29 April 2015 by Harian Rakyat Kalbar

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Rabu, 29 April 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Nasabah Itu Dicuekin, Godang S. Riadi

M. Situmeang

Proses Hukum Korupsi Operasional MobDin Setda Kalbar

Kejari dan Kejati Bantah Diintervensi, Malah Bakal Tetapkan Dua Tersangka Pontianak-RK. Ada isu tak sedap soal penanganan kasus korupsi operasional mobil dinas Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar, anggaran tahun 2007, 2008 dan 2009, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Beredar kabar Kejari diintervensi atau ditekan oleh pihakpihak berkepentingan atau pemangku kepentingan untuk menghentikan kasus yang diduga melibatkan Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie itu. Halaman 6

Jelang Pilkada Serentak 2015

Diprediksi Ada Empat Poros Koalisi di Kalbar

Laporkan ke Lembaga Konsumen! Pontianak-RK. Sungguh tak enak nasib nasabah Bank Mandiri yang pada Maret lalu kehilangan duit dalam tabungannya sebesar Rp51 juta, Abdul Rahman. Tuntutannya kepada pihak bank yang sebenarnya wajar, karena duit sebesar itu memang merupakan hak Abdul Rahman, malah terkesan dicuekin pihak bank. Ketika dihubungi kemarin, dia enggan berkomentar banyak. Nada suaranya pun lemah, terkesan pasrah seperti halnya orangorang yang dizalimi. Abdul Rahman hanya mengatakan, bahwa kemarin pagi (Selasa, 28/4) sempat mendatangi Bank Mandiri cabang A. Yani I. Alih-alih mendapat jawaban, Abdul Rahman ternyata tidak dapat menemui pihak bank yang berkompeten. Padahal, dia cuma ingin menanyakan haknya yang hilang tersebut. Halaman 7

Anggota Komisi IV DPR RI bersama Kepala Dinas Pertanian Kalbar saat melakukan peninjauan padi Metode Hazton. ISFIANSYAH-RK

Anggota Komisi IV DPR RI bersama Dinas Pertanian Kalbar saat melakukan peninjauan di Gudang Pupuk di PT Bhanda Graha Reksa (Persero) Kecamatan Wajok Hilir Kabupaten Mempawah.

Pontianak-RK. Tujuh kabupaten di Kalbar akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2015, meliputi Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sekadau, Bengkayang, Sambas dan Ketapang. Selain PDIP, diprediksi akan muncul tiga poros koalisi partai politik (Parpol) lainnya. Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan), Jumadi Ph.D mengatakan, di beberapa daerah tertentu ketokohan Cornelis dan PDIP juga berpengaruh.

ISFIANSYAH-RK

Musim Tanam, Petani Menjerit

Pupuk Subsidi Kalbar Melompong, Komisi IV Duga Ada “Permainan”

Halaman 6

Pontianak-RK. Langkanya pupuk di Kalimantan Barat sudah lama terjadi. Namun tidak diseriusi eksekutif maupun legislatif di daerah. Akhirnya, hal itu tercium juga oleh Komisi IV DPR saat mengunjungi Kalbar. Alhasil, komisi yang membidangi pertanian itu memberi peringatan kepada PT Pupuk Indonesia. Dalam pekan ini juga semua petani harus sudah mendapatkan pupuk bersubsidi, bukan hanya perusahaan-perusahaan perkebunan. “Terkejut juga kita, ternyata sudah lama petani Kalbar ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan, pupuk yang beredar tidak sampai ke tangan petani,” tegas Edhi Prabowo, Ketua Komisi IV DPR di Pontianak, Selasa (27/4). Edhi mengaku langsung menyampaikan persoalan kelangkaan pupuk di Kalbar kepada Menteri Pertanian (Mentan). Para legislator Senayan itu meminta Menteri Pertanian turun ke lapangan, menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk ini. Halaman 7

Eksekusi Mati Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) baru baru ini mengungkapkan, per hari sekitar 50 warga Indonesia tewas karena Narkoba, dan per tahun mencapai 18 ribu orang. Saat Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan mengeksekusi mati sembilan Halaman 7

Masa’ Sekelas Ketua KPK Melarikan Diri Plus Rusak Bukti?

Mahendradatta @mahendradatta Turut bela sungkawa atas ditahannya Abraham Samad,semoga memang bisa dibuktikan dia bersalah di pengadilan nanti,bukan rekayasa

Bambang Setiawan @bsetiawan55 Memangnya ancaman hukumannya berapa puluh tahun? Repot2 menahan Samad

FRENKY MILANISTI @frenky_id saya jadi takut dengan permintaan maaf mbak Rieke, Apa ada udang di balik batu? wkwkwk

Makassar-RK. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan-Barat (Sulseslbar) menahan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad. Tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan itu ditahan setelah selesai menjalani pemeriksaan, tadi malam. Hanya saja, alasan

Abraham Samad

penahanan yang dipilih polisi terkesan dibuat-buat. Masa’ sekelas pejabat tertinggi KPK mau melarikan diri? Sebenarnya, tanda-tanda penahanan Abraham sudah terlihat sejak sore kemarin. Hingga jam 8 malam waktu Indonesia tengah (WITA), dia tak kunjung keluar dari ruang pemeriksaan. Direktur Reserse Kriminal Umum Halaman 7

Minta Maaf Karena Dulu Ajak Coblos Pak Jokowi Sepertinya, ada persoalan pribadi antara politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka dengan Presiden RI, Joko Widodo. Hal itu yang menyebabkan Halaman 6

Rieke Diah Pitaloka

Bilang Indonesia Masih Punya Utang kepada IMF klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Nasabah itu dicuekin, laporkan ke lembaga konsumen! --

Abes itu bise gak besadu ke Menteri BUMN.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

SBY Berkicau, Presiden Jokowi di-Bully Lagi-lagi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin heboh rakyat, khususnya di dunia maya. Kali ini soal hutang negara yang dikoreksi mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Data hutang Indonesia kepada International Monetary Fund (IMF) yang diungkapkan Presiden Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta pekan lalu, dikoreksi mantan Presiden SBY. “Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi tentang hutang IMF yang dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tanggal 27 April 2015.*SBY*” tulis akun @ SBYudhoyono, Selasa (28/4).

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 7

Moeldoko

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Rabu, 29 April 2015

Hidayat Nur Wahid/Wakil Ketua MPR RI

Maksimalkan Pamdal, Tak Perlu Polisi Parlemen Nongkrong di Gedung DPR Wacana pembentukan polisi parlemen berbuntut polemik. Yang jadi perdebatan adalah urgensi keberadaan polisi khusus untuk menjaga keamanan Gedung DPR itu. Yang menarik, perbedaan pandangan juga terjadi di Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja yang menolak wacana tersebut. Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS belum melihat keperluan mendesak terkait wacana pembentukan polisi parlemen. Jika memaksakan keberadaan polisi parlemen, Hidayat khawatir DPR bakal dicap jelek oleh masyarakat. Bagaimana saja pendapat tokoh PKS itu, simak wawancara Rakyat Merdeka, dengan Hidayat Nur Wahid, belum lama ini. +Anda merasa wacana ini perlu

Menteri Sosial RI

Kebut Data Anak Tak Ber-akta Kelahiran Jakarta-RK. Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera menjalin kerja sama terkait pemenuhan kebutuhan dasar anak, anak terlantar serta yang tidak memiliki akta kelahiran. “Sinergitas yang harus dibangun antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) terkait pemenuhan kebutuhan dasar anak, anak terlantar serta anak yang tidak memililki akta kelahiran,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai pertemuan dengan Menteri PPA Yohana Susana Yembise, di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Selasa (28/4). Mensos mengatakan, saat ini baru 40 juta anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran dari 83 juta orang. Makanya, Kemensos tetap mengusulkan adanya pemberian akta kelahiran anak. Mensos melanjutkan, sinergitas lain yang dibangun adalah untuk perempuan yang rawan ekonomi. Pemberdayaan dari Kemensos melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). “Di Kementerian PPA punya peta itu sehingga dari 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bisa disiapkan program pelindungan sosial dari Kemensos,” tandasnya. Menteri PPA, baru saja pulang dari Aceh. Di sana terdapat banyak janda korban Daerah Operasi Militer (DOM). Mereka membutuhkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta bagi pendidikan anakanak mereka diintervensi Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Kami telah minta agar datanya ke Kementerian PPA agar segera disampaian, karena pada 20 Mei akan dilakukan apel Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Aceh,” ucapnya. “Di Kemen PPA memang ada program untuk para janda korban DOM dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan bermasalah. Untuk pemberdayaan dan perlindungan sosial di Kemensos melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), UEP serta KUBE,” sambungnya. Menurutnya, salah satu penyebab anak tidak memiliki akta kelahiran, karena mereka dilahirkan di tempat dukun sehingga kalau di rumah sakit tentu harus mengurus untuk mendapat Nomor Induk Kependudukan (NIK). (rmol)

dikritisi? -Ya, wacana ini layak dikritisi. Jangan sampai menghadirkan kontroversi. Jangan pula semakin memposisikan DPR sebagai lembaga yang dinilai negatif oleh publik. +Tidak perlu polisi parlemen? -Kalau menurut saya memang DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sipil dan demokratis, sudah semestinya bisa melakukan pengamanan untuk dirinya tanpa harus melibatkan secara formal yang disebut sebagai polisi parlemen. +Berarti Anda tidak setuju? -Saya lebih cenderung untuk memastikan sebagai lembaga demokratis sipil jangan di bawah hegemoni dan di bawah pengaman dari pihak nonsipil. Pamdal juga sudah cukup serta tinggal dimaksimalkan saja perannya.

Gedung DPR? -Pamdal (Keamanan Internal Kompleks Parlemen) itu sudah cukup. Memang belakangan ini ada masalah insiden di ruangan Fraksi Partai Golkar, ada pemukulan terhadap anggota dewan, itu justru menimbulkan kritik keras, Pamdal ada di mana. Padahal di setiap lantai ada Pamdal, di setiap komisi ada Pamdal. Nah, ke mana saja mereka. Jadi menurut saya sekarang Pamdal harus lebih dioptimalkan. +Kalau soal anggaran Rp2,3 miliar untuk parfum ruangan DPR, bagaimana? -Yang jelas itu (anggaran parfum DPR) tidak diusulkan oleh Fraksi PKS. Kalau menurut saya, pihak Sekjen harus memberikan klarifikasi bahwa itu tidak menjadi usulan Fraksi PKS.

+Pamdal dianggap tidak mampu melerai kerusuhan di

Re-editing: Andry

HDCI Kalbar Resmi Dikukuhkan Mahendra Jaya: Kita Langsung Touring dari Indonesia-Brunai Darussalam Pontianak-RK. Harley Davidson Club Indonesia Wilayah Kalbar resmi dikukuhkan. Mahendra Jaya terpilih menjadi ketua HDCI Provinsi Kalbar periode 2015-2018 yang secara resmi disahkan oleh Ketua Umum Harley Davidson Indonesia, yakni Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna, di Hotel Grand Tulip, Selasa (28/4) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan cabang HDCI se-Indonesia. Mahendra Jaya mengungkapkan, kepengurusan HDCI Wilayah Kalbar bertujuan merangkul para rider pencinta Harley untuk dapat bergabung dengan HDCI Kalbar. Supaya dapat menyalurkan hobi para bikers agar dapat bersatu dan banyak program-program termasuk program sosial masyarakat yang akan dilaksanakan mendatang. “Selain menyalurkan hobi, di HDCI juga banyak hal yang dilakukan di dalamnya, termasuk kegiatan sosial dan menambah relasi kita di seluruh Indonesia yang tergabung dalam club ini. Seperti HDCI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga ke Bali. Semua terangkul menjadi satu saudara seperjuangan,” ucapnya. Menurutnya, setelah pengukuhan yang

Ketua Umum HDCI, Nanan Soekarna, Firman Muntaco, Mahendra Jaya serta pengurus HDCI Provinsi Kalbar dalam acara pengukuhan. ARI SANDY/RAKYAT KALBAR

dilakukan ini, HDCI akan melakukan touring Indonesia-Brunai Darussalam yang akan dilaksanakan Rabu, (28/4) yang dimulai dari Pontianak menuju langsung ke Brunai Darussalam. “Para bikers yang ikut melakukan touring sebanyak 56 bikers dari seluruh Indonesia. Pada hakikatnya HDCI bertujuan

untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai Harley Davidson. Namun ketika kami melakukan kegiatan di luar tetap menggunakan nama Indonesia Bikers, karena lebih global dan juga yang kita kibarkan di negara lain tetap bendera merah putih,” tuturnya. “Ketika keluar kita sering membincang-

kan tentang Indonesia dan potensi yang ada. Maka imbasnya Indonesia sendiri akan mendapatkan keuntungan. Diantaranya jumlah pengunjung Indonesia meningkat dan tentunya meningkatkan pula pendapatan asli daerah,” ujar Mahendra yang juga menjadi dosen Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak (Polnep). Sementara itu, Ketua Umum HDCI, Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna mengatakan, adanya perwakilan HDCI di Kalbar diharapkan dapat menjadi koordinator anggota motor besar Harley Davidson di Kalbar sekaligus menjadi pelopor keselamatan berkendara, pelopor tourism serta pelopor sosial di masyarakat. “Kita berharap mereka dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Indonesia. Karena dilihat juga dari sisi geografisnya Kalbar sangat dekat dengan negara lain yang sangat berpotensi untuk mengenalkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia tentunya,” ujar mantan Kapolda Kalbar ini. Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Wacana Lurah Perempuan dan Muda Pontianak-RK. Munculkan generasi penerus yang berkualitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berwacana melakukan inovasi. Yakni dengan menciptakan lurah muda di bawah usia 30 tahun serta lurah perempuan. Hal ini diungkapkan Walikota Pontianak, Sutarmidji. “Kita akan buat inovasi bahwa satu kelurahan itu perempuan semua. Dari lurah sampai ke stafnya. Ada satu nanti anak muda, usia semuanya di bawah 30 tahun. Dari lurahnya, sekretaris, staf, kasi-kasi, semuanya di bawah 30,” ujar Walikota Sutarmidji, Selasa (28/4). Sutarmidji menjelaskan, inovasi ini bu-

kanlah uji coba yang dilakukan Pemkot Pontianak. Lantaran upaya penyaringan dan memberikan kebebasan bereksplorasi dengan karya-karya gemilangnya, terlebih membangun daerah yang akan dipimpinnya nanti. “Ini bukan uji coba, tapi kita mau lihat kemampuan anak muda, khususnya PNS muda kita dalam mengimplementasikan ilmunya supaya mereka benar-benar bisa mengabdi,” paparnya. Di samping memberikan kebebasan serta mengimplementasikan ilmunya. Hal ini sekaligus memberikan pembelajaran

dan tanggungjawab bagi PNS muda serta menjawab tantangan bahwa kaum muda bisa memimpin. Terlebih mereka adalah sebagai penerus bangsa yang dimulai dari sekarang. “Kita mau melihat kualitas kerja dan respon anak muda, karena kita mau pengkaderan. Anggaplah suatu laboratorium kelola pemerintahan aparatur daerah di situ. Saya yakin ini menjadi cambuk bagi mereka. Jangan sampai tidak mampu, kita mau menjawab itu,” timpalnya. Tidak hanya mewacanakan, Midji sudah membidik kelurahan mana yang akan mengemban tanggung jawab tersebut.

Hanya tinggal menunggu kesiapan dan realisasinya saja. Namun, dirinya masih enggan menyebutkan kelurahan mana yang telah dibidiknya tersebut. “Kelurahannya sudah ada kita tunjuk, tapi belum diumumkan, karena kalau dibilang sekarang kurang gregetan nanti. Kita lihat nanti hasilnya, apa yang mau mereka buat. Ketika diletakkan di situ apa sih penekanan yang harus dilakukan di kawasan tempat tugas yang dieemban, itu saja,” ulasnya. Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Ingin Berwisata Lihat di

DISINI.....

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni, Aditya Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Pontianak Metro Jelang UN SMP/Sederajat

Orangtua Perlu Awasi Pergaulan Anak Pontianak-RK. Supaya meraih hasil maksimal, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berharap orangtua agar mengawasi anaknya jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/ sederajat. Yakni dengan mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat serta meningkatkan belajar dan tidak terkecoh dengan isu kebocoran soal dan sejenisnya. â&#x20AC;&#x153;Para pelajar harus sudah mempersiapkan diri. Mereka berpikir percuma saja belajar. Toh jawaban dari soal itu sudah ada. Mereka masih dalam taraf masih labil dan itulah yang sangat mempengaruhi,â&#x20AC;? ujar Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Selasa (28/4). Menurutnya, atas banyaknya instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang ditambah dengan sekolah yang jauh-jauh hari telah mempersiapkan muridnya dengan harapan meraih hasil maksimal. Hanya saja persiapaan itu dinilai belum cukup tanpa dorongan dari orangtua dalam mengawasi anakâ&#x20AC;&#x201D;anaknya. â&#x20AC;&#x153;Orangtua harus mengawasi sehari-hari anaknya. Yakni mengurangi kegiatan yang kurang perlu. Kalau di sekolah saya rasa sudah siap semuanya. Kita minta orangtua untuk mengawasi anaknya belajar baik di sekolah. Apakan lagi di rumah,â&#x20AC;? pintanya. Tujuan mengurangi kegiatan di luar yang kurang penting bagi sang anak, lanjut Edi, yakni agar anak tidak terlalu banyak dan bercabang pemikirannya. Terlebih dikhawatirkan stres dengan padatnya aktivitas dan hanya fokus jelang UN. â&#x20AC;&#x153;Supaya anak-anak ini tidak stres. Sekarang anak SMP memiliki gatged. Alat komunikasi yang bisa mempengaruhi mental anak itu. Misalnya

sesama mereka sudah luas berkomunikasi tentang UN,â&#x20AC;? jelasnya. Tidak hanya itu, Edi turut mengharapkan, siswa agar jangan sibuk mencari kunci jawaban dari berbagai pihak. Seperti internet dan adanya jual beli jawaban. Yakinkan sang anak dengan cara belajar serius dan bersungguh-sungguh. Percaya dengan diri sendiri serta terus meningkatkan belajar, baik di sekolah maupun saat berada di rumah. â&#x20AC;&#x153;Seperti kejadian SMA/sederajat yang ada informasi yang menyebutkan ada jawaban soal. Dengan berbagai macam cara, dengan itu mereka menjadi terpengaruh. Terutama mereka yang pintar, rajin mau belajar akhirnya bisa melemahkan semangat belajar mereka,â&#x20AC;? ulasnya. Sejauh ini, lanjut Edi, pantauan dan laporan yang diperolehnya, dalam mengawasi anak usia SMP tidak begitu sulit. Lantaran masih dapat terkontrol dengan baik. Edi optimis, segala persiapan sudah maksimal dan hanya tinggal menunggu pelaksanaannya saja dalam waktu dekat. â&#x20AC;&#x153;Pengawasan melalui Diknas kita monitoring terutama yang berada di kota. Kalau anak SMP umumnya mereka masih banyak pergaulannya tidak keluar. Jadi kita mengontrol kesiapan admnistrasinya saja,â&#x20AC;? ucapnya. Seperti keinginan orangtua terhadapnya, Pemkot Pontianak juga menargetkan tingkat kelulusan mencapai 100 persen. Bahkan dengan nilai terbaik agar bisa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya yang diinginkan sang anak dan orangtua. â&#x20AC;&#x153;Kita targetkan tetap 100 persen. Bisa menampung untuk anak-anak SMP se-Kota Pontianak,â&#x20AC;? paparnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

Kunker Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalbar

Dukung Pengembangan Padi Metode Hazton Anggota Komisi IV DPR RI bersama Kepala Dinas Pertanian Kalbar saat melakukan peninjauan padi Metode Hazton. ISFIANSYAH-RK

Pontianak-RK. Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar untuk meninjau langsung hasil produksi dan pengembangan tanaman padi metode Hazton yang diterapkan di pertanian di Provinsi Kalbar, Selasa (28/4). Ketua Komisi IV DPR RI, Edhi Prabowo mengatakan, pihaknya mendorong rencana pengembangan penanaman padi. Yakni dengan metode Hazton di Provinsi Kalbar. Lantaran metode tersebut dinilai berhasil dan mampu

meningkatkan hasil produksi petani. Ia menjelaskan, salah satu kegiatan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalbar adalah untuk melihat langsung pengembangan padi. Dengan metode Hazton yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Kalbar. â&#x20AC;&#x153;Dari informasi yang dia peroleh. Dengan metode Hazton tersebut bisa menghasilkan padi hingga 28 ton dalam satu hektar. Jika ini benar-benar bisa dibuktikan, tentu menjadi hal yang sangat baik dalam mendukung program pemerintah pusat untuk menciptakan

ketahanan pangan nasional,â&#x20AC;? paparnya. Edhi menjelaskan, dari kunjungan yang dilakukan di Kalbar, metode Hazton yang diterapkan di lapangan memang menjanjikan hasilnya. Yakni hasil panen bisa mencapai 9 hingga 12 ton per produksi. Menurutnya, metode itu masih dalam tahap uji coba sehingga perlu waktu untuk membuktikan bahwa metode itu layak diterapkan secara menyeluruh atau sebaliknya. Selama metode itu bagus, tidak menjadi masalah bagi pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Namun saya rasa ini tetap harus didorong dan saya sarankan agar Pemprov Kalbar bisa mengajukan pembangunan Agro Tekno Park kepada pemerintah pusat. Agar pengembangan pertanian bisa lebih maksimal,â&#x20AC;? ulasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Hazairin mengatakan, dari hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, semakin padat bibit padi yang ada dalam satu lubang tentu akan menghasilkan padi yang semakin banyak dan berkualitas. Bibit padi yang semakin

banyak akan lebih tahan berkompetisi di lapangan. Menurutnya, selama ini masyarakat salah kaprah dengan mitos bibit padi tua tidak dapat menghasilkan butir padi yang banyak. Justru, bibit padi yang semakin tua menghasilkan padi yang makin baik, lantaran tahan dengan hama. â&#x20AC;&#x153;Ada pun kebutuhan air dari penanaman metode Hazton dibandingkan metode umum. Menurut dia relatif sama,â&#x20AC;? ujarnya. Hazairin menambahkan, seperti yang diketahui, potensi lahan pertanian di Kalbar mencapai 500 ribu hektar. Namun, karena ada masalah pada irigasi, baru 54 ribu lahan yang bisa ditanami. Menurutnya, kini pemerintah mulai fokus untuk perbaikan irigasi. â&#x20AC;&#x153;Akan ada sekitar 126 ribu hektar lahan yang akan diperbaiki sistem pengairannya. Dengan demikian, pengembangan padi dengan metode ini diharapkan bisa semakin maksimal,â&#x20AC;? ulasnya.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

KMT dan TNI Bersihkan Lahan Percontohan Pontianak-RK. Komunikasi Mitra Teritorial (KMT) Kodim 1207/BS bersama jajaran Koramil 1207-04/Pontianak Timur pagi kemarin melaksanakan kegiatan bakti gotong royong bersama guna pembersihan lahan untuk percontohan sawah yang terletak di Jalan M. Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur. Ketua Poktan Tanggok Ali mengatakan, lahan yang ditanam kali ini seluas enam hektar serta dikerjakan oleh dua kelompok tani. Yaitu, Kelompok Tani Lestari dan Kelompok Tani Sami Sumbing. â&#x20AC;&#x153;Untuk bibit yang kami semai kali ini adalah bibit Impara II pembagian dari pemerintah dan tentunya kita berharap apa yang kita kerjakan kali ini bisa lebih baik serta mendapatkan hasil yang

memuaskan,â&#x20AC;? harapnya. Sementara itu, Danramil 1207-04/ Pontianak Timur, Kapten. Sudiman mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembersihan lahan untuk percontohan sawah yang dibantu oleh TNI dan mitra TNI. Yaitu KMT yang selalu memberikan sumbangsih kepada masyarakat tanpa kenal lelah. â&#x20AC;&#x153;Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas bantuan beserta partisipasi para anggota Komunikasi Mitra Teritorial (KMT) Kodim 1207/ BS yang senantiasa selalu bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial. Di mana bukan hanya kegiatan hari ini, namun KMT juga sudah banyak membantu bagi masyarakat kita yang kurang mampu,â&#x20AC;? ucapnya. Sementara itu, Ketua Komunikasi

Mitra Teritorial (KMT) Kodim 1207/BS, Tengku Apreandy mengatakan, berbagai kegiatan sudah dilaksanakan serta untuk masyarakat tentunya semua tahu bahwa KMT adalah sebuah organisasi kecil. Namun memiliki banyak kelebihannya untuk menolong masyarakat kecil. â&#x20AC;&#x153;Selain kami di sini berbeda dengan yang lainnya, kami selalu melaksanakan kegiatan. Di mana saja para anggota KMT kita berada serta selalu mentaati aturan dan peraturan yang berlaku. Apapun yang kami laksanakan di lapangan selalu kami koordinasikan kepada para pejabat pemerintahan setempat serta Koramil. Di mana kami melaksanakan kegiatan tersebut,â&#x20AC;? ucapnya. â&#x20AC;&#x153;Masih banyak lagi kegiatan yang

akan kita laksanakan pada tahun ini, khususnya di wilayah Kodim 1207/BS. Diantaranya adalah pembenahan rumah tidak layak huni, pembersihan parit yang sumbat, pemberian bantuan uang tunai bagi yang kurang mampu atau yang sedang sakit. Semua ini kita lakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang sesama dan juga dengan hati yang tulus dan ikhlas serta tanpa meminta apapun,â&#x20AC;? tutur Rendy sapaan akrabnya. Rendy berharap, dukungan serta kerja sama antara pemerintahan beserta masyarakat luas yang akan bisa membuat KMT lebih maju serta lebih baik lagi di masa mendatang. â&#x20AC;&#x153;Tanpa dukungan dari pemerintah beserta stakeholder lainnya, KMT tidak ada apa-apanya,â&#x20AC;? paparnya. (asy)

Walikota Berupaya Tingkatkan Etos Kerja PNS Puluhan PNS Terlambat Datang Apel Pontianak-RK. Meskipun belum memenuhi standar prestasi pelayanan terbaik sebesar 1,4, Pemerintah Kota (Pemkot) Ponianak cukup bangga dengan torehan segudang prestasinya hingga 1,1. Hal ini disampaikan Walikota Pontianak, Sutarmidji saat apel gabungan di Kantor Walikota Pontianak dalam peringatan Hari Otonomi Daerah. â&#x20AC;&#x153;Kita hanya 1,1 dari jumlah penduduk Pontianak mampu berprestasi dengan bak. Idealnya 1,4 tata kelolanya menjadi baik, tapi 1,1 saja sudah bagus.

