30 Juli 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Kamis, 30 Juli 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Pasangan Golkar-Gerindra Dijegal KPU Ketapang

PENYERAHAN RUKO. Sebanyak 23 pemilik Ruko Pasar Flamboyan menerima sertifikat HGB yang diserahkan langsung Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di ruang rapatnya, Rabu (29/7). GUSNADI-RK

Harga Ruko per 1 April Rp1,4 Miliar

Pedagang Flamboyan Terima Sertifikat HGB Pontianak-RK. Sebanyak 23 pemilik Rumah Toko (Ruko) Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan menerima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pemkot Pontianak.

Sertifikat HGB ini diserahkan langsung Wali Kota Pontianak, H Sutarmidji SH MHum kepada 23 pemilik Ruko di ruang rapat Wali Kota, Rabu (29/7).

Halaman 7

Pansus Perizinan?

Santai Jak Beeeee Pontianak-RK. Menyikapi panitia khusus (Pansus) Perizinan besutan DPRD Pontianak, Wali Kota Sutarmidji tak ambil pusing. Santai Jak. Dia menyatakan, jika Pansus menemukan temuan atau izin operasional yang kurang, dari Indomaret dan Alfamart, bisa dilengkapi belakangan.

Halaman 7

Ada Sopoi Rp1,2 M di Balik Pembentukan Pansus?

Satarudin: Biasalah, Itu Ungkapan Orang Kepepet Pontianak-RK. Di balik upaya Dewan menegakkan aturan perizinan usaha di Kota Pontianak, hingga mereka membentuk panitia khusus (Pansus), menyeruak kabar tak sedap.

Konon, ada oknum anggota DPRD Pontianak yang minta duit hingga semilyar rupiah lebih kepada dua waralaba swalayan, Alfamart dan Indomaret.

Kabar burung ini beredar sebelum lebaran, tepat saat Indomaret dan Alfamart plus instansi terkait dipanggil Dewan.

Rumornya, ada oknum DPRD Pontianak yang minta sopoi sebanyak Rp600 juta per waralaba agar Pansus Perizinan tak jadi dibuat. Sehingga, totalnya jadi Rp1,2 milyar.

Halaman 7

Ghostbusters PEMBACA budiman pasti ingat dengan film Ghostbuster. Film komedi supranatural yang dirilis pada 1984 di Amerika itu sukses merebut hati para penggemarnya, ketika itu, dan mungkin saja hingga hari ini.

Film yang disutradarai Ivan Reitman ini bercerita tentang sekelompok pemburu hantu sewaan yang ditugasi mengusir hantu dari bangunan atau gedung. Meski alur ceritanya bersentuhan Halaman 6

Pada Takut Ya Kalau Henrikus-Kamboja Maju?

Alasan Penolakan KPU Ketapang

Melki: Dua Kubu (Golkar) Sudah Setuju Satu Pasangan Calon Ketapang-RK. Sudah dapat diduga masyarakat Ketapang sebelumnya, pasangan favorit Calon Bupati Ketapang, Drs. Henrikus,M. Si dan wakilnya, Ir. H Gusti Kamboja,MH, terjegal ketika berkasnya sampai ke meja pendaftaran Pilkada 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang menolak pasangan Henrikus-Kamboja Halaman 6

Ketapang-RK. KPU Ketapang pada Rabu (29/7) dini hari telah melakukan rapat pleno penolakan pendaftaran pasangan calon Drs Henrikus MSi dan Ir H Gusti Kamboja MH dengan nomor : 27/BA/ VII/2015.

Ketua KPU Ketapang Ronny Irawan membacakan hasil pleno di hadapan calon dan pengurus Golkar dan Gerinda. Berikut isi Penolakan KPU Ketapang terhadap pasangan (Cabup) Drs Henrikus MSi dan (Cawabup) Ir H Gusti Kamboja, MH.

DAFTAR KE KPU. Pasangan Henrikus-Gusti Kamboja dikawal ratusan pendukungnya termasuk Ketua Partai Gerindra Ketapang Abul Aen dan sekretaris Nurhasikin, serta DPD Partai Golkar Ketapang ketika mendaftar ke KPU, Jalan Jenderal S Parman, Delta Pawan, Selasa (28/7) pukul 14.00. JAIDI CANDRA-RK

Halaman 7

Penertiban Perdana Edaran Wali Kota Pontianak

LAJUR KIRI, DUA JAM NEGARA DAPAT RP28,5 JUTA Pontianak-RK. Penindakan untuk kali pertama dari Polresta bagi pelanggar edaran Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, tentang pemberlakuan lajur kiri di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Jalan A. Yani, berlangsung kemarin sekitar jam setengah sembilan pagi hingga jam sepuluh lewat sedikit.

Tak hanya warga saja yang ditilang, Sat Lantas juga menyetop rekannya sesama polisi. Dan, tak cuma pengendara motor dikenakan denda Rp500 ribu, pengemudi mobil yang lasak ngembat lajur kiri pun ditindak.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak, AKP Wahyu Jati, menemani anak buahnya menjalankan penindakan tersebut.

Halaman 6 (OKNUM) POLISI DITILANG POLISI. Tak mau disebut tebang pilih, Kasat Lantas Polresta Pontianak, AKP Wahyu Jati memerintahkan anggotanya menilang oknum polisi yang melanggar aturan lajur kiri dari Wali Kota Pontianak, Rabu (29/7). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Rapat Paripurna atau Karaoke?

BUKA TUTUP. Puluhan kursi Anggota DPRD Kalbar kosong saat Rapat Paripurna, Rabu (29/7), malah pihak Pemprov Kalbar yang datang semua. Alhasil, Ketua DPRD, M. Kebing, membuka kemudian tok, tok, tok..., menutupnya kembali. ISFIANSYAH-RK

klik! www.rkonline.id

Dihibur Orgen Tunggal, Tunggu Anggota Datang Wakil Rakyat Menyumbangkan Lagu

Pontianak-RK. Paripurna DPRD Kalbar mencatat sejarah baru. Seharusnya kemarin jadwal Sidang Paripurna, eh terpaksa diganti dengan hiburan orgen tunggal sambil menanti anggota lainnya datang.

Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov dengan DPRD Kalbar tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2015, seharusnya Halaman 7

Bos Demokrat Diacuhkan Demokrat Jarang terjadi di dunia perpolitikan. Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Suryadman Gidot SPd MPd malah tidak didukung partai yang dipimpinnya untuk kembali maju Pilkada Kabupaten Bengkayang tahun ini.

Halaman 7

Injet-injet

Dewan Kota Pertanyakan Alokasi Aset Bus Sekolah Irman Gusman @IrmanGusman_IG Alhamdulillah pendaftaran peserta Pilkada berlangsung aman dan tertib di daerah daerah. Kita jaga terus kondisi ini sampai proses Pilkada.

Larangan Naik Motor Pakai Oplet, Bukan Solusi sebulan sekali mane cukop!” katenye beleter.

Kepolisian Resort Kota Pontianak sudah memperingatkan supaya anakanak sekolah tidak mengendarai sepeda motor sendiri. Tanpa surat izin mengemudi (SIM) tak seorang pun boleh mengendarai kendaraan bermotor. Itu pelanggaran, lantaran belum cakap secara teknis dan hukum.

Wali Kota Sutarmidji menyuruh anak sekolahan naik oplet saja. Sebab, bus sekolah yang enam unit itu sudah Halaman 7

Gusnadi, Kota Pontianak Ongen Vito Corleone @ypaonganan pilkada ditengah ketidakpastian ekonomi dan politik..... ibarat ngeri-ngeri sedap kukira...

Mata Najwa @MataNajwa Jika partai mengaku anti korupsi, mengapa calonkan kandidat yang terindikasi. #MataNajwa

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Mak Itam Lemot merepek dari pagi, beleter sampai sore. Barok jak kredit motor buat si Is putra sulungnya yang kelas 3 SMA biar tak lagi diantar, sekaligus ngantar adiknya yang SMP. Si bungsu yang SD diantar abahnya sekalian ke kantor.

“Si Is kan udah dapat SIM, ngape pulak tadak boleh naet motor pegi sekolah. Kan bise ngantar adeknye, abahnye ngantar si bungsu,” serapah Mak Itam Lemot. Naik oplet ongkos lagi. “Gajian

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Suryadman Gidot

Semut

Pada takut ya kalau Henrikus-Kamboja maju?

- Kalok berani, jangan takot-takot. Kalok takot, jangan berani-berani.

Lajur kiri, dua jam negara dapat Rp28,5 juta - Sekalian nyarek PAD lah tuh ye?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

2

Bahlil Lahadalia/Ketua Umum HIPMI

Ekonomi Lambat Akibat Nomenklatur dan Aturan yang Sulitkan Diri Sendiri Indikasinya, penyerapan tenaga kerja tidak maksimal sehingga tidak ada kepastian pendapatan masyarakat, implikasinya daya beli masyarakat menjadi berkurang.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia berpendapat, perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal (luar negeri).

Yang paling dominan, menurut jebolan Manajemen Keuangan Universitas Cenderawasih Papua itu, justru disebabkan oleh faktor internal.

Yakni kebijakan pemerintah. Stimulus anggaran pemerintah untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri masih sangat minim.

“Selain itu, profesionalitas penegakan hukum juga sangat menentukan. Kini di jajaran eksekutif, sebagian besar tidak berani melelang proyeknya, karena takut hukum,” beber Bahlil Lahadalia.

Bahkan, pemerintah acapkali ‘mengkambinghitamkan’ perlambatan ekonomi dunia dan currency war (perang mata uang) yang membuat ekonomi Indonesia belakangan ini semakin melemah.

Berikut kutipan selengkapnya: +Kondisi saat ini bukankah memang akibat dari perlambatan ekonomi global?

-Tapi diperparah lagi dengan kebijakan internal negara kita. Bayangin ketika sektor ekonomi menurun, tambang kita menurun 40 persen, hasil perkebunan kita turun 30-35 persen, prop-

erti 35-40 persen, logistik 25 persen, jasa turun 20 persen, hotel 35 persen. Jadi ini semua terjadi termasuk di sektor konsumsi. +Kenapa itu bisa terjadi?

-Itu akibat dari penyerapan tenaga kerja kita yang tidak maksimal. Akhirnya tidak ada kepastian pendapatan maka daya beli masyarakat kurang. +Apa yang harus dilakukan?

-Pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan menarik investasi tapi melibatkan tenaga kerja dari dalam negeri. Stimulus dari pemerintah itu harus segera dicairkan.

Jangan sampai investasi masuk dari suatu negara, sampai tenaga kasarnya pun dari negara tersebut. Contohnya seperti China, sampai supir truk pun dari sana. +Maksudnya?

-Dari total anggaran, belanja modal, belanja publik baru 12 persen saja yang dicairkan. Padahal itu diharapkan menjadi bufferzone ekonomi nasional. +Kok bisa demikian?

-Karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan internal mereka terkait penyesuaian nomenklatur, kemudian aturan yang menyulitkan diri sendiri. +Apa contoh dari aturan yang menyulitkan diri sendiri itu?

-Contohnya, setiap pencairan anggaran KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) itu harus menandatangi pakta integritas, bahwa kalau ada masalah, yang menanggung adalah orang yang menandatanganinya.

Selain itu, kita bingung, baru mau tender, baik panitia maupun pelaksana yang mengerjakan pekerjaan, sudah disorot aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya negara ini mau dibawa ke mana.

TKI Bermasalah Asal Kalbar Dideportasi Lewat Entikong Pontianak-RK. Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak, As Syafii menyampaikan, terdapat sebanyak 486 TKI bermasalah asal Kalbar dideportasi dan dipulangkan secara paksa melalui perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar.

“Berdasarkan catatan kita pada semester pertama tahun 2015. Dari 1.142 orang, terdapat 486 orang atau sekitar 42 persen diantaranya berasal dari Kalbar.

Mereka dideportasi dan dipulangkan karena dianggap bermaslaah dalam hal tidak memiliki paspor, tidak memiliki visa kerja serta tidak memiliki dokumen lengkap sesuai aturan dan lain sebagainya,” ujar As Syafii.

Untuk sebagian TKI yang dipulangkan tersebut, difasilitasi melalui Konsulat Jenderal RI melalui Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Entikong.

“Untuk total rincian keseluruhan, baik dari Kalbar maupun dari luar Kalbar, jumlah TKI yang dideportasi sebanyak 927 orang. Pemulangan dari KJRI Kuching sebanyak 66 orang dan pencegahan aparat sebanyak 149 orang,” paparnya.

Data ini sekali lagi menunjukkan perlunya perhatian bersama bagi semua pihak, utamanya pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi kepada calon TKI yang akan berangkat keluar negeri supaya mempersiapkan diri, baik dari segi keterampilan maupun segala aturan yang diperlukan.

“Tercatat bahwa saat ini di Crisis Center BP3TKI Pontianak sedang menangani 11 kasus TKI bermasalah dari luar negeri. Sedangkan untuk TKI nonprosedural

tercatat ada 17 kasus dan sudah selesai. Diantaranya overstay 4 kasus, sakit 2 kasus, TKI tidak harmonis dengan pengguna 1 kasus, gaji tidak dibayar 1 kasus dan TKI bermasalah lainnya 9 kasus,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum dan HAM) Kalbar, Maroloan Jonnis Baringbing menyatakan, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, ada asas yang disebut dengan perlindungan maksimum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan maksimum kepada seluruh WNI di manapun dan dalam kondisi apapun.

“Kalau ada di angkasa maupun di bawah tanah WNInya, pemerintah wajib melindungi,” ucap Maroloan Jonnis Baringbing, Rabu (29/7).

Perlindungan maksimum yang dimaksud Baringbing, baik secara perlindungan hukum maupun akses nonhukum. “Misalnya bantuan hukum, penasehat hukum, diplomasi dan apa segala macam. Tetapi bagi mereka yang bernar-benar salah menurut aturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Kan setiap negara ada kedaulatan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya perlindungan itu harus dilakukan. Termasuk di dalamnya yang menyangkut bidang dan tugas Kemenkum dan HAM. “Jadi kalau misalnya dalam pemulangan diperlukan penerbitan passport, Kemenkum dan HAM ikut. Misalnya kewarganegaraan diragukan negara yang bersangkutan. Kita ikut langsung mengambil tindakan dan menganalisa. Takutnya bukan warga negara kita, tapi dikembalikan ke kita,” bebernya. (fik/oxa)

Pemasangan Iklan Pengumuman

+Artinya?

-Ada persoalan di eksternal ya. Tapi juga lebih dominan internal. Bayangkan dengan Rp2.000 triliun itu mampu percepatan penyerapannya maka minimal bisa menjaga ketahanan ekonomi nasional. Berapa suplier bahan lokal yang tidak bisa bekerja, berapa produksi semen, besi, pasir serta berapa tenaga kerja kasar.

Jadi angka-angka infrastruktur itu sampai sekarang hanya angka-angka di atas kertas, karena sampai sekarang belum terealisasi. Itu kalau kita mau kaji secara jujur ya, hasil evaluasi kami di daerah-daerah. +Apa kesimpulan dari pertemuan Anda di daerah-daerah?

-Kesimpulan kita adalah segera kita melakukan revitalisasi, men-sett pola pikir birokrasi. Dalam implementasi program pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Contoh, sebagian eksekutif masih belum berani melelang proyek karena takut hukum. +Bagaimana caranya membikin eksekutif jadi berani?

-Pemerintah harus bikin konsensus dengan aparat penegak hukum. +Bukankah penegakan hukum juga diperlukan?

-Implementasi hukum kita bagus. Saya setuju untuk pemberantasan korupsi. Tetapi pemberantasan korupsi yang profesional. +Artinya, tidak profesionalnya penegakan hukum saat ini juga menjadi biang kerok melambatnya ekonomi?

-Saya tidak mengatakan ketidakprofesionalitasnya, tapi yang ingin saya katakan adalah kerja sama yang baik. Untuk memberikan rasa nyaman dalam implementasi pekerjaan.

Re-editing: Andry Soe

Pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember 2015

Kapolda: Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan Pontianak-RK. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten di Provinsi Kalbar pada 9 Desember mendatang menjadi fokus konsentrasi Kepolisian Daerah Polda Kalbar.

Khususnya terkait dengan pengamanan jalannya pesta demokrasi tersebut.

Dengan demikian, protap pengamanan tersebut akan dibahas secara intensif pada tangggal 10 Agustus mendatang. “Kita akan menggelar apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil). Akan dibahas semuanya seluruh Indonesia bersama Bapak Kapolri untuk merumuskan apa langkah-langkah yang akan kita lakukan,” ucap Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto.

Terkait dengan persiapan dari segi operasional dan personil sudah disiapkan sebelumnya.

Hanya tinggal menunggu instruksi lanjutan dari Kapolri.

“Tapi semuanya sudah siap. Kan Pilkada bukan baru ini saja, kita sudah melakukan pengamaan Pilpres, pengamanan Pileg sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Selama berlangsungnya beberapa kali Pemilihan Umum (Pemilu), Kapolda menyebutkan bahwa Provinsi Kalbar secara umum cukup kondusif, aman dan lancar. Karena masyarakatnya sangat

menghargai perbedaan. Sehingga Kapolda berharap agar Pilkada serentak kali ini mengulangi kesuksesan Pilkada-Pilkada sebelumnya.

“Saya pikir masyarakat Kalbar sudah dewasa. Sudah kondusif dan pasti akan berdemokrasi dengan baik,” ucap perwira tinggi Polri dengan satu bintang di pundaknya.

Seperti diketahui sebelumnya tujuh daerah yang akan melaksanakan Pemilukada secara serentak pada 9 Desember 2015. Diantaranya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.

Reporter: Fikri Akbar Redaktur: Andry Soe Brigjen Pol Arief Sulistyanto

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Juli 2015

3

Waspada! Tiang Pilar Jembatan Ambawang Kropos Jakius Sinyor: Diduga Pengaruh Zat Asam Pabrik Karet Pontianak-RK. Klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjadikan Kota Layak Anak (KLA), dinilai belum sepenuhnya oleh DPRD Kota Pontianak.

Pasalnya, masih terdapat indikator pendukung untuk mendapat gelar tersebut. Karena di lapangan, masih banyak terdapat anak yang tidak mendapatkan haknya.

Dengan berbagai macam dalih, baik dari pihak lain dan orangtua si anak.

“Kota Pontianak yang diklaim Kota Layak Anak baru di tingkat pratama. Untuk menuju Kota Layak Anak yang sesungguhnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yakni, sarana perkotaan, di mana space tempat anak bermain untuk tumbuh kembang dengan baik maka harus tercover dengan baik,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Herman

Hoffi, Minggu (26/7).

Pantauan yang dilakukannya, hak anak masih belum berjalan maksimal di Kota Pontianak. Bahkan masih banyak ditemukannya profesi orang dewasa. Namun dilakoni anak yang dimanfaatkan oknum maupun orang tuanya sendiri.

“Jangan sampai tempat sosial masyarakat digunakan untuk bermain, bahkan bermain judi dan seterusnya. Justru ini membuat suasana yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang sang anak. Setiap hiburan-hiburan apapun yang berkaitan dengan anak, ini harus steril dari yang bisa merusak pertumbuh kembang anak,” ulasnya.

Terdapat bebebapa indikator jika Pemerintah Kota Pon-

tianak benar ingin mewujudkan Kota Layak Anak yang sepenuhnya.

Adanya sinergitas dari berbagai pihak mengawasi dan memahami betul bagaimana memperlakukan anak yang sebenarnya serta memberikan ruang layak untuk didapatkan si anak.

“Kemudian semua stakeholder terkait, sekolah dan orangtua memahami betul kota layak anak ini. Karena kota layak anak tidak bisa berdiri sendiri. Semua pihak harus memahami permasalahan ini, terutama pihak sekolah dan sebagainya,” lugasnya.

Selain itu, bagaimana prilaku anak tergantung dengan didikan dan

apa yang diketahuinya. Jika pihak terkait tersebut benar di dalam mendidik maka perilakunya akan baik. Tapi jika sebaliknya, tumbuh kembang si anak juga akan buruk.

“Inti dari kota layak anak ini adalah bagaimana menciptakan rasa kasih sayang dan cinta terhadap anak. Maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun jika sebaliknya, bisa dipastikan pertumbuh kembangan si anak tidak akan baik. Kalau dilakukan seperti itu maka akan ter-

hindar dengan kekerasan terhadap anak,” paparnya.

Yang harus disadari, hak anak bukan hanya kebutuhan hidup seperti makan dan minum saja, melainkan banyak kriteria lain yang bisa dilakukan lewat orangtua, lingkungan, bahkan pemerintah.

“Bukan hanya makan dan minum saja, tapi aspek lain seperti pendidikan dan kesehatan juga demikian.

Sebenarnya Pemkot Pontianak sudah ada langkah menuju ke arah sana. Seperti bedah rumah yang juga masuk salah satunya. Kemudian ada beberapa tempat atau ruang sosial masyarakat terbangun dengan baik,” paparnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Ilustrasi Jembatan. NET

Narkoba Bikin Lapas dan Rutan Over Kapasitas Pontianak-RK. Secara keseluruhan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Kalbar over kapasitas yang mencapai 50 persen. Sementara Lapas dan Rutan di Kota Pontianak mengalami over kapasitas mencapai 300 persen.

Nilai over kapasitas yang memprihatinkan ini, akibat banyaknya nara pidana (napi) kasus narkoba. Dengan demikian, soal narkoba bukan hal yang biasa di Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya. Wajar saja, Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan Indonesia darurat narkoba dan BNN menyebutkan Kalbar darurat narkoba.

“Kebanyakan penghuni Lapas dan Rutan ini adalah yang terkait kasus narkoba. Tapi yang pengedar dan penyalur serta korban penyalahgunaan narkoba. Namun kalau distributor atau yang memproduksi narkoba, kasus itu tidak ada di sini,” ucap Kakanwil Kemenkum dan HAM Kalbar, Maroloan Jonnis Baringbing, Rabu (29/7).

Hal yang menyebabkan over kapasitas itu dikarenakan tidak adanya Lapas

dan Rutan khusus tindak pidana, misalnya pencurian, korupsi dan narkoba. “Semua masih gabung di Lapas dan Rutan yang ada. Kalau Lapas dan Rutan di Ketapang, Bengkayang dan Lapas Anak di Kota Pontianak sesuai kapasitas,” paparnya.

Solusinya, menurut Baringbing, agar tidak over kapasitas, pemerintah perlu membangun Lapas khusus.

Misalnya Lapas khusus kasus narkoba.

“Itu semua sudah kami ajukan sejak tahun 2011 lalu. Kami ajukan pembangunan kompleks perkantoran yang terdiri dari Lapas khusus narkoba, pusat rehabilitasi dan Rudenim di wilayah Air Hitam, Kabupaten Mempawah.

Kita punya lahan 27 hektar di situ, sudah saya usulkan semua. Namun pemerintah sampai sekarang terkendala anggaran,” keluhnya.

Kendati demikian, Kanwil Kemenkum dan HAM Kalbar tidak putus akal.

Pihaknya berupaya memindahkan warga binaan yang sudah nara pidana-bukan tahanan--dari Lapas yang over kapasitas itu ke Lapas yang belum over kapasitasnya. (oxa)

Ilustrasi.

NET

KKR Wakili Kalbar LCC Empat Pilar Tingkat Nasional

POSE BERSAMA, Wagub Christiandy Sanjaya berpose bersama peserta lomba cerdas cermat empat pilar kehidupan berbangsa yang akan mewakili Kalbar lomba di Jakarta sesaat setelah audiensi dengan Wakil Gubernur Kalbar. ISTIMEWA

Pontianak-RK. Melalui seleksi dan perlombaan yang cukup ketat, akhirnya Kabupaten Kubu Raya (KKR) tahun ini berhasil meraih juara pertama tingkat Provinsi pada ajang lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa tingkat SLTA sehingga KKR berhak mengikuti lomba tingkat nasional mewakili Provinsi Kalbar.

Lomba cerdas cermat tentang empat pilar kehidupan berbangsa tersebut dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Lomba tersebut dilakukan melalui seleksi dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.

Audiensi di ruang rapat Wakil Gubernur Kalbar, Rabu ( 29/7 ) tersebut dihadiri para peserta yang berjumlah 10 orang yang didampingi Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Syafrudin, Kepala Bidang SMA-SMK KKR, Lukito dan guru pembimbing dari Provinsi dan KKR. Wagub Christiandy Sanjaya yang menerima audiensi peserta yang akan berangkat mewakili Kalbar pada kegiatan lomba cerdas cermat (LCC) empat pilar kehidupan berbangsa yang diselenggarakan sejak 9 hingga 19 Agustus 2015, di Jakarta. “Peserta dan para guru pembimbing hendaknya dapat

mempersiapkan diri dengan sebaikbaiknya,” ingat Wagub.

Menurutnya, karena peserta pada ajang lomba tersebut mempunyai peluang yang sama dengan provinsi lain, untuk itulah diharapkan kepada anak-anak peserta lomba supaya dapat mempersiapkan segala sesuatu dari berbagai aspek kegiatan, termasuk persiapan materi yang akan diperlombakan.

Wagub berharap, kepada guru pembimbing, baik dari jajaran Diknas KKR maupun Diknas Provinsi dapat memfasilitasi dengan sebaikbaiknya. Supaya anak-anak peserta dapat dengan tenang serta fokus dalam mengikuti lomba.

Wagub menambahkan, bagi para

peserta yang akan berangkat untuk mengikuti lomba telah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, termasuk panitia penyelenggara, baik fasilitasi transportasi maupun akomodasi, termasuk uang saku bagi peserta.

“Bagi mereka para peserta yang berhasil menjadi juara akan diberikan beasiswa. Kepada peserta hendaknya dapat belajar dengan tenang dan fokus, karena segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan baik dan beliau berharap agar para peserta menjadi juara yang dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional,” harapnya. (fie)

PPNS Harus Bekerja Sesuai Undang-undang Pontianak-RK. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum dan HAM) Provinsi Kalbar melantik puluhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari tiga instansi. Diantaranya; Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Setelah menyumpah jabatan PPNS ini, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Kalbar, Maroloan Jonnis Baringbing menegaskan, agar setiap PPNS dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Undangundang yang berlaku di republik ini.

