31 Maret 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,(Luar kota + ongkos kirim)

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

Selasa, 31 Maret 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Beda Masa Kepemimpinan SBY dengan Jokowi

Dulu Situs Porno Dibekukan, Kini Situs Islam (Akan) Diberangus Menteri Agama: Saya Minta Definisi dan Batasan “Radikal” Itu Seperti Apa

Kolom

STOP PEMBEREDELAN SITUS-SITUS ISLAM!

Jakarta-RK. Banyak perbedaan antara p e m e r i nt a ha n Jo k o Widodo dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu ketidaksamaan yang paling mengejutkan terjadi kemarin. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) tiba-tiba mau memblokir situs-situs Islam yang ada di Indonesia. Alhasil, kritik pedas pun mencuat, terutama di media sosial Twitter.

Halaman 7

Adi Kurniawan @adinkpato Ini bukan lagi memerangi terorisme/isis, tapi kelihatan Islamophobia. Masa web Islam yg memerangi isis malah dibredel #KembalikanMediaIslam

Adetya Rez. @adetyarezky_ Islam is a religion, and Islam not learning to be a terrorist #KembalikanMediaIslam

Oleh: Mustofa B. Nahrawardaya* HARI ini saya menemukan sebuah screenshot surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi & Informatika Republik Indonesia. Dalam surat elektronik yang beredar di jejaring sosial ini, disampaikan informasi dari Halaman 7

Dispenda Kalbar Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat

“

Dispenda dan Samsat bertekad akan terus lakukan evaluasi perbaikan kelemahan dan kekurangan.

Termasuk penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana,

BBM Bikin Bingung ?

P e m e r i n ta h k e m b a l i melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Harga premium yang semula Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter. Sedangkan solar yang semula harga Rp 6.400 perliter menjadi Rp 6.900 per liter.

Ada dua kebijakan yang Halaman 6

Kadispenda Kalbar, Samuel

Misbah @bangmis hidayatullah itu ormas resmi yg lumayan besar, sejak 90an, sekolah dan pesantrennya banyak, kenapa situsnya dibredel ? #kembalikanmediaislam

Lukman Hakim Sidik @L_Hakim_Sidik Ketika Menkominfo Tifatul Sembiring Situs Pornografi di BLOKIR Sekarang? Situs ISLAM diBLOKIR #KembalikanMediaIslam

Tifatul Sembiring @tifsembiring Assalamu alaikum wrwb, Tetaplah berpikir positif, setiap masalah ada solusinya. Dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Waktu bagian dari solusi.

Pontianak-RK. Pelayanan Kantor Bersama Samsat sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, masih belum optimal dirasakan masyarakat wajib pajak.

Halaman 7

Pegawai Dispenda Prov-Kalbar Saat Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat mendapatkan pelayanan di kantor samsat di jalan adisucipto. IST

Pembangunan Pelabuhan Internasional Sedau Diduga Dikorupsi

Dipanggil Jaksa, Eks Kadishub Kota Singkawang Mangkir

Pontianak-RK. Pembangunan Pelabuhan Sedau, Kota Singkawang diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Diduga pembangunan

pelabuhan bertaraf internasional yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang 2010 dan APBN bantuan Dirjen Laut Kemenhub 2009

itu dikorupsi.

“Ada dugaan penyimpangan, saat ini pembangunan pelabuhan Halaman 6

Doraemon Lebih Baik dari Jokowi

Ucok Sky Khadafi

Tokoh kartun Jepang, Doraemon lebih baik dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Alasannya, Doraemon dapat memenuhi semua permintaan tuannya yang bernama Nobita, meski tanpa alasan dan bahkan tidak masuk akal.

Halaman 6

Kejari Lemah Tangani Kasus Tipikor

Kajati Kalbar Bentuk Satgas Anti Korupsi klik! www.rkonline.id

Injet-injet Semut Dulu situs porno dibekukan, kini situs Islam (akan) diberangus -- Ironi, negara dengan penduduk Islam terbesar dunia.

Klik! website: www.rkonline.id Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

http://www.rakyat-kalbar.com

Rakyat Kalbar Online

Pontianak-RK. Tidak hanya Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulystianto, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Godang Riadi Siregar juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Korupsi. Namanya Satgas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3) di wilayah Kalbar.

“Ada 28 orang jaksa yang ada di wilayah hukum Kejati Kalbar yang terpilih untuk masuk dalam Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kalbar,” jelas Godang Riadi Siregar, usai mengukuhkan Satgas tersebut di Aula Kejati Kalbar, Senin (30/3).

Sebanyak 28 jaksa terpilih dilantik menjadi anggota Satgas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tipikor itu,

telah lulus penilaian, memiliki kompetensi dan dilengkapi dengan tenaga tata usaha dalam mendukung kinerja jaksa tersebut. “Dengan dibentuknya Satgas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tipikor, maka penyelesaian kasus-kasus Tipikor bisa dipercepat. Keakuratan penanganan Tipikor dan dampak kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan diharapkan menjadi meningkat,” harap Godang Riadi.