Jadi efesiensi kerja mereka sudah cukup baik,â&#x20AC;? ucap Walikota Sutarmidji usai memimpin upacara dalam apel gabungan, Senin (27/4). Menurutnya, sejauh ini pihaknya berusaha keras menjalankan amanah UndangUndang Nomor 25. Dirinya menekankan dalam mewujudkan pelayanan maksimal turut harus merespon cepat dan mencarikan solusi atas keluhan masyarakat. Karena dengan keluhan yang disampaikan tersebut merupakan koreksi mencapai pelayanan terbaik

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Danamon Simpan Pinjam CLUSTER PONTIANAK

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan pasal 6 Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. Akan melaksanakan penjualan secara umum (Lelang) Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Terhadap Obyek Jaminan atas nama debitur sebagai berikut : SUSANTO Sebidang tanah seluas 190 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bagunan/rumah, sesuai SHM No. 253 An. SUSANTO, terletak di Kelurahan Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Propinsi Kalimantan Barat. Limit Lelang; Rp. 208.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 50.000.000,ASRI WAHYUDY Sebidang tanah seluas 120 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan/rumah, sesuai SHM No. 15876 An. Nyonya Nurhayati, terletak di Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat. Limit Lelang; Rp. 100.000.000,- Uang Jaminan; Rp. 30.000.000,HERMANSYAH Sebidang tanah seluas 194 M2 yang diatasnya berdiri sebuah bagunan/rumah, sesuai SHM No. 770 An. Sadek Ya Kob terletak di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Limit Lelang; Rp. 168.750.000,- Uang Jaminan; Rp. 40.000.000,Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis / 13 Mei 2015 Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Danamon Simpan Pinjam Jalan HRA. Rahman, Nomor 118C Pontianak Syarat-syarat Lelang : 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan dengan harga semakin meningkat. 2. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. Pontianak, Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (hari) kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. 3. Peserta Lelang wajib membawa Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku) dan Nomor Pokok Wajib Pajak khusus untuk objek tanah dan / atau bangunan . 4. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang secara tunai / cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 5. Peminat Lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas. 6. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang. 7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda / dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku , dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 8. Peserta Lelang tidak hadir atau hadir tapi namun tidak melakukan penawaran , dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak & Singkawang. 9. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya , maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya. Serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang , yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan. 10. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Cluster Pontianak, Jl. HR. A. Rahman No. 118 C Sungai Jawi Pontianak Telp. (0561) 749897 , atau KPKNL Pontianak JL. Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak , Telp. 0561-735269 Balikpapan, 29 April 2015 PT. Bank Danamon Indonesia,tbk Danamon Simpan Pinjam Ttd ALU Manager

dari yang diharapkan. â&#x20AC;&#x153;Pelayanan publik terus ditingkatkan standar minimal Undang-Undang 25 sudah kita penuhi semua. Kita harus berikan pelayanan secepatnya. Apa yang menjadi keluhan masyarakat cepat direspon dan diperbaiki,â&#x20AC;? paparnya. Salah satu contoh dan bukti nyata yang juga ditekankan Walikota adalah pelayanan terpadu dalam hal pengurusan perizinan di BP2T. Sebelumnya pelayanan izin dalam memprosesnya bisa berlangsung berminggu-minggu hingga dipercepat menjadi empat hari saja. Kepengurusan rampung empat hari tersebut ternyata tidak membuat puas jajaran Pemkot Pontianak. Ke depan diupayakan perlahan maksimal dua hari selesai. Namun setelah berhasil, Midji mengharapkan perizinan bisa kelar dengan hanya satu hari saja. â&#x20AC;&#x153;Misalnya masih ada UKL-UPL lama. Bagaimana bisa mempercepat. Kalau BP2T sudah bisa cepat, seperti perumahan sekarang empat hari. Ke depan dua hari dan nanti kita terapkan menjadi 1 hari selesai. Inovasi seperti ini yang

akan kita lakukan. Disiplin tingkatkan, karena dengan disiplin kita bisa melaksanakan aturan-aturan dengan baik,â&#x20AC;? lugasnya. Selain itu, lanjut Midji, suatu instansi jajaran Pemkot agar jangan mengabaikan masalah sekecil apapun. Lantaran ini merupakan suatu pembelajaran dan dasar menyelesaikan masalah besar. Terlebih tugas dan fungsi pegawai yang disandang sepenuhnya adalah pengabdian kepada masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Peduli untuk hal-hal yang kecil. Karena itulah awal dari maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita,â&#x20AC;? tegasnya. Karena bentuk pengabdian, Midji menegaskan, agar jangan mudah puas dengan kinerja atau memberikan pelayanan yang sudah cukup baik dengan segala torehan prestasi yang diraih. Peningkatan harus dilakukan untuk lebih profesional dan meningkatkan etos kerja setinggi mungkin. â&#x20AC;&#x153;Yang jelas peningkatan kualitas kerja, profesionalisme dan saya berharap prestasi yang selama ini dicapai terus ditingkatkan. Saya mengapresiasi kerja jajaran Pemkot Pontianak. Mer-

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk pengumuman lelang tanggal 1 April 2015, PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Singkawang, akan melalukan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, terhadap Objek hak tanggungan debitur : 1. Hartopo Sebidang tanah seluas 7.690 m2 berikut bangunan yang berada diatasnya, SHM No.469/Panjajap atas nama Hartopo yang terletak di Jl. Panjajap No. 29, Desa. Panjajap, Kec.Pemangkat, Kab Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dengan harga limit Rp.384.000.000,- Uang Jaminan Rp.116.000.000,2. Samsuri Sebidang tanah seluas 866 m2 berikut bangunan yang berada diatasnya, SHM No. 1387/Sekip Lama atas nama Samsuri yang terletak di Jalan RA Kartini Gang Yasti Kel. Sekip Lama, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan harga limit Rp.176.000.000,- Uang Jaminan Rp.53.000.000, Sebidang tanah seluas 1.031 m2 berikut bangunan yang berada diatasnya, SHM No. 346/Pasti Jaya atas nama Rosana Wenny yang terletak di Jalan Raya Singkawang-Bengkayang Rt 008 Rw 003 Desa Pasti Jaya, Kec. Samalantan, Kab Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan harga limit Rp.537.000.000,- Uang Jaminan Rp.162.000.000,Yang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 06 Mei 2015, Jam : 13.00 WIB sampai dengan selesai Tempat : Ruang Lelang KPKNL Singkawang Jalan Alianyang No. 02 Singkawang Syarat-syarat lelang : 1. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik â&#x20AC;&#x201C; naik, barang dijual dalam kondisi apa adanya 2. Setiap Peserta lelang harus menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang ke Rekening penampungan lelang KPKNL Singkawang pada PT. BNI (Persero) Cabang Singkawang Nomor Rekening : 174089479, paling lambat harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 3. Peserta lelang pada saat mendaftar membawa asli KTP/SIM yang masih berlaku dan fotocopinya. Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengikuti lelang harus secara tertulis dan dibubuhi materai secukupnya. 4. Peserta Lelang yang sudah menyetor uang jaminan harus mengajukan penawaran dengan nilai paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat. 5. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang secara tunai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 6. Barang-barang yang dilelang dijual apa adanya pada saat pelaksanaan lelang dan semua resiko ditanggung pembeli dan Calon peserta lelang dapat melihat barang tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 8. Penjelasan lebih lanjut dapat diminta pada : a. PT Bank Mandiri (persero), Tbk, Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin, Jalan R Suprapto No.13-17, Banjarmasin, Telp. (0511) 3364114, 3364115. b. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Retail Recovery & Collection Floor Cabang Pontianak, Jalan Ngurah Rai No. 02 Lantai 2 Pontianak, Telp. (0561) 764539. c. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.Kantor Cabang Singkawang, Jalan Merdeka Singkawang. d. KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang No.2 Singkawang Telp. (0562) 634803. e. PT Trimitra Lelang Mandiri 021 86902641 Singkawang, 29 April 2015 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin

eka bekerja sudah sangat baik,â&#x20AC;? puji Sutarmidji. Sementara itu, puluhan PNS tertahan di pagar belakang Kantor Walikota Pontianak saat apel gabungan berlangsung. Pasalnya PNS laki-laki dan perempuan itu terlambat serta tidak diperkanankan masuk. Puas menunggu selama 1 jam, puluhan PNS tersebut baru dibukakan pagar oleh personil Dishubkominfo Kota Pontianak. Salah seorang ibu berinisial S yang mengenakan pakaian seragam PNS itu menyatakan, dirinya sudah cukup lama tertahan di depan pagar. Dirinya kesal atas ditutupnya pagar tersebut. Padahal terlambat hanya beberapa menit saja. â&#x20AC;&#x153;Padahal belum lama terlambatnya, tapi tidak boleh masuk, pagar dikunci lagi sama Satpol PP,â&#x20AC;? sesalnya. Ia menyatakan, keterlambatannya datang dalam apel bukanlah tidak beralasan. Karena kerapkali datang setengah delapan pagi, namun pagar yang tanpa ada penjagaan itu tetap tak satupun yang berani membukanya. â&#x20AC;&#x153;Yang lain bah ramai juga. Hanya beberapa menit akan mulai tapi kami

sudah tidak boleh masuk. Biar pun tidak terkunci, tapi kan kita tidak berani mau membuka pagar itu,â&#x20AC;? timpalnya. Sementara itu, salah seorang PNS berinisial M yang menggunakan kendaraan jenis Suzuki Satria F yang tidak diketahui bertugas di mana turut melontarkan pernyataan yang sama. Padahal dirinya mendatangi apel gabungan pada pukul delapan pagi. Dengan keadaan motor yang belum dimatikan, terlihat salah seorang petugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak melintas area pagar dari dalam, M langsung memanggilnya dan minta untuk dibukakan. â&#x20AC;&#x153;Bos, tolonglah bukakan pagar ni. Kami ramai di luar, tu coba lihat,â&#x20AC;? ujarnya memelas. Tak lama setelah berbicara yang kemungkinan M sepertinya kenal dekat dengan petugas Dishub tersebut, kemudian pagar yang tanpa penjagaan dan tidak dalam keadaan terkunci tersebut langsung dibuka sehingga seluruh PNS yang tertahan satu persatu-satu masuk. (agn)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagaimana pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, akan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Borneo terhadap: - Debitur atas nama PT. JAYA AGUNG SARANA ABADI Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya SHM No.19483 seluas 72 m2 a.n. Nyonya LIU SI NGO, yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko A.Yani Mega Mall Blok I No. 24, Kelurahan Benua Melayu Darat (sekarang Kel. Parit Tokaya), Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat. Nilai Limit : Rp. 2.218.000.000,00 Dengan setoran uang jaminan lelang Rp. 443.600.000,00 Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 13 Mei 2015 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai. Tempat : Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, Jl. Letjend Sutoyo No.19 Pontianak. Syarat-Syarat Lelang 1. Penawaran Lelang dilakukan langsung secara lisan dengan harga semakin meningkat. 2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero) Cab. Pontianak Nomor Rekening : 0076050464 yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang. 3. Peserta Lelang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Identitas (KTP/SIM yang masih berlaku). 4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran Harga lelang dan Bea Lelang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 5. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 6. Peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalbar yaitu KPKNL Pontianak dan Singkawang. 7. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya serta peserta lelang akan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang, yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL Seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan. 8. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi â&#x20AC;?as it isâ&#x20AC;?) dan dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang. Syarat-syarat lainnya ditentukan pada saat lelang. 9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Balai Lelang Borneo atau www.borneobalailelang.com telp. (0511) 7247944. Pontianak, 29 April 2015 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Tertanda, KPKNL PONTIANAK

A.SauďŹ Nawawi Recovery Manager

Andy Amrullah Recovery OfďŹ cer

Rakyat Kalbar

4 Pro Ekbis Kecubung Ungu yang Ditawar Rp300 Juta Rabu, 29 April 2015

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke 5 Bulan April 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

Ajan: Tak Niat Dijual

3.000 4.000 18.500 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 15.000 17.600 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 7.200 8.000

Ketapang-RK. Pesona batu kecubung asal Kabupaten Ketapang, khususnya batu kecubung ungu milik Ajan (45) yang menyabet juara 1 dalam kontes batu yang diselenggarakan di Pontianak Convention Center (PCC) belum lama ini mendapatkan tawaran harga yang fantastis dari berbagai kolektor batu. Bahkan, tawaran mencapai Rp300 juta. Ajan yang ditemui di kediamannya di Jalan R. Soeprapto, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang menuturkan, batu miliknya sempat ditawar oleh seorang kolektor batu seharga Rp300 juta. Namun dirinya tidak berniat menjual batu yang menjadi juara pertama yang berhasil menyingkirkan ratusan batu lainnya dalam ajang kontes batu, di PCC, Kota Pontianak, beberapa waktu lalu. Ajan mengaku, sayang untuk menjual batu kecubungnya tersebut. Karena menurutnya, batu unggu tersebut susah untuk diperoleh. Apalagi kualitas batunya super. Ajan, awal mulanya tidak pernah terpikir untuk mengikutkan kontes batu-batu koleksi yang telah lama dikoleksinya tersebut. Namun lantaran sempat membaca berita di koran maupun internet mengenai harga batu yang mencapai ratusan juta, bahkan miliaran

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 28 April 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 10,267.45 14,189.48 3,670.98 3,478.04 9,816.36 13,043.00

Beli 10,154.78 14,044.18 3,631.33 3,443.10 9,714.87 12,913.00 Sumber: Bank Indonesia

Kecubung Ungu, milik Ajan yang berhasil menyabet juara pertama dalam kontes batu yang diselenggarakan di Pontianak Convention Center (PCC) belum lama ini. Bahkan, kecubung ungu miliknya sempat ditawar Rp300 juta. JAIDI CHANDRA/RAKYAT KALBAR

rupiah, dirinya teringat dengan batu-batu koleksinya yang dinilainya juga memiliki keunikan serta daya jual yang tinggi. “Saya perhatian dan ternyata batu kecubung koleksi saya juga terlihat bersih. Dengan warna yang indah dan berat batu yang layak untuk ikut kontes. Dari situ saya meyakinkan diri ikut kontes dan hasilnya saya bersyukur bisa keluar jadi juara pertama,” kenangnya. Setelah menjuarai kontes batu di Pontianak, Ajan mengaku batu kecubung ungu miliknya langsung menarik perhatian banyak kolektor batu. Bahkan dalam sepekan terakhir, silih berganti pecinta batu yang melihat langsung keindahan batu kecubung ungu miliknya. Bahkan banyak teman yang mengaku mengagumi batu miliknya itu. “Karena keaslian warna ungu dan kekerasannya, kemarin juga ada yang ingin membelinya Rp300 juta, tapi saya menolaknya. Karena saya sayang dan ingin mengoleksinya,” timpalnya. Kata Ajan, dalam waktu dekat dirinya akan mengikutkan kembali batu miliknya dalam kontes batu yang rencananya akan digelar di Kota Singkawang dan Kota Pontianak. Menurutnya, sampai saat ini dirinya tidak berniat untuk menjual batu kecubung unggu tersebut. Namun jika ada pecinta batu maupun kolektor mau melihatnya, ia tidak akan keberatan. Reporter: Jaidi Chandra Redaktur: Andry

Dinsosnaker Kota Pontianak Berhutang Rp800 Juta

KOMODITI SAWIT April 2014

Pontianak-RK. Permasalahan di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pontianak, terkait dengan ketenagakerjan maupun mengurusi gelandangan, pengemis serta orang gila. Mengatasi permasalahan ini, Dinsosnaker Kota Pontianak akhirnya berhutang kepada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang yang jumlahnya mencapai Rp800 juta. Ironisnya, hingga kini hutang tersebut belum terlunasi. “Kami sampai hutang ke RSJ Singkawang. Dengan kondisi ini adalah pekerjaan kita bersama orang-orang pemerintah bahwa mereka tidak perlu dibayar. Memang pernah ditagih tapi sampai

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

sekarang kelihatannnya sudah clear,” ujar Kadinsosnaker Kota Pontianak, Imran, Selasa (28/4). Hutang yang mencapai Rp800 juta tersebut diketahui atas tunggakan pelayanan hingga pemulihan terhadap sekitar 49 pasien yang mengalami gangguang jiwa ini. Namun tidak ada upaya penyelesaian atau pembayaran. Imran menjelaskan, masalah ini bukan hanya merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saja, melainkan Pemerintah Provinsi Kalbar turut andil untuk melunasinya. Lantaran RSJ Singkawang adalah RSJ milik Pemerintah Provinsi Kalbar. “Ini merupakan tanggungjawab ber-

sama Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Pemerintah Kota Pontianak. Kebetulan juga RSJ itu adalah milik provinsi,” paparnya. Hingga munculnya hutang, lanjut Imran, adanya permasalahan yakni tidak diketahuinya asal muasal atau identitas diri si pasien yang menjadi dasar pembayaran oleh BPJS. Karena syarat mutlak bagi pasien bebas dari biaya adalah mereka merupakan asli warga Kota Pontianak. “Memang kerja sama dengan BPJS, tapi kami agak kesulitan dengan ini. Karena orang gila yang kami tangkap mereka tidak memiliki NIK. Sementara dasar atau persyaratan utama BPJS itu memiliki

NIK. Kondisi ini menjadi kendala kami di lapangan,” timpalnya. Sejauh yang dihadapi yakni kebanyakan pasien tersebut diketahui setelah sembuh bukanlah merupakan warga Kota Pontianak sehingga tagihan itu harus ditanggung pihaknya. Lantaran tidak memiliki NIK untuk diajukan ke BPJS. “Kalau kebijakan Pak Wali memang benar. Kalau masyarakat kota yang kita antarkan ke sana untuk penyembuhan, bisa ditanggulangi. Tapi kalau yang tidak tahu kejelasannya, jangankan alamatnya, namanya saja tidak diketahui dan setelah sembuh tenyata bukan masyarakat Pontianak. Itu juga menjadi tagihan,” keluhnya. (agn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Sms Warga

Sumber : inilah.com

Masalah kita Lagi-lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Dalam situs esdm.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan perubahan harga BBM terhitung mulai 28 Maret 2015. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja beralasan, kenaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, serta menjamin penyediaan BBM nasional. Harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah luar Jawa-Madura-Bali dan jenis solar subsidi masing-masing naik sebesar Rp 500 per liter. Untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp 2.500 per liter. Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter. Harga premium RON 88 naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter. Sejak awal, pemerintah memang akan mengevaluasi harga solar dan premium setiap bulan, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya. Dampaknya sudah bisa dipastikan, berimbas pada banyak sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, saat harga BBM sempat sedikit turun beberapa waktu lalu, harga komoditi lain justru tidak ikutan turun. Makanya, saat harga BBM kembali naik, harga komoditi lain bisa dipastikan akan semakin meroket, terutama pangan dan angkutan. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah petani karet. Sebab, hingga saat ini harga karet terus mengalami penurunan. Padahal, kebutuhan pokok seperti sembako justru semakin naik. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani karet pun semakin sulit. Menurut anda?

HP : 081345479682

Hanya Ngomong Fenomena pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan membuat anak bangsa di tanah air urung, karena orangtuanya tidak mampu. Pemerintah hanya tahu ngomong saja. 085245519512 14-4-2015

16.01

Ingin Tampil Selamat Pagi. Tidak lama lagi Kota Pontianak akan mengadakan Gawai Dayak di Rumah Radangk. Sebagai warga Dayak, kami ingin Gubernur Cornelis mengundang penyanyi Dayak asal Balai Karangan, M Bujoi untuk tampil dalam acara tersebut, thanks.

Tanggapan Harga minyak Indonesia lebih tinggi dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan, kapal keluar dari Indonesia untuk mengisi BBM di Singapura dan Malaysia, karena murah. 082253549430 25-4-2015

085750053139 25-4-2015

22.28

Sudah Hilang Car free day sangat meriah di Ketapang. Di Mempawah, car free day sudah menghilang. 081347482200 27-4-2015

22.30

21.04

Iklan Baris & Paket Murah AN

TOYOTA ANZON “Promo kredit Terbatas !!! DP serba -an”

9 jt

ADI

Angsuran Paling Ringan !!! PROSES MUDAH DAN CEPAT

DP Paling Murah !!!

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ E T ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ E T

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

HUBUNGI :

JOHANES DENNY X

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B 0852 5245 2381 BB : 2ABCC69C

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll. - Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan accounting wanita, SPV, Leader Chef, Waiter. Syarat berpengalaman dibidang karaoke & café. Lamaran kirim ke Win One Jl. Budi Karya Komp. Villa Gamma D1-D4, Hub. 085240989969.

BURSA IKLAN BARIS Harian

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

(0561)768677

PD. ANEKA BATU ALAM

EKO SERVICE

Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

SEDOT WC

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

HUB TELP.