“Kami Kanwil Kemenkum dan HAM Kalbar yang melaksanakan tugas mewakili Pak Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan SK pelantikan, maka dari itu kami minta kepada seluruh PPNS agar bekerja secara optimal dan betul-betul mengerjakan tugasnya, kewenangannya serta tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap

Maroloan Jonnis Baringbing, di kantornya, Rabu (29/7).

Karena, kata Baringbing, dapat diartikan bahwa yang melahirkan PPNS itu adalah Kemenkum dan HAM. Dijelaskan Baringbing, PPNS ini adalah fungsinya yang memproses tindak lanjut dari suatu dugaan terjadinya tindak pidana di bidang fungsi masing-masing dari instansi yang bersangkutan.

“Misalnya imigrasi. Di Undang-undang imigrasi ada tindak pidana imigrasi, ada penyidik imigrasinya. Begitu juga misalnya di Bea dan Cukai, Kehutanan dan Perikanan juga ada penyidiknya, yang khusus memproses tindak pidana sesuai bidang instansi yang bersangkutan,” jabarnya.

“Kalau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan di bidang itu, maka yang menyidik adalah PPNS di bidang tersebut. Beda dengan tindak pidana umum yang diatur di KUHP, yang menyidiknya adalah kepolisian,” imbuhnya. (oxa)

Maroloan Jonnis Baringbing (tengah)

Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.500 6.500 28.000 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Beli 9,810.69 14,819.04 3,506.42 3,567.10 9,814.38 13,377.00 Sumber: Bank Indonesia

Pontaianak-RK. Sejak dibentuk 2010 lalu, Asosiasi Himpunan Pedagang Handphones (Asosiasi HP-HP) Kalbar sempat vakum. Melihat banyaknya kasus-kasus yang menimpa pedagang ponsel maupun maraknya peredaran ponsel illegal, asosiasi ini berupaya kembali menyegarkan diri.

“Pada tahun 2011, asosiasi kita terdaftar di Kemenkum dan HAM. Kita sempat vakum, namun sebulan belakangan ini kami mulai aktif lagi menggerakan roda organisasi ini,” ujar Sekretasis Asosiasi HP-HP, Muhammad Bayu, Rabu (29/7).

Penyegaran kembali Asosiasi ini, dikatakan Bayu, karena melihat lesunya para pedagang di iklim perekonomian di era modern. “Dengan asosiasi ini kita mencoba bagaimana untuk meningkatkan dan menggairahkan kembali, baik pedagang ponsel baru maupun bekas di Kalbar sehingga keberadaan asosiasi ini akan berdampak pada kesejahteraan para pedagang dan daerah tentunya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi HP-HP, Muhammad Oc-

4

Disnakertrans Evaluasi Data Pontianak-RK. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar akan melakukan evaluasi terhadap jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di wilayah Provinsi Kalbar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, M Ridwan mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi. Lantaran hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan yang tersebar di seantero Provinsi Kalbar.

“Kalau jumlah tenaga lokal hampir mendekati 1 jutaan orang, kalau TKA yang terdaftar 300 lebih,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalbar, M Ridwan, Rabu (29/7).

Ridwan menjelaskan, TKA yang bekerja di Kalbar lebih banyak bekerja pada sektor pertambangan dan perkebunan. Terkait hal tersebut, Disnakertrans akan melakukan evaluasi terhadap jumlah TKA yang bekerja.

“Jumlah ini bisa lebih, untuk itu akan dilakukan evaluasi dengan meminta data ke kementerian terkait TKA yang bekerja di Kalbar,” paparnya.

Ridwan menegaskan, hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak ada tenaga kerja asing ilegal atau menyalahgunakan visa atau passport. “Ini terus kita awasi untuk memantau perusahaan yang mempe-

kerjakan TKA. Kita juga menerima pengaduan masyarakat apabila adanya TKA yang bekerja di perusahaan. Namun tidak melapor maka akan diambil tindakan terhadap perusahaan yang memperkerjakan,” tegasnya.

Ridwan menjelaskan, untuk izin Tenaga Kerja Asing (TKA) dari kementerian tenaga kerja yang mengeluarkan dan data diinput akan masuk di Kalbar berdasarkan IMTA yang dikeluarkan.

“Memang amanah undang-undang diwajibkan bagi warga negara asing harus memperoleh izin dari kementerian, karena itu pekerja TKA tidak boleh sembarangan keluar masuk bekerja di Indonesia,” pa-

parnya.

Menurutnya, pekerja asing tetap wajib lapor ke Pemerintah Provinsi Kalbar melalui perusahaan yang mempekerjakannya. “Sampai sekarang TKA yang bekerja di perusahaan di Kalbar tetap melapor di provinsi,” paparnya.

Ia menambahkan, saat ini TKA yang bekerja di Kalbar paling banyak berasal dari Tiongkok dan Malaysia. Namun ada juga yang berasal dari Amerika dan TKA yang bekerja banyak dari sektor perkebunan dan pertambangan.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Cegah Peredaran Ponsel Illegal

Valas Jual 9,913.02 14,971.54 3,544.33 3,603.03 9,918.51 13,511.00

Kamis, 30 Juli 2015

Antisipasi TKA Ilegal di Kalbar

Rabu, 29 Juli 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Rakyat Kalbar

Supaya Asosiasi HP-HP Kembali Bergairah taviandi berpendapat, selain meningkatkan taraf hidup para pedagang sekaligus dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi pemerintah dalam hal perpajakan serta membantu aparat kepolisian dalam hal mencegah peredaran ponsel-ponsel illegal maupun hasil dari kejahatan.

“Kami selaku pengurus asosiasi akan berusaha memberikan penyegaran terhadap seluruh anggota asosiasi yang juga semuanya pedagang ponsel. Supaya dapat berkontribusi ke pendapatan daerah demi pembangunan Kalbar yang kita cintai.

Karena, jika dilihat, siapa sih yang tidak menggunakan ponsel. Nah, kalau semua terkoordinir, berapa banyak pajak untuk pemerintah yang dihasilkan dari perdagangan ponsel ini,” papar Andi Anafia, sapaannya akrabnya.

Selain itu, sambung pemilik Tara Selindo Pontianak, XO Comunication, Warung Mangkok Pontianak Mall, Restoran Cita Rasa 2 serta Dirut PT Anarqis Jaya Abadi ini, dengan keberadaan asosiasi ini dapat membuat para pedagang tenang dan aman dalam jual beli ponsel.

Equatoriana

Pengurus Asosiasi HP-HP ketika memberi keterangan persnya. OCSYA ADE CP

“Secara otomatis, ponsel-ponsel illegal maupun hasil kejahatan itu dapat kita protect.

Tidak ada lagi pedagang ponsel yang terlibat hukum. Secara tidak langsung, kita sudah membantu aparat kepolisian,” lugasnya.

Andi Anafia menegaskan, asosiasi yang dibentuk di tingkat lokal yang nanti rencananya akan dibentuk di tingkat nasional ini bukanlah asosiasi pelindung penjahat.

Karena menurutnya, banyak para pedagang ponsel yang terlibat hukum karena tidak tahu barang yang dijual belinya itu adalah illegal maupun hasil kejahatan.

“Dengan asosiasi ini, mereka ada wadah.

Dengan asosiasi ini mereka tidak bisa sembarangan membeli dan menjual ponsel.

Mereka yang mempunyai konter atau blukar sekaligus pun akan kita rangkul dan bina.

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Sms Warga Makan Debu Sebulan sudah berlalu launching peningkatan perbaikan Jalan Tayan- Sanggau, fakta di lapangan sampai hari ini belum ada tanda-tanda dimulai pekerjaan.

Sungguh menyedihkan, kasihan sidak hulu banyak makan debu, terimakasih.

081352295607 29-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

ADI

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

085332578345 29-7-2015

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Suasana umat Islam tahun 1436 Hijriah selama bulan Ramadan tenangtenang dan santai saja, tetapi saat menjelang hari raya Idulfitri pasar-pasar tradisional dan mall ramai dikunjungi untuk mencari kebutuhan Lebaran, hingga harga barang naik dan Sidang Isbat yang akan menetapkan hari dan tanggal berapa 1 Syawal 1436 H tidak perlu lagi ditunggu pengumumannya, karena sebagian besar kalender tahun 1436 Hijriah atau 2015 Masehi tanggal 1 Syawal 1436 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015.

Hanya saja sempat dihebohkan oleh Kepala Lapan Prof Dr Thomas Djamaludin yang menyatakan, bahwa pada Kamis (16/7) mustahil bisa dirukyat, karena di wilayah NKRI tinggi bulan kurang 3 derajat, lebih-lebih karena terlindung awan musim kemarau. Kenyataannya, perkiraan para ahli hisab benar yaitu 1 Syawal 1436 Hijriah pada Kamis, 17 Juli 2015.

Kiranya perlu diingat, puasa Ramadan diwajibkan atas perintah Allah SWT sebagaimana menurut surat Albaqarah ayat 183, melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas puasa Ramadan bukan perintah Nabi Muhammad SAW ataupun ulil amri, karena itu penetapan mulai dan mengakhirinya harus sesuai ketentuan Allah SWT dengan cara seperti dimaksud di dalam surat Arrahman ayat 5, surat Annisa ayat 5 dan ayat 10.

Atas dasar itu saran kami kepada Kementerian Agama RI, Sidang Isbat setiap akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan, atau awal bulan Zulhijah sebaiknya ditiadakan dan lebih tepat Sidang Isbat dilaksanakan untuk membuat kalender Hijriah. Kemudian, bisa dilaksanakan paling tidak tiap 5 tahun sekali menjelang akan masuk bulan Muharram untuk mengoreksi ketepatan atau tidaknya penetapan kalender Hijriah yang telah dirumuskan.

Dengan demikian, perbedaan hari/tanggal dalam pelaksanaan ibadah puasa tidak terjadi lagi, dan tidak berarti kita tidak melaksanakan sunah Nabi Muhammad SAW, karena Alquran diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Oke?

11.27

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius) - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Harian

Blukar tidak lagi menjual ponsel bekas, tapi akan kita suplay ponsel baru semua merk,” ujarnya.

“Ke depan kita juga akan berkompetisi dengan asosiasi sejenis ini lainnya di tingkat nasional,” ulasnya.

Menurutnya, asosiasi ini juga akan menjamin distributor merk ponsel. “Kita juga akan bentuk koperasi nantinya. Bagi temanteman pedagang butuh modal, kita akan memberikan pinjaman,” paparnya.

Andi memaparkan, selama dibentuknya asosiasi ini, ada 10 anggota asosiasi yang terlibat hukum, karena ketidaktahuannya membeli dan menjual ponsel illegal maupun hasil kejahatan yang dibantunya.

“Setiap anggota pasti ada bantuan hukumnya. Yang belum jadi anggota juga bisa kita bantu selama mereka melapor ke kita,” timpalnya.

Asosiasi ini sendiri khususnya di Kota Pontianak beranggotakan sebanyak 46 anggota, sedangkan di Kota Singkawang ada 32 anggota dan di Kabupaten Ketapang ada 20 anggota. “Ke depan setiap kabupaten akan kita bentuk,” ucapnya. (oxa)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

13.06

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

5

Ujang Sukandar Kunjungi Desa Arang Limbung

Petani Keluhkan Serangan Hama Wereng Coklat seperti ini, saya menyarankan agar menggunakan Sistem Tanam Legowo, agar bisa memperkecil serangan hama wereng. Sistem Tanam Legowo mempermudah pemeliharaan tanaman, dan juga dapat meningkatkan produksi padi,” ungkap Ujang.

Ujang berharap, petani bisa menerapkan Sapta Usaha Tani secara benar, sesuai bimbingan para PPL. Diantaranya, pengolahan lahan secara optimal, penentuan varietas yang tepat sesuai lokasinya, tepat waktu tanam, tepat waktu pemupukan. “Termasuk, tepat dosis pupuk sesuai anjuran, pencegahan hama dan penyakit yang telaten atau serius agar terhindar dari kegagalan,” harapannya.

Setelah masa panen, lanjut Ujang, diharapkan petani menggunakan alat dan mesin pertanian berupa power thresher untuk pasca panen yang baik dan efektif. “Saya selaku wakil rakyat mendesak pemerintah peduli terhadap nasib petani untuk menuju swasembada pangan. Saat ini masih banyak kelompok-kelompok tani yang belum merasakan sentuhan bantuan alat-alat untuk tanaman padi. Saya juga meminta pemerataan distribusi alat harus adil. Jangan sampai fokus pada beberapa desa saja,” harapannya.

Kubu Raya. Serangan Hama Wereng Coklat dan Penyakit Blas Leher (Busuk Leher Malai Tanaman Padi) telah membuat tanaman padi seluas 20 hektar di Wonodadi I, Desa Arang Limbung banyak yang mati.

Upaya mengatasi serangan hama dan penyakit terus dilakukan petani, termasuk meminta bantuan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Petani juga mengadukan masalah ini ke Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ujang Sukandar.

“Kalau tidak diantisipasi, kami bisa mengalami gagal panen. Apalagi terlihat banyak tanaman padi yang sudah mengering,” ungkap Mulyanto, salah satu petani di Wonodadi 1 Desa Arang Limbung dihadapan anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ujang Sukandar, Rabu (29/7) siang.

Jika tidak terjadi serangan hama dan penyakit, Mulyanto memastikan akan serius dalam mengelola tanaman gadu dengan memerhatikan bibit padi unggul Inpara 3. “Kami ingin tanamannya bisa sehat dan terhindar dari hama dan penyakit. Kalau tidak ada serangan penyakit, bisa menghasilkan 6 ton per hektar,” katanya.

Menyikapi keluhan petani, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ujang Sukanda mengatakan, blusukan dilakukan berdasarkan laporan H Satino dari Kelompok Tani Kapuas Jaya yang menyebutkan, adanya serangan Hama Wereng Coklat dan Penyakit Blas Leher. “Kalau sudah

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Ujang Sukandar dan petani menunjukkan padi yang diserang hama.

SYAMSUL ARIFIN

Desak Pemkab Ajukan Ruislag ke Pemprov

DPRD Kubu Raya Ingin Berkantor di Graha Pramuka Kubu Raya. Semua Fraksi di DPRD Kubu Raya sepakat mengusulkan ruislag (tukar) lahan Gedung DPRD di Parit Haji Muksin, Desa Sungai Raya Dalam dengan Gedung Graha Pramuka. Pemkab diminta segera mengajukan usulan tersebut ke Pemprov Kalbar.

“Kita sangat setuju jika Graha Pramuka dijadikan Gedung DPRD Kubu Raya. Karena itu kita usulkan agar Pemkab Kubu Raya ajukan ruislag,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kubu Raya, Ali Amin, Rabu (29/7).

Pertimbangannya menurut Ali, Gedung Graha Pramuka tidak cocok sebagai bumi perkemahan. Mengin-

gat lokasinya di tengah kota, yakni di Jalan Arteri Supadio. Sebaliknya, jika di sekitar kawasan Parit Haji Muksin masih bernuansa alam dan sangat cocok untuk perkemahan. Pertimbangan lain, merujuk kondisi gedung yang saat ini ini terlantar dan terbengkalai. Hanya sesekali saja digunakan untuk kegiatan Pramuka.

Hal ini, akan menghemat anggaran pembangunan Gedung DPRD Kubu Raya yang direncanakan menghamburkan uang senilai Rp 55 miliar.

Sehingga akan ada efisiensi anggaran, yang diperkirakan hanya membutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kubu

Raya, Jainal Abidin. “Akan kita lihat bagaimana aturannya. Kalau memang itu memungkinkan untuk diruislag akan sangat baik, sehingga tidak lagi sulit untuk mencari alternatif Kantor DPRD,” ujar Jainal.

Menurut Jainal, gedung tersebut dalam pertimbangannya sangat representatif. “Kalau pun akan dilakukan perehaban, maka biaya yang dikeluarkan tidak lah terlalu besar, jika dibandingkan untuk membangun yang baru,” tuturnya. Disinggung soal pengesahan anggaran pembangunan gedung dalam APBD pada tahun ini, Jainal menyatakan, masih dapat diadendum pada APBD Perubahan.

Namun demikian, harus berdasarkan

persetujuan pula.

Dia menegaskan, jika ruislag disetujui akan menghemat uang miliaran rupiah yang dianggarkan secara multiyears tiga tahun. Kelebihan anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk sektor lain seperti infrastruktur di lokasi yang dicanangkan untuk pembangunan kantor DPRD baru.

“Kita berharap, baik Bupati dan pimpinan DPRD dapat menjalin komunikasi dengan Pemprov Kalbar, supaya bisa meminjamkan Gedung Graha Pramuka sambil menunggu pembangunan gedung DPRD yang baru terbangun,” katanya.

Jainal menambahkan, guna memperkuat rencana ruislag, maka DPRD

Kubu Raya akan bertemu DPRD Provinsi. Terlebih kabarnya, DPRD Provinsi tengah menggodok Pansus Aset.

Keinginan ruislag juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN – PKS DPRD Kubu Raya, M Amri. Menurutnya, memang lebih baik jika itu diruislag.

Akan tetapi semua tergantung dari Pemprov Kalbar. “Akan tetapi semua itu harus dilakukan komunikasi lagi dengan semua pihak, terutama dengan Fraksi-fraksi di DPRD sebab waktu lalu sudah disetujui. Jika memang ruislag tidak memungkinkan, maka tetap kembali dengan rencana awal,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD

Kubu Raya, Frans Randus menyebutkan, mulai tahun 2015 ini harga sewa kantor DPRD menjadi Rp 115 juta dari semula hanya Rp 90 juta.

Angka itu bersih untuk pemilik, belum ditambah pajak. Kalau ditambah pajak, maka nilainya Rp 120-an juta per pintu per tahun.

Dikatakannya, pemilik beralasan kenaikan harga sewa Kantor DPRD Kubu Raya yang cukup signifikan itu dikarenakan dalam tiga tahun ini belum pernah ada kenaikan. Belum lagi, pembangunan gedung baru DPRD Kubu Raya dilakukan secara multiyears selama tiga tahun. Sehingga diperkirakan tahun 2019 baru dapat ditempati anggota dewan. (sul)

Kursi Rakyat Satu Pasangan Calon Ditolak Pontianak-RK. Tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati di tujuh kabupaten se- Kalbar berakhir Selasa (28/7). Ada 22 pasangan calon yang mendaftar ke KPU. “Dari 22 pasangan calon yang mendaftar ke KPU tujuh kabupaten, terdapat 21 pasangan calon yang resmi diterima. Sementara satu pasangan calon di Kabupaten Ketapang, dikarenakan dukomen syarat pencalonannya tidak lengkap, maka proses pendaftaran pasangan calon tersebut tidak dapat diterima KPU Kabupaten Ketapang,” kata Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty SH MH, kemarin.

Berdasarkan laporan KPU kabupaten, dari 21 pasangan calon, terdapat lima pasangan yang mendaftar melalui jalur perseorangan. Sedangkan 16 pasangan calon lainnya diusung partai politik dan gabungan partai politik.

“Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan tersebut, tiga pasang mendaftar di KPU Ketapangan, sedangakan dua pasangan calon masing-masing mendaftar di KPU Sambas dan Sekadau,” jelasnya.

Adapun rincian 21 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diterima pendaftarannya, Kabupaten Ketapang ada lima pasangan calon, Sambas tiga pasangan calon, Bengkayang dua pasangan calon, Kapuas Hulu dua pasangan calon, Sekadau empat pasangan calon, Sintang tiga pasangan calon dan Melawi dua pasangan calon.

Dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak, jumlah pasangan calon yang mendaftar lebih dari satu pasangan calon. “Dengan demikian, dipastikan KPU di tujuh kabupaten tidak melakukan perpanjangan masa tahapan pendaftaran,” katanya.

KPU kabupaten akan melakukan penelitian terhadap dokumen pencalonan yang sudah disampaikan pada saat pendaftaran. “Kami mengimbau agar pasangan calon segera mempersiapkan dokumen yang belum lengkap, untuk dilengkapi pada masa perbaikan. Mengingat masa perbaikan yang sangat singkat, mulai tanggal 4 sampai 7 Agustus 2015,” imbaunya.

Mantan Ketua KPU Sambas ini mengungkapkan, saat ini sedang berlangsung tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemutakhiran data pemilih, oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di masing-masing desa/kelurahan.

“Proses Coklit ini dilakukan PPDP sejak 15 Juli hingga 19 Agustus 2015. Kami mengimbau masyarakat di tujuh kabupaten yang sedang dilakukan proses Coklit, agar melapor ke PPS, PPK atau KPU kabupaten, jika rumahnya belum dilakukan pencocokan dan penelitian oleh petugas PPDP. Rumah warga yang telah dilakukan Coklit akan ditempel striker Coklit oleh PPDP,” jelas Umi. (fie)

DPRD Tunggu Surat Pengunduran Diri

Sudah Daftar ke KPUD Tapi Belum Mau Mundur Pontianak-RK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar masih menunggu surat pengunduran diri dari anggota DPRD Kalbar mencalonkan bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak tahun ini.

Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang Soerachmat SH mengatakan, ada beberapa nama anggota DPRD Kalbar yang mencalonkan diri atau mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah yang melaksanakan Pilkada. Anggota DPRD yang dimaksud, Andi Aswad

SH, legislator Partai Demokrat, calon Wakil Bupati Kapuas Hulu. Kemudian Aloysius SH MSi legislator PDIP, calon Wakil Bupati Sekadau.

“Saat ini kita masih menunggu surat pengunduran diri dari anggota dewan tersebut, atau fraksi dari partai terkait anggota DPRD Kalbar yang mencalonkan diri untuk maju dalam Pilkada,” ungkap Bambang ditemui di Gedung DPRD Kalbar, Rabu (29/7).

Bambang menjelaskan, mengenai pengunduran diri anggota dewan yang mencalonkan

diri dalam Pilkada, menurutnya, mengacu pada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) merubah regulasi terhadap PKPU No 9 tahun 2015, dan mengacu pada keputusan MK No 33/PUU-XII/2015.

“Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, wajib memberitahukan pencalonananya kepada pejabat yang berwenang, dan mengundurkan diri sebagia anggota, yang mana tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon,” jelas Bambang.

Menurutnya, dalam peraturan tersebut, sejak ditetapkan sebagai calon wajib, menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang, tentang pemberhentiannya, paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon.

“Jadi kita masih menunggu KPU, apabila sudah menetapkan sebagai calon, maka anggota DPRD Kalbar yang mencalonkan diri di Pilkada, harus mengundurkan diri,” katanya.

Ketua DPRD Kalbar, M Kebing mengatakan, anggota DPRD

Kalbar yang mencalonkan diri di Pilkada, harus mengajukan surat pengunduran diri dan diberitahukan kepada DPRD. “Ini ranahnya KPU. Nantinya KPU yang akan memberitahukan kepada partai politik. Apabila mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka anggota DPRD yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dari anggota DPRD,” tegas Kebing.

Laporan: Isfiansyah Editor: Hamka Saptono

Juliarti-Hasanusi Tes Kejiwaan Sambas-RK. Setelah mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas pada Pilkada 2015, pasangan dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH dan Ir H Hasanusi MM mengikuti tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSUD) Sungai Bangkong Pontianak, Rabu (29/7).

Tes kejiwaan merupakan syarat menjadi calon Kepala Daerah (Cakada). “Kami telah mengikuti rangkaian tes kejiwaan di RSJD Sungai Bangkong.

Tes ini dilakukan sebagai implementasi pendidikan, pengawasan Pemilu Partisipasif 2015 bagi Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Sambas,” kata politikus perempuan yang akrab disapa Bu Jul ini.

Bu Jul menegaskan, tes kejiwaan bersama pasangannya Hasanusi, mengikuti pemeriksaan laboratorium, MMPI, pemeriksaan psikotes, wawan-

cara psikolog dan wawancara psykiater. “Tes kejiwaan dilakukan secara tertulis dan wawancara,” jelasnya.

Senada juga dikatakan Hasanusi. “Selain sebagai syarat pencalonan kepala daerah, tes kejiwaan dilakukan untuk melihat atau menilai kemampuan Cakada menghadapi beban kerja. Di sini dilihat, apakah kita mampu menghadapinya, terutama yang berkaitan dengan kejiwaan,” jelasnya.

Kamis (30/7), pasangan Juliarti-Hasanusi akan mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sudarso Pontianak. “Tes kesehatan ini nantinya juga akan dilakukan beberapa rangkaian pemeriksaan.

Diantaranya kesehatan fisik dan jasmani. Sebelum pemeriksaan, kita harus berpuasa dan tiba di RSUD Sudarso pukul 08.00,” katanya. (edo)

TES KEJIWAAN: Pasangan Juliarti-Hasanusi mengikuti tes kejiwaan di RSJD Sungai Bangkong, Pontianak.

Rupa-rupa

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Juli 2015

Petugas Vendor PT PLN Cabuli Anak Bawah Umur

PETUGAS PLN CABUL. AA, 32, hanya bisa terdiam di balik jeruji besi Mapolres Mempawah, Rabu (29/7). ARI SANDY

Mempawah-RK. Pegawai vendor PT PLN Cabang Toho, Kabupaten Mempawah, AA, 32, dibekuk jajaran Polsek Toho, diduga mencabuli anak bawah umur.

Kasus asusila ini dilakukan AA yang telah memiliki istri, di kediaman dinasnya, Senin (27/7). Orangtua korban melaporkan pelaku ke Polsek Toho dan meringkusnya.

Di hadapan polisi, petugas instalasi PLN ini mengaku sudah tiga bulan menjalin kasih dengan korban. Dirinya mengaku sangat menyesal telah mencabuli kekasih gelapnya itu. ”Saya saat ini hanya berpikir bagaimana istri saya bisa menerima saya apa adanya,” katanya dari balik jeruji besi.

AA mengaku menjalin hubungan dengan korban via telepon saja. ”Ini kesalahan saya juga. Karena saya pacaran, kemudian ketemu dengan dia (korban),” ungkapnya.

