30 Oktober 2014

THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 2.500,-

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Kamis, 30 Oktober 2014

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Tukang Sate Ditangkap Polisi

Lebay atau Carmuk?

Mursidah, ibunda Muhammad Arsyad. IST

JAKARTA-RK. Penangka- Polri Jangan Hanya pan Mabes Polri terhadap Muhammad Arsyad atau Berani Hadapi Rakyat Arsyad Assegaf alias Imen Kecil, Mestinya Lebih (23), seorang warga Cira- Giat Tangkap Koruptor cas, Jakarta Timur, karena dituding membully Presiden Joko Widodo di akun media sosial, facebook, miliknya saat Pilpres 2014 disesalkan banyak pihak. Yang jadi sasaran tembak kekecewaan adalah polisi. Lebay atau hanya cari muka (Carmuk)?

Halaman 6

Sawit Bukan Malapetaka Tapi Meningkatkan Ekonomi

Cornelis

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Rakyat dan Presidennya di Tengah Perseteruan Merah Putih dengan Indonesia Hebat

Ikut DPR Novanto atau DPR Pramono?

Daniel Johan: Terjadi Tindak Otoriter dari Mayoritas yang Ada di DPR Zulfadhli : Rakyat yang Dirugikan Karena Tandingan Tersebut

Mana Kedewasaan Berpolitiknya, Mana?

BUBARKAN JAK

JAKARTA-RK. Perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan akhirnya memasuki fase puncak. KIH yang dimotori PDI Perjuangan memutuskan membentuk DPR RI tandingan setelah KMP menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan.

Halaman 7

JAKARTA-RK. Almarhum Presiden KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur pernah menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti anak Taman Kanak-kanak (TK).

Halaman 6

PENSIUN SANTAI Mantan Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono foto bersama pengunjung Pondok Indah Mall di Jakarta Selatan. Foto ini diunggah di akun Instagram @aniyudhoyono beberapa saat lalu (Rabu, 29/10). Akun Instagram @ aniyudhoyono kembali aktif sejak Selasa (28/10) dengan mengunggah satu foto yang memperlihatkan SBY dan Ani Yuhoyono duduk di taman di kediaman mereka di Cikeas. Saat direpro, foto di atas telah disukai 5.685 kali dan 251 komentar.

PONTIANAK-RK. Pengusaha perkebunan sawit lebih senang berinvestasi di Kalbar. Sayangnya, masih ditemukan pengusaha perkebunan yang mengabaikan peraturan pemerintah Kalbar. Pemerintah mengatur pengusaha agar bisa ikut andil meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kita menyesalkan, Halaman 7

Mantan Wagub Kalbar Drs H Djawari Tutup Usia

FOTO REPRO

PONTIANAK-RK. Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar periode 1998-2003, Drs H Djawari wafat di kediamannya, Jalan Surya, Gang Surya Gading nomor 6, Pontianak, Rabu (29/10) pukul 13.45.

Djawari merupakan putra Kalbar asal Kabupaten Sambas. Sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Kalbar pada 27 April 1998, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi saat itu merupakan masa permulaan era reformasi. Satu periode memimpin Kalbar, telah banyak memberikan prestasi yang

Bayar Denda Rp60 Juta Pesawat Singapura Dilepas PONTIANAK-RK. Sehari diperiksa pasukan TNI Angkatan Udara (AU) Lanud Supadio Pontianak, pilot pesawat latih penerbangan sipil Singapura milik PaciďŹ c Flight Service Pty LTD, Tan Chin

Halaman 6

Pilot pesawat Singapura hormat kepada Danlanud Supadio sebelum melanjutkan penerbangan.

OCSYA ADE CP-RK

Etape Pertama Pontianak-Ngabang

klik!

www.rakyat-kalbar.com

Team Iran Sapu Bersih Juara, Timor Leste Menyerah di Jungkat PONTIANAK -RK. Sebanyak team 19 pembalap sepeda yang berlaga di Tour De Khatulistiwa yang diselenggarakan di Kalbar dengan rute atau etape Pontianak-Ngabang berjarak tempuh 171,5 Km berlangsung lancar. Pembalap dari Timor Leste dinyatakan gugur duluan dan menggantungkan sepedanya di ruas Jalan Jungkat, Kabupaten Pontianak. Sedangkan juara Tour De Khatulistiwa ini disapu bersih pembalap Iran.

Pembalap Timor Leste ini kurang semangat, karena rekannya tidak mampu mengayuh sepedanya. Padahal jarak tempuhnya masih sangat jauh. Selain Timor Leste, ada sepuluh pembalap

klik!

Ikut DPR Novanto atau DPR Pramono?

-- Macam kekuasaan tuh dibawak mati jak.

Klik! website: www.rakyat-kalbar.com

Momentum pergantian tahun hijriah selalu mengingatkan umat Islam pada peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah. Suatu peristiwa penting yang menjadi dasar di balik penetapan kalender hijriyah.

Tentu bukan tanpa alasan Khalifah Umar bin Khattab menetapkan hijrah sebagai dasar bagi Halaman 6

Halaman 6

Muhammad Said Didu @saididu

Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd

Berharap anggota DPR yg masih memiliki hati nurani bersatu memperbaiki DPR dan mencari solusi melawan anggota yg hanya berebut kekuasaan

Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif

SAMMY NOT A SLIM BOY @NOTASLIMBOY

Vie_Vie_Kum @Vie_Kumalasari

Parlemen Indonesia: Dibayar Untuk Berantem.

Prihatin rezim sekarang @monethamrin: #SaveTukangSate @JTmor: SBY belum pernah penjarakan rakyat nya karena dianggap menghina Presiden.

Hans DaVid @hansdavidian

Rachland Nashidik @ranabaja

Gua ada feeling DPR sekarang tu bakalan entertaining banget....

Kekuasaan politik adalah sarana untuk kemaslahatan publik. Bukan alat untuk mendisiplinkan moral orang. #SaveTukangSate

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

HARIAN

Hijrah

www.rakyat-kalbar.com

Injet-injet Semut

Rakyat Kalbar

yang tak dapat melanjutkan perlombaan karena kecapekan. Bahkan ada yang pingsan dan mendapatkan perawatan medis.

Mungkin karena faktor cuaca di daerah garis Khatulistiwa, sebentar panas sebentar hujan.

Tidak tahan dan kurang berstamina, satu team berjumlah empat orang asal Timor Leste tak satupun sampai di garis ďŹ nish. Bahkan salah seorang pembalap hanya sampai di ruas Jalan Jungkat, dikarenakan bersenggolan dengan pembalap lain hingga cedera dan tak dapat melanjutkan di

Kia dan dua siswa penerbangan asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Mr Z Heng Chia dan Xiang Bo Hong dilepaskan, Rabu (29/10).

Tentunya tidak sembarang dilepaskan.

Pilot warga Singapura dan dua siswa warga RRT itu terlebih dahulu membayar denda Rp60 juta kepada Halaman 7

Rakyat Kalbar

Tersangka Korupsi PAD Ferry Penyeberangan Segera Disidangkan Berkas kasus tindak pidana korupsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ferry penyeberangan yang menjerat mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dishubkominfo Kota Pontianak, Sy Muharrom, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kasus tindak pidana korupsi ini ditangani Halaman 7

Koran penyebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Oktober 2014

2

Eko Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Negara

Moratorium CPNS Tidak Kaku

BERUNTUNG bagi peminat kursi CPNS yang bisa ikut dan syukur-syukur lolos seleksi tahun ini. Pasalnya, mulai tahun depan hingga 2020, tidak akan ada lagi rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10).

Lantas, bagaimana mengatasi kemungkinan kekurangan pegawai lantaran dalam rentang lima tahun itu sudah pasti banyak PNS pensiun?

Berikut wawancara wartawan JPNN, dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, Selasa (28/10) lalu. +Bapak sudah mengetahui pernyataan MenPAN-RB mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun?

-Iya, iya, benar. +Bisa dijabarkan mengenai kebijakan itu?

-Selama lima tahun ke depan, seluruh instansi harus melakukan penataan pegawainya. Selama lima tahun itu, seluruh instansi harus memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal. Kita harapkan seluruh pimpinan instansi melakukan efisiensi pegawai. +Bagaimana jika daerah mengalami kekurangan pegawai, karena toh setiap tahun ada yang pensiun?

-Saya kira tidak akan terjadi kekurangan pegawai. Moratorium CPNS selama dua tahun di era pemerintahan SBY-Boediono, yakni 2010-1011, saat itu juga tidak terjadi kekurangan pegawai. Sedangkan khusus untuk tenaga guru dan tenaga medis, selama masa moratorium era SBY-Boediono, tetap dilakukan rekrutmen. +Maksudnya moratorium tidak kaku?

Saat moratorium era Pak SBY, khusus tenaga guru dan medis juga tetap dibuka penerimaan. Nah, saya kira nanti juga akan seperti itu. Tapi prin-

Antisipasi

Satu Pasien Ebola Butuh 150 Liter Air Bersih Setiap Hari

Ilustrasi

Liberia dan sejumlah negara di kawasan Afrika Barat lainnya yang terkena dampak terparah virus Ebola bukan hanya membutuhkan bantuan medis, tapi juga pasokan air bersih. "Air adalah bagian penting bagi perawatan pasien Ebola. Kita selalu berbicara soal perawatan medis yang memang penting tapi kita jarang melihat pentingnya air bersih," ujar Regional Communication Specialist UNICEF Laurent Duvillier kepada Russia Today (Selasa, 28/10).

Ia menjelaskan, setiap satu pasien penderita Ebola membutuhkan setidaknya 150 liter air bersih. Air tersebut selain untuk minum, membersihkan pakaian serta tubuh pasien penderita Ebola juga digunakan untuk mencuci pakaian dan mensterilkan tubuh serta pakaian yang dikenakan oleh dokter dan perawat yang menangani Ebola.

Jumlah kebutuhan air satu pasien Ebola sekitar 10 kali lipat kebutuhan air manusia biasa yang memerlukan 15 liter air setiap harinya. "Itu adalah tantangan besar," ujarnya sambil menambahkan bahwa jumlah penderita Ebola saat ini semakin meningkat sehingga tingkat kebutuhan air besih pun semakin tinggi.

"Jadi kita sedang mencari kemungkinan yang berbeda, kita melakukan pengeboran lubang sumur dan kita juga berurusan dengan perusahaan air untuk memastikan bahwa pasokan tidak ada gangguan," terang Duvillier.

"Ada dua kekhawatiran saat ini. Yakni, memastikan bahwa tidak akan ada gangguan dalam penyediaan air dan memastikan kualitas air yang dipasok," tandasnya. (Rmol).

sipnya, seluruh instansi harus melakukan penataan pegawai dan mengoptimalkan pegawai yang ada tanpa harus merekrut yang baru. +Anda menyebut penataan pegawai, seperti apa itu?

-Begini, jika ada suatu daerah yang kelebihan pegawai, maka bisa dimutasi ke daerah lain yang mengalami kekurangan. Jadi, yang kelebihan, pegawainya digeser ke daerah lain. Misalnya, Kota Bekasi kelebihan guru, maka bisa digeser ke Kabupaten Bekasi. +Semudah itukah? Bukankah di era otonomi daerah ini pegawai di daerah menjadi urusan kepala daerah?

-Tidak lagi seperti itu. Dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, urusan pengaturan kepegawaian tetap dikendalikan pemerintah pusat.

+Pemerintah pusat yang akan melakukan pendistribusian pegawai?

-Undang-undang ASN menggunakan istilah Pegawai Negara Republik Indonesia. Sebelumnya ada istilah pegawai pusat, ada pegawai daerah. Sekarang tidak. Dengan demikian, pemerintah pusat punya kewenangan untuk melakukan optimalisasi pegawai yang ada di seluruh Indonesia, bila melakukan pendistribusian sesuai kebutuhan.

Re- editing : Andry Ilustrasi : MasjekOtakiri

Dapat Listrik 60 Ribu Watt, Lubuk Tajau Bakal Terang

S EKADAU -RK. Wakil Bupati Sekadau, Rupinus, meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kalai Sago Lubuk, Desa Lubuk Tajau, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, yang berkapasitas 60.000 watt pada Rabu (29/10).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, Adrianto Gondokusumo, staf ahli Bupati Sekadau Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Hernimus, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sekadau, JS. Batur, Kepala Badan Peresmian PLTMH Lubuk Tajau. - Hartono/Humas Pemkab Sekadau Kepegawaian Daerah syarakat Lubuk Tajau yang secara swadaya beru(BKD), Markus Aron Aput, Camat Nanga Taman, Afronius Akim Se- saha membangun PLTMH. Di samping itu, Rupinus han, Kepala Desa Lubuk Tajau, Simkim, Manager berharap agar sungai dan PLTMH ini ke depan Lembaga Energi Hijau selaku pelaksana teknis bisa ditata supaya tampak indah sekaligus dijadiPLTMH, Kalay Sago Lubuk Tajau serta tokoh ma- kan aset pariwisata, di Desa Lubuk Tajau. Harus syarakat ikut mendampingi Wakil Bupati Sekadau. bersih, asri, nyaman dan tertata rapi serta budaya Wabup Rupinus mengigatkan, kepada ma- terjaga dan keamanan terjamin hingga orang dari syarakat Lubuk Tajau supaya menjaga hutan luar akan datang sehingga pada ujungnya akan untuk kelestarian sumber air di Desa Lubuk menghasikan inkam bagi desa, papar Wabup.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Tajau, Simkim Tajau. Salah satu cara adalah dengan melakukan penghijauan di wilayah desa. Tanam menyatakan, sumber dana pengerjaan pembangupohon yang menghasilkan buah, seperti du- nan PLTMH bersumber dari swadaya masyarakat, rian, petai, jengkol dan lainnya, ujar Rupinus. pemerintah daerah dan Lembaga Energi Hijau. Jika Suksesnya pembangunan PLTMH ini, Rupinus dihitung total biaya keseluruhan pembangunan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ma- PLTMH sebesar Rp 914.343.500. Kami atas nama

warga Desa Lubuk Tajau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah maupun pihak lembaga yang memberikan bantuan serta pihakpihak donatur lainnya.

Selama 69 tahun warga Lubuk Tajau menantikan adanya aliran listrik di desa ini, ungkap Simkim.

Manager Lembaga Hijau, Ian menjelaskan, PLTMH Kalay Sago berdaya sebesar 60.000 watt, sedangkan daya yang terpakai untuk mengaliri arus listrik ke 200-an kepala keluarga (KK) sebesar 20.000 watt. Dengan demikian ada surplus 40.000 watt dan listrik yang dialiri untuk sementara hanya malam h a r i s a j a , u c a p n y a .

Ian menambahkan, selain melaksanakan teknis pengerjaan PLTMH, Lembaga Hijau juga melakukan kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat di bidang perekonomian. Seperti, pembinaan pembuatan kerajinan anyaman serta memberikan bantuan bibit tanaman yang memiliki multi manfaat termasuk untuk penghijauan. Atas kepercayaan kepada Lembaga Hijau, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau dan kami akan terus melakukan pendampingan melalui tenaga teknis pengoperasian PLTMH ini, paparnya. (bdu)

Sertifikasi Guru Bakal Makin Berat SURABAYA-RK. Era pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) selesai. Mulai 2015, guruguru yang ingin mengantongi sertifikat pendidik harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).

Meski waktu pendidikan lebih lama, hasilnya diyakini akan lebih baik. Tetapi prosesnya lebih berat.

Direktur PPG, Unesa Lutfiah Nurlaela menyatakan, pemerintah hampir pasti memilih PPG dalam pelaksanaan sertifikasi guru mendatang.

Namun, polanya masih dibahas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik. ''Apakah PPG seperti guru prajabatan atau PPG guru dalam jabatan. Polanya masih dibahas,'' jelas Direktur PPG, Unesa Lutfiah Nurlaela, Selasa (28/10).

Untuk PPG prajabatan, pendidikan bagi guru PAUD dan SD berlangsung selama enam bulan, sedangkan guru SMP dan SMA setahun. Masa pendidikan PPG dalam jabatan belum ditentukan.

Berdasar informasi, PPG dilaksanakan sekitar tiga bulan. Yakni, sebulan untuk pendidikan di kelas dan dua bulan praktik di lapangan. ''Pola pastinya juga sedang dibahas,'' ujarnya.

Yang pasti, hasil model PPG diyakini jauh lebih baik dan terukur dari pada PLPG. Sebab, PLPG hanya dilaksanakan sekitar sebelas hari. Model pelatihan selama PLPG hanya micro teaching, yaitu praktik mengajar. Namun, praktik hanya dilakukan saat pelatihan. Sementara itu, PPG menggunakan model real teaching. Ada praktik mengajar di lapangan selama dua bulan serta waktu setiap jenjang berbeda.

Lutfiah mengungkapkan, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan, pemerintah berkewajiban melaksanakan pendidikan ikatan dinas bagi guru dengan tempat tinggal di asrama. Namun, nantinya PPG dilaksanakan dengan model asrama atau tidak juga belum diputuskan. Sebab, dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Apalagi jumlah guru yang belum tersertifikasi, di Provinsi Jatim masih ratusan ribu.

Ketua PLPG Unesa Alimufi Arief menambahkan, pelaksanaan sertifikasi 2015 sudah pasti menggunakan PPG. Ada sekitar 280 ribu guru di Jatim yang belum ikut sertifikasi. Kuota sertifikasi 2015 untuk Jatim juga belum diketahui.

Nantinya, pola PPG memakai model in dan on sep-

erti yang diterapkan dalam pelatihan kurikulum 2013.

Guru akan mendapatkan pelatihan atau in di kelas untuk beberapa lama.

Setelah itu, mereka on keluar mengajar di kelas.

Ilustrasi Lalu, mereka dievaluasi kelemahannya selama mengajar. ''Mereka juga in dan on lagi untuk mendapatkan pelatihan dan memperbaiki kelemahan.

Sampai betul-betul mereka mampu mengajar lebih baik,'' ucapnya. Mereka yang ikut PPG adalah guru yang diangkat menjadi PNS setelah Desember 2005. (jpnn)

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Oktober 2014

3

Masyarakat Ancam Datangi Kantor PLN PPBKP: Kita Demo Besar-besaran P O N T I A N A K -RK. Pemadaman listrik yang sering dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah daerah di Kalbar seperti Kota Pontianak, Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah bisa menjadi bom waktu bagi perusahaan plat merah itu. Saat ini, ancaman akan mendatangi kantor PLN Wilayah Kalbar mulai dilontarkan para pelanggan.

Putra salah satunya. Warga Wajok Hilir, Kabupaten Pontianak ini merasa PLN tidak punya beban atas pemadaman yang sering dilakukan selama ini. Tidak hanya di Kota Pontianak dan Kubu Raya, di tempat kami juga sama, listrik padam terus. Masyarakat di sana juga sudah resah, kata Putra kepada Rakyat Kalbar di Pontianak, Rabu (29/10).

Jika PLN terpaksa melakukan pemadaman karena kerusakan mesin, kata dia, sehari atau dua hari sebelumnya mesti memberikan informasi kepada masyarakat. Ini main-main padam saja.

Listrik ini kebutuhan dan kami juga membayar, kesal Putra.

Ia mengingatkan, banyak masyarakat Wajok Hilir resah dan berencana mendatangi PLN Kalbar. Karena selama ini alasan yang diberikan sangat klasik, karena layangan, cuaca atau kondisi alam serta mesin rusak.

Kita sudah jemu dengan alasan itu. Kami menduga ada permainan oknum PLN dalam melakukan pemadaman ini. Karena pemadaman terus saja ter-

jadi, sementara kebutuhan solar setiap harinya terpenuhi, tegas Putra.

Sementara itu, Arifin, warga Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur mengungkapkan, pemadaman yang terjadi di tempatnya sangat sering, bahkan pemadaman sangat lama. Sama, padam terus. Sudah gitu lamak agik tu.

Ancorlah kalau kayak gini terus, ucapnya.

Arifin menceritakan, pernah listrik di daerahnya padam mulai dari pukul 10.00-15.00 wib.

Inilah, kalau kite salah didende, diberikan sanksi. Kalau PLN tak jelas kayak ginik, sape yang ngasik die sanksi, katanya.

Pernah, dibeberkan Arifin, warga yang ada di sekitar rumahnya hendak mendatangi kantor PLN. Tapi karena pertimbangan lain, akhirnya niat itu diurungkan.

Kite ngadapi PLN ini sudah cukup sabar. Jangan lah makin parah pelayanannye, tegasnya.

Hujatan yang ditujukan kepada PLN ketika pemadaman berlangsung juga terjadi di media sosial seperti facebook, termasuk melalui blackberry mesengger (BBM). Mulai dari bahasa yang halus hingga mencela.

Terpisah, Ketua Perkumpulan Pekerja Bangunan Kota Pontianak (PPBKP), Ibnu mendukung penuh sikap anggota DPRD

Kota Pontianak, Yandi yang meminta Manajer PLN Area Kota Pontianak, Pugi Wasi Jatmika MT mundur dari jabatannya. Ia juga meminta Yandi mendirikan posko pengaduan untuk masyarakat Kota Pontianak.

Saya mendukung langkah tegas Pak Yandi untuk masalah listrik di Kota Pontianak. Kami juga memohon Pak Yandi untuk membuka posko pengaduan. Dan memimpin langsung gerakan moral masyarakat Kota Pontianak yang merasa dirugikan oleh PLN. Kita demo sama-sama. Kalau Pak Yandi mau, ini baru yang namanya wakil rakyat menjiwai dan merasakan derita rakyat, tegas Ibnu kepada Rakyat Kalbar, Rabu (29/10).

Posko pengaduan itu, kata dia sangat penting untuk menampung keluh kesah masyarakat atas buruknya pelayanan PLN Area Kota Pontianak. Apalagi belakangan ini, selain sering pemadaman listrik, sering juga terjadi tegangan rendah. Dikhawatirkan hal ini dapat membuat alat-alat elektronik rusak.

Kita demo besar-besaran ke PLN. Tapi bukan untuk pengerusakan, tapi menunjukan ke publik jika PLN Wilayah Kalbar, khususnya Area Kota Pontianak tidak becus dalam bekerja. Apalagi akhir-akhir ini spanning

listrik rendah, ini bisa merusakan elektronik di rumah, tegasnya.

Ibnu mengungkapkan, di Batam, PLN mengganti rugi kerusakankerusakan alat elektronik yang disebabkan oleh mati hidup dan tidak stabil aliran dan tegangan (spanning rendah) ini. Kami mohon Pak Yandi membuka suatu posko supaya masyarakat bisa membawa alat-alat rusak di posko tersebut untuk meminta ganti rugi kepada PLN, harapnya.

Dikatakan Ibnu, jika PLN Wilayah Kalbar semakin buruk kinerjanya lebih baik urusan listrik diambil alih oleh Pemerintah

Provinsi Kalbar, dikelola Badan Usama Milik Daerah (BUMD).

Kalau perlu Pemprov mengambil alih PLN, usahakan PLN Wilayah Kalbar menjadi BUMD. Gubernur kita Pak Cornelis sebagai orang dekat Presiden Jokowi (Joko Widodo) coba menjembatani keinginan warga Kalbar. Masyarakat menginginkan aliran listrik merata dan terus menerus berjalan baik, tidak padam. Kalaupun padam mestinya adanya alasan logis, ujarnya.

Sudah sejak lama dan sudah beberapa kali Presiden berganti, kata Ibnu, listrik di Kalbar masih

PONTIANAK-RK. Manajer PLN Area Pontianak, Pugi Wasi Jatmika MT akhirnya menjelaskan alasan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Pontianak akhir-akhir ini. Alasannya masih sama, Rotor Generator (mesin pembangkit listrik) di Pembangkit Listirk Tenaga Gas (PLTG) Siantan rusak dan dalam tahap perbaikan.

Mesin PLTG 30 megawatt

di Siantan masih rusak dan belum selesai diperbaiki. Kira-kira pertengahan November sudah rampung. Rotor Generator yang rusak sudah kita kirim ke Jakarta untuk diperbaiki, kalau sudah selesai dikirim balik ke Pontianak.

Kita tunggu kalau sudah selesai, tidak terjadi pemadaman lagi, janji Pugi ketika dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Senin (27/10) lalu.

Pugi tidak mempermasalahkan banyaknya warga Kota Pontianak yang memprotes bahkan mencaci maki pihaknya karena melakukan pemadaman. Apalagi pemadaman yang terjadi saat ini bukan disengaja, tapi karena sistem PLN yang sedang rusak.

Boleh saja masyarakat begitu.

Masalah inikan di luar kemampuan dan prediksi kita. Dan adanya kerusakan ini, kita melakukan tindakan cepat. Kita segera mengirim mesin yang rusak untuk diperbaiki, terangnya.

Dikatakan Pugi, selama mesin rusak, pihaknya akan terus melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Karena pemakaian listrik yang tinggi dan daya saat ini berkurang, maka harus dipadamkan.

Inikan lagi defisit, makanya ada pemadaman bergilir. Pemakaian listrik harus turun untuk mengimbangi daya yang ada. Makanya banyak yang padam, itu masalahnya. Sambil menunggu mesin diperbaiki, dan sambil menunggu penambahan watt, terangnya.

Dibeberkan Pugi, pemadaman

Disperindagkop dan UKM Kota Latih Warga Buat Kerajinan Kelengkang

Ibu rumah tangga ketika mengikuti pelatihan kerajinan kain sulam Kelengkang di Gang Ramadhan, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. GUSNADI

han ini diapresiasi Camat Pontianak Tenggara, Titin Subakti. Diakuinya, kendati kerajinan kelengkang banyak terdapat di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara, namun jumlah produksi kelengkang saat ini dirasa semakin berkurang.

Kita berharap pelatihan ini dapat melahirkan pengrajin baru yang nantinya dapat meningkatkan produksi kelengkang yang sudah mulai sulit ditemui sekarang ini, harapnya.

Te r l e b i h p e n g g u n a a n kain kelengkang sendiri sudah banyak digunakan oleh masyarakat dalam momen perkawinan bernuansa melayu. Titin pun berharap, setelah pengrajin yang di-

latih dapat membuat produk kelengkang, Disperindagkop dan UKM dapat memberikan bantuan berupa pendirian sebuah galeri atau outlet khusus yang menampilkan produk sulam kain kelengkang untuk Kecamatan Pontianak Tenggara.

Peserta dilatih langsung pengrajin kelengkang dari Kelurahan Bansir Laut, Titin Sumarni. Menurut Titin, untuk membuat sebuah kerajinan kelengkang, tergantung keuletan pengrajin itu sendiri.

Misalnya untuk membuat kopiah, selendang, kerudung, sepatu, kain tanjak, teratai, selempang, bisa memakan waktu hampir 1 bulan lamanya untuk mem-

LAPORAN: ACHMAD MUNDZIRIN, SYAMSUL ARIFIN, DESKA IRNANSYAFARA EDITOR: JULIANUS RATNO

Lagi, PLN Beralasan Mesin Rusak

Hingga Besok

PONTIANAK-RK. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak menggelar pelatihan aneka kerajinan kelengkang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), Rabu (29/10) dan akan berlangsung hingga 31 Oktober, besok. Pelatihan yang dipusatkan di Gang Ramadhan, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara itu diikuti 25 orang ibu rumah tangga.

Kepala Disperindakop dan UKM Kota Pontianak, Utin Sri Lena Candramidi mengatakan, kegiatan pembinaan dan pelatihan ini selain merealisasikan usulan Musrenbang tahun 2013, juga dalam upaya melestarikan budaya Melayu. Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah dalam menumbuhkembangkan industri kreatif dan industri rumah tangga, ujarnya.

Saat ini jumlah pengrajin yang menekuni kerajinan kelengkang sangat terbatas, sehingga kata Utin, pihaknya memandang perlu untuk mengadakan pelatihan ini.

