ketinggalan zaman. Sebab, ada dua tujuannya, menjadikan songket sebagai produk komersial dan melestarikan Lunggi Sambas sebagai budaya asli.

Bersama anaknya, Rohana, 38 dan Alfian, Sahidah terus mengembangkan usahanya. Galeri setiap hari dikunjungi tamu dari berbagai daerah bahkan luar Kalbar. Puluhan corak sudah ditenunnya begitupun kreasi baru. Walaupun motif klasik seperti padang terbakar dan pelangi dalam delapan kazanah jenis, tetap menjadi primadona.

Dengan upayanya melestarikan lunggi, Sahidah sempat mendapat penghargaan tingkat nasional dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia tahun 2008. Penghargaan diberikan sebagai pelestari dan pengembang warisan budaya Indonesia.

Dia juga menerima penghargaan dari Pemkab Sambas, 2008 untuk perjuangannya itu.

Galery Songket Sahidah sudah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sebagai merk dagang. Tenun Songket Sahidah juga bisa dinikmati dan diperoleh di galerinya di Jalan Uray Bawadi, Kota Pontianak.

Walaupun mengkreasikan berbagai

IDACHI SPORTS

IMLEK SALE

+ 20 %

65

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

disc up to Cashback P e r s e+ n

0%

MUDAH

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

15.850

ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.550

9.950

Hanya

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Hanya

4.388 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

23.250

Hanya

Hanya

2.288 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 6 FUNGSI)

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

3.688 Ribu

Hanya

5.988 Ribu

5.650

8.950

Hanya

23.750

Hanya

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB (TERMURAH)

9.850

Hanya

28 JAN S/D 3 FEB 2015

4.588 Ribu

9.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

2.588 Ribu

6.750

Hanya

4.688 Ribu

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMAL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU HAMMER TGL 28 JAN SD 3 FEB 2015

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

dianggap melakukan kesalahan.

“Sampai kapan pun akan saya tuntut penyidik Polda, karena barang-barang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kasus kami. Mereka sudah mengambil tanpa seizin saya. Memang disita dalam perkara saya, tapi tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara,” tegas Idha, Rabu (28/1).

Idha menjelaskan, lantaran tidak ada kaitannya dengan kasus Ahmadi, mestinya 28 sertifikat miliknya itu tidak disita Polda Kalbar. Sertifikat tersebut harus dikembalikan. Apalagi dalam persidangan beberapa waktu lalu tidak ada dibahas dan dicantumkan.

“Ya dikembalikan dong. Ini tidak dikembalikan sama sekali.

Artinya sengaja menggelapkan sertifikat itu. Dalam berita acara pemeriksaan, itu termasuk penggelapan. Kemudian berita acara di pengadilan (PN Pontianak), tidak dilampirkan sama sekali oleh AKBP Winarto selaku Wadir Krimsus. Sampai kapan pun itu hak kami, status sertifikat itu bermasalah ataupun tidak, itu lain cerita, kembalikan dulu barang kami, saya akan tuntut kemana pun itu,” ungkap Idha.

Mantan perwira Polda Kalbar ini meminta bukan hanya dirinya yang diadili, namun pelaku penggelapan sertifikat miliknya harus diperlakukan yang sama dengannya. Yang dimaksud Idha itu adalah Dewa Nyoman Cs. “Institusi polda yang memberlakukan saya dengan seolaholah, kini sekarang gantian.

Berterus teranglah Kapolda, salah tindak silakan ditangkap.

Saya kan sudah ditindak sama Kapolda, ya tindak juga mereka punya salah seperti Dewa Nyoman Cs itu, sama seperti saya,” katanya.

Jika itu dilakukan, lanjut Idha, dirinya secara pribadi memberikan apresiasi terhadap Kapolda Kalbar. Namun jika orang yang dianggap penyakit tersebut tidak ditindak, maka ke depan akan menjadi penyakit pula.

“Itu yang kita mau, itu baru fear, bersih. Itu baru kalau memang mau Polda berkibar. Kalau seperti ini masyarakat semua sudah tahu, jadi kalau Kapolda mau bersih-bersih, sama saja itu omongan belaka. Kapolda menilai saya penyakit di Polda

dan disingkirkan, sekarang mereka penyakit, ya singkirkan dong, amputasi mereka biar benar-benar bersih,” kesal Idha.

Walaupun telah diadili dan tidak terima diberlakukan demikian, Idha menegaskan, dirinya tetap percaya hukum dan meminta kepada pimpinan kepolisian di Kalbar juga memberlakukan ketegasan terhadap yang dimaksudkannya. Karena cepat atau lambat dipastikannya akan terbongkar dengan sendirinya atas apa yang dilakukan oknum penyidik yang menyita sertifikat miliknya.

“Sampai kapan mereka bertahan, mungkin Kapolda bisa membentengi dirinya di depan beliau. Bagaimana kalau beliau pindah, apakah hukum itu tidur, tidak, apakah hukum itu sampai di Kapolda saja, tidak,” cetusnya.

Terkait laporan pengaduan yang pernah disampaikannya ke Mapolda Kalbar, secara mentah-mentah ditolak hingga untuk mendapatkan kepastian hukum dari laporannya tersebut, Idha mengadu langsung ke Mabes Polri. Pemberkasannya laporannya disampaikan langsung oleh kuasa hukum AKBP Ihda dan istrinya Titi serta kuasa hukum Ahmadi.

“Upaya pertama nanti akan saya praperadilkan, saya adukan ke Irwasum, Bareskrim dan Propam Mabes Polri. Apalagi kami sudah mengajukan ke KSPK, namun ditolak, Propam juga menolak, ya ke Mabes dong. Ini sedang menyiapkan bukti yang dilakukan pengacara saya, istri saya dan Ahmadi,” tambahnya.

S e c a r a g a m b l a n g Id h a menceritakan, selama kasus berjalan hingga saat ini, dirinya banyak didatangi beberapa orang saksi, termasuk penyidik yang menangani kasusnya tersebut. Mereka menyampaikan permintaan maaf, tanpa ditanya Idha terlebih dahulu.

“Semua saksi, sampai terakhir Edi Pribadi mengaku langsung ke saya, jangankan mereka, anggota saya yang jadi saksi setelah persidangan, datang ke saya. Mereka bilang ‘minta maaf ya Pak ya, berapa kali BAP diganti-ganti Pak’ saya bilang tidak apa, saya maafkan kamu biarkan semua ini saya tanggung,” ungkap Idha.

Kuasa hukum Ahmadi, Wandi

SH mengatakan, penangkapan kliennya tersebut hanya sebatas tumbal dan tidak bisa dikaitkan dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang), lantaran menilai apa yang dituduhkan terhadap Ahmadi tidak masuk kategori TPPU. “Klien saya di tahan hanya sebagai tumbal. Sekarang Ahmadi tinggal menunggu berkas perkara di pengadilan. Kapan lagi mau diperiksa Ahmadi, sedangkan sudah tersangka. Kalau ada pemalsuan, atas laporan siapa, kalaupun yang dirugikan itu adalah Bu Titi, ruginya dari mana? Kalau tumpang tindih, itu tanah siapa? Nah kalaupun tertimpa bagaimana bisa mengaitkannya dengan TPPU. Kalau pemalsuan, terus siapa yang dirugikan? Kenapa bisa TPPU, pemalsuan dan tumpang tindih itu pidana umum, bukan pidana khusus,” ungkap Wandi.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arie Sulistyanto saat berkunjung ke Rakyat Kalbar beberapa waktu lalu mengatakan, penahanan sertifikat milik terdakwa Idha merupakan barang bukti sitaan yang akan dilanjutkan penyelidikannya terkait tersangka Ahmadi dalam program adjudikasi 2009 lalu.

“Kita sita dalam kasus adjudikasi dengan tersangkanya Ahmadi. Karena 28 sertifikat itu dinyatakan tidak sah oleh BPN. Jadi kalau barang sudah tidak sah, kemudian kita kembalikan, itu yang salah. Tidak sah itu kan tidak boleh beredar dan harus ditarik BPN. Tapi kalau dijadikan barang bukti perkara beberapa sertifikat yang ditandatangani Ahmadi melalui program adjudikasi 2009, ya itu adalah program ajudikasi yang salah,” tegas Kapolda Arief.

Terkait sertifikat yang disita Polda Kalbar, benar tidak ada keterkaitannya dengan kasus Ahmadi. Namun tidak diperkenankan diserahkan ke AKBP Idha, lantaran program ajudikasi tersebut adalah program yang salah.

“Memang tidak ada hubungan, tapi dari BPN sudah menjelaskan bahwa itu produk yang tidak sah. Jadi kan bahaya nanti bagi pemilik tanah yang sebenarnya. Ini yang saya katakan ulah dari mafia tanah dan BPN yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tegas Kapolda Arief. (agn/fie)

JK Ambil ................................................................................dari halaman 1 Indonesia Bersatu I, tokoh yang akrab disapa JK itu sangat aktif.

Menurut pengamat politik, Gun Gun Heryanto, JK memang sedang membatasi diri untuk berbicara banyak. “JK lagi ngerem. Padahal kalau di zaman SBY kalau ada kasus krusial dia bicara lantang sebagai problem solver. Slogan lebih cepat lebih baik JK tidak bisa dimunculkan lagi oleh dirinya,” kata Gun Gun dalam diskusi “100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK”, di Jakarta, Rabu (28/1).

Posisi JK, lanjut Gun Gun, sedang wait and see. JK sadar betul jika posisinya tak sebesar di zaman SBY, dimana dia menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

“JK tak punya kendaraan politik, tidak powerfull seperti (saat dia memimpin) Golkar di zaman SBY. Walaupun JK pasti usaha untuk ambil pengaruh itu di Golkar,” tuturnya seperti dilansir dari Rakyat Merdeka Online.

Makanya, Gun Gun menga-

nalisa, teori yang mengatakan JK akan ambil alih kursi RI 1 dari Jokowi terlalu tidak masuk akal. Saat ini, JK juga sedang disorot soal superioritasnya terhadap SBY di kabinet 20042009 silam.

“Dia sedang dipelototi PDIP dan publik soal rekam jejaknya yang menguasai SBY dulu. Jadi terlalu prematur kalau bilang JK akan ambil alih kursi Jokowi,” demikian Gun Gun.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Menhan Ajak ..................................................................dari halaman 1 perbatasan di Gedung Pertemuan Kompleks PPLB Badau, Rabu (28/1) pagi.

Bila rakyat bersatu, kata Menhan, negara manapun tidak akan bisa meruntuhkan Indonesia. Pasalnya, bukan hanya melawan tentaranya, tetapi seluruh rakyat Indonesia. “Sebagai Menhan saya memiliki tanggungjawab untuk pengamanan di seluruh wilayah perbatasan. Tidak hanya di Kalbar, tetapi seluruh Indonesia, mulai dari darat, laut dan udara,” katanya.

Menurut Ryamizard, masyarakat perbatasan harus kuat.

Karena bisa saja negara lain ingin meruntuhkan moral rakyat Indonesia. “Kita tidak curiga terhadap negara lain, tetapi kita harus waspada,” tegasnya.

Makanya, Menhan meminta jangan ada barang haram masuk ke daerah perbatasan, salah satunya Narkoba. Ada dua kemungkinan orang menyelundupkan Narkoba ke tanah air, seperti untuk memperkaya diri karena keuntungannya besar atau bermaksud merusak generasi muda. “Makanya semua harus selalu waspada, sebab ada berbagai cara negara lain ingin menghancurkan negara kita,” tegas Menhan.

Ryamizard menceritakan bagaimana ia dulu pernah ditugaskan di perbatasan Kapuas Hulu ini, ketika menjadi Danton (Komandan Pleton) tahun 1976.

Namun sebelumnya, ayahnya pernah menjadi panglima di tahun 1953, ketika terjadi konprontasi dengan Malaysia. Sehingga ia pun tidak asing lagi dengan perbatasan Kapuas Hulu. “Dulu saya jalan kaki dari Lanjak hingga ke Badau ini,” katanya.

Pembangunan di Badau sudah begitu pesat. Tidak seperti saat ia bertugas dulu. “Saat ini

pun pemerintah pusat akan terus melakukan pembangunan di perbatasan. Begitu pula dari segi pertahanan dan keamanannya akan terus diperkuat termasuk alutista. Dan sepanjang garis perbatasan nanti akan kita lengkapi pesawat tanpa awak untuk memudahkan pemantauan,” ungkapnya.

Selain pembangunan, Menhan juga menekankan moral generasi anak bangsa, harus mencintai bangsa dan negaranya. Sehingga ke depan diharapkan bermunculan pemimpin di republik ini dari perbatasan.

Bila pemimpinnya dari warga perbatasan, diharapkan akan tahu berbagai persoalannya, daripada mereka yang belum pernah ke perbatasan.

“Kepada anggota TNI yang bertugas di perbatasan, saya ingatkan juga agar selalu baik-baik kepada masyarakat, termasuk dengan Pemda dan lainnya.

Jangan sampai ada perkelahian, tetapi binalah masyarakat, terutama anak-anak dengan menanamkan wawasan kebangsaan,” tegasnya.

Ryamizard mengungkapkan, saat ia terbang menggunakan helikopter puma di langit Kalbar, banyak sekali ditemukan perkebunan sawit. Namun sayang, banyak juga gunung-gunung atau bukit-bukit yang pohon kayunya dibabat dan diganti pohon sawit. Menurut dia, tidak masalah ada perkebunan sawit, tetapi gunung jangan dibabat.

Sebab itu untuk resapan air.

“Kepada bupati saya pinta, boleh ada perusahaan sawit, tapi jangan semua ditanam, seperti di gunung. Bukan hanya taman nasional yang perlu kita jaga, tetapi gunung juga sebagai resapan air,” jelas Menhan.

Beberapa kabupaten di Kalbar, kata dia belakangan ini diterjang banjir. Menurutnya,

salah satu penyebabnya bisa saja akibat pohon-pohon yang di gunung ditebang. “Selama 30 tahun lalu saya di Kalbar tidak ada banjir, tapi sekarang sering banjir,” ujar Menhan.

Pada kegiatan tatap muka dengan masyarakat perbatasan tersebut, Menhan memberikan kesempatan kepada warga bertanya. Setelah acara selesai, Ryamizard melanjutkan penancapan batu pertama Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) antara Indonesia-Malaysia.

JIPP ini akan mulai dibangun pada awal Maret 2015 dengan panjang 50 kilometer dan lebar 4 meter, menghubungkan antar pos pengamanan di perbatasan Indonesia-Malaysia. Untuk tahap awal akan dibangun 15 kilometer terlebih dahulu. Di sepanjang JIPP yang berhadapan dengan negara Malaysia tersebut memiliki 36 patok.

Menhan tiba di Badau sekitar pukul 08.45 menggunakan dua helikopter puma. Setibanya di Badau, Menhan disambut acara adat suku Dayak dan Melayu.

Ikut mendampingi Menhan Dirjen Strahan Kemhan, Sahli Kam Menhan, Dirwilhan Kemhan serta Pangdam XII/Tpr dan Danrem 121/Abw. Sementara dari Pemkab Kapuas Hulu yang menyambut Menhan adalah Setda Ir H Muhammad Sukri dan Dandim 1206/Psb Letkol Inf Vivin Alivianto.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 3384 VN Noka : MH345P001BK074003 Nosin : 45P082368 A/N: GEREJA KRISTEN MONUMENTAL SEKADAU STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Nama Stadion Madrid Berubah

SPORT

PADA 19 November 2014, presiden Real Madrid, Florentino Perez mengatakan kalau stadion kebanggaan mereka, Santiago Bernabeu bakal berganti nama menjadi Abu Dabhi Bernabeu.

Atas perubahan nama itu, perusahaan asal Timur Tengah tersebut memberikan kompensasi sebesar 500 juta Euro yang nantinya akan digunakan untuk merenovasi stadion. (*)

Rakyat Kalbar

Kamis, 29 Januari 2015

Buruan Utama Madrid BEK kanan Valencia, Jose Gaya, bakal menjadi target utama Real Madrid di bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut laporan yang diturunkan Cadena COPE, performa

Gaya sepanjang musim ini membuat Madrid terpikat dan mereka rela membayar hingga 18 juta euro untuk mendapatkan sang pemain.

Namun demikian, Valencia disebut tengah melakukan negosiasi terkait kontrak anyar dengan Gaya, yang bakal meningkatkan gaji sang pemain dan yang paling penting, buy-out clause yang melekat pada dirinya.

Disebutkan bahwa Valencia dengan yakin menjual Juan Bernat ke Bayern Munich musim lalu, lantaran yakin bahwa Gaya memiliki kemam-

puan yang jauh lebih bisa diandalkan.

Sementara itu, Real Madrid melihat Gaya sebagai pengganti yang pas untuk Sergio Ramos, yang belum lama ini disebut menolak tawaran klub terkait kontrak anyar di Bernabeu.

Sebelumnya, Madrid berhasil merekrut Lucas Silva dari Cruzeiro. Mantan pemain Real Madrid, Julio Baptista, memuji langkah mantan klubnya itu.

Menurutnya, Silva bakal jadi pengganti yang ideal untuk Xabi Alonso, yang pergi dari klub untuk bergabung dengan Bayern Munich musim panas lalu.

“Lucas Silva merupakan pemain

yang siap turun di Eropa dan ia punya gaya bermain yang sangat Eropa, namun ia masih belum siap dan ia harus melakukannya di Real Madrid. Ia merupakan sosok yang bisa mengatur tim. Ketika ia tidak bermain, tim akan kehilangannya karena ia bermain hebat meski masih muda,” tutur Baptista.

