30 Januari 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Jumat, 30 Januari 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Hari Ini Komjen Budi Gunawan Akan Diperiksa

“Jumat Keramat”, Puncak Perseteruan KPK dan Polri?

Presiden Pasang Kuda-kuda Hadapi Sodokan Partai Pendukung

Jakarta-Bogor-RK. Hari ini, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri semakin mendekati puncaknya. Setelah banyak kegaduhan di media massa maupun sosial, kemarin komisi antirasuah itu akhirnya mengagendakan pemeriksaan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

Halaman 7 LEPAS KEPERGIAN Presiden Joko Widodo melepas kepergian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1).

SESKAB RI-RMOL

Ini Jurus Lihai Prabowo

JOKOWI PENDEKAR SILAT Jakarta-RK. Kendati Presiden Jokowi bukanlah pesilat, bahkan satu jurus pun nggak tau, tapi dalam waktu dekat Presiden RI ke-7 ini akan dinobatkan dan menyandang gelar pendekar utama.

Gelar ini akan diberikan Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia

(IPSI). Rencananya, penganugerahan gelar pendekar utama itu akan dilakukan Februari nanti. ”Kami sampaikan, tradisi kami, setiap Presiden adalah pendekar utama pencak silat indonesia. Pada saat itu beliau akan menerima Halaman 6

Pemberian Vaksin Lamban, Penderita Rabies Meningkat Pontianak-RK. Sudah banyak warga di Kabupaten Melawi dan Ketapang yang terinfeksi rabies. Jumlahnya sudah 180 penderita dan 16 diantaranya meninggal. Semakin banyaknya penderita rabies tidak terlepas dari lambannya pemberian vaksin oleh tenaga medis.

“Yang menjadi persoalan sekarang ini, Halaman 6

Berkas Budiono Tan Dilimpahkan ke PN

Siapa yang Intervensi, Berhadapan dengan Ribuan Petani Sawit

Abdul Manaf

Ketapang-RK. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan tersangka Budiono Tan ke Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Kamis

(29/1) sekitar pukul 10.30.

Humas PN Ketapang, Eri Sutanto mengaku baru menerima berkas perkara Big Bos PT Benua Indah Group (BIG) itu. Namun dia belum bisa menjelaskan kapan jadwal si-

dang Budiono Tan. “Berkasnya baru saja kita terima tadi (kemarin, red) siang,” kata Eri saat ditemui di PN Ketapang, Kamis (29/1).

Eri mengaku tidak mengetahui Halaman 7

Kepung Bakul Kemdikbud RI @Kemdikbud_RI UN tetap ada tahun ini tapi bukan sebagai penentu kelulusan lagi

Salahuddin Wahid @Gus_Sholah Giliran yg akan dapat tugas amat berat : hakim yg menangani gugatan praperadilan kasus BG.

klik! www.rkonline.id

Fadjroel Rachman @fadjroeL Ps.12 hrf e UU 30/2002: KPK berwenang memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk MEMBERHENTIKAN TERSANGKA dari jabatannya < utk BG

Seratus hari kerja Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sudah berlalu. Tetapi, pemerintahan ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, lantaran Presiden Ketujuh ini “dikepung bakul”.

Kepung bakul ini merupakan istilah yang disematkan masyarakat Kalbar Halaman 7

Empat Pesawat Tanpa Awak Pantau Perbatasan Pontianak-RK. Dua bulan lagi Landasan Udara (Lanud) Supadio Pontianak akan dilengkapi dengan empat pesawat tanpa awak. Fungsinya untuk memantau pergerakan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Danlanud Supadio Pontianak, Kolonel Pnb Tedi Rizalihadi mengatakan, saat ini empat pesawat tanpa awak itu sudah berada di Jakarta. Teknisi yang akan menerbangkannya kini sedang latihan.

“Mungkin dua bulan ke depan akan ada di Supadio, digunakan untuk menjaga wilayah perbatasan. Pesawat ini berkemampuan terbang hingga 250 Km dan foto udara di ketinggian 15 ribu meter. Mampu memantau segala pergerakan di bawahnya,” ungkap Tedi, Kamis (29/1).

Halaman 6

Tedjo Kini Lain dengan yang Dulu Sepertinya, Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdijatno, kapok jadi bulanbulanan publik di media massa maupun media sosial. Kemarin, Politikus Partai NasDem yang biasanya banyak bicara dan tak Halaman 7

Tedjo Edhy Purdijatno

Allahu Akbar! Detik-detik Maut AirASia QZ8501

Airbus itu Diterbangkan Co-pilot Orang Prancis klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Ini jurus lihai Prabowo, Jokowi pendekar silat -- Dari juros pukol tujoh sampai pendekar mabok.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Angela Anggi Ranastianis tak lagi berharap ayahnya akan pulang. Sebelumnya dengan hati perih dia meratap, “Papa akan pulang, kami menantikan papa,” katanya. Detik-detik terakhir sebelum AirAsia QZ8501 itu terhunjam di Selat Karimata, suara yang terdengar dari mulut Kapten Irianto dari ruang kokpit……, Allahu Akbar!

Selebihnya adalah hening, pesawat Airbus A320 berpenumpang 162 orang dari Bandara Djuanda tujuan Changi, Singapura, itu hilang.

Detik-detik kecelakaan maut pesawat yang menghebohkan dunia penerbangan komersial Indonesia yang hingar bingar dengan berbagai pelanggaran aturan, itu terungkap juga. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan

laporan awal (preliminary report) dari rekaman Cockpit Voice Recorder (CVR) dan Flight Data Recorder (FDR).

Minggu, 28 Desember 2014, pesawat AirAsia QZ8501 yang seharusnya take off pukul 07.20 WIB, dipercepat menjadi pukul 05.20. Tak ada penjelasan dari pihak Air Traffic Control (ATC) Bandara Djuanda. Setelah musibah terjadi baru diketahui kalau yang mengatur penjadwalan justru Bandara Changi, Singapura. Karena menyesuaikan slot yang tersedia di Bandara Changi, Singapura, pesawat yang dikabarkan terbang illegal itu tak sempat mengambil prediksi cuaca di BMKG Djuanda. “Memang ada perubahan jadwal karena mengikuti pergantian perubahan dari Halaman 7

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Jumat, 30 Januari 2015

2

Buya Syafii Maarif/Ketua Tim Sembilan

Pengajuan BG Bukan Inisiatif Presiden Jokowi, Melainkan dari Partai Politik Kegaduhan hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri menyita perhatian publik dalam dua pekan terakhir.

Semuanya dipicu keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komjen. Pol. Budi Gunawan (BG) sebagai calon tunggal Kapolri, yang lantas berbuntut ”kriminalisasi” para pimpinan KPK. Publik pun bereaksi keras.

Menuding Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi hingga isu Jokowi ditekan oleh elit parpol dalam pengajuan Budi Gunawan. Sayangnya, dalam tiga kali kesempatan klarifikasi, presiden hanya berbicara sangat singkat, sekitar 2-3 menit sehingga banyak pertanyaan yang masih menggantung dan menyisakan misteri.

Kemarin, sebagian misteri itu mulai terkuak, setelah Tim Sembilan menyampaikan rekomendasinya. Berikut wawancara dengan Ketua Tim Sembilan, Buya Ahmad Syafii Maarif usai bertemu dengan Presiden Jokowi, di Kantor Presiden Rabu (28/1). +Terkait Kisruh

KPK-Polri, Apa Saran Tim 9 kepada Presiden?

-Ini harus cepat (diselesaikan), karena situasi sudah mendidih. Tadi dijawab (presiden), iya. Dia itu banyak bebannya. +DPR mendesak Jokowi untuk melantik BG. Tanggapan Tim 9?

-Itu berat sekali. Kalau dilantik, lalu diminta berhenti, lha kalau (dia) tidak mau berhenti kan repot, dia bisa menyusun kekuatan. DPR itu kan punya agenda politik sendiri.

Jika BG Tidak Dilantik, Apa Bisa Mengganggu Hubungan Eksekutif-Legislatif?

Itu bagian dari risiko maka perlu komunikasi politik. +Lalu Apa Opsi Terbaik?

-Yang paling bagus itu BG (Budi Gunawan) mundur dari pencalonan dan itu mungkin akan terjadi. +Berarti Ada Calon Kapolri Baru?

-Iya, harus, kalau orang ini (BG, red) jadi Kapolri ya bagaimana. +Siapa Saja Calonnya?

-Ada beberapa nama, saya tidak mau ungkap di sini. Kan ada Pak ini (Oegroseno), dia tahu (jenderal) bintang-bintang tiga (di Polri) yang baik itu masih ada. (Oegroseno adalah mantan Waka Polri yang juga masuk ke Tim 9. Selama ini, dia kerap melontarkan kritik keras pada BG). +Bagaimana Tanggapan Presiden?

-Dia akan melakukan itu, tapi memang ada proses hukum yang agak

rumit. Tapi, pokoknya bahwa yang akan jadi Kapolri itu bukan dia (BG, red). +Apa Ada Rencana Tim 9 Bertemu Pimpinan KPK dan Polri?

-Kalau mau serius, kita ini tidak punya legalitas, kita niat baik saja supaya pemerintah berjalan, presiden tidak dimacammacamkan (diganggu, red), kasihan negeri ini. Untuk itu perlu tegas, harus ada nyali, itu yang kita harapkan.

timpres), tapi kabarnya di sana tidak satu suara. Ada tiga orang (anggota Wantimpres) yang minta (BG) dilantik. Kalau kita (Tim 9) bulat, satu suara (minta BG tidak dilantik). +Buya Tadi Bilang Presiden Mendapat Banyak Tekanan Berat, dari Mana Saja?

-Umumnya dari partai. Memang berat ini.

Pak Jokowi ini diusung partai, tapi bukan tokoh partai, jadi bisa dipahamilah. +Saran Buya?

-Ini saran pribadi, tapi tadi belum saya sampaikan ke Pak Jokowi. Saran saya, dia memang diusung partai, tapi dipilih rakyat maka utamakan rakyat. Itu yang paling bagus.

+Terkait Status Tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Bagaimana, Apa Perlu Mundur?

-Dia kan tersangka, jadi ya terus saja (proses hukumnya). Soal dia mundur, undang-undang KPK memang (mengatur) begitu, itu namanya ksatria. +Ada Usulan Pemberian Hak Imunitas untuk Pimpinan KPK, Tanggapannya?

-Itu tidak penting, malah jangan, setiap warga negara harus sama di hadapan hukum. Tapi saya bilang, itu jangan ada lagi kriminalisasi pada yang tiga itu (pimpinan KPK, red) dan presiden akan lakukan itu.

Nanti perintahkan Kabareskrim jangan ada lagi yang seperti itu. +Kapan Presiden akan Menyampaikan Sikapnya?

-Saya berharap bulan ini, biar cepat, kalau terlalu lama, kacau ini. Maka harus ada suara dari Istana secepatnya. +Ada Komunikasi Tim 9 dengan Wantimpres, kan Hari Ini juga Bertemu Presiden?

-Saya tidak tahu apa yang terjadi (di Wan-

+Dalam 100 Hari Jokowi-JK, Bagaimana Buya Menilai Kinerja di Bidang Penegakan Hukum?

-Memang berat ya. Pokoknya bagi kami, presiden fokus mengurusi program (kerja).

Tapi kan tidak bisa begitu saja, (kasus KPK-Polri) ini kan batu sandungan. Dan sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau mau jujur, sesungguhnya pengajuan BG itu bukan inisiatif presiden !!! Saya dapat info yang terpercaya. (Nada bicara Buya meninggi saat mengucap ”bukan inisiatif presiden”) +Lalu, Siapa yang Kira-kira Berinisiatif Mengusulkan BG sebagai Calon Kapolri kepada Presiden?

-Bacaan saya, bukan dari presiden, tapi dari parpol, saya tidak mau sebut nama, karena harus jaga hubungan baik dengan orang-orang (parpol) ini. (jpnn) Re-editing: Andry

Sengkarut Tumpang Tindih Lahan di Kalbar

Peras PNS

Empat Oknum Wartawan Dibekuk Polisi Bekasi-RK. Polresta Bekasi Kota menangkap empat oknum wartawan yang memeras pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama DKI Jakarta.

“Mereka memeras korban Rp15 juta dengan tuduan berselingkuh dan keluar hotel,” ujar Humas Polresta Bekasi Kota, AKP Siswo kepada war tawan, Kamis AKP Siswo (29/1).

Korban, katanya, melapor ke Polres Bekasi diancam akan mempublikasikan soal perselingkuhan. Kemudian korban bersama polisi memancing pelaku untuk bertemu di restoran siap saji, Harapan Indah Bekasi untuk bertransaksi.

Polisi berhasil menyita barang bukti uang sebesar Rp1 juta dari mereka. Kemudian keempatnya langsung ditahan di Mapolresta Bekasi Kota.

Mereka adalah Coki Simatupang, Jamotan, M Ridwan dan Marihot Gomgom yang mengaku dari media mingguan Rajawali News, Paparazi News dan Berita Metro. (rmol)

Sistem Dokumentasi Peta Pendaftaran Tanah Belum Sempurna Pontianak-RK. Tumpang tindih lahan yang saat ini terjadi di Provinsi Kalbar diindikasikan karena belum sempurnanya sistem dokumentasi peta pendaftaran tanah dan belum dipetakannya semua bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar, Rustomo Eko. “Salah satu penyebab terjadinya tumpang tindih tanah di Provinsi Kalbar, dikarenakan belum sempurnanya sistem dokumentasi peta pendaftaran tanah dan belum dipetakannya semua bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat,” papar Rustomo.

Menurutnya, permasalahan krusial pertanahan yang terjadi sekarang ini memang sangat banyak di Provinsi Kalbar.

Dan pihaknya tentu telah berupaya

melakukan penanganan terkait permasalahan tersebut.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, yaitu telah mempertemukan para pihak yang bersengketa atau mengalami konflik pertanahan dan dilakukan mediasi guna mencapai musyawarah mufakat.

“Jika ternyata langkah tiga kali pertemuan dalam mediasi ternyata belum ditemukan kata mufakat maka BPN akan menyarankan pihak-pihak tersebut untuk menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Rustomo berpendapat, dalam penanganan proses tumpang tindih lahan jika ditempuh melalu proses hukum maka BPN Provinsi Kalbar tentu akan melakukan pembatalan sertifikat tanah sambil menunggu keputusan pengadilan. Karena berdasarkan hukum sertifikat tersebut cacat secara administrasi.

“Ini juga untuk menghindari terjadinya konflik lanjutan setelah masalah tersebut masuk ke pengadilan,” jelasnya.

Berdasarkan data dari BPN Provinsi Kalbar bahwa daerah yang tingkat sengketa atau konflik tertinggi berada di Kota Pontianak, yakni sebanyak 17 kasus. Kasus yang sudah terselesaikan sebanyak 8 kasus dan masih 9 kasus yang belum selesai.

Kemudian Kabupaten Sambas 17 kasus, 16 kasus selesai dan 1 kasus yang belum selesai. Sedangkan di Kota Singkawang ada 10 kasus, 9 selesai dan 1 kasus belum selesai. Kemudian Kabupaten Kubu Raya (KKR) ada 6 kasus, 5 selesai serta 1 belum selesai.

Sementara itu, Kepala BPN KKR, Firdaus mengatakan, untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan di KKR, pihaknya kerap menyarankan pihak yang bermasalah untuk menggunakan jalur mediasi secara kekeluargaan.

“Jika melalui jalur pengadilan, itu menang jadi abu dan kalah jadi arang. Itu yang saya

tidak mau,” lugasnya.

Persentasi keberhasilan dalam penyelesaian kasus melalui jalur mediasi di KKR dinilai Firdaus masih sangat efektif untuk dilakukan. Meskipun sebagian lainnya tetap memilih untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

“Ada ratusan kasus yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi. Hingga saat ini masih efektif, tetapi tentu saja untuk masalah ini harus kesediaan dari kedua belah pihak,” paparnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Dewan Dukung Buku Panduan Pengelolaan Dana Desa Penghapusan PBB

Jakarta-RK. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) menyiapkan buku panduan pengelolaan keuangan desa. Karena kondisi kesiapan aparatur dan masyarakat desa saat ini belum memahami sepenuhnya terkait sistem pengelolaan anggaran.

“Diharapkan, buku panduan itu dapat membantu aparatur dan masyarakat desa memahami tentang sistem keuangan desa dan pengelolaannya,” ujar Menteri DPDTT, Marwan Jafar, Kamis (29/1).

Selain penerbitan buku panduan, Kementerian DPDTT nantinya juga akan memberi pelatihan. Di mana salah satu materi yang akan diajarkan bagi para pendamping yang akan segera dibentuk, yaitu pengelolaan keuangan desa.

Dengan beberapa langkah yang akan

dilakukan, Marwan berharap setiap desa dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (PJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

“Aparatur dan masyarakat desa perlu diberi pemahaman dan pengetahuan untuk itu Marwan Jafar sehingga dana yang dikucurkan ke setiap desa yang ada, bisa menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa. Dan kemudian akan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Keuangan Desa dan Aset Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 71 hingga pasal 77, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Pasal 71, Ayat 1 dinyatakan, keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan, hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. (jpnn)

Pontianak-RK. Wacana Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan yang akan menghapuskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai membebani masyarakat didukung oleh DPRD Provinsi Kalbar yang setuju dengan wacana penghapusan pajak tersebut.

Bergulirnya wacana yang digaungkan sang menteri memang bertujuan meringankan beban masyarakat saat ini. Ketika kebijakan tersebut lahir maka masyarakat akan dibebani sekali saja ketika pembuatan sertifikat tanah.

“Pada dasarnya ketika wacana kebijakan yang akan dilahirkan tersebut merujuk untuk meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat kecil tentu kita sangat mendukung wacana kebijakan bapak menteri tersebut,” ujar anggota DPRD Provinsi Kalbar, Masdar AR, Kamis (29/1).

Masdar menilai, tentunya ketika wacana kebijakan tersebut telah beredar pasti pemerintah pusat, khususnya Menteri Agraria dan Tata Ruang mempunyai alasan khusus mengapa PBB perlu dihapuskan.

“Yang pasti saya melihat dari rancangan kebijakan itu mempunyai alasan yang kuat agar masyarakat kecil yang telah terbeban dengan biaya kehidupan sehari-hari dapat teringankan dengan pembebasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan tersebut,” tuturnya.

Legislator Partai Golkar itu menambahkan, ada banyak alternatif lain untuk menghasilkan pendapatan daerah di luar dari PBB. Seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak usaha dan pajak-pajak lainnya yang juga merupakan devisa negara tentunya.

“Jadi saya sebagai wakil rakyat sangat setuju dengan wacana tersebut dan saya berharap wacana tersebut menjadi suatu kebijakan dan yang pasti memberikan kabar gembira untuk masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah,” ucapnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Kabupaten Mempawah ini mengungkapkan, selain penghapusan PBB tentunya permasalahan agraria yang ada juga perlu diperhatikan. Karena saat ini masih banyak tumpang tindih lahan yang terjadi dan belum terselesaikan.

“Kepada stakeholder yang berkompeten dalam bidang tersebut, kita menghimbau agar carut marut persoalan tumpang tindih lahan yang ada sekarang segera diselesaikan. Karena melihat begitu banyaknya kasus tanah yang ada. Salah satu contoh di Kabupaten Kubu Raya saat ini,” ujar Masdar.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 30 Januari 2015

3

Jangan Ada Lagi Kegiatan Fiktif dan Mark Up Walikota: Penyimpangan Keuangan, Tak Ada Toleransi Pontianak-RK. Walikota Pontianak, Sutarmidji mengingatkan, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak supaya dalam tata kelola pemerintahan dari sisi administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat fiktif maupun mark-up.

Tak hanya itu, kualitas pekerjaan maupun barang harus sesuai dengan spesifikasi. Yakni dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku.

“Kalau mau nyaman kerja, mau nyaman tidur, lakukan pekerjaan sesuai dengan aturan. Itu saja pegangannya,” tegas Walikota Pontianak, Sutarmidji saat penandatanganan perjanjian kinerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Walikota Pontianak, Kamis (29/1) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Kantor Walikota Pontianak.

Penandatanganan perjanjian kinerja ini rutin dilakukan setiap tahun dalam mengawali penyelenggaraan dan pelaksanaan APBD. Dengan ditandatanganinya perjanjian kinerja ini, Sutarmidji berharap ada suatu progres yang semakin tahun semakin baik dalam tata kelola pemerintahan. Dari sisi administrasi maupun

Walikota Pontianak, Sutarmidji saat menandatangani perjanjian kerja di Aula SSA. GUSNADI

Waspada SK CPNS Palsu Pontianak-RK. Surat Keputusan (SK) palsu kembali marak terjadi di Provinsi Kalbar. Sebagai langkah antisipasi, DPRD Kota Pontianak mengingatkan masyarakat supaya senantiasa waspada serta teliti dalam menyikapi hal itu. Hal itu penting supaya masyarakat tidak menjadi korban terkait situasi tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Kota Pontiaak, Suarmadjat mengingatkan, masyarakat supaya waspada dan teliti menyikapi hal ini supaya tidak menjadi korban. Di samping harus melakukan kroscek ke instansi yang bersangkutan serta melaporkan ke kepolisian.

“Yang namanya SK ini harus jelas siapa yang mengeluarkan. Kebenarannya harus dicek dengan institusi terkait, karena yang namanya SK bisa saja dipalsukan oleh oknum untuk kepentingan tertentu,” ujar Suarmadjat, Kamis (29/1).

Terlebih, lanjut dia, jika masyarakat marak menanti SK atas lamaran yang pernah dilakukannya, hingga menciptakan peluang bagi orang yang memiliki kepentingan. Meskipun dengan cara yang merugikan penanti SK,

bahkan terlibat dengan hukum atas SK palsu yang diterbitkan tersebut.

“Yang namanya SK ini memang rawan, banyak memanfaatkan kondisi yang ujung-ujungnya uang. Jadi saya imbau warga entah SK PNS, pejabat atau lain-lain agar lebih berhati-hati,” paparnya.

Selain itu, Suarmadjat mengharuskan, masyarakat penerima SK atas dirinya untuk jangan menerima mentah-mentah. Upaya yang harus dilakukan guna meyakinkan keabsahan SK tersebut terhadap siapa penerbit SK atau dari instansi/dinas yang tertera dituliskan di dalam SK tersebut.

“Banyak hal yang harus kita gali lagi.

Benar tidaknya kebijakan-kebijakan harus dipelajari. Kalau ada ditemukan tindakan kita akan koordinasikan dengan dinas ataupun instansi terkait menelusuri asal muasal SK tersebut,” paparnya.

Ia menjelaskan, dalam melacak pelaku atau oknum yang bermain dengan SK palsu, diakuinya memang tergolong sulit. Oleh karena itu, imbauan yang disampaikan merupakan salah satu langkah agar masyarakat tidak tertipu serta terpedaya, bahkan

terlena dengan SK yang diterima.

Padahal SK tersebut tidak benar atau palsu.

“Orang yang menerima SK itu tidak bisa disalahkan. Karena sebagai korban, tetapi yang harus ditelusuri adalah siapa orang dibalik menjadi dalang tindakan ini,” timpalnya.

Jika sudah melakukan pengecekan ke tempat yang mengeluarkan SK, tindakan lain berupa melaporkan ke aparat penegak hukum bisa saja dilakukan. Hal ini sebagai antisipasi bagi masyarakat lain agar tidak semakin menambah korban berikutnya.

“Laporkan saja ke penegak hukum kalau memang ada terindikasi. Agar dengan cepat dicegah serta ada solusi terbaik. Intinya jangan mudah percaya begitu saja,” imbaunya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar mendapatkan laporan terkait SK palsu pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mencatut nama dan tanda tangan Kepala BKD Provinsi Kalbar, Kartius. Namun korban baru bisa menerima SK tersebut setelah menyerahkan sejumlah uang. (agn)

Banyak Pengusaha Restoran Tak Ikut Aturan

Dispenda Akan Terapkan Bon Bill Berporporasi Pontianak-RK. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak hanya dari sektor perpajakkan. Sebagai kota perdagangan dan jasa, tentunya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak terus gencar bersosialisasi agar masyarakat taat membayar pajak.

Kepala Dispenda Kota Pontianak, Amirullah menyatakan, pihaknya tahun ini akan fokus memungut retribusi pajak dari usaha restoran. Sebab, sektor usaha restoran telah membanjiri di seantero ‘Bumi Khatulistiwa’. Pengusaha diwajibkan membayar pajak restoran sebesar 10 persen.

Agar semua perencaaan itu terwujud, Dispenda Kota Pontianak akan menerapkan bon bill berporporasi di semua usaha perhotelan dan restoran. Bon tersebut berfungsi sebagai alat kontrol pajak.

“Fokus Dispenda Kota Pontianak pada 2015 memungut pajak dari usaha perhotelan dan restoran. Tahun ini kami akan menyisir semua rumah makan, restoran dan sejenisnya. Kami akan terapkan bon bill berporporasi. Hingga saat ini data yang kami terima. Baru 10 persen restoran, rumah makan dan sejenisnya di Kota Pontianak yang menerapkan sistem bon bill berporporasi.

Sisanya, 90 persen belum,” ujar Kepala Dispenda Kota Pontianak, Amirullah, Selasa (27/1).

Amir menambahkan, pajak restoran harus diambil dan dihitung dari omzet (pendapatan) pengusaha. Sebab, itu adalah pendapatan kotor dan belum dihitung biaya lain-lain. Contohnya, pengusaha restoran atau rumah makan mempunyai omzet per hari Rp10 juta.

Jika pengusaha selama 30 hari buka terus, berarti omzet total Rp300 juta per bulan. Pajak yang harus dibayar pengusaha sebesar Rp30 juta per bulan atau sebesar 10 persen.

“Pengusaha diwajibkan membayar pajak 10 persen dari dulu. Hanya saja kebanyakan pengusaha di Kota Pontianak bayar pajak tidak sesuai dengan omzet mereka. Makanya tahun ini, kami akan memaksa pengusaha menerapkan sistem bon bill berporporasi,” jelasnya.

Diungkapkan Amir, pihaknya akan serius menindak restoran dan rumah makan yang tidak mau mengikuti aturan Pemerintah Kota Pontianak.

pertanggungjawaban keuangan.

“Saya minta mereka tidak membuat kesalahan-kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah,” paparnya.

Ia berharap, tidak ada temuan apapun dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan maupun keuangan. Namun seandainya ada temuan dari sisi administrasi, hal itu dinilainya masih bisa ditolerir.

“Tapi kalau sudah menyangkut penyimpangan keuangan, itu tidak ada toleransi.

Saya tidak akan tolerir,” lugasnya.

Kepala SKPD sebagai pimpinan juga diharapkan Walikota supaya bertanggungjawab dengan tugas masing-masing.

Sutarmidji tak ingin kepala SKPD yang menandatangani perjanjian kinerja membiarkan dan melepas staf untuk membuat pertanggungjawaban sendiri tanpa pengawasan yang ketat dari kepala SKPD bersangkutan.

“Saya tidak mau itu dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian mereka.

Sebagai pimpinan, mereka tetap bertanggungjawab serta peduli dengan tugas masing-masing. Hal sekecil apapun itu jangan semuanya diserahkan ke staf,” ingatnya.

Sutarmidji berpendapat, terkait per-

ampingan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam struktur organisasi pemerintahan daerah hanya ada dinas dan badan saja.

“Jadi kantor itu sebenarnya tidak ada.

Kita kan masih ada beberapa kantor.