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

0812 5832 0052 Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

19 Warnet Tak Kantongi Izin Satpol PP Hanya Beri Peringatan Kubu Raya. Sebagian besar warung internet (Warnet) di Kabupaten Kubu Raya tidak mengantongi izin operasi. Hal ini terungkap saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kubu Raya menggelar penertiban warnet di Kecamatan Sungai Raya bersama Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Raya, Rabu (23/4) malam. Kasatpol PP Kubu Raya, Fitria Fadly mengungkapkan, saat melakukan penertiban warnet di Kecamatan Sungai Raya, petugas menemukan 12 anak sekolah berada di warnet yang tidak mengantongi izin. “Dari 19 warnet yang kami lakukan penertiban, semuanya tidak mengantongi izin op-

erasi. Ada beberapa warnet yang memiliki izin, namun izinnya sudah tidak berlaku lagi,” ungkap Fitria. Fitria menjelaskan, beberapa warnet yang sudah mempunyai izin, namun sudah kedaluwarsa lantaran pemilik warnet enggan melakukan perpanjangan izinnya. Hal ini terbukti pada surat izin operasional yang sudah lama tidak berlaku lagi, bahkan ada yang sampai setahun. “Jika pemilik warnet mau mengurusnya, seharusnya beberapa bulan sebelum izinnya habis sudah mengurusnya, tapi nyatanya dibiarkan begitu saja,” kata Fitria. Pemilik warnet yang tidak mengantongi izin maupun

Musywarah Kite

NET

izin. “Jika dalam satu bulan tidak ada niat baik untuk mengurus izin, maka akan kami beri surat peringatan pertama (SP 1). Jika masih mengulangi sampai diberikan SP 3 tetap juga enggan mengurus izin, maka warnet akan kami tutup,” ungkapnya. Selain tidak mengantongi izin, pemilik warnet juga telah menyalahgunakan izin operasi, seperti menggunakan izin warung kopi sebagai izin warnet atau usaha lainnya. “Saat kami tanya, mereka bilang ada izin. Setelah kami minta mereka menunjukkan, ternyata yang mereka tunjukkan adalah izin warung kopi,” ungkapnya. (sul)

DPRD Dukung Pemberian Insentif Guru Ngaji

Perusahaan Wajib Laksanakan CSR Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kubu Raya agar memenuhi kewajiban menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Rusman Ali menambahkan, banyak usulan yang masuk dari desa-desa yang ada di Kubu Raya untuk melaksanakan pembangunan, namun anggaran untuk pembangunan itu terbatas. “Kami minta perusahaan yang ada di masing-masing desa dapat bekerjasama dengan Pemkab Kubu Raya, supaya keinginan masyarakat terpenuhi,” katanya. Dia berharap, Pemkab Ku b u R ay a d a n p e r u sahaan dapat bersinergi dalam mendukung pem-

Ilustrasi.

izinnya tidak berlaku lagi ungkap Fitria, sudah diberikan teguran dan imbauan agar segera mengurus izin sesuai syarat yang telah ditentukan oleh Pemkab Kubu Raya melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT). “Selain itu waktu operasional warnet harus ditaati. Sesuai Peraturan Bupati Kubu Raya, waktu operasional warnet di Kubu Raya mulai pukul 08.00 hingga pukul 21.00,” tegasnya. Pemilik warnet yang tidak memiliki izin maupun yang enggan memperpanjang izinnya, diberikan tenggang waktu selama satu bulan sejak diberikannya teguran saat dilakukan penertiban untuk mengurus

bangunan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” ungkap Rusman Ali. Sementara itu, Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim mengatakan, pelaksanaan CSR sebenarnya sudah sejak lama diberlakukan. Namun, Pemkab Kubu Raya baru menjadikan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014. Peran TSLP atau CSR ini dinilai sangat strategis dalam upaya koordinasi dan konsolidasi anggaran Pemkab Kubu Raya. “APBD Kubu Raya tidak bisa memenuhi pembangunan dalam satu wilayah. Sehingga kita sangat mengharapkan pelaksanaan program TSLP,” kata Nursyam. (sul)

Kubu Raya. Anggota DPRD Kubu Raya, Yuslanik menilai, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya memberikan tunjangan atau insentif bagi guru ngaji layak didukung. “Saya yakin pada dasarnya jika berniat untuk mensyiarkan agama, para guru ngaji itu ikhlas mendidik anak-anak untuk bisa mengaji. Namun dengan adanya janji insentif yang akan diberikan Pemkab, diharapkan bisa memotivasi para guru ngaji agar lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak di Kubu Raya supaya bisa mengaji,” kata Yuslanik. Menurutnya, janji Bupati Kubu Raya Rusman Ali memberikan insentif bagi guru ngaji merupakan janji politik. Makanya, janji tersebut wajib untuk ditepati. Politisi Partai Gerindra ini tidak ingin, lantaran dijanjikan mendapat insentif, kemudian banyak muncul guru ngaji dadakan yang berlomba-lomba mengajar anak-anak membaca Alquran. “Jangan sampai ada orang yang baru mengajar ngaji sekitar dua bulan sudah masuk kategori penerima insentif. Agar penyalurannya tepat sasaran, kami berharap Pemkab Kubu Raya bisa bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait, seperti kepala desa dan ketua RT/RW di

Ilustrasi.

NET

setiap daerah. Sehingga mendapatkan data yang valid mengenai guru ngaji yang berhak mendapatkan insentif,” paparnya.

Meski begitu, Yuslanik optimistis sebelum merealisasikan pemberian instentif bagi guru ngaji, Pemkab Kubu Raya tentu sudah menyiapkan

sejumlah kriteria bagi para guru ngaji yang memang benar-benar layak mendapatkan tunjangan dari Pemkab Kubu Raya. (sul)

Kursi Rakyat

DPD Golkar Bengkayang Buka Pendaftaran Cabup dan Cawabup

Ilustrasi

Bengkayang-RK. DPD Partai Golkar Bengkayang membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode 20152020. pendaftaran dibuka 29 April hingga 5 Mei 2015. “Pendaftaran ini mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar,” kata Kurnadi, AMd, Ketua Panitia Penjaringan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bengkayang, kemarin. Dikatakan Kurnadi, dasar hukum pendaftaran ini selain AD/ART Partai Golkar, Putusan Mahkamah Partai No 3/PI/Golkar/2015, Surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham-RI) No M.H.H/01.AH/II/01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Per-

sonalia DPD Partai Golkar. Selain itu Peraturan Organisasi (PO) tentang Konsolidasi Organisasi Partai Golkar, Petunjuk Pelaksana (Juklak) No 02/DPP/Golkar/III/2015 tentang Tata Cara Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Golkar. Kemudian susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Bengkayang No Kep.01/DPD.G.PLT/IV/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tugas Panitia Penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang Periode 2015-2020 dari Partai Golkar. “Kesempatan untuk mendaftar kami buka seluas-luasnya bagi seluruh kader, anggota, simpatisan dan seluruh lapisan masyarakat Bengkayang tanpa terkecuali dan tanpa dipungut biaya,” jelas Kurnadi. “Dari tanggal 29 April hingga

5 Mei 2015, silakan mendatangi Sekretariat Partai Golkar Jalan Bambang Ismoyo No 11, Kelurahan Bumi Emas, Bengkayang. Pelayanan pendaftaran setiap jam kerja mulai pukul 09.00-15.00 Wib,” sambungnya. Partai Golkar membutuhkan tiga sampai lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian akan diusulkan ke DPD Partai Golkar Kalbar dan DPP. Selanjutnya pengurus DPP melakukan survey terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di Partai Golkar. “Dari hasil survey itulah yang nantinya akan menjadi patokan Partai Golkar untuk menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode 2015-2020,” ungkap Kurnadi. (kur)

Ancam Demokrasi Indonesia

Partai Politik Dibiayai Perorangan Jakarta-RK. Oligarki politik di Indonesia meningkat tajam pascareformasi. Sejumlah partai politik terbentuk, hanya dengan dibiayai orang per orang. Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan proses demokrasi di Indonesia berjalan tidak sempurna. “Ini suatu fenomena yang muncul di Indonesia, setelah transformasi demokrasi. Di bawah tahun 1999 tidak ada Parpol oligarki. Ini fenomena baru,” ujar

Marcus Mietzner, peneliti partai politik dari Australia National University (ANU), Senin (27/4). Ia cukup heran melihat fenomena tersebut. Apalagi hal seperti ini tidak pernah terjadi di negara-negara maju dengan kehidupan demokrasi yang baik. Menurut Marcus, fenomena lahirnya Parpol oligarki, cenderung terjadi di negara-negara dengan sistem pendan-

aan Parpol yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya seperti di Thailand, sebuah Parpol didanai oleh seorang mantan Perdana Menteri. “Di negara maju sangat jarang. Fenomena oligarki di negara-negara yang sistem pendanaan politiknya tidak beres seperti di Thailand, itu sistem pendanaan politiknya tidak berfungsi,” ujarnya. Saat ditanya apakah peningkatan subsidi bagi Parpol dapat menghilan-

gkan kehadiran Parpol oligarki atau korupsi? Marcus mengatakan, tidak praktis demikian. Apalagi merupakan hak azasi setiap orang untuk berdemokrasi, termasuk mendirikan Parpol. Menurutnya, langkah yang paling tepat hanya dengan menyusun Undang-Undang tentang Partai Politik sesuai kebutuhan demokrasi. “Misalnya bisa diciptakan ada pembatasan sumbangan dari anggota Parpol, bagi Parpol. Atau membatasi pengeluaran. Karena harus diakui, sulit membatasi oligarki Parpol. Karena terkait hak asasi manusia,” katanya. (jpnn)

Marcus Mietzner

Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 29 April 2015

Kejari dan Kejati .........dari halaman 1

XIE Xu menggendong Zhang Chi pergi ke sekolah. METRO/FACEBOOK

Setia Kawan, Digendong Selama Tiga Tahun KEMURAHAN hati pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Tiongkok bernama Xie Xu (18) ini tak perlu diragukan lagi. Selama tiga tahun, Xie saban hari dia menggendong temannya, Zhang Chi untuk berangkat dan pulang sekolah. Xie tak mau temannya yang menderita kelainan otot sehingga kesulitan berjalan itu ketinggalan satu pelajaran pun. Karenanya, Xie menggendong Zhang yang setahun lebih

tua ke sekolah di SMA Daxu di Xuzhou, sebuah wilayah di bagian utara Tiongkok. Xie memang tinggal bersama Zhang di asrama yang dekat dengan sekolah mereka. Karenanya Xie tidak hanya menggendong Zhang saat berangkat maupun pulang sekolah, tapi juga membantu mengerjakan tugas harian, memasak hingga mencuci baju milik Zhang. Wakil kepala sekolah, Guo Chunxi menyebut kisah Xie dan Zhang itu sangat menginspirasi.

“Kisah tentang dua murid itu begitu menginspirasi dan menyentuh,” katanya. Padahal, kata Chunxi menjelaskan, Xie dan Zhang bukanlah saudara. ”Tapi Xie telah melakukan itu selama tiga tahun,” ujar Chunxi. Menurutnya, kemurahan hati Xie membawa pengaruh positif bagi siswa lainnya. ”Dengan bantuannya (Xie, red), Zhang tak pernah ketinggalan satu kelas pun,” ujar Chunxi. (shanghaiist/metro/ara/jpnn)

Duel Maut, Suwanto Tewas Pontianak-RK. Warga Gang Liberti, Jalan Tritura, Tanjung Hilir, Pontianak Timur, Suwanto, 33, dan Salawi, 53, berduel, Selasa (28/4) sekitar pukul 15.30 Wib. Tak puas dengan tangan kosong, menggunakan senjata tajam (Sajam). Suawanto pun tewas. Duel maut ini berawal Suwanto menegur cucu Salawi yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Namun cucu Salawi tidak terima, melapor kepada sang kakek (Salawi). Salawi tidak terima, menenteng Sajam dan mendatangi indekos Suwanto. Terjadilah cekcok mulut antara keduanya. Tak hanya cekcok mulut, keduanya pun bertengkar. Dari duel maut tersebut, Suwanto menderita luka

robek di leher dan dibawa ke RS Antonius, akhirnya tewas. Ada juga yang mengatakan Suwanto tewas di tempat kejadian. Sedangkan Salawi luka berat atau kritis dan dibawa ke RS Yarsi Pontianak. Wakapolresta Pontianak AKBP Veris Seftiansyah membenarkan terjadi perkelahian antara Suwanto dan Salawi. “Pertengkaran atau perkelahian antara Suwanto dan Salawi ini, dipicu dari cucu Salawi yang ditegur oleh Suwanto, karena mengendarai sepeda motor dalam keadaan laju atau berkecepatan tinggi,” jelas Wakapolresta Pontianak. Menurutnya, cucu Salawi ini pun tidak terima ditegur dan melaporkan teguran tersebut kepada kakeknya (Salawi). “Salawi yang mendengar cucunya

ditegur tersebut langsung tidak terima dan mendatangi Suwanto yang sedang berada di indekosnya sambil membawa Sajam,” ujar Veris. Sebelumnya hanya adu mulut, kemudian keduanya berkelahi menggunakan Sajam. Dua-duanya luka berat dan kritis. Suwanto dibawa ke RS Antonius sedangkan Salawi ke RS. Yarsi Pontianak. “Karena Suwanto luka serius di bagian leher depan hingga robek akibat Sajam Salawi, dia pun meningga dunia. Untuk Salawi masih kritis,” ujar AKBP Veris. Polisi sudah mengamankan Sajam yang digunakan Salawi. “Barang bukti sudah diamankan, dan saat ini kasus masih dalam penyelidikan lebih lanjut,” tegasnya. (zrn)

Diprediksi Ada .........................................................................................................................................................dari halaman 1 Namun semuanya tergantung pada figur yang diusung Parpol. Karena Pilkada bukan memilih partai politik, tetapi memilih figur yang akan menjadi pemimpin di daerah. Mengenai poros koalisi, menurut Jumadi, biasanya mengikuti ke mana arah dukungan Parpol besar di daerah yang memang memiliki jumlah suara dan kursi cukup signifikan di DPRD. “Di Kalbar setidaknya ada poros PDIP, poros Golkar, poros Demokrat dan poros Gerindra,” ujar Jumadi dihubungi Rakyat Kalbar, Selasa (28/4). Mengacu UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dijelaskan Jumadi, yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. “Saya punya keyakinan semua partai politik pasti akan membangun koalisi dengan poros utama, tentunya partai-partai besar tersebut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga muncul calon perseorangan. Karena dalam UU No 8 tahun 2015 juga memberikan peluang calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada, dengan syarat dukungan berkisar antara 6,5 persen sampai dengan 10 persen, tergantung dengan jumlah penduduknya,” terang Jumadi. PDIP dengan ketokohan Cornelis yang juga Gubernur Kalbar dan sebagai partai pemenang Pemilu dan Pilpres, tentu ingin melebarkan kekuasaannya di Kalbar. Dikatakan Jumadi, partai politik yang ingin melebarkan kekuasaan politiknya lewat media Pilkada sah-sah saja, bahkan hal yang wajar dalam politik.

Tinggal tergantung caranya. “Kita berharap, karena partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, maka cara-cara yang digunakan untuk meraih kemenangan politik dalam Pilkada juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jadikan Pilkada tidak hanya sekedar power oriented dengan menghalalkan segala cara, tapi juga harus dijadikan sebagai bagian dari political education dan membangun basis demokrasi yang sehat, santun dan beradab di daerah,” tegas Jumadi. Ia menambahkan, dalam Pilkada tergantung bangunan koalisi di daerah. Bisa saja misalnya di kabupaten tertentu, PDIP berkoalisi dengan Demokrat, tapi di kabupaten lainnya justru PDIP bersaing dengan Demokrat. Menurut Jumadi, dalam Pilkada, sekat-sekat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) akan lebih cair dan dinamis. Tergantung dinamika kepentingan elite di daerah. Oleh karena itu cross cutting politic antara partai yang masuk dalam kelompok KIH dan KMP sangat terbuka terjadi. Dua partai politik, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terancam tak bisa mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015, jika tak menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan di internal partainya. Merujuk pada undang-undang tentang partai politik, yang dapat mengusung calon kepala daerah adalah kepengurusan Parpol yang telah diakui pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Persoalannya, keputusan Menkumham terkait kepengurusan kedua parpol itu tengah menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Panitia Kerja Komisi II DPR pun

merancang mekanisme di Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pihak mana yang berhak untuk mengikuti Pilkada. “Saya melihat, konflik yang dialami Partai Golkar akan berdampak langsung terhadap kemampuan Golkar dalam menggerakkan mesin partainya dalam Pilkada nanti. Siapapun yang menang dalam PTUN nantinya, saya melihat elite-elite yang berada dalam tubuh Golkar akan terfragmentasi dan tidak solid. Tentu ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) politik yang berat bagi Golkar dalam Pilkada kali ini di daerah,” kata Jumadi. Ia juga berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam gawai politik Pilkada serentak di Kalbar untuk sama-sama memiliki tanggungjawab moral dan politik, yaitu bagaimana pelaksanaan Pilkada pada pertengahan Desember 2015 nanti dapat berjalan dengan baik, aman, damai, demokratis dan menghasilkan sosok pemimpin yang berkualitas. Profesionalisme dan netralitas KPU dan Panwas, lanjut Jumadi tentu sangat diharapkan. Tapi peran partai pengusung, Kadindat, tim sukses dan masyarakat pemilih sebagai elemen politik penting dalam Pilkada juga sangat menentukan kesuksesan gawai demokrasi. “Masyarakat harus kita ajarkan untuk memilih pemimpinnya di daerah dengan cara-cara damai dan rasional, sehingga sosok yang terpilih betul-betul dapat membawa perubahan yang signifikan kondisi sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah,” papar Jumadi.

Korps Satya Adhi Wicaksana yang dipimpin M Situmeang tersebut diintervensi pemangku kepentingan melalui pimpinan tertinggi kejaksaan di Kalbar. Penyelidikan yang dilakukan Kejari Pontianak atas kasus dugaan korupsi mobil dinas ini bergulir sejak 20 Februari lalu. Pada tahap penyelidikan, Kejari meminta keterangan sepuluh saksi. Bahkan Kejari Pontianak memanggil Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie untuk dimintai keterangan. Kemudian pada 3 Maret 2015, dugaan kasus korupsi operasional mobil dinas Setda Kalbar itu, dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Pada tahap penyidikan, tim sidik memeriksa sembilan saksi yang dianggap mengetahui dugaan kasus korupsi tersebut. Mereka adalah pihak bengkel mobil, pihak toko bunga dan tujuh PNS Setda Kalbar. Dugaan korupsi pengadaan operasional mobil dinas Setda Kalbar tersebut pada tahun anggaran 2007, 2008 hingga 2009 sebesar Rp6,9 miliar. Diduga terjadi penyimpangan penggunaan anggaran, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Pagu anggaran 2007 sebesar Rp1,9 miliar, tahun 2008 sebesar Rp2,5 miliar dan tahun 2009 juga Rp2,5 miliar. Informasi yang didapat Rakyat Kalbar sejak surat perintah penyelidikan, hingga surat perintah penyidikan dikeluarkan, kemudian proses meminta keterangan 10 saksi dalam tahap penyelidikan dan sembilan saksi dalam tahap penyidikan, proses hukum yang dilakukan Kejari Pontianak sudah berlangsung selama hampir 50 hari. Selama proses hukum atau penyelidikan dan penyidikan inilah, beredar isu, Kejari Pontianak yang dipimpin M Situmeang diminta untuk menghentikan kasus tersebut. Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasipenum) Kejati Kalbar, Supriyadi membantah isu intervensi tersebut. “Tidak benar isu yang beredar itu. Tidak ada yang melakukan intervensi atau menekan kasus ini untuk dihentikan,” tegas Supriyadi, Selasa (28/4). Dikatakan Supriyadi, isu apapun boleh terjadi. Karena isu hanya sekedar isu dan tidak benar. “Isu boleh-boleh saja, tapi ingat, itu tidak benar. Silakan pantau kinerja dalam proses hukum ini, karena kami kerja sudah sesuai prosedur, khususnya dalam melakukan proses hukum. Siapapun berhak memantau proses hukum dan itu tidak ada larangannya,” katanya. “Kalau mau tahu perkembangan proses hukumnya, bisa ditanyakan langsung ke Kejari. Kasus ini sudah diselidiki, dari lidik menjadi sidik. Saya melihat sejauh ini pemberitaan kasus ini pun sangat intens di media,” jelas Supriyadi. Mengenai ekpose atau gelar perkara untuk menetapkan tersangka tindak pidana korupsi, wajib dilakukan Kejati Kalbar. “Ini merupakan salah satu prosedur, dan ini bukan hanya berlaku untuk Kejari Pontianak melainkan berlaku untuk Kejari-Kejari lainnya,” terangnya. Gelar perkara ini dipimpin para petinggi di Kejati Kalbar. Mulai dari Kajat/Wakajati, eksposes serta para asisten. “Jadi tidak benar isu intervensi itu,” sambung Supriyadi. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak, M Situmeang juga membantah diintervensi dalam menangani kasus dugaan korupsi mobil dinas Setda Kalbar tersebut. Termasuk membantah intervensi dari Kejagung. “Tidak ada, kami tidak ada diintervensi atau ditekan pihak manapun untuk menghentikan proses hukum kasus tersebut. Itu tidak benar,” tegas Situmeang. Hambatan Sidik Kasi Intel Kejari Pontianak, Agussalim Nasution mengaku akan menetapkan dua calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi operasional mobil dinas Setda Kalbar pada tahun 2007, 2008 dan 2009. “Siapa dua orang ini, belum bisa kita sebutkan. Karena masih dalam proses penetapan tersangka,” terang Agussalim. Dua calon tersangka itu ditetapkan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Hanya saja penetapannya dilakukan setelah gelar perkara oleh Kejati Kalbar. “Kita sudah melakukan pra ekspose di kantor kami (Kejari Pontianak). Sedangkan untuk ekspose, kami akan melakukan di Kejati Kalbar, guna menetapkan dua calon tersangka. Di mana nantinya akan ada masukan dari pimpinan (Kajati/Asisten Pidana Khusus), sudah layak apa belum, kemudian sudah cukup bukti apa belum, dan lain sebagainya. Jadi setelah ekspose kita dapat umumkan, yakni menunggu hasil gelar nanti,” jelasnya. Dua calon tersangka ini, apakah berkaitan dengan anggaran tahun 2007, 2008 atau 2009? Kasi Intel menjelaskan, fokusnya i pada tahun 2008. “Sedangkan 2007 dan 2009 tidak fokus. Karena ada hambatan, yakni data untuk anggaran 2007 dan 2009 kami belum dapatkan,” beber Agussalim.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Minta Maaf ........................dari halaman 1 Rieke minta maaf kepada para buruh di Surabaya karena waktu pemilihan presiden mengajak mereka ramai-ramai mencoblos Jokowi. Analisa itu diutarakan oleh pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, dalam perbicangan dengan redaksi Rakyat Merdeka Online, kemarin malam (28/4). “Dia kan merasa berjuang sejak pilgub dan pilpres,” terang dia. Soal apa kekecewaan yang dimaksud, Karyono bilang, cuma Rieke yang tahu. Namun, kalau boleh menebak, Rieke sakit hati karena tak berada di dalam pemerintahan. “Kalau boleh menebak-nebak, karena dia gak masuk dalam kabinet,” tandasnya. Sebelumnya, siang kemarin, dalam konferensi pers dengan beberapa elemen buruh di kantor LBH Surabaya, Rieke juga mengajak para buruh untuk menduduki Istana Negara pada Jumat mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI itu merasa bersalah karena hingga saat ini janji pemimpin negeri ini belum terealisasi. “Saya minta maaf kepada teman-teman karena dulu saya mengajak mencoblos Pak Jokowi (sebagai presiden),” terangnya. Pemeran Oneng dalam komedi situasi Bajaj Bajuri di Trans TV ini menilai pemerintahan Jokowi gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan buruh. Menurut Rieke, program Tiga Layak Jokowi (layak upah, layak kerja, dan layak hidup) tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah. “Saya meminjam kata-kata pemerintah dulu: Saya prihatin,” tutur pemilik akun Twitter RDP @rieke_diah itu sambil geleng-geleng kepala.

Laporan: Julianus Ratno Re-editing: Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

SBY Berkicau ...............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu mengatakan, seharusnya pemerintahan Jokowi tak khawatir lagi soal hutang IMF. Karena beban hutang tersebut sudah dilunasi pemerintah Indonesia ketika SBY menjadi presiden. Justru menurut Ibas, pemerintah Jokowi seharusnya berterima kasih. “Justru seharusnya pemerintahan Jokowi berterima kasih, karena hutang IMF telah dilunasi. Bahkan ekonomi Indonesia tumbuh pesat dan menjadi bagian ekonomi dunia,” jelas Ibas. Menyikapi koreksi SBY dan Ibas, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, Indonesia tidak lagi punya hutang kepada IMF. “Enggak ada utang IMF,” jelas Bambang usai menjadi pembicara dalam seminar di kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (28/4). Wakil Menkeu era SBY ini menjelaskan, utang Indonesia ke IMF sudah lunas sejak 2006 lalu. “Dari sejak 2006 kita sudah tidak ada utang,” ungkapnya. Karena itu dia menegaskan, Presiden Joko Widodo yang menyebut Indonesia masih punya utang salah kutip. “Yang bilang kita masih punya utang ke IMF itu salah kutip,” tandas akademisi dari UI ini. Perbedatan utang ini muncul saat Jokowi mengklarifikasi isi pidatonya di Konferensi

Kicauan SBY di @SBYudhoyono soal kekeliruan omongan Jokowi seputar utang IMF, disambut beragam komentar. Di @SBYudhoyono, SBY memohon maaf karena terpaksa mengoreksi peryataan Presiden Jokowi tentang utang IMF yang dimuat di harian Rakyat Merdeka (Grup JPNN) edisi Senin, 27 April 2015. “Kami sudah tahu pak, sudah terlalu byk dusta di rezim ini,” tulis andritztenan#MAYDAY @andritztenan. Ada lagi komentar yang mungkin lebih pedas. “@SBYudhoyono ya pak. Gak apa2. Beliau jabatan sih presiden, tapi kapasitas omongan kelas dibawah lurah,” tulis barkah widayat di @double_ozz. Tidak hanya SBY, anaknya yang Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga mengkritik Presiden Jokowi. Dalam siaran persnya, Selasa (28/4), Ibas mengingatkan agar ke depan Presiden Jokowi tidak lagi mengeluarkan pendapat terkait hutang IMF, sebelum mendapatkan informasi yang akurat. “Apakah Pak Jokowi keliru mendapatkan informasi? Polemik mengenai hutang IMF sudah sangat jelas diselesaikan di era Presiden SBY. Indonesia sudah melunasi semua hutang kepada IMF pada tahun 2006 lalu,” kata Ibas

Jokowi menjelaskan kepada media, bahwa dia tidak anti pada IMF. Karena pada dasarnya Indonesia masih berhutang ke IMF. Inilah yang dikoreksi oleh SBY. Menurut SBY, ketika Jokowi menyebut Indonesia masih meminjam uang ke IMF, itu artinya Indonesia masih berhutang. Di sinilah menurutnya kesalahan Jokowi. “Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tersebut salah. Indonesia sudah melunasi semua hutang kepada IMF pada tahun 2006 lalu. Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka, berdaulat untuk merancang pembangunan ekonomi kita,” jelas SBY. Inilah penjelasan SBY di akun twitternya @ SBYudhoyono: -@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY* - @SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY* Kicauan SBY itu merangsang penghuni twitter untuk berkicau. Presiden Jokowi pun kembali menjadi sorotan publik, khususnya di dunia maya. Jokowi menjadi bully-an di twitter.