Disampingi itu, agar kerajinan kelengkang ini tidak punah serta memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta.

Diharapkan pelatihan ini dapat membantu perekonomian keluarga karena kerajinan kelengkang ini prospeknya cukup bagus dan banyak digunakan masyarakat untuk acara resepsi pernikahan dan lainnya, katanya. pembinaan dan pelati-

saja bermasalah, tidak kunjung berkembang hingga wilayah perbatasan tidak terjangkau. Ia pun meyakini Gubernur Cornelis menginginkan perubahan ini.

Jangan lagi PLN (Perusahan Listrik Negara) tapi jadikan PLK (Perusahaan Listrik Kalbar). Dan kalau bisa pekerjakan putra-putra daerah yang peduli terhadap tanah kelahiran. Sebagai orang dekat Jokowi, saya rasa Cornelis dapat mewujudkannya, ucap Ibnu.

buat 1 set kain, terangnya.

Selain itu, kata Titin, bahan benang kelengkang yang berwarna perak dan emas juga sulit didapatkan, yang harus didatangkan dari

negara Singapura Dan India, lewat sebuah toko yang secara khusus menyediakan bahan benang tersebut.

Dalam menjahit kain kelengkang, kata dia, peralatannya harus lengkap seperti kemidang (meja kecil untuk alat merajut), tali perajut, jarum tilam, lilin agar benang tidak kusut, gunting dan kain lap kecil untuk membersihkan benang kelengkang agar mengkilap.

Tangan harus dalam keadaan bersih dicuci dengan air saat pengrajin harus menjahit kelengkang. Dan apabila tangan dalam keadaan tidak bersih, maka kerajinan yang dihasilkan pun dipastikan akan berubah warna seperti kuning dan biru, ujar Titin.

Untuk menjadi pengrajin handal membuat kelengkang, ia mengatakan, harus rajin berlatih secara rutin, sebab dalam membuat kerajinan kelengkang membutuhkan sebuah ketelatenan. (agn)

RALAT IKLAN UNDANGAN RAPAT HARI SELASA 21 OKTOBER 2014 UNDANGAN RAPAT Kepada segenap Pemegang Saham PT TANAKAPUAS MAKMUR dimohon kehadirannya untuk mengikuti RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT TANAKAPUAS MAKMUR yang akan dilaksanakan pada : Hari / tanggal : Rabu, 05 Nopember 2014 Jam : 10.00 WIB Acara : - Penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan - Penggantian Pengurus Perusahaan.

- Rencana Penjualan seluruh Asset Perusahaan - Lain – lain Tempat : Kantor Notaris Sri Ratnaningsih, SH d/a Ruko Dargo Indah Plaza Blok B No. 4, Semarang.

Tertanda Dewan Komisaris

bergilir ini dilakukan selama tiga hari sekali dalam kurun waktu Satu hingga dua jam lamanya.

Warga harus memahami kondisi PLN, mesin kami sedang rusak dan tidak ada gantinya (mesin cadangan). Kalau mesin berkapasitas kecil mungkin bisa cepat kita ganti dengan cadangan, inikan kapasitasnya besar, ucapnya.

Ada masalah lain yang menggangu kinerja PLN Area Pontianak, kata Pugi warga di wilayah Siantan mendemo dan memprotes mesin berkapasitas 20 MW beroperasi. Beberapa minggu ini mesin kita di Jungkat 20 MW didemo dan distop oleh warga dan tidak boleh beroperasi. Warga nuntut ganti rugi. Masalahnya inikan demi kepentingan dan listrik kita bersama. Karena adanya masalah itu, dan mesin 20 MW tidak beropeasi. Maka pemadaman harus dilakukan lebih banyak lagi, tegasnya.

Pugi pun mengimbau kepada masyarakat Kota Pontianak agar melakukan pemakaian listrik seefesien mungkin. Pelanggan kalau bisa menghemat. Kalau malam siapkan genset, dan lampu emergency jika ada pemadaman, sarannya.

Pugi menambahkan, PLN Area Pontianak juga berencana menambah daya listrik. Mesin berkapasitas 30 megawatt (MW) dalam perencanaan pembelian. Kita sudah rencanakan untuk Kota Pontianak kita tambah daya sekitar 30 MW, pungkasnya. (dsk)

Harus Didukung Infrastruktur Jalan PONTIANAK-RK. Pakar Ekonomi dari Universitas Tanjungpura (Untan), Prof.

Eddy Suratman mengatakan, pelabuhan internasional yang diwacanakan Pemprov Kalbar akan dibangun pada tahun 2015 mendatang harus didukung fasilitas infrastruktur jalan yang memadai.

Pelabuhan bertaraf internasional itu rencananya akan dibangun di Pulau Pelapis, Kabupaten Kayong Utara. Percuma saja jika investasi sebesar Rp30 triliun dari investor Republik Rakyat Tiongkok itu tidak didukung dengan infrastruktur jalan terlebih dahulu, karena pengusaha dan masyarakat tetap saja tidak dapat menjangkaunya, kata Eddy, kemarin.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Untan Pontianak ini juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang lebih mem-

priotitaskan bangunan fisik ketimbang pembangunan jalan yang kondisinya masih hancur lebur di Kalbar.

Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pembangunan jalan yang merupakan akses utama masyarakat di Kalbar. Jika akses jalan telah baik, maka masyarakat dapat mengeluarkan hasil buminya ke kota untuk dijual, sehingga ekonomi masyarakat dengan sendirinya dapat meningkat, ujar Eddy.

Namun demikian, ia meminta agar pemerintah tetap konsisten merealisasikan pelabuhaan di Kalbar.

Pelabuhan yang mempunyai kapasistas besar sangat dinanti-nantikan oleh sebagian masyarakat dan pengusaha di Kalbar, mengingat Kalbar belum memiliki pelabuhan untuk mendukung ekspor dan impor barang, kata Eddy. (bel)

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pelaksanan Lelang tanggal 7 Oktober 2014 dan pengumuman Kedua Lelang Eksekusi pasal 6 Hak Tanggungan yang terbit di harian Rakyat Kalbar pada tanggal 30 September 2014, berdasarkan pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Retail Recovery & Coleection Center Banjarmasin beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 13-17 Banjarmasin 70111, akan melakukan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, melalui jasa pralelang PT. Trimitra Lelang Mandiri terhadap asset jaminan debitur atas nama : 1. Johny Tandra Duabidang tanah seluas 1.136 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.5237/Siantan Hulu atas nama Tan Seng Khim dan Luas 165 M2,dengan SHM No. 5238/Siantan Hulu an Tan Seng Khim, keduanya terletak di Kel Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak dijual dapat satu paket dengan harga limit Rp. 650.000.000,- Jaminan Lelang Rp. 195.000.000,2. Junaedi Tigabidang tanah seluas 1358 M2 berikut seluruh bangunan diatasnya dengan SHM No.513/Anjungan Melancar atas nama Junaedi, Sarjana Pendidikan Agama Islam , Luas 154 M2 dengan SHM No. 934/Anjungan Melancar an Junaedi, Sarjana Pendidikan Agama Islam, dan Luas 1069 M2 dengan SHM No. 935/Anjungan Melancar an Junaedi, Sarjana Pendidikan Agama Islam Ketiganya terletak di Desa Anjungan Melancar Kec. Anjongan, Kab Pontianak ( setempat dikenal Jalan Raya Anjungan KM 63 Rt 15 Rw 02) dijual dapat satu paket dengan harga limit Rp. 940.500.000,- Jaminan Lelang Rp. 282.150.000,Yang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis 06 Nopember 2014, Jam : 10.00 WIB Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Jalan Letjen Sutoyo No. 19 Pontianak Syarat-syarat lelang : 1. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL Pontianak pada PT. BNI (Persero), Tbk Cabang Pontianak No. 0076050464 dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

2. Peserta lelang / kuasanya harus mendaftarkan diri pada saat tanggal pelaksanaan lelang dengan melampirkan KTP dan NPWP penyetor.

3. Pemenang lelang diwajibkan melunasi harga lelang dalam waktu 5 ( lima ) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.

Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang dalam tenggang waktu tersebut, maka uang jaminan akan disetor ke kas Negara dan peserta lelang akan dimasukan dalam daftar hitam lelang.

4. 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawar.

5. Penawaran secara lisan dan naik-naik atau semakin meningkat.

6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai Limit.

Dalam hal peserta lelang tidak melakukan penawaran sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja kanwil yang membawahi KPKNL yang melaksanakan lelang.

7. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan / penundaan lelang maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Pontianak, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Trimitra Lelang Mandiri.

8. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan kepada PT Trimitra Lelang Mandiri di telepon (021) 86903151/2171.

Syarat-syarat lainnya akan diumumkan pada saat pelaksanaan lelang.

Pontianak, 30 Oktober 2014 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Retail Risk Group

Pro Ekbis Minggu ke : 4 (keempat) Oktober 2014 Distributor (Rp)

Eceran (Rp)

3.250 20.000 50.000 115.000 60.000 120.000 15.000 6.000 5.700 6.600 7.000 7.200

4.000 23.000 60.000 120.000 65.000 130.000 17.500 6.650 5.900 7.000 8.500 8.000 18.000 12.000

DOC Broiler Final Stock/ ekor Broiler Hidup/Kg Ayam Buras Hidup/Kg Daging Sapi/Kg Daging Babi/Kg Karkas Kambing/Kg Telur Ayam Ras/Kg Pakan Petelur Starter/Kg Pakan Petelur Grower/Kg Pakan Layer/Kg Pakan Pedaging Starter/Kg Pakan Pedaging Finisher Kulit Sapi Kulit Kambing

JAKARTA-RK. Kapasitas produksi kilang pengolahan minyak milik PT Pertamina akan diperbesar lagi. Perusahaan migas pelat merah ini menargetkan bisa meningkatkan kapasitas kilangnya, dari saat ini 1,05 juta menjadi 1,6 juta barel per hari. Guna menuju target itu, perseroan menyiapkan investasi Rp 200 triliun dalam 6 tahun ke depan atau 2020. Dengan peningkatan kapasitas kilang ini akan mengurangi ketergantungan impor BBM, ujar Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Hanung Budya, di Jakarta, Selasa (28/10).

Program itu disebut sebagai reďŹ nery development master plan (RDMP). Yakni, salah satu upaya Pertamina meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Hanung mengatakan, peningkatan kapasitas (upgrading) kilang menjadi 1,6 juta barel minyak mentah per hari itu bakal menaikkan produk BBM jenis premium hingga 3 kali lipat dan solar 2 kali lipat.

Dia menyebutkan, anggaran RDMP memang lebih tinggi ketimbang jika membangun kilang baru berkapasitas 300 ribu barel per hari dengan perkiraan USD 12 miliar. Akan tetapi, peningkatan kapasitas kilang dengan skema RDMP bisa lebih dari 2 kali dibandingkan kilang baru.

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Selasa, 11 Agustus 2014

Mata Uang AUD EUR MYR SAR SGD USD

Jual 11,592.09 16,835.96 3,786.46 3,243.39 9,873.15 12,298.00

Kamis, 30 Oktober 2014

4

Pertamina Genjot Kapasitas Produksi Minyak

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK Jenis Komoditi

Rakyat Kalbar

Beli 10,644.98 15,464.70 3,746.15 3,210.69 9,063.78 11,298.00

Selain RDMP, lanjut Hanung, Pertamina juga akan membangun kilang baru bersama mitra. Kebutuhan kilang baru untuk mencapai swasembada BBM adalah 3 unit dengan masing-masing kapasitas 300 ribu barel atau totalnya 900 ribu barel per hari. Kalau RDMP dan pembangunan 3 kilang baru ini selesai dalam 8 tahun, maka Indonesia bisa mandiri BBM pada 2022, tegasnya.

Manajer Humas Pertamina, Adiatma Sardjito menyampaikan, selain RDMP, pihaknya masih meneruskan kerja sama pembangunan kilang baru bersama Saudi Aramco Asia (SAA).

Pertamina bersama SAA berencana membangun kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari. Kemitraan dengan SAA merupakan upaya berbagi risiko, karena pembangunan kilang baru selain membutuhkan investasi besar dengan return yang rendah, juga perlu kepastian crude.

Hanya, sambung dia, pembangunan kilang dengan Saudi itu masih menunggu persetujuan insentif ďŹ skal dari pemerintah agar memenuhi keekonomiannya. Dengan demikian, kini ada 2 inisiatif Pertamina meningkatkan kapasitas kilang, yakni RDMP dan bangun kilang baru bersama mitra, ucapnya. (jpnn)

Ilustrasi

Menperin Saleh Husin Janji Pangkas Birokrasi J AKARTA -RK. Menteri Perindustrian (Men perin) Saleh Husin berjanji akan memangkas birokrasi untuk me ningkatkan pertumbuhan industri nasional. Menurutnya, industri nasional harus menjadi tuan rumah sendiri di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Sa leh Husin saat serah terima jabatan Men teri Perindustrian RI dari MS Hi dayat, di Kantor Kementerian Peridustrian RI, Jakarta, kemarin. Acara dimulai sekitar pukul 10.15 WIB hingga pukul 11.WIB. Hadir di acara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sur yo Bambang Sulisto dan beberapa asosiasi pengusaha. Jika ada ruangan kosong, silahkan dibuat ruangan untuk pengusaha supaya bisa sering ke temu dan industri dalam negeri jadi tuan sendiri, ujar Saleh.

Menurutnya, dengan per tum buhan industri yang tinggi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja baru dan pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, lanjut Saleh, pihaknya akan memangkas birokrasi yang mempersulit dunia usaha.

Ditanya program 100 harinya, politisi Partai Hanura itu bilang, pihaknya belum bisa memaparkan. Karena harus rapat koordinasi terlebih da-

Sumber: Bank Indonesia

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77 Saleh Husin

Equatoriana

hulu dengan Menko Perekonomian RI, Sofjan Djalil.

Saleh meng atakan, Presiden Jokow i meminta para menterinya untuk melak sanakan program-program yang sudah dibuatnya.

Dia terus mengelak dan coba menghindari pertanyaan wartawan terkait program barunya. Namun, setelah terus diberondong pertanyaan, akhirnya Saleh menyerah. Dia pun mengatakan, ada beberapa program yang akan dilakukannya. Program tersebut antara lain, hilirisasi industri dan hilirisasi produk pertanian.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan mengembangkan minimal 10 kawasan industri baru di luar Pulau Jawa.

S e m e n t a r a i t u , b e k a s M e n t e r i Pe r i n d u s trian RI, MS Hidayat mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dike r j a k a n o l e h m e n t e r i b a r u . S a l a h s a t u ny a adalah me ning kat kan pertumbuhan industri.

Bekas Wakil Menteri Perin dus trian RI, Alex Retraubun menambahkan, pekerjaan menteri perin dus trian sangat berat. Yaitu, me ngu rangi impor bahan baku dan pe no long. Saat ini pertumbuhan indus tri tinggi, tapi impor bahan bakunya ikut naik, timpal Alex. (Rmol).

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

HP : 081345479682

Masalah kita Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD. Hasil ini dipilih DPR dalam sidang paripurna yang menyuguhkan perdebatan panjang, Jumat (26/9) pukul 02.00, setelah dilakukan voting. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout, walau ada beberapa anggotanya tetap memberikan suara secara individu. Aksi yang dinilai sebagai drama politik ini dilakukan Demokrat, setelah opsi pilkada langsung dengan 10 syarat di luar opsi pilkada langsung dan tidak langsung lewat DPRD tidak diakomodir. Pasca walkout Demokrat, perbandingan suara menjadi tidak seimbang ketika divoting. Didukung mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar, PKS, Partai Gerindra, PAN, dan PPP, total dukungan bagi pilkada lewat DPRD mencapai 226 suara. Jauh melebihi pendukung pilkada langsung (PDIP, PKB, dan Partai Hanura) yang memiliki 135 suara. Meski Pilkada melalui DPRD merupakan aturan yang bersifat lex generalis. Yaitu, aturan yang bersifat umum berlaku di semua wilayah di Indonesia. Namun, mekanisme lex generalis tidak berlaku terhadap daerah yang memiliki aturan lex specialis, yakni aturan bagi daerah otonom yang ditetapkan dalam sebuah UU khusus. Empat daerah tersebut, yaitu DKI Jakarta dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam dengan UU Nomor 11 Tahun 2006, Daerah Istimewa Jogjakarta dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan Provinsi Papua dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008, dan sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008. Pertempuran antara Koalisi Indonesia Hebat pimpinan PDIP melawan Koalisi Merah Putih yang dimotori Partai Gerindra tampaknya masih berlanjut. Meski Koalisi Indonesia Hebat berhasil menempatkan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin Indonesia di periode mendatang, tapi lembaga legislatif justru dikuasai Koalisi Merah Putih. Apalagi Partai Demokrat memilih menjadi penyeimbang diantara kedua koalisi tersebut. Jokowi-JK yang akan dilantik pada Oktober mendatang langsung menghadapi sejumlah permasalahan negara. Salah satunya, masalah energi nasional seperti krisis listrik, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester kedua tahun ini masih menjalankan periode anggaran yang dirancang era Presiden SBY. Menurut anda?

HARIAN

THE POLITICAL NEWS REFERENCE

Sumber : inilah.com

Tanggapan

Sms Warga Latihan Tiap Hari Selamat pagi untuk pak WaliKota. Tolong diperingatkan kepada para guru pembina SDN 34 Pontianak Kota (Kota Baru) agar tidak mengadakan latihan drumband setiap hari.

Kami masyarakat yang tinggal di sekitar SDN itu merasa terganggu waktu istirahat kami. Latihannya tidak mengenal waktu, atas perhatian Pak Walikota kami ucapkan terimakasih.

085750053139 5-10-2014

08.57

Jangan Menyusahkan Rakyat PLN memang kurang axxr. Begitu selesai pelantikan Presiden Jokowi langsung dipadamkan. Ini sepertinya sudah direncanakan. Sifat begini sudah menjadi kapitalis. Sadarlah pegawai PLN. Ingat! kerja, kerja dan kerja, tapi kerja yang benar jangan menyusahkan rakyat, terlalu.

085348090038 21-10-2014

16.19

Kalau DPRD memilih Gubernur Kxlx, tak akan pernah lagi mendapat gubernur oxg xx. Selama pilihan langsung ini baru dapat. Infrastruktur yang diutamakan oleh pak xxxs selama beliau menjabat dua periode. Lihatlah jalan antar kampung, dulunya jalan tikus sekarang sudah bisa dilewati motor, malah mobil dan beraspal lagi. Inilah buah dari hasil pemilihan langsung.

Tapi kalau nanti Pilkada lewat DPRD? Lihatlah itu apa yang dikerjakan sebelum gubernur xx. Karena jarang mereka mencalonkan orang daerah. Jadi yang terpilih pun bukan orang daerah. Kalau bukan orang setempat, mana ia mau membangun, paling ia nabung-nabung selama menjadi gubernur.

081348005786 29-9-2014

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

16.13

Kalau Pilkada dipilih DPRD, berarti rakyat tidak perlu diatur UUD lagi bro! Untuk apa menaati peraturan lagi, pemerintah hanya ngurus pemerintah, rakyat ngurus rakyat bro. Jangan pake duit rakyat untuk pilkada. Kalian kan ada bosnya, kalau pake duit rakyat berarti korupsi 081256126967 1-10-2014

577868

12.55

CARA MUDAH MUDAH PASANG PASANG IKLAN IKLAN CARA

di Harian Hubungi :

Hotline : (0561). 768677 HP. 0852 0852 4541 4541 1544 1544 HP. bisa SMS SMS dan dan BBM BBM bisa (PIN: 73F2B87C) 73F2B87C) (PIN:

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos Media Group Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Arteri Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Julianus Ratno, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar. Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannah.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Obyeah, M. Fahrizal. Illustrator: MasjekOtakiri. Website: Hendra Ramawan (Koord), Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Syamsul Arifin, Andreas, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP. Kubu Raya: Arisandy. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin, Jalan Bintara, Kapuas Kiri Hilir, Tel. 0813-5211-2659. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 08565231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Julia Novitasari (Admin). Distribusi: Abubakar (Koord), Susanto, Ferry Firmansyah. Event Organizer: Fajar Handhika.

Keuangan: Nurbani (Manajer). Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan: Ahmad Jais (Manajer), Abdul Hadi. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 02178840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 7.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Harga Eceran Pontianak-Kubu Raya: Rp 2.500, Langganan: Rp 65.000/bulan (Luar Kota tambah ongkos kirim). Harga Eceran Mempawah-Singkawang-Bengkayang-Sambas: Rp 3.000, Langganan: Rp 70.000/bulan. Harga Eceran Landak-Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu- Kayong Utara-Ketapang: Rp 3.500, Langganan: Rp 75.000.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rakyat-kalbar.com

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Oktober 2014

Menkumham Jangan jadi Hakim PPP

Sepakat

Yasonna Laoly: Pak Presiden Perintahkan Kami

Inilah Susunan AKD DPRD Sekadau

J A K A R T A -RK. Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly yang mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP versi Romahurmuziy blunder. Keputusan itu, dinilai Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf melanggar kaidah-kaidah hukum yang ada.

Aroma kepentingan politik dalam keputusan tersebut menurut Asep, sangat terasa dibandingkan proses penegakan hukum yang adil bagi semua warga negara.

Keputusan ini melanggar banyak kaidah hukum. Tidak salah jika masyarakat menilai keputusan tersebut kental kepentingan politiknya. Ada kesan PDIP ingin menambah barisan Koalisi Indonesia Hebat melalui keputusan itu, kata kata Asep seperti dilansir JPNN.com, Rabu (29/10).

Prinsip hukum yang pertama yakni asas kesamaan di depan hukum menurut Asep telah dilanggar. Laoly, menurutnya telah berpihak ke kubu Romy yang saat ini tengah berseteru dengan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA).

Dalam kondisi seperti ini lanjutnya, Menkumham tidak boleh serta-merta memproses permohonan dari kubu Romy saja, karena dengan

SEKADAU-RK. Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sekadau periode 2014-2019 sudah terbentuk. Senin (27/10) lalu, komisi-komisi telah ditetapkan melalui rapat paripurna.

Sementara fraksi-fraksi sudah terlebih dahulu ditetapkan pada 23 Oktober.

Adapun Komisi DPRD Sekadau terbagi atas tiga komisi, masing-masing Komisi A, B dan C. Komisi A membidangi legislasi dan produk-produk hukum, Komisi B membidangi pembangunan dan Komisi C mengurusi pendidikan, kesehatan dan sosial.

Komisi A terdiri dari sembilan orang anggota yakni Negek (PDIP), Subandrio (Nasdem), Hendri Suhendar (Gerindra), Aron (Demokrat) Muhammad (PAN), A. David (Hanura), Mohamad Saleh (Golkar), Indra Brata (PKPI) dan Hermanto (PDIP). Negek dipercaya sebagai ketua komisi A dan Subandrio sebagai wakil ketua dan Hendri Suhendar sebagai sekretaris komisi.

Komisi B yang juga terdiri dari sembilan orang anggota terdiri dari H. Isnaini (Golkar) ditunjuk sebagai komandan komisi. Adapun anggota komisi B lainnya yakni Liri Muri (Hanura) yang juga menjabat wakil ketua komisi, Musa A (PDIP) sekaligus sekretaris komisi, Yodi Setiawan (Gerindra), Hasan (Demokrat), Muhammad Jais (PAN), Abuntono (Hanura), Teguh Arif Hardianto (Nasdem), dan Yuhilda Harahap (PKPI).

Komisi C juga diisi sembilan orang anggota. Yakni Paulus Subarno (Nasdem), Herman (PAN), Herculanus T (PDIP), Mulyadi Alip (Gerindra), Markus (Demokrat), Servasius Selasio (Hanura), Muslimin (Golkar), Radius Effendy (PDIP) dan Damre Sepejo (PKPI). Komisi C diketuai Paulus Subarno dengan Herman sebagai wakil ketua dan Herculanus T sebagai sekretaris.

Komisi-komisi DPRD ditetapkan dalam paripurna yang dipimpin ketua sementara tanggal 27 oktober kemarin. Terbentuk tiga komisi yang masing-masing diberi nomenklatur komisi A, B dan C, kata Ketua Komisi C Paulus Subarno ketika berbincang dengan wartawan di gedung DPRD Sekadau, kemarin.

Selain komisi, alat kelengkapan DPRD Sekadau lainnya seperti fraksifraksi DPRD juga sudah terbentuk.

Lembaga DPRD Sekadau terdiri dari delapan fraksi yang kesemuanya fraksi murni atau tidak ada fraksi gabungan beberapa parpol.

Fraksi-fraksi DPRD Sekadau antara lain PDI Perjuangan yang diketuai Radius Effendy dengan anggota Herculanus T, Hermanto, Albertus Pinus, Negek dan Musa A. Fraksi Gerindra diketuai Hendri Suhendar dengan anggota Mulyadi Alip, Yodi Setiawan dan Handi. Fraksi Demokrat diketuai Aron dengan anggota Hasan, Jeffray Raja Tugam dan Markus.

Fraksi Hanura diketuai Abuntono dengan anggota Liri Muri, Servasius Selasio dan A David. Fraksi Partai Nasdem dipimpin Paulus Subarno dengan anggota Teguh Arif Hardianto dan Subandrio.

Fraksi PAN diisi tiga anggota yakni Muhammad (ketua), Muhammad Jais dan Herman. Fraksi Golkar juga diisi tiga anggota dengan H. Isnaini sebagai ketua fraksi, Muslimin sebagai wakil ketua fraksi dan Mohamad Saleh sebagai sekretaris. Fraksi kedelapan yakni PKPI diketuai Yuhilda Harahap dengan anggota Indra Brata dan Damre Sepejo. (bdu)

Dikatakan Yasonna, kalau masalah internal PPP dibiarkan berlarut maka tidak mungkin akan selesai.

Pasalnya, kedua kubu tidak ada yang menunjukkan niat untuk berkompromi.

Coba dibayangkan, kalau di sini nanti muktamar, di sana muktamar, berarti ada dua muktamar. Tapi yang ini tidak mau datang, yang sana tidak mau datang juga, jelasnya.

Karenanya, politikus PDI Perjuangan menegaskan bahwa Kemenkumham memilih mengakui kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya. Pasalnya, muktAksi protes puluhan aktivis Forum Penegak Konstitusi PPP di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (29/10) amar yang menghasilkan M siang. FOTO: JPNN.COM Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP itu sudah selesai memproses langsung seperti lan. Pengadilan-lah kemudian pengaduan, kalau memang digelar. ini, maka menutup peluang yang memutuskan siapa yang sudah sesuai maka MahkaApalagi, kata Yasonna, kubu SDA untuk mendaft- berhak mendafarkan dan mah Partai saja yang mesetelah dipelajari ternyata arkan hasil muktamarnya. Kemenkumham baru wajib mutuskan, kata Guru Besar Muktamar PPP di Surabaya Harusnya menurut Asep, mengeluarkan surat keputu- Hukum Tata Negara itu. memang tidak bertentangan umumkan saja pendaftaran san. Ini malah Menkumham Ditemui usai menghadiri dengan AD/ART PPP. Angyang diajukan kubu Romy, jadi Hakim, tegasnya. perayaan HUT Partai Golkar garan dasar PPP, muktamar jika tidak ada yang keberatan, Kemenkumham, kata Asep, di Jakarta, Selasa (28/10) kan keputusan tertinggi, bermaka proses pendaftaran tidak bisa bertindak sebagai malam, Menteri Hukum dan dasarkan muktamar ini sudah bisa dilaksanakan. lembaga peradilan dan men- HAM (Menkumham) Yasonna jelas. Jadi kita tidak ingin Sebaliknya kata Asep, jika terinya tidak bisa pula ber- H Laoly mempertahankan memperpanjang masalah, ada keberatan dari kubu SDA, tindak sebagai hakim yang keputusannya meng akui terangnya. proses pendaftaran harus di- bisa memutuskan siapa yang kepengurusan PPP hasil Meski begitu, Yasonna tunda sampai ada keputusan salah dan siapa yang benar. Muktamar VIII Surabaya. mengaku akan terus memberi hukum terhadap dua kubu Kemenkumham dalam hal Menurutnya, keputusan itu perhatian terhadap masalah yang bertikai yang dikeluar- ini hanya mengesahkan apa sudah sesuai dengan arahan PPP. Ia juga berharap, kedua kan oleh Mahkamah Partai yang sudah menjadi keputu- Presiden Joko Widodo. Pak kubu dapat menemukan solusesuai UU Parpol. san hukum.

