30 September 2014

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Selasa, 30 September 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Kejaksaan Dianggap Tak Mampu Tangani Korupsi Dana Otda Sintang

Abeng: Semua Penerima Harus Diproses Hukum SINTANG-RK. Terpidana kasus dana Otonomi Daerah (Otda), Mikael Abeng membantah pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Riono Budi Santoso, yang menyatakan dirinya tidak memenuhi panggilan kejaksaan. Surat panggilan datang berkali-kali selalu dipenuhi dengan diwakili kuasa hukum.

Surat panggilan benar sudah berkali-kali disampaikan. Tapi saya sudah mendelegasikan kuasa hukum untuk datang, kesal Abeng, Senin (29/9).

Mantan legislator Partai Golkar ini turut menyayangkan langkah kejaksaan yang sudah melakukan pencegatan di jalan. Dan baru mengetahui para pencegat itu merupakan tim kejaksaan setelah membaca pemberitaan media massa (koran). Di mana salah seorangnya diketahui adalah Kajari Sintang.

Secara norma kesusilaan harus tidak dengan cara menghadang. Kenapa mencegat di jalan. Tidak datang bagus-bagus ke rumah, ujar Abeng.

Halaman 7

Pelantikan Anggota DPRD Kalbar 2014-2019

Gubernur Jengkel, Protokoler Main Rombak Susunan Acara

AKBP Idha Dijerat Pasal Gratifikasi

Halaman 7

Jangan Lupa Mati Sekitar tiga bulan lagi, masyarakat di seluruh dunia akan hanyut dalam kegembiraan luar biasa, karena menyambut kedatangan Tahun Baru 2015.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, masyarakat dunia selalu menyambut datangnya tahun baru dengan penuh suka cita. Beragam kegiatan dilakukan seolah-olah tahun baru adalah tamu agung yang harus disambut dengan penuh kegembiraan.

Semua masyarakat, mulai yang muda hingga tua, menyambut tahun baru dengan kegembiraan.

Sangat jarang ditemukan mereka yang menyongsong datangnya tahun baru dengan perasaan yang sedih.

Banyak warg a yang mendirikan stand hiburan dan membunyikan musik Halaman 7

Gubernur Cornelis atas nama Menteri Dalam Negeri melantik 64 Anggota DPRD Kalbar Periode 2014-2019, Senin (29/9). AHMAD MUNZIRIN-RK

PONTIANAK- RK. Gubernur Cornelis tak bisa menahan marahnya. Pasalnya, protokoler susunan acara amburadul saat pelantikan 65-1 Caleg terpilih yang duduk di kursi DPRD Kalbar, Senin (29/9).

Sebenarnya saya mau tinggal pergi, kesal Cornelis di podium mengawali pidato Menteri Dalam Negeri yang diwakilinya. Ini siapa protokolnya, sejak kapan aturan susunan acara pelantikan berubah. Yang saya sampaikan ini amanat atau pidatonya Mendagri, tegasnya.

Sontak semua hadirin, baik calon anggota DPRD dan keluarganya, para Halaman 6

PDIP Tunjuk M. Kebing Ketua DPRD PONTIANAK .RK. Bakal ditunjuknya M. Kebing L sebagai Ketua DPRD Kalbar 2014-2019 akan memberikan warna baru yang lebih segar bagi PDI Perjuangan dalam percaturan politik daerah ini.

Usulan PDIP

Halaman 6

Ketua Harian Demokrat Bantah Pernyataan Anggota Sendiri,

Tak Ada Salah Tafsir All Out Jadi Walk Out

Jokowi: Saya Dorong Masyarakat Sebanyak-banyaknya untuk Menggugat

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut Gubernur jengkel, protokoler main rombak susunan acara -- Untong jak cume acara, cobe kalok anggota DPRD nye yang dirombak.

Bang Meng

Rakyat Kalbar

J A K A R T A -P O N T I A N A K -RK. Ketua Umumnya jadi bulanbulanan rakyat, terutama di media sosial, Partai Demokrat gerah. Hingga saat ini, publik memang masih menilai Susilo Bambang Yudhoyono tengah mementaskan drama politik.

Pasalnya, pihak pemerintah, Yudhoyono selaku Presiden, merupakan pengusung RUU Pilkada baru yang menyebabkan kepala daerah tak lagi dipilih langsung rakyat. Kemudian, dalam Sidang Paripurna Halaman 6

Mr Lee Tak Ditangkap, Warga Asing Babat Hutan Lindung Hanya Dituntut 10 Bulan

Masyarakat Dayak Protes JPU PONTIANAK-RK. Tuntutan 10 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas sidang pembalakan hutan lindung oleh PT Cosmos Inti Persada milik Mr Lee dan 19 warga Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Desa Halaman 7

Rakyat Kalbar Online

KOLOM

Kepalsuan SBY Oleh: Tomy C. Gutomo* SANDIWARA politik kembali dipertontonkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua umum Partai Demokrat yang juga presiden RI yang sebentar lagi lengser itu adalah aktor utama keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) mengegolkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Beberapa jam setelah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengetukkan palu tanda disahkannya Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru, SBY berakting sedih. Dari Washington DC, SBY menyatakan kecewa atas hasil voting DPR kemarin dini hari (26/9). Untuk meyakinkan aktingnya itu, SBY kemudian memerintah Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengusut dalang Halaman 7

Belanja Negara Capai Rp2.039,5 T

Zaim Saidi @ZaimSaidi

Syamsuddin Haris @sy_haris

Politik demokratis itu hanyalah permainan dan main-main belaka. Itulah yang sedang kita saksikan hari-hari ini.

Presiden terlucu sedunia. Mula-mula ajukan RUU pilkada via Mendagri, habis itu WO melalui F-Demokrat, eh sekarang mau judicial review ke MK. Gelo.

Ustad Wijayanto @Ustad_Wijayanto

suci widya™ @greenci7

Yang BENCI KESEL DAN MARAH dengan sikap SBY yg bermuka dua penuh dgn PENGHIANATAN kpd RAKYAT INDONESIA,YUUUK RETWET!!! #ShamedByYouAgainSBY

kami memang gak ngerti politik,tapi tolong hargai dan dengarkan kami sebagai rakyat! Jangan anda aja yg mau didengar #ShamedByYouAgainSBY

Anas Urbaningrum @anasurbaningrum

Asrudin Azwar @Asrudian

Apakah mungkin Ketua Fraksi ambil keputusan sangat penting tanpa konsultasi dengan Ketua Umumnya? #dalangsandiwara *abah

Heran masih banyak aja yang percaya bukan SBY yang perintahkan Demokrat WO. Gak usah lugulah memandang politik. #ShamedByYouAgainSBY

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

nama Menteri Dalam Negeri, di Balairung Sari DPRD Kalbar, Senin (29/9).

Kursi kosong Mashur hanya berisi tumpukan berkas dan di mejanya tergeletak sekotak kue dan sebotol air mineral berikut gelasnya. Di sebelahnya terlihat Sabirin sibuk ber-BBM. Selebihnya semua dilantik dengan gagah mengenakan jas.

Caleg terpilih dari PPP, itu tersandung kasus suap dan sudah ditetapkan Polda Kalbar sebagai tersangka dan ditahan. Semestinya Mashur yang berasal dari Dapil Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, itu bisa dibanggakan partai dan konstituennya. Mashur batal dilantik karena tak mungkin dengan borgol seperti ditawarkan Polda.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP, Ahmadi Usman, saat gladi resik juga sudah memastikan koleganya ini tak bakal dilantik.

Halaman 7

Puluhan masyarakat adat Dayak dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Bersama Peduli Lingkungan dan Kawasan Hutan, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejati Kalbar, Senin (29/9). OCSYA ADE CP-RAKYAT KALBAR

klik!

Kursi Mashur pun Kosong P -RK. Kursi 64 Caleg H.Mashur terlihat kosong, sehingga anggota Dewan Rakyat DaeTerpilih Yang Perwakilan rah (DPRD) Kalbar hanya orang yang dilantik Dilantik 64 Gubernur Cornelis atas ONTIANAK

Hari Ini Polda Gelar Sidang Kode Etik

PONTIANAK-RK. AKBP Idha Endri Prastiono terjerat kasus baru. Perwira menengah itu disangkakan dengan pasal gratiďŹ kasi dan korupsi oleh Polda Kalbar.

Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, Polda Kalbar telah Arief Sulistyanto menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kita sudah terbitkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, kata Arief, Senin (29/9).

SPDP itu atas kasus kepemilikan tanah tersangka Abdul Haris bin Juharno, yang telah dialihkan atas nama istrinya, Titi Yusnawati. Idha Endri adalah pejabat negara, sehingga Polda Kalbar menilai transaksi jual beli yang dilakukan Idha Endri dengan Abdul Haris itu tidak sah. Hal itu terkait dengan posisi

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 akhirnya disahkan. UU yang disusun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) inilah yang akan dijalankan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sohibul Iman mengatakan, UU APBN 2015 ini Halaman 6 Chatib Basri

2

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara

Penolakan SBY tak Ada Gunanya SETELAH ketok palu pengesahan RUU pilkada opsi pilkada oleh DPRD disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR, Jumat (26/9) dinihari, dipastikan paling lambat sebulan ke depan aturan baru itu diundangkan dan resmi berlaku.

Namun sejumlah elemen masyarakat yang sejak awal menentang pilkada oleh DPRD, tidak patah arang.

Masih ada peluang untuk membatalkan hasil kemenangan kubu Koalisi Merah Putih itu, yakni lewat langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seberapa besar peluang MK membatalkan UU pilkada lewat DPRD? Apa yang harus dilakukan para kandidat calon kepala daerah yang di sejumlah daerah sudah ancang-ancang maju di pilkada daerahnya masing-masing?

Berikut wawancara JPNN dengan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, yang juga tokoh Koalisi Masyarakat Sipil yang getol menentang pilkada oleh DPRD. +Ada rencana mengajukan judicial review UU pilkada oleh DPRD? -Iya, sebentar lagi ini saya bersama kawan-kawan akan segera menggelar konperensi pers. Sudah pasti kita akan mengajukan gugatan judicial review karena sejak awal kita sudah berkomitmen akan mengajukan gugatan ke MK jika akhirnya DPR memutuskan pilkada oleh DPRD. Dan saya kira nanti akan banyak pihak yang mengajukan gugatan. +Kenapa tidak dikoordinasikan, dijadikan satu saja gugatannya?

-Ya nanti akan kita coba koordinasikan. Tapi terpisah-pisah juga tak masalah karena toh nanti dalam pemeriksaan di MK tetap sama karena isunya sama. Menurut saya, makin banyak yang mengajukan gugatan, makin bagus. Biar kelihatan bahwa memang banyak elemen masyarakat yang menolak. +SBY menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan paripurna. Seandainya SBY sebagai presiden menolak dan tidak meneken serta tidak mengundangkan UU pilkada dimaksud, apa implikasi hukumnya?

-Tidak bisa, sikap presiden sudah terlambat. Sikap Presiden SBY yang menolak setelah rapat paripurna mengeluarkan keputusan, itu tidak ada gunanya. Sudah tidak ada gunanya sikap penolakan itu. +Mengapa disebut tidak ada gunanya?

-Kalau memang mau menolak, mestinya sejak awal. Yakni ketika rapat paripurna. Kan di situ ada wakil pemerintah, dalam hal ini mendagri. Kalau mau menolak, kan bisa melalui mendagri yang ada di situ. Kalau sudah ketok palu ya tidak bisa lagi karena setelah 30 hari (sejak disahkan di DPR), harus diundangkan. +Terkait sejumlah daerah yang sudah mulai ancang-ancang menggelar pilkada, apa saran Anda?

-Karena undang-undangnya tak jelas (masih akan digugat di MK), ya tentu harus menunggu putusan MK dulu. Sementara,

berhenti dulu lah (persiapan para calon), lebih baik menunggu putusan MK. +Kapan akan mengajukan gugatan?

-Mau tak mau kita harus menunggu penomoran undang-undang itu. Begitu sudah keluar nomornya, langsung kita ajukan gugatan. Sambil menunggu, kita siapkan dulu drafnya, sehingga begitu undang-undang sudah diberi nomor, langsung kita ajukan gugatan ke MK. +Berarti paling cepat sebulan lagi baru bisa mengajukan gugatan?

-Saya kira tidak sampai satu bulan karena masa jabatan SBY berakhir 20 Oktober. Sebelum tanggal itu pasti undang-undang sudah diberi nomor. +Pasal mana yang akan digugat?

-Begini, sebenarnya proses pembuatan undang-undang itu sendiri menyalahi konstitusi.

Mestinya, yang dibawa ke rapat paripurna itu drafnya sudah jelas titik komanya. Tapi ini kan tidak. Banyak sekali yang diperdebatkan. Mestinya cukup disiapkan dua draf, yang sudah jelas titik komanya. Jadi sampai sekarang pun saya tak tahu pasal-pasalnya seperti apa. Ini memberi peluang pasal-pasal bisa diubah lagi setelah paripurna semalam. +Jadi, pasal mana yang akan digugat?

-Ya semuanya karena substansinya sudah kita tolak (yakni pilkada oleh DPRD).

Yakin gugatan dikabulkan MK? Sebenarnya kan gampang, tinggal bagaimana hakim MK menilai, apakah pilkada oleh DPRD itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Itu saja, jadi lebih gampang. +Menurut Anda gampang, berarti MK tidak butuh waktu lama untuk memutuskan perkara ini jika nantinya gugatan sudah diajukan?

-Ya memang ini bisa cepat karena gampang. Tapi semua tergantung MK. Sepanjang MK memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, ya pastinya cepat.

Saya yakin MK memberikan perhatian.

Re-editing : Hamka Saptono

Ilustrasi : MasjekOtakiri

Denny Indrayana Bantah Terlibat Kasus Gratifikasi Justru Kami yang Membongkarnya J AKARTA -RK. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, guna diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Kemenkum HAM. Kepada wartawan, Denny membantah terlibat kasus dugaan gratifikasi di Ditjen Administrasi Hukum Umum (HU). Denny mengklaim dirinya dan jajarannya yang justru membongkar kasus pemberian gratifikasi dalam proses pengangkatan notaris yang menjerat dua tersangka, mantan direktur perdata, LSH, dan kasubdit notariat NA di Kemenkumham.

Kami ini yang melaporkan, kami ini yang membongkar kasus ini, saya dan staf saya itu (Zamroni) yang membongkar dan memeriksa, kata Denny di Kejagung, Senin (29/9).

Denny menjelaskan, kasus ini terbongkar berawal dari laporan masyarakat akhir September 2013 tentang proses pengangkatan notaris dengan membayar uang pelicin. Denny dibantu beberapa stafnya mulai meminta keterangan berbagai pihak.

Notaris dan pihak terkait mengakui adanya aliran uang kepada pihak swasta (calo) guna memuluskan proses pengangkatan notaris di daerah yang formasinya tertutup, terang Denny, seperti dikutip dari JPNN. Denny kemudian meminta bantuan Irjen Kemenkumham Agus Sukiwo memperkuat tim, mengingat pihak yang akan diperiksa selanjutnya adalah pegawai Kemenkumham. Sekaligus sebagai bagian dari prosedur formal penjatuhan hukuman disiplin..

Selama pemeriksaan itulah, kata

Denny Indrayana

Denny, diperoleh bukti dan pengakuan bahwa staf, kepala seksi, kasubdit dan direktur telah menerima uang dari proses pengangkatan notaris.

Direktur Perdata LSH mengakui di hadapan tim pemeriksa yang dipimpin langsung Irjen Agus Sukiswo bahwa dia menerima uang sejumlah Rp 95 juta. Menurut pengakuannya, uang tersebut masih tersimpan di Apartemen Kalibata, tempat dia tinggal, ungkap Denny.

Ia menjelaskan, yang diperas itu untuk satu notaris Rp 120 juta.

Uang Rp 95 juta masih di Apartemen LSH. Yang sisanya Rp 25 juta dibagibagi ke dua orang. Bentuk uangnya sudah dikembalikan, katanya.

Denny langsung meminta tim bergerak cepat untuk mengamankan barang bukti. Akhirnya, dini hari itu

juga tim Itjen dan Staf Wamen mengamankan uang di kamar LSH dan dibuatkan berita acara serah terima.

Proses pemeriksaan yang dilakukan secara maraton sejak Jumat pagi hingga Sabtu (5/10/2013) diputuskan diakhiri sementara.

Pemeriksaan maraton memang direncanakan agar barang bukti tidak dihilangkan dan mengantisipasi pihak terkait melakukan konsolidasi.

Hari berikutnya, Denny dan Stafnya kembali meminta keterangan pihak terkait di rumah dinasnya di kawasan Tebet hingga larut malam. Sebagai bagian dari implementasi kerjasama pengendalian gratifikasi antara Kemenkumham dengan KPK serta untuk mengakhiri polemik, Menkumham Amir Syamsudin meminta Direk-

tur Perdata melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK. Atas laporan tersebut, KPK memutuskan laporan tidak dapat ditetapkan sebagai gratifikasi karena telah lewat 30 hari. Selanjutnya KPK melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Kejagung disertai Koordinasi dan Supervisi.

Denny mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan telah ditemukan uang suap dari hasil penggeledahan di Kemenkumham.

Denny menjelaskan, uang sejumlah Rp 95 juta itu merupakan barang bukti yang oleh KPK disuruh dititikan di Itjen Kemenkumham.

Kemarin oleh teman-teman kejaksaan diambil uang itu. Tapi yang jelas itu barbuk disimpan di berangkas Inspektorat Jenderal, oleh KPK dibilang simpan saja, ungkap Denny.

Selain Denny, Kejagung juga memeriksa dua tersangka kasus ini yaitu Nur Ali (NA) dan Lilik Sri Hariyanto (LSH).

NA diketahui menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-71/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 9 September 2014.

Sementara, LSH merupakan Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bersama dengan NA, LSH juga telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-72/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 9 September 2014. (Rmol).

Tidak Mau Kalah, Anas Ikut-ikutan Banding JAKARTA-RK. Anas Urbaningrum tidak mau kalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga mengajukan banding atas vonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Setelah mengkaji dan mempertimbangkan baik mengenai putusan atau pun pertimbangan hukum dalam putusan, maka Mas Anas mengajukan banding, kata anggota tim kuasa hukum Anas, Handika Honggowongso, melalui pesan singkatnya, Senin (29/9).

Honggo meng atakan, banding secara resmi akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), (Selasa, 29/9).

Sementara alasan pokok dari pengajuan banding, yakni pertimbangan hukum yang digunakan hakim tidak adil dan tidak benar.

Adapun hakim menyatakan Anas terbukti melanggar Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu subsider. Anas juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan dakwaan kedua.

Menurut kami tidak benar dan tidak adil karena menggunakan bukti saksi dan surat yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Contoh, saksi yang dipakai keterangannya saling kontradik-

si jadi tidak ada kesesuaiannya, kritik Honggo.

Alasan lainnya, masih kata dia, pihaknya menilai putusan yang mewajibkan Anas membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 57,59 miliar dan 5,22 juta dollar AS tidak benar secara hukum.

Karena tidak ada kerugian negara dalam kasus Mas Anas, lagian juga Mas Anas tidak menerima uang sebanyak itu, tambah Honggo.

Terakhir, Honggo juga menilai putusan majelis hakim yang menolak tuntutan pencabutan hak politik Anas sudah tepat.

Soal pencabutan hak politik, pertimbangan hukumnya sangat bagus. Kami mengapresiasi, ucap dia.

Seusai pembacaan putusan Anas pada 24 September 2014, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan pihaknya akan mengajukan banding. Menurut Bambang, KPK akan mengajukan banding jika hukuman yang dijatuhkan hakim kurang dari dua per tiga tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, KPK menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Anas membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS. Alasan lainnya, menurut Bambang, KPK bakal mengajukan banding karena dakwaan kesatu primer dan dakwan ketiga tidak dianggap terbukti oleh majelis hakim. (Rmol).

Kejagung Belum Bisa Pulangkan Buron Korupsi JAKARTA-RK. Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) layak dipertanyakan. Pasalnya sampai kini masih banyak buronan kasus korupsi yang belum bisa dipulangkan dari luar negeri. Bahkan mereka diduga punya bisnis di negara tersebut.

Salah satunya adalah Rafat Ali Rizvi.

Ya buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tersangkut kasus Bank Century itu sampai kini masih bisa menghirup udara bebas. Pasalnya pihak penyidik masih belum bisa menangkap pria yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Jakarta Pusat itu. Bahkan, dari informasi terakhir, Rafat berencana membeli klub sepak bola asal Skotlandia yakni Glasgow Rangers FC. Karena sahamnya turun. Sebab klub

sepak bola seteru dari Glasgow Celtic itu sempat mengalami krisis finansial akhirnya dinyatakan bangkrut. Akibatnya tim tersebut harus turun di kasta paling bawah liga Skotlandia. Wakil Jaksa Agung Andi Nirwanto ketika dikonfirmasi kemarin (27/9) mengakui bahwa pihaknya kesulitan menemukan keberadaan Ali. Menurut Andi, Rafat diduga berada di luar negeri. Namun kami masih belum tahu di mana Rafat, jelasnya.

Andi mengatakan, pihak kejagung sudah akan mengumpulkan tim yang bertugas mencari buron di luar negeri. Tim tersebut bernama Tim Terpadu Pencarian Terpidana/Tersangka dan Asetnya yang diketuai langsung oleh Andi. Dalam rapat

itu nantinya akan dibahas dimana buron seperti Rafat sekarang berada. Selain itu bagaimana cara untuk memulangkan mereka. Salah satu cara memulangkan yakni meminta bantuan negara lain yang kini digunakan Rafat sebagai tempat berlindung. Yakni menggunakan ekstradisi sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1979.

Andi yakin dengan cara itu bisa membawa pulang koruptor itu ke Indonesia.

Selain itu kami juga bekerjasama dengan Interpol, jelasnya.

Lebih lanjut, Andi berjanji bahwa secepatnya Rafat akan ditangkap. Kami akan berusaha memulangkannya, ujarnya. Seperti yang diberitakan, Rafat bersama Hesham Al Warouq pemilik sa-

ham Bank Century ditetapkan sebagai buron sejak 2009 silam. Keduanya terbutki menandatangani letter of commitment untuk menjamin transaksi melalui surat berharga yang memiliki kualitas rendah.

Alhasil, Bank Century mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga memaksa lembaga penjamin simpanan mengucurkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Selain Rafat, nama Eddy Tansil juga sama sekali belum terjamah oleh Korps Adhayaksa. Buronan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1996 itu sampai kini belum bisa ditangkap oleh kejagung. Padahal pria yang terbukti menggelapkan uang sebesar Rp 565 juta dollar Amerika yang

Andi Nirwanto

didapatnya dari kredit Bank Bapindo itu setahun yang lalu terlacak di Tiongkok.

Sedangkan yang terakhir yakni tersangka kasus korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia, Alexiat Tirtawidjaja. Kerugian negara akibat proyek itu mencapai Rp 200 miliar. Keberadaannya tercium di Amerika Serikat. Namun sampai kini Alexiat masih bebas.(jpnn)

metro

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

PONTIANAK - SINGKAWANG - BENGKAYANG

3

Pemkot Klaim Warabala Tak Akan Buat Pasar Tradisional Gulung Tikar “Mereka izin banyak ke kita sampai 50, tapi tidak kita izinkan semuanya, hanya lima saja yang kita izinkan. Ini untuk mempercepat pertumbuhan kawasan, seperti Pal V, Pontianak Utara, yang orang jauh kalau mau berbelanja,”

SUTARMIDJI

PONTIANAK-RK. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjamin keberadaan Alfamart dan Indomaret tidak akan mengancam keberadaan pedagang tradisional. Pasalnya, masuknya perusahaan warabala itu

sudah melalui pertimbangan yang matang.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, izin yang diberikan kepada lima warabala itu sudah dipertimbangkan sebelumnya agar pasar tradisional tidak

gulung tikar. Di samping itu keberadaan Alfamart dan Indomaret juga mempercepat pertumbuhan Kota Pontianak dan menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Nah lihat dulu bagaimana, dengan adanya Indomaret bisa menyerap tenaga kerja 10 sampai 15 orang, kalau ada 10 saja yang didirikan bisa banyak tenaga kerja yang terserap.

Kemudian itu bisa salah satu upaya untuk menekan inflasi, karena tidak ada gejolak harga, mereka bisa

menjadi penyeimbang harga, terang Sutarmidji di Pontianak, kemarin.

Midji ‒ sapaan akrab ‒ Sutarmidji menuturukan, sebelum memperbolehkan kedua pasar swalayan itu beroperasi di Kota Pontianak, sudah dipertimbangkan keberadaannya, termasuk waktu buka, lokasi bahkan barang-barang yang dijual turut menjadi perhatian Pemkot.

Kita tidak sembarangan menetapkan (izin) itu. Kalau di tempat ramai pemukiman yang ada pasar tradisional,

mereka tidak kita izinkan.

Lagi pula mereka waktu bukanya pukul 09.00 Wib, jam segitu pasar tradisional sudah tutup, tetap kita atur, ujarnya.

Wali Kota dua periode ini menambahkan, sebenarnya ada 50 swalayan yang diajukan warabala itu. Namun, Pemkot hanya memberikan izin untuk mendirikan lima saja. Mereka juga tidak menjual kebutuhan pokok dasar seperti gula, beras dan sebagainya.

Mereka izin banyak ke kita sampai 50, tapi ti-

dak kita izinkan semuanya, hanya lima saja yang kita izinkan. Ini untuk mempercepat pertumbuhan kawasan, seperti Pal V, Pontianak Utara, yang orang jauh kalau mau berbelanja, kata Midji.

Karena bertujuan mempercepat perkembangan Kota Pontianak dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, Wali Kota beranggapan perlu meniru daerah-daerah lain yang memberlakukan hal yang sama seperti kebijakan yang dilakukan Pemkot

agar perusahaan warabala itu turut hadir di ibu kota provinsi.

Sekali lagi ini juga untuk kemajuan Kota Pontianak, kalau kita menolak bisa ditertawakan orang nanti.

Di Jember, Kediri saja ada, seluruh Indonesia sudah ada 2.000 lebih dengan masing-masing sudah punya 2.000 sampai 3000 outlet, ucap Midji.

Ia menambahkan, tidak hanya di Indonesia saja mereka diizinkan, bahkan hingga ke luar negeri sekalipun Alfamart dan Indomaret hadir mempercepat pertumbuhan kota.

Alfamart, Indomaret itu di Hongkong pun ada, bahkan tepat di depan konsulat Indonesia. Kalau di lintas Sumatera, bayangkan hutan-hutan itu depannya yang jarang penduduk ada Indomaret, demikian Midji. (agn)

GOR Pangsuma Jadi Pusat Kuliner Mingguan Tak Ketinggalan, Hadir Tteokbokki dan Takoyaki Rasa Nusantara PONTIANAK-RK. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pontianak, Elfira Hamid berencana menjadikan GOR Pangsuma sebagai pusat kuliner khusus di akhir pekan, alias hari Minggu. Sebab, pada hari libur itu banyak yang berolah raga dan berdagang berbagai jenis makanan baik dari luar maupun dalam negeri.

Menurut dia, setiap pagi Minggu selalu ada penambahan menu makanan yang beragam. Makanan yang ditampilkan ini merupakan suatu kreatifitas dari masyarakat Kota Pontianak, terutama anak muda.

Para pedagang yang jeli, tentu mengambil peluang di hari Minggu yang ramai. Dengan menyajikan masakan dan makanan yang cukup enak rasanya dan menarik serta kreatif, ujarnya ditemui, Minggu (28/9).

