29 Juli 2015

Page 1

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Rabu, 29 Juli 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Pansus Perizinan Pasar Modern DPRD Pontianak Sah Dibentuk

Prof. Eddy: Jangan Pansus, Langsung Saja Lapor Polisi Pontianak-RK. Rupanya, DPRD Kota Pontianak tak memberi janji palsu kepada para pedagang kecil. Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Pasar Modern resmi dibentuk kemarin diketuai Legislator Partai Gerindra, Yandi. Namun, Guru Besar Universitas Tanjung-

Budi Dharma

pura, Profesor Eddy Suratman, memandang Pansus tak perlu. “Saya sarankan jangan membuat Pansus. Langsung saja laporkan ke polisi, jika memang Indomaret dan Alfamart tidak memiliki izin lengkap untuk beroperasional. Suatu usaha

yang tidak memiliki izin, itu ilegal, laporkan saja langsung,” saran Eddy ketika ditemui sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (28/7). Imbuh dia, “Mau dari mana pun usaha itu datang, semuanya wajib meminta izin dari pemerintah. Kalau tidak ada izin atau izin yang

kurang lengkap, bagaimana mereka bisa beroperasional? Kemudian, bagaimana mereka bisa memberikan PAD?”. Eddy baru kembali dari lawatannya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Halaman 6

Usung Moto Sehati Bela Terpikat Terigas

BEPADAH JULIARTI-HASANUSI

SATUKAN PERBEDAAN Sambas-RK. Sehari sebelum mendaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas pada Pilkada Serentak 2015, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH dan Ir H Hasanusi MM, menyempatkan ziarah ke makam pendiri Sambas, Sultan Muhammad Tsafioedin II, makam Ratu Sabar Binti Pangeran H Paku Negara Ibunda Sultan Muhammad Tasfiuddin II, dan makam Sultan Muhammad Tsafioedin 1. Halaman 6 SEMANGAT TERPIKAT TERIGAS. Siapa bilang Pilkada serentak 2015 tak semarak? Paling depan, pasangan Terpikat Terigas , Juliarti-Hasanusi, diarak seribuan massa menuju kantor KPUD Sambas untuk menyerahkan berkas pencalonan, Selasa (28/7). KPUD Sambas menyatakan berkas mereka lengkap. M. RIDHO-RK

Yansen Akun Bertarung di Sekadau, Hairiah di Sambas

Jarot-Askiman Disambut Hujan Rakyat Kalbar. Pasangan Jarot Winarno-Askiman disambut hujan ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sintang, menyusul Agrianus-Chomain Wahab, Selasa (28/7). Sedangkan Ignasius Juan-Senen Maryono mendahului, Senin (27/7) kemarin. Halaman 7

INGAT ASAL-USUL. Petahana Kabupaten Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi, didampingi pasangan politiknya, Hasanusi, menyempatkan ziarah ke makam pendiri Sambas, Senin (27/7). Ini sebuah pendidikan untuk generasi penerus bangsa agar tidak melupakan sejarah. M. RIDHO-RK

Pasangan Atbah-Hairiyah menyerahkan berkas pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas kepada Ketua KPU kabupaten Sambas di Aula Kantor KPU Sambas. M. RIDHO-RK

Firman Muntaco menyapa pendukungnya pada rapat akbar Parpol pengusung sebelum mendaftar ke KPU Melawi. SUKARTAJI-RK

Eksepsi Bos Tara Selindo Ditolak

PH Aliang: Klien Saya Dizalimi ANOMALI SUARA TIDAK SAH

klik! www.rkonline.id

PresidenOposisiRI @farhatabbaslaw Pusing gue ngeliat semua anggota pansel KPK yang cewek pada dandan dan bergaya semua, dari rambut sampai baju ganti2 seperti artis.

OPPACUXI ™ @Opcux Dan ada apa sehari ini Metro Tv serang dua kebijakan Ahok, KJP dan Insentif TNI Polri. Tumben, Ahok akan jadi TSK? Silahkan dikulik.

Hiro @hwhardana rayakan kegagalan, gagal secepat2nya, supaya bisa belajar sebanyak2nya… #ihik

Suara tidak sah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 masih tinggi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang pun menggelar FGD Riset Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 baru-baru ini. Penelitian bertemakan “Suara Tidak Sah dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Ketapang” itu didasarkan pada masih tingginya suara tidak sah dalam Pemilu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ketapang.

Kenapa Penyidik Polda Jadikan Pembayaran ke Bos MEI, Zainal, Sebagai Alat Bukti

@Rakyat_Kalbar

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Dr H Mulyadi menegaskan, tidak menetapkan kuota siswa untuk anggota DPRD. Artinya, semua wakil rakyat Kota

Kasus Perdata yang Dipaksakan Jadi Pidana

Pontianak–RK. Lebih 20 orang anggota Asosiasi Pedagang Telepon Genggam (ASPEG) Kalimantan Barat melakukan aksi damai menuntut keadilan di Pengadilan Negeri (PN) Halaman 7

Handoko Salim alias Aliang, owner Toko Ponsel Tara Selindo Pontianak, dalam persidangan putusan sela di Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (28/7). OCSYA ADE CP-RK

Injet-injet

Tak Ada Spesialis Mau ke Soedarso Isfiansyah, Pontianak

Waktu sudah menunjukkan pukul 10.00. Pasien-pasien yang menngantri untuk diperiksa dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedarso gelisah lantaran tak dipanggil ke bilik pemeriksaan. Tunggu punya tunggu, ternyata dokter spesialinya belum datang. Mungkin masih praktek di luar. Sedikitnya, sudah lima tahun terakhir pelayanan RSUD Soedarso (RSUDS) Pontianak ini makin merosot dan tak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedarso. DOKUMEN-RK

Semut

Tak ada spesialis mau ke Soedarso - Ancoreeeeeeee....

PH Aliang: Klien Saya dizalimi - Yah, begitulah hukum rimba Juliarti-Hasanusi satukan perbedaan

- Udah ku padahkan beh.

Halaman 6

HARIAN

Rakyat Kalbar

Halaman 6

Mulyadi

RSUDS Terancam Batal Rujukan Nasional

Halaman 7

Rakyat Kalbar

Tak Ada Kuota DPRD

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K


Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

2

Brigjen Pol Arief Sulistyanto/Kapolda Kalbar

504 Peserta Lolos Seleksi Penerimaan Polisi, Polda Klaim Transparan Tanpa Kecurangan Sebanyak 504 orang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan anggota Polri untuk wilayah hukum Polda Kalbar. Pengumuman tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto usai menghadiri sidang terbuka kelulusan akhir calon Tamtama Brimob dan Brigadir Polri di Gor Pangsuma Pontianak, Selasa (28/7). Kapolda menegaskan, semua peserta yang lulus tersebut murni merupakan hasil kerja keras masing-masing peserta tanpa ada kong kalikong dengan oknum polisi maupun calo.

Simaklah wawancara wartawan Rakyat Kalbar bersama Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto selengkapnya; +Anda menyatakan seleksi masuk polisi bebas KKN. Bagaimana implementasinya? -Semuanya kita lakukan transparan, standarnya apa? Begitu dia selesai ujian langsung dikoreksi melalui scaner dan keluar nilainya, peserta mencatat. Nilai psikotes pada ujian psikotes yang dimasukkan ke komputer. Lalu keluar nilainya dan langsung dicatat serta dirangking dan kemudian mereka langsung tahu. +Meski demikian, tetap saja ada isu miring yang menyebutkan bahwa ada permainan dalam proses seleksi masuk polisi. Tanggapan Anda? -Saya tidak peduli. Jika ada orang yang membuat isu di luar yang menyebutkan pelaksanaan uji tes seleksi penerimaan anggota Polri untuk wilayah hukum Polda Kalbar tidak fair atau cacat sistem. Kalau orang membuat isu silahkan saja, tapi dengan sistem yang kita buat seperti itu tidak mungkin kita melakukan praktikpraktik kecurangan. Dengan sistem yang terbuka seperti ini tidak mungkin ada celah.

+Artinya Anda tetap optimis bahwa proses seleksi berlangsung fair? -Logikanya jika pun ada perbedaan nilai atau skor pada tiap tahapan uji tes yang dilalui, tentu sejak awal-awal ada peserta yang komplain. Karena anak-anak ini langsung mencatat. Kalau ada perbedaan nilai yang dipegang pada waktu pengumuman pasti mereka protes dan selama ini tidak pernah ada protes. +Apabila ditemukan masih ada yang berani mengklaim sanggup meluluskan proses seleksi polisi dengan menawarkan jumlah uang tertentu sebagai pelicin? -Saya minta kepada peserta maupun orangtua yang jika seandainya pernah ditawari oleh oknum polisi atau calo yang menjanjikan bakal meluluskan seleksi masuk polisi dengan memberikan sejumlah uang untuk menangkapnya beramai-ramai. Saya katakan kepada para peserta dan para orangtua, kalau ada pihak-pihak yang mencoba menawarkan, menjanjikan, saya perintahkan tangkap ramai-ramai dibawa ke saya. Tangkap! Karena orang ini mau nipu, karena ini penipu. Selanjutnya, penentuan kelulusan peserta ini memperhatikan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota di Kalbar. Artinya penentuan kelulusan tidak berdasarkan flat secara keseluruhan. Hal itu dilakukan agar penempatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sebab kalau tidak, (kuota) akan termakan oleh yang dari kota sehingga demikian ini ada pemerataan. Baik dari penempatan asal wilayahnya, kesukuannya maupun kepentingan penugasan di daerah perbatasan. Sehingga setelah lulus (SPN) nanti saya tidak ragu-ragu lagi mengembalikan mereka ke daerah asal. Pertama, karena mereka sudah kenal dengan wilayah asalnya. Kedua, saya tidak repot lagi dengan tempat tinggal mereka, karena orangtuanya ada di sana.

ADPPK Komitmen Berantas Korupsi Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Pontianak-RK. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar sosialisasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), Selasa (28/7), di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak. Dua orang pemateri yang mengisi acara sosialisasi tersebut, yakni M Isro dan Naomi dari Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas RI. Kepala Bappeda Kota Pontianak, Uray Indra Mulya menyatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen memberantas korupsi. Salah satunya melalui sosialisasi ini serta ditindaklanjuti dengan penyusunan AD-PPK 2015. Selain itu Pemkot juga telah membentuk tim pemantau independen pengadaan barang dan jasa, melakukan bedah APBD, bahkan sudah empat kali berturut-turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Kita juga sudah melaksanakan sistem basik akrual dalam tata kelola keuangan di Pemkot,” tukasnya. Menurutnya, adanya aksi ini dalam rangka menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemkot Pontianak. Diantaranya, meningkatkan pelayanan publik, meniadakan atau memberantas pungutan liar (pungli) serta bersama-sama DPRD Kota Pontianak melakukan pencegahan kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik APBD maupun APBN. “Agar aksi tersebut dapat diimplementasikan SKPD dan pihak terkait diharapkan dapat disusun rencana tindak lanjut. Dengan melibatkan stakeholder terkait,” tutur Indra. Rencana tindak lanjut tersebut juga diharapkan dapat dituangkan dalam rencana kerja SKPD melalui langkah konkret, terukur dan terintegrasi. “Sehingga menjadi pedoman SKPD dalam perbaikan pelayanan publik,” lugasnya. Sementara itu, panitia penyelenggara yang juga sebagai

Aksi ADPPK, jajaran Pemerintah Kota Pontianak saat menggelar sekaligus mendeklarasikan ADPPK di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak. GUSNADI/RAKYAT KALBAR

Sekretaris Bappeda Kota Pontianak, Williarty mengatakan, sosialisasi ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang. “Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap satu tahun,” paparnya. Maksud digelarnya sosialisasi ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur sipil negara, khususnya mengenai tindak pidana korupsi demi terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK). “Sedangkan tujuannya yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik berupa pencegahan maupun pemberantasan serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tegasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pemasangan Iklan Pengumuman

Sementara itu, jumlah total kelulusan 504 itu dibagi ke dalam tiga kategori. Yakni, Brigadir Polisi pria sebanyak 344 orang, Brigadir Polisi wanita sebanyak 87 orang dan Tamtama 73 orang. Kuota ini berdasarkan kuota DIPA yang diberikan Mabes Polri. Ada pun seleksi penerimaan calon anggota Polri untuk wilayah hukum Polda Kalbar dilakukan selama kurang lebih tiga bulan. Mulai dari awal Mei hingga 28 Juli 2015. Setiap peserta wajib mengikuti 11 tahapan tes. Dimulai dari pendaftaran, rekmin awal, kesehatan 1, psikologi, akademik, kesehatan 2, kesamaptaan jasmani, Penelusuran Mental Kepribadian (PMK), rekmin akhir, supervisi mabes dan sidang kelulusan. Bagi mereka yang tidak lolos pada satu tahapan maka secara otomatis gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Dalam dinamika proses, pengawasan dilakukan oleh internal dan eksternal. Dari eksternal diantaranya berasal dari civitas akademika, LSM dan tokoh agama. Sebelum akhirnya mengerucut menjadi 504 orang saja, hingga seleksi akhir kemarin, total yang masih tersisa sebelumnya ada 633 orang. Dengan rincian sebanyak 440 calon Bintara Polri, 93 Brigadir Polwan 93 orang dan 100 orang Tamtama. Setelah 504 orang ini lulus, mereka kemudian akan mengikuti pendidikan di SPN selama 7 bulan. Setelah lulus kemudian masing-masing akan ditempatkan di satuan kepolisian di Kalbar. Sejauh ini, sesuai Daftar Isian Personil (DSP) Kalbar membutuhkan sebanyak 17 ribu personil. Namun riilnya saat ini baru terpenuhi sekitar 11 ribu personil. Reporter: Fikri Akbar Redaktur: Andry Soe

PN Mempawah di Demo Warga Kubu Raya Mempawah-RK. Puluhan Warga asal Kabupaten Kubu Raya (KKR) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Mempawah, Selasa (28/7). Warga yang datang tersebut menuntut agar 15 petani di Desa Olak-olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya (KKR) dibebaskan atas tuntutan hukum perusahaan sawit PT. Sintang Raya terhadap pencurian buah sawit. Aksi yang merupakan gabungan masyarakat, mahasiswa dan anggota ormas Front Perjuangan Rakyat (FPR) tersebut mendatangi Kantor PN Mempawah dengan menggunakan truk. Mereka menuntut dilakukannya pembebasan. Lantaran tuntutan hukum pihak perusahan merupakan buah dari tindak kriminalisasi kepada para petani tersebut. “Aksi damai yang kami lakukan ini hanya mengharapkan kepada pihak pengadilan agar dapat membebaskan ke-15 warga kami itu tanpa syarat. Karena proses hukum ini kami anggap sebagai tindak krimilasisasi saja,” tegas Humas FPR kepada sejumlah wartawan. Sampai saat ini, ke-15 orang petani yang terjerat proses hukum telah menjalani sidang sebanyak 4 kali. Banyak pihak kecewa dalam pelaksanaan persidangan sehingga terjadilah aksi oleh sejumlah pihak masyarakat. “Awal dari permasalahan ini terjadi sebuah kerja sama pihak perusahaan lain kepada masyarakat. Namun ketika masyarakat petani ini hendak mengambil hak mereka ternyata diklaim telah mengambil di areal perusahaan lain,” ulasnya. Ia menceritakan, awalnya penyebab ke-15 orang petani itu diseret ke meja hijau pengadilan. Masyarakat OlakOlak kubu, di KKR telah menyerahkan lahan ke PT. Cipta Tumbuh Berkembang (CBT) sebanyak 151,71 Ha dalam bentuk plasma sebagai bentuk kerja sama. Dengan surat perjanjian lahan No: 001/CTB-OK/2008 dan 002/CTBok/2008. Untuk dijadikan lahan plasma oleh pihak PT CBT yang ditanami sawit. Dengan kesepakatan hasilnya dibagi secara bersama. Degan Mou pembagian, yakni 80 untuk perusahaan dan 20 untuk petani. “Karena pembagian tersebut tak jelas, masyarakat mencoba untuk memanen hasil jerih payah mereka

sendiri saat masuk masa panen. Namun panen tersebut berujung ke pihak polisi yang diadukan oleh perusahaan lain. Yakni pihak PT Sintang Raya,” bebernya. Padahal masyarakat Olak-Olak Kubu ini melakukan panen di lahan milik mereka sendiri yang telah ditanami. Namun, pihak PT Sintang Raya malah mengklaim bahwa lahan plasma itu milik mereka. “Kebun plasma yang kami tanami sudah sesuai Mou dengan PT CBT. Namun diklaim PT Sintang Raya. Jadi kami duga ada win-win solution dari pihak PT CBT dengan PT Sintang Raya. Karena hal yang dilakukan tersebut tanpa diketahui masyarakat yang melakukan kerja sama dengan PT CBT,” jelasnya. Sehingga menurut Tama, 15 orang yang dituduh mencuri itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam. Karena investigasi dari pihaknya bahwa telah terjadi perselisihan antara PT. CBT dengan PT. Sintang Raya. ”Jadi, masyarakat yang jadi tumbal,” pungkasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Humas PT Sintang Raya, Awang Lenong mengatakan, terhadap 15 orang yang sedang menjalani proses hukum itu, memang telah melakukan tindak kriminal pencurian di lahan PT Sintang Raya. ”Sebab mereka memang terbukti telah mengambil di lahan kami,” sebutnya. Untuk perusahaannya, seluruh pelaksanaan proses pengelohan lahan dilaksanakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Sehingga tidak benar jika lahan HGU PT Sintang Raya dikatakan tak sah. Karena sampai saat ini HGU PT Sintang Raya resmi. ”HGU kita masih resmi, terbit di tahun 2009. Jadi tidak benar kalau ada tuduhan mengatakan HGU kami itu tidak sah,” ungkapnya. Dalam pelaksanaan penanaman, PT CBT telah melakukan penanaman di lahan milik PT Sintang Raya. Namun jika memang tanah itu milik masyarakat, mungkin itu menjadi alat bukti baru di persidangan. ”Tanah tersebut miliknya PT Sintang Raya yang ditanami PT CBT. Kami minta masyarakat yang berada di sana jangan mudah untuk terprovokasi mengenai hal ini,” harapnya. (Sky)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998. Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati. Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya. Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi. Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”


Pontianak Metro

Rakyat Kalbar Rabu, 29 Juli 2015

3

Orangtua Tak Mampu Bayar Biaya Persalinan RS Jeumpa Serahkan Bayi Perempuan ke Sosnaker Pontianak-RK. Seorang bayi perempuan berusia 15 hari, terpaksa dialihkan perawatannya oleh pihak Rumah Sakit (RS) Jeumpa Pontianak kepada Dinas Sosial Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pontianak, Selasa (15/7). Pasalnya orangtua bayi tersebut tidak sanggup membayar uang persalinan dan perawatan selama di RS Jeumpa. Dengan total tagihan sebesar Rp14.320.000. “Sebenarnya dua hari setelah melahirkan, tanggal 15 Juli itu sebenarnya sudah bisa pulang. Namun pembayarannya dia masih minta tunda-tunda terus. Katanya habis Lebaran, namun sampai sekarang belum,� ucap Petugas Bagian Umum RS Jeumpa, Batasyam, di Dinsosnaker Kota Pontianak. Batasyam mengaku, Jeumpa tidak memiliki pilihan lain. Penyerahan ini dimaksudkan agar mengurangi beban biaya orangtua si bayi yang semakin hari semakin bertambah. “Dia masuk di kelas satu. Sudah satu minggu sebelumnya kita kasi toleransi, dianya saja janji-janji terus. Kita kan pelayanan umum, punya publik. Jadi dengan adanya seperti inikan terganggu juga, karena pasien yang lain mau masuk terkendala dan kita tidak mau juga dia terlalu berat. Makanya pilihan terakhir, ya sudah kita serahkan ke sini saja, Bapak tidak terkena biaya, kami juga tidak terganggu,� paparnya. Bayi mungil yang belum diberi nama ini lahir dengan persalinan normal pada 13 Juli 2015, sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan berat 3,2 Kg dan panjang 48 cm. Dia lahir dari pasangan orangtua, ayah Kirno Elkuraisi dan ibu Tesa Julianti. Pihak Jeumpa mengaku, tidak mengetahui kondisi kemampuan finansial orangtua yang bersangkutan. Namun yang jelas sejak awal masuk ke Jeumpa, Kirno Elkuraisi dan Tesa Julianti minta agar rumah sakit tersebut memberikan pelayanan kelas satu. Bahkan, Tesa dikabarkan sempat minta ruang VIP. Dengan alasan

Bayi perempuan berusia 15 hari yang diserahkan ke Sosnaker. FIKRI AKBAR

AC yang berada di ruang kelas satu Jeumpa dirasa kurang dingin. “Awalnya kan dia minta di kelas satu, dia kompalin AC-nya tidak dingin. Malamnya dipindah ke ruang VIP, tapi dia tetap minta bayarannya sama dengan kelas satu. Kemudian setelah sekian hari, dikasi tagihannya kepada rumah sakit, dia tidak mampu bayar, akhirnya dipindahkan dikelas tiga malam minggu kemarin, sampai sekarang,� beber Intan, salah seorang perawat di RS Jeumpa. Saat perawatan sang bayi hendak dialihkan ke Dinsosnaker, orangtua perempuan sempat menolak. Dengan alasan bahwa sang suami sedang berusaha mencari uang. Namun demikian, nomor HP sang suami mendadak tidak dapat dihubungi selama dua jam. Hingga akhirnya, dengat berat hati sang bayi kemudian diserahkan ke Jeumpa sekitar pukul 14.00 WIB. “Kalau dilihat KTP-nya dia tinggal di Sintang, di Pontianak ini dia tinggalnya di Gang Anggur, Jalan Komyos Soedarso, Kecamatan Pontianak Barat. Tapi tadi sempat dia bilang mau pesan tiket, mau ke Ketapang,� timpal Intan. Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Pontianak, Imran menyampaikan, posisi pihaknya hanya sebagai fasilitator. Dengan demikian, untuk selanjutnya bayi tersebut akan dititipkan dan dirawat oleh Yayasan Lembaga Keluarga Ibu dan Anak (YLKIA) di Jalan Sulawesi Pontianak. YLKIA sendiri merupakan yayasan yang berada di bawah naungan Dinsosnaker. “Tapi terakhir informasi dari Jeumpa, katanya si bapaknya itu sudah ada uang Rp10 juta. Namun perihal itu tidak kita campuri, karena itu urusan manajemen Jeumpa dengan orangtuanya,� ujar Imran. Namun, Imran berharap, bayi tersebut dapat diasuh oleh orangtua yang sebenarnya, bagaimanapun caranya. “Apakah mau diangsur pembayarannya atau seperti apa. Begitu sudah lunas bayinya bisa diambil ke YLKIA. Kalau tidak lunas, anaknya tetap dititip ke YLKIA sampai besar. Niat kita sama sekali bukan mau memisahkan antara anak dan orangtua, tapi kalau bayi ini tetap di situ (Jeumpa) beban biaya akan terus bertambah,� ulasnya.