“Ia mirip dengan Xabi Alonso, dalam kualitas yang ia miliki. Ia juga punya tendangan keras, yang membuatnya makin berbahaya. Namun ia bakal butuh waktu untuk bermain di Eropa, meski saya pikir tak lama lagi ia bakal mendapat tempat di timnas Brasil,” pungkasnya. (*)

Jose Gaya AC MILAN 0:1 LAZIO

Keok Lagi!

The Reds

Tersingkir

LANGKAH AC Milan terhenti di perempatfinal Piala Italia setelah tumbang dari Lazio dengan skor tipis 0:1, Rabu dini hari (28/1/15), di Stadion San Siro.

Gol tunggal dilesakkan Lucas Biglia dari titik penalti, akibat handball Michaelangelo Albertazzi. Milan gagal menyamakan kedudukan meski Lazio bermain dengan 10 orang sejak menit ke-45.

Dengan hasil ini, Lazio akan menghadapi pemenang antara Inter Milan dan Napoli di semifinal.

Kekalahan atas Lazio itu menjadi yang ketiga beruntun dalam lima pertandigan terakhir. Sebelumnya, mereka juga kalah dari Lazio dengan skor 3-1 di ajang Liga Seri A Italia.

Milan baru meraih satu kemenangan di awal tahun 2015. Selain gagal melangkah ke babak semifinal Coppa Italia, peringkat I Rossoneri juga melorot jauh di tabel klasemen. Saat ini, mereka berada di urutan 11 dengan mengemas nilai 26.

Hasil buruk tersebut memicu rumor pemecatan Inzaghi dari kursi kepelatihan. Bahkan, di Italia sudah beredar sejumlah nama calon pengganti Pippo seperti Arrigho Sacchi, Mauro Tassotti hingga Luciano Spaletti.

Dilansir Milan Channel, usai laga kontra Lazio, CEO AC Milan, Adriano Galliani, mengadakan pertemuan dengan Inzaghi. Dikabarkan hasil pembicaraan keduanya menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan pelatih 41 tahun itu sebagai pelatih utama Milan.

Meski menyadari dirinya berada dalam tekanan, Inzaghi tetap meminta semua pihak lebih bersabar.

“Saat anda memulai sesuatu yang baru anda perlu bersabar. Semua tidak bisa terjadi sesuai keinginan anda,” tutur Inzaghi.

“Kami harus berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa kembali kepada Milan yang ditakuti.

Untuk melakukannya kami membutuhkan sosok penyerang baru,” pungkasnya. (*)

MASSIMILIANO ALLEGRI

Waspadai Kekuatan Dortmund MASSIMILIANO Allegri meminta Juventus untuk tetap waspada kala menghadapi Borussia Dortmund di fase 16 besar Liga Champions, Februari mendatang.

Sebelumnya, menurut Allegri, banyak pihak yang mengaku optimis Juve bakal bisa lolos dari hadangan wakil Bundesliga tersebut dan melaju ke babak perempat final. Namun, pelatih 47 tahun itu kemudian meminta penggawa Juve untuk tetap waspada pada Dortmund.

Sebab dalam penilaiannya, walau sang lawan terpuruk di kompetisi domestik, namun di level Eropa, mereka memiliki cukup banyak pengalaman.

“Saya mendengar banyak orang berbicara seolah-olah Juve sudah lolos ke fase berikutnya. Namun, jangan lupakan bahwa Borussia mengoleksi banyak poin di babak grup yang lalu,” ujarnya.

“Di Bundesliga, performa mereka memang kurang baik. Namun mereka adalah salah satu tim yang telah mencapai banyak hal di Eropa dalam tiga tahun terakhir. Ini adalah babak 16 besar, dan di babak ini pilihannya selalu lolos atau terdepak, dan selalu aneh, dan juga sangat sulit. Kita lihat saja apakah kami bisa melalui hadangan Borussia dan melaju ke perempat final,” tandasnya. (*)

CHELSEA 1:0 LIVERPOOL, AGREGAT 2:1 LIVERPOOL harus mengubur mimpi mereka melaju ke partai final piala liga usai ditaklukkan Chelsea dengan skor tipis 1:0, Rabu (28/1) dini hari di Stamford Bridge.

The Blues harus bekerja ekstra untuk meraup poin penuh. Anak-anak asuh Jose Mourinho butuh babak tambahan untuk mencetak gol tunggal pada laga ini melalui sundulan Branislav Ivanovic. Ketatnya laga tersebut membuat Mourinho tak segan memuji penampilan The Reds.

“Ini adalah Liverpool yang baru dan lawan yang sangat sulit. Jadi, saya jauh lebih senang karena kami mengalahkan tim yang bagus lewat

laga dua leg,” ujar Mourinho.

Meski demikian, pelatih yang menjuluki dirinya sendiri The Special One itu menyindir wasit soal pelanggaran terhadap Diego Costa di kotak penalti.

“Perbedaannya adalah gol yang seharusnya sudah terjadi sebelum 90 menit.

Di babak kedua, kami tampil baik,” jelas pelatih berusia 51 tahun itu.

“Ramires juga telah kembali, itu adalah berita bagus kedua hari ini. Yang pertama adalah lolos ke final, kedua kembalinya Ramires setelah beberapa pekan kerja keras dan pengorbanan.”

Pelatih Liverpool, Brendan Rodgers yakin bahwa Chelsea harus berterima kasih kepada kipernya, Thibaut Courtois. Nama terakhir tampil gemilang membawa The Blues ke final Capital One Cup. Ya, Courtois memang menunjukkan kelasnya sebagai kiper bermasa depan cerah saat tampil di dua laga semifinal Capital One Cup melawan Liverpool.

Usai gemilang di Anfield, kiper Belgia tersebut juga tampil luar biasa saat giliran bermain di Stamford Bridge di mana Chelsea menang tipis 1-0 (agregat 2-1).

Dan dikatakan Rodgers, alasan utama yang membuat Liverpool gagal tampil ke final adalah faktor Courtois.

“Saya pikir kami memiliki sejumlah peluang dari Raheem Sterling dan juga Philippe Coutinho. Bila anda menilai di dua leg ini, kiper Chelsea telah memenangkannya. Dia adalah kiper kelas dunia,” ujar Rodgers.

“Kami lebih baik di segala aspek dalam permainan kami, tapi kami tak bisa mencetak gol. Terkadang anda memiliki penghalang untuk melakukannya, dan malam ini dan pekan lalu, halangan itu adalah Courtois,” tandasnya.

Pada final yang digelar di Wembley, 1 Maret mendatang, Chelsea akan menghadapi pemenang antara Sheffield United melawan Tottenham Hotspur. (*)

Rakyat Kalbar Kamis, 29 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Kasus Pemukulan Kabag Umum DPRD Kalbar

Korban Masuk Rumah Sakit, Kok Penganiayaan Ringan?

Ilustrasi. Net

Penipu Kupon Berhadiah Dibekuk

Pontianak-RK. Meskipun sempat beberapa hari masuk rumah sakit dan kasusnya masuk kategori penganiayaan berat, namun Irawadi, Kabag Umum Sekretariat DPRD Kalbar mencabut laporan terhadap tenaga honorer berinisial Tt pekan lalu.

Tt sempat mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Pontianak Selatan akibat perbuatannya. Kini honorer Sekretariat DPRD Kalbar itu sudah menghirup udara

Halaman 15

Kepala PN Singkawang Diadukan ke MA dan KY Singkawang-RK. Kepala Pengadilan Negeri (PN) Kota Singkawang, IGAB Komang Wijaya Adhi SH MH diadukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudicial (KY), lantaran diduga memanipulasi hukum atas kasus sengketa lahan SMK Pratiwi Singkawang.

Kepala PN Singkawang tersebut dilaporkan Irma Zulinda, janda dari Ziman Umar, pemilik lahan yang “diserobot” SMK Pratiwi Singkawang. Melalui pengacaranya, telah menyiapkan sepuluh bukti manipulasi hukum tersebut.

Pengacara dari Irma Zulinda, Bambang Setiadi SH kepada wartawan, Rabu (28/1) mengatakan, ini sudah peradilan sesat yang harus diberantas. “Kita tidak mau ada korbankorban seperti ibu Irma ini lagi, yang statusnya janda, orang lemah, kemudian diinjak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Bambang menjelaskan, manipulasi hukum ini bermula dari sengketa lahan SMK Pratiwi dengan penggugat Irma Zulinda, istri almarhum Ziman Umar. “Ziman Umar ini mempunyai sertifikat tanah di lahan SMK Pratiwi. Kemudian SMK Pratiwi mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan, ternyata itu tidak pernah terjadi, tidak sesuai akta hibah,” katanya.

Persidangan kasus tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim IGAB Komang Wijaya Adhi SH MH yang juga Kepala PN Singkawang, Hakim Anggotanya Hary Cahyono SH dan Sri Hasnawati SH MKn dengan Panitera Pengganti Rupinus Sinaga SH. Halaman 15

dilakukan pihak kami, kasus ini dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi,” ungkap Kompol Dudung.

Tidak dilanjutkannya proses hukum terhadap honorer berinisial Tt, dijelaskan Dudung, karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara oknum honorer dan Kabag Umum DPRD Provinsi Kalbar.

“Korban dan pelaku menempuh proses hukum, kemudian dalam perjalanan Halaman 15

DIRINGKUS

Ngabang-RK. Petugas Sat Reskrim Polres Landak meringkus penampung emas hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berinisial AT, 62, warga Desa Kayu Ara, Kecamatan Mandor, Selasa (27/1) sekitar pukul 18.30 wib.

Polisi meringkus penampung emas ilegal itu di rumahnya. Pria paruh baya ini langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Tersangka AT memang sudah menjadi Target Operasi (TO) Polres Landak,” kata Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Andi Syahroni, kemarin.

Selain AT, polisi juga mengincar TN. Sayangnya TN belum ditangkap polisi.

Pada saat AT diringkus, TN sedang keluar membeli air raksa untuk proses peleburan emas ilegal.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa emas yang belum dicor seberat 0,53 gram, emas seberat 6,41 gram, emas yang belum dicor sebanyak 25,64 gram.

Kemudian empat botol kecil air raksa, Halaman 15

Liffia dan Opi Akhirnya Pulang ke Mempawah Sigit: Terima Kasih Kapolda, Terima Kasih Rakyat Kalbar

Kompol Dudung Setyawan kepada Rakyat Kalbar, Rabu (28/1).

Kompol Dudung menjelaskan, dugaan pemukulan yang dilakukan Tt, masuk dalam unsur pasal 352 KUHP yakni tentang penganiayaan ringan, mengingat dampak dari pemukulan yang dilakukan tidak membuat cidera parah Kabag Umum DPRD Kalbar, Irawadi.

“Kita proses, karena ada laporan.

Namun dalam proses perjalanan yang

PENAMPUNG EMAS ILEGAL

Pontianak-RK. Jajaran Polsek Pontianak Selatan meringkus tersangka penipuan dengan modus kupon berhadiah, Rabu (28/1) kemarin. Penipuan tersebut marak ditemukan dan meresahkan masyarakat Kota Pontianak.

“Masyarakat resah, dan kita lakukan penyelidikan, akhirnya kita berhasil menangkap satu orang tersangka di balik modus penipuan kupon berhadiah yang terjadi di Kota Pontianak selama ini,” ungkap Kapolsekta Pontianak Selatan Kompol Dudung Setyawan kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Menurut Kompol Dudung Setyawan, modus penipuan kupon berhadiah yang dilakukan pelaku, menyebarkan lembaran kupon di teras-teras rumah warga. Targetnya agar warga yang tergiur atas iming-iming hadiah yang terpampang di kupon itu untuk mentransferkan uangnya.

“Modusnya menyebarkan kupon di teras-teras rumah warga, mana yang percaya, maka itulah yang menjadi korbannya,” jelas Kompol Dudung.

Dikatakan Kompol Dudung, pihaknya sudah melakukan interogasi sementara terhadap tersangka. Kasus ini masih dalam pengembangan. Dudung meyakini banyak masyarakat yang sudah menjadi korban dan mentransfer uangnyakepada tersangka dan jaringannya.

Halaman 15

Pontianak-RK. Dua gadis yang nyaris dipekerjakan ayahnya di Malaysia, Liffia, 17, dan Opi, 14, akhirnya pulang juga ke rumahnya di Desa Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Rabu (28/1).

Kakak beradik pelajar kelas 1 SMA dan kelas 1 SMP itu tidak jadi dipekerjakan di negeri jiran, namun sempat disuruh ayahnya bekerja dio perkebunan sawit di Kabupaten Sekadau..

Pengurus Lembaga Kemanusiaan Enggang Borneo (LKEB), Sigit yang mengaku mengawal kasus ini mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalbar yang sudah menindaklanjuti laporan yang dibuat ibu Liffia dan Opi. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada Harian Rakyat Kalbar yang sudah ikut menyampaikan informasi ini kepada masyarakat.

“Kita ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah menindaklanjuti laporan ibu dari kedua anak yang hendak dibawa ke Malaysia itu. Kemudian juga kepada Harian Rakyat Kalbar yang sudah intens memberitakan tentang nasib kedua gadis ini. Saat ini kedua anak itu sudah pulang ke rumahnya di Kabupaten Mempawah,” ungkap Sigit.

bebas, meskipun penganiayaan yang dilakukannya masuk kategori penganiayaan berat dengan hukuman di atas lima tahun penjara.

“Memang benar ada dugaan pemukulan terhadap Kabag Umum DPRD Provinsi Kalbar yang dilakukan oknum honorer, dan itu dilaporkan kepada kami.

Sudah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” ungkap Kapolsekta Pontianak Selatan

Tersangka AT dan barang bukti diamankan di Polres Landak. ANTONIUS-RK

Guru dan Murid Pecandu Narkoba Simeulue-RK. Tes urine mendadak yang digelar Polisi Resort (Polres) dan Dinas Penidikan Kabupaten Simeulue di sejumlah sekolah menemukan ada guru dan murid yang ternyata pecandu narkoba.

Operasi pelaksanaan tes urine dipimpin langsung Kapolres AKBP Edi Bastari dan Kadisdik Simeulue, Raduin S.Pd, dilakukan di sekolah tingkat SMK dan SMA sederajat, Selasa (27/1).

Puluhan siswa siswi menjalani tes urin itu berasal dua sekolah , yakni satu SMA di Kecamatan Teupah Tengah dan satu SMK di Kecamatan Simeulue Timur. Hasilnya, terbukti dua siswa inisial BON dan MAN konsumsi ganja dan guru inisial PAR menggunakan narkoba golongan 1 jenis Sabu-sabu.

Dua pelajar dan guru itu langsung digelandang ke Mapolres Simeulue, untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan.

“Hasil tes urin dan positif konsumsi narkoba, guru dan murid itu, langsung kita bawa ke polres untuk dimintai keterangan dan pengembangan”, kata Kapolres AKBP Edi Bastari, yang ditemui Rakyat Aceh Ilustrasi. Net

Halaman 15

Saniya Diduga Korban Malpraktik Meninggal

Suaminya Minta Polisi Tangkap Perawat (Mia) Pontianak-RK. Saniya yang diduga korban malpraktik perawat bernama Mia meninggal di Rumah Sakit Sy Abdurrahman Jalan Kom Yos Soedarso, Pontianak Barat, sekitar pukul 09.00 Wib, Rabu (28/1).

Zaini, suami Saniya mengatakan, istrinya sudah tidak bisa bertahan karena rasa sakit di punggungnya sangat menyiksa dirinya. Padahal hari ini Saniya akan menjalankan operasi di punggungnya itu di Rumah Sakit Sultan Syarif Abdurrahman. “Jadwal operasi sebenarnya hari ini. Tapi almarhum sudah tidak bisa bertahan lagi, karena rasa sakit setelah disuntik oleh perawat bernama Mia itu,” kata Zaini.

Zaini mengatakan, sebelum istrinya mengembuskan napas terakhirnya, rasa sakit yang dirasakannya hanyalah di bagian punggung. “Jadi hanya bagian punggung saja yang dikeluhkan istri saya. Untuk penyakit lain-lainya tidak ada,” katanya.

Halaman 15 Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar saat melihat kondisi Saniya yang diduga menjadi korban Malpraktek. DOK

Kubu Raya Musyawarah Kite

Pembangunan Terkendala Lahan

Ilustrasi.NET

Kubu Raya. Anggota Komisi III DPRD Kubu Raya, Suharso mengimbau masyarakat agar lebih realistis dalam menentukan harga jual tanah. Sehingga dapat mempercepat proses pembangunan, terutama perkantoran yang saat ini sedang dilaksanakan.

“Kita minta masyarakat relevan dalam menentukan harga jual tanah, apalagi jika tanah yang dimiliki oleh masyarakat akan dibeli oleh Pemkab Kubu Raya. Karena banyak warga pemilik lahan menjual dengan harga tinggi, saat akan dibeli oleh Pemkab,” kata Suharso, Rabu (28/1).