Padahal, kata AA dirinya sudah menolak untuk bertemu. Tapi korban memaksa un-

tuk bertemu, karena sudah sangat rindu kepadanya. ”Dalam SMS (short massage service) saya sudah menolak, tapi dia (korban) memaksa datang ke tempat saya,” tuturnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, keduanya melepaskan rasa rindunya dengan perbuatan tak senonoh, hingga korban pulang ke rumahnya. ”Keesokan harinya, orangtua korban tahu dari SMS yang kita lakukan. Lalu menghampiri saya dengan membawa senjata. Makanya saya minta perlindungan ke ketua adat setempat,” jelas AA. Kapolsek Toho, Iptu Arifin Harahap mengungkapkan, penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan terhadap gadis bawah umur yang dirahasiakan namanya, berdasarkan laporan orangtua korban. ”Kita lakukan penangkapan, ketika laporan orangtua korban kita terima,” jelasnya.

Orangtua korban mengetahui perte-

muan itu dari SMS antara pelaku dan korban. Orangtua korban sangat marah dan melaporkannya ke polisi. ”Pertemuan antara keduanya dipaparkan orangtua korban, setelah membaca SMS antara pelaku dan anaknya, berisikan pertemuan anak korban dengan pelaku pada tengah malam, jam setengah 12, lalu membuat laporan ke Polsek Toho,” kata Arifin.

Berdasarkan laporan itulah, jajaran Polsek Toho mertingkus AA yang terlebih dahulu mengamankan dirinya di rumah Ketua Adat setempat. ”Kasus ini akan kita teruskan melalui proses hukum. Sementara tersangka kita titipkan di Polres Mempawah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.

Tersangka AA dijerat pasa 81 ayat (1) No 35 tahun 2014, tentang tindak pencabulan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. (sky)

6

Peraturan Anyar, Berat Tas Sekolah Disesuaikan Bobot Siswa MASUK tahun ajaran baru, para siswa disibukkan dengan sejumlah aturan anyar. Para orang tua juga mesti memastikan anaknya bisa belajar dengan nyaman.

India, tepatnya di negara bagian Maharashtra, juga punya aturan anyar. Di sana, para siswa tidak boleh membawa tas sekolah yang beratnya lebih dari 10 persen dari bobot tubuh anak. Tujuannya, mencegah cedera pada tulang.

Untuk melaksanakan aturan itu, para guru diminta menimbang tas para siswa. Nand Kumar, sekretaris Departemen Pendidikan India, mengatakan menemukan tas dengan berat 10–20 persen dari berat tubuh anak-anak. ’’Isinya buku tulis yang tebal, buku pelajaran, alat tulis yang tidak dibutuhkan, dan kosmetik,’’ ungkapnya.

Tidak ada sanksi bagi yang melanggar batas beban itu. Namun, sekolah diminta menyediakan ruang penyimpanan untuk buku. (AFP/JPNN)

Kakanwil Kemenkum dan HAM Minta Maaf kepada Wartawan Pontianak-RK. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum dan HAM) Kalbar meminta maaf kepada seluruh awak media cetak maupun elektronik di Kalbar, jika selama ini pelayanan dari pihaknya tidak memuaskan.

“Masih dalam suasana lebaran ini, saya atas nama pribadi, keluarga dan institusi kepada teman-teman media yang ada di Kalbar, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mari kita saling memaafkan,” kata Maroloan Jonnis Baringbing, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM, saat menghadiri acara Halal Bihalal di Kantornya, Rabu (29/7).

Menurutnya, minta maaf penting dilakukan. Mengingat tidak menutup kemungkinan selama dalam menjalankan tugas masing-masing, pernah mengalami atau kurang puas dalam pelayanan komunikasi, maupun kesalahan yang kurang berkenan. Maka dari itu, Baringbing mengajak seluruh awak media cetak

maupun elektronik di Kalbar membuka lembaran baru.

Merangkul untuk melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan masyarakat dan negara, serta menjaga jangan sampai kesalahan dalam komunikasi maupun konfirmasi itu tidak terjadi lagi.

Sebagai bentuk membuka lembaran baru, Baringbing akan membuat wadah kerjasama dengan media, yakni jejaring media khusus para wartawan di Kalbar.

Di dalam jejaring media yang berbentuk website itu, nantinya hanya bisa diakses oleh wartawan yang menyatakan menyepakati bersama dengan pihaknya untuk menjadi bagian dari jejaring media Kanwil Kemnekum dan HAM. “Semua informasi dari kami, dalam waktu sesingkat-singkatnya akan kami upload ke dalam website itu. Tinggal teman-teman media mengembangkan informasi itu, mengejar sumber yang berkopenten. Dan website ini hanya bisa diakses oleh teman-teman media yang jelas dan yang memiliki

password masing-masing. Setiap wartawan passwordnya beda,” katanya.

Informasi dalam website itu juga sebagai bentuk konfirmasi dari Kanwil Kemenkum dan HAM. “Namun, informasi di dalam website itu juga bisa dikatakan belum konkrit, karena kecepatan upload dari kami yang mungkin belum sempat untuk kami mencari informasi konkrit. Tetapi itu tidak menjadi masalah, bisa dikembangkan lagi bagi wartawan, justru bisa berlanjut. Dan inilah bisnis profesi pers,” ucapnya.

Menurutnya, semakin informasi susah diperoleh, maka nilainya semakin tinggi. “Kami hanya menyajikan substansinya, berusaha mengejar nilai dari segi kecepatan dalam meng-upload-nya, dan akurasinya sudah pasti jelas, karena sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak perlu lagi wartawan melakukan klarifikasi,” kata Baringbing. (oxa)

Pada Takut Ya Kalau Henrikus-Kamboja Maju? ketika mendaftar, Selasa (28/7). Bahkan, KPU Ketapang sengaja tidak memberikan solusi secara teknis atas penolakan tersebut.

“KPU Ketapang mengabaikan keputusan substansi partai politik tingkat pusat (DPP). Artinya, KPU sengaja tidak melihat hal-hal substantif tapi bersifat teknis dalam PKPU. Seharusnya, KPU Ketapang tidak menolak, tapi memberi kesempatan untuk kita memperbaikinya,” tegas Gusti Kamboja, kepada sejumlah awak media, Rabu (29/7), di Ketapang.

Dijelaskan Ketua DPD Golkar Ketapang ini, bersama pasangannya akan menempuh jalur hukum atas penolakan KPU Ketapang. Begitupun partai pengusung, yakni Golkar dan Gerindra, akan akan menggugat dan melaporkan penolakan tersebut ke semua jajaran Panwaslu.

Gusti Kamboja menegaskan, ditempuhnya jalur hukum lantaran ada sesuatu yang terencana untuk menjegal pasangannya sebagai petahana yang disukai masyarakat Ketapang. Kamboja segera melaporkan KPU Ketapang ke Panwaslu kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Mantan Ketua DPRD Ketapang itu mengingatkan, tidak ada salahnya KPU Ketapang menerima pendaftaran dulu, kemudian secara fair memberikan waktu untuk perbaikan administrasi yang bersifat teknis. “KPU Ketapang mengabaikan surat DPP Golkar kubu Abirizal yang menyatakan bahwa,yang menandatangani surat yang kita miliki masuk dalam kepengurusan. Surat itu sudah jelas ditandatangani DPP Golkar, Pak Aburizal sendiri dan Pak Idrus,” ungkap Kamboja.

Dijelaskannya, unsur Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris kepengurusan Golkar seperti dalam surat dari DPP berhak menandatangani pencalonan dalam kondisi tertentu. “Saat ini, kita lagi mempertimbangkan melaporkan Komisioner KPU Ketapang kepada Dewan Kehormatan KPU,” kata Kamboja, di sela rapat bersama timnya, serta partai pengusung.

Kamboja mendesak KPU mengikuti ketentuan yang mereka keluarkan sendiri, yakni dalam pasal 36 ayat 7 yang mengatur bahwa kepengurusan partai masing-masing di daerah bisa mengusung calon.

“Kami berharap diberi kesempatan lagi memperbaiki dokumen, sehingga masih bisa ikut Pilkada Ketapang 2015 ini,” harapnya.

Komisioner KPU RI, Ferry Kurnia Rizkyansyah, pernah menerangkan bahwa PKPU 9/2015 sudah berubah menjadi PKPU 12/2015. Pasal 36 menjadi inti dari perevisian tersebut. Mereka menambahkan tujuh ayat dari semula hanya tiga ayat.

Sepuluh ayat dalam Pasal 36 tersebut ialah jalan keluar bagi Golkar dan PPP agar bisa tetap ikut Pilkada 2015 meskipun dua partai tersebut masih mengalami

dualisme kepengurusan akibat rebutan kursi ketua umum. Inti perubahan ialah agar paslon (pasangan calon kepala daerah) yang diajukan harus sama dari pengurus masing-masing.

Artinya, jika di Pilkada suatu daerah, kepengurusan Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie mencalonkan pasangan kepala daerah bernama A, maka kepengurusan Golkar versi Ketua Umum Agung Laksono juga harus mengajukan pasangan yang sama di daerah tersebut.

Menurut dia, PKPU 12/2015 itu adalah upaya terbaik agar Golkar dan PPP tak absen dalam Pilkada.

Sebab itu, jika tak seperti anjuran dalam PKPU tersebut, penyelenggara Pemilu dipastikan menolak pencalonan dengan nama berbeda dari masing-masing kepengurusan tersebut.

Gusti Kamboja selanjutnya menyatakan, frasa kata “masing-masing” dapat menggugurkan kesepakatan substansif yang dibuat partai tingkat pusat. Sehingga, tidak ada artinya kesepakatan partai politik tingkat pusat itu.

“Jadi kami mendesak KPU Pusat merevisi ini dan memperpanjang masa pendaftaran. Kita berharap diberi kesempatan dan masih menjadi calon peserta Pilkada,” tegasnya.

‘Dua’ Golkar Setuju, Kok KPU Malah Menolak?

Sementara itu, Melkiades Lakalena, satu dari Tim 10 yang tergabung dalam DPP Golkar Kubu Agung Laksono dan ARB, mengatakan penolakan pendaftaran ini akan disampaikan dan dinilai oleh Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).

Melki yang menjabat Koordinator Wilayah Golkar Kalbar kubu Agung Laksono ini menegaskan bahwa masalah ini hanyalah soal teknis semata. “DPP Golkar kedua kubu sudah menunjuk Henrikus-Kamboja tapi KPU tetap menolak. Harusnya KPU Ketapang cukup menerima dan mengatakan ada perbaikan berkas berkaitan dengan persoalan teknis administrasi yang harus dilengkapi,” kata dia via telpon selulernya.

Yang jelas, ujar Melki, pihaknya akan menempuh mekanisme sesuai peraturan. Jadi, keberatan ini akan dibawa ke Panwaslu dan akan dinilai apakah sikap KPU sudah tepat atau bisa diperbaiki.

“Jika memang masih bisa diperbaiki kami berharap pasangan Henrikus-Kamboja bisa diterima dan menjadi calon peserta Pilkada. Apalagi, SK DPP dua kubu sama mengusung satu pasangan calon.

Penolakan hanya masalah administrasi yang bisa diperbaiki,” tegas dia.

Melki sangat menyayangkan KPU Ketapang menolak pasangan Henrikus-Kamboja. Menurut dia, di mata masyarakat, telah terjadi penodaan demokrasi di Pilkada 2015 serentak ini.

“Semuanya sudah beres, hanya persoalan yang

menerima pendaftaran saja yang tidak mau. Kemudian yang menjadi korban adalah partai dan calon itu?” tanya Melki, tak habis-habis dia merasa heran.

Mestinya, pendaftaran Henrikus-Kamboja tidak ditolak KPU, tapi hanya administrasinya saja yang diperbaiki. “Hak kita langsung dihilangkan. Jangan partai Golkar dikorbankan karena hal seperti ini,” pinta Melky.

Hanya Monitoring Terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah mengatakan, sesuai amanah UndangUndang, penyelesai masalah ini adalah Panwaslu Kabupaten Ketapang. Pihaknya hanya bersifat monitoring dan mengawasi internal. Jika peserta merasa ada sesuatu hal yang perlu diluruskan, ia mempersilakan menyampaikan laporan kepada pengawas Pemilu.

“Kita tentu berdiri di tengah dan hanya meluruskan saja,” jelasnya, via seluler.

Terkait harapan pasangan Henrikus-Kamboja ingin tetap menjadi peserta Pilkada 2015 ini, pihaknya harus mempelajari dahulu materi laporan. “Kita mau lihat dahulu materi yang disampaikan dan dilaporkan itu apa dan terkait apa,” kata Ruhermansyah.

Jika pihak KPU Ketapang yang tidak sesuai aturan, maka ada kemungkinan Panwaslu memberikan rekomendasi agar pasangan Henrikus-Kamboja bisa diikutkan menjadi peserta Pilkada. “Kita memang mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan,” ujar Ruhermansyah.

Ia menambahkan, jika ada dugaan pelanggaran pidana, tentu pihaknya akan meneruskan kepada penyidik atau pihak berwenang. “Yang jelas kewenangan Panwas itu memberikan rekomendasi,” jelas Ruhermansyah.

Siap Diproses Ketua Panwaslu Ketapang, Sukardi mengatakan pihaknya siap menerima dan memproses laporan Cabup-Cawabup Henrikus-Kamboja melaporkan KPU Ketapang. “Laporan itu hak calon bila merasa diperlakukan tidak adil. Akan kita lihat dan pelajari materi laporan seperti apa dulu,” katanya.

Sukardi menuturkan, terkait rentang waktu pendaftaan yang diberikan serta pelayanan KPU Ketapang, tanggal 26, 27 dan terakhir 28 Juli itu sudah sesuai dan tidak melanggar aturan. “Kita lihat lagi PKPU seperti apa. Apakah KPU melanggar atau tidak? Jadi perlu kita telaah dan kaji lagi,” katanya

Laporan: Jaydi Candra Editor: Mohamad iQbaL

Lajur Kiri, Dua Jam Negara Dapat Rp28,5 Juta Polda Kalbar juga memberikan atensi penuh, sampai Direktur Direktorat Lantas, Kombes Agus Supriyadi, beserta wakilnya, AKBP Priyanto, turun ke sana.

Sayang, tak satupun petugas dari Dishubkominfo Kota Pontianak terlihat batang hidungnya.

Hanya saja, meski banyak Polantas plus Propam— berdiri dengan tampilan agak sangar di pinggir jalan—, masih saja ada masyarakat yang melanggar.

Malah, oknum polisi ikutan menabrak aturan. Jelas saja hal tersebut bikin Wahyu Jati naik darah.

“Hentikan, hentikan. Tilang, tilang dia,” perintah dia kepada anggotanya saat melihat oknum polisi berpangkat Bripda menabrak aturan lajur kiri tersebut, Rabu (29/7).

Ditemani Propam Polda Kalbar, anak buah Wahyu pun menghentikan Si Oknum. Total 57 pengemudi, motor dan mobil, yang ditilang. “Sebanyak 57 pengendara yang kita tilang, baik itu pengendara roda

dua maupun roda empat, melalui penindakan di empat titik. Mulai di depan Pendopo Gubernur, dua U Turn di Jalan A. Yani, dan di dekat Bundaran Digulis Untan,” beber Wahyu.

Diterangkan dia, para pelanggar lajur kiri tersebut dijerat dengan pasal 287 ayat 1 UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mereka diancam denda maksimal Rp500 ribu. Berarti, dalam aksi hampir dua jam ini, Kas Negara mendapat pemasukan Rp28,5 juta (Rp500 ribu x 57) berkat Edaran Wali Kota Pontianak itu.

“Ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota Pontianak tentang masalah penggunaan lajur kiri untuk kendaraan roda dua,” tambah Wahyu.

Penegakan hukum yang dilakukan tersebut, menurutnya, sudah melalui sosialisasi ataupun imbauan saat patroli sebelum Juli maupun lewat media. “Hari

ini perdana penindakan tegas. Dan ini akan akan dilakukan terus menerus (setiap hari,red),” tegas Wahyu.

Imbuh dia, “Tadi, pada kesempatan penegakan hukum yang kami lakukan, memang ada anggota Polri (oknum,red) melakukan pelanggaran. Dan ini tetap kami berikan penindakan tegas berupa penilangan terhadap yang bersangkutan”.

Salah seorang warga yang ditilang, Yohanes, mengakui kesalahannya. “Ini salah saya, saya tidak mengendarai di lajur kiri, padahal sudah ada polisi,” besar hati remaja 20 tahun ini.

Ia mendukung penindakan tegas kepolisian. “Ini sangat bagus. Cuma tadi saya terkejut saja melihat ramai polisi,” tutur Yohanes.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Tradisi Sadis, Pembantaian Paus KEP. FAROE - Aktor Ricky Gervis mengutuk pembantaian ratusan paus pilot di Kepulauan Faroe. Sebuah video menyeramkan yang tersebar di internet menunjukkan penduduk desa menusuk paus-paus di tengah air laut yang berubah menjadi merah darah.

Pembantaian massal ini diakui sebagai tradisi berburu di kepulauan wilayah utara Samudera Atlantik.

Dilansir dari laman Mirror, para aktivis dari lembaga non profit Sea Sheperd mencoba menghentikan pembantaian itu namun mereka didesak untuk mundur. Aktivis lain akhirnya mendokumentasikan kekejian itu lewat video.

Merespon video itu, Gervais bercuit: “pembantaian tragis pauspaus di Kepulauan Faroe.”

Dalam video tersebut orang ramai mengarungi laut menuju rombongan paus dan mengarahkan binatang itu ke teluk yang dangkal menggunakan perahu kecil.

Para pemburu kemudian menusuk paus-paus itu dengan tombak baja. Segera saja air di kawasan itu berubah menjadi merah cerah karena darah paus.

Perburuan yang disebut ‘grindadrap’ itu merupakan tradisi di Kepulauan Faroe dan telah dilakukan selama ratusan tahun.

Sekitar 800 paus pilot dan beberapa lumba-lumba dibunuh setiap tahunnya.

Kepulauan yang membentang dari utara Skotlandia sampai ke antara Islandia dan Norwegia merupakan negara dengan yang memiliki pemerintahan sendiri meski berada di bawah kerajan Denmark.

Para penentang dari Sea Sheperd yang mengambil video itu pada 23 Juli memperkirakan sebanyak 150 paus pilot dibantai hari itu.

Pernyataan organisasi itu mengungkapkan tradisi itu merupakan “hari paling berdarah di kepulauan itu pada tahun ini.”

Organisasi itu mengklaim Angkatan Laut Denmark memberikan warga izin dan mengritik Denmark karena memiliki hubungan dengan kegiatan itu. (ray/jpnn)

Ghostbusters dengan yang berbau mistik, namun justeru terlihat lucu, karena memang film ini bergenre komedi. Tetapi film tetaplah film, tidak sama dengan dunia nyata.

Namun akhir-akhir ini, ‘peran’ ghostbuster sepertinya dimunculkan di dunia nyata melalui tayangan reality show yang mengekspose hal-hal yang berbau mistik, yang memang masih kental di masyarakat kita.

Tidak jarang para pemburu hantu itu ditampilkan dengan pakaian yang tidak jauh berbeda dengan para ustadz atau agamawan.

Batasan antara ustadz dan dukun pun menjadi bias.

Tidak cukup di situ, tidak jarang menggunakan ayat-ayat suci Alquran sebagai mantera guna mengusir hantu atau menyembuhkan orang yang kerasukan. Miris! Ayat-ayat suci terdistorsi dari fungsinya sebagai pedoman hidup. Tetapi itulah realitanya, budaya mistik masih begitu melekatnya.

Satu sisi, hal ini menjadi magnet tersendiri bagi industri, terutama perfilman. Film-film ber-genre mistik laris-manis di pasaran.

Entah karena memang budaya mistis yang masih kental atau sineas yang miskin kreativitas.

Mistisisme memang bukan hal yang tabu. Dalam Islam kita mengenal tasawuf. Namun harus diingat, tasawuf tidak sama dengan perdukunan. Para sufi bukanlah dukun.

Sufi merupakan orang-orang yang berupaya ‘mengenali’ hati mereka sebagai entitas terdalam manusia. Ajaran mereka lebih pada memperindah perilaku dengan membuang segala sifat-sifat tercela. Sangat menekankan akhlak kepada Allah dan sesama manusia. Itulah inti ajaran agama.

Sejarah mencatat, banyak tokoh-tokoh terkemuka di bidang mistisisme ini. Di antaranya Imam al-Gazali, Syeikh Abdul Qadir Jailani, dan Maulana Jalaluddin Rumi. Tidak satupun dari mereka yang diminta untuk mengusir hantu atau menyembuhkan orang yang kerasukan. Padahal mereka pionir dari mistisisme Islam.

Agama sejatinya ingin ‘membebaskan’ dari perilaku ‘aneh’ yang lebih mirip praktik perdukunan itu. Mengoptimalkan akal yang merupakan karunia terbesar Tuhan, untuk kebaikan manusia.

Dengan memberdayakannya, kemajuan akan didapat.

Persis seperti ungkapan Tan Malaka: “Kalian, jutaan orang Indonesia, tidak akan mungkin merdeka dan maju selama belum membuang segala kotoran magis dari kepala”. (Kiram Akbar)

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

Rapat Paripurna atau Karaoke? dimulai pukul 09.00 WIB di ruang Balairung Sari. Ternyata, hanya segelintir yang datang, lebih banyak kursi melompong. Sementara, pihak eksekutif Gubernur Kalbar yang diwakili oleh Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, dan sejumlah Kepala SKPD, sudah duduk manis di tempat yang telah disediakan.

Tunggu punya tunggu, hingga pukul 11.30 WIB, rapat belum juga dimulai. Sementara menunggu, orgen tunggal tetap mengalun. Beberapa wakil rakyat pun berubah lebih vokal, mereka menyumbangkan suaranya menyanyikan berbagai lagu mulai dari yang Jadul sampai yang gres. Namun, jumlah kehadiran anggota DPRD Kalbar tak juga bertambah.

Akhirnya, tepat pukul 11.45, dengan hanya dihadiri 24 anggota Dewan dari 63 Anggota DPRD Kalbar, Rapat Paripurna pun dibuka Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing. Tapi, rapat hanya berlangsung

Satarudin: Biasalah, Itu Ungkapan

Dikonfirmasi, Sekwan DPRD, Bambang S. Soerachmat mengatakan undangan sudah disampaikan. Yang mengundang Ketua DPRD. “Apabila belum memenuhi kuorum maka rapat dibuka dan diskor selama satu jam. Dan apabila masih belum juga, maka keputusan dari Pimpinan Sidang,” ujar Bambang.

Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie, hanya bisa mengatakan ditunda karena sejumlah anggota DPRD Kalbar berhalangan hadir dan ia menerima saja.

“Untuk jadwal selanjutnya, Eksekutif menunggu sesuai apa yang dikatakan Ketua DPRD Kalbar, masih akan dibicarakan di Badan Musyawarah (Banmus).

Jadi kita menunggu jadwal berikutnya,” ujarnya.

beberapa menit. Artinya, Pak Ketua membuka rapat untuk ditutup kembali.

“Sesuai dengan tata tertib, kehadiran jumlah kuorum, apabila daftar hadir telah ditandatangani, dihadiri secara fisik sesuai tanda tangan. Jumlah yang hadir 24 anggota Dewan dari 63 orang,” ujar Kebing.

Kata dia, bolosnya sejumlah anggota DPRD Kalbar ini menjadi tanggungjawab dari fraksi-fraksi. “Ketidakhadiran mungkin karena ada persoalan internal ataupun masih berada di daerah. Karena adanya perintah partai terkait Pemilukada yang baru selesai pendaftaran,” ujar Kebing.

Ia menyatakan tidak ada sanksi bolos paripurna. Kalau tiga kali tidak menghadiri sidang, maka fraksi masing-masing yang mempunyai hak.

“Jadi yang bertanggungjawab ini fraksinya masing-masing,” kata Kebing.

Laporan: Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Larangan Naik Motor Pakai Oplet, Bukan Solusi jadi besi tua, tinggal dua. Itupun belum jelas laik jalan apa sudah afkir. Kalangan DPRD Kota Pontianak pun bergerak telinganya dengan saran Wali Kota agar anak sekolah naik oplet atau diantar orang tua.

Kalau orangtua sempat, atau punya motor. Kalau tidak?

Komisi B dan C DPRD Pontianak menyikapi fasilitas khusus transportasi para pelajar itu. Menurut Mustaan Anggota Komisi B DPRD Pontianak, bus sekolah milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pontianak itu kini tidak bisa dioperasionalkan karena sudah menjadi besi tua.

“Kalau Kepolisian melarang pelajar naik kendaraan sendiri dengan pertimbangan jiwa muda dan banyak melakukan pelanggaran, harusnya Pemkot tanggap menyediakan angkutan khsusus pelajar.

Kalau naik oplet, siswa bisa terlambat ke sekolah. Kan udah tahu Kota Pontianak ini dibebani kemacetan serius,” ujar Mustaan, Rabu (29/7).

Wakil rakyat Dapil Pontianak Barat ini menjelaskan, wacana pemerintah yang lebih mendominkan pendaftar sekolah pada lingkungan domisili masyarakat sekitar dinilainya masih belum berjalan optimal.

“Karena masih terbatasnya sekolah negeri. Terlebih sekolah yang tingkat prestasinya baik dibanding sekolah lain di Kota Pontianak ini. Dengan demikian,

tidak berjalan mulus. Ada warga Pontianak Selatan tapi sekolahnya di Barat dan sebagainya. Lagian, sekolah negerinya sedikit, karena orangtua lebih mengejar sekolah negeri. Jadi bina lingkungan itu susah terealisasi,” katanya.

Mustaan yang membidangi masalah pendidikan di Komisi B menyatakan akan membawa permasalahan ini ke paripurna Dewan. Apakah mau diadakan bus baru atau yang ada diperbaiki melalui anggaran perubahan nanti, itu juga proyek.

“Bus itu akan kita usulkan baik itu di perubahan maupun 2016 nanti, akan dikoordinasikan DPRD dengan Pemkot,” ujarnya.