Presiden perintahkan kami si terbaik dan kembali rujuk.

Kalau masih bertikai, harus Pengadilan saja tidak juga selesaikan masalah, jangan Re-editing: Julianus Ratno diselesaikan melalui pengadi- serta-merta menerima semua buat keruh, katanya.

Jokowi Diminta Pecat Yasonna Pakar: Pimpinan DPR dan Menkumham Sama-sama Salah

J A K A R T A -RK. Forum Penegak Konstitusi Partai Persatuan Pembangunan (FPK PPP) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Yasonna Hamonangan Laoly dari Kabinet Kerja. Hal itu disampaikan Kordinator FPK PPP, Lendi Oktapriandi menanggapi dikeluarkannya pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP yang merujuk ke hasil Muktamar kubu Romahurmuziy di Surabaya.

Jika tidak melakukan tindakan tegas, maka kami umat Islam juga curiga Jokowi punya agenda khusus memecah belah umat Islam, tegasnya saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (29/10) siang.

Ia juga menilai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly sengaja mencederai perasaan umat Islam. Selain berorasi, para aktivis juga membentangkan spanduk yang berisi kecaman dan tuntutan agar Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly untuk mundur dari jabatannya.

Lendi Oktapriandi menegaskan, patut diduga menteri yang baru dilantik itu memiliki agenda memecah belah umat Islam dengan turut bermain dalam konflik di tubuh PPP. Kalau Menkumham tidak bersedia mencabut SK pengesahan hasil muktamar liar

Buka Pendaftaran Diklat Otomotif, Study Ilmu Perbengkelan Mobil & Motor di garansi sampai bisa, Hub. Bintasik Telp.(0561) 767508, Hp. 081345708984

DIBUTUHKAN SEGERA CHEF & COOK HELPER ACCOUNTING, Syarat: wanita berpengalaman. utk PT Win One Karaoke Jl Budi Karya Komp Villa Gamma D1-D4 HP. 085249089969

Pijat Tradisional Terima panggilan dan Refleksi khusus Htl.hubungi NAELA. 085387313230.

ALISHA. 082352849311 No sms

PELUANG INCOME Modal 100 rb, Hasil jutaan rupiah

(tanpa kerja) (www.indofxexpress.com)

IKLAN

(0561)768677

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB/SMS”BERMINAT”

0822 7681 5430 0877 6819 1666

HUB TELP.

7089235

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

ADI

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENERIMA PANGGIL AN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN HUB: BANG ABU

0813 4806 2271 0856 5085 7244 KEBUGARAN JOGJA DEWI

Untuk Pria dan Wanita

IKLAN & LANGGANAN

Melayani : Pijat Tradisional, lulur, steam body, Facial, Totok Wajah, Perut, Payudara dan Organ Kewanitaan, Terapi Telinga, Terkilir, Salah Urat, Baby Spa, yang ditangani Tenagatenaga muda Profesional

Ditangani Pria dan Wanita

AC & FULL Luas Parkir

Bisa di tempat dan Siap Melayani Panggilan

Mami Lilis Telp. 08125568 1866 0561-763137

dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam, tegas Lendi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut mengkritisi langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya yang digelar kubu Romahurmuziy.

Menurutnya, langkah menteri anyar itu merupakan blunder yang sangat fatal.

Tindakan Menkum HAM ini saya angg ap keliru,

salah, juga blunder. Ini blunder politik namanya, kata Refly di Jakarta, Rabu (29/10).

Refly mengatakan, UU Partai Politik jelas mengatur bahwa masalah internal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perubahan kepengurusan bisa disahkan. Karena itu, keputusan Yassona bertentangan dengan undang-undang.

Namu Refly melihat kesalahan yang sama juga dilakukan pimpinan DPR

RI. Pasalnya, mereka memberi pengakuan terhadap pergantian pimpinan fraksi yang diajukan oleh kubu Suryadharma Ali. Menurutnya, pimpinan DPR harusnya juga menunggu konflik internal selesai sebelum mengakui keputusan yang dibuat salah satu kubu. Jadi dua-duanya salah. Kalau pimpinan DPR saya anggap salah, kalau Menkum HAM, selain keliru, salah, juga blunder, pungkas Refly. (jpnn)

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Hotline (0561). 768677

Jl. KH. Ahmad Dahlan/Jl.Cendana No.201

INFORMASI PEMASANGAN

itu, kita pantas menduga ada agenda untuk menghancurkan dan memecah belah umat Islam, karena PPP adalah rumah besar umat Islam yang dibentuk para ulama. Kalau tidak dicabut, agenda ini sangat tampak nyata, tegas Lendi Oktapriandi saat menggelar aksi, Rabu (29/10) siang.

Seperti diketahui, konflik internal PPP yang melahirkan dualisme kepengurusan hasil Muktamar VII tahun 2011 di Bandung dan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan secara tidak sah di Surabaya, belum ada penyelesaiannya baik secara internal PPP maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Lendi, Muktamar VIII PPP yang dilakukan oleh sekelompok oknum PPP di Surabaya pada tanggal 1517 Oktober 2014 adalah Muktamar yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP yang menghendaki adanya perdamaian atau islah di antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar VII Bandung. Di saat para ulama dan tokoh Islam di PPP mengupayakan islah, tiba-tiba Menkumham mengeluarkan SK Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 yang mengesahkan hasil Muktamar di Surabaya.

Karena itu, kami mendesak agar SK tersebut segera dibatalkan. Dan Menkumham harus mundur dari jabatannya

Informasi Pemasangan I K L A N

Iklan Baris & Paket Murah Pendaftaran Diklat

5

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM

SiNGKAWANG

Menjual :

Dedi Dewanto 0812 5605 6477

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

SAMBAS Muhammad Ridho 0852 4569 8977

SINTANG Darmansyah 0853 2887 9844

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

LANGGANAN

MELAWI SUKARTADJI 0852 4508 4541

HP 081257222726

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Oktober 2014

6

Team Iran .............................................................................................................................................................dari halaman 1 Mantan Wagub .......................dari halaman 1 etape pertama.

Tadi jatuh dengan pembalap lain, ada lecet sedikit, di perut, lengan kiri dan kanan, kata Ello Simao pembalap asal Timor Leste bernomor punggung 82 yang mengakhiri etapenya di menit 60 dan terpaksa harus menyimpan sepedanya di bus yang telah disiapkan panitia, Rabu (29/10).

Walau tidak mencapai finish, Ello berharap tetap dapat melakukan etape berikutnya dengan keadaan fit atas luka yang dialaminya tersebut. Mudah-mudahan besok bisa melanjutkan lomba, kalau dari panitia membolehkan dan saya siap ikut kembali, ungkapnya bersemangat.

Tak lama setelah Ello Simao, rekannya turut tidak bisa melanjutkan etape, dikarenakan tidak mampu akan panasnya cuaca di Kalbar.

Pembalap ini kelelahan lantaran kondisi tubuhnya kurang fit, mulai keberangkatan dari daerah asalnya ke Kalbar.

Tadi malam tidur sampai larut malam, makanya kurang fit. Lagi pula sudah kurang semangat, karena sudah jauh dari rombongan dan sudah ada rekan satu team yang tidak melanjutkan etape, ujar Orlando, pembalap Timor Leste bernomor punggung 84 yang mengaku cuaca di Kalbar menyerap di kulitnya.

Sedangkan pembalap asal Kenya, Antonio Martinus juga tidak dapat melanjutkan

etape perlombaan, dikarenakan tak mampu lagi mengayuh sepedanya. Apalagi velg sepeda tempurnya patah, itu diketahui setelah dinaikkan ke dalam bus panitia.

Adapun yang meraih juara Tour De Khatulistiwa disapu bersih pembalap dari Iran. Mereka Hosein Askari nomor punggung 54, Zargari Amir nomor punggung 51 dan Moazemigodarzi nomor punggung 54 pada urutan ketiga.

Hadiahnya yang mereka dapatkan, uang tunai Rp8,5 juta untuk juara pertama, Rp4,5 juta juara kedua dan Rp2,5 juta juara tiga.

Laporan: Gusnadi Editor: Hamka Saptono

mengangkat nama Kalbar di pentas nasional.

Saya sebagai Gubernur Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian beliau sebagai warga Kalbar yang telah menjabat Wakil Gubernur Kalbar, masa bakti 1998-2003.

Semoga jasa-jasa almarhum menjadi pahala dan diterima Tuhan Yang Maha Esa, ungkap Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar, kemarin.

Djawari meninggal dunia pada usia 74 tahun dan disemayamkan di rumah duka.

Rencananya akan dimakamkan hari ini, Kamis (30/10).

Saya dan keluarga beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merasa sedih dan turut berdukacita kepada keluarga almarhum, dan berdoa semoga arwah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ungkap Cornelis.

(Humas Pemprov Kalbar)

Bubarkan Jak .............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Saat itu, Juli 2001. Setelah Gusdur lengser, ternyata politikus-politikus di Senayan masih terkesan menunjukkan tingkah polah lebih buruk dari siswa TK dengan menjungkirbalikkan meja, nyaris saling pukul dalam sidang paripurna, dan terbaru saling berebut kekuasaan tanpa memikirkan rakyat sebagai pemilihnya.

Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi munculnya pimpinan DPR tandingan seiring dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mendapat jatah posisi di pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan (AKD). Menurutnya, adanya pimpinan DPR tandingan menunjukkan para politikus belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi

sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita.

Politikus kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi, kata Yusril, saat dimintai tanggapannya oleh JPNN tentang pimpinan DPR versi KMP dan versi KIH, Rabu (29/10).

Seperti diketahui, KIH yang dimotori PDIP membentuk pimpinan DPR tandingan. Dipercaya sebagai Ketua DPR versi KIH adalah Pramono Anung dari PDIP, dengan wakil ketua antara lain Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Langkah KIH itu sebagai respon atas dominasi KMP yang menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya KMP juga sudah menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR seperti Setya Novanto dari Golkar, Agus Her-

manto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, Fadli Zon dari Gerindra dan Taufik Kurniawan dari PAN. Menurut Yusril, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional, cetusnya.

Intinya, kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Kedepankan kedewasaan

berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan, pungkasnya.

Sementara, Pakar hukum tata negara Indonesia lainnya, Refly Harun mengkritisi langkah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya yang digelar kubu Romahurmuziy.

Menurutnya, langkah menteri anyar itu merupakan blunder yang sangat fatal.

Tindakan Menkum HAM ini saya anggap keliru, salah, juga blunder. Ini blunder politik namanya, kata Refly di Jakarta.

Refly mengatakan, UU Partai Politik jelas mengatur bahwa masalah internal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perubahan kepengurusan bisa disahkan.

Karena itu, keputusan Yassona bertentangan dengan undang-

undang.

Namun, Refly melihat kesalahan yang sama juga dilakukan pimpinan DPR RI. Pasalnya, mereka memberi pengakuan terhadap pergantian pimpinan fraksi yang diajukan oleh kubu Suryadharma Ali. Menurutnya, pimpinan DPR harusnya juga menunggu konflik internal selesai sebelum mengakui keputusan yang dibuat salah satu kubu.

Jadi dua-duanya salah. Kalau pimpinan DPR saya anggap salah, kalau Menkum HAM, selain keliru, salah, juga blunder, pungkas Refly.

Dengan kisruh tak berujung di Senayan ini, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow mewacanakan pembubaran DPR RI. Dua kubu di DPR sama-sama bersifat arogan.

Sebaiknya dibubarkan saja (DPR), dua-duanya (KIH atau KMP) sudah sangat arogan. Saya melihat ada cara praktek otoriterisme di

DPR, ujar Jeirry Sumampow kepada JPNN di Jakarta.

Sikap arogan terlihat dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Kemudian, pada pemilihan AKD yang berujung munculnya dua kubu pimpinan DPR. Cara-caranya sangat kasar, tak diberi kesempatan bicara. DPR kerjanya bicara mewakili rakyat.

Kalau bicara saja enggak bisa, mic sudah mati itu sudah berbahaya, terangnya.

Menghadapi kondisi ini, Jeirry menyarankan sudah saatnya Sekretariat Jenderal DPR RI ikut bersikap. Caranya, dengan tidak memfasilitasi kegiatan yang dilakukan kedua kubu.

Langkah ini bisa saja. Setjen tidak punya kewenangan menentukan mana yang sah dan yang tidak. Apalagi dua-duanya mengaku pimpinan DPR yang sah, katanya.

Re-editing: Mohamad iQbaL

Hijrah ....................................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 penetapan perhitungan kalender bagi kaum muslimin.

Hijrah memiliki makna yang sangat dalam. Peristiwa fenomenal yang menjadi semacam landasan pacu bagi berkembangnya Islam hingga ke penjuru dunia.

Tidak terbayang rasanya, jika Nabi Muhammad tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk berhijrah di tengah tekanan-tekanan secara sosial ekonomi maupun politik dari bangsa Arab Mekkah ketika itu.

Hijrah bermakna pindah. Istilah hijrah sudah lama berkembang dalam kepustakaan Islam. Hal ini disebabkan karena sebutan hijrah itu mempunyai makna tersendiri lebih dari sekedar harfiyahnya.

Hijrah memiliki hikmah yang luar biasa, baik bagi seseorang, maupun suatu bangsa.

Secara umum hijrah dapat dibagi dua, hijrah fisik dan hijrah nilai .

Hijrah fisik, lebih bersifat temporal dan kondisional. Tidak ada keharusan permanen terhadap hijrah jenis ini.

Hijrah fisik sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Berbeda dengan hijrah nilai yang mengidikasikan adanya keharusan yang bersifat permanen.

Hijrah nilai dimaksudkan adalah pindah dari sifat-sifat buruk ke sifat yang baik. Dari perbuatanperbuatan buruk ke perbuatan baik, demikian seterusnya. Inilah hijrah yang sesungguhnya.

Butuh keberanian bagi bangsa ini memulai hijrah jika tidak mau terus-terusan dengan kondisi seperti ini. Aktualisasi nilai-nilai hijrah sudah harus ditanamkan pada se-

luruh instrumen bangsa. Termasuk para penegak hukum yang saat ini terus menjadi sorotan.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum sudah tidak bisa disembunyikan. Masyarakat pun mulai bertanya-tanya, siapa lagi yang akan menegakkan supremasi hukum di negeri ini.

Selain keberanian, hijrah juga membutuhkan kesabaran dan keuletan. Butuh proses untuk mengetahui hikmah di balik hijrah.

Demikian pula bagi suatu bangsa.

Untuk memperbaiki kondisi bangsa, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kerja keras dan cerdas serta proses yang kontinu.

Kesalehan individu tidaklah cukup untuk mengaktualisasikan

nilai hijrah, tanpa dibarengi kesalehan sosial. Harus ada sikap keberagamaan yang terintegarasi.

Realitas kehidupan yang berkembang kini, kesenjangan antara nilai-nilai agama di satu pihak dan praktik keagamaan umat di pihak lain masih menganga cukup lebar.

Kesenjangan itu timbul dari sikap dan pola keberagamaan yang parsial dan dikotomis.

Ketaatan religius sekadar dipahami sebagai kepatuhan dalan menjalankan ibadah yang sifatnya vertikal antara manusia dan Tuhan, serta kesalehan individu dipertentangkan dengan kesalehan sosial.

Akibatnya, umat melihat agama sebagai ajaran yang lebih menekankan aspek ritual formal itu sebagai domain yang terpisah atau kurang memiliki keterkai-

tan dengan persoalan kemanusiaan atau kehidupan sosial yang konkret.

Iman hanya berlaku ketika di majelis taklim dan Masjid, sementara ketika berada di kantor, di jalanan imannya entah ke mana, hilang begitu saja.

Tidak sulit menemukan orang yang selalu cari aman dalam beragama dewasa ini. Agama dipermainkan dan diposisikan tidak lebih seperti komoditas yang bisa dieksploitasi seenaknya untuk menghasilkan keuntungan materi.

Ajaran agama dipilah-pilah semaunya, mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya dijalankan. Namun, jika ada ajaran agama yang bertabrakan dengan kepentingan duniawinya,

dicampakkan.

Agama disekat-sekat semaunya dan sekenanya. Sehingga muncullah kesan seakan agama hanya mengurusi ibadah langsung (mahdhah).

Untuk urusan salat, zakat, puasa, dan haji, mereka jelas mengambil dari tuntunan agama. Mereka dengan gamblang menyebutkan dalil-dalilnya.

Sementara untuk urusan ekonomi, sosial, politik, pendidikan (termasuk pendidikan anak dan keluarga), mereka tidak pernah mengambil dari tuntunan agama.

Dalihnya, agama tidak mengatur urusan-urusan tersebut. Sungguh ironi. Padahal agama mengurus semua hal, dari yang paling besar sampai kecil, dari yang vital hingga sepele. (Kiram Akbar)

Lebay atau ....................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Pengamat politik, DR Muhammad AS Hikam, bertanya kenapa Polri tidak pernah kapok membuat blunder dengan kasus-kasus penangkapan semena-mena dengan dalih pencemaran nama baik yang sebenarnya tidak perlu dan malah kontra-produktif.

Saya mempertanyakan, apakah Polri sedang mengalami krisis percaya diri yang begitu mendalam sehingga perlu-perlunya bertingkah seperti itu? Ataukah ini cuma sekadar ekonomisme dalam nalar yang kini berkecamuk dan hegemonik di lingkaran elite Polri? tanya Hikam, lewat Facebook miliknya, (Rabu, 29/10).

Tanya dia lagi, Atau ini semacam bahan untuk politisasi agar Presiden Jokowi terkena awu anget alias abu panas dari serangan-serangan terhadap beliau sebagai implikasi penangkapan terhadap MA? .

Menurut mantan menteri era Presiden Abdurrahman Wahid ini, kasus bully membully terhadap Jokowi seharusnya diletakkan dalam proporsi yang tepat dan dalam konteks yang layak. Bullying di Medsos pada masa kampanye Pilpres atau Pileg merupakan salah satu dampak dan resiko dari keterbukaan politik yang ada dan, konsekuensinya, pihak aparat penegak hukum harus menyiapkan diri menghadapinya.

Termasuk dalam hal ini, memahami dinamika masyarakat dan bagaimana menyikapi pelaksanaan hak asasi tersebut secara proporsional. Bukan cuma main tangkap yang terkesan tidak konsisten dan serampangan. Bukankah kalau Polri

mau konsisten maka ia harus juga menangkap semua pembully capres lainnya, Prabowo Subianto? ujar Hikam.

Apalagi, lanjut dia, dalam proses menangkap si MA ini, Polri melakukannya tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dicemarkan. Padahal pencemaran nama baik adalah delik aduan dan Jokowi pada saat itu belum jadi presiden.

Sehingga, dia belum bisa dikategorikam sebagai lambang negara, yang jika dilecehkan barulah bukan lagi delik aduan.

Celakanya, kasus penangkapan lebay ini bisa digoreng menjadi sebuah politisasi dan alat propaganda yang berpotensi merugikan presiden dan pemerintahannya yang masih baru, terangnya.

Hikam mengungkapkan, perilaku lebay Polri bisa diinterpretasikan seolah-seolah Presiden baru menggunakan kekuasaan untuk membungkam para pengritik. Padahal, faktanya sangat berbeda; Jokowi adalah sosok yang tidak takut dengan segala macam kritik, kecaman, bully, dan sebagainya, selama dia menjadi pejabat, mulai walikota sampai RI-1.

Justru karena kesabaran beliau yg sangat mencolok saat dibully itu sehingga ucapan aku rapopo dengan cepat menjadi ikon dan trade mark Presiden Jokowi yang dikenal di seluruh tanah air, karena hal itu menunjukkan toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki wong Solo itu, tutur Hikam.

Seharusnya, tambah dia, kasuskasus yang sering diberi label pencemaran nama baik itu mem-

buat Polri lebih introspektif dan waspada dalam bertindak, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan publik di negeri ini, agar dirinya tidak semakin dicitrakan buruk oleh publik.

Jangan sampai gara-gara tindakan yang lebay itu malah menciptakan maraknya teori konspirasi bahwa penangkapan MA ini adalah refleksi adanya saling jebak di antara oknum-oknum elit Polri yang sedang Carmuk kepada Presiden baru, tajam ia menyindir.

Hikam mengimbuh, Dan yang lebih penting lagi, Polri jangan terkesan hanya berani kalau menghadapi rakyat kecil seperti AM yang seorang pekerja tusuk sate. Polri mestinya lebih giat menangkapi koruptor dan pelaku kekerasan yang berbahaya bagi republik ini .

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendri Yosoningrat, pada tanggal 27 Juli 2014 telah melaporkan, atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran gambar pornografi Jokowi, melalui media sosial.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam akun Facebooknya, Imen memotong wajah Jokowi dan Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Kemudian wajahwajah mereka ditempelkan atau disambungkan ke sejumlah foto model porno yang tengah bugil, dalam berbagai adegan. Tindakan itu dilakukannya saat masa kampanye Pilpres lalu.

Ia kemudian dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 29 Juncto Pasal

4. Kemudian, ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE. Namun, analisa dari pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda, berbeda.

Menurut dia, Jokowi sendiri lah yang melaporkan hal ini ke Mabes Polri.

Walau dibenarkan oleh UU, saya berharap Jokowi mau mencabut gugatan terebut karena bagaimanapun apa yang disampaikan masyarakat pada saat hingar bingar kampanye pada pilpres kemarin adalah bagian dari proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat untuk menyuarakan keyakinannya mendapatkan pemimpin terbaik, ujar dia kepada wartawan, di Jakarta.

Analisa Khairul berdasar kepada pasal 72 KUHP, dimana hanya yang dirugikanlah yang bisa memberikan pengaduan. Maka, dia yakin Jokowi lah yang melaporkan hal ini secara pribadi.

Ini delik aduan dan pihak kepolisian hanya menjalankan tugas atas laporan masyarakat. Yang mengadukan itu kalau deliknya pencemaran nama baik, hanya bisa dilakukan oleh yang dirugikan.Itu menurut pasal 72 KUHP. Jadi yang bisa melaporkan hal ini adalah Jokowi dan pihak kepolisian hanya menjalankan laporan Jokowi. Kecuali kalau Jokowi belum cukup umur maka laporan bisa diwakilkan, tegasnya.

Khairul menambahkan apapun yang disampaikan atau yang diposting yang bersangkutan harus dilihat

dalam konteks membangun suasana demokrasi ketika setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya dan pikirannya dan harus diterima sebagi sebuah kenyataan. Maka, menurutnya, sikap Jokowi yang melaporkan sang buruh tusuk sate adalah tidak pada tempatnya karena direspon dengan sebuah proses hukum.

Walaupun tidak salah tetapi alangkah lebih bijaksananya, kalau apa yang dilakukan itu adalah bagian dari pesta demokrasi.Kalau seseorang tidak mau dibully sebagai Capres, maka lebih baik orang tersebut jadi tukang gorengan saja. Itu paling yang membully preman yang kerap memeras, terangnya.

Terlebih, menurut Khairul, yang bersangkutan, si tukang tusuk sate, tidak punya kepentingan pribadi terhadap Jokowi. Si tukang tusuk sate bukanlah saingan Jokowi dalam Pilpres dan bukan juga bagian dari tim kampanye Capres.

Dia tidak punya kepentingan pribadi.Kalau Prabowo yang menyatakan boleh lah dia (Jokowi) menuntut.Tapi itu pun harus dilihat sebagai sebuah langkah politik bukan satu hal yang menyangkut pribadi. Prabowo juga bisa menuntut kepada pendukung Jokowi yang menuduh dia pelanggar HAM. Dia hanya berusaha untuk berpartisipasi dalam rangka memenangkan calonnya dan dalam rangka memberikan informasi siapa calon presidennya, paparnya.

Khairul meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan pihak kepolisian yang langsung menangkap sang pembully karena pihak kepoli-

sian hanya menjalankan tugasnya.

Jika Jokowi terus memaksakan agar kepolisian memproses kasus ini, maka menurutnya ini akan menjadi sebuah langkah mundur dari suasana demokrasi yang berhasil dinikmati rakyat Indonesia selama ini paskatumbangnya rezim Orde Baru.

Senada, salah seorang Putri Bung Karno menyatakan, kasus penangkapan Arsyad mengingatkan rakyat kepada zaman Orde Baru. Bahkan, seolah menghidupkan lagi zaman penjajahan dengan exorbitante rechten atau hak istimewa Gubernur Jenderal untuk membuang orang yang tidak disukai.

Masya Allah, tukang sate pendidikan SMP saja kok ditangkap. Polisi terlalu over acting atau lebay, sikap otoriter gaya diktator, ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online, di Jakarta.

Dalam pandangan Rachmawati Soekarnoputri, penyebab semua fenomena ini adalah undang-undang hasil amandemen yang begitu liberal, yang menjadikan demokrasi liberal, termasuk dampaknya kepada liberalisasi atau kebebasan mengemukakan pendapat lewat media sosial.

Jangan salahkan pemakai facebook. Polisi lepaskan saja tukang sate rakyat kecil. Dia cuma korban cyber era liberal ini, tegasnya.

Dia juga mempertanyakan Jokowi yang tidak melaporkan sendiri kasus pencemaran dan penghinaan dirinya ke pihak kepolisian. Sebab, kasus ini adalah delik aduan.

Re-editing : Mohamad iQbaL

Sambungan

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Oktober 2014

7

Ikut DPR Novanto ...............................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Akibatnya, diyakini, para Wakil Rakyat asal Kalimantan Barat yang seharusnya mewakili kepentingan pemilih masing-masing pun terbelah membela koalisi masing-masing. Yang dibuat bingung adalah rakyat selaku konstituen mereka, ikut DPR di bawah pimpinan Setya Novanto atau DPR versi Pramono Anung?

Menurut Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, upaya KIH membentuk Ketua dan Wakil Ketua DPR tandingan dilakukan karena hilangnya kepercayaan terhadap Ketua dan Wakil Ketua DPR, Setya Novanto dan kawan-kawan, yang telah dipilih melalui Paripurna DPR, beberapa waktu lalu.

Pimpinan baru sementara yang telah ditentukan akan langsung membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan tentunya dari situlah akan terbentuk komisi, ucapnya saat diwawancarai Rakyat Kalbar via seluler, Rabu (29/10).

Lanjutnya, setelah AKD terbentuk di bawah pimpinan sementara tersebut, maka komisi-komisi yang ada langsung melakukan rapat dengan Kabinet Kerja yang baru saja dilantik untuk menentukan langkah ke depan.

Pimpinan sementara yang telah ada nantinya langsung mendorong Presiden RI untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang) UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) agar pemilihan alat kelengkapan dewan dapat dipilih secara musyawarah mufakat dan tentunya demokrasi akan terlihat dari situ, jelas Johan.

Perseteruan KMP versus KIH ini seolah tanpa akhir. Kira-kira, loyalitas para Wakil Rakyat sebenarnya kemana? Ke partai masing-masing atau kepada pemilih mereka?

Hal ini bukan hanya sekedar loyalitas partai saja, namun itu merupakan sikap politik yang harus diambil karena melihat yang terjadi saat ini terjadi tindak

otoriter dari mayoritas yang ada di DPR dan hal tersebut tentunya harus dihapuskan karena menciderai demokrasi yang telah terbentuk, jawab Johan.