Diantaranya Kantor Ketahanan Pangan, Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Kesbangpol. Seharusnya itu sudah tidak ada lagi,” ulasnya.

Selain itu, Walikota berharap pengelolaan aset sudah semestinya ditangani oleh satu SKPD sendiri. Yakni paling tidak berbentuk badan. Hal ini dinilainya penting lantaran jumlah dan nilai aset semakin tahun semakin bertambah. Bahkan nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.

Ada beberapa SKPD, seperti dinas dan badan yang rencananya akan dilebur dan saat ini sedang dikaji. Oleh karena itu, ia berharap perampingan struktur organisasi di Pemerintah Kota Pontianak bisa segera terealisasi.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

Pemerintah Prioritaskan Drainase Atasi Genangan Air

Ilustrasi.

NET

Pontianak-RK. Akibat hujan beberapa jam sehingga membuat beberapa titik di kawasan Kota Pontianak mengalami genangan air. Tak pelak kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berbenah dan terus melakukan perbaikan terhadap drainase.

Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, pihaknya memprioritaskan permasalahan yang satu ini, lantaran sudah lama dan masih belum tertangani secara maksimal.

“Bulan ini sudah mau lelang lagi.

Kita fokuskan tetap primer dan sekunder untuk di Kota Pontianak ini di kawasan rawan genangan. Itu yang diprioritaskan,” ucap Edi Rusdi Kamtono.

Menurutnya, terdapat beberapa titik yang sangat diprioritaskan saat ini. Lantaran menilai wilayah tersebut sudah sangat urgen. Namun upaya tersebut terkendala dengan terdapatnya bangunan yang kemungkinan akan ditertibkan terlebih dahulu.

“Sekarang kita menyelamatkan drainase primer, seperti di parit tokaya, bangunan-bangunan di tengah parit akan kita tertibkan semuanya. Agar

fungsi saluran bisa berjalan maksimal dan pembersihannya lebih mudah,” jelasnya.

Sejauh laporan yang diterima, Edi menjelaskan adanya drainase yang mengalami mampet serta tidak dapat teraliri air. Tetapi sumbatnya bukan dikarenakan sampah dan sejenisnya, melainkan penyebabnya adalah sisasisa bangunan. Bahkan konstruksi tanah yang runtuh hingga menghambat aliran air.

“Setelah primer, baru sekunder yang kita genahkan sehingga kalau saat hujan air tetap lancar. Memang ada beberapa titik tersumbat, tetapi bukan karena sampah, tapi karena konstruksinya seperti tanah yang runtuh, bekas cor yang runtuh, tongkat-tongkat yang belum selesai,” paparnya.

Edi menyatakan, genangan ini terjadi lantaran tingginya curah hujan yang melebih kapasitas daya tampung drainase. Terlebih jika adanya penyumbatan hingga semakin memperparah genangan yang biasanya sampai ke jalan poros.

“Jadi kami pelajari terus, di mana kalau ada selisih ketinggian ini yang cepat kita atasi. Hingga kalau air pasang karena hujan lebat yang curahnya

melebihi kapasitas tampung parit, otomatis ada genangan agak lama sekitar 3-4 jam,” ulasnya.

Atas koordinasi dan kerja sama dari jajaran Pemerintah Kota Pontianak, Edi menjelaskan, terdapat beberapa titik yang sudah tidak mengalami kendala sejauh ini. Yakni dengan melakukan pembersihan drainase secara rutin. Diharapkan hal ini turut dilakukan sama dengan lokasi lain yang mana masih terdapat genangan jika hujan mengguyur Kota Pontianak.

“Di KS Tubun itu sudah cepat berhentinya, karena sudah agak lancar sekarang. Nanti tinggal di Jalan S Parman, Gajah Mada dan Kapuas.

Parit Tokaya, Parit Makur dan Parit Tengkorak itu dinormalisasi. Kalau di barat dan selatan itu rutin dibersihkan. Terus kita minta juga nanti kerja sama dengan provinsi di perbatasan.

Seperti parit Sungai Jawi dan Sungai Raya Dalam,” paparnya.

Masih kata Edi, mengenai anggaran diperkirakan masih belum memadai secara keseluruhan, baik pemeliharaan drainase, bahkan atau pembuatan baru jika diperlukan. Namun pihaknya akan terus berbenah untuk mengatasi permasalahan ini. (agn)

Terjadi Asusila, Pemilik Indekos Akan Ditipiring

Amirullah

“Jika ada yang bayar tidak sesuai persetujuan Perda tentang pajak daerah. aturan maka Dispenda akan memberi- Ke depan, Dispenda akan memasang kan sanksi. Mulai dari peringatan, tagih alat di semua hotel dan restoran untuk paksa hingga penutupan paksa. Suatu memantau, transaksi secara online usaha ditutup karena tidak bayar pajak,” maupun real time.

“Pengusaha mempunyai alat pemtegas Amir.

Selama 2014, kata Amir, banyak kasus bayaran cash register yang terpasang yang sudah pernah terjadi. Contohnya, secara online. Dan sistem pembayaran restoran ramai dan berada lokasi ramai. mereka itu melalui online. Kita akan terHanya bayar pajak restoran sebesar Rp1 apkan Perda baru ini. Dalam peraturan juta. “Inikan tidak masuk akal. Paling daerah, pengusaha wajib memberikan tidak pengusaha membayar, minimal rekap bon bill,” ingatnya.

Pengusaha saat ini, kata Amir, janRp10 juta. Sejak kita terapkan secara paksa, baru ada yang bayar Rp30 hingga gankan mau nyampaikan rekap. Menerapkan bon bill saja tidak. Karena sistem Rp40 juta,” beber Amir.

Amir berpandangan, pajak adalah pembayaran saat ini, pengusaha mengisi partisipasi yang wajib. Sebab, pajak sendiri dan bayar sendiri.

“Kita hanya menguji kejujuran merbersifat memaksa tanpa kompensasi.

Itu semua digunakan sepenuhnya eka. Untuk mengimbanginya, kita ada untuk kesejahteraan rakyat dalam hal uji petik dan pemeriksaan pajak. Dalam waktu dekat kami akan memaksa penpembangunan.

“Jadi pajak yang kita kumpulkan itu gusaha menggunakan bon bill berporuntuk pembangunan daerah. Kota Pon- porasi,” ucapnya. (DIS) tianak ini dari mana lagi sumbernya kalau tidak dari pajak. Kita tidak punya sumber daya alam, hanya puFACILITIES : nya sumber daya * TV Cable 16CH manusia. Untuk itulah pajak-pajak * Full AC daerah ini harus * Water Heater kita intensifkan,” * Free WIFI lugasnya. * Food Court Dipaparkan A m i r, m e l a l u i Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak program legislasi Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam) daerah, sudah ada

PERDANA INN

Pontianak-RK. Kerap kali diberikan pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Aturan Penginapan dan Kos, Satpol PP Kota Pontianak menegaskan akan menindak tegas pemilik kos jikalau masih ditemukan adanya indikasi asusila yang bukan pasangan suami istri di dalam satu ruangan/kamar di Kota Pontianak untuk dikenakan tindak pidana ringan (tipiring).

Kesal dengan razia rutin dengan hasil temuan di sejumlah penginapan dan indekos di Kota Pontianak membuat Satpol PP mengambil tindakan tegas. Yakni menerapkan tipiring terhadap pemiliknya yang seakan teledor, bahkan dengan sengaja membiarkan penghuni berbuat asusila.

“Tahun ini, selain kita terus mengamankan dan memberikan tipiring

terhadap pelaku asusila, kita juga menargetkan pemiliknya dilakukan hal yang sama, karena pemiliknya sudah berulangkali diperingatkan,” tegas Rahmat Suprayitno, Kamis (29/1).

Rahmad menjelaskan, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010, pihaknya bisa memberikan tindakan hukum berupa tipiring terhadap pemilik penginapan/kos. Pasalnya atas penyediaan tempat atau lokasi penginapan, namun tidak mengontrol.

Terlebih adanya pembiaran selama operasional sehingga pemilik bisa saja di meja hijaukan.

“Dalam Perda itu kan jelas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan, memanfaatkan dan menyediakan tempat yang dalam ruangan tertutup untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Jadi pemiliknya

bisa ditipiringkan juga. Itu yang akan kita berikan jika selama razia masih menemukan pasangan yang bukan suami istri,” lugasnya.

Rahmad menyatakan, upaya penindakan tegas yang diterapkan agar pemilik penginapan/indekos senantiasa memantau usaha tersebut. Supaya tidak melanggar Perda yang sudah ditetapkan pemerintah.

Hal ini sebagai bentuk tindakan demi ketertiban seluruh pemilik kos melakukan penyelewengan izin yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

“Jadi manfaatkan izin tersebut sebaik-baiknya dan jangan diselewengkan, karena kita akan tindak pemiliknya atas penyediaan tempat itu. Seluruh data penginapan/kos sudah kita data dan hanya dilakukan pengawasan saja saat ini,” ucapnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis

Jumat, 30 Januari 2015

4

Soft Opening Singkawang Grandmall

Jangan Khawatir, Pasar Tradisional Tak Akan Mati Singkawang-RK. Satu per satu ancor tenant Singkawang Grandmall dibuka. Setelah Hypermart, kini Matahari Department Store. Masyarakat Singkawang diminta tidak khawatir dengan dibukanya pusat perbelanjaan terbesar ini, lantaran tidak akan mematikan pasar-pasar tradisional.

“Jangan khawatir dengan keberadaan mall ini.

Yakinlah pasar tradisional tidak akan mati,” ujar Walikota Singkawang, H Awang Ishak ketika peresmian Matahari Departement Store Singkawang Grandmall, Kamis (29/1).

Awang mengatakan, di dalam dunia bisnis sudah pasti akan ada maju mundurnya. Jadi semua pelaku bisnis diminta untuk pandai-pandai bersaing secara sehat, tetapi khawatir ditenggelamkan pusat perbelanjaan termegah di Kota Amoy.

VALAS

Kamis, 29 Januari 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

9,931.59 14,195.53 3,462.15 3,346.55 9,300.50 12,578.00

9,827.12 14,050.84 3,425.58 3,311.26 9,199.85 12,452.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Equatoriana

Di tempat yang sama, Direktur Operasional Matahari Departement Store, Sunny Setiawan merasa optimis, kehadiran gerainya ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Singkawang, tentunya melalui dukungan Pemkot Singkawang.

“Kehadiran Matahari di Singkawang Grandmall ini diharapkan mampu memberi dampak positif bagi warga sekitar, khususnya dengan penyerapan 322 tenaga kerja yang hampir seluruhnya dari penduduk lokal Kota Singkawang dan sekitarnya,” kata Sunny.

PT Matahari Department Store Tbk memantapkan langkahnya di 2015 ini dengan kembali membuka gerai terbarunya di Kota Singkawang. Gerai ke-132 kali ini menempati Singkawang Grandmall.

Matahari berkomitmen untuk terus berekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, di awal tahun yang baru ini, untuk pertama kalinya Matahari hadir di Kota Singkaawang.

“Gerai ini menjadi gerai pertama yang dibuka di bulan pertama tahun 2015 yang menjadi bagian dari serangkaian rencana ekspansi gerai baru Matahari tahun ini serta melengkapi kehadiran gerai ke-13 di Pulau Kalimantan,” timpalnya.

Matahari Department Store di Singkawang Grandmall ini seluas 6.300 meter persegi. Produk-produk yang ditawarkan didatangkan oleh 120 pemasok di wilayah Indonesia.

Ragam pilihan produknya terdiri atas fashion untuk wanita dan pria, anak-anak dan dewaas, pilihan aksesoris, peralatan kosmetik dan rumah tangga, sepatu, tas dan lainnya.

Peresmian Matahari Department Store ini dilakukan Walikota Singkawang, H. Awang Ishak didampingi Owner Singkawang Grandmall Tetiono. Di hari pertama pembukaannya, pelanggan mendapatkan gift voucher Rp50.000 yang tertera dalam struk untuk setiap pembelanjaan berapapun. Dibagikan cumacuma di beberapa lokasi di Singkawang.

Selama sepuluh hari sejak diresmikan, Matahari akan membagikan 500 balon bagi para pengunjung.

Juga akan dibagikan goodie bag cantik yang berisi kejutan produk mentari bagi 300 pembelanja pertama dengan minimum pembelanjaan tertentu.

Promo yang tidak kalah menarik yang ditawarkan Matahari untuk pembukaan gerai ini adalah shopping rally berhadiah voucher belanja senilai Rp9.000.000 selama tiga hari sejak 6 Februari 2015.

Bersamaan dengan pembukaan gerai terbarunya ini, Matahari juga menyerahkan bantuan uang tunai Rp20.000.000 kepada dua Panti Asuhan. Yakni, Panti Asuhan Achmad Yani dan Yayasan Panti Asuhan Anugerah Bersinar Abigael Singkawang.

Reporter: Mordiadi Redaktur: Andry

Matahari. MORDIADI

Jemput Izin ala BP2T Kota Pontianak Pontianak-RK. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak kembali memberikan pelayanan istimewa kepada masyarakat. Tahun ini, badan yang dipimpin H Junaidi itu menerapkan program baru, yakni ‘Jemput Izin’.

Jemput izin hanya berlaku untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) penertiban. IMB penertiban diprioritaskan untuk rumah-rumah di dalam gang yang belum memiliki IMB. “Rata-rata rumah didalam gang saat ini tidak punya IMB. Program ’jemput izin’ dikhususkan kepada pemilik rumah yang baru mulai sadar dan hendak mendaftarkan permohonan IMB. Masyarakat hanya datang ke kantor camat saja. Dalam satu hari, izinnya langsung jadi,” ujar Kepala BP2T, Junadi pada Rakyat Kalbar, Kamis (29/1).

Untuk tahap perdana, tim BP2T akan beroperasi di Kecamatan Pontianak Tenggara. Rencananya, program ini

akan dilaksanakan di enam kecamatan di Kota Pontianak.

Dalam setahun, dua bulan sekali tim akan berpindah dari kantor camat ke camat lainnya. ”Untuk target perdana. Kita menargetkan ada 50 rumah yang mengajukan IMB penertiban ini. Ini semua fasilitas untuk memudahkan masyarakat,” ucap Junaidi.

IMB penertiban berbeda dengan IMB pendahuluan.

IMB pendahuluan harus dilakukan masyarakat sebelum rumah dibangun. Untuk saat ini, IMB pendahuluan belum bisa dilakukan dengan program jemput izin.

“Karena kami harus melihat ke lapangan. Mulai dari perencanaan rumah hingga melihat dokumen teknis.

Yakni, gambar perencanaan rumah,” papar Junaidi.

BP2T Kota Pontianak telah melakukan inovasi-inovasi demi mewujudkan pelayanan yang baik. Sebelumnya pembuatan SIUP, perpanjangan TDP, Izin Usaha Jasa Konstruksi (UJK) bisa dibuat dalam sehari.

Untuk pembuatan IMB penertiban, masyarakat diwajibkan membawa syarat-syarat dalam permohonan.

Diantaranya, alas hak berupa sertifikat hingga foto bangunan.

“Kalau bangunannya tunggal. Foto kiri, kanan, depan, belakang kondisi rumah. Kalau rumah couple cukup foto dibagian depan saja,” jelasnya.

Junaidi menilai, pembuatan IMB penertiban akan dikenakan retribusi. Perhitungannya, volume x koefisien fungsi bangunan sebesar 1,4x1 persenxNJOP. “Retribusi itu sekali bayar saja,” urainya.

Junaidi berpandangan, diperkirakan ada 38 ribu rumah di 4 ribu gang di Kota Pontianak yang belum memiliki IMB. Dengan adanya program ’jemput izin’, ia menargetkan ada 250 rumah yang mendaftarkan IMB. ”Jadi satu tahun bisa 3000-an rumah yang melakukan pendaftaran,” ujar Junaidi. (DIS)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Penjajahan secara fisik memang sudah tidak terjadi seiring pengakuan Hak Asasi Manusia.

Namun, penjajahan secara halus yang biasanya disebut dengan penjajahan modern/penjajahan ekonomi masih tetap terjadi. Penjajahan ini tidak lagi menonjolkan tindakan militer untuk menaklukan negara yang akan dijajah. Tapi lebih pada pengendalian ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya yang ada di negara tersebut. Cara paling efektif dengan merusak mental dan moral para birokrat seperti maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, judi dan lain-lain, serta mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar menjadi tergantung kepada negara yang menguasai. Sampai ke teknologipun, sekarang ini bisa dijadikan gaya hidup atau alat untuk ketergantungan.

Tidak hanya dalam gram, narkoba di Indonesia masuk hingga dalam kemasan kilogram bahkan ton. Eksekusi mati pun diberlakukan terhadap terpidana kasus narkoba. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam setahun sebanyak 5 juta warga terjerat narkoba. Setiap hari sekitar 50 nyawa melayang akibat penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat.

Begitu pula korupsi sudah menjadi problem sosial yang seakan tidak pernah habis dibahas.

Korupsi bukan persoalan besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih, ataupun peringkat Indonesia sebagai negara yang paling banyak korupsinya, tetapi kenyataan sulitnya memberantas korupsi di Indonesia karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi. Sebab, mereka sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugasnya.

Pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sejak 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi kian berat. Apalagi intervensi kepentingan selalu membayangi pemberantasan korupsi. Lembaga anti rasuah ini pun harus berulang kali bersinggungan dengan lembaga lain, tidak terkecuali dengan Polri.

Narkoba dan korupsi tidak hanya jadi masalah di pusat, tapi juga telah merambah hingga ke daerah. Korban dan pelakunya pun tidak mengenal batas usia dan status sosial. Tidak hanya warga, tapi juga akademisi, politisi, bahkan aparat penegak hukum sendiri. Menurut anda?

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Tanggapan Kepada mexx beritakan kepada penegak hukum. Hukuman mati bukan harus bunuh secara manusia, tetapi dihukum di penjara seumur hidup sampai mati di penjara. Hukuman ekskusi mati sangat bertentangan dengan hukum-hukum taurat, tidak siapa pun yang bisa menentukan kehidupan manusia, selain Allah.

Bagi yang menjatuhkan hukuman, dan yang membunuh orang yang dianggap penjahat terlebih lah yang membunuh akan menanggung dosa-dosa mereka. Tuhan saja mengampuni orang yang berdosa, mengapa tidak bagi manusia. Bagi terpidana mati berbahagialah, karena dosamu telah ditanggung yang membunuh. Tuhan memberkati jiwa-jiwamu di surga, amin...

081258383553 16-1-2015 21.31

Sms Warga Jadi Panglima Bilamana proses politik sedang berjalan, baik pada saat perebutan kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk tujuan tertentu. Sementara politik dijadikan sebagai Panglima untuk menciptakan yang tidak mungkin dimungkinkan! Sementara hukum sebagai alat daripada kepentingan politik. Oleh karena itu prinsip politik, tiada teman abadi dan tiada pula ada musuh yang abadi. Politik sarat kepentingan, bisa saja melakukan manuver dengan cara politik adu domba pecah belah kuasai. Dengan demikian antar lembaga institusi bisa terjadi perang Sehingga akan terjadi disintegrasi bangsa akibat gesekan-gesekan politik. Untuk mencapai suatu tujuan pemenuhan hawa nafsu serakah Padahal, hukum di suatu negara semestinya selaku panglima di atas segala-galanya! Waspadalah jika terjadi reformasi total, akan memporak porandakan negeri ini. Janganlah sampai seperti G30 S/PKI 1965 masa lalu, mengerikan!. Ibrahim Myh. 081288673500 25-1-2015

Indonesia hancur! Indonesia hebat.? Indonesia nomor 1 se-Asean, raja transaksi narkoba, kemana pejabat BNN! Makan xxi bxxa. Kalbar ada Kampung Beting, dan Sungai Pinyuh rawan narkoba, solusinya?

085245519512 19-1-2015

07.34

Jangan Mau Dibisiki 100 hari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK. Presiden harus tegas, adil dan bijaksana. Jangan mau dibisiki politik asing. Apabila Jokowi selalu ikut arus, pemerintahannya akan kebablasan, rakyat akan marah.!

13.00 085245519512 28-1-2015 12.36

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Rakyat Kalbar

Kursi Rakyat

Jumat, 30 Januari 2015

5

Gidot Siap Kembali Pimpin Bengkayang

Sikap Sodorkan 126 RUU di Prolegnas

DPR Target Lahirkan 30 UU per Tahun

DPC Partai Demokrat Buka Pendaftaran Bengkayang-RK. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot SPd MPd siap kembali memimpin Bumi Sebaloh untuk melanjutkan pembangunan yang belum dilaksanakannya pada kepemimpinannya lima tahun belakangan ini.

Ucapan itu disampaikan Gidot usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-58 di halaman kantor Bupati Bengkayang, Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Rabu (28/1).

“Jika rakyat menghendaki, saya siap kembali memimpin Bengkayang. Saya akan kembali maju menjadi calon Bupati Bengkayang Periode 2015-2020,” kata Gidot.

Dikatakan Gidot, bersama jajarannya akan fokus membangun infrastruktur di pedesaan, terutama jalan, jembatan, listrik dan air bersih.

Karena infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. “Ini yang akan saya lakukan, apabila kembali dihendaki memimpin Bengkayang hingga tahun 2020 mendatang,” ungkap Gidot yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar ini.

Untuk menyukseskan Pemilukada Bengkayang yang akan digelar akhir tahun ini, Pemkab Bengkayang sudah melakukan langkah-langkah, termasuk mempersiapkan dana yang cukup untuk penyelenggaraan Pemilukada.

Mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Bengkayang yang juga Ketua Dewan Pembina Partai

Ilustrasi. NET

Jakarta-RK. Badan Legislasi (Baleg) DPR menyodorkan sebanyak 126 Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan dibahas menjadi UU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 20142019 mendatang. Jumlah ini belum termasuk usulan pemerintah.

“RUU totalnya ada 84 dari komisi-komisi, dan totalnya sekitar 126. Ada masukan-masukan dari organisasi, komisi, fraksi dan masyarakat,” kata Ketua Baleg DPR, Sareh Wiyono sebelum memimpin rapat dengan pemerintah di gedung DPR, Kamis (29/1).

Dalam agenda rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Baleg akan menerima usulan RUU dari pemerintah. Dikatakan Sareh, selama 5 tahun ke depan, DPR menargetkan bisa merampungkan pembahasan 30 RUU menjadi UU setiap tahun.

“Per tahun kita budgetkan 30 RUU, yang penting berkualitas kan. Jadi 2015 yang perioritas utama, urgent itu RUU tentang Penyandang Disabilitas, KUHP dan KUHAP, Pertanahan,” jelasnya. (jpnn)

Suryadman Gidot

Demokrat, Suherman Acap mengaku tetap akan mendukung kader Partai Demokrat untuk maju menjadi Bupati Bengkayang. “Apalagi selama ini kader kami berhasil memajukan Bengkayang,” kata Suherman Acap.

Buka Pendaftaran Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang, Yosua Sugara SE mengatakan, bagi kader terbaik Partai Demokrat yang ingin menggunakan perahu untuk maju menjadi Bupati Bengkayang periode 2015-2020 pada Pemilukada tahun ini, DPC secara resmi membuka pendaftaran.

“Kami membuka pendaftaran sejak 26 Januari 2015 berakhir sampai 20 Februari 2015, dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir pukul 15.00 Wib. Pendaftaran Terbuka bagi seluruh kader. Nama yang diajukan diverifikasi kemudian diajukan ke DPP Partai Demokrat melalui DPD Partai Demokrat Kalbar,” jelas Yosua.

Panitia penjaringan sudah terbentuk yang diketuai Yulianus Widodo Apt SFarm dan Sekretaris Alias Jamil SSi. Penasihatnya Dr (HC) Suherman Acap dan Drs Herkulanus Joni Aden.

“Semua kader yang berminat mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkayang, silakan daftar di sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Sanggau Ledo, No 48, Kelurahan Sebalo, Bengkayang, tepatnya di samping Kejaksaan Negeri Bengkayang. Bisa saja menghubungi petugas kami Susilawati Hp 08578734-5557,” ucap Yosua. (kur)

DPR Gusur Gedung Senator Berkantor Hakim MK: Pilkada Bukan Rezim Pemilu Jakarta-RK. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak masuk dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu sesuai dengan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945.

“Pilkada dan Pemilu menurut UUD 1945 dua hal yang berbeda.

Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, sedangkan Pemilu Presiden dan Wakilnya diatur dalam

Jakarta-RK. DPR RI sudah sejak lama menyuarakan adanya gedung baru. Alasannya ialah demi menunjang tugas-tugas kedewanan.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa DPR tidak memiliki anggaran untuk perluasan kawasan kompleks parlemen, Senayan. Karenanya, aset gedung DPR yang dipinjamkan ke DPD akan ditarik.

“DPR tidak punya anggaran untuk penambahan areal parlemen. Kita

akan tempuh optimalisasi pemanfaatan aset dan Kkantor DPD harus pindah ke gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/1).

Wakil Sekjen PKS itu menambahkan, kompleks parlemen di Senayan akan dijadikan sebagai kawasan legislasi yang lengkap dengan infrastruktur ilmu pengetahuan dan sejarah tentang parlemen Indonesia.

Realisasinya ditentukan melalui keputusan presiden.

“Realisasinya tergantung keputusan presiden, karena gedung DPR selama ini di bawah pengawasan Sekretariat Negara. Tapi proses awal sudah dimulai,” ungkap Fahri.

Meski demikian Fahri menegaskan bahwa rencana DPR itu bukan berarti tidak mendukung keberadaan DPR. “Saya dukung eksistensi DPD, tapi bagaimana, sekarang kan nanggung eksistennya,” pugkasnya. (jpnn)

campur,” imbuh Patrialis.

Mantan Menteri Hukum dan Ham itu menambahkan, sepanjang pertemuan konsultasi pihaknya membatasi diri hanya menjawab pertanyaan yang disampaikan pimpinan DPR yang berkaitan dengan putusan MK. “Tidak ada opini dan putusan di luar MK. Kami hanya sampaikan pemilihan kepala daerah bukan rezim Pemilu,” tegas Patrialis. (jpnn)

Pasal 22 E Ayat 2, UUD 1945. MK juga sudah mengeluarkan amar putusan tentang itu,” kata Patrialis Akbar di Jakarta, Rabu (28/1).

Patrialis menambahkan, MK tak lagi ikut campur dengan berbagai konsekuensi dari putusan MK itu.

Salah satunya ialah mengenai pembentukan Undang-Undang Pilkada.

“Soal pembentukan undangundang Pilkadanya, mau membuat gimana, itu terserah, kami tidak ikut

Ilustrasi. NET

Iklan Baris & Paket Murah BURSA IKLAN BARIS Harian

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

HUB: BANG ABU

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

0813 4806 2271 0856 5085 7244

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

KEBUGARAN JOGJA DEWI Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

Untuk Pria dan Wanita

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

INFORMASI PEMASANGAN Segera Hubungi

EKO SERVICE

SEDOT WC

(0561)768677

CARA MUDAH

Untuk Berlangganan

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang

7089235 (0561) 768677 HUBUNGI:

HUB TELP.

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Lt. 3 Jalan Supadio ( Ahmad Yani II ) Km 3,5

Kubu Raya

Di KORAN & WEBSITE

Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Merapatkan vagina

Jl. Komyos Sudarso Gg.Jambu Mente No.12 K Depan Hotel Jeruju Pontianak HP. 0857 5018 5523

Hotline : (0561).768677 HP 081257222726

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 30 Januari 2015

BANYAK wanita yang mungkin bernasib sama seperti Yasmin Eleby, 40, perempuan asal Houston, Texas, AS. Berkali-kali mencari jodoh, tetap saja gagal mendapatkan pria idaman.