Reporter: Fikri Akbar Redaktur: Andry Soe

Untuk SD dan SMP Negeri

Pemkot segera Berlakukan Sekolah Lima Hari Pontianak-RK. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam waktu dekat berencana menerapkan jam belajar siswa selama lima hari kerja bagi sekolah negeri. Pemangkasan hari belajar siswa yang semula enam hari menjadi lima hari ini akan diterapkan untuk tingkat SD dan SMP di Kota Pontianak. “Nah, mungkin dalam waktu dekat ini yang akan diterapkan SD dan SMP dulu. Sabtu tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Saya berharap ada kajian-kajian yang komprehensif terkait kebijakan itu,� ujar Walikota Pontianak, Sutarmidji, Selasa (28/7) di kediaman dinasnya. Kegiatan belajar mengajar yang berlaku saat ini adalah enam

hari. Yakni mulai Senin hingga Sabtu. Apabila hari belajar siswa diberlakukan selama lima hari maka kegiatan belajar dimulai Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu libur. Sekolah lima hari ini tidak mengurangi jumlah jam pelajaran selama sepekan, karena akan ada penambahan jam belajar untuk hari-hari tersebut menyesuaikan jam belajar yang ada. Menurutnya, pemberlakuan sekolah lima hari ini dalam rangka memberikan waktu istirahat dan bermain yang lebih leluasa bagi anak-anak. “Karena waktu sehari libur yakni hari Minggu untuk refreshing bagi anak-anak tidak cukup untuk mengembalikan dan memulihkan kebugaran

mereka dalam menerima materi pelajaran,� ucap Midji. Walikota berharap, Dinas Pendidikan Kota Pontianak segera mengkaji penambahan jam belajar dalam lima hari masuk sekolah tersebut. Yakni, dengan meniadakan atau meliburkan kegiatan belajar pada Sabtu. “Saya tidak mau menunggu terlalu lama. Supaya ini bisa terealisasi dalam waktu secepatnya,� lugasnya. Selain itu, Walikota Sutarmidji menegaskan, kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) di sekolah-sekolah sudah selesai dan tidak boleh ada lagi kegiatan tersebut. Artinya, orientasi untuk pengenalan lingkungan sekolah itu dinilai sudah cukup. Kegiatan belajar sudah berjalan normal

tanpa ada lagi kegiatan MOS atau sejenisnya. “Kalau memang mau, anakanak bisa diarahkan untuk menanami pohon di lingkungan sekolah atau buat taman. Itu semuanya di dalam pengawasan dan koordinasi guru. Saya ingatkan ini kepada para kepala sekolah,� ingatnya. Dalam kesempatan itu, Sutarmidji mengharapkan, sekolahsekolah sudah harus menguji kemampuan siswa yang beragama Islam dalam membaca Al Quran sebagai bekal siswa untuk memfilter hal-hal yang bersifat negatif. “Pemahaman-pemahaman terhadap agama ke depannya juga penting untuk mereka supaya punya kepribadian yang baik,� harapnya. (agn)

Subandi, ditemui di Gor Pangsuma, Pontianak, Selasa (28/7). Target untuk anak-anak asuhnya adalah mempertahankan prestasi yang diraih di Medan pada Agustus 2014, “Dengan peraihan tiga perak dan satu perunggu,� tutur Subandi. Hanya saja, ia meyakini mampu melampaui target sebab kemampuan fisik maupun teknik anak asuhnya telah mengalami peningkatan. “Di PPLP, lati-

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Retail Recovery & Coleection Center Banjarmasin dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Singkawang, akan melalukan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, terhadap Objek hak tanggungan debitur :

hannya kan setiap hari, hanya di bulan Ramadan saja jadwal sedikit dikurangi. Nah, sekarang kembali diintensifkan hingga menjelang Kejurnas nanti,� tutup Subandi. Salah seorang atlit yang bakal ikut Kejurnas nanti, Aristi Subakti optimis kembali mempersembahkan medali untuk Kalbar. “Pada kejurnas PPLP tahun 2014, saya meraih perunggu, saya yakin bisa kembali meraih itu bahkan bisa lebih baik lagi,� ujarnya, semangat. (fik)

Banyak Anak Bawah Umur Kena Tilang

Optimis, Kepala Pelatih Karate Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Kalbar, Subandi optimis enam anak asuhnya mampu mempertahankan prestasi tahun lalu pada Kejurnas Karate 2015, di Palembang, 24-28 Agustus mendatang. FIKRI AKBAR

1. Gustina Sebidang tanah seluas 549 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.902/Tebas atas nama Gustina yang terletak di Jl. Raya Tebas Rumah Makan Harapan Kita, Desa. Tebas Sungai, Kec.Tebas, Kab Sambas dengan harga limit Rp. 2.322.000.000 Uang Jaminan Rp. 116.000.000,2. Samsuri Sebidang tanah seluas 866 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.1387/Sekip lama atas nama Samsuri yang terletak di Jl. RA Kartini Gang Yasti Kel Sekip Lama Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan harga limit Rp.129.000.000,- Uang Jaminan Rp. 39.000.000., Sebidang tanah seluas 1.031 m2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No. 346/Pasti Jaya atas nama Rosana Wenny yang terletak di Jl. Singkawang-Bengkayang, Rt 008/Rw 03, Desa Pasti Jaya, Kec. Samalantan, Kab Bengkayang dengan harga limit Rp. 277.000.000- Uang Jaminan Rp. 84.000.000,Yang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2015, Jam : 14.00 WIB sampai dengan selesai Tempat : Ruang Lelang KPKNL Singkawang Jalan Alianyang No. 02 Singkawang Syarat-syarat lelang : 1. Penawaran dilakukan secara lisan dengan harga naik – naik, barang dijual dalam kondisi apa adanya 2. Setiap Peserta lelang harus menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang ke Rekening penampungan lelang KPKNL Singkawang pada PT. BNI (Persero) Cabang Singkawang Nomor Rekening : 174089479, paling lambat harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. 3. Peserta lelang pada saat mendaftar membawa asli KTP/SIM yang masih berlaku dan fotocopinya. Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengikuti lelang harus secara tertulis dan dibubuhi materai secukupnya. 4. Peserta Lelang yang sudah menyetor uang jaminan harus mengajukan penawaran dengan nilai paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Dalam hal Peserta Lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat. 5. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang secara tunai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 6. Barang-barang yang dilelang dijual apa adanya pada saat pelaksanaan lelang dan semua resiko ditanggung pembeli dan Calon peserta lelang dapat melihat barang tersebut paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 7. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun. 8. Penjelasan lebih lanjut dapat diminta pada : a. PT Bank Mandiri (persero), Tbk, Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin, Jalan R Suprapto No.13-17 Banjarmasin, Telp. (0511) 3364114, 3364115. b. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Retail Recovery & Collection Floor Cabang Pontianak, Jalan Ngurah Rai No. 02 Lantai 2 Pontianak, Telp. (0561) 764539. c. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.Kantor Cabang Singkawang, Jalan Merdeka Singkawang. d. KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang No.2 Singkawang Telp. (0562) 634803. e. PT Trimitra Lelang Mandiri 021 86902641 Singkawang, 29 Juli 2015 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Recovery & Collection Center Banjarmasin

NET

Operasi Ketupat 2015

Enam Atlet Karate Kalbar Siap Berlaga Pontianak-RK. Kepala Pelatih Karate Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) Kalbar, Subandi, memastikan anak asuhnya kembali berlaga dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate di Palembang pada 2428 Agustus mendatang. PPLP menurunkan 6 orang atlit. “Untuk tingkat SMP diantaranya Ariski Subakti, Imam, Febry dan Alisia. Untuk tingkat SMA, Kansa dan Serli,� kata

Ilustrasi.

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Pontianak-RK. Catatan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pontianak sepanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2015 yang bertepatan dengan Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah, kasus kecelakaan mengalami peningkatan. Selama 14 hari dalam operasi itu, setidaknya ada 19 kasus laka lantas. Kasat Lantas Polresta Pontianak, AKP Wahyu Jati Wibowo mengatakan, dari hasil evaluasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2015, pihaknya menerima laporan 19 kasus. “Tahun ini meningkat sepuluh kasus. Tahun lalu hanya ada sembilan kasus,� ucap Wahyu, Selasa (28/7). Dari 19 kasus tersebut, ada tiga korban mengalami luka berat, enam luka ringan dan tiga orang meninggal dunia. Sedangkan tahun lalu, satu luka berat, dua luka ringan dan satu orang meninggal dunia. “Menurut saya, kasus kecelakaan yang meningkat terjadi tahun ini. Diduga karena tingginya arus kendaraan serta kurangnya kewaspadaan pengendara,� bebernya. Kasat menyebutkan, beberapa titik rawan kecelakaan itu, diantaranya Jalan Trans Kalimantan dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oleh karena itu, untuk menekan angka kecelakaan yang terus meningkat, Wahyu mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengizinkan anak di bawah umur menggunakan sepeda motor. Termasuk pelajar yang notabene belum layak berkendara karena tidak memiliki SIM. Karena menurutnya, selain kerap melanggar aturan lalu lintas juga dapat membahayakan keselamatan orang lain. Bahkan, dalam Operasi Ketupat 2015, pihaknya banyak menemukan anak di bawah umur menggunakan sepeda motor. “Sangat disayangkan sekali hal ini, karena pengakuan anak-anak yang diamankan itu mengaku mereka mendapat izin dari orangtua,� paparnya. Wahyu menegaskan, pihaknya selalu melakukan tindakan tegas terhadap pengemudi termasuk anak di bawah umur dan pelajar yang melanggar aturan lalu lintas. “Anak di bawah umur yang terjaring razia tetap diberikan sanksi tilang, orangtuanyapun akan dipanggil,� lugasnya. (oxa)


Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.500 6.500 28.000 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Selasa, 28 Juli 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,854.42 15,001.44 3,547.60 3,607.20 9,894.67 13,527.00

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

4

Izin Indomart dan Alpamart Harus Dicek Kembali Pontianak-RK. Sekretaris Lembaga Hukum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, M. Merza Berliandy mengharapkan, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Kota Pontianak supaya mengecek detail izin Indomart dan Alpamart. Apabila ada yang kurang di dalam perizinan tersebut, diharapkan tidak ditutup, melainkan Indomart maupun Alpamart wajib melengkapi perizinan yang kurang. “Jikalau di dalam Pansus DPRD ditemukan tidak lengkap perizinannya, Indomart maupun Alpamart harus melengkapi izinnya. Bukan menutup usahanya,” ujar

Beli 9,750.10 14,847.48 3,510.62 3,571.28 9,795.22 13,393.00

M. Merza Berliandy kepada sejumlah wartawan yang ditemui usai berbelanja di Indomart, di depan Kantor DPRD Kota Pontianak, Senin (27/7). Menurut Mimi sapaannya ini, jika persoalan dewan membentuk Pansus dengan dasar keluhan dari masyrakarat, itu suatu hal yang tidak masalah. “Melihat Alfamart dan Indomart, Pansus is oke. Sejauh itu, kita juga harus tahu siapa dan apa tujuan dari Pansus, karena itu harus jelas. Kalau mengamati antara legislatif dan eksekutif, itu oke-oke saja. Pemerintah dan legislatif berjalan dan sesuai dengan peran masingmasing,” jelasnya. “Kalbar saat ini sedang tumbuh kem-

luarkan izin. Berarti, toh mereka punya izin. Namun kalau masih ada yang kurang izinnya maka harus dilengkapi. Pajaknya juga harus dicek lari ke mana,” lugasnya. Menurutnya, jika hasil Pansus harus menutup Indomart dan Alfamart, banyak yang harus dipikirkan “Salah satunya adalah akan terjadi pengangguran. Ini juga harus dipikirkan. Kemudian dampak positif Alfamart dan Indomart ini adalah buka 24 jam, masyarakat tetap akan dapat dilayani di saat toko lain sudah tutup,” ulasnya.

bang. Masuknya Alfamart dan Indomart berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan ada keuntungan dari CSR, sudah jelas. Jadi Pansus itu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, harus dikaji lagi. Kalau bagi HIPMI persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Mimi minta supaya dikaji kembali perizinan Indomart dan Alfamart. Terutama Upaya Kelola Limbah dan Upaya Pemantauan Limbah (UKL/UPL) serta IPAL. “Kaji UKL atau UPL serta Ipal Indomart dan Alpamart. Karena Alfamart juga ada warung kopinya. Namun ketika pemerintah sudah menge-

Reporter: Ocsya Ade CP Redaktur: Andry Soe

RAPBD Perubahan Kota Pontianak 2015

PAD Parkir Ditarget Rp2 Miliar

Sumber: Bank Indonesia

Ilustrasi/Ist

Equatoriana

Pontianak-RK. Menimbang pesatnya pembangunan dan lajunya kendaraan di Kota Pontianak, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di (Dishubkominfo) dinilai kecil Komisi A DPRD Kota Pontianak. Karena RAPBD 2015 yang tak lama lagi akan dilaksanakan, salah satunya akan meningkatkan PAD parkir, yakni dari Rp1,5 miliar menjadi Rp2 miliar. Karena sudah diwacanakan PAD perparkiran menjadi Rp2 miliar, Dishubkominfo Kota Pontianak diharapkan melakukan pembenahan atau bahkan menata ulang titik parkir yang ada. Supaya pelaksanaannya tidak hanya parkir illegal saja, melainkan parkir yang tadinya tidak terdaftar bisa dilakukan pembinaan untuk dilegalkan yang ujung-ujungnya sebagai upaya peningkatan PAD Kota Pontianak.

“Karena komisi kami membidangi perizinan, kita minta dinas perhubungan menata ulang titik parkir di Pontianak. Jangan sampai parkir illegal itu masih ada,” ucap Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah, Selasa (28/7). Ardiansyah menjelaskan, terkait parkir bukanlah masalah baru di Kota Pontianak. Hanya saja tidak adanya upaya melakukan inovasi menginventarisir segala macam yang berhubungan dengan perparkiran. Padahal akan banyak dampak yang bisa disarankan pemerintah dan masyarakat jika pembenahannya benar-benar baik. “Masalah klasik yang setiap tahunnya muncul ini seharusnya tidak lagi muncul. Tapi tidak terlambat, mulai saat sekarang dinas menata ulang parkir, karena kalau dibiarkan semakin lama akan semakin

parah. Karena jika diketahui titiknya, dapat dengan mudah diketahui juru parkir dan koordinatornya. Banyak sekali menfaatnya, seperti keamanan dan ketertiban. Kalau terdata semuanya, mobil atau motor yang hilang, siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya. Namun yang terpenting, bagaimana pemerintah kota melalui perparkiran di Dishubkominfo bisa melebihi target yang minimal, bahkan berada jauh dari target tersebut. Dengan dasar perkembangan pembangunan dan pesatnya kendaraan yang masuk ke Kota Pontianak. “Seandainya dinas perhubungan bisa mendata ulang dengan baik, tidak hanya keamanan dan ketertiban lalu lintas. Yang terpenting lagi PAD akan meningkat pesat. Dengan parkir yang kacau seperti sekarang ini, target Rp1,5 miliar, tapi ka-

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan. Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal. Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi. Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Berjiwa Polisi harus dimiliki oleh setiap warga negara yang sehat jasmani dan rohani demi tegaknya hukum. Bilamana hukum dapat ditegakan, negeri ini pasti aman dan rakyat makmur tanpa kemiskinan. Akan tetapi, jika masih ada “penjahat berseragam Polisi” di negeri ini, walau satu orang, negeri ini pasti tidak aman. Jika penjahat berseragam Polisi lebih dari satu orang, negeri ini akan rusak. Dampaknya, maraknya ilegal logging, ilegal mining, ilegal fishing, trafficking, narkoba, korupsi, perjudian, pencurian dan perampokan, TPPU, penyelundupan, kerusakan lingkungan hidup. Akhirnya, negeri ini penuh dengan kriminalisasi dan kepalsuan. Ingat! keserakahan adalah pokok pangkal ketidakpuasan. Jika politik dan kekuasaan dijadikan sebagai “panglima” di negeri ini. Hukum akan rapuh, maka betapa pentingnya Polisi itu. Ibrahim Myh. 081288673500 25-7-2015

15.42

Sms Warga Simalakama Buah simalakama Pilkada serentak di seluruh Indonesia, seperti makan buah simalakama. Enak, tak enak haru sudi dimakan. Inilah peraturan ndak jelas. 085245519512 28-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

lau sudah ditata ulang, saya yakin Rp2 miliar bisa didapat,” cetusnya. “Kenaikan target kita lihat potensi parkirnya. Yang jelas potensi parkir Pontianak ini setiap tahunnya selalu ada penambahan. Yang dulunya belum ada mall, karaouke, rumah makan dan warung kopi sekarang sudah ada. Jadi, tidak mungkin PAD jalan ditempat, pasti naik,” timpalnya. Dalam anggaran perubahan yang pembahasannya hanya tinggal menghitung bulan saja pada tahun ini, Ardiansyah akan mengawal dan mengajukan target Rp2 miliar PAD bidang perparkiran tersebut. “Itu pasti ditingkatkan, setiap tahun anggaran perubahan selalu dibicarakan dan dievaluasi pendapatan,” ulasnya. (agn)

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah. Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

14.13

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com


Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

5

178 Petugas Kebersihan Libur

Sampah Menumpuk Pasca Lebaran Musyawarah Kite Segera Mulai Proyek Pembangunan Kubu Raya. Tahun 2015 hanya tersisa lima bulan lagi. Makanya, DPRD Kubu Raya mendesak Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan dan BLH segera memulai pengerjaan proyek-proyek pembangunan. Anggota DPRD Kubu Raya, Suharso mengatakan, hingga saat ini kegiatan pembangunan fisik di Kubu Raya belum terlihat. “Ini sudah masuk ke triwulan III, waktunya tinggal lima bulan. Kalau masih belum dikerjakan, waktu lima bulan itu tak mungkin terkejar,” ungkapnya, Selasa (28/7) siang di kantornya. Pembangunan yang seharus sudah dimulai, lanjut Suharso, seharusnya saat ini sudah terlihat bangunan fisiknya. “Kalau yang belum dilelang, seharusnya segera dilelang agar terlihat proses pembangunannya. Salah satunya pembangunan gedung DPRD, bangunan fisiknya saja belum ada. Belum bangunan yang lain,” ungkapnya. Ia menilai, jika hingga saat ini belum dimulai proses pembangunan, DPRD khawatir pembangunan tersebut malah dikerjakan sembarang dan tidak sesuai perencanaan. “Kalau sudah mengejar target, otomatis pengerjaannya asal-asalan. Makanya, cepat dilelang, laksanakan pembangunannya,” desaknya. Apalagi, lanjut Suharso, hingga kini sudah masuk musim penghujan. Jika melakukan pengerjaan fisik saat musim hujan, bisa dipastikan proyek yang dikerjakan akan terganggu. “Otomatis nantinya di akhir tahun terjadi penumpukkan proyek, dan kualitas pekerjaannya tidak dijamin bagus,” ucapnya kuatir bakal terjadi penyimpangan anggaran. Suharso menambahkan, dinas teknis seharusnya mulai dari Januari sudah mulai mengerjakan proyek. “Yang sudah lelang pun seharusnya sudah dikerjakannya. Jangan didiamkan. Ini bisa mengganggu proyek yang lain,” harapannya. (sul)

Kubu Raya. Tidak bisa dipungkiri ‘produksi’ sampah meningkat pasca Hari Raya Idulfitri. Tumpukan sampah bahkan meluber hingga keluar Tempat Pembuangan Sementara (TPS), karena sebanyak 178 petugas kebersihan sedang menjalani libur. Salah satu sudut ibukota Kabupaten Kubu Raya yang dipenuhi sampah di Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya. Sampah terlihat membeludak dan berserakan hingga ke tepi jalan. Masyarakat pun terganggu saat melintasi kawasan tersebut. Tidak hanya berserakan di badan jalan, tumpukan sampah juga menimbulkan bau tidak sedap. Meningkatnya volume sampah seharusnya mampu diantisipasi Dinas Cipta Karya sejak jauh hari. Lamanya sampah tidak dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), berdampak buruk bagi kesehatan warga yang bermukim di sekitar TPS, baik yang resmi maupun ilegal. Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Cipta Karya Kubu Raya, Suharto

menjelaskan, penyebab menumpuknya sampah pasca Idulfitri karena para pekerja yang bertugas membersihkan sampah di Kubu Raya sedang libur menyambut Hari Raya Idulfitri. “Malam ini (tadi malam, red) petugas kebersihan telah aktif kembali membersihkan sampah yang menumpuk,” kata Suharto, Selasa (28/7). Dia mengungkapkan, petugas kebersihan yang dimiliki instansinya sebanyak 178 pekerja, termasuk tukang sapu jalan. “Tukang sapu jalan sudah bergerak subuh hari,” ungkapnya. Suharto menjelaskan, penumpukan sampah sempat terjadi di beberapa ruas jalan yang memang terdapat TPS. Bidang Kebersihan segera menggerakkan seluruh fasilitas pengemas sampah, yaitu 6 dump truk dan 3 amrol. “Semua akan dioperasikan guna menghindari penambahan timbunan sampah yang dikhawatirkan memakan ruas jalan raya,” janjinya.

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ilustrasi.

NET

PKL Sekitar Makodam XII Tanjungpura

DPRD Minta Pemkab Tunda Eksekusi

Ilustrasi

Kubu Raya. DPRD Kubu Raya terus berupaya mencari solusi terbaik bagi puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitr Makodam

XII Tanjunpura. Legislatif pun mendesak Satpol PP menunda ekseskusi. “Jika mengarah pada aturan

yang ada, kami akui para PKL itu salah, karena mendirikan bangunan di atas fasilitas umum. Namun, atas nama kemanusiaan, karena kami ketahui masih banyak juga PKL di kawasan itu yang memiliki utang kepada sejumlah lembaga keuangan, saya atas nama DPRD berharap agar Pemkab bisa memberikan waktu lagi bagi para PKL,” papar anggota DPRD Kubu Raya, Usman A Rasyid. Saat ini, kata Usman, Pemkab Kubu Raya tengah menjajaki sejumlah tempat yang dinilai representatif untuk relokasi bagi PKL, yaitu sekitar Terminal Sudarso,

dan Terminal Sungai Durian. “Kami berencana kalau tidak ada halangan, nantinya Terminal Sudarso akan kami jadikan kawasan wisata kuliner pada malam hari, dimana para PKL bisa berjualan. Sedangkan siang hari, bisa kembali digunakan untuk terminal angkutan kota,” ucapnya. Usman menegaskan, hingga saat ini pihaknya terus mencarikan tempat baru bagi para PKL agar bisa terus berjualan. Namun, kadang terbentur aturan birokrasi. “Harga jual yang ditawarkan juga belum sesuai keinginan pemerintah,” terangnya.

Sembari mencari solusi terbaik untuk memindahkan para PKL, Usman meminta Pemkab Kubu Raya memberikan rentang waku hingga akhir tahun 2016 mendatang bagi para PKL tetap berjualan di sekitar Makodam XII Tanjungpura. “Kami akui PKL itu salah, karena membangun di atas fasilitas umum. Selain menimbang dari sisi kemanusiaan, sebagian diantara mereka masih banyak memiliki utang kepada pihak atau lembaga keuangan. Saya harap Pemkab bisa memberikan waktu bagi mereka,” pungkasnya. (sul)

Kursi Rakyat IDI Tak Gugurkan Kandidat Pontianak-RK. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftarkan diri di KPU mengikuti tes kesehatan jasmani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak, Selasa (28/7). Dari pemeriksaan kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Perwakilan Kalbar menyatakan tidak dapat menggugurkan paangan calon untuk ikut Pilkada. Ketua IDI Kalbar, dr Berli Hamdani GS MPPM mengatakan, dari sisi kesehatan, menggurkan calon semua menjadi kewenangan KPU sesuai undang-undang Pilkada. “Kami hanya memberikan rekomendasi untuk kesehatanya, termasuk Narkoba, kita serahkan ke KPU, apakah menggugurkan apa tidak,” ungkap Berli ditemui di RSUD dr Soedarso Pontianak, kemarin. Ia menjelaskan, pemerikaan kesehatan calon di tujuh kabupaten di Kalbar, prosedurnya sudah disampaikan IDI dan KPU. Penyampaian itu langsung ditujukan kepada pasangan calon dan tim sukses. “Jadi dalam pemeriksaan calon, harus berpuasa dan datang pemeriksaan sekitar pukul 08.00. Untuk jadwal pemeriksaan tadinya menjadwalkan 28 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Ini jadwal yang dikeluarkan KPU pusat untuk peemriksaan di rumah sakit,” papar dr Berli. Menurutnya, siapa yang duluan daftar, dia yang akan melakukan pemeriksaan lebih awal. “Untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dilakukan secara lengkap, dari ujung rambut hingga kaki, termasuk penyakit yang akan mengganggu calon nantinya, apabila memimpin suatu daerah seperi jantung, kencing manis, kolesterol dan lain sebagianya,” jelas dr Berli. Pemriksan fisik, meliputi panca indra. Kalau perempuan kita tanbahkan dari kebidanan. Berli menjelaskan, nantinya hasil rekomendasi yang dikeluarkan IDI kepada KPU, calon yang bersangkutan dinyatkan layak sehat jasmani dan rohani. Mengacu pada undang-undang, harus sehat jasmani dan rohani, termauk bebas Narkoba dan HIV/AIDS. “Nanti dari pemeriksaan RSJ dan RSUD disampaikan ke IDI. Lalu IDI melakukan semacam rekaputalasi, baru kita sampaikan ke KPU,” ujar Berli. Sejauh ini baru 12 bakal calon dari empat kabupaten yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Diantaranya dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau dan Ketapang.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Calon Kada Ramai-ramai Ke Sungai Bangkong Pontianak-RK. Hari kedua pemeriksaan kesehatan kejiwaan, diikuti empat pasangan calon bupati dan wakil bupati di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Sungai Bangkong Pontianak, Jalan Alianyang Pontianak Kota, Selasa (28/7). Pasangan calon kepala daerah (Kada) dari Sekadau, RupinusAloysius dan H Pensong-Cristian Amon. Sementara dari Ketapang, Boyman Harun-Gurdani dan Andi-Chani Sius Kuan. Direktur RSJD Sungai Bangkong, dr Feery Safariadi mengatakan, hari pertama tes kesehatan kejiwaan yang dilakukan di RSJD Sungai Bangkong berlangsung baik. Ia berharap pelaksanaan hingga akhir jadwal pemeriksaan nantinya dapat berjalan dengan lancer, tanpa adanya kendala. “Hari pertama Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada pasangan calon yang mengulang tes,” ungkap Feery. Setelah melakukan tes keji-

Ilustrasi

waan, psikologi, dan tes urine di RSJD Sungai Bangkong, pasangan calon melanjutkan tes kesehatan di RSUD dr Soedarso Pontianak. Anggota Komisoner KPU Kalbar, Misrawie mengatakan, terakhir tes kesehatan bagi pasangan

calon pada 1 Agustus mendatang. Selanjutnya pada 2 Agustus IDI Kalbar menyerahkan hasil tes kesehatan ke KPU. “Pada 3 Agustus, KPU melakukan pengumuman hasil tes kesehatan. Kita berharap tes kesehat-

an ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Misrawie. Hari terakhir pendaftaran, Selasa (28/7) hampir semua kabupaten dinyatakan tidak adanya calon tunggal. Apabila ada calon tunggal, maka pendaftaran akan

diperpanjang. “Kalau adanya calon tunggal, maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga tiga hari kedepannya,” ujarnya. “Jadi kita harapkan tidak adanya calon tunggal. Sehingga di tujuh kabupaten di Kalbar dapat terlaksana tanpa adanya perpanjangan masa pendaftaran,” ungkap mantan wartawan ini. Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty mengatakan, untuk hari terakhir pendaftaran, total seluruh pasangan calon yang mendaftar di tujuh kabupaten, tidak adanya calon tunggal. “Bengkayang dua pasangan calon, Sambas tiga pasangan, Sekadau empat pasangan calon, Sintang tiga pasangan, Melawi dua pasangan calon, Kapuas Hulu dua pasangan calon, Ketapang sementara lima pasangan calon,” ungkap Umi.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Mengundi Nasib Jadi Calon Kada Ketapang Kubu Raya-RK. Menjadi pejabat eselon II di Kabupaten Kubu Raya belum memuaskan Aswin Fuad untuk berkarya. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu mengajukan pension dini dan mencalonkan diri menjadi Bupati Ketapang pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. “Sejak pertengahan Juni lalu, Kepala BLH Kubu Raya, Aswin Fuad mengajukan pensiun dini ke Pemkab Kubu Raya. Surat pengajuan pensiun dini

itu sudah dilayangkan ke Bupati, kemudian diproses lebih lanjut. Kalau tidak salah, terhitung 1 Juli lalu beliau (Aswin Fuad) sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala BLH Kubu Raya,” ungkap Plt Sekda Kubu Raya, dr Nursyam Ibrahim, kemarin. Hingga saat ini Pemkab Kubu Raya belum mendudukkan pejabat pengganti Aswin Fuad. “Meski kepala BLH yang baru belum ditentukan, namun tidak mengganggu aktivitas atau kinerja di BLH,” kata

Nursyam Ibrahim. Pe m k a b Ku b u R aya berupaya segera menentukan pengganti Aswin Fuad yang resmi mendaftar sebagai calon Bupati Ketapang jalur independent. “Laporannya sudah ada ke kami, untuk lebih jelasnya tanya langsung dengan BKD,” katanya. Kasubdid Pengadaan BKD Kubu Raya, Amru Irwan mengatakan, Aswin Fuad resmi mengajukan pensiun dini. “Semua persyaratan pensiun dini sudah diajukan ke kami.