Dia menjelaskan, banyak lahan yang akan dibeli Pemkab tidak jadi dibeli karena harga jual yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Akibatnya, anggaran yang semula sudah disiapkan untuk membeli tanah guna pembangunan suatu gedung, harus dikembalikan ke kas negara, karena tidak sesuai dengan NJOP. Suharso mengatakan, jika Pemkab Kubu Raya membeli tanah dengan harga yang ditentukan masyarakat dan melebihi NJOP, tentu bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mengarah kepada tindak pidana korupsi. “Makanya sudah beberapa kali terjadi transaksi jual beli tanah, namun selalu batal, karena masyarakat menjual terlalu mahal dan banyak lahan yang juga bermasalah. Bayangkan saja, untuk tanah di daerah pinggiran sungai saja, saat PDAM Kubu Raya akan membeli lahan untuk pembangunan boster baru, harga tanah bisa dijual masyarakat sampai Rp 800 ribu per meter,” tuturnya.

Padahal, PDAM membutuhkan tanah sekitar 1 hektar, karena harga jual yang tidak sesuai. Rencana pembangunan boster pun terkendala masalah lahan. Demikian pula dengan rencana pembangunan Kantor DPRD, Polres, Rumah Sakit, Stadion Olahraga dan perkantoran lainnya, juga terkendala karena permasalahan lahan.

“Kami minta kerjasama yang baik dari masyarakat untuk membantu ketersediaan lahan guna pembangunan berbagai kantor pemerintahan, demi kemajuan Kubu Raya.

Apalagi kalau untuk kepentingan umum, jadi biar tanah yang dijual itu juga bisa mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” katanya. (sul)

Rakyat Kalbar

Kamis, 29 Januari 2015

10

PTUN Menangkan PNS Nonjob

Pemkab Kubu Raya Ajukan Banding Kubu Raya. Keputusan Majelis Hakim PTUN Pontianak memenangkan gugatan 7 PNS terhadap Pemkab Kubu Raya pada 28 Oktober 2014, direspon Pemkab Kubu Raya dengan mengajukan banding. Sedangkan para penggugat berharap DPRD Kubu Raya dapat memediasi win-win solution.

“Tidak ada satu niat maupun keinginan kami untuk melawan Bupati, karena kami juga bagian dari keluarga besar Pemkab Kubu Raya,” kata Supardi, mantan Kabid PNFI Dinas Pendidikan.

Upaya hukum yang ditempuh dikatakan dia, lantaran mereka hanya ingin mencari keadilan semata. Mengingat, sejak terbitnya SK Bupati tentang Pemutasian tanggal 13 Maret 2014 lalu, ia dan 6 PNS lainnya telah menunggu lama agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. “Akan tetapi saat itu kami sulit untuk membicarakannya dengan Bupati. Jadi kami hanya bisa menunggu saja. Meskipun sekarang ini kami sudah menang di PTUN, akan tetapi kami tetap berkeinginan diselesaikan secara kekeluargaan dan damai.

Karena itu salah satu langkah lainnya, kami berupaya meminta kepada dewan untuk melakukan mediasi,” tuturnya.

Selain Supardi, enam PNS lain yang dinonjobkan yakni M Ayub (mantan Kasi Piranti Lunak Diskominfo), Ni Ketut G Ambarwati (mantan Kabid SMA/SMK Diknas), Sukiman (Kabid PMPTK Diknas), H Jipridin (mantan Kakan Arpusda), M Yasin (mantan Kakan Kesbanngpolinmas), dan Ijum (Kasi Sarana SMA/SMK Diknas).

Sedangkan Majelis Hakim PTUN Pontianak memutuskan lima poin pokok perkara.

Yaitu mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, membatalkan SK Bupati Kubu Raya tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural dan mutasi 7 PNS. Ketiga, memerintahkan tergugat (Bupati Kubu Raya) mencabut SK pemberhentian jabatan struktural dan mutasi PNS. Kemudian, memerintahkan tergugat merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan para penggugat. Kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 217.500.

H Jipridin juga menginginkan permasalahan yang dihadapinya itu dapat ditanggapi secara kekeluargaan oleh Bupati Kubu Raya. “Keinginan itu sebenarnya ada saat awal mendapat SK pada tanggal 13 Maret 2014. Namun, kami hanya bisa menunggu dan tidak bisa berbuat banyak.

Hingga sampai dua bulan, akhirnya terpaksa kami menempuh jalur hukum. Akan tetapi kami apresiasi Pak Nursyam (Plt Sekda) yang ingin menerima kami menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Menyikapi upaya banding dari Pemkab Kubu Raya, Jipridin menilai hal itu sesuatu yang wajar.

Namun, kalau pun dilakukan nouvum pembelaan, maka mesti ada dalil-dalil payung hukum yang baru tidak lagi mengulangi yang sudah ada dalam putusan PTUN, seperti PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pemindahan dan Pengangkatan PNS, PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural serta PP 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 61 ayat 1. “Karena itu sudah terbantahkan yang diputuskan oleh majelis hakim PTUN,” ucapnya.

Berkaitan dengan jabatan struktural dan fungsional, Jipridin menuturkan bahwa jabatan struktural merupakan jabatan yang bersifat hirarki atasan dan bawahan, serta mengenal adanya eselonering. Tetapi fungsional bukan jabatan, namun merupakan tenaga fungsional yang tidak mengenal eselonering berdasarkan PP 100/2000 junto PP Nomor 13/ 2002.

Sementara itu, Muhammad

Yasin menambahkan, berdasarkan keputusan tiga menteri yakni MenPAN dan RB, BKN dan Mendiknas bahwa jabatan struktural yang dikembalikan lagi ke tenaga fungsional maksimal di usia 51 tahun. “Pada saat proses pemutasian saya sudah berumur 55 tahun, dan pak Supardi 51 tahun lebih. Jadi, keputusan ini tidak memperhatikan keputusan bersama tiga menteri tersebut,” terangnya.

Terpisah, Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim menyatakn Pemkab mengajukan banding menghadapi gugatan 7 PNS yang dinonjobkan dari jabatannya. “Memang ketujuh PNS ini bagian dari birokrasi Pemkab Kubu Raya, hanya saja langkah banding ini diambil karena kita mengikuti proses hukum yang sudah dijalankan oleh mereka,” kata Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim usai Raker dengan Komisi I DPRD Kubu Raya, Rabu (28/1) siang.

Disinggung peluang win-win solution atau cara kekeluargaan yang diharapkan para penggugat, menurut Nursyam tergantung 7 PNS tersebut. “Kalau mereka datang seperti antara anak dan bapak, bisa saja ada pertimbangan. Tapi ini kan ibarat anak menggugat bapaknya. Jadi, kita siap dan ikutkan saja keinginan

mereka,” tegas Nursyam.

Nursyam membantah jika 7 PNS tersebut dinonjobkan dari pekerjaannya. Namun mereka dikembalikan ke pekerjaan semula, yakni guru. “Mereka tidak dinonjobkan. Mereka tetap bekerja, yakni sebagai guru dengan jabatan fungsional. Kecuali jika dia menjadi staf, maka bukan jabatan fungsional, tapi masih dalam jabatan struktural,” terangnya.

Nu r s ya m m e n j e l a s k a n , dikembalikannya 7 PNS tersebut menjadi guru sebagai jabatan fungsional tidak menurunkan dan mengubah pangkat dan eseloneringnya. Jika sebelumnya di jabatan strukturalnya eselon III, maka di jabatan fungsionalnya juga tetap eselon III. ”Hanya yang berbeda ruang lingkup pekerjaannya saja, kecuali jika menjadi staf biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Lendeng Syahrani mengakui telah menerima kedatangan 7 PNS yang menggugat Pemkab Kubu Raya.

“Kami memang inginkan agar permasalahan ini tidak melalui jalur hukum. Hanya saja, karena mereka telah menempuh jalur hukum, maka mau tidak mau Pemkab Kubu Raya juga mengikutinya,” jelasnya. (sul)

Anggota Dewan Dilarang Masuk SPBE Ambawang Kubu Raya. Petugas Depot Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) Ambawang tidak membolehkan anggota Komisi I DPRD Kubu Raya melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait perizinan. Alasannya, pemilik SPBE, Jo Feng Sia tidak berada di tempat.

Sidak dilakukan karena sengketa lahan antara Jo Feng sia dengan Lim Budiono terkait pembangunan SPBE. “Saya tidak bisa membuka kan pintu, karena harus ada izin dari

pemilik,” kata Yanto, petugas SPBE yang menjawab pertanyaan Ngadiman, anggota DPRD Kubu Raya dari dalam pintu masuk SPBE di Kecamatan Ambawang, Rabu (28/1).

Dijelaskan Yanto, ia tidak mempersilakan anggota DPRD serta siapa pun yang datang tanpa ada pemberitahuan dan permintaan izin masuk tiga hari sebelum kedatangan. Saat anggota DPRD meminta kontak pihak perusahaan yang dapat dihubungi dan bertang-

gung jawab atas SPBE, ia juga enggan memberikan nomor kontak dengan alasan juga tak berani memberikan nomor telepon tanpa sepengetahuan pemilik SPBE. “Nomor pemiliknya tidak aktif, saya tidak bisa memberikan tanpa izin dari pemilik,” jelasnya .

Mendapat jawaban petugas, rombogan anggota dewan langsung meninggalkan lokasi, dan melanjukan sidak ke Kantor Camat Sungai Ambawang untuk menanyakan permasala-

han di SPBE. “Kita yang dari Camat saja susah mau masuk ke dalam. Yang jelas selama ini mereka tidak pernah melaporkan ke pihak kami terkait pembangunan itu. Meskipun langsung mengurus ke atasan, seharusnya memberitahu ke kita, terutama masalah Amdal-nya,” kata Camat Sungai Ambawang, Mumammad Jaini saat ditemui di kantornya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kubu Raya, Lendeng Syahrani mengatakan,

pigaknya melakukan sidak untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di SPBE. Namun, pihak SPBE tidak memperkenankan anggota DPRD masuk ke lokasi. Tidak hanya itu, pihaknya juga ingin mengecek perizinan SPBE. “Kami hanya ingin mencari tahu. Kalau hal itu bisa diselesaikan, kami akan mencoba membantunya.

Namun pihak perusahaan tidak memberikan untuk menemui kami,” ungkapnya kecewa. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Dukung Program RTLH

Sudianto Nursasi SH

Seluruh elemen masyarakat mengapresiasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) Mempawah, Sudianto Nursasi SH menilai program itu sangat tepat guna membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.

“Tentu kita sangat mendukung realisasi program RTLH. Karena program ini sangat efektif dalam membantu meringankan beban masyarakat miskin untuk memiliki rumah yang lebih baik dan layak huni,” pendapat Sudianto.

Meski memdukung realisasi RTLH tahun 2015 yang akan dikucurkan untuk 200 unit rumah di sembilan kecamatan se-Kabupaten Mempawah, namun Sudianto tetap mengingatkan agar Dinsosnakertrans memperhatikan kualitas dan kuantitas bantuan yang dikucurkan kepada masyarakat. Yakni, bantuan dalam bentuk material bangunan hendaknya dalam kondisi baik dan kualitas terbaik, sehingga realisasi program akan lebih baik pula. “Makanya kami mengingatkan pelaksana pengadaan material bantuan RTLH agar betul-betul menjaga kualitas bantuan yang disalurkan. Memang, sejauh ini dari pantauan kami di lapangan kualitas bahan material yang disalurkan sudah memenuhi standar. Makanya kita minta hal ini bisa terus diawasi dan dipertahankan,” pintanya.

Lebih jauh, dirinya menyebut program RTLH dapat merangsang seluruh lapisan masyarakat untuk peduli dengan kondisi masyarakat lain yang hidup dalam keterbatasan. Karena, pemerintah hanya memberikan material bangunan dan perlu gotong royong dari masyarakat sekitar untuk mendirikan rumah tersebut.

“Bantuan yang diberikan hanya berupa material bangunan dan tak ada dana untuk pembangunan atau upah tukang. Disinilah peran aktif masyarakat agar peduli dengan lingkungannya. Kita berharap masyarakat dapat bergotongroyong mendirikan rumah, sehingga program RTLH bisa terealisasi dengan baik,” sarannya. (fia)

Banjir Rendam Sebagian Desa Pasir BLHPB Siapkan Logistik dan Evakuasi Warga Mempawah. Sebagian wilayah Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir direndam banjir sejak sepekan lalu. Ketinggian air saat ini mencapai pinggang orang dewasa, dan diperkirakan akan terus bertambah hingga beberapa minggu ke depan.

Mengantisipasi segala kemungkinan, Badan Lingkungan Hidup Penanggulangan Bencana (BLHPB) memantau ke lapangan, Rabu (28/1) siang.

“Saat ini kondisi air belum terlalu mengkhawatirkan dan membuat masyarakat harus mengungsi. Namun, beberapa aktivitas sudah tidak bisa dilakukan. Salah satunya, karena lahan pertanian sudah ter-

endam air. Masyarakat mulai resah dan bersiap menghadapi banjir,” kata Kepala Dusun Sebukit Rama, Mijrat kepada wartawan.

Menurut Mijrat, banjir yang merendam kawasan Dusun Sebukit Rama tersebut diperkirakan akan semakin memburuk hingga beberapa waktu ke depan. Diprediksi, awal Februari nanti akan menjadi puncak ketinggian banjir. Sebab, saat itu curah hujan akan semakin tinggi sehingga volume air meningkat. “Beberapa warga kami sudah mempersiapkan sampan untuk transportasi keluar masuk ke jalan. Sebab, jika menggunakan kendaraan

darat seperti motor sangat tidak mungkin. Ketinggian air bisa membuat mesin motor rusak.

Jika ketinggian air semakin tinggi, maka seluruh aktivitas masyarakat akan lumpuh total,” sebutnya.

Salah seorang warga setempat, Hamid menyebut, permasalahan banjir di wilayahnya itu terjadi setiap tahun. Masyarakat hanya bisa berharap banjir yang terjadi tahun ini kondisinya tidak terlalu parah dibanding sebelumnya. “Pastilah masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk menghadapi kondisi banjir nantinya. Karena, jika sudah banjir maka masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas apa-

pun. Bantuan logistik sangat diperlukan,” pendapatnya.

Sementara itu, Kabid Penanggulangan Bencana BLHPB Mempawah, Firdaus mengaku pihaknya sudah memberlakukan kondisi siaga darurat bencana banjir. Dengan kondisi itu, maka pihaknya telah mempersiapkan beberapa keperluan seperti logistik dan alat kelengkapan evakuasi korban banjir. “Saat ini kita sudah siap menghadapi kemungkinan banjir. Persiapan itu mulai dari persediaan bahan makanan dan peralatan evakuasi sudah siap. Kita akan terus memantau perkembangan banjir di lapangan. Jika memerlukan penanga-

nan, maka segera kita turunkan peralatan,” sebutnya.

Karenanya, dia berpesan agar masyarakat pro aktif memberikan perkembangan informasi banjir kepada pihaknya. Sebab, informasi itu sangat penting bagi pihaknya dalam mengambil keputusan untuk melakukan penanganan. Termasuk menentukan titik posko banjir nantinya. “Yang pasti posko induknya telah ditetapkan di kantor desa. Sedangkan posko pembantu sifatnya fleksibel nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kita minta masyarakat memberikan informasi yang cepat kepada kami,” pintanya. (fia)

Pabrik Pengolahan Kelapa Bakal Serap Ribuan Naker Sungai Pinyuh. Pemerintah Kabupaten Mempawah terus mendorong iklim investasi di daerahnya. Rabu (28/1), Bupati Mempawah, H Ria Norsan meresmikan Pabrik Pengolahan Kelapa Terpadu di Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh.

Rencananya, ribuan tenaga kerja (Naker) bakal diserap pabrik milik PT Kalimantan Kelap Jaya (KKJ) ini.

“Dengan beroperasinya pabrik ini, maka menjadi jawaban atas kegelisahan petani kelapa di Kabupaten Mempawah berkenaan persoalan harga kelapa. Karena, beberapa waktu lalu harga jual kelapa Rp 1.200 per buah dan tiba-tiba anjlok Rp 400 per buah. Tetapi sekarang sudah mulai naik lagi di kisaran Rp 800 per buah,” kata Ria Norsan dalam sambutannya.

Bupati menyebut, dengan kapasitas produksi tepung kelapa yang dihasilkan pabrik begitu besar, maka kehadiran pabrik ini merupakan peluang emas bagi petani untuk menjual hasil kebunnya dengan harga yang baik. “Tidak hanya petani kelapa di Kabupaten Mempawah, tetapi juga untuk petani kelapa di Kota Singkawang,

Bupati Mempawah H Ria Norsan meninjau aktivitas pabrik pengolahan kelapa milik PT KKJ.

Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya. Semua bisa memasarkan kelapanya ke pabrik ini,” pendapat Norsan.

Dalam kesempatan itu, Norsan juga mengingatkan manajemen PT KKJ agar menaati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam sistem pengelolaan usaha. Salah satunya berkenaan dengan ketenagakerjaan. Dalam aturannya, setiap perusahaan wajib memberikan hak-hak kepada karyawan-

nya. “Jangan lupa, hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawannya harus diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya yang sangat penting, yakni mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kesejahteraan karyawan harus terjamin,” tegasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT KKJ, Bujono menerangkan, pabrik tersebut akan mengolah daging buah ke-

lapa menjadi tepung. Sedikitnya 300 pekerja yang mendukung kelancaran aktivitas pabrik tersebut. Mereka kebanyakan merupakan warga yang tinggal di sekitar pabrik. “Rencana ke depan, kami akan menyerap lebih dari 1.000 pekerja lagi.

Kesemuanya tentu warga setempat,” ungkap pengusaha asal Kota Medan itu.