Namun, Eleby menemukan cara yang tidak terpikir oleh para perempuan yang sudah lama mendamba ’’the one’’. Dia memutuskan untuk menikahi diri sendiri. Ya, menikah dengan pesta keluarga yang mengundang kerabat. Ada gaun pengantin. Ada altar. Ada ucapan selamat. Juga doa.

“Aku tidak punya kata-kata yang menggambarkan perasaanku,’’ ungkap Eleby lewat akun Facebook-nya. Eleby dan seluruh undangan tampak ceria dalam pesta yang digelar di Houston Museum of African American Culture itu.

Keputusan Eleby untuk menikahi diri sendiri tersebut tidak datang tiba-tiba. Dia bernazar sejak usia 38 tahun. Kala itu, Eleby berniat, jika tidak kunjung punya suami pada usia 40 tahun, dia akan menikahi diri sendiri. Ya, memang tidak mudah mencari suami. Sebab, pada usia itu, pria yang baik biasanya sudah beristri… (jpnn)

Ironis… Susah Cari Jodoh, Akhirnya Nikahi Diri Sendiri

6

ISIS Serbu Hotel Mewah, 10 Tewas TRIPOLI - Hotel Corinthia, Tripoli, Libya, menjadi sasaran serangan, Selasa (27/1). Awalnya, bom mobil meledak di parkiran hotel.

Pihak hotel langsung mengamankan para tamu saat beberapa pria bersenjata tiba-tiba masuk ke lobi dan memuntahkan peluru panas.

Mereka melemparkan beberapa granat ke dalam hotel bintang lima tersebut. Setidaknya, sepuluh orang dilaporkan tewas dan belasan lainnya terluka.

Selama ini, Hotel Corinthia memang merupakan penginapan mewah favorit bagi para pejabat Libya maupun diplomat asing. ”Salah seorang dari mereka melemparkan granat saat terkepung oleh pasukan keamanan,” ujar Kepala Keamanan Tripoli Omar Khadrawi Lima di antara korban tewas adalah warga asing yang sedang menginap di hotel. Yaitu, tiga warga Tajikistan, seorang warga Amerika Serikat (AS) yang bernama David Berry, serta seorang warga Prancis.

Lima korban tewas lainnya adalah pen-

duduk Libya. Kematian warga AS dan Prancis itu dibenarkan Kementerian Luar Negeri masing-masing. FBI langsung terjun untuk menyelidiki kasus serangan tersebut.

Khadrawi menyatakan, para penyerang mungkin berusaha membunuh Omar alHassi, perdana menteri dari Tripoli. Wilayah Tripoli memang ingin memisahkan diri dari Libya dan membentuk negara sendiri.

Akun Twitter salah satu kelompok Islamic State (IS) atau sebelumnya dikenal sebagai ISIS di Libya mengungkapkan, merekalah yang menyerang sebagai pembalasan dendam atas kematian Al Qaeda Anas al-Liby.

Al-Liby adalah tersangka pengeboman dua kedutaan AS di Afrika Timur pada 1998. Dia meninggal 2 Januari lalu.

Mereka juga memampang foto dan menyebutkan nama kedua tersangka penembakan di Hotel Corinthia. Yaitu, Abu Ibraheem Al-Tunsi dan Abu Sulaiman Al-Sudani. (jpnn)

Jokowi Pendekar ......................................................dari halaman 1 gelar pendekar utama pencak silat Indonesia dan beliau sudah bersedia. Dan kami harap, beliau mau memakai baju pendekar,” kata Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (29/1).

Prabowo ketemu Jokowi dalam kapasitas bukan lagi sesama pesilat politik di kancah pertarungan perebutan kekuasaan. Bukan pula Jokowi itu pesilat lidah lantaran menyelesaikan kasus cicak-buaya KPK vs Polri, hanya pidato kurang dari 5 menit di Istana Bogor tanpa solusi.

Yang jelas, Prabowo melaporkan kalau dirinya baru terpilih kembali sebagai Ketua Federasi Pencak Silat Dunia, dan keberhasilan Indonesia menjadi juara umum pada kejuaraan pencak silat dunian di Phuket, Thailand.

Nah, para Februari nanti, Prabowo dan para pendekar akan menghadap Jokowi di Istana.

“Mohon beliau menerima Federasi Pencak Silat Dunia dan Ikatan Pencak Silat Indonesia,” kata Prabowo.

Sementara itu, para elit politik yang mengendalikan Koalisi Merah Putih (KMP), menggelar rapat bulanan pertama 2015 di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/1) tadi malam.

Yang tampak hadir, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie; Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto; Ketum PAN Hatta Rajasa; Presiden PKS Anis Matta, dan mantan Ketum PPP Suryadharma Ali. Terlihat juga Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Waketum Gerindra Fadli Zon dan Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin.

Banyak dugaan akan ada langkah baru KMP yang akan menjadi kejutan politik 2015 kalau posisi Jokowi makin terjepit antara tuntutan masyarakat yang mendesak Jokowi adil, tegas dan mandiri.

Sementara di sisi lain, tekanan politik partai pendukung PDI Perjuangan dan Partai Nasdem membuat Jokowi limbung.

Namun, Prabowo mengatakan, pertemuan dengan elit KMP itu untuk menceritakan intisari Foto kapal trawl yang bisa menguras ikan seenaknya di laut Indonesia diunggah Menteri Susi Pudjiastuti di akun Twitternya, Rabu (28/1). Foto: Twitter JPNN

Seraaam, ”Monster” Penguras Ikan di Laut Indonesia JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali berkicau melalui akun Twitter-nya, siang ini, Rabu (28/1). Kali ini, dia mengajak semua pihak menyadari bawah melindungi lautan dunia sama pentingnya dengan melindungi laut Indonesia. Bahkan, perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 itu juga mengunggah ‘monster’ penguras ikan di laut Indonesia selama ini.

“Kapal ikan dengan alat tangkap merusak #monsterboats seperti trawl ini, tidak akan menguras ikan seenaknya lagi,” tulis Susi di akun @susipudjiastuti, Rabu (28/1).

Dia juga menjelaskan alasan pentingnya menjaga laut Indonesia. Karena menurutnya, laut Indonesia berhubungan langsung dengan 2 samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.

“Banyak ikan yang lalu-lalang, tak peduli batas negara. Sayangnya sekarang hanya 1 persen laut internasional yang terlindungi.

Padahal kita butuh 40 persen ditetapkan jadi suaka laut, agar ada ‘bank ikan’ dunia. Bayangkan! Jika 40 persen laut dunia terlindungi, Indonesia bisa kembangkan dunia maritim, dan ikut manfaatkan bank ikan dunia tersebut secara lestari,”

ujarnya.

Karena itu, Susi mengajak masyarakat Indonesia lebih peduli menjaga laut kita maupun laut lepas serta bersaing dalam tata kelola perikanan global.

“Saya cinta laut dan yakin Anda juga. #OceanLovers harus saling bahu benahi tata kelola perikanan di level lokal, nasional, regional dan global,” katanya.

Terakhir, Menteri Susi menyampaikan, ia bersama stafnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan pembenahan agar perikanan Indonesia bisa jadi teladan dunia.(jpnn)

pertemuannya dengan Presiden Jokowi tadi siang di Istana Bogor. Ketika itu Prabowo sempat mengingatkan KMP, agar jangan mengganggu Jokowi.

Politik balik arah?

Gandeng TNI Apapun yang terjadi setelah Jokowi ketemu Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggandeng TNI terkait pemanggilan paksa terhadap anggota Polri yang menjadi saksi kasus dugaan korupsi tersangka Komjen Budi Gunawan. Seperti diketahui, saksi dari Polri yang dipanggil sebagai saksi kasus BG mangkir melulu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya akan membicarakan rencana menggandeng TNI itu dengan Presiden Joko Widodo . Namun, KPK akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Bambang menjelaskan, pembicaraan dengan Wakapolri terkait dengan komitmen dan kesediaan para anggota Polri untuk memenuhi panggilan KPK. Sebab, KPK justru mengharapkan bantuan dari kepolisian untuk menghadirkan paksa saksi-saksi kasus BG. ”Kami akan berkomunikasi dengan presiden apakah kita bisa menggunakan kekuatan lain kalau memang tidak ada jaminan teman-teman di kepolisian sendiri bisa membantu KPK,” kata Bambang di Ombudsman, Jakarta, Kamis (29/1).

Namun begitu, Bambang menegaskan KPK akan bertindak sesuai aturan. “KPK tidak mau gegabah. Panggil lagi saksi-saksi dari kepolisian yang tidak memenuhi panggilan. Tapi, akan mencantumkan tembusannya kepada Presiden,” andasnya.

Sumber: RMOL dan JPNN Re-editing: Mohamad iQbaL

Empat Pesawat ..........................................................dari halaman 1 Menurutnya, keberadaan pesawat tanpa awak ini akan melakukan pemantauan di berbagai wilayah perbatasan di Kalbar. “Ini akan digunakan memantau patok-patok batas dari Temajok hingga dengan Badau dan beberapa wilayah perbatasan lainnya,” jelas Tedi.

Ia menjelaskan, operasional pemantauan akan dilakukan setiap hari untuk memastikan keamanan wilayah. “Akan dilintasi setiap harinya, supaya kita lebih waspada, jangan sampai kejadian seperti di Tanjung Datok terulang, gara-gara kurang pengamatan secara foto udara,” ujarnya.

Tedi mengatakan, sementara ini baru empat pesawat tanpa awak yang dipersiapkan. Ke depan akan ditambah hingga 16 unit. “Latihan saat ini dilakukan di Tangerang, karena ada landasan angkatan udara di sana. Di sana kalau latihan tidak ada traffic pesawat lain, kalau di sini dapat mengganggu pesawat airline yang mau mendarat,” ucapnya.

Terkait pemantauan, akan dilakukan setiap hari dalam bentuk operasi udara. Saat ini sudah dibentuk skuadron udara baru terkait pesawat tanpa awak ini.

“Jadi sudah dibentuk skuadron udara baru pesawat tanpa awak. Komandan sukuadronnya berpangkat Letnan Kolonel. Saat ini sudah ada enam pengawakan yang siap, tinggal masalah waktu untuk latihan,” papar Tedi.

“Latihannya juga khusus. Kita belum pernah mengoperasikan, biasanya pilot terbang berada di pesawatnya, sekarang pilotnya ini berada tidak bersama pesawatnya atau mengoperasikannya di bawah,” jelas Tedi.

Terkait keberadaan pesawat, Lanud Supadio sudah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura. “Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Angkasa Pura dengan kepala cabang dan air nav,” katanya.

Tedi mengatakan, ke depan tidak menutup kemungkinan pesawat tanpa awak ini akan dipersenjatai dan dapat melakukan penghancuran.

“Kalau memang diperlukan, pesawat ini nantinya akan dipersenjatai dan dapat melakukan penghancuran,” ungkapnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Pemberian Vaksin ...............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 masyarakatnya lamban lapor. Kejadian bulan September dilaporkan November.

Ini yang membuat kita terlambat menyediakan vaksin anti rabies, lantaran lambatnya informasi yang diberikan,” kata Abdul Manaf, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Kamis (29/1).

Dikatakan Manaf, apabila penderita terlambat diberikan vaksin anti rabies, risikonya akan sangat tinggi. “Kalau sudah menimbulkan gejala sudah tidak bisa tertolong. Saat ini sudah 16 orang meninggal, bahkan dua kali sudah diberikan vaksin, namun tetap tidak tertolong,” jelasnya.

Upaya pencegahan di seluruh daerah perbatasan Kalbar dengan Kalteng, maka anjing

lokal di wilayah Kalbar harus diberikan vaksin rabies. Tujuannya membentuk status kebal rabies, sehingga anjing-anjing dari daerah lainnya yang datang dan menggigit anjing lokal, tetapi tidak terinfeksi penyakit tersebut.

“Kemudian lalu lintas Kalteng-Kalbar kita buat cek poin, ada petugasnya. Kemudian kita juga sosialisasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Perkembangan perkebunan sawit di wilayah perbatasan Kalteng-Kalbar, menurut Manaf, membuat tidak ada batas alam lagi seperti dahulu. Jadi antara batas desa di Kalteng-Kalbar sudah terbuka bebas. “Akibatnya anjing dari Kalteng masuk ke Kalbar. Kemudian anjing gila menggigit lebih dari satu orang,” ungkap Manaf.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar memastikan akan memberikan serum anti rabies terhadap warga di daerah yang memiliki risiko tinggi gigitan anjing gila.

“Sekarang upaya yang kita lakukan dengan Dinas Kesehatan, daerah mana saja yang belum mendapatkan vaksin rabies, maka kita berikan. Yang belum dan memiliki risiko tinggi, akan diberikan serum anti rabies,” ujar Manaf.

Manaf menjelaskan, persoalannya saat ini untuk serum anti rabies terbilang mahal.

Menurutnya, Rp10 juta untuk satu orang.

Tapi kalau sudah dinyatakan KLB (Kejadian Luar Biasa), maka pemerintah pusat siap membantu.

“Melawi sudah menyatakan KLB rabies,

sekarang kita menunggu Ketapang. Pemerintah pusat menunggu memberikan waktu 3 x 24 jam. Terhitung Sabtu lalu. Mudah-mudahan Ketapang secepatnya KLB diputuskan, sehingga mudah kerjasamanya,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr Andy Jap mengatakan, penanganan korban gigitan anjing gila, secepatnya harus diberikan vaksinasi anti rabies yang sudah disiapkan saat ini.

“Vaksinasi sudah di stok di semua di Puskesmas. Kita dapat bantuan dari pusat sebanyak 400 vaksin, sebelumnya juga sudah ada 800 vaksin dan berikutnya vaksin kebutuhan logistik akan kita backup terus dari pemerintah provinsi yang juga ada pengadaannya,” ungkap Andy Jap.

Terkait pemberian serum anti rabies, menurut Andi Jap akan diberikan apabila mengalami luka besar atau berisiko tinggi.

Saat ini yang harus dilakukan masyarakat, hindari gigitan anjing. Kalau digit, langkah pertama yang dilakukan, siram dengan air mengalir dan di sabun.

“Karena virus ini akan mati terkena air yang ada sabunnya. Paling 10 sampai 15 menit itu tindakan pertama, sehingga dengan pencucian virus belum sempat masuk ke dalam tubuh. Itu langkah pertama dan baru diberikan vaksin,” ujarnya.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 30 Januari 2015

7

Jumat Keramat ........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Presiden ke 3 RI, BJ Habibie, juga ditemui Jokowi. Terakhir, Presiden memanggil Kabareskrim Irjen Budi Wasesa ke istana bersama Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

“Tadi kita singgung sebentar komitmen Beliau untuk memperkuat dan menjaga semua institusi negara. Dan saya mendukung baik Polri dan KPK. Itu sama-sama penting dan kita jaga bersama,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di depan Istana Bogor.

Ditanya tanggapannya soal kisruh pencalonan Komjen BG sebagai Kapolri, Prabowo enggan menjawab secara jelas. Ia mengaku yakin bahwa siapapun pilihan presiden, ia percaya dan akan mendukungnya. ”Urusan lain-lain pengangkatan itu sebetulnya adalah tugas dan hak eskekutif. Kita sepakat kita hormati apapun keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden sebagai pemegang mandat. Saya yakin Beliau akan melakukan yang terbaik pada rakyat,” tandas Prabowo.

Pertemuan ini disebut pakar politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, sebagai keuntungan besar bagi Jokowi. ”Saya kira dia (Jokowi) mulai cari power dengan pasang kuda-kuda,” ujarnya, usai menghadiri diskusi bertajuk ’100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK, Antara Harapan dan Kenyataan’ di Gedung Juang, Menteng, Jakarta.

Dia menjelaskan, langkah Jokowi tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Di mana, Jokowi mencoba membuyarkan persekongkolan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih yang menekannya dari dalam dan luar. Di sisi lain, Jokowi berharap mendapat dukungan dari partai politik yang ada di barisan dua koalisi.

Menurut Arbi, Jokowi sudah mulai tidak nyaman dengan pergerakan koalisi pendukung maupun pihak-pihak yang ada di luar pemerintahannya. ”Ya kalau dia tidak gerah itu bukan presiden dong. Kedudukannya digoyang sekarang ini, kursinya sedang digergaji,” bebernya.

Lanjut Arbi, tekanan terhadap Jokowi terlihat jelas dari penunjukkan Komjen BG sebagai

Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo dan DPR RI tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Mengacu pada UU KPK, penyidik memiliki hak untuk menahan seseorang yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Tapi, dengan catatan, berkas pemeriksaan sudah di atas 50 persen.

KPK sendiri punya tradisi ”Jumat Keramat”.

Sejumlah tersangka seringkali mengalami proses penahanan di waktu itu. Lalu, apakah KPK berani melakukan penahanan terhadap Komjen BG? ”Saya belum dapat informasinya dari penyidik,” terang Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Kamis (29/1).

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP, punya jawaban lain. ”Belum ada penahanan,” kata Johan.

Sementara itu, pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto belum membalas pesan singkat yang dikirim Kantor Berita Politik RMOL. KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir (Binkar) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Markas Besar Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya.

Mantan ajudan Presiden ke 5 RI, Megawati Soekarnoputri, itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana.

Jawaban apakah Komjen BG akan ditahan atau mungkin malah dilantik jadi Kapolri masih samar-samar. Dari Istana, Presiden Jokowi seolah tengah bersiap-siap membuat keputusan yang bisa saja menjawab hal itu. Termasuk, mengakhiri perseteruan KPK dengan Polri.

Agendanya padat kemarin. Tak tanggungtanggung, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diajak bicara. Kemudian,

calon tunggal Kepala Polri. Jokowi, menurutnya, hanya akan dimanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk kepentingan tertentu. ”Ceritanya dimulai dari Komisi III, lalu pleno DPR yang meloloskan Budi Gunawan.

Itu sebenarnya jebakan untuk Jokowi. Jokowi mau dijadikan lebih dari sandera, seperti suruh-suruhan gitu,” jelasnya.

Arbi juga tidak memungkiri apabila pertemuan dengan Prabowo Subianto berdampak pada dukungan penuh dari Koalisi Merah Putih terhadap Jokowi. ”Ya bisa terbalik dukungan yang ada itu,” tandasnya.

KMP Dukung Apapun Keputusan Presiden Dan, analisa Arbi itu terbukti. Koalisi Merah Putih, yang langsung rapat usai pertemuan Bosnya dengan Jokowi di Istana Bogor itu, bahkan menyatakan siap mendukung penuh apapun keputusan okowi terkait posisi Tri Brata 1. Meskipun kebijakan itu nantinya diprotes beragam pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

“Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, seusai rapat KMP di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta.

Seperti diketahui bersama, jika BG dilantik maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika tak dilantik Presiden akan dicap melanggar etika karena punya anak buah berstatus tersangka kasus dugaan hukum. Hingga kini, Parpol pendukung pemerintah terus mendesak Jokowi melantik BG. ”Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatifnya. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apapun terkait masalah ini,” tegas Fadli.

Bagaimana sikap Presiden sendiri? Kembali ke Istana Bogor, Jokowi menegaskan bahwa proses pengangkatan BG, terkait proses-proses hukum yang ada. Proses hukum yang dia maksud adalah praperadilan yang diajukan

BG. “Ya semuanya harus dihormati. Tidak mungkin saya mengintervensi kesana. Jadi ya ditunggu,” kata presiden.

Presiden mengaku menerima banyak masukan termasuk dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan tim independen (Tim 9) terkait pengangkatan Kapolri maupun konflik antara KPK dengan Polri. Masukanmasukan tersebut, kata Presiden, sudah ditampungnya..

“Masukan inikan banyak sekali, masukan dari tim 9 ada, Wantimpres ada, semua sudah saya tamping, saya ngerti. Suatu saat saya akan putuskan, jangan ngejar-ngejar,” pintanya.

Presiden meminta agar publik maupun awak media massa bersabar menunggu penyelesaian masalah KPK dan Polri tersebut. “Kok tanya kapan. Nantilah. Jadi orang yang sabar,” tuturnya sambil tertawa.

Setelah bertemu Prabowo, Jokowi langsung bertolak ke Jakarta. Dia bertemu dengan BJ Habibie di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Habibie, pertemuan itu hanya untuk silaturahmi.

“Saya baru saja mendapatkan kehormatan dan kesempatan untuk bersilaturahmi dan bertukar inforimasi serta wawasan dengan Presiden RI,” ujar Habibie dalam jumpa pers bersama Jokowi, usai pertemuan itu.

Habibie mengaku berbagi wawasan tentang kepemimpinan presiden di Orde Lama dan Orde Baru. Menurutnya, presiden dulu dan sekarang tak sama karena kepala negara saat ini diberi mandat oleh rakyat, bukan lagi oleh DPR. ”Jadi, presiden RI sejak SBY sampai detik ini, presiden itu dipilih oleh rakyat langsung yang tidak mewakili golongan partai atau apapun juga. Kami yakin presiden yang dipilih itu memihak seratus persen kepentingan rakyat Indonesia, kami sangat menyadari itu,” tegasnya.

Habibie bahkan menyebut kedatangannya ke Istana Negara sebagai bentuk dukungan orang tua untuk Jokowi. Karenanya, tokoh

penerbangan itu berharap Jokowi dapat menyelesaikan masalah dan tugas-tugas membangun bangsa dengan baik dengan dukungan rakyat. ”Siapa yang di atas 40 tahun panggil saya pak de. Jadi kalau pak de-nya datang kemari atau eyangnya, mau ingin tahu bagaimana keadaannya itu wajar-wajar saya sesuai dengan budaya kita. Mari kita ramai-ramai bangun Indonesia dan ramai mensukseskan programprogram yang sudah di ambang pintu,” kata Habibie.

Usai bertemu dua tokoh itu, Jokowi pun memanggil dua petinggi Polri. Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso masuk ke komplek Istana Negara dengan terburu-buru. Apa yang terjadi?

“Saya enggak tahu. Saya hanya dipanggil Pak Plt (Badrodin Haiti), hanya disuruh ke sini, gitu aja,” ujarnya tergesa-gesa.

Budi mengaku tak membawa apapun bahan untuk dibicarakan dengan presiden. Ia hanya mengikuti perintah kepala negara untuk datang malam tadi.

Apakah BG akan dilantik Jumat ini? Budi enggan menjawabnya. ”Saya hanya diperintahkan ke sini. Saya belum tahu,” tandasnya.

Belum Tentu Datang Mendengar kabar pemeriksaan Komjen BG oleh penyidik KPK, pengacaranya, Razman Arif Nasution, langsung meluncur ke kediaman yang bersangkutan. Dia ingin mengkonfirmasi langsung kabar tersebut. “Nanti saya beritahu perkembangan selanjutnya,” terang dia saat dikontak redaksi.

Soal apakah kliennya akan memenuhi panggilan pemeriksaan, Razman belum memastikan. Tapi, kalau melihat dari proses hukum yang berlangsung saat ini, sepertinya kliennya tak akan menghadiri pemeriksaan.

“Kan masih ada praperadilan. Idealnya selesai dulu putusannya, kalau kita bicara hukum ideal ya. Nanti seperti apanya saya kabari. Saya konfirmasi,” tandasnya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Airbus itu ............................................................................................................................dari halaman 1 Kepung Bakul ................................................................dari halaman 1 summer to winter schedule,” ujar Melinda, Jubir Indonesia AirAsia sehari setelah pesawat itu hilang.

Kesibukan di Bandara Djuanda sebenarnya biasa saja. Hanya 10 calon penumpang yang sudah memegang tiket ok harus ditinggalkan karena percepatan jadwal.

Cuaca di Surabaya berawan yang dalam catatan BMKG waktu itu seluruh Jawa cuaca tidak clear disertai hujan.

Pesawat pun mengudara meninggalkan Djuanda dengan harapan tiba tepat waktu di Singapura. Persis pukul pukul 23.16 UTC atau 06.16, ATC Jakarta mengijinkan pesawat terbang lebih tinggi. “Pada jam 23.16 (UTC), ATC mengijinkan pilot untuk naik ke flight level 340,” kata Mardjono, Ketua Tim Investigasi AirAsia QZ8501 di kantor KNKT, seperti dilansir Indopos Kamis (29/1).

Menurut Mardjono, sebelumnya pesawat berada di level 320 atau 32.000 kaki ke level 340. Keputusan itu diberikan setelah Kapten Irianto meminta pesawat naik ke level 380. Awalnya, ATC Jakarta masih mempertimbangkan permintaan pilot untuk naik level ketinggian. Sebab, ada gugusan awan cumolonimbus membentang di hadapan pesawat saat itu. Setelah sempat memerintahkan Pilot untuk standby di level 320, akhirnya ATC mengijinkan pesawat naik. “Pada saat kejadian tersedia gambar cuaca yang menunjukkan ada formasi awan CB (cumolonimbus) dengan puncak awan 44.000

bangkan pesawat. “Karena itu, tidak ada yang aneh dengan kondisi tersebut. Tidak kenapa-kenapa karena itu dibolehkan undang-undang,” ujar Mardjono.

Namun kenyataan itu sempat membuat publik tercengang. Berdasarkan data yang dilansir KNKT dari data CVR dan FDR, menunjukkan bahwa sejak pesawat lepas landas sampai terjungkal ditelan ombak Selat Karimata, dikendalikan oleh co pilot Remi Immanuel Plesel. Jadi, apa peran Kapten Irianto saat itu?

Menurut Ketua Tim Investigasi AirAsia QZ8501 Mardjono, saat itu Irianto melakukan pengawasan terhadap co pilot yang menerbangkan pesawat. “Melalui rekaman CVR, kapten melakukan komunikasi dengan ATC,” kata Mardjono.

Kini Angela dan ibunya, dan seluruh keluarga, pasrah menerima kenyataan. ”Kami sudah ikhlas,” kata Angela. Namun harapannya jenazah sang ayah segera ditemukan untuk memberikan penghormatan terakhir dan cinta mereka. ”Tolong bawa Papa secepatanya,” kata Angela sambil terisak.

Dia pasrahkan semuanya kepada Sang Khalik yang menentukan. Hanya sebersit kenangan Angela soal penataan kamar tidurnya seperti ditanyakan papa tercinta.

Tempat tidur nyaman telah dipersiapkan untuknya. Bahkan, foto-foto Irianto saat sibuk menata kamar dikirim ke Angela. Itulah kenangan manis yang masih disimpan Angela. (indopos/jpnn)

kaki,” kata Mardjono.

Investigator Senior Penerbangan Kapten Ertata Lananggalih menambahkan, posisi terakhir pesawat berada di atas batas rekomendasi ATC. Diperkirakan, pilot melakukan manuver untuk menghindari awan CB. Ketinggian pesawat terakhir diperkirakan pada 37.400 kaki.

Ertata merinci, untuk naik ke ketinggian maksimalnya QZ8501 membutuhkan waktu 30 detik. Nah, 30 detik selanjutnya moda udara itu turun ke ketinggian 32.000 kaki. Kejadian itu tepat pada pukul 23.20 atau 06.20 WIB, waktu dimana pesawat kehilangan kontak, bersamaan dengan habisnya rekaman di blackbox.

Yang cukup mengejutkan, ternyata dari data black box pada 28 Desember 2014 pesawat Airbus A320 buatan Prancis, itu tidak diterbangkan oleh pilot kepala Irianto. Pesawat itu dikendalikan oleh Co Pilot Remi Immanuel Plesel, warga Negara Prancis yang dipekerjakan oleh AirAsia.