Resminya sekitar tanggal 1 Juli. Dia sudah positif pensiun dini. Untuk kepala BLH, masih Plt,” ungkapnya. Aswin Fuad mengaku berpasangan dengan Sewignjo dari jalur independen, bertarung pada Pilkada Ketapang. “Yang jelas, kita siap untuk mengikuti seluruh tahapan tes kesehatan dan kami yakin bisa lulus semuanya,” kata Aswin Fuad.

Laporan: Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

Nursyam Ibrahim


Sambungan

Rakyat Kalbar Rabu, 29 Juli 2015

Prof. Eddy: Jangan Pansus, Langsung Saja Lapor Polisi Ketika di sana, dia sempat ditantang Ketua DPRD Pontianak, Satarudin, untuk memberikan kuliah umum kepada Dewan, karena politisi PDIP itu menganggap Eddy bicara kepada publik, terkait Indomaret dan Alfamart, tanpa mengetahui pokok permasalahannya. Soal ini, ia enggan berkomentar. “Kalau semua usaha masuk ke Kota Pontianak kemudian tidak memiliki izin, terus beroperasional, bisa kacau. Jadi mereka wajib mengikuti aturan di daerah tersebut. Kalau harus ada izin ini dan itu, harus taati,” tegasnya. Ia melanjutkan, peraturan daerah soal Izin Usaha Toko Modern (IUTM) seharusnya ada. Dalam hal ini, kata Eddy, DPRD harus membuatkan Perda tersebut sehingga ada regulasi yang mengatur. “Buatkan Perdanya, minta dengan tegas Indomaret dan Alfamart membuat izin itu. Karena regulasi itu penting untuk ditaati semua pihak sehingga usaha tidak sembarangan masuk ke suatu daerah,” paparnya. Dari kacamata seorang profesor bidang ekonomi, keberadaan Indomaret dan Alfamart di Kalbar ada sisi positif dan negatifnya. “Sisi positifnya itu mengurangi pengangguran. Jika izin ada, tentunya menjadi sumber PAD dan perputaran uang meningkat. Masyarakat dimudahkan dan mendapatkan pelayanan dari toko modern itu,” nilai Eddy. Tapi, dari sisi negatifnya, keberadaan tokotoko modern ini bisa bikin toko-toko kecil maupun toko tradisional terpukul. “Besar kemungkinan toko kecil maupun toko tradisional mati atas operasi Indomaret dan Alfamart. Karena ini persaingan. Dan ini tidak boleh terjadi, jangan mematikan usaha kecil atau tradisional,” ungkap Eddy. Maka dari itu, harus ada aturan yang mengatur keberadaan toko modern itu. Misalnya, radius berapa meter dari toko kecil atau pasar tradisional tidak boleh ada Indomaret ataupun Alfamart. Dengan dasar, menjaga pasaran toko kecil maupun pasar tradisional. “Harus benar-benar diaturlah tentang keberadaan toko modern ini agar aspek sosial ekonomi tetap terjaga. Besar dan kecil tetap berusaha dan bersaing, bukan mematikan yang kecil,” pinta Eddy. Ia memaparkan demikian atas dasar analisa masyarakat akan mengejar atau mencari barang-barang yang lebih murah. “Dimana yang murah, beda Rp5 sekalipun, pasti masyarakat pergi ke sana. Saya sarankan toko-toko kecil pasar tradisional tetap harus mampu bersaing, misalnya menjual lebih murah. Kemudian, tetap kompetitif dengan Alfamart dan Indomaret,” tutup Eddy. Di Gedung DPRD Pontianak, Ketua Pansus Perizinan Pasar Modern, Yandi menyatakan akan menggali informasi lebih luas, baik dari sisi positif dan negatif pasar modern yang ada di Kota Pontianak. “Supaya kedepan bisa berdampak baik bagi masyarakat. Kita merasa perlu mendengarkan keterangan lebih lanjut, hingga

kita bentuklah Pansus,” ujarnya kepada Rakyat Kalbar, usai rapat pembentukan Pansus di Ruang Paripurna DPRD Pontianak, Selasa (28/7). Pansus tersebut hanya diberikan waktu 40 hari untuk bisa memberikan rekomendasi apakah Alfamart dan Indomaret tetap diizinkan beroperasi atau tidak. “Kita belum tahu ke depan seperti apa, biarlah nanti Pansus ini bekerja dulu sampai menemukan titik terang. Apapun itu, kita mengupayakan sebelum waktunya selesai (40 hari) sudah ada hasil dari Pansus ini,” terang Yandi. Ia melanjutkan, pihaknya sudah memetakan mekanisme kerja Pansus kepada seluruh anggotanya. “Ini baru kita tentukan beberapa agenda, segera akan kita inventarisir. Internal kita akan ada rapat dulu, mendengarkan pendapat para pakar, semuanya kita kumpulkan informasinya. Yang jelas, kita ingin hasil, sebagai dampak Pansus ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandas Yandi. Di tempat sama, Ketua DPRD Pontianak, Satarudin mengaku percaya penuh dengan kinerja kolega Dewan yang tergabung dalam Pansus. Meski begitu, agar tidak ke luar jalur, ia akan memantau langsung perkembangan temuan yang didapatkan Pansus secara berkala. “Hasil kerja Pansus akan dilaporkan ke saya. Sebagai pimpinan, saya akan memberikan rambu-rambu dan terus memonitor. Semuanya sudah dipetakan oleh Pansus, siapa-siapa yang mau dipanggil untuk menggali informasi. Saya yakin Ketua Pansus lebih tahu jelasnya bagaimana,” tuturnya. Bagaimana jika ada Dewan Pontianak yang main-main dalam arti ikut bermain sebagai beking di balik beroperasinya dua waralaba swalayan, Indomaret dan Alfamart, itu tanpa izin lengkap? “Tidak ada itu, saya yakin anggota saya tidak ikut terlibat,” tegas Satar, karib Satarudin disapa. Ia menandaskan, DPRD Pontianak serius dalam membenuk Pansus tersebut. Dengan pertimbangan, kepentingan masyarakat dan pemerintah Pontianak dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Satar, Pansus bukan main-main atau gertakan. “Harus selesai, kalau memang benar terbukti ada pelanggaran, harus tutup. Tidak ada urusan,” tutupnya. Terpisah, Manajer Legal Indomaret cabang Pontianak, Budi Dharma mengakui, sampai saat ini, operasional mereka memang tidak dilengkapi Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Menurut dia, setelah ditanyakan kepada pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak, IUTM tak diperlukan. “Sudah pernah saya tanyakan, BP2T bilang ndak usah urus IUTM karena Perda belum ada. Jadi, gunakan SIUP legalisir. Pakai itu saja, dari pusat legalisir di sini. Disahkan lagi semuanya. Kita ini mengikuti kemauan pemerintah, kita ikuti semuanya,” ungkap Budi kepada sejumlah wartawan, di kantornya, Jalan Ya’ M Sabran, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak

Timur, Selasa (28/7). Indomaret mulai ada di Pontianak, lanjut Budi, sejak Juli 2014. Pihaknya mengawali dengan mengurus izin prinsip kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. “Jadi Bulan Juli 2014, kita sudah ada izin prinsip yang dikeluarkan wali kota. Dimana wali kota mengizinkan keberadaan kita untuk beroperasional. Dari Izin prinsip itu, menjadi rekomendasi atas terbitnya izin-izin lain,” beber dia. Tambah Budi, “Kemudian kita urus dari awal, yakni izin dari tetangga kiri, kanan, depan, dan belakang. Habis itu RT/RW, lurah, dan camat, hingga sampai ke dinas. Akhirnya, kami pun memiliki SIUP, TDP, dan HO”. Bahkan, Budi menyatakan sudah diinformasikan soal kawasan mana saja yang diperbolehkan untuk mendirikan Indomaret. “Kita juga sudah tanyakan, bahkan mengajukan ke pemerintah daerah tentang lokasi-lokasi, bisa atau tidak. Karena Oke, ya kita jalan. Dan semua izin kita ada, kecuali IUTM tadi,” jelasnya. Lantas, tanpa IUTM, apakah bisnis Indomaret di Pontianak sah? “Legal, karena kita gunakan SIUP legalisir dari pusat. Dan, semua izin itu kita lengkapi, silakan saja dicek,” tegas Budi. Apa pendapat Anda terkait Pansus Perizinan besutan DPRD Pontianak? “Kita tidak apa-apa, silakan di-Pansus-kan Indomaret-nya. Jika dipanggil, kita juga siap datang. Mengenai dokumen perizinannya semua ada di Toko Indomaret. Silakan saja datang kesana,” papar Budi. Namun, dia meminta jangan sampai Indomaret ditutup. “Kita akan ikuti aturan yang ada. Apa yang kurang, sampaikan kepada kita. Izin, kita akan lengkapi. Jangan ditutup. Bagaimana dengan pekerja kami, mereka akan menjadi pengangguran,” pinta Budi. Berapa jumlah Indomaret yang beroperasi di Pontianak? “Total di Kota Pontianak semuanya ada 32 Toko. Izin yang benar-benar sudah lengkap terdapat 29 toko, 3 toko sisanya kurang IMB (Izin Mendirikan Bangunan,red) saja,” ungkap Budi. Imbuh dia, “Kita sewa ruko yang sudah ada IMB-nya. Dan IMB ini bukan kita yang urus, melainkan pemilik Ruko, karena kita sewa. Saat ini, 3 Toko Indomaret yang sudah beroperasional belum ada IMB-nya, namun sedang dalam proses”. Sayang, Budi enggan membeberkan Indomaret mana saja yang tidak ber-IMB tersebut. Lantas, apa yang pernah dipertanyakan DPRD Kota Pontianak saat pertemuan sebelum lebaran? Jawab Budi, mengenai IUTM dan kajian sosial. “Kalau IUTM sudah saya jelaskan tadi. Kalau kajian sosial, masa’ dari kita? Kalau dari kita semua tempat boleh. Harusnya, dari dinas atau pihak-pihak independen lainnya. Tentunya hasil kajian sosialnya, kita nurut,” seloroh dia.

Laporan: Gusnadi dan Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Tak Ada Spesialis Mau ke Soedarso terurus sebagai rumah sakit rujukan di Kalbar. Jangankan rujukan nasional, rujukan daerah saja banyak dikeluhkan sebagai payah. “Kita ditunjuk Kementerian Kesehatan mulai Oktober 2014 sebagai rumah sakit rujukan nasional. Namun, ada syaratnya. Kita harus menjadi rumah sakit tipe A. Dan salah satu syaratnya adalah tenaga spesialisnya,” ungkap Plt Direktur RSUDS Dr Saiful Bahri Bangun,Sp.THT, ditemui di ruang kantornya, Selasa (28/7). Ternyata pihak daerah, Pemprov Kalbar dan pejabat RS daerah terbesar di Kalbar, itu lelet alias lemot mengurus dan memenuhi persyaratan. Sudah bertahun-tahun dokter spesialis kian menyusut. Bagaimana mungkin mau naik ke tipe A? Saiful mengakui terus terang, sekarang ini RSUDS dapat dikatakan sangat jauh dari harapan rakyat Kalbar dan Kemenkes. Tak ada spesialis yang mau bekerja di Soedarso sehingga, sebagai rujukan daerah saja tenaganya minim. “Minimal itu ada tiga tenaga untuk satu bidang spesialis. Itulah yang menjadi kendala kita. Kalau peralatan Kementerian Kesehatan yang akan membantu, akan dianggarkan dari pusat. Yang jadi kendala adalah tenaga seluruh bidang spesialis,” ungkap Saiful. Ia mencontohkan,spesialis telinga hidung tenggorokan (THT), spesialis mata, minimal harus tiga orang. Sedangkan spesialis anak, penyakit dalam, kebidanan, minimal enam orang dan selama bertahun-tahun belum cukup sampai sekarang. “Sampai sekarang sangat jauh dari cukup. Untuk penyakit dalam kita hanya dua orang dan yang mencukupi itu baru spesialis kebidanan,” katanya. Banyak sumber yang menyebutkan kalau rekrutmen di RSUDS seperti pilih-pilih antah, termasuk tenaga paramedisnya. Akibatnya pelayanan bisa disebut setengah hati. Itu sebabnya Saiful seperti tak berdaya, yang bisa dilakukan adalah menunggu dan menunggu kalau-kalau

ada dokter yang mau datang. “Spesilis itu tenaga yang langka. Susah sekolahnya mahal. Kalau menurut dia tidak menguntungkan lebih baik bertahan di daerahnya. Itulah yang menjadi kesulitannya,” ujar Saiful. Selama ini banyak yang menilai kalau pembangunan kesehatan di Kalbar timpang salah satunya adalah rumah sakit rujukannya sendiri perlu dirujuk kualitasnya. Akibatnya, menjawab wartawan, Saiful janji akan menghubungi Kementerian Kesehatan minta bantuan tenaga. “Di era sekarang ini tidak bisa seperti dulu. Begitu lulus dijemput dan ditempatkan di Kalbar. Sekarang tidak bisa lagi,” ungkapnya. Saiful mencontohkan seperti tahun 2014, ketika Pemerintah Provinsi Kalbar membuka formasi CPNS untuk beberapa spesialis. Ternyata tidak ada yang mau mendaftar. Artinya, kondisi RSUD dan manajemennya hanya dilihat sebelah mata oleh para spesialis yang baru lulus sekalipun. Kementerian Kesehatan memberi tengat waktu sampai Oktober 2019 untuk memenuhi syarat agar RSUD Dr Soedarso mampu menaikkan statusnya menjadi RS Rujukan Nasional. “Kita usahakan semampu kita. Semoga saja bisa terpenuhi terutama tenaga spesialis ini. RSUD dr Soedarso ini merupakan RS pemerintah, sehingga yang harus bekerja mengisi SDM-nya berstatus PNS,” doa Saiful. Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Perwakilan Kalbar, dr Berli Hamdani GS, MPPM mengatakan RS di Indonesia tentunya ingin menjadi baik dan meningkat. Maka dibutuhkan SDM yang terpenuhi. Juga dari sisi peralatan, bangunan atau gedung. Dan tak kalah penting adalah sisi manajemen. Itu yang kian melorot selama bertahun-tahun ini di RSUDS. “Kalau saya menilai, RSUD Soedarso ini bisa memenuhi termasuk pemenuhan SDM,” kata Berly yang tak jelas dari mana dia melihat realitas yang ada sekarang ini.

Menurut dia, pengadaan dokter ahli bisa mengikuti program spesialis yang namanya PPDS. Sampai 2014 berbasis kompetensi mengikuti semacam tes. Kedepannya harus dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah. Ternyata, Kalbar tidak bisa memenuhi lantaran informasinya terlambat. “Biasanya informasi terlambat itu yang menyebabkan tidak lolosnya untuk jadi spesialis. Karena terlambat pendaftarannya. Kalau tes kompetensi yang dari Kalbar tidak kalah saing. Tetapi peserta ikut spesialis dari Kalbar terlalu sedikit,” ungkapnya. Ya sama saja. Berli mengakui dokter di Kalbar ini untuk melanjutkan ke spesilis masih banyak pertimbangannya. Baik dari faktor keluarga mapun biaya. Itu sebab sedikitnya dokter yang mengambil spesialis. “Mungkin karena faktor keluarga dan biaya. Saat ini setiap tahunnya bisa dikatakan 30-an orang dokter di Kalbar yang mengambil spesialis. Itu masih terbilang sedikit,” ucapnya. Sedangkan Nursyam Ibrahim, Sekretaris IDI Kalbar, menganggap salah urus sehingga RSUD Soedarso seperti Puskesmas Raksasa. Pasalnya, banyak penyakit yang seharusnya ditangani di Puskesmas Kecamatan langsung dirujuk ke Soedarso. “Ada beberapa penyakit yang seharusnya bisa ditangani Puskesmas, seperti tipus dan beberapa penyakit lainnya yang sudah dipelajari saat kuliah di perawatan maupun kedokteran,” ungkap Nursyam kepada reporter RK Syamsul Arifin, kemarin. Akibatnya, RSUDS itu kebanjiran pasien yang tak tertangani. Akhirnya pelayanan tidak maksimal. “Kita lihat, banyak pasien yang sampai tidak kebagian tempat tidur. Tidak hanya itu, tenaga medis di rumah sakit ini sangat kurang,” ungkapnya.*

6

Tak Ada Kuota DPRD Pontianak itu tidak dibenarkan menjual namanya untuk meloloskan calon siswa ke sekolah yang diinginkan. Begitu juga memasukkan anaknya maupun sanak keluarganya maupun masyarakat, ke sekolah yang diinginkan. Namun jika dari total sekolah yang dituju terdapat siswa yang tidak melakaukan daftar ulang, bisa diselipkan untuk memenuhi standar per kelasnya. Sebelum mendaftar ke sekolah yang dituju, menjadi kewajiban calon siswa untuk melakukan register burupa daftar ulang di kantor terpadu Dinas Pendidikan Kota Pontianak. “Mereka harus melakukan daftar ulang secara online. Bagi yang tidak daftar, itu yang kita isi dengan calon siswa lainnya,” jelas Mulyadi usai melakukan pertemuan di ruang paripurna DPRD Kota Pontianak sekitar pukul 13.00, Selasa (28/7). Pemenuhan target setiap per kelasnya di setiap sekolah, lanjut Mulyadi, tergantung dari daftar ulang. Karena secara otomatis bangku atau jumlah siswanya menjadi berkurang, kalau ada yang tidak daftar ulang. Dengan begitu, siswa yang belum dinyatakan diterima dengan berbagai pertimbangan, bisa memenuhinya. Hanya saja, Dinas Pendidikan lebih mengutamakan siswa yang tak jauh dari tempat tinggal alias lingkungan sekolah, dan melihat dari sisi mampu tidaknya orangtua yang bersangkutan, bukan berarti melihat anggota DPRD-nya. “Kita berdasarkan great itu, nanti yang lain mengantri untuk bisa menjadi siswa di sekolah yang diinginkan. Karena great ini harus kita penuhi dan pertimbangannya, dekat dari lingkugan

sekolah, tidak mampu dan sebagainya,” papar Mulyadi. Mulyadi mencontohkan, seandainya dalam satu kelas dapat menampung siswa maksimal, namun saat berjalan jumlah tersebut tidak terisi penuh, bararti bangku kosong itulah menjadi jatah mereka, dan tetap memperhatikan nilai sebagai syarakat mutlaknya. “Misalnya kita menerima 280 siswa, ada yang tidak daftar ulang 275, kan ada lima yang kosong, berarti yang lainnya mengisi kekurangan itu,” jelasnya. Secara garis besar, Mulyadi mengatakan, tidak ada aturan yang mengikat terkait kuota. Mulyadi membantah jika pihaknya menyiapkan kuota bagi orang terdekat maupun anggota dewan sekalipun. Hanya saja, tidak menutup kemungkinan kuota itu diisi oleh masyarakat yang domisilinya KotaPontianak melalui DPRD Kota Pontianak. “Kita tidak menyiapkan kuota itu, karena kalau kuota berarti sudah terencana. Tapi ini tidak, makanya kita tidak menyiapkan kuota,” tegasnya. Mengenai lima persen penyediaan kuota bagi masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya ke Kota Pontianak, namun bukan warga Pontianak, masih tetap diberlakukan Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Sejauh pelaksanaannya tidak terdapat kendala, maupun protes dari pihak manapun. “Kuota 5 persen itu tetap diberlakukan berdasarkan domisilinya, diperuntukkan warga luar Kota Pontianak,” ujar Mulyadi.

Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

Bepadah, Juliarti-Hasanusi “Kita harus mengingat asal dan budaya kita, sejarah dan Sultan Sambas. Makanya kami ziarah makam Sultan Sambas, didampingi Pak Hasanusi ziarah ke makam H Alwi Bin Bakran (kakek), Hj Fatimah Binti Umar (nenek), Datuk Panglima H Djuhardi bin H Alwi Bakran, Bapak dan makam Rasidi,SE bin H Tajili (suami),” tutur Juliarti, Senin (27/7) sore. Ziarah ke makam Sultan Sambas merupakan agenda inti sebelum mendaftar ke KPUD. Selain mengenang Kesultanan Sambas, ziarah ke makam orangtua dan suami agar ingat asal dan sejarah. Ini sebuah pendidikan untuk generasi penerus bangsa agar tidak melupakan sejarah. “Kejayaan Sambas karena Sultan Sambas, jadi sejarah ini jangan sampai dilupakan,” kata Juliarti. Selain ziarah, malam harinya, pasangan Juliarti-Hasanusi juga menggelar pertemuan bersama koalisi Parpol pendukung, diantaranya PAN, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan PBB, di kediaman orangtuanya, Kampung Dagang, Sambas. “Dalam pertemuan bersama Koalisi Parpol, hadir pewaris Kesultanan Sambas, Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, bersama Ibunda dan kerabatnya. Dan kami pasangan Juliarti-Hasanusi mau Bepadah (minta restu,red) maju sebagi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2015-2020,” jelas Juliarti. Tentu saja, pasangan politik ini tak lupa mohon doa dan restu kepada masyarakat Kabupaten Sambas. “Sebagai kepala daerah yang akan maju kembali, tentu kami harus minta restu. Semoga pencalonan kami dan pendaftaran besok berjalan lancar, mohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Sambas,” pinta Juliarti, seraya mengajak menjaga situasi aman dan kondusif hingga Pilkada nanti. Seribuan Massa Dan, kemarin, Juliarti-Hasanusi resmi mendaftar sebagai peserta Pilkada Serempak 2015 ke KPUD, Selasa (28/7). Mereka diiringi tak kurang dari seribuan massa, diarak dari Kampung Dagang Timur. Berjalan kaki sekitar 200 meter dari depan SMPN 2 Sambas, rombongan tiba di Kantor KPU sekitar jam 2 siang. Sepanjang jalan terdengar yel-yel Juliarti-Hasanusi dan yel-yel motto “Sehati-Bela Terpikat Terigas”. Kedatangan iringan yang meriah itu langsung disambut ketua dan anggota

KPU Sambas. Petahana Juliarti memang mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Ia mengusung komitmen mempersatukan perbedaan dengan “Sehati Bela Terpikat Terigas”, agar Sambas makin berkembang dan tumbuh di segala bidang kehidupan. “Kami hadir bersama partai pengusung untuk menyerahkan berkas sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Terima kasih kepada KPU Kabupaten Sambas yang telah menerima pasangan kami, dan bersama koalisi akan kompak menjaga politik santun,” ungkapnya. Juliarti-Hasanusi bertekad meneruskan pembangunan Sambas agar citacita “Terpikat Terigas” tidak sekadar moto.Banyak terjadi perubahan dan semua harus dilaksanakan. “Masih banyak pembangunan Sambas yang belum terselesaikan. Sebagai kepala daerah yang maju kembali tentunya harus dilanjutkan kembali,” ucapnya. Hasanusi menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Sambas untuk memeriksa dokumen dan berkas pendaftaran yang disampaikan. “Sama seperti apa yang disampaikan Ibu Juliarti, kami berkomitmen melanjutkan pembangunan Kabupaten Sambas yang harus diselsaikan dengan baik,” tekad dia. Ketua KPU Sambas, Su’aib SPd menjelaskan pasangan Juliarti-Hasanusi peserta ketiga yang resmi mendaftar ke KPU. “Setelah melihat berkas pasangan yang diusung koalisi parpol, ini sudah melebihi persyaratan yaitu 9 kursi. Jumlah seluruh pendukung mencapai 21 kursi,” ungkapnya. Ia merinci, PAN dan PDIP masingmasing 6 kursi, Partai Demokrat dan Nasdem masing-masing 4 kursi, serta PBB 1 kursi. Senada, Matnoh A. Latif, anggota DPRD Sambas. Dia, yang bertugas mengecek kelengkapan berkas partai pengusung, menegaskan bahwa berdasarkan peraturan KPU jumlah 21 kursi sudah melampaui batas persyaratan. “Setelah dilakukan pengecekan berkas, pasangan Juliarti-Hasanusi sudah memenuhi persyaratan,” jelasnya, ditutup dengan penyerahan tanda terima berkas dari KPU kepada pasangan tersebut.