Diceritakan Bujono, pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Terpadu yang diusahakannya ini memakan waktu dua

tahun. Seluruh bangunan dan alat produksi baru benar-benar siap pakai pada akhir tahun 2014. Untuk sementara, bahan baku pembuatan tepung kelapa ini dibeli dari para petani kelapa yang ada di sekitar Kecamatan Sungai Pinyuh, Kecamatan Segedong dan Kecamatan Siantan. “Kami berkeinginan menjadikan perusahaan ini menjadi yang terbesar di Kalimantan Barat, dengan fokus utamanya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja.

Makanya untuk mendukung semuanya itu dibutuhkan harmonisasi dengan pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri,” pendapatnya.

Usai menyampaikan sambutannya, Bupati Norsan didampingi pimpinan PT KKJ melakukan penandatanganan prasasti peresmian pabrik. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau aktivitas para pekerja di pabrik. Turut hadir dalam acara peresmian itu, Kapolres Mempawah, Dandim 1201 Mempawah, Camat Sungai Pinyuh, serta sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Kamis, 29 Januari 2015

Lomba KB Kes Provinsi Kalbar di KKU

Desa Teluk Batang Selatan Dinilai

11

Pol PP Tahan 250 Tabung Gas Melon 3 Kg Imbas Kelangkaan di Simpang Hilir

Ilustrasi/Ist

Tim Penilai TP PKK Provinsi Kalbar sedang menilai Tim PKK KKU.

SUKADANA. Tim Penilai Lomba Keluarga Berencana dan Kesehatan Provinsi Kalbar, menilai KB Kes Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang diwakili Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Selasa (27/1), pukul 09..00 WIB hingga selesai.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalbar, perwakilan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinisi Kalbar, Wakil KetuaTP-

PKK KKU Ny Rahma Idrus, Kepala BPMPDKB KKU Drs Waliman, Plt Kepala Dinas Kesehatan KKU Agus Rudi Suandi SE, Camat Teluk Batang Sukarman, dan lain-lain.

Kegiatan ini juga dilakukan dengan penilian di sekretariat PKK di jalan Tanah Merah, Desa Sutera, Kecamatan Sukadnaa. Kemudian dilanjutkan ke Kantor Desa Teluk Batang Selatan. Romobongan dan tim Juri dari Provinisi Kalbar, disambut tari Melayu dari pelajar Madrasah Aliyah Babussa’adah Teluk Batang.

Dalamkesempatan itu, Camat Teluk Batang, Sukar man menyampaikan harapannya dalam perlombaan tersebut memberikan hasil yang baik bagi Kayong Utara.

Kepala BKKBN Provinsi Kalbar mengucapkan terimakasih atas sambutan dari masyarakat yang begitu antusias mengikuti kegiatan. Dia tidak dapat menjanjikan apakah Kayong Utara akan menjadi juara satu ataupun tidak.

Akan tetapi penilaian akan dilakukan seobyektif mungkin. (lud)

SUKADANA. Sudah hampir sebulan terakhir, masyarakat Kayong Utara mengalami kelangkaan tabung gas melon 3 Kg di pasaran. Kalaupun ada ada harganya mecekik hingga Rp25-Rp26 ribu. Sebenarnya harga itu masih murah kalau dibandingkan dengan harga di wilayah kepulauan yang memerlukan alat dan biaya transportasi lebih tinggi.

Polisi Pamong Praja (Pol PP) bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menahan dua kendaraan bak terbuka jenis pickup yang membawa masing-masing 300 tabung dan 250 tabung gas melon 3 Kg. Sedianya menuju ke arah perbatasan Kabupaten Kayong Utara-Ketapang, Selasa (27/1) malam.

Kepala satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Kayong Utara, Kamarudin mengatakan penangkapan kendaraan dan tabung gas itu, bermula dari kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg di Kecamatan Simpang Hilir dan Sukadana. Sekaligus meneruskan informasi dari Dinas ESDM terkait banyaknya keluhan masyarakat itu.

Razia rutin dan informasi dari ESDM terkait adanya kendaraan yang melintas tersebut, Pol PP menahan dua unit Pickup pembawa

tabung gas. “Kita amankan dan kita periksa dokumen serta kelengkapan lainnya, ternyata satu pick up memiliki dokumen dan peruntukan jelas, namun satu lagi menyalahi aturan dan peruntukannya,” kata Pak Kamam, sapaan akrab Kamarudin.

Satu pick up yang bermasalah itu membawa 250 tabung yang dibawa dengan menggunakan pick up hitam KB 8461 D yang dikendarai UD, warga Gertak Kuning, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

UD merupakan sopir yang sering digunakan jasanya oleh sebuah pangkalan milik AC alias YK alias SY. Menurut dokumennya, AC pemilik pangkalan bahan bakar minyak jenis premium dan solar di Desa Pulau Kumbang (Kecamatan Simpang Hilir) namun merambah ke usaha LPG. “Izin yang dimiliki pangkalan ini masih pangkalan BBM bukan LPG,” kata Pak Kama. Dari hasil pemeriksaan, AC mendapatkan LPG di salah satu agen di Kecamatan Teluk Batang dengan harga Rp17.500,- pertabung dan diedarkan di Kecamatan Simpang Hilir.

Namun lantaran ada permintaan dari wilayah perbatasan Kayong Utara dan Ketapang di Desa Simpang

Tiga, AC mengirim LPG memilikinya, tanpa melihat di kecamatan yang merupakan wilayahnya sedang dalam kondisi langka LPG. Pak Kama menerangkan, AC dan UD tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan pembinaan dengan membuat perjanjian tidak mengulangi lagi, serta segera mengurus perizinan untuk pangkalan miliknya.

Dan LPG yang rencananya akan dibawa ke perbatasan KetapangKayong Utara akan dikembalikan ke Simpang Hilir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami kelangkaan LPG. Pada Rabu (28/1) operasi dilanjutkan kembali di Kecamatan Simpang Hilir dan kembali menemukan satu pick up membawa 300 tabung dan satu unit truk membawa 400 tabung dengan tujuan Sukadana dan Siduk.

Kepala Bidang Energi ESDM KKU, Sunardi membenarkan saat ini masyarakat banyak mengeluhkan kelangkaan LPG, dan pihanya terus mengupayakan mencari akar masalah serta solusinya dan salah satunya melakukan koordinasi dengan pihak Pol PP. “Kita akan kembali menertibkan perizinan dan wilayah edar LPG dari agen dan pangkalan se KKU,” kata Sunardi. (lud)

Metro KETAPANG

Tak Sampai Sebulan, 148 Kasus DBD, Satu Meninggal Ketapang. Meski status kejadian luar biasa (KLB) telah dicabut, namun kasus demam berdarah dengue (DBD) masih tinggi di Ketapang. Belum genap sebulan, terhitung sejak 1-27 Januari 2015, sedikitnya ada 148 kasus, seorang di antaranya meninggal dunia.

Melihat kondisi itu, Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Heri Yulistio melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Rustami, menyatakan bukan tak mungkin status KLB kembali diberlakukan.

“KLB sudah dicabut 12 Januari lalu, karena sudah mulai terjadi penurunan kasus DBD,” kata Rustami Rabu (28/1).

Selain penurunan kasus yang tidak sama dengan jumlah kasus pada saat KLB beberapa waktu lalu, Rustami mengaku kalau status KLB juga berisiko dari biaya pengobatan. Sesuai aturan, saat ini KLB tidak lagi ditanggung jaminan kesehatan ketika mendapatkan perawatan rumah sakit.

“Pengalaman KLB tahun 2012, statusnya dicabut pada Maret, tapi dahulu belum ada aturan kalau KLB tidak ditanggung jaminan kesehatan.

Sekarang sesuai aturan, BPJS tidak menanggung pengobatan,” katanya.

Namun kemungkinan status KLB bisa saja kembali diberlakukan jika terjadi peningkatan kasus melebihi kasus di KLB sebelumnya. Tapi pihaknya berupaya semaksimal agar hal itu tak terjadi.

“Kita akan terus lakukan fogging jika ada kasus DBD, kita juga meminta kerjasama masyarakat menjaga lingkungan dan menjalankan gerakan 3M serta pemberantasan sarang nyamuk, kita berharap jangan sampai KLB lagi,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Ketapang, Antoni Salim meminta Dinas Kesehatan dapat tetap waspada dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penanggulangan persoalan DBD. “Meskipun saat ini status KLB DBD sudah di cabut, harus tetap waspada dan terus mensosialisasikan tata cara penanganan dan penanggulangan guna menekan DBD, meskipun sudah terjadi penurunan kasus,” katanya.

Selain Dinas Kesehatan, seluruh elemen masyarakat juga memiliki peranan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia juga menegaskan Dinas (PU) Ketapang dapat menganggarkan kembali anggaran perbaikan dan pembangunan drainase yang ada di Kota Ketapang. Menurutnya drainase yang buruk menjadi salah satu penyebab berkembangbiaknya nyamuk DBD. Legislator PDIP itu juga meminta pihak-pihak terkait dapat meminimalisir mungkin terjadi kasus-kasus DBD dan menekan kasus yang ada agar tidak lagi mencapai status KLB.(Jay)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Warga Takut dengan Tower Komunikasi Singkawang. Tidak dapat dimungkiri, di tengah pesatnya kemajuan informasi dan komunikasi, di Kota Singkawang masih ada warga yang khawatir terhadap keberadaan menara (tower) telekomunikasi. Misalnya, takut terpapar radiasi, merusak peralatan elektronik dan lainnya.

“Terkait dengan radiasi, Insya Allah aman, karena radiasi yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi sangat kecil, lebih kecil dibandingkan radiasi HP di telinga,” kata Dra Hj Istri Handayani MSi, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang kepada wartawan, Selasa (27/1) lalu.

Istri menjelaskan, terkait pembangunan menara telekomunikasi ini memang dihadapkan pada beberapa kendala, di antaranya dari aspek sosial.

Masyarakat belum terlalu paham tentang pentingnya telekomuni-

kasi dalam kehidupan.

Padahal, keberadaan telekomunikasi yang didukung dengan pembangunan menara telekomunikasi ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang. “Oleh karenanya, masyarakat diharapkan bisa menerima pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi,” kata Istri.

Penambahan menara telekomunikasi baru, kata Istri, seiring dengan bertambahnya penempatan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator telekomunikasi atau penyedia menara telekomunikasi. “Hal ini untuk mendukung kelancaran berkomunikasi serta menunjang kemudahan aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Dengan fasilitas tersebut, tambah dia, masyarakat akan lebih mudah berkomunikasi, berinteraksi bahkan lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka sekaligus lebih

Istri Handayani. DOK

mudah mencari media promosi yang efektif.

Menurut Istri, bertambahnya jumlah pengguna jaringan telekomunikasi dan berkembangnya teknologi informasi berimbas pada bertambahnya kebutuhan menara di berbagai wilayah yang dianggap potensial bagi penyedia jasa layanan.

Pembangunan menara telekomunikasi seluler memberi kontribusi positif pada peningkatan

kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat Kota Singkawang sekaligus Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keberadaan menara telekomunikasi merupakan potensi yang perlu dikelola secara optimal, untuk meningkatkan PAD Kota Singkawang. Sehingga penarikan retribusi harus dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan yang intensif, dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi kepemilikan menara telekomunikasi.

Istri mengungkapkan, PAD yang bersumber dari Retribusi Pengendalian dan Izin Mendirikan Menara (IMB) Menara Telekomunikasi 2014 meningkat pesat, baik ditinjau dari aspek target maupun realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2013 targetnya Rp 100.000.000, terealisasi Rp 113.085.576. Sedangkan pada 2014 dari target Rp 700.000.000, terealisasi sebesar Rp 1.233.000.000. “Kita menyadari, pembangunan menara teleko-

munikasi memberikan dampak PAD yang bisa dijadikan salah satu pemasukan dan sumber pembangunan,” ujar Istri.

Namun, Istri menegaskan, penarikan retribusi tidak semata-mata untuk mendulang PAD, melainkan mengakomodasi perkembangan pesat telekomunikasi dan penataan ruang kota.

“Sehingga semua harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” katanya.

Istri mengharapkan, pimpinan perusahaan penyedia telekomunikasi untuk bisa menciptakan kondisi yang harmonis di sekitar lokasi menara, serta menaati prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Dalam proses pembangunan baik dari aspek administrasi, sosial maupun teknis diperlukan kerjasama antarsemua pihak. Pemerintah Kota Singkawang sudah membuat regulasi terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi, mulai dari Peraturan daerah, Peraturan Walikota dan keputusan Walikota,” pungkas Istri. (dik)

Sukseskan Pilkada Serentak Bengkayang. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang melakukan persiapan mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pesan serupa juga disampaikan kepada Kabupaten Kapuas Hulu, Sekadau, Sintang, Melawi dan Ketapang.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot MPd saat membacakan sambutan Gubernur Kalbar memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-58, Rabu (28/1) di Halaman Kantor Bupati Bengkayang Satu Atap, Jalan Guna Baru

Trans Rangkang. “Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/10/50 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Pasal 93,” terang Gidot.

Ia juga menyampaikan, banyak kemajuan yang telah dicapai Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir, diantaranya mendapat predikat Ajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan BPK terkait Laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Semua itu memacu pertumbuham ekonomi,” ujarnya.

Terkait Pilkada serentak, Cornelis menginstruksikan agar enam daerah segera melakukan persiapan, terutama mengenai anggaran untuk Pilkada. “Agar tercapai Kalbar yang aman, damai dan sejahtera,” tukasnya. (kur)

Melawi Membangun Laboh Ju

Melawi Butuh Balai Latihan Kerja Nanga Pinoh-RK. Angkatan kerja kian tahun semakin bertambah. Bahkan, laju pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya muncul pengangguran di mana-mana. Guna mengatasi hal ini, Pemerintah Kabupaten Melawi perlu membuat Balai Latihan Kerja (BLK).

“Pemerintah daerah harus segara membuat BLK yang memberikan keterampilan kerja bagi angkatan kerja baru. Hingga mereka bisa membuat lapangan kerja sendiri,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen, kemarin.

Menurutnya, pembuatan BLK ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab pemerintah sendiri masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan.

Sementara jumlah angkatan kerja dari lulusan SMA setiap tahun terus bertambah.

“Saat ini banyak tamatan SMA yang tidak bekerja.

Mereka ini harus diberi pekerjaan. Agar tidak menimbulkan persoalan sosial. Bila banyak pengangguran masalah sosial akan meningkat,” ulasnya.

Bila nanti angkatan kerja ini diberi keterampilan teknis, jelas Kluisen, mereka bisa menyediakan lapangan kerja sendiri. Bahkan mereka bisa membuat lapangan kerja bagi orang lain.

“Mereka yang tamatan SMA tidak memiliki keterampilan untuk bekerja apalagi membuat lapangan kerja. Nah, tugas Pemkab untuk memberikan keterampilan itu. Ini adalah solusi untuk kemiskinan,” ulas Kluisen.

Dijelaskannya, bagi masyarakat Melawi, keterampilan kerja sangat diperlukan. Mengingat beberapa lapangan kerja yang menyedot banyak tenaga kerja sudah tutup. Misalnya, pekerja kayu sudah tidak bisa bekerja lagi di sektor ini lantaran merusak hutan. Begitu pula dengan penambang emas yang selalu kejar-kejar oleh pihak kepolisian, karena illegal.

“Ditambah lagi lahan yang ada di Melawi tidak bisa dipergunakan untuk perkebunan. Sebab daerah ini berstatus kawasan hutan yang tidak bisa dipergunakan untuk keperluan lain, selain hutan,” ujarnya.

Bila saja daerah Kabupaten Melawi bukan merupakan kawasan hutan, investor perkebunan bisa saja membuat perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar.

Kluisen berpendapat, saat harga karet tinggi, mereka bisa bekerja menyadap karet. Namun karena karet murah, sektor ini tidak bisa menjawab penyediakan lapangan kerja.

“Saat ini kayu, penambangan emas, perkebunan dan karet tidak bisa lagi diharapkan. Oleh karena itu masyarakat harus dikondisikan untuk membuat lapangan kerja baru. Caranya dengan memberi keterampilan,” ucapnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 29 Januari 2015

12

Desa di Melawi Kecipratan

Dana Rp67 Miliar Inspektorat Akan Awasi Penggunaan Anggaran

Nanga Pinoh-RK. Tahun ini desa-desa di Kabupaten Melawi akan mendapatkan dana yang cukup besar. Diharapkan anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk membangun desa secara efektif dan nyata. Pasalnya, total alokasi untuk dana desa mencapai Rp67 miliar.

“Untuk sekarang kita baru bisa anggarkan Rp67 miliar untuk dana desa,” ujar Bupati Melawi, Firman Muntaco saat penyerahan motor dinas kepada kepala desa, Selasa (27/1) lalu.

Firman menambahkan, total dana Rp67 miliar tersebut terdiri dari dua sember dana. Yakni dari Pemerintah Kabupaten Melawi serta Pemerintah Pusat. Dua sumber dana tersebut nantinya akan diberikan kepada desa.

“Pemkab Melawi sudah mendukung alokasi dana untuk desa sebesar Rp40 miliar. Sedangkan dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp27 miliar. Ini akan dipakai untuk membangun desa,” ulasnya.

Menurutnya, apabila dana desa tersebut dibagi rata ke desa-desa yang ada seantero di Kabupaten Melawi. Masingmasing desa akan mendapatkan dana sebanyak kurang lebih Rp396 juta. Dana sebanyak itu jelas akan mengubah desa menjadi lebih maju lagi. Kendati begitu, desa jangan lantas senang dulu. Sebab dana tersebut akan benar-benar diawasi penggunaannya oleh penegak hukum. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Melawi sendiri akan menurunkan inspektorat guna

mengawasi penggunaan dana tersebut.