“Second in command yaitu copilot yang biasanya duduk di kokpit sebelah kanan.

Saat itu dialah orang yang menerbangkan pesawat. Istilahnya second in command sebagai pilot,” kata Mardjono Siswosuwarno.

Remi yang mempiloti QZ8501 sejak lepas landas dari Bandara Juanda, menurut Mardjono tak melanggar aturan. Co pilot tidak dilarang menerbangkan pesawat dan tidak ada aturan yang mengharamkan Co Pilot untuk membantu Pilot mener-

IDACHI SPORTS

IMLEK SALE

+ 20 %

65

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

disc up to Cashback P e r s e+ n

0%

MUDAH

+ Cicilan 0 %

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

TREADMIL MANUAL IDC 7286 ( 6 FUNGSI)

8.550

15.850

ELLIPTICAL BIKE

AIR WALKER IDC 126 (TERMURAH)

IDC 802 NEW ORBITRACK 9.550

9.950

Hanya

4.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY & EASY TO ORDER & PAYMENT &

Hanya

4.388 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

IDC 702 (NEW) MINI HOME GYM 10.550

23.250

Hanya

Hanya

2.288 Ribu

TREADMIL STEPPER ( 6 FUNGSI)

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

3.688 Ribu

Hanya

5.988 Ribu

5.650

8.950

Hanya

23.750

Hanya

3.988 Ribu

IDC 738 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.588 Ribu

IDC 4110 3M +INCLINE

IDC 243 + USB (TERMURAH)

9.850

Hanya

28 JAN S/D 3 FEB 2015

4.588 Ribu

9.388 Ribu

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

ELEKTRIC BIKE IDC 998 (BISA LIPAT)

6.650

Hanya

2.588 Ribu

6.750

Hanya

4.688 Ribu

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI MEGAMAL LANTAI DASAR DEPAN TOKO BAJU HAMMER TGL 28 JAN SD 3 FEB 2015

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2566,

GONG XI FA CHAI

terhadap kondisi seseorang yang mati kutu, tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran di kepung dari empat penjuru kekuatan.

Kondisi itulah yang sedang dialami Pemerintahan JokowiJK. Keduanya tidak bisa berbuat banyak, lantaran dikepung dan diserang dari empat kekuatan yang mengitarinya itu.

Salah satu contoh yang nampak sekali bahwa Jokowi-JK tidak bisa berbuat banyak, terkait kasus yang menyebabkan Komisi Pemberantaasn Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersitegang, yakni pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Empat kekuatan yang mengepung dan menyerang JokowiJK itu Pertama, pendukung dan relawan. Ketika Pilres lalu, kelompok ini begitu getol berjuang memenangkan pasangan Jokowi-JK. Tetapi, terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, kelompok ini malah turut menyerang Jokowi-JK. Bahkan kelompok ini nyata-nyata memberikan dukungannya

kepada KPK dan mendesak Jokowi membatalkan BG sebagai Kapolri.

Kekuatan Kedua, partai pendukung pemerintah, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDI-P. Sebagai pengusung dan pendukung, tentunya mereka “membebani” pemerintah Jokowi-JK dengan segala kepentingannya.

Ketiga, partai pendukung Prabowo-Hatta melalui Koalisi Merah Putih (KMP). Sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres lalu, mereka sudah menunjukkan kekuatannya bisa “mengalahkan” pemenang Pilpres beberapa waktu lalu.

Terakhir, Keempat, yakni kelompok-kelompok yang mendukung Wakil Presiden JK. Hal ini tentunya tidak dapat dimungkiri, lantaran mereka mempunyai andil besar mendongkrak suara dalam Pilpres lalu.

Dari keempat kekuatan tersebut, hanya satu kelompok yang menyatakan serangan sejak awal terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, walaupun dibumbui dengan kalimat “sebagai

penyeimbang”.

Tetapi, kelompok kekuatan yang menentang Jokowi-JK sejak awal ini, kini sudah mendapat “teman”, yakni tiga kelompok kekuatan yang dulu mendukung Jokowi-JK. Semuanya ini menjadi “penekan” jalannya pemerintahan, dengan gayanya masing-masing.

Dengan serangan dari empat kekuatan ini, sudah sepantasnya pemerintahan Jokowi-JK mengoptimalkan komunikasi terhadap kekuatan-kekuatan yang mengepungnya itu. Bagaimana agar mereka “berhenti” menyerang dengan gayanya masing-masing. Sehingga berbagai visi dan misi yang dicanangkan dapat tercapai.

Apabila empat kekuatan ini tidak berhenti, tidak menutup kemungkinan, pemerintah Jokowi-JK akan mandek. Bukan hanya pada seratus hari kerjanya, bisa jadi selama lima tahun selalu disibukkan dengan “kebimbangan” dalam mengambil keputusan atau mengeluarkan kebijakan, atau bahkan tidak sampai lima tahun sudah bubar karenanya. (mordiadi)

Tedjo Kini ............................................................................dari halaman 1 pernah menghindari media massa itu lebih pendiam alias pelit komentar ke wartawan.

Saat datang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka bersama jajaran Kompolnas dan Menkumham Yasonna Laoly, Kamis (29/1) sore, Tedjo yang juga Ketua Kompolnas hanya bicara tak sampai 2 menit. “Kita tetap pada proses hukum yang berlaku. Belum ada arahan dari presiden dan kita tetap pada proses hukum. Kita hormati hukum,” kata Tedjo singkat, dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis malam, (29/1).

Semua awak media massa, seperti dilansir JPNN, yang mendengar pernyataan Tedjo itu sempat bengong karena tingkah Sang Menteri yang tak biasanya. Tedjo pun bergegas

meninggalkan ruangan jumpa pers bersama rombongannya.

Namun, langkah pria kelahiran Solo itu tertahan teriakan sejumlah wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan.

Ia lalu berbalik sebentar dan hanya menjawab singkat pertanyaan terkait masukan Kompolnas untuk presiden “Kita diskusi titik temunya adalah sesuai dengan jalur hukum,” ucap Tedjo.

Mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL) itu langsung meninggalkan Istana Merdeka. Bukan hanya itu, mobil dinas Tedjo kini diparkir di samping Wisma Negara. Hal itu berbeda dengan kebiasaan, karena lazimnya mobil dinas menteri diparkir di belakang Istana Negara sehingga sang menteri pun bisa menyapa dan bercanda dengan

awak media massa.

Tedjo biasanya melayani awak media massa manapun yang membutuhkan pernyataannya. Jika menteri lain memilih tidak bicara, Tedjo justru yang dengan senang hati berbicara pada awak media massa.

Namun, setelah sejumlah pernyataannya yang dianggap mendiskreditkan masyarakat pendukung KPK, Tedjo memang banyak dikecam publik.

Sikapnya pun berubah. Meski tetap ramah, Tedjo makin sulit diwawancara.

Tak hanya itu, ia makin jarang terlihat di Istana Negara.

Terutama setelah banyak pihak marah besar atas pernyataannya. Tedjo kini, lain dengan Tedjo yang dulu.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Berkas Budiono ...........................................................dari halaman 1 secara pasti apa saja dilampirkan dalam berkas Budiono Tan. Menurutnya ada dua kardus yang ikut diserahkan. Isinya merupakan barang bukti kasus Budiono Tan. “Semua berkasnya masih ada sama Ketua Pengadilan, termasuk dakwaannya kita juga belum mengetahuinya,” jelasnya.

Eri juga tidak bisa memastikan, kapan kasus ini akan disidangkan. PN Ketapang masih menentukan jadwal dan menentukan siapa yang akan menjadi majelis hakim.

Tapi biasanya, kata Eri, dari pelimpahan berkas perkara, seminggu kemudian baru akan disidangkan. “Majelis hakim juga masih belum tahu siapasiapa, mudah-mudahan saja secepatnya,” ungkap Eri. Menurut Eri, kasus ini merupakan kasus besar yang ditangani PN Ketapang. Dia berharap seluruh masyarakat, khususnya petani yang menjadi korban penipuan dan penggelapan ikut mendukung dan menjaga situasi, agar tetap aman dan

kondusif selama proses hukum berlangsung.

“Kita lihat nanti sesuai fakta persidangan. Kita bekerja sesuai prosedur. Salah kita putuskan salah, benar kita putuskan benar. Kami berharap masyarakat dapat bekerjasama dan membantu proses hukum ini agar berjalan lancar,” harap Eri. Ketua Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK), Isa Ansari meminta penegak hukum tidak bermain-main dalam penyelesaian proses hukum Budiono Tan. “Aparatur hukum jangan main-main dengan kasus ini,” tegasnya.

Isa juga menegaskan, pihaknya dan masyarakat Ketapang, khususnya petani sawit yang menjadi korban penipuan dan penggelapan akan mengawal terus kasus ini hingga tuntas. “Kita, petani akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Hingga keadilan berpihak kepada yang benar,” ungkapnya.

Isa mengatakan, jika ada aparat penegak hukum yang bermain-main atas kasus ini,

maka petani sawit yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang akan turun ke jalan.

“Kepada siapa saja, agar tidak melakukan intervensi kepada penegak hukum yang sedang menangani kasus ini,” ancamnya.

Menurutnya, jika ada yang ingin mengintervensi aparat penegak hukum, belasan ribu masyarakat Ketapang ada di belakang untuk memberikan dukungan kepada penegak hukum.

“Itu sudah menjadi tekad kami semua. Karena kasus ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Isa.

Laporan: Jaidi Candra Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK SEPMOT KB 4108 VF Noka : MH33C10029KQ91968 Nosin : 3C1193105 A/N: SUSANTO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Chicharito ke Lazio

SPORT

PENGGAWA Manchester United, Javier Hernandez atau lebih akrab disapa Chicharito dikabarkan bakal meninggalkan Spanyol untuk hijrah ke Italia. Klub yang ditujunya adalah klub ibu kota, Lazio.

Real Madrid sudah sejak awal mengatakan kalau mereka tidak berniat mempermanenkan status Chicharito. Di sisi lain Daily Star mengabarkan Lazio bersedia merekrut Chicha secara permanen di bursa transfer kali ini. Besar kemungkinan Chicharito bakal jadi pengganti Miroslav Klose yang sudah termakan usia. (*)

Rakyat Kalbar

Jumat, 30 Januari 2015

Segera Berseragam The Blues CHELSEA diperkirakan bakal mengajukan tawaran final untuk bintang Fiorentina, Juan Cuadrado, dalam 24 jam mendatang.

Chelsea sebelumnya sudah sempat mengajukan penawaran senilai 18,7 juta poundsterling, namun mendapatkan penolakan dari Fiorentina pekan lalu. Tim pun kini siap untuk melanjutkan kembali negosiasi guna mewujudkan transfer sang pemain bulan ini.

Menurut laporan yang diturunkan oleh SportItalia, Fiorentina tengah menanti tawaran final dari Chelsea hari ini.

The Blues tengah menimbang dua opsi: membayar buy-out clause

Chelsea

Tak Siapkan Sambutan Bagi Frank Lampard Kunjungan The Citizens ke Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Primer Inggris akhir pekan ini, akan menjadi yang pertama bagi gelandang 36 tahun itu sejak hengkang dari The Blues musim panas lalu.

Jika terlaksana, maka Lampard akan menerima perlakukan berbeda dibandingkan Didier Drogba dan Michael Ballack saat keduanya berkostum tim lain dalam situasi serupa.

Lampard sendiri merupakan legenda hidup Chelsea dan telah membukukan rekor sebagai pencetak gol terbanyak klub dengan total 211 gol dalam 648 penampilan. (*)

Madrid Incar Luiz REAL Madrid dikabarkan tengah menyiapkan tawaran besar untuk mendatangkan bek tengah Paris Saint-Germain (PSG), David Luiz, di akhir musim ini.

Luiz disebut-sebut merupakan salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran Los Blancos untuk menggantikan Pepe di jantung pertahanan. Bek asal Portugal itu diklaim sudah mulai menurun performanya seiring usianya yang menginjak 31 tahun.

Dilansir Daily Express, pihak Los Blancos telah menganggarkan dana 60 juta Euro (852 miliar Rupiah) untuk memboyong pemain internasional Brasil itu ke Santiago Bernabeu.

Jika El Real berhasil merealisasikan kepindahan Luiz di akhir musim, maka kondisi tersebut bakal membuka pintu bagi Chelsea untuk mendapatkan bek muda Raphael Varane.

Pelatih The Blues, Jose Mourinho, sejak musim lalu terus memantau perkembangan pemain 21 tahun itu.

Namun, The Londoners tidak sendiri dalam perburuan Varane, kabarnya Manchester United juga berminat mendatangkan mantan pemain L e n s itu. (*)

Cuadrado senilai 35 juta euro atau mengajukan penawaran dengan pemain lain sebagai pelengkap.

Chelsea diperkirakan akan menawarkan dana 20 juta euro plus Mohamed Salah untuk mendapatkan Cuadrado.

Perkembanga terbaru, Chelsea telah mencapai kata sepakat untuk menjual Andre Schurrle dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli Juan Cuadrado.

Kepindahan pemain Kolombia tersebut kabarnya bahkan akan segera dipercepat, hingga ia bisa tampil di pertandingan perdananya di Premier League melawan Manchester City akhir pekan ini.

Dua Kartu BARCELONA akhirnya sukses melaju ke semifinal Piala Raja usai mengalahkan Atletico Madrid 3-2, di leg kedua Jumat (29/1) dini hari di Vicente Calderon.

Barca berhak melaju ke semifinal dengan kemenangan agregat 4-2, setelah berhasil menang 1-0 di leg pertama.

Bertanding di Vicente Calderon, Los Rojiblancos harus bermain dengan sembilan pemain setelah Gabi dan Mario Suarez mendapat kartu merah.

Tiga gol Barcelona dicetak Neymar (2), dan gol bunuh diri Miranda. Dua gol Atletico dikemas Fernando Torres dan Raul Garcia.

Atletico menurunkan kekuatan penuh dengan mengandalkan Fernando Torres sebagai juru gedor. El Nino disokong trisula gelandang serang, Griezmann, Arda Turan, dan Mario Suarez.

Di kubu Barcelona, trisula Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez masih menjadi andalan. Lini tengah dipercayakan kepada Andres Iniesta dan Ivan Rakitic.

Disebutkan bahwa transfer kedua pemain bakal segera diselesaikan dalam waktu 24 jam mendatang.

Chelsea sebelumnya meminta lebih dari 30 juta poundsterling untuk Schurrle dan Wolfsburg jadi tim yang paling berpeluang untuk mendapatkannya, disusul oleh Borussia Dortmund.

Cuadrado dan Douglas Costa merupakan dua pemain yang dianggap paling punya potensi untuk mengisi tempat Schurrle, andai ia memang pergi dari London di bulan Januari ini. Namun sosok yang dise-

but pertama, yang disebut punya nilai buy-out clause 26,8 juta poundsterling, bakal jadi prioritas utama The Blues. (*)

Merah ATLETICO 2:3 BARCELONA

Atletico mampu mencetak gol cepat di menit pertama. Menggiring bola ke pertahanan Barcelona, Torres melihat celah dan langsung melepaskan tendangan mendatar dari luar kotak penalti ke pojok kanan gawang yang tak bisa dibendung kiper ter Stegen.

Tim tamu tak butuh waktu lama menyamakan skor. Di menit kesembilan, aksi Neymar membuat kiper Oblak bertekuk lutut. Sepakannya dari dalam kotak penalti tak terbendung usai menerima umpan Suarez. Skor imbang 1-1.

Barcelona mampu mencetak gol kedua di menit ke-18. Sayang, bola yang dikirim Neymar ke gawang dianulir wasit karena terperangkap offside.

Menit ke-27, Atletico menebar ancaman. Umpan silang Arda dari sayap kiri ke kotak penalti disambut tendangan voli Griezmann. Namun, bola masih tepat dipelukan ter Stegen.

Atletico mendapat penalti di menit ke28 setelah Juanfran dijatuhkan Mascherano. Raul Garcia, yang maju sebagai eksekutor, melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Tendangannya ke arah kiri mengecoh ter Stegen yang bergerak ke arah sebaliknya.

Menit ke-37, sepakan Rakitic dari luar kotak penalti masih belum membahayakan gawang Atletico karena arahnya melebar.

Barcelona menyamakan skor di menit ke-38. Bermaksud membuang bola di depan gawang, sepakan Miranda justru membuat bola masuk ke gawang sendiri.

Tiga menit berselang, Barcelona berbalik unggul. Memanfaatkan umpan Messi dari sayap kiri, sepakan Neymar di dalam kotak penalti merobek jala Atletico. Skor 3-2 bertahan hingga turun minum.

Atletico harus bermain dengan 10 pemain setelah Gabi mendapat kartu merah di luar lapangan ketika babak pertama usai. Tidak diketahui jelas apa yang dilakukannya. Pasalnya, Gabi mendapatkan kartu merah saat jeda pertandingan dan sedang berjalan menuju ruang ganti.

“Saya hanya bilang kepada wasit: ‘Jesus (Jesus Gil Manzano), harusnya pelanggaran Barca tadi anda ganjar penalti dan kartu merah. Ketika anda melihat tayangan ulangnya di televisi, anda kan tahu anda salah’,” jelas Gabi.

Namun reaksi wasit sungguh tak diduga oleh Gabi. Ia menyebut Gil Manzano berteriak kepadanya dan menegaskan bahwa ia sudah diganjar dengan kartu merah.

“Wasit kemudian berteriak kepada saya dan bilang bahwa saya sudah mendapat kartu merah. Saya tidak bilang apa pun kepadanya. Tim kami kalah jumlah dan hal itu terlihat memiliki pengaruh besar pada babak kedua.”

Unggul jumlah pemain, Barcelona menurukan tempo pertandingan dan tak terlalu bernafsu mencetak gol tambahan.

Peluang didapat Atletico di menit ke-70.

Sundulan Cani memanfaatkan umpan silang Jesus Gomez bisa dimentahkan dengan gemilang oleh ter Stegen.

Barcelona balik mengancam di menit ke-72. Kerja sama dengan Neymar, sepakan Messi dari dalam kotak penalti masih terlalu lemah. Menit ke-81, sepakan Iniesta dari luar kotak penalti masih bisa diantisipasi oleh Oblak.

Atletico harus bermain dengan sembilan pemain setelah Mario Suarez mendapat dua kartu kuning di menit ke-84 karena tekel keras kepada Messi. Skor 3-2 bertahan hingga laga berakhir. (*)

Milan Sukses Dapatkan Destro AC Milan kembali sukses memikat pemain anyar. Kali ini, mereka dipastikan bakal mendatangkan Mattia Destro dari AS Roma dengan status pinjaman.

Sebelumnya, desas-desus yang menyatakan bahwa Milan mengincar Destro memang berhembus sangat kencang. Namun, ketertarikan Rossoneri pada pemain 23 tahun itu menjadi jelas kala Adriano Galliani mengunjungi rumah Destro secara langsung di Roma.

Galliani juga sekaligus melakukan negosiasi dengan Destro kala itu, dan sang penyerang muda itu berjanji akan memberikan keputusannya untuk membela Milan pada hari Kamis (29/01) ini. Dan tak butuh waktu lama, Destro pun langsung menyatakan setuju untuk menjadi penghuni San Siro.

Kabar bergabungnya Destro itu diumumkan Rossoneri melalui situs resminya. “Mattia Destro telah mengatakan ya

untuk pindah ke AC Milan. Ini adalah headline di Milan Channel.”

Destro sendiri akan pindah ke San Siro dengan status pinjaman selama setengah musim.

Rossoneri akan membayar Roma sebesar 700 ribu Euro lebih dulu, dan jika Milan puas dengan performanya, mereka akan mempermanenkan statusnya musim depan dengan biaya 15 juta Euro.

Destro disebut akan digaji 2,5 juta Euro per musim dan diikat

dengan kontrak jangka panjang, hingga tahun 2020 mendatang. Peresmian transfer tersebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat. (*)

Rakyat Kalbar Jumat, 30 Januari 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

emukan Kedua remaja ini dit Mursyid di indekos Gang H Bonjol, Dalam, Jalan Imam Di .

Pontianak Selatan kukan ela m duga keduanya mun na , um es perbuatan m ara ud rsa mengaku be ZIRIN-RK (sepupu). ACHMAD MUND

Wahyu dengan seragam TNI saat diamankan di Mapolres Ketapang. JAIDI CHANDRA-RK

TNI GADUNGAN

DIBEKUK

Ketapang-RK. Mengaku anggota TNI dan merampas Faktur Angkutan Kayu Olahan (Fako) dari sopir truk yang melintas di kawasan Simpang Hulu, Wahyu, 34, dibekuk jajaran Mapolsek Simpang Hulu, Ketapang, Selasa (27/1) lalu.

Dalam menjalankan aksinya, Wahyu mengaku sebagai anggota TNI. Untuk meyakinkan sopir truk bermuatan kayu itu, pria ini menggunakan seragam lengkap TNI atas nama Aan, berpangkat Pratu.

Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto menjelaskan, jajarannya telah melakukan penangkapan terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) sekaligus residivis yang Halaman 15

Pelaku Sudah Biasa Mengaku Anggota TNI dan Polisi

SATPOL PP DAN APARATUR HUKUM LAINNYA HANYA RAZIA INDEKOS

Penertiban THM Nakal

Cuma Gertak Sambal

SPORC brigade Bekantan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menggerebek dan mengamankan belasan pekerja PETI di Kec Mandor, Kab Landak. IST

BKSDA Bekuk 12 Pekerja PETI di KCA Mandor Pontianak-RK. Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalbar menggerebek dan mengamankan belasan pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kawasan Konservasi Cagar Alam (KCA) Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, kemarin.

Belasan pekerja ini adalah pekerja yang nekat melakukan aktivitas yang sudah dilarang oleh hukum. Karena sebelumnya, petugas sudah membersihkan lokasi ini.

Halaman 15

Cuplis dan barang bukti kupon berhadiah diamankan di Mapolsekta Pontianak Selatan. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Penyebar Kupon Palsu Berhadiah Jaringan Penipu Bertaraf Nasional Pontianak-RK. Tersangka penipuan dengan modus kupon berhadiah yang ditangkap jajaran Polsekta Pontianak Selatan ternyata memiliki jaringan se Indonesia. Diduga sudah banyak warga Kalbar yang menjadi korbannya.

Tersangka yang diringkus polisi ini bernama Cuplis, 25, warga Sulawesi Selatan. Pemuda ini datang ke Pontianak hanya untuk menjalankan tugas dari bosnya untuk menyebarkan 5.000 kupon berhadiah di rumah warga Kota Pontianak.

Targetnya empat hari dengan upah Rp1 juta.

Cuplis ditangkap jajaran Polsekta Pontianak Selatan yang dibantu warga. Dia ditangkap di Gang Wono Baru Halaman 15

Sudah Keliling di Aceh, Lampung, Banjarmasin dan Kalimantan Timur

Pontianak-RK. Razia besar-besaran di tempat hiburan malam (THM) di Kota Pontianak ternyata hanya isu belaka.

Kepolisian dan Pemkot Pontianak hanya gertak sambal untuk menertibkan THM nakal.

Rabu (28/1) malam, Petugas gabungan Satpol PP Kota Pontianak menggandeng POM TNI AD, AL, Provos Polresta Ponti-

anak, Sat Reskrim serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak bukannya merazia THM di Kota Pontianak yang diduga banyak melakukan pelanggaran. Petugas gabungan itu malah melenceng ke Gang H Mursyid Dalam, Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan, merazia indekos yang diduga dijadikan lokasi mesum.

Petugas gabungan hanya mengamank-

an pasangan mesum yang masih di bawah umur. Keduanya ditemukan sedang bermesraan di kamar berukuran 2 x 3 meter di indekos. Si cowok sedang menggunakan baju bola dan bercelana pendek, sedangkan si cewek sedang menggunakan pakaian tidur dan celana pendek.

Di indekos yang sama, juga ditemukan

Asyik Berjudi di Kamar Kos Digerebek Petugas Gabungan Pontianak-RK. Razia gabungan Satpol PP Kota Pontianak menggandeng POM TNI AD, AL, Provos Polresta Pontianak, Sat Reskrim serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak ternyata bukan menelusuri tempat hiburan malam, tetapi mendatangi indekos di kawasan Pontianak Selatan.

Ketika menggerebek kamar kos di pinggiran Sungai Kapuas Gang H Arsyad, Pontianak selatan, petugas menyergap empat pemuda yang sedang asyik main judi remi box, Rabu (29/1) malam.

Saat hendak menaiki mobil Satpol PP Kota Pontianak yang diparkir di Gang H Arsyad, salah seorang pemuda melarikan diri. Dia lari sekencangnya dari hadapan petugas gabungan. Petugas hanya bisa berteriak saat melihat Halaman 15 Empat pejudi saat digerebek petugas yang melakukan razia.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK-RK

penghuni yang tidak memiliki KTP maupun Kipem. Mereka juga ikut diamankan Satpol PP Kota Pontianak. Razia gabungan dipimpin Satpol PP Kota Pontianak.

Petugas gabungan sebelumnya merazia indekos di Gang Kelurahan, di BLKI. Di sini petugas hanya mengamankan penghuni yang tidak memiliki KTP maupun Kipem.

Halaman 15

Saat Pacaran Disayang Begitu Diputus, Diperkosa Medan-RK. Sutrisno alias Gopal, 43, memerkosa perempuan penjual minuman, Mar (28). Gopal berbuat nekat itu karena sakit hati.

Gopal dan Mar sempat terjalin asmara.

Hanya saja, Mar memutuskan hubungan itu.

Gopal jengkel karena selama berpacaran, dirinya belum pernah â&#x20AC;&#x2DC;mencicipiâ&#x20AC;&#x2122; tubuh Mar. Kejadian pemerkosaan berawal saat kemarin pagi sekira pukul 08.00 WIB, Mar mengantarkan kopi pesanannya ke gudang mebel, tempat Gopal kerja.

Karena sudah sering mengantar minuman ke gudang di Jl. Metal, Kel. Tanjungmulia itu, Mar tak curiga. Usai mengantar minuman, Mar yang telah bersuami itu, berencana kembali ke warungnya. Sontak dia kaget ketika tangannya ditarik pria yang menetap di Jl. Kapten Sumarsono tersebut.

Mar berusaha teriak namun mulutnya dibekap. Lagipula, lokasi gudang cukup jauh dari pemukiman warga. Ditambah lagi, luas lahan gudang sekira 25x30 meter dan pagar Halaman 15

Sengkarut Tanah Ali Halim dan Winata Gunawan

BPN dan Tata Ruang Malah Bikin Bingung Pontianak-RK. Kinerja Pemerintah Kota Pontianak kian hari semakin tak jelas. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Kota Pontianak tidak sinkron dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih sertifikat tanah.

Sengkarut tanah di Jalan Suprapto IV Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan atas kepemilikan Winata Gunawan dan Ali Halim tidak menemui kejelesan. Contohnya, Kepala BPN Kota Pontianak menegaskan, jika tanah bersertifikat Hak Guna Bangun (HGB) nomor 1781 memang benar milik Winata Gunawan.

Sementara Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Kota (DTRPCK) Pontianak malah mengatakan, tanah bersertifikat HGB nomor 1781 adalah Fasilitas Umum (Fasum).