Laporan: Ridho Muhammad Editor: Mohamad iQbaL


Sambungan

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

7

Jarot-Askiman Disambut Hujan Firman Jhon beserta partai politik (Parpol) pengusung bergabung dengan ribuan warga Melawi. Satu persatu ketua parpol menyampaikan orasi dalam rapat akbar tersebut. Partai Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS, PKB, PKPI, dan Partai Demokrat. Artinya, pasangan ini mengantongi 22 kursi di DPRD Melawi. Mereka berikrar untuk memenangkan pasangan Firman-Jhon. Dalam orasi tersebut, Firman dinilai berhasil melakukan pembangunan di Melawi 5 tahun terakhir. Firman masih dibutuhkan untuk menyempurnakan pembangunan di Melawi. Firman juga dianggap berhasil menciptakan rasa aman dan damai di Melawi. Dia mampu merangkul seluruh elemen masyarakat di Melawi. Darwis-Rahmad vs Gidot-Naon Pasangan petahana Suryadman Gidot SPd MPd-Agustinus Naon SSos, menutup pendaftaran Pilkada Bengkayang dengan mendatangi KPUD pukul 16.00, Selasa (28/7). Tidak ada calon perseorangan sore kemarin, selain petahana yang didukung koalisi Partai NasDem, Hanura dan PAN. “Tepat pukul 16.00, pendaftaran calon ditutup,” ujar Ir Martinus Khiu, Ketua KPUD Bengkayang, kemarin. Dibuka sejak Minggu (26/7), hanya ada dua pasangan calon yang akan bertarung memperubutkan kursi Kepala Daerah Bengkayang. Sebastianus Darwis SE MM-Surakhmad yang diusung PDIP-Golkar dipastikan akan terjadi pertarungan sengit melawan Suryadman Gidot-Agustinus Naon. “Terima kasih atas dukungan semua pihak, atas terselenggaranya dengan baik proses pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati. Semoga tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan baik,” harap Martinus Khiu. KPUD akan meneliti semua berkas segera dan akan meminta calon melengkapi bila kurang. Sebab, 24 Agustus KPU Bengkayang akan menetapkan calon resmi yang akan dipilih 9 Desember 2015. Nuan Tenang, Pasti Menang Sesuai jadwal, KPUD Sekadau membuka

Agrianus-Chomain Wahab tiba di Kantor KPU Jalan PKP Mujahidin pukul 13.00 diiringi belasan mobil dan puluhan sepeda motor pasangan yang didukung Partai Gerindra dan PKB. Jarot Winarno-Askiman menutup pendaftaran ke KPU pukul 15.00 diiringi Tim Pemenangan serta pendukung pasangan berjargon JAS Merah itu. Hujan malah jadi berkah, mereka bersemangat mendaftar di bawah bendera Partai Nasdem, Partai Golkar dan PPP. Sejumlah berkas yang diserahkan kedua pasangan ke KPU Sintang, masih beberapa berkas yang belum dilengkapi. “Pasangan calon diminta melengkapi berkas yang masih dalam proses sebelum 3 Agustus,” ujar Ketua KPU Sintang, Supranto Aji. Setelah pendaftaran semua pasangan akan menjalani pemeriksaan kesehatan yang waktunya akan ditentukan oleh penyelenggara Pilkada.”Tim pemenangan juga diminta menyiapkan disain atribut kampanye, dan diserahkan ke KPU untuk dicetak,” tambah Supranto. Jarot Winarno mengatakan, timnya sudah menyelesaikan seluruh berkas yang menjadi persyaratan dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang akan dilaksanakan secara serentak. “Ada sebagian berkas yang belum terlengkapi. Hanya salah tafsir saja, seperti berkas dukungan partai yang harusnya ditandatangani seluruh partai dalam satu kertas, bukan terpisah-pisah,” kataJarot. Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sintang Periode 2015-2020 diikuti tiga pasangan bakal calon, yakni, Ignasius Juan-Senen Maryono, Agrianus-Chomain Wahab dan Jarot Winarno-Askiman. Banyaknya calon yang mendaftar se-Kalbar, menandakan Pilkada tak sepi peminat. Hanya saja diduga partai pilih-pilih kandidat dengan persyaratan ketat. Menangkan Firman-Jhon Hujan tak menyurutkan pendukung dan simpatisan pasangan Firman Muntaco dan Jhon Murkanto (FJ) dari berbagai desa untuk datang ke Terminal Sidomulyo, Selasa (28/7) pagi. Menjelang siang, rombongan

pendaftaran pasangan calon (paslon) mulai 26-28 Juli 2015. Sampai hari terakhir pendaftaran, ada empat pasangan calon kandidat bupati dan wakil bupati Sekadau periode 2015-2020 yang sudah mendaftarkan diri. Pasangan Rupinus-Aloysius (RA) menjadi yang pertama mendaftar ke KPU pada tanggal 27 Juli kemarin. Kandidat yang diusung PDI Perjuangan, Demokrat, PKPI, PPP dan PKB ini mendaftar ke KPU dengan didampingi Parpol pengusung dan tim sukses lengkap. Pasangan berjuluk RA ini maju dalam Pilkada dengan bekal 13 kursi di DPRD Sekadau. Masing-masing PDIP 6 kursi, democrat 4 kursi dan PKPI 3 kursi. Pasangan ini yakin menang Pilkada dengan target raihan 60 persen suara. Di hari yang sama, pasangan Pensong Benny-Kristian Amon menyusul mendaftar ke KPU Sekadau. Pasangan yang menempuh jalur independen ini tiba di KPU sekira pukul 16.00. Di hari terakhir atau Selasa 28 Juli kemarin, pasangan Simson-Paulus Subarno menyusul mendaftar ke KPU. Pasangan calon yang diusung tiga partai yakni Gerindra, Hanura dan Nasdem ini datang ke KPU Sekadau sekitar pukul 11.50, diantar 700-an pendukungnya. Mengantongi 11 kursi DPRD Sekadau yakni 4 kursi Gerindra, Hanura 4 kursi dan Nasdem 3 kursi, pasangan dengan slogan “Nuan Tenang, Pasti Menang” dan berjuluk SS (Simson-Subarno) ini mantap melenggang dengan keyakinan tinggi tampil sebagai kampiun Pilkada tahun ini. Kandidat terakhir yang mengajukan diri untuk maju dalam Pilkada adalah pasangan Yansen Akun Efendy-H. Saharudin. Munculnya nama Yansen dalam Pilkada Kabupaten Sekadau memang menjadi kejutan tersendiri. Namanya memang sempat terdengar beberapa waktu terakhir. Yansen-Sahar maju dengan diusung PAN dan Golkar dengan jumlah kursi 6 buah di DPRD Sekadau. Seperti halnya Rupinus, pasangan Simson dan Subarno turun dari Poksonya dengan diarak ratusan massa pendukung menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Setelah konvoi keliling Kota Sekadau,

mendatang. Salah satu kandidat bakal calon Bupati Sekadau, Yansen Akun Efendy, yang akan mendaftarkan diri ke KPU setempat, Selasa (28/7/2015), merupakan mantan Bupati Kabupaten Sanggau. Atbah-Hairiah Daftar KPU Selain menerima berkas pendaftaran incumbent dr Juliarti Djuhardi Alwi MPH, KPU Sambas juga menerima berkas pasangan calon H Atbah Romin Suhaili LC-Hj Hairiah SH MH, Selasa (28/7). Kedatangan pasangan calon dengan busana Melayu Sambas ini diringi partai pengusung, Partai Gerindra, PKS, PPP dan Hanura. Atbah Romin Suhaili Calon Bupati Sambas dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada KPU, Panwaslu dan pengurus partai pengusung yang turut mengantar pendaftaran ke kantor KPU Sambas. ”Kami berterima kasih atas sambutan ini. Kami bahagia dan bangga diterima dengan begitu baik. Semoga ini awal untuk perubahan Sambas yang lebih baik kedepan,” kata Atbah. Ucapan terima kasih juga disampaikan Hairiah, calon wakil Bupati Sambas. ”Kami merupakan pasangan calon yang ingin membangun Sambas. Kami tidak ada nomor satu dan nomor dua, yang kami inginkan, Sambas harus berubah menjadi yang lebih baik,” harap Hairiah yang juga mantan anggota DPD RI dapil Kalbar itu. Ketua KPU Sambas, Su’aib SPd menyambut baik kedatangan pasangan Atbah Ramin Suhaili Lc-Hj Hairiah SH MH. ”Kami akan memeriksa pemberkasan pendaftaran dukungan Parpol pengusung yang disampaikan Matnoh A Latif anggota KPU Sambas yang membidanginya. Karena dari dukungan Parpol, diantaranya Gerindra 5 kursi, PKS 4 kursi, PPP 4 kursi dan Hanura 3 kursi dengan total dukungan 16 kursi. Berdasarkan peraturan KPU, partai pengusung ini sudah melebihi batas ketentuan, dan pencalonan pasangan ini sudah memenuhi persyaratan pasangan calon,” ujar Su’aib.

mereka pun bergerak menuju kantor KPUD Sekadau yang berada di kompleks perkantoran Pemkab Sekadau. Ikut mengantar, sejumlah pengurus partai pengusung baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. “Sesuai slogan kita, kita yakin pasti menang,” kata DR Harry S Simin, pengurus Partai Nasdem Kalbar. Keyakinan mantan anggota DPRD Kalbar soal kemenangan pasangan Simson dan Subarno ini dikarenakan beberapa faktor. “Pasangan ini adalah pasangan harmonis yang bisa diterima semua golongan tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, suku dan lainnya,” klaim Harry. Calon Bupati Pasangan SS, Simson kepada sejumlah wartawan mengatakan, sesuai dengan visi dan misinya Ekonomi Masyarakat Meningkat Aman dan Sejahtera (EMAS), Simson memastikan akan menciptakan kesejahteraan ke semua lapisan masyarakat di Sekadau. “Kita ingin semua masyarakat meningkat secara perekonomiannya,” ulas Simson. Simson yakin akan meraih kemenangan dalam Pilkada Sekadau nanti. Mereka pun sudah mempersiapkan strategi BBS (Bekerja, Bergerak, Senyap). “Senyap artinya, kita tidak akan hura-hura. Tapi kita akan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat tentang komitmen dan visi-misi kita,” ujarnya. Ada yang mengejutkan pada persaingan calon bupati dan wakil bupati Sekadau. Adalah pasangan Yansen Akun Efendy-Saharudin, pasangan yang tidak diduga-duga sebelumnya muncul dan mendaftrakan diri ke KPU di hari terakhir pendaftran. Pasangan yang diusung oleh partai PAN dan Golkar ini, mendaftrakan untuk pencalonan bupati dan wakil bupati pada Pemilukda Sekadau 2015. Pasangan tersebut tiba di KPU Sekadau sekitar pukul 14.30. Yansen-Sahar maju diusung PAN dan Golkar dengan jumlah 6 kursi di DPRD Sekadau. Dan pasangan ini juga menjadi pasangan terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU. Dan dipastikan Sekadau kini memiliki empat pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang akan bersaing pada Pemilukada Desember

Laporan: Ahmad Munandar, Kurnadi, Abdu Syukri, M Ridho Editor: HamkaSaptono

PH Aliang: Klien Saya Dizalimi Pontianak, Selasa (28/7). Keadilan dimaksud terhadap terdakwa Handoko Salim alias Aliang, owner Toko Ponsel Tara Selindo Pontianak, yang dituding melakukan penggelapan dan penipuan oleh PT. Maju Express Indonesia (PT MEI). “Kami menuntut keadilan terhadap saudara Aliang. Karena apa yang dituduhkan terhadap dia itu tidak benar. Saya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan keputusannya demi hukum Indonesia yang sehat,” pinta salah seorang anggota ASPEG Kalbar, kepada Rakyat Kalbar, di PN Pontianak. Kasus ini berawal sejak PT MEI menunjuk Tara Selindo Pontianak menjadi dealer atau agen untuk telepon seluler merk MITO sejak 2009. Penunjukan ini tanpa kontrak tertulis alias saling percaya. Dalam perjalanannya, Tara Selindo Pontianak tidak pernah mengorder Ponsel. Justru, PT MEI yang mengirim produk MITO untuk dipasarkan di Kalbar. Belakangan, sekitar 2014 akhir, Tara Selindo Pontianak menghentikan penjualan Ponsel yang didistribusikan PT MEI itu lantaran pasaran MITO di Kota Pontianak menurun drastis dan banyak konsumen

terdakwa sudah memenuhi syarat formil dan non formil sehingga dapat dilanjutkan. Padahal, dalam eksepsi tertera JPU tidak lengkap menguraikan dakwaan atas terdakwa, JPU tidak lengkap dalam menguraikan biaya retur, biaya ekspedisi, biaya gathering, refund, dan sparepart. Kemudian, JPU tidak cermat dalam mendakwa dengan apa yang dilakukan sebenarnya. Lebih tepatnya lagi, perkara perdata yang dipaksakan menjadi pidana. “Terdakwa beritikad baik membayar semua biaya, tolong jaksa mengakomodir. Walaupun itu tidak menghentikan perkara. Namun, paling tidak meringankan,” pinta Hakim Rita kepada JPU, di awal persidangan. Melihat permintaan itu, Kuasa Hukum Aliang, Bambang Tulus menyakini ada keraguan dari Majelis Hakim atas perkara tersebut. Bersama timnya, dia mengaku sangat kecewa dengan penolakan eksepsi tersebut. Sebab, menurut Bambang, pasal yang menjadi dasar perkara ini naik hingga persidangan tidak jelas. “Dalam pasal 143 KUHAP, jika uraian pasal yang menjadi dasar perkara ini tidak jelas, maka perkara dapat dibatalkan demi hukum,” tuturnya, usai persidangan.

berpindah ke merk lain. Seolah tak tahu terima kasih Ponsel MITO laris manis sejak dipegang Tara Selindo, PT MEI malah melaporkan Aliang ke Polda Kalbar dengan tuduhan penipuan dan penggelapan atau telah melanggar pasal 372, 378, dan 379a KUHP. Padahal, retur, biaya ekspedisi, biaya gathering, refund, sparepart, dan sebagainya sudah dilakukan Aliang sesuai kewajiban dia. Bahkan, lucunya, PT MEI sendiri lah yang sempat menolak pembayaran secara cash. Kasus ini terus bergulir di PN Pontianak. Sore kemarin, sidang beragendakan putusan sela (putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara). Putusan itu dibacakan oleh Hakim Ketua, Rita Komala, dan Hakim Anggota, Jahoras Siringoringoe dan Retno Damayanti, di depan Aliang beserta penasehat hukum (PH)-nya, Bambang Tulus Wahyono dan rekan, Upiek Lendra Setia Putri. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yuse Chandi, juga hadir di sana. Hakim menolak Eksepsi dari kuasa hukum Aliang dengan alasan pembelaan yang diajukannya tidak beralasan dan perkara

IDACHI SPORTS

BOOOM SALE disc up to

HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

65 % + 0 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0%

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

IDC 998 NEW GARANSI

ELECTRIC BIKE

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE 5.450

6.950

8.750

Hanya

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4.988 Ribu

4.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (3 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015

23.550

Hanya

8.988 Ribu

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) TREADMIL MANUAL

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.550

18.750

Hanya

Hanya

7.988 Ribu

3.988 Ribu

17.650

4.388 Ribu

Hanya

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

8.950

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Hanya

3.988 RB

2.788 Ribu

RECUMBENT BIKE 7.550

6.950

Hanya

9.850

Hanya

6.288 Ribu IDC 838 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

7.150

Hanya

2.988 Ribu

2.588 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS : 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN BODY SHOP TGL 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI 1 SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL. 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015 BORNEO CITY MALL KETAPANG LANTAI DASAR (DEPAN OPTIK MELAWAI) TGL 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil. Dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi; surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan; Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Sementara, syarat-syarat materiil surat dakwaan tentang tindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana dilakukan, bilamana/kapan tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil), apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu), serta ketentuanketentuan pidana yang diterapkan. “Dakwaan bisa dibatalkan demi hukum jika dakwaan dan uraian tidak lengkap. Bagaimana dapat dikatakan lengkap dan jelas, jika delik pasal yang digunakan berbeda uraiannya. Tetapi, oleh JPU, uraian antara penipuan dan penggelapan dianggap sama seperti dakwaan pasal 372 langsung dicopy paste ke dakwaan dua dan tiga,” ungkap Bambang. “Bukan hanya itu, dalam dakwaan, selisih kerugian yang dihitung juga berbeda. Ini jelas JPU tidak cermat,” tambahnya. Bambang menjelaskan, dalam menjalin kerjasama, dua belah pihak bertahun-tahun telah mengalami keuntungan masing-masing. Lantas, dia bertanya ke JPU, bagaimana mungkin PT MEI ini bisa mengalami kerugian seperti yang didakwakan JPU. JPU menyebut PT MEI mengalami kerugian ratusan juta selama beberapa bulan dihentikannya penjualan. “Klien kami sudah setor. Bahkan pernah ditolak sama PT MEI saat pembayaran secara cash. Hubungan hukum antara terdakwa Aliang dengan penggugat PT MEI adalah hubungan keperdataan,” ulas dia. Bambang mengimbuh, “JPU juga menyatakan

memang tidak adanya perjanjian, retur, biaya ekspedisi, biaya gathering, refund, sparepart, dan semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan. JPU bilang, PT MEI dalam beberapa bulan rugi, berarti betapa besarnya PT MEI untung sejak kerja sama 2009 hingga 2014”. Hakim juga tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Aliang. Hakim justru memutuskan pembantaran atau terdakwa dirawat di rumah sakit pemerintah, dan sidang akan kembali dilanjutkan hingga terdakwa dinyatakan sembuh. “Kalau pembantaran, perkara berhenti dulu. Selama tiga minggu belum sembuh, tiga minggu pula tidak sidang. Coba kalau pengalihan tahanan, sambil berobat sambil sidang. Ini keadilan yang mau kami perjuangkan. Tapi ini kewenangan Majelis Hakim, yang mungkin pertimbangannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,” tukas Bambang. Dia juga menduga, dalam persidangan selanjutnya yang beragenda pemeriksaan saksi, pasti timbul permasalahan baru. Sebab, yang seharusnya membuat laporan jika merasa ditipu adalah direktur utama PT MEI, Zainal, bukannya Hansen Lie sebagai komisaris perusahaan. “Untuk pembayaran, secara materil sudah ditransfer ke rekening Zainal, Dirut PT MEI, sebesar Rp150 juta. Namun, kenapa kemudian diberikan ke Polda dan dijadikan barang bukti kejahatan. Bagaimana pula caranya ini. Niat klien kami membayar, malah kemudian dijadikan barang bukti di Polda,” beber Bambang. Atas kejanggalan itu, di persidangan selanjutnya, dia akan meminta Majelis Hakim untuk menghadirkan penyidik. “Ini kan sangat aneh, uang yang dibayarkan klien malah dijadikan barang bukti oleh penyidik. Kami akan mencari kebenaran. Jika ini kelar semua, atas kuasa klien saya, kami akan menuntut pihak-pihak yang menzalimi klien kami. Ini bukan hanya Tara Selindo, tapi XO Comunication juga masuk dalam berkas perkara. Ini nama baik orang lho, jangan dikait-kaitkan. Locus delecti-nya kok beda,” demikian Bambang Tulus Wahyono.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Mohamad iQbaL

Anomali Suara Tidak Sah Adapun prinsip Pemilu adalah satu orang satu suara dan satu nilai (one man one vote one value). Namun dengan tidak sahnya suara, maka partisipasi pemilih menjadi sia-sia. Dari data Pemilu 2014 di Kabupaten Ketapang menyebutkan, jumlah suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten 8.984 suara (3,3 persen), DPR Provinsi 20.891 suara (7,9 persen), DPR RI 24.650 suara (9,2 persen), serta DPD 44.156 suara (16,6 persen). Penelitian ini mencoba mencari penyebab, mengapa suara tidak sah masih tinggi. Padahal, secara teknis seharusnya semakin sering seseorang mengikuti Pemilu, tingkatan pendidikan yang baik, maka suara tidak sah semakin kecil. Fenomena tingginya persentase suara tidak sah (invalid vote) pada pilihan anggota DPD (21 persen pada Pileg 2009 dan 16 persen pada Pileg 2014) dipengaruhi faktor pertimbangan sosiologis masyarakat dalam memilih. Dari fenomena kecilnya persentase invalid vote untuk pilihan anggota DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi jika dibandingkan dengan pilihan anggota DPD dan DPR-RI, dapat ditarik

kesimpulan bahwa pemilih menggunakan hak suaranya tanpa harapan yang rasional untuk mengubah hasil. Mungkin yang masyarakat pemilih dapatkan adalah imbalan emosional dan bahkan terkadang bersifat pragmatisme. Mungkin juga kebanggaan karena dengan memilih dia menjalankan tugasnya sebagai warga negara. Keberadaan invalid vote sebagai sebuah anomaly (ketidaknormalan) politik, berkaitan erat dengan rendahnya sosialisasi dan minimnya edukasi politik. Sosialiasi dan edukasi politik terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon , keberadaan partai politik dan pentingnya Pemilu. Edukasi dan penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu juga penting, sehingga fenomena invalid vote dapat dikurangi. Semestinya pihak terkait terus memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam suatu Negara yang demokratis dan sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Semoga saja dalam Pilkada 9 Desember 2015 ini, angka suara tidak sah bisa menurun. (Jaidi Chandra)

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK SEPMOT KB 4793 VT Noka : MH350C003EJ675219 Nosin : 50C-6750000 A/N: MASARUNI MARKUS STNK tersebut dinyatakan

STNK SEPMOT KB 2756 VI Noka : MH1JB0117AK148247 Nosin : JB01E1146747 A/N: NURJANAH STNK tersebut dinyatakan

STNK SEPMOT KB 3947 VH Noka : MH335D002AJ019971 Nosin : 35D-020011 A/N: RATAN ANDI STNK tersebut dinyatakan

tidak berlaku lagi.

tidak berlaku lagi.

tidak berlaku lagi.


SPORT

SAMIR HANDANOVIC

AKUI KEHEBATAN MADRID

Rakyat Kalbar

TRANSFER DI MARIA

Samir Handanovic mengakui bahwa Real Madrid merupakan tim yang lebih hebat dari Inter Milan, usai timnya menelan kekalahan 0-3 dalam laga uji coba yang berlangsung di Tiongkok belum lama ini. Kiper Slovenia tersebut sebenarnya tampil cukup baik kala menghalau serangan berulangkali dari tim asuhan Rafael Benitez. Namun apa daya, pada akhirnya Nerazurri masih harus menelan kekalahan ketiga mereka secara beruntun di negeri Tirai Bambu. “Tugas saya adalah mencegah gol terjadi dan saya kira saya sudah melakukan yang terbaik. Namun kami harus lebih fokus lagi. Real Madrid memang merupakan tim yang lebih baik. Kami sempat mendapat peluang dan di tur seperti ini Anda memang harus terbiasa menghadapi tim kuat,” tutur Handanovic pada AS. (*)

NYARIS RAMPUNG

T

eka-teki kemana Angel Di Maria akan berlabuh musim depan sepertinya segera terjawab. Pelatih PSG, Laurent Blanc, mengklaim bahwa transfer Di Maria dari Manchester United ke klubnya nyaris tuntas saat ini. Winger asal Argentina itu sudah santer diberitakan bakal angkat kaki dari Old Trafford musim panas ini. Sebab, ia tak bisa beradaptasi dengan sepakbola Inggris. Pemain 27 tahun itu lantas dikait-kaitkan dengan beberapa klub. Namun, belakangan ini PSG menjadi klub yang namanya paling favorit untuk mendapatkan servis Di Maria. Transfer eks pemain Real Madrid itu ke Parc Des Princes pun saat ini nyaris tuntas, berdasar pengakuan Laurent Blanc. “Terkait Di Maria, kepindahannya saat ini nyaris tuntas,” ungkap Blanc seperti dikutip The Express. “Saya cukup yakin tentang transfer ini. Kami juga mengharapkan adanya pemain yang keluar dari grup ini. Kami ingin memperbaharui grup kami,” serunya. Sementara itu, bek PSG David Luiz menyambut baik potensi transfer winger Argentina mantan rekannya di Benfica tersebut. Menurut Luiz, Di Maria termasuk dalam jajaran winger terbaik dunia. Dengan Di Maria, Luiz yakin PSG bisa menaikkan level permainan mereka, bahkan menjuarai Liga Champions. “Kami ingin menjuarai Liga Champions dan Di Maria adalah pemain yang bisa membantu kami naik ke level yang benar-benar berbeda. Di Maria adalah satu dari tiga winger terbaik di dunia,” kata Luiz. “Dia cepat, berteknik tinggi, paham cara bermain untuk tim maupun secara individu, serta tahu bagaimana mengoper atau mencetak gol. Dia akan suka bermain di liga Prancis seperti saya. Dia teman saya dan saya mencintainya,” pungkas bek Brasil tersebut. Luiz pernah memperkuat Benfica periode 2007-2011 sebelum hirah ke Chelsea, kemudian PSG. Sementara itu, Di Maria di Benfica periode 2007-2010, lalu bergabung dengan Real Madrid, kemudian direkrut MU. (*)

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2015/2016

POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

(Ijin Pendirian Perguruan Tinggi :Permendikbud Nomor 15 Tahun 2013 ) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) merupakan Perguruan Tinggi Vokasi/kejuruan yang terletak di Kota Sambas Kaimantan Barat. Perguruan Tinggi yang sebelumnya hanya menyelenggarakan Program Diploma III ( D3) dengan tiga program studi, sekarang sudah berkembang menjadi 9 program studi, dengan jenjang Program Diploma III sebanyak 3 program studi dan Program Diploma IV ( sarjana Terapan ) sebanyak 6 program studi.