“Nantinya inspektorat akan mengawasi dan melihat penggunaan anggaran untuk desa tersebut,” ingat Bupati.

Secara terpisah, tokoh muda Melawi, Agus menilai, apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengalokasikan dana besar kepada desa merupakan upaya untuk menangani persoalan kemiskinan. Pasalnya sebagian besar masyarakat Melawi tinggal di daerah pedesaan.

“Itu memang harapan kita untuk menghapus kemiskinan di pedasaaan. Fokus pengentasan kemiskinan harus difokuskan di desa-desa. Sebab hampir 90 persen masyarakat Melawi berada di desa dan sebagian besar

mata pencahariannya di desa,” paparnya.

Agus mengharapkan, peran pemerintah daerah melalui kecamatan dan desa menjadi berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Khusus peran pemerintah desa, dalam mengelola dana kepada pemerintah desa.

“Dana desa ini bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. ADD harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak,” terangnya.

Selain itu, pembukaan lapangan pekerjaan melalui sektor perkebunan harus digalakan pemerintah daerah, baik itu yang menggandeng investor

maupun dari perkebunan rakyat. Salah satunya karet.

Agus mengingatkan, laju penambahan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Laju siswa dan mahasiswa yang tamat belajar jauh lebih besar dari penyediaan lapangan pekerjaan.

“Belum lagi masyarakat yang sebelumnya memang sudah menganggur memang sudah banyak. Jumlah pengangguran yang meningkat ini disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja industri kayu. Ditambah lagi dengan pemulangan tenaga kerja dari Malaysia,” paparnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Infrastruktur Jalan Percepat Proses Pembangunan Nanga Pinoh-RK. Sebelum Kabupaten Melawi terbentuk, jalan masih belum memadai.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Melawi sedang memaksimalkan kemampuan untuk membangun jalan dari kota hingga ke daerah pedalaman. Diharapkan APBD 2015 proses pembangunan jalan dan jembatan bisa menjadi prioritas.

“Jalan kunci sukses pembangunan. Mudah-mudahan tahun depan, jalan masih menjadi prioritas utama pemerintah kita. Bagaimana tidak perekonomian masyarakat sangat tergantung pada transportasi yang lancar. Jika jalan banyak

yang rusak, perekonomian masyarakat akan terganggu,” ujar pengusaha Melawi, Bambang Setiawan, kemarin.

Dia berharap, pembangunan tahun 2015 bisa memperbaiki akses antara kecamatan serta kecamatan dengan kota kabupaten. Namun, akses desa juga harus menjadi perhatian.

Apabila perekonomian masyarakat di beberapa kecamatan terganggu maka peredaran uang juga terganggu. Sementara perekonomian sebuah wilayah sangat tergantung pada peredaran uang.

“Bila peredaran uang macet, akibat kurang lancarnya distri-

busi kebutuhan pokok dan hasil bumi maka pertumbuhan akan lambat. Tidak ada pilihan lain bagi daerah baru ini, kecuali menciptakan jalur transportasi yang lancar,” ucapnya.

Ia membandingkan, Kabupaten Melawi dengan kabupaten/kota yang lancar transportasinya.

Seperti Kota Singkawang dan Kabupaten Pontianak yang dari dulu akses menuju daerah ini sudah baik. Perekonomian di Kota Singkawang dan Kabupaten Pontianak dari dulu memang sudah baik.

“Kalau Melawi, dulu hanya dapat akses dari alur sungai.

Jalur sungai ini jauh lebih lambat dari pada menggunakan kendaraan darat. Melawi baru ada pertumbuhan ekonomi yang cepat baru-baru ini setelah ada jalur daerat. Tidak seperti halnya jalur Kota Singkawang dan Kabupaten Pontianak,” terangnya.

Dijelaskannya, buruknya jalan ini menjadi penilaian tersendiri bagi investor asing untuk menanamkan modal di daerah ini. Jika jalur transportasi sebuah daerah buruk maka investor akan memilih daerah lain yang jalannya lebih baik untuk berinvestasi.

Sementara investasi adalah cara sebuah daerah untuk maju.

Tidak ada investor yang masuk ke Melawi jelas akan mempengaruhi percepatan pembangunan. “Sangat rugi Melawi jika tidak ada investor yang masuk gara-gara jalannya rusak. Siapa saja yang akan masuk untuk menanamkan modal, pasti melihat sarana dan prasana yang ada di wilayah tersebut. Jika kurang baik mereka akan pergi.

Ini jelas merugikan Melawi.

Dalam pengerjaan pembangunan jalan, pemerintah harus melakukan pengawasan secara ketat. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan mubazir dan hanya menguntungkan orang tertentu,” lugasnya. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Angka Kriminalitas Remaja di Kabupaten Sintang Meningkat Sintang-RK. Kenakalan remaja di Kabupaten Sintang semakin mengkhawatirkan. Sejak kurun waktu 2010 hingga tahun ini kriminalitas yang melibatkan remaja terus mengalami peningkatan.

Sekretaris PGRI Kabupaten Sintang, Edy Sunaryo mengatakan, kenakalan remaja merupakan tanggungjawab bersama. Menangani kenakalan remaja bukan hanya tanggungjawab sekolah. Orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kenakalan remaja.

“Anak ketika di sekolah adalah tanggungjawab sekolah, tetapi ketika di rumah, orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak,” papar Edy. Menurutnya, pergaulan remaja yang melewati norma-norma agama dan pergaulan yang bebas hingga berujung dengan seks bebas sangat mengkhawatirkan.

Apalagi sampai saat ini dari sekian banyak penderita HIV/AIDS banyak dialami oleh orang-orang masa produktif.

Pria yang juga Kepala SMA Negeri I Sintang ini mengaku, prihatin dengan pergaulan yang terjadi di beberapa daerah, terlebih di Kabupaten Sintang. Tingginya angka penderita HIV/AIDS dari kalangan remaja ini menggambarkan lemahnya pengawasan orangtua, baik di rumah maupun di luar.

“Orangtua harus lebih banyak berperan. Jalin komunikasi yang baik, beri aturan jam malam, pantau pergaulan mereka di luar sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi,” ingat Edy. Menurutnya, era modern sekarang ini sangat berdampak dengan kebutuhan para remaja sehingga dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan lalu menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

“Kita tahu kemajuan teknologi ini tidak hanya berdampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Dibutuhkan peran semua pihak, khususnya orangtua untuk menekan kenakalan remaja,” ulasnya. (din)

Ilustrasi.

NET

Menhan Umbar Janji Bangun Perbatasan Sintang-RK. Pembangunan jalan paralel dan border di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah pusat. Tahun ini jalan paralel dan border di Kabupaten Sintang, yang merupakan daerah perbatasan bakal dibangun oleh pemerintah pusat. Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu ketika berkunjung ke Kabupaten Sintang, Rabu (28/1).

Tiba di Bandara Susilo Sintang, Menhan disambut Pangdam, Danrem, Dandim serta Bupati Sintang dan Bupati Melawi.

Ratusan pelajar berpakaian pramuka juga turut hadir menyambut kedatangan Menteri ini. Usai disambut oleh para penjabat TNI, Pemkab dan pelajar, Menpan langsung melaksanakan audiensi bersama Bupati Sintang mengenai

pembangunan perbatasan.

Ryamizard Ryacudu mengatakan, pertahanan dan perbatasan merupakan satu diantara tugas yang ia emban. Sehingga ia akan berupaya terus dalam membangun kawasan perbatasan.

“Hampir seluruh daerah perbatasan saya kunjungi, bahkan saya pernah bertugas di Kabupaten Sintang. Sehingga saya mengetahui persoalan yang ada di perbatasan, yakni pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, di kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Pusat sangat komit dalam membangunan dan memperhatikan wilayah perbatasan. Satu diantaranya, di sisi pertahanan yang mempertahankan patok. “Baik hutan dan bukit akan kita jaga, tidak boleh bergeser sedikit pun,” tegasnya.

Selain aspek pertahanan dan keamanan, tambah Ryamizard, pemerintah pusat akan membangun infrastruktur fisik berupa pembangunan jalan paralel yang akan menghubungkan daerah perbatasan.

Sementara itu, sektor nonfisik juga akan dibantu oleh pemerintah pusat, seperti pembinaan bela negara, penyuluhan hukum dan bakti kesehatan. “Pemerintah pusat akan bantu pemerintah daerah bangun Puskesmas, sarana pendidikan, pasar, sarana air, rumah dan jalan, sawah dan kebun rakyat,” jelasnya.

Untuk itu, usulan yang disampaikan oleh Bupati Sintang, Milton Crsoby akan disampaikan kepada presiden. Ia optimis hal tersebut akan dipenuhi oleh pemerintah pusat.

Dalam paparannya, Bupati Sintang, Milton Crosby menjelaskan, beberapa pem-

Kawasan Bantaran Sungai Minim Pembangunan Sintang-RK. Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Sintang sampai hari ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Faktanya, sejumlah jalan dan jembatan masih banyak dalam kondisi yang rusak parah. Kerusakan banyak terjadi di kawasan bantaran sungai. Seperti terdapat di sepanjang Jalan Teuku Umar, Desa Baning Kota Sintang, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kapuas Kiri Hilir, Masuka. Sejumlah lubang masih kerap dijumpai di sepanjang ruas jalan itu.

Bahkan beberapa lantai papan jembatan sudah lapuk dimakan usia.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Abdurajak tak menampik kawasan bantaran Sungai Kapuas dan Melawi minim sentuhan pembangunan dari pemerintah.

“Kawasan bantaran sungai memang minim pembangunan. Jalan dan jembatan banyak rusak,” beber Abdurajak.

Abdurrajak berjanji, fokus memperjuangkan pembangunan di kawasan bantaran sungai. “Kita akan terus suarakan di tingkat legislatif. Harapannya infrastruktur di Kabupaten Sintang,

khususnya di dapil satu dapat diperhatikan,” ucap Abdurrajak.

Hal yang sama diungkapkan Dedy Kayung, Kepala Desa Baning Kota.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang kurang tanggap terhadap kerusakan infrastruktur jalan di kawaan bantaran sungai. Hampir seluruh kawasan bantaran sungai di Desa Baning Kota dalam kondisi rusak.

Padahal jalan di kawasan bantaran sungai padat penduduk. Seperti yang terdapat di jalan yang menghubungkan Desa Baning Kota dan Desa Sungai Ana. Kini kondisi jalan berlubang bercampur dengan bebatuan sangat mengganggu ketika melintas.

“Hampir 10 tahun kawasan bantaran sungai Desa Baning Kota tidak tersentuh pembangunan,” ucapnya.

Kayung mengaku aneh. Sebab setiap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, ruas jalan tersebut selalu diusulkan. Namun saat Musrenbang tingkat kabupaten, usulan tersebut hilang. “Setiap Musrenbang kami usulkan, tapi realisasinya nol,” kata Kayung. (din)

Menhan Ryamizard Ryacudu ketika berkunjung ke Sintang.

bangunan yang tengah berjalan, seperti Bandara Tebelian. Pentingnya keberadaan Bandara Tebelian untuk sektor pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, ia berharap dengan kedatangan Menteri Pertahanan RI ini dapat membantu mewujudkan pembangunan fisik di kawasan perbatasan.

Selain itu, ia juga menyampai-

kan rencana pemerintah daerah untuk mengajukan pembangunan pintu masuk perbatasan.

“Saat ini kita harapkan infrastruktur jalan dan pembangunan border. Kita sudah siap melakukan sharing terkait lokasi atau lahannya (border),” papar Milton.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Jalan Sintang-Kayan Dijanjikan Rp35 Miliar Sintang-RK. Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang, Selasa (27/1), mengumbar janji dan segudang harapan. Satu diantaranya terkait penanganan kerusakan ruas Jalan Sintang-Kayan.

Disebutkan Pemerintah Provinsi Kalbar pada tahun ini telah menganggarkan sebesar Rp35 miliar.

“Pembangunan ruas Jalan Simpang Medang menuju Nanga Mau sebesar Rp35 miliar.

Pembangunan akan dilaksanakan tahun ini secara multiyear hingga tahun 2017,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Muhammad Isa ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang.

Menurutnya, dana pembangunan jalan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kalbar. Meski demikian, besaran dana tersebut masih harus dihitung ulang.

“Kami sudah minta Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menghitung ulang,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, kedatangan DPRD Provinsi Kalbar khususnya Komisi IV ke Kabupaten Sintang merupakan bentuk rangkaian kerja yang telah dirumuskan melalui Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalbar. Terkait pembangunan atau infrastruktur yang

akan dibangun melalui usulan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hal sama diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Kalbar asal Kabupaten Sintang, Suyanto Tanjung. Pria yang akrab disapa Ajung ini mengatakan, pengalokasian dana untuk ruas jalan Sintang-Kayan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam perbaikan infrastruktur.

“Ini bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk memperjuangkan infrastruktur kepada pemerintah,” ucapnya.

Sementara Bujang Payak, warga Kayan, mengaku prihatin dengan kerusakan ruas Jalan Sintang-Kayan, khususnya Simpang Medang–Nanga Mau–Tebidah. Jalan rusak lebih dari 70 kilometer.

Menurut Bujang, untuk menuju dua kecamatan tersebut harus ditempuh dua hari dua malam saat musim penghujan dan satu hari penuh untuk musim kering.

Padahal ketika ruas jalan itu masih bagus, hanya ditempuh dengan lima jam.

“Pokoknya, saat ini sangat memprihatinkan makanya kami warga jalur Kayan memohon kepala pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi untuk membangun jalan yang bagus,” harap Bujang. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Rajuliansyah SPdI

100 Hari Kerja Jokowi, Belum Berdampak di Kapuas Hulu Putussibau. Masa kerja Presiden Indonesia, Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya HM Jusuf Kalla (JK) tepat seratus hari pada Rabu (28/1), tetapi belum berdampak apa-apa, khususnya bagi Kabupaten Kapuas Hulu.

“Saya melihat dampak kerja Jokowi-JK selama 100 hari ini belum dirasakan sama sekali,” kata Rajuliansyah SPdI, Ketua DPRD Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Rajuliansyah menilai demikian, lantaran programprogram Pemerintah Pusat (Pempus) belum terlihat.

Dia juga mengaku belum mengetahu kebijakan-kebijakan Jokowi-JK dalam memprioritaskan daerah-daerah terpencil seperti Kapuas Hulu ini. “Kalau pun ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dirasakan oleh masyarakat, itu bukan zamannya Presiden Jokowi. Itu SBY,” katanya.

Justru, Rajuliansyah menilai kebijakan Pempus di era Jokowi-JK yang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, justru menyengsarakan rakyat, karena harga kebutuhan pokok meroket di pasaran.

“Karena Kapuas Hulu ini masuk dalam daerah terpencil, tidak ada pengaruhnya jika BBM diturunkan lagi, lantaran barang-barang di pasar masih tinggi,” ungkapnya.

Ternyata Rajuliansyah juga mengaku kecewa dengan Jokowi, lantaran tidak sempat berkunjung ke perbatasan negara di Kapuas Hulu. Padahal sebelumnya masyarakat perbatasan sangat antusias ingin menyambut orang nomor satu di republik ini. “Dengan datang langsung ke perbatasan Kapuas Hulu, diharapkan Jokowi dapat mengetahui persoalan-persoalan yang ada,” katanya.

Sementara itu, Bupati AM Nasir SH ketika ditemui usai menjadi inspekstur Upacara HUT Pemprov Kalbar ke-58 juga menilai kalau 100 hari kerja Jokowi belum bisa dilihat hasilnya. Menurutnya, mungkin bisa kelihatan sekitar tujuh sampai delapan bulan ke depan.

“Beberapa gebrakan Presiden sudah ada seperti alokasi-alokasi anggaran yang memang diplotkan.

Namun realisasinya belum ada, karena baru bisa dilihat setelah tujuh sampai delapan bulan menjabat.

Seperti kebijakan Presiden kemarin yang menekankan kepada seluruh Kepala Daerah jika ada daerah yang potensi listrik untuk segera dibantu segalanya,” terang Nasir. (aRm)

Kamis, 29 Januari 2015

13

Pemkab Kapuas Hulu Bantu Alat Pertanian dan Bibit Sapi Putussibau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu memberikan bantuan alat pertanian dan bibit sapi bergulir kepada para petani dan peternak di Bumi Uncak Kapuas ini.

“Manfaatkan bantuan ini sebaik mungkin. Sehingga program pertanian dan peternakan di Kapuas Hulu dapat mencapai target yang telah direncanakan pemerintah pusat,” kata AM Nasih SH, Bupati Kapuas Hulu ketika penyerahan bantuan secara simbolis usai upacara peringatan HUT Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ke-58 di halaman Kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (28/1).

Bantuan alat pertanian tersebut berupa Mobil Penggiling Padi 3 unit, Hand Traktor 20 unit, Alat Tanam Padi (Transplanter) 1 unit, Pompa Air 1 unit dan Power Theser 3 unit.

Mobil Penggiling Padi diberikan kepada Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian (UPJA) Desa Kalis

Bupati Nasir menyerahkan bantuan secara simbolik. ARMAN HAIRIADI

Raya, Kecamatan Kalis serta Desa Ingko Tambe dan Urang Unsa, Kecamatan Putussibau Selatan.

Sementara Transplanter hanya diperbantukan bagi UPJA Desa

Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung. Sedangkan alat pertanian yang lainnya tersebar ke UPJA seKapuas Hulu.