Beda dengan Hamyani, Anggota Komis C DPRD Pontianak yang menyoroti tanggung jawab Diskominfo Pontianak.

Bagaimana pemeliharaan enam bus yang tinggal bangkainya lagi. Itu harus diinventarisir dan dilaporkan baik ke Pemkot maupun ke DPRD Kota. Bus-bus itu tidak dilaporkan, kan ada biaya operasional dan perawatan. Karena tidak beroperasional, dirinya menanyakan dialokasikan kemana dana yang sudah dianggarkan tersebut.

“Kalau memang asset bus sekolah tidak digunakan lagi, lebih baik itu di inventarisir, karena ini menyangkut actual basic. Kalau barang tidak produktif, tidak dihapus akan ada biaya lagi setiap tahun,” tegasnya.*

masyarakat dipastikan lebih memilih sekolah berkelas, sebelum terpaksa ke sekolah lainnya,” ujarnya.

Mustaan pun mengamati jalur oplet belum menjamin kelancaran transportasi kota. Bus tidak sesuai untuk Kota Pontianak yang jalannya sempit-sempit. Transportasi kota pun belum memberikan kenyamanan bagi warga sebagai mobilisasi umum yang memenuhi syarat.

Namun factor kemacetan sebagai penghambat utama anak sekolah tiba tepat waktu di sekolah. Jalan satu-satunya, Mustaan menyarankan Pemkot harus memfasilitasi anak dengan dengan angkutan khusus. Apakah itu bus sekolahmenyiapkan bus sekolah. Atau sarana lainnya.

“Kalau oplet mereka pasti terlambat.

Harus ada bus sekolah, entah milik sekolah, pribadi, atau disediakan secara umum. Tapi kalau pribadi, belum tentu masing-masing sekolah mampu menyediakan fasilitas itu,” tegasnya.

Sejauh ini, wacana Pemkot Pontianak memprioritaskan anak mendaftar sekolah yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya, disambut baik. Hanya saja, wacana itu belum memenuhi hasrat masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit yang masih sangat minim.

“Wacana Wali Kota untuk bina lingkungan, memprioritaskan sekolah yang ada di sekitar memang baik. Tapi wacana ini

Bos Demokrat Diacuhkan Demokrat “Jika tidak ada (Partai Demokrat) dalam pengusungan (Suryadman GidotAgustinus Naon), berarti tidak tercantum,” kata Martinus Khiu, Ketua KPU Bengkayang.

Dalam catatan KPUD Bengkayang, hingga penutupan pendaftaran calon kepala daerah berakhir, Selasa (28/7) pukul 16.00, hanya ada dua pasangan calon yang menyerahkan berkas. Pertama pasangan Sebastianus Darwis SE MMRurakhmad diusung partai PDIP dengan 6 kursi atau 20 persen perolehan suara di legislatife. Disusul pasangan Suryadman Gidot-Agustinus Naon, didukung Partai Gerindra 4 kursi atau 13.33 persen suara , Partai Hanura 4 kursi atau 13,33 persen

yaitu Partai Gerindra, NasDem, Hanura dan PAN (untuk pasangan Suryadman Gidot-Agustinus Naon),” tegas Khiu.

Dewan Pembina DPP Partai Demokrat yang juga mantan Ketua DPR RI periode 2009-2014 dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dr Marzuki Alie saat dikonfirmasi via short massage service (SMS) terkait tidak adanya rekomendasi terhadap Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Suryadman Gidot mengatakan “ya begitulah Partai Demokrat, maka saya tidak aktif lagi di Partai Demokrat,”.

suara, Partai NasDem 4 kursi atau 13,33 persen suara dan PAN 1 kursi atau 3,33 persen suara dengan total 13 kursi atau 43,32 persen suara.

“Hanya ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar,” ujar Khiu.

Terkait pengusungan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang mendaftar ke KPU, nantinya akan diumumkan secara terbuka ke publik. Termasuk partai politik yang mengusung pasangan calon.

Kemudian alat peraga yang disebarkan ke masyarakat nantinya juga mencantumkan partai politik yang mengusung pasangan calon. “Hanya partai yang mengusung yang akan dicantumkan,

Laporan: Kurnadi Editor: Hamka Saptono

IDACHI SPORTS

BOOOM SALE disc up to

HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

65 % + 0 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0%

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

IDC 998 NEW GARANSI

ELECTRIC BIKE

5.450

6.950

8.750

Hanya

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4.988 Ribu

4.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (3 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE

23.550 8.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.550

18.750

Hanya

Hanya

7.988 Ribu

3.988 Ribu

17.650

4.388 Ribu

Hanya

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

8.950

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Hanya

3.988 RB

2.788 Ribu

RECUMBENT BIKE 7.550

6.950

Hanya

9.850

Hanya

6.288 Ribu IDC 838 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE Hanya

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) TREADMIL MANUAL

Hanya

7.150

Hanya

2.988 Ribu

2.588 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS : 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

7

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN BODY SHOP TGL 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI 1 SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL. 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015 BORNEO CITY MALL KETAPANG LANTAI DASAR (DEPAN OPTIK MELAWAI) TGL 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015

Selasa (28/7) sore, Rakyat Kalbar sempat bertanya kepada Budi Dharma, Manajer Legal Indomaret cabang Pontianak, tentang angin tak sedap yang tengah berhembus itu. “Ya permainan perizinan samalah. Kalau mau cari, cari sendiri. Namanya permainan perizinan sama.

Lika-likunya gitu,” ungkapnya.

Budi pernah mendengar rumor itu. “Isunya pernah (oknum dewan pinta sopoi ratusan juta,red), siapa yang menghembuskan saya tidak tahu. Kalau memang itu benar, janganlah sampai terjadi. Toko ini baru setahun, belum balik modal,” tuturnya.

Imbuh dia, “Nilainya besar. Kalau isu-isu dimana-mana kaya’ gitu, jangan sampai terjadi-

lah. Gak mampu Indomaret, saya bisa keluar dari sini. Kita gak terlalu menanggapi, tapi biar bagaimanapun menjadi pikiran”.

Ketua DPRD Pontianak, Satarudin, kontan membantah. Menurut dia, itu fitnah yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak suka dengan keberadaan Pansus Perizinan.

“Tidak ada! Biasalah, itu ungkapan orang kepepet (terdesak, red). Nanti dibuktikan oleh Pansus. Saya memastikan tidak ada, Pansus ini juga bekerja transparan. Benar katakan benar, salah katakan salah,” tegasnya, Rabu (29/7).

Laporan: Achmad Mundzirin dan Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Alasan Penolakan KPU Ketapang Bahwa penolakan yang dilakukan mengingat, menimbang dan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Bahwa pasangan calon Henrikus dan Gusti Kamboja tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Pasat 42 ayat 6 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pasangan Henrikus-Gusti Kamboja tidak memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 7 peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat 8 Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota. KPU Ketapang menolak pendaftaran pasangan Henrikus-

Gusti Kamboja.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Golkar Kalimantan Barat nomor : Kep-18/Golkar-KB/VI/2015 tentang pengesahan Pergantian Antar Waktu Komposisi dan Personalia DPD Golkar masa bhakti 2009-2015 atas nama Hairani SH memang benar terdapat dalam kepengurusan. Sedangkan atas nama Suriandi tidak terdapat dalam SK tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Golkar Kubu Agung Laksono No. Kep-631/ DPP/Golkar/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Golkar Ketapang masa bhakti 2015-2020 atas nama Hairani SH dan Suriandi terdapat dalam kepengurusan sebagai Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan DPP Golkar tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani Ir H Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Bahwa KPU Ketapang tidak pernah menerima SK nomor: Kep-77/gk/Kalbar/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015.

Dalam Surat Pernyataan poin (6) tidak menyebutkan penugasan kepada Hairani dan Suriandi untuk menandatangani Surat Pencalonan.

Laporan: Jaydi Candra

Pedagang Flamboyan Terima HGB yang diserahkan ini berlaku selama 30 tahun. Namun bukan perpanjangan, karena permohonan yang diajukan sebelumnya telah melanggar aturan, lantaran diajukan tujuh hingga delapan bulan sebelum berakhir. Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 40 tahun 1996 pasal 27 ayat 1 menyebutkan, perpanjangan diajukan paling lambat dua tahun sebelum berakhir.

“Saya tidak mungkin memberikan perpanjangan HGB-nya, karena permohonannya sudah melanggar aturan, makanya kita terbitkan HGB baru,” ujar Sutarmidji.

Sedangkan pemilik Ruko yang masih dalam proses sertifikat HGB-nya, diperkirakan sebelum tanggal 15 Agustus ini sudah selesai. Belum terbitnya sertifikat HGB tersebut lantaran dari pemilik Ruko, sebagian ada yang belum membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Pelunasan mereka kepada Pemkot sudah selesai, hanya BPHTB-nya saja yang belum.

Sehingga BPN belum bisa menerbitkan sertifikatnya. Yang belum bayar itu hanya tinggal 4-5 orang saja, yang lainnya sudah diproses di BPN ada 11 HGB,” jelas Sutarmidji.

Sementara itu, terhadap pedagang yang masih memperkarakan Ruko di Flamboyan, Sutarmidji tidak mempermasalahkan mereka berperkara di pengadilan. Namun dirinya memastikan, apapun putusan pengadilan, tidak akan mengubah kebijakan yang berlaku saat ini. Bahkan ia menegaskan, kendati mereka menang di pengadilan, bukan berarti mereka bisa memiliki Ruko itu secara gratis atau cumacuma. Menang di pengadilan, bukan berarti

putusan pengadilan bisa dieksekusi.

“Silakan minta petunjuk ke manapun, mau ke Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), ke Presiden, ke mana saja minta petunjuk, carikan saya jalan keluar untuk melaksanakan satu putusan pengadilan, sedangkan putusan itu melanggar aturan perundang-undangan. Saya tetap berpedoman pada PP 40/1996 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan perpanjangan atau pembaharuan hak atas HGB diajukan dua tahun sebelum berakhir.

Sedangkan mereka mengajukan permohonan tujuh hingga delapan bulan sebelum HGB berakhir,” jelas Sutarmidji.

Sutarmidji menjelaskan, seluruh pemilik Ruko mengajukan perpanjangan HGB pada waktu tujuh hingga delapan bulan sebelum berakhir, artinya sudah melanggar pasal 27 ayat 1 PP 40/1996. Tapi anehnya, pengadilan justru memenangkan pihak yang telah jelasjelas melanggar peraturan pemerintah tersebut. “Mau menangkan mereka, silakan. Tapi mau mengeksekusinya tidak bisa,” tegasnya.

Kendati demikian, siapapun yang telah memenangkan perkara itu, lanjutnya, sah-sah saja jika ingin memiliki Ruko itu, tapi mereka harus membayar dengan harga yang sudah ditetapkan Pemkot Pontianak per 1 April 2015 seharga Rp1,4 miliar. Sebelumnya, harga Ruko di Flamboyan Rp900 juta. “Pengadilan tidak berhak memaksa saya untuk menurunkan harga yang sudah ditetapkan tersebut,” kata Sutarmidji.

Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

Pansus Perizinan? Santai Jak “Boleh saja Pansus nanti bilang tetap ingin ada Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Boleh saja, kalau ada yang kurang kita buat. Apa susahnya sih? Tapi, kita pastikan mereka sah,” tutur Sutarmidji, usai penyerahan secara simbolis Sertifikat HGB ke pemilik Ruko Pasar Flamboyan, di ruang rapat Wali Kota Pontianak, Rabu (29/7).

Bagi pemilik akun Twitter @BangMidji ini, Pansus itu hanya untuk meluruskan saja.

“Kemudian, berargumentasi dari sisi hukum benar atau tidak. Kalau ada yang kurang dan perlu dilengkapi, ya dilengkapi. Saya santai saja,” ungkapnya.

Meski mempersilakan Dewan membuat Pansus, Midji bersikukuh keberadaan dua pasar modern, Alfamart dan Indomaret, tidaklah ilegal. Menurutnya, dalam UU 23 tahun 2014, ada ketentuan yang namanya inovasi daerah.

“Nah, inovasi daerah itu perizinan masuk di dalamnya dan se Indonesia berlaku. Kita melihat persyaratan yang dicantumkan Menteri Perdagangan bahkan lebih rumit HO (izin gangguan)-nya. Kalau semua persyaratan itu sudah masuk dalam HO, kenapa lagi harus dikeluarkan izin usaha toko modern tersendiri, itu kan sama saja,” papar dia.

Jadi, bagi Midji, Indomaret dan Alfamart tidak mungkin tidak berizin. “Semuanya sudah punya HO. Masalahnya Permendag menyebutkan harus ada IUTM, sudah sama dengan HO. Nah, kita sudah pakai izin HO kenapa perlu yang lain lagi?” tanya dia.

Wakil Ketua Komisi A yang membidangi Hukum di DPRD Pontianak, sekaligus Ketua Pansus Perizinan itu, Yandi setuju bahwa pembentukan Pansus merupakan upaya untuk meluruskan kinerja pemerintah jika aplikasi aturan proses pemberian izin terdapat kekeliruan.

Hanya saja, jika kekeliruan itu mengarah ke tindak pidana, ranah penyelesaiannya nanti di lingkup kepolisian. “Bukan hanya untuk pihak yang ada kaitannya saja, oknum yang terlibat dan membiarkan pelanggaran itu terjadi bisa kena pidana. Akan kita laporkan, itu bagian dari hasil kerja kita nanti,” tutur

Yandi.

Bagi dia, tidak masalah jika pemerintah tidak menganggap Pansus Perizinan hal yang penting. “Kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi mencari kebenarannya. Kalau semua merasa benar, ada forum untuk membuktikan. Saya tidak mau mendahului,” papar Yandi.

Menyinggung saran dari Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan), Profesor Eddy Suratman, agar perizinan dua waralaba swalayan yang disebut tak lengkap itu tak perlu di-Pansus-kan melainkan dilaporkan ke polisi saja, Yandi belum bisa berkomentar banyak. Dia memilih menunggu hasil investigasi Pansus.

“Saya tidak mau berandai-andai, karena saya bukan profesor,” cetus Yandi.

Menanggapi statement Yandi itu, Prof.

Eddy menyatakan dia tidak mendahului, hanya menyampaikan pendapat saja. “Saya hanya memberikan pendapat saja. Pansus itu hak Dewan,” terangnya, kemarin.

Prof. Eddy menegaskan, dia tak pernah melarang keberadaan Pansus. “Temuan yang ada atau hasil dari Pansus tersebut, apakah akan dibawa ke instansi (dinas terkait,red) atau laporkan ke polisi, itu hak dari Dewan sendiri,” tandasnya.

Dan, memang Prof. Eddy tak pernah melarang keberadaan Pansus. Sebelumnya, Selasa (28/7), dia hanya menyatakan, “Saya sarankan jangan membuat Pansus. Langsung saja laporkan ke polisi, jika memang Indomaret dan Alfamart tidak memiliki izin lengkap untuk beroperasional. Suatu usaha yang tidak memiliki izin, itu ilegal, laporkan saja langsung”.

Imbuh dia, “Mau dari mana pun usaha itu datang, semuanya wajib meminta izin dari pemerintah. Kalau tidak ada izin atau izin yang kurang lengkap, bagaimana mereka bisa beroperasional? Kemudian, bagaimana mereka bisa memberikan PAD?”.

Laporan: Gusnadi dan Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

SPORT

Rekor Pertemuan Chelsea dan Barcelona:

CHELSEA CHELSEA CHELSEA CHELSEA

1 0 2 1

07/05/2009 29/04/2009 1/11/2006 19/10/2006

CHELSEA

J

1 0 2 0

2

BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA

Penalti

4-2

OSE Mourinho mengaku Chelsea merasakan manfaat yang luar biasa usai mereka menggelar uji coba dengan Barcelona di Amerika Serikat pagi tadi.

Skor sempat imbang 2-2 di waktu normal, sebelum The Blues akhirnya menang via adu penalti. Namun bagi sang manajer, latihan melawan tim dengan level yang lebih tinggi merupakan hal yang jauh lebih penting.

“Barcelona tidak mengkhawatirkan tentang menang atau kalah. Mereka sedang berlatih.

Sama seperti kami. Itu bukan laga yang taktis.

Itu adalah dua tim yang sedang mencari intenstitas terbaik, form terbaik,” tutur Mourinho pada reporter.

“Bagi saya ini amat fantastis. Saya berterima kasih pada Luis Enrique atas apa yang mereka berikan pada kami. Ini yang kami butuhkan.

Skornya 2-2, bisa saja 4-4. Adu penalti tidak ada artinya bagi kami. Semua penonton yang ada

2

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

BARCELONA

bisa pulang dengan gembira,” pungkasnya.

Sementara itu, Luis Enrique menepis anggapan bahwa musim panas ini Barcelona mengalami masalah dalam menghadapi situasi bola mati.

Hal tersebut dikatakannya usai Barcelona menelan dua kekalahan beruntun di laga uji coba di Amerika Serikat. Usai pekan lalu tunduk 1-3 di tangan Manchester United, El Barca baru saja kalah lewat adu penalti, usai bermain imbang 2-2 melawan Chelsea pagi tadi.

“Tahun lalu kami jauh lebih baik dalam menghadapi situasi seperti ini di pertandingan. Kami juga harusnya tidak lagi mengalami masalah seperti ini. Kami akan terus berusaha keras untuk mengatasinya,” tutur Enrique.

Fiorentina akan jadi lawan Barcelona berikutnya di International Champions Cup. (*)

MENCARI

IDENTITAS TERBAIK Thohir Ultimatum Mancini P

residen Inter Milan, Erick Thohir, memperingatkan pelatih Roberto Mancini untuk memenuhi target finis di posisi tiga besar agar masuk ke kompetisi Liga Champions.

Mancini ditunjuk sebagai pelatih Inter menggantikan Walter Mazzarri di bulan November 2014. Tapi, Mancio gagal membawa Nerazzurri lebih baik dan hanya finis di posisi delapan.

Musim ini, Thohir menggelontorkan banyak dana untuk memboyong pemain anyar agar bisa merealisasikan target finis di posisi tiga besar. Sejauh ini, Inter sudah mendatangkan Martin Montoya, Geoffrey Kondogbia, Jeison Murillo, dan Miranda. Selain itu, Stevan Jovetic akan segera menjadi amunisi anyar berikutnya.

Mengingat banyaknya dana yang sudah digelontorkan Thohir termasuk memperpanjang kontrak dua pilar, Mauro Icardi dan Samir Handanovic, pria asal Indonesia itu mewajibkan Mancini membawa Inter finis di tiga besar.

“Kami harus lolos ke Liga Champions musim depan karena itu menjadi alasan kami mendatangkan Mancini November lalu dan juga beberapa pemain top ke dalam skuad serta memperpanjang kontrak beberapa pemain,” ungkap Thohir.

“Miranda adalah satu dari 10 bek terbaik dunia dalam dua tahun terakhir, Murillo pemain muda terbaik di Copa America, sementara Kondogbia adalah masa depan, calon gelandang tengah terbaik,” ia melanjutkan.

Selain berbicara dengan Mancini mengenai target lolos ke Liga Champions, Thohir mengklaim sudah bicara dari hati ke hati dengan seluruh pemain.

“Saya sudah bicara langsung dengan semua pemain dalam beberapa hari terakhir. Saya ingin mengenal mereka lebih baik, dan yang terpenting adalah menjelaskan target kami musim depan, lolos ke Liga Champions,” tegas pria berusia 45 tahun itu. (*)

ROBERTO MANCINI

ERICK THOHIR

Roma Naikan Tawaran AS Roma rupanya amat bernafsu mendapatkan Edin Dzeko dari Manchester City di musim panas ini.

Mantan pemain Wolfsburg tersebut kabarnya masuk dalam daftar jual The Citizens, usai mereka berhasil mengamankan jasa Raheem Sterling dengan nilai transfer 49 juta poundsterling dan berniat memberikan kesempatan lebih pada Wilfried Bony.

Rakyat Kalbar

Dzeko bisa mengikuti jejak rekan setimnya, Stevan Jovetic, yang tak lama lagi bakal bergabung dengan Inter Milan. Roma disebut sebagai klub yang paling berpeluang menampungnya dan untuk mewujudkan keinginan tersebut, klub asuhan Rudi Garcia bersedia meningkatkan tawaran mereka hingga 20 juta euro, menurut laporan Sky Italia.

Selama membela City dari tahun 2011, Dzeko tercatat sudah bermain sebanyak 130 kali dan membuat 50 gol. (*)

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Juli 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Tukang Ojek Merangkap Calo Tiket Pesawat wat RESIDIVIS KAMBUHAN

Sungai Raya-RK. Calo tiket pesawat bertebaran di Bandara Supadio Pontianak. Sampai-sampai tukang ojek pun merangkap menjadi calo.

Sat Reskrim Kepolisian Kesatuan Penjagaan dan Pengamanan Udara (KP3U) Bandara Supadio meringkus Rahmat Maulidi alias Didi, 28, warga Sungai Durian Kubu Raya di Bandara Supadio Pontianak, Selasa (28/7). Tukang ojek ini menjual tiket maskapai Lion Air kedaluwarsa. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti tiket maskapai Lion Air yang bording pasnya sudah tidak berlaku.

“Baru enam bulan saya menjual tiket di bandara. Saya menjualnya dengan orang yang sedang mencari tiket di bandara.

Pas ada, saya langsung pesan dengan kawan,” ungkap Didi di KP3U, Rabu (29/7).

Halaman 15

DIDOR

Sanggau-RK. Berakhir sudah petualangan Ruslan alias Joy, setelah petugas dari tim khusus Polres Sanggau diback-up Polres Landak, melepaskan tiga timah panas di kaki residivis kambuhan itu, Halaman 15

CALO TIKET. Tersangka Didi diamankan di KP3U Bandara Supadio Pontianak.

SYAMSUL ARIFIN-RK

TERKAPAR DIDOR. Kasat Intelkam Polres Sanggau AKP Wahyu Hartono melihat kondisi resedivis kambuhan yang meresahkan masyarakat, Rabu (29/7). KIRAM AKBAR-RK

Bandar Ditangkap Tukang Ojek Pemain Berhamburan Meninggal di Pikap Pontianak-RK. Sat Reskrim Polres Bengkayang membekuk bandar judi Liongfu, Mulyono, 42, di Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Sungai Betung, Bengkayang, Rabu (29/7).

Sayangnya para pemain judi atau pemasang Liongfu lolos dari kejaran polisi.

Mereka berhamburan melarikan diri, setelah melihat Mulyono diringkus.

Kapolres Bengkayang AKBP Juda Nusa Putra melalui Kabag Ops Kompol Dudung Setyawan mengatakan, penggerebekan judi ini berawal dari patroli rutin.

“Anggota Reskrim mobiling, dipimpin Kanit III Ipda Asep Maulana saat itu melihat kerumunan orang di sebuah Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Pontianak-RK. Diduga sakit, Trimono bin Daimin ditemukan meninggal di mobil pikap yang digunakannya untuk ngojek angkutan barang.

Jasad pria kelahiran 4 Maret 1963 itu tergeletak di pikap yang terpakir di Jalan Pangsuma Tanjungpura, Pontianak Selatan, Rabu (29/7) sekitar pukul 13.30.

Warga sekitar, Iwan mengira Trimono sedang tidur di dalam mobil. Dia menghampiri untuk membangunkannya.

Halaman 15

MENINGGAL DI PIKAP. Mayat Trimono bin Daimin ditemukan meninggal di dalam mobil pikap yang terparkir di Jalan Pangsuma Tanjungpura, Rabu (29/7). IST

Jauh dari Anak-Istri Petani Gantung Diri Singkawang-RK. Diduga depresi karena jauh dari anak dan istri, warga Kali Asin Dalam, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Ho Ket Li, 45, gantung diri di dapur rumahnya, Rabu (29/7) sekitar pukul 11.30.

“Korban ditemukan kedua keponakannya, Tjong Ka Fie alias Vivi, 17 dan Tjong Ka Fen alias A Fen, 14, yang hendak mengantarkan makanan untuknya,” kata Iptu Sukri, Kapolsek Singkawang Selatan kepada wartawan, kemarin.

Kemungkinan pintu rumah Ho Ket Li sudah terbuka, sehingga kedua keponakannya bisa masuk dan langsung ke dapur. “Saat di dapur, kedua keponakan itu melihat Ho Ket Li yang mengenakan baju warna orange dan jeans panjang warna hitam keabu-abuan itu, tergantung di seutas tali plastik warna hijau,” jelas Sukri.

Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Warung Kopi IPM Tiga Pasang Cakada

Su aib . M RIDHO

Sambas. Hingga Selasa (28/7), KPU Kabupaten Sambas menerima pendaftaran tiga pasang Calon Kepala Daerah (Cakada). Ketiga pasangan yang telah menyerahkan berkas pencalonan yaitu Tony-Eka, Atbah-Hairiah dan Juliarti-Hasanusi.

Ketua KPU Sambas, Su’aib SPd kepada wartawan mengatakan, pendaftaran ditutup, Selasa (28/7) pukul 16.00. “Hingga akhir pendaftaran sudah tiga pasangan calon yang menyerahkan berkas. Selanjutnya pasangan calon ini akan menggikuti rangkaian tes kesehatan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di RSJ Sungai Bangkong dan RSUD Sudarso,” kata Su’aib.

Su’aib menjelaskan, pasangan Tony-Eka mendaftar melalui calon perseorangan pada hari pertama. Sedangkan pasangan AtbahHairiah, dan Juliarti-Hasanusi mendaftar pada akhir masa pendaftaran. “Hingga akhir penutupan, ada tiga pasang calon yang telah menyerahkan berkas pencalonannya di KPU Sambas,” tegasnya.

Saat ini, masing-masing pasangan calon masih mengikuti beberapa rangkai persyaratan sebagai cakada. “KPU berharap pelaksanaan Pilkada Sambas berjalan aman dan lancar.