Halaman 15

LEWAT BATAS. Patok batas tanah (lingkaran merah) dikediaman Ali Halim yang dipersoalkan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya, Sabtu (27/12). DOK

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Jumat, 30 Januari 2015

10

Puluhan Rumah di Kuala Mandor Terendam Banjir BPBD Distribusikan 2 Ton Beras Kubu Raya. Puluhan rumah yang didiami 570 Kepala Keluarga (KK) di Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B terendam banjir setinggi 1,5 meter. Telah lima hari banjir merendam rumah warga, namun bantuan tak kunjung datang.

Selain kerugian material, penyakit pun mulai menyerang warga.

Nawir, warga RT 03, RW 005, Dusun Karya Bersama, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B menuturkan, ada tiga dusun yang terendam banjir, yakni Parit Baru, Tanjung Pasir 1 dan 2. “Banjir sudah lima hari. Ketinggiannya mencapai 1,5 meter. Tapi belum ada tanggapan dari pemerintah,” tuturnya.

Warga kata dia, ada yang mengungsi ke tempat keluarganya, namun ada juga yang masih bertahan di rumahnya dengan membuat rak-rak dari kayu lebih tinggi. Banjir yang menyerang tiga dusun ini merupakan kiriman dari Sungai Landak. Warga

pun tak dapat berbuat banyak. Selain sembako tuturnya, warga juga membutuhkan obat-obatan karena telah banyak warga terserang penyakit, seperti gejala DBD, muntaber dan gatal-gatal.

Sementara itu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kubu Raya, Yoga Irawan mengaku prihatin mendapat laporan dari warga. “Kita berharap ada tindakan cepat dari Pemkab Kubu Raya untuk membantu masyarakat disana. Jangan sampai bantuan itu terlambat, kasihan masyarakat yang membutuhkan,” ucap legislator Dapil Sui Ambawang-Kuala Mandor B ini.

Sembako dan obat-obatan dikatakannya, memang sangat dibutuhkan warga saat ini. Apalagi berdasarkan laporan yang diterimanya, warga banyak yang terserang penyakit.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kubu Raya, Juliansyah menyatakan, penyaluran bantuan bukan domain dari BPBD, namun Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

“Kalau BPBD sifatnya bencana menangani yang sifatnya tidak terencana, jika terjadi pengungsian

dan memakan waktu hingga waktu lama. Tapi yang terjadi ini adalah air pasang sesaat, jadi itu di domainnya Dinsosnakertrans,” tuturnya. meski begitu, pihaknya telah menurunkan petugas ke lokasi. Setelah memantau perkembangan disana dan memberikan laporan ke Dinsosnakertrans untuk ditindak lanjuti.

“Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke Dinsosnakertrans,” ucapnya Rabu (28/1) lalu, ternyata sebanyak 570 KK yang menjadi korban banjir di Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B telah mendapatkan bantuan 2 ton beras dari Pemkab Kubu Raya melalui Dinsosnakertrans.

Sekretaris Dinsosnakertrans Kubu Raya, Mustafa menjelaskan, banjir di Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B yang berlangsung sekitar empat hari beberapa waktu lalu dengan ketinggian air mencapai 0,9 hingga 1 meter dari permukaan tanah, sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat tidak dapat berlangsung seperti biasa. “Banyak tanaman milik warga sebagai mata pencarian rusak seperti karet dan padi. Be-

gitu juga dengan ternak banyak yang mati akibat banjir,” jelas Mustafa.

Bantuan beras diberikan berkat adanya informasi dan permohonan dari warga melalui Kepala Desa Kuala Mandor A yang ditujukan kepada Bupati Kubu Raya, kemudian diteruskan ke Dinsosnakertran. “Kami menindaklanjuti permohonan itu dengan mengajukan ke Dinsos Provinsi, karena Dinsos Kubu Raya tidak memiliki stok beras di gudang,” jelasnya.

Dalam pengajuan bantuan ke Dinsos Provinsi tambahnya, pihaknya melampirkan jumlah KK yang memerlukan bantuan akibat musibah banjir yang dialami warga Desa Kuala Mandor A. Sehingga Dinsos Provinsi dapat memberikan bantuan beras sebanyak 2 ton. Hanya saja Dinsosnakertrans Kubu Raya mengalami sedikit kendala, karena tidak memiliki kendaraan operasional untuk mendistribusikan beras tersebut. “Karena kami tidak memiliki kendaraan operasional, maka kami menghubungi pihak Kecamatan Kuala Mandor B agar kades setempat dapat menyiapkan kendaraan untuk mengangkut beras,” tegasnya. (sul)

Rumah warga yang terendam banjir di Kecamatan Kuala Mandor A. SYAMSUL ARIFIN.

350 Honorer Terima SK CPNS

Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyerhakan secara simbolis SK CPNS KI dan KII. SYAMSUL ARIFIN.

Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan

CPNS Honorer KI dan KII sebanyak 349 orang, Kamis (29/1) pagi di Aula Kantor Bupati Kubu Raya. Mereka

terdiri dari tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis yang telah mengabdi di atas lima tahun.

“Silakan CPNS minta daerahnya masing-masing agar lebih enak bekerja, dan dekat jarak tempuhnya.

Kami tak ingin CPNS ini jauh jarak tempuh menuju tempat tugasnya.

Misalnya warga Batu Ampar ditempatkan di Sungai Raya, tentunya harus lebih banyak pengeluaranya, apalagi kalau harus PP (pulang-pergi, red). Makanya kami harap seenak mungkin CPNS bekerja sesuai daerahnya,” ujar Bupati Rusman Ali usai menyampaikan sambutan.

Tidak sembarangan untuk menempatkan CPNS di daerahnya kata Rusman, makanya Pemkab Kubu Raya akan memberikan syarat khusus bagi CPNS yang ingin ditempatkan di daerahnya. “Mungkin ini

satu-satunya di Indonesia. Dengan adanya ini, pasti ada kritikan, ada yang puas dan ada yang tidak puas.

Misalnya yang mengajukan Sungai Raya ada 30 orang, ternyata yang diperlukan 10 orang,” ungkap Bupati.

Rusman Ali menegaskan, setelah SK diserahkan, ia juga meminta masyarakat agar mengawasi PNS yang telah diangkat tersebut. “Tadi saya sempat menyampaikan kepada penerima SK ini. Jika tidak hadir dalam penyerahan, kami tidak akan berikan atau tidak dijadikan CPNS. Tetapi mereka antusias dan kemungkinan hadir semua,” katanya.

Ke depan, Rusman Ali meminta CPNS harus menggunakan plang nama, agar masyarat mengetahui kalau yang bersangkutan bertugas di Kubu Raya. “Kalau ada plang nama, duduk di warung kopi akan

malu. Kami minta masyarkat agar melapor ke Bupati, supaya ditindaklanjuti dan diproses sesuai pelanggarannya,”katanya.

Rusman Ali juga meminta mengimbau CPNS, jangan menyianyiakan kesempatan yang diberikan ini, karena kesempatan tidak datang sampai dua kali. “Yang pertama disiplin, kerja dan ada inovasi-inovasi baru. Jika hal itu dilakukan oleh CPNS, kami akan diberikan penghargaan,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim mengatakan, pengangkatan CPNS yang sudah lama bekerja mengabdi di masyarakat selama lima tahun ke atas. “Ada yang 7 tahun, 15 tahun dan 20 tahun semenjak dari Kabupaten Mempawah yang berada di Kubu Raya. Yang paling banyak

tenaga guru dan kesehatan. Itu yang terbesar,” ungkap Nursyam.

Nursyam mengatakan, penyerahan SK ini untuk melegalisasi terhadap honorer yang mengabdi di masyarakat. “Ini balasan pemerintah yang diberikan terhadap CPNS, karena ini merupakan yang terakhir honorer diangkat menjadi CPNS. Tidak ada lagi dari jalur honor. Dengan adanya ini, kita lakukan pembinaan dan disiplin, supaya lebih baik dalam mengabdi di masyarakat,” katanya.

Sesuai penegasan Bupati, lanjut Nusyam, penambahan tenaga CPNS lebih cenderung ditempatkan ke lokasi yang jauh. “Karena SK-nya dibuat disana. Kalau CPNS yang ditempatkan jauh ditarik ke kota, tentunya itu sebuah reward,” ujarnya. (sul)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Pemkab Diminta Sidak Buah Apel Amerika Bantuan Fire Pump untuk Kecamatan Pemerintah Kabupaten Mempawah serius dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang mengancam wilayahnya setiap saat. Salah upaya nyata, yakni dengan memberikan sembilan unit fire pump kepada sembilan kecamatan. Secara simbolis, penyerahan bantuan itu disampaikan langsung Bupati Mempawah, H Ria Norsan.

“Penyerahan bantuan unit fire pump ini sebagai langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang di wilayah kecamatan. Kita berharap alat ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap kecamatan untuk mengamankan wilayahnya dari kebakaran,” kata Norsan disela-sela penyerahan bantuan di Aula Kantor Bupati Mempawah, belum lama ini.

Norsan mengungkapkan, pemberian fire pump tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dirinya berpesan fire pump tersebut dapat dirawat dengan baik dan digunakan dengan maksimal. “Alhamdulillah jumlahnya cukup untuk diberikan kepada sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah. Mudah-mudahan ini fire pump ini dapat membantu kinerja kecamatan dalam menjaga daerah kita dari bencana. Terutama kebakaran lahan yang cukup marak di musim kemarau,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (BLHPB) Kabupaten Mempawah, Syahrizal menyebut, pihaknya juga telah memiliki armada mobil pemadam kebakaran. Hal ini diyakini akan semakin memantapkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana kebakaran lahan.

“Wilayah kita masih rentan dengan kebakaran lahan.

Karena itu kita menganggarkan pengadaan sejumlah sarana untuk mengantisipasi hal tersebut. Karena kalau sudah terjadi, maka akan sangat mengganggu, bahkan membahayakan keselamatan warga,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya senantiasa mengimbau peran aktif masyarakat dan semua pihak terkait untuk bersama-sama menjaga lingkungannya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan. Karena, dampak dari kebakaran tersebut sangat merusak lingkungan dan habitat yang ada. “Pada intinya kita semua harus menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran. Di samping merusak alam, tindakan membakar hutan dan lahan tersebut melanggar aturan hukum, sehingga bisa dijerat dengan sangsi pidana,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Camat Sungai Pinyuh, Syamsul Rizal mengaku senang mendapatkan bantuan fire pump dari pemerintah daerah. Sebab, menurut dia, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan masyarakatnya dari ancaman kebakaran.

Apalagi, wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh termasuk satu diantara daerah yang rentan terjadi kebakaran lahan di Kabupaten Mempawah. “Ini bantuan yang sangat tepat. Ini juga bukti adanya langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani bencana di daerah.

Kami akan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhannya,” pendapatnya. (fia)

Hentikan Konsumsi Buah Apel Mempawah. Munculnya kasus buah apel asal Amerika yang mengandung bakteri listeria monocytogenes meresahkan masyarakat. Tak terkecuali di Kabupaten Mempawah, masyarakat menyarankan agar Pemkab Mempawah melalui dinas terkait segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di pasar.

“Memang saat ini sedang marak di media massa tentang kasus buah apel asal Amerika yang mengandung bakteri mematikan. Tentu saja sebagai konsumen, kita merasa was-was ketika membeli buah apel,” aku Agung warga Mempawah, Kamis (29/1) sore.

Buah apel impor asal Negeri Paman Sam yang kerap diberitakan mengandung bakteri mema-

tikan itu, yakni Grany Smith dan Gala. Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar penjualan kedua buah apel berwarna hijau dan merah itu. Karenanya, sangat beralasan jika kasus ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat luas. “Banyak masyarakat kita yang tidak bisa membedakan jenis-jenis buah apel yang akan dikonsumsinya.

Karenanya, dengan kasus ini kita minta secepatnya dinas terkait turun ke lapangan dan melakukan sidak. Jika ditemukan pedagang yang menjual buah apel tersebut segera dimusnahkan,” sarannya.

Apalagi, sambung Agung, dalam waktu dekat masyarakat Tionghoa akan merayakan Imlek. Biasanya pada momentum

itu, buah apel menjadi salah satu barang yang cukup banyak dibeli. Karenanya, dinas perlu segera melakukan langkah antisipasi terhadap bahaya peredaran buah apel jenis Grany Smith dan Gala tersebut. “Sangat perlu dilakukan pengawasan langsung di lapangan. Dinas harus memastikan tidak ada peredaran buah apel jenis Grany Smith dan Gala yang dijual pedagang buah.

Jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban dalam kasus tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Mardianti mengaku pilih menghentikan sementara kebiasan mengkonsumsi jus buah apel. Sebab, mencuatnya kasus buah apel asal Amerika itu membuat dirinya meningkatkan

kewaspadaan. “Sejak ada berita tentang buah apel yang mengandung bakteri mematikan itu, saya berhenti mengkonsumsi buah apel. Biasanya satu minggu dua kali membeli buah apel untuk dibuat jus atau dikonsumsi langsung. Tapi dengan adanya berita seperti itu, kita jadi takut juga untuk terus mengkonsumsinya,” aku ibu dua anak itu.

Lebih jauh, dirinya pun tidak terlalu pandai membedakan jenis-jenis buah apel yang dijual pedagang di pasaran. Biasanya, dia hanya menanyakan kepada pedagang tanpa mengetahui pasti jenis buah apel yang dibeli. Makanya, wanita berjilbab itu memilih untuk tidak mengkonsumsi buah tersebut sampai kondisinya benar-benar

aman. “Selama ini tidak pernah bertanya jenis buah apel yang dibeli. Asalkan harganya cocok langsung dibeli saja. Karenanya untuk saat ini lebih baik tidak usah membeli buah apel dahulu.

Nanti kalau kondisinya sudah normal, barulah beli buah apel lagi. Sementara konsumsi buah yang lain saja,” sebutnya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi (Perindagkoptamben) belum berhasil dikonfirmasi terkait peredaran buah apel asal Amerika jenis Grany Smith dan Gala tersebut di Kabupaten Mempawah. Masyarakat berharap dinas terkait bergerak cepat melakukan sidak di pasarpasar buah yang ada di daerah itu. (fia)

Norsan Sampaikan Empat Pesan Jokowi BKP3: Sulit Swasembada Beras Mempawah. Bupati Mempawah, H Ria Norsan menyampaikan empat pesan Presiden RI, Joko Widodo kepada para bupati dan wali kota se-Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Norsan pada rapat kerja bersama jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Mempawah di Aula Kantor Bupati Mempawah, belum lama ini.

“Pesan dari Pak Presiden ini sangat penting untuk disampaikan kepada jajaran SKPD. Karena, apa yang menjadi keinginan Presiden harus kita dukung dan laksanakan dengan semaksimal mungkin,” kata Norsan.

Pesan yang pertama, ungkap Norsan, Presiden mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja keras semaksimal mungkin. Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa menuju ke arah peningkatan.

“Untuk peningkatan ekonomi ini, saya berkeyakinan Pemerintah Kabupaten Mempawah bisa melaksanakannya. Apalagi kita ditunjang dengan Sumber

Suasana pertemuan Bupati se-Indonesia dan Presiden RI. ISTIMEWA

Daya Aparatur (SDA) pemerintahan daerah yang berkualitas,” sebutnya.

Kedua, imbuh Norsan, orang nomor satu di republik ini berpesan agar setiap daerah fokus untuk meningkatkan swasembada pangan. Secara nasional, swasembada pangan tersebut

akan difokuskan pada sejumlah jenis pangan seperti, padi, jagung dan kedelai. Presiden berharap ke depannya Indonesia tidak lagi menjadi pengimpor ketiga terbesar pangan. “Makanya pemerintah pusat siap mendukung Kabupaten Mempawah dalam hal pendanaan untuk

memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Saya minta agar Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum segera mengusulkannya kepada pusat,” tegasnya.

Ketiga, lanjut Norsan, pembenahan infrastruktur seperti jalan, irigasi, pabrik dan

sebagainya juga tidak luput dari perhatian Presiden. Serta, pesan terakhir, Presiden menghendaki setiap daerah meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, tertib dan aman.

“Misalnya, Presiden meminta agar proses pembuatan izin diusahakan secepat mungkin.

Jangan memperlambat sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat,” tuntasnya.

Berkenaan dengan ketahanan pangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Mempawah, Ridwan Rusli mengatakan, di Kabupaten Mempawah belum semua komoditas pangan telah mencukupi kebutuhan masyarakat.

Beberapa komoditas yang sudah surplus diantaranya beras, ikan, jagung, dan ubi. “Khusus beras, kendati sudah surplus namun ketergantungan masyarakat terhadap pangan ini sangat besar. Makanya selama konsumsi beras tersebut masih tinggi, sulit bagi daerah kita untuk swasembada beras,” pendapatnya. (fia)

Rakyat Kalbar

Kayong Utara

Jumat, 30 Januari 2015

Samsat Kayong Utara

Buka Pelayanan PKB di Teluk Batang Dibuka Setiap Rabu di Bank Kalbar Teluk Batang

Kepala UPPPD Kayong Utara Dispenda Provinsi Kalbar Citra Duani (kanan) ketika membuka gerai pelayanan PKB di Bank Kalbar Teluk Batang, Rabu (28/1). KAMIRILUDDIN

SUKADANA. Satuan Manunggal Pelayanan Satu Atap (Samsat) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kayong Utara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalbar, telah membuka pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kecamatan Teluk Batang. Bertempat di Bank Kalbar Cabang Sukadana Kantor Pembantu Teluk Batang di Jalan GM Saunan Teluk Batang, Rabu (28/1).

“Dibukanya pelayanan pungutan PKB di Kecamatan Teluk Batang ini, dimaksudkan untuk mendekatkan dengan memperpendek rentang kendali dalam rangka meningkatkan pelayanan. Sehingga masyarakat

atau wajib pajak di kecamatan Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya, dan sekitarnya seperti Kepulauan Karimata, dapat dengan mudah membayar pajak. Tanpa harus melakukan pembayaran PKB jauh-jauh ke Samsat UPPD Kayong Utara Dispenda Kalbar di Sukadana.

Mengingat jarak tempuh ke ibukota kabupaten itu cukup jauh,” kata Citra Duani.

Dikatakannya jarak kota Sukadana menuju Teluk Batang sekitar 50 kilometer, apalagi dari kecamatan Seponti, Pulau Maya, maupun Kepulauan Karimata. Sehingga dengan demikian secara otomatis pendapatan pajak daerah, khususnya PKB di Kabupaten Kayong Utara (KKU)

dapat ditingkatkan.

“Terselenggarakannya kegiatan ini berkat kerjasama UPPD Kayong Utara Dispenda Provinsi Kalbar dengan Pemerintah KKU, Bank Kalbar Cabang Sukadana, dan instansi terkait lainnya. Ini sebagai langkah awal untuk menggali potensi dan meningkatkan pajak daerah, khususnya di kecamatan Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya, dan Kepulauan Karimata itu, sambil menunggu dibukanya gerai dalam waktu dekat nanti,” timpal Citra Duani.

Citra Duani mengatakan kegiatan operasional pelayanan PKB dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal akan dibuka

seminggu sekali, tepatnya tiap hari Rabu mulai jam 08.00 sampai 14.00 WIB. “Namun jika Gerai Pelayanan Samsat nanti dibuka di Teluk Batang maka akan dibuka pelayanan setiap hari kerja dapat dilakukan. Kepada masyarakat atau wajib pajak setempat diharapkan agar segera melakukan pembayaran PKB, sebelum jatuh tempo. Orang bijak taat pajak,” tutur Citra Duani.

Camat Teluk Batang, Sutarman mengatakan pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung upaya ini. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus masyarakat atau wajib pajak lebih dekat dan lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotor. Bayar jadi tepat waktunya.

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan bermotor, Citra Duani mengatakan pihaknya akan melakukan razia melibatkan petugas gabungan, termasuk di dalamnya pihak kepolisian. Razia gabungan sepedamotor maupun mobil di Teluk Batang nanti, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kelengkapan surat-menyurat kendaraan, termasuk perlengkapan berkendara yang aman demi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Ihwal rencana razia gabungan ini, juga dibenarkan Kapolsek Teluk Batang Kapten Untung. (lud)

11

Upacara HUT Pemprov Kalbar Ke-58 Tahun 2015 SUKADANA. Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ke-58 di Kabupaten Kayong Utara, bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Wakil Bupati Kyong Utara Idrus yang mewakili Bupati verhalangan hadir.

Wakil Bupati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

“Kita pantas untuk merasa bahagia, bangga dan penuh suka cita karena diusia yang ke-58 ini, Provinsi Kalimantan Barat semakin maju dan berkembang dengan hasil pembangunannya yang dapat kita nikmati bersama,” ungkap Idrus.

Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya agar Undang-Undang tersebut berlaku efektif, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Nomor Des.52/10/50 tanggal 12 Desember 1956 yang antara lain menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1957 dan secara yuridis Kalimantan Barat menjadi provinsi otonom. Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kali ini terasa lebih istimewa dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini karena pada tahun 2014 yang lalu, kita telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pe-

milihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan aman, damai, jujur dan adil.

Terselenggaranya Pemilihan Umum tersebut dengan baik, mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat Kalimantan Barat dalam berdemokrasi dan menunjukkan kualitas dan kematangan berdemokrasi di Kalimantan Barat.

Sejalan dengan perubahan status Kalimantan Barat sebagai Daerah provinsi otonom, DPRD Peralihan dalam sidangnya pada tanggal 28 Januari 1957 membentuk Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Momen tersebut menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tanggal 28 Januar i 1957 ditetapkan sebagai har i lahir Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2013 yang lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali berhasil meraih Nilai B Tingkat Nasional dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi antara pimpinan dengan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk selalu bekerja keras.

Selanjutnya di tahun 2014 yang lalu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menerima Penghargaan Peringkat ke-3 sebagai Pembina Bank Daerah Terbaik dan juga mendapatkan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dari Menteri Pertanian RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional pada tanggal 15 Desember 2014

yang lalu serta penghargaan dari Deputi Menteri Bidang Pe n g e m b a n g a n S u m b e r Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemasyarakatan Pemahaman Koperasi melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional.

“Selain itu pada tanggal 12 September 2014 Kalimantan Barat kembali berhasil meraih Opini Waja r Ta n p a Pe n g e c u a l i a n (W TP) terhadap Laporan Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013.

Karena itu, predikat WTP yang baru kita terima ini merupakan penghargaan tertinggi yang harus dapat kita pertahankan terus dari tahun ke tahun. Kemudian pada awal tahun 2015 ini, tepatnya pada peringatan hari Pabean Internasional ke-63 pada tanggal 26 Januar i 2015 lalu, Gubernur Kalimantan Barat telah menerima Penghargaan dari Organisasi Pabean Dunia atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat internasional melalui perbatasan Kalimantan Barat”.

Demikian isi pesan dari Guberbur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH dalam sambutannya yang dibacakan oleh Idrus selaku Wakil Bupati Kayong utara.

Peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ke- 58 tahun 2015 tersebut, dilaksanakan di halaman Dinas Pendidikan Kayong Utara. Wakil Bupati Kayong Utara idrus didampingi Wakil DPRD Kayong Utara sempat berbincang terlebih dahulu di ruang VIP yang telah disediakan.

Ini menenjukan adanya langkah awal yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kayong Utara. (lud)

Metro KETAPANG

Waspada Penyakit Pascabanjir

Uray Albert. MORDIADI

Singkawang. Bencana banjir telah berlalu di Kota Singkawang. Selain mewaspadai banjir berikutnya, warga juga diharapkan untuk mewaspadai penyakit yang muncul pascabanjir.

“Pascabanjir ini tidak menutup kemungkinan banyak mendatangkan penyakit, di antaranya DBD. Oleh karenanya, semua pihak harus membersihkan lingkungannya masing-masing,” kata Uray Albert, Ketua Forum Komunitas Hijau Harmoni Kota Singkawang kepada wartawan, Kamis (29/1).

Albert menyarankan, setiap kepala sekolah mengerahkan anak didiknya untuk membersihkan lingkungan untuk mengantisipasi penyakit yang diakibatkan nyamuk mematikan tersebut. “Misalnya, siswa yang olahraga diminta untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. Setiap hari tentu ada siswa yang sekolah,” katanya.

Dia mengharapkan, Dinas Pendidikan mengeluarkan instruksi kepada kepala sekolah untuk membersihkan lingkungan pascabanjir. “Tentunya bisa juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan,” harapan Albert.

Selain itu, setiap kelurahan juga diharapkan dapat mengerahkan warganya untuk membersihkan selokan dan lainnya, terutama lurah-lurah yang kawasan mengalami banjir beberapa waktu lalu. “Instruksikan untuk warga untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Ini akan lebih efektif dan efisien serta ekonomis,” papar Albert.

Dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk membersihkan lingkungan tersebut, selain dapat mengantisipasi penyebaran penyakit yang mungkin timbul pada pascabanjir, juga dapat menghidupkan kembali semangat gotong royong di masyarakat.

Kalau pun memang beberapa pihak tersebut, kata Albert, membutuhkan bantuan tenaga, Forum Komunitas Hijau Harmoni Kota Singkawang siap membantu.

“Forum ini beranggotakan 20 komunikasi, jumlahnya mencapai 200 orang, tentu bisa membantu untuk membersihkan lingkungan,” kata Ketua LSM Publik ini. (dik)

SINGKAWANG

BENGKAYANG

BPN Serahkan Sertifikat Aset Negara Ketapang. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang menyerahkan sebanyak 33 sertifikat Aset Barang Milik Negara (BMN) kepada Polres Ketapang serta dua sertifikat milik TVRI Ketapang.

Penyerahan sertifikat milik polres Ketapang diserahkan Kepala BPN Ketapang, Syamsuria kepada Waka Polres Ketapang, Kompol Syahron Kamis (29/1) di ruang Kepala Kantor BPN Ketapang.

Kepala BPN Ketapang, Syamsuria menjelaskan, sebanyak 33 sertifikat milik Polres Ketapang tersebar di berbagai kecamatan se-Ketapang.

Dari data BPN Ketapang, untuk Polres Ketapang total sertifikatnya ada 48 aset, namun yang sudah selesai dilegalisasi saat ini 33 sertifikat, sisanya 15 bidang masih dalam proses pelengkapan persyaratan baik yuridis maupun surat menyurat.

Sedangkan aset milik TVRI sebanyak dua sertifikat sudah sele-

Kepala Kantor BPN Ketapang Syamsuria menyerahkan sertifikat kepada Waka Polres Kompol Syahroni Kamis (29/1) diruang kerjanya. JAIDI CHANDRA

sai dilegalisasi. Sementara aset milik TNI sebanyak lima bidang

belum selesai sertifikatnya, karena masih ada persyaratan

yang belum lengkap.

Ia menjelaskan dari 15 bi-

dang tanah milik Polres Ketapang yang belum memiliki legalisasi di antaranya masih dalam tahapan teknis dan masih terkendala persoalan yuridis atau surat menyurat.

“Tadi sudah kita koordinasi agar pihak Polres maupun TNI segera melengkapi apa yang menjadi persyaratan, jika semua sudah dilengkapi, kemungkinan akhir februari sudah bisa diterbitkan sertifikatnya,” ungkapnya.

Syamsuria mengatakan, kendala dilapangan terkait legalisasi sertifikat tanah milik Negara ini seperti pada objek tanah yang tidak memiliki batas jelas, masalah surat menyurat yang belum lengkap juga menjadi suatu kendala.