Menyikapi adanya DPR tandingan dari KIH, Dewan Indonesia dari Dapil Kalbar, Zulfadhli menilai langkah yang telah diambil oleh KIH merupakan hak konstitusional, namun terbentuknya ketua dan wakil ketua yang ada sekarang sudah berjalan di atas roda aturan yang berlaku.

Dalam pemilihan ketua dan wakil ketua DPR RI tentunya telah melalui proses yang panjang dan telah melewati empat kali paripurna dan sejalan pada waktu itu juga dari KIH sendiri telah diberikan kesempatan mengirimkan nama untuk alat kelengkapan dewan dan hingga akhir mereka tidak melaporkannya, sampailah terbentuk ketua dan wakil ketua sekarang, ungkap Zulfadli, juga via seluler kepada Rakyat Kalbar, malam kemarin.

Ia katakan, saat ini DPR RI dibawah kepemimpinan ketua dan wakil ketua yang ada sedang membahas alat kelengkapan dewan dan telah setengah jalan.

Tandingan yang digaungkan oleh KIH tersebut tidak mempengaruhi jalannya pembahasan alat kelengkapan dewan, tentunya karena pembahasan yang saat ini dilakukan telah sesuai dengan Tatib yang ada, ujar Zulfadhli.

Soal KIH yang akan mendorong Presiden menerbitkan Perppu MD3, Legislator Partai Golkar ini santai menjawab, jika ingin Perppu diterbitkan oleh Presiden RI, jelas harus berlandaskan alasan yang kuat. Dan, tentu saja, presiden harus meminta persetujuan kembali dari DPR sesuai ketentuan yang berlaku.

Silakan saja jika ingin mendorong presiden untuk menerbitkan Perppu MD3, tentunya harus dengan alasan yang kuat dan jelas, dan pembahasan alat kelengkapan dewan yang saat ini masih berjalan sama sekali tidak

yang tergabung di KIH (Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura ditambah PPP) telah merugikan rakyat karena DPR tak bisa bekerja. Justru, Arif menegaskan KIH ingin menyelamatkan rakyat.

Kami juga hendak selamatkan rakyat. Kami tidak mau Jokowi-JK diganggu urusan yang sifatnya pragmatik, jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat menyatakan bahwa langkah tersebut terpaksa ditempuh karena pimpinan DPR saat ini tidak cakap dalam menjalankan perannya. Hal itu bisa terlihat dalam sidang-sidang yang sudah berjalan hingga berujung dipilihnya AKD DPR tanpa melibatkan KIH yang meminta pemilihan dilakukan lewat musyawarah dan mufakat.

Kalau kita lihat persidangan kemarin gak cakap. Mana mungkin seorang pimpinan berdebat dengan anggota tentang pengalaman. Mana mungkin dari meja sidang bilang, Kami dari KMP nggak minta menteri, KIH jangan minta pimpinan (AKD) .

Kami pandang tidak perlu lagi ada pemimpin yang gak cakap, tegas Viktor.

Ia juga meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu MD3.

Untuk pilih kembali pimpinan DPR. Dan, seluruh komisi yang terbentuk tak usah diakui karena menyalahi Tatib. Pemerintah kami minta keluarkan Perppu MD3 agar DPR kembali dipimpin yang layak. Agar dewan dapat kehormatan, tutur Viktor.

Soal dasar hukum penerbitan Perppu, Jubir KIH, Arif Wibowo menerangkannya. Ia mengatakan bahwa dalam UU MD3 saat ini banyak hal yang dipertanyakan.

Apalagi, proses yang dilakukan dalam pembahasannya bersifat otoriter.

Jadi undang-undang (MD3) yang berlaku sekarang, undangundang yang didesain melahirkan kediktatoran mayoritas. Kita ingin DPR jadi lembaga yang demokratis yang diperlakukan

terganggu dan akan terus berjalan karena jika adanya tandingantandingan seperti ini yang kita kasihan kan adalah Presiden RI yang tentunya program-program beliau terhambat karena adanya tandingan dari KIH tersebut, terangnya.

Mantan Ketua DPRD Kalbar ini menambahkan, dalam waktu dekat, pembahasan mengenai AKD akan segera rampung dan ditargetkan pada hari Senin, 3 November 2014, DPR akan mulai bekerja. Biarkan saja tandingan yang ada, yang penting DPR tetap berjalan dalam membahas alat kelengkapan dewan. Jika dibiarkan berlama-lama, tentunya rakyat yang akan dirugikan atas kemoloran yang terjadi karena adanya tandingan tersebut, demikian Zulfadhli.

Peristiwa unik pembentukan DPR RI tandingan ini berlangsung kemarin. Dalam konferensi pers di ruang komisi V DPR, Juru bicara Fraksi PDIP di DPR, Arif Wibowo menyatakan KIH menunjuk Pramono Anung sebagai Ketua DPR RI yang mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Untuk mendampingi Pramono, KIH menunjuk para Wakil Ketua DPR RI sementara. Mereka adalah Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem, dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Hal itu sudah menjadi keputusan seluruh fraksi di KIH. Dengan apa yang kami sampaikan justru kita ingin menjaga demokrasi bisa berlangsung efektif agar demokrasi jalan sehat dan adil. KIH tidak melakukan kudeta. KIH menegaskan prinsip serta pendirian politiknya sebagai pendukung pemerintah yang sah dan itu adalah hak konsitutsional dan dilindungi UUD kita, kata Arif dalam konferensi pers, di DPR, Senayan Jakarta, Rabu (29/10).

Bekas Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga membantah anggapan yang dilakukan lima fraksi

sebagai sebuah tempat bersama bagi seluruh partai yang lolos parlementary threshold dalam Pemilu, ujar Arif.

Karena itu, KIH menginginkan prinsip kepemimpinan DPR mencerminkan proprosionalitas kedilan. Sikap KIH ini, tegas Arif, bukan untuk sebuah kedudukan, tapi soal bagaimana kekuasaan di DPR digunakan.

Kalau penggunaan palu simbol kekuasaan dipukulkan untuk jegal pemerintahan, tentu rakyatlah yang dirugikan. Jadi bukan soal kedudukan status tapi soal menjaga palu demokrasi bisa berlangsung tegak lurus sebagaimana yang sudah berlangsung terutama sejak reformasi, tandasnya.

Terpisah, ahli tata negara, Margarito Kamis mengatakan, boleh saja mereka menuntut presiden mengeluarkan Perppu. Silakan saja presiden keluarkan Perppu, kalau presidennya mau. Cari saja alasan untuk bikin Perppu. Saya pikir pasti akan ada kekacauan kalau itu terjadi karena tidak ada alasan kuat presiden mengeluarkan Perppu, tegasnya diwawancarai Rakyat Merdeka Online.

Imbuh Doktor Hukum Universitas Indonesia ini, Itu pasti tidak masuk akal semua. Lucu itu .

Yang bisa dilakukan presiden, lanjutnya, mungkin saja dengan berkomunikasi aktif dan cermat dengan para pimpinan KMP. Suka tak suka, dia (presiden) kan didukung KIH, sementara tindakan KIH inikan berdampak ke Beliau juga. Lakukanlah komunikasi ke KMP seperti dia komunikasi ke Ical, Prabowo, itu lebih bagus, ujar mantan staf ahli Menteri Sekretaris Negara ini.

Menurut Margarito, komunikasi presiden kepada KIH dan KMP mungkin saja membuka ruang bersatunya kembali DPR. Peran presiden untuk merekonsiliasi bisa dilakukan, tandas pria berkumis tebal ini.

Sebelumnya, Margarito mengatakan, tindakan KIH (PDIP, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP versi

Romahurmuziy) di DPR RI membentuk DPR tandingan adalah tindakan yang tidak sesuai konstitusi. Menurutnya, DPR tandingan tidak sah dan memalukan.

Sementara, Ketua DPR RI, Setya Novanto menanggapi ringan keputusan KIH tersebut. Novanto justru mengajak masyarakat untuk menilai manuver kubu KIH. Kita kan sudah melalui proses yang panjang, jadi masalah itu kita serahkan kepada rakyat yang menilai, kata Novanto kepada JPNN, di gedung DPR RI, Jakarta.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, DPR di bawah kepemimpinannya akan terus bekerja sesuai amanat konstitusi.

Apalagi, komisi-komisi di DPR sudah terbentuk.

Komisi-komisi sudah terbentuk maka sejak hari ini (kemarin), seluruh komisi yang sudah terbentuk langsung bekerja, tegas Novanto yang baru saja menerima kunjungan kerja pertama Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi.

Karenanya, Novanto tak mau mengomentari DPR tandingan.

Baginya, DPR yang terlebih dulu terbentuk sudah sesuai aturan perundangan.

Itu serahkan pada rakyat, saya serahkan untuk bisa menilai.

Yang jelas kita kerja terus sesuai dengan peraturan yang ada, undang-undang MD3 dan tatib yang sudah berjalan, tegasnya.

Konik ini berawal dari ketegangan antara KIH dengan KMP di DPR dalam pembentukan dan pengisian AKD. KIH meminta pengisian pimpinan komisi dan AKD lain dilakukan secara musyawarah dan KIH diberikan jatah kursi pimpinan. Namun, kesepakatan tidak tercapai karena KIH tak mendapat posisi 16 pimpinan komisi dan AKD. Sebab, KMP hanya mau memberikan 5 kursi pimpinan saja.

Laporan: Ari Shandy Editor: Mohamad iQbaL

Bayar Denda ..............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Perhubungan Udara memutuskan untuk membayar denda Rp60 juta dan langsung masuk kas negara. Mabes TNI juga sudah mengeluarkan security cleared sebagai syarat melintasi wilayah NKRI. Secara aturan, mereka diizinkan kembali melanjutkan penerbangan ke Singapura, kata Tedi.

Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, pesawat itu melintasi wilayah udara RI, Danlaud Supadio menegaskan, Indonesia perlu waspada. Masuknya pesawat asing ini patut menjadi pengalaman.

Tedi berharap, kejadian ini sebagai effect gadroon untuk pesawat asing yang coba-coba masuk ke wilayah udara NKRI. Dengan dipaksa turun, apabila ada pesawat asing yang masuk ke wilayah Indonesia akan mem-

pemerintah RI, karena pesawat tersebut terbang di wilayah kedaulatan NKRI tanpa izin. Denda itu dibayar melalui Dirjen Perhubungan Udara melalui Kantor Otoritas Bandara Wilayah I. Komandan Lanud Supadio Pontianak, Kolonel (Pnb) Tedi Rizalihadi mengatakan, pesawat yang dipaksa mendarat di Bandara Supadio itu diperbolehkan melanjutkan penerbangan ke Singapura. Pesawat yang kita tahan ini baru saja kita lepaskan dan melanjutkan perjalanan ke Singapura. Tentunya setelah mereka mengurus perizinan yang belum dilakukan sebelumnya, kata Tedi usai melepas keberangkatan pesawat jenis Beecheraft C90Fti King Air, Rabu (29/10) sore.

Karena melanggar UndangUndang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Dirjen

batalkan niatnya. Jadi, jangan coba-coba memasuki wilayah NKRI tanpa izin resmi. Ke depannya Angkatan Udara khususnya Komando Pertahanan Udara Nasional, siap 24 jam menjaga wilayah Indonesia dengan radar dan pesawat tempur. Ini adalah bukti nyata, bahwa kita bisa menjaga wilayah NKRI, tegas Tedi.

Dari hasil pemeriksaan terhadap ketiga warga negara asing yang tak lain awak pesawat Singapura itu, mereka mengaku kurang memahami aturan. Pada saat masuk ke wilayah NKRI, mereka hanya menunjukkan cleared dari perhubungan Malaysia. Kami jelaskan, itu adalah keliru. Karena telah memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Di mana wilayah laut Natuna dan Cina Selatan itu harus ada izin dari negara Indonesia. Kemudian mereka mohon

MUDAH

0%

SALE

60

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

+ Cashback

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345, Pontianak ELEKTRIK BIKE FS

988

ELEKTRIC BIKE IDC 778

(NEW) GARANSI

(NEW) GARANSI 7.850

FS 728-6 TREADMILL (6 FUNGSI)

(3 FUNGSI) TREADMIL MOTORIZED

18.750

23.250

Hanya

Hanya

7.588 Ribu

4.688 Ribu

RECUMBENT BIKE (NEW)

FS 4110 3M +INCLINE

TREADMIL MOTORIZED

Hanya

6.388 Ribu

Tgl 30 s/d 6 November 2014

FS 243+MP3 (4 FUNGSI) NEW

6.550

Hanya

9.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED FS 148 + INCLINE

9.950

+0%

disc upetor s e n P

Dengan CICILAN 3,6 & 12 BULAN

AIR WALKER 6.850

23.750

Hanya

Hanya

Hanya

4.888 RB

2.788 Ribu

9.988 RB

9.750 Hanya

3.988 Ribu

TREADMIL STEPPER (4 FUNGSI) NEW

FS 802 NEW ORBITRACK 9.150 Hanya

9.550

4.288 Ribu

Hanya

4.588 Ribu

FS 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Dalam hal ini perlu penambahan radar. Ke depan kita akan memasang radar di daerah Pemangkat, jelasnya.

Danlanud berharap dukungan masyarakat. Dengan adanya pangkalan udara di Liku, Kecamatan Paloh, Sambas, serta radar di Gunung Gajah Kecamatan Pemangkat, maka pelintas asing yang menggunakan udara Indonesia akan berpikir lebih lanjut.

Dengan adanya kejadian ini, perlu dipisahkan kerjasama antara militer Indonesia dan Singapura. Karena ini adalah pesawat sipil, dan pemerintah Singapura menyerahkan penanganannya mengacu pada aturan-aturan di Indonesia. Ini adalah pelanggaran yang harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku, ungkap Tedi.

Perusahaan pelatihan pener-

FS 805 SIX PACK (NEW) 6 FUNGSI

5.950 Hanya

2.688 Ribu

1.950 Hanya

1.288 Ribu

Polresta Pontianak pada tahun 2012/2013. Berkas tersangka Sy Muharrom sudah tahap dua dan kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk menjalani persidangan. Kamis lalu kami limpahkan berkasnya, kata Ipda Harsoyo, Humas Polresta Pontianak, Rabu (29/10).

Dikatakan Harsoyo, kasus tindak pidana korupsi ini tidak berhenti begitu saja.

Polisi masih melakukan pengembangan serta penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka lainnya. Pastinya kami terus melakukan penyelidikan. Karena kasus korupsi ini tidak mudah untuk menetapkan tersangka. Harus ada saksi-saksi, barang bukti

GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT

KUNJUNGI PAMERAN KAMI DI MATAHARI MALL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 1 - 2 NOVEMBER 2014

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 087818322288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

Laporan: Ocsya Ade CP Editor: Hamka Saptono

serta barang bukti pendukung lainnya yang mengarah pada tersangka baru, tegasnya.

Perlu diketahui, dugaan kasus korupsi PAD ferry penyeberangan ini muncul bukan karena laporan, melainkan temuan kepolisian dalam penyelidikan. Polisi menemukan dugaan penyimpangan dalam penyetoran PAD ke kas daerah. Ketika dilakukan gelar di Polda Kalbar, kasus ini naik menjadi tahap penyidikan dan menetapkan Sy Muharrom menjadi tersangka.

PAD yang disetorkan dari jasa penyeberangan itu, Pemkot bekerjasama dengan pihak ketiga, mulai 20122013 diduga tidak sesuai.

Sebaliknya, malah terjadi kekurangan PAD.

Mekanisme penyetoran PAD, yakni dari pihak ketiga kepada Kepala UPTD, Dinas Perhubungan 2012/2013.

Setelah itu Bendahara Pembantu Dishubkominfo menyetorkan PAD tersebut ke BPD atau Bank Kalbar. Namun dalam penyetoran ini, diduga ada penyimpangan, yakni tidak sesuai PAD yang disetorkan.

Polisi mengamankan barang bukti berupa dokumendokumen penyetoran perusahaan ke UPTD Dishubkominfo, Dokumen Dishubkominfo, serta dokumen-dokumen penyetoran PAD ke Bank BPD/Bank Kalbar.

Laporan: Syamsul AriďŹ n Editor: Hamka Saptono

Sawit Bukan ....................................................................dari halaman 1 Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat pemerintah provinsi (Pemprov), tidak dilaksanakan pengusaha perkebunan sawit di Kalbar, kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar saat memberikan kata sambutan pembukaan seminar sehari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI Kalbar) di Mahkota Hotel, Rabu (29/10).

Dikatakan Cornelis, saham perkebunan sawit di wilayah kerjanya, 60 persen dikuasai investor Malaysia dan Singapura. Banyaknya saham pengusaha luar negeri di Kalbar, diakui Gubernur, membuat ke-

KEHILANGAN

QUALITY & PRICE

bangan Singapura yang menaungi pesawat C90Gti mengaku sudah memiliki izin terbang. Bahkan, mereka sudah terbiasa melintasi wilayah udara Indonesia selama beberapa tahun belakangan.

(Baca: Paskhas TNI AU Kepung Pesawat Latih Singapura) Kami telah mengajukan rencana penerbangan sesuai dengan peraturan wilayah udara melalui Otoritas Penerbangan Sipil Singapura dan telah beroperasi di rute ini selama beberapa tahun, tanpa pemberitahuan terlebih dulu (ke pihak Indonesia), sehingga tidak perlu ada masalah, ujar juru bicara perusahaan Singapore Technologies Aerospace (ST) kepada Channel News Asia, Rabu (29/10).

Tersangka Korupsi .................................................dari halaman 1

BOOM

IDACHI SPORTS Kini Semakin

maaf dan tidak akan mengulangi kemudian hari, papar Tedi.

Mengantisipasi terjadinya pelanggaran di wilayah udara Indonesia, Tedi berharap, adanya revisi aturan yang berlaku sekarang ini. Apalagi sudah banyak pelanggaran yang terjadi, mulai dari Banda Aceh, Medan, Manado, dua kali di Halim Perdana Kusuma dan sekali di Supadio. Tentunya kita harus berani untuk melakukan revisi terhadap aturan-aturan yang sudah ada, agar efek jeranya lebih terasa bagi pelanggar. Dengan adanya revisi, maka Angkatan Udara Indonesia bisa lebih leluasa lagi dalam menindak pelanggaran yang terjadi, harapnya.

Dijelaskannya, kekuatan udara adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi dengan luasnya wilayah NKRI, pertahanan udara harus terus pasang mata.

BPKB Sepmot Honda Vario KB 5046 FG NR : MH1JF021XBK011887 NM : JF02E-1011912 A/N: MARSIANA BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

walahan pemerintah provinsi.

Terutama menagih janji atau komitmennya untuk membangun daerah. Soalnya, belum saja ditanam, atau belum panen, lahannya takeover.

Perda yang dibuat Pemprov Kalbar bukan untuk menghambat investasi perkebunan sawit di Kalbar. Justru agar pengusaha sawit taat aturan yang berlaku di Pemprov Kalbar, jelasnya.

Dikatakan Cornelis, hadirnya perkebunan sawit di Kalbar bukan untuk menjadikan malapetaka atau musibah akibat dari dampak lingkungannya. Namun masyarakat

KEHILANGAN BPKB Sepmot Honda Spacy KB 4383 FH NR : MH1JF9114BK500422 NM : JF91E-14955038 A/N: MARSIANA BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

dapat menikmatinya dengan meningkatnya perekonomian.

Saya berharap pengusaha sawit di Kalbar tidak hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan mengabaikan masyarakat di sekitarnya.

Saya tidak ingin masyarakat dibiarkan miskin dan telantar saat tanah mereka digunakan untuk lahan perkebunan. Saya minta pengusaha melakukan pendekatan sosial budaya yang arif dan bijaksana, tegas Cornelis.

Laporan: Abelnus Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN BPKB Sepmot No BPKB : 12050527 KB 4520 VE NR : MH1MC211K089707 NM : MC21E~1090242 A/N: V. ALENG BPKB tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di Meksiko, 80 Bayi Bernama Neymar

SPORT ‘Aroma Belanda’ di Skuad MU PELATIH baru Manchester United, Louis van Gaal, sepertinya ingin menghadirkan aroma Belanda dalam skuadnya. MU disebut berencana mendatangkan Memphis Depay bulan Januari mendatang.

Pemain 20 tahun itu tampil memukau di Piala Dunia 2014 lalu. Van Gaal diyakini berminat memakai servisnya di musim ini.

Seperti dilansir Daily Star, PSV Eindhoven mempertimbangkan melepas pemain mudanya itu, dengan catatan ada klub yang mengajukan harga rasional.

PSV disebut mematok harga 15 juta Pounds (293 miliar Rupiah) bagi pemain yang sering disebut sebagai The Next Cristiano Ronaldo itu. Namun demikian, MU harus sabar, pasalnya Depay baru saja menandatangani kontrak baru bersama PSV. Saya ingin mengembangkan diri saya di tim ini. Kami memulai rencana tahun kemarin dan kami ingin sukses. Saya ingin bermain meraih gelar di Belanda dan menjadi tim penting, ujarnya seperti yang dikutip givemesport.

Saya sangat senang bisa menandatangni kontrak baru dengan klub, ia memungkasi.

Selain MU, Memphis Depay juga masuk dalam daftar incaran Tottenham Hotspur dan Real Madrid. (*)

ALESSANDRO DEL PIERO

Ragukan Kans Juve di Eropa LEGENDA Juventus, Alessandro Del Piero m e r a s a bekas klubnya itu masih belum siap untuk menjadi kandidat serius pemburu Liga Champions.

Bianconeri ditekuk Olympiakos 0-1 di Yunani tengah pekan kemarin dan saat ini masih terperangkap di peringkat ketiga Grup B dengan poin 3 dari 3 laga. Dan di mata Del Piero, butuh waktu untuk Juve bisa kembali ke jajaran elit Eropa.

Sebagai klub, Juve sudah melakukan langkah tepat, misalnya membangun stadion sendiri. Tetapi bila dibandingkan dengan klub Inggris, Spanyol dan Jerman, berapa lama waktu yang dibutuhkan?, ujar penyerang Italia yang kini bermain di India bersama Delhi Dynamos itu.

Del Piero menambahkan, Di Italia, Juve baru saja memenangi tiga scudetti dan itu sangat berarti, tapi mereka butuh satu langkah lagi untuk setara dengan lima atau enam klub yang bisa menjuarai Liga Champions. Saat ini, satu langkah itu bisa butuh bertahun-tahun.

Meski begitu, Il Pinturicchio - julukan Del Piero tetap membubuhkan dukungannya untuk skuad Massimiliano Allegri. Tentu, jika Juve gagal menembus babak 16 besar maka itu akan jadi kegagalan untuk seluruh sepakbola Italia.

Namun mereka punya apa yang dibutuhkan demi membalikkan situasi di grup. (*)

MESKI tergolong sebagai nama yang aneh di Meksiko, mulai bulan Januari hingga Oktober 2014 tercatat ada tak kurang dari 80 anak yang baru lahir di Mexico City mendapatkan nama Neymar, layaknya bintang Barcelona asal Brasil.

Tak hanya Neymar, nama pesepakbola lain kini juga amat populer di negara Amerika Tengah tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, dalam periode yang sama sudah ada 17 anak yang mendapat nama Ronaldo. (*)

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Oktober 2014

JELANG DERBY MANCHESTER

ROONEY

Dibiarkan Bebas Manuel Pellegrini menegaskan bahwa Manchester City tidak akan membuat rencana khusus untuk menghentikan kapten Manchester United Wayne Rooney pada derby Manchester, yang akan digelar pada Minggu, (2/11).

Rooney adalah pemegang rekor pencetak gol derbi dan, jika dia ďŹ t, dikabarkan akan membuat comeback-nya setelah menjalani larangan tiga pertandingan saat bertandang ke Etihad Stadium.

Kapten Inggris itu diragukan dapat tampil dalam pertandingan ini setelah mengalami cedera saat latihan.

Pelatih City, yang jarang mengubah taktik atau pendekatannya untuk melawan lawan, menyangkal telah mewaspadai penyerang itu.

Ia percaya bahwa Louis van Gaal memiliki skuad berkualitas untuk menemukan pengganti Rooney jika memang pemain itu tidak berlaga pada Minggu.

Kami tidak ingin mengubah cara bermain untuk beberapa pemain atau

pemain lain. Jika memang Wayne Rooney absen, masih ada Angel Di Maria, Juan Mata atau Robin van Persie, kata Manuel Pellegrini dalam konferesi persnya seperti dikutip di espnfc.com, Rabu (29/10/2014).

Mereka memiliki banyak pemain kreatif, mereka memiliki kemungkinan yang berbeda. Kami tidak bisa menyiapkan pertandingan membicarakan tentang satu orang pemain karena setelah itu terjadi dia tidak bermain dan kami harus mengubah semua yang akan kami lakukan.

Kami harus mencoba bermain dengan cara kami bermain setiap pertandingan. Saya yakin Wayne Rooney salah satu pemain penting Manchester United, tetapi saya mengulangi: juga pemain lain sangat sulit untuk kami, tambahnya. (*)

CRISTIANO RONALDO

MATS HUMMELS

Antusias Hadapi Bayern Munich Meski Borussia Dortmund sedang dilanda krisis hasil di Bundesliga, pertemuan dengan Bayern Munich pada akhir pekan tak disikapi dengan rasa takut oleh sang kapten, Mats Hummels.

Bek tengah internasional Jerman itu justru menganggap partai Der Klassiker di Allianz Arena sebagai sebuah kesempatan bagi BVB untuk membalikkan momentum dan kembali melaju di trek tepat.

Di Bundesliga, Dortmund menelan empat kekalahan berurutan dan kini berada di peringkat ke15 klasemen alias cuma satu posisi di atas zona merah.

Kami memiliki laga luar biasa pada Sabtu.

Ini tantangan hebat, tapi kalau ada satu laga untuk mendapatkan kepercayaan diri, itu adalah laga

Borong Tiga Penghargaan

melawan Bayern, kata Hummels di laman resmi Die Schwarzgelben.

Terlepas dari torehan buruk di liga, setidaknya Die Borussen mengantungi modal positif untuk dibawa ke Allianz Arena. Mereka mengalahkan tuan rumah St. Pauli 3-0 di putaran kedua DFB-Pokal, Selasa (28/10) kemarin,.

Kami belum pernah melalui periode seperti ini, ini mencederai kepercayaan diri Anda. Tapi kami telah mengambil sebuah langkah maju yang hebat menghadapi St. Pauli, komentar Hummels.

Babak kedua tak sebagus babak pertama, tapi penting bagi kami untuk lolos ke babak selanjutnya. Secara keseluruhan ini performa yang dominan dari kami. (*)

Arsenal Minat Datangkan Pedro ARSENAL siap membuka pembicaraan dengan Barcelona terkait minat mereka untuk mendatangkan winger Pedro Rodriguez di jendela transfer bulan Januari 2015.

Pedro diklaim mulai frustrasi berada di bawah asuhan pelatih Luis Enrique yang jarang memberinya kesempatan bermain di skuad utama. Dari sembilan laga yang telah dimainkan El Barca, Pedro baru bermain tujuh kali, itu pun lebih banyak berstatus pemain pengganti.

Media online Spanyol, Fichajes, melansir Arsenal siap menjalankan proses negosiasi dengan pihak Los Blaugrana untuk memastikan masa depan pemain 27 tahun itu berada di Emirates Stadium.

Kedua klub diyakini sepakat di angka 25 juta Pounds (489 miliar Rupiah) untuk pemain internasional Spanyol itu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan lanjutan dari kedua klub. Namun, The Gunners disebut ingin segera mendapatkan kesepakatan secara prinsipil dengan sang pemain.