Asia Afrika bahwa Indonesia tidak anti IMF sebelum berangkat ke KTT ASEAN Minggu (26/4). Sebab, sampai saat ini Indonesia juga masih berutang ke IMF. Mendengar ini, mantan Presiden SBY merasa tertanggu dengan pernyataan itu. Kepada Rakyat Merdeka, SBY menjelaskan secara rinci bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas sejak 2006. Dalam akun twitternya, @SBYudhoyono, SBY juga membuat beberapa cuitan untuk menjelaskan kinerjanya selama meminta Indonesia dalam melunasi utang tersebut. Meski begitu, Seskab Andi Widjajanto tetap menyatakan Indonesia masih punya utang. Dia mengakui pernyataan SBY bahwa utang Indonesia ke IMF lunas pada 2006 memang betul. “Tetapi data dari statistik utang luar negeri Indonesia, ya ada. ADB dan IMF ya ada di 2009,” jelasnya. Untuk saat ini, sisa utang tersebut tinggal 2,9 miliar dolar AS. Andi mengaku tidak tahu keperluan utang itu untuk apa. “Silakan ditanya Kemenkeu atau BI,” ujarnya. Tidak hanya Menkeu, pihak Istana Negara juga angkat suara terkait sentilan Presiden RI ke-6, SBY. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pernyataan SBY melalui akunnya di Twiiter bahwa Indonesia sudah melunasi utang ke IMF pada 2006 memang

benar adanya. Namun, berdasarkan data Bank Indonesia, ternyata ada pinjaman baru lagi dari IMF pada tahun 2009 sebesar USD 3,093 miliar. Andi menegaskan, hutang itu masih ada sampai saat ini. “Di 2006 memang kita tidak memiliki hutang dengan IMF, tapi muncul lagi tahun 2009. Besarnya sekitar USD 3 miliar dan itu masih ada sampai hari ini,” ujar Andi di kompleks Istana Negara, Ja-karta, Selasa (28/4). Sampai hari ini, utang Indonesia saat zaman Presiden SBY itu belum lunas. Andi pun mengaku tak tahu tujuan SBY kala itu meminjam dana dari IMF lagi. “Soal teknis silakan tanya ke BI dan Ke-menkeu,” imbuhnya. Selain itu, ujar Andi, ada pula penambahan hutang Indonesia di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla di IMF pada November 2014 sebesar USD 2,9 miliar. Kemudian pada Februari lalu ada tamba-han hutang USD 2,8 miliar. Andi menambahkan, jumlah utang itu berdasarkan data dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia April 2015 di BI dan Kemenkeu. “Utang IMF itu utang moneter untuk jaga cadangan devisa kita. Bukan utang fiskal yang bisa untuk membangun,” jelas Andi.

Re-editing: Hamka Saptono

Pupuk Subsidi ...........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 kalau 80 hektare sedang tanam tidak memiliki pupuk, maka bisa jadi gagal panen,” tegas Daniel. Daniel mendesak PT Pupuk Indonesia secepat mungkin menyediakan pupuk untuk petani. Apalagi sekarang sedang memasuki musim tanam. “Kita mendesak Pupuk Indonesia dalam minggu ini memastikan NPK Pelangi bisa diterima oleh petani. Karena kalau tidak, dampaknya hilang hasil gabah pertanian,” katanya. Daniel mengaku, Komisi IV DPR sedang mengusut penyimpangan peredaran pupuk bersubsidi di Kalbar. Sudah jelas terjadi penyimpangan, karena pupuk bersubsidi hilang dan langka. “Ini lagi diselidiki dan dapat dikatakan pupuk subsidi ini hilang sejak satu bulan lalu. Apabila masalah ini tidak selesai, PT Pupuk Indonesia harus bertanggungjawab,”

subsidi ini daripada dijual kepada para petani atau rakyat, karena ada perkebunan, maka dijual ke perkebunan. Tentu saja nilai jualnya jauh lebih mahal,” tegasnya. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengaku kelangkaan pupuk di Kalbar sudah sering dikeluhkan petani. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tentu saja tahu, karena dia merupakan anggota DPR pemilihan Kalbar. Parahnya lagi, ketika rombongan Komisi IV meninjau ke lapangan, ternyata stock pupuk di Kalbar kosong. Padahal kuota pupuk subsidi sudah jelas untuk petani Kalbar. Lucunya, Kadis Pertanian diam saja atas kekosongan pupuk ini. “Memang pupuk jenis NPK Pelangi itu kosong. Saat musim taman ini yang membutuhkan pupuk tersebut sekitar 80 ribu hektare,

“Kita menduga ada permainan para peredaran pupuk bersubsidi ini,” ujar Edhi didampingi anggota Komisi IV dan Dinas Pertanian Kalbar saat meninjau Gudang Pupuk di PT Bhanda Graha Reksa (Persero) Kecamatan Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah. Menurutnya pernyelesaian permasalahan pupuk ini tentunya harus segera diantisipasi karena masalah pupuk ini alasannya klasik yaitu keterlambatan. Penyimpangan peredaran pupuk ini sangat besar terjadi. Apalagi kurang diawasi oleh instansi terkait. Sementara Kalbar merupakan wilayah yang memiliki areal perkebunan swasta yang sangat luas. Sedangkan pupuk yang disalurkan kepada petani ini adalah pupuk subsidi. “Bisa jadi ada permainan, karena pupuk

tegas Daniel. Hilangnya pupuk bersubsidi di Kalbar harus disikapi serius. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat hingga presiden. Pelaku penyimpangan pupuk bersubsidi ini harus ditindak tegas. Kalau dari unsur oknum PT Pupuk Indonesia, harus dipecat. Begitu juga dengan oknum pejabat maupun PNS atau legislator yang bermain. Bagaimanapun, masalah pupuk, juga masalah rakyat. “Kalau berlanjut bahkan urusan di Kalbar tidak selesai, saya akan menuntut hukum terhadap PT Pupuk Indonesia. Perusahaan itu harus mengembalikan kerugian para petani,” tegasnya. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Haizairin, mengatakan terjadinya kelangkaan pupuk di Kalbar merupakan kewenangan produsen.

Dia hanya mendorong produsen agar cepat melakukan pengiriman. “Masalah pupuk ini ada di produsen. Jadi kita mendorong produsen agar cepat mengirim. Terkait kelangkaan, mungkin masalah produksi di sana,” katanya. Dikonfirmasi terkait kelangkaan pupuk subsidi, Perwakilan Penjualan Kalimantan PT Pupuk Kaltim, Slamet Riyadi mengaku pupuk NPK di Kalbar ada dua produk yang saling mengisi. Alasan klasik pun tercetus, yakni terjadi keterlambatan PT Pupuk Kaltim. “Tetap akan kita usahakan maksimal bisa ada ketersediaan pupuk di Kalbar,” singkatnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Masa Sekelas ...............................................................................................................dari halaman 1 Eksekusi Mati ...............................................................dari halaman 1 (Dir Reskrimum) Polda Sulselbar, Kombes Polisi Joko Hartanto menyatakan, penyidik punya alasan menahan Abraham. “Saudara AS dilakukan penahanan karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan atau merusak barang bukti,” ujar Joko seperti dikutip Fajar Online (JPNN Group). Menurut dia, berkas kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Abraham sudah lengkap dan tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar. “Berkasnya sudah lengkap. Pekan depan kita usahakan bisa limpahkan ke kejaksaan,” tutur Joko. Dalam kasus Abraham tersebut, penyidik telah memeriksa 24 saksi, termasuk saksi ahli. “Kalau pemeriksaan saksi sudah lama, termasuk saksi ahli,” ungkap Joko. Anggota tim penasihat hukum mantan aktivis Anti-Corruption Committe (ACC) Sulawesi itu, Abdul Khadir, menyebut penahanan atas kliennya itu didasarkan pada alasan yang dipaksakan. Sebab, kata Kadir, tak mungkin kliennya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya.

“Alasannya mengada-ada,” kata Kadir, meski demikian Abraham dan tim kuasa hukumnya akan menghadapi proses hukum yang ada. Sebelum kemarin, pemeriksaan pertama atas Abraham dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sulselbar, Selasa 24 Februari lalu. Namun, pemeriksaan itu dihenti-kan setelah Abraham mengeluh sakit maag. Dalam kasus yang membelit Abraham, ada tersangka lain yakni Feriyani Lim, warga Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam pengajuan permohonan pembuatan paspor pada 2007 lalu, Feriyani Lim memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad di Jl. Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang. Kasus pemalsuan dokumen itu dilaporkan Ketua LSM Peduli KPK, Chairil Chaidar Said ke Bareskrim Mabes Polri pada 29 Januari 2015. Setelah menerima laporan Chairil, penyidik Mabes Polri melimpahkan kasus itu ke Polda Sulselbar. Apakah KPK akan mengambil langkah

atau diam saja? Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Indrianto Seno Adji, menyatakan sampai saat ini Abraham masih tetap berstatus pimpinan di komisi antirasuah itu. “Maka kemungkinan pimpinan KPK mempertimbangkan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan,” papar Indriyanto saat dihubungi JPNN, tadi malam. Meski demikian, Indrianto menegaskan bahwa keputusan soal itu akan dirapatkan terlebih dulu. ”Pimpinan KPK akan melakukan rapat pimpinan terlebih dahulu,” sambungnya. Nasib Abraham memang tidak seberuntung rekannya sesama pimpinan KPK nonaktif, Bambang Widjojanto. Pekan lalu, Bambang yang menjadi tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu di pengadilan itu, hampir ditahan Bareskrim Mabes Polri usai pemeriksaan. Namun rencana tersebut dibatalkan lantaran Bambang dinilai kooperatif selama pemeriksaan.

Re-editing: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

IDC 802 NEW ORBITRACK

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

BOOM SALE disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 28 APRIL S/D 4 MEI 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.850

Hanya

8.650

Hanya

9.750

Hanya

6.888 Ribu

2.588 Ribu

17.650

Hanya

3.888 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

5.988 Ribu

ELEKTRIK BIKE IDC 778 (NEW)

GARANSI

18.750

Hanya

7.588 Ribu

7.988 Ribu

8.950

Hanya

7.288 Ribu IDC 838 RECUMBENT BIKE (NEW) (NEW) ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER

(TERMURAH) 4.850

8.950

Hanya

3.788 RB

1.688 Ribu

Hanya

SPEKS ELECTRIC BIKE IDC 778 BERAT PEMAKAI : 150 KG MOTOR POWER : 350 WATT JARAK TEMPUH : 45 KM BATERY : 48V, 12 A WAKTU CHARGE BATERY : 6 SD 8 JAM KECEPATAN MAKSIMUM : 35 KM/JAM

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

EASY TO ORDER & PAYMENT

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU HAMMER TGL 28 APRIL SD 4 MEI 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 28 APRIL S/D 4 MEI 2015

terpidana kasus Narkoba, intervensi dari negara-negara lain pun berdatangan, terutama dari negara yang warganya akan menghadapi regu tembak tersebut. Eksekusi mati gelombang pertama 18 Januari 2015 lalu sukses dilaksanakan, enam terpidana mati kasus Narkoba pun ‘tinggal sejarah’. Namun pada gelombang kedua, reaksi negara-negara lain semakin keras. Bahkan disertai ancaman pemutusan hubungan diplomatik, penghentian bantuan atau penarikan investor. Penolakan dunia internasional terhadap eksekusi mati di Indonesia ini terus menerus terdengar. Untungnya, pemerintah Indonesia tetap konsisten mempertahankan kedaulatan hukumnya. Di dalam negeri, kendati riak-riak penolakan eksekusi mati bermunculan, namun sebagian besar rakyat Indonesia mendukung langkah Jokowi yang tidak memberikan pengampunan (grasi) terpidana

mati kasus Narkoba. Alasannya, Narkoba telah mer usak generasi muda bangsa Indonesia. Bahkan keganasan barang haram tersebut telah membunuh ribuan rakyat Indonesia. Indonesia sudah dinyatakan gawat Narkoba. Penggunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat memrihatinkan. Sehingga sudah sewajarnya, para Bandar dan Pengedarnya dihukum mati. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2015, diperkirakan pengguna Narkoba mencapai 4 juta orang. Satu tahun berikutnya meningkat menjadi 5 juta orang. Narkoba sepertinya sudah menjadi epidemik besar di Indonesia. Berbagai u p a y a d i l a ku k a n u n t u k mencegah peredarannya. Na mu n a n g k a p e n g e d a r maupun pemakai terus bertambah dari tahun ke tahun. Kor bannya hampir dari semua kalangan, mulai selebritis, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penegak Hukum hingga

pelajar. Bahkan para pengangguran pun masih ‘bisa’ menjadi pecandu Narkoba. Tidak mengherankan, Kejaksaan Agung Indonesia menjatuhkan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina) karena menyelundupkan 2,6 kilogram heroin. Myuran Sukumaran (Australia) yang menyelundupkan penyelundupan 8,2 kg heroin. Zainal Abidin (Indonesia) pengedar ganja, Martin Anderson (Ghana) kasus perdagangan 50 gram heroin, Raheem Agbaje Salami (Spanyol) karena menyelundupan 5,8 kg heroin, Rodrigo Gularte (Brasil) kasus penyelundupan 6 kg heroin, Andrew Chan (Australia) kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin, Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) kasus penyelundupan 1,2 kilogram heroin, serta Okwudili Oyatanze (Nigeria) kasus perdagangan 1,5 kilogram heroin. (Jaidi Chandra)

Nasabah Itu Dicuekin, Laporkan .......dari halaman 1 “Iya saya datang, saya ingin mempertanyakan uang saya yang hilang, karena hingga saat ini tidak ada kabar dari pihak Bank Mandiri,” tutur pria tua itu sedih. Alhasil, Lembaga Perberdayaan Konsumen dan Lingkungan Kalimantan Barat (LPKL Kalbar) meminta Abdul Rahman melaporkan hal ini menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Menurut Kepala LPKL Kalbar, Burhanudin Haris, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada pasal yang mengatur soal hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. “Dalam pasal 4 (ayat a), masuk unsur hak daripada Nasabah Bank Mandiri atas nama Abdul Rahman, dimana Abdul Rahman selaku pengguna jasa (Konsumen), sedangkan Bank Mandiri sebagai pemberi jasa. Bank sendiri termasuk perusahaan yang memberikan jasa penyimpanan uang,” jelasnya kepada Rakyat Kalbar, Selasa (28/4). Dijelaskan Burhanudin, ketika duit Abdul Rahman menguap begitu saja di tabungannya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, selaku pemberi jasa, bank diwajibkan bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut. “Mengapa harus diganti, karena hak daripada konsumen/pengguna jasa harus dipenuhi pemberi jasa. Kalau tidak, sama juga bank melanggar UU Perlindungan Konsumen,” tegasnya. Burhanudin menyatakan, bank itu ada untuk mem-

berikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam penyimpanan uang. Dan, ini salah satu syarat berdirinya bank sebagai pemberi jasa penyimpanan. “Kalau saya nabung, terus uang hilang tanpa sebab, berarti tidak aman. Bank harus bertanggung jawab karena menerima uang konsumen untuk melakukan penyimpanan (jasa),” terang dia. Kemudian, jika pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tidak dipenuhi bank, maka ini menjadi preseden sangat jelek terhadap nasabah lainnya. “Ini hal yang buruk bagi nasabah. Kemungkinan korban akan berjatuhan,” urainya. Bank Mandiri pun harus memberikan bukti konkrit jika merasa benar dan sudah menjaga keamanan duit nasabah. “Tunjukkan buktinya jika Bank Mandiri ini memang benar, sampaikan dengan nasabah. Tapi kalau tidak bisa membuktikan maka Bank Mandiri wajib bertanggung jawab karena tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan uang nasabah (Abdul Rahman,red),” tandas Burhanudin. Ia kemudian membacakan Pasal 4 huruf (h) UU Perlindungan Konsumen. Dimana salah satu hak konsumen, dalam hal ini nasabah, adalah mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal atau sebagaimana mestinya. “Dan, pasal 6 (f) berisi adalah kewajiban dari Si Pemberi Jasa untuk melakukan ganti rugi atas ketidaknyamanan,

ketidakamanan yang dijanjikan,” sambung Burhanudin. Imbuh dia, “Ini dapat diberlakukan jika memang terjadi kelalaian, kesalahan dari pihak Bank maupun oknumnya atau juga dibobol pihak luar dalam arti kata pelaku kejahatan. Maka hak-hak dari Abdul Rahman harus dan wajib diberikan oleh bank”. Burhanudin, yang juga menjabat Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak, menyatakan bahwa pihaknya menunggu laporan dari Abdul Rahman. Kantor BPSK Kota Pontianak berada di Jalan Alianyang, sekantor dengan Disperindag Kota Pontianak. “Kita siap menerima laporan dari Abdul Rahman jika memang ingin melaporkan kepada kita. Agar, hak-haknya selaku konsumen agar didapatkannya. Caranya membuat pengaduan tertulis, lengkap dengan bukti-bukti, serta kronologisnya. Sampaikan laporan ini kepada staf saya, saya akan kaji dan mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan,” tutupnya. Sebelumnya, Bank Mandiri melalui Head Area Kalbarnya, Nanang Wisnugroho, telah berulangkali menegaskan akan mengganti duit Abdul Rahman jika memang polisi menyatakan pihaknya bersalah. “Yes, Mandiri pasti bertanggung jawab,” tegas Nanang dalam jumpa pers di Bangikopitiam Pontianak, pekan lalu.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

SPORT

Inter Pensiunkan Nomor Zanetti Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

Amankan Scudetto Kamis, 30 April 2015 01.45 KOMPAS Tv (Live)

Presiden Inter Milan, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Nerazzurri akan memensiunkan nomor punggung ‘4’, yang dikenakan Javier Zanetti selama 19 tahun memperkuat Inter. Mulai saat ini, takkan ada lagi pemain yang mengenakan nomor pung-

gung tersebut. Selama 19 tahun, Zanetti tampil di 615 pertandingan Inter dan mempersembahkan 16 gelar, termasuk lima Scudetto dan satu trofi Liga Champions. Kini, pria yang berusia 41 tahun itu menjadi wakil presiden di klub yang sangat dicintainya tersebut. (*)

De Gea Datang Casillas Ditendang STASIUN radio Spanyol, Onda Cero, belum lama ini melaporkan bahwa Real Madrid tengah berusaha mencapai kata sepakat dengan Iker Casillas, untuk memastikan sang kiper pergi dari Santiago Bernabeu di musim panas. Sosok berusia 33 tahun tersebut masih menyisakan dua tahun di kontraknya yang berlaku saat ini, namun klub belakangan kerap dihubungkan dengan penjaga gawang utama Manchester United, David de Gea. Onda Cero mengatakan bah-

JUVENTUS FIORENTINA VS

KHIR pekan kemarin, Juventus berpeluang mengunci takhta juara Serie A 2014/15 jika bisa menekuk Torino dan Lazio serta AS Roma kalah pada saat yang bersamaan. Namun, Si Nyonya Tua justru menyerah 1-2. Tengah pekan ini, Kamis (30/4), Juventus kembali punya kans untuk mengamankan Scudetto keempat secara beruntun di kandang mereka sendiri saat menjamu pemburu zona Eropa Fiorentina. Itu pun dengan syarat Lazio gagal menang saat turun di Olimpico melawan tim juru kunci Parma. Melihat situasi terkini Parma, yang berjuang untuk bertahan di Serie A dan sanggup mengemas 12 poin dalam enam laga terakhirnya, ada peluang Lazio gagal mengamankan poin maksimal. Jika itu terjadi, berarti terbuka juga kans bagi Juventus, yang unggul 14 poin di puncak, un-

Impresif di Madrid MU Tutup Peluang

Salah Marchisio

Valero

Tevez

Buffon

Gomez

Pirlo

Savic Neto

Fernandez Badelj

Morata Barzagli

Chicharito Hernandez

Tomovic

Vidal Tevez

Bonucci

wa jika Madrid dan Casillas mencapai kata sepakat, De Gea bakal langsung didatangkan sebagai pengganti sang kapten. Casillas sendiri sebelumnya sudah sempat menyatakan bahwa ia ingin bertahan di Madrid hingga kontraknya berakhir, namun sepertinya situasi bakal bisa memaksa dirinya membatalkan rencana tersebut. Sementara itu De Gea belum lama ini masuk dalam PFA Team of The Year, usai ia menunjukkan performa yang luar biasa hebat bersama Manchester United di satu musim belakangan. (*)

Rodriguez

Pereyra Joaquin Lichsteiner

tuk menjadi juara di hadapan para tifosi setianya. Tambahan tiga angka, dipadu dengan terpelesetnya Lazio dan head-to-head superior atas peringkat tiga AS Roma (satu poin di bawah Lazio), Juventus pun secara matematis takkan terkejar. Namun, Juventus tentu saja terlebih dahulu harus mengalahkan Fiorentina, yang akhir pekan kemarin dihajar Cagliari di kandang sendiri dengan skor 1-3. Untuk itu, Juventus tak boleh larut dalam keke-

Entertainment Entertain

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Alonso

cewaan dari kekalahan melawan Torino. Dengan begitu, Juventus bisa mengeluarkan kekuatan optimal dan tiga angka pun bisa diamankan. Setelah itu, tinggal menunggu hasil Lazio vs Parma. Dengan sedikit keberuntungan, Juventus bisa juara di rumah sendiri dengan kompetisi menyisakan lima giornata. Bagi sang juara bertahan, itu pasti akan terasa sangat spesial. (*)

Pilihan Tepat

Polytron telah eksis di Indonesia selama 40 tahun sebagai brand elektronik lokal dan hingga saat ini masih tetap diminati masyarakat Indonesia. Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2014, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

MAU BAWA PULANG SMARTPHONE POLYTRON?

Hotel, Resto, Café

Caranya Mudah, Like FB Polytron Mobile dan FB Iklan Rakyat Kalbar Polytron semakin bersemangat dalam keikutsertaan mensponsori kegiatan olah raga. Salah satu kegiatan olah raga yang disponsori Polytron sepanjang tahun 2015 ini adalah? A. Sirnas PBSI C. Pengarapan lagu B. Pembuatan film PERIODE III: 25 – 29 APRIL 2015 Info pemenang kuis berhadiah periode III akan diumumkan tanggal 30 April 2015 di Harian Rakyat Kalbar

FB Iklan Rakyat Kalbar dan FB Polytron Mobile

Gunting dan kirim jawaban Anda ke Gedung Graha Pena Kalbar, Lantai 2, Jalan Arteri Supadio (A Yani II) Km 3,5 Sungai Raya, Kubu Raya. Untuk kabupaten/kota lainnya di Kalbar kirim ke biro-biro Rakyat Kalbar di daerah. Nama Lengkap

: ..............................................................................

No. KTP/No. Kartu Pelajar : .............................................................................. No. HP

: ..............................................................................

Jawaban

: ..............................................................................