A. PROGRAM DIPLOMA III

JENJANG PENDIDIKAN :

Lama Pendidikan selama 3 tahun ( 6 semester ) dengan gelar Ahli Madya 1. Program Studi Agrobisnis 2. Program Studi Manajemen Informatika 3. Program Studi Teknik Mesin

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri : Pendaftaran dan verifikasi berkas: 07 Juli – 06 Agustus 2015 Ujian Tulis: 08 Agustus 2015 Pengumuman Hasil: 12 Agustus 2015 Registrasi : 12- 21 Agustus 2015

SYARAT PENDAFTARAN : 1. Fotocopy Ijazah dan Nilai di legalisir 2. Pas Photo ( latar belakang biru laki-laki dan latar belakang merah perempuan) ukuran 4x6 (4 lembar ) 3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu ) lembar 4. Berumur maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Agustus 2015 5. Pendaftaran langsung ke Sekretariat PMB di Kampus Politeknik Negeri Sambas” Jalan Raya Sejangkung Sambas” Telp.0562-6303000, laman ; http://www.poltesa.ac.id

Rabu, 29 Juli 2015

B. PROGRAM DIPLOMA IV Lama pendidikan selama 4 tahun ( 8 semester ) dengan gelar Sarjana Terapan (S.Tr) 1.Program studi Teknik Multimedia 2.Program Studi Teknik Mesin Pertanian 3.program Studi Agro Industri Pangan 4.Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan 5.program studi Manajemen Bisnis Pariwisata 6.Program studi Agribisnis Perikanan dan Kelautan

BIAYA KULIAH: Poltesa menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga tidak ada biaya tambahan selama kuliah. 1. Program Diploma III sebesar Rp.1.500.000,-/semester 2. Program Diploma IV sebesar Rp.2.000.000,-/semester

PROGRAM BANTUAN BELAJAR 1. Beasiswa Bidikmisi 2. Beasiswa PPA 3. Beasiswa BBM 4. Beasiswa CSR Bank Kalbar 5. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Sambas

Kapten Baru Blaugrana Andres Iniesta mengatakan bahwa ia siap mengemban semua tanggung jawab yang dibebankan pada seorang kapten Barcelona di musim kompetisi yang akan datang. Gelandang senior Barca itu otomatis menjadi kapten utama tim, usai Xavi resmi hengkang dari klub dan pergi ke Qatar di musim panas. Iniesta pun mengatakan bahwa pengalaman yang ia miliki akan jadi modal yang bagus untuk memimpin tim. “Ini merupakan tanggung jawab yang istimewa. Saya tidak hanya mewakili tim, namun juga klub dan citra dari seluruh institusi Barcelona. Bagi seseorang yang sudah lama berada di klub, menjadi kapten utama merupakan hal yang istimewa,” tutur Iniesta. “Saya tidak ingin meniru siapapun. Setiap orang berbeda. Saya beruntung sudah pernah dipimpin oleh seseorang seperti Xavi atau Puyol. Semua orang mencintai klub ini. Itulah seorang kapten, seseorang yang harus bisa mengatasi semua hal, bukan hanya sepakbola,” pungkasnya. (*)

Rakyat Kalbar


Rakyat Kalbar Rabu, 29 Juli 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Ngelilu, Munasih Mengaku 25 Tahun

DISAMBAR TRUK, ANAK SEKDES JUNGKAT

TEWAS

Jungkat-RK. Disambar truk bermuatan pakan ayam, Rendra, 16, tewas seketika. Warga mengenal persis korban kecelakaan maut itu, remaja tersebut merupakan anak Sekretaris Desa (Sekdes) Jungkat, Kabupaten Mempawah. Tabrakan maut ini terjadi tak jauh dari pasar di Jalan Raya Jungkat, Selasa (28/7), sekitar pukul 15.00. Truk pengangkut pakan ayam itu ringsek, tumbang dan masuk parit. Halaman 15

Truk pengangkut pakan ternak tumbang dan rusak parah, masuk parit. ARI SANDY-RK

Kapolsek memperlihatkan kondisi sepeda motor Rendra yang sudah tidak berbentuk lagi setelah dihantam truk, Selasa (28/7).

Masuk Toko Olahraga Hanya Curi Batu Cincin Pontianak-RK. Jajaran Polsek Pontianak Kota meringkus FR dan WR, pelaku pencurian dengan pemberatan (Curat) yang menggasak toko alat olahraga 3D Sport, Jalan Dr Wahidin. Di toko itu, selain alat olahraga, juga tersimpan lima kotak cincin berisikan 100 butir batu akik dan permata. Pelaku hanya mencuri semua kotak cincin dan isinya diperkirakan seharga Rp50 juta.

Entertainment

Halaman 15

ARI SANDY-RK

Polres Bengkayang Bekuk Pelaku Trafficking

Jagoi Babang Jalur TKI Ilegal Pontianak-RK. Empat calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang akan diperkerjakan di Malaysia, digagalkan Polres Bengkayang. Polisi mencekal para TKI korban trafficking itu di Jalan Monterado, Minggu (26/7). Rencananya, para TKI ini akan dib-

erangkatkan ke tempat kerja mereka di Malaysia melalui pintu perbatasan Jagoi Babang—Bengkayang. Polisi juga meringkus dua pria asal Kabupaten Sambas yang merekrut empat calon TKI asal Monterado itu. Pilihan Tepat Halaman 15

Pontianak-RK. Petugas kepolisian maupun Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pontianak kelabakan melacak identitas wanita lanjut usia (Lansia) yang ditemukan telantar di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan. Wanita ini dilaporkan telantar oleh warga ke Mapolsek Pontianak Selatan. Polisi membawanya ke Mapolsek dan mengadukan

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

temuannya itu ke Dinsosnaker Kota Pontianak, Selasa (28/7). Ketika ditanya, wanita tua renta itu mengaku bernama Munasih. Wanita ini merupakan satu dari sekian banyak kasus Lansia terlantar di Kota Pontianak. “Nenek ini sudah tua. Nama nenek Munasih, sekarang umur nenek sudah 25 tahun,” Halaman 15

TELANTAR. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Kota Pontianak, Oskar Ibrahim menjemput nenek Munasih di Mapolsek Selatan, Selasa (28/7). FIKRI


SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM Pertajam Inklusi Sosial

Syafrudin SSos . ARI SHANDY

Sambas. Hak sipil, pendidikan, kesehatan dan hukum merupakan hak dasar yang harus dipenuhi terhadap anak. Mempertajam inklusi sosial merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan. “Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu, sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal,” papar Syafrudin SSos, Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (Gapemasda) kepada Rakyat Kalbar, Selasa (28/7). Pria yang akrab disapa Udin itu, mengungkapkan, beberapa waktu lalu Gapemasda pernah menggelar Pertemuan Teori Perubahan. Kegiatan ini untuk mempertajam pemahaman terhadap inklusi sosial. “Nah, dari pertemuan tersebut, kita berharap bagaimana semua rakyat dapat memberikan solusi bersama terhadap isu inklusi sosial,” kata Syafruddin. Ditegaskannya, dalam realisasinya ada empat pilar pemenuhan hak dasar anak, yaitu antara lain hak sipil, pendidikan, kesehatan dan hukum. Jika empat pilar ini tidak terpenuhi, berarti masih terjadi eksklusi. “Terori perubahan harus ada semangat yang sama, terutama kepedulian terhadap inklusi sosial,” ujarnya. Saat ini memang didominasi masalah infrastruktur, namun masalahan sosial juga penting untuk mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengajak stakeholder, baik swasta, BUMN dan perusahaan untuk mendukung program pemerintah melalui dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). “Sehingga bisa menjadi pilot projek yang dapat direalisasikan secara luas,” harapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

10

Kemenag Sambas Gelar Manasik Haji

230 CJH Diimbau Jaga Kesehatan Sambas. Sebanyak 230 Calon Jemaah Haji (CJH) mengikuti Bimbingan Manasik Haji 1436 Hijriah di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (28/7). Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali MAg berharap, para calon tamu Allah tersebut, tidak ada yang sakit dan terlantar saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekkah. “Manasik haji adalah proses dan rangkaian persiapan melaksanakan ibadah haji. Dengan manasik ini, kita harap calon jemaah haji memiliki persiapan yang matang. Sehingga diharapkan aman, lancar dan tertib, karena ini adalah bekal para Calon Jemaah Haji untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekkah,” ujar Pabali didampingi Kepala Kemenag Sambas, dan Kaur Haji Kantor Kemenag Provinsi Kalbar. Pemkab Sambas, lanjut Pabali, sebagai umaro telah mempersiapkan dan sangat peduli terhadap penyelenggaraan ibadah haji, termasuk bimbingan manasik haji. “Pemkab Sambas telah menunjuk petugas haji Kabupaten Sambas seperti Amirull Haj Tamhiriani, TPIHD Nazarudin, TTKHD Evi Bachtiar, dan TPHD Rasyiden,” jelasnya. Pabali meminta para petugas haji Kabupaten Sambas selalu memandu, membimbing, mendampingi, melayani para calon haji dan hajah Kabupaten Sambas, mulai dari keberangkatan, pemondokan,

Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg membuka kegiatan Manasik Haji di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. M RIDHO

hingga pulang kembali ke Tanah Air. “Petugas haji yang ditunjuk harus amanah dan tanggungjawab dengan penugasan yang diberikan,” jelasnya. Nantinya, ingat Wakil Bupati, CJH jangan segan bertanya dan minta petunjuk kepada petugas haji. Dia tidak ingin ada CJH Sambas yang tidak lengkap dalam melaksanakan rukun wajib maupun sunah

haji. Ia mengimbau seluruh masyarakat Sambas berdoa, agar tahun ini tidak ada CJH yang terlantar karena sakit dan masalah lainnya. “Mari kita doakan agar para jemaah haji tahun ini sehat walafiat, berlangsung dengan tenang dan tertib, sehingga menjadi haji dan hajah yang mabrur,” pesan dia. Wakil Bupati juga meminta peserta

manasik serius mengikuti kegiatan itu. “Sesama jemaah haji nantinya dapat saling tolong-menolong, mengingatkan dan berkomunikasi secara baik. Sehingga ibadah haji yang dilaksanakan berjalan aman dan lancar,” kata Wakil Bupati Sambas. Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

PKPU 12/2015 Acuan KPU Sambas Gelar Pilkada Sambas. Penyerahan berkas pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sambas tanpa perbaikan, tanggal 4 sampai 7 Agustus 2015. Seusia PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah, KPU Sambas langsung melakukan pengecekan administrasi, apakah pasangan calon telah memenuhi syarat atau belum. “Kami menerima berkas sesuai PKPU 12/2015 untuk penyerahan yang berkas minus perbaikan, mulai tanggal 4 sampai 7 Agustus 2015. Pendaftaran diserahkan kepada pasangan calon, dan tidak bisa diwakilkan, kecuali alasan tertentu dengan alasan kuat,” kata Ketua KPU Sambas, Su’aib SPd kepada wartawan, belum lama ini. Su’aib menjelaskan, setelah penyerahan berkas pasangan calon, selanjutnya KPU akan melakukan penelitian administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar, memenuhi syarat atau tidak

Su aib SPd . M RIDHO

pasangan calon yang mendaftar. “Setelah berkas diperiksa, nanti apa-apa poin yang tidak memenuhi syarat atau masih kurang, maka akan disampaikan secara resmi oleh KPU kepada pasangan calon,” jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, KPU meminta pasangan calon untuk segera melengkapi apa yang menjadi kekurangan berkas pasangan calon. Namun, sambil menunggu hasil penelitian yang akan disampaikan mulai tanggal 3 hingga 4 Agustus 2015, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan berkas tanggal 4 hingga 7 Agustus 2015. “Terkait syarat pencalonan dan dukungan, sebelum diserahkan secara resmi, pasangan calon bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu,” jelasnya. Kemudian, setelah berkas diserahkan ke Sekretariat KPU Sambas, selanjutnya KPU meminta pasangan calon Bupati-Wakil Bupati untuk melengkapi persyaratan. Jika belum lengkap syarat calon dukungan

sesuai ketentuan, maka harus dilengkapi lebih dulu. Sebab, untuk calon pasangan perseorangan akan dilakukan verifikasi faktual kembali pada tanggal 12 sampai 16 Agustus 2015. “Mudah-mudahan persyaratan tersebut bisa dilengkapi pasangan calon untuk menjadi peserta Pilkada 2015,” imbaunya. Kemudian, setelah calon pasangan Bupati-Wakil Bupati Sambas mendaftar, maka KPU Sambas akan menyampaikan hasil verifikasi ke KPU pusat dan provinsi. Sedangkan pasangan calon akan menjalani pemeriksaan kesehatan, sesuai jadwal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar. “Karena pemeriksaan pasangan calon dilakukan serempak, tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2015. Setiap calon Bupati dan Wakil Bupati harus menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Soedarso atau RSJ Sungai Bangkong Pontianak,” tegasnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Norsan: Mempawah Bukan Kota Transit 17 Tiang PLN Miring Mempawah. Mengantisipasi timbulnya korban, PT PLN berjanji segera memperbaiki 17 tiang listrik di kawasan Jalan Anjongan D yang miring. Begitu penegasan Manager PLN Ranting Mempawah, Dian Tri Sasono kepada wartawan, Senin (27/7). Ia mengatakan, kemiringan 17 tiang listrik di kawasan Jalan Anjongan dinilai sudah membahayakan, jika tidak segera dilakukan pembenahan. “Kurang lebih 17 tiang itu akan segera diperbaiki. Sebab, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga perbaikan tidak lagi menggunakan pihak ketiga, melainkan langsung dari tim PLN sendiri,” janjinya. Walaupun secara prosedur standar PLN, kegiatan perawatan jaringan dalam memperbaiki adanya kerusakan, seperti tiang miring ataupun pemangkasan dahan harus melibatkan pihak ketiga. Namun, ketentuan ini sewaktu-waktu bisa berubah, jika dinilai sudah masuk pada level emergency. “Kita butuh waktu cepat untuk memperbaiki, sehingga melibatkan langsung tim PLN sendiri. Apalagi jika aliran listrik dari tiang yang miring tersebut tak ada aliran untuk ke masyarakat,” ungkapnya Menurut Dian, tiang miring di kawasan Anjongan D merupakan jaringan listrik untuk mensuplai kawasan Mandor, Menjalin dan sekitarnya. Sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap aliran listrik pada masyarakat yang ada di daerah Anjongan. “Secepatnya segera diperbaiki, pasca Lebaran mungkin langsung diperbaiki,” tegasnya Menurutnya, tiang yang berada di kawasan Anjongan D memang sangat rentan miring, karena merupakan kawasan tanah gambut. “Kawasan gambut sangat rentan, terutama jika terkena angin disertai hujan deras,” pungkasnya. (sky)

Mempawah. Menginjak usia 1 tahun perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, banyak harapan dan gagasan yang ingin diwujudkan agar pembangunan semakin meningkat. Sehingga Mempawah tidak hanya dianggapa sebagai kota transit. “Bukan hanya berubah nama, tetapi bagaimana Mempawah menjadi lebih baik. Mempawah bukan lag,” ujar Ria Norsan saat acara Syukuran HUT ke-1 Perubahan Nama Daerah di Aula Kantor Bupati Mempawah, Senin (27/7). Norsan mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan semua elemen. Tidak hanya pemerintah dan legislatif, tapi juga dari swasta dan masyarakat. Termasuk media massa, sebutnya, juga berkewajiban ikut mengangkat nama daerah. “Semua elemen punya tanggung jawab. Termasuk media massa, kita harapkan juga ikut membantu mempromosikan kabupaten kita ini,” imbaunya. Secara khusus, Ria Norsan menyebut, keberadaan lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu elemen yang berperan dalam pembangunan. Menurut dia, perhatian yang tinggi dari LSM terhadap masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menjalankan program-program yang ada. Objektivitas LSM, kata Norsan, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. “Mengingatkan yang salah dan mendukung yang sudah benar. Inilah yang kita harapkan dari LSM. Pemerintah daerah tidak anti kritik, karena kita punya tanggung jawab bersama untuk membangun daerah,” tuturnya. Lebih jauh Norsan menegaskan, keinginannya menjadikan Kabupaten Mempawah sebagai magnet, yakni daerah tujuan kunjungan. Alih-alih sekadar pelintasan atau persinggahan. Mempawah, ujarnya, diupayakan menjadi kota ilmu. Hal ini tidak

Bupati Mempawah, Ria Norsan saat diwawancarai wartawan. Ari Sandy

lepas dari keberadaan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah (STAIM) yang telah tiga tahun beroperasi, dan dua kampus nasional, yaitu IPDN Kementerian Dalam Negeri, dan BP2TD Kementerian Perhubungan yang sedang dalam proses pembangunan. “Dari daerah-daerah lain nanti akan datang kesini untuk menuntut

ilmu,” ujarnya. Selain itu, di Kabupaten Mempawah juga akan dibangun dua megaproyek di Kecamatan Sungai Kunyit, yaitu Pelabuhan Internasional (PI) Sungai Kunyit dan pabrik pengolahan alumina PT Aneka Tambang. Keberadaan dua proyek raksasa ini bakal menggerakkan berbagai sektor ekonomi

masyarakat lain. “Akan tumbuh industriindustri lain,” kata Norsan. “Kalau dua megaproyek jadi, kabupaten kita akan menjadi penyangga ekonomi untuk Kalimantan Barat,” imbuhnya. Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Polres Pontianak Kepincut Ganti Nama

AKBP Suharjimantoro SIk

Mempawah. Perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah genap setahun. Polres Pontianak pun kepincut (tertarik) untuk berganti nama. “Janggal memang jika menyebut Polres Pontianak, yang seharusnya turut berubah mengikuti nama Kabupaten Mempawah saat ini,” ungkap Kapolres Pontianak, AKPB Suharjimantoro SIk, Selasa (28/7). Ia mengungkapkan, memang seharus-

nya nama Polres otomatis turut berubah seperti lembaga maupun instansi pemerintah yang telah mengganti nama, seiring perkembangan daerah. “Seperti Kodim, Kejaksaan, Pengadilan dan lain sebagainya juga turut berubah, namun belum untuk Polres Pontianak,” paparnya. Dia mengakui, kejanggalan penyebutan nama Polres memang telah diajukan untuk pengusulan perubahan nama, dari sebelumnya Polres Pontianak menjadi Polres Mempawah. Namun, usulan terse-

but belum mendapat jawaban. “Kita telah mengajukan usulan perubahan nama Polres, namun kita minta maaf kepada masyarakat, karena nomenklatur perubahan belum kita terima,” ucapnya. Ia mengungkapkan, saat ini masyarakat sudah tidak asing menyebut Polres dengan sebutan Polres Mempawah, walaupun perubahan secara resmi belum dilakukan. “Banyak terdengar masyarakat sudah terbiasa menyebut Polres Pontianak menjadi Polres Mempawah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan bagian yang berwenang menangani perubahan nama itu. Dia berjanji perubahan nama Polres bisa segera direalisasikan, karena masyarakat banyak yang menanyakan. “Saya telah melakukan koordinasi dengan Biro Rena, dan Biro Rena telah menyampaikan ke Asrena untuk disetujui oleh Kapolri. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat sudah bisa berubah nama Polres,” pungkasnya. (sky)


Ketapang Bahari BKSDA, YIARI

Selamatkan Orangutan Ketapang-RK. BKSDA Kalbar, YIARI dan Yayasan Palung melakuan penyelamatan terhadap satu individu bayi orangutan berkelamin jantan berusia sekitar lima bulan di desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan, Senin siang, (27 /7). Dalam proses penyelamatan ini, tim penyelamat berangkat ke lokasi dari kantor Seksi Wilayah I Ketapang dengan jarak tempuh kurang lebih 21 kilometer, sekitar pukul 09.30. Setelah tim sampai ke lokasi, langsung menuju ke rumah pemilik bayi orangutan dengan disaksikan beberapa warga yang tinggal di sekitar pemilik bayi orangutan tersebut. Maman, pemilik bayi orangutan itu mengaku menemukan ketika memancing ikan gabus di danau yang berada di dekat kawasan hutan Sungai Besar, tiga pekan lalu. Selang beberapa waktu ia mendengar suara. Setelah dicari arah suara tersebut ternyata ditemukan satu individu bayi orangutan yang ditinggalkan induknya. Merasa iba, dan khawatir bayi orangutan itu mati, maman pun langsung membawanya pulang dan diberi minum susu. Selang beberapa hari, Maman meminta bantuan beberapa warga untuk memberitahu kepada pihak yang berwewenang serta menyampaikan kepada Yayasan Palung bahwa bayi orangutan ini akan diserahkan untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Setelah dilakukan serah terima dan penandatangan Berita Acara (BA) serah terima dan kemudian bayi orangutan dibawa ke pusat rehabilitasi YIARI. Pada proses rescue tersebut disaksikan banyak warga. momentum ini dimanfaatkan oleh pihak BKSDA yang diwakili Adi Susilo untuk menyampaikan imbauan kepada warga untuk tidak memelihara, memburu serta memperdagangkan satwa dilindung termasuk orangutan. (Jay)

Rabu, 29 Juli 2015

11

Penumpang Trigana Air Ketakutan Ketapang-RK. Puluhan Penumpang pesawat Trigana Air berjenis ATR-72 dengan nomor penerbangan IL 128 ketakutan ketika pesawat yang ditumpangi dari Bandara Rahadi Oesman Ketapang menuju bandara Supadio Pontianak, harus kembali ke Bandara Rahadi Oesman Ketapang lantaran cuaca buruk yang melanda Pontianak sesaat sebelum pesawat yang

Tim ketika menyelamatkan oranggutan di Desa Sungai Besar. ISTIMEWA

Rakyat Kalbar

mengangkut 25 penumpang tersebut mendarat ke Bandara Supadio Pontianak. Senin (27/7) sore. Kembalinya pesawat tersebut dibenarkan Kepala Bandara Rahadi Oesman Ketapang, Usdek Luthermand. “Awalnya menunggu cuaca, tapi pilot nekat terbang, namun kondisi cuaca di pontianak buruk sehingga pesawat pulang kembali ke Ban-

dara Rahadi Oesman Ketapang,” ungkapnya, Senin (27/7), Menurut Usdek, saat ini cuaca di wilayah Pontianak sulit ditebak. Cuaca bisa tiba-tiba buruk, meski ketika berangkat dari ketapang masih baik-baik saja. “Semua penumpang aman, dan kembali ke Bandara Rahadi Oesman sambil menunggu cuaca membaik untuk melanjutkan penerbangan menuju

Pontianak,” jelasnya. Sementara itu, Amin satu di antara penumpang pesawat Trigana menceritakan sempat terjadi goncangan kuat pada pesawat ketika di udara. Pilot seketika mengambil langkah tepat dengan memilih kembali menuju Ketapang. “Ini pertama kali saya merasakan goncangan yang kuat, akhirnya pesawatnya kembali lagi menuju Ketapang,”

ungkapnya. Pada hari yang sama dua pesawat Kallstar juga memutuskan me-delay penerbangan, dan baru sekitar pukul 16.45, pesawat Trigana dan dua pesawat Kallstar kembali melanjutkan penerbangan menuju Pontianak.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Ketapang Siap Sambut Wonderful Sail2Indonesia 2015 Ketapang-RK. Rapat koordinasi lintas SKPD Kabupaten Ketapang yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapeda Ketapang Drs H Mahyudin M.Si mengungkap kesiapan Kabupaten Ketapang akan kedatangan sekitar 51 kapal layar asing dari benua Eropa, Amerika dan Australia pada 13 Agustus 2015. Kepala bidang perekonomian Alexander Wilyo mengungkapkan peserta wonderful sail2indonesia 2015 yang terdiri dari peserta dari belahan dunia akan masuk perairan wilayah Ketapang pada 13 Agustus mendatang. “Sekitar 51 kapal layar asing akan labuh di dermaga TPI Sukabangun,” kata Alex di Aula Kantor Bapedda Ketapang, Selasa, (28/7). Menurutnya relli kapal layar (yacht Rally) Asing Wonderful Sail2Indonesia 2015 adalah salah satu acara reli Kapal Layar Internasional yang dihelat untuk mempromosikan wisata dan percepatan pembangunan daerah dan kepulauan terpencil. Sementara itu Kepala Bapedda Ketapang Drs H Mahyudin M.Si mengatakan momen Wonderful Sail2Indonesia 2015 yang akan datang perlu dilakukan kesiapan matang, dengan menggalang keterpaduan dan sinergi program dan anggaran lintas SKPD dalam

Kepala Bapeda Drs H Mahyudin M.Si memimpin Rakor lintas SKPD persiapan Wonderful Sail2Indonesia. HUMAS

rangka suksesnya kegiatan tersebut. “Setelah Sail2Indonesia 2015 ini akan ada lagi sail Karimata 2016,” katanya. Kegiatan-kegiatan yang menghadirkan turis turis mancanegara ini diharapkan Mahyudin dapat memberikan mafaat bagi masyarakat Ketapang dalam pelaksanaan pembangunan serta

mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. “Kalau kita berhasil melaksanakan sail2Indonesia ini, maka kegiatan kapal pesiar yang berkunjung ke Kabupaten Ketapang akan menjadi kegiatan rutin tahunan,” katanya. Menurutnya dengan banyaknya kapal pesiar yang datang

ke peraiaran Kabupaten Ketapang, hal yang sangat efektif sebagai ajang mempromosikan lokasi kegiatan sebagai tujuan wisata nasional dan internasional, sehingga dampaknya akan dirasakan para pelaku usaha kecil dan menengah, dan jasa travel perjalanan dan hotel-hotel di Ketapang.