Arsenal tidak sendiri dalam perburuan alumnus akademi sepak bola La Masia itu. Duo klub Liga Primer Inggris lainnya, Chelsea dan Liverpool, juga berminat memakai servisnya. Tetapi, Meriam London tampil sebagai yang terdepan untuk merekrut Pedro. (*)

Cristiano Ronaldo memborong tiga penghargaan La Liga musim 2013/2014, yakni Pemain Terbaik, Gol Terbaik, dan Pemain Depan Terbaik. Selain CR7, tiga pemain Madrid lainnya juga mendapat penghargaan.

Sergio Ramos sebagai Bek Terbaik, Luka Modric Gelandang Terbaik, dan Keylor Navas Kiper Terbaik. Penghargaan untuk Navas berkat penampilan apiknya musim lalu bersama Levante.

Penghargaan yang didapatkan Ronaldo tak lepas dari 31 gol yang dikemasnya musim lalu. Meski demikian, mantan pemain Manchester United itu tak melupakan peran rekan satu timnya.

Saya harus berterima kasih kepada semua rekan satu tim, Real Madrid, dan keluarga. Ini adalah momen

bagus dalam karier saya, kata Ronaldo.

Bagi saya, yang terpenting adalah memenangkan penghargaan kolektif, tapi saya juga suka penghargaan individu. Saya bekerja keras setiap hari di dalam latihan demi bisa meraih penghargaan seperti ini lagi di masa mendatang, tutup pemain berusia 29 tahun itu.

Banyaknya pemain Madrid yang meraih penghargaan membuat Gareth Bale senang. Pemain asal Wales itu mengucapkan selamat kepada rekan satu timnya itu via Twitter. Selamat kepada @NavasKeylor, @Cristiano, @SergioRamos dan #Luka atas Penghargaan LFP...Tahun lalu musim luar biasa, kalian semua pantas memenangkannya!! kicaunya. (*)

RakyatKamis,Kalbar 30 Oktober 2014 Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

DPRD Kalbar Minta Polisi Gerebek Gudang Misterius

Legislator Kota Pontianak dan Kalbar Dukung Langkah Kapolda

Tangkap Akuang, Ungkap Hilangnya BB 30 Ton Solar P ONT IANAK -RK. Sudah sangat lama proses hukum Akuang, tersangka dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak lebih dari 30 ton yang ditangani Polda Kalbar. Bahkan warga Wajok, Kabupaten Pontianak itu terkesan bebas dari jeratan hukum, sejak 2012 silam. Agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Akuang harus diamankan polisi.

Menurut saya, ini kasus sudah mencuat. Bahkan Kompolnas sudah menge-

Mad Nawir: Jika Isi Gudang Memenuhi Syarat, untuk Apa Digerebek oleh Polda dan Kodam

tahui. Harusnya Akuang cepat diamankan atau ditahan oleh Polda Kalbar, agar saat dibutuhkan, Akuang tidak melarikan diri, jelas H Dedi Djunaidi, anggota DPRD Kota Pontianak, Dapil Pontianak Utara kepada Rakyat Kalbar, Rabu (29/10).

Dedi mengaku prihatin dan sangat menyayangkan hilangnya barang bukti (BB) lebih dari 30 ton solar yang mestinya dijaga ketat kepolisian. Apalagi akibat dari hilangnya barang bukti itu, Akuang Halaman 7

PONTIANAK-RK. Anggota DPRD Kalbar, H Mad Nawir mengaku penasaran atas isi di dalam gudang misterius di Jalan Adi Sucipto yang sebelumnya nyaris digerebek polisi dan Intel Kodam XII Tanjungpura. Gagalnya penggerebekan itu Halaman 7

Telepon Bandar Narkoba dari Lapas

Pesan Sabu, Dimasukkan Dalam Topples Nasi Das (kiri) BS (kanan) diamankan di Mapolres Singkawang . MORDIADI-RK

Batal Deh Pesta Narkoba SINGKAWANG-RK. Maksud hati hendak pesta Narkoba di rumah Angga di Gang Merak, Jalan Merpati RT03/RW01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat. Tetapi Das, 42, keburu ditangkap Satuan Narkoba Polres Singkawang.

Halaman 15

Suami Masih Sekarat, Bayi Di Kandungan Tak Selamat

SINGKAWANG-RK. Kendati dalam proses persidangan kasus Narkoba, tidak membuat janda satu anak, Su Fong, 24 jera. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIb Kota Singkawang ini masih memesan Narkoba jenis sabu dari balik tembok penjara.

Pesannya kepada bandar Narkoba melalui Warnet di Lapas, kata Su Fong, Narapidana Lapas Klas IIb Kota Singkawang ditemui di balik jeruji besi Mapolres Singkawang, Rabu (29/10).

Warnet yang dimaksudkan Su Fong tersebut, memang disediakan di Lapas untuk menghubungi keluarga. Warnetnya bukan seperti pada umumnya, melainkan ruang menelepon menggunakan selular. Kartu selularnya saya ganti dengan kartu milik saya, kata Su Fong.

Ketika jadwal menelepon keluarga di Lapas, Su Fong pun menghubungi bandar Narkoba bernama A Kim. Saya kenal dengan A Kim sewaktu belum ditangkap dulu, pernah ketemu satu kali. Kalau nomor teleponnya saya dapat dari teman, kata Su Fong.

Melalui selular itu, Su Fong menanyakan ke A Kim, apakah ada sabu. Dijawab oleh bandar Narkoba tersebut, ada beberapa gram. Dia bilang ada, saya pesan satu gram, tetapi belum bisa bayar sekarang, ngutang dulu, ujar Su Fong.

Janda yang sebelumnya ketangkap sedang nyabu bersama pacarnya ini pun meminta A Kim untuk mengantarkan pesanannya itu ke Lapas Singkawang.

Tetapi dia (A Kim, red) bilang tidak bisa.

Lalu saya tanya bagaimana supaya bisa diantar ke Lapas. Dia bilang dititip saja, cerita Su Fong.

Kemudian Su Fong berpikir keras bagaimana supaya sabu yang dipesannya itu bisa masuk ke Lapas.

Setelah saya pikir-pikir, titip saja dalam nasi, nanti yang ambil nasi itu biar adik saya, A Kian, katanya.

Untuk memudahkan pemesanan tersebut, Su Fong pun meminta A Kim menghubungi nomor selularnya dalam waktu tertentu, kalau sabunya sudah siap diantar. Lalu A Kim menelepon saya, kalau dia saat itu sedang menunggu di depan Keramik Dinamis , barangnya sudah ada dan disimpan dalam topples berisi nasi, ujar Su Fong.

Selanjutnya Su Fong menghubungi adiknya, A Kian untuk mengambil nasi dengan A Kim tersebut. Adik saya tidak mengetahui kalau di dalam nasi itu ada sabu, makanya dia mau saja disuruh mengambilnya. Ka- lau dia tahu tentu dia tidak mau, katanya.

Su Fong meminta adiknya itu untuk mengambil nasi dari A Kim dan mengantarkannya ke warung milik Cece Ana di jalan masuk menuju Mapolsek Singkawang Selatan. Saya hubungi Cece Ana supaya nasi itu diantar ke Lapas, ceritanya.

Cece Ana yang juga tidak mengetahui ada sabu tersembunyi di dalam nasi tersebut, memerintahkan anaknya buahnya, A Pun untuk mengantarkan nasi itu ke Su Fong di Lapas.

Pada Sabtu (25/10) sekitar pukul 18.30, A Pun mengantar toples nasi yang di dalamnya berisi paket sabu seberat satu gram.

Ketika melewati pemeriksaan di Lapas Singkawang, petugas menemukan sabu tersebut.

Petugas Lapas pun menanyakan kepada A Pun, nasi tersebut untuk siapa? Dengan polosnya, A Pun menjawab kalau nasi itu untuk Su Fong. Saat itu juga petugas Lapas menghubungi Satuan Narkoba Halaman 7

Su Fong beserta barang bukti diamankan di Mapolres Singkawang. MORDIADI-RK

Efendi saat terbaring di ICU RS Antonius Pontianak. IST

SEKADAU-RK. Kecelakaan maut di Jalan Sekadau Sintang KM. 16, Dusun Ensibau, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Minggu (26/10) pagi menyisakan cerita pilu.

Perkembangan terakhir, bayi yang ada dalam kandungan Mijin, 25, meninggal. Sedangkan suaminya masih sekarat di rumah sakit.

Halaman 15

Penjual Tiket Aspal Dibekuk

PERDANA INN Tersangka beserta barang bukti tiket yang dipalsukan serta uang diamankan jajaran KP3L. SYAMSUL ARIFIN-RK

PONTIANAK-RK. Kepolisian Sektor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Laut (KP3L) Pontianak meringkus IH, 55, warga Tanjung Raya I, Pontianak Timur, yang menjual tiket asli tapi palsu (Aspal) di Pelabuhan Dwikora, Selasa (28/10) siang. Polisi mengamankan barang bukti 35 lembar tiket, Halaman 15

FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Kubu Raya Musyawarah Kite

Banyak Parit Sumbat

Rakyat Kalbar

Kamis , 30 Oktober 2014

10

Kubu Raya Bakal Peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa di Pulau Penibung Aswin: Spesies Kandelia Hanya Ada di Kubu Raya

Ilustrasi/Ist SUNGAI RAYA-RK. Selain memang jarang dibersihkan, musim penghujan membuat banyak parit tersumbat. Di antaranya parit yang berada di kawasan Parit Baru dan Sungai Raya Dalam. Namun miris, minim perhatian peemrintah daerah setempat.

Warga Parit Baru, Muin menyayangkan kondisi itu. Ia menilai Pemkab Kubu Raya lamban menangani parit-parit yang tersumbat. Kalau kita lihat banyak parit yang tersumbat karena ditumbuhi rumput-rumput. Akibatnya, air tidak mengalir, ditambah lagi musim hujan seperti sekarang ini, katanya, Rabu (29/10).

Jika dibiarkan berlarut-larut, kata Muin, agar menyebabkan banjir dan menimbulkan dampak kesehatan lainnya.

Harusnya Pemkab segera melakukan pembersihan, jangan sudah terjadi banjir baru bergerak, ucapnya.

Selain itu, dikatakan Muin, jalan-jalan juga akan rusak akibat tergenang air.

Jadi percuma saja jika jalan-jalan diperbaiki, tapi parit tidak diperhatikan. Akan lebih baik parit juga menjadi perhatian untuk dibersihkan, harapnya.

Sementara itu, Rusdiani, warga Sungai Raya Dalam menuturkan di belakang kompleknya (Taman Sungai Raya), Parit Seribu yang dulunya mengalir kini tidak lagi berfungsi. Itu karena tersumbat dengan banyaknya rumput yang sudah meninggi. Harusnya pemerintah daerah tidak tinggal diam, ujarnya.

Akibat tersumbatnya Parit Seribu itu, kata Rusdiani, banyak rumah-rumah di kompleknya kerap kebanjiran saat hujan. Apalagi, jika hujan turun dalam waktu seharian maka bisa masuk hingga ke dalam rumah. Kami berharap Pemkab Kubu Raya segera bersihkan kembali Parit Seribu itu. Jangan diam, dengarkan keluhan masyarakat, pungkasnya. (asy)

S UNGAI R AYA -RK. Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional jatuh pada tanggal 5 November. Tahun 2014 ini, Pemkab Kubu Raya berencana akan memperingati hari itu di Pulau Penibung, Kabupaten Mempawah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kubu Raya, Ir. Aswin Fuad, MM mengatakan, subtansi dalam peringatan tersebut adalah flora dan fauna yang dilindungi seperti penyuaraan mengenai perlindungan hewan dan tumbuhan yang hampir punah.

Karena, kata dia, banyak oknum yang tidak ber-

tanggungjawab memanfaatkan keberadaan hewan dan tumbuhan tersebut untuk kepentingan pribadi semata. Dalam peringatan tersebut di antaranya penyuaraan tentang kelangsungan hidup penyu yang saat ini jumlahnya semakin hari semakin sedikit, untuk di Kubu Raya kita akan menggelar acara peringatan tersebut di Pulau Penibung, tidak jauh dari Teluk Pakedai, terang Aswin, Rabu (29/10).

Ia menegaskan, makhluk hidup yang tidak banyak lagi jumlahnya itu wajib untuk dijaga. Ini penting untuk menyeim-

bangkan ekosistem yang ada saat ini. Ketika ekosistem hilang atau punah, maka akan terjadi pergeseran drastis terjadi entah itu hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, sebab mereka saling berketerkaitan antara satu dan lainnya, kata Aswin.

Kepada masyarakat, ia juga mengingatkan soal Undang-Undang No.32 tahun 2009 yang jelas mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika ada oknum yang kedapatan melakukan upaya pelanggaran, pastinya ada sanksi. Baik denda hingga Rp3 miliar dan kurungan

penjara 3 tahun, kata Aswin.

Untuk flora, kata dia, Kubu Raya memiliki spesies tumbuhan yang tidak dimiliki daerah lainnya di Indonesia, yaitu yang tumbuh di antara pohon bakau. Spesies tersebut termasuk langka, karena dari seluruh dunia hanya Kubu Raya saja yang memiliki spesies tersebut. Maka dari itu, kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon yang sangat langka itu, pungkas Aswin.

Laporan: Ari Sandy Editor: Julianus Ratno

Aswin Fuad

Musim Penghujan, Masyarakat Diminta Waspadai DBD Untuk itu upaya pencegahan sangat penting, dan pencegahan yang paling tepat adalah dengan melakukan pembasmian jentik nyamuk secara berkala dan melakukan menguras bak air, menutup penampungan air dan mengubur barang-barang bekas atau 3M, - Nursyam Ibrahim

Nursyam Ibrahim.ARI SANDY S UNGAI R AYA -RK. Intensitas curah hujan yang mulai meningkat akhir-akhir ini di Kabupaten Kubu Raya perlu diwaspadai masyarakat,

terutama mengantisipasi terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Sebab, kabupaten termuda di Kalbar ini masuk daerah endemik DBD. Tentunya kondisi ini perlu diwasdapai masyarakat agar tidak terserang DBD. Te r u t a m a d a l a m memberantas sarang nyamuk aedes aegypti di musim penghujan seperti sekarang ini, kata Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalbar, dr. Nursyam Ibrahim ditemui Rakyat Kalbar, Rabu

(29/10).

Ia membeberkan, di Kalbar ada beberapa daerah endemik DBD, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kubu Raya. Daerah tersebut merupakan daerah yang sering terjadi kasus DBD, sehingga perlu diwaspadai.

Untuk itu, Nursyam yang juga Kepala Dinas Tenaga Ke r j a d a n Tr a n s m i g r a s i Kabupaten Kubu Raya ini mengimbau warga di wilayah Kubu Raya agar mewaspadai penyebaran DBD, yang saat ini mengintai di sekeliling warga.

Perkembangbiakkan nyamuk aedes aegypti ini, dikatakannya, di tempat-

tempat yang lembab dan tergenang air. Satu nyamuk aedes aegypti akan melahirkan ribuan telur, sehingga dalam tempo 21 hari ribuan telur tersebut akan siap menjadi nyamuk dewasa.

Nursyam menambahkan, kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu membuat perkembangan nyamuk tersebut cepat berkembangbiak. Penyebaran penyakit ini sangat cepat, untuk itu masyarakat diharapkan bisa mewaspadai dan mengantisipasinya sedini mungkin.

Jangan sampai ketika sudah terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) baru akan mencegah, ujarnya.

Menurut Nursyam, saat ini

sudah tidak ada lagi daerah di Kalbar yang tidak pernah terkena DBD. Penyebaran virus DBD itu bisa melalui banyak media, namun sumbernya tetap dari nyamuk. Meski tidak bisa menghilangkan nyamuk secara keseluruhan, paling tidak hal tersebut bisa menghambat perkembangbiakan nyamuk tersebut.

Untuk itu upaya pencegahan sangat penting, dan pencegahan yang paling tepat adalah dengan melakukan pembasmian jentik nyamuk secara berkala dan melakukan menguras bak air, menutup penampungan air dan mengubur barang-barang bekas atau 3M, pungkas Nursyam.(asy)

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Sekda Mempawah Dilantik Kamis (30/10) hari ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan menggelar pelantikan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda). Pelantikan rencananya dipimpin langsung Gubernur Kalbar, Cornelis di Aula Kantor Bupati Mempawah. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui siapa pejabat yang akan menempati kursi orang nomor satu di jajaran birokrasi Mempawah itu.

Semua persiapan pelantikan sudah dilakukan dengan baik dan maksimal. Secara keseluruhan tidak ada permasalahan atau kendala dan pelantikan siap dilaksanakan, kata Kabag Humas dan Protokol, Drs H Suwanda, Rabu (29/10) sore.

Suwanda menerangkan, proses pelantikan diagendakan berlangsung pukul 10.00. Ratusan pejabat, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun Provinsi Kalbar diperkirakan akan menghadiri proses pengambilan sumpah janji jabatan itu. Undangan sudah kita berikan, baik di Mempawah maupun pejabat provinsi. Tamu undangan sudah hadir 30 menit sebelum pelantikan dimulai. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara pelantikan berjalan lancar, harapnya.

Ditanya nama pejabat Sekda yang akan dilantik nantinya, Suwanda mengaku belum mengetahui. Pejabat yang akan dilantik baru akan diketahui pada gladi besok pagi sebagai persiapan akhir, sebelum dilangsungkan pelantikan.

Sampai sore ini (kemarin, red), kami sendiri belum tahu siapa pejabat yang akan dilantik. Yang pasti besok pagi (hari ini, red) kita akan berkoordinasi dengan protokoler Pemprov untuk melakukan gladi. Nanti baru akan kita ketahui siapa pejabatnya, tutur Suwanda.

Sebelumnya, tiga nama telah diajukan oleh Pemkab Mempawah untuk dipilih sebagai Sekda. Yakni, Asisten I Mochrizal, Kepala BKD yang juga merangkap Plt Sekda Firman Juli Purnama, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Zulkifli Salim. Mungkin saat ini nama Sekda yang akan dilantik itu sudah diserahkan BKD Provinsi kepada BKD Mempawah. Selanjutnya, BKD akan menyampaikan undangan pelantikan kepada pejabat Sekda untuk dilantik, tukasnya menerangkan. (fia)

Langgar Aturan, Plat Dinas Diubah Hitam Anggaran BBM dan Perawatan Rp 2,9 Miliar M EMPAWAH . Sejumlah kalangan menyesalkan sikap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah dalam menggunakan mobil dinas (Mobdin).

Pasalnya, banyak ditemukan penggantian plat kendaraan tanpa melalui prosedur yang berlaku. Kendaraan yang harusnya menggunakan plat merah kerap berubah warna menjadi hitam.

Kita sangat miris dengan perilaku birokrasi di Kabupaten Mempawah. Seharusnya mereka dapat menjaga citra dan wibawa dengan baik dalam penggunaan mobdin. Bukan sebaliknya, justru memberikan contoh yang tidak patut. Mengubah penggunaan plat kendaraan mobdin merupakan bentuk pelanggaran aturan, tegas Koordinasi Tim Analisis untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik (ATAP) Kalbar, Susanto SE ME, Rabu (29/10) di Mempawah.

Susanto mengungkapkan, mengubah plat kendaraan mobdin tersebut telah melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 68 ayat 4 yang mengatur penggunaan nomor kendaraan harus memenuhi

Salah satu mobil dinas yang parkir di Halaman Kantor Perpustakaan Daerah Mempawah menggunakan plat hitam.ALFI SHANDY syarat mulai dari bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan. Selain itu, sikap pejabat tersebut juga melanggar PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

Jika perubahan plat mobdin ini dilakukan melalui prosedur, seharusnya kode plat menjadi Pejabat Sipil (PS).

Namun, yang kita temukan di lapangan banyak plat yang hanya diubah warnanya saja.

Parahnya, bukan hanya pejabat eselon III, pejabat eselon II juga melakukan pelanggaran ini, sesalnya.

Lebih jauh, dirinya menyebut pelanggaran tersebut sebagai bentuk korupsi. Sebab, sesuai ketentuannya maka mobdin milik pemerintah diwajibkan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Namun, dengan perubahan warna plat itu, maka mobdin bersangkutan dengan mudah menggunakan BBM subsidi. Sebelumnya, Tim Terpadu Pemantauan, Pengawasan, Pengandalian BBM (TP3BBM) pernah menempel stiker pada setiap mobdin. Nah, sekarang stikernya

sudah hilang dan tidak menempel lagi. Lantas kenapa tim bersangkutan diam saja dan tidak menindaklanjuti hal itu, cecarnya.

Terhadap persoalan itu pula, Susanto menyesalkan lemahnya kontrol dan pengawasan dari instansi berwenang terhadap penggunaan mobdin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Mengingat, pelanggaran itu kerap dilakukan pejabat bersangkutan ketika pergi ke kantor. Pengawasan yang dilakukan sangat bobrok. Lihat saja, para pejabat itu dengan beraninya pergi ke kantor menggunakan mobdin dengan plat berwarna hitam. Fasilitas dalam jabatan itu adalah hak, namun jika aparatur itu malu menggunakan fasilitas pemerintah, maka silakan tidak usah diterima. Karena, setiap tahun pemerintah daerah menganggarkan dana pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak sedikit, geramnya.

Dengan pelanggaran itu, menurut Susanto tidak menutup kemungkinan pula mobdin tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan dinas. Melainkan untuk

operasional di luar kedinasan, seperti menjalankan bisnis atau keperluan keluarga dan pribadi oknum pejabat bersangkutan. Sebagaimana Permen PAN Nomor PER/87/.MPAN/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi Penghemaan dan Disipilin Kerja mengamanahkan kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

Kita minta Bupati segera menerbitkan Perbup yang mengatur tentang fungsi kendaraan dinas. Jangan sampai ada lagi mobil dinas yang diubah warna platnya, dan digunakan bukan untuk kepentingan kedinasan, sarannya mengakhiri.

Sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Mempawah serius dalam menangani pengelolaan mobdin di kalangan pejabatnya. Sebab, untuk urusan mobdin tersebut daerah telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Misalnya tahun 2013 lalu, anggaran untuk BBM mobdin saja nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih, dan suku cadang mencapai Rp 930 juta. (fia)

Enam Pesan Wabup kepada Pengelola Minimarket SIANTAN. Pemerintah Kabupaten Mempawah menyambut baik diresmikannya Gerai Minimarket Indomaret di Jalan Raya Peniti, Kecamatan Siantan. Ada enam pesan Wakil Bupati (Wabup) Mempawah, Gusti Ramlana kepada pihak pengelola, agar keberadaan salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia itu terus berkembang dan memberikan kontribusi untuk masyarakat dan daerah.

Ada enam hal yang perlu kami sampaikan kepada manajemen minimarket. Pertama, menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Kedua, mem-

prioritaskan tenaga kerja lokal sesuai kompetensi dan keahlian. Ketiga, memberikan upah pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten, kata Wabup Gusti Ramlana saat meresmikan minimarket tersebut, Selasa (28/10) siang.

Keempat, lanjut Ramlana, tidak menjual barang-barang kedaluwarsa atau yang tidak layak untuk dijual. Kelima, bekerjasama dengan pelaku usaha kecil menengah, dengan cara menampung produk-produk lokal berkualitas supaya bisa dijual di minimarket. Keenam, menaati semua peraturan,

baik peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah. Kita minta agar Indomaret bermitra dengan pelaku usaha setempat, masyarakat, dan unsur terkait lainnya. Jangan sampai terjadi friksi nantinya. Hendaknya, dengan dibukanya minimarket ini tidak mematikan pasar-pasar tradisional yang telah ada di masyarakat, tuturnya.

Lebih jauh, Wabup meng aku pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan cara membangun sarana

dan fasilitas umum secara bertahap yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Kami mengucapkan selamat atas dibukanya minimarket ini. Semoga ke depan semakin banyak pihak yang melakukan upaya pengembangan pasar di Kabupaten Mempawah. Dengan begitu, maka tingkat ekonomi bagi usaha kecil menengah dan masyarakat lainnya semakin berkembang, pendapatnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Indomaret Cabang Pontianak, Adi Sutono berharap, keberadaan Indomaret di Kabupaten Mempawah dapat diterima dengan baik

oleh masyarakat setempat.

Adi menegaskan, pihaknya berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal. Saat ini tenaga kerja setempat yang telah direkrut tengah menjalani pelatihan guna mencapai standar kualitas dan kompetensi yang ditetapkan perusahaan. Program tanggung jawab sosial perusahaan akan secara rutin dijalankan. Bentuknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti donor darah, pasar murah, renovasi gedung sekolah, dan beasiswa. Pada hari-hari besar keagamaan, kita akan mengadakan pasar murah untuk warga, janjinya. (fia)

Kayong Utara

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Oktober 2014

11

Masukan Pakar Hukum Untan Hamdani SH MHum

Perspektif Hukum Administrasi Perda RTRW KKU S UKADANA . Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Hamdani SH MHum memberikan banyak masukan dan saran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kayong Utara (KKU). Terungkap di workshop di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Senin (27/10).

Workshop diselenggarakan Lembaga Gemawan Pontianak, USAID IFACS, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara.

Mengusuk tajuk, perlindungan lahan kelola masyarakat dalam kebijakan penataan ruang KKU. Menghadirkan narasumber dari FH Untan, Hamdani SH MHum dan Dr Hermansyah SH MHum. Diikuti sebanyak 50 orang peserta, seperti berasal dari perwakilan petani karet dari enam desa dan utusan DPRD KKU. Kemudian instansi di lingkungan Pemkab Kayong Utara, seperti utusan dari Dinas PU KKU, Dishutbun KKU, Disperindagkop dan UKM, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda. Selanjutnya Balai TNGP, Yayasan Asri, Yayasan Palung, IFACS Regional Ketapang, Rumah Ide KKU, dan tamu undangan lainnya.

Beberapa catatan atau masukan terhadap RTRW KKU di Provinsi Kalbar tahun 20112031, baik dari aspek substansi maupun redaksi atau legal drafting, konsideran menimbang huruf c disarankan untuk diubah menjadi, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 7 undang-undang nomor 26 tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang yang menyatakan rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten, saran Hamdani di hadapan hadirin, mengupas Perda RTRW KKU. Sebagaimana diketahui, Perda RTRTW KKU yang sudah disahkan di DPRD KKU, saat ini sudah dimasukkan ke Pemprov Kalbar untuk dimasukkan di lembaran daerah. Pemprov Kalbar

sendiri masih melakukan kajian.

Dikatakan dia, konsideran mengingat nomor 2 sebaiknya dibuang karena yang wajib dimasukan dalam konsideran mengingat adalah undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, yaitu UU 6/2007 tentang Pembentukan KKU di Provinsi Kalbar sudah dimasukan dalam konsideran mengingat nomor 5.

Konsideran mengingat nomor 7, masih menurut Dr Hermansyah, sebaiknya dibuang karena UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang salah satunya mengatur zonasi yang diamanatkan, dibuatkan dalam Perda tersendiri. Tidak masuk dalam RTRW Kabupaten.

RTRW kabupaten harus mengakomodir berbagai wilayah kelola masyarakat terhadap hutan dan lahan, sehingga beberapa definisi operasional mengenai hak kelola masyarakat, perlu dicantumkan dalam ketentuan umum.

Yaitu, kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian, terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/ atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, papar Hamdani.

Kemudian, lanjut dia, hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Workshop perlindungan lahan kelola masyarakat dalam kebijakan penataan ruang KKU di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Senin (27/10). KAMIRILUDDIN

Masyarakat hukum adat, kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hutan adat, tutur Hamdani.

Hutan tanaman rakyat, jelas dia, hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan, untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. Hutan Desa adalah sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan digunakan untuk kesejahteraan desa. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik ataupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 persen, papar Hamdani.