Untuk bantuan bibit sapi bergu-

lir, kata Nasir, merupakan bantuan dari kelompok peternak yang telah berhasil mengembangkan sapi bantuan pemerintah. Bibit dari hasil perkawinan sapi diserahkan

kepada kelompok lain, yaitu 14 ekor bibit sapi kepada kelompok ternak Mekar Mandiri 2 Kecamatan Mentebah. “Saya minta pihak dinas terkait menjelaskan sistem bantuan bibit sapi bergulir ini kepada para peternak,” katanya.

Selain membantu para petani dan peternak, Nasir juga menyerahkan mobil kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kapuas Hulu.

Mobil tersebut, kata Nasir, untuk memudahkan operasional kerja UPTD Dispenda Kapuas Hulu, agar hasil yang dicapainya bisa lebih baik lagi. “Kami berterimakasih karena dari hasil pajak kendaraan yang dibagi Pemprov Kalbar setiap tahunnya bisa belasan miliar rupiah. Semoga target ke depan bisa bertambah, misalnya dari pajak alat berat dan lainnya yang menjadi kewenangan Dispenda,” harapnya. (aRm)

Balai TNBK: Tidak Ada Pembalakan Hutan dan Pergeseran Patok Putussibau. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) telah menindaklanuti laporan masyarakat terkait dugaan pembalakan liar di kawasan tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan penebangan pohon dan pergeseran patok batas.

“Hasil sementara disimpulkan, tidak terjadi penebangan pohon dan pegeseran patok batas,” kata Ir Arief Mahmud MSi, Kepala Balai Besar TNBK dalam press realese-nya, Selasa (27/1) malam.

Arief mengatakan, pada 16 Januari 2015 menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan penebangan liar di perbatasan negara di kawasan TNBK oleh perusahaan kayu asal Malaysia.

Dua hari berikutnya, 18 Janu-

ari 2015, Arief mengirim Tim Gabungan yang terdiri atas petugas TNBK, Pamtas Batalyon 315 Garuda dan Koramil serta unsur masyarakat sebagai pelapornya.

Tim Gabungan yagn diutus mengecek sebelas patok batas negara dari S 720 sampai S 731 yang di duga sebagai lokasi penebangan liar. Pada waktu bersamaan juga dilakukan pemantauan melalaui udara (fly over) menggunakan pasawat microtrike.

“Dari atas memang terlihat ada aktivitas penebangan menggunakan alat-alat berat. Namun hasil pencermatan pada koordinat lokasi penebangan, masih di luar batas negara atau TNBK,” kata Arief.

Lantaran logistik terbatas, hujan terus menerus dan aksesibilitas yang sangat sulit, Tim Gabungan tidak mampu menjangkau seluruh batas kawasan yang berhimpitan dengan batas negara Indonesia-Malaysia tersebut.

Sehingga Tim Gabungan memutuskan untuk kembali pada 26 Januari 2015. “Perlu diinformasikan bahwa panjang batas keliling TNBK 783.9 kilometer di mana lokasi berbatas dengan Malaysia sepanjang 368 kilometer,” ungkap Arief.

Sementara itu, salah satu anggota Tim Gabungan, Sutarman menuturkan, bersama rekan lainnya berjalan kaki selama sembilan hari sejak 18 Januari 2015. Sejauh itu, tidak ditemukan

jejak pencurian kayu.

Selama mengecek kawasan yang diduga terjadi pembalakan liar itu, kata Sutarman, Tim Gabungan dihadang cuaca buruk, hujan turun hampir setiap hari. Sehingga satu dari sebelas anggota Tim Gabungan jatuh sakit dan tidak bisa meneruskan perjalanan. Anggota yang sakit pun menunggu di sungai Takalan bersama dua rekannya.

“Waktu perjalanan kami menuju perbatasan negara memang sembilan hari sembilan malam.

Kami berjalan kaki tujuah hari non stop menelusuri hutan belantara kawasan TNBK. Satu persatu patok kami datangi, hanya patok terjauh kami tidak sampai, karena kami kehabisan logistik

dan memutuskan untuk kembali,” papar Sutarman.

Dia mengungkapkan, perjalanan Tim Gabungan yang turun-naik gunung dan melintasi rimba itu tidak membuahkan hasil. Dugaan pencurian kayu di TNBK tidak terbukti. “Kami didak menemukan pencurian kayu, hanya saja lokasi terjauh patok S.942 kami tidak sampai,” jelas Sutarman.

Dari sebelas anggota Tim Gabungan, tambah dia, hanya delapan orang yang sampai pada batas negara guna melakukan pengecekan, karena tiga orang lainnya harus berhenti di tengah perjalanan. “Terus terang saja, kami sempat tiga hari tak makan nasi,” tutur Sutarman. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

Penangguhan Hak Setiap Tersangka Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go, menegaskan penangguhan penahanan merupakan hak setiap tersangka, termasuk AB, Kepala Unit BRI Kembayan, pelaku penusukan MP, hingga tewas, Minggu (25/01).

“Bukan karena dia adalah pimpinan salah satu bank, lalu kita berikan penangguhan. Tidak ada itu. Siapapun tersangkanya bisa diberikan penangguhan,” tegas Kapolres kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (28/1).

Polisi, kata Kapolres, bisa memberikan penangguhan sepanjang memenuhi persyaratan yaitu: tak ada kemungkinan mengulangi perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak melarikan diri.

Sementara dalam kasus AB, Kapolres menilai sangat kecil kemungkinan AB, bakal mengulangi perbuatannya.

“Bagaimana dia mau mengulangi, kejadian itu ketika jendelannya dicongkel. Soal barang bukti, tidak juga mungkin, karena semuanya sudah denga kita (polisi). Kita juga yakin dia tidak bakal melarikan diri,” ujarnya.

Namun Kapolres mengaku belum ada permintaan resmi penangguhan terhadap AB. Jika ada, sepanjang memenuhi persyaratan itu, penangguhan penahanan bakal diberikan. “Suratnya (permintaan penangguhan, red) belum masuk ke saya. Gelar (perkara) saja belum ini. Tapi memang tak perlu gelar perkara dulu untuk bisa ditangguhkan,” pungkasnya.

AB sendiri sejak Minggu (25/1) sudah resmi ditahan di Polres Sanggau. “Statusnya sudah tersangka, karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia,” kata Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Budi Hartono.

AB, dijerat pasal 351 ayat 3 dengan ancaman tujuh tahun penjara, karena telah melakukan penganiayaan yang menyebakan orang lain meninggal dunia.

Menanggapi kejadian tersebut, Budi mengimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri apabila ada kejadian baik itu pencurian maupuan kejadian lainnya. “Berfikir dulu sebelum bertindak jangan pernah main hakim sendiri, serahkan smua kepada polisi,” imbuhnya.

Selain itu, untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, Budi menyarakan untuk seluruh warga yang hendak meninggalkan rumah agar selalu menginformasikan kepada tetangga bahwa rumah dalam keadaan kosong, sehingga bisa di monitor warga.

“Jika meninggalkan rumah dan rumah dalam keadaan kosong, periksa kembali kunci rumah dan titip pesan ke tetangga agar dilihat rumahnya, kalau bisa ada orang yang nunggu rumah smentara bepergian,” pesannya. (KiA)

Wujudkan Kalbar Damai Sejahtera Sanggau. Pemda Sanggau menggelar upacara peringatan HUT Pemprov Kalbar ke 58 tahun 2015, Rabu (28/1) di halaman Kantor Bupati Sanggau.

Bertindak selaku inspektur upacara, Sekda Sanggau, A.L Leysandri, sekaligus membacakan sambutan tertulis Gubernur Cornelis.

Adapun tema yang diusung dalam peringatan HUT Pemprov Kalbar kali ini yaitu dengan semangat HUT Pemprov Kalbar ke 58, mari kita wujudkan Kalbar yang damai dan sejahtera.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan sejumlah keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai Pemprov Kalbar.

“Pada 2013 lalu, Pemprov Kalbar kembali berhasil meraih nilai B tingkat nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

upacara HUT Provinsi Kalbar ke 58 yang digelar di halaman kantor Bupati Sanggau. KIRAM AKBAR

Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Sekda.

Selanjutnya, pada 2014 lalu,

Pemprov Kalbar juga telah menerima penghargaan peringkat 3 sebagai pembina bank daerah

terbaik.

“Selain itu, mendapatkan juga penghargaan Adhikarya

Pangan Nusantara (APN) dari Menteri Pertanian RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional pada 15 Desember 2014 lalu,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalbar juga mendapat penghargaan dari Deputy Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

“Sebab, Pemprov Kalbar sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan Pemahaman Koperasi melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional,” terangnya.

Sejumlah keberhasilan dan penghargaan yang diperoleh dari berbagai bidang tersebut, merupakan prestasi yang membanggakan. “Semua itu kita peroleh berkat perjuangan, kerja keras dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat Kalbar,” ungkapnya.(KiA-humas)

Dewan Desak Percepat Tender Proyek Sanggau. DPRD Sanggau meminta pihak eksekutif bekerja cepat menyelesaikan segala proyeksi-proyeksi tahun ini, sesaat setelah APBD 2015 selesai dikoreksi gubernur.

“Masih, sekarang masih di Pak Gub,” kata Ketua DPRD Sanggau, Jumadi.

Terlebih Presiden Jokowi, mengamanatkan jangan ada lagi pembangunan yang terlambat dikerjakan. “Harus mempercepat proses tender. Ini harus dilaksanakan eksekutif yang membidangi masing-masing,” katanya.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Jumadi mengatakan, kendala yang kerap dihadapi banyak difaktori beberapa hal. Selain terkadang pentunjuk pelak-

sanaan dan petunjuk teknis yang terlambat turun dari pusat, juga lambatnya pembentukan panitiapanitia kerja di daerah.

“Pembentukan konsultan perencananan, pembentukan konsultan pengawasan. Adanya rambu-rambu ini kita minta segera dilaksanakan supaya kualitas dan serapan anggaran dapat tercapai maksimal, dan juga agar pekerjaan itu tidak terkesan terburu-buru mau cepat selesai.

Seperti tahun kemarin tahun kemarin misalnya banyak yang tidak selesai, ada yang Oktober baru mulai, ya akhirnya dibayar luncuran,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman Abas menambahkan, proses pembangunan hanya bisa

tidak terhambat, jika perencanaan atau rencana target dibuat matang.

“Saya ingin mengutip kata seorang ahli, dia bilang kegagalan perencanaan adalah sama dengan merencanakan kegagalan.

Jadi kalau dari awal perencanaanya salah, mulai dari pembahasan APBD, perhitungan anggran, perubahan anggarn, LKPJ, semua (target pembangunan) itu akan gagal (tercapai),” bebernya.

Dia mencontohkan, pada awal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, yang di dalam PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LKPJ Kepala Daerah, sudah

harus disampaikan dan dibahas ke DPRD pada Maret.

“Kemudian perubahan, kalau rapat di bulan Mei, bagaimana kita melakukan (APBD) Perubahan, melakukan APBD selanjutnya, kalau (LKPJ) itu belum kita bahas.

Sementara pembahasan APBD, tiga bulan sebelum habis masa anggaran (Desember). Berarti kan bulan Oktober sudah harus dibahas APBD murni, untuk tahun berikutnya,” terangnya.

Menurut Usman, pemerintah harus menyesuaikan mekanisme, mulai perencanaan hingga akhir sesuai jadwal yang seharusnya, supaya pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak terhambat.

Sebelumnya, Bupati Paolus

Hadi telah menekankan seluruh dinas atau instansi untuk segera menyusun langkah kerja, agar tidak ada lagi proyeksi-proyeksi publik yang terlambat sampai batas akhir tahun 2015.

“Bapak presiden tidak mau, uangnya sudah tahu (nominal anggarannya), tapi ngerjakannya di bulan-bulan akhir, segera ditunjuk KPA kepada PA-nya, tidak usah nunggu-nunggu lagi, itu perintahnya (presiden). Untuk Pemda Sanggau sendiri sudah saya instruksikan untuk tahun depan, kalau perlu sekarangsekarang ini saya tanda tangan panitia-panitia itu, tak usah lamalama agar tidak numpuk di akhir tahun,” terangnya belum lama ini. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Kamis, 29 Januari 2015

14

Staf Dispenda Gelapkan

Setoran Pajak

Adrianus Asia Sidot

Beberkan Prestasi Kalbar NGABANG. Peringatan HUT Pemprov Kalbar ke 58 tahun 2015 di Kabupaten Landak di Kabupaten Landak, ditandai dengan upacara bendera yang berlangsung Rabu (28/1) di halaman Kantor Bupati Landak.

Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot. Pada kesempatan itu, bupati membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Kalbar, Cornelis.

Adapun tema yang diusung dalam peringatan HUT Pemprov Kalbar kali ini yaitu, dengan semangat HUT Pemprov Kalbar ke 58, mari kita wujudkan Kalbar yang damai dan sejahtera.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan sejumlah keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai Pemprov Kalbar.

“Pada 2013 lalu, Pemprov Kalbar kembali berhasil meraih nilai B tingkat nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujar Adrianus membaca sambutan Gubernur Kalbar.

Selanjutnya, pada 2014 lalu, Pemprov Kalbar juga telah menerima penghargaan peringkat 3 sebagai pembina bank daerah terbaik.

“Selain itu, mendapatkan juga penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dari Menteri Pertanian RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional pada 15 Desember 2014 lalu,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalbar juga mendapat penghargaan dari Deputy Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

“Sebab, Pemprov Kalbar sudah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan Pemahaman Koperasi melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional,” ungkap Adrianus.

Sejumlah keberhasilan dan penghargaan yang diperoleh dari berbagai bidang tersebut, merupakan prestasi yang membanggakan. “Semua itu kita peroleh berkat perjuangan, kerja keras dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah, DPRD dan seluruh lapisan masyarakat Kalbar,” ungkapnya.(humas)

NGABANG. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Landak, Alexander mengakui jika salah satu stafnya NB, 40 yang ditugaskan sebagai penerima dan penyetor Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Bank Kalbar cabang Ngabang, menggelapkan uang penyetoran PBB tahun pajak 2013 sebesar Rp400 juta lebih.

Dispenda Landak sudah mengambil langkah-langkah berkaitan dengan kasus tersebut.

Diakui Alexander, NB memang sudah lama ditugaskan sebagai penerima dan penyetor uang PBB ke kas daerah.

“Tidak salah saya sejak Kepala Dispenda Landak dijabat Muin Aliaman, Ibu NB sudah ditugaskan sebagai petugas penerima dan penyetor uang PBB. Saat

menjalankan aktivitasnya, yang bersangkutan memang diposisikan di Bank Kalbar Cabang Ngabang,” ujar Alexander, Rabu (28/1) di kantornya.

Diakui Alexander, awalnya Dispenda Landak tidak curiga kepada Nb. Apalagi penerimaan pajak ini diperiksa secara rutin.

“Tapi pajak ini ternyata memang luput dari pemeriksaan,” akunya.

Ia menambahkan, untuk saat ini petugas penerima uang pajak PBB dari Bank Kalbar Cabang Ngabang sudah ditempatkan di Dispenda Landak. “Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyelewengan uang pajak.

Dulunya NB memang ditugaskan memungut dan menyetor pajak di Bank Kalbar Cabang Ngabang,” katanya.

Alexander. ANTONIUS

Menurut Alexander, sebelumnya Dispenda Landak memberi tempo selama seminggu kepada Nb untuk mengembalikan uang pajak yang digelapkannya itu. “Tempo yang kita

berikan sejak 15 April 2014 hingga 22 April 2014 lalu. Ibu Nb pun menyanggupi untuk mengembalikan uang pajak yang telah digelapkannya itu melalui surat pernyataan yang ditandatanganinya sendiri dan dilengkapi tandatangan dua orang saksi termasuk saya,” jelasnya.

Tapi pada kenyataannya lanjut Alexander, setelah lewat seminggu dari deadline yang sudah ditentukan, Nb tidak mengganti uang pajak itu. “Sedangkan sanksi yang diberikan kepada Ibu Nb tergantung sanksi yang akan diberikan oleh pembina kepegawaian yakni Bupati Landak, apakah dia dipecat atau diturunkan pangkatnya. Untuk saat ini Ibu Nb masih masuk kantor seperti

biasanya di Dispenda Landak,” katanya.

Berkaitan dengan kasus ini, Alexander juga mengimbau Wajib Pajak (WP) di Landak untuk tetap taat membayar kewajibannya.

“Apalagi dengan adanya pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang sudah diserahkan ke daerah, masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan dengan membayar pajak,” pintanya.

Ia mengingatkan, pajak yang berasal dari masyarakat ini tentunya untuk masyarakat juga melalui pembangunan. “Kamipun sudah berusaha untuk menata kembali penerimaan pajak ini, terutama untuk mengantisipasi adanya kasus korupsi pajak,” tegas Alexander.(ius)

Komisi C: Persoalan Pendidikan di Landak Banyak NGABANG. Komisi C DPRD kabupaten Landak mempertanyakan masalah pendidikan yang ada di kabupaten Landak ke Dinas Pendidikan Kalbar.

Banyak masalah pendidikan yang harus dibenahi di kabupaten Landak.

Terutama tentang kesejahteraan guru dan proses belajar siswa.