PENAMPILAN impresif Javier ‘Chicharito’ Hernandez dalam dua laga terakhir Real Madrid tak membuat pelatih Manchester United, Louis van Gaal, terkesan. Pria asal Belanda itu menutup pintu untuk pemain berusia 26 tahun tersebut. Chicharito tampil apik dalam dua laga terakhir bersama Madrid. Ia mampu mencetak gol tunggal kemenangan El Real saat mengalahkan Atletico Madrid di leg kedua perempatfinal Liga Champions. Akhir pekan kemarin, Chicharito kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua dari empat gol Madrid ke gawang Celta Vigo. Pelatih Carlo Ancelotti memberikan posisi sebagai pemain inti karena Karim Benzema sedang cedera. “Masa depan Chicharito? Saya sudah mengirimnya pergi musim ini. Saya mengatakan hal yang sama kepada Danny Welbeck. Kamu kembali lagi menjadi cadangan dan saya pikir itu tak baik untuk kamu,” ujar Van Gaal. “Ketika Anda mencetak gol, seperti yang dilakukannya bersama Real Madrid, apakah tiba-tiba Anda langsung berbeda? Saya pikir tidak,” imbuhnya. Meski demikian, nasib Radamel Falcao lebih baik dibandingkan Chicharito. Van Gaal mengaku masih akan memberikan kesempatan pemain asal Kolombia itu. “Saya tak bisa mengatakan hal yang sama kepada Falcao. Falcao memiliki kualitas untuk bermain,” pungkas pria berusia 63 tahun itu. (*)

Rakyat Kalbar Rabu, 29 April 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Ratusan Kilo Beras dan Gula Ilegal Disita Petugas Satpol PP membongkar bangunan liar di Jalan Komyos Soedarso. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Satpol PP Bongkar 13 Bangunan Liar Pontianak-RK. Petugas Satpol PP Kota Pontianak di-back-up kepolisian dan polisi militer (PM) membongkar 13 kios liar yang dibangun di lahan milik Pemprov Kalbar di Jalan Komyos Soedarso, Pontianak Barat, Selasa (28/4). Pembongkaran kios juga disaksikan Camat Pontianak Barat. “Bukan hanya satu sampai tiga kali Surat Peringatan

GURU SD DITANGKAP ISTRINYA JADI BURON Bandarsribhawono-RK. Oknum guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Bandarsribhawono, Warsito, 51, harus mendekam di sel tahanan Polres Lampung Timur, kemarin. Penyebabnya, warga Desa Bandaragung, Bandarsribhawono itu nekat mengedarkan uang palsu (Upal). Halaman 15

(SP), melainkan belasan kali sudah kita berikan kepada pemilik kios. Kita mengingatkan untuk tidak membangun bangunan di atas aset pemerintah tersebut,” ujar Kasatpol PP Kota Pontianak, Ir Haryadi S Triwibowo. Dikatakan Haryadi, dari instansi terendah hingga Pemkot Pontianak sudah mengundang dan memberikan peringatan kepada para pemilik

bangunan liar. Pemerintah meminta bangunan itu membongkar sendiri oleh pedagang. “Mereka sudah kita undang, mulai dari tingkat RT/Lurah, Camat hingga Pemkot. Silakan berjualan di pasar yang sudah disediakan pemerintah,” jelas Haryadi. “Kalau di sini (aset pemerintah), Halaman 15

Sanggau-RK. Ratusan kilogram beras, gula serta puluhan botol minuman beralkohol (Minol) ilegal asal luar negeri disita jajaran Polsek Kapuas. Barang itu ditimbun di gudang dan toko di Jalan Gajah Mada dan Jalan H Juanda, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Selasa (28/4) sekitar pukul 15.00 wib. “Bukan sweeping, mungkin bahasanya terlalu ekstrim, pemeriksaan lah. Operasi ini dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari Wakapolres Sanggau,” ujar Kapolsek Kapuas, AKP Bambang Suharno, Selasa (28/4). Operasi dilakukan sejak pukul 10.00 Wib. Dari hasil pengecekan itu didapati gudang dan toko milik empat pengusaha yang menyimpan barang-barang ilegal asal Malaysia. Beberapa gudang dan toko Halaman 15 Beras dan gula serta Minol diamankan di Mapolsek Kapuas. IST

Pria Stres Lompat dari Longboat Sanggau-RK. Seorang penumpang longboat, Moko Rohmat Yudiantoro, 28, warga asal Dusun Kedondong, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, tiba-tiba saja meloncat dari longboat yang tengah melaju dari arah Sanggau menuju Meliau, Selasa (28/4) sekitar pukul 10.00 Wib. Kapolsek Kapuas, AKP Bambang Suharno mengatakan, tak ada hal-

hal yang mencurigakan dari Moko sebelum kejadian tersebut. “Ketika longboat bergerak menyusuri Sungai Kapuas, wilayah seberang dermaga Emplasemen Rimba Belian, Moko tiba-tiba saja menceburkan diri ke sungai,” kata Kapolsek. Kontan saja hal itu membuat pengemudi long boat bingung, termasuk penumpang lainnya.

Mendapat laporan, polisi bergerak cepat. Kapolsek Bambang memerintahkan Brigadir Mardiansyah, Babinkamtibmas Semerangkai untuk mengecek lokasi kejadian. Bambang menjelaskan, kejadiannya tersebut sekitar pukul 10.30. TKP-nya masih berada di Kecamatan Kapuas. Dugaan sementara, Halaman 15

Bocah 16 Tahun Pentolan Curanmor

Lubukbegalung-RK. Satu per satu anggota komplotan pencurian sepeda motor (Curanmor) yang melibatkan anak di bawah umur diungkap polisi. Mencengangkan, otak atau pimpinan sindikat Curanmor itu adalah bocah 16 tahun berinisial EPR. Ia menyerahkan diri ke Polsek Lubukbegalung, kemarin. EPR sebelumnya sempat lolos sewaktu digerebek petugas Reskrim Polsek Lubeg. Meski lolos, petugas menemukan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna orange tanpa pelat nomor. Halaman 15

Jalan Gajah Mada No 889 Pontianak 78124, Indonesia www.ibizzaclub.com

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

Bupati Resmikan Galeri UMKM

Promosikan Batu Akik dan Kain Tenun

Tim 9 PPP Bidik Birokrat

Herwani M Bakri. M Ridho

Sambas. Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sambas pada Desember 2015 mendatang, masing-masing partai politik (Parpol) sudah mulai melirik jagoannya untuk dijadikan Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Salah satunya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengincar empat birokrat yang saat ini menjabat asisten dan kepala dinas. Herwani M Bakri, Ketua Tim 9 PPP Kabupaten Sambas mengatakan, PPP melalui Tim 9 tengah membidik empat birokrat yang berkompeten menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. “Mereka yang masuk bursa PPP, yaitu Drs H Uray Tajuddin MSi, Ir H Hasanusi MM, Drs H Zainal Abidin MSi, dan Ir H Ferry Madagaskar MSi,” kata Herwani M Bakri kepada wartawan, Senin (27/4). Keempat birokrat ini merupakan putra terbaik daerah yang dianggap layak dan berkompeten menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2015-2020. “Tim 9 melihat dan menjajaki empat tokoh birokrat yang cocok dan berpengalaman dalam Pemerintahan Kabupaten Sambas. Apalagi keempat tokoh ini sangat dikenal dan dekat dengan masyarakat. Sehingga menjelang Pemilukada serentak Desember 2015 mendatang, PPP menganggap keempat figur birokrat ini berkompeten mengikuti Pemilukada Kabupaten Sambas,” ujarnya, Herwani menegaskan, untuk kemajuan pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan Kabupaten Sambas, memang sangat diperlukan sosok figur keempat birokrat tersebut. “Mari kita satukan barisan dan bulatkan tekad untuk balon Bupati dan Wakil Bupati dari kalangan politikus dan birokrat, dan bersama-sama melanjutkan visi dan misi Terpikat Terigas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas yang maju dan bermartabat,” kata Herwani seraya menyebutkan Tim 9 terdiri dari Hermanto, H Jumadi, Muzalli, Ivandri, M Riki Firmasyah, Arkom HM Daeng Arfi, dan Hambali. (edo)

Sambas. Selain kain tenun, Kabupaten Sambas kini dikenal sebagai penghasil batu akik. Galeri UMKM di Jalan Terigas, Desa Saing Rambi yang telah diresmikan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, Selasa (28/4), membuktikan dukungan terhadap promosi potensi khas Kabupaten Sambas. “Saya sangat mengapresiasi upaya Kepala Diskumindag Sambas Drs H Uray Tajuddin MSi, karena selama menjabat telah berhasil memperkenalkan potensi tenun Sambas dan mengangkat aset daerah. Juga keberhasilan Dewan Kerajinan Nasional (Deskranasda) di bawah pimpinan Wafida Pabali Musa,” ucap Juliarti. Bupati menegaskan, kain tenun Sambas juga dapat dikreasikan, tidak saja oleh warga Melayu, namun suku lain juga bisa berkreasi, seperti warga Dayak dan Tionghoa bisa menggunakan tenun Sambas. “Saya pernah melihat warga Tionghoa menggunakan pakaian tenun Sambas dengan model busana Tionghoa, ternyata menarik. Tentunya ini bisa dikreasikan, hasilnya akan lebih baik lagi,” ungkapnya. Sedangkan Ketua Dekranasda Kabupaten Sambas, Wafida Pabali Musa berterimakasih kepada Diskumindag yang telah memfasilitasi pembangunan Ge-

dung UMKM untuk dikelola Dekranasda. “Banyak hasil kerajinan yang perlu dipromosikan. Galeri ini merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan hasil kerajinan Kabupaten Sambas,” jelasnya. Sejak tahun 2012 hingga saat ini, papar istri Wakil Bupati Sambas Pabali Musa, transaksi yang telah beredar di Dekranasda Sambas mencapai Rp 2,5 miliar lebih. Bahkan, hasil penjualan kain tenun Sambas menggunakan printing telah dijadikan pakaian sekolah dan busana kerja. “Semua UPT Dinas Pendidikan sudah mempromosikan tenun Sambas menjadi pakaian sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Namun untuk SMA masih belum maksimal. Diharapkan seluruh pelajar SMA menggunakan seragam motif tenun Sambas,” harapnya. Guna meningkatkan gairah menggunakan kain tenun, papar Wafida, telah digelar Lomba Tenun Motif Sambas. Sayangnya, dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hanya 10 SKPD yang ikut serta dalam Lomba Busana Kerja, sisanya dari Polres dan kecamatan yang hadir. Ke depan, seluruh SKPD diharapkan ikut serta dalam Lomba Tenun Busana Kerja. “Kalau kita bersama-sama mempromosikan tenun Sambas, insya Allah tenun Sambas akan berkembang pesat, mengingat kain tenun

Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH menggunting pita tanda diresmikannya Galeri UMKM di Sekretariat Dekranasda Sambas sebagai pusat oleh-oleh Kabupaten Sambas. M Ridho

merupakan hasil kerajinan masyarakat Sambas,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Peresmian Galeri Dekranasda Kabupaten Sambas, Drs H Uray Tajuddin MSi mengatakan, Gedung Dekranasda telah ditetapkan sebagai pusat oleh-oleh kerajinan khas Kabupaten Sambas. “Pembangunan dilakukan Dinas Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan (Diskumindag),

dan pengelolaannya diserahkan kepada Dekranasda Kabupaten Sambas,” kata Kepala Diskumindag Sambas ini. Saat acara persemian Galeri Dekranasda, ujar Tajuddin, juga ditampilkan Pameran Batu Permata Sambas asal Desa Sempalai dan Boga, Kecamatan Sebawi. “Kita berharap Gedung Dekranasda dapat menjadi pusat oleh-oleh dari Kabupaten Sambas,” tegas Uray Tajudin. (edo)

Kasus Korupsi BLK Menggantung di BPKP Sambas. Kasus korupsi Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan Sejangkung hingga saat ini masih diproses Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas. Lambatnya proses penyidikan disebabkan masih menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kedua kasus korupsi yang saat ini sedang kami tangani ialah kasus korupsi Dermaga Sambas dan BLK. Hasilnya sudah kami sampaikan ke BPKP dan masih menunggu hasil kerugian negara,” kata

Kajari Sambas, Eko Kuntadi melalui Kasi Intel Kejari Sambas, Pramono Budi Santoso SH kepada wartawan, Selasa (28/4). Menurutnya, jika hasil kerugian negara dari kedua kasus ini sudah diterima Kejari Sambas, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dari kasus korupsi BLK. “Kami yakinkan kepada masyarakat, bahwa kasus ini tidak pernah kami tutupi. Kami hanya menunggu hasil kerugian negara dari BPKP,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari

Sambas menetapkan Konsultan Perencana Pembangunan Dermaga Sandar di Pasar Sambas dan bangunan BLK milik Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sambas sebagai tersangka kasus korupsi. “Tersangka kasus korupsi BLK berinisial SP, selaku konsultan perencana. Sedangkan proyek pembangunan dermaga sandar di Pasar Sambas yang roboh sebelum digunakan berinisial DI,” jelasnya. Menurutnya, kasus korupsi BLK sudah lama menjadi sorotan masyarakat Sam-

bas. Pembangunan BLK Dinsosnakertrans Sambas ini bersumber dari sharing dana APBN dan APBD Sambas Tahun Anggaran 2006. “Jumlah anggarannya Rp 1,3 miliar yang direalisasikan selama dua tahun anggaran 2006-2007. Sedangkan pembangunan dermaga sandar di Pasar Sambas dibangun Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kalbar senilai Rp 2.084.787.000. Sumber dananya APBD Kalbar. Dermaga ini roboh sebelum difungsikan pada awal 2014 lalu,” pungkasnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Tidak Terpengaruh Kualitas Air Sungai Mempawah merupakan sumber bahan baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mempawah untuk menunjang pelayanan distribusi air bersih kepada pelanggan. Meski belakangan ini air Sungai Mempawah tampak tercemar, namun kondisi itu tidak mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Mempawah itu. “Sejauh ini belum ada pengaruh dari kondisi air Sungai Mempawah. Karena, dalam pengelolaannya kita menggunakan bahan kimia untuk meningkatkan mutu dan kualitas air sebelum didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan,” aku Dirut PDAM Mempawah, H Trisna Jaya, Selasa (28/4). Trisna menyebut, kondisi air Sungai Mempawah yang mengental akibat tingginya kadar lumpur justru lebih mudah untuk diproses. Dibandingkan air yang tercemar kandungan gambut, akan lebih sulit untuk dijernihkan. “Kalau lumpur, lebih cepat proses pengendapannya. Hanya butuh 1-2 jam saja, air yang berlumpur bisa menjadi jernih. Lain halnya jika air gambut, tidak bisa dijernihkan secara maksimal. Walau berhari-hari diendapkan, tetap saja hasilnya tidak bisa putih dan bersih seperti biasanya,” ungkap Trisna. Lebih jauh, Trisna menerangkan, dalam upaya meningkatkan kualitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan, pihaknya juga aktif melakukan pembersihan jaringan pipa. Sebab, pipa yang digunakan untuk mengaliri air sangat mempengaruhi kualitas air bersih yang akan diterima masyarakat. “Ketika air berada di dalam pipa, maka terjadi proses pengendapan. Nah, ketika pengendapan itu terjadi, maka ada lumpur atau kotoran yang akan tinggal di dalam pipa. Ketika diberikan dorongan, maka endapan lumpur tersebut akan ikut mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Makanya, sering ada keluhan pelanggan air tidak bersih. Padahal, dari penampungan PDAM airnya sudah bersih,” ujarnya. Trisna senantiasa mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mengontrol mutu air bersih yang diterima. Jika mendapatkan air yang kurang baik atau jaringan pipa bocor dan lainnya, segera disampaikan kepada petugas PDAM. Secepatnya, permasalahan itu diselesaikan secara maksimal. “Kami juga tidak bisa 24 jam mengontrol jaringan pipa PDAM yang cukup panjang dan luas. Makanya, kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat. Jika ada permasalahan di lapangan, segera laporkan. Agar masalah tersebut dapat segera kami atasi,” tukasnya. (fia)

Petani Peniraman Mengadu ke Komisi IV DPR Tahun Ini, Anggaran Pertanian Rp 32,6 T Mempawah. Ketua Kelompok Tani Makmur I, Bukhari mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi kelompoknya dalam bertani, yakni belum maksimalnya pengendalian penyakit dan hama. Hal itu sangat penting, karena akan mempengaruhi hasil panen padi. “Beberapa masalah yang menjadi kendala di lapangan, seperti pengendalian penyakit, hama, ketersediaan pupuk dan sistem irigasi yang belum berjalan dengan baik. Padahal sejak dua tahun ini dengan metode hazto, hasil panen sangat baik. Peningkatan produksi sangat signifikan dari 4,8 ton per hektar menjadi 9,6 ton per hektar,” ungkap Bukhari mengadukan permasalahan yang dihadapi petani di Desa Peniraman dalam kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI dan Dirjen Pangan Kementan RI, Selasa (28/4) di Lahan Kelompok Tani Makmur I Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh. Bukhari menerangkan, dengan kondisi lahan tadah hujan yang

mereka garap, maka diperlukan sistem irigasi yang baik. Jika tidak, maka sangat mempengaruhi produktivitas hasil panen padi nantinya. “Karenanya, kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian. Baik infrastruktur, maupun peralatan yang modern sangat diharapkan,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas P3K Kabupaten Mempawah, Asfahani Arsyad mengakui, para petani di daerahnya masih kekurangan dukungan Alat Mesin Pertanian (Alsinta). Secara global, hanya ada beberapa kelompok tani yang telah mendapatkan bantuan peralatan yang cukup memadai dalam menjalankan aktivitas pertaniannya. “Untuk penerapan metode hazton ini, memang yang banyak dibutuhkan benih. Bahkan, volumenya mencapai 4 kali lipat dari cara tanam biasa. Dari situlah petani membutuhkan benih dalam jumlah banyak, dan tempat penanamanan benih yang

lebih luas,” terang Asfahani. Namun, timpal Asfahani, hasil yang dicapai petani dengan metode hazton tersebut sangat memuaskan. Terbukti, beberapa kali hasil panen dengan pola tersebut menunjukan peningkatan yang signifikan dibandingkan pola lainnya. “Peningkatan hasil panen dengan pola hazton sangat memuaskan. Dan proses pemeliharaannya relaitf lebih mudah. Namun, target hasil panen metode hazton sebesar 16 ton, sampai sekarang belum terpenuhi. Makanya, kita masih perlu memaksimalkan berbagai kebutuhan petani mulai dari peralatan, fasilitas dan lainnya,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPR-RI, Edi Prabowo menerangkan, kunjungan yang dilakukan jajarannya dalam rangka menyerap aspirasi petani di Kalbar. Legislator Partai Gerindra itu meminta masyarakat menyampaikan semua permasalahan di lapangan. Agar dapat ditindaklanjuti pihaknya di par-

Komisi IV DPR dan Dirjen Pangan melakukan kunjungan kerja ke Desa Peniraman. ALFI SHANDY

lemen. “Sampaikan saja apa yang menjadi masalah para petani disini. Jangan takut akan menyakiti Gubernur, Bupati atau pejabat manapun. Terangkan semuanya secara jelas kepada kami, dan semaksimal mungkin akan kita carikan jalan keluarnya,” papar Edi. Edi mengatakan, pihaknya mendorong agar segala potensi yang ada di daerah dikelola secara baik dan maksimal. Terlebih potensi pertanian yang erat kaitannya dengan ketersediaan pangan masyara-

kat. Sebisa mungkin agar produksi panen padi petani setiap tahunnya bisa ditingkatkan. “Komisi IV sangat serius dalam memperhatikan kemajuan sektor pertanian. Sepanjang sejarah, tahun ini anggaran di sektor pertanian diberikan sebesar Rp 32,6 triliun. Makanya, kita ingatkan agar anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat petani di daerah. Baik untuk pengadaan traktor, infrastruktur, pupuk dan lainnya,” tegas Edi. (fia)

Sekda : Ekosistem Bumi Kritis Mempawah. Pembangunan ekonomi kerap tidak memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, secara perlahan ekosistem bumi menjadi kritis. Jika seluruh penduduk bumi tetap mempertahankan pola konsumsi dan produksi seperti sekarang, maka bumi diperkirakan tidak dapat lagi memproduksi konsumsi bagi manusia. “Kita butuh tiga planet seukuran bumi untuk tetap bertahan hidup. Padahal, kita tahu sampai sekarang belum ditemukan planet lain yang

dapat dihuni oleh manusia selain bumi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah, Mochrizal pada acara Pemilihan Duta Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Mempawah 2015, belum lama ini. Karenanya, Mohrizal seluruh unsur mulai dari pemerintahan, pelaku usaha maupun masyarakat luas untuk mengubah pola hidup dan konsumsi terhadap Sumber Daya Alam (SDA) di bumi. Yakni dengan melakukan pola hidup dan konsumsi yang berkelanjutan,

serta ramah lingkungan. Melalui pola itu, segala kegiatan konsumsi dan produksi didasarkan pada pertimbangan keberlangsungan SDA terhadap daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup. “Dengan begitu, maka bumi akan tetap menjadi sebuah planet yang nyaman untuk dihuni. Inilah saatnya kita secara serius menghargai bumi, kesehatan, dan masa depan kita dan anak-cucu dimasa mendatang,” ujarnya. Di Kabupaten Mempawah, sambung Mochrizal, kepedulian

lingkungan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menggunakan produk lokal yang hemat energi, pengelolaan pertanian organik, dan penerapan pola hidup sederhana dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. “Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Ini bukan semata tugas pemerintah, tapi juga tugas dan tanggung jawab kita bersama,” ucapnya. Pendapat senada disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

(BLHPB) Kabupaten Mempawah, Syahrizal menyebut makin banyaknya penduduk bumi berdampak makin banyaknya keinginan hidup manusia. Namun, sebagai satusatunya planet yang memenuhi kebutuhan hidup tersebut, bumi punya keterbatasan. “Jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi bencana besar bagi bumi. Karenanya, sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan secara efektif,” singkatnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Ketapang Bahari Saya Didoakan Sepuluh Ribu Petani Ketapang. Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto, akhirnya bertemu dengan petani Pir-Trans eks PT Benua Indah Group (BIG) Minggu (26/4). Tatap muka bersama ratuasan Petani ini dilaksanakan di lapangan desa Selimatan Jaya kecamatan Kendawangan. Diakuinya sambutan para petani luar biasa, menurutnya pertama kali bertugas di Kalbar ia tidak mengenal siapa dan termasuk kasus PT BIG, tetapi ketika diinventarisir perkara yang sedang ditangani yang belum tuntas ia melihat ada satu perkara yang sudah cukup lama tapi belum selesai. “Saya perintahkan untuk kasus PT BIG segera proses P21 dan tangkap pelakunya,” tegas Kapolda di hadapan para petani. Dipaparkannya, dalam proses ini banyak sekali gangguan dan apa yang ia lakukan bukan tidak berisiko, namun itu merupakan tanggung jawabnya sebagai Kapolda dan sudah menjadi komitmen dan tanggung selaku penegak hukum. Apapun risikonya yang akan dihadapi, sudah menjadi kosekuensi jabatanya. “Tapi saya yakin akan doa 10 ribu kepala keluarga di sini akan mendoakan dan menjaga saya. Semoga apa yang saya lakukan ini diridhai-Nya, karena ini semata-mata demi keadilan dan kebenaran,” tegasnya. Kapolda berharap kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. “Ciptakan suasana yang kondusif. Percayakan penanganan setiap kasus kepada penegak hukum sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat akan tercapai,” pesan Kapolda. Kedatangan rombongan Kapolda yang didampingi Kapolres Ketapang beserta jajaranya itu disambut antusias ratusan petani dari empat kecamatan yang memenuhi lapangan tersebut. Mereka bertatap langsung dengan sosok pembela para petani dalam kasus PT BIG. Perwakilan petani Pir-Trans eks PT BIG, Supirman, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalbar beserta rombongan yang telah memenuhi hajatnya untuk menemui para petani. “Sudah beberapa kali pergantian Kapolda, baru Kapolda Arief Sulistyanto yang dapat mengunjugi kami, para petani, itu sangat luar biasa,” kata Supirman. Ia menambahkan, mereka merasa bangga dalam kesibukan Kapolda sehari-hari masih sempat meluangkan waktunya untuk berkunjung memenuhi undangan para petani Meski jarak dan waktu tempuh dari Pontianak tidak dekat, namun Kapolda mau menemui petani terkait permasalahan para petani yang sudah berlangsung sejak tahun 2009 lalu dengan eks PT BIG. Berbagai upaya dilakukan petani guna mencari keadilan dan berkat Kapolda, semua kasus yang hampir tenggelam dan semua impian petani yang hampir punah dalam mencari keadilan kini mulai timbul kembali. (Jay)

Rabu, 29 April 2015

Riniwati Henrikus Boyong 15 Peserta Ketapang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar menggelar apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini nonformal dan informal (PTK PAUDNI) berprestasi 2015 yang berlangsung selama tiga hari di Rumah Betang Radank, Jalan Sutan Syahrir Pontianak. Acara dibuka langsung Gubernur Kalbar melalui Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan SDM yang dihadiri Direktur Pembinaan PTK PAUDNI, Wali Kota Pontianak, Sutarmiji. SH dan undangan lainnya. Bunda PAUD Ny Riniwati Henrikus menyerahkan kembali Piala Bergilir PTK PAUDNI Berprestasi 2014, yang berhasil diraih Kabupaten Ketapang pada perlomban tahun 2014 sebagai juara umum, dan diserahkan kepada Parbubu Lumban Tobing Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan SDM mewakili Gubernur Kalbar Cornelis untuk diperebutkan kembali pada tahun ini. Kabupaten Ketapang dalam ajang tersebut mengirim 15 peserta lomba apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PTK PAUDNI) Berprestasi 2015, yang dipimpin langsung Bunda PAUD Ny Riniwati Henrikus. Acara yang digelar setiap tahunnya disamping untuk mem-

Ketapang. Sebanyak 6.785 peserta Ujian Nasional (UN) dari 126 Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun MTS di Ketapang siap melaksanakan Ujian Nasional yang akan berlangsung pada Senin (4/5) sampai Kamis (7/5). Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketapang, Ucup Supriatna mengatakan, sampai saat ini belum ada kendala berarti menjelang pelaksanaan UN tingkat SMP / MTS di Ketapang. “Semuanya lancar, sampai saat ini tidak ada kendala, dan kita siap melaksanakan UN pada Senin (4/5),” katanya, Selasa (28/4). Ucup menuturkan, sampai

Bunda PAUD Ny Riniwati Henrikus menyerahkan kembali Piala Bergilir PTK PAUDNI Berprestasi 2014, yang diraih Ketapang tahun 2014 sebagai juara umum kepada Parbubu Lumban Tobing Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan SDM. HUMAS

berikan penghargaan sekaligus memotivasi serta memupuk tali silaturahim para Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dalam mendidik anak-anak usia dini. “Selaku Bunda PAUD mem-

berikan dukungan sepenuhnya kepada tenaga pendidik PAUD dalam mendidik anak-anak usia dini,” kata Riniwati Henrikus. Untuk itu kehadirannya dalam kegiatan tersebut, dapat memberika motivasi bagi tenaga

pendidik PAUD baik mengikuti perlombaan maupun dalam aktivitas sehari hari. Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional Tahun 2015 rencananya akan digelar di Medan Sumatera Utara direncanakan pada bulan

6.785 Siswa SMP Ikuti UN saat ini, pihaknyapun belum mendapat laporan adanya peserta UN yang sudah terdaftar mundur maupun batal ikut UN. “Sampai sekarang tidak ada laporan kalau ada siswa yang mengundurkan diri dari UN, semuanya masih berjalan lancar total 6.785 peserta siap mengikuti UN,” jelasnya. Ia menjelaskan Selasa (28/4) naskah soal UN juga sudah tiba di Dinas Pendidikan Ketapang, yang dikirim melalui jalur darat dan dikawal petugas keamanan dan anggota Disdik Ketapang. “Sebanyak 151 koli soal hari ini datang, dan langsung kita simpan di gudang penyimpanan yang dijaga ketat dua anggota Polres dan 2 anggota Satpol PP,” ujarnya.