Selanjutnya, lahan pertanian pangan berkelanjutan, adalah bidang lahan pertanian yang

ditetapkan untuk dilndungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang selanjutnya disingkat WGPPPSL, daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain, saran Hamdani.

Hamdani kemudian menyarankan pasal 3 Perda RTRW KKU dibuang saja. Pasal 4 menunjukkan bahwa RTRW KKU berorientasi pada industri, disarankan juga ada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga rumusan pasal 4 disarankan sebagai berikut; Penataan ruang

Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk mewujudkan kawasan bahari yang tertib, optimal dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada sektor kelautan, serta didukung sektor industri dan pertanian yang berorientasi ekspor dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36 mengenai peruntukan kawasan budidaya, seharusnya juga mengakomodir untuk wilayah kelola masyarakat, seperti hutan adat, hutan rakyat, hutan desa, dan lain sebagainya.

Pasal 38 mengenai kawasan peruntukan pertanian, seharusnya diikuti penetapan luasannya, tegas Hamdani.

Dalam analisis Hamdani, judul bagian kedua dan paragraf 1 sama, yaitu ketentuan umum peraturan zonasi, sebaiknya judul paragraf 1 diubah menjadi, Umum . Pasal 72 huruf g, disarankan untuk diubah dengan menambahkan mengenai UKL dan UPL, karena tidak semua kegiatan industri wajib analisis dampak lingkungan (Amdal), sehingga ketentuan ini menjadi, setiap kegiatan industri harus dilakukan Amdal atau UKL dan UPL (Izin Lingkungan).

Pasal 77 mengenai izin prinsip seharusnya dibuat kreteria yang jelas, seperti apakah untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan diperlukan izin prinsip.

Ketentuan pasal 87 ayat 1 antara huruf h dan I serta ayat 2 antara huruf f dan g, apakah semua jenis sanksi administrasi tersebut akan dikenakan terhadap pelanggar?

Jika maksudnya hanya salah satu saja (secara bertingkat), maka seharusnya menggunakan kata dan/atau, saran Hamdani.

Dia juga menyarankan Bab XI dengan Bab XII ditukar, yaitu bab tentang penyidikan dahulu baru bab tentang ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana dalam pasal 93, sebaiknya merumuskan pelanggaran norma larangan/perintah dan jenis ancaman pidananya. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU

12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Pasal 93 ayat 2 mengenai ketentuan pidana, sebaiknya dirumuskan ancaman pidananya dengan mengacu pada ketentuan pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sampai 75 UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 93 ayat 3 diperbaiki redaksinya bukan penerimaan daerah tetapi penerimaan negara, sehingga bunyinya, denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetorkan ke kas negara, jelas Hamdani.

Pasal 100, lanjut dia, sebaiknya dipindahkan ke Bab XIII ketentuan lain-lain, karena Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama, terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II UU 12/2011.

Ketentuan Pasal 98 ayat 2 huruf b yang berbunyi, untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai habis masa berlaku izin dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini. Ketentuan seperti ini sangat riskan. Seharusnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus segera menyesuaikan tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa izin, dan jika tidak memungkinkan untuk disesuaikan maka izin yang diberikan harus dibatalkan. Mengenai penggantian kerugian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau menggunakan ketentuan pasal 98 ayat 2 huruf c, kupas Hamdani. (lud)

Metro KETAPANG

SINGKAWANG

BENGKAYANG

Dua Kecamatan Tak Tersentuh RAPBD Sama Sekali Abdul Mutalib

Kabinet Kerja Untungkan Singkawang Singkawang. Susunan Kabinet Kerja Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dinilai menguntungkan Kota Singkawang. Selain tidak terlalu repot merombak Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk penyesuaian, juga untuk pengembangan pariwisata dan olahraga di Kota Amoy ini.

Dinas Pariwisata dan Olahraga kita bergabung.

Tetapi Kementerian Pariwisata pisah dengan Kementerian Olahraga. Berarti lebih mengena, lantaran kita bisa menerima dua alokasi anggaran dari pusat untuk satu dinas, kata H Abdul Mutalib ME, Wakil Walikota Singkawang ditemui usai Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10).

Haji Dol‒sapaan Abdul Mutalib‒mengatakan, itu hanya salah satu contoh, kalau Kabinet Kerja menguntungkan Kota Singkawang. Belum lagi untuk kementerian lainnya. Tentunya kita menjadi sangat optimis pembangunan pariwisata di Kota Singkawang lebih nampak karenanya, ujarnya.

Selain di bidang pariwisata yang dinilai sangat menguntungkan, Haji Dol, susunan Kabinet Kerja juga sangat menguntungkan untuk bidang pengembangan olahraga di Kota Singkawang.

Kebetulan juga Menporanya Imam Nahrawi (kader PKB, red), katanya.

Dia berharap dengan Kemenpora yang baru, cita-cita Kota Singkawang untuk mempunyai Gedung Olahraga (GOR) terwujud. Kita sudah merancang untuk membangun GOR berskala besar dan saat ini tentunya menjadi peluang untuk merealisasikannya, ujar Haji Dol. Terkait GOR berskala besar ini, ungkap Haji Dol, saat ini sedang dalam proses perencanaan dan berharap dapat segera direalisasikan. Mudahmudahan 2015 bisa disetujui pusat, harapnya.

Lantaran dinilai menguntungkan tersebut, Haji Dol sangat berharap Kabinet Kerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Jokowi-JK. Kita berharap semua program Kabinet Kerja itu menyentuh Kota Singkawang. Kita siap, karena susunan SOPD kita sudah nyambung dengan Kabinet Kerja, ucapnya. (dik)

Ketapang. Anggota DPRD Ketapang memberikan pandangan umum terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2015 Rabu (29/10) dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD. Ironisnya, ada dua Kecamatan di pedalaman yang tidak mendapatkan satu rupiah pun untuk pembangunan infrastruktur.

Dari pandangan umum para anggota DPRD, ada beberapa poin yang menjadi sorotan anggota dewan. Di antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta kinerja PDAM yang dianggap masih kurang memuaskan.

Anggota DPRD PDI-P Kasdi, menilai, pembangunan di Ketapang, khususnya infrastruktur tidak merata sampai ke pelosok Ketapang. Sehing-

ga ada ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedalaman. Ada dua kecamatan di daerah pedalaman yang tidak mendapatkan satu rupiah pun untuk pembangunan infrastruktur, ini sangat ironis, kata Kasdi.

Menurutnya, pada 2015 di Kecamatan Air Upas dan Marau tidak ada satu Rupiah pun dianggarkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan.

Sedangkan di Kecamatan Singkup hanya mendapatkan anggaran Rp100 juta untuk menimbun jembatan.

Ia menuturkan, pada rapat pembahasan RAPBD tahun 2015 nanti, pihaknya akan mengupayakan sebisa mungkin agar kecamatan-kecamatan, khususnya di pedalaman juga mendapatkan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur. Tergantung di pembahasan nanti. Kalau memang ada yang perlu kita geser, kita geser untuk kecamatan ini, tuturnya.

Kasdi yang sudah dua periode duduk di DPRD Ketapang ini mengaku kalau pembangunan infrastruktur di pesisir dan di pedalaman sangat jauh berbeda. Ia pun mempertanyakan apa yang menjadi alasan bedanya porsi anggaran antara pesisir dan pedalaman.

80 persen pembangunan infrastruktur itu ada di kota dan di pesisir pantai. Sementara pedalaman hanya 15 sampai 20 persen saja, ungkapnya.

Akibat tidak meratanya pembangunan infrastruktur tersebut, Kasd menyebutkan kalau Pemerintah Daerah tidak konsisten dalam membangun Ketapang. Pembangunan jembatan antar kecamatan

yang saya perjuangkan dari lima tahun yang lalu, sampai saat ini tidak pernah diakomodir, kata Kasdi.

Anggota DPRD dari Golkar Gusmani juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan yang sudah dilaksanakan namun tidak terselesaikan. Penyelesaian jembatan Pawan V belum diprioritaskan. Padahal Jembatan itu sangat dibutuhkan. Kondisi barau Jembatan Kelampai juga tidak dikerjakan, paparnya.

Hal senada juga diungkapkan legislator Maria Magdalena Lili, ia menilai, pada RAPBD tahun 2015, banyak anggaran yang tidak memprioritaskan pembangunan infrastruktur di pedalaman Ketapang. Seharusnya penggunaan APBD tepat sasaran dan mengoptimalkannya di seluruh Ka-

bupaten Ketapang, katanya Ketua DPRD Ketapang sementara, Budi Mateus, mengatakan, pandangan umum yang telah disampaikan oleh anggota dewan ini harus dijadikan masukan dan proses perbaikan kedepannya. Tidak hanya ditanggapi kata-kata saja dari Pemda Ketapang, tapi harus ditanggapi dengan kerja dan bukti nyata serta pembangunan yang merata, pungkas Budi.

Rapat paripurna ini dihadiri Plt Sekda Ketapang Mahyudin dan jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Ketapang.

Setelah pandangan umum anggota DPRD, selanjutnya pada rapat paripurna berikutnya akan digelar pandangan Fraksi terhadap Pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2015. (Jay)

Lima Kecamatan di Pesisir Wacanakan BRK BENGKAYANG. Lima kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Bengkayang ingin memisahkan diri. Mempermudah pelayanan publik jadi alasan menggaungkan Kabupaten Bukit Raya Kepulauan (BRK).

Kabupaten Bengkayang yang sangat luas layak dimekarkan. Ini sebagai sarana mempermudah pelayanan kepada masyarakat, karena selama ini dari beberapa kecamatan di pesisir jauh dari Ibukota Kabupaten Bengkayang, kata Ketua Tim Pemekaran BRK, Rawi Kepada Rakyat Kalbar, Rabu (29/10).

Tim Pemekaran menyepakati nama baru untuk Daerah Otonom Baru (DOB) Puji Suswanto. KURNADI.

dari Kabupaten Bengkayang, y a i t u Ka bupaten Bukit Raya Kepulauan.

BRK meliputi lima kecamatan utama, yaitu Sa-

malantan, Monterado, Capkala, Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Wacana pemekaran lima kecamatan semakin terarah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2014, ucapnya.

Pemekaran BRK sudah memenuhi semua syarat yang diperlukan, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, dan juga potensi daerah serta persyaratan administrasi yang dipersyaratkan. Saat ini Tim Pemekaran sudah berjalan pada tahap pengajuan kepada Gubernur Kalbar DrsCornelis. Kemudian akan dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Setelah itu akan dilakukan pembahasan di DPR RI, paparnya.

Sementara itu, Alwan,

anggota DPRD Bengkayang dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menegaskan, tidak ada alasan bagi anggota DPRD Bengkayang Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Capkala, tidak memperjuangkan pemekaran KBR dari Kabupaten Bengkayang. Masyarakat di lima kecamatan sangat antusias, dan syarat-syarat yang dibutuhkan sudah cukup. Walau prosesnya bisa memakan waktu lama, namun saya mengajak masyarakat untuk terus mengawal prosesnya, terang Alwan.

Anggota DPRD Bengkayang Dapil III lainnya, Zulkifli berharap, proses pemekaran cepat terealisasi. Jika BRK terwujud, maka akan memiliki jumlah penduduk mencapai 100 ribu jiwa lebih, ucapnya.

Di tempat terpisah, Puji Suswanto, 45, warga Bengkayang menyambut baik pemekaran BRK. Ia berharap, pelayanan akan semakin baik dan dekat menjangkau masyarakat. Karena Kabupaten Bengkayang sangat luas. Jadi sudah selayaknya dimekarkan, ujar Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Borneo (LBH-Borneo).

Sedangkan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot menegaskan, aspirasi masyarakat harus didukung. Ia berharap masyarakat bersabar, karena prosesnya masih berjalan. Setiap aspirasi yang baik tentu akan didukung. Buktinya saat ini proses sedang berjalan, dan Pemkab Bengkayang sebagai kabupaten induk sangat mendukung, namun perlu kesabaran dari masyarakat, ucapnya. (kur)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Kamis, 30 Oktober 2014

12

Realisasi e-KTP Melawi Baru 70 Persen Kegiatan orientasi anggota DPRD Kabupaten Melawi. IST

Gawe Orientasi untuk Wakil Rakyat NANGA PINOH-RK. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Melawi yang berjumlah 30 orang mengikuti kegiatan orientasi DPRD kabupaten/kota se-Kalbar. Orientasi bagi wakil rakyat yang terhormat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, di salah satu hotel di kawasan Kota Pontianak yang dijadwalkan selama 4 hari. Yakni, sejak 27 hingga 31 Oktober mendatang.

Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi, Junaidi D menjelaskan, sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Melawi mengikuti masa orientasi bersama anggota DPRD lainnya dari Kabupaten Sambas.

Junaidi menambahkan, kegiatan orientasi tersebut merupakan kegiatan rutin bagi wakil rakyat yang baru dilantik tersebut. Salah satu materi orientasi adalah pemahaman tentang tugas serta kewajiban para wakil rakyat. Ada tiga tugas khusus anggota DPRD. Yaitu, proses penganggaran, legislasi serta pengawasan. Dari ketiga tugas pokok inilah yang akan menjadi fokus pembekalan selama mengikuti masa orientasi di Kota Pontianak, ucapnya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Provinsi Kalbar, Sumarno yang berkesempatan membuka kegiatan tersebut menjelaskan, orientasi untuk para wakil rakyat ini dikemas melalui acara orientasi bagi anggota DPRD kabupaten/kota periode tahun 2014-2019. Orientasi ini merupakan orientasi tahap pertama dari keseluruhan orientasi yang kita rencanakan untuk anggota DPRD periode 2014-2019 di 14 kabupaten/kota, ujar Asisten I Pemerintah Provinsi Kalbar, Sumarno, Selasa (28/10).

Menurutnya, tujuan yang ingin dicapai dalam orientasi bagi anggota DRPD kabupaten/kota angkatan I tahun 2014 adalah meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme serta wawasan kebangsaan.

Total jumlah anggota dari dua DPRD kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sambas pesertanya mencapai 75 orang. Selain itu, orientasi ini juga untuk membangun kesamaan persepsi antaranggota DPRD terutama terhadap masalah-masalah aktual yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi dewan, jelasnya.

Dalam acara pembukaan juga dihadiri Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc, MA serta para pemateri yang diterjunkan untuk memberikan pembekalan kepada para anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widyaiswara Bandiklat Kalbar serta akademisi dari perguruan tinggi. (aji)

N ANG A P INOH -RK. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati mengatakan, perekaman e-KTP masih terus berlangsung sampai saat ini. Pasalnya masih banyak warga yang belum melakukan proses perekaman. Yang belum melakukan perekaman, silahkan datang ke kantor kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sini kita su-

dah berjalan secara reguler, seperti membuat KTP biasa, ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, Hj. Marniyati, Rabu (29/10).

Meski demikian, Marniyati mengakui, ada sejumlah warga yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum memperolehnya hingga saat ini.

Hal tersebut dikarenakan proses pencetakan dilaksanakan di pusat sehingga membutuhkan

waktu yang panjang. Karena blangko e-KTP ini masih proses lelang di pusat. Kalau sudah selesai proses lelang dan diserahkan ke masing-masing kabupaten, kami akan melaksanakannya lagi, timpalnya.

Marniyati menambahkan, sampai saat ini perekaman e-KTP di Kabupaten Melawi baru mencapai 70 persen.

Jika melihat dari persentasenya, dia mengakui masih banyak warga yang belum

melakukan proses perekaman. Kita juga tidak tahu mengapa masih banyak warga yang belum melakukan perekaman. Apakah mereka dari luar kemudian pindah ke Melawi. Sebab selama ini kita buka setiap hari untuk proses perekaman, ucapnya.

Marniyati mengungkapkan, kendati tidak sama seperti saat pertama dahulu, hampir setiap hari selalu ada warga yang datang untuk melaku-

kan proses perekaman e-KTP. Kendati proses penerbitannya masih harus menunggu dari Pemerintah Pusat. Ke depan cetaknya akan dilakukan di kabupaten. Alat kita sudah punya, operatornya juga sudah siap. Jadi kita tinggal menunggu arahan dari pusat dan tentu saja selesai proses lelang, paparnya.

REPORTER: SUKARTAJI EDITOR: ANDRY

MBS Tingkatkan Kualitas Sekolah (bagian 5)

Sekolah Sukses Laksanakan MBS N ANGA P INOH -RK. Sebenarnya manajemen berbasis sekolah (MBS) telah lama ditetapkan pemerintah untuk dilaksanakan di sekolah.

N a m u n , b a ny a k s e k o l a h belum bisa menjalankan MBS secara maksimal.

Beruntung, USAID Kinerja hadir untuk mendampingi 16 sekolah SD serta 4 SMP di Kabupaten Melawi. MBS paling pas dan cocok untuk diterapkan di sekolah. Tetapi kepala sekolah dan sekolah perlu diungkit terus menerus untuk melaksanakannya. Kehadiran USAID Kinerja sebagai pengukit bagi sekolah, ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melaw i, Paulus, di kediamannya, Rabu (29/10).

Selama 4 tahun USAID Kinerja ini mendampingi 20 sekolah secara instensif.

Diantaranya yang tersebar di Kecamatan Nanga Pinoh, Sayan dan Belimbing. Berbagai professional didatangkan lembaga pelaksana tersebut untuk meningkatkan kapasitas di lingkungan sekolah. Bukan hanya kepala sekolah dan guru, termasuk orangtua siswa yang masuk dalam komite sekolah juga ikut ditingkatkan kapasi-

tasnya.

Paulus menilai, sekolahsekolah yang didampingi tersebut memiliki perkembangan yang sangat luar biasa. Terutama dalam hal manajemen. Positifnya manajemen ini jelas akan berdampak luas terhadap sekolah. Pantauan kami, sekolah-sekolah yang didampingi mengalami progres yang sangat baik.

Pikiran pun terbuka untuk mengembangkan sekolah, papar Paulus.

Kemajuan sekolah yang luar biasa tersebut, sambung Paulus dapat dilihat dari pihak sekolah yang sudah memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada di sekitar sekolah guna mengembangkan sekolah.

Serta melakukan pendekatan dengan komite untuk bersama-sama membangun sekolah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sekaligus evaluasi kegiatan juga dilakukan oleh pihak sekolah dan komite.

Bahkan, sekolah juga sudah percaya diri untuk mengajak dunia usaha dalam pengembangan sekolah.

Mulai dari perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Melaw i, sepert i

perusahan sawit maupun perusahaan kayu. Atau bahkan toko-toko pun dengan sukarela terlibat dalam pembangunan sekolah.

Sekolah juga tidak seganseg an untuk menjemput bola program pemerintah.

Bukan hanya di dinas pendidikan. Bahkan dinas terkait lainnya juga didatangi untuk diajak bekerja sama.

Sementara itu, terkait dengan penataan sekolah, seperti badan lingkungan hidup serta mewujudkan karekter sehat dengan melibatkan dinas kesehatan dan Puskesmas. Bahkan tak jarang, kepolisian datang ke sekolah untuk menyosialisasikan tata tertib di jalan raya sekaligus melakukan sosialisasi terkait bahaya narkotika. Sejumlah organisasi juga dirangkul untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan sekolah.

Diantaranya, Tim Penggerak PKK kecamatan serta kabupaten juga ikut menyumbang. Sekarang sekolah sudah menfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Mereka sudah beranggapan sumber daya tidak hanya dari pemerintah, tetapi sudah menfaatkan sumber lain yang sangat

luar biasa besarnya, papar Paulus.

Hal yang paling penting menjadi sorotan Paulus atas keberhasilan pendampingan USAID Kinerja adalah munculnya partisipasi orangtua siswa yang sangat luar biasa. Partisipasi ini muncul lantaran sekolah bisa menyakinkan orangtua, bahkan sekolah bisa dipercaya di dalam pengelolaan sumber daya. Pihak sekolah juga mempraktekan prinsif transparansi di dalam pengelolaan keuangan. Detail dana yang diperoleh serta dipergunakan diketahui oleh masyarakat. Ungkitan yang paling bagus itu munculnya partisipasi, ujar mantan Kabag Humas ini.

Perlu diketahui bahwa Desember mendatang, program USAID Kinerja akan berakhir. Namun, set iap kesempatan saat bertemu dengan pihak sekolah, Paulus selalu berpesan agar semangat yang ditularkan USAID Kinerja melalui MBS supaya terus dikembangkan.

Bagi sekolah dampingan akan terus pengembangan sekolah deng an manajemen MBS. Bagi sekolah yang tidak didampingi bisa saja berkomunikasi serta

melakukan studi banding pada sekolah yang telah didampingi supaya bisa menjalankan MBS pada sekolah masing-masing. Jangan sampai saat USAID Kinerja ada semangat. Tetapi saat ditinggalkan, semangat pun redup. USAID Kinerja hanya pengungkit. Semuanya tergantung pada sekolah untuk menerapkannya, harapnya.

Selain itu, Paulus menghaturkan terima kasih kepada USAID Kinerja yang telah mendampingi sekolah selama 4 tahun. Serta berperan pada sisi yang masih belum bisa dimaksimalkan oleh pihak sekolah. Dirinya juga berharap supaya ada lembaga-lembaga lain yang bisa membantu bidang pendidikan di Kabupaten Melawi.

Selama 4 tahun USAID Kinerja telah mendampingi sekolah dalam mengefektifkan MBS di sekolah-sekolah. Ke depan, lembaga-lembaga yang akan masuk bisa membantu pada sisi lain.

Lembaga-lembaga lain bisa datang dengan membawa program-program positif bagi sekolah dengan topik yang berbeda, paparnya. (aji-habis)

Sintang Raya Jantoh Kita

Alih Fungsi Lahan Tak Boleh Sembarang SINTANG-RK. Koordinator Wilayah Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kapuas Raya, Abang Damsik menegaskan, alih fungsi lahan harus mentaati segala perundangundang an serta peraturan yang berlaku di republik ini. Jangan sampai prosesnya berjalan tanpa mengindahkan ketentuan hukum. Pemerintah Abang Damsik. IST jangan sembarangan mengeluarkan kebijakan alih fungsi lahan.

Aturan tidak boleh ditabrak. Keliru mengeluarkan kebijakan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, ujar Abang Damsik, kemarin.

Damsik berpendapat, alih fungsi lahan bukan berarti tidak boleh dilakukan. Hanya saja, ingat dia, tentu harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta lahan yang dialihfungsikan bukan merupakan kawasan hutan. Karena itu, pemerintah diminta tegas serta teliti jika melakukan alih fungsi lahan. Kalau sudah lahan kritis dialih fungsi mungkin tak masalah. Jika masih berstatus kawasan hutan, lahannya mesti dipertahankan. Kecuali sudah terbit aturan, status kawasan hutannya sudah dicabut. Tapi perubahan status tersebut tidak gampang, paparnya.

Kawasan timur Kalbar yang luas dan banyak potensi, lanjut Damsik, pasti diminati oleh para investor. Terutama perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Sementara untuk melakukan pengelolaan lahan tersebut tidak boleh secara sembarangan. Potensi tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri. Izin perkebunan maupun pertambangan tidak boleh asal diberikan. Bila berada di kawasan hutan, izin yang diajukan harus ditolak. Aturan harus ditegakkan. Karena, kawasan hutan perlu dijaga.

Kawasan hutan seyogyanya bukan untuk kebun atau tambang, lugasnya.

Damsik mengingatkan, sudah banyak kepala daerah di Indonesia yang terpaksa bersentuhan dengan hukum akibat alih fungsi lahan. Kejadian tersebut tentu harus menjadi pelajaran bersama supaya kepala daerah di seantero Provinsi Kalbar tidak mengalami nasib serupa. Sudah sering kita mendengar KPK menangkap kepala daerah akibat penyalahgunaan kewenangan untuk alih fungsi lahan. Yang terbaru adalah Gubernur Riau, paparnya. (din)

Dokter Spesialis Kandungan Kena Sanksi S INTANG -RK. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang menjatuhkan sanksi pengurangan medis kepada dr. Bambang, yang notabene merupakan salah seorang dokter spesialis kandungan di Kabupaten Sintang. Ia tak boleh melakukan tindakan operasi dan hanya menangani rawat jalan.

Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, dr. Hery Sinto Linoh menyatakan, penanganan kasus dr.

Bambang sudah selesai dilakukan. Kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun sanksi tetap diberikan. Sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada hari Senin (20/10) kemarin. Yakni dengan mempertemukan

Tak Boleh Layani Operasi, Hanya Tangani Rawat Jalan keluarga pasien dan dokter Bambang. Pihak keluarga korban yang diwakili Kusnidar sudah memaafkan dr. Bambang, ujar Direktur RSUD Ade M Djoen Sintang, dr. Hery Sinto Linoh, Rabu (29/10).

H a ny a m e m a n g , s a m bung Sinto, terlepas dari penyelesaian secara kekeluargaan, pihak rumah sakit tetap memberikan sanksi terhadap dokter yang bersangkutan. Sanksi tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dr. Bambang atas perbua-

tan yang telah dilakukan.

Beliau kita berikan sanksi skorsing dan membatasi wewenang medisnya. Ia tidak boleh malaksanakan tindakan operasi dan hanya dapat melayani rawat jalan. Sedangkan untuk masa waktunya belum ditentukan, karena kita juga belum melayangkan suratnya, papar Sinto.

Sinto menjamin, pemberian sanksi tersebut tidak akan mempengaruhi pelayanan bersalin di RSUD Ade M Djoen Sintang. Pasalnya masih

ada satu dokter spesialis kandung an yang bertugas di rumah sakit tersebut. Semoga saja tidak mempengaruhi pelayanan.

Pemberian sanksi ini sudah kita pertimbangkan.

Jangan sampai mengganggu pelayanan terhadap masyarakat, tegasnya.

Perlu diketahui, pemberian sanksi terhadap dr. Bambang berawal dari insiden pengusiran dan perkataan yang tidak menyenangkan terhadap pasien Landina, (31) Selasa (14/10) lalu. Landina

diusir oleh dr. Bambang dari ruang bersalin tanpa alasan yang jelas. Atas insiden tersebut pihak keluarga pasien tidak terima dan melaporkan dr. Bambang kepada manajemen rumah sakit. Kita telah melakukan berbagai upaya untuk mencari tahu dan menyelesaikan persoalan ini. Setelah pulang tugas dari Bali, saya langsung bentuk tim agar persoalan serupa tidak terjadi lagi, lugasnya.

Sinto menambahkan, permohonan maaf tidak hanya disampaikan oleh dr. Bambang saja, melainkan seluruh pihak rumah sakit juga menghaturkan hal yang serupa.

R EPORTER : S UHARDIN E DITOR : A NDRY

November, Pimpinan Definitif Ditargetkan Rampung SINTANG-RK. DPRD Kabupaten Sintang menargetkan pada November mendatang telah memiliki unsur pimpinan definitif menyusul telah disyahkannya pengajuan tata tertib DPRD Kabupaten Sintang.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara, Jefray Edward mengatakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang telah meminta kepada partai politik untuk mengusulkan nama-nama calon pimpinan DPRD Kabupaten Sintang. Sampai saat ini kami masih menunggu usulan nama

unsur pimpinan dari partai politik, ujar Ketua DPRD Kabupaten Sintang Sementara, Jefray Edward, Jumat (24/10) pekan lalu.

Sejauh ini, DPRD Kabupaten Sintang masih berpedoman kepada hasil Pemilu Legislatif (Pilegs) 2014 di dalam menentukan unsur pimpinan dewan.

Menurut Jefray, pimpinan DPRD akan dipimpin oleh partai polit ik pemenang Pilegs 2014, sedangkan wakilnya akan diberikan kepada pemenang kedua dan ketiga. Karena unsur pimpinan DPRD Kabupaten

Sintang ada tiga orang, maka akan ada unsur pimpinan dari tiga partai, paparnya.