“Kami mempertanyakan kebijakan tentang perubahan kurikulum, dari kurikulum 2013 di kembalikan lagi ke kurikulum 2006. Karena ada sekolah yang masih melanjutkan kurikulum 2013 dan ada juga yang sudah kembali ke kurikulum 2006,” ujar Cahya Tanus, Ketua Komisi C DPRD Landak, saat kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kalbar, Rabu (28/1).

Selain itu, komisi C juga mempertanyakan tentang pembayaran sertifikasi guru yang masih terlambat.

“Sebagai perbandingan, kami mau mendengar penjelasan dari Dinas

Pendidikan Provinsi,” ujar Tanus.

Dikatakannya, di Landak masih banyak yang harus dibenahi tentang pendidikan. Kalau kami sudah mendengar penjelasan dari dinas provinsi. “Kami akan mengevaluasi kembali sebagai perbandingan untuk kabupaten Landak,” katanya.

Menurutnya, pendidikan ini sangat penting sekali, kalau ada permasalahan harus kita cari bagaimana untuk mengatasinya. Tanus menambahkan, kinerja guru di perdesaan sangat berbeda dengan guru yang di dekat kota. “Di pedesaan tentu banyak kendala di lapangan.

Seperti di daerah perdesaan, rumah dinas guru saja sudah banyak yang rusak,” tuturya.

Ia berharap masalah ini bisa di tangani bersama. “Karena sarana dan prasana itu sangat penting. Dan kedepan pemerintah bisa memperhatikan masalah ini,” harap Tanus.(ius)

Kunjungan Komisi C ke Dinas Pendidikan Kalbar. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Perpres Baru Soal BBM Tunggu Aturan Teknis SEKADAU. Pemerintah pusat, melalui Presiden Joko Widodo, pada 31 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Jenis BBM dibagi menjadi tiga, yakni jenis tertentu, khusus penugasan, dan umum.

Menindaklanjuti hal itu, kemarin Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar rapat kerja bersama untuk menyebarluaskan Perpres ini kepada stakeholder terkait.

Sekretaris Daerah Sekadau, Yohanes Jhon, mengatakan sosialisasi aturan terbaru tentang penjualan BBM di daerah ini penting karena berkenaan dengan peraturan distribusi BBM, terutama Premium, di Sekadau. “Beberapa hal penting,misalnya BBM jenis premium yang disubsidi untuk penugasan,” ujarnya, Rabu (28/1).

Sedangkan untuk menentukan harga jual BBM di daerah, dikatakan Jhon, berdasarkan penetapan harga jual BBM oleh Menteri ESDM bukan oleh Pemkab maupun pedagang.

Selain dihadiri sejumlah unsur Forkompinda, Raker yang dipimpin langsung oleh Bupati Simon Petrus di kantor Bupati itu dihadiri 7 camat di Sekadau, para pelaku usaha (pemilik/pengelola SPBU/AKR), dan para pemilik kios pengecer yang mengantongi rekomendasi Dinas Perindagkop dan UKM. Dalam arahannya, Simon Petrus mengatakan, sebagai Perpres baru, aturan pelaksanaannya belum ada namun bisa dijadikan acuan. “Kita tetap menunggu peraturan pelaksana untuk memulai menjalankan secara teknis,” ujarnya.

Menurut Perpres ini, perencanaan volume kebutuhan tahunan serta perencanaan volume penjualan digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu. Adapun penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu kepada badan usaha dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dan atau melalui seleksi. (bdu)

Pimpin Upacara HUT ke 58 Pemprov Kalbar

Bupati: Pemilukada 6 Kabupaten Mungkin Dilaksanakan Tahun Ini SEKADAU. Kemarin, Pemerintah Kabupaten Sekadau melaksanakan ucapara peringatan Dirgahayu ke 58 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Simon Petrus SSos MSi, dengan mengambil tempat halaman Kantor Bupati Sekadau, Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau, Jalan Merdeka Timur KM 9.

Me mb a ca k a n s a mbu t a n Gubernur Kalbar, Simon menyatakan peringatan hari ulang tahun (HUT) Pemprov Kalbar tahun ini terasa istimewa. Karena pada tahun lalu telah sukses menyelengarakan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Presiden (Pilpres) dengan aman, damai, jujur, dan adil.

Suksesnya Pemilu tersebut mengindikasikan kesadaran masyarakat Kalbar dalam berdemokrasi dan kualitas maupun kematangan berdemokrasi di provinsi ini.

“Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2014 harus terus dipelihara dan dipertah-

Bupati Sekadau, Simon Petrus S Sos M Si menyerahkan bantuan kepada perwakilan kelompok tani. ABDU SYUKRI

ankan, karena pada tahun 2015 terdapat 6 Bupati, yaitu Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Ketapang yang

akan berakhir masa jabatannya,” tutur Simon.

Dalam sambutannya itu, gubernur meminta kepada pemerintah

di enam daerah tersebut untuk melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan Pemulukada dengan melakukan kordinasi bersama pi-

hak-pihak terkait sehingga suksesi terlaksana baik. “Pemilukada di enam kabupaten ini kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2015,” ujar Simon.

Usai upacara dilaksanakan penyerahan bantuan, antara lain dari pemerintah pusat berupa ternak sapi kepada Kelompok Tani “Natama” Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.

Sokongan dari Pemprov Kalbar berupa ternak itik kepada Kelompok Wanita Tani “Hamparan Bahagia”, kendaraan roda 3 kepada Kelompok “Bukit Tali Ayun”.

Kemudian, bantuan kendaraan roda 2 kepada Kelompok Budidaya Ikan “Daulat Abadi”. Ada juga Cool Box sebanyak 30 Unit untuk 6 kelompok tani lainnya.

Pemkab Sekadau menambahkan bantuan keramba sebanyak 16 Unit kepada Kelompok Budidaya Ikan “Nanga Genawan” dan “Topan Jaya”, satu unit kendaraan roda dua untuk Koperasi Budidaya Ikan “ Daulat Abadi”.

Bantuan lain adalah jalan usaha tani (JUT) 53 Paket sepanjang 63 KM. (bdu)

Bantuan ke Tiga Desa di Mahap Diserahkan

Wakil Bupati Sekadau, Rupinus SH M Si menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga di tiga desa di Nanga Mahap yang terendam banjir. ABDU SYUKRI

NANGA MAHAP. Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang terjadi di Kabupaten Sekadau beberapa pekan ini, dua hari lalu. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, yang menyerahkan sejumlah bantuan itu pada tiga desa di Kecamatan Nanga Mahap.

Desa Tembesu, Desa Lembah Beringin, dan Desa Nanga Mahap merupakan tiga dari sekian banyak kawasan di Sekadau

yang terendam banjir. Bantuan diterima secara simbolis oleh tiga orang kepala desa di Kantor Camat Nanga Mahap.

Camat Nanga Mahap, Hermanto, mengatakan wilayah yang dia pimpin termasuk salah satu yang rawan banjir. Karenanya, ia meminta kepada para kepala desa agar proaktif memberikan informasi mengenai potensi bencana itu. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sekadau melalui BPBD yang sudah menyalurkan bantuan tersebut.

“Ini salah satu wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada warganya.

Seperti yang kita saksikan hari ini (kemarin), Bapak Wakil Bupati turun langsung untuk menyerahkan bantuan kepada warga kita di empat desa yang terkena bencana,” ujarnya, Selasa (27/1).

Sementara, Plt. Kabid Penanggulan Bencana, Edi Prasetyo dalam laporan singkatnya menyebutkan, jumlah warga yang terkena banjir di Desa Mahap sebanyak 46 kepala keluarga

dengan jiwa 147 orang, Desa Tembesu 81 kepala keluarga dengan jiwa 21 orang, dan Desa Beringin 10 kepala keluarga dengan jiwa 20 orang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rupinus menyatakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab kepada warganya yang terkena musibah. Meski nilai bantuannya sedikit.

“Jangan dilihat dari jumlah dan nilai bantuan yang kita berikan, ini merupakan wujud

perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat,” ujarnya.

Orang nomor dua di Pemkab Sekadau ini meminta kepada kepala desa untuk mengingatkan warganya selalu waspada menghadapi musim penghujan kali ini. “Karena itu, kita meminta agar masyarakat berhati-hati dan selalu waspada, terutama yang pemukimannya dekat dengan sungai. Intinya kita selalu waspada,” ujar Rupinus. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Kamis, 29 Januari 2015

15

Kemenhan Fokus Bangun Pertahanan Perbatasan

Tumpahan Salok

Warga Temajuk Dambakan Listrik dan Selular

Drs H Zainal Abidin MSi

Tingkatkan Keselamatan Transportasi Sambas. Peningkatan keselamatan transportasi dengan melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kabupaten Sambas, menjadi program prioritas yang akan dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sambas tahun 2015.

Kepala Dishubkominfo Sambas, Drs H Zainal Abidin MSi mengungkapkan, ada empat program prioritas instansinya, diantaranya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan sarana dan prasarana, keselamatan transportasi, serta informasi dan komunikasi. “Saat ini alokasi anggaran yang akan dikelola Dishubkominfo untuk program ini sekitar Rp 9,46 miliar,” kata pria yang akrab disapa Pak Usu Zainal kepada wartawan, belum lama ini.

Ia mengatakan, dana tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 12 miliar. “Oleh karena itu, tahun 2015 kita lebih memprioritaskan program-program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, diantaranya keselamatan transportasi. Sebab, Sambas banyak memiliki jalur transportasi, baik darat, sungai laut dan perbatasan antara negara,” jelasnya.

Ia menargetkan, sekitar bulan Juni dan Juli semua rambu-rambu lalu lintas seperti tanda informasi jalan, baik itu peringatan serta imbauan untuk berhati-hati dalam berkendara sebagai upaya untuk menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sambas. “Banyak wilayah yang belum memiliki rambu, seperti Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Teluk Keramat, Paloh, Galing, Sajingan Besar dan Subah,” pungkasnya. (edo)

Sambas. Pembangunan kawasan perbatasan akan memperkuat pertahanan.

Makanya, semua titik perbatasan antara negara menjadi fokus perhatian Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Sehingga kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara diharapkan akan semakin meningkat.

Penegasan itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu saat melaksanakan kunjungan kerja di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Selasa (27/1). “Khusus Kemenhan sangat fokus pada pertahanan, sehingga kami sangat respon kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan,” tuturnya saat bertatap muka bersama masyarakat di Gedung Serbaguna Desa Temajuk.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan meminta masyarakat perbatasan agar meningkatkan rasa nasionalisme. Menjadi warga Indonesia harus menjadi kebanggaan. Ia memuji siswa SD Temajuk yang menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus 1945 saat acara penyambutan. Hal ini sangat menyenangkan, dan inilah bukti nasi-

Menhan RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu didampingi Bupati Sambas, dr Juliarti Djuhardi Alwi MPH disambut sukacita masyarakat Temajuk, Kecamatan Paloh. M Ridho onalisme masyarakat perbatasan. “Untuk mewujudkannya, Kemenhan selain membangun jalan yang menghubungkan titik perbatasan, juga akan fokus membangun lapangan terbang di Kecamatan Paloh,” tegas Menhan.

Kedatangan rombongan Menhan RI selain disambut langsung Bupati Sambas, dr Juliarti Djuhardi Alwi MPH juga didampingi perwira TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang bertugas di Kecamatan

Paloh. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Juliarti menjelaskan kondisi perbatasan yang ada di Kabupaten Sambas, mulai dari Kecamatan Paloh hingga Kecamatan Sajingan Besar. “Khusus Desa Temajuk, masyarakat sangat mendambakan pembangunan listrik dan pemancar sinyal telekomunikasi, karena jauhnya jarak tempuh dari pusat kota, sehingga listrik dan seluler diharapkan bisa diperjuangkan bagi masyarakat perbatasan,” kata

Bupati Sambas dihadapan Menhan.

Ditambahkan Bupati, sangat besar harapan masyarakat perbatasan, khususnya di Desa Temajuk terhadap listrik dan sinyal seluler agar bisa diwujudkan Presiden RI, Ir H Joko Widodo. “Jika diwujudkan, dua fasilitas ini akan semakin memantapkan kawasan perbatasan antara negara, karena perbatasan antara negara di Kabupaten Sambas, baik di Kecamatan Paloh maupun Sajingan Besar sangat potensial bagi kemajuan daerah, karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” jelas Bupati.

Bupati mengungkapkan, pembangunan perbatasan antara negara di Kabupaten Sambas menerapkan tiga konsep pendekatan. Yaitu kesejahteraan, keamanan, dan wawasan lingkungan.

“Ketiga konsep ini sudah diterapkan di masyarakat perbatasan, tinggal sarana dan prasarana pendukung saja, diantaranya masuknya jaringan listrik dan jaringan sinyal seluler. Sehingga komunikasi dan informasi di perbatasan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat perbatasan,” harap Bupati. (edo)

HUT Pemprov Kalbar

200 Sertifkat Tanah Diserahkan Sambas. Pemkab Sambas memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ke-58 di Halaman Kantor Bupati Sambas, Rabu (28/1).

Momentum tersebut dimanfaatkan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH untuk menyerahkan 200 sertifikat untuk tanah pemerintah, nelayan dan UMKM. “Sertifikat tanah yang diserahkan merupakan program pensertifikatan hak atas tanah lintas sektor tahun 2014,” kata Bupati membacakan sambutan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH. Ia memaparkan, Pemprov Kalbar dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalbar.

“Sejak 1 Januari 1957, secara yuridis Kalbar menjadi provinsi otonom,” jelas Bupati.

Sejalan dengan perubahan status Kalbar sebagai daerah provinsi otonom, DPRD Peralihan dalam sidangnya pada tanggal 28 Januari 1957 membentuk

Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat 1 Kalbar. “Momen ini menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan Pemprov Kalbar, sehingga tanggal 28 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari lahir Pemprov Kalbar,” papar.

Peringatan HUT Pemprov Kalbar tahun ini terasa lebih istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pada tahun 2014, telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan aman dan lancar. “Hal ini harus dipertahankan, karena tahun 2015 terdapat 6 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, yang jika tidak ada kendala dilaksanakan tahun 2015,” ungkap Bupati.

Tahun ini, jelas Bupati, HUT Pemprov Kalbar ke-58 diusung tema “Dengan Semangat HUT Pemprov Kalbar ke-58, Mari Kita Wujudkan Kalimantan Barat yang Damai dan Sejahtera.” Tema ini

Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH membacakan sambutan Gubernur Kalbar pada peringatan HUT Pemprov Kalbar ke-58 di Halaman Kantor Bupati Sambas. M Ridho menggambarkan tekad kita untuk menciptakan Kalbar yang penuh kedamaian dalam heterogenitas, serta masyarakat yang sejahtera dengan masa depan yang lebih baik. “Kita semua harus berjuang bersama kesatu titik tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera,” katanya.

Keberhasilan pembangunan yang sedang dan akan terus kita laksanakan selama ini telah meraih penghargaan, diantaranya tahun 2013 Pemprov Kalbar kembali berhasil meraih nilai B tingkat

nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari KemenPAN-RB. Tahun 2014 mendapatkan penghargaan Peringkat 3 sebagai Pembina Bank Daerah terbaik dan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Pertanian RI, dan tanggal 12 September 2014 berhasil menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan APBD tahun 2013. “Karena itu, WTP yang diterima merupakan penghargaan tertinggi yang harus dipertahankan dari tahun ke tahun,” tegasnya. (edo)

Sambungan Kepala PN.....................................................................................................................................dari halaman 9 Suaminya Minta ............................................dari halaman 9 Kemudian banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak. Ketua Majelis Hakimnya Basuki Darmo Sentono SH, Hakim Anggota Purwanto SH MH, Permadi Widhiyatno SH MHum dengan Panitera Pengganti Sab’al Anwar SH. Bambang mengatakan, putusan PN Singkawang dalam perkara nomor 02/Pdt.G/2014/ PN.Skw tertanggal 17 Juni 2013 juncto putusan PT Pontianak dalam perkara nomor 60/ Pdt/2014/PT.PTK tertanggal 30 Oktober 2014, terjadi manipulasi Berita Acara Persidangan saksi dan Isi Putusan. “Terdapat kejanggalan, ada beberapa manipulasi hukum,” katanya.

Dia mengungkapkan, pada 29 April 2014 dalam acara pemeriksaan saksi H Muhammad Tahir Umar diambil sumpah dan penggugat disebut menyetujuinya. “Padahal saya faktanya saya menolak,” kata Bambang.

Ketika banding, tambah dia, pertimbangan putusan hukum itu diubah oleh Majelis Hakim menjadi seusai fakta sidang yakni tiga saksi diambil sumpah dan tiga lainnya tidak di bawah sumpah. “Terjadi dua versi berita acara persidangan 29 April 2014, ada saya foto,” kata Bambang.

Versi pertama menyebutkan “Selanjutnya atas persetujuan penggugat, saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya..dst”

kemudian versi kedua “Selanjutnya atas keberatan yang diajukan penggugat, saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah”.

Tindakan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengubah Isi Berita Acara Persidangan Saksi pada 29 April 2014 tersebut, menurut Bambang, sangat bertentangan dengan hukum, karena bukan termasuk revisi isi putusan perkara sebagaimana yang dibenarkan undang-undang.

“Apabila Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ingin melakukan perubahan isi berita acara persidangan, mestinya dilakukan pada saat itu juga bukan pada saat in zhage (banding) oleh penggugat,” jelas Bambang.

Kemudian di tingkat PT, ada teguran yang menyatakan putusan perkara ini tidak dilampiri dengan berita acara putusan persidangan.

“Kalau tidak itu disampaikan, berarti putusan hukum di tingkat PT ini batal, ada suratnya.