Ucup meminta seluruh peserta UN tingkat SMP mempersiapkan diri dengan baik menjelang UN, meskipun UN kali ini memang bukan penentu kelulusan siswa, lantaran penentu kelulusan ditentutkan oleh masing-masing satuan pendidikan. “Jadi untuk persentase kelulusan ditetapkan masing-masing satuan pendidikan, tergantung masing-masing sekolah, hanya saja ada dua indikator seperti nilai Ujian Sekolah dapat menentukan kelulusan 30 persen sampai 50 persen dan nilai rata-rata raport 50-70 persen,” teranya. Ia berharap peserta tetap belajar dan menjaga kesehat-

annya, di samping orangtua juga diimbau untuk tetap mengawasi dan memotivasi anak-anak agar mendapat hasil maksimal dalam UN nantinya. Sementara Kepala Sekolah SMPN 1 Ketapang, Erdinan mengatakan, pihaknya siap mengikuti UN dan sudah melakukan persiapan menghadapi UN jauh hari sebelumnya. “Sampai sekarang persiapan sudah maksimal. Rencana kita lakukan persiapan akhir yakni zikir bersama sebelum siswa mengikuti UN nanti,” katanya. Persiapan-persiapan yang dilakukan pihaknya antara lain dengan menambah jam pelaja-

Agustus 2015, yang meliputi lima belas lomba perorangan, terdiri dari dua jenis lomba PTK PAUD, Tujuh jenis Lomba PTK Kursus dan pelatihan, serta enam jenis lomba PTK Pendidik masyarakat. (Jay-Humas)

ran khusus untuk mata pelajaran yang diujikan baik mata pelajaran dalam UAS maupun UN. “Selama 6 bulan sebelum UN persiapan juga sudah kita lakukan, namun fokusnya 2 pekan sebelumnya kita khususnya menambah jam pelajaran yang di UN-kan,” katanya. Di sekolahnya jumlah siswa yang terdaftar menjadi peserta UN sebanyak 227 siswa, hanya saja sejak Januari lalu ada satu siswa yang mengundurkan diri. “Untuk yang satu orang siswa itu orang tuanya sudah kita panggil dan membuat pernyataan mengundurkan diri. Alasannya karena sang anak memang tidak mau sekolah lagi,” pungkasnya.(Jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Tingkatkan Daya Saing Daerah Sukadana. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (UU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti dan ditetapkanlah UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemda. “Secara umum perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014 tentang Pemda ini didasari atas permasalahan-permasalahan. Antara lain, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sy Muzahar, Asisten I Setda KKU, belum lama ini. Kemudian, lanjut dia, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemda lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. “UU 32/2004 tentang Pemda sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Dari dasar pokok pemikiran tersebut sehingga ditetapkanlah UU 23/2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama mengatur permasalahan antara lain kewenangan dan pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Mengatur susunan dan kedudukan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta menghapuskan 102 pasal UU 17/2014 tentang MD3,” papar Sy Muzahar. Ia mengharapkan kepada semua Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kayong Utara, agar dapat mengembangkan kemampuan dan dapat memahami dengan seksama, baik perubahan-perubahan menyangkut pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun manajemen pengelolaan administratif penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dewasa ini. “Sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan benar,” pungkas dia. (lud)

Kepulauan Karimata Cocok untuk Scuba Diving Karimata. Potensi ekowisata untuk olahraga scuba diving di pulau-pulau yang ada di kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara (KKU), perlu digali lagi. Supaya dapat dijadikan satu di antara prospek ekowisata. Scuba diving atau selam scuba adalah penggunaan alat pernapasan bebas untuk berada bawah air dalam waktu lama untuk penyelaman rekreasi dan penyelaman profesional. Biasanya penyelam berenang di bawah air, namun berjalan dan penggunaan kendaraan propulsi penyelam juga dimungkinkan. Kata scuba merupakan sebuah akronim untuk self contained underwater breathing apparatus, tetapi telah diterima sebagai kata yang menunjuk ke peralatan scuba. Dua jenis peralatan scuba adalah “sirkuit-terbuka” Aqualung, dikembangkan oleh Jacques Cousteau dan “sirkuit-tertutup” Rebreather. Di dalam dunia selam scuba (scuba diving) jarak pandang adalah satuan kejernihan air untuk kegiatan menyelam. Biasanya dinyatakan dalam satuan jarak

Pulau karimata

seperti meter dan feet. Semakin jauh jarak pandang sewaktu menyelam, air semakin jernih, semakin mudah untuk melihat objek selam. Sebaliknya semakin

pendek jarak pandang, maka akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelaman. Jarak panjang pada saat menyelam, kategori baik adalah di

atas 20 meter, biasanya terdapat di pulau yang jauh dari muara sungai yang besar. Jarak pandang sedang antara 8 sampai 20 meter, biasanya terletak di pulau-pulau

yang agak jauh dari muara sungai. Jarak pandang buruk, kurang dari 8 meter, biasanya terdapat pada pantai-pantai yang dekat dengan muara sungai besar. (lud)

Siapkan Perbup Sarjana Pendamping Desa Sukadana. Kayong Utara dalam menyongsong pemberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, sedang menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai pendamping desa. Perbup ini akan berisi mengenai persyaratan, tugas, pokok, dan fungsi pendamping desa. “Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia di Kayong Utara, pemerintah daerah baru bisa memberikan persyaratan jenjang pendidikannya hanya diploma dua (D2). Nantinya setiap satu desa akan memiliki satu pendamping desa, mereka akan mendampingi semua perangkat desa termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), supaya bisa menata pemerintahan desa dengan bertanggungjawab, baik dari segi adminstrasi

maupun pengelolaan keuangan desanya sendiri,” ungkap H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara, belum lama ini. Penyelenggaraan pemerintahan desa, lanjut dia, haruslah bisa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, juga harus dikembangkan sistem ketransparansiannya dan akuntabilitas tata pemerintahan desa. Selain itu, di pasal 86 UU Desa mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, serta sumber daya manusianya (SDM). Pendamping desa juga memegang peran penting dalam mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Bukan tugas yang mudah, karena selama ini

di banyak desa, lembaga kemasyarakatan seakan hanya lembaga papan nama saja. Kondisi ini terjadi karena memang lembaga kemasyarakatan di desa tidak pernah mendapatkan sentuhan. Selanjutnya pendamping desa juga bertugas mendorong pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan secara partisipatif masyarakat desa. Pengawasan secara kelembagaan menjadi tugas utama BPD dan secara partisipatif, juga menjadi hak dan kewajiban desa. “Pendamping desa mengorganisasikan pendampingan masyarakat desa berdasarkan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Tidak kalah penting, pendamping desa juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

desa melalui musyawarah desa. Kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa, harus dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa,” kupas dia. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP 43/2014) pasal 126 ayat 1, merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa, untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa. Pendamping desa akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendamping teknis. Pada saatnya nanti, pendamping desa akan jauh melampaui fasilitator PNPM. Mereka nantinya harus masuk lebih jauh ke dalam tata kelola pemerintahan

desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyrakatan dan komponen desa lainnya, mengambil peran secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pasal 127 PP 43/2014, menerangkan pendamping desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal. Konsilidasi keuangan desa melalui APB Desa. Sumber pendapatan desa, mulai dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa (ADD) dari APBN, ADD dari APBD, bagi hasil pajak dan restribusi, serta berbagai sumber pendapatan lainnya harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui APBDesa. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Tradisi Coret Baju Seragam Perlu Dihindari

Syafarudin

Nanga Pinoh-RK. Aksi corat-coret seragam sekolah pasca pengumuman kelulusan tampaknya sudah menjadi tradisi di kalangan siswa. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Syafarudin menghimbau, kepada seluruh siswa pada saat pengumuman kelulusan tingkat SMA pada 18 Mei mendatang, tidak melakukan corat-coret baju seragam serta melakukan pawai dengan menggunakan kendaraan bermotor selepas pengumuman kelulusan. Dia mengimbau, baju seragam disarankan untuk dikumpulkan di sekolah dan hasil pengumpulan akan diberikan kepada siswa yang kurang mampu atau kepada calon siswa baru yang juga berasal dari keluarga tidak mampu. “Dengan cara tersebut pakaian seragam bisa lebih bermanfaat baik bagi penerima. Bila tidak diserahkan ke sekolah, siswa bisa menyerahkan baju seragam tersebut kepada tetangga atau siapapun yang membutuhkan. Untuk meluapkan kegembiraan kelulusan UN bisa dilakukan melalui cara lain. Seperti halnya berkumpul di sekolah atau di tempat-tempat tertentu yang disukai oleh para siswa itu sendiri tanpa menghilangkan luapan emosi kegembiraan itu sendiri,” ucap Syafarudin di ruang kerjanya, kemarin. “Meluapkan kegembiraan semasa remaja, karena mereka lulus UN tentunya wajar dan sangat dimaklumi. Namanya juga remaja. Namun tentunya hal itu tetap harus diarahkan agar tidak berlebihan serta tidak mengkhawatirkan orangtua mereka. Bahwa para siswa dilarang untuk melakukan konvoi kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Karena selain berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalulintas juga mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujarnya. “Selain itu konvoi kendaraan bermotor juga menimbulkan kebisingan dan tidak mencerminkan perilaku terpelajar. Semoga para siswa mematuhi imbauan tersebut dan kami akan mengontrolnya dan menyosialisasikan ke setiap sekolah,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

Pelaksanaan Proyek Jangan Mendahului Penetapan Anggaran John Murkanto: Itu Bermasalah dengan Hukum Nanga Pinoh-RK. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, John Murkanto mengingatkan, kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Melawi tahun ini. Mulai dari proyek tender maupun Penunjukan Langsung (PL) supaya menghindari pekerjaan yang dilakukan mendahului anggaran (penetapan APBD). “Saat ini kami sedang survey hasil hitungan rekayasa lapangan di seluruh proyek fisik. Setelah selesai survey ini dilanjutkan dengan perjanjian kontrak antara Dinas PU dan pihak kontraktor. Apabila dokumen kontrak ini memenuhi persyaratan yang dibutuhkan maka DPU mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK),” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi, John Murkanto, kemarin.

Menurutnya, apabila pihak kontraktor mengerjakan proyek tanpa ada memiliki SPK dari pihaknya tentu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kata John, pekerjaan yang dilakukan mendahului juga rentan terjadinya penyimpangan. Misalnya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati atau volume proyek tidak sesuai dengan perencanaan. “Pekerjaan yang dilakukan mendahului anggaran akan bermasalah dengan hukum. Hal ini bisa menjadi temuan,” tegas John. Di samping itu, lanjut John, pihaknya tak henti-hentinya menegaskan proyek harus diselesaikan secara tepat waktu dan pelaksanaan proyek terutama yang berhubungan dengan fisik. Hal tersebut penting supaya

John Murkanto. S

UKARTAJI

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, dirinya berharap kiranya seluruh pekerjaan proyek fisik tersebut dilaksanakan tepat waktu. Sebab ini sudah merupakan konsekwensi yang harus

diterima bersama. Selain tepat waktu, John mengharapkan, supaya pekerjaannya yang dilaksanakan tetap memenuhi unsur serta mekanisme dalam proses pembangunan. “Jangan hanya persoalan wak-

tu, para penyelenggara pembangunan akan melaksanakan kegiatannya dengan baik serta memperhatikan kualitas dari pembangunan yang dilaksanakan. Sebab jika tidak seperti itu maka masyarakat yang nantinya akan dirugikan,” ujarnya. “Kita harus menghindari adanya proyek luncuran tanpa memiliki SPK dari DPU. Saya minta hal ini diperhatikan. Kepada kontraktor jangan cobacoba mengerjakan proyek sebelum ada perintah dari PU. Ini beresiko hukum besar apabila dilakukan. Jangan pula karena mau cepat dikerjakan sehingga hasilnya tidak memuaskan sehingga menjadi temuan. Pekerjaan harus maksimal secara baik dan benar,” lugasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Penyerahan SPPT PBB Peluang Dongkrak PAD

Penyerahan SPPT PBB Desa Di Kecamatan Nanga Pinoh. S

UKARTAJI-RK

Nanga Pinoh-RK. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke sejumlah desa. Wujud implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut menegaskan bahwa PBB saat ini langsung dikelola oleh daerah serta masuk sebagai PAD. Penyerahan tersebut dilakukan langsung oleh Kasi Pendataan dan Penetapan Pajak Penagihan DPPKAD

Kabupaten Melawi, Dani kepada Camat Nanga Pinoh, Aimolnija. “Kita juga sudah memiliki Perda tersendiri terkait PBB dan untuk perangkat pendataan sampai pencetakan secara massal juga sudah kita tangani sendiri,” ucap Dani, kemarin. Sementara itu, Camat Na n g a P i n o h, A i m o l nija berharap, partisipasi pembayaran pajak oleh masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh bisa semakin meningkat. Mengingat pajak merupakan sumber pelaksanaan pembangunan. “Saya harapkan para

petugas dan aparatur desa juga bisa melakukan penagihan dengan profesional, ramah dan baik. Bila ada hal yang kurang nyambung, bisa dikomunikasikan dengan bidang pajak di DPPKAD,” ujarnya. Aimolnija mengungkapkan, dari data yang ada memang masih banyak masyarakat di Nanga Pinoh yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak, khususnya untuk PBB. Menurutnya, hal tersebut merupakan sifat yang kurang baik mengingat pajak digunakan untuk membangun Kabupaten Melawi. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Puskesmas Dinilai Belanja Obat Lebih Besar Sintang-RK. Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Florensius Anom menyatakan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) telah bekerja di luar ranah yang menjadi tanggungjawab serta kewenangannya. “Puskesmas sudah keluar dari jalur, karena keberadaan sebuah puskesmas di masyarakat itu sebenarnya diarahkan untuk lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif terkait pelayanan kesehatan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini, biaya belanja obat di seluruh puskesmas lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk tugas utamanya,” ucap Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Florensius Anom. Oleh karena itu, menurutnya hal ini perlu menjadi perhatian serius dari sejumlah pihak. Sebab apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak besar pada titik pelayanan kesehatan. “Kita tidak mau puskesmas hanya mengedepankan belanja obat, sementara pelayanan kesehatan untuk masyarakat diabaikan,” paparnya. Terpisah, Kepala Puskesmas Dara Juanti Sintang, Memi Sukaesih membenarkan, biaya belanja obat di hampir setiap puskesmas rata-rata memang lebih besar. Menurutnya, hal ini berbanding lurus dengan tingkat kunjungan masyarakat ke puskesmas tersebut. “Yang paling berpengaruh lagi adalah mindsed masyarakat bahwa setiap kali mendatangi tempat layanan kesehatan maka mereka harus diberikan obat. Padahal kita sudah jelaskan bahwa keluhan yang disampaikan kepada petugas kesehatan tidak harus diatasi dengan memberikan obat,” bebernya. Dicontohkannya, ada seorang ibu rumah tangga yang datang ke puskesmas dengan keluhan pusing atau sakit kepala. Namun setelah diperiksa oleh petugas kesehatan tidak ada gejala yang membuat petugas harus memberikan obat. “Tekanan darah normal, suhu tubuh atau detak jantung juga normal. Hanya mungkin ada kesalahan apa sehingga merasa pusing. Untuk kasus seperti ini kan seharusnya petugas tidak harus memberikan obat. Tapi kadang si ibu yang datang ini memaksa harus membawa pulang obat. Maka mau tak mau kita juga berikan. Misalnya multi vitamin,” tuturnya. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sintang ini menambahkan, mindsed masyarakat itu yang membuat pihak puskesmas harus membuat perencanaan pelayanan termasuk pembelian obat setiap tahun. Meskipun demikian, upaya promotif dan preventif tetap menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Upaya ini tidak hanya dilakukan dengan mendatangi masyarakat langsung. Namun juga disampaikan oleh petugas langsung kepada masyarakat yang datang ke puskesmas. “Ada juga masyarakat yang datang ke puskesmas untuk konseling masalah lingkungan atau kesehatan. Namun puskesmas juga membuat kegiatan untuk melakukan tindakan promotif dan preventif ke masyarakat,” ujarnya. (Adx)

Perbaikan Data Kependudukan Sintang Terkesan Berbelit-belit Sugianto: Kenapa Jadi Susah dan Berbelit Sintang-RK. Beberapa calon pendaftar penerimaan polisi tahun 2015 terpaksa harus bersedia memperbaiki kelengkapan berkas yang dikembalikan oleh panitia. Pasalnya, terdapat beberapa kekurangan administrasi. Seperti perbedaan tulisan nama pada dokumen KTP, KK dan akte kelahiran. Sugianto yang merupakan paman calon pendaftar anggota Polri mengaku kesal dengan hal tersebut. Lantaran pihak Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sintang yang mengeluarkan akte kelahiran tak mau langsung melakukan perbaikan. Bahkan, ia merasa dipimpong lantaran harus bolak-balik ke Pengadilan Negeri Sintang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Data yang ada di KK, KTP dan ijazah sama. Hanya di akte kelahiran yang beda. Kalau di KK, KTP dan ijazah tertulis hanya pakai singkatan M, sedangkan di akte kelahiran tertulis lengkap Muhamad. Tapi semua data diminta harus sama, baik di KK, KTP, ijazah serta akte kelahiran,” jelasnya. Mendapati perbedaan tulisan nama tersebut, Sugianto bergegas mengajak keponakannya yang akrap disapa Iif untuk datang ke kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sintang. Berharap nama pada akte kelahiran bisa dirubah sesuai dengan dokumen lainnya. Namun, apa yang diharapkan tak membuahkan hasil yang diinginkan. Sebab petugas di

dinas kependudukan mengatakan bahwa hal itu tidak bisa langsung dilakukan. “Mereka mengatakan tidak bisa langsung dilakukan perubahan. Katanya harus ada penetapan dari pengadilan. Lalu kami juga berupaya mendatangi kantor pengadilan. Namun kami juga mendapat jawaban yang sama, tidak bisa langsung dilakukan dan harus melalui mekanisme persidangan segala,” sesalnya. Ia pun kembali ke kantor dinas catatan sipil dan kependudukan. Dengan pikiran bahwa dokumen itu yang mengeluarkan adalah dinas tersebut maka semestinya perubahan dan perbaikan harus dilakukan oleh pihak dinas tersebut. “Mereka tetap tidak mau mengeluarkan, kami hanya dikasih surat keterangan bahwa perbaikan atau perubahan sedang dalam proses. Saya heran kenapa jadi susah dan berbelit-belit begitu. Apalagi batas waktu pendaftaran hanya sampai 3 Mei mendatang. Ini kan jadi menghambat dan bisa saja membuat anak kami ini tak bisa lolos seleksi administrasi,” paparnya. Menanggapi persolan tersebut, Kasi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Hasby mengatakan, perubahan nama di akte kelahiran tidak semudah begitu saja. Karena harus melalui mekanisme penetapan dari pengadilan. “Surat penetapan dari pengadilan yang akan dijadikan dasar oleh pihaknya untuk melakukan perubahan nama pada akte kelahiran seseorang,” katanya. Terhadap kasus yang dialami oleh sejumlah anak muda yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri dan mengalami ma-

salah dalam hal dokumen kependudukan, menurutnya sebenarnya pihaknya juga tidak bisa mengeluarkan surat keterangan atau sejenisnya. “Tapi memang kemarin kita bantu dengan membuatkan surat keterangan masih dalam proses perubahan dan seharusnya memang proses perubahan dengan mendapatkan penetapan dari pengadilan harus dilakukan sehingga nanti semua dokumen kependudukan yang bersangkutan sama,” jelasnya. Lebih lanjut, Hasby menambahkan, terkait berbagai kesalahan pada dokumen kependudukan, ia mengajak masyarakat khususnya pemohon untuk sama-sama melakukan koreksi data. Apalagi pihaknya mendapatkan data dari pemohon. “Bila dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh pihak kami terdapat kesalahan maka sebaiknya langsung dilakukan koreksi dan langsung minta dilakukan perubahan. “Kalau kesalahan memang ada di pihak kami maka kami akan melakukan perubahan sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemohon. Tapi kalau kesalahan misalnya penulisan itu asalnya dari pemohon dan ingin diperbaiki maka semestinya begitu dokumen keluar langsung minta dilakukan perbaikan,” ucapnya. Pada kasus penulisan nama Muhamad pada akte kelahiran dan disingkat M pada ijazah, Hasby mengatakan, semestinya penulisan nama pada ijazah harusnya mengikuti nama yang ada di dalam akte kelahiran. Apalagi tahun keluar akte kelahiran lebih tua dibandingkan dengan tahun dikeluarkannya ijazah.

“Jika mengacu undang-undang kependudukan Nomor 23 Tahun 2006, perubahan bisa dilakukan jika ada keterangan atau surat yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Namun bila tahun pengeluarannya lebih lama atau lebih tua. Misalnya begini, kalau akte kelahiran dibuat 1990, sementara ada keterangan kelahiran dari bidan atau desa yang dikeluarkan sebelum 1990. Barulah kita bisa melakukan perubahan nama. Tapi kalau ijazah yang diminta dijadikan dasar, sementara tahun dikeluarkanya ijazah tersebut 2007 maka itu harus dengan penetapan pengadilan. Karena seharusnya nama di ijazah mestinya mengikuti nama di akte kelahiran,” bebernya. Ia juga mengingatkan, masyarakat yang akan membuatkan akte kelahiran anakanaknya yang sudah bersekolah maka sebaiknya melampirkan rapor atau bila yang telah memiliki ijazah maka harus melampirkan fotocopy. Sehingga tidak ada kesalahan data dalam hal data kependudukan. Apalagi, saat ini sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) menghendaki adanya keseragaman data kependudukan. “Harapan saya, masyarakat bisa langsung melakukan koreksi dan segera melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau pencetakan dokumen kependudukan. Sehingga masyarakat dan kami juga tidak akan menemui masalah yang merepotkan di kemudian hari,” ingatnya.

Reporter: Ahmad Munandar Redaktur: Andry

Infrastruktur Jalan Terputus, Warga Merakai Protes Pemerintah Sintang-RK. Belasan warga yang terdiri dari tokoh masyarakat dan Dewan Adat mendatangi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang guna mempertanyakan kerusakan jalan yang menghubungkan kekawasan ibukota kecamatan perbatasan Merakai, Kecamatan Ketungau Tengah. Ketua Dewan Adat Ketungau Tengah, Stanis Laus mengatakan, jalan terparah yakni jalan Sepatau Tiga hingga Nanga Merakai. Akibat kerusakan jalan yang sangat parah di jalur ini juga pernah kecelakaan hingga meninggal dunia.