“Para pemilik kapal pesiar yang akan datang tidak menutup kemungkinan para pemilik modal yang akan berinvestasi di Ketapang, karena posisi strategis Kabupaten Ketapang,” ujar Mahyudin. Dalam rapat tersebut telah disusun tugas dan tanggungjawab 21 SKPD pendukung Wonderful Sail2Indonesia, yang akan dimulai pada 13 Agustus 2015, acara welcome ceremony penjemputan para yachers dari titik labuh menuju dermaga berupa upacara penyambutan adat Dayak dan Melayu, tariatarian yang diiringi musik tradisional budaya dayak dan melayu Ketapang. Selanjutnya para turis asing tersebut akan melihat-lihat kerajinan masyarakat Ketapang, seperti pengrajin Kecubung, anyamanyaman, tempat-tempat sejarah seperti keraton Matan, rumah adat, makam Tanjung Pura wisata kuliner khas ketapang, tempat - tempat rekreasi pantai hiking trcaking, wisata sungai, kunjungan-kunjungan sekolah, dan pada 16 Oktober 2015, akan dilakukan acara pelepasan peserta Wonderful Sail2Indonesia yang akan melanjutkan belayar menuju Kepulauan Riau.(JayHumas)

Kayong Utara Padah Bertuah Tertib Administrasi Pertanggungjawaban Pemdes Sukadana-RK. Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Ir H Joko Widodo saat ini, pemerintah desa (Pemdes) tidak lagi berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, namun berada di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah H Hildi Hamid Tertinggal dan Transmigrasi. Pemdes mempunyai hak untuk mengelola sendiri pemrintahannya, baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maupun belanja aparaturnya. Dalam hal pengelolaan tersebut, Pemerintah Desa diseluruh Kabupaten Kayong Utara, supaya bisa belajar tertib membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ), agar tidak menghadapi implikasi hukum bagi Pemdes serta perangkatnya. Demikian diucapkan Bupati Kayong Utara didepan semua Kepala Desa beberapa waktu lalu. “Demi memaksimalkan kinerja Pemdes terhadap pemberlakuan menyeluruh Undang-Undang nomor 6 tahun 2104 (UU 6/2014) tentang Desa serta Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 PP 43/2014), diharapkan kepada seluruh Pemerintah Desa di Kayong Utara agar dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian dapat menyerap anggaran yang bersumber dari APBN, kemudian mampu memberikan pertanggungjawaban atas serapan anggaran yang diberikan tersebut,” papar Bupati, Hildi Hamid. Kemudian, beliau juga mengharapkan supaya antara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades) harus dapat bekerjasama yang baik dalam penggunaan anggaran. “Ciptakan kerjasama yang baik dan sistem pelaporan yang tertib, karena tidak sedikit dan tidak ringan resiko yang akan diterima, jika salah dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Desa telah berlaku, pemdes harus bisa menyusun perangkat-perangkat desa sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang tersebut. Jika hal-hal tersebut telah dilakukan, dengan sendirinya anggaran yang akan dikucurkan menjadi lebih mudah” tambah Hildi Hamid. Selain itu, Hildi juga mengungkapkan bahwa, Pihak pemerintah tidak akan begitu saja memberikan dana yang besar bagi desa, tetapi akan diberikan secara berkelanjutan, karena masih minimnya perangkat desa yang berpendidikan rendah. Paling tidak aparatur pemerintah desa sampai kepala dusunnya minimal harus lulusan SMA atau sederajat. Jika desa tersebut belum mampu memenuhinya, pemerintah desa bisa menyampaikan ke kecamatan atau BPMPDPKB untuk meminta tambahan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi. Hal ini dilakukan karena besarnya tanggungjawab Pemdes terhadap alokasi dan yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah. (lud)

Wisatawan Mancanegara Kesulitan Cari Informasi Sukadana-RK. Sepasang suami istri turis mancanegara berkebangsaan Inggris, Andy, 52, dan Farida, 50, mengaku sangat terkesan dengan keindahan Kabupaten Kayong Utara. Akan tetapi potensi daerah ini kurang tersiarkan di dunia. Demikian juga petunjuk jalan melalui peta tentang Sukadana dan Kayong Utara pada umumnya, sangat minim di dunia traveler. Bahkan terkesan peta buta di iklim wisata dunia. Pasangan Suami istri pengeliling dunia tersebut menjelaskan, sudah banyak tempat pariwisata yang telah mereka kunjungi. Akan tetapi belum pernah mereka menemukan sebuah pantai yang masih alami dan banyak pepohonannya. Mereka berpesan kepada pihak yang menangani Pariwisata untuk tetap mempertahankan kealamian pantainya. “Jangan sampai masuknya para investor yang akan membangun fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata dengan cara menghilangkan pepohonan dan juga justru menghilangkan keasrian yang telah ada. Saya telah melihat hal tersebut di Thailand, yang mana pemerintah disana

membangun fasilitas penunjang dengan menghilangkan bahkan merusak alam yang ada,” ujas Andy di Home Stay tepian Pantai Pulau Datok Sukadana, belum lama ini. Ditambahkan Andy, memang fasilitas di daerah lain lengkap, namun banyak pohon serta lahan yang hijau mereka hilangkan untuk memenuhi hal tersebut. Dirinya melihat di Sukadana keasrian dan kealamiannya masih terjaga. Namun hal tersebut mesti dipertahankan, jangan sampai hilang karena masuknya para investor. Sementara itu, Farida, istri Andy mengungkapan Pantai Pulau Datok Sukadana ini hanya perlu ditata lagi dengan profesional serta ditangani oleh orang yang profesional juga. Yang penting harus ada pusat informasi yang dapat diketahui oleh para turis. Dirinya mencontohkan pada saat mereka tiba pertama kali di Sukadana. Pada saat mereka tiba pertama kali di sukadana dengan menggunakan transportasi angkutan sungai, yakni speedboat dari kota Pontianak. Tidak ada informasi atau petunjuk arah serta papan

media informasi yang bisa mereka jadikan patokan. “Hal ini sebaiknya bisa dilakukan oleh pihak pengelola pariwisata, agar para turis yang datang memiliki informasi kemana selanjutnya mereka akan pergi. Kami tidak tahu hotel apa saja yang ada serta fasilitasnya apa saja di Sukadana. Sebelum bertemu dengan Reza, yakni seorang guide, kami menginap di salah satu hotel yang biasa saja. Dan bertanya kepada pihak hotel mengenai objek wisata yang ada di Kayong Utara, tidak ada jawaban kami dapatkan. Selain memang pihak hotel tidak mengetahui objek-objek wisata yang ada, juga persoalan bahasa menjadi kendala,” jelas Farida yang juga peranakan India dan Inggris tersebut. Inilah yang menjadi kendala juga bagi mereka untuk mendapatkan informasi. Jadi mereka sangat beruntung bisa bertemu dengan Reza yang merupakan seorang guide tour. Mereka akhirnya pindah tempat penginapan dan ditawarkan paket wisata oleh Reza. Sepasang turis, Inggris tersebut juga mengungkapkan, bahwa

apa yang menjadi pemikiran mereka pada saat pertama kali mengunjungi Kalimantan, adalah mengenai Orang Utan, Bekantan, dan hutannya. Mereka sudah pernah mengunjungi Malaysia, terutama ke negara bagian Serawak dan Sabah. Juga pernah ke tanjung puting Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat tempat konservasi Orang Utan. Tetapi hal itu tidak menarik perhatian mereka. “Kami lebih menyukai yang benar-benar masih alami. Sehingga dari informasi yang didapat melalui travel agent di Pontianak, memberikan keterangan tentang adanya Orang Utan di Kayong Utara bisa dinikmati secara alami. Inilah yang menjadikan ketertarikan kami mengunjunginya. Selain itu, setelah tiba di Sukadana, tidak hanya hal tersebut yang membuat kami mengagumi keindahan dan kealamian Kayong Utara. Apalagi setelah kami pindah menginap di home stay yang berada di pinggir pantai,” tukas Andy. Namun Andy juga sangat menyayangkan susahnya mendapatkan informasi serta kendala komunikasi di Sukadana. Tidak

ada petunjuk arah bagaimana sampai ke Sukadana, kemudian menginap dimana. “Semoga itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah,” doa Andy. “Kurangnya informasi tentang kayong utara, serta persoalan Komunikasi, harus segara diselesaikan. Sementara itu banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan di sini. Perlu ada website yang bisa diakses dan up to date serta data yang akurat. Harus dikelola secara profesional. Saya sudah pernah mencari informasi mengenai Kayong Utara melalui website, tetapi tidak ada informasi yang tercantum di situ,” tambah Andy lagi. Andy juga memberikan saran kepada pihak pariwisata untuk membangun infrastrukstur, terutama information centre (pusat informasi) yang tidak terlalu jauh dari pelabuhan. Juga perlu diperbanyak para guide yang bisa berbahasa Inggris. Dirinya juga mengungkapkan sebelum ke Kayong Utara, mereka telah singgah mengunjungi Kabupaten Sintang.

Reporter: Kamiriluddin Editor: Kiram Akbar

Jangan Terpaku Pembangunan Fisik Saja Sukadana-RK. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid meminta kepada seluruh pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Kayong Utara (KKU), jangan hanya memperhatikan pembangunan fisik saja. Namun juga pembangunan manusia supaya menjadi lebih baik dan berdayaguna, demi peningkatan kesejahteraan bersama. “Pembangunan di desa jangan hanya semata-mata yang bersifat fisik saja. Akan tetapi juga harus memperhatikan

pembedayaan masyarakatnya. Pihak pemda nantinya akan mengatur masalah gaji aparatur desa dan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati. Hal ini dilakukan supaya kemudian hari tidak terjadi permasalahan,” kata H Hildi Hamid. Sedangkan, Sekretaris BPMPDPKB, Masdar mengatakan hal yang perlu dan mesti dilakukan para kepala desa (Kades), adalah dengan seringnya mengadakan evaluasi penyeleng-

garaan Pemdes. Supaya Kades mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga dan personil aparaturnya. “Sampai November 2014 lalu, masih ada 17 desa yang belum menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), padahal tahun sebelumnya hanya ada lima desa saja, yang mana pada saat itu dana yang diberikan kepada desa hanya berjumlah Rp200 juta. Apalagi dengan dana yang nanti akan dikucurkan lebih

dari Rp1 miliar. Para kepala desa harus paham dan mengerti bagaimana menjalankan penyelenggaraan pemerintah desanya,” pinta Masdar. Karena, sambungnya, menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana yang besar tersebut harus bisa meningkatkan

kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, bukan untuk aparatur maupun pemerintah desa. “Dengan besar dan banyaknya sumber pendapatan desa tersebut, tentunya akan lebih membuat para kepala desa harus lebih mudah membangun desanya. Atau sebaliknya, dengan hal tersebut akan banyak para kepala desa yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Masdar. (lud)


Melawi Membangun Laboh Ju Dampingi Incumbent Melawi, Jhon Didoakan Pendukung

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

12

Pendidikan Lingkungan untuk Selamatkan Bumi

Nanga Pinoh-RK. Kurikulum 2013 tidak diberlakukan lagi. Sebenarnya pada kurikulum baru tersebut, isu lingkungan melekat pada setiap tema proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dengan kurikulum lama mestinya isu lingkungan dimasukan dalam setiap mata pelajaran, dalam RPP dan silabus yang dibuat oleh masing-masing guru. Apalagi bagi Kabupaten Melawi yang merupakan salah satu kabupaten jantung di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan ke sekolah-sekolah Melawi sangat penting. Supaya peserta didik bisa menjaga sisa hutan yang ada di Kabupaten Melawi. Caranya, setiap memberikan materi mata pelajaran bisa dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar. Saat mengajarkan ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), pendidikan moral, bahkan matematika bisa dikaitkan dengan lingkungan sekitar. “Hingga guru mengajarkan kepada murid berdasarkan model dan fakta-fakta ilmu pengetahuan yang ada di sekitar. Melihat kerusakan lingkungan, dampak penebangan hutan maupun penambangan tanpa izin. Tujuannya memberikan informasi yang benar kepada seluruh peserta didik,” ujar aktivis lingkungan, Jane Ridho. Ridho berpendapat, pendidikan lingkungan bisa diajarkan berdasarkan norma. Masalah lingkungan penyebabnya adalah nilai dan gaya hidup yang salah. Misalnya, membuang sampah bukan pada tempatnya. Perlindungan lingkungan berkaitan dengan perubahan perilaku. Seperti membuang sampah pada tempatnya. Bisa pula pembelajaran tentang perilaku ramah lingkungan berdasarkan kaca mata ilmu. Diharapkan seluruh peserta didik yang menyetujui perubahan lingkungan dalam masyarakat, namun tetap lestari atau berkesinambungan. Pendidikan lingkungan juga bisa dikaitkan dengan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Bila alam terus dikuras, memang akan menghasilkan nilai ekonomi. Namun, dampak kerusakan tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nilai ekonomi tersebut. Sangat penting melakukan perlindungan lingkungan dan harus seimbang dengan kebutuhan manusia. Pembelajaran lingkungan sendiri mesti menguji secara kritis dan mencoba berbagai alternatif cara pembangunan yang dilakukan. Diharapkan peserta didik menjadi bagian dan terlibat aktif dalam debat demokratis dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat. “Dalam pendidikan pembangunan berkelanjutan kita mendukung para murid untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan lokal dan global. Hingga pembangunan dapat dilakukan dengan tetap menjaga hutan supaya tetap lestari,” ulasnya. (aji)

Nanga Pinoh-RK. H. Firman Muntaco, SH MH dan Drs Jhon Murkantor Ajan, M.Si resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi periode 2016-2021, Selasa(28/7). Malam sebelumnya, Jhon Murkanto mendapatkan doa dari seluruh pendukung di rumahnya. Yakni, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh mayarakat dan tokoh pemuda. Saat didoakan, Jhon duduk di kursi di kelilingi para pemberi doa. Suasana khitmad dengan penuh keheningan. Pendoan Jhon ini member semangat yang kuat bagi Jhon sendiri dan para pendukungnya. “Tadi malam (malam kemarin, red) kami mendoakan Pak Jhon Murkantor. Minta dukungan dari Tuhan yang Maha Esa,” ujar tim sukses Jhon Murkanto, Yosep Darlin, kemarin. Yosep menambahkan, tim memiliki keyakinan doa merupakan bentuk ker-

endahan hati manusia untuk mendapatkan keridhoanTuhan Yang Maha Esa. Bagaimanapun selaku manusia beriman, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting demi keteguhan hati dan memantabkan langkah. Pendoaan, kata Darlin merupakan sebuah pertanda siap untuk bekerja keras memenangkan Firman Jhon. “Doa yang kita panjatkan ini sabagai pijakkan awal kita akan bekerja keras. Menandakan kita siap untuk berbuat dan bekerja demi kemenangan Firman Jhon,” ujarnya. Meski demikian, Darlin menegaskan doa yang dipanjatkan akan diperkuat dengan kerja-kerja nyata di lapangan. Kerjakerja nyata tersebut dilakukan, mulai doa pada Jhon dipanjatkan hingga pasangan Firman Jhon duduk di kursi Bupati Melawi periode 2016-2021 mendatang.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Jhon Murkanto saat didoakan untuk mendampingi H Firman Muntaco dalam pemilukada Melawi 9 Desember 2015 mendatang.

70 KK Pakai Listrik Ilegal, PLN Tutup Mata Nanga Pinoh-RK. Pencurian listrik masih marak terjadi di Kabupaten Melawi. Seperti yang terjadi di Unit PT. PLN Kota Baru, tepatnya di Desa Bukit Raya dan Desa Ulak Muid, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kabupaten Melawi. Hal itu disampaikan Abdi Amri, seorang pemerhati dan pelopor di bidang kelistrikan yang sekaligus Ketua DPC AKLINDO Kabupaten Melawi. Abdi Amri mengatakan, banyak warga yang melaporkan bahwa di dua desa yang berada di Tanah Pinoh Barat terjadi pencurian listrik. Sehingga ia melakukan pengecekan dan investigasi ke lapangan serta mendapati memang benar laporan tersebut. Pemakai listrik secara illegal itu kurang lebih 70 Kepala Keluarga (KK). “Bahkan kami menemui Kepala Desa Bukit Raya, Romsyah yang kemujuran tengah berada di Nanga Pinoh. Pak Romsyah membenarkan tindakan pencurian tersebut di desanya yang diduga dilakukan oleh CV TMS bekerja sama

dengan gray layanan listrik Pajar Hidayah CV Dinamika Khatulistiwa dan CV Gelis Bella Artha Prima,” ujar Amri di kediamannya, Minggu (26/7). Menurutnya, pencurian listrik merupakan perbuatan yang melawan hukum serta merugikan Negara dan harus ditindak tegas oleh pihak PLN dan aparat berwajib. “Bila perlu Pemerintah Kabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi ikut andil, karena salah satu visi misi Pemerintah Kabupaten Melawi “ yaitu Melawi Terang “jangan pandang bulu dan jangan pilih kasih. Karena listrik bukan lagi hal yang biasa, bahkan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagai wujud hasil kemerdekaan republik Indonesia,” ulasnya. Jika pencurian listrik ini terus menerus dibiarkan tanpa ada tindakan tegas terhadap para pelaku pencurian listrik maka akan berdampak ke daerah lain atau desa lain di Kabupaten Melawi. Usulan-usulan

perluasan jaringan baru khusus desadesa yang belum teraliri listrik PLN bisa saja terhambat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. “Karena saya peduli terhadap penderitaan 83.731 jiwa rakyat Melawi yang masih gelap gulita terdata di beberapa desa. Namun itupun berdasarkan desa jika di dusun-dusun dihitung yang belum menikmati penerangan listrik PLN lebih dari 10.000 jiwa yang gelap gulita berdasarkan data BPS Kabupaten Melawi terbaru dari 225.970 jiwa penduduk Kabupaten Melawi yang terdiri dari 11 kecamatan. “Inilah alasan kenapa, karena saya cinta dengan PLN dan program PLN, Program Listrik Pedesaan (Prolisdes). Listrik untuk kehidupan yang lebih baik dan 75 atau 100 persen. Tujuh puluh lima tahun Indonesia Merdeka. 100 persen seluruh rakyat Indonesia mendapatkan listrik,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Bukit Raya,

Romsyah yang ditemui di kediaman Amri mengatakan, pihaknya sudah melakukan peneguran kepada pihak-pihak CV yang melakukan pemasangan secara illegal itu, namun tidak dihiraukan. Bahkan, pihak instalatir yang melakukan pemadaman itu berani mengatakan bahwa pihaknya sudah diizinkan oleh PLN. “Sudah diberikan teguran, namun tidak dihiraukan katanya diizinkan oleh pihak PLN. Melihat pekerjanya juga orang PLN, saya hubungi via telepon Pak Dirga Kepala PLN Kota Baru. Pak Dirga sedang tidak ada di tempat, saya tidak tahu tindakan apa yang dilakukan pejabat PT. PLN terhadap pencurian listrik negara ini. Saya berharap kepada PLN supaya menindak tegas jika terbukti bersalah ditutup (blacklist, red). Sebab oknum yang tidak bertanggungjawab seperti ini bisa membuat masyarakat di desa saya resah, bahkan menimbulkan konflik dan bentrok sesama masyarakat,” bebernya. (Ira)

Sintang Raya Jantoh Kita

DPRD Sintang Minta Maaf Sintang-RK. Ketua DPRD Sintang, Jefray Edward mewakili seluruh wakil rakyat Sintang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, Forkompinda, Tokoh Masyarakat, Agama serta masyarakat Sintang. “Atas nama pribadi dan seluruh anggota DPRD Sintang, barangkali selama berinteraksi dan berkomunikasi dengan Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda, jajaran Pemkab Sintang, ada hal yang kurang berkenan, saya sampaikan permohonan maaf,” kata Jefray Edward saat Halalbihalal DPRD Sintang di Ruang Paripurna, Selasa (28/7). Menurutnya, semua jajaran pemerintah Sintang baik eksekutif maupun legislatif, semua ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat . Tetapi cara pandang untuk melaksanakannya berbeda satu dengan lainnya. “Untuk itu mari kita siapkan untuk lebih baik lagi. Sehingga pemerintah daerah beserta intansi terkait lainya mampun DPRD melindungi, melayani dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tugas kita bersama untuk membangun kesatuan dan persatuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi NKRI,” papar Jefray. Untuk itu, Jefray mengajak semua jajaran eksekutif dan legislatif untuk kembali ke titik nol, dengan saling meminta dan memberi maaf. “Usai Lebaran dan meminta maaf ini, kita bersama untuk kembali melaksanakan tanggungjawab kita sesuai Tupoksi masing-masing untuk membangun demokrasi yang bermartabat, saling menghormati, dan saling melindungi. Demokrasi Pancasila yang didasarkan pada ide, gagasan, pemikiran konstruktif. Bukan penghujatan, penistaan dan penghinaan,” ujarnya. Di tempat yang sama, Bupati Sintang, Milton Crosby meminta seluruh jajaran Pemkab Sintang untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. “Libur Lebaran sudah usai, kami meminta seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali bekerja dengan lebih semangat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga dapat mewujudkan Sintang yang sejahtera, aman, nyaman dan tentram demi NKRI ke depan ,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Sintang, Abdul Sufriyadi mengatakan, halalbihalal ini merupakan agenda rutin setiap Idhul Fitri. “Jika tidak dibisa digelar hari ini (kemarin, red), maka waktu yang luang hanya Agustus mendatang, pasalnya besok (hari ini, red) sudah mulai sidang,” jelasnya. (Adx)

Milton: Koordinasi Kita dengan Aparat Keamanan Sudah Baik

Milton Crosby

Sintang-RK. Sebelum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewacanakan untuk membuat peraturan tentang koordinasi keamanan di daerah, di Kabupaten Sintang hal itu sudah berjalan dengan baik.

“Koordinasi kita selama ini sudah berjalan dengan baik. Respon dari aparat keamanan pun sangat baik,” kata Milton Crosby, Bupati Sintang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/7) Selama ini, ungkap Milton,

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang sudah secara intens berkoordinasi dengan aparat keamanan, baik itu Polri, TNI maupun BIN. Sehingga dia menyambut baik wacana dari Kemendagri yang akan mener-

bitka peraturannya. Milton menjelaskan, Pemerintah Pusat (Pempus) membuat wacana Permendagri itu berkaca dari peristiwa Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu. “ Kalau tidak salah saya Pemerndagri itu isinyaa mewajibkan pejabat daerah, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan SKPD untuk selalu berkoordinasi dengan aparat intelijen di daerahnya masing-masing, agar ada deteksi dini segala peristiwa ataupun isu-isu yang menyangkut SARA, “katanya. Menurutnya, dengan adanya deteksi dini, maka segala potensi konflik tidak akan terulang. “Kasus kerusuhan sosial juga bisa dideteksi. Deteksi dini memang ada dari BIN, meskipun antisipasi kapan meledaknya kita tidak tahu itu. Untuk itulah, Pempus mewajibkan kepada pejabat daerah untuk selalu melakukan koordinasi dengan aparat keamanan,” terang Milton. Milton juga mengklaim bahwa koordinasi yang terjalin saat ini sudah sangat efektif. Sehingga Sintang saat ini masuk dalam kategori aman dan terkendali.