Menurut Elfira, yang terlihat kreatif justru dari kalangan anak muda. Untuk kuliner di Kota Pontianak sendiri sudah cukup dikenal luas. Meskipun ada juga yang menjual makanan luar negeri seperti Korea, Jepang dan Eropa, tentu cita rasanya sudah disesuaikan dengan selera Indonesia, atau lidah warga Pontianak. Ini yang sangat menarik, ucapnya.

Khusus untuk penjual, maka akan dilakukan penataan ke depannya.

Sehingga tidak ada perebutan tempat, siapa yang duluan datang maka dialah

Jajanan makanan khan Korea dan Jepang (Tteokbokki dan takoyaki), dijajakan anak muda Indonesia di GOR Pangsuma. Jajanan ini bisa Anda nikmati di akhir pekan. OCSYA ADE CP yang menguasai tempat tersebut. Hal seperti makanan asal Korea dan Jeini kata Elfira, perlu ditata supaya men- pang, yakni Tteokbokki dan Takoyaki yang sangat enak rasanya. Jangan jadi lebih baik lagi.

Saat ini diakui wania berjilbab ini, racun dari luar negeri yang diadopsi, sebagian anak muda Kota Pontianak seperti Narkoba dan gula ilegal, tegas demam film Korea, mulai dari pakaian, Elfira.

Ia juga mengingatkan agar para makanan. Itu yang mempengaruhi, sehingga timbul ide yang baik, ini pedagang yang menjual makanan yang berbau luar negeri, harus memperhapositifnya.

Bukan berarti kita harus mening- tikan kehalalan makanannya. Karena galkan budaya dan tradisi kita sendiri. menyangkut kesehatan masyaraAmbil positifnya dari luar negeri ini, kat. Jangan sampai para pedagang

Cek Proses Perizinan Cukup Via Online PONTIANAK-RK. Penerapan teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah dan efisien sudah sewajarnya dalam era globalisasi dengan dukungan teknologi terutama komputerisasi dan internet. Inilah yang dimanfaatkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak yang melayani seluruh perizinan satu atap.

BP2T menerapkan layanan online melalui website http://www.bp2tpontianak. com untuk memantau atau memonitor proses perizinan yang telah didaftarkan dan berkas yang sudah masuk di BP2T. Layanan ini bisa diakses oleh pemohon izin atau pelaku usaha untuk mengecek perkembangan berkas permohonannya.

Layanan ini bisa diakses siapa saja termasuk dari pusat juga bisa memantau proses perizinan yang terintegrasi. Dan Pontianak sudah memiliki aplikasinya dan aplikasi ini merupakan

integrasi dari aplikasi yang sudah ada dengan aplikasi yang dikembangkan, terang Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi, kemarin.

Sistem ini, kata dia, lebih efektif dan praktis serta memudahkan pemohon perizinan untuk memantau berkas yang telah didaftarkan, sehingga ia tidak perlu bolakbalik ke kantor BP2T hanya untuk menanyakan sampai di mana proses perizinannya.

Selain itu, sistem ini juga secara otomatis mengupdate setiap jam untuk data-data yang diupload. Memantau perizinan di seluruh daerah berupa sistem komputerisasi yang diinstal dengan integrasi data yang dimiliki BP2T dengan Kementerian Perdagangan, terang Junaidi.

BP2T juga menjadi satu di antara 15 kota di Indonesia yang menerapkan pelaporan kegiatan usaha melalui sistem komputerisasi. Mekanisme ini diyakini lebih praktis untuk mengembangkan potensi kinerja yang canggih dan dapat dipantau melalui sistem online.

Program dari Kementerian Dalam Negeri ini dalam rang-

KELUARGA BESAR DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPC-GERINDRA) KABUPATEN BENGKAYANG Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (DAPIL) Bengkayang-Singkawang Masa Jabatan 2014-2019.

Pada Hari Senin, 29 September 2014 Di Balairung Sari Gedung DPRD Provinsi Kalbar

Anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Singkawang-Bengkayang: 1.Heldi (PDI-P) 2.Neneng,S.Sos (P.Demokrat) 3.Bong Cin Nen,S.Pd (P.Golkar)

4.Lukanus Lukas Pasalima,SH (P.Gerindra) 5 Johanes Antonius Dopong (P.Nasdem) 6.Stepanus Aty,SE,MM (P.Hanura) Tertanda,

FRANSISKUS,M.PD Ketua DPC Gerindra

YULIUS HERI,M.PD

Sekretaris DPC Gerindra

ka pemasangan program dengan sistem pelaporan dalam bentuk online terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).

Ini untuk kepentingan pemerintah pusat. Jadi kita tidak lagi melakukan pelaporan secara manual melainkan melalui online. Dengan ini, pusat bisa memantau secara langsung tingkat perekonomian yang ada di suatu daerah, kata Junaidi.

Sebelumnya, sistem komputerisasi yang dimiliki BP2T sudah berbasis online, program ini hanya tinggal diintegrasikan dengan sistem yang telah tertanam. Jadi hanya tinggal di integrasikan saja.

Keuntungannya lebih praktis karena pelaporan secara

online, timpalnya.

Ke depan, pihaknya juga berencana meningkatkan kinerja bidang penanaman modal. Setiap usaha yang bermodal Rp500 juta ke atas wajib mengurus izin penanaman modal. Terus kita berupaya untuk membangun laporan secara online juga ke penanaman modal tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013, beber Junaidi.

Ia menambahkan, konsultan dari Kementerian Perdagangan yang menjadi vendor program ini. Saat ini kementerian tengah mengembangkan sistem perizinan online, dengan nama Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO) seperti perizinan SIUP, TDP. (agn)

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pelaksanan Lelang tanggal 12 September 2014 dan pengumuman Kedua Lelang Eksekusi pasal 6 Hak Tanggungan yang terbit di harian Rakyat Kalbar pada tanggal 29 Agustus 2014, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Retail Recovery & Coleection Center Banjarmasin beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 13-17 Banjarmasin 70111, akan melakukan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, melalui jasa pralelang PT. Trimitra Lelang Mandiri terhadap asset jaminan debitur atas nama : 1. Johny Tandra a) Duabidang tanah seluas 1.136 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.5237/Siantan Hulu atas nama Tan Seng Khim dan Luas 165 M2,dengan SHM No. 5238/Siantan Hulu an Tan Seng Khim, keduanya terletak di Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak dijual dapat satu paket dengan harga limit Rp. 750.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 225.000.000,b) Sebidang tanah seluas 165 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.4202/Tanjung Hulu atas nama Nyonya Leny terletak di Kel Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan harga limit Rp. 600.000.000,- Jaminan Lelang Rp.180.000.000,2. Junaedi Tigabidang tanah seluas 1358 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.513/Anjungan Melancar atas nama Junaedi, Sarjana Pendidikan Agama Islam , Luas 154 M2 dengan SHM No. 934/Anjungan Melancar an Junaedi, Sarjana Pendidikan Agama Islam, dan Luas 1069 M2 dengan SHM No. 935/Anjungan Melancar an Junaedi, Sarjana Pendidikan Agama Islam Ketiganya terletak di Desa Anjungan Melancar Kec. Anjongan, Kab Pontianak ( setempat dikenal Jalan Raya Anjungan KM 63 Rt 15 Rw 02) dijual dapat satu paket dengan harga limit Rp. 1.290.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 387.000.000,Yang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Selasa 7 Oktober 2014, Jam : 10.00 WIB Tempat : Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Jalan Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero), Tbk Cabang Pontianak No. 0076050464 dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

2. Peserta lelang / kuasanya harus mendaftarkan diri pada saat tanggal pelaksanaan lelang dengan melampirkan KTP dan NPWP penyetor.

3. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu 5 ( lima ) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.

Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas Negara dan peserta lelang akan dimasukan dalam daftar hitam lelang.

4. 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawar.

5. Penawaran secara lisan dan naik – naik atau semakin meningkat.

6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Dalam hal peserta lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja kanwil yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang.

7. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Pontianak, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Trimitra Lelang Mandiri.

8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada PT Trimitra Lelang Mandiri di telepon (021) 86903151/2171.

Syarat-syarat lainnya akan diumumkan pada saat pelaksanaan lelang.

Pontianak, 30 September 2014 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Risk Group

yang menjual makanan luar negeri, namun merugikan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Seperti halnya debu dan banyaknya sampah yang bertebaran di halaman. Seharusnya kata Elfira, para pedagang menyiapkan tempat sampah agar terjaga kebersihannya. Kalau di Bandung, kita juga mengenal adanya pasar pagi. Untuk di Pontianak, di GOR Pangsuma ini juga bisa dijadikan pasar pagi setiap Minggu. Tentunya dengan adanya pasar pagi ini, menjadi suatu hiburan tersendiri bagi masyarakat yang datang ke GOR Pangsuma untuk berolahraga,

harapnya.

Elfira menambahkan, perlu adanya penataan kawasan parkir yang saat ini masih terlihat semeraut. Untuk itu, ke depan dalam menyambut hari jadi Kota Pontianak, akan mempergunakan GOR Pangsuma sebagai pusat kuliner tradisional.

Ditemui di lapaknya berdagang, Sesthya Wara Winnia mengatakan, timbul ide menjajakan makanan khas Korea dan Jepang itu berawal dari kerapnya ia menonton K-Drama. Dari bahasa, pakaian hingga makanan ditiru oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak ini.

Saya demam K-Drama, jadi se-

tiap makanan di film itu selalu ingin saya coba buat. Kebetulan saya hobi memasak, ucap Rara begitu kerap disapa.

Akhirnya, lanjut Rara, ia memutuskan untuk join bersama saudara-saudaranya membuka lapak di GOR Pangsuma setiap Minggu pagi. Ini memang makanan khas Korea dan Jepang, tapi resepnya saya sesuaikan dengan lidah orang Indonesia, katanya.

Lapak milik Rara Fams ini ramai dikunjungi pejalan kaki di Gor Pangsuma. Tak heran bila menjadi rebutan, makanan ini baru pertama kali dijual di Indonesia, Pontianak khususnya. (oxa)

Jelang Iduladha, Harga Kebutuhan Pokok Stabil SINGKAWANG. Menjelang Hari Raya Iduladha atau Kurban, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di Kota Singkawang masih stabil. Begitu penegasan Helmi, Kepala Seksi (Kasi) Bina Pasar dan Distribusi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kota Singkawang.

Belum ada perubahan yang signifikan terhadap harga barang kebutuhan pokok, masih stabil, kata Helmi kepada wartawan, Minggu (28/9).

Kalaupun terjadi kenaikan harga barang, masih dalam batas kewajaran. Misalnya, daging ayam, sebelumnya

Rp 24 ribu per kilogram, kini menjadi sekitar Rp 26 ribu hingga Rp 27ribu per kilogram.

Sementara untuk daging sapi, kata Helmi, masih bertahan pada harga Rp 110 ribu per kilogram. Sedangkan harga telur Rp 17 ribu per kilogram. Harga ini sejak tiga minggu lalu, jelasnya.

Helmi menilai, belum adanya perubahan signifikan terhadap harga kebutuhan pokok ini, lantaran belum melonjaknya tingkat permintaan menjelang Hari Raya Kurban tahun ini. Seperti kita ketahui bahwa tingkat permintaan merupakan salah satu faktor mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Ka-

lau permintaan tinggi, maka harga juga naik, kata Helmi.

Dia memprediksi, permintaan terhadap kebutuhan pokok akan tinggi sejak H-3 Iduladha. Makanya masyarakat harus menjadi bijak dan berbelanja sesuai kebutuhan saja, imbau Helmi.

Masyarakat diimbau tidak kesarungan belanja, lantaran Iduladha jatuh pada awal gajian. Agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasar, jelas Helmi.

Pemantauan terhadap harga barang ini memang dilakukan secara rutin, apalagi menjelang hari raya. Pemantauan dan pengawasan pasar memang rutin kita lakukan, kata Helmi. (dik)

Pro

RAKYAT KALBAR

EKBIS

4

Selasa, 30 September 2014

Songsong MEA, UMKM Perlu Payung Hukum JAKARTA-RK. Tahun 2015, Indonesia akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community yang membuka arus besar perdagangan barang atau jasa dan juga pasar tenaga kerja.

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Minggu ke : 3 (ketiga) September 2014 Jenis Komoditi

Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.200 22.000 50.000 115.000 60.000 115.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 24.000 60.000 120.000 65.000 125.000 16.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00 Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ade Komarudin, dalam acara peluncuran bukunya berjudul Politik Hukum Integratif UMKM di gedung DPR, menyatakan, saat itu pasar Indonesia akan dibanjiri berbagai macam barang dan jasa dari negara-negara dunia yang mempengaruhi pasar nasional.

Untuk menghadapinya diperlukan payung hukum yang integratif di bidang UMKM, kata Ade Komaruddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/9). Hadir dalam peluncuran buku yang diterbitkan RMBooks itu antara lain Menteri UMKM Syarif Hasan dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Menurut Ade, para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah yang akan sangat merasakan dampak dari pasar terbuka. Karena produkproduk atau jasa mereka akan bersaing secara kualitas maupun harga dengan produk dari negara-negara tetangga.

Kita bisa membayangkan, jauh sebelum pasar ASEAN-Indonesia dibuka, yaitu dalam waktu 10 tahun terakhir ini, pasar-pasar domestik kita sudah banyak dibanjiri oleh produk-produk impor dari negara seperti China, India, dan Eropa. Bagaimana jadinya bila pasar itu sudah dibuka, sudah bisa dipastikan akan membludak produk

Ade Komarudin

impor dari banyak negara? ujarnya.

Dari dulu hingga kini, lanjutnya, sektor UMKM masih menghadapi lima problem klasik. Yaitu, modal, skill, manajemen, teknologi, dan pasar. Semua menjadi penghambat bagi sektor ini maju dan berdaya saing. Ironinya lagi, dari eksternal mereka, dalam hal ini stakehold-

IHSG Rebound ketika Rupiah Melemah JAKARTA-RK. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menguat pada penutupan perdagangan, Senin (29/9). IHSG naik 9,45 poin (0,18 persen) ke level 5.142,01 dan indeks LQ45 naik 4,33 poin (0,5 persen) menjadi 874,85.

Frekuensi transaksi perdagangan saham reguler kemarin mencapai 239.499 kali dengan volume 5,65 miliar saham atau setara Rp 4,74 triliun. Sebanyak 121 saham naik, 181 saham turun, dan selebihnya stagnan.

Kenaikan IHSG tidak diikuti nilai tukar rupiah yang kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Hari ini rupiah melemah ke level 12.145 per USD dibandingkan level 12.090 pada penutupan sebelumnya.

Analis PT Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya mengatakan setelah mengalami

EQUATORIANA

tekanan saat pembukaan perdagangan, IHSG terus berusaha rebound dan berhasil menunjukkan pola technical rebound. Tekanan masih cukup besar namun, kekuatan naik IHSG mulai membesar juga, ujarnya.

Bagi investor jangka pendek, saran dia, perlu meningkatkan kewaspadaan. Sebaliknya, investor jangka panjang dapat terus melakukan akumulasi pembelian di saat terjadi koreksi.

Saham - saham perbankan cukup menarik untuk dilakukan akumulasi pembelian terutama quartet bank andalan ditambah beberapa bank berprospek cerah, ungkapnya.

IHSG saat ini secara umum dinilai masih berada dalam jalur uptrend. Besok IHSG diperkirakan ada di rentang level 5.050 ‒ 5.178.(jpnn)

Tanggapan

Suara Rakyat Para Anggota DPRD Kapuas Hulu atas pelantikannya. Semoga lebih maju dan dapat menyuarakan suara rakyat Kabupaten Kapuas Hulu.

19.06

Barang Ilegal Kepada Yth Bapak Kapolda. Di Sekadau banyak barang-barang ilegal dari Malaysia dijual bebas, seperti daging sapi, daging kambing dan sosis. Bahkan ada salah satu toko yang menyediakan barang-barang tersebut, ya aneh ya kok bisa. Tidak ditertibkan, ada apa ya dengan toko tersebut, seperti petugas, dan dinas tertentu cuek aja 082254153626 25-9-2014

HARIAN

17.25

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

HP : 081345479682

Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Sumber : inilah.com

Sms Warga

Ilustrasi

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif.

Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

Masalah kita

081213199557 24-9-2014

ers, pemerintah kurang memberikan dukungan bahkan melakukan pembiaran sehingga masalah tetap lestari..

Padahal, potensi sektor ini sangat besar. Per tahun 2013 saja, konstribusi pada PDB nasional mencapai 57 persen. Demikian juga tingkat penyerapan tenaga

kerjanya juga sangat tinggi. Selain tentu saja tingkat survivelitas-nya teruji. Krisis 1997/1998 membuktikan sektor UMKM yang paling kuat dan fleksibel dalam menghadapi goncangan ekonomi.

Momentum pasar bebas membutuhkan political will yang kuat dari pemerintah, terutama kepada UMKM. Namun, kalau dibiarkan, maka akan sulit bagi kita untuk maju dan berdaya saing, ujar Ade lagi.

Karena itu, yang paling penting menurut dia, pemerintah memiliki politik hukum yang jelas dalam bidang ini. Politik hukum inilah yang akan mengatur, melindungi, dan mengembangkan sektor ini hingga menjadi sektor usaha yang unggul dan kompetitif..

Hanya saja, peraturan perundangundangan dan peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang UMKM belum jelas. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih menyebar dan sektoral, begitu pula dengan programnya, yang juga samasama masih menyebar dan sektoral.

Akibatnya pembinaan UMKM menjadi parsial dan tidak terarah dengan baik, bahkan sebagiannya menjadi penghambat daya saing UMKM. (Rmol).

Pengambilan keputusan mengembalikan Pilkada ke DPRD oleh kubu xxx kurasa karena dendam, karena kalah Pilpres 2014. Rupanya seorang xxx itu seorang pendendam, untung ia tidak jadi presiden, kalau jadi entah bagaimana Indonesia ini jadinya. Kalau jadi presiden orang pendendam, bukan seorang negarawan. Kalau presiden itu harus seorang negarawan.

Saya harap untuk pilkada ke depan jangan melalui DPRD, harus pilih langsung. Kalau dipilih melalui DPRD mudah calon kepala daerah itu menyogoknya. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, anggota DPRD itu mau disogok. Sehingga dengan mudah calon kepala daerah itu untuk menang.

Dan juga belum tentu orang daerah itu yang jadi bisabisa orang daerah lain. Dengan demikian, ia tidak mementingkan pembangunan daerah itu, ia nabung duit jak udah bertugas duitnya dah banyak. Bapak Menteri Dalam Negeri, jangan menyetujui pilkada lewat DPRD, yang itu sudah usang, udah lewat. Jangan mundur, harus maju.

082157493686 10-9-2014

10.27

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD. Hasil ini dipilih DPR dalam sidang paripurna yang menyuguhkan perdebatan panjang, Jumat (26/9) pukul 02.00, setelah dilakukan voting. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara menjadi tidak seimbang ketika divoting.

Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Meski Pilkada melalui DPRD merupakan aturan yang bersifat lex generalis. Yaitu, aturan yang bersifat umum berlaku di semua wilayah di Indonesia. Namun, mekanisme lex generalis tidak berlaku terhadap daerah yang memiliki aturan lex specialis, yakni aturan bagi daerah otonom yang ditetapkan dalam sebuah UU khusus. Empat daerah tersebut, yaitu DKI Jakarta dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dengan UU Nomor 11 Tahun 2006, Daerah Istimewa Jogjakarta dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Provinsi Papua dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008, dan sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008. Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski Koalisi Indonesia Hebat berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia di periode mendatang, tapi lembaga legislatif justru dikuasai Koalisi Merah Putih. Apalagi Partai Demokrat memilih menjadi penyeimbang diantara kedua koalisi tersebut. Jokowi-JK yang akan dilantik pada Oktober mendatang langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.

Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Menurut anda?

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS dan BBM bisa SMS dan BBM (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Roby, M. Fahrizal. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika.

Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jais (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

KURSI RAKYAT KURS

RAKYAT KALBAR

k

untu

Selasa, 30 September 2014

5

DPW PAN Kalbar: Mujiono Benar Selewengkan Dana Kontribusi Partai Ibrahim Sebut Tiga SK Baru Ketua DPC Ilegal

Ibrahim Arsyad

P O N T I A N A K -RK. Wakil Ketua Pengkaderan DPW PAN Kalbar, Ibrahim Arsyad menyatakan, dikembalikannya Mujiono sebagai Ketua DPD PAN Kota Pontianak sangat tidak tepat.

Karena, apa yang sudah dilakukan Mujiono terhadap keuangan partai merupakan tinda-

kan yang tidak terpuji, dapat merusak citra partai.

Dana kontribusi yang dimaksud adalah potongan 20 persen dari gaji DPRD Kota Pontianak yang berasal dari Fraksi PAN. Satu bulannya sebesar Rp1,7 juta. Sebenarnya ini masalah lama.

Mujiono tidak transparan dalam masalah keuangan.

Akhirnya muncul mosi tidak percaya dari fungsionaris harian DPD yang aktif. Kemudian DPC, DPRt yang sah sesuai verifikasi KPU juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Mujiono, tegas Ibrahim, Senin (29/9).

DPW PAN Kalbar, kata dia,

sudah mengambil langkah bijak. Tidak percaya begitu saja terhadap masalah ini, sehingga membentuk tim verifikasi. Setelah tim verifikasi bekerja selama satu bulan, Mujiono benar menyelewengkan dana kontribusi partai itu.

Setelah didalami oleh tim verifikasi, maka diputuskanlah pada rapat harian tanggal 1 juli 2014, bahwa memang akurat terjadi penyelewengan yang cukup besar antara tahun 2010 hingga 2013, terang Ibrahim.

Dijelaskannya, sesuai dengan keterangan benda-

Jika penolakan terhadap islah terjadi, tentu sama saja mengingkari amanat para kiai di majelis syariah.

Kami tentu kecewa jika ada sikap itu, KH Maimun Zubair

Mujiono

PONTIANAK-RK. Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Mujiono membantah telah menggelapkan dana kontribusi bagi partai sebesar 20 persen dari gaji anggota DPRD Kota Pontianak dari Fraksi PAN. Hal itu telah disampaikan Mujiono pada Rapat Konsolidasi tentang Klarifikasi dan Penjelasan Mengenai Keuangan DPD PAN Kota Pontianak di Hotel Borneo, Pontianak, Sabtu (27/9).

Pertemuan itu dihadiri pengurus Harian DPD, DPC, Dewan Pimpinan Ranting (DPR) serta organisasi sayap PAN Kota Pontianak. Sudah diklarifikasi pada 29 September kemarin.

Dana kontribusi itu merupakan dana partai dan digunakan untuk keperluan partai. Bukti penggunaan itu sudah jelas dan ada. Nah kita berharap permasalahan internal ini harus diselesaikan secara internal, jelas Mujiono kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Karena di internal partai, katanya, ada aturan dan mekanisme yang mengatur itu. Peraturan Organisasi (PO) mendukung proses penyelesa-

DI BUTUHKAN SEGERA

Karyawan/ti refleksi bagi hasil dan karyawati salon, berminat langsung kesalon akhim 2 Jalan Merapi No. 161Telp. 0561-742760

Biro Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Pinyuh dan Mempawah Hub Mulyadi 08125639448 Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Nanga Pinoh Hub Sukartadji 0852 45084541

cara inkonstitional. Karena pembetukan DPC baru, jika yang lama masih menjabat, maka yang baru harus diPlt-kan dulu, jelas Ibrahim.

Jika membentuk SK DPC baru, ditambahkannya, harus melalui Musyawarah DPD dan DPC. Ini harus melalui Musda, tidak boleh dilakukan secara sepihak.

Berarti ketiga Ketua DPC baru, seperti Budiansyah, Dimas dan Hasim Saputra itu di SK-kan ilegal, katanya.

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Julianus Ratno

ian permasalahan internal, jadi hal ini nambahkan, rapat konsolidasi yang isasi sayap PAN Kota Pontianak diuntidak perlu sampai keluar. digelar kemarin itu bertujuan untuk dang. Yang dituduhkan adalah pengMenurut Mujiono, kawan-kawan mengklarifikasi permasalahan yang gelapan uang kontribusi selama tiga pengurus harian baik dari DPD, DPC ada selama ini, yakni mengenai keuan- bulan. Uang kontribusi bulanan atau dan DPRt sudah sepakat menyele- gan DPD PAN Kota Pontianak. gaji dewan dari PAN yang dipotong saikan masalah ini di internal, dan Pada rapat itu, kita minta klarifikasi untuk keperluan partai. Tapi Ketua sudah clear. Kalau masalah laporan dan meminta Ketua DPD, Mujiono DPD sudah melampirkan bukti-bukti keuangan, dengan apa yang dituduh- untuk menjelaskan apa yang dituduh- pemakaian semua, bebernya. kan itu sudah clear. Ini dana partai kan dan disangkakan kepadanya dikatakan Ardiansyah, dana kontridan digunakan untuk kepentingan selama ini. Alhamdullilah Ketua DPD busi itu sebesar 20 persen dari gaji partai dan bukti-bukti pengeluaran- menjelaskan semua yang dituduhkan Dewan. Satu bulan sebesar Rp1,7 nya ada. Ke depan kalau ada masalah selama ini berikut dengan bukti-buk- juta. Yang di tuduhkan kawan-kawan seperti ini, silahkan disampaikan ke tinya, ujarnya. kurang lebih Rp21 juta. Namun semua internal dan akan kita selesikan seSaat pertemuan itu, kata Ardian- itu sudah dimentahkan, karena ketua syah, semua pengurus harian, mulai DPD sudah melampirkan semua bukticara baik sesuai mekanisme partai, DPW, DPD, DPC, DPRt hingga organ- bukti, tandasnya. (dsk) katanya.

Uang kontribusi itu, lanjut Mujiono salah satunya digunakan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Total Rp21 juta yang dituduhkan itu murni terpakai, malahan kurang. Tagihan yang masuk saja Rp46 juta.

Rp21 juta itu untuk DP keperluan kampanye.

Kita pakai saat Pilpres Pak Prabowo-Hatta. DPD cetak baliho Sutarmidji. Kenapa kita cetak baliho Wali Kota?

Karena dia pejabat publik, kita cetak banyak-banyak dengan harapan ada dorongan ke sana, katanya.

Kemudian, sambung Mujiono, untuk cetak baliho kader partai lain, seperti Herman Ovi, Subi Aswat, Mansyur Dan Fauzi. Pilpres ini kan terbuka, siapapun yang mempunyai akar rumput atau suara, ya kita dorong untuk menaikkan baliho, imbuhnya.

Jl. Tanjung Sari No. 168 (A. Yani), Pontianak, Telp. (0561).582829, HP. 0821 4935 8778 Pengurus PAN Kota Pontianak, Ardiansyah me-

IKLAN BARIS & PAKET HEMAT WIN ONE KARAOKE membutuhkan tenaga kerja Soundman & Bartender (Pria & Wanita), Akunting & Kasir (Wanita), menguasai komputer, memiliki pengalaman dibidangnya. Lamaran diantar ke Jl. Budi Karya No. D1-D4, Telp. 0561-762330

tidak hak lagi.

Artinya putusan rapat harian pada 1 Juli 2014 menegaskan sesungguhnya Plt Deni Amirudin menjabat hingga akhir masa kepengurusan. Sampai Musda PAN berikutnya, tegas Ibrahim.

Selain itu, kata dia, SK pergantian tiga Ketua DPC PAN, yakni Pontianak Kota (Hanumajid), Pontianak Selatan (Nurbani), Pontianak Barat (Budi Harianto) yang dibuat Mujiono adalah ilegal.

Kalau pun ada SK baru DPC yang dibentuk, Mujiono harus bersikap se-

Mujiono: Dana Kontribusi Dipakai Untuk Menangkan Prabowo-Hatta

Yakini SDA dan Romi Sepakat Islah

JAKARTA. Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Maimun Zubair menyerukan Suryadharma Ali dan M Romahurmuziy yang tengah berseteru segera melakukan islah. Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi yang membawa amanat dari Maemun pun sudah menyampaikan pesan agar ketua umum dan sekretaris jenderal di partai berlambang Ka bah itu berdamai.