Menurut Stanis Laus, di jalan ini ada warga yang terjatuh dari motor hingga tak tertolong akibat masuk ke dalam lumpur jalanan hingga tewas di tempat. “Kita datangi Dinas PU hari ini, karena jalan ini sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. Karena, kalau tidak segera diperbaiki maka akan berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat setempat, Selasa (28/4). Kedatangan warga Merakai ini diterima langsung Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang, Murjani, di ruang kerjanya. Menurut-

nya, kerusakan jalan antara Seputau hingga Merakai merupakan wilayah Unit Pemeliharaan Jalan (UPJJ) Kabupaten Sintang. Di hadapan sejumlah masyarakat, Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang berjanji akan segera memperbaiki jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Meskipun demikian, pihaknya akan mengawali perbaikan dengan perbaikan drainase dan penimbunan hingga fungsional. “Ke depan kalau kita memiliki anggaran akan ditingkatkan menjadi lebih permanen terutama spot-spot yang saat ini sangat

parah antara 4 hingga 5 titik,” bebernya. Bila ditangani serius, kata dia, jalan ini memerlukan anggaran sekitar 4 hingga Rp5 miliar per kilometer. Dengan panjang 13 kilometer maka diperlukan minimal Rp60 miliar. “Pembangunan yang dilakukan saat ini tanggung. Karena jika dilakukan pembangunan maka akibatnya akan rusak lagi,” tuturnya. Murjani berjanji, dalam waktu dekat minimal 5 titik ini harus segera ditangani mengingat kondisinya sudah cukup parah. (Adx)

Rakyat Kalbar

13 Uncak Kapuas Ningkau Nuan Empat Warga Kapuas Hulu Ditahan Malaysia Rabu, 29 April 2015

KAPUAS HULU

Soal-soal UN SMP saat tiba di Disdikpora Kapuas Hulu. ARMAN HAIRIADI

Naskah UN SMP Mulai Didistribusikan Putussibau. Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat tahun ajaran 2014/2015 pada 5-8 Mei mendatang, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu mulai mendistribusikan naskah soal ke sekolah penyelenggara. “Naskah UN tiba Selasa dini hari, sekitar pukul 01.00. Diinapkan di Mapolres. Pada pukul 08.00 sudah siap didistribusikan,” kata Itoni, Kepala Seksi (Kasi) SMP/SMA, Disdikpora Kapuas Hulu ditemui di tempat kerjanya, Selasa (28/4). Sebelum didistribusikan, jelas Itoni, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Soal UN yang dihadiri seluruh Kepala SMP sederajat di Kapuas Hulu. Selanjutnya baru diserahkan ke sekolah-sekolah penyelenggara UN. Itoni merinci, soal yang dikirim dari provinsi itu bukan hanya untuk SMP/MTs, namun dibagi juga untuk Paket B di enam unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kapuas Hulu. “Adapun peserta ujian tingkat SMP sederajat Kapuas Hulu tahun ini 3.668 pelajar, dengan 109 SMP/MTs penyelenggara UN,” katanya. Dia menambahkan, seluruh sekolah penyelenggara UN harus mengambil sendiri soal di Disdikpora Kapuas Hulu dan diwajibkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanannya. “Sekolah penyelenggara itu harus mengambil sendiri. Untuk sekolah yang jauh harus berkoordinasi dengan Polsek setempat. Khusus yang jauh, dalam pengamanan soal harus diikuti kepolisian, contoh SMP Negeri 2 Silat Hulu,” tegas Itoni. Sementara itu, petugas Polda Kalbar mengawal pendistribusian naskah UN dari Pemprov Kalbar ke Kapuas, Ipda Agus Priyo mengatakan, keamanan naskah soal selanjutnya diserahkan kepada Disdikpora Kapuas Hulu dan berkoordinasi dengan Polres setempat. “Kami hanya sampai sini ngantar soalnya,” katanya. Dikatakan Agus, selain untuk Kapuas Hulu, jajarannya juga mengawal pendistribusian soal UN SMP sederajat ke Kabupaten Sekadau dan Sintang. “Masing-masing kabupaten dikawal dua polisi, dua petugas Dinas Pendidikan Kalbar dan satu orang LPMP,” pungkasnya. (aRm)

Putussibau. Empat warga Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu ditahan di negeri jiran, Malaysia. Dua orang di antaranya ditahan karena tidak memiliki paspor. Sedangkan dua orang lainnya tidak mengantongi visa kerja. “Mereka yang ditahan tersebut bekerja sebagai tukang kayu di Malaysia,” kata Drs Hermanus Jemayung, Camat Embaloh Hulu ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Kapuas Hulu, Selasa (28/4). Dengan tanpa merinci namanama keempat warga tersebut, Jemayung menyebutkan, mereka ditahan di Malaysia sekitar satu pekan lalu. Hal ini diketahui

lantaran mereka sempat menguhubungi pihak keluar via selular ketika ditahan. Mendapat kabar tersebut, kontan keluarga mereka di Embaloh Hulu, merasa khawatir dan segera melaporkan hal tersebut ke pihak kecamatan. “Setelah mendapat informasi penahanan tersebut, pihak keluarga langsung menghadap saya,” kata Jemayung. Dari keterangan pihak keluarga, ungkap Jemayung, sejak kabar terakhir yang menyebutkan kalau mereka ditahan Malaysia, keempat warga Embaloh itu tidak pernah lagi mengubungi keluarganya. Pihak Kecamatan Embaloh

Drs Hermanus Jemayung. ARMAN HAIRIADI

Hulu tidak bisa berbuat banyak untuk mengetahui informasi lebih detail tentang nasib keempat orang tersebut. Lantaran tidak ada jalinan komunikasi dengan

otoritas di Malaysia. Jemayung juga tidak mengetahui, kapan keempat warganya itu akan dideportasi ke kampung halamannya. “Biasanya, setelah ditahan selama satu atau tiga bulan, akan dilepas atau dideportasi,” jelasnya Dia mengungkapkan, selama ini memang masih ada warga Embaloh Hulu yang mencari pekerjaan di Malaysia, seringkali mereka berangkat tanpa dibekali paspor atau visa kerja seperti yang terjadi kepada keempat orang tersebut. Jemayung mengakui, pihak kecamatan tidak memiliki langkah-langkah tertentu terkait penangkapan keempat warganya

tersebut. Pasalnya, ini berkaitan dengan persoalan administasi ketika di negeri orang. Kecuali, tambah dia, yang bersangkutan melakukan tindakan kriminalitas seperti perampokan atau pembunuhan, tentunya berbagai upaya dapat ditempuh. “Camat tidak ada wewenang, karena ini sudah urusan antarnegara,” jelas Jemayung. Dia mengatakan, pihak kecamatan hanya bisa memberikan rasa aman kepada pihak keluarganya di sini, terutama terkait kesejahteraannya. “Apalagi ada yang istrinya sedang hamil, kemarin pun sempat kita pinjamkan uang,” pungkas Jemayung. (aRm)

Bekas Polisi Malaysia Kunjungi Kapuas Hulu Putussibau. Pengurus dan Anggota Persatuan Bekas Police Malaysia (PBPM) Cawang, Sri Aman Semanggang, yang terdiri atas 12 orang, berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Indonesia. Kunjungan pensiunan polisi di jiran itu diterima Bupati Kapuas Hulu AM Nasir dn Wakilnya Agus Mulyana SH MH beserta jajaran di Pendopo Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (27/4). Bupati Nasir berpesan, semua bekas polisi di Malaysia itu bebas memilih tempat wisata di Bumi Uncak Kapuas, seperti yang pernah dilakukan rombongan dari Malaysia sebelumnya. “Wisata di Kapuas Hulu, di antaranya Bukit Tilung. Rombongan dari Malaysia ada yang sudah ke sana. Mudah-mudah rombongan ini bisa ke sana dan dapat bulu perindu,” kelakar Nasir. Terpenting, kata Nasir, dalam berpelancong tersebut jangan lupa membawa paspor. Dia juga berharap tamunya dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menikmati wisata di Kapuas Hulu. “Saya pikir rombongan bisa melihat peluang apa yang bisa kita kembangkan dalam bidang wisata,” ujarnya. Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas mengatakan, antara Malaysia dengan Kalimantan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, sehingga banyak kesamaan. “Antara IndonesiaMalaysia itu masih satu rumpun dan satu daratan,” jelas Nasir.

PBPM memberikan cinderamata kepada Bupati Kapuas Hulu.

Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga menyampaikan kondisi infrastruktur dari Putussibau menuju perbatasan Malaysia yang dulunya cukup sulit. Sehingga butuh perjuangan berat untuk tiba di batas negara.”Dulu kondisi jalannya yang masih berlumpur. Sekarang, hampir sudah bagus semua, sampai kenangan Badau, sampai ke Pos Lintas Batas,” ungkapnya. Di tempat yang sama, Ketua Rombongan PBPM, Nelson Gin menjelaskan, maksud kedatangan mereka ke Kapuas Hulu ini untuk berwisata sekaligus mengunjungi kerabat dan kaum keluarga di daerah perbatasan. “Kunjungan kita ini, sudah lama kita rencanakan, semenjak dua tahun lalu. Ke Badau pun meski dekat dengan Lubuk Antu, baru sekarang saya melewatinya,” kata Nelson.

ARMAN HAIRIADI

Selama di Kapuas Hulu, kata Nelson, mereka akan mengunjungi beberapa objek wisata, salah satunya Bukit Tilung di Kecamaan Kalis. “Kita di sini selama tiga hari. Jadi kita bebas memilih waktu karena sebagai pensiunan,” ujarnya. Nelson mengaku bangga dengan sambutan hangat Pemkab Kapuas Hulu. Sehingga suasana itu menjadi kenangan dan akan disampaikan ke persekutuan PBPM nantinya. “Saya memang tak sangka mendapat sambutan yang begitu hebat malam ini. Kami akan bercerita betapa baiknya sambutan dari pemerintah Kapuas Hulu,” pujinya. Dia juga menceritakan, selama bertugas, kesalahan Warga Negara Indonesia (WNI) yang paling banyak di Malaysia itu terkait izin tempat tinggal yang sudah habis masa berlakunya.

Kemudian ada juga yang berkerja tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan pada perizinan atau visa yang bersangkutan. “Kadang mereka ini sering dijumpai di ladang yang lain, tidak sesuai dengan visa kerja,” ungkap Nelson. Sehubungan dengan WNI yang bermasalah dan dikenakan hukuman cambuk, Nelson menegaskan, bahwa hal itu tidak benar. Menurutnya, apabila masyarakat Indonesia yang bermasalah secara administrasi, akan diantar ke pihak Imigrasi Malaysia. “Di sana dia akan diproses, pihak Imigrasi menghubungi Imigrasi Indonesia untuk memastikan apakah mereka benar warganya,” tegasnya. Nelson juga memaparkan, di Malaysia memang WNI yang bekerja ditahan paspornya oleh perusahaan yang mempekerjakan. Itu supaya yang bersangkutan tidak lari dari pekerjaan. Karena kalau tidak begitu, agen dari para pekerja WNI yang kerap menjadi penyebab masalah. “Misalnya mereka (WNI) biasa dibawa oleh agennya kerja ke ladang E dua tiga bulan. Setelah itu kerja lagi ke ladang lain. Ini supaya si agen bisa mendapat uang lagi,” jelas Nelson. Oleh karena itu Malaysia sekarang ini menerapkan aturan baru. Untuk tenaga kerja, tidak dapat melalui orang ketiga. “Karena memang orang ketiga yang sering buat masalah. Bukan WNI-nya,” tutup Nelson.

Sementara itu, anggota PBPM lainnya, Romeo lebih banyak membandingkan kondisi infrastruktur jalan Badau-Putussibau. Menurutnya, infrastruktur di Kapuas Hulu masih tertinggal dengan Malaysia Belum lagi sarana penunjang lainnya, seperti hotel masih sangat minim. Padahal Kapuas Hulu, bisa menjadi kota tujuan wisata, karena memiliki beberapa objek wisata berkelas internasional. “Ke sini infrastruktur kurang. Ini hotel sangat kurang. Secara ekonomi memang masih tertinggal dibanding Malaysia,” kata Romeo. Kunjungan PBPM ke Kapuas Hulu ini, lanjut Romeo, disponsori parlemen setempat. Nantinya, hasil kunjungan tersebut akan disampaikan ke Kerajaan Malaysia untuk menjadi pertimbangan apabila ada peluang investasi. “Hasil lawatan kami akan disampaikan ke pemerintah,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Romeo juga membenarkan kalau WNI di perbatasan banyak yang sekolah di Malaysia. Dari sekian banyak, beberapa di antaranya malah mendapat beasiswa oleh pemerintah, mulai tingkat bawah hingga perguruan tinggi. “Banyak yang disekolahkan di sana, seperti di Batu Lintang, Merakai Panjang. Bahkan sudah ada yang memiliki kartu penduduk. Mereka disekolahkan sampai ke perguruan tinggi,” ungkap Romeo. (aRm)

Bumi Daranante Wabup Musnahkan 100 Unit HP Rutan Harus Bersih dari Pungutan Liar

Wabup menghancurkan handphone hasil razia di rutan. HUMAS

Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot memusnahkan sedikitnya 100 unit handpone, hasil razia terhadap para penguhuni rumah tahanan (Rutan) Klas IIB Sanggau, Senin (27/4) di Rutan Klas IIB. Pemusnahan tersebut sebagai rangkaian acara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-51. Kepala Rutan Klas II B Sanggau, Darwis Syam mengatakan 100 unit handphone merupakan hasil razia rutin dan dadakan selama enam bulan terakhir ini. Pemusnahan HP berikut charger ini dilakukan dengan cara pukul dan dibakar. “Ada satu-dua orang pembesuk yang sudah kita cabut haknya untuk besuk membesuk, karena sudah dua kali kedapatan memasukkan barang yang dilarang Rutan,” kata Darwis. Tak hanya pada pembesuk, perlakukan penundaan remisi, pemberian cuti bersyarat juga diterapkan kepada napi yang melanggar aturan ini. “Kami antisipasinya narkoba, kedepan kami berencana bagaimana kami bersama Polres

Sanggau bangun pos pengamanan dan pemeriksaan bersama,” katanya. Kendati demikian, Darwis juga mengaku, masuknya barang-barang terlarang ke Rutan Klas II B Sanggau juga tak terlepas dari kemungkinan petugas yang lalai dalam melakukan pemeriksaan. “Tidak menutup kemungkian kelemahan petugas juga, tapi tetap kami cek, apapun memungkinkan,” katanya. Sementara itu, Wakil Bupati berpesan, Rutan sebagai institusi negara memberikan pelayanan terbaik terhadap warga binaan mereka. Jangan sampai ada pungutan-pungutan liar, peredaran narkoba, HP, dan diskriminasi. “Apalagi banyaknya pemberitaan media yang mengatakan buruknya layanan dan penyelenggaraan di Lapas dan Rutan, untuk itu seharusnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Lapas, Rutas, Bapas dan Rupbasan ikut ambil bagian dalam pencapaian visi-misi

presiden, menghadirkan negara yang bekerja dan melakukan revolusi mental,” katanya membacakan sambutan Menkum HAM pada apel Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-51 tersebut. Disampaikannya pula, konsep pembinaan narapidana kedepan harus mencetak sumberdaya yang memiliki life skill, sehingga dapat memperkaya lapangan pekerjaan sendiri yang akhirnya akan menyerap banyak tenaga kerja. Diharapkan peringatan hari Bhakti Pemasyarakatan merupakan moment tepat, melakukan refleksi dan introspeksi diri, mejaga komitmen membangun pemasyarakatan yang lebih baik. “Masa depan pemasyarakatan sangat tergantung pada individu yang mau bekerja keras, bekerja lebih keras lagi,” ujarnya. Pada kesempatan itu pula Wakil Bupati Sanggau memotong nasi tumpeng dan diserahkan kepada penjaga rutan dengan usia tertua dan termuda. (KiA-humas)

Bupati Minta Masyarakat Rawat Pedagi “Lestarikan Budaya Gotong-royong” Sanggau. Bupati Sanggau Paoluas Hadi kemarin meresmikan Pedagi “Abai Sultan Kuning dan Nek Hatu Hayu beserta Abai Mon/Cang yang terletak di Dusun Kelompu Desa Rantau Kecamatan Kembayan, Selasa (28/4). Pedagi adalah patung yang terbuat dari kayu, yang dipercaya masyarakat setempat sebagai tempat meminta sesuatu. Dalam peresmian tersebut, sejumlah kepala SKPD tampak hadir, seperti Kepala BLHKPK, Kabid Cipta Karya Dinas PU, Kabid Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian, Camat Kembayan, Kepala BPM Pemdes dan sejumlah pejabat lainnya. “Hari ini Pedagi ini salah satu bentuk ekspresi dari budaya masyarakat di sini, yaitu dari dulu orang tua kita, Pedagi ini dijadikan suatu tempat meminta yang saat ini kita yakini sesuatu yang diberikan berkat Tuhan melalui kakek-nenek yang sudah mendahului kita,” kata Bupati di acara peresmian tersebut. Sebagai Bupati sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan DAD kabupaten Sanggau, ia meminta Pedagi dilestarikan dan dirawat. Termasuk semua adat budaya nenek moyang yang masih cocok dengan situasi saat ini. “Dan saya meminta agar Pedagi ini dirawat betul-betul dimana Pedagi ini menjadi bagian penting untuk acaraacara adat di tempat ini,” ujarnya. Pada kesempatan itu pula, Bupati mengajak mengembalikan sifat dasar masyarakat Indonesia untuk bergotong royong. “Pak Kadus dengan jajarannya sampai ke tingkat RT, Pateh (tokoh adat, red) dan tokoh pemuda disini saya minta jalan-jalan kampung ini dibikin parit. Ada yang udah diparit di depan rumahnya ada yang belum, biasa kita udah dekat gawai kampung itu bersih. Tapi kita jangan nunggu gawai jak, karena nunggu gawai itu setahun sekali, tolong dijadwalkan apakah sebulan sekali atau dua minggu sekali ini tergantung masyarakat,” bebernya. Ia yakin masyarakat Sanggau suka bergotong royong tidak selalu menunggu perintah dari Bupati, Ca-

Bupati Sanggau, Poulus Hadi meresmikan pedagi di hutan desun Kelompu, desa Rantau kecamatan Kembayan. KIRAM AKBAR

Bupati beserta rombongan jalan kaki sejauh dua kilometer dan memasuki hutan untuk meresmikan pedagi. KIRAM AKBAR

mat, Kades dan Kadus. “Masyarakat mencintai kampungnya mencintai dirinya sendiri,” pungkasnya. Untuk membantu akses jalan menuju Pedagi, Bupati Sanggau menawarkan jalan semen kepada masyarakat dengan syarat pemilik tanah dengan suka rela menyerahkan tanahnya untuk membangun akses jalan. Di akhir sambutannya, Bupati meminta orang Sanggau harus bangga menjadi orang Sanggau. Usai menyampaikan sambutannya, di kediaman Pateh, Bupati memberikan

bantuan untuk membantu panitia kegiatan peresmian Pedagi sebesar Rp5 juta. Tokoh masyarakat Rantau dusun Kelompu, Pateh Selimen menceritakan secara singkat mengenai sejarah Pegadi. Pendirian Pedagi dilakukan pada 1948 setelah Indonesia merdeka. “Apapun hal, permintaan, baik untuk menyelamat, melindung, ingin minta apa saja bisa, bahkan ada yang belum kawin setelah meminta disini Pak bisa kawin dia, bukan saya bohong,” kata dia. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Rabu, 29 April 2015

Dinas Pertanian: Ada Praktik Monopoli Pupuk

Injeh Karaja Delapan Organisasi Terima Mobil Angkutan

Ngabang. Kelangkaan pupuk di Landak terus dikeluhkan para petani. Kepala Dinas Pertanian Landak, Vinsensius menduga peredaran pupuk di Landak ini banyak dimonopoli oleh oknumoknum tertentu. “Sebaiknya jangan dimonopoli peredaran pupuk ini. Masalah inilah yang sering dikeluhkan petani selama ini,” kata Vinsen. Terlebih didapati pupuk bersubsidi dengan harga non subsidi. “Lebih parah lagi ada pupuk oplosan. Hal inilah yang tidak kita maui. Padahal kita sudah mengingatkan berkali-kali terha-

Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, menyerahkan kunci mobil secara simbolis kepada salah satu organisasi penerima mobil. ANTONIUS

Ngabang. Pemerintah kabupaten Landak melalui dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Landak menyerahkan delapan unit kendaraan kepada delapan organisasi se-Landak. Penyerahan secara simbolis oleh bupati Landak Adrianus Asia Sidot seusai upacara peringatan Hari Otonomi Daerah, (Otda) di halaman kantor bupati Landak Selasa (28/4). Sebelum menyerahkan kunci mobil, bupati berpesan agar mobil yang diserahkan agar di gunakan sebaik -baiknya. “Jangan mobil itu menjadi perkelahian oleh kelompok dan masyarakat. Tapi gunakan dan dijaga,” pesan Adrianus. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten, Efendi, mengatakan mobil yang di serahkan itu dari Dana Alokasi Khusus, Pembangunan Daerah Tertinggal, (DAK PDT) tahun anggaran 2014, dari kementrian negara, sebanyak 8 unit. 6 unit roda 6 yaitu Truk, dan 2 unit pikap. “Tahun 2014 itu, kami mengadakan kendaraan angkutan untuk daerah tertinggal sebanyak 8 unit. Mobil itu untuk di kelola oleh organisi yang berbadan hukum. Bukan untuk kepala desa tertinggal tapi untuk organisasi, koperasi atau badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, atau kelompok sosial ekonomi masyarakat,” kata Efendi. Dijelaskan Efendi, sesuai petunjuk Kementerian PDT, organisasi itulah yang mengurus mobil itu. Selama ini kita selalu salah presepsi, mobil itu bukan untuk Kades atau mobil desa. “Itu salah, tapi mobil itu diperuntukan untuk organisasi yang berada di desa. Hanya selama ini kebetulan yang mengurus organisasi itu kebanyakan kades. Makanya setelah berakhir dia menjabat sebagai kades banyak orang komplin. Padahal dia masih sebagai pengurus organisasi itu,” terang Efendi. Menurutnya, sudah jelas yang mengurus mobil itu oleh organiasi yang berbadan hukum. Hanya keberadaannya di desa. “Selain itu juga kelompok lain juga boleh asalakan berbadan hukum supaya legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Efendi.(ius)

Ilustrasi.net

dap hal tersebut,” ujarnya. Mengatasi hal ini, Dinas Pertanian Landak menggelar pelatihan bagi para petani untuk membuat pupuk organik atau pupuk buatan sendiri. “Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para petani bisa membuat pupuk sendiri untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. Lagipula para petani tidak terlalu mengharapkan bantuan pupuk subsidi,” harap Vinsen. Keberadaan pupuk khususnya pupuk jenis NPK mulai dirasakan langka di pasaran sejak tiga pekan belakangan. Kalaupun ada, para petani tidak bisa membeli

dalam jumlah banyak. “Akibatnya, banyak petani yang mengeluh karena susah untuk mendapatkan pupuk NPK itu,” ujar Ketua Kelompok Tani Pemula Desa Tebedak Kecamatan Ngabang, Frans Agus Budianto, Selasa (28/4) di Ngabang. Kalaupun tersedia, kata dia, petani tak bisa membeli lebih dari sekarung. “Padahal pupuk NPK ini memang sangat dibutuhkan oleh para petani. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah supaya bisa menyikapi kelangkaan pupuk NPK ini,” pintanya. ( ius )

Otda Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ngabang. Pemerintah kabupaten Landak melakukan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke -19, di halaman kantor bupati Landak Selasa (28/4). Bertindak sebagai inspektur upacara, bupati Landak Adrianus Asia Sidot, dikuti seluruh SKPD dan PNS di lingkungan Pemkab Landak. Dalam sambutannya bupati membacakan amanat menteri dalam negeri. Tahun ini tema peringatan hari Otda ke-19, pada 27 April 2015, menghadirkan pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya daya saing, kreatifitas dan inovasi dengan mengandalkan. Kekhasan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin mengajak segenap pemerintah daerah untuk

merapatkan barisan dan bahu membahu menampilkan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri,” kata bupati. Dikatakan bupati, Otda adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepetingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. “Untuk itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus dimaknai. Sebagai kesempatan untuk mempercepat terwyjudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah,” tutur Adrianus.(ius)

Pengibaran bendera merah putih saat upacara Hari Otonomi Daerah . ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Hadapi U-15, PSSI Sekadau Tak Diberi Fasilitas Khusus Targetnya Semifinal Lho Sekadau. Sebanyak 70 pesepakbola muda usia 15 tahun mengikuti seleksi akhir untuk menjaring satu tim yang akan mewakili Kabupaten Sekadau di ajang piala U-15 Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah, Mei mendatang. Penjaringan itu dilakukan akhir pekan lalu. “Awalnya 109 orang, setelah seleksi tahap awal tinggal 70an. Dari jumlah ini di seleksi akhir akan di ambil 22,orang,” ungkap Kepala pelatih dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Sekadau, Romyadin, kemarin. Pelatihan sekaligus seleksi yang dijalani sejak Januari lalu dipimpin pria yang karib disapa Bang Din itu. Ia dibantu asisten pelatih, Abang Usman. Mereka sempat mengeluh akan keterbatasan sarana dan prasarana, terutama terkait lapangan yang dipusatkan di lapangan sepakbola EJ Lantu Sekadau. Pasalnya, untuk event sepenting ini, lapangan masih harus dibagi dengan pihak lain. “Lapangan ini milik umum. Jadi, ketika ada kegiatan lain yang menggunakan lapangan sepakbola, kita yang sedang menjalani seleksi pemain harus mengalah,” ucapnya. Meski demikian, pihaknya akan segera mencari lokasi lain untuk memulai pelatihan bagi 22 pemain yang ditempa menjadi satu tim mewakili Kabupaten Sekadau. “Pemain yang ikut dalam seleksi dari berberapa kecamatan, mulai Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga Mahap,” sambung Bang Din. Pemain-pemain yang terseleksi dalam tim, diyakininya merupakan pemain yang memiliki skill, fisik, dan mental. Artinya, mereka yang paling siap untuk berlaga melawan tim-tim dari Kabupaten lain. “Target kita tetap semifinal. Karena itu kita minta dukungan dan doa masyarakat Sekadau untuk tim kita agar dapat membawa piala ke Sekadau,” pinta Bang Din. (bdu)