“Artinya, tidak ada isu-isu yang membuat perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Jika pun ada hal itu, semua dapat diatasi dengan cepat sehingga tidak berkembang kemanamana,” tuturnya. Sejauh ini, kata Milton, umat Islam dan Kristiani di Sintang sangat bersahabat dan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. “Muslim dan Kristiani di Sintang saling menghormati, bahkan ikatan persaudaraan juga terjalin dengan baik. Jadi apa yang terjadi di Tolikara, kecil kemungkinan akan terjadi di sintang,” ucap optimis. Tetapi, Milton tetap mengajak masyarakat Sintang untuk memberikan segala informasi kepada aparat hukum, apabila ada isuisu yang mengancam persaudaran tersebut. “Jika ada mendapat SMS yang bersifat SARA, saya harap masyarakaat segera melaporkan hal itu kepada aparat hukum, baik itu TNI maupun Polri. Mereka akan melakukn penyelidikan,” tutupnya.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Juan-Senen Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Sintang-RK. Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Juan-Senen berkomitmen untuk fokus pada pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehaatan. Sebab, mereka menilai hal itu perlu ditingkatkan lagi. “Apabila dipercaya untuk membangun Sintan selama lima tahun ke depan, program yang ada tetap akan kita lanjutkan.

Tetapi infrastrtuktur, pendidikan dan kesehatan akan menjadi visi misi kita untuk ditingkatkan lagi,” kata Juan kepada wartawan, Selasa (28/7). Disinggung mengenai alasanya maju pada Pilkada Sintang, Juan menjawabnya dengan singkat, yakni dikarenakan dia seorang petahana atau incumbent. “Saya incumbent, kenapa saya tidak maju. Dan

saya pastikan program-program yang ada saat ini akan tetap berjalan ketika saya kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Sintang di lima tahun akan datang,” katanya. Selain akan fokus peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, Juan juga memastikan akan memastikan jajarannya bersih dari praktik

korupsi. “Jika ada PNS yang terlibat korupsi, yang bersangkutan akan diserahkan ke aparat hukum untuk di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya. Meskipun demikian, Juan tetap berharap tidak ada PNS yang terlibat ataupun melakukan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Sintang, agar pembangunan dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan. “Ya mudah-mudah tidak ada,” harapnya. Menurut Juan, untuk menghindari penyelewengan terhadap uang negara, proses administrasi harus lebih selektif. “Dengan selektifnya proses administrasi, maka dapat memperkecil adanya penyelewengan uang negara,” katanya. (Adx)


KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan Pecah Ban, Bis Sentosa Tumbang di Menarin Putussibau-RK. Manajemen Bis Sentosa mengakui kabar tabrakan yang terjadi di Desa Menarin, Kecamatan Mentebah pada Senin (28/7). Hanya kecelakaan ringan, karena tidak menimbulkan korban jiwa. “Bus itu tidak tabrakan, tetapi tumbang pada Senin subuh. Dikarenakan ban depannya pecah, sehingga tumbang ke parit,” kata Susi, kasir Bus Sentosa sat dijumpai di kantornya, Selasa (28/7). Susi mengungkapkan, ketika bus rute PontianakPutussibau itu membawa 20 penumpang dan sejumlah barang kiriman. Saat mendekati Menarin, bannya pecah, sehingga bus tersebut tumbang. “Kalau barang penumpang ada juga yang rusak, dan mereka sudah klaim. Kalau barang rusak pasti diganti, belinya di Pontianak. Kalau ada yang sakit kita bawa ke rumah sakit,” jelas Susi. Kal itu, penumpang yang ingin melanjutkan perjalanannya ke Putussibau diangkut dengan bus lainnya. “Mobil yang tumbang itu ditarik ke bengkel. Sekarang sudah bagus, hanya satu kaca samping yang pecah, yang lain tidak ada yang rusak,” kata Susi. Susi memastikan, manajemen bus Sentosa siap memberikan asuransi bilamana ada kecelakaan pada penumpang. “Kami siap memberi asuransi. Umpama kalau ada yang sakit dan sebagainya. Maka sistem kita buat tiket untuk satu orang penumpang, biar kita repotrepot nulisnya untuk mempermudah administrasi kalau seumpama terjadi kecelakaan,” tutupnya. (aRm)

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

Hanya Dua Pasang Kandidat yang Mendaftar ke KPU Putussibau-RK. Sejak dibukanya pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang jalur Partai Politik (Parpol) pada Senin (26/7), hanya dua kandidat yang mendaftar, yakni Fransiskus Diaan (Sis)-Andi Aswad dengan AM Nasir SH (Lay)-Anton Pamero. Ketua KPU Kapuas Hulu, Lisma Roliza SH mengungkapkan, pasangan Sis-Aswad mengantongi 9 kursi, sementara Nasir-Anton mengantongi 17 kursi di DPRD Kapuas Hulu. “Syarat minimum dari kita adalah 20 persen dari jumlah kursi DPRD Kapuas Hulu. Karena totalnya 30 kursi, jadi cukup mengantongi 6 kursi sudah bisa nyalon,” kata Lisma ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/7). Setelah pendaftaran ini, lanjut Lisma, KPU Kapuas Hulu akan meneliti syarat pencalonan mulai kemarin hingga 3 Agustus mendatang. Kemudian, hasil-

nya akan diberitahukan kepada pasangan calon dan tim kampanye, pada 3-4 Agustus. “Kalau ada kekurangan dari berkas pendaftaran, akan kami beritahukan, kemudian mereka (pasangan kandidat, rd) yang melakukan perbaikan. Perbaikan itu dari 4 hingga 7 Agustus,” ujar Lisma. Berkas perbaikan itu diserahkan lagi ke KPU Kapuas Hulu untuk penelitian hasil perbaikan. Penelitian dilakukan mulai dari 8 hingga 14 Agustus. “Setelah penelitian ini. Akan kami tetapkan pasangan calon. Penetapan calon itu tanggal 24 Agustus,” ungkap Lisma. Sementara untuk kandidat yang mendaftar, telah dijadwalkan pemeriksaan kesehatan pada 26 Juli hingga 1 Agustus. Untuk kandidat Kapuas Hulu, pemeriksaan kesehatan dilakukan 29 hingga 30 Juli. “Pemeriksaan dilakukan

30 Anggota Paskibra Kabupaten Masuk Tahap Latihan Putussibau-RK. Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70 telah terpilih, mereka merupakan 30 siswa-siswi dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. “Terdiri atas 15 putra dan 15 putri. Mereka merupakan utusan dari SMA sederajat di kecamatan,” Petrus Kusnadi SSos MSi, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Latihan Paskibra saat Pembukaan Pelatihan di Graha Praja Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (28/7). Kusnadi merinci, anggota Paskibra Kapuas Hulu itu dari Kecamatan Putussibau Utara 7 orang, Putussibau Selatan 1 orang, Kalis 2 orang, Bunut Hulu 1 orang, Boyan Tanjung 1 orang, Pengkadan 3 orang, Hulu Gurung 4 orang, Jongkong 2 orang, Selimbau 1 orang, Suhaid 1 orang, Semitau 6 orang dan Seberuang 1 orang. Mereka yang terpilih tersebut sudah memasuki tahap Latihan Kepemimpinan Pemuda Perintis Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kapuas Hulu 2015 sejak 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang.

13

Paskibra Kapuas Hulu 2015 ini dilatih komponen TNI-AD dari Batalyon Infantri 644/Walet Sakti dan Kodim 1206/PSB serta Polres Kapuas Hulu. “Nantinya di kecamatankecamatan mereka bisa mengabdikan diri di masyarakat. Karena proses untuk mereka bisa masuk sebagai anggota Paskibra melalui proses panjang, dengan seleksi ketat,” kata Kusnadi. Dia menjelaskan, latihan yang mereka jalani tersebut untuk mewujudkan kaderkader patriot pembela bangsa dan negara di kalangan generasi muda. Selain itu, untuk mengembangkan sikap disiplin dengan mengikutsertakan pemuda Indonesia pada peringatan hari bersejarah bangsa. Salah satu metode pelatihan tersebut, tambah dia, menggunakan sistem pendekatan keluarga desa bahagia yang diterapkan secara khas, di mana para peserta diajak untuk menghayati kehidupan dan mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Ir H Muhammad Sukri mengingatkan, supaya anggota Paskibra memiliki jiwa patriotisme

yang tinggi. “Itu penting, karena untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi dan informasi global yang berkembang pesat,” katanya. Menurut Sukri, metode pengembangan generasi muda tidak hanya melalui pendidikan formal. Namun bisa dengan berbagai cara, seperti pelatihan Paskibra yang diikuti tersebut. “Kita sebagai kader untuk mengisi kemerdekaan. Bendera sebagai media intropeksi jati diri bangsa kita. Setiap gerak langkah harus dalam koridor semangat juang yang luhur, jujur demi menjaga keutuhan negara,” papar Sukri. Melalui Paskibra, lanjut Sukri, diharapkan peserta akan selalu mengenal, memperjuangkan dan mempertahankan pembangunan bangsa untuk masa sekarang dan akan datang. “Saya ingatkan adik-adik kita ini, mereka mewakili sekian ribu pelajar se-Kapuas Hulu. Jadi mereka sebagai generasi pilihan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, dengan memberi contoh baik di lingkungan masing-masing nantinya,” ucap Sukri. (aRm)

di RSJ Sungai Bangkong dan RSUD Sudarso, Pontianak,” beber Lisma. Pemeriksaan kesehatan, jelas Lisma, merupakan salah satu syarat pencalonan. Penyampain hasil pemeriksaan itu harus diserahkan ke KPU Kapuas Hulu pada 1 hingga 2 Agustus. “Pada tanggal itu harus sudah diserahkan,” tegasnya. Terkait penentuan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit luar daerah Kapuas Hulu itu, jelas Lisma, dikarenakan RSUD Putussibau belum memenuhi standar pemeriksaan. Keputusan lokasi pemeriksaan itu juga hasil rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kapuas Hulu dan Provinsi Kalbar. “Ini memang sesuai aturan yang berlaku, harus RS pemerintah yang terstandar,” tutup Lisma.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Lisma Roliza

PDAM Putussibau Hanya Mampu Layani 16 Kecamatan Putussibau-RK. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, hanya 16 kecamatan yang mampu dilayani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Putussibau. Pasalnya, hal tersebut tergantung keinginan masyarakat. “Mungkin karena masyarakat terbiasa dengan air gratis. Jadi belum maulah jika ada jaringan PDAM masuk ke tempat mereka,” Emmanuel Haraan Ryanto STh, Direktur PDAM Putussibau ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Dia mengungkapkan, selama ini masyarakat di beberapa kecamatan yang belum memiliki jaringan PDAM, masih mengelola air sendiri, sehingga mereka memperoleh air bersih secara gratis. “Kan air yang mereka nikmati tersebut berasal dari bukit,” ucap Emmanuel. Selain itu, tambah Emmanuel, belum ada jaringan yang terbangun di beberapa kecamatan dikarenakan juga belum ada usulan dari pemerintah setempat ke pemerintah pusat.

Dia menjelaskan, dalam membangun jaringan air bersih di suatu kecamatan, harus ditangani pemerintah pusat. “Untuk membangun jaringan seperti IPA itu memakan dana Rp6-7 miliar, daerah mana yang mampu kalau tidak dibantu pemerintah pusat,” ujar Emmanual. Untuk tahun ini, Pemerintah Pusat membantu pembangunan jaringan air bersih di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu. “Mungkin mereka membuat bendungan di atas, sumber airnya nanti itu di Bukit Tekurak,” ungkap Emmanuel. Di Badau, kata Emmanuel, jika ada sumber air seperti sungai, pasti pemerintah pusat sudah membuat jaringan. Saat ini, sungai yang ada hanya bisa dijadikan sumber air baku dalam dua pekan, setelahnya sungai itu akan kering. “Makanya di Badau itu tidak bisa pakai pengolahan. Dimanfaatkanlah sumber air dari Bukit Tekurak itu, baru sampai ke Badau,” pungkasnya. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Pemda Beri Sinyal Gandeng Kejaksaan Sanggau-RK. Pemkab Sanggau sedang melakukan kajian untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai pengacara negara untuk membantu Pemda menertibkan aset-aset daerah termasuk pula penagihan tunggakan pelanggan PDAM. “Sekarang kita sedang mengkaji bentuk kerjasamanya seperti apa dan yang mana yang mau kita tindaklanjuti, kita sudah ada juga pembicaraan kearah sana, tetapi untuk menagih pelanggan PDAM untuk sementara belum, bisa saja nanti yang berkaitan dengan aset-aset daerah,” katanya, Senin (27/7). Untuk melakukan penyelesaian aset daerah dengan melibatkan pihak Kejaksaan, Bupati mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kalau untuk menagih pelanggan PDAM, sekarang mereka sudah punya terobosan-terobosan sendiri, tapi kita memang belum bekerjasama terkait itu dengan Kejaksaan,” ujarnya. Selain kerjasama terkait aset daerah, Bupati juga memberikan sinyal peluang kerjasama termasuk nasehat-nasehat hukum lainnya karena bagaimanapun juga menurut Bupati, Kejaksaan adalah jaksanya Negara. “Yang jelas banyak peluang, nanti kita kaji dulu bentuk kerjasamanya seperti apa,” tutur orang nomor satu di Sanggau itu. (KiA)

Mau Masuk Pabrik, Petani PTPN Antre Sampai Tiga Hari Sanggau-RK. Sekertaris Komisi B DPRD Sanggau, Timotius Yance SKom, menyampaikan keluhan petani sawit PTPN XIII Parindu, Kembayan, Meliau yang harus antre hingga tiga hari untuk masuk ke pabrik, Senin (27/7). “Dalam sehari lebih dari seratus truk yang antre dan sampai tiga hari antre baru bisa nimbang buah sawit. Mulainya dari pertama masuk libur lebaran, bahkan sekarang masih juga ada antri panjang,” kata ketua Fraksi Partai Golkar ini, Senin (27/7). Dikatakannya, hal tersebut jelas akan mempengaruhi timbangan buah sawit. Selama tiga hari mengantre, penyusutan

diprediksi sekitar 10 persen ditambah lagi ongkos makan sopir selama mengantre. “Belum lagi buah sawit yang dalam truk tadi sudah mengalami berondolan semua, turun ke loading rem di pabrik akan terkena potong harga yang dibebankan kepada petani. adanya berondolan buah tadi karena sudah beberapa hari didalam truk yang mengantre tadi, ” jelasnya. Padahal, perusahaan tersebut memiliki tiga pabrik yang siap menampung buah sawit petani yaitu: di Meliau, Parindu dan Kembayan. Artinya, jelas bisa mengakomodir buah petani yang masuk. “Tetapi sempat satu bulan lalu ketiga

pabrik itu rusak sekaligus. Memang sekarang pabrik itu sudah bisa mengolah, tetapi dua sampai tiga minggu rusak lagi, ” katanya. Ia berharap, perlu ketegasan pemerintah Kabupaten Sanggau khusunya Tim pelaksana pembangunan, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan pertanian (TP5K) melaui instansi terkait untuk memanggil manajemen PT BHD mengenai masalah tersebut. Mulai 2013 lalu terjadi antrean dengan alasan pabrik rusak dan sekarang hal itu kembali terjadi. “Sangat merugikan petani kalau begini terus, pihak perusahan hanya menyam-

paikan bahwa ada kerusakan pabrik, ” jelasnya. Menanggapi hal itu, General Manager Distrik Kalbar II PTPN XIII, Sutek P Mulih mengakui memang terjadinya antrean panjang, hal itu terjadi karena buah sawit yang membeludak. “Tidak ada masalah, antre karena buah sawit membludak, kerusakan di pabrik juga tidak ada masalah. Saya baru habis turun meninjau pabrik, semua baik-baik saja, ” katanya saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (27/7).

Laporan: Kiram Akbar

Bekerja Harus dengan Hati

Pendapat Zakat Maal Naik 10 Persen Sanggau-RK. Pendapatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sanggau hingga akhir Juni 2015 sebanyak Rp275.742.550. jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya. “Tapi ini belum berakhir ya, kan sampai Desember nanti baru kita hitung, mudah-mudahan nanti ada yang bayar,” kata Ketua BAZNAS Sanggau, H. Syafarani Mastara. Data tersebut, hanya yang diperoleh dari muzakki (wajib zakat, red) di wilayah kota saja, belum dari kecamatan-kecamatan. Ia juga meminta UPZ dari kecamatan segera melaporkan berapa pendapatan zakat maalnya ke BAZNAS. “Sudah kita surati seluruh Kecamatan untuk mengirim data, tapi belum mereka kirim,” bebernya. Data tersebut selanjutnya juga akan disampaikan ke BAZNAS Provinsi untuk diteruskan ke pusat. Dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk menjalan program rutin BAZNAS di antaranya sunatan masal, bedah rumah, bea siswa bagi yang kurang mampu, santunan untuk guru ngaji tradisional, bantuan untuk lembaga/yayasan Islam, santunan kaum duaffa dan fakir miskin, bantuan modal usaha bagi yang kurang mampu dan kegiatan social lainnya. “Tahun depan rencannya kita akan mengadakan bedah rumah, mudah-mudahan tahun depan ada dua rumah warga kurang mampu yang bisa kita bantu, kita juga nanti rencannya akan meminta bantuan BAZNAS Provinsi,” teranganya. (KiA)

Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengalungkan tanda peserta pasukan Paskibra. KIRAM AKBAR

Sanggau-RK. Bupati Sanggau Poulus Hadi meminta para paskibraka bersungguh-sungguh melaksanakan tugas mengibarkan berdera Merah-Putih pada upacara peringatan HUT RI ke 70, 17 Agustus 2015 mendatang. “Kalian merupakan siswasiswi pilihan yang terpilih dari seluruh siswa se-kabupaten

Sanggau. Karena saya minta kalian bisa bekerja dengan hati,” katanya ketika membuka latihan rutin Paskibra di lantai I sekretaiat daerah selasa ( 28/7 ) sekitar pukul 08.30. Lanjutnya, mungkin saja dari para siswa yang terpilih itu mendaftar ke Pakibraka lantaran disuruh guru atau orangtua. Tapi apapun alasannya, lagi-lagi

Anggota Paskibra Kabupaten Sanggau. KIRAM AKBAR

orang nomor satu di Pemkab Sanggau itu meminta agar tetap bekerja dengan hati. “Kalu kita lihat sejarah, bahwa untuk mengibarkan bendera pada jaman dulu itu susah. Orangtua dulu harus berjuang,” katanya. Pada kesempatan itu, Bupati juga berharap ada database yang lengkap bagi para anggota

Paskibraka dari tahun ke tahun. Hal itu untuk memudahkan mengidentifikasi para siswa pilihan yang menjadi pengibar bendera pusaka. “Sudah lama saya minta ini. Kalau ada database-nya kan enak. Apalagi lengkap dengan fotonya,” ujarnya. Tugas Paskibraka, kata dia, jangan hanya dipandang seb-

agai tugas rutin semata. Tapi, dengan mengibarkan bendera Merah-Putih harus pula dibarengi tumbuhnya rasa nasionalisme dan cinta kebangsaan. “Jangan sampai nanti mantan Paskibra malam jadi pengedar narkoba. Kalau begitu, tugas mengibarkan bendera tidak dengan hati. Jangan sampai itu terjadi,” pesannya. (KiA)


Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Rabu , 29 Juli 2015

14

Masyarakat Minta Kesepakatan Kerjasama Kebun

Injeh Karaja Peserta Paskibra Siap Dikarantina

Lukas Kanoh . ANTONIUS

Ngabang-RK. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonsia ( HUT RI) ke 70, tahun 2015, kabupaten Landak mempersiapkan sebanyak 30 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) untuk upacara di halaman kantor bupati Landak. Pelatihan dan pembinaan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Landak. Para anggota Paskibra dipersiapkan untuk melaksanakan tugas negara dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-70, pada tanggal 17 Agustus. Kepala Dinas pemuda olahraga Pariwisata dan ekonomi kreatif, kabupaten Landak, Lukas Kanoh, Selasa (28/7) mengatakan, sebanyak 30 orang anggota Paskibra untuk kabupaten Landak besok (hari ini) sudah mulai di karantina untuk persiapan dan pada tanggal 30 Juli 2015, sudah pembukaan mulai latihan. “Dari 30 orang ini, terdiri dari 18 putra, dan 12 putri. Seluruh anggota ini juga sudah di seleksi beberapa bulan lalu, dari seluruh pelajar tingkat SLTA yang ada di kabupaten Landak,” katanya. Sedangkan untuk Paskibra tingkat provinsi, Landak hanya mengirim dua orang, satu putra dan satu putri. “Dalam pelaksanaan upacara nanti, kita tentu berharap supaya penampilan bisa lebih baik lagi. Karena dari jauh hari sudah dilatih dan lulus tes seleksi,” harap Lukas Kanoh.(ius)

Ngabang-RK. Puluhan perwakilan masyarakat pengurus koperasi Plasma Dait Jaya kecamatan Air Besar menggelar pertemuan dengan pihak kebun kelapa sawit, PT Charindo Palma Oetama (PT. CPO), di aula pertemuan disbunhut Landak, Selasa (28/7, membahas kesepakatan kerjasama membangun kebun. Selama ini perkebunan dinilai masih semraut. Banyak yang masih harus di benahi. Padahal peraturan Menteri Pertanian sudah jelas, semua peraturan sudah ada agar di laksanakan dengan baik, bukan disalahgunakan. “Masalah pola bagi hasil harus jelas, jangan hanya dikatakan bagi hasil tapi masyarakat petani tidak tahu. Selama ini masyarakat hanya tahu, bagi hasil 80-20, tapi yang dimaksud 20 disini yang bagaimana,” ujar Aswanto, Kasi pengawasan dan perlindungan perkebunan disbunhut Landak. Ia mengatakan masih banyak persolaan yang belum jelas di masyarkat

Pertemuan Pengurus Koperasi Plasma Dait Jaya bersama PT. CPO di aula Disbunhut. ANTONIUS

terkait pembangunan kebun. “Agar semua berjalan dengan baik maka perusahaan dan masyarakat harus ada keterbukaan. Sama-sama terlibat untuk membenahi perusahaan ini. Jangan saling menyalahkan, sehingga tidak ada kesepakatan,” katanya. Dikatakannya, PT. CPO yang sejak sembilan tahun lalu berinvestasi di

Landak pun masih ada kewajibannya yang belum dipenuhi. “Pertama, kewajiban membangun perkebunan masyarakat 20 persen dari luas HGU perusahaan. Kedua, masalah IUP perkebunan untuk mendirikan pabrik, sesuai ijinnya, mendirikan pabrik di tengah kebun itu didalam HGU mereka.

Ketiga tentang kemitraan, ini harus direalisasikan, perusahaan membagikan hasilnya sebesar 20 persen itu. Jadi, tiga poin ini yang harus perusahaan realisasikan kepada masyarakat,” tutur Aswanto. Lantaran belum terpenuhinya kewajiban itulah, masyarakat menggelar pertemuan guna mencapai ke-

sepakatan antara pihak perusahaan dan koperasi Plasma Dait Jaya yang di fasilitasi oleh Disbunhut Landak. Kesepakatan itu berisi: Pertama, perusahaan dan koperasi bersepakat melakulan peninjauan kembali atau penyempurnaan (addendum) terhadap MoU kemitraan yang sudah ada untuk di sesuaikan dengan amanah permentan 98 tahun 2013. Kedua pihak perusahaan akan segera merealisasikan pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen sesuai amanah permentan 98 tahun 2013 dengan menyiapkan SK CP/CL dan dibantu koperasi. Ketiga, lahan masyarakat yang sudah di serahkan kepada perusahaan dan yang sudah HGU merupakan hak perusahaan sebagai Hak Guna Usaha. “Jika ada hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas menyusul kedua belak pihak dan akan di fasilitasi oleh disbunhut Landak,” terangnya. Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

MOS, MTsN Hindari Perpeloncoan Ngabang-RK. Sebanyak 144 orang peserta didik baru di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ngabang mulai Selasa (28/7) hingga Kamis (30/7) mengikuti pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS). Pantauan kemarin pagi di MTsN Ngabang, pelaksanaan MOS tersebut berjalan lancar. Tidak ada tindakan perpeloncoan dalam kegiatan MOS tersebut. Kegiatan MOS pun lebih lebih ditekankan pada pemberian materi. “Jadi saya tegaskan tidak ada perpeloncoan dalam kegiatan MOS ini. Pengurus OSIS yang melaksanakan MOS inipun tetap di bawah bimbingan para dewan guru,” kata Kepala MTsN Ngabang, Deni Irawan, Selasa (28/7) di sekolahnya. Pada hari pertama pelaksanaan MOS kemarin, lebih banyak kepada pengenalan sekolah yang diisi dengan salat duha dan salat dzuhur berjamaah setiap harinya.