Tentunya dengan dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Sambas dalam mendukung suksesnya Pilkada Sambas,” harapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

10

Tingkatkan Penerimaan PBB-P2

Dispenda Jemput Bola ke Lokus Sambas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan Dinas Pendapatan dan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sambas. Salah satunya, Program Jemput Bola ke Lokasi Khusus (Lokus) kecamatan dan desa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Program ini dipaparkan Kepala Dispenda Sambas, Heryanto saat memimpin Rapat Koordinasi Stakeholder Eksternal di Aula Dispenda Sambas, Rabu (29/7). “Rapat ini untuk mencari solusi bersama, bagaimana upaya kita agar penerimaan PBB-P2 bertambah, sehingga PAD meningkat. Selama ini kita masih belum mampu meningkatkan PAD. Kendalanya, belum tercapainya penerimaan PBB-P2 karena transportasi jauh. Sehingga kita perlu lakukan jemput bola,” terangnya.

Heryanto menegaskan, jemput bola PBBP2 akan memperpendek jarak wajib pajak (WP) ke lokasi tempat bayar PBB (bank), efisiensi waktu, hemat biaya, mempercepat realisasi penerimaan PBB desa, dan realisasi penerimaan PBB terhadap desa di bawah 50 persen. “Pelayanan keliling dengan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaa PBB-P2,” ucapnya.

Heryanto menegaskan, sistem jemput bola akan menyasar Kecamatan Jawai, Salatiga, Semparuk dan Tebas. “Petugas akan mendatangi wajib pajak ke desa-desa untuk memberikan pelayanan pembayaran, perubahan data dan pendaftaran baru PBBP2. Pelaksanaan jemput bola menggunakan

Kepala Dispenda Sambas, Heryanto menjelaskan program peningkatan pajak pada Rapat Koordinasi Stakeholder Eksternal di Aula Dispenda Sambas.. M RIDHO

Mobil Pajak Keliling mendatangi langsung masyarakat atau wajib pajak,” jelasnya.

Menurut Heryanto, Program Jemput Bola akan memudahkan WP dalam membayar, memperbaiki data dan mendaftar baru PBBP2, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2, memperpendek rentang pelayanan PBB-P2. “Pelayanan PBB-P2 hanya 5 sampai 10 menit, sehingga PAD akan meningkat,” ucapnya.

Sedangkan keuntungan bagi desa dan WP, jelasnya, program ini akan berdampak pada penyaluran besarnya Dana Bagi Hasil (DBH)

desa yang dihitung secara proporsional berdasarkan besar-kecil realisasi penerimaan PBB-P2. Kemudahan, kepengurusan pembuatan identitas kependudukan dan perizinan lain yang mensyaratkan lunas PBB, memperpendek jarak WP ke lokasi tempat membayar, efisiensi waktu, dan hemat biaya.

Sesuai jadwal, bebernya, jemput bola mulai dilaksanakan di Desa Parit Setia Kecamatan Jawai tanggal 3 Agustus, Desa Serunai Kecamatan Salatiga 10 Agustus, Desa Serindang Kecamatan Tebas 20 Agustus,

dan Desa Sepinggan Kecamatan Semparuk tanggal 24 Agustus.

Selain jemput bola, dalam rapat yang diisi dengan dialog dan tanya jawab tersebut, Dispenda juga berupaya mencari solusi lain guna menggugah ketaatan WP membayar pajak, termasuk menampung saran dan informasi dari kepala desa, tokoh masyarakat, kecamatan, dan Kasat Pol PP supaya PAD Kabupaten Sambas meningkat.

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

KB-Kes Bhayangkara Bidik 294 Akseptor Sambas. Bulan Bhakti Keluarga Berencana Kesehatan (KB-Kes) Tahun 2015 di Desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Selasa (28/7), menargetkan sebanyak 294 akseptor. Terdiri dari IUD 98 akseptor, implant 170 akseptor, MOP 6 akseptor, dan MOW 20 aksepto r.

“Kegiatan ini mengangkat tema, Melalui Bulan Bhakti KB-Kes Bhayangkara Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Terwujudnya Generasi Berencana Menuju Kalimantan Barat yang Aman dan Sejahtera” tegas Wakapolres

Sambas Kompol Jhon H Ginting mewakili kapolres Sambas.

Bulan Bhakti KB-Kes merupakan bukti komitmen kepolisian terhadap pembangunan nasional. “Kepolisian sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini, baik dari pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Sambas, Dr Pabali Musa MAg menegaskan, Bulan Bhakti KB-Kes merupakan bagian dari

upaya mendongkrak atau mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas. “Perlu adanya pendekatan program termasuk KB, dimana pembangunan KB tidak semata terbatas pada pemakaian alat kontrasepsi saja, melainkan oleh pasangan usia subur. Tetapi lebih ditekankan bagaimana mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas,” katanya.

Wabup juga mengungkapkan, generasi muda yang tergabung dalam Generasi Beren-

cana (Genre) harus diapresiasi. Ke depan, akan tercipta seluruh generasi yang mempunyai sebuah perencanaan dalam membangun sebuah keluarga sejahtera. Tentunya diawali pendidikan yang memadai dan akhlak yang baik.

Wabup berharap, ke depan generasi muda Kabupaten Sambas terbebas dari pengaruh narkoba, HIV/AIDS dan pergaulan seks bebas.

“Genre tidak lagi kita berpikir berapa jumlah yang lahir, namun ubah pola pikir atau mindset masyarakat ke arah kualitas. Sebab, jika

generasi kita lemah dan tidak berpendidikan, maka akan berpengaruh pada IPM Sambas,” tegasnya, Pelaksanaan Program KB, tegasnya, harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan program tersebut.

“Melalui Bulan Bhakti KB-Kes Bhayangkara Tahun 2015, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia dan generasi berencana,” harapnya. (edo)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari Bangun SRG, Pempus Alokasikan Rp 90 M

Ilustrasi.NET

Mempawah. Pemerintah pusat (Pempus) telah menawarkan pembangun Sistem Resi Gudang (SRG) senilai Rp 90 kepada Pemkab Mempawah. Namun, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Pertambangan (Disperindagkoptamben) masih menunggu realisasi pembangunan Pelabuhan Internasional (PI).

Keberadaan SRG dipastikan akan menjadikan Mempawah semakin strategis di Kalbar. Sebab, seluruh kebutuhan masyarakat akan berada di dalam gudang pusat penyimpanan, sebelum didistribusikan ke seluruh wilayah di Kalbar. “Rp 90 miliar telah ditawarkan melalui tiga tahap. Saat ini kami masih menahan hingga terealisasinya Pelabuhan Internasional,” ungkap Kepala Disperindagkoptamben Mempawah, Darwin, Rabu (29/7).

Ia memapaparkan, nantinya SRG akan men-dropping makanan, minuman dan apapun kebutuhan masyarakat. “Ya mudahan saja lancar, dan nantinya Mempawah memiliki agen gudang terbesar di Kalbar,” ujarnya.

Di tahap awal, diperlukan lahan seluas 1.350 hektar di zona pelabuhan.

Kemudian, untuk pengembangan ke depan akan dibangun 5.000 hektar sesuai permintaan pemerintah pusat.

“Untuk mencapai lahan seluas itu, mesti bertahap dan berkala, karena sangat luas lahan yang diperlukan, dan perlu persiapan matang,” pungkasnya. (sky)

Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil Butuh Gedung Baru Mempawah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mempawah sudah layak memiliki bangunan baru yang lebih representatif. Pasalnya, warga harus mengantre hingga ke halaman kantor saat mengurus administrasi kependudukan, karena keterbatasan ruangan yang tersedia.

“Dukcapil itu salah satu pusat pelayanan publik yang strategis. Setiap hari ratusan masyarakat datang untuk mengurus KTP, KK dan administrasi kependudukan lainnya. Secara kinerja, kita apresiasi pelayanan yang dilakukan Disdukcapil Mempawah,” kata warga Mempawah, Sudianto Nursasi, Rabu (29/7).

Sayangnya, dalam memberikan pelayanan publik, Disdukcapil tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

Minimnya sarana yang ada membuat Kan-

tor Disdukcapil tampak sesak dipenuhi masyarakat. “Disdukcapil butuh gedung baru yang lebih representatif. Sebab, gedung lama sudah over kapasitas. Lihat saja, banyak warga harus menunggu di parkiran, lantaran tidak adanya fasilitas pendukung,” pendapatnya.

Karenanya, Sudianto menyarankan, Pemerintah Kabupaten Mempawah harus segera membangun gedung baru bagi Disdukcapil. Apalagi saat ini sedang berlangsung pembahasan KUA-PPAS 2016. Hendaknya pembangunan gedung baru dapat menjadi skala prioritas untuk direalisasikan.

“Eksekutif harus lebih memprioritaskan instansi yang memang strategis memberikan pelayanan publik. Apalagi Disdukcapil tidak hanya memberikan pelayanan, melainkan juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.

Pendapat senada disampaikan Anggota DPRD Mempawah, Sarmadi SAg. Pembangunan gedung baru yang lebih representatif untuk Disdukcapil Mempawah sudah sangat layak. Sebab, Disdukcapil salah satu pusat pelayanan publik yang strategis bagi masyarakat. “Kita sangat mendukung untuk pembangunan gedung baru Disdukcapil Mempawah. Hendaknya instansi terkait dapat menyuarakan pembangunan tersebut pada pembahasan internal di tingkat Komisi nantinya. Yang pasti kita siap mendorong peningkatan pelayanan publik,” tegas Sarmadi.

Menurut legislator Partai Gerindra itu, Disdukcapil sudah selayaknya mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat, dan kelancaran kinerja para petugas Disdukcapil. “DPRD senantiasa siap

mendukung peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik di Kabupuaten Mempawah. Semoga perjuangan untuk Gedung Disdukcapil dapat direalisasikan pada 2016 mendatang,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang pegawai Disdukcapil Mempawah, Emi Rudiansyah mengakui terjadi peningkatan jumlah warga yang datang untuk mengurus keperluan administasi kependudukan pasca Lebaran.

“Sejak Senin (27/7) hingga hari ini (kemarin, red), cukup padat masyarakat yang berkunjung. Meski demikian, kita tetap berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Paling banyak masyarakat yang mengurus KTP dan KK,” ungkapnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Narkoba Incar Anak Sekolah

Mempawah. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya mengancam orang dewasa.

Anak-anak bawah umur pun tak luput dari intaian pengedar narkoba. Untuk melindungi mereka dari narkoba, Bhayangkari Cabang Kabupaten Mempawah menggelar Training of Trainer Narkoba di SMPN 3 Mempawah Hilir, Rabu (29/7) pukul 09.00.

Siswa-siswi SMPN 3 Mempawah Hilir terlihat antusias mengikuti acara tersebut.

Berbagai pertanyaan unik dan nyeleneh juga dilontarkan oleh para peserta. Minimnya pengetahuan semakin mengguah rasa penasaran mereka terhadap bahaya narkoba.

Ketua Bhayangkari Cabang Kabupaten Mempawah, Ratu Zahirah Lutfie MSi mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya membantu pihak kepolisian dalam menyelematkan generasi dari pengaruh bahaya narkoba.

“Kita hanya ingin generasi penerus bangsa, dan negara ini tidak terjerumus akan bahaya narkoba yang terus mendera setiap generasi, terutama generasi muda,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini sedikit banyak menambah pengetahuan siswa akan bentuk dan jenis narkoba. Begitu juga dengan bahayanya. Sebab, pada usia muda, mereka

menjadi generasi yang sangat rentan terhadap pengaruh obat haram narkoba. “Bahaya yang ditimbulkan narkoba sudah sangat berbahaya. Sehingga sebagai generasi muda penting mengetahui dampak buruk, dan juga cara mengantisipasinya. Semoga mereka bisa memetik hasil dan dapat terhindar dari bahaya narkoba,” harapnya.

Ia mengingatkan seluruh peserta agar dapat menggali pengetahuan tentang narkoba. Juga tidak sekali-sekali mencoba mencicipi. Sebab, pasti akan ketagihan dan dapat menghancurkan hidup. “Tidak diragukan, narkoba hanya jadi perusak dalam kehidupan. Jangan sampai ada kata-kata mencoba.

Narkoba ini harus kita hindari. Semua pihak harus saling membahu dalam menekan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan cara mengawasi setiap perkembangan anak dari pihak orang tua,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Mempawah, Westi Anas mengatakan, potensi penularan penyakit HIV/AIDS banyak pula dari penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba. “Banyak cara yang dapat menularkan penyakit HIV/AIDS. Selain

Pertanyaan nyeleneh hingga serius dilontarkan siswa SMP3 saat mengikuti kegiatan Training of Trainer Narkoba Ari Sandy

melalui hubungan seksual gonta ganti pasangan, juga penggunaan jarum suntik bagi pengguna narkoba, itu menjadi potensi paling besar,” ujarnya.

Pihaknya, telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan sosialisasi mengantisipasi setiap kegiatan yang dapat tertular

penyakit yang menyerang anti body. Terutama kepada setiap orang yang berpotensi tertular atau terkena HIV/AIDS. “Seperti pekerja sosial, pengguna narkob agar bisa menghindari atau berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menularkan penyakit HIV/AIDS,” pungkasnya. (sky)

Ketapang Bahari Komitmen RKK

Sukseskan Pilkada Ketapang-RK. Kasubag Peliputan dan Dokumentasi Humas Pemkab Ketapang A.Rahman menjelaskan, RKK (Radio Kabupaten Ketapang) yang merupakan satu-satunya radio milik Pemkab Ketapang yang mengudara pada gelombang FM.95,2 MHz dan AM.288 meter Freq.1044 KHZ, berkomitmen untuk turut serta menyukseskan Pilkada serentak yang diikuti tujuh kabupaten/ kota di Kalbar pada 9 Desember 2015.

“Selain itu, radio ini juga selalu menyiarkan secara langsung maupun tunda setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ketapang. Hal ini dilakukan demi menyampaikan informasi terbaru bagi seluruh masyarakat Ketapang atau di luar Kabupaten Ketapang yang kebetulan bisa mendengarkan siaran Radio Kabupaten Ketapang(RKK),” katanya, Rabu (29/7).

Pria yang akrab disapa Oman yang juga penyiar RKK ini mengatakan, tidak bisa dipungkuri bahwa keberadaan radio siaran di tengah-tengah pesatnya kemajuan teknologi saat ini masih tetap diperlukan. Untuk itu, RKK selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menginformasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non pemerintah yang sifatnya bertujuan untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Ketapang.

Ia mengungkapkan, Radio Kabupaten Ketapang berada di bawah naungan Humas Setda Ketapang yang selaku pimpinan/penanggungjawab RKK adalah Kabag Humas Setda Ketapang.

RKK juga masih menjadi pilihan bagi pengusaha lokal dan beberapa pengusaha berskala nasional untuk mempromosikan produk mereka. Baik berupa iklan spot maupun iklan baca.

“RKK tetap mengangkat budaya lokal sebagai suguhan hiburan pada acara yang bertajuk ‘Joget dangdut versi pantun dan syair gulung’ yang diasuh penyiar senior yaitu, Bung Berry dan Bung Oman.

Acara tersebut mengudara pada pukul 16.00 sampai 17.00 mulai dari Senin hingga. Sabtu,” jelasnya.

Pendengar RKK terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari petani, nelayan, buruh, pedagang, PNS, wiraswasta, pegawai swasta, pengusaha, politikus dan sebagainya. Bahkan, jadwal pemadaman listrik dari PT PLN (persero) Area Ketapang juga disiarkan secara rutin melalui RKK. “Pihak Perbankan juga memanfaatkan RKK sebagai media promosi mereka,” pungkasnya. ( Jay )

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

11

Warga Ancam Segel Kantor Desa Ketapang-RK. Sebagian warga mendatangi Kantor Desa Kendawangan Kiri, Senin (27/7).

Warga meminta pertanggung jawaban Kepala Desa Kendawangan Kiri, Julianda Samsir, dalam menyelesaikan permasalahan kebun plasma milik warga yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan, warga mengancam menyegel kantor desa dan menghentikan seluruh aktivitasnya, jika tuntutan mereka tak dipenuhi.

Warga menganggap Kades punya peran penting dalam penyelesaian pembagian kebun plasma yang selama ini menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Warga juga men-

ganggap kinerja Kades buruk jika tak bisa menyelesaikan permasalahan ini.

Warga yang sudah emosi, akhirnya disambut dan melakukan musyawarah bersama Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Dalam dialog antar warga dan Kades tersebut dicarikan solusi terbaik yang sekiranya tidak ada yang merasa dirugikan antara satu sama lain. Justru sebaliknya, diharapkan semua pihak dapat merasa diuntungkan.

Pertemuan warga dengan Kades Kendawangan Kiri, Julianda, kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antar warga beberapa waktu lalu di rumah Sardi.

Pada pertemuan itu dibahas terkait masih banyaknya warga yang mempunyai lahan tapi tidak masuk dalam plasma yang diakui perusahaan. Karena tidak masuk dalam SK Bupati tentang Calon Petani Plasma (CPP) Desa Kendawangan Kiri.

Sementara itu dalam dialog di Kantor Desa Kendawangan Kiri, Julianda mengatakan, selama ini pihaknya jarang dilibatkan dalam pembahasan CPCL. Bahkan, menurutnya pihak koperasi sendiri tidak pernah koordinasi dengan desa selaku Satlak. Hingga saat ini pihak desa tidak mengetahui berapa jumlah warganya yang telah menerima SK CPP dan berapa

yang belum.

“Selama saya menjabat Kades, saya belum pernah mengusulkan data CPCL. Sedangkan data CPCL sekarang adalah data usulan Kades yang lama yang sekarang jadi Ketua Koperasi Karya Bersama,” katanya di hadapan warga.

Ia merasa tidak dilibatkan warga yang setiap kali berurusan masalah plasma langsung ke tingkat kecamatan. Namun demikian ia selaku Kades siap untuk membantu warga dalam memperjuangkan hak hak masyarakat.

Terkait desakan warga yang akan menyegel Kantor Desa, Julianda meminta waktu sampai Rabu (29/7). Pihaknya akan

segera menggelar pertemuan dengan unsur Muspika Kendawangan dan Koperasi Karya Bersama Desa Kendawangan Kiri serta unsur terkait lainnya.

“Ini guna menjawab dan menyelesaikan semua pertanyaan dan tuntutan warganya,” ungkapnya.

Ia juga meminta warga sabar dan menahan diri, sembari meminta waktu untuk mencarikan solusi terbaik dan melakukan musyawarah dengan pihak pihak terkait. “Kalaupun hasilnya tidak memuaskan dan tidak sesuai harapan, silakan segel kantor desa,” pungkasnya.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

DPRD dan Bupati Sepakat Tanda Tangani KUA PPAS Ketapang-RK. Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Ketapang menandatangani Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Nota kesepakatan Program Plafon Anggaran sementara (PPAS) yang menjadi landasan dasar penyusunan Rancangan APBD tahun 2016.

Kesepakatan penadatanganan KUA dan PPAS oleh Ketua DPRD Budi Matheus.S.Pd, wakil-wakil Ketua DPRD, Junaidi.SP, Qadarini.SE dan Jamhuri Amir SH, bersama dengan Bupati Ketapang Drs.Henrikus.M.Si,Unsur Pimpinan Daerah Anggota DPRD, Kepala SKPD yang digelar dalam Rapat Paripurna khusus masa persidangan ke tiga paripurna ke 6 tahun sidang 2014/2015 di gedung DPRD Ketapang Rabu (29/7).

Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus dalam pengantar sidangnya menjelaskan, terhadap KUA dan PPAS yang telah diawali dengan pembahasan melalui komisi-komisi DPRD bersama para Kepala SKPD dan kemudian dilanjutkan finalisasi pembahasannya oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Angga-

Plt Sekda Drs H Mansyur M.Si menerima naskah KUA dan PPAS dari Ketua DPRD Budi Mathius dalam sidang Paripurna DPRD Ketapang.

ran Pemerintah Daerah hingga menghasilkan suatu kesepakatan sementara.

Menurut Budi hasil kesepakatan sementara tersebut yang dikemas dalam wujud nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Nota kesepakatan Program Plafon Angga-

ran sementara ( PPAS) menjadi landasan dalam penyusuanan Rancangan APBD Ketapang tahun 2016 mendatangan.

“Guna mendapat kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah melalui penanda tanganan bersama dalam rapat paripurna DPRD hari ini,” ka-

tanya.

Dalam sidang Paripurna tersebut dibacakan juga nota kesepakatan KUA dan PPAS oleh Sekretaris DPRD Gusti Fadlin.

S.Sos sebelum dilakukan penandatangan Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Ketapang terhadap Kebijakan

HUMAS

Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2016 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Program Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2016. (JayHumas)

Kayong Utara Padah Bertuah

Pulau Karimata, Permata yang Tersembunyi Sukadana-RK. Penggiat ekowisata, Deny Sofian mengatakan bahwa keindahan alam serta kekayaan yang tersimpan di balik setiap sisi Kayong Utara sulit ditemukan di daerah lain, bahkan keasliannya masih terjaga dan layak menjadi destinasi baru bagi para wisatawan.

Kayong Utara sebagai kabupaten muda dan merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia dengan keterbatasan, namun ternyata menyimpan sejuta keindahan yang menjadi surga baru bagi para pemburu keindahan.

“Layaknya permata yang tersembunyi, kepulauan Karimata menyimpan banyak potensi. Keindahan landscape, gugusan kepulauan, pasir putih, panorama bawah laut, keramahan masyarakat lokal hingga menu makanan laut yang segar dan beragam akan menyambut para traveler,” kata Deny.

Sebagai kabupaten ke 13 dari 14 kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki 103 pulau yang diantaranya tersebar di perairan Karimata memiliki berbagai tipe ekosistem mulai pegunungan, pantai hingga alam bawah air.

Dari 103 pulau yang ada di perairan Karimata, banyak pulau yang memiliki karakteristik serta keindahan tersendiri yang belum tentu dapat dijumpai di daerah lain, mulai dari pulau yang kerap disambangi penyu di pulau Papan, hiu, ikan monster bagi pecinta pancing, cumi dan hamparan trumbu karang, lobster, kerapu, tongkol dan deretan ikan potensial.

Kayong Utara sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang membelit Kecamatan Sukadana dan Simpang Hilir, dan di wilayah perairan Kayong Utara berada di Kawasan Suaka Alam Laut (SAL) yang kesemua kawasan tersebut menyimpan berjuta keindahan dan kekayaan flora dan fauna.

Di daratan, keindahan dan kekayaan alam, akan disuguhkan bentangan perbukitan yang berbaris rapi dengan satwa liar yang dilindungi masih hidup dan berkembang biak didalamnya mulai dari kelempiau, orangutan (pongo pygmaeus), burung enggan (buceros/rhinoplax vigil), begantan (nasalis larvatus), buaya dan sejenisnya.

Ditambahkannya keindahan alam serta kekayaan yang tersimpan di balik setiap sisi Kayong Utara sulit ditemukan di daerah lain, bahkan keasliannya masih terjaga dan layak menjadi destinasi baru bagi para wisatawan.

“Kayong Utara layak dijadikan tujuan wisata baru, sampai saat ini masih belum banyak diketahui orang luar. Tidak tertutup kemungkinan di masa yang akan datang, bermunculan objek wisata yang menarik,” kata Deny. (lud)

Kades Simpang Tiga Keluhkan Lamanya Pengurusan KTP, KK, dan Akte Sukadana-RK. Kepala desa (Kades) Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar, Rajali mengeluhkan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akte kelahiran warganya lambat. Padahal, menurut dia, pengurusannya sudah melebihi 14 hari kerja.

“Kami mengeluhkan pembuatan KTP, KK, dan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KKU terlalu lama. Harusnya sudah 14 hari kerja. Akan tetapi ada yang lebih sebulan tak

pakai jadi,” kata Rajali di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Kades Simpang Tiga mengaku, pagi kemarin (29/7), kembali mempertanyakan pembuatan KTP, KK, dan akte keluarganya di kantor Dukcapil KKU di Sukadana. Namun jawaban dari petugas, belum jadi. Petugas tersebut berdalih, berkas-berkas warganya belum ditandatangani Kepala Dinas Dukcapil KKU karena sedang perjalanan dinas.

“Kita mengharapkan kepada Kepala Dinas Dukcapil KKU untuk menegur stafnya. Sebab berkas-berkas KTP, KK, dan akte

kelahiran warga itu penting. Kita juga tidak tahu apakah benar Kepala Dinas Dukcapil KKU sering melakukan perjalanan dinas, sebagaimana yang diceritakan stafnya itu. Kita juga tak nyaman mau bertanya langsung ke Kepala Dinas Dukcapil KKU, sebab di institusi pemerintah memiliki berbagai perangkat pendukungnya, staf berbagai bidang, dan petugas profesional lainnya,” timpal Rajali.

Diakui Rajali, bukan kapasitas dia untuk menegur perilaku staf Dinas Dukcapil KKU maupun kepala dinasnya. Namun ketika menjelang verifikasi

kependudukan, sensus kependudukan, hingga pemilihan umum (Pemilu), baik pemilihan kepala daerah maupun Pemilu anggota dewan dan presiden, pihak desa selalu dipinta memberikan data valid.

“Jadi pemerintah desa juga bekerja ketika instansi lain meminta data-data kependudukan.

Namun kita atau warga kita mengurus KTP, KK, dan akte kelahiran di Dinas Dukcapil KKU misalnya, mohon jangan dilama-lamakan, apalagi dipersulit. Mungkin pihak Dinas Dukcapil KKU tidak tahu, kalau lamanya pengurusan KTP, KK,

hingga akte kelahiran ini, warga desa marah-marahnya ke kitakita yang ada di pemerintahan desa. Padahal kita tidak pernah mempersulit warga desa kita, tapi memang di Dinas Dukcapil KKU juga memiliki prosedur pengurusan,” kata Rajali.

Keadaan ini, lanjut dia, pihak pemerintah desa mengharapkan kepada para pejabat yang ada di Dinas Dukcapil KKU, diharapkan jangan suka memperlama pengurusan KTP, KK, maupun akte kelahiran warga desa.

Laporan: Kamiriluddin

Bupati Lantik BPD Desa Harapan Mulia Sukadana-RK. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar, masa khidmat (pelayanan) 2015-2021 beranggotakan tujuh orang, dikukuhkan Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid. Bertempat di Gedung SMPN 3 Sukadana, Selasa (7/7).