Kemudian dipertegas lagi dalam pemeriksaan perdata, catatan temuan kesalahan.

Ini dipertegas lagi Wakil Panitera PT,” papar Bambang Teguran tersebut ditindaklanjuti PN Singkawang. Kemudian diubah dan ternyata salah lagi.

“Sidangnya Selasa 17 Juni 2015, tetapi

dibuat Rabu 18 Juni 2015. Kemudian diubah lagi dengan disobek, diganti lagi menjadi Selasa 17 Juni 2015. Saya ada bukti bekas sobekannya,” ujar Bambang.

Kesalahan seperti ini, menurut Bambang, sangat fatal dan bisa dipidana. Berarti terjadi persekongkolan jahat di PN Singkawang dan PT Pontianak. “Kita sudah mengajukan ke MA dan KY. Di KY sudah ditindaklanjuti, katanya tahap anotasi,” ujarnya.

Perbuatan tidak terpuji dan ilegal yang disinyalir dilakukan oknum-oknum hakim dan panitera pengganti, baik di tingkat peradilan tingkat pertama maupun banding tersebut, kata Bambang, jelas sangat menciderai perasaan Irma Zulinda yang mencari keadilan.

Bambang berharap Ketua MA dan KY memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim-hakim perkara nomor 02/Pdt. g/2014/PN.Skw dan 60/Pdt/2014/PT.PTK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Putusannya terhadap perkara ini, kita harapkan dianulir,” tegas Bambang.

Sementara itu, Irma Zulinda pada Kamis (29/1) hari ini dipanggil PT Pontianak terkait persoalan tersebut. “Saya hanya menuntut keadilan atas hak tanah almarhum suami saya. Manipulasi yang dilakukan peradilan ini menzalimi saya,” kata Irma. (dik)

Liffia dan Opi ..........................................................................................................................dari halaman 9 Sigit mengaku sudah menghubungi langsung Liffia dan Opi. Kedua anak gadis ini mengaku, setelah batal berangkat ke Malaysia, dari Sambas keduanya dibawa oleh ayahnya ke Sekadau. “Bahkan kita juga menelepon ayahnya, dan ayahnya juga mengatakan demikian,” jelas Sigit.

“Insya Allah ke depannya mereka (Liffia dan Opi) akan tinggal dan ikut ibunya yang tinggal di Pontianak.

Bahkan kami dari Lembaga Kemanusiaan EB akan berupaya agar kedua anak ini tetap melanjutkan sekolahnya di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Lembaga Kemanusiaan EB juga akan mengawal proses hukum yang dilaporkan ibu dari kedua gadis bawah umur ini.

“Tentunya kita dari lembaga ini juga terus memantau sampai sejauh mana proses hukumnya,” tegas Sigit. (zrn)

Korban Masuk ........................................................................................................................dari halaman 9 dalam proses hukum, diselesaikan keduanya secara kekeluargaan,” ujar Kapolsek.

Kapolsek Pontianak Selatan ini mengatakan, diselesaikannya penganiayaan ini dilakukan Irawadi dengan Tt sekitar seminggu yang lalu. Sudah ada surat pernyataan damai atau diselesaikan secara kekeluargaan. “Kasus ini sudah selesai, keduanya sepakat berdamai.

Di saat itu juga Kabag Umum DPRD Provinsi Kalbar mencabut laporannya,” jelas Kompol Dudung.

Mengenai kronologis kejadian seperti apa, Kompol Dudung menjelaskan, dirinya tidak begitu hafal. Alasannya berkas perkaranya ada dengan penyidik. “Namun pada intinya kedua belah pihak sudah berdamai dengan jalur kekeluargaan,” tambahnya.

Kasubag Humas DPRD Kalbar, Drs Agustiansyah mengatakan, pemukulan terhadap

Irawadi yang dilakukan oleh tenaga honorer berinisial Tt terjadi secara tiba-tiba. Akibat dari pemukulan itu, pria yang akrab disapa Agus ini mengatakan, Irawadi masuk rumah sakit. Kabag Umum DPRD Kalbar itu harus dirawat inap di RSUD Soedarso.

“Pemukulan itu terjadi secara tiba-tiba.

Kami yang ada di kantor ini terkejut setelah mengetahui adanya pemukulan itu. Akibat dari pemukulan tersebut, Pak Irawadi dirawat di rumah sakit,” kata Agus kepada Rakyat Kalbar beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kalbar (Sekwan), Bambang S Soerachmat SH menjelaskan, permasalahan pemukulan honorer berinisial Tt terhadap Irawadi terjadi di lingkungan DPRD Kalbar beberapa waktu lalu. Karena berada di lingkungan lembaga pemerintahan yang dipimpinnya, maka pemukulan itu

menjadi tanggungjawab Bambang sebagai Sekwan.

“Saya bertanggungjawab untuk memberikan laporan yang terjadi kala itu kepada pimpinan DPRD dan Sekda Kalbar. Karena kejadian tersebut terjadi di lingkungan DPRD Kalbar,” ujar Bambang.

Mengenai laporan polisi yang dilakukan Irawadi selaku korban pemukulan, itu bukan lagi menjadi kewenangan Sekwan, melainkan sudah menjadi urusan masing-masing individu.

“Namun saya tetap berharap permasalahan yang sempat terjadi itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat menemukan win-win solution, agar kedua belah pihak dapat menerima dengan lapang dada,” harap Bambang. (zrn/asy)

Zaini mengatakan, jasad istrinya sudah dikebumikan di Parit Madura, Dusun Sinar, Desa Seruat 3, Kecamatan Kubu, Kubu Raya. “Sesuai permintaannya terakhir minta dikebumikan di kampung halamannya,” ungkap Zaini.

Zaini menegaskan dirinya sudah melaporkan perawat Mia ke Polresta Pontianak.

Bahkan, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang dibuatnya itu.

“Sudah saya laporkan perbuatan Mia itu.

Dan saya minta polisi segera menangkap Mia, karena atas perbuatannya itu istri saya kini telah tiada untuk selamanya,”

kesal Zaini.

Zaini juga menyatakan, Kamis (29/1), rencananya perawat Mia dipanggil polisi.

“Tadi saya ada di kasih tahu penyidik, bahwa besok (hari ini) Mia yang diduga pelaku malpraktek itu akan dipanggil untuk dimintai keterangannya,” katanya.

Zaini berharap perawat Mia ditahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Saya maunya Mia itu ditahan secepat mungkin oleh pihak kepolisian. Karena tidak adil rasanya jika tidak diproses hukum.

Sementara nyawa istri saya sudah tiada lagi,” tegas Zaini. (zrn)

Penipu Kupon ..................................................dari halaman 9 “Diduga banyak masyarakat yang sudah menjadi korban, yakni mentranferkan uang untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh pelaku di dalam kupon itu,” ungkapnya.

Kupon yang digunakan para pelaku penipuan ini mencatut produk makanan instan (berupa indomie). Seolah-olah hadiah yang dijanjikan itu dari produk makanan tersebut, padahal tidak ada.

“Mencatut nama makanan-makanan instan yang ada di Indonesia, seolah-olah hadiah diberikan langsung dari produk makanan itu,” jelasnya lagi.

“Kupon penipuan ini tidak dibuat pelaku di Kota Pontianak, melainkan di Jakarta,” imbuh Kapolsek Selatan.

Ditegaskan Kapolsekta Pontianak Selatan, pelaku melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ancamannya empat tahun penjara. “Siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun,” papar Dudung.

Kompol Dudung berharap masyarakat Kota Pontianak yang sudah menjadi korban tindak kejahatan penipuan seperti ini, segera melapor kepada kepolisian. (zrn)

Penampung Emas ....................................dari halaman 9 satu botol besar berisi 46 kantong plastik kecil air raksa seberat 17 gram per kantong.

Turut diamankan 50 mangkuk untuk pengecoran emas, dua buah tabung gas 3 Kg, tabung oksigen dan uang Rp18 juta.

“Tersangka AT juga membuka usaha pijat refleksi di rumahnya. Kita masih mendalami kasus ini. Pengakuan tersangka, ia baru melakukan aktivitas sebagai penampung emas selama satu bulan,” katanya. (ius)

Guru dan .................................................................dari halaman 9 (grup JPNN), Selasa (27/1).

Masih menurut Edi Bastari, saat dilakukan tes urine PAR, sempat dilakukan dua kali pengambilan urinenya. Oknum guru mencoba mengelak dengan menggunakan urine palsu alias punya orang lain.

Petugas kemudian melakukan pengambilan urine ulang dikawal anggota polisi. Dari urine kedua itu, PAR tidak dapat mengelak, positif konsumsi narkoba.

“Guru itu sempat menggunakan air seni orang lain, namun karena kita curiga saat pengambilan air seni pertama, satu jam lamanya, lalu kita minta pengambilan air seni ulang. Terbukti ternyata yang bersangkutan

positif konsumsi narkoba golongan 1, dengan ancaman kurungan 8 tahun penjara,” tegas Kapolres.

Terkait dengan pelajar dan guru yang dinyatakan postif mengkonsumsi narkoba, Kadisdik Simeulue, Raduin S.Pd, meminta supaya para pengkonsumsi diproses secara hukum yang berlaku dan sekaligus hal memalukan dunia pendidikan.

“Sangat memalukan, termasuk salah seorang diantaranya adalah guru yang positif mengkonsumsi narkoba, dan kita sangat mendukung program ini untuk menyelamatkan dunia pendidikan dan generasi kita,” kata Raduin. (jpnn)

Bibir Informasi dan Gosip Selebritis

Mer

Rakyat Kalbar Kamis, 29 Januari 2015

SYAHRINI

Mbututin Paris Hilton

SHANDY AULIA Diantara kesibukannya menyelesaikan syuting film terbarunya berjudul Antologi Rasa, Shandy Aulia juga giat berbisnis. Koleksi sleepwear yang dipamerkan wanita cantik berusia 28 tahun di Instagram mampu menggugah ‘selera.’

Pemeran Tita dalam film Eiffel I’m in Love ini tidak dipungkiri memang berparas cantik.

Dengan wajah dan penampilanya yang ’baby face’, banyak yang berpendapat bahwa dia tak akan pernah menua.

Sedangkan di film Antologi Rasa, ia berperan sebagai Keara. Film ini diangkat dari novel berjudul sama karya Ika Natassa. Sebelumnya, Shandy telah membintangi dua film horor di tahun lalu, yaitu Mall Klender dan Rumah Gurita.

Menjadi menarik ketika di tengah-tengah kesibukannya dalam dunia entertainment, ternyata istri David Herbowo ini tengah mengembangkan bisnis. Shandy meluncurkan line clothing yang diberi nama SA Collections.

Nama SA Collections diambil dari inisial namanya. Koleksinya sangat girlie, seksi, dan rata-rata berwarna pastel yang lembut. Mirip dengan kepribadian Shandy yang kalem.

Saat meluncurkan koleksi baju yang merupakan bagian dari bisnisnya, Shandy mengunggah foto di akun Instagramnya, Senin (26/1) dengan baju tidur (sleepwear).

Foto-fotonya cukup membuat dengkul cowok-cowok menjadi lemes. Shandy berada dalam bath tub kamar mandi, mengenakan sleepwear dress berwarna putih yang terbuat dari bahan satin yang halus. Posenya menggoda, menggugah ‘selera’. (idp)

SeLngEguEgaPh WEAR P

‘SELERA’ CHUA

Siap Ngebut Lagi Usai mengalami keguguran, Chua ‘Kotak’ mengaku ingin kembali hamil dalam waktu dekat. Pasalnya, diusianya yang ke-27 ini, Chua sangat berharap betul memiliki keturunan.

“Doain saja ya inginnya juga cepat-cepat. Punya anak di umur segini, masih muda, jadi nantinya bisa kaya teman,” kata Chua.

Meski Chua mengaku tak ingin memiliki target soal momongan, nyatanya ia dan suaminya terus melakukan usaha.

“Hari biasa juga program terus, itu ibadah, ibadah itu enggak boleh ditunda,” paparnya seraya tertawa.

Banyak pasangan yang melakukan suntik hormon agar mempercepat program memiliki anak, namun tidak dengan Chua. Dia yakin betul dengan kemampuan sang suami.

“Suami aku sudah top jadi enggak perlu lagi itu suntik-suntik. Semua aku serahin lagi sama Tuhan,” tegasnya. (Jp)

ELVIRA DEVINAMIRA

Merah Muda

Elvira Devinamira mengaku bangga menjadi duta Indonesia di ajang Miss Universe 2015. Semua kegiatannya saat mengikuti ajang kecantikan bergengsi itu diunggah di akun Instagram pribadinya. Senin (26/1), dia mengunggah foto yang menunjukkan tubuh seksinya.

Meskipun tak juara, namun di event bergengsi bagi wanita-wanita cantik itu, Elvira bisa masuk kejajaran 15 besar. Langkahnya terhenti pada penentuan 10 besar dengan pesaing Miss Universe lainnya.

Gagal bukan berarti Elvira pulang ke Indonesia dengan tangan kosong.

Lewat kostum etnik seberat 20 kg, dengan tema Candi Borobudur dia berhasil merebut Best National Costume.

Penobatan kostume terbaik ini kali pertama diraih Indonesia, setelah puluhan tahun mengikuti ajang Internasional tersebut.

Wanita kelahiran 28 Juni 1993 tersebut, pada foto yang diunggahnya mengenakan bikini merah muda dengan rambut hitam panjangnya dibiarkan terurai. Terlihat tubuh Elvira tengah berlenggak-lenggok di atas panggung.

Ia nampak percaya diri, karena ini pula yang membawanya masuk ke 15 besar. (Jp)

Demi sebuah berita sensasi, Syahrini maju terus dengan ulahnya yang kreatif. Aksi terbaru penyanyi bernama asli Rini Fatimah Jaelani ini, buru-buru terbang ke Bali. Dia mbututin Paris Hilton yang sedang liburan di Pulau Dewata.

Nampak Syahrini menegaskan klaimnya bersahabat dengan Paris sejak bertemu dua pekan lalu di Las Vegas, Amerika Serikat (AS). Saking seriusnya, Syahrini membooking hotel yang sama di tempat Paris menginap, yakni Hotel W Resort & Spa, Seminyak.

Di Instagram, Syahrini mengabari dirinya mengajari cicit dari Conrad Hilton itu bahasa Indonesia, yakni ‘Seperti Itu, Lalu’ (judul lagu terbaru Syahrini). Dia mengklaim Paris ketawa dan senyum-senyum tiap diajari Syahrini bicara celetukan-celetukan dalam bahasa Indonesia.

Belum cukup, bekas duet Anang Hermansytah ini mengunggah beberapa foto yang diantaranya pose saat dinner bareng Paris. Tak hanya berdua, kedua seleb nyentrik tersebut juga ditemani oleh dua lelaki seperti guide. “#GirlsDinner @ParisHilton @ CariLeeArt,” tulis Syahrini pada caption foto.

Saat bertemu, Syahrini dan Paris tampak sama-sama mengenakan gaun pantai nan santai bernuansa cerah. Bedanya, Paris mengenakan dress panjang hingga menutupi hampir seluruh kakinya. Sedangkan Syahrini memakai busana pantai motif dan warna cerah dengan rok mini dan rambut diurai panjang.

Lantas bagaimana reaksi publik? Seperti yang sudah-sudah, kebanyakan netizen menyindir Syahrini. “Knp mesti ke t4 PH (Paris Hilton) stay for holiday...knp ikut2 Mbak,” kata @oseffan.

Haters secara teliti membandingkan Instagram Paris yang sama sekali tidak mengunggah foto atau menyinggung Syahrini. “Di akun instagram’y @parishilton ga ada poto @princessyahrini kenapa?” ujar @rema_cuty_. “Iya yah ksian teteh @ princessyahrini g dipajang foto foto ini di @princessyahrini,” lanjut @apapunmurah.

“Paris hiltonnya sendiri gk pasang d i n stanya dia... gk msk hitungan berarti @ princessyahrini,” sambung @ricotjiam. “Satu pun tak ada yang di post di IG @parishilton wkwkwk,” jelas @ ritashe37. “Ngarep di post paris hilton.. kalo iya mgkin terkenal di amrik wkkww miss u teteh.. xixixi,” cetus @riojuna lagi.

Kendati banyak yang mencemooh fotonya, ada pula yang menuliskan kekaguman untuk wanita yang masa kecilnya hidup di Sukabumi itu.“Aseeek @p r incessyah r ini ketemuan lg dgn @parishilton meuni hebring euy. . .” kata @ millaaryanti. “Idih main na sm paris loh hahay keren teh,” cetus @apapunmurah. ”Dia temenan sama paris,” sambung @maevnee.

“Heibat ! Gak perlu dream, believe and make it happen. Langsung posting bukti. Hahahha,” kata @ ronoatmo. “Hahah kalo ketemu paris juga gue pasti norak,” bela @anjaniwaliman.

Paris sendiri tampak menikmati liburannya selama di Bali. Pada Senin (26/1) sore, ia tampak menyusuri Jalan Monkey Forest Ubud menuju ke arah Pasar Seni Ubud, Gianyar.

Saat itu, Paris mengenakan dress kasual bernuansa ungu serta flower crown yang menghiasi kepalanya. Kacamata hitam besar melindungi indah dua bola matanya. Dia sempat menyeruput minuman segar berwarna cokelat muda. Entah kenapa, orang yang ada di sekitarnya tampaknya tidak tahu kalau wanita cantik yang melintas itu adalah Paris Hilton. (RM)