SMS Warga Kepada Ketua Dewan

Dana PSKS Disunat, Dinas Sosial Tak Tahu Sekadau. Waduh, DPRD Kabupaten Sekadau mendapat aduan bahwa dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) untuk masyarakat di sejumlah desa telah disunat. Tak tanggung-tanggung, laporan soal itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus. Sayangnya, tak disebutkan siapa yang memotong dana tersebut. Dan, pihak pengawas pun tidak tahu bagaimana caranya pemotongan itu bisa lolos dari penciuman mereka. “Dari pak Amis, mantan Dewan dari Belitang menyampaikan pesan singkat ke saya, yang berisi pihaknya sudah mengambil data dari Kantor Pos Sungai Ayak. Dengan data lengkap, karena ada pemotongan jumlah dana

yang diterima,” ujar Pinus kepada wartawan, Selasa (28/4). Dalam pesan singkat tersebut, ia bercerita, bahwasanya ada warga yang mendapatkan pemotongan. Juga disebutkan bahwa warga yang seharusnya dapat bantuan tidak masuk dalam daftar penerima. Menurut Pinus, warga yang mendapatkan potongan maupun yang tidak menerima bantuan, pada hari Rabu (hari ini, red), akan turun menghadap Dewan. “Bahkan mereka minta saya mendampingi mereka ke Polres Sekadau untuk membuat laporan polisi,” sambungnya. Selain dari Belitang, keluhan juga disampaikan Amos, warga Dusun Selimus, Desa Seraras, Sekadau Hilir. Dia juga mengirim-

kan pesan singkat kepada Pinus. “Di sana mereka mengeluhkan jumlah uang yang diterima. Harusnya uang yang mereka terima sebesar Rp600 ribu, tetapi yang disalurkan hanya Rp500 ribu. Berarti ada pemotongan Rp100 ribu,” ungkap Pinus. Politisi PDIP ini sangat menyayangkan hal tersebut. Bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat di seluruh Indonesia harusnya disalurkan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan. “Pemerintah sudah membuat aturan penyaluran dan jumlah yang disalurkan, jadi itu yang harus diterima masyarakat. Jangan dipotong atau orang yang selayaknya mendapatkan tetapi malah

tidak dapat,” tegasnya. Dikatakan Pinus, selaku Ketua DPRD, dirinya akan meminta Komisi C DPRD Sekadau yang membidangi sosial untuk melakukan penelusuran atas indikasiindikasi penyimpangan ini. Dan, meminta Komisi C melakukan pemanggilan kepada instansi eksekutif terkait untuk mempertanyakan mekanisme penyaluran yang sebenarnya. Dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kabupaten Sekadau, Suhardi menyatakan pihaknya belum mendapatkan laporan penyimpangan dalam penyaluran dana PSKS ini. “Data dan mekanisme penyaluran melalui kantor Pos, di kita (Sosnakertras,

red) hanya bertugas mengawasi saja,” katanya. Dengan adanya laporan itu, Suhardi turut mengecam oknum yang melakukan pemotongan dana tersebut. Berdasarkan data Sosnakertrans Sekadau, penerima dana bantuan PSKS di Kabupaten Sekadau sebanyak 9.160 jiwa dengan besaran penerima sebesar Rp200.000 perbulan serta disalurkan dalam triwulan. “Disalurkan setiap tiga bulan sekali, ini berarti setiap penerima mendapatkan Rp600.000 untuk tiga bulan pertama terhitung Januari sampai dengan Maret,” jelasnya.

Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Jalan Kampung Baru Sudah Lama Berdebu Dewan Menolak Disalahkan Sungai Ayak. Ruas Jalan Kampung Baru atau Jalan Ahmad Yani di Dusun Kampung Baru, Desa Sungai Ayak 2, Kecamaran Belitang Hilir, memerihatinkan. Akses penghubung Kantor Camat Belitang Hilir sampai wilayah Simpang Simpi sepanjang 1 KM tersebut sudah rusak di sejumlah titik. Kondisi jalan banyak yang berlubang. Hal itu, terang saja membuat debu berterbangan di musim kemarau dan licin plus becek di musim hujan. Warga kerap mengeluh, namun tak ada tempat untuk mempertanyakan hal tersebut. “Iya benar ni, kalau kemarau atau tak ada hujan sehari saja, ini

jalan sudah debunya minta ampun. Begitu juga kalau hujan, licin dan becek akan menjadi hiasan jalan ini,” terang Yudi, warga setempat, dua hari lalu (27/4). Dia menuturkan, kepedulian para wakil rakyat sudah semestinya dipertanyakan lantaran akses jalan di jantung Kota Sungai Ayak itu masih berhias debu. Kawasan ini merupakan daerah padat penduduk tapi belum ada peningkatan jalan yang berarti di sana. Pekerjaan tambal sulam beberapa tahun lalu pun sangat tidak mumpuni, tak terasa bekasnya sehingga terkesan tak dikerjakan. “Sangat tidak layak daerah setingkat kota kecamatan, namun kondisi jalannya sangat memilukan. Truk sawit atau kendaraan ekspedisi yang melintas, kebanyakan overweight dengan tonase

jalan. Dan itu tak tahu salahnya kemana lagi jika kita mencari pembelaan akibat pertanyaan kenapa jalan berlubang,” lanjut Yudi. Camat Belitang Hilir, Paulus Misi, belum mengetahui apakah sudah ada anggaran untuk rencana perbaikan. “Untuk Jalan Kampung Baru akan kita lihat nanti, apakah ada dianggarkan atau tidak,” katanya via SMS kepada wartawan. Mengetahui protes warga, salah salah seorang anggota DPRD Sekadau asal Dapil 3, Muhammad, langsung menghubungi awak koran ini. Ia menolak disalahkan terkait kerusakan jalan itu. “Saya sendiri sudah memperjuangkan anggaran perbaikannya. Tapi selalu ditolak oleh eksekutif. Jadi masyarakat harus fair dalam menilai. Jangan hanya menyalahkan Dewan,” kata pria yang akrab disapa Mangas itu.

Ruas Jalan Kampung Baru di Sungai Ayak 2 yang berdebu. Padahal beberapa tahun lalu sudah ditambal sulam, namun kondisinya kini memerihatinkan. ABDU SYUKRI

Ditegaskannya, Dewan hanya berhak memperjuangkan. Sementara, untuk keputusan apakah akan dianggarkan atau tidak terpulang kepada pihak eksekutif. “Kalau mau disalahkan, salahkanlah eksekutif. Tanya Pak Bupati selaku pimpinan eksekutif kenapa tidak dianggarkan,” kesalnya.

Mangas mengaku tahun 2013 lalu sudah ada perbaikan, namun anggarannya tidak banyak. “Kita coba lagi memperjuangkan anggarannya, tapi malah ditolak pihak eksekutif. Jadi kita sudah berusaha, jangan hanya Dewan yang disalahkan terus,” pungkasnya. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 April 2015

BENGKAYANG

Gubernur Tuntaskan Polemik Batas Singkawang-Bengkayang

Draft Keputusan Gubernur Kalbat tentang Penegasan Batas Singkawang-Bengkayang disosialisasikan di Balairung Kantor Walikota Singkawang, Selasa (28/4) . Mordiadi

Singkawang. Masalah perbatasan antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang, kini sudah final. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sudah menyiapkan draf penegasan batas kedua daerah. “Kita mencoba ini untuk final. Mau tidak mau, suka tidak suka ini harus final, karena kita tidak boleh membiarkan persoalan ini menjadi panjang,” kata Herkulana Mekaryani, Kepala Biro Pemerintah, Sekre-

tariat Daerah (Setda) Kalbar ditemui usai Sosialisasi Draft Keputusan Gubernur Kalbat tentang Penegasan Batas Singkawang-Bengkayang di Balairung, Kantor Walikota Singkawang, Selasa (28/4). Mekaryani menjelaskan, draf tersebut merupakan hasil kerja Tim Pemprov Kalbar dalam menyelesaikan permasalahan batas antara Singkawang dengan Bengkayang. “Setelah ini akan dinaikkan ke Gubernur,” katanya.

Dia menjelaskan, landasan kerja tim Pemprov Kalbar tersebut terdiri atas yuridis dan administratif. Landasan yuridisnya diantaranya UU 32/2004 jo 23/2014, UU Otonomi Daerah, UU 10/1999 tentang Pembentukan Bengkayang, dan UU 12/2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. “PP 78/2007 dan Permendagri 76/2012 juga menjadi landasan kita bekerja,” kata Mekaryani. Sedangkan landasan administrat-

ifnya, ungkap Mekaryani, diantaranya Permendagri 18/2013 terkait kode wilayah. “Kita juga menggunakan dokumen-dokumen lain, seperti kesepakatan antarkepala desa yang disaksikan camat,” ujar Mekaryani. Dokumen lainnya, tambah Mekaryani, tim Pemprov menggunakan bukti penetapan batas dari Kemendagri pada 2010. “Ini sebagai landasan kami bekerja dalam menegaskan batas wilayah Kota Singkawang dengan Kabupaten

Bengkayang,” katanya. Dalam menegaskan batas ini, jelas Mekaryani, tentunya tidak bisa langsung potong. Tetapi harus memiliki kaidah-kaidah tertentu. Misalnya terkait batas alam seperti sungai dan punggung bukit, serta batas buatan seperti jalan dan jembatan. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Singkawang, Drs Syech Bandar MSi menegaskan, penyelesaian permasalahan batas kabupaten/kota itu di Pemprov Kalbar.

“Tidak mungkin kita menyelesaikan sendiri. Jadi ditarik ke Pemprov dan ini sudah mengakomodir kepentingan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang,” jelasnya. Bandar menilai, penegasan batas antara Kota Singkawang dengan Bengkayang tersebut sudah cukup adil. “Saya kira apapun yang diputuskan Gubernur ini sudah adil. Lagi pula keputusan ini diambil tidak mengurangi hak ulayat masyarakat setempat,” kata Bandar. (dik)

Marga Chai Jangan Jadi Kelompok Eksklusif

Tjhai Chui Mie. DOK

Singkawang. Perkumpulan Marga Chai Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas) diharapkan tidak menjadi kelompok yang eksklusif. Tetapi, menjadi kelompok yang peduli terhadap sesama. “Dapat membaur dan menjalin hubungan yang harmonis, baik dengan sesama marga, maupun dengan masyarakat lainnya,” kata Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ketika menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Perkumpulan Marga Chai Singbebas di Kota Singkawang, baru-baru ini. Christiandy mengatakan, dengan bertambahnya usia perkumpulan ini, diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi dan introspeksi terhadap segala sesuatu yang telah dilaksanakan, untuk diperbaiki. “Perayaan ulang tahun hendaknya bukan acara hura hura tanpa bekas. Tetapi diharapkan mampu memberikan makna kepada semua, serta diharap-

kan mampu membawa perubahan,” kata Christiandy. Dia juga berharap, perkumpulan Marga Chai tersebut dapat memberikan motivasi bagi semua, dalam menjalan visi dan misi perkumpulan. Sehingga dapat membangun kehidupan yang kuat, besar dan berpengaruh. “Kokohkan semangat dan motivasi guna pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki, demi peningkatan eksistensi perkumpulan baik secara kelembagaan, maupun personal,” ujar Christiandy. Kemudian, tambah dia, dapat menyikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana, dengan tidak memperlebar perbedaan. Tetapi senantiasa mencari persamaan diantara perbedaan yang ada, saling maaf memaafkan antara satu sama lain bila terjadi kesalahan dan kekeliruan, agar situasi dan kondisi Kalbar yang telah aman dan damai, dapat membawa kepada kerukunan hidup yang sejahtera.

Christiandy juga mengingatkan, bahwa seluruh kelompok masyarakat di Kalbar, termasuk Marga Chai harus memiliki peran dalam pembangunan. Diantaranya dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB), pencegahan penyalahgunaan narkoba dan paham-paham radikal. Di tempat yang sama, Ketua Pelaksana HUT Perkumpulan Marga Chai Singbebas, Tjhai Chui Mie mengatakan, perayaan HU T ke-3 ini mengusung tema “Mempererat Persaudaraan Menuju Kesejahteraan, Baik Bagi Marga Chai Pada Khususnya, Masyarakat Singbebas pada Umumnya.” Tjhai berharap, seluruh pengurus Marga Chai Singbebas dapat lebih berkontribusi dalam memajukan daerah. “Kerjasama seluruh pengurus Marga Chai Singbebas, diharapkan ke depannya akan lebih maju dan berkontribusi dalam ikut membangun Kota Singkawang,” katanya. (dik)

Christiandy Sanjaya. DOK

Sambungan Pria Stres .........................................................................................................................................dari halaman 9 Bocah 16 Tahun ........................................dari halaman 9 Moko ini sengaja mau bunuh diri. Setelah melakukan pemeriksaan dan mencari keterangan dari beberapa saksi, petugas kemudian membentuk tim pencarian dengan melibatkan warga setempat. Orangtua Moko

sendiri sebelumnya juga sudah diberitahukan terkait ulah anaknya itu. Kepada petugas, ayah Moko, Tukijo mengaku anaknya tersebut sejak lama mengidap gangguan jiwa. Namun demikian Tukijo tetap tak me-

nyangka jika anaknya akan berbuat senekat itu. Hingga berita ini diturunkan, jasad Moko belum ditemukan. Polisi juga belum dapat memastikan kondisi Moko. (kia)

Guru SD Ditangkap ..........................................................................................................dari halaman 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini mengedarkan Upal pecahan Rp50 ribu, ditemani istrinya, Tu dan tetangganya, Kasemi, 50. Namun, Tu saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polsek Bandarsribhawono. Kapolsek Bandarsribhawono AKP Heru Prasongko menerangkan, guru SDN di Bandaragung ini ditangkap dari hasil pengembangan pemeriksaan Kasemi yang sudah lebih dahulu menjadi tersangka. Kasemi diamankan warga, ketika menge-

darkan Upal di Pasar Desa Sadarsriwijaya, Bandarsribhawono, pukul 09.00 Wib Kamis (23/4) lalu. “Modus yang digunakan pelaku, membelanjakan uang palsu ke pedagang kaki lima di pasar tersebut,” ujar Heru. Karena pedagang merasa curiga dengan uang yang digunakan, ia lalu dikejar dan ditangkap warga. Setelah dilakukan penggeledahan, dari tangan pelaku terdapat 19 lembar pecahan uang palsu Rp50 ribu. “Dari pengakuan Kasemi, uang itu di dapat dari Tu

dan Warsito, oknum guru tersebut,” jelasnya. Mendapat keterangan itu, petugas Polsek Bandarsribhawono langsung menangkap Warsito di kediamannya. Sayangnya, Tu berhasil melarikan diri. “Keduanya sudah kita limpahkan ke Polres Lamtim, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujarnya. Atas perbuatannya, tersangka Warsito diancam pasal 245 KUHP tentang pengedaran uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (jpnn)

Ratusan Kilo ...............................................................................................................................dari halaman 9 itu milik Lipong, 45, Ningsih, 60, Sarmudin, 43, yang berlokasi di Jalan Gajah Mada. Kemudian gudang milik Asau, 60, di Jalan H Juanda. Rincian barang-barang yang disita, 93 karung beras ukuran 10 kilogram, 27 karung gula ukuran 50 kilogram, 14 karung beras ukuran 50 kilogram, minuman keras merek Valentino 19 dus plus 9 botol. “Setelah kita cek, barang-barang ini ada yang berasal dari Malaysia sendiri, ada juga yang berasal dari Thailand dan Vietnam yang masuknya lewat Malaysia. Untuk sementara ini, barang-barang tersebut sudah kita sita dan kita amankan. Untuk pelaku sudah kita minta keterangannya,” ujar Bambang.

Dikatakannya, keempat pengusaha gelap ini mengakui membeli barang-barang ilegal itu dari pengecer atau ‘partai’ kecil di wilayah perbatasan Entikong. Rencananya barangbarang itu akan dijual ke pemesan di wilayah pedalaman. “Kami mengindikasikan praktik penimbunan ini sudah lama dilakukan. Tapi kalau ditanya ke mereka, ya jawabnya baru (melakukan). Ngakunya ngambil di wilayah perbatasan pakai motor, dikumpulkan dulu, karena kalau dibawa sekaligus pakai mobil besar bisa ketahuan,” jelas Bambang. Para pemilik dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999

dengan ancaman sanksi kurungan di atas lima tahun. UU ini diterapkan, mengingat barangbarang tersebut tidak memiliki izin konsumsi. “Kami pakai UU Perlindungan Konsumen karena mereka ini tidak masuk unsur penyelundupan, tapi hanya penadah. Demikian pula temuan ini juga tidak terkait dengan izin niaga yang bersangkutan. Menjadi fokus kami adalah barang ilegalnya,” tegas Bambang. Dikarenakan temuan ini baru dan merupakan yang pertama kalinya, Polsek Kapuas masih akan berkoordinasi dengan Polres Sanggau untuk langkah hukum berikutnya. (kia)

Kanit Resrim Polsek Lubugbegalung, Iptu Jaswir mengatakan, setelah diinterogasi, anak putus sekolah ini mengaku telah mencuri sepeda motor di 12 lokasi di Padang. Dari nyanyian EPR, polisi menangkap RM, anak buahnya yang masih berusia 15 tahun. Polisi menangkap RM di rumahnya di Paraklaweh. “Sampai saat ini kita sudah mengamankan lima tersangka dan dua sepeda motor sebagai barang bukti,” ungkap Jaswir. Lima tersangka yang diamankan polisi, EK, 17, warga Kampuangjua, pelajar di

salah satu SMP di Kota Padang, RI, 16, warga Araipinang, dan TH, 15, warga Batuangtaba, EPR, 16, dan RM, 15, warga Paraklaweh. Jaswir mengatakan, jajarannya masih melakukan pengembangan kasus. Tidak tertutup kemungkinan masih ada pelaku lainnya atau keterlibatan orang dewasa dalam kasus ini. Polisi juga akan mencari tahu dari mana anak-anak di bawah umur ini mendapatkan ilmu kejahatan, sehingga nekat melakukan Curanmor. “Untuk sementara, mereka diinapkan di sel tahanan Polsek Lubukbegalung,” katanya. (jpnn)

Satpol PP Bongkar ..................................dari halaman 9 bukan pasar. Kalau mau jualan gunakan gerobak atau menumpang di tanah warga. Kita ini ingin mewujudkan Pontianak tertib aturan,” sambungnya. Ternyata sudah dua tahun Haryadi memberikan peringatan secara lisan. Kemudian melakukan sosialisasi kepada para pemilik bangunan liar. “Jadi sudah belasan kali SP yang kita sampaikan. Pembongkaran ini juga sudah kita rapatkan. Kita sepakat tidak boleh dilakukan pembangunan, karena tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” katanya. Dampak dari bangunan liar, bukan hanya menjadikan kawasan Jalan Komyos Soedarso menjadi kumuh, tetapi juga macet. “Jelas ini tanah milik pemerintah provinsi Kalbar. Silakan tunjukkan jika memang memiliki sertifikat. Jelasnya kita bongkar, lantaran dengan adanya aktivitas pedagang di bangunan liar tersebut, mengganggu akses jalan, yakni terjadi kemacetan dan

parit sumbat,” tegas Haryadi. Haryadi membenarkan, pernah menyampaikan kepada pedagang, jika ingin membangun, harus mundur enam meter dari jalan. “Memang benar kita ada arahkan demikian, namun tidak dilakukan mereka,” jelasnya lagi. “Semua masyarakat Kota Pontianak harus ikut aturan pemerintah, bukan pemerintah mengikuti aturan masyarakat. Mau jadi apa Kota Pontianak ini, kalau masyarakat tidak ikut aturan pemerintah,” sambungnya. Pemilik bangunan yang dibongkar Satpol PP, Rosmiati mengaku meminta kepada pemerintah untuk memberinya waktu selama dua tahun untuk berdagang. “Saya sudah minta Pak Uray, dua tahun saja bertahan. Karena saya mau menyelesaikan kuliah anak saya. Saya juga tidak perlu di sini, tak perlu saya sampai tua di sini. Saya jualan hanya untuk menyelesaikan kuliah anak saya saja,” kesal Rosmiati. (zrn)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Rabu, 29 April 2015

DPRD KETAPANG PERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT Wakil Ketua DPRD Ketapang Junaidi SP menyerahkan laporan reses anggota DPRD Kepada Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd dan Wakil Ketua Junaidi SP, dan Jamhuri Amir SH memimpin Sidang Paripurna Penetapan Prolegda

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus menandatangani penetapan Proglegda

Anggota DPRD Ketapang menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD

Anggota DPRD Ketapang menghadiri Sidang Paripurna Penetapan Prolegda

Anggota DPRD Ketapang menghadiri Sidang Paripurna membahas LKPj Bupati Ketapang

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd didampingi Wakil Ketua DPRDJamuri Amir SH dan Qadarini memimpin Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Ketapang

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd menerima kunjungan Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto

Ketua DPRD Ketapang menyerahkan rekomendasi atas LKPj Bupati Ketapang

PRD Ketapang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sejumlah agenda kerja para legislator sepanjang April 2015 dimaksimalkan dalam sidang paripurna, diantaranya saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Ketapang. Termasuk saat penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Ketapang, Jumat (17/4) lalu. Sidang paripurna membahas laporan hasil reses anggota DPRD Ketapang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi SP didampingi Ketua DPRD Budi Mateus

SPd, dan Wakil Ketua DPRD Jamhuri Amir SH dan Qadarini SE. Laporan hasil reses tersebut, menjadi bahan dan masukan bagi legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Laporan hasil reses disampaikan berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil). Amran mewakili Dapil Ketapang 1 (Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara). Sedangkan Dapili Ketapang 2 (Simpang Dua, Sungai Laur dan Simpang Hulu) laporan hasil resesnya disampaikan Heronimus. Hasil reses Dapil Ketapang 3 (Hulu Sungai, Sandai dan Nanga Tayap) disampaikan Maria Magdalena Lili. Selanjutnya, Dapil Ketapang 4 (Tumbang Titi, Pemahan, Sungai Melayu Rayak, dan Jelai Hulu) disam-

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus bersama Danpusterad Mayjend Meris Wiryadi dan Bupati Ketapang Drs Henrikus foto bersama petani dalam kunjungan ketahanan pangan di Ketapang

paikan Sukirman Lodom. Hasil reses Dapil Ketapang 5 (Manismata, Singkup, Air Upas dan Marau) disampaikan oleh Gusmani. Sedangkan dari Dapil Ketapang 6 (Kendawangan, Matan Hilir Selatan dan Benua Kayong) disampaikan Ahmad Soleh. Hasil reses yang disampaikan, diantaranya aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan bidang lain. Menurut Anggota DPRD Ketapang Magdalena Lili, reses merupakan kegiatan yang wajib dilakukan anggota dan pimpinan DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala. Reses diharapkan dapat memperoleh masukan dan informasi dari masyarakat yang diwakili.

Reses tegasnya, dilakukan untuk menjaring masukan dan informasi dari masyarakat yang diarahkan guna menyempurnakan fungsi kerja legislator, sehingga meningkatkan peran DPRD untuk mewujudkan check and balance antara DPRD dan pemerintah. “Selain itu, menentukan skala prioritas program kerja pembangunan sebagai wujud implementasi tanggungjawab moral seorang anggota dewan,” ucapnya. Hasil reses dari Dapil Ketapang 3 yang dipaparkan Maria Magdalena Lili, lebih menekankan mengenai akses infrastruktur di wilayah tersebut. “Kalau infrastruktur jalan dan jembatan bagus, maka akan memperlancar roda perekonomian,” katanya. Demikian juga dengan pentingnya

pengawasan di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian dan peternakan dan lain sebagainya. Pentingnya masukan dalam pembangunan infrastruktur juga disampaikan Gusmani. Di Dapil Ketapang 5, masyarakat berharap penimbunan Jalan Kelampai segera dituntaskan. Dari masukan yang disampaikan ke eksekutif tersebut, diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pembangunan daerah.(*)

Narasi: Jaidi Chandra Foto: Jaidi Chandra dan Sekretariat DPRD Ketapang