Dihadiri Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) KKU Drs Waliman, Asisten II Erwin Sudrajat, Kepala Dinas Pendidikan Dra Hj Hilaria Yusnani, Ketua Tim Penggerak PKK KKU Hj Diah Permata Hildi, Bagian Hukum Setda KKU Molyadi SH, Camat Sukadana Drs Syahrial Solihin, Kepala Desa Harapan Mulia, serta para warga desanya.

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengatakan anggota BPD yang dilantik adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

“Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berpesan kepada BPD yang dilantik, agar dapat selalu menjalin kerjasama, baik antar sesama anggota BPD, pemer-

H Hildi Hamid

intah desa, maupun Lembaga lain yang ada di desa,” papar Bupati.

Bupati juga mengajak anggota BPD yang dilantik untuk bisa menciptakan budaya kerja yang baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Khususnya dalam bekerja untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-

masing.

“Sebagai bagian dari pemerintahan desa, BPD merupakan mitra kerja kepala desa. Untuk itu BPD dan Kepala Desa harus dapat bekerjasama serta membangun komunikasi yang harmonis dan bersinergi dengan tetap terus melakukan koordinasi atau konsultasi dengan berbagai pihak,” jelas H Hildi Hamid.

Ditambahkannya, kerjasama yang dijalin tersebut, perlu juga dilakukan dengan pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian berbagai hambatan dan permasalahan yang ditemukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat dicarikan solusi terbaik dalam mengatasinya.

H Hildi Hamid juga mengharapkan kepada pemerintahan desa untuk mengaktifkan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, seperti PKK, Organisasi Pemuda atau Karang Taruna, serta lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Yang mana lembaga-lembaga tersebut dapat membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

“Lembaga Kemasyarakatan, seperti PKK melalui sepuluh program pokoknya berusaha meningkatkan perekonomian, kesejahteraan keluarga, dan apabila program ini terwujud, secara otomatis

dapat membantu Kepala Desa secara umum. Sementara itu, Karang Taruna selain sebagai wadah atau tempat berkumpulnya bagi para pemuda untuk melakukan kegiatan yang positif, juga dapat menghindarkan mereka dari pengaruh yang negatif,” kata H Hildi Hamid.

Dirinya juga menjelaskan bahwa lembaga pemberdayaan Masyarakat berperan untuk menggerakkan kegiatan gotong royong masyarakat. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar warga.

Bupati H Hildi Hamid juga memberikan apresiasi kepada masyarakat desa serta pihak panitia pengisian keanggotaan BPD, yang telah berhasil melaksanakan proses pemilihannya secara demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Tidak lupa pula, Bupati memberikan perhargaan kepada BPD yang Masa keanggotaannya telah berakhir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, saya mengajak Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD untuk semangat bekerja. Hal ini juga sesuai dengan tema Peringatan Hari Ulang Tahun KKU ke-8 tahun 2015, yaitu, dengan hari jadi Kabupaten Kayong Utara ke-8 kita tingkatkan semangat untuk mendukung program nasional, Ayo Kerja,” ajak H Hildi Hamid. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

42 KK di Tanah Pinoh Barat Ada Pensem Nanga Pinoh-RK. Sekitar 70 kepala keluarga di Desa Ulak Muit dan Desa Bukit Raya yang diinfokan menggunakan jaringan listrik secara illegal, dijawab Kepala PLN Rayon Nanga Pinoh, Akhmadin.

“Persoalan pemasangan listrik di sana sudah memiliki surat persetujuan penerangan sementara (pensem) yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2015. Ada 42 KK yang memiliki surat izin pensemnya sejak tanggal 13 Juli sampai 28 Juli 2015. Itu mereka membayar kepada negara dan bukti pembayarannya juga ada. Setelah habis masa pensemnya maka tanggal 29 Juli 2015 harus diputuskan,” ucap Kepala PLN Rayon Nanga Pinoh, Akhmadin saat ditemui di ruangan kerjanya, Rabu (28/7).

Sementara itu terkait jumlah yang memang secara illegal, Akhmadin mengatakan bahwa jika lebih dari 42 KK yang memiliki izin pensem maka akan dilakukan Penertiban Pelangganan Tenaga Listrik (P2TL). “Sekarang tim saya sudah turun untuk memutus 42 KK yang ada izin pensem sampai tanggal 28 Juli 2015. Karena sudah habis waktunya.

Sementara jika ada yang lain dari 42 itu maka akan ditertibkan,” paparnya.

Menurutnya, secara aturan tidak ada masalah jika pensem dilakukan pada satu desa secara beramai-ramai. Sebab konsumen yang memiliki izin pensem membayar kepada PLN yang juga sebagai pemasukan negara. “Rata-rata 42 KK itu membayar Rp897.030. Hitungannya, daya kali hari dikalikan jam nyala,” terangnya.

Terkait pensem yang dikeluarkan terlambat, Akhmadin mengakui, secara prosedur dirinya telah salah. Sebab jaringan sudah dipasang satu hari sebelum izin pensem dikeluarkan. Namun itu dilakukan karena rasa kemanusiaan.

“Saya mengambil kebijakan untuk memberikan izin pensem itu, karena ada rasa kemanusiaan. Mereka 42 KK ini memohon untuk dilakukan pensem, karena akan melaksanakan Lebaran. Memang pemasangan sudah duluan sehari sebelum surat izin pensem dikeluarkan. Namun mereka kan tetap membayar dan tidak merugikan negara,” ucapnya.

Terhadap 42 KK yang sebelumnya menyalakan listrik menggunakan izin pensem maka harus mengajukan pemasangan KWH meter. “42 KK ini harus mengajukan pemasangan KWH meter agar bisa nyala secara resmi,” ujarnya.

Terkait pemasangan KWH meter, pihak PLN sendiri tidak bisa menunda-nunda pemasangan. Sebab itu merupakan hak warga negara Indonesia untuk menikmati penerangan listrik. “Kita juga memiliki stok KWH meter yang cukup untuk dua desa itu,” timpalnya.

Menurutnya, untuk menyalakan dua desa tersebut, mesin PLN tidak ada kendala lagi. Sebab saat ini kapasitas mesin sudah ditambah sehingga memiliki daya mampu sebesar 1,350 Megawatt. Dengan back up 500 kilowatt.

“Daya yang sudah digunakan saat inikan ada sekitar 1,280 Megawatt. Jadi masih banyak tersisa. Jadi kita harapkan warga di sana bisa segera memasang KWH meter untuk menyalakan penerangan di rumahnya. Terkait mau memasang instalasi menggunakan CV mana, silahkan memilih sendiri.

Sebab itu hak warga masing-masing,” ujarnya. (aji)

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

12

Kepala UPT Disdik Ditemukan Tewas Tergantung Nanga Pinoh-RK. Margono (52) seorang warga Nanga Pinoh, ditemukan tewas tergantung di Kantor KUD Desa Batu Nanta dalam kondisi kaki terikat lakban hitam serta tangan terlilit kabel berwarna putih dan kakinya yang bertekuk. Namun hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan.

Dugaan sementara korban bunuh diri.

Kapolsek Belimbing, AKP Aang Permana mengatakan, informasi yang diterimanya bahwa korban menjabat sebagai kepala UPT Dinas Pendidikan Belimbing sekaligus bendahara KUD itu, yakni pada 27 Juli 2015, berangkat

kerja dari kediamannya di Jalan Pendidika, Gang Urai Nanga Pinoh menuju ke kantor UPT Disdik Belimbing. Setelah masuk kantor hingga pukul 12.00 WIB, korban menuju ke Batu Nanta untuk undangan, karena istrinya juga sudah ada di sana.

“Nah, setelah undangan itu, istrinya diminta korban untuk pulang duluan,” terangnya.

Setelah itu korban tidak diketahui ke mana hingga keluarganya mencari ke sana-sini dan ditelpon tidak diangkat.

Karena handphone korban ketinggalan di rumah. “Hingga pada 28 Juli 2015,

korban ditemukan warga di kantor KUD Batu Nanta dalam keadaan tergantung dan kondisi tangan terlilit kabel putih serta kaku yang terikat lakban,” terangnya.

Setelah itu, lanjut Aang, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke RSUD Melawi untuk dilakukan visum. Hingga hasil visum membuktikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan dan luka di sekujur tubuhnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Suparjo menerangkan, pihaknya baru bisa menyimpulkan se-

mentara bahwa korban tewas gantung diri. “Hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerangan. Jadi sementara diduga bunuh diri,” paparnya.

Meskipun korban sementara ini diduga tewas bunuh diri, namun pihak kepolisian tidak tinggal diam dan akan terus melakukan penyelidikan.

“Kenyataan visumnya tidak ada tanda kekerasan, tapi kita tetap melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Usai dilakukan visum, korban langsung dikembalikan ke pihak kekeluarganya dan dibawa ke rumah duka supaya bisa segera dimakamkan. (Ira)

Penyelundupan TKI Berhasil Digagalkan Petugas Nanga Pinoh-RK. Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Melawi ke Tanjung Manis Serawak Malaysia berhasil digagalkan Polsek Nanga Pinoh. Sekitar 23 TKI bersama Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi bosnya berhasil diamankan di depan Lokamas Nanga Pinoh, Selasa (28/8).

Kapolsek Nanga Pinoh, AKP Yoyo Kuswoyo saat dikonfirmasi di kantornya mengatakan, TKI yang akan diselundupkan ke Malaysia tersebut berjumlah 41 orang. Dengan menggunakan 6 unit mobil. Namun yang berhasil diamankan 4 unit mobil yang berisi 23 TKI saja beserta 3 orang WNA dan orang koordinator pencari TKI-nya.

“WNA ada 3 orang yan g memang paspornya lengkap dengan menggunakan visa kunjungan. Satu orang bosnya bernama Kiungco, warga Malaysia dan dua orang lainnya sebagai supir dan teman saja. Kemudian seorang koordinator berasal dari Desa Nanga Pintas, namanya Edang.

Kemudian 23 TKI yang dibawa itu, 14 orang dari Desa Mandau Baru dan 9 orang lainnya dari Dusun Nanga Boli, Desa Pintas,” papar Yoyok.

Lebih lanjut disampaikannya, dari 23 orang TKI yang akan diselundupkan

itu, terdapat 2 orang anak di bawah umur yang usianya masih 17 tahun.

Kemudian terdapat seorang perempuan yang akan dijadikan tukang masak di sana. Dari 23 orang itu sudah ada yang pernah bekerja di sana selama 1 tahun, yakni 3 orang.

Yoyok menceritakan, kronologis penggagalan penyelundupan itu berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdapat sekelompok pemuda berasal dari Nanga Pinoh yang ditampung di Losmen Jaya Indah.

“Informasi kami tampung dan dilakukan penyelidikan, kemudian diketahuilah bahwa sekelompok warga itu akan dibawa ke Malaysia tanpa menggunakan surat resmi oleh WNA tersebut. Kita pun langsung bergerak menuju lokasi dan ternyata mereka sudah mulai bergerak, hingga kita berhasil menahan mereka di depan Lokamas Nanga Pinoh.

“Semua sudah kita amankan di Polsek ini. Setelah kita data semua, 23 TKI itu kita pulangkan untuk dititipkan kepada kepala desanya. Kemudian 3 orang WNA dan Edang selaku koordinatornya masih kita amankan di Polsek.

Yang akan kita proses itu bosnya yang orang Malaysia tadi dan Edang selaku koordinatornya. Sementara 2 WNA yang

ikut hanya kita amankan dulu selama 24 jam,” jelasnya.

Sementara itu, Lipet, seorang warga Nanga Boli yang akan dikirim ke Malaysia mengaku, dirinya sudah pernah dipekerjakan sebagai tukang gali drainase jalan di Tanjung Manis Serawak Malaysia tanpa surat resmi.

“Ini yang kedua kalinya akan diberangkatkan ke sana bang. Untuk diberangkatkan ke sana kami dipinjami masing-masing Rp1 juta per orang,” ungkapnya.

Lipet membeberkan, dirinya bisa ke sana dibawa oleh koordinator kemudian dijemput oleh bos dari Malaysia menggunakan mobil sampai ke Kecamatan Sekayam (Balai Karangan) Kabupaten Sanggau. Dari Balai, sudah ada tukang ojek yang disediakan untuk membawa mereka melalui jalan tikus perusahaan sawit sampai di daerah batas.

“Dari batas kami berjalan kaki ke Serawak bang. Jaraknya tidak jauh, kurang lebih 1-2 jam kalau berjalan kaki. Kemudian dari Serawak menuju ke Tanjung Manis, sudah ada mobil yang menunggu di sana,” bebernya.

Lipet mengatakan, di sana mereka dibayar setahun sekali sebanyak 4000 sampai 5000 ringgit. Namun masih di-

potong juga dengan uang makan yang diberikan seminggu sekali sebanyak 30 ringgit.

“Kami di sana tinggal dibarak bang.

Dibayar per tahun 4000 sampai 5000 per tahun, tapi dipotong uang makan yang diberikan 30 ringgit setiap minggu. Kami jarang sekali dirazia bang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mandau Baru, Samsuri yang ditemui di Polsek Nanga Pinoh mengatakan, warga desanya yang dibawa ke Malaysia tidak pernah diketahuinya, karena tidak pernah ada laporan, baik dari masyarakat setempat maupun dari keluarga TKI itu sendiri. “Setelah diamankan di Polsek inilah saya baru tahu bahwa ada warga saya sebanyak 14 orang mau dibawa ke Malaysia tanpa surat resmi,” terangnya.

Kamsuri mengatakan, dirinya tidak melarang warganya untuk bekerja ke Malaysia, asalkan lapor dan melalui jalur resmi, bukan secara ilegal seperti yang akan terjadi saat ini. “Jadi ini pelajaran kepada warga Melawi, khususnya warga saya. Jika ada yang mengajak bekerja ke Malaysia tanpa surat resmi, jangan mau,” lugasnya. (Ira)

Sintang Raya Jantoh Kita

Perkuat Silaturahmi, Camat Sintang Gelar Halalbihalal Sintang-RK. Untuk memperat dan memperkuat silaturrahmi, Camat Sintang, Anna Prihantina menggelar halalbihalal bagi seluruh jajarannya, tokoh masyarakat dan Lurah se-Kecamatan Sintang.

“Halalbihalal ini merupakan momentum yang baik untuk silaturrahmi,” kata Camat Anna Prihantina ketika Hahalbihalal Idhul Fitri di Aula Kantor Camat Sintang, Selasa (28/7).

Tidak hanya dihadiri jajarannya, halalbihalal tersebut juga dihadiri Bupati Sintang, Milton Crosby.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami karena Bupati Sintang bisa hadir di tengah-tengah kami,” kata Anna.

Di tempat yang sama, Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan beberapa hal tentang pembangunan yang sedang telah dilaksanakan maupun dalam proses. “Pembangunan merupakan proses perjuangan,” katanya.

Untuk mewujudkan impian masyarakat akan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya (PKR), kata Milton, berbagai pembangunan dilakukan untuk mendukungnya, di antaranya Bandar Udara (Bandara) Tebelian yang harus diselesaikan 18 Agustus 2015. “Nanti akan diresmikan pra operasi dengan landasan pacu sepanjang 1,6 kilometer dan akan disambung peresmian tahap dua pada 2016,” ungkapnya.

Selain itu, tambah dia, saat ini Pemkab Sintang sedang fokus menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Rujukan yang berkapasitas 300 tempat tidur.

Alokasi anggarannya tahun depan Rp200 Miliar.

Milton juga menyebutkan, Sintang sebagai kawasan industri. Sehingga perlu ditopang listrik yang memadai, sehingga dibangunlah pembangkit listrik di kawasan Sungai Ringin. “Juga dilakukan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 229 kilometer dengan lebar 18 meter,” paparnya. (Adx) Halalbihalal. ACHMAD MUNANDAR

Perselisihan SSA dan SHP dengan Masyarakat Desa Kesange

Kedua Pihak Mesti Duduk Satu Meja Sintang-RK. Perusahaan perkebunan sawit, PT Sinar Sawit Andalan (SSA) dan PT Sumber Hasil Prima (PHP) diminta untuk duduk satu meja dengan masyarakat di Desa Kesange, Sungai Lunuk, Kecamatan Ambalau.

“Saya minta kepada kedua pihak duduk satu meja untuk menarik benang kusut ini agar ada kesepakatan dan titik temu,” pinta Alan, Anggota Komisi B DPRD Sintang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Seperti diketahui, permasalahan antara dua perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat Desa Kesange itu kian karut marut. Bahkan sengketa tanah adat seluas

40 hektar beberapa tahun terakhir berujung pada penganiaayaan.

Alan meminta permasalahan tersebut diselesaikan dengan kepala dingin, duduk satu meja untuk mufakat. “Kita tidak memihak perusahaan, tidak pula masyarakat, posisi kita saat ini di tengah-tengah,” katanya.

Dia mengungkapkan, persoalan ini sudah dilaporkan ke kepolisian. “Maka saya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menangani kasus ini hingga tuntas,” kata Alan.

Penegak hukum harus adil seadil-adilnya memutuskan permasalahan ini. Menurut Alan, jika perusahaan yang

salah, maka harus ada efek hukumnya sehingga tidak mengulangi kesalahanya lagi.

“Sebaliknya, jika memang masyarakatnya yang salah juga harus diberi tindakan yang sama,” tegasnya.

Ditanya apakah DPRD Sintang siap untuk memediasi kedua belah pihak, Alan pun menyatakan bahwa atas nama lembaga jelas siap dan persoalan ini pun akan menjadi bahan untuk dibahas di DPRD Sintang. “Namun sangat disayangkan hingga saat ini belum ada yang menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada DPRD sintang,” katanya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Syamsul

Bakri membenarkan pihaknya telah mendapatkan laporan dari kedua belah pihak. Kasus tersebut masih dipelajari dan bukti-bukti pun dikumpulkan. “ Ya , j a d i k a m i s u d a h mendapatkan laporan dari kedua belah pihak baik masyarakat maupun perusahaan pada Sabtu (25/7) lalu. Dan, laporan ini masih akan kami pelajari serta dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga jelas di mana pokok permasalahannya,” kata Syamsul.

Menurutnya, Baltasar Hovek dan Torosak, dua warga Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, disandera dan dianiaya oknum suruhan PT SSA dan

PT SHP, perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Keduanya disandera pada 20 Juli kemudian diamankan di Mapolsek Ambalau pada 21 hingga 24 Juli lalu. Mereka mempertahankan tanah adat seluas 40 hektare di Desa Kesange, Sungai Lunuk, Kecamatan Ambalau. Tindakan main hakim sendiri ini dipimpin Junas dan Frans Bajok.

Aksi penyenderaan berakhir setelah pihak Polsek Ambalau turun tangan, Jumat (20/7) malam. Baltasar dan Torosak kemudian dilarikan ke Mapolres Sintang untuk diperiksa lebih lanjut.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Tunggakan Pajak Bermotor Masih Tinggi Sintang-RK. Hingga Juni 2015, tunggakan pajak kenda-

raan bermotor di Kabupaten Sintang masih cukup tinggi, mencapai 50 persen. Lantaran minimnya tempat pembayaran di setiap kecamatan.

“Satu di antara kendalanya, jarak atau akses tempat pemungutan pajak sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah kecamatan,” kata Trajudin, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar ditemuiusai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Gedung Pancasila Sintang, Rabu (29/7).

Trajudin mengungkapkan, saat ini di Sintang terdapat 160

ribu pemilik kendaran yang wajib pajak. Namun 50 persen atau setengah dari jumlah tersebut masih menunggak.

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus mengurangi tunggakan itu,” katanya, Di antara upaya tersebut, ungkap dia, melalui sosialisasi dan jemput bola. Tetapi upaya tersebut dirasakanbelum maksimal. “Lewat rapat koordinasi ini akan dirumuskan strategi pemungutan pajak yang melibatkan pihak kecamatan dan desa,” ujar Trajudin.

Sementara itu, Kepala Dispenda Kalbar, Samuel mengatakan, sebenarnya sekitar 80 persen masyarakat sudah me-

nyadari akan kewajibannya untuk membayar pajak, mengingat sering pihaknya melakukan penyuluhan. “Tetapi, kita terkendala akses yang cukup jauh, sehingga masyarakat terbeban dengan ongkos atau biaya yang cukup tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Samuel, pihaknya akan melayani daerah terjauh dengan membuka pelayanan di tingkat kecamatan, bekerjasama dengan Bank Kalbar. “Saat ini baru ada empat gerai,” ungkapnya.

Dia berharap, melalui upaya seperti ini dapat meningkatkan pungutan hasil pajak kendaraan di daerah. “Saat ini Sintang berada di peringkat tiga bagi

hasil pajak terbesar di Kalbar, namun sektor pajak kendaraan masih kecil disebabkan banyaknya tunggakan,” kata Samuel.

Dia mengingatkan, pentingnya membayar pajak ini, selain karena diamanatkan undangundang, juga demi kepentingan pembangunan daerah. “Kita ketahui 80 hingga 90 persen APBD berasal dari pajak,” ujar Samuel.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, kata Samauel, telah menargetkan pungutan pajak Rp500 Miliar pada 2015 ini. “Target tersebut untuk seluruh jenis pungutan pajak,” katanya. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

13

Kejari Putussibau Dipraperadilankan Putussibau-RK. Kuasa Hukum RY, Banjeir LH SH siap mempraperadilkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu yang menetapkan enam Fasilitator Masyarakat (FM) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tersangka.

“Praperadilan diajukan karena proses penegakan hukum pidana oleh Kejari Putussibau menurut saya tidak sesuai prosedur yang berlaku atau melanggar Undang-Undang,” kata Banjeir kepada wartawan, Rabu (29/7) Banjeir menilai, penetapan enam FM PPIP, termasuk di antaranya RY sebagai tersangka oleh Kejari Putussibau diduga menyimpang, janggal dan cacat hukum. “Penetapan RY dan beberapa rekannya menjadi tersangka tidak sah. Menurut penilaian saya secara hukum, ini sewenangwenang,” katanya.

Atas dasar penilaian tersebutlah, Banjeir mempraperadilkan Kejari Putussibau. “Surat permohonan praperadilan sudah masuk dan diterima oleh Pengadilan Negeri (PN)

Ningkau Nuan Disnakertransos Siap Salurkan Bantuan ke Korban Longsor Putussibau-RK. Dinas Tenga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kapuas Hulu mengaku siap menyalurkan bantuan untuk para korban longsor di Kecamatan Jongkong dan Selimbau.

“Setelah ada detail data tentang korban, bantuan segera disalurkan,” kata Drs Abdullah Usman MSi, Kepala Disnakertransos Kabupaten Kapuas Hulu ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Dia mengatakan, saat ini sedang menunggu surat untuk menyalurkan bantuan. “Karena bencana alam ini kemungkinan ditangani BPBD (Badan Penanggulan Bencana Daerah) Kapuas Hulu terlebih dahulu,” tutur Usman.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial, Disnakertransos Kapuas Hulu, Rustini SH menambahkan, Disnakertransos belum mendapatkan rincian tertulis korban bencana longsor dari Camat Jongkong dan Selimbau.

“Sampai saat ini belum masuk surat laporan ke bidang kami dari pihak kecamatan. Untuk jumlah rumah yang roboh, kami belum tahu. Demikian pula permintaan jumlah bantuan, belum masuk,” ungkap Rustini.

Kalau usulan penerima bantuan sudah masuk, lanjutnya, memang ada bantuan yang telah disiapkan, berupa beras, dan alat pemenuhan kebutuhan harian. “Yang pasti bantuan kebutuhan harian bisa kita bantu terlebih dahulu. Agar beban korban longsor sedikit lebih ringan,” tutup Rustini.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, longsor pekan lalu di Kecamatan Jongkong melanda Desa Ujung Said, Penepian Raya, Jongkong Tanjung dan Jongkong kanan. Sementara di Kecamatan Selimbau, longsor melanda Desa Nibung dan Piasak. (aRm)

Putussibau pada 27 Juli lalu,” ungkapnya.

Dasar hukum untuk memohon praperadilan itu, kata Banjier, sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang memutuskan penetapan tersangka oleh penyidik (termohon) masuk dalam kewenangan praperadilan.

Banjier menambahkan, alasan kuat lainnya untuk mempraperadilankan Kejari Putussibau sangat jelas, di mana pada 30 April 2015, RY dan kawan-kawannya dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan fisik serta pungutan tanpa izin pada kegiatan PPIP. “Tersangka RY pertamakali dipanggil hanya sebagai saksi. Namun fakta hukum setelah di Kejari Putussibau, yang bersangkutan tidak diperiksa sebagai saksi, tetapi status saat itu juga diubah sebagai tersangka. Anehnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, tidak juga diperiksa sebagai tersangka saat itu dan langsung ditahan hingga sekarang,” papar Banjeir.

Penahanan terhadap enam FM PPIP tersebut, ungkap Banjeir, turun langsung dari Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Putussibau, Heri SH dengan Nomor Surat Perintah Penahanan PRINT-8/Q.1.16./ Fd.1/04/2015 tanggal 30 April 2015.

“Setelah ditahan oleh Kejari, RY tidak langsung diperiksa sebagai tersangka, tapi baru diperiksa seminggu kemudian.

Dalam ketentutan Pasal 122 KUHAP, tindakan Kejari bertentangan dengan

undang-undang. Karena pasal tersebut menyatakan, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari, setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik,” jelas Banjeir.

Ditambahkan Banjeir, fakta hukum hingga diajukannya praperadilan ini juga karena, proses pemeriksaan perkara terhadap RY dan kawan-kawanya itu tidak ada kemajuan. “Padahal Kejari Putussibau bukanlah penyelidik atau penyidik yang pertamakali menangani perkara ini, melainkan Polres Kapuas Hulu, dengan tersangka Sas, di mana perkaranya saat ini sedang disidangkan di pengadilan Tipikor Pontianak,” jelasnya Menurut hukum, sambung Banjeir, baik mengenai arti, kedudukan atau konsekuensi hukum antara saksi dan tersangka jelas berbeda. “Pengertian tentang saksi jelas menurut Pasal 1 ayat (26) KUHAP. Sedangkan tersangka ada di ayat (14) KUHAP. Lagipula penetapan tersangka harus sudah ada dua alat bukti sah menurut hukum,” ungkapnya.