Menurut Arwani, amanat dari Maemun itu juga sejalan dengan putusan yang diambil Mahkamah PPP. Artinya, itu bersifat mengikat dan final. Jika perintah islah ini diabaikan, ya kami sampaikan dan kembalikan saja ke beliau para kiai yang berada di majelis syariah soal penolakan islah ini, kata Arwani di Jakarta, Senin (29/9).

Arwani menambahkan, andai permintaan untuk islah itu tidak diindahkan oleh SDA -panggilan Suryadharma- maupun Romi -sapaan Romahurmuziy- maka para kiai PPP pasti tidak akan berdiam diri. Beliau pasti peduli dengan PPP dan akan mengeluarkan solusi lainnya, ujar Arwani.

Hingga kini, ujar Arwani, pihaknya belum mendengar adanya penolakan terhadap islah yang ditawarkan Majelis Syariah dan Mahkamah PPP. Sebab, menolak islah sama saja mengabaikan perintah kiai dan mahkamah partai. Jika penolakan terhadap islah terjadi, tentu sama saja mengingkari amanat para kiai di majelis syariah. Kami tentu kecewa jika ada sikap itu, katanya. (jpnn)

hara di Sekretariat DPRD Kota Pontianak, Mujino yang mencairkan dana kontribusi itu. Ketika kasus ini diusut lebih dalam, ternyata tidak ada pertanggungjawaban dari Mujiono. Artinya, dana inidi kuasainya sendiri, beber Ibrahim.

Ia menegaskan, jika seoarang ketua partai sudah mendapat mosi tidak percaya dari jajaran pengurus yang selevel dan ditambah 83 persen pengurus di bawahnya, secara otomatis legislimasinya hilang.

Mujiono sudah digantikan Plt, Deni Amirudin.

Mestinya Mujiono sudah

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

PENYEWAAN RUANG MEETING KAPASITAS 30 -100 PAX GEDUNG GRAHA PENA KALBAR Jl. Arteri Supadio Km 3,5, Kubu Raya Hubungi 081254660990

PELUANG INCOME

7089235

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI Promo DP & Cicilan Ringan Suzuki Mobil

HUB/SMS”BERMINAT”

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Singkawang Hubungi Dedy 081256056477

MENERIMA PANGGIL AN

Ingin berlangganan Haria Rakyat Kalbar di Sambas. Hub Indra: 085245686818

HUB: BANG ABU

0822 7681 5430 0877 6819 1666

PEMIJATAN TRADISIONAL 0813 4806 2271 0856 5085 7244

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

A H O K

NATA 0852 4518 1959 BB : 7A026AB9

SOLUSI TEPAT UNTUK ANDA

DP. 25.460.000 Cicilan 2.820.800

Menjual Alat Therapy Kesehatan dll,

PROMO IDUL FITRI

* Dapatkan Hadiah Langsung - GPS Garmin HUD - Cash Back Puluhan Juta

Splash

Wagon R

DP. 23.446.000 Cicilan 1.643.000

DP. 29.207.000 Cicilan 2.456.000

Hubungi :

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

DJl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Rp. 950.000,-

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999 CARA MUDAH

di Biro Harian

085245412468 BB : 29D9FFBE

ERTIGA

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

PASANG IKLAN

RAKYAT KALBAR MELAWI 0852 4508 45411 SANGGAU 0813 5253 3013 KETAPANG 0821 5948 6599 SINGKAWANG 0812 5667 3567 LANDAK 0813 4529 4139

(tanpa kerja)

Ingin berlangganan Harian Rakyat Kalbar di Sintang, Hubungi Suhardin 081352112659

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah (www.indofxexpress.com)

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

Informasi Pemasangan CALL CENTRE Hotline (0561). 768677 , Fax (0561).768675

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms Gedung Graha Pena KALBAR Lt. 3 4. Materi kami Design Hotline : (0561).768677 5. Pembuatan Form Order HP : 0852 454 11544 6. Pembayaran Pin : 73F2B87C 7. Iklan Siap Tayang

Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kantor : Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

6

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

UU MD3 Ditolak, KMP Tak Terbendung Kuasai Parlemen J AKARTA -RK. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Penolakan itu disampaikan MK dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Senin (29/9).

Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto mengatakan, dengan ditolaknya UU MD3 ini, PDI Perjuangan harus mewaspadai Koalisi Merah Putih. Pemerintahan ke depan bisa terhambat jika pimpinan DPR tidak dipegang koalisi Jokowi-JK, kata Heri di Jakarta, Senin (29/9).

Dijelaskan Heri, ditolaknya permohonan UU MD3 oleh MK, membuat konstalasi politik di parlemen akan semakin mengerucut.

Ini fakta hukum dan akan berimplikasi pada konstalasi politik di parlemen mendatang, ujar Heri.

Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana itu mengatakan, langkah penguasaan parlemen oleh KMP sepertinya tidak akan terbendung lagi. Kesolidan dari kubu KMP sudah teruji, ketika menggolkan Rancangan Undang-

undang Pilkada menjadi UndangUndang.

Dengan kenyataan itu, maka peluang untuk KMP menjadi pimpinan di MPR dan DPR semakin mendekati kenyataan, katanya.

Dengan demikian, Heri melanjutkan, maka ini menjadi tantangan berat bagi pemerintahan JKW-JK ke depan. Sebab, parlemen yang menjadi mitra pemerintah bisa saja akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan ke depan.

Ini kalau tidak segera ditangani, maka akan menjadi persoalan serius bagi Pak Jokowi dan JK, paparnya.

Menurutnya, berbagai hal yang kaitannya dengan pengambilan keputusan di parlemen akan menyulitkan koalisi JKW-JK di parlemen. Misalnya saja perdebatan soal kenaikan bahan BBM yang misalnya akan dinaikkan oleh pemerintah. Bisa saja mendapatkan hambatan karena dalam pembahasan RAPBN terjadi pro dan kontra di Senayan, ujar Heri.

Selain itu, sambung Heri, terkait dengan legislasi ke depan

juga kepentingan koalisi tidak bisa dilepaskan dengan adanya kekuatan-kekuatan yang semakin mengkerucut dari adanya koalisi di parlemen.

Karena itu, PDIP dan Jokowi segera memperluas koalisinya.

Jika tidak maka fakta-fakta hambatan itu akan menjadi kenyataan.

Mumpung masih ada waktu sebelum pelantikan, harus fokus untuk mengajak partai lain untuk ikut serta dalam koalisi pemerintahan, pungkasnya.

Lapor ke Dewan Etik Tim bidang hukum dari DPP PDI Perjuangan berencana melaporkan hakim konstitusi pada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelaporan dilakukan karena hakim MK dianggap telah melanggar hukum acara persidangan. Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyatakan, hakim konstitusi yang dipimpin Hamdan Zoelva tidak memberikan kesempatan pada pihak Pemohon untuk menghadirkan keterangan saksi ahli dalam sidang putusan sela sengketa UU MD3.

Ada pelanggaran. UU MK pasal

41, dan 4 sudah jelas disampaikan bahwa MK memutus uji materi terhadap UU, harus dilakukan secara komprehensif, keterangan saksi ahli harus didengarkan. Jadi dalam konteks ini kami melihat ada hukum acara yang dilanggar oleh pihak MK dalam membuat keputusan. Ini dilapor supaya diperiksa, ujar Trimedya di Gedung MK, Jakarta, Senin, (29/9).

Menurut Trimedya laporan itu tidak berlaku bagi dua hakim yang melakukan dissenting opinion yaitu hakim Maria Farida dan Arief Hidayat. Menurutnya, perbedaan pendapat keduanya sesuai dengan apa yang diperjuangkan PDIP. Terutama adanya dugaan proses politik dalam penyusunan UU MD3.

Kita melihat, ada dua hakim konstitusi yang dissenting. Ini hampir jarang terjadi dalam proses uji materi yang dapat perhatian besar masyarakat seperti ini.

Ini menunjukkan mereka tidak bulat dalam memutus, tegas Trimedya.

Ia menyatakan malam ini juga PDIP akan langsung menggelar

rapat untuk membahas putusan MK yang menolak seluruh gugatan judicial review UU MD3 dan rencana pelaporan hakim konstitusi ke Dewan Etik.

Tawari Demokrat-PPP PDI Perjuangan bergerak cepat menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review Undang-undang MD3. Pasalnya, keputusan MK itu berpengaruh pada pemilihan Pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendy Simbolon, menilai, di luar partai pengusung Joko WidodoJusuf Kalla, PPP dan Demokrat yang paling berpeluang diajak berkoalisi mengamankan kursi pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan dewan.

PPP dan Partai Demokrat berpeluang mengamankan posisi pimpinan DPR, MPR sampai komisi dan alat kelengkapan dewan.

Bahkan lebih, mereka bisa ikut di kabinet, ikut gerbong pemerintah.

Saya tidak percaya mereka tahan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Pihaknya paham jika putusan MK tersebut sudah final mengikat.

Karena itu peluang PDIP menduduki kursi pimpinan DPR, MPR maupun alat kelengkapan harus diperjuangkan di parlemen.

Terkait peluang koalisi di parlemen ini, PDIP mempercepat deadlinenya. Jika sebelumnya pintu koalisi terbuka sampai 25 Oktober 2014, mka dengan putusan MK dipercepat menjadi 1 Oktober nanti.

Effendy juga menyebut partai yang ingin bergabung harus siap bersama-sama mengawal program pemerintah mendatang. Kita harus satu dalam kebersamaan di parlemen, tidak hanya kepentingan di kabinet saja dong, tandasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), tidak perlu takut dengan kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, pasca kekalahan PDI Perjuangan dalam judicial review Undang-undang MD3. (jpnn)

Tak Ada Salah ...........................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Pengesahan RUU Pilkada tersebut pada 25-26 September lalu, Partai Demokrat tiba-tiba kabur alias walk out dari arena pertempuran.

Sehingga akhirnya, DPRD setempatlah yang akan memilih kepala daerah .

Kemarin, Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Sjarifuddin Hasan memastikan tidak ada salah tafsir oleh Fraksi Demokrat di DPR dalam aksi meninggalkan sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada itu. Hal ini terkait beredarnya isu Ketua Umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, memberi arahan kepada fraksi lewat pesan singkat (SMS).

Saya nyatakan tidak ada istilah salah tafsir, mengatakan instruksinya all out tapi diterimanya walk out, kata pria yang biasa dipanggil Syarief Hasan ini, di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya VII, Jakarta, Senin (29/9).

Dalam jumpa pers itu, ia menyatakan, ketua umum sudah memberi arahan terlebih dulu kepada fraksi sebelum dilaksanakannya paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada di DPR. Ketua umum menginstruksikan harus betul-betul berjuang demi suksesnya Pilkada langsung dengan adanya 10 perbaikan, jelas Syarief.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat disebut salah tafsir oleh anggotanya sendiri,

Belanja Negara istimewa. Karena disusun dalam masa transisi pemerintahan, sehingga pengesahannya pun dipercepat dari yang biasanya pada pekan ke-3 Oktober menjadi akhir September.

Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu, ujarnya saat memimpin sidang paripurna DPR hari ini (29/9).

Rapat paripurna sendiri sempat molor, awalnya dijadwalkan pukul 10.00, lalu diundur ke pukul 13.00, dan akhirnya baru terlaksana sekitar

Gede Pasek Suardika. Berawal dari pemeriksaan sejumlah anggota fraksi oleh Komisi Pengawas Partai Demokrat gara-gara insiden WO tersebut.

Hari ini beberapa orang dipanggil ke Komisi Pengawas di Sekretariat DPP Partai Demokrat lantai 6 jam 10.00 WIB, kata Pasek kepada Rakyat Merdeka Online, di gedung DPR, Senin (29/9).

Pasek mengatakan kalau dirinya termasuk yang dipanggil oleh komisi tersebut.

Tak hanya dia saja, menurutnya, Ruhut Sitompul termasuk yang dipanggil.

Kami semua sudah mulai diperiksa, ujarnya.

Dengan kabur -nya Demokrat dari gelanggang voting RUU Pilkada tersebut, Pasek merasa heran para elite partai berlambang bintang mercy, seperti Ketua Harian Syarief Hasan, itu gagal menerjemahkan instruksi Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan, pada saat sidang paripurna sebelum WO terjadi, Syarief Hasan standby di DPR. Tak hanya Syarief, ada juga Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf, serta Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Jhonny Allen.

Anggota Dewan Pewakilan Daerah terpilih periode 2014-2019 itu mengatakan sikap WO Fraksi Demokrat akan menjadi blunder terbesar dan merusak nama Presiden Yudhoyono di akhir

masa jabatannya. Bagi saya penanggungjawabnya atau inisiatornya harus dipecat, demikian Pasek.

Minggu (28/9), Ketua DPP PD Sutan Bathoegana juga berkisah. Ia mengatakan instruksi SBY justru all out (mati-matian) perjuangkan opsi Pilkada langsung 10 syarat. Instruksi Pak SBY all out untuk menggolkan Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. 10 syarat itu harus masuk, kata Sutan seperti dilansir Detikcom.

Sutan menjelaskan, komunikasi SBY, yang tengah berada di Washington DC saat perhelatan Paripurna RUU Pilkada itu, dengan fraksi dihubungkan oleh Ketua Harian Syarief Hasan melalui pesan singkat. Instruksi SBY soal all out disampaikan sebelum forum lobi digelar.

Sehingga, dalam lobi pimpinan yang berlangsung 5 jam, Demokrat yang diwakili oleh Nurhayati dan Benny Harman, bertahan agar Pilkada langsung dengan 10 syarat dijadikan opsi ketiga.

Namun, lobi pimpinan tak mencapai kata sepakat alias buntu. Paripurna terpaksa kembali dimulai dengan mencabut keputusan hanya dua opsi, langsung atau DPRD dan dikembalikan ke forum. Saat hujan interupsi itulah Demokrat diberi kesempatan bicara.

Omongan Benny Harman pertama bagus. Karena dua opsi sudah ditarik, berarti

kemungkinan besar dibuka opsi ketiga, terang Sutan.

Sambung dia, Setelah itu, dia bilang demi kepentingan rakyat, bla..bla.. Benny bilang kami netral. Oleh sebab itu, kalau netral masih duduk di dalam apa yang diperjuangkan. Kami walkout. Kaget saya .

Keputusan Demokrat keluar dari gelanggang Paripurna memang akhirnya mengubah peta suara di DPR dalam mengambil keputusan terkait pengesahan RUU Pilkada menjadi UU. Dengan keluarnya Demokrat yang memiliki 148 kursi di DPR, Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada lewat DPRD menang telak atas koalisi partai pendukung Pilkada langsung.

Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung bekas kandidat presiden Prabowo Subianto, yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, itu menguasai 237 kursi di DPR. Sementara, koalisi pendukung Pilkada langsung, yang saat Pilpres 2014 mendukung Presiden terpilih Joko Widodo terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat, hanya memiliki 139 kursi.

Kembali ke jumpa pers

.........................................................................................................dari halaman 1 pukul 15.00. Molornya rapat paripurna ini salah satunya disebabkan, masih minimnya jumlah anggota DPR yang hadir di ruang sidang paripurna.

Menteri Keuangan Chatib Basri yang menjadi wakil pemerintah dalam sidang paripurna mengatakan, APBN 2015 disusun dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nikai tukar rupiah Rp11.900 per USD, tingkat suku bunga SPN

(Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan sebesar 6,0 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia rayarata USD 105 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi makro ini ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini, dan prospek perekonomian 2014 dan 2015, kata Chatib.

Sementara itu, dari sisi

belanja, APBN 2015 juga menjadi tonggak penting.

Karena untuk pertama kalinya menembus angka Rp2.000 triliun. Chatib menyebut, target pendapatan negara 2015 dipatok sebesar Rp1.793,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.039,5 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran tercatat sebesar Rp245,9 triliun atau 2,21 persen PDB, tuturnya.

Re-editing: Hamka Saptono

Gubernur Jengkel .................................................................................................dari halaman 1 pejabat teras Kalbar dan semua hadirin, kaget. Cornelis tak main-main kesal menumpahkan kejengkelannya di mimbar.

Kecewa dan marahnya Gubernur, disebabkan susunan acara pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalbar yang baru tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya. Seharusnya susunan acara pelantikan ini, setelah diambil sumpah dan dilantik, langsung amanat atau pidato Mendagri yang diwakilinya.

Ternyata protokoler ambil inisiatif dengan menyusun acara setelah pelantikan langsung masuk kepada pidato Ketua DPRD sementara.

Tidak seperti itu, harusnya protokolnya berkoordi-

nasi, Cornelis kesal.

Tapi syukurnya Cornelis tidak angkat kaki meninggalkan mimbar. Sudahlah satu Caleg ditahan dan tak bisa dilantik, acara cacat pula.

Gubernur langsung membacakan apa yang sudah diamanatkan oleh Mendagri mengenai pelantikan caleg terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014 ‒ 2019.

Usai acara, Cornelis sudah tak tampak lagi bayangannya di Gedung Dewan alias angkat kaki langsung pergi.

Gubernur beserta istri keluar dari ruang rapat istimewa paripurna itu melalui pintu samping.

Ketua DPRD Kalbar sementara, M.Jimmi, SH dari partai PDIP, membenarkan

bahwa setelah dilakukan pengkajian, susunan acara pelantikan Caleg terpilih yang terlanjur berlangsung tersebut, terjadi kesalahan.

Apa yang terjadi itu merupakan kesalahan dan itu keliru berat, tegasnya.

Menurutnya, Gubernur Kalbar menghadiri acara pelantikan tersebut dalam kedudukan dan kapasitas Mendagri, bukan hanya sebagai Gubernur. Mewakili Mendagri sebagai pejabat pemerintah pusat. Kapasitas beliau saat ini adalah Mendagri, jadi ini merupakan kesalahan fatal dan seharusnya tidak terjadi, tambah Jimi.

Yang mengatur susunan acara pelantikan DPRD Kalbar adalah protokoler. Ada

Sekwan, ada Sekda. Anggota Dewan lama hanya membacakan atas apa yang diatur oleh protokoler. Saya secara pribadi benar-benar minta maaf, kata Jimi lagi.

Bagaimanapun, Jimi mengakui sebagai manusia tidaklah sempurna. Mengenai terjadinya kesalahan tersebut, idirnya menyikapi dengan bijak.

Sekali lagi ini manusia, dan manusia punya kekurangan, mohon dimaklumi. Tentu kita punya kekurangan, yang cukup hanya tuhan yang maha kuasa. pungkas Ketua sementara DPRD Kalbar itu.

Laporan;Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

dari Partai Demokrat, Syarief Hasan menambahkan, aksi WO dilakukan Fraksi Demokrat sebagai bentuk kekecewaan karena usulan 10 poin perbaikan untuk RUU Pilkada tidak digubris fraksi lain maupun pimpinan sidang. Lanjutnya, tidak ada campur tangan SBY selaku ketua umum maupun Presiden RI kepada Fraksi Demokrat.

Walk out dilakukan atas inisiatif ketua fraksi karena kondisi memang sudah diketok pimpinan sidang.

Pimpinan hanya putuskan dua opsi dan tidak diakomodir pandangan Demokrat.

Sehingga, Ketua Fraksi mengambil inisiatif. Tidak ada celah sama sekali untuk berkomunikasi dengan Pak SBY, jelas Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM. Dan, di tempat sama, Nurhayati Ali Assegaf selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR sendiri akhirnya mengakui keputusan WO atas perintahnya.

Keputusan walk out adalah keputusan saya, katanya.

Dia mengungkapkan, keputusan tersebut diambil karena tidak diakomodirnya usulan Demokrat dalam perbaikan RUU Pilkada. Saya sebagai pimpinan fraksi masak saya tidak berani ambil keputusan. Apa gunanya saya dijadikan ketua fraksi kalau tidak bisa ambil keputusan, jelas Nurhayati.

Dia membantah jika dikatakan keputusan walk out atas perintah ketua umum Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada. Saya sama sekali tidak menerima bahkan tidak berkomunikasi dengan pak SBY ketika saya ambil keputusan itu, kilahnya.

Imbuh Nurhayati, Sejak beliau berangkat ke luar negeri menjalankan kunker kami sama sekali tidak komunikasi. Dan, beliau su-

dah memberi arahan, opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan .

Terpisah, Presiden terpilih, Joko Widodo mendorong masyarakat menggugat Undang-Undang Pilkada itu.

Menurutnya, UU tersebut telah merebut hak politik rakyat untuk menentukan kepala daerah sesuai yang mereka harapkan.

Saya mendorong masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menggugat, ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Kata Jokowi, partai yang setuju pemilihan kepala daerah lewat DPRD sebenarnya tengah merebut kegembiraan politik rakyat. Tapi yang jelas, selain parpol yang merebut hak politik rakyat, tapi juga merebut kegembiraan politik rakyat. Rakyat lagi senang-senangnya, langsung direbut, tandasnya.

Dari Pontianak, Ketua sementara DPRD Kalbar, M. Jimmi SH menyatakan kekecewaannya. Harusnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Demokrat pertahankan Pilkada langsung, tutur dia, usai pelantikan anggota DPRD Kalbar 2014-2019.

Dijelaskannya, PDIP tidak hanya menolak RUU Pilkada tersebut. Saat ini, segenap anggota partai berlambang banteng ini sedang berusaha semaksimal mungkin agar RUU itu dapat dibatalkan.

Sudah jelas kami dari PDIP akan menggugat ke MK maupun ke MA, mengenai RUU Pilkada tidak langsung yang disahkan kemarin oleh DPR RI, tegasnya.

Menurutnya, Indonesia bukan semakin maju di kedepan. PDIP, Hanura dan banyak elemen lainnya, benar ‒ benar tidak menyetujui RUU tersebut di berlakukan di Indonesia, tegasnya lagi.

Selain itu dirinya mengatakan, dengan disahkannya RUU tersebut, benar‒ benar mencederai harapan

rakyat Indonesia. Mengingat, masyarakat hanya diberikan kedaulatan 1 kali dalam waktu 5 tahun.

Ini tidak benar, kalau kata saya sudah kebelinger. Intinya kami tetap menyuarakan itu. Enak saja, setelah dipilih rakyat, kemudian membuat rakyat hancur, sesal Jimmi atas pengesahan RUU tersebut.

Sampai detik ini, ditambahkannya, tugas DPRD itu hanya ada tiga, bukan empat. Tugas DPRD hanya tiga, yakni legislasi, pengawasan dan budgeting, Tidak pernah sampai empat tugasnya, yakni ditambah dengan memilih Kepala Daerah. Tidak ada dalam UU mengatur bahwa dewan itu ditugaskan untuk memilih kepala daerah, cecarnya.

Jimmi tampak benar‒ benar kecewa kepada Yudhoyono. Seharusnya sebelum pengesahan RUU tersebut, SBY dengan Demokratnya mampu mempertahankan Pilkada langsung, mengingat dengan Pilkada langsung itulah SBY terpilih menjadi presiden Indonesia selama dua periode, geramnya.

Alasan-alasan RUU Pilkada tidak langsung disahkan, ditambahkannya pula, hanya kamuflase. Bayangkan saja, disebutkan kalau Pilkada langsung terlalu tinggi biayanya, memang pemilihan tidak langsung tidak mengeluarkan biaya.

Kemudian, jika pemilihan langsung yang terpilih ada korupsi, memangnya kalau Pilkada tidak langsung tidak ada korupsi, tambahnya.

Tutup Jimmi, Seharusnya itu yang dibenahi adalah jiwa Rakyat atau masyarakat dan DPR yang harus berubah .

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQBaL

Kursi Mashur...................................................................dari halaman 1 Dari lembaga (DPW PPP) maupun Ketua DPRD juga sudah meminta kepada Polda Kalbar untuk dihadirkan dalam agenda pelantikan.

Ini kewenangan Kapolda, apakah diizinkan atau tidak, ungkap Ahmadi.

Kapolda Brigjend Pol Arief Sulisytianto ternyata tak gubris. Mashur pun, selain tak hadir dia tak bisa dilantik.

Statemen Arief sudah jelas, boleh dilantik tapi mengenakan baju tahanan Polda Kalbar. Dan, Ahmadi pun menampik itu tidak dapat dilakukan, karena DPRD mempunyai tata tertib yang tidak dapat dilanggar.

Kita disini punya tata tertib, dan tata tertib DPRD itu, apalagi saat pengambilan sumpah anggota DPRD dalam paripurna,wajib menggunakan jas lengkap, itu tata tertib, jelasnya. Perihal lainnya Ahmadi mempersilahkan tanya langsung kepada penasehat hukum.

Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang S. Soerachmat, membenarkan bahwa Caleg terpilih atas nama Mashur dari PPP, tidak dapat dilantik mengingat tiadanya izin dari Kapolda Kalbar untuk keluar tahanan.

DPRD Kalbar sudah menyurati Kapolda 25 September kemarin, kemudian dijawab Kapolda pada 27 September, Mashur tidak dapat dihadirkan pada pelantikan anggota DPRD, tegasnya.

Yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan. Walaupun demikian tidak berpengaruh dengan surat Keputusan Mendagri mengenai pelantikan Caleg terpilih DPRD Kalbar yang berjumlah 65 orang tidak terpenuhi karena tinggal 64 saja, kata Bambang tersenyum..

Pada PP 16 Tahun 2010 pasal 4 ayat 1 bahwa anggota DPRD itu dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Ke-

mudian sesuai dengan PP 16 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1, pelatintikan berlangsung secara bersama-sama di dalam rapat istimewa paripurna.

Jadi untuk pelantikan caleg terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014-2019, , Mashur tidak termasuk dalam daftar sehingga 64 Caleg terpilih saja yang dilantik. Jadi Caleg terpilih tidak boleh dilantik di luar dari rapat istimewa paripurna, itu sama sekali tidak dibenarkan, tegasnya.

Status beliau hanya Caleg DPRD Kalbar terpilih saja, bukan anggota DPRD Kalbar, karena yang bersangkutan tidak dilakukan pelantikan.

Secara otomatis hak dan kewajibannya di DPRD Provinsi Kalbar juga tidak ada, tutup Bambang Surachmat.

Laporan:Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

RAKYAT KALBAR

SAMBUNGAN

Selasa, 30 September 2014

7

Abeng: Semua ............................................................................................................dari halaman 1 Kepalsuan SBY .............................................................dari halaman 1 Abeng beranggapan opini penculikan dipandang wajar, karena Kajari Sintang menghadang di jalan, bukan datang dengan cara baik-baik. Saya tidak tahu Kajari yang mana, ungkapnya.

Mantan Ketua DPRD Sintang ini bersikukuh, eksekusi kejaksaan selain tidak adil, juga melawan hukum. Ia beralasan putusan Mahkamah Agung (MA) tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, yakni tidak ada memerintahkan kepada terdakwa (Abeng) ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, sehingga batal demi hukum atau sama dengan tidak ada putusannya.

Penegasan kembali atas putusan yang tidak mencantumkan pasal 197 atau

1 huruf (k), batal demi hukum tersebut diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 69/ puu-x/2012 tanggal 20 November 2012. Dan, amar putusan tidak berlaku surut, jelas Abeng.

Atas dasar itulah Abeng mempertanyakan landasan kejaksaan yang ingin mengeksekusinya. KUHAP di Indonesia masih berlaku. Dan putusan MA tidak menyebut memerintahkan penahanan.

Sehingga batas sesuai dalam pasal 197 ayat 1 huruf (k).

Kemudian diperkuat lagi Yurispudensi MK. Saya taat benar dengan keputusan MK. Di republik ini tak ada yang bisa menangkap (eksekusi) sembarangan, ungkapnya.