“Jadi kita imbau pihak terkait segera melengkapi semuanya, agar proses legalisasi dapat segera direalisasikan, sebab kita hanya menunggu kelengkapan dan langsung bergerak untuk menyelesaikannya,” jelasnya. (jay)

Pelabuhan Sedau Bukan Prioritas Pemkot Singkawang Singkawang. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang mengakui tidak fokus untuk memfungsikan Pelabuhan Sedau, lantaran harus membereskan dulu persoalan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

“Pelabuhan kita itu tinggal bagaimana memfungsikannya, Pemkot Singkawang bisa saja. Tetapi kita tidak fokus ke situ, fokus kita ke PDAM,” kata Drs H Awang Ishak, Walikota Singkawang ditemui kantornya, Senin (26/1) lalu.

Kalau difokuskan pada pelabuhan, kata Awang, maka PDAM tidak akan tuntas. Belum lagi pembenahan taman kota, pelebaran jalan dan lainnya. Kendati demikian bukan berarti tidak ada

progress untuk memfungsikan pelabuhan tersebut. “Bukan berarti saya tidak mau membenahinya. Tetapi karena kita kekurangan dana,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkomfo) Kota Singkawang, Drs Sumastro MSi menjelaskan, Pelabuhan Sedau merupakan bagian dari Pelabuhan Singkawang. “Cuma kita menyebutkanya Pelabuhan Singkawang Terminal Sedau,” ujarnya.

Dalam pengembangan dari dahulu hingga sekarang, sudah memperlihatkan suatu bentuk infrastruktur yang lumayan baik, walaupun belum selesai. “Sudah ada infrastruktur di darat, seperti

terminal, perkantoran, dermaga dan lainnya,” ungkap Sumastro.

Tetapi terdapat sesuatu yang perlu diperkuat lagi, kata Sumastro, yakni alur Muara Sungai Sedau. “Saat ini kedalamannya masih terbatas, sehingga hanya kapal dengan kapasitas kecil yang bisa keluar masuk untuk bongkar muat, sekitar 60 GT (Gross Ton) ke bawah,” katanya.

Sumastro mengungkapkan, Pelabuhan Sedau itu menjadi langganan bongkar muat bagi kapal-kapal dari Pulau Tambelan, Natuna dan lainnya. “Bongkar muat itu sudah berjalan bagus, walaupun kapal-kapal kecil.

Makanya, kami menginginkan pelabuhan itu bisa sandar kapal dengan kapasitas 200 GT, syarat-

nya alurnya harus di perdalam,” katanya.

Oleh karenanya, Sumastro mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat (Pempus), lantaran memfungsikan Pelabuhan Sedau sejalan dengan kebijakan pusat yang mengedepankan pendekatan Tol Laut atau Maritim. “Konektivitas Pelabuhan Sedau ini dengan Kepulauan Riau, seperti Pulau Serasan, Tambelan, Bidai, Natuna yang selama ini sudah terjadi,” ujarnya.

Selama ini, ungkap Sumastro, kapal-kapal dari pulau-pulau tersebut menyuplai kebutuhan pokok dari Kota Singkawang.

Sebaliknya, mereka menyuplai ikan ke Kota Singkawang. “Tinggal bagaimana kapasitas kapal-

nya kita tingkatkan,” ucapnya.

Kalau alur Sungai Sedau sudah lebih dalam dan kapal-kapal berkapasitas 200 GT bisa sandar, kata Sumastro, akan terjadi efisiensi angkutan. “Berikutnya kita berpikir kalau bisa tidak usah dalam bentuk curailagi.

Apa salahnya kita kita kembangkan pengangkutan barang dengan peti kemas atau container,” katanya.

Dia mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Sedau terus berlangsung, saat ini masuk tahap pengerasan jalan. “Memang belum akan difungsikan, karena alurnya dangkal. Tetapi pasti akan difungsikan, karena alokasi APBN untuk pelabuhan itu besar,” ujar Sumastro. (dik)

Melawi Membangun Laboh Ju Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Nanga Pinoh-RK. Sebagaian besar masyarakat Melawi bergerak di sektor pertanian dan perdagangan skala kecil.

Kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Melawi hendaknya memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Sebab berkaitan dengan banyak orang. Demikian dikatakan tokoh masyarakat Melawi yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Melawi, Ritaudin, belum lama ini.

Ritaudin mengungkapkan, ini sangat beralasan mengingat krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang menimpa Indonesia beberapa tahun silam bisa dijadikan pelajaran betapa usaha kecil dan menegah yang bisa bertahan. Sementara perusahan-perusahana besar serta bank-bank banyak yang gulung tikar.

Ketika krisis ekonomi yang juga melanda negara-negara di kawasan Asia, terbukti sektor ekonomi tetap menggeliat.

Ditandai dengan meningkatnya harga beberapa komoditas pertanian di tingkat petani. Misalnya, kelapa, kecengkeh, karet dan komunitas ekspor lainnya.

“Kondisi ril ekonomi pada saat krisis bisa menjadi pelajaran untuk menata ekonomi daerah ini. Saat ini ekonomi kerakyatan yang berskala kecil, pertanian serta perkebunan rakyat harus dibangun,” jelasnya.

Penataan ekonomi kerakyatan ini, kata Ritaudin adalah sebagai pondasi perekonomian daerah. Sebagai pondasi atau dasar, ekonomi kerakyatan harus kuat dan tangguh.

Setelah sektor ini kuat, daerah ini bisa melirik sektor-sektor lain.

“Seperti halnya perekonomian di Thailand dan Vietnam.

Negara ini memiliki basis perekonomian pertanian dan usaha kecil, Melawi hampir sama potensi dengan kedua negara itu,” paparnya. Ritaudin berpendapat, menata ekonomi kerakyatan yang kuat membutuhkan perjuangan yang keras. Perjuangan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Tidak semudah membalikan telapak tangan,” ujarnya.

Menurutnya, peran Pemerintah Kabupaten Melawi adalah memberikan bantuan berupa dana serta melakukan pendampingan secara intensif. Bukan hanya memberi uang atau bantuan berupa barang kepada masyarakat, melainkan bagaimana bersama-sama masyarakat mengelola bantuan tersebut sehingga dapat dikembangkan.

“Selama ini pemerintah hanya memberikan bantuan, sementara pendampingannya hanya sekadar formalitas.

Pendampingan hanya dilakukan setengah hati. Jelas ini tidak akan menghasilkan apa-apa,” tegasnya.

Pendampingan terhadap ekonomi kerakyatan, usul Ritaudin, bisa dikoordinir oleh instansi terkait. Pendampingan terhadap petani bisa dilakukan oleh dinas pertanian, mengembangkan sektor perkebunan bisa didampingi oleh dinas kehutanan dan perkebuanan (Hutbun). Sementara pedagang kecil, pedagang kaki lima dan usaha kecil lainnya pendampingan dapat dilakukan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (Disperindagkop).

Instansi terkait harus mendampingi masyarakat secara intensif. Ukuran intensif pendampingan melekat sehingga perekonomian masyarakat Melawi menjadi baik.

“Pegawai yang ada di instansi hendaknya diberdayakan secara maksimal untuk keperluan pendampingan. Pagawai yang ada harus dijadikan fasilitator untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” paparnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Jumat, 30 Januari 2015

12

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Keberadaan Perpustakaan

Diwajibkan Aturan

Nanga Pinoh-RK. Keberadaan perpustakaan diharapkan bisa mengakomodir kepentingan berbagai lapisan masyarakat untuk mengakses beragam informasi maupun pengetahuan melalui buku. Mulai dari orang yang tidak sekolah, belum sekolah, drop out hingga pasca sekolah.

Pemerintah Kabupaten Melawi, dinas, badan, kantor serta sekolah dituntut untuk menyediakan perpustakaan. Bahkan aturan yang ada di Indonesia menekankan keberadaan sekolah.

“Unesco PBB telah mendeklair manivesto perpustakaan sekolah, kelas sebagai tempat pengajaran dan pembelajaran sesungguhnya ada di perpustakaan.

Artinya perpustakaan bukan sekadar pelengkap. Hal itu juga dikehendaki UU No 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas menegaskan, setiap unit sekolah wajib ada perpustakaan,” ucap praktisi pendidikan Kabupaten Melawi, Sabilil Mutadin.

Sabilil berpendapat, keberadaan perpustakaan di sekolah dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Diknas No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

“Kima tahun ke depan, setiap penyelenggara sekolah wajib mengangkat kepala perpustakaan sekolah,” ujarnya.

Bukan hanya sekolah yang diwajibkan memiliki perpustakaan, perguruan tinggi juga diwajibkan memiliki perpustakan. “Konon perpustakaan jantungnya perguruan tinggi.

Toh tidak ada jantung pun yang hidup,” singgungnya.

Ia l a nt a s m e ma p a rk a n , aturan yang menegaskan perguruan tinggi harus memiliki perpustakaan. Yakni, Instruksi Menteri Pendidikan No 9 Tahun 1962 tentang Perpustakaan pada pusat universitas atau institut negeri. Semestnya tidak mungkin sebuah karya ilmiah ditulis yang dibuat mahasiswa tanpa referensi tanpa bibliografi serta tanpa bahan bacaan.

“Tetapi banyak terjadi karya karya ilmiah, skripsi, tesis, bahkan disertasi bisa dibeli sehingga muncul jargon sekolah tidak, ijazah ada,” cetus Sabilil.

Sementara di tempat kerja, ungkap Supriyanto, harus memiliki perpustakaan. Tatkala orang sudah lulus dan harus bekerja di setiap kantor, badan dan dinas harus ada perpustakaan.

Perpustakaan dapat mendukung tugas pokok dan fungsi sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Presiden (Perpes) No 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintahan.

“Untuk masyarakat seharusnya, di setiap kabupaten atau kota ada perpustakaan. Sebagai pelaksana PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib. Bahkan, Unesco juga sudah mendeklair dengan manivesto perpustakaan umum. Bahwa diyakini perpustakaan umum adalah salah satu pintu kecerdasan bangsa.

Penekanan lebih pada UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Ia m e n g ha ra p k a n , p e rpustakaan provinsi sebagai kepanjangan tangan perpusnas dan perpustakaan kabupaten/kota sebagai kepanjangan tangan perpustakaan provinsi.

Perpustakaan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan ini berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, penelitian, pelestarian, deposit dan pusat jejaring perpustakaan.

“Mengingat satu dan lain hal kondisi perpustakaan di republik ini belum sesuai dengan harapan. Maka peran perpustakaan kabupaten memiliki sangat strategis sebagai perpustakaan pembina,” ulasnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Belajar Menganalisa Keberpihakan APBD Terhadap Rakyat Nanga Pinoh-RK. Semua program pembangunan tersusun dalam dokumen APBD. Namun apakah APBD yang dibuat Pemerintah Kabupaten Melawi bersama anggota DPRD Kabupaten Melawi berpihak terhadap kepentingan publik tentu bisa dianalisa. Masyarakat juga bisa menganalisa beragam program yang telah disusun tersebut. Apakah condong terhadap kepentingan rakyat atau malah sebaliknya.

Tokoh pemuda Melawi, Syamsul Bahri membeberkan, cara menganalisa APBD. “Dalam analisa dokumen pembangunan ada istilah analisis konsistensi.

Analisis ini dimaksudkan untuk

melihat apakah target-target yang diasumsikan oleh dokumen perencanaan yang tertuang dalam perencanaan yang lebih panjang sesuai dengan asumsi yang dikembangkan dalam dokumen perencanaan yang lebih pendek,” papar Syamsul.

Misalnya, sambung dia, target Pemerintah Kabupaten Melawi menekan angka kematian ibu melahirkan dari 44/10000 kelahiran menjadi 14/10000 kelahiran dalam 5 tahun. Itu artinya setiap tahun minimal pemerintah dapat menekan angka kematian ibu melahirkan sebanyak 5 jiwa sehingga rencana kerja pemerintah harus

mengacu pada angka tersebut.

“Jika tidak maka telah terjadi ketidakkonsistenan perencanaan yang pada dasanya berbasis pada asumsi yang dibuat oleh pemerintah sendiri,” ujarnya.

Selain analisa konsistensi, ulas Syamsul, ada analisis relasi.

Analisis ini dimaksukan untuk melihat keterkaitan antara perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Isu ketercukupan dan overlapping program pada dasarnya selalu mengemuka dalam bagian ini.

Syamsul mencontohkan, overlapping yakni pemerintah pusat melalui dana dekon-

sentrasi telah menganggarkan program penyediaan sarana air bersih. Namun dengan kegiatan dan lokasi yang sama dilakukan pula oleh pemerintah daerah.

Isu ketercukupan misalnya, untuk tiga tahun ke depan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk pemberantasan buta huruf adalah sebesar tiga miliar. Dari komposisi anggaran sharing dari pemertinah pusat hanya Rp700 juta, sementara pemerintah daerah memilik anggaran sebesar Rp250 juta saja.

Analisis lainnya dari dokumen APBD adalah terminologi kunci. Dari dokumen-dokumen

tersebut perlu ditelisik lebih jauh apakah target–target yang tercantum telah menjelaskan bagaimana pemeritah daerah mewujudkan komitmen tersebut.

Misalnya, jika pemerintah daerah telah menargetkan bahwa pada kurun waktu 5 tahun angka kemiskinan dapat ditekan sekian persen maka pertanyaannya adalah bagaimana strategi, program dan alokasi anggaran yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk menekan hal tersebut.

Di sinilah pertanyaan penting apakah dokumen perencanaan tersebut telah menjelaskan hal tersebut. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita

Sekda Dorong Peningkatan PAD Sintang-RK. Pemerintah pusat sudah memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yakni secara terus menerus menggali sumbersumber keuangan sebanyak-banyaknya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah maupun penerimaan lain yang sah.

Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah saat membuka kegiatan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan daerah Kabupaten Sintang Triwulan IV Tahun 2014, di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (29/1).

“Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh pemerintah daerah.

Dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah. Maka peningkatan PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah,” ucap Yosepha.

Menurut Yosepha, pihaknya terus mendorong peningkatan PAD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Supaya secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Yosepha menambahkan, berdasarkan laporan Kepala Dispenda Kabupaten Sintang, dalam 5 tahun terakhir kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah rata-rata hanya mencapai 6 persen.

Kondisi tersebut menunjukan kecilnya pendapatan yang bisa diusahakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sintang.

“Namun saya sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Dispenda untuk terus menggali segenap potensi yang ada di Kabupaten Sintang. Seperti penarikan pajak dari menjamurnya menara telekomunikasi, mendata rumah kost, melakukan pertemuan dengan para notaris, gebyar peduli pajak, sosialisasi PBB P2 ke 14 kecamatan dan berbagai upaya meningkatkan kesadaran dan memotivasi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak,” beber Yosepha.

Kegiata evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan penerimaan daerah selama tahun 2014 serta menginventarisasi permasalahan dan hambatan yang terjadi di lapangan sebagai barometer keberhasilan atau kegagalan pengeloaan PAD. “Kepada semua SKPD saya minta terus menggali potensi yang ada. Mengintensifkan potensi yang ada serta melakukan upaya atau terobosan dengan bekerja lebih optimal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sintang,” ulasnya. (din)

Pemerintah Kumpulkan SKPD Tindaklanjuti Rekomendasi KPK dan BPKP Sintang-RK. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan evaluasi melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menindaklanjuti super visi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan perizinan tambang, di ruang rapat Sekda Kabupaten Sintang, Kamis (29/1).

Rapat dipimpin langsung Sekda Kabupaten Sintang, Yosepha Hasna serta dihadiri sejumlah SKPD terkait. Seperti Distamben, Dishut, BLH, PU, Bappeda dan KTSP.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni mengatakan, evaluasi ini dilakukan guna mengatasi adanya kerugian negara akibat usaha pertambangan di Kabupaten Sintang.

“Kita ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut terkait supervisi tersebut dilakukan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben),” ucapnya.

KPK dan BPKP telah memberikan sembilan rekomendasi mengenai pengelolaan perizinan pertambangan di daerah yang harus ditindaklanjuti oleh tiap SKPD.

Kesembilan rekomendasi tersebut berbentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah ditindaklanjuti oleh Distamben Kabupaten Sintang. Dari kesembilan rekomendasi tersebut, lanjut Roni, Pemerintah Kabupaten Sintang masih belum dapat memaksimalkan satu rekomendasi. Yakni adanya inspektur tambang yang merupakan petugas berwenang untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan pertambangan.

“Ini sulit kita penuhi, karena butuh waktu yang cukup panjang dalam menyeleksi inspektur tambang,” papar Roni.

Saat ini baru terdapat em-

pat perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin produksi. Sedangkan yang lainnya baru mengantongi izin pengeksplorasian lokasi tambang.

“Bagi perusahaan yang sudah diberikan izin produksi, bila tidak melakukan produksi akan kita evaluasi dan dicabut izinnya. Tapi itu harus melewati beberapa tahap maupun proses terlebih dahulu. Karena itu akan diawasi terus,” paparnya.

Roni menambahkan, selain izin produksi dan izin eksplorasi, pemerintah juga akan mengevaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk aktivi-

tas pertambangan. Menurut undang-undang, hutan lindung bisa digunakan jika ada ijin pinjam pakai kawasan.

Sementara itu, Kepala Distamben Kabupaten Sintang, Syamsul Hadi mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan dan menindaklanjuti dengan cepat kesembilan rekomendasi dari KPK dan BPKP. “Sembilan rekomendasi sudah kita selesaikan semua.

Seterusnya akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Setda Sintang,” paparnya.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

Enam Guru Asal Sintang Berangkat ke Australia

Para guru yang akan dikirim ke Australia berfoto bersama Bupati Sintang dan Kepala Dinas Pendidikan Sintang.

Sintang-RK. Sebanyak enam guru asal Kabupaten Sintang dikirim ke Australia mewakili Indonesia. Keberangkatan keenam guru tersebut dalam program Building Relationships Hrought Intercultural Dialogue and Growing Engagement (BRIDGE) Australia-Indonesia.

Bupati Sintang, Milton Crosby berharap, para guru yang berangkat dapat menjadi

duta bangsa dan Kabupaten Sintang, di Australia. Kekayaan budaya daerah supaya dipromosikan. “Tenun ikat Sintang jangan lupa diperkenalkan.

Asal-usul burung garuda, yang kini menjadi lambang negara juga tolong disampaikan,” ujar Bupati Sintang, Milton Crosby saat menerima audiensi keenam guru sebelum berangkat ke Australia, Kamis (29/1).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marchues Afen beserta jajaran turut mendampingi saat enam guru beraudiensi dengan Bupati Sintang.

Menurut Bupati Sintang, begitu berada di Australia, keenam guru supaya memberi kabar positif tentang Indonesia dan isu mengenai etnis Dayak. Penjelasan tentang Indonesia menjun-

jung toleransi telah terbangun dalam masyarakatnya.

“Konflik agama maupun golongan tidak ada di Indonesia. Tidak benar orang Dayak makan manusia. Ini tolong disampaikan,” ingat Milton.

Milton berharap, begitu keenam guru yang dikirim kembali ke Indonesia, bisa membuat orang Australia berkunjung ke Kabupaten Sintang. Karena itu, Milton membekali secara khusus buku tentang Sintang sebagai bahan bagi para guru selama di Australia. Bukunya berisi tentang informasi tenun ikat serta berbagai potensi kebudayaan.

“Cerita tenun ikat ada dalam buku ini. Tenun ikat Sintang dibuat masih secara alami.

Begitu pula bahan bakunya.

Keunikan tenun ikat Sintang ada pada motifnya,” paparnya.

Milton berharap, para guru bisa memperdalam ilmu selama di Australia. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat disinergikan untuk menunjang dunia pendidikan di Kabupaten Sintang. Tidak kalah penting yakni menjaga nama baik bangsa serta daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Marcues Afen mengatakan, keenam guru asal Kabupaten Sintang ikut pertukaran mengajar di Australia, bukan dikarenakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang memilih. Namun hasil seleksi langsung yang dilakukan oleh kedutaan Besar Australia, di Indonesia.

Menurut Afen, keenam guru itu diseleksi kemampuan bahasa Inggris, baik lisan dan tulisan.

Kemudian juga harus melewati tes motivasi. Keenamnya dinyatakan lolos. Mereka akan tergabung dengan guru dari empat provinsi lain di Indonesia untuk berangkat ke Australia. Mereka di Australia dijadwalkan selama tiga minggu.

Enam guru yang dikirim ke Australia berasal dari berbagai sekolah. Yakni, SDN 7 Sintang, SD Panca Setia dan SD Suluh Nusantara. Tiap sekolah masing-masing mengutus dua guru. Mereka adalah Fransiska Wiwin Suryani, Maria Ellysabet, Gunawan, Labora Febriyanti Damanik, Benyamin Pagi dan Misnari sebagai ketua rombongan. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan

Januar. ARMAN HAIRIADI

CSR Perusahaan Sawit Minim Putussibau. Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Januar menilai, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Bumi Uncak Kapuas ini masih kurang dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR).

“Banyak masyarakat yang mengeluh terhadap perusahaan perkebunan sawit, lantaran tidak ada tanggungjawabnya. Salah satunya perusahan di Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan,” kata Januar ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1).

Memang secara ekonomi, kata Politisi Partai Golkar ini, perusahaan perkebun sawit tersebut telah menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja lokal dan 50 persen tenaga dari luar. Tetapi, dari segi kewajiban perusahaan dalam menyalurkan CSR belum berdampak pada masyarakat sekitar. “Padahal CSR ini merupakan kewajiban perusahaan yang tidak bisa ditawar-tawar,” tegas Januar.

Dia mengungkapkan, di Kapuas Hulu saat ini sudah banyak perusahaan perkebunan sawit dengan skala besar. Namun keberadaanya di tengah-tengah masyarakat masih belum dirasakan manfaatnya. “Bahkan dalam menyalurkan CSR-nya saja, pihak perusahaan belum sepenuh hati,” kata Januar.

Menurutnya lantaran perusahaan perkebunan sawit izin dari desa. Sudah selayaknya, perusahaan tersebut lebih memerhatikan persoalan-persoalan di desa sekitarnya. Mulai dari masalah jalan, air bersih, pendidikan, rumah ibadah, dan sebagainya.

“Keberadaan perusahaan perkebunan sawit tentu memiliki dampak lingkungan kepada masyarakat sekitar. Sehingga sudah sepatutnya perusahaan lebih memerhatikan kebutuhan masyarakat,” tegas Januar. (aRm)

Apai Ji Ongah BPBD Keluhkan Peralatan minim Dana Logistik Hanya Rp30 juta Sanggau. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sanggau, Vicky Ludovicus Putra mengeluhkan minimnya peralatan yang dimiliki institusinya itu. Saat ini, BPBD Sanggau hanya memiliki satu perahu karet dan dua mobil.

“Kendala selama ini memang sarana. Mobil kita kurang sekali,” keluh Vicky.

Untuk menambah perahu karet, Vicky mengaku telah mengajukan ke pemerintah pusat. Dengan satu perahu karet tak akan banyak membantu jika terjadi banjir di beberapa titik. Ia pun harus menunggu bantuan dari Propinsi. “Banjir kemarin, kita dibantu SARS Kalbar,” akunya.

Padahal untuk peralatan idealnya, BPBD Sanggau memiliki tujuh perahu karet, satu lagi mobil jenis pikap, dan tujuh tenda pengungsi. “Kita sudah ajukan (permohonan bantuan) tenda pengungsi itu ke BNPB,” ungkapnya.

Kurangnya sarana itu tak lepas minimnya anggaran BPBD. Vikcy mengaku pada 2014, dana BPBD Sanggau tak lebih dari Rp1,5 milyar. “Itu untuk keseluruhan, termasuk gaji dan honor. Untuk logistik saja kita hanya Rp30 juta. Sedangkan perbidangnya Rp90 juta, termasuk perjalanan dinas dan penyuluhan,” rincinya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sanggau, Jumadi menilai justeru yang menjadi masalah di BPBD Sanggau saat ini adalah koordinasi, bukan fasilitas. Jika kekurangan peralatan, Jumadi menyilakan BPBD mengusulkan ke DPRD. “BPBD ini kan dibentuk berdasarkan perundang-undangan, kalau memamang kurang usulkan saja, kita support. Berapapun kekurangannya kita upayakan penuhi, karena itu sudah kewajiban kita,” tegas Jumadi.

Kurangnya koordinasi itulah, kata Jumadi membuat BPBD susah sendiri. “Koordinasinya tidak ada. Kan bisa berkoordinasi dengan Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran, soal kekurangan perahu, mobil maupun peralatan lainnya,” terang Jumadi. (KiA)

Jumat, 30 Januari 2015

13

Polres Serahkan Puluhan Drum BBM ke Kejaksaan Putussibau. Satreskrim Polres Kapuas Hulu menyerahkan puluhan drum Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Putussibau. Ini merupakan barang bukti kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditangani polisi.

Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) Bripka Egnasius menjelaskan, barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan 28 Oktober 2012 silam.

Saat itu petugas berhasil mengamankan mobil Pikap Hiluk atas nama Sumadi alias Abay.

Ketika melakukan pengembangan kepada Sumadi, polisi menemukan barang bukti dari Edi, warga Kecamatan Boyan Tanjung. “ Edi kami tahan, karena kedapatan menyimpan solar 20 drum. Saat P21 dilakukan 26 Desember 2012 dan tahap duanya baru dilakukan pada 24 Desember 2014,” jelas Egnasius.

Kemudian, kata Egnasius ada pula kasus penangkapan penyalahgunaan BBM subsidi pada 29 April 2013 dengan tersangka Abdurrahim. Tersangka ditahan

Barang Bukti BBM yang diserahkan ke Kejaksaan. ARMAN HAIRIADI

ketika membawa 43 drum BBM bersubsidi yang terdiri atas 18 drum solar dan 25 drum premium di perairan Desa Suai Kecamatan Embaloh Hilir dengan menggunakan kapal bandong.

Tersangka tidak bisa menunjukan bukti-bukti dan dokumen secara lengkap, hanya ada SIUP dan SITU saja. “Dalam pemeriksaan kami melibatkan saksi ahli dari Pertamina sampai BPH Migas Jakarta. Namun sebelum tahap dua selesai, penyidik su-

dah menggeser barang bukti ke Kejaksaan. Proses P-21 nya 30 Agustus 2013,” ungkap Egnasius.

Namun untuk tahap dua kasus Abdurrahim, tambah dia, hingga hari ini belum bisa dilakukan.

Diperkirakan Senin 2 Februari 2015 akan dilakukan tahap dua.

“Pelimpahannya makan waktu yang sangat lama, karena di kejaksaan tidak punya tempat,” jelas Egnasius.

Selain itu, kata Egnasisus, barang bukti juga belum leng-

kap. “Kami juga merasa beban jika barang bukti berada di tempat kami terus, sementara P-21 sudah kami dilaksanakan, tentu itu menjadi pertanyaan masyarakat,” katanya.

Egnasius menegaskan, pihaknya melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa kasus penangkapan BBM selama ini sudah sesuai prosedur dan penyidikan tidak lamban.

Setelah P-21, pihaknya sudah ingin melanjutkan tahap dua ke

Kejari dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka. Tetapi pihak Kejari belum bisa melanjutkan ke tahap dua karena Kejati tidak mempunyai tempat penyimpanan barang bukti BBM. Terpisah, Kasi (Kepala Seksi) Pidana Umum Kejari Putussibau, Hartono menuturkan, untuk proses penyidikan ketika polisi serahkan berkas setelah 14 hari, Kejaksaan tangani sesuai prosedur. “Masalah tahap dua itu kondisi teknis di lapangan. Seperti tempat penyimpanan barang di Kejaksaan ini terbatas. Demikian juga dengan tersangka juga tidak ditahan,” terang Hartono.