Pada Pasal 183 KUHAP, terang Banjeir, penetapan tersangka harus menggunakan dua alat bukti sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana. Untuk itu, dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sudah seharusnya Kejari menggunakan dua alat bukti sebagai parameter.

“Ini artinya proses hukum yang dilakukan Kejari dalam mengubah status atau menetapkan RY dan kawan-kawannya sebagai tersangka dengan cara menjebak.

Termohon/Kejari hanya semata-mata memanfaatkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, di mana langsung menetapkan RY dan kawan-kawannya sebagai tersangka, tanpa diperiksa dan ditahan,” papar Banjeir.

Kejanggalan lainnya, ungkap Banjeir, pada saat RY dan kawan-kawan pamit kepada orangtua masing-masing dari rumah pergi ke Kantor Kejari Putussibau, statusnya dipanggil sebagai saksi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Anehnya, ucap Banjeir, surat tembusan penahanan untuk keluarga tidak diberikan langsung oleh Kejari. “Tapi setelah diminta oleh orangtua baru diberikan. Ini jelas bertentangan dengan pasal 21 ayat (3) KUHAP,” terangnya.

Banjeir menjelaskan, penyidikan tersendiri oleh Kejari terhadap RY dan rekannya bertentangan dengan kesepakatan (MoU) antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian yang dibuat pada 29 Maret 2012.

“Dengan poin penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak tidak dapat dialihkan ke pihak lain, sesuai dengan peraturan perundangundangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara dengan dihadiri para pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara,” ungkap Banjeir.

Sementara itu, orangtua dari RY, Erdamsyah menilai, tindakan hukum Kejari Putussibau kepada anaknya adalah upaya jebakan. Karena dalam surat pemanggilan hanya sebagai saksi.

“Kami selaku orangtua bingung dan panik, tiba-tiba anak kami yang semula dipanggil hanya sebagai saksi dan saat itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Kami tanyakan, Kasi Pidsus bilang ini kewenangan mereka,” ujar Erdamsyah.

Pria paruh baya yang akrab disapa Bang Er ini menyesalkan sikap Kejari Putussibau tersebut. Tanpa alat bukti kuat, RY langsung ditahan. “Sudah hampir tiga bulan ditahan. Sering kita jenguk, hampir setiap hari. Kondisinya stres. Karena baru selesai kuliah, baru itu kerja, langsung ditahan,” ungkapnya.

Dikatakan Bang Er, sejauh ini pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya mencari jalan keluar, terutama untuk penangguhan penahanan. Hanya saja, sampai sekarang belum membuahkan hasil, karena dengan berbagai dalih, Kejari Putussibau yang seolah-olah mempermainkan pihak keluarga.

“Kita sudah upayakan untuk penangguhan penahan. Namun banyak alasan mereka (Kejari, red). Kita selalu diberi harapan, seolah-olah proses hukum akan selesai. Jadi ini membuat keluarga tambah bingung. Logika secara manusia sangat tidak masuk akal,” kesal Bang Er. Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Putussibau, Heri SH membenarkan, adanya surat permohonan yang dilakukan oleh pengacara RY untuk mempraperadilkan Kejari Putussibau.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

JKN Mandiri Capai 3.000 Peserta Putussibau-RK. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kapuas Hulu mencatat jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Mandiri hampir mencapai 3.000 orang. Setiap hari 10 hingga 15 orang yang mendaftar.

Ke p a l a BPJ S Ke s e hat a n Kapuas Hulu, Adil menuturkan, untuk memudahkan proses pendaftaran, bisa diakses secara online. “Nanti tinggal cetak kartu di kantor BPJS Kesehatan dan bisa langsung dilakukan pembayaran,” katanya sat ditemui ditemui di kantornya, Rabu (29/7).

Adil menganjurkan kepala keluarga yang istrinya sedang hamil, supaya anak dalam kandungan didaftarkan menjadi peserta JKN. Agar ketika lahir langsung ditanggung BPJS Kesehatan.

“Anak dalam kandungan sudah bisa didaftarkan, buat surat keterangan hamil dari dokter.

Dengan nama bayi, karena dokter sudah mengetahui, jenis kelamin dan sebagainya,” terang Adil.

BPJS Kesehatan, lanjut Adil, juga memberikan kesempatan kepada warga tidak mampu, dengan meminta Surat Ket-

erangan dari desa. Selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Dinsosnakertrans) untuk meminta kartu JKN. Namun proses pendaftarannya tetap menggunakan Kartu Keluarga (KK) “Kita buatkan kartu JKN-nya, namun pelayanannya hanya untuk Kelas III, dengan iuran Rp25 ribu per bulan. Kartu JKN bisa difungsikan tetap 14 hari. Kalau sebelumnya 7 hari sudah proses. Jadi bisa prioritas kalau orang tidak mampu yang sakit,” ucap Adil.

Dia mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan

diri ke BPJS Kesehatan, sebagai langkah antisipasi jika sakit.

Mengingat pelayanan BPJS Kesehatan sangat membantu dari segi biaya.

Selain itu, jelas Adil, untuk mencapai target pemerintah pada 2019, di mana seluruh masyarakat harus sudah terdaftar sebagai peserta JKN. “Kalau yang PNS otomatis, Jamkesmas juga tinggal mencapai yang mandiri,” bebernya.

Adil juga mengimbau seluruh perusahaan di Kapuas Hulu untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN. “Di sini sudah ada yang mendaftarkan

karyawannya ke BPJS Kesehatan.

Kemudian untuk ketentuan besaran iuran bagi karyawan dan perusahaan ada sedikit perubahan, mulai 1 Juli kemarin, iuran naik dari 4,5 persen menjadi 5 persen. 1 persen karyawan, 5 persen perusahaan yang tanggung,” jelasnya.

Dia menduga, masih banyak masyarakatyang merasa tidak begitu penting terhadap kepesertaan JKN. Tetapi ketika sakit baru mereka mengajukan permohonan menjadi peserta.

“Kalau sudah sakit baru ada yang buat kartu JKN,” tutup Adil. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Tiga Program Prioritas Distankanak Sanggau-RK. Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (Distankanak) Sanggau, John Hendri mengatakan akan melakukan beberapa prioritas kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Sanggau.

Dikatkannya kegiatan yang dilakukan pertama John Hendri adalah memprioritaskan penanaman jagung. Hal tersebut juga telah dikomunikasikan dengan pihak terkait seperti pihak investasi pabrikan pakan dan PT. Finantara yang digunakan lahannya untuk penanaman jagung tersebut.

“Bagaimanapun juga kita harus gencar penanaman jagung ini dan hal itu sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari,” katanya.

Prioritas kedua adalah persiapan panen padi dikarenakan beberapa daerah padinya sudah mulai menguning dan siap panen. “Panen ini terkait dengan tanam berikutnya. Misalnya ada yang nanamnya di Agustus atau September itu akan menjadi pertimbangan,” tambahnya.

Ketiga, pada sektor perikanan ia akan melakukan kampanye gemar makan ikan dalam waktu dekat terutama untuk daerah pedesaan dan pedalaman Sanggau. Selain itu pihaknya juga akan menyiapkan makanan yang berbahan dasar dari ikan supaya mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.

“Sehingga orang tau makan ikan akan membuat kita cerdas dan sehat,” jelasnya Namun diakuinya, saat ini Distankanak belum mampu melakukan swasembada ikan dikarenakan sejauh ini ikan yang dijual di pasaran masih mengandalkan ikan dari sungai. Sementara untuk budidaya masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Sanggau.

“Sebagai contoh ikan lele khusus untuk kota Sanggau dalam sebulan konsumsi masyarakat sekitar 10 ton perbulan sementara kita baru mampu menyuplai enam sampai tujuh ton perbulan. Kita tidak bisa pungkiri untuk 3 tonnya berasal dari luar bisa dari Sintang, Mempawah dan itulah kondisinya, tapi saya kira tidak apa-apa supaya yang lain semangat karena peluang bisnis ada,” bebernya Dikatakan Hendri akibat tidak terpenuhinya persediaan ikan di pasaran sehingga berdampak pada harga jual ikan yang mahal. Contohnya harga ikan nila/mas dijual seharga Rp40 ribu sampai Rp45 ribu perkilogramnya, ikan gabus Rp50 ribu sampai Rp60 ribu perkilogramnya.

“Saya optimis mampu swasembada ikan. Saat ini kami mencoba mendorong masyarakat untuk membudidaya ikan yang baik sebagaimana kami telah membuatkan kolam-kolam tarpal dimasyarakat,” jelasnya. (KiA)

DPRD Anggap Serapan APBD Rendah Distankanak: Kita Lakukan Terobosan Sanggau-RK. Wakil Ketua DPRD Sanggau, Fransiskus Ason mengeritik kerja Pemerintah Daerah yang menurutnya masih rendah dalam melakukan serapan anggaran tahun 2015.

“Melihat dari waktu yang sekarang ini sudah mau memasuki bulan Agustus, belum juga dilakukan tender dan pelelangan segala macam ya sudah pasti tidak terserap, artinya serapan APBD kita itu pasti sangat rendah,” katanya, Senin (27/7).

Jika tidak terserap seratus persen, DPRD akan meminta sekaligus mendorong Pemerintah Daerah untuk secepatnya melakukan proses lelang mengingat waktu yang terus berjalan.

“Kalau tidak nanti, kasihan masyarakat yang memercayakan pengelolaan anggaran kepada

Pemkab, mereka berharap ada pembangunan, ternyata pemerintahnya tidak bekerja maksimal, yang rugi nanti itukan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, dinas yang paling rawan rendah dalam hal penyerapan anggaran adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Perikanan Peternakan (Distankanak) yang memiliki banyak proyek fisik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Terlambatnya pengerjaan fisik pada pembangunan akan memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat langsung sehingga pembangunan di Sanggau juga terancam akan mandek.

“Kami dari DPRD sudah pernah mengundang Bupati dan pihak terkait, meminta secepatnya dilaksanakan lelang, tetapi Bupati

Fransiskus Ason

waktu itu tidak sempat karena kesibukannya, padahal sudah kita undang, rencananya akan kita undang lagi dalam waktu dekat ini,” ujar Ason.

Menanggapi kritikan terse-

but, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distankanak), John Hendri mengaku akan melakukan trobosan dalam rangka menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Saya akan merancang program agar mampu menyerap APBD. Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan tidak perlu menunggu,” katanya tanpa merinci terobosan dimaksud.

Dikatakannya, semua pejabat di lingkungan Distankanak sudah mulai bergerak mulai dari pejabat pengadaan barang, pejabat penerima pekerjaan. Nantinya PPATK tinggal merencanakan semuanya. “Adanya pergerakan kegiatan otomatis ada pencarian dana, progress pencapaian kita ini kan masih kecil,” akunya.

Sementara itu, Wakil Ketua

LSM Citra Hanura Sanggau, Abdul Rahim menegaskan, rendahnya serapan ABPD tahun 2015 bisa menjadi preseden buruk terhadap kinerja Pemerintah Daerah. “Jangan sampai proyek pembangunan di daerah yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat menjadi terhambat gara-gara pejabatnya yang tidak mau bekerja,” ujarnya.

Bupati, kata Rahim, juga harus tegas terhadap SKPD yang lambat menyerap APBD. Sementara tahun 2015 tinggal menyisakan enam bulan lagi. “Saya dengar baru sekitar 20 persen. Ini tentu sangat merugikan masyarakat jika tidak terserap maksimal,” pungkasnya.

Laporan: Kiram Akbar

Gelar halalbihalal

Kapolres Minta Jaga Kerukunan Sanggau-RK. Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go meminta peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat guna menyikapi berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi di Kabupaten Sanggau.

Permintaan tersebut disampaikan Kapolres saat menggelar halalbihalal guna merajut kerukunan umat beragama di Kabupaten Sanggau, di aula Bidhakara, Rabu (29/7) sekitar pukul 09.00. Acara itu dihadiri Bupati Sanggau yang diwakili Asisten III, Kepala Kantor Kementerian Agama, pejabat utama Polres Sanggau, Kapolsek, DPC NU Sanggau, Ketua FKUB Sanggau dan Ketua FKUB Kecamatan.

“Harapan saya, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Sanggau mampu memberikan

Halalbihalal Kapolres Sanggau yang dihadiri Asisten III, Toga, Tomas dan Todat di aula Bidhakara Polres Sanggau. IST

pemahaman kepada umat dan masyarakatnya masing-masing bahwa tidak ada persoalan dengan agama (di Tolikara,”

pintanya.

Kapolres menambahkan, agar semua pihak tidak mudah terprovokasi dengan situasi yang

terjadi. Koordinasikan dengan aparat keamanan setempat jika menemukan hal-hal yang sekiranya dapat menganggu

Kamtibmas.

“Saya juga mengharapkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dapat membantu melakukan deteksi secara dini terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sanggau yang apabila di biarkan akan menjadi masalah besar di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sanggau, Irenius Nius meminta masing-masing pihak dapat menghargai perbedaan sehingga persoalan-persoalan yang muncul dapat diminimalisir. Kepada aparat keamanan, diharapkan membantu tugas-tugas FKUB menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama.

“FKUB dibentuk membantu tugas Pemerintah dalam menjaga kerukunan umat. Perbedaan itu anugah Tuhan yang harus kita hormati,” ujarnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja Pemda Ajak Cegah Karhutla

Kamis , 30 Juli 2015

Mantapkan Diri, JCH Landak Ikut Manasik Massal

Sejumlah perwakilan perusahaan bersama masyarakat mengikuti sosialisasi untuk mencegah kebakaran hutan lahan dan kebun di aula Disbunhut Landak. ANTONIUS

Ngabang-RK. Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Landak, melalui dinas perkebunan dan kehutanan (Disbunhut) Landak, menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan (karhutla) dan kebun bersama perusahaan dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang ada di kabupaten Landak, di aula kantor dibunhut Landak, Rabu (29/7).

“Rakor ini untuk peningkatan pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun jangan sampai terjadi di wilayah kita. Karena kebakaran hutan bisa terjadi di sebabkan oleh banyak faktor. Bisa disebabkan oleh kelalaian manusia atau penyebab lainnya, apalagi ada yang sengaja membakar lahan,” kata Alpius, kepala disbunhut Landak.

Perusahaan perkebunan selama ini dilarang membakar lahan. Dan diminta bersama-sama masyarakat mencegahnya. “Perusahaan juga di minta melakukan perannya kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran. Karena perusahaan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih tinggi lagi.

Pada umumnya perusahaan tidak ada lagi melakukan pembakaran hutan dan lahan,” katanya.

Dalam rakor tersebut, Alpius berharap dukungan dari perusahaan dan masyaraka mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

“Selain itu, perusahaan juga di minta untuk mempersiapkan alat pemadam kebakaran. Kita lebih baik mencegah, jangan sampai sudah terjadi kebakaran baru kita cegah. Kalau sudah terjadi kita sudah sulit, tapi sebelum terjadi, kita sudah berupaya untuk tidak membakar lahan. Karena kebakaran bisa merugikan kita, merugikan alam,” pungkasnya. (ius)

14

Para JCH Landak mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji massal sebelum mereka melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah. ANTONIUS

Ngabang-RK. Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Landak mulai Rabu (29/7) hingga Sabtu (1/8) mengikuti bimbingan manasik haji massal sebelum mereka berangkat ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Bimbingan yang dipusatkan di aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Landak, dibuka Bupati Landak Adrianus Asia Sidot yang diwakili Asisten II Setda Landak,

Hj. Nyemas Srikandi.

Dalam arahan bupati yang disampaikan Asisten II Setda Landak, Hj. Nyemas Srikandi menganggap kegiatan bimbingan manasik haji ini sangat bermanfaat bagi JCH untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam serta proses perjalanan haji.

“Saya berpesan kepada JCH

Landak supaya dapat mengikuti manasik haji ini dengan sungguhsungguh, sehingga nantinya jemaah dari Kalbar khususnya Landak dapat menjadi teladan dimata internasional,” ingatnya.

Ia berharap kepada JCH Landak menggunakan waktu manasik haji ini dengan baik. “Sebab, manasik haji ini dilaksanakan dengan tujuan agar para jamaah nantinya lebih siap dan mandiri dalam

melaksanakan ibadah haji serta memperoleh haji mabrur sepulang dari tanah suci,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Landak, Hj. Isriyah mengucapkan terimakasihnya kepada Pemkab Landak yang mendukung kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk kegiatan manasik haji massal ini. “Manasik haji ini bertujuan supaya para JCH Landak bisa memahani rukun syarat dan sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya.

Ia mengingatkan kepada para JCH Landak bahwa musim haji tahun 2015 ini cuaca di tanah suci Mekkah memang sangat panas sekali. Karena itu kegiatan manasik haji yang digelar tersebut dilakukan di tengah cuaca kota Ngabang yang panas.

“Hal ini sebagai persiapan dalam melaksanakan ibadah haji nantinya ditanah suci Mekkah.

Saya juga mengajak para JCH Landak untuk meniatkan pergi haji hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Apalagi ibadah haji ini hanya dilakukan sekali setahun,” ungkap Isriyah.

Sesuai SK Gubernur Kalbar

tentang penetapan kuota haji kabupaten/kota se Kalbar, kuota haji Landak tahun 2015 ini ditetapkan sebanyak 40 orang. “Alhamdulillah, hampir semua JCH Landak mengikuti bimbingan manasik haji ini,” ujar Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kemenag Landak, Taufiqqurohman.

Dijelaskannya, ada materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan manasik haji ini meliputi, kebijakan pemerintah tentang perhajian, kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang perhajian. “Kemudian, bimbingan teknis pelaksanaan ibadah haji, konsolidasi Karom dan Karu, latihan operasional manasik haji dan pelestarian haji mabrur,” jelasnya.

Kegiatan bimbingan manasik haji tersebut menampilkan nara sumber dari Kepala Bidang (Kabid) PHU Kanwil Kemenag Kalbar, Kepala Kantor Kemenag Landak, unsur pegawai Kantor Kemenag Landak, unsur Dinas Kesehatan Landak dan KBIH Muzdalifah.

Reporter: Antonius Editor: Kiram Akbar

Jaga Kebersamaan Lewat Halalbihalal Ngabang-RK. Keluarga besar Dinas Pertanian Kabupaten Landak menggelar halalbihalal dalam rangka hari raya Idul Fitri bertempat di Dinas Pertanian Landak, Rabu (29/7).

Halalbihalal ini menampilkan penceramah dari Kota Ngabang, Ustadz Muhdi.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Pertanian Landak, Vinsensius mengatakan, kegiatan halalbihalal yang dilaksanakan ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi sesama keluarga besar Dinas Pertanian Landak.

“Hal ini untuk menjaga rasa ke-

bersamaan yang perlu dilestarikan terus menurus. Kitapun sebagai manusia memang kecil di mata Tuhan. Makanya tugas kita sebagai makhluk Tuhan yakni menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dan berdoa,” ujarnya.

Ia menyadari, kegiatan menjalankan ibadah dan berdoa kepada Tuhan memang sering ditinggalkan manusia akibat dari pada pengaruh lingkungan. “Kita selalu ingat Tuhan pada waktu kita mendapatkan kesulitan. Ingat, kita harus sadar bahwa kita kecil dimata Tuhan.

Makanya kita harus banyak beribadah dan berdoa,” pintanya.

Vinsen juga meminta kepada umat muslim untuk senantiasa bersyukur atas kemenangan yang diberikan setelah satu bulan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. “Rasa bersyukur ini, bisa kita lakukan dengan melaksanakan kegiatan ibadah dan berdoa. Yang terpenting, kita harus senantiasa menjauhkan diri dalam hal perbuatan yang negatif selama melaksanakan tugas,” ingatnya.

Hadir juga dalam halal bi halal keluarga besar Dinas Pertanian Landak, Ketua Dharma Wanita Dinas Pertanian Landak, Marsiana Ningsih dan para pengurus lainnya.(ius).

Keluarga besar Dinas Pertanian Landak mengikuti Halal Bi Halal di kantor Dinas Pertanian Landak. ANTONIUS

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Warga Kayu Lapis Ketok Pintu Hati Pemerintah

Kondisi Jalan di Sana Menyulitkan Masyarakat Sekadau. Kondisi ruas jalan eks perusahaan Kayu Lapis yang membelah wilayah tiga Kabupaten, Sekadau, Sintang, dan Ketapang, kian memprihatinkan. Termasuk di dalamnya, ruas jalan yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Sekadau sepanjang 38 kilometer.

Jalan ini tidak jelas penanggungjawabnya. Sejauh ini, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di wilayah itu turut membantu merawat jalan dengan cara menimbun ruas jalan yang rusak.

Beberapa tahun lalu, sempat berhembus kabar yang menyebutkan jalan ini akan diambil alih Pemprov Kalbar. Hanya saja, proses pengambilalihan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu persyaratan yang diperlukan adalah surat penyerahan atau rekomendasi dari kabupaten kepada provinsi untuk peralihan status jalan tersebut.

“Jalan wilayah kami kalau musim kemarau sih tidak becek, paling-paling berdebu. Tapi kalau musim hujan, waduh minta ampun susahnya,” keluh Yunus, warga setempat, ditemui di Sekadau, Rabu (29/7).

Menurut Yunus, kondisi tersebut sangat menyulitkan warga. Apalagi, pembangunan yang masuk ke wilayah Kayu Lapis relatif lamban dibanding daerah lain.

“Kalau bisa jalan kami diurus pemerintah lah, karena kalau mengharapkan perusahaan (investor) entah kapan bagusnya,” tuturnya.

Dia memperkirakan setidaknya ada ribuan masyarakat Bumi Lawang Kuari yang tinggal di sepanjang jalur tersebut dan sekitarnya. Sebagai warga Kabupaten Sekadau, Yunus merasa berhak menuntut pembangunan kepada pemerintah. Karena itu, ia berharap pengambilalihan status jalan kayu lapis dapat dilakukan secepatnya.

“Kami tidak minta jalan harus diaspal, yang penting kalau hujan tidak becek, tidak ada kubangan dimanamana,” pintanya. (bdu)

Perubahan Nomenklatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang,

BPN Sekadau Merasa Terganggu Kinerjanya

Sekadau. Kebijakan Presiden Joko Widodo mengganti nomenklatur sejumlah kementerian negara berimbas kepada kinerja jajaran di bawahnya. Salah satunya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berdiri di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sejak BPN digabungkan ke kementerian itu, orang-orang BPN di daerah merasa sedikit terganggu. “Perubahan nomenklatur itu berimbas pada kinerja kita,” kata Eko Herry S., Kepala Sub Bagian Tata Usaha kantor BPN

Sekadau, Rabu (29/7).

Contoh nyata dalam progress pengurusan sertifikat tanah melalui Program Nasional Agraria (Prona). Dari 850 target sertifikat yang harus diterbitkan tahun ini, baru sekitar 220 sertifikat yang selesai prosesnya. Padahal, jika dikalkulasikan dengan waktu yang sudah lebih dari setengah tahun, semestinya BPN sudah menerbitkan sedikitnya 500 sertifikat Prona.

Menurut Eko, dengan adanya perubahan

nomenklatur tersebut, anggaran biaya untuk penerbitan sertifikat Prona, seperti biaya pengukuran, tidak bisa dicairkan hingga sekarang. Akibatnya, proses pengukuran terhadap tanah yang ingin dibuatkan sertifikat Prona-nya terhambat.

“Sejak Januari hingga sekarang kita bahkan tidak bisa mencairkan kegiatan pengukuran. Ini karena DIPA-nya ada perubahan.

Sementara, kita sendiri tidak punya sumber pembiayaan lain,” jelas dia.

Meski demikian, lanjut Eko, pihaknya tetap berusaha menyiasati ketiadaan dana pengukuran itu. Diantaranya melakukan pengukuran di daerah-daerah yang terjangkau dari Kota Sekadau.

“Daerah-daerah yang dekat dan bisa dijangkau dalam satu hari, tetap kita lakukan proses pengukurannya,” tukas Eko. Laporan: Abdu Syukri Editor: Mohamad iQbaL

Diingatkan untuk Serius Latihan

DIKARANTINA. 33 anggota Paskibra Kabupaten Sekadau yang kini masuk pemusatan latihan di Aula Mess Pemda Sekadau. ABDU SYUKRI - RK

Sekadau. Terhitung sejak Minggu, 26 Juli lalu, 33 anggota Paskibra Kabupaten Sekadau mulai dikarantina. Sebelum digiring ke lokasi karantina di Mess Pemkab Sekadau, mereka dikumpulkan di Terminal Lawangkuari sekitar jam setengah 3 siang oleh Kasi Pemuda, Abang Bustami.

Keesokan harinya, Senin (27/7), pembukaan masa karantina dan pelatihan pun dimulai. Acara pembukaan yang dihelat di aula Mess Pemda itu dilakukan Sekretaris

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sekadau, Matius Jon, mewakili Kepala Dinas.

Dalam sambutannya, Jon mengingatkan anggota Paskibra untuk bersungguh–sungguh berlatih. “Ini penting agar dalam pelaksanaannya (Upacara bendera 17 Agustus, red) nanti tidak ada kesalahan,” tegas dia.

Dikatakan Jon, tidak semua siswa bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Mereka yang terpilih menjadi anggota Paskibra bukan

lah sembarang orang.

“Tentunya melalui seleksi yang sangat ketat. Kalian harus bersyukur bisa mewakili ribuan siswa SMA sederajat yang ada di Kabupaten Sekadau ini,” ingatnya.

Dijelaskan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dikpora Sekadau, P Onem, penjaringan calon anggota Paskibraka ini melalui dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di masing–masing sekolah setiap kecamatan. Seleksi melibatkan anggota

TNI, Polri, dan Purna Paskibra Indonesia (PPI).

“Dalam seleksi itu, berhasil menjaring 80 orang calon anggota,” bebernya.