Abeng turut mempertanyakan sisi keadilan. Dirinya sudah mengembalikan uang

sesuai perintah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelum kejaksaan mengusut dana Otda. Tetapi justru dijadikan sasaran hukum. Sementara penerima dana yang lain dan belum mengembalikan uang, bebas dari jeratan hukum. Padahal, jelas dalam audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) siapa penerima dana Otda. BPKP melakukan audit atas permintaan kejaksaan setelah kasusnya bergulir. Kenapa jaksa tidak berani dengan yang lain. Ada apa?

Sekarang ada yang duduk sebagai anggota DPR-RI, kepala dinas di provinsi. Tetapi tak disentuh, kesalnya.

Dana yang digunakan Abeng, yang dituding merugikan negara, adalah untuk proses pemekaran Kabupaten Melawi. Berarti kalau saya

salah, Kabupaten Melawi juga bermasalah untuk pembentukannya, tambah Abeng.

Salah seorang kerabat Abeng, Asdi, meminta jaksa berlaku adil. Ia mendesak semua penerima dana Otda yang belum mengembalikan uang kerugian negara diproses hukum. Saya sudah sampai ke Kejagung, minta supaya kasus dana Otda diproses secara keseluruhan.

Bukan hanya berhenti kepada Abeng, kesal Asdi.

Karena itu, Asdi menyatakan, dalam waktu dekat bakal mendatangi Mapolda Kalbar untuk melaporkan penerima dana Otda yang tidak mampu diproses kejaksaan.

Data sudah siap diantar ke Polda, tegasnya.

Laporan: Suhardin Editor: Hamka Saptono

AKBP Idha..........................................................................................................................dari halaman 1 Idha Endri sebagai penyidik kasus Narkotika.

Jual beli tanah itu berlangsung saat Idha menjabat sebagai Kasubdit III Direstik Polda Kalbar. Abdul Haris dan dua rekannya warga Malaysia merupakan bandar Narkoba. Mereka ditangkap di Hotel Dangau, Kubu Raya, Agustus 2013 lalu. Salah satu rekan Haris adalah Aciu, yang kemudian mobilnya dimiliki Idha dan Titi.

Idha Endri dijerat pasal 12 B UU Tipikor yang mengubah UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman Idha pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun, paling lama 20 tahun. Serta pidana denda paling sedikitnya sebesar Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Edi Nirwana, Kuasa Hukum Idha Endri mengatakan, kliennya mempunyai penjelasan mengenai masalah hukumnya. Untuk masalah mobil, dikatakannya, Idha Endri mengaku hanya menerima titipan oleh Aciu. Saat itu Aciu bilang ke Pras (panggilan Idha, red) bakalan lama di penjara, jadi mobil tersebut dititipkan. Hendak dikirim ke Jakarta, karena mobil tersebut rusak. Dan di Pontianak

tidak ada bengkel resminya, ujarnya.

Nama Hartono yang tertera di manifest mobil tersebut, adalah kenalan Idha Endri yang mengetahui bengkel mobil di Jakarta untuk memperbaiki system computer mobil milik Aciu, jenis Mercedes Benz C200 tersebut.

Hingga saat ini Polda Kalbar belum pernah memberikan penjelasan, berapa unit sertifikat tanah tersebut, lokasi detailnya, luas tanahnya per sertifikat dan harganya per sertifikat. Edi mengatakan, menurut pengakuan Idha Endri kepadanya, tanah milik Haris yang dikatakan Kapolda diambil alih Idha dan Titi, sebenarnya hanya semata-mata untuk membantu Haris. Karena istri kedua Haris sedang hamil dan butuh uang, maka dijualah tanah itu untuk membantu kebutuhan istrinya, ujar Edi. Titi sendiri saat ini masih dititipkan di tahanan Polresta Pontianak, terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sidang KKE Hari ini, Selasa (30/9) Polda Kalbar melaksanakan sidang Komisi Kode Etik (KKE) kepolisian. Sebagai teperiksa adalah AKBP Idha Endri Prastiono.

Sidang yang sempat di-

tunda selama sepekan ini akan dilaksanakan di ruang Graha Khatulistiwa, lantai tiga Polda Kalbar, dimulai pada pukul 08.00 WIB. Sebagai Hakim Ketua dalam sidang itu adalah Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kalbar, Kombes Pol Didik Haryono.

Sebelumnya, sidang KKE ini direncanakan digelar Rabu (24/9) lalu. Atasan Idha Endri, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran (Karo Rena) Polda Kalbar Kombes Pol Andi Musa tengah mengikuti tes Sespati Lanjutan di Jakarta, menjadi alasan sidang itu ditunda.

Sidang KKE terbuka untuk umum. Hanya umum untuk anggota Polri. Namun tertutup untuk masyarakat umum, jelas Direktur Binmas Polda Kalbar, Kombes Pol Suhadi SW, Senin (29/9).

Untuk media, lanjut Suhadi, diberi kesempatan untuk merekam gambar dan video.

Setelah memasuki materi sidang, tidak diperbolehkan selain anggota Polri berada di ruangan sidang itu. Selesai sidang, Hakim Ketua sidang KKE akan memberikan keterangan terkait dengan hasil sidang, termasuk keputusan sidang, ungkap Suhadi.

Idha Endri Prastiono adalah anggota Polda Kalbar ber-

pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Suami dari Titi Yusnawati ini ditangkap Polis Diraja Malaysia pada 30 Agustus lalu. Mantan Kasubdit III Direstik Polda Kalbar ini diduga terlibat jaringan pengedar narkotik internasional. Namun tidak terbukti dan Polisi Diraja Malaysia membebaskan AKBP Idha, meski akhirnya dia ditahan Polda Kalbar.

Komisi Kode Etik Kepolisian sebelumnya memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu.

Setelah itu baru memeriksa AKBP Idha Endri. Selain sidang KKE kepolisian, Pamen Polda Kalbar ini juga akan menjalani sidang disiplin.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto menegaskan, penahanan tersangka Idha tetap dilakukan di sel Mapolda Kalbar, guna memudahkan penyidikan, walau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Kalbar. Alasan lainnya, Rutan Kelas IIA Pontianak belum ada fasilitas untuk penahanan aparatur Polri.

Arief berharap kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan AKBP Idha Endri bisa diputuskan pekan depan.

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

Jangan Lupa .................................................................................................................dari halaman 1 senyaring-nyaringnya di malam pergantian tahun. Warga juga rela menghabiskan uang dalam jumlah banyak untuk membiayai kegiatan perayaan malam tahun baru.

Ada yang membelanjakan uang jutaan rupiah untuk membeli kembang api. Berjoget riang sampai lupa daratan, pawai kendaraan hingga menggelar pesta yang semarak. Bahkan bodohnya ada yang mengkonsumsi Narkoba dan mabuk-mabukkan.

Semua itu dilakukan, baik perorangan atau berkelom-

pok-kelompok, hanya memiliki satu tujuan, yakni memeriahkan malam pergantian tahun.

Apapun itu harus dilandaskan pada kegembiraan menyambut datangnya malam yang sakral tersebut.

Semua kegiatan dalam merayakan malam pergantian tahun baru itu, tentu saja bukan hal yang tidak boleh dilakukan. Namun di balik itu semua, kita perlu ingat bahwa pergantian tahun juga memiliki suatu makna yang mendalam dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini.

Salah satu makna yang terkandung dalam malam pergantian tahun adalah makna bahwa kontrak masa hidup kita di muka bumi akan semakin berkurang. Karena seiring dengan perjalanan waktu, takdir kematian kita sebagai mahluk hidup akan semakin dekat pula.

Semakin banyak kita melalui malam pergantian tahun, berarti semakin kecil juga kesempatan kita untuk hidup di dunia. Semakin banyak kita melalui tahun baru, maka semakin dekat juga kita dengan

IDACHI SPORTS Kini Semakin

MUDAH

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN

BOOM

0%

SALE

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS 988

FS 4110 3M +INCLINE

(NEW) GARANSI

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

7.850

Hanya

+ Cashback

ELEKTRIC BIKE FS 998 (NEW) GARANSI

TREADMIL MOTORIZED

7.550

23.250

Hanya

7.588 Ribu

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

60

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

Hanya

6.588 Ribu

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

6.288 Ribu

FS 4000 P

FS 243+MP3

TREADMIL MOTORIZED

TREADMIL MOTORIZED

22.650

11.500

13.850

Hanya

Hanya

Hanya

8.988 RB

+0%

disc up P etor s e n

Tgl 25 s/d 30 September 2014

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

kematian.

Meski tidak ada larangan untuk merayakan malam pergantian tahun, namun tidak ada salahnya juga kita untuk menyadari bahwa malam itu adalah pertanda kematian kita akan semakin dekat.

Olehkarennya, kita boleh senang dengan pergantian tahun, tetapi harus menghindari hal-hal yang merusak diri dan orang lain. Terpenting, jangan sampai dalam kesenangan itu kita melupakan bahwa kita juga akan mati.

(Abdu Syukri)

5.388 Ribu

6.588 Ribu

9.550

Hanya

3.888 Ribu

FS 23556 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

FS 802 NEW ORBITRACK 9.150

8.950

Hanya

Hanya

3.988 Ribu

3.788 RB

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.850

Hanya

2.688 Ribu

1.950

Hanya

1.288 Ribu

QUALITY & PRICE & GUARANTEE & SERVICE & SPAREPART & DELIVERY &

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MEGAMALL LANTAI DASAR DEPAN TOKO JACO TGL 25 - 30 SEPTEMBER 2014

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

EASY TO ORDER & PAYMENT &

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

aksi walkout (WO) Fraksi Partai Demokrat (FPD) saat rapat paripurna.

FPD merupakan penentu dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang dimulai Kamis siang (25/9) tersebut. Seperti kita saksikan bersama, sebenarnya peluang kemenangan opsi pilkada langsung dengan penambahan sepuluh poin yang diusulkan Demokrat sudah ada di depan mata.

Fraksi PDIP, FPKB, dan Fraksi Partai Hanura sudah menyatakan mendukung opsi itu. Namun anehnya, setelah opsinya mendapat dukungan dan bakal menang, Benny K. Harman yang menjadi juru bicara FPD malah menyatakan bahwa fraksinya netral.

Tidak cukup itu, Benny yang memiliki nama tengah Kabur mengatakan bahwa fraksinya kabur alias wo.

WO-nya FPD tidak berarti netral. Substansi WO FPD adalah mendukung pilkada melalui DPRD. FPD pasti menyadari, kalau mereka abstain atau WO, pemenangnya adalah opsi pilkada melalui DPRD. Jadi, dalam rapat paripurna DPR tersebut, FPD menjadi pahlawan bagi KMP. FPD awalnya ingin memecah suara pendukung pilkada langsung dengan mengusulkan opsi ketiga setelah opsi pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD. Harapannya, dengan muncul tiga opsi, pemenangnya tetap opsi pilkada melalui DPRD. Namun, ternyata FPDIP, FPKB, dan Fraksi Hanura mendukung opsi FPD. Kalau opsi ketiga bisa dipaksakan masuk, tentu mau tidak mau FPD akan memilih opsi yang diusungnya sendiri. Tapi, karena niat FPD sebenarnya adalah mengegolkan pilkada melalui DPRD, mereka memilih WO agar tidak terjebak dalam voting.

Gelagat Demokrat dan SBY mendukung pilkada langsung sebenarnya sudah

terlihat sebelum rapat paripurna digelar. Statement SBY yang mendukung pilkada langsung di YouTube pada pertengahan September 2014 tidak lebih dari sekadar PHP (pemberi harapan palsu). Sama persis ketika SBY menggelar konvensi Partai Demokrat yang kemudian dimenangi Dahlan Iskan. Konvensi itu hanya PHP dan tidak ada artinya karena pemenangnya bukan yang diinginkan SBY. Setelah membuat pernyataan di YouTube, SBY kebanjiran pujian. Semua terbuai silat lidah pencipta lagu Rinduku Padamu itu.

Kalau serius dan benarbenar mendukung pilkada langsung, seharusnya sebagai presiden SBY tinggal memerintah Mendagri Gamawan Fauzi menarik RUU pilkada sebelum masuk ke paripurna DPR. Sebab, RUU tersebut adalah usulan pemerintah. SBY tidak bisa berdalih bahwa sikapnya sebagai ketua umum Demokrat tak dapat disamakan dengan sikapnya sebagai presiden.

Sebab, Demokrat adalah pemimpin rezim yang sedang berkuasa.

Dapat disimpulkan, posisi SBY sebenarnya adalah mendukung pilkada melalui DPRD. Namun, agar citranya di akhir jabatan tidak tercoreng, dia berkedok mendukung pilkada langsung. Bisa saja SBY akan kembali berakting dengan tidak menandatangani RUU pilkada.

Tapi, itu tidak berarti karena dalam 30 hari, apabila presiden tidak menandatangani, RUU tersebut tetap sah dan berlaku sebagai UU. Karena itu, sebaiknya pada 22 hari terakhir masa jabatannya, SBY tidak perlu bersandiwara lagi. Sudah cukup selama sepuluh tahun rakyat Indonesia disuguhi drama pencitraan Anda.

Sudah cukup wartawan di istana disuapi berita dan adegan setingan.

Situasi ke Depan Masih ada peluang untuk mengganjal berlakunya UU

Pilkada yang baru itu. Sejumlah kepala daerah yang dimotori Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah berancang-ancang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, seperti yang kerap dikemukakan mantan Ketua MK Mahfud M.D., peninjauan kembali UU Pilkada ke MK akan sia-sia. Sebab, dari kacamata konstitusi, pilkada langsung atau tidak langsung sama-sama konstitusional.

MK hanya menguji dari kacamata konstitusi, bukan menguji derajat demokrasi dua sistem pilkada itu.

Peluang yang terbuka adalah menggugat ke MK atas sengketa UU Pilkada dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Di UU MD3, pada kewenangan DPRD provinsi (pasal 317) dan kewenangan DPRD kabupaten/kota (pasal 336) sama sekali tidak tertulis adanya wewenang DPRD memilih kepala daerah.

Dulu UU tersebut disahkan secara terburu-buru karena KMP begitu berfokus pada bab penentuan pimpinan DPR. Karena sesuai dengan UU MD3 DPRD tidak memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah, seharusnya UU Pilkada juga tidak bisa dilaksanakan. Kecuali ada tafsir hukum lain yang kemudian menyatakan bahwa dua UU tersebut tidak saling bertabrakan.

Bila skenario itu gagal, artinya rakyat harus menerima kenyataan tidak bisa lagi memilih bupati/wali kota dan gubernurnya secara langsung. Kita harus menerima kenyataan, tidak akan ada calon kepala daerah independen yang terpilih. Kita akan kembali menyaksikan pesta pora anggota DPRD saat pilkada. Kita juga akan menyaksikan para kepala daerah menjadi ATM bagi para legislator.

Selamat datang, New Orde Baru. *Wartawan Jawa Pos (tom@jawapos.co.id)

Masyarakat Dayak ..................................................dari halaman 1 Nanga Betung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu membuat masyarakat adat Dayak marah. Mereka melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Senin (29/9).

Kedatangan kami di sini, menuntut pelaku pembalakan atau perambah hutan lindung agar diproses hukum seberatberatnya, tegas Ketua Bala Adat Masyarakat Dayak, Didi saat menyampaikan orasinya di depan Kantor Kejati Kalbar, Jalan Subarkah, Pontianak.

Didi meminta pelaku, baik warga RRT dan perusahaan yang mendatangkan warga asing itu (PT Cosmos Inti Persada) diadili seadiladilnya. Dalam pernyataan sikapnya masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Bersama Peduli Lingkungan dan Kawasan Hutan itu menuntut izin perusahaan yang menyewa tenaga asing dari RRT itu, PT Cosmos Inti Persada dicabut. Meminta ganti rugi dampak kerusakan hutan lindung yang telah dirambah. Kemudian, hukum berat pelaku atau perambah hutan lindung maupun penyandang dana, sesuai dengan ancaman UU No. 4/2009 tentang Pertambangan, UU No. 18/ 2013 tentang Kehutanan, serta UU No. 32 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Kami juga meminta oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini diproses hukum. Kejati Kalbar harus mengusut PT Navara Westin-

PDIP Tunjuk

do atau perusahaan penanggungjawab atas tenaga kerja asing tersebut, tegas Didi.

Asintel Kejati Kalbar, L Tambunan menyatakan pihaknya tidak berwenang dalam kasus pembalakan hutan lindung di Kecamatan Boyan Tanjung, Kapuas Hulu itu. Karena kasusnya ditangani Polda Kalbar. Terkait pernyataan sikap dari masyarakat ini, akan kami tindaklanjuti, dan kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, ujar Tambunan.

Praktisi hukum Kalbar, Dewi Y menyesalkan tuntutan ringan dari JPU terhadap 11 warga RRT yang menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak atas kasus penambangan ilegal dan pembalakan hutan lindung secara liar di Kabupaten Kapuas Hulu. Wanita yang berprofesi sebagai pengacara di Jakarta ini menyaksikan sidang tuntutan terhadap warga asing pembalak hutan lindung Kalbar tersebut.

Dewi menyesalkan kenapa warga asing yang jelas-jelas merusak hutan di Kalbar atau Indonesia umumnya, hanya dijerat dengan UU Pertambangan, UU Kehutanan, serta UU Lingkungan Hidup.

Harusnya diancam tuntutan berlapis dan berat, karena bukan dua UU saja yang dilanggar, tapi bisa dilihat lebih dalam ke UU Lingkungan dan UU Keimigrasian. Mereka dituntut 10 bulan itu ringan.

Tapi giliran TKI yang bekerja

di luar negeri, salah sedikit saja sudah dihukum berat.

Kalau seperti ini hukum kita, mau dikemanakan muka kita di mata dunia, tegas Dewi.

Dewi berharap Komisi Yudisial (KY) mencermati persidangan warga RRT di PN Pontianak ini. Sehingga bisa menegur aparatur hukum bila melenceng dari hukum yang adil.

Sidang kasus pembalakan hutan lindung oleh warga RRT itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Torowa Daeli, dengan hakim anggota Sugeng Warmanto, dan Syofia Marlianti Tambunan. Ke11 warga RRT didampingi kuasa hukumnya, Jimmy Dohar Pandapotan Sihombing, Herman Santoso dan Widi Syailendra. Kemudian menggunakan penerjemah Daruma Daishi, yang juga merupakan tim penasihat hukum para terdakwa.

JPU Abdul Samad yang hanya menuntut 10 bulan penjara itu mengatakan, 11 warga RRT tersebut hanya sebagai karyawan saja. Karena mereka menerima gaji, serta pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada perusahaan. Sehingga penuntutan terhadap terdakwa hanya melanggar UU Pertambangan, Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, ujar Abdul Samad.

Laporan: Ocsya Ade CP, Syamsul Arifin Editor: Hamka Saptono

..................................................................dari halaman 1

sudah pasti mengacu kepada SK 63 DPP PDIP. Bahwa yang akan menjabat Ketua DPRD adalah Ketua DPD, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana ditentukan melalui mekanisme khusus yang di atur partai, kata Jimi,SH, seusai acara pelantikan anggota DPRD Kalbar di Gedung Dewan, Senin (29/9).

Sebagai peraih suara terbanyak di Pileg 2014, PDIP Kalbar tentu saja pemegang kursi ketua. Mengingat Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis, itu sebagai Gubernur, maka kita menunjuk Michele Kebing sebagai Ketua DPRD Kalbar definitif, ujar Jimi yang juga Ketua Sementara DPRD itu.

Sebagaimana mekanisme khusus partai, bila Ketua DPD berhalangan maka yang akan duduk di kursi ketua adalah sekretaris atau bendahara.

Dan di Kalbar politisi sekelas Kebing memang mampu akomodatif baik terhadap sesama

politisi partainya maupun di luarnya.

Langkah pertama yang diayunkan Jimi selaku ketua sementara guna mempercepat proses kerja Dewan, adalah menyurati pimpinan partai politik di Kalbar agar mengirimkan nama-nama anggota DPRD dari partai masing-masing.

Saya meminta demikian kepada pimpinan partai, untuk membentuk fraksi. Setelah fraksi-fraksi terbentuk, mereka segera akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalbar dan menetapkan anggotanya, katanya.

Demikian selanjutnya mekanisme yang berlaku sehingga alat dan kelengkapan Dewan bisa berjalan.Mengenai jumlah fraksi, akan ditentukan oleh Ketua Devinitif yang kemungkinan 8 fraksi.

Jadi ada tujuh fraksi utuh dan satu fraksi gabungan, ungkapnya.

Dari 64 anggota DPRD Kalbar yang dilantik, lebih separo atau 39 anggota yang baru menduduki kursi DPRD I. Jimi berharap semuanya akan berjalan lancar. Selasa (30/9), perkenalan seluruh anggota dari partai apa dan dapil mana.

Saya rasa dengan bekal pengalaman yang sudahsudah, tidak masalah berarti dan semoga semua berjalan lancar, harap Jimi.

Laporan: Achmad Mundzirin.

Editing: Hamka Saptono

KEHILANGAN STNK SepMot KB 3138 QY NR : MH1JBH116BK048026 NM : JBH1E-1037332 A /N: BUDIYANTO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mou Desak Chelsea Beli Messi Jose Mourinho diklaim sudah mendorong Chelsea untuk mengajukan tawaran fantastis tahun lalu demi menarik Lionel Messi dari Barcelona.

Klaim mengejutkan itu dirilis kanal TV3 via acara mereka Efectivament, Kamis petang kemarin waktu setempat. Menurut stasiun televisi

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014

Catalan itu, Mourinho mengintai serius situasi rumit kontrak Messi di Barcelona musim lalu dan coba memanfaatkannya.

The Blues sudah bergerilya lebih serius dengan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro, dan itu dilakukan atas permintaan pribadi Mourinho pada pemilik klub, Roman Abramovich.(*)

Patahkan Tradisi Imbang PSG vs Barcelona Jawara Prancis, PSG akan melakoni laga yang cukup terjal pada gameweek kedua Liga Champions Grup F tengah pekan ini. Bermain di Parc Des Princes (01/10), Les Parisien dijadwalkan menjamu raksasa Spanyol, Barcelona.

Laga ini akan menjadi pertemuan keempat dalam sepanjang sejarah perjalanan kedua tim. Dalam dua pertemuan di Liga Champions dan satu laga di ajang persahabatan yang dilakukan kedua tim, kesemuanya selalu berakhir dengan hasil imbang. Tentu rekor seri tersebut akan coba dipatahkan oleh kedua tim dalam perjumpaan kali ini.

Tuan rumah punya beban besar untuk menang setelah pada laga pertama hanya meraih hasil imbang 1-1 di kandang CSKA Moskow. Sementara tim tamu berangkat dengan koleksi tiga poin setelah membekuk APOEL 1-0 di kandang pada laga perdana.

Namun perjuangan Les Parisien untuk memetik tiga poin pertama di Liga Champions musim ini tidak mudah karena sejumlah pemain terbaik mereka berada dalam kondisi yang kurang fit. Thiago Silva dan Ezequiel Lavezzi masih berjuang memulihkan diri dari cedera hamstring, begitu pula Zlatan Ibrahimovic yang masih mengalami cedera betis. Meski demikian, pelatih Laurent Blanc mengisyaratkan Zlatan akan

RABU, 1 OKTOBER 2014

PUKUL 01:45 WIB

dipaksakan bermain meski belum sepenuhnya pulih.

Kondisi berbeda dialami tim tamu, yang bisa memainkan seluruh pemain inti mereka.

Dua pemain yang tak bisa diturunkan oleh Luis Enrique adalah pemain muda yang bukan merupakan pilihan reguler, Jordi Masip dan RaďŹ nha. Selain itu, Blaugrana juga punya modal penting dengan kokohnya pertahanan mereka, yang sampai saat ini belum kemasukan satu gol pun musim ini.

Sejauh ini, PSG dan Barcelona sudah bertemu lima kali. Kedua tim sama-sama baru pernah meraih satu kemenangan.

Barcelona menang 1-0 di ďŹ nal UEFA Cup Winners Cup 1996/97 melalui penalti Ronaldo, sedangkan PSG menang di Liga Champions 1994/95. Tiga pertemuan lainnya, termasuk bentrokan dua leg di perempat final musim 2012/13, berakhir imbang.

Jelang bentrok kedua tim, Punggawa PSG, Javier Pastore melontarkan pujian pada penyerang Barcelona, Lionel Messi.

Selain itu, Pastore juga menilai bahwa permainan Barcelona jauh lebih agresif musim ini di bawah asuhan pelatih Luis Enrique dan hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus dari Laurent Blanc.

Leo tidak pernah kehilangan sentuhan terbaiknya. Hanya ada beberapa pemain yang tetap mampu menjaga kecepatan dan ketajamannya setiap musim dan selalu membuat gol, serta membuktikan bahwa ia masih menjadi yang terbaik, tutur Pastore.

Barca jauh lebih agresif dibanding beberapa musim sebelumnya. Jelas, kami juga ingin menjadi tim yang banyak menguasai bola di pertandingan nanti.

Saya pikir klub tidak akan menunggu di lini belakang dan kemudian melancarkan serangan balik, bola akan terus menerus dimainkan, pungkasnya.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di Paris pada April 2013, kedua tim bermain imbang 2-2. Tim tamu dua kali unggul lewat Lionel Messi d a n Xavi namun berhasil dibalas lewat gol Zlatan Ibrahimovic dan Blaise Matuidi. Akankah hasil serupa terulang dalam kesempatan kali ini? (*)

Awas Rekor Kandang

Kenangan Manis Bavarians

Duel melawan Sporting Lisbon di Estadio Jose Alvalade (01/9) dalam matchday ke-2 Liga Champions tidak akan menjadi kunjungan yang mudah untuk Chelsea.

Pasalnya, wakil Portugal tercatat tidak pernah kalah di 16 laga terakhir di kompetisi level Eropa yang dimainkan di kandang mereka sendiri. Ditambah lagi, Lisbon hanya satu kali menelan kekalahan dari sembilan kesempatan terakhir menjamu tamu dari Inggris.

Tim asuhan Jose Mourinho sendiri bakal mengincar kemenangan perdana mereka di Liga Champions musim ini, usai hanya bisa bermain

Bayern Munich membawa kenangan manis saat bertandang ke markas CSKA Moscow, Arena Khimki dalam lanjutan matchday 2 Grup E Liga Champion 2014/15, Selasa (30/9) besok malam.

Di musim lalu, Die Roten juga bertemu CSKA di babak penyisihan grup. Saat bertandang ke Ibukota Rusia, anak asuh Josep Guardiola menang dengan skor 3-1, di mana kala itu gol-gol Bayern disumbangkan oleh Arjen Robben, Mario Gotze, serta Thomas Muller.

Ingatan indah tersebut tentu ingin diteruskan oleh Philipp Lahm cs di laga ini. Bayern pun seakan digariskan untuk memenangi partai ini karena CSKA tak akan didukung suporter setianya.

Ya, laga ini akan digelar tanpa penonton, buntut dari hukuman yang diberikan UEFA kepada CSKA karena insiden pelecehan rasisme yang diterima gelandang Manchester City, Yaya Toure di Arena Khimki musim lalu.

Meski sejumlah pemain pilarnya masih harus absen lantaran cedera, namun dengan kedalaman skuat

Sporting Lisbon vs Chelsea

AGENDA SELASA, 30 SEPTEMBER: 13:30 Persipura vs Al Qadsia (AFC Cup; RCTI) 19:00 Kitchee vs Arbil (AFC Cup; Fox Sports) 19:00 Al Ain vs Al Hilal (Champions Asia; Fox Sports 2) RABU, 1 OKTOBER: 01:45 Paris-Saint Germain vs Barcelona (Liga Champions Eropa; SCTV) 01:45 Manchester City vs AS Roma (Liga Champions Eropa; Nex Entertainment)

imbang 1-1 melawan Schalke di laga perdana.