Jefray menegaskan, penentuan nama-nama unsur pimpinan dewan menjadi kewenangan partai politik. Sampai saat ini sudah ada dua parpol yang telah menentukan nama calon pimpinan dewan, sedangkan PDI Perjuangan masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dalam menentukan nama-nama unsur pimpinan, setiap partai politik memerlukan keputusan

dari pusat, bukan kabupaten. Kami hanya mengusulkan saja, timpalnya.

Diakui Jefray, PDI Perjuangan telah mengusulkan tiga nama untuk memimpin DPRD Kabupaten Sintang. Mereka adalah Jefray Edward selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kab u p a t e n S i n t a n g , Tu a n g Mangasih serta Agustinus selaku kader yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 2014-2019.

Jefray menambahkan, setelah keputusan DPP ke-

luar, maka Bupati Sintang, Milton Crosby harus mengajukan kembali kepada Gubernur Cornelis supaya Surat Keputusan Gubernur tentang pimpinan definitif disahkan.

Jefray berharap, unsur pimpinan definitif dapat terbentuk maksimal pertengahan November mendatang. Sebab banyak peraturan daerah yang harus segera diselesaikan.

Setelah unsur pimpinan ini terbentuk, kita akan langsung membentuk alat kelengkapan dewan, ucapnya. (din)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Oktober 2014

13

Jembatan Desa Nanga Lot Hanyut Dihantam Banjir Pemerintah Daerah Diminta Tak Tinggal Diam PUTUSSIBAU-RK. Belum lama dibangun, jembatan yang melintasi Sungai Seberuang, Desa Nanga Lot, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu hanyut dihantam banjir, Jumat (24/10) lalu.

Jembatan sepanjang 35 meter itu sebelumnya dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat dengan menggunakan alokasi dana desa (ADD).

Jembatan itu dibangun menggunakan ADD

Ningkau Nuan 72 Anggota BPD se-Kecamatan Putussibau Selatan Dilantik PUTUSSIBAU-RK. Camat Putussibau Selatan, Serli melantik 72 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2014-2020 dari 14 desa seKecamatan Putussibau Selatan, di aula kecamatan setempat, Rabu (29/10).

Serli mengatakan, dengan pelantikan ini maka BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sudah sah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

BPD itu merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, ujar Serli dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh anggota BPD dapat mewujudkan pemerintahan desa yang lebih efektif. Sehingga pemerintahan desa tidak lagi dihadapkan pada persoalan pertentangan demi pertentangan.

Siapa figur menjadi kepala desa dan menjadi ketua BPD, dari kalangan dan kelompok mana yang bersangkutan. Apabila muncul persoalan ituitu saja, kapan desa mau maju dan berkembang, kata Serli.

Ia menambahkan, pemerintahan desa lebih efektif, karena tahun 2015 desa dihadapkan berbagai persoalan kemajuan menggunakan teknologi dan penguasaan informasi teknologi, sesuai dengan zaman yang semakin berkembang.

BPD akan turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa, serta melaksanakan kegiatan musyawarah desa.

Ini diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan meyepakati hal-hal yang bersifat strategis, pungkas Serli. (aRm)

Apai Ji Ongah

Nanga Lot tahun 2014. Pada bulan April kemarin dikerjakan dengan sistem gotong royong oleh masyarakat desa kami, terang Kepala Desa Nanga Lot, Lambertus dikonfirmasi Rakyat Kalbar, Rabu (29/10).

ADD yang digunakan untuk membangun jembatan itu, kata dia, diposkan khusus untuk kegiatan pembangunan fi sik desa, dengan nilai anggaran Rp2 juta. Selain dikerjakan secara gotong royong, pembangunan jembatan itu merupakan sumbangan kolektif pengguna jalan dari masyarakat Desa Nanga Lot dan beberapa desa di Kecamatan Silat Hulu. Baru selesai saya SPj-kan, sudah hanyut, kata Lambertus.

Menurutnya, sebelum dibangun jembatan itu banyak masyarakat mengeluh. Sebab, untuk menyemberang sungai mesti mengeluarkan biaya pikul sepeda motor. Untuk motor kecil Rp20 ribu, dan motor besar Rp30 ribu.

Sehingga ada yang mengajak untuk membangun jembatan. Sementara untuk bangun jembatan

kan harus pakai duit, dari mana saya dapat duit lagi. Karena tahun anggaran sudah lewat, jelas Lembertus.

Ia pun berharap pemerintah daerah dapat membantu untuk membangunkan jembatan yang mereka buat tersebut. Sebab, belasan motor per jam dalam satu hari yang melewati jembatan, bahkan ada pula kendaraan roda empat.

Sebenarnya urusan jembatan tersebut bukan kewajiban desa, karena poros jalan ini statusnya milik kabupaten. Dan warga yang lewat di situ juga bukan hanya warga desa saya sendiri, ungkap Lembertus.

Ia menambahkan, berkaitan dengan ekonomi masyarakat desanya, sekarang ini sudah mulai pulih kembali. Pasalnya, harga karet sudah merangkak naik di kisaran Rp 5.500-6.000 per kilogram. Hanya masalah harga barang kebutuhan sehari-hari yang masih tinggi.

Laporan: Arman Hairiadi Editor: Julianus Ratno

Warga Desa Nanga Lot, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu beramai-ramai menyeberangi motor pasca putusnya jembatan di desa tersebut akibat banjir. ISTIMEWA

Triwulan III 2014, KPMP2T Kapuas Hulu Sudah Keluarkan 237 Izin PUTUSSIBAU-RK. Kantor Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMP2T) Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan sebanyak 237 izin pada triwulan III (Juli-September) 2014.

Nilai investasinya mencapai Rp13.914.500.000.

Kasi Pelayanan Perizinan KPMP2T Kapuas Hulu, Erwin menjelaskan, total investasi tersebut terangkum dari seluruh perizinan yang sudah ditangani, yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 69 berkas, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 66 berkas, Tanda Daftar Pe-

rusahaan (TDP) 62 berkas, Tanda Daftar Gudang (TDG) 1 berkas.

Kemudian, kata dia, Tanda Daftar Industri (TDI) 5 berkas, Ho(Izin Lingkungan) 17 berkas, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 14 berkas dan Izin Prinsip sebanyak 3 berkas. Estimasi investasi tersebut tidak termasuk izin reklame, apotik dan tokoh obat karena semuanya kosong pada triwulan ke tiga ini, terang Erwin.

Untuk perizinan, lanjut Erwin, pihaknya tidak menetapkan target terhadap jumlah investasi. Pasalnya, pemohon

perizinan itu sendiri fluktuatif atau tidak tetap jumlahnya, tergantung dari pemohon sendiri. Kita tidak ada diberikan target, karena keberadaan kantor ini bukan untuk mencapai PAD (pendapatan asli daerah), tetapi untuk memfasilitasi perkembangan perekonomian, katanya.

Menurut Erwin, dalam pelayanan perizinan ini KPMP2T memparalelkan proses pengurusannya, sehingga pemohon bisa sekaligus membuatan beberapa perizinan yang dibutuhkan.

Sebagaimana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),

Izin Reklame, IUJK, Izin Tokoh Obat, Apotik, izin bengkel, Ho, TDI, dan Izin rekomendasi SPBU. Ke depan kita akan ada penyempurnaan atau penyederhanaan izin. Karena ada izin yang memang tidak ada pemohonnya, beber Erwin.

Izin-izin ini, ditegaskan dia sangat penting. Selain untuk legalitas usaha, juga dapat digunakan untuk pengembangan modal. Harapan kita yang belum ada izin urus lah, mumpung sekarang ini tidak ada biaya. Sebab untuk izin ini kita masih berlakukan biaya nol rupiah, kecuali untuk reklame, pungkas Erwin. (aRm)

KPMP2T pun berkomitmen memberikan perizinan cepat, mudah, biaya murah serta administrasi yang tidak berbelit-belit. Syarat pembuatan pun masih sama seperti ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya. Karena memang sudah ada standarnya, jelas Erwin.

Ada 15 perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan ke KPMP2T Kapuas Hulu.

Ini sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kapuas Hulu Nomor 40 tahun 2012. Izin-izin tersebut berupa SITU, SIUP, TDP, TDG, Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Persetujuan Prinsip,

Bumi Daranante “Kalau Udah Kena Barang Tu, Saja Bodoh!”

183 Gram Narkoba Dimusnahkan

Bupati Sanggau meninjau pelayanan kesehatan lansia. IST

Bupati: Saya Minta Lansia Betul-betul Diperhatikan SANGGAU. Sebanyak 300 orang lanjut usia ( lansia) mengikuti penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang dilanjutkan dengan peresmian Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Antong Ngelayan di komplek perkantoran kelurahan Bunut Sanggau, Rabu (29/10).

Dalam kegiatan tersebut juga diadakan pembuatan Toga (Tanaman Obat Keluarga) yang nantinya akan dirawat dan dipelihara para lansia di kelurahan Bunut.

Para lansia yang hadir diberikan talikasih berupa beras, susu dan mie instan dan penyuluhan kesehatan dengan tema cara lansia hidup sehat dan semangat oleh Dr.H.Eddy Suprabowo.

Bupati Sanggau, Poulus Hadi mengaku menyambut baik dan bangga atas kegiatan yang dilaksanakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Lanjut Usia merupakan takdir dari yang Maha Kuasa dan kita yang muda muda pasti sampai kesana untuk itu saya minta perhatikan betul lansia ini, katanya.

Ia memerintahkan dinas terkait khususnya BPPM-Pemdes menganggarkan pembinaan dan kegiatan lansia. Kepada Lurah, Kepala Desa RT dan RW agar mendata dengan benar jumlah lansia diwilayahnya agar memudahkan inventarisir berapa jumlah lansia yang ada di Kabupaten Sanggau, ujarnya.

Ditegaskannya, lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk meningkatakan kesejahteraannya, lansia tetap diberdayakan sehigga berperan dalam kegiatan pembangunan serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi lanjut usia, agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis, terangnya.

Lebih lanjut, salah satu dampak pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Usia harapan Hidup(UHH) yang berakibat meningkatnya jumlah lanjut usia dengan berbagai masalah kesehatan.

Saat ini UHH masyarakat Sanggau 68,6 tahun diharapkan tahun 2019 UHH menjadi 69,5 tahun uapaya tersebut tentunya sejalan dengan 7 Brand Image capaian visi Sanggau yaitu mewujudkan Sanggau yang Sehat Jasmani dan Rohani, harapnya.

(KiA-hms)

SANGGAU. Bupati Poulus Hadi mewanti-wanti generasi muda, jangan sampai terjerumus ke narkoba. Ia menegaskan para pecandu narkoba juga jauh dari berpikir kreatif, kerja keras apalagi kerja cerdas.

Generasi model begini, tak bisa diharapkan dalam membangun kabupaten Sanggau.

Kalau udah kena barang tu (narkoba, red), saja (benarbenar membuat) bodoh. Orangtua pun jadi miskin dibuatnya, tegasnya dengan nada tinggi di hadapan seluruh peserta apel peringatan Sumpah Pemuda di halaman Kantor Bupati Sanggau, Selasa (28/10).

Ia mengaku sengaja mengangkat isu narkoba dalam apel kali ini, lantaran generasi muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan barang haram itu. Bupati juga meminta jangan sampai narkoba terus meluas di kalangan generasi muda, utamanya di Sanggau.

Jangan sampai kabupaten Sanggau ini jadi nomor satu sebagai pengguna narkoba.

Kalau bisa jadi nomor paling akhir saja, terangnya.

Terpisah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanggau, memusnahkan sebanyak sekitar 183 gram barang bukti hasil kejahatan narkoba yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pengadilan (inkracht), Rabu

(29/10).

pemusanahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Sanggau dengan cara direndam dan diaduk dengan air. KIRAM

Pemusnahan yang dilakukan di halaman kantor Kejari Sanggau, di Jalan RE Martadinata Kecamatan Kapuas Kota Sanggau ini turut disaksikan perwakilan Polres Sanggau, BNNK Sanggau, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri dan Kodim 1204/Sanggau.

Kajari Sanggau, Tito Prasetyo melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Sanggau, Ade Ibnu menegaskan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk komitmen bersama

antar instansi penegak hukum dalam memerangi narkoba.

Ia menyebut 183 gram barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil dari 21 kasus narkoba dengan 21 tersangka yang terjadi selang antara tahun 20092013, dan sudah inkracht.

Tahun 2009 sebanyak satu kasus, 2012 sebanyak 2 kasus, 2013 sebanyak 12 kasus dan tahun 2014 sebanyak enam kasus. Jenis narkotika yang dimusnahkan terdiri dari shabushabu 77,1516 gram, ekstasi

106,001 gram, rincinya.

Komitmen perang terhadap narkoba juga diutarakan Kapolres Sanggau, AKBP Semuel Tandi Todingrara melalui Kasat Narkoba, IPTU Joko Teguh.

Kita zero (nol) kan semaksimal mungkin, ucapnya.

Diungkapkannya, sejauh ini jalur batas merupakan yang paling rawan dipakai sebagai jalur peredaran narkoba di Sanggau. Beberapa kasus bahkan menggunakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai modus operasi pelaku. Mo-

dusnya seperti itu. Dia (TKI) kadang tidak tahu barang ini, yang penting dia dimintai bantuan dikasi duit, mau, katanya.

Kasi Berantas BNNK, Kompol Sudijarto menyebut kabupaten Sanggau baru masuk dalam zona kuning dalam peredaran narkoba. Sejauh ini, dia menyatakan pihak BNNK Sanggau hanya bersifat melakukan pemetaan dan penanggulangan orang-orang yang bermasalah dengan narkoba.

Untuk tahun ini, sudah ada delapan orang yang sudah dikirim ke Lido untuk direhabilitasi. Berdasarkan temuan kita, rata-rata yang terkena penyalahgunaan narkoba ini adalah mereka yang putus sekolah. Untuk wilayah yang paling rawan itu di Sekayam, Entikong, Parindu dan Tayan Hulu, katanya.

Secara ekonomis, Sudijarto mengatakan bisnis narkoba cukup menggiurkan, namun dia menegaskan bagi siap saja yang melakukan penyalahgunaan narkoba, siap-siap dihukum berat. Ekstasi saat ini harganya mencapai Rp250 ribu/butir. Sementara shabu harganya mencapai Rp1.8 juta per-gram, katanya. (KiA)

Dari 69, Baru 13 Ormas yang Terdaftar SANGGAU. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Sanggau, Joko Prihanto mengungkapkan dari 69 ormas, baru 13 yang mendaftarkan diri.

Padahal ditegaskannya pemrintah sudah sangat demokrasi dengan tidak berniat menghambat pertumbuhan ormas-ormas, karena itu merupakan hak warga

negera untuk berkumpul atau berserikat.

Silahkan tumbuh, tapi melapor. Karena ormas-ormas itu adalah mitra pemerintah sebagai agen pembangunan bersama-sama pemerintah, jelasnya.

Kehadiran ormas diharapkan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Begitupun soal pendanaan, kata dia, pemerintah mengaku

siap membantu bagi ormas-ormas yang memiliki prog ram-prog ram yang kiranya bisa berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Karena kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dan Permendagri Nomor 33 tahun 2012, itu dibolehkan. Di situ disebutkan sumber pendanaa ormas di antaranya melalui, iuran anggota, pihak

ketiga yang sah dan tidak mengikat, APBN atau APBD dan sumber dari hasil usaha mandiri. Cuma kalau tidak melapor bagaimana pemerintah bisa tahu, katanya.

Kendati demikian, Joko mengaku pemerintah tidak dapat membubarkan sebuah ormas, hanya gara-gara yang bersangkutan tidak melapor atau mendaftarkan diri. Dia mengatakan, ormas hanya dapat dibubarkan,

jika yang ormas tersebut dinilai telah berbuat hal-hal yang dapat meresahkan, merusak atau mengancam keutuhan NKRI. Karena pembentukan ormas dari dan oleh masyarakat. Sepanjang dia ada kegiatan positif dan ada manfaatnya tidak bisa.

Kecuali jika dia berbuat anarkis bisa dibubarkan, tapi ada tahapan-tahapannya, katanya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’ Injeh Karaja

Polhut Disbunhut Landak saat memeriksa kayu yang ditemukan di hutan wilayah kecamatan Air Besar. IST

Periksa Kayu Hasil Pembalakan Liar AIR BESAR. Satuan Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Landak bersama Polres Landak, Selasa (28/10) memeriksa barang bukti kayu yang di duga hasil dari pembalakan liar dikawasan Hutan Lindung (HL) Sungai Dangin Gunung Pejapak Kampung Engkitip Desa Sekendal Kecamatan Air Besar.

Tumpukan kayu itu ditemukan di lima lokasi dikawasan Hutan Produksi (HP) di daerah yang sama.

Kini tumpukan kayu tersebut sudah diberi police line oleh polisi dan kasusnya ditangani Polres Landak.

Penyidik Polhut Disbunhut Landak, Marsono mengatakan, tumpukan kayu tersebut terdiri dari jenis keladan, meranti dan bengkirai.

Semua kayu itu berukuran 8x16. Jarak antara kelima tumpukan kayu itu cukup berjauhan, ujar Marsono, Rabu (29/10) di kantornya.

Dijelaskannya, tumpukan kelima kayu itu berada dititik koordinat terakhir di kawasan HL Gunung Pejapak yakni N 00 derajat 44 02.9 dan E 110 derajat 44 02.9 .

Daerah Engkitip ini berbatasan langsung dengan Sanggau tepatnya di daerah Muara Elai.

Lokasinya bekas lokasi PT. Batasan, katanya.

Ia menjelaskan, jumlah tumpukan kayu di lokasi pertama sebanyak 44 batang, lokasi ke 2 sebanyak 130 batang, lokasi ke 3 sebanyak 51 batang, lokasi ke 4 sebanyak 15 batang dan lokasi ke 5 sebanyak 89 batang dengan total jumlah sebanyak 329 batang.

Semua kayu yang sudah disita ini merupakan kayu berkelas. Akibat pembalakan inipun, negara mengalami kerugian. Cuma kita tidak tahu berapa kerugiannya karena harus kita hitung dulu kubikasinya. Sedangkan kerugian Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDHDR) sebesar Rp. 9 juta lebih, jelas Marsono.

Kasat Reskrim Polres Landak, Iptu Andri Syahroni mengatakan, selain menemukan lima titik tumpukan kayu, ditemukan juga sepeda pengangkut kayu. Sepeda sebanyak satu unit berikut dua unit mesin chainsaw dan dua unit senjata api rakitan kita amankan di Polres Landak sebagai barang bukti, jelasnya (ius)

Kamis, 30 Oktober 2014

14

Balap Sepeda Jadi Tontonan Masyarakat NGABANG. Masyarakat kabupaten Landak tumpah ruah turun ke jalan menonton tim pebalap sepeda tour de Khatulistiwa etape 1 PontianakNgabang yang di ikuti oleh 18 negara dengan 19 tim pebalap. Pada Rabu (29/10).

Antusias masyarakat berbondong bondong pergi menonton pebalap sepeda yang melintas di sepanjang jalan menuju kota Ngabang. Di sepanjang pinggiran jalan tampak penuh berdesak desakan hanya untuk menonton pebalap sepeda, bahkan ada yang mengendong anakanaknya tak peduli walau di terik matahari.

Salah satu tim juri, Successtoria Tori mengatakan, pebalap sepeda start dari pontianak pukul 08:30, sampai di Ngabang pukul 12. 55.

Hampir empat jam tim pe-

Sejumlah pebalap sepeda yang mencapai finish di kota Ngabang. ANTONIUS

balap menempuh perjalanan dari Pontianak sudah sampai

di Ngabang. Hari ini tim pebalap mulai berangkat lagi

dari Ngabang pukul 08:30 lagi menuju Bengkayang.

Dikatakannya, rute yang sudah di tentukan etape 1, dari Pontianak menuju Ngabang, etape 2, dari Ngabang menuju Bengkayang, etape 3, Bengkayang menuju Singkawang, kemudian etape 4, Singkawang menuju Pontianak lagi.

Sementara Kabag humas pemda Landak, Abdul Hadi mengatakan, tim pebalap sepeda memang menjadi tontonan yang sangat menarik bagi masyarakat. Karena jarang sekali kita melihat pebalap dari luar datang di daerah kita, ini juga suatu kebanggaan bagi masyarakat Landak, ujar Hadi.

Sebanyak 18 negara yang ikut dalam balapan ini, memang cukup meriah, dengan kecepatan tinggi, hanya beberapa jam sudah sampai pada finish.(ius)

Urus Pensiun, PNS Tak Perlu ke Pontianak N G A B A N G . Dalam rangka memperdekat jarak pelayanan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Landak yang akan memasuki masa pensiun, PT. Taspen Pontianak akan melakukan pelayanan jemput bola.

Jemput bola yang dilakukan itu dengan mendatangkan satu unit mobil pelayanan, Selasa (28/10) di halaman Kantor Bupati Landak. Menurut Kacab PT. Taspen Pontianak, Refri mengatakan, program jemput bola ini merupakan program pelayanan bagi PNS yang mau memasuki masa pensiun.

Kepala BKPP Landak bersama Kacab PT Taspen Pontianak meninjau fasilitas yang ada di mobil layanan PT Taspen. ANTONIUS

Intinya kita memperdekat jarak pelayanan. Bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun, tidak perlu datang ke PT. Taspen di Pontianak untuk berurusan. Cukup datang ke Ngabang saja, ujarnya.

Dikatakannya, mobil layanan PT. Taspen Pontianak ini akan datang secara rutin sebulan sekali atau sesuai dengan permintaan dari Pemkab Landak. Jadi mobil layanan ini tidak stand by di Landak. Sebab kita juga akan melakukan pelayanan yang sama di kabupaten lain, jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan (BKPP) Landak, Jaya Saputra menyambut baik kehadiran mobil layanan ini. Hal ini tentu akan memberi manfaat, sehingga calon pensiun tidak perlu ke Pontianak lagi untuk mengurus pensiunnya, cukup di Ngabang saja, katanya.

Ia menambahkan, hal ini tentunya akan menghemat waktu, biaya dan resiko. Kalau ada 10 orang PNS calon pensiun yang kepingin mengurus Taspen, tentu kita siap panggil petugas Taspen Pontianak untuk datang ke Landak dengan membawa mobil layanan, ungkapnya.(ius)

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu

Elpiji 3KG Diduga Digembosi, Diperindagkop Harus Turun Tangan

Drs Yohanes Jhon MM. ABDU SYUKRI

Libatkan Hingga RT Tanggulangi DBD SEKADAU. Demam Berdarah Dengue (DBD) kian mengganas di Sekadau. Sejak Januari hingga sekarang, lebih dari 200 orang sudah terserang DBD di Sekadau.

Ini membutuhkan penanganan yang serius, ujar Drs. Yohanes Jhon MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, saat berbincang dengan sejumlah wartawan, belum lama ini.

Jhon menyarankan, dalam penanganan DBD ini harus dikumpulkan stakeholder terkait. Aparat pemerintahan di tingkat bawah juga harus dilibatkan.

Pihak Kecamatan, desa, dusun, RW, dan RT, harus dilibatkan, ulasnya.

Para Ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat bawah harus diberikan penyuluhan pola hidup sehat. Yang paling utama adalah memberikan penyuluhan tentang pola hidup bersih.

Nanti secara berjenjang mereka bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD bisa dibendung, ulas Jhon.

Tak habis di situ, Jhon juga berharap, semua petugas kesehatan di tingkat RS, Puskesmas, Pustu hingga Posyandu harus di didik, diberikan bimtek tentang penanganana DBD. Karena belum tentu semua petugas kesehatan memahami dengan menyeluruh tentang DBD, pungkasnya. (bdu)

gikan. Biasanya NANGA TAMAN. Segas baru habis jumlah pengguna seminggu. Denelpiji subsidi 3 kg gan kondisi bekembali mengegitu, dalam 4 hari luhkan kondisi gas sudah habis. gas yang disinyalir Ini kan membuat sering digembosi. pengeluaran warKesusahan maga untuk membeli syarakat ini bahkan sudah mereka Servasius Selasio SE gas makin besar, ujar Iyo. sampaikan kepada Pria kelahiran Cenayan, 13 anggota DPRD Sekadau, SerApril 1980, ini mendesak Divasius Selasio SE. Banyak ibu-ibu yang me- perindagkop dan UKM tidak nyampaikan keluhannya tutup mata terkait masalah kepada saya soal takaran ini. Pasalnya, tidak menutup gas elpiji tabung 3 kg, tidak kemungkinan ada agen gas sesuai dengan standar, ujar yang melakukan penyuntiIyo, sapaan akrab Servasius kan gas dari tabung 3 kg ke kepada Rakyat Kalbar, di tabung gas nonsubsidi.

Diperindagkop harus kantor DPRD Sekadau, Rabu melakukan Sidak. Jika dite(29/10).

Menurut laporan yang mukan agen gas yang nakal, didapat Iyo, takaran elpiji harus ditindak tegas, pungtabung 3 kg tersebut kerap kasnya.

Sebagai informasi, kasus tidak maksimal. Bahkan, tak semacam ini pernah terjadi sampai separuhnya.

Dari meteran yang terli- sebelumnya. Saat itu, Pertamhat di regulator, isi tabung ina telah menindak agen yang biasanya tidak sampai seten- melakukan penggembosan isi gah, kata politisi Hanura tabung elpiji gas subsidi. Di Sekadau, kebanyakan tutup itu.

Dengan kondisi tersebut, alias segel tabung berwarna jelas masyarakat sangat diru- hijau muda.(bdu)

Ilustrasi/IST

Grand Design Perlindungan Anak 2014 Harus Kokoh SEKADAU. Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sekadau menggelar sosialisasi finalisasi grand design program dan rencana kerja tahun 2014. Kegiatan dipusatkan di gedung Kateketik, Rabu (29/10).

Kegiatan itu sendiri dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau dan dihadiri narasumber dari BKKBN Kalbar. Hadir pula perwakilan Bappeda Sekadau, Camat Sekadau Hilir, dan perwakilan Koramil Sekadau Hilir.

Sekda Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon dalam arahan-

nya menyebut, grand design sebagai tiang penyangga dalam perencanaan program pembangunan selanjutnya mesti memiliki pondasi yang kokoh. Karena itu, ia meminta penyusunan rancangan induk harus direncanakan dengan maksimal dan melibatkan sektor lain yang mungkin

akan memiliki korelasi di kemudian hari.

Kalau induknya tidak kokoh, maka program lain yang direncanakan kemudian juga akan rapuh. Makanya ini harus disusun dengan sebaik mungkin, pesan Sekda.

Sekda juga meminta partisipasi peserta sosialisasi untuk memberikan masukan yang perlu dalam membantu proses finalisasi penyusunan grand design Kantor KBP3A. Saran dan masukan saya kira perlu guna memperkokoh grand design KBP3A nantinya. Saya harap

peserta bisa proaktif, ucap Sekda mengakhiri arahannya.

Kepala Kantor KBP3A Kabupaten Sekadau, drg. Elsa Satyaningsih mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan dari seluruh stakeholder untuk proses finalisasi penyusunan grand design lembaga tersebut.

Kami perlu masukan dan saran. Karena grand design ini akan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja untuk tahun-tahun berikutnya, kata Elsa. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Oktober 2014

15

Tingkatkan Mutu Pendidikan DP MoU CSR dan Pemberdayaan KS S AMBAS . Untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, Rabu (29/10), Dewan Pendidikan (DP) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Corporate Social Responsibility (CSR) pendidikan bersama perwakilan perusahaan, dan pemberdayaan Komite Sekolah (KS) di Aula Dinas Pendidikan

Sambas.