Dengan demikian, kata Hartono lagi, ketika kejaksaan diminta melakukan proses ke tahap dua, jadi kesulitan, sehingga perlu proses. “Untuk kasus Abdurrhaim, sebenarnya kemarin Senin (26/1) sudah mau masuk tahap dua, tidak lama kemudian tersangka mengirimkan surat. Yang menyatakan ia sakit, sehingga terjadi penundaan,” pungkasnya. (aRm)

Awas Penyakit DBD PUTUSSIBAU. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu belum mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD). Bahkan masyarakat diminta terus waspada, mengingat belakangan ini cuaca makin ekstrem.

“Berbagai macam penyakit seperti diare, DBD, muntaber dan gatal-gatal merupakan di antara jenis penyakit yang sangat rentan menyerang manusia di saat cuaca tidak menentu seperti sekarang ini,” terang dr H Harisson MKes, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/1).

Banjir atau air pasang yang selalu datang silih berganti, kata Harisson, akan dibarengi dengan terikutnya sampah-sampah.

Masyarakat pun diingatkan agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. “Turun-naiknya debit air sungai membuat genangan di berbagai tempat. Sehingga memungkinkan jadi berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegypty,” jelasnya.

Olehkarenanya, Gerakan 3M Plus harus terus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Pasalnya, di saat musim hujan seperti sekarang, nyamuk cepat berkembangbiak.

Apalagi penyebaran penya-

dr H Harisson MKes

kit DBD sulit hilang, kecuali masyarakat benar-benar membersihkan lingkungan dengan

baik, sehingga tidak ada tempat nyamuk berkembang.

DBD merupakan penyakit infeksi yang akut yang disebabkan virus dengue dan disebarkan nyamuk Aedes aegypti betina.

Untuk mencegahnya harus dengan melakukan 3M plus. Yakni, dengan Menguras bak mandi dan tempat-tempat penampungan air minimal satu seminggu sekali. Ini dilakukan karena perkembangan telur menjadi nyamuk dewasa 7 hingga 10 hari.

“Segera Menutup rapat tempat penampungan air seperti tempayan, drum, dan tempat-tempat air lainnya dengan tujuan agar nyamuk tidak dapat bertelur pada tempat-tempat tersebut.

Mengganti air pada vas bunga dan tempat minum burung setidaknya seminggu sekali,” terang Harisson.

Dia menyarakankan masyarakat agar membersihkan pekarangan dan halaman rumah dari barang-barang bekas terutama yang berpotensi menjadi tempat nyamuk. Kubur tempat-tempat berkembang jentik-jentik nyamuk, seperti sampah kaleng, botol pecah, dan ember plastik.

“Selain DBD, di saat musim hujan dan pasang seperti saat ini, juga rentan terjadi serangan penyakit gatal-gatal, diare dan muntaber. Ini yang mesti selalu diwaspadai oleh masyarakat,” ingat Harisson. (aRm)

Bumi Daranante Kadistankanak Tumbang di Acara Pelantikan 12 Camat Tetap Dilantik Sanggau. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Distankanak) Sanggau, John Hendri tiba-tiba tumbang di tengah acara pelantikan Camat di gedung pertemuan umum (GPU) Balai Betomu, Kamis (29/1) pagi.

Peristiwa tersebut terjadi pada sesi pembacaan doa. Sebelum tumbang, ia sempat duduk sebentar kemudian berdiri lagi.

Tak lama berdiri, ia pun langsung tumbang. “Beliau berdiri, kemudian duduk lagi, katanya capek duduk. Ketika berdiri yang kedua itu langsung tumbang,” kata Asisten II, Roni Fauzan yang ketika acara duduk persis di sebelah John Hendri.

John tumbang dengan posisi tertelungkup, wajahnya sempat membentur lantai. Beruntung tak mengenai sandaran kursi di depannya. “Jatuhnya di celah-celah antara dua kursi itu,” kata Roni.

Roni sendiri mengaku tak sempat menahan tubuh koleganya itu lantaran sama-sekali tak menyangka John bakal tumbang. Karena selama acara, John tak mengeluh sakit sedikitpun. “Hanya bercerita soal anaknya yang sedang kuliah di Jogja. Beliau berencana mau menjemput ke Jogja, saat libu panjang nanti. Mungkin pak John kelelahan,” ungkapnya.

Sesaat setelah tumbang, beberapa orang yang hadir termasuk

Bupati Poulus Hadi menjenguk Kadistankanak, John Hendri di ruang UGD RSUD Sanggau usai pelantikan Camat. Dan Para Camat diambil sumpahnya sebelum dilantik Bupati Poulus Hadi di GPU Balai Betomu. KIRAM AKBAR

protokoler langsung menolong. Ia dibopong menuju mobil lalu dilarikan ke RSUD Sanggau. Ketika dibopong itu, wajahnya terlihat pucat, namun matanya tetap terbuka. Ia sepertinya sadar ketika dibawa. “Saya sempat tecengang, tak menyangka. Beberapa saat baru saya sadar pak John jatuh.

Ketika jatuh itu matanya tetap terbuka,” kata Hadi Sudibyo, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Sanggau, yang duduk tak jauh dari tempat duduk John.

Bupati Poulus Hadi sendiri mengaku tak mengetahui insiden itu. Ia sempat kaget begitu diberitahu soal tumbangnya John Hendri oleh protokoler Setda. Tak lama usai acara, Bupati beserta isteri mengunjungi anak buahnya itu di ruang unit gawat darurat (UGD).

“Saya tak tahu, tiba-tiba pandangan saya gelap,” cerita John di hadapan Bupati.

John mengaku mengaku langsung sadar beberapa saat usai jatuh itu. “Maksud saya itu, ndak usah dibawa, saya bisa jalan sendiri (usai jatuh),” tuturnya.

Di RSUD, ia sempat diperiksa menggunakan EKG (alat pendeteksi jantung), hasilnya tak ada masalah dengan jatungnya.

“Mungkin kelelahan, karena ke-

marin kan ikut ke Segumun, ada kunjungan Menhan. Pak John juga jarang makan dan sering ngopi. Tapi ndak apa-apa, hanya kelelahan saja,” ujar salah seorang kolega John.

Sementara itu, pelantikan 12 Camat oleh Bupati Poulus Hadi tetap berlangsung lancar. Diharapkan para Camat yang di-

No 1 2

Nama Daniel Thamrin Suen.S.Sos,M.Si Drs. Anselmus

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Drs. Paulus Usrin,M.Si Drs. Lovianus Anus Toni Kulung.S.Sos Raden Asmadi.S.IP.M.Si Jemain,S.IP Drs. Inosensius Nono Victorianus Suparman,S.Pd Mangaranap Siahaan,SH Eduardus Evald,S.Sos

lantik itu dapat membantu Bupati mewujudkan visi-misi “Sanggau Maju dan Terdepan”. “Hari ini saudara adalah orang-orang yang kami percaya. Saya mengetahui latar belakang saudara. Saya berharap bisa membantu mewujudkan Sanggau yang lebih baik,” kata Bupati pada acara pelantikan itu. (KiA)

Jabatan Lama Camat Kembayan Kabid Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Camat Toba Camat Noyan Sekretaris Kecamatan Tayan Hulu Camat Jangkang Kabid Kebersihan BLHKPK Sekretaris Kecamatan Noyan Sekretaris Kecamatan Mukok Kabid TK-SD-SDLB Dikpora Sekretaris Dishubkominfo Kabid Informasi Disdukcapil

Jabatan Baru Camat Kapuas Camat Tayan Hulu Camat Parindu Camat Balai Pj. Camat Tayan Hilir Camat Meliau Camat Toba Camat Kembayan Pj. Camat Mukok Camat Entikong Camat Noyan Camat Jangkang

Sumber: Humas Setda Sanggau

Beberkan Kondisi Sanggau di Depan Menhan

Bupati beserta isteri, Ny Arita ketika menyambut kedatangan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. humas Pemkab Sanggau

Sanggau. Bupati Poulus Hadi membeberkan kondisi kabupaten Sangggau di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, Selasa (28/1) di dusun Segumun kecamatan Sekayam.

“Walaupun anggaran pemerintah Kabupaten Sanggau terbatas namun kita berupaya meningkatkan infrastruktur perbatasan. Puji Tuhan kita masih didukung APBD Provinsi dan APBN,” kata Bupati pada acara malam ramah-tamah bersama Menhan, Pangdam XII

Tanjungpura, MayJen Toto Rinanto di Segumon.

Bupati juga membeberkan keluhan petani terkait anjloknya harga karet dan banjir yang menerjang lima kecamatan belum lama ini. “Kita telah mendata mudah mudahan petani padi tidak mengalami fuso (rusak). Pemkab Sanggau telah mengantisispasi dengan ketahanan pangan,” akunya.

Hal lainnya, yang menjadi kendala kendala adalah tingkat pendidikan yang rendah. Un-

tuk itu Pemkab Sanggau sudah berusaha meningkatkan indek pendidikan dengan membuat program bea siswa mini dengan mengirimkan dua ratus mahasiswa, bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi.

“Kita sangat prihatin ketika berkunjung ke suatu desa, kita tanya berapa yang sudah menjadi sarjana di sini, ada yang tidak bisa menjawab dan ada yang menjawab itupun hanya satu dua orang saja,” ungkapnya.

Namun ia berjanji berusaha semaksimal memajukan kabupaten Sanggau ini walaupun dengan jangkauan wilayah yang begitu luas. “Semoga kedatangan pak menteri akan membawa perubahan khususnya pertahanan perbatasan dengan membangun berbagai Infrastruktur,” harapnya.

Pada kunjungan ini, juga digelar acara peletakan batu pertama pembangunan Komplek Pengamanan Perbatasan Segumon oleh Menhan. (KiA-humas)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Jumat, 30 Januari 2015

14

Nb, Gelapkan Setoran PBB Buat Modal Usaha

Injeh Karaja

Kesaksian vocal group dari sekretariat DPRD Landak. ANTONIUS

Natal Keluarga Besar DPRD Landak NGABANG. Perayaan natal keluarga besar anggota DPRD Landak tahun 2014 dan tahun baru 2015, digelar di ruang sidang DPRD Landak, Kamis (29/1). Perayaan tampak meriah, masing-masing praksi menampilkan kesaksian bakat dan seni yang mereka miliki.

“Dengan semangat Natal dan tahun baru kita tingkatkan kebersamaan dan persaudaraan di lingkungan keluarga besar DPRD kabupaten Landak,” kata Ketua DPRD Landak, Heri Saman.

Natal ini merupakan agenda rutin tahunan, bertujuan menyatukan rasa kebersamaan dalam keluarga besar anggota DPRD Landak. Semua anggota Dewan bisa membawa keluarga pada perayaan natal dan bertemu bersama di ruangan ini.

“Kita berharap, perayaan Natal ini sangat berguna bagi kita semua. Semoga di tahun baru 2015 ini, kita bisa berkerja lebih baik lagi. Apa yang sudah baik dikerjakan selama ini agar ditingkatkan lebih baik lagi,” harapnya.

Sekretaris DPRD Landak, Asuardi Daris, menambahkan, perayaan natal di DPRD Landak ini merupakan agenda tetap setiap tahun, sejak 2009. “Walaupun perayaannya sudah akhir bulan Januari tapi tetap kami laksanakan,” kata Asuardi.

Perayaan Natal ini sangat penting, untuk penyegaran iman. “Siraman rohani itu sangat penting. Apalagi kita manusia yang lemah, sangat mudah tergoda. Jika kita lemah tanpa siraman rohani maka kita mudah tergoda,” ujarnya.

Untuk mencegah godaan dan tantangan itu kita perlu iman yang kuat. Perayaan Natal tahun ini panitia mengundang pembicara dari Anik, Marbun Sati.(ius).

NGABANG. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngabang berhasil mengungkap kasus penggelapan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2013 yang melibatkan salah satu PNS di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Landak, Nb, 40 warga Ngabang.

Nb merupakan petugas penerima dan penyetor pajak yang berkantor di Bank Kalbar Cabang Ngabang. Nb ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Ngabang sejak 12 Januari lalu.

Kepala Kejari Ngabang, Teguh Wardoyo mengatakan, uang PBB tersebut dikumpulkan dari seluruh desa sekabupaten Landak untuk disetorkan ke kas daerah.

“Dari target PBB sebesar Rp. 1 miliar, yang bisa direalisasikan Dispenda Landak sebesar Rp. 800 juta lebih. Dari Rp. 800 juta lebih itu, setelah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merekonsiliasi penyesuaian data dengan Dispenda Landak untuk memastikan apakah pajak penerimaan PBB itu sudah masuk ke kas negara atau belum, didapat sekitar Rp. 400 juta lebih yang sudah masuk ke kas negara,” jelas Teguh, Rabu (28/1) di kantornya.

Setelah Kepala Bidang (Kabid) Pajak Dispenda Landak melihat ada selisih antara laporan yang dibuat petugas pelapor PBB, seharusnya uang pajak yang masuk

Teguh Wardoyo. ANTONIUS

itu sebesar Rp800 juta lebih.

“Nah, karena ada selisih itu, petugas penerima dan penyetor PBB Dispenda Landak, Nb dipanggil. Nb pun mengaku

adanya selisih uang pajak itu,” kata Teguh yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ngabang, Sutrisno Tabeas.

Nb mengaku telah menggelapkan uang PBB sebesar Rp. 300 juta lebih untuk modal usaha bersama Ys yang beralamat di Pontianak. “Menurut pengakuan Nb, Ys sudah kabur ke Taiwan,” katanya.

Sedangkan Rp100 juta lebih lagi kata Teguh, dipinjamkan ke Neti warga Sanggau dengan pinjaman yang berbunga.

“Menurut pengakuan Nb lagi, Neti sudah meninggal dunia,” terangnya.

Selisih Rp 400 juta lebih itu

memang belum dikembalikan tersangka. “Tindak lanjut dari kasus ini, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi. Kita sudah memohon kepada Kanwil Pajak untuk mengirim saksi ahli. Sekarang kita masih menunggu balasan dari Kanwil Pajak,” katanya.

Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 3199 yang dirubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto pasal 18.

“Sedangkan untuk Ys bisa dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini berawal dari hasil temuan kita di lapangan,” jelasnya (ius).

Harapkan Pemasukan dari Parkir NGABANG. Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang terus berupaya menggali potensi pendapatan asli desa yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan desa setempat.

Satu di antara potensi pendapatan asli desa yang diharapkan itu yakni retribusi perparkiran. Untuk memuluskan rencana itu, Kades Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Yohanes mengundang Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Landak, Ependi dan sejumlah juru parkir di wilayah Desa Hilir Kantor guna melakukan pertemuan di kantor desa setempat, Kamis (29/1).

Ditemui usai pertemuan, Yohanes mengakui, selama ini memang belum ada pemasukan pendapatan asli desa yang riil.

“Makanya kami mengundang instansi dan juru parkir di sekitar wilayah desa Hilir Kantor untuk memperjelas status pengelo-

laan parkir di desa kita ini,” ujar Yohanes.

Menurutnya, sesuai arahan dari Kepala Dishubkominfo Landak, untuk saat ini pengelolaan parkir resmi di kota Ngabang dan sekitarnya sebanyak 32 titik. “Ke-32 titik parkir inipun sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati Landak. Lokasi parkir yang sudah ditetapkan ini tidak boleh dikutak katik lagi,” katanya.

Ditambahkan Yohanes, untuk memberi peluang pemasukan pendapatan asli desa melalui potensi perparkiran ini, nantinya akan dicek lagi lokasi parkir di wilayah desa Hilir Kantor yang belum tergarap diluar 32 titik parkir tersebut.

“Nantinya kita akan bekerjasama secara kemitraan dengan Pemkab Landak untuk menggarap lahan perpakiran di Desa Hilir Kantor ini. Sedangkan pembagian hasil retribusi parkir sudah disepakati sebesar 75 persen untuk Pemkab Landak dan 25 persen untuk desa,” jelas Yohanes. (ius)

Pertemuan aparatur desa dengan petugas parkir. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Langkah Strategis Pemkab Sekadau Tangani Bencana

Balai Betomu

Dari Pemetaan Kawasan Rawan, Hingga Wacana Relokasi Warga Ilustrasi/IST

Tertibkan Label Halal di Rumah Makan SEKADAU. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sekadau kembali diminta untuk menertibkan pemasangan label halal di sejumlah rumah makan dan toko penjual makanan di Bumi Lawang Kuari. Hal itu dipandang perlu guna memberikan kepastian kepada para konsumen, khususnya yang beragama muslim.

“Kita minta kepada Disperindagkop untuk melakukan cross check apakah pemasangan label halal di beberapa rumah makan dan toko penjual makanan di sejumlah tempat di Sekadau itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” desak Hartono, Wakil Ketua Komunitas Muslim Forever Sewak, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis (29/1).

Pria yang karib disapa Lolo itu menilai, selama ini pemasangan label halal di rumah makan dan toko penjual makanan di Sekadau masih terkesan kurang tertib. Ada rumah makan yang memasang label halal, sementara makanan yang disajikan diolah dengan tata cara yang kurang memperhatikan kaidah kehalalan.

“Ini kan bisa menjebak konsumen, khususnya yang beragama muslim. Kalau Disperindagkop selaku pihak yang berwenang membiarkan, tentu mereka akan ikut ketiban dosanya,” argumen dia.

Apa yang disampaikan Lolo bukan isapan jempol belaka. Penelusuran awak koran ini, ada sejumlah rumah makan di Kota Sekadau yang memasang label halal, sementara tata cara pengolahan makannya seperti yang disebut Lolo. Bahkan, awak koran ini sempat menemukan salah satu rumah makan yang memasang label halal juga menjual makanan yang tidak halal.

“Makanya kita minta yang seperti ini ditertibkan,” pinta Lolo.

Ditegaskannya, pihaknya tidak melarang siapa pun untuk berusaha, termasuk untuk membuka usaha rumah makan dan sebagainya. Hanya saja, ia berharap agar usaha dijalankan dengan benar dan tidak menjebak konsumen.

“Kalau memang menjual makanan yang tidak halal, jangan pajang label halal. Disperindagkop harus melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang agar tidak membohongi konsumen,” tukas Lolo. (bdu)

SEKADAU. Bencana alam yang melanda beberapa wilayah Kabupaten Sekadau secara beruntun selama periode Desember 2014 hingga akhir Januari 2015 menuai keprihatinan banyak pihak. Mulai bencana konvensional seperti banjir hingga bencana tak biasa semacam angin puting beliung serta tanah longsor menguji kesabaran masyarakat yang menjadi korban.

Selama periode itu, banjir setidaknya merendam 18 desa dan menggenangi ribuan rumah.

Angin puting beliung sempat melanda Dusun Sejirak, Desa Perongkan, dan menumbangkan beberapa pohon besar serta membuat kemacetan lalu lintas.

Sebuah rumah milik warga di Kampung Tebal Desa Mungguk rata dengan tanah akibat hantaman angin pada 7 Januari lalu.

Terakhir, tanah longsor pada 25 Januari merusak tiga unit rumah serta mengancam 23 rumah lainnya di Kampung Tebal, Desa Mungguk. Pemerintah bergerak cepat dengan mengambil langkah penanggulangan.

Warga korban bencana rata-rata

Suasana Rakor penanggulangan bencana di ruang rapat bupati Sekadau, (29/1) kemarin. ABDU SYUKRI

sudah diungsikan ke rumah kerabat masing-masing dan bangunan milik pemerintah.

Untuk menetapkan langkah selanjutnya, Pemkab Sekadau bersama stakeholder lainnya

menggelar rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana, kemarin. Rapat yang dipimpin Bupati Simon Petrus itu fokus pada penanganan paskabencana. Pemkab sendiri sudah

menetapkan status siaga darurat bencana banjir sejak bulan November 2014 lalu sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati nomor 362/365/BPBD-PB/2014.

“Rentetan bencana yang men-

impa masyarakat akhir-akhir ini membuat kita semua prihatin.

Dalam forum ini perlu diinisiasi langkah-langkah strategis terkait penanggulangan sesudah bencana,” ujar Bupati Simon Petrus dalam arahannya, Kamis (29/1).

Ditambahkan Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau, Ir Akhmad Suryadi MT, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana seperti pemetaan daerah rawan bencana, penyebaran peringatan bencana melalui media massa, menetapkan status siaga bencana, penanganan pengungsi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, serta pemulihan sarana prasarana akibat bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Khusus di daerah longsor, ada inisiatif bagaimana kalau daerah itu direlokasi karena tingkat kerawanannya tinggi. Tapi ini perlu dibicarakan dengan masyarakat,” ujar Akhmad. (bdu/Humas Pemkab Sekadau)

Bupati Khawatir Pembangunan Fasum di Seputar DAS Mubazir

Bupati Sekadau, Simon Petrus. ABDU SYUKRI

SEKADAU. Bencana yang terjadi di Jalan Masjid At-Taqwa,

RT 1/RW 1, Dusun Mungguk 1, Desa Mungguk, Sekadau Hilir beberapa waktu lalu membuka mata kita akan ancaman longsor di seputar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah daerah pun memastikan akan berpikir panjang untuk membangun fasilitas tertentu di kawasan DAS. “Kita tidak akan membangun fasilitas umum di daerah DAS,” jelas Bupati Sekadau,

Simon Petrus, kepada sejumlah wartawan, saat meninjau bangunan warga yang terkena longsor, belum lama ini.

Sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah juga melarang keras warga agar tidak membangun rumah atau bangunan lainnya. “Bangunan di sekitar DAS tidak akan kita terbitkan IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan),” tegas pria yang sudah

menjabat Bupati Sekadau dua periode itu.

Simon meminta sikap tegasnya itu bisa dipahami masyarakat dengan bijak. Dalam artian, rakyatnya yang tinggal di tepian sungai jangan menilai kalau mereka dianaktirikan atau dikucilkan.

“Kita minta masyarakat mengerti. Bukan kita tidak mau membangun, tapi kita khawatir pembangunan itu akan

menjadi mubazir. Nanti belum lama dibangun, sudah runtuh,” ulasnya.

Apa yang disampaikan Simon itu bukan tanpa bukti. Beberapa tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Sekadau membangun sejumlah jembatan di DAS Sekadau. Belum lama jembatan yang dibangun itu miring. Bahkan, salah satu jembatan langsung ambruk. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Tumpahan Salok

RSUD Sambas Jajaki Kerjasama Sambas. Selama dua hari, Kamis-Jumat (29-30/1), RSUD Sambas akan melakukan penjajakan ke Fakultas Kedokteran Universitas Dipenegoro dan RS Karyadi Semarang. Ini merupakan upaya melaksanakan kerjasama residen senior bidang anestesiologi, dan mewujudkan ketersediaan ahli anestesiologi berkelanjutan di RSUD Sambas.

Kepala Bagian TU RSUD Sambas, dr H Ganjar Eko Prabowo kepada wartawan, belum lama ini menjelaskan, RSUD sangat memerlukan kerjasama keterlanjutan tenaga anestesi, karena bidang ini sangat membantu dan diperlukan oleh dokter bedah dan dokter obgyn dalam proses operasi, agar berlangsung sempurna.

“Mewakili RSUD Sambas, selama dua hari saya akan menghadap Kepala Bagian dan Ketua Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang,” ungkap dr H Ganjar

Eko Prabowo di ruang kerjanya.

Ganjar panggilan akrabnya mengatakan, saat ini RSUD Sambas belum melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran manapun. RSUD hanya pasif menerima kiriman residen dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Nantinya produk kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk MoU antara RSUD Sambas dengan Fakultas Kedokteran Universitas Dipenegoro, dan setelah terjadi kesepakatan, diharapkan RSUD Sambas dapat menjadi sister hospital (rumah sakit satelit),” jelasnya.

Jika penjajakan bagian anestesi tahap pertama ini sukses, maka akan dilakukan MoU program studi lain. Sehingga hasil kerjasama ini mampu meningkatkan pelayanan RSUD Sambas menjadi semakin lancar. “Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas,” tuturnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Jumat, 30 Januari 2015

15

Bupati Resmikan Kantor Desa Parit Baru

Pemdes Ujung Tombak Pelayanan Prima Sambas. Pemerintah desa (Pemdes) merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga pelayanan yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan memudahkan masyarakat. Salah satunya dalam pengurusan administrasi kependudukan.

“Besar harapan saya dan masyarakat khususnya warga Desa Parit Baru, ke depan pelayanan semakin baik, karena dengan adanya kantor baru tentu dapat memberikan semangat baru. Sehingga pelayanan prima sangat diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH, Rabu (28/1) saat meresmikan penggunaan Kantor Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau.

Dihadapan Muspika Selakau, Kades se-Kecamatan Pemangkat, Selakau, Selakau Timur, Salatiga, Semparuk dan tamu undangan lain, Bupati menegaskan, sebagai umat beragama patut bersyukur dengan diresmikannya Kantor Desa Parit Baru. Fasilitas baru tersebut perlu dijaga demi kewibawaan pemerintahan desa, terutama dalam memberikan pelayanan prima. “Mari bersama kita bantu masyarakat agar rakyat hidup nyaman di atas standar kemiskinan.

Sehingga peran pemerintah desa sebagai ujung tombak daerah bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Berbicara desa, kata Bupati, pemerintahan akan memperkuat pemerintahan desa sesuai keinginan Presiden RI, Ir H Joko Widodo. “Bahkan untuk Alokasi Dana Desa yang berasal dari

APBD Kabupaten Sambas saja, telah dianggarkan sebesar Rp 83 miliar lebih. Tujuannya, agar pelayanan pemerintah desa bisa semakin baik,” ungkapnya.

Belum lagi, kata dia, bakal direalisasikan bantuan dari pemerintah pusat kepada desa sesuai amanah UU Desa.

Rencananya, setiap desa mendapat tambahan dari pusat sebesar Rp 300 juta sampai Rp 400 juta. “Memang jumlah bantuan pusat untuk desa bervariasi, karena melihat sejumlah faktor, seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah dan aksebilitas, dan lain sebagainya,” jelas Bupati.

Oleh sebab itu, tambahnya, aparat desa harus mampu merealisasikan program kerjanya sejak sekarang, apalagi kantor baru sudah diresmi-

kan. Fasilitas ini harus dimanfaatkan dengan baik, dan upayakan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. “Saat ini kita lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga untuk pembangunan, kita harus sisihkan 70 persen anggaran,” katanya.

Jika anggaran desa sudah meningkat, tambah Bupati, maka perangkat desa seperti RT, RW, kepala dusun, dan amil juga harus diperhatikan.

“Kalau anggaran desa sudah naik, diharapkan pemerintah desa bisa meningkatkan insentif bagi RT dan aparatur lain yang aktif dalam mendukung program desa. Ke depan, Pemkab Sambas juga akan memperhatikan RT, karena RT merupakan ujung tombak pemerintahan desa,” kata Bupati. (edo)

Sambungan TNI Gadungan ..................................................................................................................dari halaman 9 Asyik Berjudi ...........................................................dari halaman 9 melakukan pemungutan liar dengan mengaku sebagai anggota TNI di wilayah Simpang Hulu, Ketapang.

Penangkapan berawal dari laporan sopir yang melapor ke Polsek Simpang Hulu, karena Fako yang dibawanya dirampas pelaku yang pada saat kejadian mengaku sebagai anggota TNI. “Pada saat sopir truk istirahat dan makan, pelaku yang aslinya bernama Wahyu mendatangi dirinya menggunakan seragam lengkap TNI. Dia menanyakan dokumen kayu yang dibawa. Setelah ditunjukkan dokumennya, pelaku langsung merampasnya. Sempat terjadi tarik menarik sebelum akhirnya pelaku berhasil membawa kabur dokumen kayu milik sopir truk,” kata Hady, Kamis (29/1).