Keunggulan cepat yang diciptakan oleh gelandang Cesc Fabregas tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Tuan rumah lengah dan menciptakan ruang bebas di lini belakang, yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Klaas-Jan Huntelaar untuk mencetak gol penyeimbang.

Namun demikian, The Blues tengah berada dalam kondisi percaya diri usai mereka menang 3-0 atas Aston Villa di duel Premier League akhir pekan lalu. Striker andalan Diego Costa kembali membuat gol di pertandingan tersebut, membuat raihan golnya menjadi 8 hanya dalam 6 laga di Premier League.

Untuk pertandingan kali ini Chelsea tidak memiliki banyak problem cedera. Mourinho dipastikan bisa menurunkan semua pemain andalannya, terkecuali Ramires yang kondisinya hingga saat ini masih diragukan.

Sementara itu, Sporting Lisbon juga bisa menurunkan seluruh skuat inti mereka, termasuk winger pinjaman dari Manchester United, Nani.

Tim berseragam hijau-putih tersebut hanya akan kehilangan Rabia, yang hingga saat ini masih harus memulihkan diri dari cedera.(*)

CSKA VS BAYERN MUNCHEN mumpuni yang dimiliki timnya, Pep kemungkinan tak akan terlalu pusing menentukan starter.

Gelandang jangkar anyar, Xabi Alonso dipastikan kembali menjadi pusat permainan tim, untuk menyuplai bola ke lini depan yang dihuni empat bintang, yakni Robben, Gotze, Muller, serta bomber terbaru mereka, Robert Lewandowski.

Menjamu Bayern, pelatih Leonid Slutski masih tak bisa memainkan bintang muda timnya, Alan

Dzagoev yang masih menjalani hukuman larangan bertanding dari UEFA bersama Pontus Wernbloom.

Meski demikian, Slutski mendapat angin segar dengan semakin tajamnya bomber Seydou Doumbia. Di laga terakhir Russian Premier League di mana ia diturunkan sebagai pemain pengganti, pemain asal Pantai Gading itu mencetak dua dari empat gol kemenangan 4-3 yang diraih atas Ural.(*)

Krusial Bagi Tuan Rumah

Manchester City vs AS Roma

Manchester City menghadapi laga krusial saat menjamu AS Roma di Stadion Etihad, (01/10) dini hari. Jika kembali gagal menuai poin di laga kedua babak penyisihan Grup E ini, The Citizen dipastikan bakal kesulitan melaju ke fase knock out.

City dan Roma menuai hasil berbeda pada laga pertama babak penyisihan grup Liga Champions musim ini. Jika Roma berhasil menang telak 5-1 melawan CSKA, City sebaliknya tumbang 0-1 di kandang Bayern Munich.

Dengan Bayern diperkirakan

bakal membawa pulang poin dari kandang CSKA, maka City tak boleh kalah jika ingin terus melaju ke babak 16 besar. Apalagi baru ada satu tim yang mampu mengalahkan Bayern di Rusia.

Sayangnya ambisi City untuk meraup poin pertama mereka bakal tanpa Samir Nasri yang absen setelah pemulihan pasca operasi.

Nasri bakal absen saat melawan AS Roma, CSKA Moskow, Aston Villa, Tottenham Hotspur dan West Ham United.

Terakhir kali Manchester City menang melawan tim asal Italia adalah saat menaklukkan AC Milan dengan skor 3-0 di putaran ketiga UEFA Cup musim 1978-79. Saat itu City akhirnya lolos dengan agregat

5-2, Brian Kidd yang mencetak gol di dua leg saat ini sudah beralih menjadi asisten pelatih.

AS Roma datang dengan kepercayaan diri tinggi dan tanpa beban.

Pelatih Rudi Garcia menyebut tuan rumah yang akan tampil di bawah tekanan.

I Giallorossi mencatatakan raihan impresif di awal musim dengan meraih enam kemenangan beruntun di kancah Liga Seri A Italia.

Serigala Ibukota juga menjadi tim terproduktif dengan memasukan 14 gol dan kemasukan dua gol.

Hal tersebut menjadi modal berharga Roma bertandang ke Etihad Stadium. City dipastikan akan tampil dengan beban besar.

Pertemuan ini akan mejadi event

fantastis. Mereka belum meraih poin dan banyak tekanan di pundak mereka, jadi mereka harus meraih poin di laga kandang, demikian Garcia dalam jumpa pers.

Kami solid dan skuad ini menunjukan kepercayaan diri dalam kemampuannya. Tim ini siap menghadapi momen sulit saat mereka datang, ia melanjutkan.

Berada di Grup D bersama Bayern Munchen, City dan CSKA, Rudi Garcia tetap menaruh hormat pada tiga tim lainnya. Meski demikian, ia optimistis bisa lolos dari fase grup.

Kami beruntung bisa berhadapan dua tim terkuat di Eropa. Kami harus menikmati momen ini dan menjadi protagonis, pungkasnya. (*)

PATROLI

Rakyat Kalbar Selasa, 30 September 2014

Langganan : 0561768677 (Hunting) 081254660990 (Davy)

Hukum dan Keadilan

Pagar Beton PT Bumi Raya Utama Group Tak Berizin Pondasi pagar beton milik PT Bumi Raya segera di bangun.

Pagar tersebut di bangun di depan kediaman warga.

DESKA-RK

Unggah Video Mesum Gara-gara Putus Cinta SERANG-RK. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) dan Tim Cyber Crime Polda Banten akhirnya berhasil meringkus FR, yang diduga sebagai pemeran pria sekaligus penguggah video porno pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Warga Griya Serdang, Kramatwatu, Kabupaten Serang ini ditangkap petugas di kawasan Mall Off Serang (MOS), Kemang, Kota Serang, akhir pekan kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Banten, Kombes Polisi Nurullah mengatakan, penangkapan FR dilakukan setelah tim cyber crime berhasil mengantongi nama pelaku pemeran pria dan yang diduga sebagai pengunggah video mesum tersebut.

Halaman 15

Kok Tak Dibongkar Satpol PP Ya?

PONTIANAK-RK. Pagar beton di atas tanah seluas kurang lebih 1.500 x 1.500 meter milik eks perusahaan kayu PT Bumi Raya Utama Group di Jalan Sutoyo tepatnya di samping Vigor, belakang Sekolah Immanuel dan berbatasan langsung dengan Mega Mall,

DPRD Desak Pemkot Tutup Transera Family Karaoke Kasatpol PP Kota Pontianak Hanya Bilang akan Menindaklanjuti P ONTIANAK -RK. Anggota DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak segera menutup Transera Family Karaoke dan Restoran The Tha di Jalan Merdeka Barat, Kompleks Merdeka Residence nomor 1A, Pontianak Kota.

Selain tidak ada izin operasional, dekat dengan rumah ibadah (Masjid Sirajul Islam), Transera Family Karaoke juga tidak memiliki izin penjualan Minol (minuman beralkohol).

Ardiansyah meminta instansi teknis segera menindak tempat hiburan malam (THM) Transera Group itu.

Kita minta Pemkot jangan bermain-main lagi, segera tindak Transera Group (Transera Family Karaoke dan Restoran The THa). Apalagi karaoke itu menjual Minol. Inikan sudah menyalahi aturan Pemkot Pontianak, tegas Ardiansyah via selular, Senin (29/9).

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengaku akan menindaklanjuti janjinya akan menutup Transera Family Karaoke dan Restoran The Tha di Jalan Merdeka Barat itu. Ketika diwawancarai wartawan, pimpinan petugas Trantrib berbadan tinggi ini

Ilustrasi. Net

Sungai Melawi Makan Korban SINTANG. Warga Tangguk Yunus, Sintang digegerkan tenggelamnya Iva Rahayu, 17, ketika mandi di Sungai Melawi, Senin (29/9) sekitar pukul 16.00 sore. Hingga berita ini diturunkan, siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sintang itu belum ditemukan.

Iva mandi dan bermain bersama tiga temannya, Fitri, Nur Afifah dan Nike di pinggiran sungai yang kering pada musim kemarau ini. Mereka berempat berenang dan terseret arus sungai yang cukup deras.

Hanya saja Iva tidak bisa menyelamatkan diri dan tenggelam.

Ketiga sahabatnya meminta bantuan kepada masyarakat sekitar. Kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian.

Tim Satuan Polisi Air dan Udara (Satpol Airud) Polres Sintang beserta warga berupaya melakukan pencaharian. Namun pencaharian yang dilakukan dari sore hingga malam belum menemukan hasil. (din)

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Pontianak Selatan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anehnya, tidak ada tindakan tegas dari Pemkot Pontianak.

Padahal kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, Drs Junaidi MSi Halaman 15

Halaman 15 Transera Family Karaoke kembali beroperasi. Pengunjung masuk lewat Restoran The Tha. Bukti usaha milik PT Transera Putra Khatulistiwa ini melanggar aturan Pemkot Pontianak. DESKA-RK

Komnas HAM Gelar Public Hearing PONTIANAK-RK. Komisi Nasional HAM Perwakilan Kalbar akan menggelar public hearing terkait pelanggaran HAM masyarakat hukum adat di kawasan hutan wilayah Kalimantan. Kegiatan tersebut berlangsung 1 hingga 3 Oktober 2014 mendatang.

Humas Komnas HAM Perwakilan Kalbar, Ratna Wati Tobing mengatakan, public hearing ini akan melibatkan para saksi, saksi korban, saksi ahli, dan para pemangku kewajiban yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak ulayat masyarakat hukum ada di Kalimantan.

Secara khusus juga akan membahas pelanggaran hak masyarakat hukum adat dengan perspektif gender, kata Ratna, Senin (39/9).

Public hearing akan menghadirkan empat pembicara, Komisioner Inkuiri Nasional Komnas

SIKAPI ENAM KASUS AGRARIA MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN HAM, Sandrayati Moniaga, mantan Komisioner Komnas HAM, Enny Soeprapto, Komisioner Komnas HAM 2009-2014, Saur Tumiur Situmorang, dan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo.

Kegiatan tersebut dikatakan Ratna, merupakan tindak lanjut

dari nota kesepahaman bersama 12 menteri di Istana Bogor, 11 Maret 2013 lalu. Hasilnya menjadi rekomendasi bagi solusi konflik agraria di Indonesia.

Dengar keterangan umum atau public hearing ini sendiri digelar di Gedung Rektorat Untan Pontianak, mulai tanggal 1 hingga 3 Oktober.

Satu hari menjelang public hearing, akan diselenggarakan diskusi publik di tempat yang sama.

Berdasarkan data Komnas HAM hingga tahun 2013, tercatat 81,4 persen (4,05 juta hektare) wilayah kelola masyarakat adat tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Sekitar 2,6 juta hektare tumpang tindih dengan perizinan (konsesi HPH, tambang, sawit dan HTI).

Tumpang tindih tersebut banyak mengakibatkan konflik yang Halaman 15

Pelaku Curanmor Diringkus PONTIANAK-RK. Satuan Reskrim Polsek Pont ianak Utara meringkus Mj, 34, pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) di Jalan 28 Oktober, Pontianak Utara, Minggu (29/9). Sedangkan rekannya berinisial Sr berhasil melarikan Mj diamankan di diri dari polisi. kantor polisi. SYAMSUL T e r s a n g k a ARIFIN-RK ini ditangkap di lokasi pencurian. Namun rekannya berhasil kabur dengan membawa motor Vixion, kata Kompol Wisnubroto, Kapolsek Pontianak Utara.

Wisnu mengatakan, setelah dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap tersangka Mj, kepolisian menemukan barang bukti sepeda Halaman 15

GRAND PRIZE

TVS Apache

Samsung Smartphone

*Syarat dan ketentuan berlaku :

Info lebih lanjut, kunjungi

TVSMotorIndonesia

TVS DAZZ

PERIODE 2

Paket Umroh

PENARIKAN PERIODE AGUSTUS 2014 - JANUARI 2015

www. tvsmotor.co.id

Main Dealer : 0561-766850/766851, TVS Pontianak : 081256263889, TVS Ketapang : 0852 4945 5790, TVS Sintang : 0565-2025524, TVS Singkawang : 0562-637579, TVS Ngabang : 0812 574 4036, TVS Sanggau : 0852 5226 3133, TVS Pinoh : 0813 4557 8321, TVS Sekadau : 0813 4640 2238, TVS Rasau Jaya : 0857 8722 8838. TVS Sambas : 0813 5252 8273, TVS Putussibau : 0821 5125 9567

10

KUBU RAYA

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

Inilah Tiga Samsat yang Memuaskan SUNGAI RAYA-RK. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Dispenda Kalbar, Marcelinus Rudy mengatakan, meskipun belum optimal, namun secara umum pelayanan kantor Unit Pendapatan Pelayanan Daerah (UPPD) maupun Samsat di kabupaten/kota se-Kalbar membaik, bahkan ada yang memperoleh penilaian sangat baik atau memuaskan.

Di tahun 2014 ini ada tiga kantor Samsat yang mendapat penilaian sangat baik atau memuaskan, yakni Kantor Bersama Samsat Wilayah I Pontianak, Samsat Mempawah dan Samsat Sintang. Yang lainnya dinilai sudah baik untuk ditingkatkan lebih baik ke depanya, ujarnya, kemarin.

Menurut Marcelinus, penilaian itu atas dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 di seluruh Kantor Unit Pendapatan Daerah atau Samsat se-Kalbar dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responde wajib pajak, wawancara dan melihat langsung sejauh mana kinerja pelayanan public yang dilakukan.

IKM, dijelaskannya, meliputi prosedur pelayanan, kejelasan petusa, disiplin petugas, tangung jawab, kemampuan kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopnan dan keramahan, kewajaran biaya, kepastian biaya, jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan serta penghargaan pelayanan.

Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggaran pelayanan publik. IKM adalah data informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhan, beber Marcelinus.

Penyusunan IKM lanjut dia, dimaksudkan sebagai evaluasi dan bahan acuan Dispenda Kalbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakar, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja UPPD. Selain itu juga bisa digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Kelemahan dan kekurangan masing-masing unit penyelenggaran pelayanan publik dapat dijadikan bahan perbaikan, dan penetapan kebijakan langkah selanjutnya, demikian Marcelinus. (asy)

Soal Ketua DPRD Kubu Raya

Sujiwo atau Agus Sudarmansyah?

SUNGAI RAYA-RK. Sebagai partai pemenang pemilu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhak atas kursi ketua dewan di DPRD Kubu Raya. Ada tiga nama yang diusulkan ke DPP partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, yakni Sujiwo, Agus Sudarmansyah, dan Yohanes Tjan Tjin Hua. Sujiwo adalah Ketua DPC PDIP Kubu Raya. Pada periode 2009-2014, PDIP juga merupakan partai pemenang pemilu, dan saat itu Sujiwo secara otomatis menjadi Ketua DPRD Kubu Raya. Sementara Agus Sudarmansyah adalah Sekretaris DPC PDIP Kubu Raya, dan Yohanes Tjan Tjin Hua adalah Bendahara DPC PDIP Kubu Raya. Namun, dari informasi yang beredar, ada dua nama yang mengerucut di DPP. Yakni Sujiwo dan Agus Sudarmansya.

Sejauh ini, kita juga masih menunggu keputusan DPP PDIP terkait penentuan Ket-

ua DPRD Kubu Raya definitif.

Ada tiga kandidat yaitu, Bapak Sujiwo, Bapak Agus Sudarmansyah dan saya sendiri, ujar Bendahara DPC PDIP Kubu Raya, Yohanes Tjan Tjin Hua, Senin (29/9).

Keputusan akhir atau penentu, kata dia, adalah DPP. Yohanes mengaku siap menerima apapun keputusan DPP. Sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kubu Raya, PDIP memiliki hak untuk menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Kubu Raya. Jadi, siapapun yang dipilih DPP nanti, tentu akan kita dukung, katanya.

Yohanes menambahkan, saat ini pihaknya fokus pembentukan alat-alat kelengkapan Dewan. Di antara pembentukan fraksi-fraksi.

Sampai saat ini kita masih terus melakukan rapat internal DPRD untuk pembentukan fraksi-fraksi. Sama seperti periode sebelumnya, untuk periode ini juga nanti-

nya akan ada tujuh fraksi, jelas Ketua DPRD Kubu Raya sementara ini.

Selain membentuk fraksi, sebagai ketua DPRD sementara Yohanes juga memiliki tugas membentuk tata tertib DPRD untuk periode ini.

Namun, tata tertib DPRD itu akan disahkan oleh ketua DPRD definitif dan akan digunakan selama satu periode keanggotaan DPRD Kubu Raya.

Selain itu, saya juga harus mempersiapkan proses penetapan ketua dan unsur pimpinan definitif DPRD Kubu Raya. Paling tidak itu yang menjadi tugas saya sebagai ketua sementara, akan kita maksimalkan dalam waktu satu bulan ini, katanya.

Diberitakan JPNN.com, Kamis (28/8) lalu, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah membenarkan DPP masih membahas calon pimpinan DPRD se-Indonesia. Ya benar, kami membahas dan menetapkan calon pimpinan DPRD se-In-

donesia, kata Basarah.

Dia menjelaskan untuk calon pimpinan DPRD kabupaten/kota diusulkan oleh hasil pleno DPC-nya masingmasing. Sedangkan untuk pimpinan DPRD provinsi diusulkan oleh DPD partai (PDI Perjuangan) setempat, terang Basarah.

Dijelaskannya, penentuan pimpinan DPRD provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan ditentukan melalui mekanisme khusus yang diatur partai. Substansi peraturan partai terkait hal tersebut adalah apabila ketua DPC atau DPD partai terpilih menjadi anggota DPRD, maka yang bersangkutan secara otomatis ditetapkan menjadi pimpinan DPRD. Kecuali yang bersangkutan diduga terlibat kasus hukum dan korupsi atau cacat di dalam memimpin partai di wilayahnya, kata Basarah.

Namun, lanjut Basarah,

apabila ketua DPD atau DPC tidak terpilih atau tak menjadi anggota DPRD, maka jabatan pimpinan DPRD akan ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh DPP PDIP. Dengan ketentuan setiap DPD atau DPC mengirimkan minimal dua orang calon pimpinan DPRD untuk mengikuti tahapan seleksi di DPP partai, beber anggota Komisi Hukum DPR itu.

Ditegaskan Basarah, kewajiban pimpinan DPRD nantinya adalah selain melaksanakan fungsi-fungsi DPRD di daerahnya, juga memberikan dukungan dan kerja dengan pemerintah pusat.

Karena pada periode yang akan datang, PDIP tidak lagi menjadi partai yang berada di luar pemerintahan tapi sudah berubah menjadi partai yang akan mengelola pemerintahan nasional, pungkasnya.

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Sertijab Dihadiri Seluruh Petinggi AU Mayor Pom Edi Kristanto, Dansatpomau yang Baru

Danlanud, Tedi Rizalihadi (tengah) melaksanakan salam komando dengan mantan Dansatpomau Mayor Pom Edi Cahyadi (kiri) dan Dansatpomau yang baru Mayor Pom Edi Kristanto (kanan) usai upacara Sertijab Dansatpomau Lanud Supadio di Hanggar Lanud Supadio, Senin (29/9). PENTAK LANUD SUPADIO

SUNGAI RAYA-RK. Tongkat kepemimpinan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Supadio kembali berpindah dari pejabat lama Mayor Pom Edi Cahyadi kepada pejabat baru Mayor Pom Edi Kristanto.

Serah terima jabatan dilaksanakan dalam upacara militer di Hanggar Lanud Supadio, Senin (29/9).

Komandan Lanud Supadio, Kolonel Pnb Tedi Rizalihadi menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada acara Sertijab itu.

Hadir para pejabat, para Komandan Satuan dan perwakilan

Bintara dan Tamtama Lanud Supadio serta segenap anggota Satpomau.

Dalam sambutannya, Danlanud Supadio mengatakan, alih tugas merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Ini dilaksanakan secara terencana, teratur dan berkesinambungan, untuk lebih mendayagunakan kemampuan sumber daya manusia secara optimal.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menempatkan personel yang tepat pada jabatan yang sesuai dengan bidang tugas yang

diemban, tegas Kolonel Pnb Tedi Rizalihari.

Di sisi lain, lanjut Danlanud, melalui pergantian pejabat di manapun satuannya, mempunyai harapan yang sama yaitu untuk menumbuh kembangkan suasana segar dan kegairahan kerja, agar tercapai peningkatan kualitas pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu alih tugas harus dilihat dan dipandang sebagai peristiwa penting, baik untuk perkembangan organisasi maupun perkembangan karier personel yang

bersangkutan.

Lanud Supadio merupakan salah satu Pangkalan TNI AU yang menjadi ujung tombak Angkatan Udara. Dengan tugas pokok menegakkan dan menjaga keutuhan NKRI di udara. Dalam mendukung tugas pokok tersebut, Lanud Supadio senantiasa berupaya meningkatkan kesiapan secara optimal, baik personel maupun alutsista yang dimiliki, ujar Danlanud.

Dansatpomau yang baru Mayor Pom Edi Kristanto merupakan alumni AAU tahun 2001.

Sebelumnya menjabat Kasiops Skadik 405 Lanud Adi Sumarmo, Solo. Sedangkan Dansatpomau yang lama Mayor Pom Edi Cahyadi mendapatkan tugas baru di Puspomau, Jakarta.

Sementara itu, bertempat di ruang briefing Disops dilaksanakan sertijab Ketua Ranting 03-19/D.I Satpomau dari Ketua lama Ibu Edi Cahyadi kepada Ketua baru Ibu Edi Kristanto.

Serah terima jabatan ini dipimpin langsung Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 19/D.I Lanud Supadio Ibu Tedi Rizalihadi. (asy)

GEMA KABUPATEN MEMPAWAH DERAP BESTARI

Lebih Seribu Pelamar Daftar Satpol PP

Penyuluh Lapangan Dituntut Kuasai Tiga Fungsi sekaligus forum koordinasi dengan petani, peneliti, dan para pemangku kepentingan.

Dengan bimtek ini, maka kinerja penyuluh akan lebih meningkat, kata Firman dalam sambutannya.

Firman menyebut, penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai bagian dari sistem pembangunan di Kabupaten Plt Sekda Mempawah, Firman Juli Purnama ketika membuka kegiatan Mempawah yang memiliki Bimtek Penyuluh. A S kedudukan dan peran stratKegiatan yang diikuti 100 egis dalam pembangunan.

MEMPAWAH. Penyuluh lapangan dituntut menguasai penyuluh dan pemangku Penyuluh, ujar Firman, ditiga fungsi. Yaitu transfer kepentingan pertanian, peri- yakini memiliki kontribusi teknologi, fasilitasi, dan fung- kanan, dan kehutanan di besar dalam pencapaian bersi penasihat. Makanya, agar sembilan kecamatan itu di- bagai program pembangukualitas tenaga penyuluh buka Plt Sekretaris Daerah nan. Karenanya, pemerintah meningkat, Badan Ketah- (Sekda) Mempawah, Firman daerah sangat berharap para anan Pangan dan Pelaksana Juli Purnama. Pemerintah penyuluh berpikiran faktual, Penyuluhan (BKP3) Kabu- daerah sangat mengapresiasi kreatif, cerdas, kerja keras, paten Mempawah menggelar pelaksanaan bimtek ini. Se- dan tuntas. Peningkatan kekegiatan Bimbingan Teknis bab bimtek pertanian, peri- mampuan penyuluh dalam (Bimtek) di Wisma Chan- kanan, dan kehutanan san- mengidentifikasi kebutuhan dramidi Mempawah, Senin gat penting sebagai sarana dan potensi petani serta peningkatan profesionalitas, pelaku agribisnis menjadi (29/9).

LFI

Ilustrasi/IST

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mempawah mengungkapkan, formasi yang paling banyak peminatnya pada penerimaan CPNS 2014, yakni Satpol PP. Hingga Jumat (26/9) lalu, tercatat 682 berkas yang sudah masuk. Baik pelamar lokal maupun dari luar Kalimantan.

Pada daftar online SSCN sekitar seribu lebih orang mendaftar di formasi Satpol PP. Hingga kemarin (Jumat, red) sudah ada 682 berkas yang masuk, sehingga masih ada sekitar 600 pelamar di formasi itu yang belum menyerahkan berkasnya. Untuk berkas masih ada waktu hingga tanggal 30 September nanti, ungkap Kasubbid Pengadaan dan Pensiunan yang juga Tim Verifikasi CPNS 2014 di Mempawah.

Tingginya peminat formasi CPNS Satpol PP di Kabupaten Mempawah itu disebabkan, satusatunya formasi se-Kalbar yang menggunakan kualifikasi pendidikan SMA. Sehingga tak heran para pendaftar berdatangan, baik dari daerah Mempawah sendiri hingga dari luar Kalimantan. Untuk Satpol PP, pelamar harus mampu melewati seleksi dari segala tahapan.

Dari pemberkasan, fisik hingga test tertulis nanti. Jadi mereka harus mampu menunjukkan kualitas terbaik, agar bisa lolos jadi PNS. Karena seleksi Satpol PP akan memakan waktu lebih lama dari formasi lain, tuturnya.

Lebih jauh, Iskandar menerangkan ada empat SKPD yang dilibatkan untuk melakukan verifikasi. Yakni Dinas Kesehatan, BKD, Satpol PP dan Disdikpora. Ketatnya tahapan verifikasi itu hingga tak jarang ada peserta yang tidak lolos ketika menjalani tes fisik. Untuk jumlah pemberkasan dalam tahap verifikasi yang sudah masuk sekitar 1.749, masih ada kurang lebih dari setengahnya lagi yang belum melakukan pemberkasan verifi kasi, pungkasnya.

Pada penerimaan CPNS 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah membuka formasi Satpol PP dengan kualifikasi pendidikan SMA. Dari ribuan pendaftar di formasi itu, hanya ada enam orang yang akan direkrut menjadi PNS. (fia)

HANDY

sangat penting. Peningkatan kemampuan itu juga didorong dari kondisi petani yang semakin meningkat wawasannya, keterampilan, dan sikap kritisnya, tuturnya.

Lebih jauh Firman mengatakan, peran strategis penyuluh dalam mendampingi petani, pekebun, dan peternak serta pelaku usaha sangat penting agar lebih ditingkatkan dan dikembangkan dimasa mendatang. Caranya dengan fasilitasi proses pembelajaran berbagai metode penyuluhan, kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan. Selain itu penyuluh juga harus ditingkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan responsnya terhadap peluang dan tantangan dalam mengelola usaha.

Era ini menuntut penyuluh lapangan untuk memiliki tiga fungsi. Pertama, fungsi trans-

fer teknologi, fungsi fasilitasi, dan fungsi penasihat. Untuk mendukung hal itu penyuluh lapangan harus menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudahan terhadap akses ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya juga harus diupayakan, sarannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek, Zainuddin Kasim mengungkapkan, peserta bimtek sebanyak 100 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh UPT-B di sembilan kecamatan di Kabupaten Mempawah. Pesertanya mulai dari penyuluh THLTB, PPTK perikanan dan pemangku kepent ing an di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang ada di kecamatan masingmasing, ungkap Zainuddin dalam laporannya. (fia)

Gudep Pangeran Antasari dan Patih Gumantar Juara Umum 1.050 Anggota Pramuka Ikut Yada Camp 2014 MEMPAWAH. Kegiatan Adijaya-Dara Itam ( Yada) Camp 2014 di Bumi Perkemahan SMP Negeri 2 Mempawah Hilir berlangsung sukses.

Gugus Depan (Gudep) Pangeran Antasari SMP Negeri 1 Jungkat tampil sebagai Juara Umum tingkat Penggalang, dan Gudep Patih Gumantar SMP Negeri 1 Mempawah Juara Umum tingkat Penegak.