“Kemudian, ada juga penyampaian materi tentang adat anak terhadap orangtua dan guru yang disampaikan dewan guru, pengenalan adat madrasah dan ilmu madrasah,” katanya. Sedangkan untuk kegiatan MOS hari ini akan diisi dengan pengenalan lingkungan sekolah dan pemberian materi tentang lalulintas dan narkoba dari Polres Landak. “Selain itu ada juga penyampaian materi tentang pergaulan bebas remaja oleh seorang dokter dan sejumlah permainan,” ucapnya. Keesokan harinya, atau pelaksanaan MOS terakhir kata Deni, akan dilakukan pengenalan kegiatan ektra kulikuler di sekolah seperti pramuka, drumband, melukis maupun kelompok tari. Selanjutnya akan dilakukan pengenalan para dewan guru dan staf TU MTsN Ngabang. Dijadwalkan kegiatan belajar mengajar akan

dilaksanakan Sabtu ini,” katanya. Kegiatan serupa juga dilaksanakan para peserta didik baru di Madrasah Aliyah Ngabang (MAN). Pelaksanaan MOS ini sudah digelar Senin (27/7) hingga Rabu (29/7) ini. “Kegiatan MOS di MAN Ngabang ini diikuti sebanyak 125 peserta didik baru di MAN Ngabang. Semua peserta didik baru inipun mengikuti kegiatan MOS itu,” ujar Kepala MAN Ngabang, Sabirin. Senada dengan Deni Irawan, ia juga menegaskan tidak ada sistem perpeloncoan pada kegiatan MOS tersebut. “Kita lebih banyak memberikan materi kepada peserta didik baru dalam pelaksanaan MOS ini. Materi itu seperti, kebijakan MAN Ngabang oleh saya sendiri, kenalakan remaja dan dampaknya oleh BKKBN Landak dan penyuluhan sadar berlalu lintas oleh Satlantas Polres Landak,” jelasnya.(ius)

Kepala MTsN Ngabang, Deni Irawan memberikan materi dihari pertama pelaksanaan MOS bagi peserta didik baru di MTsN Ngabang. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Tokoh Lintas Agama di Sekadau Sepakat Jaga Kerukunan

M. Taufik: Tak Ada Agama Mayoritas Maupun Minoritas

SEPAKAT. Pertemuan tokoh lintas agama yang digelar Kementerian Agama Sekadau di kantor PKK Sekadau, Selasa (28/7). ABDU SYUKRI

Sekadau. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Sekadau menggelar pertemuan tokoh lintas agama se Bumi Lawang Kuari, kemarin. Pertemuan yang dihelat di kantor PKK Sekadau itu menghasilkan sebuah kesepakatan bersama

untuk menjaga kerukunan masyarakat di sana. Kata mufakat yang diteken para tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat, dan tokoh adat itu berisi tiga poin. Pertama, senantiasa menjaga toleransi dan kerukunan umat

beragama di Kabupaten Sekadau yang sudah dibangun. Dua, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan, terakhir, mewaspadai sekaligus menindak tegas pihak

yang ingin merusak toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sekadau. Kesepakatan itu ditandatangani sedikitnya 8 Ormas keagamaan dan pemuda. Masing-masing, Pemuda Katholik, GP Anshor, PD Muhamadiyah, PC NU, Bamag, MUI, pemuka agama katolik, dan pemuka agama Kristen. Dalam konteks Indonesia, Kepala Kantor Kemenag Sekadau, M. Taufik mengatakan, tidak ada istilah agama mayoritas dan minoritas. Semuanya punya hak sama dalam melestarikan hak-hak hidup sebagai penganut agama. “Di Sekadau pun tidak boleh ada pikiran ada agama mayoritas maupun ada agama minoritas,” harap dia. Pikiran itu, menurut Taufik, sangat penting dalam membina kerukunan beragama. Sehingga, tidak ada yang merasa agamanya paling wajib, besar, kemudian mengecilkan agama lainnya. Taufik juga berharap ma-

syarakat beragama di Kabupaten Sekadau selalu membangun toleransi. Untuk bisa membangun toleransi dengan baik, harus memahami secara benar ajaran agamanya dan bisa mengerti agama orang lain. “Rasa saling pengertian juga harus selalu ditumbuhkembangkan,” ulasnya. Waka Polres Sekadau, Kompol Catur Prasetyo yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, sejauh ini belum ada kekerasan atau pertikaian yang disebabkan oleh konflik agama maupun suku di wilayah kerjanya. “Harapan kita, situasi kedamaian seperti ini bisa terus dipertahankan,” pintanya. Diakui Catur, yang sering mengemuka di Sekadau adalah konflik lahan. “Tetapi kita harus tetap hati-hati. Jangan terpancing isu-isu yang menyesatkan atau adanya paham maupun ajakan yang mengedepankan kekerasan,” ingat dia. Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Direktur, Pegawai, dan Jajaran

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

KABUPATEN SEKADAU MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses ATAS PENYELENGGARAAN

PEKAN GAWAI DAYAK (PGD) KE VI KABUPATEN SEKADAU 26-31 JULI 2015 Tertanda,

IYOK KELAK, ST DIREKTUR PDAM SEKADAU

2015, PDAM Ingin Pasang Seribu Sambungan Rumah

Direktur PDAM Sekadau, Iyok Kelak. A

BDU SYUKRI

Sekadau. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sekadau menargetkan pemasangan 1.000 Sambungan Rumah (SR) tahun ini. Hingga sekarang, sedikitnya sudah terealisasi lebih dari 400 SR. “Target kita, tahun ini bisa memasang 1.000 SR baru. Cuma untuk sekarang, baru sekitar 400 lebih yang sudah terpasang,” ujar Iyok Kelak, Direktur PDAM Kabupaten Sekadau, kepada Rakyat Kalbar, Selasa (28/7). Jumah 400 SR itu, diakui Iyok, memang masih jauh dari target. Pasalnya, meski sudah berjalan lebih dari setengah tahun, jumlah SR yang terpasang belum setengah target tahunan. “Idealnya memang sudah di atas 500 SR. Sekarang totalnya belum sampai 500 SR yang sudah terpasang,” tutur dia. Penyebab jumlah SR minim terpasang, menurut Iyok, lebih kepada kurangnya animo pelanggan untuk memasang ledeng. Dia merinci, per minggu, permintaan

pemasangan ledeng baru hanya berkisar 7 hingga 10 sambungan. Padahal, kapasitas ledeng masih sangggup untuk menampung permintaan pasang baru yang lebih dari itu. Lanjut Iyok, banyak juga pemasang ledeng yang terkesan kurang serius. Maksudnya, banyak pengajuan yang setelah disurvei tidak dilanjutkan ke proses berikutnya oleh Sang Calon Pelanggan. “Proses itu seperti membayar biaya pemasangan. Padahal, biaya itu merupakan persyaratan untuk dilakukan sambungan,” ulasnya. Ditegaskan pula, PDAM tidak melakukan zonanisasi. Artinya, semua daerah yang sudah memiliki saluran ledeng bisa mengusulkan pemasangan. “Tidak khusus di daerahdaerah tertentu. Tidak ada fokus ke daerah tertentu. Semua daerah bisa dilakukan pemasangan, baik di Kota Sekadau, daerah Kecamatan Sekadau Hulu, maupun di daerah Nanga Taman,” demikian Iyok Kelak. (bdu)


Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

BENGKAYANG

15

Masa Orientasi Peserta Didik Baru

SMK Negeri 2 Singkawang Tampil Beda Singkawang-RK. Selama Masa Orientasi Sekolah (MOS), SMK Negeri 2 Kota Singkawang menampilkan sesuatu yang berbeda dibandingkan sekolah-sekolah lainnya. Peserta didik barunya berpenampilan elegan, mengenakan dasi dan syal. “MOS tahun ini kita tampil beda. Bisa dilihat sendiri dari segi berpakaian yang nampak elegan, tidak mangenakan yang macam-macam,” kata Drs Mizan MSi, Kepala SMK Negeri 2 Kota Singkawang ditemui di sela MOS, Selasa (28/7). Penampilan peserta MOS yang berbeda itu sesuai dengan tema yang diusungnya “Dengan Masa Orientasii Peserta Didik Baru, Kita Siapkan Calon Pemimpin Masa Depan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”. “Mereka ini kan calon pemimpin bangsa. Jadi dari awal, kami sudah ajarkan mereka untuk tertib, sesuai tuntutan Kurikulum 2013. Kemudian mereka diberikan pakaian yang elegan, laki-lakinya mengenakan dasi, sementara perempuannya mengenakannya syal,” papar Mizan. Dia memastikan, dalam MOS kali ini tidak ada yang sifatnya perpeloncoan, bully dan sebagainya. “Mereka tidak dibentak-bentak. Kita berikan kasih sayang, pendidikan yang baik, dan lainnya,” tegas Mizan. Peserta didik baru SMK Negeri 2 Kota Singkawang, kata Mizan, dari awal diajarkan yang terbaik. “Kelas-kelasnya juga kita beri nama sesuai pendidikan karakter, yakni

Siswa-siswa SMK Negeri 2 Kota Singkawang. Mordiadi

Awas Banjir Singkawang-RK. Belakangan hari terakhir, Kota Singkawang kerap dilanda hujan deras. Kendati intensitasnya belum terlalu tinggi, warga diminta untuk waspada terhadap bencana banjir. “Musim hujan seperti ini, kami keliling untuk monitoring ke lima kecamatan di Singkawang,” kata Zulfian Agus, Koordinator Wilayah (Korwil) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Singkawang ditemui Jalan Alianyang Singkawang, Selasa (28/7). Pemantauan, jelas Zulfian, terutama dilakukan di titik-titik yang selama ini rawan banjir, seperti di kawasan Pasar Baru yang belum lama dilanda banjir setinggi dada orang dewasa. Hasil pemantauan sementara, ungkap Zulfian, titiktitik rawan banjir di Kota Singkawang masih aman. Tetapi kalau memang intensitas hujan semakin tinggi, kemungkinan dalam pekan ini terjadi banjir. Olehkarenanya, Zulfian mengimbau, masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan tindakan antisipasi banjir. “Kami juga selalu mengimbau agar warga memerhatikan lingkungannya, misalnya parit jangan sampai tersumbat, kalau ada sampah segera bersihkan, agar aliran air tetap lancar,” katanya. Masyarakat juga diimbau untuk segera menginformasikan, di kawasannya sudah dilanda banjir, agar dapat segera dilakukan berbagai tindakan yang diperlukan. “Jika terjadi banjir di tempat tinggal kita, segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapat pertolongan,” harap Zulfian. Seperti diketahui, pada bulan lalu, tepatnya Minggu (14/6) sekitar pukul 09.00, Kota Singkawang dihantam banjir bandang. Rumah Ketua RT di Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Martinus Umar pun nyaris roboh. Saat itu hujan hanya seharian. Di saat yang bersama, Jembatan Kulor juga putus, air pun menggenangi beberapa kawasan di Kota Singkawang, terutama di kawasan Pasar Baru yang ketinggian airnya mencapai dada orang dewasa. Saat itu, Tagana sibuk mengevakuasi warga dari kediamannya yang terendam dan menempatkannya di tiga posko pengungsian. Mereka baru pulang ke rumah masing-masing setelah sempat sahur pertama di posko pengungsian pada Ramadhan 1436 Hijriyah. (dik)

Mandiri, Tanggungjawab, Disiplin, Religius, Toleransi, Bersahabat, Demokrasi, Cinta Damai, Kreatif dan Kerja Keras,” ungkap Mizan. Peserta didik juga akan mendapatkan materi dari internal SMK Negeri 2 Kota Singkawang dan eksternal. “Materi dari internal berupa pengenalan sekolah secara utuh, wawasan wiyatamandala, kedisiplinan, tata tertib sekolah, kurikulum, dan bimbingan rohani dari masing-masin guru agama,” jelas Mizan.

Singkawang-RK. Belakangan terakhir, beredar isu telah terbit Surat Keputusan (SK) baru Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Singkawang. Hal tersebut langsung dibantah Ketua DPC PKB Kota Singkawang, Bachrul Samad. “Tidak ada SK pengurus baru, SK kita Nomor 7333/DPP-03/V/A.1/III/2011 tentang Penetapaan Susunan DPC PKB Kota Singkawang masa bakti 2011-2016 ditetapkan di Jakarta, 16 Maret 2011. Berakhir tahun depan,” tegas Bachrul Samad, kepada wartawan, Selasa (28/7). Bachrul menjelaskan, pada 23 Juli 2015, DPC Kota Singkawang telah menghadap DPP PKB dan diterima langsung Ketua Umum pada pukul 23.00. “Saat itu sudah diputuskan, bahwa tidak ada dikeluarkaan SK baru. Yang berlaku hasil Muscab kemarin yang masa periodenya berakhir hingga 2016,” terangnya. Dengan keputusan tersebut, tambah Bachrul, dipastikan tidak ada perpecahan di tubuh PKB Kota Singkawang.

nius Pontianak. Dia menderita luka parah,” jelas Iptu Hardik SH MH, Kapolsek Siantan usai mendatangi lokasi kejadian. Kronologis kecelakaan, truk KB 9178 AG dari arah Kota Pontianak melaju dengan tujuan Sungai Pinyuh. Sedangkan kedua korban dari berlawanan, ditabrak truk yang mengambil lajur berlawanan arah.

Ilustrasi.

NET

“Tidak ada perpecahan di PKB, tidak ada lagi SK yang dikeluarkan, yang berlaku SK hasil Muscab. PKB juga telah menduduk-

.................................dari halaman 9

“Kecelakaan terjadi pada saat hujan deras sore kemarin, ketika truk dari arah Kota Pontianak mengambil jalur lawan arah. Kemudian menabrak pengendara sepeda motor dan truk muatan pakan ayam itu langsung tumbang dan masuk parit,” jelas Iptu Hardik. Sopir truk maut itu hanya menderita luka ringan dan langsung

Jam delapan malamnya, kedua pelaku berhasil kita tangkap,” kata Kapolsek, Selasa (28/7) sore. Ricky menjelaskan, modus operandi kedua pelaku, masuk ke toko olahraga tersebut dengan cara merusak pintu samping. Kondisi aman, langsung mencuri batu cincin. “Selain barang bukti hasil kejahatan, kita juga menyita barang bukti yang digunakannya melancarkan aksi, yakni linggis dan korek api berbentuk senjata

api,” katanya. Agaknya, FR dan WR bukan saja spesialis Curat. Dilihat dari barang bukti sarana kejahatan yang digunakannya, terdapat korek api gas berbentuk pistol. Barang bukti seperti itu kerap digunakan kawanan rampok untuk menakuti korbannya. “Kita masih selidiki lebih dalam kasus ini, untuk pengembangan kasus kejahatan lainnya yang mungkin pernah dilakukan,” tegas

Ngelilu, Munasih Mengaku 25 Tahun katanya kepada petugas Dinsosnaker dan anggota polisi. Munasih dijemput dari Mapolsek dan dibawa ke Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT), Jalan Ampera, Kota Pontianak. Secara fisik, wanita berbaju cokelat muda dengan rambut dipenuhi uban itu, diperkirakan sudah berusia 69 tahun. Kendati terlihat cukup sehat, namun dari cara bicaranya, Munasih

iatannya lebih banyak di dalam ruangan, kecuali outbond yang di luar ruangan pada sore kemarin. “Kegiatannya lebih banyak di dalam ruangan, kebetulan kondisi cuaca sekarang juga tidak mendukung, karena halaman becek. Alhamdulillah kapasitas Aula ini mencukupi, jadi bisa menampung 360 peserta MOS, pas sekali jumlahnya ini,” ungkap Mizan.

Laporan: Mordiadi

kan wakil walikota,” tegasnya. Olehkarennya, Bahrul mengimbau seluruh kader dan pengurus PKB di Kota

Singkawang tidak termakan isu-isu yang menyesat. Lebih baik merapatkan barisan untuk menghadapi Pemilihan Walikota (Pilwako) Singkawang mendatang, agar PKB meraih kemenangan. Terpisah, Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik juga memastikan tidak ada SK baru DPC PKB Kota Singkawang. Strukturnya kepengurusannya masih yang lama dengan Dewan Syuro H Abdul Mutalib, Ketua Bachrul Samad dan Sekretaris Abu Bakari. “Kita minta kepada DPC untuk menjelaskaan kepada seluruh kader bagaimana permasalahan sebenarnya. DPC harus memperkuat barisan, solidaritas kader perlu dijaga, terlebih menjelang pertarungan dalam Pilkada,” kata Mulyadi. Dia juga mengharapkan, kader-kader PKB tidak menyebarkan hal-hal yang tidak-tidak. “Kalau ada pihak-pihak yang merugikan partai, akan ditindak tegas sesuai prosedur partai,” pungkas Mulyadi. (dik)

Sambungan diamankan ke Mapolres Mempawah. “Kita mengimbau supaya berkendara secara hati-hati dan menggunakan helm standar. Terlebih di jalan raya lintas kota. Bagi yang belum cukup umur, jangan biarkan mengendarai sepeda motor, terutama dengan kecepatan tinggi,” imbau Kapolsek. (sky)

Masuk Toko Olahraga Hanya Curi Batu ..................................................dari halaman 9 Kapolsek Pontianak Kota, AKP Raden Ricky Pratiningrat mengungkapkan, kedua pelaku pencurian tersebut dibekuk ketika sedang duduk di pos Kamling Gang Hidayah, Pontianak Kota. Polisi juga menyita barang bukti hasil kejahatannya, sisa empat kotak cincin yang berisi berbagai jenis batu permata yang dicurinya pada 24 Juli sekitar pukul 01.00. “Kasus ini dilaporkan korban pada Minggu 26 Juli jam lima sore.

ini menggunakan kendaraan, jumlahnya ramai. Namanya siswa kalau sudah keluar, maka jalan raya itu penuh. Kita harapkan mereka mengetahui tata lalu lintas dan mematuhinya,” katanya. SMK Negeri 2 Kota Singkawang juga akan menghadirkan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Singkawang. “Karena Pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah,” jelas Mizan. Selama MOS yang berlangsung tiga hari sejak Senin (27/7), kata Mizan, keg-

SK Pengurus PKB Singkawang Masih yang Lama

Disambar Truk, Anak Sekdes Jungkat Tewas Kaca depannya pecah. Sedangkan sepeda motor yang dikendarai Rendra sudah tidak berbentuk, akibat hantaman keras truk maut itu. Rendra merupakan pelajar SMA. Dia berboncengan dengan teman sebayanya, mengendarai Yamaha Mio KB 3610 NN. “Satu lagi teman satu motornya, Juliato, 16, langsung dibawa ke RS Anto-

Sedangkan materi dari eksternal, kata Mizan, dihadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Sintang. “Karena generasi muda ita sekarang ini rentan dan rawan terhadap Narkoba. Olehkarena itu dari awal kita perkenalkan. Mereka diperkenalkan dengan Narkoba ini bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dihindari,” paparnya. Selain itu, tambah Mizan, peserta MOS juga akan mendapatkan materi dari Satlantas Polres Singkawang. “Mereka

seperti mengalami gangguan ingatan alias pikun. Terlihat dari jawabanjawaban yang kurang nyambung saat ditanya wartawan maupun petugas. Ditanya asal tempat tinggal sebenarnya, Munasih memberikan jawaban berbelit-belit. Sebentar bilang, di Jalan Gadjahmada, namun tak lama dia bilang tinggal di Sambas. Terakhir dia bilang memiliki orangtua di Jakarta.

AKP Ricky. Dari catatan kepolisian, kedua pelaku ini kerap keluar masuk penjara. Keduanya pernah ditangkap lantaran terlibat kasus Narkoba. “Keduanya memang penjahat kambuhan. Tidak ada jeranya. Untuk kasus ini, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara selama tujuh tahun,” tegas Ricky. (oxa)

Jagoi Babang Jalur TKI Ilegal ...dari halaman 9 Kapolres Bengkayang AKBP Yuda Nusaputra melalui Kabag Ops Kompol Dudung Setyawan mengatakan, para calon TKI ini terdiri dari tiga pria dan satu wanita. An perempuan berusia 26 tahun, Pr, 24, Ar, 25 dan Kr, 26. Sementara kedua tersangka bernama Syed Mohammad Muslim, 43, warga Dusun Sederhana, Kecamatan Teluk Keramat dan Yusandri Rabudin, 30, warga Dusun Tumpak Jawai, Kecamatan Tebas. “Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang mencurigai mobil sewaan jenis Toyota Avanza warna silver KB 1569 SL bermuatan enam TKI melintas dari arah Monterado. Dengan adanya laporan itu, Kapolsek Menterado Ipda Doni Sembiring langsung memimpin pencegatan mobil tersebut,” kata Dudung, Selasa (28/7) di Pontianak. Setelah berhasil dicegat, Kapolsek Monterado beserta anggotanya melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang mobil tersebut. “Saat diperiksa, sopir dari mobil itu atau salah satu dari perekrut itu mengaku akan membawa empat orang tersebut menuju perbatasan Jagoi Babang—Malaysia,”

ujarnya. Hasil interogasi mendalam, lanjut Dudung, keempat orang tersebut dijanjikan bekerja di Malaysia sebagai pelayan restoran. “Mereka langsung kami amankan, karena tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana mestinya,” tegasnya. Modus ini diperkirakan sudah berlangsung lama. Pasalnya, pengakuan Syed Muhammad Muslim, bekerjasama dengan warga Malaysia bernama James. “Sementara yang menyandang dana hingga sampai ke Malaysia itu Yusandri Rabudin. Kami masih menyelidiki kasus ini,” ungkapnya. Dalam kasus ini, kedua tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang RI No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman minimal 3 tahun penjara, dan atau pasal 102 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. “Mereka diancam minimal dua tahun penjara,” tegas Dudung. (oxa)

...................................................................................................................................................................................dari halaman 9

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Kota Pontianak, Oskar Ibrahim memaklumi kondisi psikologi sang nenek. Kemungkinan dipengaruhi usia, makanan dan pengalamannya selama berada dan hidup di jalanan. “Sementara ini akan kita tampung, sambil nanti kita memberikan terapi psikolog, sambil kita cari keluarganya. Kita usahakan sampai ketemu

keluarganya. Karena tadi sempat dia mengaku tinggal di Sambas, kita akan coba hubungi pemerintah daerah di sana. Kalau tidak ketemu, ya kita pemerintah kota lah yang menangani nenek ini,” kata Oskar. Oskar menyampaikan, sepanjang tahun ini sudah terdapat enam kasus serupa. Dari kasus tersebut, terdapat indikasi beberapa Lansia yang sengaja ditelantarkan, dan selebihnya

memang sengaja pergi dari rumah dan lupa pulang. “Dari enam orang, tiga diantaranya sudah kita pulangkan. Dari Sambas 1 orang dan dari Sekura dua orang. Sementara yang masih ditampung dan masih kita cari keluarganya, dari Sambas satu orang dan dua dari Sulawesi,” katanya. Wakapolsek Selatan, AKP Slamet Januari mengatakan, Munasih dite-

mukan sedang berwara-wiri di Pasar Flamboyan. “Munasih ini sempat menolak saat hendak dibawa ke Mapolsek Selatan. Setelah dibujuk, akhirnya Munasih pun mau dibawa. Kemudian kita menghubungi petugas Dinsosnaker untuk mendapat penanganan lebih lanjut,” ujar Slamet. (fik)


Rakyat Kalbar Rabu, 29 Juli 2015

PARPOL Pengusung Pasangan Firman Muntaco dan Jhon Murkanto di hadapan ribuan simpatisan.

RIBUAN MASSA IRINGI FJ DAFTAR KE KPU

8 PARPOL BERIKRAR MENANGKAN FIRMAN-JHON PASANGAN Firman Muntaco dan Jhon Murkanto bersama istri masingmasing saat Rapat Akbar Parpol Pengusung.

KETUA Tim Pemenangan Pasangan Firman Muntaco dan Jhon Murkanto menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua KPU Melawi.

FIRMAN Muntaco saat menyapa pendukungnya saat Rapat Akbar Parpol Pengusung sebelum mendaftar ke KPU Melawi.

PENGURUS PPP Melawi siap memenangkan FirmanJhon.

WAKIL rakyat Partai Demokrat siap memenangkan Firman-Jhon.

WAKIL rakyat dari Partai Gerindra siap memenangkan Firman-Jhon.

WAKIL rakyat PAN siap memenangkan Firman-Jhon.

WAKIL rakyat Partai Golkar siap memenangkan Firman-Jhon

WAKIL rakyat PKB siap memenangkan Firman-Jhon.

WAKIL rakyat PKS siap memenangkan Firman-Jhon.

PENGURS PKPI Melawi siap memenangkan FirmanJhon.

ANGA Pinoh. Hujan tak menyurutkan pendukung dan simpatisan pasangan Firman Muntaco dan Jhon Murkanto (FJ) dari berbagai desa untuk datang ke Terminal Sidomulyo, Selasa (28/7) pagi. Menjelang siang, rombongan Firman Jhon beserta partai politik (Parpol) pengusung bergabung dengan ribuan warga Melawi. Satu persatu ketua parpol menyampaikan

orasi dalam rapat akbar tersebut. Partai Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS, PKB, PKPI, dan Partai Demokrat. Artinya, pasangan ini mengantongi 22 kursi di DPRD Melawi. Mereka berikrar untuk memenangkan pasangan Firman-Jhon. Dalam orasi tersebut, Firman dinilai berhasil melakukan pembangunan di Melawi 5 tahun terakhir. Firman masih dibutuhkan untuk menyempurnakan pembangunan di Melawi. Firman juga dianggap berhasil menciptakan rasa aman

dan damai di Melawi. Dia mampu merangkul seluruh elemen masyarakat di Melawi. Firman didaulat telah menciptakan suasana demokrasi di Melawi. Hingga dalam pesta demokrasi kali ini, pasangan Firman-Jhon dianggap layak dipercaya untuk mempertahankan tampuk pimpinan daerah sebagai hasil pesta demokrasi 5 tahun mendatang. Bersama ribuan rakyat dan pengurus parpol pengusung, FirmanJhon diantar ke

KPU Melawi untuk mendaftar sebagai petarung dalam suksesi 9 Desember mendatang. (*)

N

Foto dan Narasi: Sukartaji

MASSA simpatisan memadati Terminal Sidomulyo.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.