CSR merupakan upaya perusahaan sebagai bentuk komitmen yang berkesinambungan untuk berperilaku secara etis, memberi kontribusi bagi perkembangan pendidikan, dan pemberdayaan Komite Sekolah untuk menginformasikan peran KS dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan sekolah, papar Ketua DP Sambas H Suharjo Marli SSos. Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati, perwakilan BPMPPT, Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan KS lebih jauh Suharjo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan me-

LSS Tingkat Provinsi Kalbar

ningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas. Dikatakannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 115.

A;Disdik/2013, masa bakti 2013-2018 KS berjumlah 536 sekolah. Terdiri dari SD 450 sekolah, SMP 130 sekolah, dan SMA 55 sekolah. Namun pada kegiatan ini kita baru bisa menghadirkan 50 sekolah saja, ucap Suharjo Suharjo menjelaskan, tahun 2010 dana CSR pernah diterima 21 sekolah di Kecamatan Jawai melalui Dinas Pendidikan.

Sedangkan tahun ini, DP juga mengajak sejumlah perusahaan untuk mendukung program pendidikan melalui dana CSR. Sementara kegiatan pemberdayaan KS baru dilaksanakan, karena sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Supaya KS memahami peran dan fungsinya dalam memberikan pertimbangan, dukungan,

Sambas Kirim Empat Sekolah SAMBAS. Menghadapi Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Kalbar, Kabupaten Sambas menyiapkan empat jagoannya. Yaitu TK Swadharma Pemangkat, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sekuduk, SMPN 3 Sekadim, dan SMK 1 Paloh.

Rabu (29/10), Tim Penilai LSS Tingkat Provinsi Kalbar dipimpin Jamalus berkunjung ke Kabupaten Sambas untuk melakukan penilaian. Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa MAg yang juga Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Sambas menyambut kedatangan tim di Ruang Rapat Wakil Bupati Sambas. Ini masih momentum Sumpah Pemuda. Semoga dengan semangat Sumpah Pemuda yang baru kita peringati mampu menggelorakan semangat Sumpah Pemuda, dan bertekad untuk membangun negeri, khususnya membangun anak didik kita untuk berperilaku hidup bersih, sehat dan santun, kata Pabali dihadapan Tim Penilai LSS Kalbar didampingi Staf Ahli Bupati Sambas, H Chifni B SSos. Ia mengungkapkan, Kabupaten Sambas baru saja usai melaksanakan LSS tingkat kabupaten. Bahkan, kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Sambas dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH. Beberapa sekolah mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MIN dan SMA/ SMK/MA yang meraih Juara I LSS tingkat Kabupaten Sambas Tahun 2014 akan mengikuti

LSS tingkat Provinsi Kalbar, jelasnya.

Tim Penilai LSS tingkat Provinsi Kalbar telah meninjau langsung dan memberi penilaian terhadap empat sekolah yang berhasil menjadi juara tingkat kabupaten.

Rencananya, hari ini Tim Penilai didampingi Staf Ahli Bupati Sambas dan anggota lainnya akan melanjutkan penilaian ke dua sekolah lain. LSS ini salah satu upaya memotivasi sekolah untuk membudayakan peserta didik agar berprilaku hidup bersih, sehat dan santun. Oleh karena itu, diharapkan kepala dinas dan instansi terkait ikut serta mensukseskan LSS, pesannya.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai LSS Kalbar, Jamalus mengatakan, dari hasil kunjungan sebelumnya ke dua sekolah, timnya melihat semangat yang tinggi dari pihak sekolah. Kami melihat semangat yang tinggi dari Pemkab Sambas, termasuk sekolah-sekolah yang diajukan mengikuti LSS tingkat Kalbar. Semoga dengan semangat ini dapat memberikan hasil baik bagi peserta LSS, harapnya.

Sedangkan Staf Ahli Bupati Sambas, H Chifni B SSos menegaskan, siap mendampingi Tim Penilai LSS Kalbar ke sekolah-sekolah yang mewakili Kabupaten Sambas dalam lomba tersebut. Empat sekolah ini siap mengikuti LSS tingkat Provinsi Kalbar, tegasnya. (edo)

SAMBAS

pengawasan dan sebagai penghubung di sekolah, tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Drs H Jusmadi MH menyambut baik kegiatan DP sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Peningkatan pendidikan di Kabupaten Sambas saat ini semakin maju dan berkembang. Sehingga KS harus mampu berperan aktif melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatan ini ke depan sebaiknya tetap terlaksana, bila perlu seluruh KS diikutsertakan, harapnya.

Di tempat yang sama, Arfandi, Kabid Penanaman Modal BPMPPT Kabupaten Sambas juga mengapresias pelaksanaan kegiatan yang menggandeng perusahaan melalui CSR, guna meningkatkan pendidikan. CSR paparnya, merupakan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat setempat dalam bentuk kegiatan sosial. Implementasinya bisa jalan, kesehatan, pendidikan atau lain-

nya, karena CSR merupakan upaya perusahaan sebagai bentuk komitmen yang berkesinambungan, jelasnya.

Sedangkan Wakil Bupati Sambas, Dr Pabali Musa Mag yang hadir mewakili Bupati Sambas menilai, kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat bagi sekolah dalam upaya mendukung kemajuan pendidikan. Ini juga merupakan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejalan dengan upaya Pemkab Sambas, katanya.

Kegiatan ini, ujar Wakil Bupati, sangat baik dalam upaya membantu KS membangun pendidikan anak-anak di sekolah binaannya. Makanya, kontrol harus terus dilakukan DP selaku pengawas, baik sekolah maupun KS bersama-sama Dinas Pendidikan. Banyak kasus yang terjadi antar pelajar, sehingga harus menjadi perhatian kita. Peran DP sangat besar dalam upaya membantu pelayanan pendidikan di sekolah, ujarnya. (edo)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS BESERTA SELURUH JAJARAN Mengucapkan

Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya

Drs H Djawari Mantan Wakil Gubernur Kalbar Rabu, (29/10) Pukul 14.00 Fardu Kifayah, Kamis (30/10) Dirumah Duka, Jalan Surya, Gang Surya Gading, No. 2, Pontianak Tertanda,

dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH

DR Pabali Musa MAG

Bupati Sambas

Wakil Bupati Sambas

Drs H Jamiat Akadol MSi MH Sekda Sambas

Sambungan Penjual Tiket ..........................................................................................................................dari halaman 9 Pesan Sabu ..........................................................dari halaman 9 uang dan penghapus yang digunakan untuk menghilangkan kode tiket.

Humas Polresta Pontianak, Ipda Harsoyo mengatakan, penangkapan yang dilakukan kepolisian ini, setelah petugas Pelni melapor adanya aktivitas penjualan tiket palsu di Pelabuhan Dwikora Pontianak. Polisi langsung menanggapi dan menyelidiki calo yang menjual tiket tersebut.

Dari data itu, kami langsung menangkap IH yang sedang menjual tiket palsu.

Yang jelas tiket yang dijual itu asli, namun bukan untuk di wilayah Kota Pontianak.

Tersangka ini melakukan pemalsuan tiket dengan menghapus kode area, ungkap Harsoyo, Rabu (29/10).

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka IH menjual tiket Aspal sudah selama empat bulan. Tersangka ini mendapatkan tiket di daerah Natuna seharga Rp60 dan dijual kembali Rp135 ribu. Namun

pihak kepolisian masih melakukan pengembangan. Apakah ada tersangka lain atau tidak, katanya.

IH dijerat pasal pemalsuan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Melihat kejadian ini, kami meminta penumpang tidak membeli tiket dengan calo, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika melihat hal yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwajib, supaya cepat diambil tindakan tegas dan diproses hukum, tegas Harsoyo.

Di hadapan petugas, IH mengaku menjual tiket Aspal sudah selama empat bulan di Pelabuhan Dwikora. Tiket yang dijualnya, didapat dari daerah Natuna yang dibelinya Rp60 ribu. Ngambilnya tidak banyak, sekali ngambil paling 20 sampai 35 tiket. Dan kami menjual kembali saat penumpang kapal ramai dan mau berangkat ke Jawa, katanya.

Modus menjual tiket Aspal, ketika penumpang memadati kawasan pelabuhan yang kapalnya akan berangkat ke Pulau Jawa. Sebenarnya tiket itu asli. Tapi bukan untuk di Pontianak. Tiket yang kami jual itu kode Natuna ke daerah Binjay.

Hanya kodenya saya hapus dan diganti kode pemesan, jelas IH. Petugas dari Pelni, Dadang Rukman mengatakan, setelah melihat calo yang menjual tiket dan beroperasi di daerah pelabuhan, dia langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah melihat penumpang memegang tiket, kami langsung melakukan pemeriksaan, terlihat kode di dalamnya bukan daerah Pontianak melainkan daerah Natuna. Kami langsung melaporkan ke polisi. Untuk sementara, kami mengalami kerugian sekitar Rp7 juta. Tapi kami akan cek kembali untuk menyesuaikan waktu pelaku melakukan modus ini, ujar Dadang. (sul)

Tangkap Akuang...............................................................................................................dari halaman 9 tidak diproses dan terkesan bebas dari jeratan hukum selama dua tahun terakhir ini.

Saya terkejut mengetahui hal ini. Dan ini sudah sangat luar biasa, ujar Dedi.

Dedi mendukung apa yang dilakukan Polda Kalbar dalam menangani kasus Akuang dan hilangnya barang bukti solar miliknya. Polda sangat serius. Bahkan mantan Dir Reskrimsus Polda Kalbar akan diperiksa beserta, Perwira, Pamen (Perwira Menengah) maupun penyidik yang menangani kasus Akuang. Hilangnya barang bukti ini harus segera dibongkar, siapa pelakunya dan di mana barang buktinya saat ini, harus diketahui Polda Kalbar. Langkah Kapolda Kalbar ini harus kita dukung. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa, ungkap Dedi.

Dikatakannya, Polda Kalbar juga harus menjelaskan secepat mungkin, atas hilangnya barang bukti solar milik Akuang itu.

Siapa, kemana dan diapakan barang bukti solar milik Akuang itu, harus dibeberkan Polda ke publik.

Harus cepat dijelaskan kepolisian, kemana larinya barang bukti itu, agar tidak

muncul stigma negatif di masyarakat.

Tentunya siapapun yang terlibat, ya harus ditindak, tegasnya.

Saat ini yang dikhawatirkan Dedi, mengenai keberadaan Akuang. Jika Polda sudah memastikan Akuang ada dan mengetahui di mana keberadaannya, harus cepat ditangkap. Kalau perlu seperti yang saya katakana tadi, yakni diamankan atau ditahan, jelasnya.

Anggota DPRD Kalbar, Syarif Amin Alkadrie mendukung Polda Kalbar untuk memeriksa mantan Dir Reskrimsus.

Mengingat yang bertanggungjawab saat itu adalah mantan Dir Reskrimsus, Pamen, Perwira dan penyidik yang menangani kasus Akuang. Memangnya, kalau sudah lepas dari jabatan di sini, sudah lepas dari tanggungjawab? Tentunya jika terjadi pelanggaran, mantan pimpinan tetap harus bertanggungjawab, ujar Syarif Amin.

Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Nowo Winarti sebelumnya mengatakan, hilang barang bukti lebih dari 30 ton solar milik Akuang yang ditangkap di gudang miliknya di Wajok, Kabupaten Pontianak

2012 silam, tidak dapat dibebankan kepada Kapolda Kalbar maupun Dir Reskrimsus yang menjabat saat ini. Hilangnya barang bukti itu merupakan tanggungjawab mantan Dir Reskrimsus, Perwira, Pamen dan penyidik yang menangani kasus Akuang pada dua tahun silam.

Ini bukan tanggungjawab Kapolda dan Dir Reskrimsus saat ini. Tetapi ini tanggungjawab mantan Dir Reskrimsus, Perwira, Pamen dan penyidik yang menangani kasus Akuang saat itu, tegas Nowo.

Polda Kalbar akan menarik ke belakang, kasus penyelewengan BBM bersubsidi dengan tersangka Akuang.

Kemudian mengusut tuntas kasus yang merugikan masyarakat banyak ini, dengan memanggil mantan Dir Reskrimsus Polda Kalbar, Perwira, Pamen dan penyidik yang menanganinya.

Tentunya ke depan kita akan melakukan pemeriksaan seluruh anggota yang menangani kasus ini, termasuk mantan Dir Reskrimsus, dan seluruh mantan Perwira, Pamen dan penyidik yang menangani, ungkap AKBP Nowo. (zrn)

Batal Deh .....................................................................................................................................dari halaman 9 Baru mau masuk ke rumah, polisi langsung keluar dan menangkap saya, kata Das, Warga Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan ditemui di Mapolres Singkawang, Rabu (29/10) pagi.

Ayah dua anak ini menceritakan, setelah berutang untuk mendapatkan pil ekstasi dan sabu dari ED, dia pun pergi ke rumah Angga yang biasanya dijadikan tempat untuk pesta Narkoba, Rabu (21/10) sekitar pukul 23.00.

Setibanya di depan pintu rumah Angga, polisi langsung keluar dari dalam rumah.

Saya langsung membuang ekstasi dan sabu yang saya bawa ke tanah. Tetapi dilihat polisi, kata Das. Ditanya berkali-kali, Das mengaku baru kali pertama menggunakan barang haram tersebut. Tetapi, akhirnya diketahui kalau dia pernah masuk penjara selama 3,4 tahun karena mengonsumsi Narkoba.

Kapolres Singkawang AKBP A Widihandoko SH melalui Kasat Narkoba, AKP Charles Sitorus menjelaskan, penangkapan terhadap Das bermula dari informasi warga, bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta Narkoba.

Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, penggerebekan pun di-

lakukan. Ketika melakukan penangkapan, pelaku sempat membuang ekstasi dan sabu yang dibawanya. Ekstasi berhasil kita ditemukan, tetapi sabu tidak, ujar Charles.

Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan barang bukti satu butir pil ekstasi berwarna pink dengan gambar Nike . Sedangkan sabu yang dibuangnya seberat satu gram tidak berhasil ditemukan, ujar Charles.

Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit handphone milik Das. Dia ini merupakan residivis, pernah dipenjara karena kasus yang sama. Tetapi baru sekitar sembilan bulan keluar penjara, dia ditangkap lagi, ungkap Charles.

Atas perbuatannya itu, Das dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) dan atau 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.

Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 15 tahun penjara, tegas Charles.

Selain mengamankan Das, polisi juga meminta keterangan pemilik rumah, Angga. Tetapi dia tidak terbukti terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut. Sementara ED, orang yang menjual sabu dengan pelaku masih buron, jelas

Charles.

Berdasarkan nyanyian Das, polisi langsung memburu ED di kediamannya di Jalan Cempaka RT03/01, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kamis (22/10) pukul 03.00.

Tetapi ED tidak di rumahnya. Malah adiknya, BS, 18 yang kepergok sedang membawa satu paket kecil sabu dalam kantong klip seberat 0,19 gram. BS ini mengaku kalau sabu itu diberi secara gratis oleh abangnya, ED itu, ungkap Charles.

BS pun diamankan dan disangkakan dengan Pasal 112 ayat (1) dan 117 ayat (1) huruf a UU 35/2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

BS mengaku tidak tahu-menahu keberadaan abangnya. Pria yang baru tamat SMA ini mengaku baru-baru ini mengonsumsi sabu. Baru dua kali, semua diberi secara gratis oleh abang saya, katanya.

Ketika polisi datang, sama dengan Das, BS juga sempat membuang sabu yang dibawanya ke tanah. Tetapi keburu dilihat anggota Satuan Narkoba Polres Singkawang. Sehingga sabu tersebut berhasil diamankan. (dik)

Polres Singkawang tentang temuannya tersebut.

Saat itu juga Satuan Narkoba Polres Singkawang datang mengamankan Su Fong berikut barang buktinya berupa satu gram sabu dan toples nasi. Su Fong pun mengakui kalau sabu itu memang pesanannya.

Kapolres Singkawang, AKBP A Widihandoko SH melalui Kasat Narkoba, AKP Charles Sitorus mengapresiasi kesigapan petugas Lapas yang berhasil

menggagalkan masuknya sabu ke dalam Lapas tersebut. Dia ini (Su Fong, red), dulu ditangkap dengan kasus yang sama, ditangkap bersama pacarnya. Sedang menjalani proses sidang, belum divonis, kata Charles.

Charles menjelaskan, untuk kali ini Su Fong dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan atau 117 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (dik)

Suami Masih .......................................................dari halaman 9 Informasi yang kita terima dari dokter di RSUD Sanggau, tadi pagi, bayi yang ada dalam kandungan Bu Mijin sudah meninggal. Sekarang Bu Mijin makin lemas dan tadi sudah dirujuk ke RSUD dr Soedarso Pontianak, kata Jul, salah seorang keluarga korban kecelakaan maut tersebut kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Meninggalnya cabang bayi dengan usia kandungan delapan bulan, berarti kasus kecelakaan maut pagi menewaskan dua nyawa. Satu korban meninggal lebih dulu adalah Junaidi, 5 tahun, yang tak lain anak kandung Mijin.

Seperti diberitakan Rakyat Kalbar, belum lama ini, kecelakaan maut terjadi sekitar pukul 06.00. Kecelakaan bermula saat mobil minibus jenis kijang Innova KB 1237 HJ dikendarai Tono, 26, warga Kubu Raya, melaju dari arah Sekadau hendak menuju Sintang.

Saat di lokasi, mobil yang dikendarai Tono itu keluar lajur di sebelah kiri. Karena panik, sang sopir langsung banting stir ke kanan dan mobil tersebut terguling.

Nahasnya, karena mobil yang dikendarai Tono itu dalam kecepatan tinggi, langsung menghantam Efendi, 28, kala itu baru mau keluar dari pekarangan rumahnya di sebelah kanan jalan, menggunakan sepeda motor Yamaha Vega.

Efendi membonceng sang anak, Junaidi

dan istrinya, Mijin yang tengah hamil delapan bulan.

Junaidi yang kala itu hendak pergi bersama ayah dan ibunya ke ladang, langsung tewas di tempat. Junaidi bahkan sempat terseret beberapa meter.

Kondisi sang ayah, Efendi, tak kalah tragisnya. Akibat kecelakaan itu, pria yang sudah sejak balita menjadi anak yatim piatu itu mengalami luka pada bagian kaki dan kepala hingga koma, dan sekarang masih terbaring di ICU RS Antonius Pontianak.

Sekarang saya masih menunggu Fendi di RS Antonius yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Sedangkan istrinya di RS Soedarso ditunggui keluarga yang lain, kata Jul. Untuk Mijin, diakui Jul, memang masih bisa berkomunikasi. Namun pihak keluarga sengaja menyembunyikan kondisi sang suami dan anaknya Junaidi yang sudah meninggal dunia. Karena takut akan membuat mental Mijin semakin tertekan.

Mijin terus menanyakan kondisi suami Eendi dan anaknya Junaidi. Tapi kami bilang suami dan anaknya dirawat di Rumah Sakit Sekadau, karena kondisinya tidak parah. Padahal anaknya sudah meninggal dan suaminya masih koma sampai sekarang, ungkap Jul. (bdu)

DPRD Kalbar ........................................................dari halaman 9 mencuat di media massa dan membuat publik penasaran.

Saya membaca berita di koran, ributribut soal gudang misterius di Jalan Adi Sucipto yang gagal digerebek polisi dan TNI. Saya penasaran, apa sih isi di dalam gudang itu. Jika memang barang tersebut sudah memenuhi syarat, untuk apa digerebek oleh Polda dan Kodam. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, mengapa pula harus dibiarkan, kata Mad Nawir, Rabu (29/10).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga merasa aneh, mengapa polisi enggan menggerebek gudang tersebut. Mestinya polisi menggerebek dan memeriksa isinya, kemudian menyampaikannya kepada publik, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya. Harusnya gudang itu diperiksa dulu, biar semuanya jelas. Apalagi inikan katanya berawal dari informasi masyarakat, ujar Mad Nawir.

Menurut Mad Nawir, polisi wajib memeriksa isi gudang itu. Jika dugaannya berisi petasan, selain melakukan pemeriksaan barang, Polda juga memeriksa dokumennya. Kemudian dicocokkan, apakah izinnya sudah sesuai. Periksa barangnya, kemudian kelengkapan dokumennya, terus cek atau cocokkan dokumen dengan barangnya, katanya.

Legislator daerah pemilihan Kota Pontianak ini mengatakan, seharusnya kepolisian memastikan bahwa barang yang ada di gudang misterius itu bukanlah barang terlarang dan membahayakan masyarakat.

Apalagi posisi gudang terletak di pemuki-

man padat penduduk.

Tentunya jika tidak cocok dengan dokumen, atau dokumen tidak lengkap, kemudian saat dilakukan pemeriksaan, ternyata barang di gudang itu melanggar aturan atau membahayakan, maka Polda harus mengambil tindakan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi jika barang tersebut dilarang untuk masuk atau disimpan di gudang, karena membahayakan, tegas Mad Nawir.

Mengenai Polda yang memastikan barang tersebut adalah kembang api, Mad Nawir menegaskan, harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Keyakinan itu harus didukung oleh fakta dan data. Pertanyaannya, jika memang barang di gudang tersebut sudah memenuhi syarat, untuk apa digerebek oleh Polda dan Kodam beberapa waktu lalu. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, mengapa pula harus dibiarkan, tegas Mad Nawir.

Anggota DPRD Kalbar, Maskendari dari fraksi PDIP mengatakan hal yang sama.

Polisi yang mendapatkan informasi atas dugaan pelanggaran, karena isi gudang misterius itu adalah petasan, harusnya langsung melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, agar semuanya jelas.

Polisi selaku aparat keamanan wajib melakukan pengecekan dengan prosedur.

Wajib melakukan pemeriksaan. Biar jelas semuanya, benar atau tidak dugaan yang beredar di masyarakat itu, tegas Maskendari. (zrn)

Rakyat Kalbar Kamis, 30 Oktober 2014

MENCARI NAYSILA MIRDAD

CINTA BARU Naysila Mirdad mengaku sudah punya pacar baru. Setelah kisah percintaannya kandas dengan kekasih lamanya, kini NayĚśsapaan akrabnyaĚśmulai move on dan mencari cinta yang baru. Nay mengaku, sang pacar bernama Beno.

Dia mengaku sudah kenal sejak lama dengan Beno, tapi baru mencoba pacaran sekarang. Kami berada di lingkungan yang sama, akunya malu-malu.

Adik kandung Nana Mirdad itu juga mengaku kedua orangtuanya sudah tahu hubungan mereka. Kenalnya

sudah 3 tahun, kebetulan lingkungannya juga nggak jauh, katanya.

Anak dari Jamal Mirdad dan Lydia Kandou itu menilai Beno sebagai lelaki yang baik. Nay pun berharap hubungannya dengan Beno bisa berjalan baik. Yang pasti orangnya sangat baik. Karena kita mau yang baik ke depannya, urainya.

Dia mengaku, baik Jamal maupun Lydia sudah mengenal Beno dan memberikan lampu hijau. Bagi Nay, restu dari orang tua itu sangat penting untuk memulai hubungan yang baru. Aku terutama ke mama selalu terbuka.

Nggak ada yang ditutup-tutupi. Mama support aku dengan Beno, pungkasnya.(idp)

NOVITA DEWI

Bernyanyi dan Berdoa Penyanyi jebolan X Faktor Indonesia, Novita Dewi mendapat kesempatan bernyanyi di sebuah panggung besar. Dalam konser yang bakal digelar di Gelora Bung Karno pada 19 November mendatang, Novita tidak hanya bernyanyi, tapi juga mengajak berdoa.

Dia akan terlibat dalam sebuah konser sosial bertajuk Rise for One: Hati untuk Indonesia. Ini kesempatan yang luar biasa, karena disini kita tidak hanya bernyanyi tapi juga berdoa bersama, ujar Novita.

Dipandu oleh presenter kondang Choky Sitohang, konser religi itu dipastikan akan menghadirkan sejumlah penyanyi kondang. Antara lain, Sari Simorangkir, Ello, dan Agnes Monica pun direncanakan datang. Kalau lagu yang aku bawakan nanti aku masih belum tahu masih dalam pemilihan. Yang pasti bukan lagu aku yang ngerock ya, katanya.

Bisa dibilang, konser yang dibalut dengan gerakan doa bersama tersebut merupakan bentuk syukur dan doa untuk bangsa Indonesia. Disini kita saling mendoakan untuk bangsa, supaya lewat acara Rise for One ini Indonesia dipulihkan politiknya, peradabannya, dan hubungan umat beragamanya, jelasnya.

Sementara itu, Panitia Konser Feba Aan menambahkan, gerakan doa bersama mengajak semua elemen masyarakat untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa. Gerakan ini tidak hanya merupakan gerakan doa bersama, namun juga merupakan gerakan yang mendorong semua umat beragama untuk turut serta dalam memberikan bantuan langsung dalam beragam kegiatan, tutupnya. (idp)

TESSY

LIMA KALI NYABU BARENG Pelawak Srimulat Kabul Basuki alias Tessy, 66, dan dua rekannya, Pudji Sapto dan Ahmad Jamhari diketahui sudah lima kali nyabu bareng. Begitu penegasan Kasubdit I Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Kombes Agus Rohmat.

Mereka sudah menggunakan bersama sebanyak lima kali, kata Agus kepada pers di Mabes Polri, Rabu (29/10).

Saat ditangkap pada 23 Oktober 2014, mereka memang belum sempat nyabu bareng di rumah Jamhari di Kampung Rawa Bugel RT 002 RW 03 nomor 1 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun, Tessy sudah lebih dulu mengonsumsi sabu sendiri di rumahnya. Kemudian menuju rumah AJ dengan niat nyabu bareng. Tapi, terlebih dahulu ditangkap polisi.

Dia mengatakan, tiga tersangka ini sudah memiliki pemufakatan jahat membeli dan akan menggunakan sabu bersama-sama.

Mereka akan gunakan secara bersama di rumah AJ, ujar Agus.

Dari hasil pemeriksaan urin Tessy, diketahui bahwa yang bersangkutan positif mengonsumsi sabu-sabu. Terhadap tersangka T memang dia telah mengaku menggunakan.

Dari hasil tes urin kita lakukan, memang betul dia (Tessy) menggunakan (sabu), paparnya.

Lebih jauh Agus membantah bahwa Tessy Cs merupakan target operasi polisi. Kata dia, penangkapan ini berkat laporan dari masyarakat. Kami terima informasi dari masyarakat, jelasnya. (Jp)

JULIA PEREZ

Pernah Ditawari

Rp 2 M

Lewat buku berjudul Jupe: My Uncut Story Julia Perez (Jupe mengungkapkan fakta, ada beberapa lelaki hidung belang yang rela merogoh koceknya hingga Rp 2 miliar, hanya untuk tidur bareng dengannya.

Iya, pejabat juga pernah. Mintanya lewat telepon dan sering. Hanya saja itu dulu, ujar Jupe.

Permintaan aneh itu mulai berdatangan seiring munculnya blog Hartono. Hanya saja itu semua mentah di hadapan Gaston Castano. Si pesepakbola itu meladeni telepon yang dari lelaki hidung belang dengan candaan. Yang angkat Gaston, dia bilang Rp 2 miliar. Sama Gaston langsung dibecandain, itu Rp 2 miliar dipotong pajak apa nggak tuh, kenang Jupe.

Jupe berharap, melalui buku ini menjadi jawaban dari banyaknya orang yang penasaran tentang kisah hidupnya.

Penulisannya dikemas ringan, mudah dibaca dan memberikan daya tawar menarik untuk dibeli masyarakat.

Dan yang istimewa buku ini aku tulis sendiri, katanya.

Di dalam bukunya, Jupe menuturkan soal cantik menurutnya mencakup lima b : brain, beauty, behave, bitchy and boobs. Oops, bra 36D! Hmmm... people are talking about my boobs. Well, I actually don t even care about that.

Because I just enjoy having these big boobs and I enjoy being myself. So, enjoy my boobs, kata Jupe penuh canda. (RM)