Perkemahan yang berlangsung selama empat hari, tanggal 25-28 September itu ditutup Ketua Mabigus Gudep Yada, Yustinus Darmo SPd, Minggu (28/9) siang. Kegiatan perkemahan Yada Camp 2014 diikuti 1.050 anggota Pramuka yang berasal dari 34 Gudep tingkat Penggalang dan Penegak se-Kalbar, mulai dari tuan rumah Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya (KKR), dan Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan Yada Camp 2014 berlangsung lancar. Secara

keseluruhan kegiatan berlangsung sukses sebagaimana kita harapkan. Yang terpenting, melalui kegiatan ini akan membentuk karakter dan melahirkan anggota Pramuka yang bermutu dan berkualitas, kata Pembina Yada SMP Negeri 2 Mempawah, Munzirin, Senin (29/9).

Munzirin mengaku bangga dengan suksesnya penyelenggaraan Yada Camp 2014.

Selain besarnya partisipasi anggota pramuka yang berasal dari tiga kabupaten dan dua kota di Kalbar, pihaknya juga berhasil memberikan penghargaan yang tinggi kepada para anggota pramuka berprestasi dalam kegiatan tersebut. Kita sangat senang dengan banyaknya jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Yada Camp ini. Mungkin kita juga sebagai satu-satunya penyelenggara yang memberikan piagam, trophy, piala bergilir Bupati Mempawah, dan Ketua TPPKK Mempawah, serta uang tunai dengan total hadiah

Rp 7,5 juta kepada para pemenang, bebernya.

Suksesnya pelaksanaan Yada Camp yang pertama ini, Munzirin bertekad akan kembali melaksanakan kegiatan yang sama, dan rencananya akan dilaksanakan pada September 2016 mendatang. Ia berharap pada penyelenggaraan nanti akan lebih semarak dan sukses dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan Yada Camp ini kita agendakan setiap dua tahunan. Jadi, rencananya akan kembali kita gelar pada September 2016 mendatang. Mudah-mudahan jumlah peserta yang berpartisipasi akan lebih banyak lagi.

Sehingga Yada Camp 2016 mendatang semakin bermutu dan berkualitas, harapnya.

Atas kesuksesan tersebut, Munzirin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Mulai dari keluarga besar Gudep Yada SMP Negeri 2 Mempawah Hilir, para alumni SMP

Vocal grup, salah satu lomba yang dipertandingkan dalam kegiatan Yada Camp 2014. ALFI SHANDY

Negeri 2 Mempawah Hilir, Bupati Mempawah, Ketua TP-PKK Mempawah, Kepala SMP Negeri 2, dewan guru, para sponsor dan Komunitas Musik Bestari Mempawah.

Mewakili seluruh panitia dan keluarga besar Yada, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak hingga kegiatan Yada Camp 2014 berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga, kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan dalam kegiatan lainnya dimasa mendatang, pungkasnya.

Selain perkemahan, kegiatan Yada Camp 2014 terse-

but juga diisi dengan beragam perlombaan dan pertandingan seperti LKBB, Tata Upacara Pasukan, Vocal Grup, Senam Pramuka, Yada Quiz, Yada Sircuit Track, Formasi Sandi dan sejumlah lomba lainnya.

Gudep Pangeran Antasari dari SMP Negeri 1 Jungkat tampil sebagai Juara Umum tingkat Penggalang, sedangkan Gudep Patih Gumantar SMP Negeri 1 Mempawah Juara Umum tingkat Penegak.

Selain membawa pulang trophy, piagam dan uang tunai jutaan rupiah, pemenang juga berhak atas piala bergilir Bupati Mempawah dan Ketua TP-PKK Mempawah. (fia)

GELIAT KAYONG UTARA CAKAP ALANG

Kayong Utara Masih Negatif ISIS S U K A D A N A . Ka n t o r Ke m e n t e r i a n Agama (Kemenag) Kabupaten Kayong Utara (KKU), Kalbar, melaporkan wilayah Kayong Utara masih negatif Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), maupun aliran-aliran keagamaan lainnya yang menyimpang. Kemenag KKU juga berusaha membina jemaah pengajian-pengajian supaya tidak diinfiltrasi paham yang membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.

Sebagaimana instruksi pemerintah pusat, secara resmi melarang masuk dan berkembangnya paham atau ideologi ISIS yang kemudian menjadi Islamic State (IS) Indonesia.

Pemerintah menilai, paham negara Islam tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan azas kebhinekaan negara. Hasil pemantauan Kantor Kemenag KKU sejauh ini daerah kita masih belum ada paham ISIS dan organisasi menyimpang lainnya, ungkap Kamadi SAg, Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kantor Kemenang KKU di ruang kerjanya, Jumat (26/9).

Kamadi menejelaskan dalam menangkal ideologi yang bertentangan dengan falsafah dasar negara, Kemenag KKU bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KKU, pengurus masjid hingga surau, para khatib (tukang khutbah) hingga tokoh masyarakat, supaya memberikan pemahaman yang baik dan bertanggungjawab kepada jemaahnya maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagaimana instruksi dari pemerintah pusat, instansi di daerah juga melakukan berbagai tindakan untuk mencegah masuknya ISIS. Seperti mencegah berdirinya perhimpunan perwakilan-perwakilan, pengembangan paham-paham IS dan ISIS di pelosok daerah di Indonesia.

Pihak Kemenag KKU dalam membendung penyebaran paham-paham berhaya, juga berkoordinasi dengan LO Polres Kayong Utara, Kodim, dan intelijen negara, hasilnya untuk sementara daerah kita masih aman dari paham ISIS. Kepada masyarakat yang mengetahui gerakan yang membahayakan negara diharapkan segera melapor kepada aparat berwajib maupun instansi terkait, imbau Kamadi. (lud)

Selasa, 30 September 2014

11

Siap Laksanakan Permenpan-RB 13/2014 Pengisian Jabatan Tinggi Dilarang Tertutup dan Diskriminatif SUKADANA. Bupati Kayong Utara H Hildi siap melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 (Permenpan-RB 13/2014), tentang Tatacara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di instansi pemerintah. Disampaikan di seminar dan lokakarya (Semiloka) di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (25/9) pagi.

Berdasarkan pasal 69-73 undang undang nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) secara garis besar telah mengatur tentang pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administratif dan jabatan fungsional yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta tidak diskriminatif. Seiring dengan itu, pada bulan Maret 2014 disahkan Permenpan-RB 13/2014 dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara siap melaksanakannya, kata H Hildi Hamid di hadapan hadirin.

Semiloka diselenggarakan Lembaga Gemawan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, menghadirkan narasumber DR Zulkarnain dan Turiman SH MHum dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.

Kemudian para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Kayong Utara, dan tamu undangan.

Semiloka mengusung tajuk, Penyusunan Draft Kebijakan Daerah Tentang Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Tidak Diskriminatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara .

Panitia dari Lembaga Gemawan, M Isa menerangkan Semiloka ini

KETAPANG CAKAP ALANG

RAKYAT KALBAR

Semiloka pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan tidak diskriminatif di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Kamis (25/9). IST berusaha meningkatkan kapasitas birokrasi dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi secara partisipatif dan akuntabel di Kabupaten Kayong Utara.

Adanya draft kebijakan daerah yang mengatur mekanisme promosi jabatan secara terbuka dan tidak diskriminatif. Membangun sinergisitas antara pemerintah daerah, stakeholders dan CSO (koalisi masyarakat sipil) Kalbar, dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Kayong Utara.

Tindak lanjut dari Semiloka ini, CSO Kalbar dan tim peneliti penyusunan draft kebijakan daerah tentang mekanisme promosi jabatan terbuka dan tidak diskriminatif, akan mengawal langsung tahapan persiapan pelakasanaan implementasi Permenpan-RB 13/2014. Melakukan perumusan bersama dan finalisasi penyusunan draf kebijakan daerah tentang mekanisme promosi jabatan secara terbuka dan tidak diskriminatif, siap dikonsultasikan kepada publik bersama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, papar Isa. Dikatakannya seiring dengan

metro

disahkannya undang-undang nomor 5 Tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru. Diharapkan akan mampu menata birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM). Menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumberdaya manusia dengan mengedepankan merit system.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi tujuan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mengurangi setiap penyalahgunaan kewenangan publik, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efisiensi, dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif serta terbuka, ungkap Isa. Satu di antara agenda rencana aksi program percepatan reformasi birokrasi, lanjut Isa, sistem promosi PNS secara terbuka.

Kebijakan tersebut penting un-

tuk dilakukan dalam rangka menjamin pengangkatan PNS dalam jabatannya yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat serta syarat obyektif lainnya.

Pelaksanaan promosi karir PNS, penempatan PNS, pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural selama ini dilakukan dengan mekanisme badan pertimbangan jabatan dan pengangkatan (Baperjakat) yang ditetapkan oleh pembina kepegawaian daerah (Bupati). Berbagai problem muncul ketika penggan-

tian dan pengisian pejabat struktural, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi misalnya, di lingkungan pemerintah daerah yang konon diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan lainnya, ulas Isa. Berdasarkan pasal 69-73 UU 5/2014, kata Isa, secara garis besar telah mengatur tentang pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi bagi Aparatur Sipil Negara/PNS, untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administratif dan jabatan fungsional yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja serta tidak diskriminatif. (lud)

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA MENGUCAPKAN

Selamat

HARI STATISTIK NASIONAL TERTANDA:

H. HILDI HAMID Bupati Kayong Utara

IDRUS

Wakil Bupati Kayong Utara

H. HENDRI SISWANTO,S.SOS Sekretaris Daerah Kayong Utara

Kondisi 186 Jamaah Haji

Ketapang Sehat

Drs.H Gurdhani Achmad menyampaikan sambutan dalam sosialisasi UU nomor 11 tahun 2010 di Hotel Borneo Emerald Ketapang. HUMAS

Sosilisasi UU No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya KETAPANG. Salah satu upaya untuk menelusuri jejak peninggalan sejarah dan budaya adalah dengan cara menggali menelusuri dan mengumpulkan berbagai benda yang diangap mempunyai nilai sejarah dan budaya yang dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Hal tersebut dikatakan oleh Plh Sekda Ketapang Drs H Gurdani Achmad menyampaikankan sambutan Bupati Ketapang dalam acara Sosialisasi UU no 11 tahun 2010, tentang cagar budaya di hotel Borneo emerald Ketapang Senin (29/9).

Warisan sejarah dan budaya ini disebutkan Gurdhani Achmad, dirangkai menjadi informasi yang mengungkap sejarah dan budaya masa lampau yang dapat dinikmati saat ini, dan diteruskan kepada generasi yang akan datang demikian yang dimaksud cagar budaya.

Dijelaskannya lagi, bahwa cagar budaya berupa benda bangunan struktur situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi mengmbangkan dan memanfaatkan cagar budaya tersebut.

Untuk itu diperlukan pengetahuan kepada msyarakat tentang bagaimana melindungi mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya tersebut oleh karena itu dilaksanakan sosialisasi tentang cagar budaya saat ini, katanya.

Ia mengharapkan kegiatan sosialisai dapat dimanfaatkan peserta sebaik-baiknya agar mendapatkan pemahaman yang benar tentang cagar budaya dan tentunya dapat memberikak kemajuan ilmu pengetahuan dan sejarah di Kabupaten Ketapang.

Sosialisasi tersebut di ikuti oleh para pelajar SMU, Camat, dan organisasi kemasyarakatan tokoh masyarakat agama dan pemuda berlangsung selama sehari. (Jay/PK)

KETAPANG. Keluarga jamaah haji asal Kabupaten Ketapang tahun haji 2014 patut bersyukur dan merasa tenang.

Secara umum, hingga Senin (29/9) sebanyak 186 Calon Jamaah Haji asal Ketapang dalam kondisi sehat.

Alhamdullilah, semua jemaah haji Kabupaten Ketapang dalam kondisi sehat , tegas Tengku Indra Kusuma, Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama kabupaten Ketapang, di ruang

kerjanya, Senin (29/9).

Namun demikian, kata Indra ada beberapa jamaah haji Ketapang yang sempat mengalami sakit ringan seperti batuk dan pilek. Tapi, setelah diberikan perawatan medis, kondisi jamaah haji Ketapang pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti jamaah lainnya. Saat ini jamaah haji asal kabupaten Ketapang sedang berada di Mekkah, jelasnya.

Informasi kesehatan para

jamaah haji asal Ketapang ini didapat dari petugas haji daerah yang mendampingi para jamaah haji di Mekkah.

Ada sekitar lima petugas dari daerah sebagai pendamping para jamaah baik dari tenaga medis kesehatan maupun dari pemerintah, ujarnya.

Indra menuturkan, terkait jamaah haji yang mempunyai kesehatan yang masuk dalam kategori resiko tinggi selama di Mekkah akan diawasi

secara khusus oleh petugas berupa gelang khusus.

Indra menuturkan, ada dua orang jamaah Haji asal Ketapang yang berusia tua yang melaksanakan ibdah haji tahun ini, berdasakan hasil tes kesehatan di Ketapang maupun di Batam, mereka dinyatakan layak untuk berangkat haji.

Sampai sekarang kondisi jamaah haji kita yang sudah tua pun dalam kondisi sehat, semoga mereka kembali ke

Ketapang dengan selamat, harapnya.

Ditanya terkait kepulangan 186 jamaah haji, kata Indra sesuai jadwal dan jika tidak ada perubahan rencananya pada 21 Oktober, jamaah haji akan tiba Batam. Sehari kemudian, terbang ke Pontianak dan pada 23 Oktober 2014 tiba di kabupaten Ketapang.

Semoga semua jamaah haji Ketapang setibanya di Ketapang dalam kondisi sehat, doanya. (Jay)

Pery Butuh Uluran Tangan KETAPANG. Tubuh Pery Haryanto, bocah berusia lima tahun ini tinggal tulang berbalut kulit. Bocah malang ini didiagnosa mengidap fistula of gallbladder atau penyakit dalam yang cukup parah. Di selangkang berdekatan dengan kelaminnya terdapat lubang megangga. Saat ini Pery membutuhkan uluran tangan para dermawan untuk biaya pengobatan.

Bocah ini buang air kecil atau kencing selalu disertai darah yang keluar dari selangkanya, kata Supandi, paman Pery, Minggu (28/9).

Supandi mengungkapkan, keponakannya ini mulai sakit sejak usia dua tahun. Awalnya berak darah kemudian kencing darah pada usia tiga tahun hingga sekarang. Sejak lahir hingga umur dua tahun sehat.

Sakit sejak umur dua tahun, sekarang semakin parah, ujarnya.

Menurutnya, Pery belum bisa diobati secara maksimal karena ketiadaan biaya keluarganya. Sehingga hanya bisa diobati di RSUD dr Agoesdjam

Pery Haryanto. Bocah malang ini didiagnosa mengidap fistula of gallbladder atau penyakit dalam yang cukup parah. JAIDI CHANDRA saja dan baru sepekan lalu di obati di RSUD Soedarso Pontianak.

Parahnya penyakit Pery harus dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Saya tanya berapa biayanya, kata dokter di sana paling tidak

di atas sepuluh juta Rupiah, ungkapnya.

Ia mengatakan, akhirnya harapan Pery sembuh di RSUD dr Soedarso pupus dan mereka memutuskan membawanya pulang ke Ketapang lantaran tak ada biaya untuk

ke Jakarta. Menurutnya, Surat rujukannya mulai 26 September 2014 hanya berlaku satu bulan jika ingin berobat ke Jakarta.

Ia mengungkapkan saat ini uang yang tersisa untuk perobatan Pery hanya sekitar Rp5

juta. Sebab itu ia berharap kemurahan hati para darmawan untuk membantu kekurangan biaya ini.

Rp 10 juta hanya untuk biaya transportasi, belum makan dan lain-lain, ungkapnya.

Setidaknya, biaya yang dibutuhkan untuk berobat ke Jakarta sekitar Rp 20 jutaan.

Tapi Ia mengaku pernah bertanya kepada teman yang pernah Berobat ke Jakarta.

Katanya habis sekitar Rp 40 juta. Apalagi di sana tidak ada keluarga dan saya belum pernah ke Jakarta, tuturnya.

Jika ada yang ingin membantu bisa datang langsung ke rumah Pery atau rumah Mak Long Samai. Bantuan bisa ditransfer ke rekening istrinya Bank BRI no rekening 4808-01-010139-53-0 atas nama Kiki Astuti.

Ia mengungkapkan, pengalaman berobat di RSUD dr Sudarso meski ditanggung BPJS namun tetap saja banyak memerlukan biaya juga. Lantaran yang ditanggung hanya kamar, infus dan sedikit lainnya. Sedangkan obat-obatan banyak diberi resep dan harus beli di luar. (Jay)

12

MELAWI MEMBANGUN

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014 LABOH JU

Dicari Petani Mandiri NANGA PINOH. Bantuan pemerintah terhadap petani terus mengalir. Tiap tahun selalu ada bantuan bagi petani. Bahkan, anggarannya semakin bertambah. Sayangnya, bantuan tersebut tidak pernah membuat petani menjadi mandiri.

Bantuan merupakan kewajiban pemerintah.

Namun, bagi masyarakat juga harus berupaya untuk menjadi petani yang mandiri. Jangan sampai hanya mengharapkan bantuan terus, kata tokoh pemuda Melawi, Supardi SP, Senin (29/9).

Ia mencontohkan, di Kabupaten Melawi terdapat 14.540 Kepala Keluarga (KK) yang bermata pencarian sebagai petani karet. Jumlah ini tersebar di Kecamatan Belimbing sebanyak 2.401 KK, Ellla Hilir 1.427 KK, dan 1.661 KK di Menukung.

Kemudian di Kecamatan Nanga Pinoh sebanyak 4.527 KK, dan Sayan 1.823 KK. Sementara di Tanah Pinoh dan Sokan masing-masing ada 1.390 KK dan 1.311KK. Jumlah KK ini termasuk beberapa kecamatan baru yang digabungkan dengan kecamatan induk. Misalnya luas kebun karet Pinoh Utara dan Pinoh Selatan bergabung dengan Nanga Pinoh.

Walau angka pasti petani yang belum mandiri dari 14.540 KK tidak ada, namun diperkirakan jumlah swadaya masih sangat sedikit. Petani karet masih mengharapkan bantuan untuk praktik-praktik budidaya seperti bantuan pupuk, bantuan herbisida, dan racun pengendali hama penyakit. Kalau masih mengharapkan bantuan, artinya petani kita masih belum kaya. Atau memang sikap menunggu bantuan ini sudah mendarah daging. Kalau itu mendarah daging, artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, yakni mental, pungkasnya. (aji)

Harga Karet Makin Anjlok Selamatkan Petani Melawi NANGA PINOH. Petani mengeluhkan harga karet yang semakin anjlok, hanya berkisar Rp 4.500 sampai Rp 5 ribu per kilogram. Mesti ada upaya untuk menyelamatkan hidup petani yang menggantungkan hidupnya dari menoreh karet.

Karet semakin murah.

Di tempat saya hanya Rp 5 ribu saja. Karet yang sudah disadap sulit kering, sebab tidak ada cahaya matahari yang menyengat, maklum kabut asap, keluh salah satu penoreh karet, Salmawati, Senin (29/9).

Keluhan yang sama juga disampaikan warga Ella Hilir, Aboica. Diungkapkannya, harga karet di tempatnya hanya sekitar Rp 4.500 per kilogram. Sampai hati harga karet sekarang ini. Mau makan apa masyarakat yang menorah getah, kalau harganya seperti itu. Ini sama juga sakit tak belawan nih.

Ini sudah sangat keterlaluan.

Sudah tidak zaman lagi harga hanya Rp 4 ribu, keluh laki-

Ilustrasi/IST

laki bertubuh gempal ini.

Diterangkannya, harga karet saat ini jelas tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Penurunan harga karet yang terjadi terus menerus membuat petani semakin miskin. Bukan tidak mungkin, petani harus menjual harta miliknya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan ada anak yang harus putus sekolah. Harga karet murah ini sudah lebih dari

dua tahun. Kalau Rp 6.000 per kilogram saja, petani sudah kesulitan makan, apalagi kalau Rp 4.500, pasti ada yang tidak makan. Mau jadi apa nasib petani karet selanjutnya, tanyanya.

Dia memaparkan, jika warga menorah getah mendapat 10 kilogram karet. Maka

Perbaiki Jalan Menuju Dusun Mulung NANGA PINOH. Akibat tingginya curah hujan akhir-akhir ini, jalan menuju Dusun Mulung, Desa Semading Lengkong rusak parah.

Warga berharap pemerintah segera memperbaiki badan jalan selebar 6 meter itu.

Kalau hujan dipastikan tidak ada kendaraan yang bisa melintasi jalan ini. Lantaran licin dan ada beberapa titik yang berlumpur. Sehingga membuat kendaraan tidak bisa bergerak sama sekali, kata Ketua Dusun Mulung, Lecang, Senin (29/9).

Mestinya tegas Lecang, jalan menuju dusun yang memiliki 80 Kepala Keluarga

(KK) ini diberi batu dan diaspal. Apalagi jalan ini bukan hanya digunakan oleh warga Sebaju, tapi warga Desa Bina Jaya pun melintasi jalan ini.

Menurut Lecang, tidak ada solusi permanen dalam mengatasi buruknya akses menuju Mulung, kecuali diberi batu dan diaspal. Lantaran badan jalan ini sudah lebar. Kapasitas jalan pun sangat memadai bila dilihat dari lebar jalan. Begitu pula tanjakan yang tidak begitu tinggi. Jalan ini tidak lagi perlu digusur. Sudah saatnya diaspal. Sudah saatnya jalan-jalan menuju dusun diberi aspal. Mengingat umur

Pemkab Melawi sudah cukup tua. Sehingga layak jalan ini diaspal, papar Lecang.

Maklum saja, hampir semua pemukiman, baik dusun, terutama desa sudah bisa dilintasi kendaraan. Tapi akses tersebut sulit dilintasi bila musim hujan. Berbeda saat kemarau, kendaraan jenis apapun dengan mudah menembus semua pemukiman penduduk.

Apalagi satu-satunya akses di Desa Semading Lengkog yang sulit dilintasi saat musim hujan hanya ke Mulung. Sementara jalan menuju dusun lain sudah dilakukan pengerasan den-

gan pasir batu (Sertu). Walau sebenarnya sertu pun tidak permanen. Tapi bisa dua atau tiga tahun menahan air hujan yang menyebabkan badan jalan cepat rusak.

Dia meminta tahun 2015 mendatang ada alokasi dana untuk meningkatkan kualitas Jalan Mulung, terutama menggunakan batu dan diaspal. Tahun depan kita ingin diaspal. Sebab jalan ini merupakan akses satusatunya bagi warga Mulung dan Desa Bina Jaya. Jika bila diakses dengan baik, dipastikan akan berdampak pada peningkatan pendapatan warga, pungkasnya. (aji)

dengan harga sekarang, berarti pendapatan satu hari hanya Rp 45 ribu. Padahal, saat ini harga beras di daerah perhuluan Kabupaten Melawi dipastikan lebih dari Rp 12 ribu per kilogram.

Belum lagi harga ikan di kota Nanga Pinoh per kilogramnya mencapai Rp 35 ribu. Hanya beli beras dan ikan saja sudah habis penghasilan 10 kilogram karet.

Artinya, hanya makan beras dan ikan saja. Tanpa diberi bumbu, tanpa minum kopi, tanpa gula, tanpa merokok.

Belum lagi bicara kebutuhan lain, hanya makan saja tidak cukup, ulasnya.

Terpisah, pemerhati masalah sosial, Abang Solihin menilai, turunnya harga karet ini harus disikapi serius oleh pemerintah. Baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Sebab, jika masyakat kesulitan untuk makan, maka

akan memicu terjadinya masalah sosial. Akan muncul tindakan kriminal bila perut masyarakat tidak terpenuhi.

Akan banyak orang yang bertindak nekat, jika perut mereka kelaparan. Harga karet turun, jelas membuat masyarakat kelaparan, ulasnya.

Lebih jauh terang Solihin, kelaparan bukan hanya memicu tindakan kriminal.

Bahkan, memudahkan penyebaran ajaran-ajaran sesat seperti ISIS, teroris dengan berbagai bentuk dan pemikiran-pemikiran menyimpang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mesti ada tindakan untuk menyelamatkan petani dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Caranya selamatkan harga karet, jangan dibiarkan murah, pungkasnya. (aji)

Keluarga Besar PDAM Tirta Melawi MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses ATAS PELANTIKAN

NY. HENNY DWI RINI FIRMAN Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Golkar Pada Senin, Tanggal 29 September 2014 di Balairung Sari Gedung DPRD Provinsi Kalbar

Tertanda:

H Pakanuddin, SSos Direktur

SINTANG RAYA JANTOH KITA

RSR Butuh Dana Provinsi SINTANG-RK. Kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Rujukan (RSR) di Sintang merupakan bagian dari tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, rumah sakit tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar tahun 2007-2012.

Harusnya, tahun 2012 lalu sudah selesai dan sudah bisa difungsikan, ujar Bupati Sintang, Drs Milton Crosby MSi di sela-sela mendampingi Komisi C DPRD Kalbar saat meninjau rumah sakit tersebut, Jumat (26/9) lalu.

Menurut Milton, ada empat program prioritas yang masuk RPJMD Kalbar tahun 2007-2012, yakni bandar udara, rumah sakit rujukan, perbatasan dan pemekaran.

Khusus untuk rumah sakit rujukan, Pemkab Sintang berkewajiban melakukan pembebasan lahan, dan hal itu sudah dilakukan. Seluas 100 hektar lahan sudah dibebaskan. Tinggal pembangunan.

Adapun bangunannya, kita sharing dana dengan provinsi. Soal alat kesehatan (Alkes), pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan siap membantu, papar Milton.

Namun, ketika proses pembangunan yang dimulai tahun 2010 berjalan, tiba-tiba dana dari provinsi tahun 2013 terhenti. Hal tersebut membuat proses pembangunan 2013-2014 terhenti pula. Milton sendiri tak mengetahui kenapa dana dari provinsi tiba-tiba terhenti.

Sekarang baru bisa kita lanjutkan kembali dengan menggunakan dana kabupaten. Tahun ini kita anggarkan sekitar Rp2,4 miliar, jelas Milton.

Diakui Milton, penyelesaian pembangunan rumah sakit rujukan masih memerlukan dana cukup banyak. Berdasarkan perhitungan tahun 2012, diperlukan dana Rp20 miliar hingga Rp26 miliar. Karena itu, dukungan dari pemerintah provinsi sangat diperlukan.

Pemkab Sintang, lanjut Milton, menginginkan pembangunan rumah sakit rujukan ini dapat segera selesai. Sehingga masyarakat di timur Kalbar tidak jauh-jauh harus dirujuk ke Pontianak. Mudah-mudahan tahun 2015 mendatang, provinsi kembali menganggarkannya, harapnya.

Milton juga minta dukungan anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar untuk turut memperjuangkan pendanaan rumah sakit rujukan di Sintang.

Diharapkan dengan dukungan dana yang maksimal, pembangunan rumah sakit rujukan dapat segera selesai dalam waktu dekat.

Mereka (anggota Komisi C) merupakan perwakilan kita di provinsi. Kehadiran mereka memberikan support bagi kita. Mudah-mudahan mereka bisa memperjuangkan rumah sakit ini, ungkap Milton. (din)

Jamaah ONH Plus Gagal ke Tanah Suci S INTANG -RK. Pelaksanaan haji dan umroh di Indonesia masih menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari biaya pemberangkatan yang tinggi, hingga kuota yang dibatasi.

Banyak jamaah mencoba jalur lain untuk berangkat ke tanah suci, di antaranya melalui jalur non kuota atau ONH plus, namun tetap saja menuai masalah.