Tahap dua, lanjut Onem, dilaksanakan di ibu kota kabupaten. Dari 80 orang calon, terjaring 35 orang, satu orang lolos ke Nasional dan satu orang lagi ke Provinsi Kalbar.

“Sehingga yang ada sekarang berjumlah 33 orang,” pungkasnya. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Juli 2015

BENGKAYANG

15

Kepala Harus Dingin dan Patuhi Ajaran Agama Singkawang-RK . Kasus tewasnya Siti Khadijah di tangan suaminya, Lukman Tubagus sangat disesalkan banyak kalangan. Hal ini menjadi pelajaran bagi setiap orang untuk selalu berkepala dingin bila dihadapkan pada masalah dan mesti selalu mematuhi ajaran agamanya.

“Sebelum melakukan sesuatu, harus dipikirkan matangmatang, jangan emosi, hati boleh panas, tetapi kepala tetap harus dingin, karena yang namanya penyesalahn itu selalu datang belakangan,” kata AKBP Agus Triatmaja SH SIK, Kapolres Singkawang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Seperti diketahui, Lukman menghabisi nyawa istrinya, Siti Khadijah lantaran cekcok rumah tangga. Tetapi setelah itu, dia pun menyesal dan berupaya bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangan kirinya, tetapi nyawanya berhasil diselamatkan.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama (Kemenag) Perwakilan Kota Singkawang, Mukhlis menilai, kasus Lukman dan Siti Khadijah, tidak terlepas dari bagaimana membina rumah tangga.

“Suami sebagai kepala rumah

tangga mestinya menjadi penganyom, pelindung dan pembimbing dalam keluarganya.

Dalam Islam, itulah keluarga yang Sakinah, Mawaddh wa Rahmah.

Itu akan tercapai kalau orang mengerjakan ajaran agamanya dengan baik,” kata Mukhlis.

Menurut dia, ketika muncul masalah dan emosi sudah tidak tertahan lagi, segeralah berwudhu’. “Insya Allah dengan berwudhu itu, emosi akan turun.

Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjadi penyesalan,” ujar Mukhlis.

Di dalam Islam juga diajarkan cara mengendalikan amarah.

Misalnya ketika marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk.

Bila marah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring.

Bila masih marah juga, segeralah mandi atau berwudhu, karena emosi itu api, dapat dipadamkan dengan air.

“Sebagai suami, jangan sampai melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap perempaun dan anak. Selain tidak dibenarkan oleh agama, juga melanggar hukum positif di negara kita ini,” ingat Mukhlis.

Mengenai hadits Nabi Muhammad yang menyebutkan boleh memukul istri, jelas Mukhlis, bukan berarti memukulnya secara fisik dan penuh emosi. Teta-

pi pukulan mendidik. “Memukul di sini bukan berarti dalam bentuk fisik. Tetapi pukullah hatinya, bagaimana menyentuh hatinya, itulah salah satu pengertian pukul tersebut,” jelasnya.

Mukhlis sekali lagi mengimbau seluruh masyarakat Kota Singkawang, terutama para suami untuk tidak memukul istri dalam arti fisik. Dia juga menyarankan untuk menjauhi Narkoba dan Alkohol, karena tidak menutup kemungkinan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lantaran di bawah pengaruh barang haram tersebut. “Sebagai orang yang beragama, khususnya Islam, jadikanlah rumah kita sebagai taman untuk anak dan istri,” ingatnya.

Dia berharap, kasus suami membunuh istri tidak lagi terjadi di Kota Singkawang. kalau pun terjadi pertengkaran, dapat diselesaikan di Badan Penasehat pembinaan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada disetiap kecaman. Selain itu, ada pula Konsultasi Bimbingan Keluarga (KBK).

Mukhlis mengingatkan, kalau timbul permasalahan dengan istri, ingatlah kelebihan-kelebihannya selama ini. “Jangan kekurangannya yang dikedepankan. Itu baru namanya sayang istri,” pungkasnya.

Laporan: Mordiadi

Ilustrasi.

NET

Konsumen Dipaksa Melunasi Seluruh Angsuran Singkawang-RK. Apes nian nasib warga simpang Monterado, Kabupaten Bengkayang, Sangkui yang meminjam uang di Arta Prima di Jalan Alianyang, Kota Singkawang dengan jaminan mobil Innova-nya. Baru beberapa bulan mengangsur sudah diminta melunasi seluruhnya.

“Mobil sudah ditariknya, saya merasa dirugikan, makanya saya lapor ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Singkawang,” kata Sangkui ditemui di Kantor BPSK Singkawang, Rabu (29/7).

Sangkui menceritakan, awalnya pihak leasing Arta Prima datang ke rumahnya dan menawarkan pinjaman uang, sesuai yang dibutuhkannya.

“Saya pun meminjam Rp40 juta. Pembayaran secara angsuran setiap bulan selama 3 tahun. Per bulannya sekitar Rp2.083.000,” ungkapnya.

Setelah disepakati untuk meminjam Rp40 juta, beberapa hari berikutnya petugas leasing itu datang lagi, tetapi hanya menyerahkan Rp20 juta. “Dia bilang Rp20 juta dulu, saya tanya sisanya kapan, sekitar dua hari lagi.

BPKB mobil saya pun serahkan ke dia,” kata Sangkui.

Sesuai yang dijanjikan petugas leasing Arta Prima itu datang lagi dan menyerahkan Rp20 juta lagi. Jadi totalnya sesuai yang disepakati Rp40 juta. “Saya pun membayar angsurannya setiap bulan. Sudah delapan bulan saya membayar angsuran,” ujar Sangkui.

Lantaran terdapat masalahan keuangan, kata Sangkui, pembayaran angsurannya pun terlambat satu bulan.

“Baru 26 hari datang surat peringatan untuk segera membayar angsuran, ketika akan memasuki bulan berikutnya datang lagi surat penarikan mobil.

Pas bulan kedua yang saya telat bayar angsuran, petugasnya datang mau membawa mobil saya,” paparnya.

Petugas yang datang itu juga mencatat segala fasilitas yang tersedia di rumah Sangkui. “Ketika hampir tiga bulan, sangkui pun datang ke Kartor Arta Prima dengan membawa uang tunai Rp16 juta. Tetapi petugas di kantor itu bilang, tidak bisa lagi dibayar per bulan, harus melunasi seluruhnya,” katanya.

Sangkui pun terperanjat, apalagi dia belum mempunyai uang untuk melunasi seluruh utannya. Berbagai upaya kompromi ditempuhnya, tetapi Arta Prima tetap berpegang pada pendiriannya. “Mereka tidak mau kompromi, bahkan ajak bersepakat di Polsek pun mereka tidak mau. Katanya ini memang peraturan,” ujarnya.

Sekitar satu pekan berikutnya, Sang-

kui datang lagi ke Arta Prima dan bermaksud membayar angsuran berikut dengan dendanya kalau memang ada.

“Tetapi tetap saja tidak mau, mereka bilang harus melunasi seluruhnya,” papar Sangkui.

Lalu pihak Arta Prima menyarankan Sangkui untuk menjual Innova-nya, agar dapat melunasi utannya. Tetapi tidak ditemui kesepakatan harga, bahkan tukar tambah pun tidak bisa dilakukan. “Mobil saya sudah diambil mereka, makanya saya lapor ke sini (BPSK),” katanya.

Wakil Ketua BPSK Kota Singkawang M Sumarno SHI mengatakan, sudah menerima laporan dari konsumen atas nama Sangkui tersebut. “Nanti kedua belah pihak akan kita panggil untuk sidang. Ketua BPSK yang akan memanggilnya berikut penentuan majelis dan waktu sidangnya,” ujarnya. (dik)

Sambungan Tukang Ojek Merangkap Calo Tiket Pesawat ..dari halaman 9 Bandar Ditangkap Pemain Berhamburan ...dari halaman 9 Dalam satu hari Didi menjual satu hingga tiga tiket, dengan keuntungan kisaran Rp200 hingga Rp500 ribu per tiket. “Semua tiket maskapai kami jual. Namun keuntungannya tidak terlalu besar, minimal per hari Rp600 ribu. Tidak hanya itu, saya juga menjadi tukang ojek di Bandara,” katanya yang mengaku istrinya sedang hamil.

Kapolsek KP3U IPTU Muslimin mengatakan, penangkapan yang dilakukan jajarannya, berawal laporan

korban, Siprianus Jajuk, 48. Korban membeli tiket pesawat tujuan Jakarta dan Surabaya. “Namun tiket yang diberikan korban tidak sesuai dengan kartu identitasnya. Pihak maskapai tidak memperbolehkan Jajuk menumpang pesawat. Dia pun protes dan melapor ke KP3U. Korban mengalami kerugian sekitar Rp1,6 juta,” katanya.

Polisi langsung menyelidiki dan menyisiri kawasan bandara dan membekuk Didi. “Kami masih

melakukan pengembangan dan akan mengungkap jaringannya,” tegas Muslimin.

Didi dijerat pasal penipuan, ancaman hukumannya empat tahun penjara. “Kami minta dengan para calon penumpang, agar tidak membeli tiket di bandara, karena semenjak 1 Mei yang lalu, kementerian sudah mengumumkan dan mengedarkan larangan jual beli tiket di bandara,” jelasnya. (sul/oxa)

Tukang Ojek Meninggal di Pikap ...............................dari halaman 9 Namun setelah dipanggil-panggil korban tidak memberikan respon sedikitpun.

“Kemudian saya dekati dan saya pegang tangannya, ternyata sudah dingin. Setelah itu, saya langsung memangil polisi, dan melaporkannya,” cerita Iwan.

Iwan mengenal tukang ojek pikap itu. Trimono sudah lama bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Pontianak Selatan. “Sudah lama bekerja sebagai ojek pikap di sini,” jelasnya.

Eko Saputra, warga lainnya mengatakan, sebelum meninggal, pria 52

tahun itu sering mengeluh sakit di kepalanya. Terkait penyakit, Tumijo adik ipar korban menceritakan, Trimono mengidap penyakit stroke dan jantung.

“Jadi, berdasarkan cerita dari temannya disana, dia ini (Tri) sebelumnya sempat menggeluh sakit, dan merasakan mual-mual,” katanya.

Tumijo menyebutkan, abang iparnya itu tinggal di Jalan Surya, Gang Gurya Jingga, Kelurahan Acaya, Pontianak Selatan.

Kapolsek Pontianak Selatan AKP Kartyana, usai menerima laporan dari

warga, langsung bergerak mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan hasil fisum tim dokter Rumah Sakit Bhayangkara Anton Sodjarwao Pontianak, tidak ditemukan luka atau tanda kekerasan di tubuh korban.

Disimpulkan, penyebab korban meninggal karena penyakit yang dideritanya. “Dari keterangan keluarga, juga dikatakan kalau korban sebelumnya memang sempat diketahui mengidap penyakit stroke dan jantung,” ujar Kartyana. (fik)

rumah. Dikira ada kegiatan apa, ketika didekati rupanya permainan judi jenis Liongfu,” ujar Dudung di Pontianak, Kamis (29/7).

Melihat polisi, para pemain judi berhamburan melarikan diri. Polisi berupaya mengejar para pemain judi itu, setelah bandarnya dibekuk.

“Kami hanya berhasil menangkap bandarnya saja yang saat itu tak berkutik dikepung polisi. Posisinya pun tersudut, jadi susah bergerak,” katanya.

Dari tangan bandar, polisi menyita sejumlah barang bukti lapak liongfu, tiga buah hap, empat dadu liongfu

dan uang perjudian Rp1.090.000.

Kini tersangka dan sejumlah barang bukti masih diamankan di Polres Bengkayang. Dudung menegaskan, pemain judi ini akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang Perjudian.

Ancamannya, penjara paling lama 10 tahun. (oxa)

Residivis Kambuhan Didor ............................................dari halaman 9 lantaran mencoba melawan ketika ditangkap, Rabu (29/7) sekitar pukul 05.00, di Tebas, Kabupaten Sambas.

Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go didampingi Kasat Intelkam Polres Sanggau, AKP Wahyu Hartono, penangkapan tersangka berawal dari pengembangan barang bukti di Dusun Terindak, Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila, Landak. Dari pengembangan tersebut, polisi mendapatkan barang bukti di tempat rekan tersangka, Odas berupa satu unit motor Jupiter Z warna merah. Selanjutnya, di tempat tersangka lainnya, Ombing sebanyak satu unit motor Satria F warna merah dan di tempat Utet diamankan motor Vixion warna putih dan Satria F warna hitam. Tidak

hanya mengamankan sepeda motor, petugas juga mengamankan uang tunai Rp480 ribu dari Odas dan Ijul.

“Odas ini sebagai penadah sementara Ijul sebagai perantara. Keduanya juga kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres.

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti kini diamankan di Polres Sanggau untuk pengembangan lebih lanjut. “Pengakuan tersangka, ada 15 LP, tetapi yang kita dapati baru 4 LP yang berhasil kita ungkap,” beber Kapolres.

Sementara itu, tersangka Ruslan alias Joy warga Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak saat ditemui wartawan dari dalam jeruji besi mengatakan, nekat mencuri sepeda motor, karena tidak mempunyai

pekerjaan dan keahlian lain.

“Saya sudah bekeluarga memiliki tiga orang anak. Saya di Tebas tempat paman angkat selama semalam saja.

Saya tidak mampu berbicara banyak, sebab saya lagi sakit sekarang,” katanya meringis kesakitan.

Sementara Ijul, 24, warga Desa Urai Sampuk, Kecamatan Sengah Temilah Pahuman mengakui menjadi perantara untuk membeli motor Yamaha Vixion hasil curian Joy dari Entikong seharga Rp5,8 juta. Dari harga tersebut dirinya diberikan upah sebesar Rp900 ribu. Ia mengaku baru sekali menjadi perantara mengambil motor kepada Joy. Dirinya ditangkap petugas kepolisian di rumahnya di Pahuman. (kia)

Jauh dari Anak-Istri Petani Gantung Diri ...........................................................................................................................................................................dari halaman 9 Di bawah tubuh Ho Ket Li tidak ditemukan kursi. Diduga dia memanjat dinding dapur untuk menggantung lehernya di seutas tali yang sudah disiapkannya. “Hasil visum di RSUD Abdul Aziz, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ini murni gantung diri,” kata Sukri.

Dari hasil visum diketahui, Ho Ket Li diperkirakan telah meninggal sekitar delapan jam sebelum

ditemukan kedua keponakannya.

“Kasus gantung diri ini masih dalam penyelidikan, beberapa sanksi sudah dimintai keterangan,” ujar Sukri.

Beberapa saksi menyebutkan, Ho Ket Li tinggal sendirian di rumahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari Jalan Raya Kali Asin. “Korban memiliki istri dan dua anak, tetapi tinggal di Kalimantan Timur,” kata Sukri.

Ho Ket Li meninggalkan anak dan

istrinya di Kalimantan Timur, lantaran orangtuanya di Singkawang sedang sakit-sakitan. Setelah orangtuanya meninggal dunia pun, dia tetap tinggal di Singkawang.

“Di Singkawang, dia bekerja sebagai petani dan berkebun. Tiga tahun lalu korban sempat bekerja di salah satu bengkel di Kalimantan Timur. Diduga dia depresi karena tinggal sendirian di Singkawang,” ujar Sukri.

Sementara itu, salah seorang keponakan korban, Tjong Ka Fie alias Vivi, 17, menceritakan, awalnya dia bersama Ka Fen alias A Fen, 14, disuruh orangtua Ho Ket Li untuk mengantarkan makanan ke rumah pamannya itu.

“Sebelumnya nenek menelpon paman, tetapi tidak ada jawaban.

Makanya, nenek menyuruh kami mengantarkan makanan, sekalian mengecek keadaan paman di

rumahnya,” kata Vivi.

Setibanya di rumah Ho Ket Li, Vivi memanggil-manggil pamannya itu, tetapi tidak ada jawaban.

Bersama dengan A Fen, Vivi pun masuk dan langsung ke dapur. Alangkah terkejutnya mereka, ketika melihat pamannya tergantung di seutas tali.

Vivi dan A Fen berteriak minta tolong kepada tetangga terdekat.

Dia juga melaporkan hal tersebut ke neneknya, orangtua Ho Ket Li. Temuan tersebut juga dilaporkan ke polisi.

Tidak beberapa lama, aparat kepolisian tiba di TKP dan menurunkan jenazah Ho Ket Li. Sekitar pukul 11.45 langsung di bawa ke RSUD Abdul Aziz Singkawang untuk divisum. Selanjutnya diantar ke rumah duka. (dik)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

T

ATJANA Saphira yang baru berusia 18 tahun santer dikabarkan tengah berpacaran dengan Herjunot Ali, aktor ganteng yang sudah berusia 29 tahun.

Fans keduanya justru tidak sabar melihat Tatjana dan Junot terus berbasa-basi.

Seiring berjalannya waktu, dari beberapa foto bersama di akun Instagram masing-masing, seakan menjadi sebuah bukti dari hubungan spesial itu. Seakan belum cukup, sebuah bukti jika Tatjana dan Junot memang dekat dibuktikan melalui sebuah status di Twitter.

Tatjana memberikan ucapan penyemangat kepada Junot melalui sebuah mention langsung lewat akun Twitter pribadi miliknya.

“Waktunya beristirahat sebelum satu minggu yang sibuk.

Semoga berhasil untuk semuanya. Untukmu @Herjuno7Ali,” tulis pemain film Get M4rried, Runaway dan IAm Hope ini.

Bisa ditebak, status ini pun diban-

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Juli 2015

cetus @ mayamelia94. “Lha, kebetulan lagi maen aja kok, kebetulan ketemu? :) Rukun amat ya mantanan, kayak siapa gitu,” komen @ farahditalrst.

“Aduh berpikir positif aja,” lanjut @ningsihsuwito.

Di waktu terpisah, Tatjana mengunggah foto bersama seorang pria yang wajahnya tak diperlihatkan.

Dia nampak serasi dengan si cowok berbusana hitam yang diduga Junot. “Apakah sebuah kebetulan jika sama-sama mengenakan pakaian yang sama?

Bisa jadi ini adalah sebuah chemistry,” tulis Tatjana.

Foto tadi kembali direspons oleh fans. “Semoga bukan Junot,” kata @devita_kumala. “Sebelahnya Junot ya?” tanya @ riccaafriane. “Oh, berarti ini bang Zainudin alias bang Junot,” ucap @diyahfazilah.

Namun, ada yang protes kalau Junot lebih baik pacaran dengan Pevita Pearce, lawan mainnya di Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Dalam film itu, Pevita memang memerankan sosok Hayati, karakter pujaan hati tokoh Zainuddin yang dimainkan oleh Junot. “Kak @ pevpearce kenapa nggak sama kak Junot?” protes arhazahraaa. “Aku lebih setuju kalian berdua jadian. Kalian cocok banget padahal. Aku nggak setuju kak Junot sama Tatjana Saphira,” seru yang lain.

Tentu saja Pevita tak bisa menuruti kemauan penggemar. Ia sendiri sudah menjalin kasih dengan anak bos Blue Bird, Indra Priawan Djokosoetono.

Bahkan kabarnya Pev telah dilamar oleh Indra.

(RM)

jiri komentar dari para netizen. Banyak penggemar meyakini jika ucapan penyemangat ini memang bukti jika mereka sedang memadu cinta. “Ay ay nya Vigo,” ujar akun @UyanBM. “Basa-basi terus nih,” timpal @japet_kriting. “Haduh-haduh baru sekarang nih terang-terangannya, ciee ciee,” goda yang lain.

Diketahui, Junot masih menjomblo. Pasca putus dengan Agni Pratistha, aktor pujaan kaum hawa ini belum terlihat menggandeng perempuan di ruang publik. Namun netizen dan fans terkejut saat bintang film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dan 5 Cm ini memamerkan kedekatan dengan Tatjana. Via akun Instagramnya, Junot memajang foto selfie bareng Tatjana. Nampak Junot tersenyum di belakang punggung dara berdarah Indo Jerman tersebut. “Hah, apa? Hancur hati eneng bang liat foto ini,” cetus @rhenova. “Sumpah sakit hati ku mak,” kata@ noviachrisadiyah. “Kalian mirip. Cocok banget sih,” ujar @adela_prasita lalu diamini @ icezz_linda.

Pembicaraan kian panas manakala Junot memasang foto lain saat berpose bareng Tatjana, Agni dan suaminya, Ryan Anthony. Kata-kata galau lantas mengalir deras di Instagram Junot. “Kau buat hati adek ini jadi patah bang. Sungguh,” celetuk seorang fan. “Remuk hati Hayati bang. Kok pedofil sama Tatjana yang baru 18 tahun,” sahut fan lain tak terima.

Foto tadi juga diartikan Junot tak mau kalah dengan mantannya yang kini sudah berstatus ibu satu anak. “Wow so happy! By the way ketemu mantan,”

Kelamaan Bisa Basi

A N JA IR A T A T PH

SA

DIKIT-DIKIT

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2015/2016

PAMALI

POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

(Ijin Pendirian Perguruan Tinggi :Permendikbud Nomor 15 Tahun 2013 ) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) merupakan Perguruan Tinggi Vokasi/kejuruan yang terletak di Kota Sambas Kaimantan Barat.

Perguruan Tinggi yang sebelumnya hanya menyelenggarakan Program Diploma III ( D3) dengan tiga program studi, sekarang sudah berkembang menjadi 9 program studi, dengan jenjang Program Diploma III sebanyak 3 program studi dan Program Diploma IV ( sarjana Terapan ) sebanyak 6 program studi.

D

A. PROGRAM DIPLOMA III

ONITA sedang berbadan dua. Sejalan dengan bertambahnya usia kehamilan, banyak masukkan atau yang biasa disebut wejangan disampaikan keluarganya, terutama sang bunda.

“Iya lah, kalau wejangan itu pasti. Apalagi mama aku kan dari Sunda. Jadi ya gitu deh, semua yang mau dilakuin harus dipikir dulu, kalau enggak pasti dikit-dikit pamali lah, apalah,” kata Donita.

Pesinetron yang memiliki nama asli Noni Annisa Ramadhani ini mengungkapkan, tidak masalah dengan wejangan tersebut. Karena menurutnya, Wejangan merupakan bentuk perhatian dari ibu untuk dia dan calon buah hatinya. “Ya enggak masalah wajar, apalagi memang mereka tuh lebih dulu dari kita. Pasti mama lebih tahu mana yang baik, mana yang enggak. Seperti harus banyak minum air kelapa, kacang hijau sampai kalau mau makan tuh kudu masakan mama tanpa garam biar kaki aku enggak bengkak dan lainnya deh,” terangnya. (idp)

JENJANG PENDIDIKAN :

Lama Pendidikan selama 3 tahun ( 6 semester ) dengan gelar Ahli Madya 1. Program Studi Agrobisnis 2. Program Studi Manajemen Informatika 3. Program Studi Teknik Mesin

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri : Pendaftaran dan verifikasi berkas: 07 Juli – 06 Agustus 2015 Ujian Tulis: 08 Agustus 2015 Pengumuman Hasil: 12 Agustus 2015 Registrasi : 12- 21 Agustus 2015

ALIYZA MULACHELA

Tak Mau Lama-lama

BIAYA KULIAH:

SYARAT PENDAFTARAN : 1. Fotocopy Ijazah dan Nilai di legalisir 2. Pas Photo ( latar belakang biru laki-laki dan latar belakang merah perempuan) ukuran 4x6 (4 lembar ) 3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu ) lembar 4. Berumur maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Agustus 2015 5. Pendaftaran langsung ke Sekretariat PMB di Kampus Politeknik Negeri Sambas” Jalan Raya Sejangkung Sambas” Telp.0562-6303000, laman ; http://www.poltesa.ac.id

Entertainment Entertain ment

Entertainment Entertain ment

B. PROGRAM DIPLOMA IV Lama pendidikan selama 4 tahun ( 8 semester ) dengan gelar Sarjana Terapan (S.Tr) 1.Program studi Teknik Multimedia 2.Program Studi Teknik Mesin Pertanian 3.program Studi Agro Industri Pangan 4.Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan 5.program studi Manajemen Bisnis Pariwisata 6.Program studi Agribisnis Perikanan dan Kelautan

Poltesa menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga tidak ada biaya tambahan selama kuliah.

1. Program Diploma III sebesar Rp.1.500.000,-/semester 2. Program Diploma IV sebesar Rp.2.000.000,-/semester

B

PROGRAM BANTUAN BELAJAR 1. Beasiswa Bidikmisi 2. Beasiswa PPA 3. Beasiswa BBM 4. Beasiswa CSR Bank Kalbar 5. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Sambas

Pilihan Tepat Untuk Informasi Pemasangan Iklan Resto, Café Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com Pilihan Hotel, Tepat

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Hotel, Resto, Café

“

Jadi ya gitu deh, semua yang mau dilakuin harus dipikir dulu, kalau enggak pasti dikit-dikit pamali lah, apalah,”

Donita

ERWAJAH sangat mirip dengan pesinetron papan atas, Shireen Sungkar tidak membuat Aliyza Mulachela menerima setiap tawaran sinetron yang menghampirinya. Dia ingin secepatnya menyelesaikan kuliah di Fakultas Komunikasi, Binus.

Artis pendatang baru berusia 19 tahun ini masih membatasi diri dalam pekerjaannya di dunia akting. “Aku masih kuliah di Binus baru masuk 2013.

Karena aku masih kuliah, aku enggak mau ambil sinetron, itu stripping setiap hari kan,” ungkap Aliyza.

Alasan itu pula menjadi dasar bintang film Perahu Kertas ini agar fokus mengemban pendidikan, dan sebagai hal penting dalam hidupnya. “Aku hanya ambil film layar lebar saja.

Kalau syuting film, waktunya itu disela-sela aku libur kuliah. Jadi, kuliah aku juga enggak terganggu,” kata Aliyza.

Rencana menyelesaikan kuliah dalam waktu cepat juga sudah dirancangnya sejak dini. “Pokoknya, aku mau 2017 sudah lulus kuliah. Enggak mau lamalama,” ujarnya.. (Jp)