Kapolres mengatakan, setelah mendapat laporan jajaran Polsek Simpang Hulu, jajaran Polres melakukan pengejaran terhadap Wahyu. Akhirnya sekitar pukul 22.00 pelaku diamankan di Jalan Pemasak, Kecamatan Meliau.

“Pelaku ditemukan dalam mobil Honda Jazz bersama seorang wanita. Setelah diperiksa juga ditemukan seragam lengkap TNI atas nama

Aan beserta Narkoba jenis shabu seberat setengah gram, tiga unit handphone, satu laptop serta alat isap (bong),” jelas Hady.

Kapolres mengungkapkan, berdasarkan informasi masyarakat Simpang Hulu, Wahyu memang sering mengaku sebagai anggota polisi maupun TNI untuk melakukan pemerasan, baik terhadap warga sekitar maupun para pengguna jalan.

“Dia memang meresahkan warga atau pengguna jalan yang melintas.

Biasanya kalau mengaku sebagai polisi selalu berpakaian preman. Sedangkan saat mengaku sebagai anggota TNI menggunakan seragam TNI lengkap,” kata Kapolres.

Dari hasil koordinasi polisi kepada Satgas Intel Kodam yang langsung mengecek keberadaan Wahyu, memastikan kalau pelaku bukan anggota TNI. “Pelaku juga seorang DPO kasus 365, ada beberapa LP pelaku di Polres Ketapang. Yang jelas pelaku bukan anggota TNI,” tegasnya.

Dari keterangan saksi, Kapolres menjelaskan, pakaian dinas TNI lengkap yang digunakan Wahyu memang milik seorang

anggota TNI yang ketinggalan di mobilnya, pada saat dirinya mengantar anggota TNI tersebut.

“Seragam lengkap itu memang milik anggota TNI yang tertinggal, kemudian digunakannya untuk menakut-nakuti korbannya.

Namun yang jelas akan tetap kita telusuri semuanya,” tegas Kapolres.

Tersangka Wahyu yang merupakan warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang ini mengaku pakaian yang digunakannya itu milik seorang anggota TNI yang tertinggal di mobil. Saat itu dirinya mengantar anggota TNI tersebut dari Pontianak ke Kecamatan Nanga Tayap.

“Ini baru pertama kali, kebetulan ada kesempatan,” ungkap Wahyu.

Pria yang sempat mendekam di Lapas Klas II A Pontianak selama dua tahun atas kasus perampasan truk karet di wilayah Ketapang ini, mengaku Narkoba yang ditemui di dalam mobil yang dikendarainya, memang miliknya yang hendak ia konsumsi sendiri. “Narkoba itu saya ambil di Pontianak, untuk konsumsi sendiri bukan untuk dijual,” kilahnya. (jay)

Saat Pacaran........................................................................................................................dari halaman 9 tinggi. Sehingga, teriakan awal Mar tak terdengar orang lain. Gopal pun berhasil menggagahi ibu muda empat anak itu.

Terkuaknya kebejatan Gopal, berawal dari kedatangan Di (26), adik Mar. Kala itu, dia hendak mengambil beras di gudang dekat warung Mar. Dia heran karena kakanya tak ada di sana. Dia lalu bertanya ke pelanggan kakaknya. “Jawabannya, kakak tadi ngantar kopi ke dalam gudang,” ucap Di. Dia lalu mendatangi gudang Gopal. Begitu masuk, dia kaget bukan main melihat kakaknya meronta dengan kondisi celana karetnya melorot , sementara Gopal menindihnya.

Melihat itu, dia langsung menghajar Gopal

hingga babak belur. Bahkan menariknya ke rumah kepling, ditemani warga yang juga sempat ikut menghajar Gopal.

Gopal kemudian diboyong ke kantor polisi. Dibebernya, “Tidak ada niat aku mau memerkosa. Karena kondisi gudang sunyi dan korban pakai baju tidur, tiba-tiba aja aku menarik tangannya,” ujarnya.

Gopal juga mengungkapkan kekesalannya karena diputusi Mar, padahal baru empat bulan menjalin asmara.

“Aku dibayang-bayangi rasa sakit hati karena diputusinya. Awal kami menjalin hubungan saat aku minum kopi di warungnya di depan gudang. Udah empat bulan, diputusinya aku. Selama itu kami tidak pernah

berhubungan badan, makanya aku lampiaskan, memperkosanya,” tambah Sutrisno.

Sementara itu, Mar yang melapor ke polisi, terlihat biasa saja. Tak ada tanda-tanda kekerasan terlihat. Pakaiannya juga tak ada koyak. Namun perempuan yang bersuamikan supir truk itu enggan berkomentar saat diwawancarai kru Pos Metro Medan (Grup JPNN).

Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Ronny Oktavianus mengatakan kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Pelabuhan Belawan.

“Kita tidak ada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Makanya kasus tersebut akan dilimpahkan ke polres untuk diproses,” terangnya. (jpnn)

BPN dan ....................................................................................................................................dari halaman 9 Menurutnya, tanah tersebut beperkara.

Kamis, (29/1) Rakyat Kalbar mewawancarai Kepala BPN Kota Pontianak, Askani.

Kemudian Askani menceritakan kronologis permasalahan tanah bersertifikat HGB nomor 1781. Berikut penuturan Askani.

“Tanah Winata Gunawan memang dulunya direncanakan akan dibangun jalan.

Tetapi pada tahun 2000, Walikota Pontianak saat itu merekomendasikan tanah itu menjadi HGB. Nah kemudian terbitlah sertifikat HGB nomor 1781,” ujar Askani.

Setelah terbit sertifikat selama dua tahun, lanjut Askani, belakangan Walikota menilai, jika tanah itu dimililki seseorang. Maka akan mengganggu akses masyarakat. Rekomendasi itu dicabut kembali dan Walikota meminta BPN membatalkan penerbitan sertifikat.

“Berdasarkan pencabutan itu, status tanah itu kembali menjadi fasilitas umum (Fasum).

Tetapi, Winata Gunawan selaku hak kuasa melakukan gugatan. Hasilnya Mahkamah Agung (MA) menyatakan tanah itu tidak boleh kembali jadi Fasum. Secara otomatis Winata Menang dan mempunyai hak atas

tanah itu,” jelas Askani.

Diceritakan Askani, setelah Winata menang di PTUN, masyarakat menggugat ke Pengadilan Negeri (PN) Pontianak. “Entah Siapa yang menang. Yang jelas ada melakukan banding hingga naik kasasi,” urainya.

Kepala Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya, H Fuadi Yusla mengaku, sebelum merobohkan pagar Ali Halim, terlebih dahulu menyelesaikan masalah pagar Winata Gunawan.

“Dalam waktu dekat kita akan menertibkan pagar yang tidak berizin (pagar milik Winata). Kita akan kirim surat ke Satpol PP. Pagar itu pasti akan dibongkar,” kata Fuadi.

Fuadi mengakui, untuk menyelesaikan pagar beton Ali Halim pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BPN Kota Pontianak.

“Kita akan melakukannya step by step. Saya fokus selesaikan masalah pagar yang tidak ada IMB-nya dulu. Setelah itu, kita akan minta BPN mengukur ulang tanah Ali Halim. Kita akan turun bersama-sama ke lapangan. Kalau terbukti benar, melalui Satpol PP kita akan

bongkar juga pagar Ali Halim,” tegas Fuadi.

Ketika dikonfirmasi, Winata Gunawan mengaku heran dengan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya. Sebab MA lewat PTUN sudah memenangkan dirinya terhadap tanah HGB nomor 1781. Tapi mengapa Tata Ruang mengatakan itu beperkara.

“Masyarakat mana yang menggugat? Letak objek tanahnya di mana? Siapa yang digugat dan dasarnya apa dia menggugat? Kita mau kembalikan fakta yang ada. BPN dan Dinas Tata Ruang-kan mempunyai orang hukum.

Apakah putusan PN bisa membatalkan putusan MA? Apalagi sudah inkrah,” kesal Winata.

Anehnya lagi, kata Winata, yang menggugat tanah HGB nomor 1781 adalah Hasan Kasim.

“Nah dia itu tinggal di mana? Apa kepentingan dia dalam masalah ini?” tanya dia.

Winata bersedia jika Pemkot mau membongkar pagar yang berada di atas tanah HGB nomor 1781. “Kalau Tata Ruang mempunyai kekuatan hukum untuk membongkar?

Silakan bongkar. Dasar dia apa? Kirimkan surat ke saya dan Penasihat Hukum dulu.

Kami akan jawab,” ucap Winata. (dsk)

salah seorang pejudi itu melarikan diri. “Oiii... oiii berhenti,” teriak petugas gabungan sambil mengejar pemuda itu.

Bahkan petugas gabungan berupaya mengepung pemuda yang melarikan diri itu hingga ke pinggir Jalan Imam Bonjol.

Namun sayang, pengejaran yang dilakukan petugas tidak membuahkan hasil. Tiga lainnya digelandang ke markas Satpol PP Kota Pontianak. Petugas juga mengamankan barang bukti kartu remi box serta sejumlah uang.

Kasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan (P3) Sat Pol PP Kota Pontianak, Rahmat Suprayitno mengatakan, kasus perjudian yang ditemukannya itu dilimpahkan ke Sat Reskrim Polresta Pontianak. “Kita sudah limpahkan ke Sat Reskrim Polresta Pontianak untuk diproses hukum,” jelas Rahmat.

Seorang pemain judi yang melarikan diri itu akan dilakukan pengejaran. Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. (zrn/oxa)

Penertiban THM .................................................dari halaman 9 Kemudian berlanjut di Gang H Arsyad, Jalan Imam Bonjol, indekos di tepian Sungai Kapuas. Petugas gabungan menemukan empat pemuda yang asyik bermain judi, kemudian pasangan mesum serta penghuni yang tidak memiliki KTP. Razia dilanjutkan di Gang Pandu, Satpol PP dan petugas lainnya tidak menemukan pelanggaran. Begitu juga di Wisma Pelangi.

Razia berlanjut hingga ke indekos Mendawai samping Hotel Merpati, Jalan Imam Bonjol.

Petugas gabungan menemukan pasangan mesum dan penghuni yang tak memiliki KTP. Terakhir razia dilakukan di Gang H Mursyid Dalam.

Petugas gabungan mengamankan 11 remaja dan pemuda. Mereka diantaranya tiga pemain judi yang dilimpahkan ke Polresta Pontianak.

Kemudian satu pasangan mesum anak di bawah umur dan tiga pasangan mesum dewasa.

Kasi P3 Satpol PP Kota Pontianak, Rahmat Suprayitno mengatakan, jajarannya melakukan razia untuk menekan penyakit masyarakat yang di penginapan kawasan Kota Pontianak, baik itu Wisma maupun indekos. “Ada sebelas orang yang kita amankan, empat pasangan mesum, satu pasangan mesum terdiri dari anak di bawah umur,” ungkap Rahmat.

Semua yang terjaring akan didata dan dibina. Kemudian menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. “Untuk pasangan anak di bawah umur kita serahkan kepada orangtuanya. Sedangkan pasangan mesum yang dewasa dan penghuni yang tidak memiliki KTP dan Kipem kita kenakan Tipiring,” tegas Rahmat.

Rahmat menegaskan, pasangan mesum dewasa sebanyak tiga pasang, divonis hakim membayar denda Rp1.510.000, kemudian yang tidak memiliki KTP Rp155.000 dan yang tidak memiliki Kipem Rp155.000. (zrn/oxa)

Penyebar Kupon................................................dari halaman 9 sekitar pukul 22.00 Wib. Cuplis mengendarai sepeda motor bersama rekannya yang hendak membagikan kupon berhadiah.

“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat, ada orang yang mencurigakan menyebarkan kupon berhadiah di setiap rumah warga. Kami langsung turun untuk melakukan penangkapan,” jelas Kapolsekta Pontianak Selatan Kompol Dudung Setyawan menjelaskan kronologis penangkapan Cuplis kepada Rakyat Kalbar, Kamis (29/1).

Dijelaskan Kapolsekta Pontianak Selatan, sayangnya saat hendak dilakukan penangkapan, teman Cuplis berhasil melarikan diri.

“Rekan Cuplis kabur, saat ini sedang dalam pencarian,” ujar Kompol Dudung saat dijumpai di ruangannya.

Setelah berhasil menangkap Cuplis, polisi langsung melakukan pengembangan. Cuplis menginap di Wisma Pelangi, Gang Pandu, Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan. “Di kamar Cuplis kita menemukan sebanyak 5.000 kupon berhadiah palsu yang hendak disebarkan bersama rekannya yang masih dalam pencarian saat ini,” kata Dudung.

Target dari komplotan Cuplis ini adalah warga yang mempercayai isi jupon itu.

“Mereka yang percaya dipastikan akan menghubungi kantor Cuplis. Nantinya komplotan yang terorganisir ini meminta sejumlah uang dengan alasan untuk mengantar hadiah ke rumah korbannya,” jelas Dudung.

Dudung mengatakan, kedok atau modus penipuan seperti ini sudah berlangsung sejak lama. Polisi juga sudah lama mengincar pelakunya. “Akhirnya tertangkap juga,” papar

Dudung saat menunjukkan barang bukti berupa kupon palsu yang belum disebarkan pelaku.

Dijumpai Mapolsekta Pontianak Selatan, Cuplis membenarkan kalau dirinya kaki dari aksi penipuan berkedok kupon berhadiah tersebut. “Saya hanya disuruh untuk menyebarkan kupon berhadiah ini. Kalau saya mampu menghabiskan 10 ribu kupon, saya akan mendapatkan uang Rp2 juta. Kalau hanya mampu 5000 kupon, maka saya akan diberikan uang Rp1 juta,” ungkapnya.

Cuplis mengaku, sebelum menyebarkan kupon di Kalbar, dirinya sudah menyebarkannya ke beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

“Sebelum di Kalbar, saya ke Aceh, Lampung, Banjar Masin, Kalimantan Timur dan yang ini misi saya di Kota Pontianak,” ungkapnya lagi.

“Upah penyebaran di luar dari tempat penginapan, makan dan biaya transportasi saya. Jadi saya dan teman saya terima bersih, yang penting menyebarkan kupon ini saja,” sambung Cuplis.

Di Kota Pontianak Cuplis hanya ditargetkan selama empat hari saja menghabiskan sebanyak 5000 kupon. “Kemudian saya akan pindah lagi ke provinsi lainnya, namun belum tahu kemana, karena menunggu telepon dari bos,” katanya.

Dengan ditangkapnya Cuplis ini, Dudung mengimbau masyarakat yang menjadi korbannya untuk segera membuat laporan.

“Apabila sudah ada yang menjadi korban penipuan berkedok kupon berhadiah ini, segera laporkan,” ungkapnya. (zrn)

BKSDA Bekuk ...........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Kepala BKSDA Kalbar, Sustyo Iriono menjelaskan, penangkapan berawal dari informasi yang didapat petugas SPORC Mandor. “Lokasi ini sudah kita lakukan operasi dan bersih. Ternyata, masih ada aktivitas yang nekat untuk memulai lagi penambangan liar di KCA (Konservasi Cagar Alam) Mandor,” kata Sustyo, di BKSDA Kalbar, Kamis (29/1) sore.

Dalam upaya pemberantasan di kawasan KCA Mandor ini, Sustyo perintahkan sedikitnya 38 personel SPORC Brigade Bekantan yang dipimpin Kanit Operasi SPORC Hari Novianto, untuk melakukan operasi pemberantasan terhadap kegiatan PETI. “Operasi ini bertujuan untuk memberantas kegiatan ilegal seperti PETI dan penebangan kayu

ilegal. Serta untuk mencegah agar masyarakat tak melakukan kegiatan melanggar hukum itu,” katanya.

Dalam operasi itu, petugas bersenjata lengkap berhasil mengamankan sedikitnya 12 pekerja PETI di KCA Mandor. Kemudian menyita barang bukti berupa mesin dompeng dan peralatan penambangan lainnya. Di sekitar kawasan KCA Mandor, petugas juga memusnahkan dua mesin dompeng berikut peralatan penambangan lainnya, yang saat itu ditemukan tanpa pemilik. Diduga, pemiliknya kabur ketika mengetahui ada petugas yang operasi.

Selanjutnya, ke 12 pekerja itu dibawa ke BKSDA Kalbar untuk diperiksa lebih lanjut. “Pemeriksaan ini juga melibatkan Korwas Polda

Kalbar,” katanya.

Dari pemeriksaan sementara dan dari kekuatan bukti yang cukup, empat dari 12 pekerja itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial DM, FF, MM dan HD. Keempat tersangka ini, kata Sustyo merupakan orang yang mempunyai peran penting dalam melakukan aktivitas PETI itu. “Saat ini para tersangka sudah dititipkan di Rutan Pontianak,” ujarnya.

Proses pemeriksaan terhadap kasus ini, kata Sustyo akan tetap dilakukan untuk dikembangkan, guna mengetahui siapa saja yang berada di belakang aktivitas yang melibatkan warga kecil ini. “Kita kembangkan terus, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan nantinya juga akan dijadikan tersangka baru. Big

Boss nya juga akan kita kembangkan,” ancam Sustyo.

Para tersangka yang melakukan kegiatan penambangan ilegal dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menambang di dalam kawasan hutan ini, melanggar Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Tersangka diancam hukuman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun, serta dengan denda minimal Rp1,5 miliar dan maksimal Rp10 miliar,” tegasnya.

Dilanjutkannya, sambil menunggu berkas itu diserahkan ke Kejaksaan, BKSDA terus berkoordinasi dengan kepolisian. Selama enam bulan sejak kepemimpinannya, dipaparkan Sustyo, BKSDA Kalbar

baru menangani satu kasus penambangan ilegal PETI ini. “November 2014 lalu, kita juga tangani kasus perambahan hutan atau illegal logging atas nama Saiful di Melintang, Paloh Sambas. Sekarang sudah P21,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 27 November 2014 lalu, SPORC Brigade Bekntan BKSDA Kalbar juga pernah menggelar operasi serupa yang melibatkan aparat terkait seperti Polres Landak, Polres Mandor, Koramil Mandor dan staf Kecamatan Mandor. Dalam operasi itu, petugas masih memberikan kesempatan kepada para penambang untuk membongkar dan membawa mesin serta peralatan tambangnya keluar dari kawasan KCA Mandor. Petugas hanya memusnahkan beberapa mesin dan

peralatan tambang tak bertuan.

Lanjut Sustyo menjelaskan, di Kalbar ini banyak kawasan KCA yang berpotensial untuk dilakukan penambangan. Kawasan terparah adalah Mandor, TNBK dan Bukit Reka. “Kegiatan ini menghancurkan habitat dan pencemaran mercury serta pendangkalan aliran sungai.

Kerusakan di Mandor saja, sepertiga dari 3.080 hektar atau sekitar 800 hektar. Itu selama 16 tahun aktivitas PETI berlangsung,” katanya.

Dalam pengawasan dan pemberantasan, sebenarnya yang utama bagi BKSDA, kata Sustyo, hanya di kawasan konservasi saja. Namun, bila mana Pemda maupun pihak terkait minta bantuan, maka akan didukung penuh. (oxa)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

Rakyat Kalbar Jumat, 30 Januari 2015

U T I J S U R JU BUNGA CITRA LESTARI

BIAR LENGKET Bunga Citra Lestari punya strategi supaya suaminya, Ashraf Sinclair tak melupakannya. Strategi itu sederhana, dan tak perlu biaya besar untuk melakukannya.

“Punya tubuh yang wangi,” kata Unge, sapaan karib Bunga Citra Lestari di sebuah acara yang digelar di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (28/1) lalu.

Diakuinya, keharuman tubuh menjadi bagian penting. Selain untuk kenyamanan, Unge punya alasan khusus menghindari bau badan tak sedap. Katanya, menggunakan wangi-wangian merupakan salah satu senjatanya supaya tidak dilupakan suami, Ashraf Sinclair. “Tentunya wangi penting.

Pekerjaan aku kan bersinggungan dengan orang banyak. Setiap

kali menggunakan produk, aku selalu tanya sama suami. Karena dia menikmati wanginya juga kan. Wangi sensual bisa membuat kita tak terlupakan, apalagi sama suami,” lanjutnya. “Kita pasti nggak mau dilupakan.

Jangan sampai kita dilupakan sama suami,” sambung ibu satu putra itu.

Soal rasa, bintang film Habibie & Ainun itu mengaku sebagai penggemar wangi bunga mawar. Dengan aroma tersebut, Unge merasa lebih percaya diri jika sedang berada di dekat orang banyak. “Mawar merah itu bunga favorit saya. Sangat pas sekali. Mudah-mudahan bisa membantu wanita Indonesia untuk lebih percaya diri walau sudah menjalani kegiatan. Tanpa ada rasa nggak enak (bau) dan bisa memberi kenyamanan,” terangnya.

Oleh karena itu, Unge selalu membawa sabun khusus jika sedang bepergian ke luar kota. “Pasti selalu dibawa ke mana-mana. Kalau ke luar kota aku selalu siapkan. Aku orangnya sangat detail dengan persiapan. Biar selalu percaya diri kalau kita wangi,” ujar pelantun lagu Jangan Gila ini. (Jp)

CITRA PRIMA

Bosan Ngurusi Kesurupan Bermain dalam film Tuyul bagi Citra Prima merupakan upaya untuk refreshing. Sebab, selama ini Parapsycholog yang sering muncul di acara Masih Dunia Lain ini selalu disubukkan mengurusi orangorang yang kesurupan.

“Saya mau mencoba refreshing karena pekerjaan saya sehari-hari kan syuting di lokasi angker, tanggung jawab besar. Saya tuh pingin berekspresi karena kelelahan saya ketika syuting ngurusin orang kerasukan,” kata Citra.

Citra mengaku merasakan betul perbedaan dalam mengisi sebuah acara reality show dengan bermain di layar lebar. “Kalau reality show itu saya tidak bisa berpura-pura karena itu beneran. Sementara di film, ternyata pengambilan gambar itu dari semua sisi, jadi saya harus mengulang dialog dan ada pura-puranya yaitu akting itu sendiri,” ungkap Citra.

Ketika disinggung soal honor menjadi alasan lain Citra bermain film, wanita kelahiran 8 Desember 1977 ini langsung menampiknya. “Sebenarnya lebih enak off air ya, kayak seminar atau antar klien, honor off air saya akui lebih banyak. Tapi balik lagi, disini saya bekerja bukan karena honor, tapi karena dunia saya,” paparnya.

Sebagai pecinta horor sejati, Citra hanya berharap film Tuyul yang akan tayang pada Maret 2015 mendatang, bisa mengubah image film horor yang melekat di Indonesia. “Film horor itu ya horor nggak dicampur dengan unsur seksnya. Kita juga punya tanggungjawab kepada generasi muda,” tutur wanita yang akrab dengan dunia gaib sejak kecil.

Citra juga tidak menampik jika ada cerita-cerita gaib di balik syuting Tuyul. Seperti saat pengambilan gambar di kawasan Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat. Pemeran karakter Tuyul merasakan keanehan pada dirinya. “Saya dapat laporan mengenai pemeran Tuyul, saat saya hampiri auranya sudah berbeda. Ternyata di sekitarnya sudah banyak mata kecil berwarna merah milik orang-orang kerdil yang menganggap si pemeran Tuyul ini temannya. Akhirnya ada beberap ritual sampai akhirnya bisa menetralisir auranya dia (pemeran tuyul),” ungkap Citra.

Tak sampai disitu saja, kali ini giliran para kru film Tuyul yang merasakan kengerian lokasi Gunung Pancar. “Lensa kamera yang menyala-nyala digelapnya malam itu tiba-tiba jatuh dan hilang. Hilang gitu aja jelas-jelas lagi dipakai. Sampai akhirnya saya dan suami menerawang ternyata diumpetin sama sosok makhluk disana. Kita kan syuting film horor jadi menarik buat mereka juga, besoknya balik lagi kameranya tapi dicari pas di jam lensa itu hilang, habis magrib,” papar Citra.

Pengalaman para pemain dan kru film tersebut tentunya menjadi pengalaman seru mereka dalam menjalani syuting. “Ada yang mempercayainya, ada juga yang masih enggan mengakui keberadaan makhluk gaib seperti itu, semua tergantung pada pribadi setiap orang,” tegasnya. (idp)

MACHICA MOCHTAR

Cerai Karena Cadar Pedangdut lawas Machica Mochtar ternyat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami, Khalid Mahmood. Gugatan diajukan Machica pada 27 Agustus 2014 dengan nomor perkara 2124/ Pdt.G/2014/Tgrs itu ternyata berawal dari keengganannya mengenakan cadar.

“Saya sudah pisah dengan dia enam bulan. Pasti awalnya dimulai cekcok semuanya serba salah,” ungkapnya.

Setelah resmi cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, Machica lebih clear mengungkapkan mengapa menggugat cerai Khalid, suaminya yang asal Pakistan itu. “Dia mau saya sebagai perempuan muslimah yang harus bercadar. Saya belum mampu. Saya bukan nggak islami, maksudnya saya begini apa adanya jangan dianggap saya belum sadar,” ungkapnya.

Membina rumah tangga selama 14 tahun, Machica menyerah dengan permintaan Khalid yang satu itu. Namun, ia juga mengaku pernikahannya bermasalah karena sudah tidak ada kenyamanan lagi. “Saya ini kan perempuan sadar, saya ingin jadi saya. Saya mau nyari kenyamanan hidup, ketenangan penuh dengan damai di usia seperti ini,” papar Machica.

Merasa ada unsur paksaan, mantan istri siri Mensesneg era Orde Baru, Moerdiono itu pun memilih berpisah. Dan ternyata, Machica sebenarnya sudah pernah menggugat cerai Khalid pada 2012. Tapi saat itu ia memilih menyelamatkan rumah tangganya. “Saya pernah menggugat cerai 2-3 tahun yang lalu, akhirnya dia minta maaf. Belakangan ini dia menuntut lagi. Kita masih perempuan yang mandiri, kita masih bekerja sendiri dan kalau udah pakaian seperti itu kan terbatasi,” beber Machica. (RM)

STELLA CORNELIA

Optimis Jadi Solois STELLA Cornelia mantan personil JKT 48 bertekad fokus menggarap debut album solonya di bawah naungan CBM Entertainment. Setelah hengkang hampir dua tahun lalu dari grup yang pernah membesarkannya, dia nekat melaju sebagai solois.

Ditemui saat sela-sela proses syuting di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, perempuan 20 tahun itu siap meluncurkan mini albumnya tahun ini. Stella Cornelia menggandeng dua nama besar yang aktif berada di balik dapur rekaman.

Pertama adalah pencipta lagu Ade Govinda dan kedua, pengarah vokal Lea Simanjuntak.

“Ini jadinya sekitar lima lagu, mini album solo gitu. Rencananya rilis tahun 2015 ini, mungkin paling lama pertengahan,” cerita Stella.

Ade Govinda mengakui bahwa memang dirinya membantu proses pembuatan lagu Stella, “Saya kebetulan yang bantu Stella bikin lima lagu. Cerita lagu-lagunya itu saling nyambung ya dari lagu pertama sampai kelima,” buka Ade Govinda.

Mantan personel Tim JKT48 ternyata suara Stella menyimpan karakter groove yang kental. Selain Saya, Aku dan Diriku, satu judul lain yang juga sudah rampung adalah Gelisah. Tiga judul lagu lainnya masih rapat dirahasiakan. (idp)