Raziman, satu di antara peserta ONH Plus non kuota, terpaksa menunda keberangkatan haji bersama kedua anggota keluarganya. Pada 25 September lalu, ia mendapatkan kabar penundaan dari travel dan PT Mitra Bisnis Mandiri, perusahaan yang memfasilitasi keberangkatannya, dengan alasan, negara Yaman sebagai kuota negara yang digunakan dalam kondisi tidak aman.

Saya bukan batal, tapi ditunda. Alasannya, karena negeri Yaman dalam kondisi tidak aman, sehingga tidak bisa dipaksakan berangkat, kata Raziman, kepada wartawan, Senin (29/9).

KonďŹ rmasi yang ia dapatkan dari perusahaan travel,

menjanjikan keberangkatan tahun depan. Sementara ongkos yang dikeluarkan kurang lebih Rp300 juta masih berada di perusahaan travel, sembari menunggu informasi selanjutnya.

Pihak perusahaan telah memberikan kepastian. Insya Allah, kita dijanjikan berangkat tahun depan. Sedangkan ongkos pada saat itu sudah kita setor 11 US dollar, sekitar Rp100 juta untuk satu orang dan bertiga Rp300 juta, ucap Raziman.

Raziman menceritakan, awalnya keberangkatan dilaksanakan pada 2013. Namun dengan kendala, pada saat itu orangtuanya meninggal, sehingga digantikan oleh pamannya oleh travel haji yang sama, melalui Yaman. Ia mengatakan, dari pengalaman tersebut, walaupun terbilang lancar, kondisi keamanan Yaman memang tampak tidak kondusif.

Pada tahun lalu, paman saya pada saat itu sempat tertahan selama 15 hari. Akibat kondisi Yaman yang tidak aman, ungkapnya.

Secara pribadi dirinya me-

milih ONH plus dari travel yang sama, karena sebelumnya, juga telah melaksanakan umroh. Disamping itu, dijanjikan dalam waktu satu tahun dapat langsung diberangkatkan. Kami dijanjikan daftar tahun ini, berangkat tahun depan, ucapnya.

Terlepas dari kendala itu, menurut Raziman, keberangkatan ke tanah suci Mekah merupakan ibadah. Ia pun tidak mempermasalahkan pihak manapun. Berangkat atau tidaknya, itu kehendak Allah, yang penting kita tawakal saja, ujarnya.

Kasi Pelaksanaan Haji dan Umroh, Kemenag Kabupaten Sintang, Anwar Ahmad membenarkan adanya jamaah haji dari jalur non kuota, atau ONH plus asal Kabupaten Sintang yang batal berangkat.

Keberangkatan haji dari jalur non kuota saat ini masih menimbulkan persoalan. Pasalnya, jalur ini sama sekali tidak terpantau oleh pemerintah, ucap Anwar.

Selama ini, lanjut Anwar, Kemenag Kabupaten Sintang tidak pernah mengurus jamaah haji non kuota dari Sintang.

Tupoksi dari keberangkatan haji terdapat di Kemenag pusat, langsung berkoordinasi dengan perusahaan perjalanan haji dan umroh yang terdaftar oleh pemerintah.

Anwar juga menjelaskan, keberangkatan haji non kuota atau ONH plus ini, porsinya tidak termasuk dalam daftar pemerintah, sehingga tidak dapat terpantau langsung dari Kemenag. Mereka menggunakan kuota jamaah haji negeri lain, jelasnya.

Anwar mengimbau seluruh masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji lewat jalur non kuota, alangkah baiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kemenag pusat. Untuk mendapatkan informasi perusahaan-perusahaan travel yang jelas. Paling tidak koordinasi dulu ke kita, imbaunya.

Selain itu, kepada umat muslim di Sintang, agar tidak mudah tergiur dengan haji non kuota. Anwar menegaskan kembali, bahwa pelaksanaan haji non kuota tidak pernah terdaftar di Kementerian Agama. Dalam beberapa kasus, jemaah haji non kuota ini dijanjikan akan berang-

kat tanpa menunggu daftar antrean. Mereka umumnya diminta membayar ongkos naik haji lebih tinggi, di atas biaya yang telah ditetapkan sekitar Rp35 juta.

Pimpinan perwakilan perusahaan travel Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Arminareka Perdana Anwar Sayuthi mengatakan, banyak perusahaan travel haji dan umroh di Kabupaten Sintang yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Akibatnya banyak jemaah yang tidak mengetahui hak-haknya yang berujung pada gagalnya keberangkatan ke Tanah Suci.

Bukan hanya itu, menurut Anwar Sayuthi, ada 300 jamaah haji Indonesia yang saat ini kondisinya terkatungkatung dan tertahan di Yaman, akibat visa yang mereka gunakan bukan visa untuk berhaji, melainkan kunjungan wisata.

Di Sintang sekitar ada 15 hingga 18 orang yang gagal diberangkatkan. Bahkan ada yang telah sampai di Yaman, namun tidak bisa masuk, karena visanya tidak keluar, jelas Anwar Sayuthi. (din)

Jangan Takut Gunakan BPJS SINTANG-RK. Direktur Rumah Sakit Ade Moch Djoen Sintang, Haryisinto Linoh meminta masyarakat pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk tidak takut berobat ke rumah sakit.

Semua akan dilayani.

Semua pasien dilayani sama. Dalam melayani pasien dokter tidak pernah membeda-bedakan, mana pasien pengguna BPJS maupun pasien umum, kata Sinto

kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Sinto, semua pasien BPJS dilayani dengan gratis. Tidak dipungut biaya sedikitpun. Hanya saja tidak semua pengobatan ditanggung BPJS. Ada beberapa pengobatan yang tidak bisa ditanggung BPJS. Masyarakat juga harus mengerti mana haknya dan mana kewajiban. Ada pengobatan yang 100 persen ditang-

gung BPJS dan ada obat yang tidak ditanggung, ucapnya.

Sinto mengaku sudah meminta semua dokter, baik spesialis maupun umum untuk meningkatkan kinerja. Ia tidak ingin ada berita dokter menarik retribusi kepada pasien Jamkesda maupun BPJS. Pembayaran yang sah itu di kasir. Kalau tidak di kasir itu tidak sah, tegasnya.

Jika terbukti masih ada dokter melanggar, Sinto ti-

dak segan-segan memberi sanksi hukum. Kalau untuk teguran lisan sudah pernah kami lakukan. Tetapi untuk teguran tertulis belum, mudah-mudahan tidak ada lah, harap Sinto.

Dikatakannya, Rumah Sakit Ade Moch Djoen Sintang saat ini terus melakukan pembenahan. Bahkan saat ini RSUD Ade M Djoen Sintang sudah memiliki spesialis saraf, spesialis PHP, spesialis kulit dan

paru-paru.

Untuk dokter spesialis saraf dulu pernah bertugas di sini, dalam waktu dekat juga akan kembali bertugas di RSUD Ade M Djoen lagi, jelasnya.

Saat ini RSUD ade M Djoen Sintang sedang membeli alat cuci darah. Alat tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang hendak cuci darah. (din)

KAPUAS HULU

UNCAK KAPUAS NINGKAU NUAN

Potensi Ikan Belum Menguntungkan PUTUSSIBAU-RK. Kapuas Hulu memiliki banyak potensi sumber daya alam yang jika dikelola dengan baik, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di antaranya potensi ikan air tawar, baik konsumsi maupun hias.

Potensi besar itu harus dikembangkan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Seperti potensi ikan air tawar dan hias, ada arwana, ulang ulang uli, dan lain-lain. Kemudian potensi madu, bahan tambang, serta objek wisata seperti Danau Sentarum, rumah betang, dan lain sebagainya, kata Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir saat membuka acara Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Ikan yang diselenggarakan Jasa Konsultan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Senin (29/9) pagi di Hotel Sanjaya, Putussibau.

Namun demikian, terdapat pula permasalahan di perbatasan. Permasalahan ini perlu dan mendesak mendapat perhatian bersama. Yakni keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang/jasa, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kualitas SDM pada umumnya, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, terdapat pula isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan secara serius, beber Nasir.

Adapun isu-isu strategis itu menurut Nasir, pengembangan investasi masih rendah. Karena baru menarik di bidang perkebunan dan pertambangan.

Selain itu, ekspor masih rendah, terbatasnya stabilitas UMKM dan ketahanan pangan, serta infrastruktur yang masih belum memadai.

Begitu pula dengan potensi kawasan seperti ikan masih jauh dari yang diharapkan. Ikan di Kapuas Hulu baru dapat diolah menjadi kerupuk kering, kerupuk basah, ikan asap, ikan asin, pekasam, dan bakso ikan. Produk ini masih dalam skala terbatas serta kemasannya kurang menarik. Dari sisi harga kurang menguntungkan, sehingga belum dapat bersaing, terang Bupati.

Untuk itu, agar memiliki daya ungkit dalam pengelolaan daerah perbatasan, dikatakan Nasir diperlukan sinergi menyangkut anggaran, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi secara komprehensif.

Khususnya, sambung Nasir dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam hal kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah. Juga sektor swasta sebagai penopang keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah, harapnya.

Bupati juga menekankan kepada Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kapuas hulu untuk bersama-sama dengan masyarakat perbatasan dalam berbagai kesempatan selalu melakukan komunikasi, terutama membahas persoalan, kendali serta solusi pemecahannya.

Kemudian, melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan anggaran di masing-masing SKPD untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di perbatasan, sesuai tupoksinya. Kemudian berkoordinasi aktif dengan BNPP pusat, terkait anggaran dan pelaksanaan kegiatan, khususnya dikawasan perbatasan Kapuas Hulu, pungkas Bupati. (aRm)

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

13

Bangun Kembali Eks Pasar Pagi Pedagang Keluhkan Sewa Mahal, Bupati: Solusinya di Koperasi Pasar PUTUSSIBAU-RK. Eks pedagang Pasar Pagi mendatangi Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (29/9). Mereka menuntut pemerintah daerah segera membangun kembali pasar yang terbakar tujuh tahun silam itu.

Setelah sempat berorasi di depan kantor bupati, 10 perwakilan pedagang diterima langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH di ruang kerjanya. Bupati didampingi Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kapuas Hulu Thomas Panyarta, Kepala Satpol PP Kapuas Hulu, Abang Sudarmo SSos. Saat ini kami terpaksa menyewa mahal dengan pihak swasta. Karena tidak ada lagi tempat untuk berjualan. Jadi kami berharap bekas kebakaran Pasar Pagi dijadikan pasar daerah, ujar salah seorang pedagang, Fatimah.

Eks Pasar Pagi yang terletak di Jalan Pelita itu dinilai strate-

gis karena berdekatan dengan sungai. Kalau lokasi pasar saat ini, selain dihantam tengkulak pasar dengan harga kios yang tinggi, kami harus beli air Rp 20.000 per drum untuk cuci daging dan lainnya. Setiap hari kami pakai lebih dari 1 drum, beber penjual daging ayam yang sudah menggeluti usahanya itu lebih dari 30 tahun.

Sementara itu, penjual ikan, Okta mengatakan terpaksa berjualan di tengah jalan pasar karena tidak mampu membayar kios yang disediakan pihak swasta. Apalagi, rencananya sewa kios mau dinaikkan menjadi Rp 1,5 juta ‒ Rp 1,9 juta per bulan. Bahkan pedagang diharuskan membayar uang dimuka tiga bulan sekaligus.

Pemilik kios merasa pedagang mampu, padahal hasil tak menentu. Setelah kami berjualan di sisi jalan, kami diusir mereka, cerita Okta.

Ia dan pedagang lainnya sadar kalau berjualan di ten-

gah jalan mengganggu arus lalu lintas di pasar. Okta mengaku selalu membayar ke juru parkir Rp10 ribu per hari. Ini satu-satunya pilihan karena Pemkab Kapuas Hulu belum membangun pasar untuk kami, yang ada di sana hanya milik pribadi-pribadi, ujarnya.

Pemerintah daerah, kata Okta, melalui Disperindagkop memang sudah membangun pasar Kedah (Kedamin Indah) di Kelurahan Kedamin. Tapi pasar ini belum difungsikan karena sarana dan prasaran masih harus dibenahi dan dilengkapi.

Kondisi itu yang membuat eks pedagang Pasar Pagi menolak untuk menempati pasar Kedah tersebut. Belum lagi, pasar tersebut lokasinya jauh dan dikhawatirkan tidak ada pembeli. Pasar Kedah lokasinya jauh masuk ke dalam dan jauh dari sungai, kami hanya ingin ditempatkan di lokasi pasar yang terbakar dulu, harap Okta.

Eks pedagang Pasar Pagi saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kapuas Hulu, Senin (29/9). ARMAN HAIRIADI

Sebagai solusi jangka pendek, ia berharap, pemerintah daerah bisa menyiapkan lokasi bagi mereka. Sebab, mereka sebentar lagi akan terusir dari tempat berjualan selama ini.

Menyikapi itu, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengaku sulit mengaturnya. Bila pedagang merasa berat dengan uang sewa di pasar milik swasta itu, pemerintah daerah akan memberikan lokasi sementara di Koperasi Pasar (Kopas).

Kami berusaha membangun pasar di Kedamin dengan segala fasilitas dan kelengkapan-

nya. Tapi kalau di Pasar Pagi tersebut sepertinya memang sulit untuk ditata kembali, katanya.

Walaupun demikian, pemerintah daerah akan membentuk tim. Semua pedagang akan didata. Begitu juga dengan lahan pemerintah daerah dan pribadi di pasar tersebut akan didata.

Untuk membangun baru prosesnya tentu tidak mudah, mesti dianggarkan dulu dalam APBD, itu bisanya di tahun 2015, demikian Nasir.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Sudah 1.703 Pelamar CPNS Kapuas Hulu Serahkan Berkas

Petugas pemberkasan CPNS 2014 Kapuas Hulu memeriksa berkas persyaratan pelamar di kantor BKD setempat, Senin (29/9). ARMAN HAIRIADI

PUTUSSIBAU-RK. Hingga Senin (29/9), sebanyak 1.703 pelamar CPNS Kapuas Hulu tahun 2014 yang sudah mendaftar secara online, menyerahkan berkas ke Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Artinya, masih ada 339 pelamar yang belum menyerahkan, padahal waktu penyerahan berkas akan ditutup pada 30 September 2014.

Kepala BKD Kapuas Hulu, H Sarbani SE menuturkan tidak mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga pelamar CPNS yang belum menyerahkan berkas. Namun, ada pelamar yang belum menyerahkan karena harus memperbaiki datanya lagi sebelum menyerahkan ke BKD, terangnya, kemarin.

Misalnya, kata Sarbani, masalah data yang tidak sesuai dalam KTP-el. Tapi kalau dilihat, sejauh ini yang belum menyerahkan berkas memang kebanyakan pelamar dari luar Kapuas Hulu, ungkapnya.

Mengenai kapan pastinya pelaksanaan tes CPNS, Sarbani menjelaskan, informasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan-

RB, pelaksanaan tes akan diperkirakan pada 9 Oktober mendatang. Jika tanggal 9 Oktober dipastikan dilaksanakan tes, maka tanggal 7 Oktober kita sudah harus mempersiapkan semuanya, ujarnya.

Sarbani menambahkan, selama penerimaan berkas pihaknya tidak pernah mempersulit. Termasuk ketika peserta CPNS ingin meminta bantuan untuk mendaftar CPNS secara online. Karena selama ini, apapun yang kita lakukan kepada peserta CPNS itu semuanya gratis, tak ada dibayar sepeser pun. Sebab itu sudah menjadi kewajiban kita, ucap Sarbani.

Ia kembali mengingatkan kepada masyarakat agar lebih

waspada dan hati-hati terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan bisa meloloskan CPNS dengan meminta bayaran dan lain sebagainya.

Karena, menurut Sarbani, tidak menutup kemungkinan pada masa-masa seperti ini ada saja orang yang mengaku sebagai kepala BKD dan pejabat lainnya yang berjanji bisa meloloskan masyarakat jadi PNS. Untuk masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut.

Jika masyarakat ada yang menemukan hal-hal seperti itu, jangan mudah percaya.

Dicek kembali kepada BKD. Bisa juga laporkan saja pada kepolisian, pungkasnya. (aRm)

BUMI DARANANTE Wabup Warning Anggota Dewan Baru

2005-2014, Tiga Ribu Lebih yang Dipenjara SANGGAU.Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mewanti-wanti Anggota DPRD Sanggau yang baru untuk berkerja sesuai undang-undang dan peraturan yang ada. Hal itu diungkapkannya pada pelantikan Anggota DPRD Sanggau periode 2014-2019, Senin (29/9) di gedung DPRD Sanggau.

Dikatakannya hal ini penting sehingga anggota dewan tak tersangkut dalam tindak pidana atau hal yang melanggar UU termasuk tindak pidana korupsi. Ia mengaku mendapatkan rilis dari Kemendagri terkait banyaknya anggota DPRD 2005-2014 yang tersangkut korupsi.

Ini penting, berdasarkan rilis dari kemendagri, dari tahun 2005-2014, itu

angka anggota DPRD yang dipenjara itu 3.169 ini rilis dari Kemegdagri. Kalau saya nonton running teks televisi tempo hari, kalau tidak salah baca dan ingat, versinya KPK justru 3.600, baik itu DPRD provinsi, kabupaten/kota yang ditindak karena tindak pidana korupsi. Mohon ini menjadi peringatan untuk kita semua sebagai penyelenggara negara, pesannya.

Selain itu, Wagub juga berpesan soal kehati-hatian dalam penyerapan aspirasi masyarakat. ia mengatakan dewan berfungsi menampung aspirasi yang selalu diawasi sesuai dengan UU. Ia berharap aspirasi yang disampaikan sesuai dengan koridor yang diatur dalam UU seperti RPJMD, RKPD,

rencana kerja pemerintah daerah atau yang lainnya.

Kalau aspirasinya di luar dari ini termasuk forumnya nanti di Musrembang dan sebagainya itu sangat riskan.

Saya berharap di sini tidak adalah lagi tambah satu yang sudah pasti bermasalah, apa itu, minta fee aspirasi, ngak tahu apa bahasa serapannya aspirasi itu, tolong, ingatnya.

Wagub menilai fee aspirasi untuk aggota dewan sesungguhnya adalah kepercayaan masyarakat. Karena, sesuai janji anggota dewan untuk membangun daerahnya.

BeneďŹ t aspirasi yang ibubapak dapatkan adalah bahwa konstituen percaya, ibu bapak tetap memperjuangkan kebutuhan mereka. Jadi,

Dewan Jangan Sampai Ngatur Proyek SANGGAU. Banyak harapan disematkan pada Anggota DPRD Kabupaten Sanggau periode 2014-2019. Satu di antaranya adalah soal proyek aspirasi. Pengurus Cleen Governance kabupaten Sanggau, Hermansyah berharap kedepan tak ada lagi proyek aspirasi apalagi sampai mengatur-ngatur proyek.

Percayakana saja semuanya kepada pemerintah, dewan tugasnya cuma tiga, yaitu anggaran, legislasi dan kontrol. Kan tidak ada ngatur proyek? ujarnya seraya mengaku siap memantau kinerja dewan kedepan bersama masyarakat.

Senada, Ketua LSM Citra Hanura, Zainuri, berharap dewan lebih fokus membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah. Disinggung ter-

kait proyek aspirasi, Zai mengaku tahu betul jika proyek tersebut selama ini menjadi tambahan penghasilan anggota dewan. Meskipun begitu, Ia mengusulkan jika dewan tidak boleh lagi terlibat apalagi mengatur-ngatur proyek.

Saya kira bukan rahasia umum lagilah kalau soal itu, semua orang tahu kalau setiap anggota dewan dapat jatah dari Rp1,5-2 milyar untuk proyek aspirasi, ungkapnya.

Zainuri mengaku siap meminotor kerja dewan kedepan. Kita sama-sama memantau, kalau bagus ya kita dukung kalau ada yang agak melenceng kita betulkan, pungkasnya.

Terpisah, Bupati Paolus Hadi menyampaikan karena dipilih rakyat, ia mengajak seluruh anggota dewan sung-

guh-sungguh menyuarakan aspirasi rakyat, bukan suara golongan ataupun kelompok bahkan pribadi.

Saudara dipilih rakyat sama deng an saya, jadi berfikirlan untuk rakyat walaupun perwakilan, berbicara bukan atasnama pribadi tapi atasnama rakyat, katanya.

Orang nomor satu di Sanggau itupun mengajak 40 anggota dewan nantinya dapat memahami visi-misi pemerintah karena hal itu sudah tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kerja ini tidak bisa hanya dilakukan Bupati tetapi harus bersama DPRD karena hal ini juga telah tertuang dalam Perda, akunya. (KiA)

Anggota DPRD Sanggau periode 2009-2014 hadir pada pelantikan Anggota DPRD Sanggau yang baru. KIRAM AKBAR

apa yang didapat rakyat sudah menaruh kepercayaan pada kita sesuai janji kita untuk membangun daerah, terbangun tanpa kita ada mengantongi fee untuk pribadi. Hati-hati ibu bapak sekalian, karena ini yang banyak menjerat anggota dewan yang 3.000 lebih itu, pesannya.

Christiandy juga meminta dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi dewan harus dengan disiplin dan bertanggungjawab tanpa mangkir dan bolos.

Ke depan, ia menilai tugas dewan akan lebih banyak seiring disahkannya UU Pilkada.

Apalagi kita mencermati terakhir ini ada keputusan termasuk Undang Undang Pilkada yang kembali memberikan kewenangan kepada DPRD untuk merepresentasikan kedaulatan

dari rakyat untuk memilih Bupati/walikota/gubernurnya . Ini kepercayaan yang sudah diberikan ini betul-betul harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, pesannya.

Selain itu, Wagub meminta kerjasama legislatif dan eksekutif bisa berjalan baik. Karena, hal ini penting dalam penyusunan APBD maupun lainnya sehingga tak ada sanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Ia juga mengingatkan dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD bisa menjaga etika dan peraturan sesuai dengan UU. Saudara juga berhatihati dan menjaga nama baik saudara sehingga tidak melanggar kode etik DPRD, tidak terlibat dalam pergaulan amoral, bahkan

narkoba, pesannya.

Setelah diambil sumpah /janji anggota DPRD baru, oleh Ketua PN Sanggau, maka pimpinan DPRD Sanggau akan dijabat dua pimpinan sementara. Dua pimpinan itu terdiri dari ketua sementara dan wakil ketua sementara.

Pembacaan surat keputusan pimpinan sementara dibacakan Sekretaris DPRD Sanggau, Amen AR dalam rapat paripurna istimewa.

Amen menerangkan berdasarkan sebelum pimpinan DPRD deďŹ nitif terbentuk maka DPRD dipimpin pimpinan sementara.

Itu terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua dari dua partai politik (Parpol) dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

dan Partai Golongan Karya (Golkar), jelasnya.

Adapun dua orang pimpinan sementara DPRD Sanggau, yakni Edi Emilianus K sebagai Ketua Sementara DPRD Sanggau dari PDI-P dan Fransiskus Ason sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sanggau dari Partai Golkar.

Sementara itu, Edi Emilianus menerangkan untuk waktu hingga terbentuknya ketua DPRD deďŹ nitif masih menunggu usulan dari partai. Namun, dirinya yakin ini bisa selesai sebelum pembahasan APBD murni.

Kita tidak melihat waktu, sampai batas waktu menunggu keluarnya rekomendasi dari partai, kemudian diusulkan ke provinsi.

Waktunya tidak ditentukan, tapi maksimal tiga bulan lah, kita mengejar APBD murni, jelasnya. (KiA)

14

LANDAK EDO’

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

Anggota DPRD Landak Resmi Dilantik

Cornelis: Jangan Dibodoh-bodohi

Birokrat

Cornelis. Dok N G ABANG . Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Landak periode 2014-2019 resmi diambil sumpah janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mempawah.

Mereka diambil sumpah janjinya dalam rapat paripurna

istimewa yang digelar Senin (29/9) di ruang sidang utama DPRD Landak.

Hadir dalam pengucapkan sumpah janji itu, Gubernur Cornelis, Bupati Adrianus Asia Sidot, sejumlah Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Kalbar dan Pemkab Landak, pimpinan parpol, keluarga anggota DPRD Landak terpilih dan para undangan.

Pada kesempatan itu juga ditetapkan unsur pimpinan sementara DPRD Landak perio de 2014-2019 yakni Heri Saman dari PDI Perjuangan sebagai ketua sementara dan Oktapius dari Partai Nasdem sebagai wakil ketua sementara.

D a l a m sambutannya, Gubernur Cornelis mengucapkan terimakasihnya kepada mantan anggota DPRD Landak periode 2009-2014 yang selama 5 tahun menjalankan tugasnya dengan baik. Anda sudah berpatner dengan Pemkab Landak selama

lima tahun. Karena itu saya ucapkan terimakasih, ujarnya.

Ia juga meminta Anggota DPRD Landak yang baru supaya tidak main-main dengan sumpah. Makanya didalami dan dicermati sumpah janji itu. Laksanakan tugas anda dengan sebaik-baiknya. Apalagi ke depan tantangan dan tanggungjawab kita semakin berat, katanya.

Ia menambahkan, godaan para Anggota DPRD ini semakin berat. Jaksa dan polisi sudah menunggu kit a, jika melakukan tipikor, ucapnya.

Cornelis juga meminta anggota DPRD jangan sampai dibodoh-bodohi birokrat.

Untuk menghindari hal itu, anda harus belajar. Beli buku bagaimana membuat peraturan perundang-undangan, bagaimana teknik membaca buku APBD. Itu ada bukunya dan belajar.

Nantipun anda wajib mengikuti diklat, katanya.

Ia juga meminta anggota DPRD untuk mentaati UU dan peraturan yang ada.

Kemudian, kemitraan antara legislatif dan eksekutif harus dijaga. Saya mau angka kemiskinan berkurang.

Saya mau Landak lebih maju dari daerah lain, pinta Cornelis. (ius)

Pelepasan mahasiswa PPL STKIP Pamane Talino Ngabang oleh Bupati landak Adrianus Asia Sidot. Antonius

Mahasiswa STKIP Pamane Talino Ikut PPL NGABANG. Sebanyak 610 mahasiswa STKIP Pamane Talino kabupaten Landak mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) disejumlah SMP dan SMA se-Landak. PPL ini merupakan yang pertama kalinya untuk STKIP Pamane Talino Kabupaten Landak.

Dari 610 mahasiswa semester 7 yang diterjunkan itu terdiri dari 168 orang Program Studi (Prodi) Matematika, 190 Prodi Bahasa Inggris dan 229 Prodi Penjaskes. Mereka akan melakukan PPL mulai 1 Oktober 2014 hingga 19 Januari 2015 mendatang.

Senin kemarin bertempat di aula utama Kantor Bupati Landak, Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot resmi menyerahterimakan peserta PPL ini kepada para Kepala Sekolah yang menjadi sasaran PPL. Dalam arahannya, Bupati menyoroti kinerja guru dalam hal proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), masih

terjadi permasalahan seperti guru menyuruh murid menulis ke papan tulis dan murid lainnya ikut menulis dibukunya. Sementara gurunya santaisantai duduk. Hal inipun masih terjadi.

Ia menilai guru seperti itu tidak mau mempelajari 4 kompetensi guru.

Guru seperti ini tidak ada inovasi dan kreatifitas dalam proses KBM. Padahal tugas guru yang paling berat yakni merubah cara berpikir masyarakat kita. Ini hal yang paling penting harus dilakukan, kata Bupati.

Ketua STKIP Pamane Talino Landak, Heri Husodo menegaskan, untuk menjadi guru harus memenuhi berbagai macam kompetensi. Saya mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa mahasiswa ini belum disebut profesional sebagai guru.

Tapi mereka baru belajar, ucapnya.

TIa menambahkan, PPL yang dige-

lar ini dalam rangka meningkatkan pembelajaraan para mahasiswa untuk menuju profesinya sebagai guru.

Karena itu tolong dibimbing mereka ini, pinta Heri kepada para Kepsek yang menjadi sasaran PPL ini.

Ia menjelaskan, ada 4 tahapan dalam PPL tersebut yang harus dilakukan para mahasiswa. Tahapan itu yakni tahapan orientasi, tahapan pelajaran tertinggi, tahapan pembelajaran mandiri dan tahapan ujian pembelajaran. Diharapkan ada persepsi yang sama diantara 4 tahapan itu, harapnya.

Sedangkan sistem penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan PPL ini tambah Heri, tetap berorientasi pada kurikulum 2013. Penilaian ini merupakan penilaian ideal dalam rangka membimbing mahasiswa guna menuju gerbang guru profesional, katanya.(ius)

BUMI LAWANG KUARI BALAI BETOMU

Sekolah Tak Merasa Kerja Sendiri SALAH satu kelebihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dibandingkan manajemen lainnya terletak pada proses pengembangan sekolah yang melibatkan banyak pihak. Di sekolah yang tidak menerapkan MBS, umumnya pengelolaan didominasi Dewan Guru dan kepala sekolah dengan pihak dinas pendidikan setempat.

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, sekolah yang sudah menerapkan MBS melibatkan semua unsur. Dari kepala sekolah, dewan guru, dinas pendidikan, Komite Sekolah, tim pengembangan sekolah, hingga orangtua siswa.

Salah seorang guru SDN 47 Penanjung, Mauludin AMd mengaku sangat bersyukur karena sekolahnya sudah menerapkan MBS. Dengan penerapan MBS ini, kita tidak merasa bekerja sendiri, ujarnya.

Dengan keterlibatan banyak pihak, lajut guru yang akrab disapa Udin ini, banyak ide-ide cemerlang yang akan lahir, dan jika diterapkan sungguh-sungguh akan membuat mutu sekolah akan lebih maju.

Tak hanya itu, silaturahmi antara Dewan Guru dengan warga sekolah juga akan semakin akrab.

Soalnya, sekolah dan warga sekolah yang umumnya tergabung dalam Komite Sekolah, Tim Pengembangan Sekolah, dan lainnya sering mengadakan pertemuan untuk membahas strategi pengembangan sekolah.

Dengan seringnya kita bertemu, tentu hubungan kita dengan warga sekolah juga, akan semakin akrab, tandas Udin. (Abdu Syukri/Bersambung)

Mengintip Penerapan MBS di SDN 47 Penanjung

PIMPINAN, STAFF DAN JAJARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KABUPATEN SEKADAU MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses ATAS PELANTIKAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SEKADAU PERIODE 2014-2019

Anggota DPRD Sekadau 2014-2019 Resmi Dilantik

Pinus dan Handi Pimpinan Sementara SEKADAU. Kemarin, 29 September 2014, tiga puluh anggota DPRD Kabupaten Sekadau masa bakti 2014-2019 resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 450/Pem/2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sekadau.

SK yang diteken langsung oleh Gubernur Cornelis ini dibacakan setelah audience menyanyikan Indonesia Raya dan disusul pengucapan sumpah dan janji 30Wakil Rakyat Bumi Lawang Kuari dengan dipandu oleh Ketua pengadilan Negeri Sanggau, Khamozaro Waruwu.

Di akhir pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan tersebut, Christiandy Sanjaya menyematkan pin tanda ketua untuk dua Pimpinan Sementara DPRD Sekadau, Albertus Pinus SSos MH dan Handi SE.

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau masa Bhakti 2014-2019 diabadikan bersama usai dilantik, Selasa (29/9) di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau . Abdu Syukri Suasana pelantikan berjalan aman dan lancar seiring penjagaan ketat dari jajaran Polres Sekadau. Sebelum memasuki lokasi pelantikan, polisi melakukan sterilisasi terhadap tamu yang hadir

RONNY LAM BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses ATAS PELANTIKAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SEKADAU PERIODE 2014-2019

Tertanda,

Tertanda,

DRS. ZAKARIA UMAR, M. SI

RONNY LAM

KEPALA DINAS

dengan menggunakan metal detector.

Tercatat, sejumlah undangan yang hadir antara lain, Bupati Sekadau Simon Petrus didampingi istri, Wakil Bupati Sekadau Rupinus beserta istri, Kapolres Sekadau AKBP Agus Triatmaja bersama

istri, Sekda Yohanes Jhon bersama istri, Pabung Kodim 1204 Sanggau-Sekadau Mayor Aziz, sejumlah kepala SKPD berikut perwakilan instansi vertikal, para Camat se-Sekadau, pimpinan dan kader Partai, tokoh masyarakat, dan ratusan simpatisan

anggota Dewan.

Diluar gedung, panitia telah menyiapkan televisi agar rakyat dapat menyaksikan jalannya pelantikan tersebut.

Hingga petang, polisi masih berjaga-jaga di areal Gedung DPRD Kabupaten Sekadau. (bdu)

Ikut Perbaiki IPM Kita

PIMPINAN, STAFF DAN JAJARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) 2013.

S E K A D A U . D i KABUPATEN s e l a - s e l a tahun SEKADAU Christiandy menyatakan,

menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sekadau 2014-2019, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar sangat memperhatikan Indeks Prestasi Manusia (IPM). Kalbar sendiri kini berada di posisi 29 dari 34 provinsi se-Indonesia, turun satu t ingkat dari

Sekadau berada di urutan 12 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar. Hal itu berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Ini penting menjadi perhatian kita semua.

Maka dari itu, diharapkan DPRD yang sudah dilantik memperkuat kerjasama dengan jajaran SKPD di

Selamat & Sukses

Pemkab Sekadau, ikut berjuang memperbaiki IPM di Kalbar khususnya di Sekadau, ajaknya, di Gedung DPRD Sekadau, Senin (29/9).

Christiandy mengimbuh, Pernah kita (Kalbar) berada di rangking ke 4 terbaik se-Indonesia. Namun karena adanya pemekaran Kaltara jadi kita berada di bawahnya . (bdu)

SAMBAS

TUMPAHAN SALOK

KMKS menggelar unjuk rasa meminta Anggota DPRD Kalbar asal Kabupaten Sambas mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas. M Ridho

Dukung Pembangunan Daerah SAMBAS. Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kalbar, Senin (29/9). Mereka mendesak delapan legislator terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas agar komitmen mendukung pembangunan di dapilnya.

Dari 8 anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Sambas terpilih yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Kalbar 20142019, aksi kami (KMKS, red) hanya direspon oleh 2 anggota DPRD. Ini menunjukkan kurangnya komitmen anggota dewan asal Sambas yang terpilih, untuk benar-benar memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Sambas, kata Ritno mewakili KMKS kepada Rakyat Kalbar dalam rilis resminya.

Ritno menegaskan, dalam aksi tersebut, KMKS menyuarakan tuntutan terkait pembangunan di Kabupaten sambas.

Tuntutan yang disuarakan merupakan hasil diskusi rutin yang dilakukan KMKS. Anggota dewan dari Kabupaten Sambas harus mampu memperjuangkan terealisasinya Jembatan Mensere-Segarau, ungkapnya.

Keberadaan jembatan ini penting, karena menurut kajian KMKS dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mempersatukan Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Teluk Keramat, Tangaran dan Kecamatan Paloh yang selama ini dibatasi Sungai Sambas Besar.

Tuntutan percepatan ini untuk mendorong pembangun di pesisir Kabupaten Sambas, kata Ritno.

Selain Jembatan Mensere-Segarau, KMKS juga menyuarakan percepatan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Pesisir (KSP). Sebab, selama ini terwujudnya KSP merupakan dambaan masyarakat di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Semparuk, Pemangkat, Selakau, Salatiga dan kecamatan Selakau Timur dalam rangka pemerataan pembangunan.

Hal lain yang menjadi tuntutan KMKS, agar anggota DPRD Kalbar asal Kabupaten Sambas mampu memperjuangkan dan mendorong penyediaan air bersih di Kabupaten Sambas. Kami juga meminta perbatasan Aruk-Biawak di Kabupaten Sambas supaya difungsikan semaksimal mungkin. Dalam artian, tidak hanya untuk lintas manusia, namun difungsikan untuk lintas barang yang nanti dapat menopang dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sambas, pintanya. (edo)

SAMBAS TERIGAS

RAKYAT KALBAR Selasa, 30 September 2014

15

400 Pelamar CPNS Belum Serahkan Berkas SAMBAS. Dari 1.976 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Sambas tahun 2014 yang terdaftar di Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) secara online, baru 1.576 pelamar yang telah menyerahkan berkas secara langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas.

Sesuai jadwal dari Badan Kepeg awaian Nasional (BKN), Selasa (30/9) merupakan hari terakhir penyerahan berkas ke BKD. Setelah sebelumnya pelamar diberikan kesempatan mendaftar secara online sejak tanggal 15 hingga 24 September. Masih ada 400

CPNS yang telah mendaftar online tapi belum menyerahkan berkas ke BKD Sambas. Hingga tanggal 26 September, peserta yang sudah menyerahkan berkas berjumlah 1.576 orang. Batas akhir besok (hari ini, red) jam 15.30 Wib, kata Abdul Muin SSos MM, Kabid Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Sambas kepada wartawan, Senin (29/9) di Kantor BKD Sambas.

Muin menjelaskan, BKD masih menunggu peserta CPNS yang sudah mendaftar secara online di Panselnas BKN, untuk menyerahkan berkas. Kita imbau

kepada peserta yang belum menyerahkan berkas dan sudah mendaftar di Panselnas, ditunggu hingga pukul 15.00 sesuai jam kerja tanggal 30 September 2014, imbaunya.

Muin menjelaskan, sesuai jadwal pada tanggal 7 sampai 9 Oktober, panitia akan membagikan Kartu Ujian CPNS kepada peserta yang telah menyerahkan berkas.

Untuk tempat pelaksanaan ujian CPNS akan dipusatkan di Kampus Politeknik Negeri Sambas, karena alat komputer Politeknik sesuai standar yang ditetapkan oleh BKN, dan BKD sudah melakukan kerjasama den-

gan Politeknik Negeri Sambas sebagai tempat tes, dan peminjaman sarana serta prasarana kampus sebagai tempat pelaksanaan Ujian CPNS 2014, ujarnya.

Sedangkan secara teknis, tegasnya, Panitia BKD Sambas masih akan melakukan konsultasi dengan Panselnas dan BKN, apakah nanti sistem ujian CPNS, khususnya jadwal pelaksanaan ujian bisa disesuaikan, Rencananya ujian yang kita lakukan secara bergantian, mulai dari pagi hingga sore.

Jadi, kalau dilihat jumlah estimasi peserta hingga mencapai 1.976 peserta, maka pelaksanaan ujian

bisa mencapai 7 hari, sesuai kemampuan alat komputer yang ada, ujarnya.

Setelah seluruh pemberkasan CPNS yang mendaftar secara online terkumpul atau telah diserahkan, selanjutnya BKD akan melakukan konsultasi ke Panselnas, khususnya terkait teknis pelaksanaan tes CPNS. Kita berharap seluruh peserta CPNS yang mendaftar online bisa mengikuti tes. Tentunya dengan persyaratan yang lengkap, sehingga seluruh peserta yang mendaftar online dapat melaksanakan tes CPNS sesuai data pendaftaran online, tegasnya. (edo)

Pendaftaran Secara Online Membingungkan SAMBAS. Tidak semua pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2014 sukses mendaftar secara online. Sejumlah pelamar mengeluhkan sistem yang diberlakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Padahal, Selasa (30/9) merupakan batas penyerahan berkas ke BKD Sambas.

Ani, salah satu pelamar CPNS yang gagal mendaftar secara online. Hingga satu hari menjelang penutupan pemberkasan, Senin (29/9), Ani belum memegang formulir pendaftaran.

Padahal, registrasi pendaftaran secara online telah berhasil dilaksanakan.

Registrasi pendaftaran yang menjadi salah satu berkas yang harus ada saat pemberkasan di Kantor BKD Sambas belum terpenuhi. Sehingga berkas dirinya ditolak oleh Panitia CPNS dari BKD Sambas, keluh Ani kepada wartawan, Senin (29/9).

Ani menegaskan, dirinya telah teregistrasi pendaftaran secara online. Namun saat akan mencetak bukti pendaftaran, ia mengalami kendala teknis. Setelah

ILUSTRASI

dinyatakan selesai melakukan pendaftaran online, ada masalah di komputer, sehingga perintah mencetak belum bisa dilakukan. Padahal batas penyerahan berkas tinggal besok (hari ini, red), sesal ibu muda dengan satu anak ini di hadapan wartawan.

Setelah pemberkasan ditolak, Ani mengaku kebingungan. Ia kemudian menyampaikan pengaduan ke Panselnas melalui email, termasuk di email sscn. bkn.go.id, namun hingga sehari jelang penutupan pemberkasan belum ada balasan atas masalah yang

dihadapi. Akhirnya saya datangi kantor BKD dan menanyakan masalah ini, serta menceritakan masalahnya, tapi katanya kalau tidak ada formulir registrasi, maka tidak bisa diterima, ungkapnya.

Ia mengaku putus asa dan pilih pulang ke rumah.

SAMBUNGAN

Menurutnya, seharusnya pelamar seperti dirinya tidak harus mengalami kendala akibat kegagalan sistem yang diberlakukan.

Bukan saya saja yang mengalami kesulitan seperti ini, dikhawatirkan pelamar lain juga menghadapi masalah yang sama, ujarnya. (edo)

DARI HALAMAN 9

Pelaku Curanmor ...................................................................................................dari halaman 9 Komnas HAM ................................................................dari halaman 9 motor di daerah Wajok yang ditinggal pelakunya.

Mungkin pelaku ini takut, lantaran rekannya ditangkap, sehingga motor itu ditinggalkannya, ungkapnya.

Untuk mencari pelaku,

lanjut Wisnu, jajarannya masih terus melakukan pedalaman kasus. Agar tidak menjadi korban kejahatan, kami meminta warga agar lebih waspada dan memantau gerak-gerik orang

yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak kepolisian, katanya.

Wisnu meminta warga agar terus mengaktifkan Poskamling di lingkungannya. Kejadian kebanyakan

akibat kelalaian. Agar tidak terus terjadi, kami minta supaya saling membantu menjaga lingkungannya.

Terutama menjadi polisi bagi kita sendiri, tegas Wisnu. (sul)

Pagar Beton ..................................................................................................................dari halaman 9 mengaku tidak mengeluarkan izin atas pembangunan pagar beton tersebut. BP2T tidak ada mengeluarkan izin IMB kepada PT Bumi Raya.

Tetapi saya tidak tahu juga kalau di Dinas Cipta Karya, apakah ada usulan atau tidak. Karena sebelum diproses BP2T, harus melewati Cipta Karya dulu, ujar Junaidi kepada Harian Rakyat Kalbar belum lama ini.

Pagar beton sepanjang ribuan meter milik PT Bumi Raya ini diprotes warga, karena dibangun di depan pemukiman warga dan tingginya tidak sesuai aturan. Parahnya lagi, pagar yang sudah dibangun setinggi 3 meter itu melanggar Perda tentang Ketertiban Umum. Junaidi mengaku terkejut dan berjanji akan memberikan sanksi pada PT Bumi Raya yang sudah melanggar aturan.

Kita akan cek dulu, apakah yang bersangkutan punya izin di Cipta Karya atau tidak.

Kalau tidak ada, kita akan tindak sesuai peraturan, tegas Junaidi.

Dijelaskan Junaidi, dalam membangun pagar ada dasar dan ketentuan. Termasuk syarat-syarat tinggi bangunan. Pagar depan tingginya maksimal 1,2 meter hingga 1,5 meter, itu juga harus transparan. Untuk pagar belakang, maksimal tingginya

2 meter. Sisi kanan dan kiri maksimal tingginya 1,5 meter. Ini harus dipatuhi, tegas Junaidi.

Junaidi berjanji akan merekomendasikan Dinas Cipta Karya untuk mengecek masalah ini. Dari pengawas penertiban (Wastib) akan turun ke lapangan. Mereka akan memberikan teguran, mulai teguran pertama hingga untuk ketiga kalinya. Mungkin Wastib akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mengeksekusi, karena bangunan pagar ini melanggar aturan dan tak punya izin, tegas Junaidi.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo menegaskan, jika pagar milik PT Bumi Raya melanggar ketertiban umum dan tidak mempunyai izin dari Pemkot, maka pihaknya akan membongkar pagar tersebut.

Jika sudah mengganggu ketertiban umum, dan apabila mereka tidak memiliki IMB. Satpol PP bisa bergerak sendiri untuk membongkarnya. Kita akan berkoordinasi dengan BP2T dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya, tegas Haryadi.

Ketika wartawan koran ini mencoba mengkonfirmasi ke kantor Bumi Raya Utama Group, Jalan Adisucipto,

Sungai Raya, Kubu Raya, malah diusir security bernama Suhardi. Dia tidak mengizinkan wartawan masuk ke kantor bekas perusahaan kayu terbesar di Kalbar itu.

Alasannya para bos Bumi Raya tidak memperbolehkan wartawan untuk meliput di kantor tersebut.

Di sini tidak ada yang bisa dikonďŹ rmasi, bosnya tidak ada, di luar kota semua.

Bos juga pesan, jika ada wartawan datang, tidak diperkenankan masuk, singkatnya Berita sebelumnya, Warga Jalan Sutoyo, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan tepat di belakang Sekolah Immanuel mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tembok (pagar beton) milik PT Bumi Raya. Bahkan warga juga meminta agar tembok itu dibongkar.

PT Bumi Raya tidak pernah sosialisasi, tapi langsung main bangun tembok saja. Nah, sekarang malah mau menutup akses jalan kami dari depan jalan utama hingga ke rumah kami mau ditutup dengan dibangun tembok. Parahnya Bumi Raya mau membangun pagar tepat di depan rumah kami, kata Samad, 53, Senin (22/9).

Samad dan tiga tetang-

ganya komplain ke pihak Bumi Raya. Namun pihak Bumi Raya beralasan hanya mau membuat pembatas saja. Kami komplain, pihak Bumi Raya beralasan hanya mau mendirikan pembatas saja, tapi sekarang malah buat pondasi tiang dari tiang besi, kesal Samad.

Menurutnya, utusan PT Bumi Raya pernah mendatanginya yang menyampaikan rencana membangun tembok tepat di depan rumahnya dan tiga tetangganya. Ada orang Bumi Raya ke sini, menggunakan baju rapi dan berdasi datang kepada saya, bilang tembok mau dibangun di depan rumah kami. Emangnya kami ini dianggap lele? Mau di tembok segala? Seperti mau dijadikan kolam saja, kesal Samad.

Ia mengatakan, bersama tiga tetangganya itu tidak setuju atas pembangunan tembok tersebut. Apalagi menghalangi jarak pandang dan menghalangi rumahnya.

Kami tidak setuju, PT Bumi Raya melakukan ini. Rumah kami sudah di pagar, sekarang mau dibangun tembok.

Kan jelek jadinya pandangan. Rumah kami jadi tertutup, tegas Samad.

Laporan: Deska Irnansyafara Editor: Hamka Saptono

rentan terjadi pelanggaran HAM. Humas Komnas HAM Perwakilan Kalbar itu juga menyatakan, dengar keterangan umum tersebut akan menggelar enam kasus, yakni dari masyarakat adat Dayak Iban dan masyarakat adat Semunying

Jaya dari Kalbar. Lalu dari masyarakat adat Dayak Batulasung (suku Dayak Meratus) Kalimantan Selatan.

Kemudian dengar keterangan umum dari masyarakat adat Ketemenggungan Nanga Siyai dari Kalbar dan masyarakat

adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae dari Kalimantan Timur. Selain itu masyarakat adat Dayak Janah Jari (Dayak Maanyan) Kalimantan Tengah, dan dengar keterangan umum dari masyarakat adat Punan Dulau, Kalimantan Utara. (oxa)

DPRD Desak ....................................................................dari halaman 9 mengatakan segera menindaknya.

Kita segera menutup Transera (Transera Family Karaoke, red), singkat Haryadi sembari meninggalkan wartawan Rakyat Kalbar.

Kini pernyataan Walikota Pontianak, Sutarmidji SH MHum berjanji akan menutup Transera Family Karaoke dipertanyakan. Apakah Walikota dua periode ini bisa menepati janjinya.

Walikota Pontianak H Sutarmidji SH MHum sebelumnya mengatakan tidak

merasa memberikan izin atas Transera Family Karaoke yang bangunannya persis berhadapan dengan Masjid Sirajul Islam, Jalan Merdeka Barat, Pontianak Kota tersebut. Anehnya, bangunan karaoke itu sudah berdiri megah dan siap beroperasional. Tentu saja sudah mendapatkan izin atau legalitas dari Pemkot Pontianak.

Tak ada izinnya itu.

Makanya anggota dewan itu kalau ngomong, harus dipahami dulu. Saya sudah tanya ke BP2T (Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu), jangan keluarkan izinnya. Saya tegaskan, tidak boleh ada izin di situ. Kalau dia Transera Karaoke buka, kita akan tutup, kata Sutarmidji, Selasa (22/7) lalu.

Dikatakan Sutarmidji, apabila ada anggota DPRD Kota Pontianak mengatakan, pengusaha sekarang buat dulu bangunan, baru mengurus izin, itu salah, ini tidak bisa.

Depan masjid tidak bisa, kalaupun ada yang mengeluarkan izinnya, saya cabut lagi izinnya, tegasnya kala itu. (dsk)

Unggah Video ..............................................................dari halaman 9 Malam minggu kemarin kami memantau pelaku di rumahnya di Griya Serdang, Kramatwatu. Tetapi tim akhirnya berhasil menangkap di salah satu Mall (MOS) di Kota Serang, ujar Nurullah, Minggu (28/9).

Nurullah mengatakan, selain menangkap pelaku timnya juga berhasil mengamankan satu unit CPU komputer yang didug a digunakan pelaku untuk mengunggah video mesum dirinya bersama IF, pemeran wanita. Kami juga mengamankan sejumlah alat bukti lain, tambahnya.

Sementara Kasubdit II Ditkrimsus Polda Banten AKBP Dadang Suherli, mengatakan skenario penangkapan terhadap pelaku FR setelah IF melakukan komunikasi akhirnya keduanya berjanjian pertemuan di MOS sekitar pukul 16.00 WIB. Nah di sanalah petugas berhasil membekuk FR, ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, FR sempat mengancam IF jika tidak memberikan sejumlah uang maka FR akan kembali menyebarkan video mesum tersebut. Jadi pertemuan itu bermotifkan uang, ka-

tanya.

Sementara untuk mempertangungjawabkan kejahatannya, kata Dadang, pelaku FR dikenakan pasal berlapis, yaitu Undang-undang pornografi, dan ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Saat pemeriksaan, FR mengaku motif penyebaran perbuatan mesumnya terhadap IF tenaga kerja sukerala (TKS) Dinas kesehatan Pemprov Banten, diduga karena rasa cemburu dan kesal terhadap IF karena memutuskan jalinan kasih secara sepihak. (jpnn)

30 Anggota DPRD Sekadau

Resmi Dilantik

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Selasa, 30 September 2014

SEBANYAK 30 anggota DPRD Sekadau periode 2014-2019 resmi dilantik, Senin (29/9). Proses pelantikan digelar dalam Sidang Paripurna Istimewa itu dihadiri langsung Wakil Gubernur Kalbar, Cristiandy Sanjaya SE MM. Hadir juga Bupati Sekadau Simon Petrus SSos MSi, Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Khammazaro W, dan Kapolres Sekadua AKBP Agus Triatmaja SIk. Hadir juga Wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi, Sekda Sekadau Drs Yohanes Jhon MM, serta sejumlah tamu dan undangan lainnya.

Prosesi pelantikan 30 anggota DPRD Sekadau periode 2014-2019 itu berlangsung khidmat dan sakral. Selain pelantikan, dilakukan penyerahan estafet kepemimpinan dewan dari pimpinan yang lama ke pimpinan dewan yang baru.

Ratusan warga dan sanak family para anggota dewan yang dilantik tampak hadir memenuhi

Ruang Sidang DPRD Sekadau. Sejumlah warga bahkan disiapkan tempat duduk khusus di beberapa titik, dekat lokasi acara pelantikan.

Prosesi pelantikan juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sebelum undangan memasuki ruang sidang, sejumlah anggota kepolisian melakukan sterilisasi, bahkan dengan menggunakan metal detector.

Prosesi pelantikan ini menandakan berakhirnya masa tugas anggota DPRD Sekadau periode 2009-2014. Selain itu, pelantikan juga menandakan dimulainya tugas anggota DPRD Sekadau periode 20142-2019.

Digelarnya pelantikan ini, masyarakat berharap para anggota dewan yang baru bisa mengemban tugasnya sesuai amanah yang sudah diberikan. Masyarakat sangat berharap para anggota DPRD yang baru bisa membuat Kabupaten Sekadau lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. (*)

Foto dan Narasi: Abdu Syukri ST

DAFTAR ANGGOTA DPRD SEKADAU 2014-2019 • No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 •

Sekretaris Dewan Kabupaten Sekadau, Nurhadi SIp

Wakil Ketua DPRD Sekadau, H Isnaini SIp MSi saat membuka Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Sekadau periode 2014-2019.

Perwakilan anggota DPRD Sekadau memandatangani berita acara pengambilan sumpah janji

Ketua PN Sanggau saat menandatangani berita acara pelantikan

Unsur Forkompinda yang menghadiri acara pelantikan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dapil I Kecamatan Sekadau Hilir (9 Kursi) Nama Hermanto alias Titi Negek, S. Sos Teguh Arif Hardianto Herman A Bakar, S. Sos Markus, SH, MH Yuhilda Harahap H. Isnaini, S. Ip, M. SI Mulyadi Alif Abun Tono, SP

Asal Partai PDI Perjuangan PDI Perjuangan Nasdem PAN Demokrat PKPI Golkar Gerindra Hanura

Perolehan Suara Pribadi Caleg 1.495 1.492 1.218 2.721 1.188 2.016 824 1.991 822

Dapil II Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Mahap (12 Kursi) Nama Aron, SH Hasan, SE Hendri Suhendar Handi Albertus Pinus, S. Sos, MH Radius Effendy A. David Servasius Selasio, SE Drs. Paulus Subarno, M. Si Muslimin Ir. Indra Brata Muhammad Jais

Asal Partai Demokrat Demokrat Gerindra Gerindra PDI Perjuangan PDI Perjuangan Hanura Hanura Nasdem Golkar PKPI PAN

Perolehan Suara Pribadi Caleg 2.991 1.858 2.522 2.106 1.616 1.202 1.370 1.051 2.322 768 792 644

Dapil III Kecamatan Belitang Hilir, Belitang dan Belitang Hulu (9 Kursi) Nama Musa. A Herculanus, T Subandrio, SH. MH Yodi Setiawan Liri Muri, SE Jeffray Raja Tugam, SE Muhammad, S. Sos Damre Sapejo Mohamad Saleh

Asal Partai PDI Perjuangan PDI Perjuangan Nasdem Gerindra Hanura Demokrat PAN PKPI Golkar

Perolehan Suara Pribadi Caleg 2.647 950 3.275 1.562 1.486 1.358 1.219 756 735

Pengambilan Sumpah janji anggota DPRD Sekadau periode 2014-2019

Wakil Gubernur Kalbar saat menghadiri pelantikan anggota DPRD Sekadau

Ketua Sementara DPRD Sekadau, Albertus Pinus SSos MH saat memimpin Sidang Paripurna Pelantikan Dewan

Anggota dewan periode 2009-2014 yang hadir saat sidang paripurna, kemarin

Rohaniwan dan anggota DPRD Sekadau menunggu pelantikan

Anggota DPRD Sekadau Periode 2009-2014 yang hadir

Anggota DPRD Sekadau foto bersama usai pelantikan

Undangan yang hadir saat pelantikan