Dikatakan Godang Riadi, korupsi telah merampas hak-hak masyarakat, seperti ekonomi dan sosial. Menurunnya kualitas pembangunan, Halaman 7 Kajati Kabar Godang Riadi Siregar saat mengukuhkan Satgas Anti Korupsi yang dibentuknya, Senin (30/3). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

n a k a k l a l B B -

Rakyat Kalbar Selasa, 31 Maret 2015

2

Ade Komarudin/Ketua Fraksi Golkar

Jangan Keburu Nafsu Ambil Kekuasaan, Golkar Dihancurkan Kadernya Sendiri Pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol diminta menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) untuk merombak kepengurusan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR. “Andaikan mereka (kubu Agung Laksono) menang dalam putusan tetap, saya nggak usah didesak, pasti mundur kok. Kami tunggu kekuatan hukum tetap,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR hasil Munas Bali, Ade Komarudin.

Ade mengingatkan bahwa sikap ngotot dan terkesan arogan untuk dapat menduduki FPG DPR tidak akan membawa hasil apa-apa.

Perlu diingat, lanjutnya, yang benar itu di ujung selalu menang, lihat aja nanti. Kayak sinetron saja biasanya yang benar itu menangnya belakangan.

“Jangan keburu nafsu dulu kalau mau ambil kekuasaan. Harusnya mereka (Golkar kubu Agung Laksono) ambil contoh para pemimpin negara yang jatuh karena keegoisannya dan ketamakannya. Mereka hendaknya belajar dari situ,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya; +Harusnya bersikap bagaimana?

-Semua pihak khususnya Golkar kubu Munas Ancol untuk dapat tenang dan santai sembari menunggu keputusan pengadilan meskipun dari pihak mereka sudah seringkali mengklaim jika

sudah mendapatkan SK Pengesahaan dari Kemenkumham atas legalitas kepengurusannya.

Jangan karena harta atau jabatan yang dikejar justru membuat bahaya dan mencelakakan. Apalagi dengan jalan yang cepat.

hormat untuk menduduki fraksi. Saya sayangkan mereka (kubu Agung Laksono) pertontonkan aib Golkar, Golkar dihancurkan oleh kadernya sendiri.

+Agus Gumiwang sudah bacakan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di paripurna DPR, komentar Anda?

-Ya, saya menyayangkan langkah yang dilakukan Agus Gumiwang pada saat paripurna. Sebab, pembacaan surat itu tidak memperoleh izin pimpinan sidang. Di tengah perselisihan Golkar seperti saat ini, saya menekankan pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang disebutkan Agus Gumiwang belum bisa disahkan. Sebab, sebagaimana diatur UU Parpol pada pasal 32, konflik diselesaikan di Mahkamah Partai (MP) dan kalau tidak selesai juga disahkan di Pengadilan Negeri.

Kami sudah sampaikan surat untuk gugat di PTUN dan di PN Jakarta Utara dan sedang proses pelaporan pemalsuan tandatangan.

+Acuan mereka kan pakai surat Menkumham?

-Nggak bisa, kan itu tadi ada Undang-Undang Partai Politik.

+Artinya harus menunggu hasil PTUN? -Ya, saya mengimbau kepada Agus Gumiwang untuk bersabar dan tidak memperlihatkan ambisi tidak perlu. Sebab, kalau nantinya pada saat di pengadilan hakim memenangkan kubu Aburizal, maka apa yang dilakukan Agus Gumiwang menjadi sia-sia. Bila telah punya kekuatan hukum tetap, saya persilahkan dengan

+Apa yang Anda rasakan?

-Ya, kami ini telah dizolimi, mereka itu dimenangkan. Kemenangan sejati itu kan di ujung. Sekarang mereka dimenangkan, bukan menang ya. Kalau menang bila hasil pengadilan baru. Kalau ini mah dimenangkan.

Jadi ada keberpihakan, kayak main bola, main sabun. Harusnya santai aja, sabar. Jangan terburu-buru. Kok nafsu amat mau berkuasa.

Re-editing: Andry

Nilai Luhur Bangsa

April 2015, Batas Akhir Kelengkapan Izin Lingkungan

Benteng dari Ancaman Radikalisme

PT. SBA Terancam Ditutup

Jakarta-RK. Tak bisa dipungkiri era keterbukaan pasca reformasi membawa angin segar kebebasan yang makin hari makin tak terkendali.

Euforia kebebasan pasca reformasi bergulir menjustifikasi sebagain besar rakyat Indonesia untuk mengejawantahkan kebebasan secara mutlak dan tanpa filterisasi.

Banyak sudah dampak negatif euforia kebebasan yang kebablasan tanpa filterisasi yang secara tak disadari bersinggungan dengan nilai-nilai luhur bangsa terutama terjadi pada generasi muda bangsa. Antara lain soal munculnya paham-paham radikal serta menghilangnya Pancasila secara perlahan dari hati sanubari rakyat.

Padahal, nilai-nilai luhur bangsa yang ada dalam silasila Pancasila berfungsi sebagai filter yang melindungi rakyat dari dampak negatif eforia kebebasan reformasi yang tanpa batas. Lalu bagaimana jika Pancasila seperti terlupakan dan teronggok begitu saja di sudut-sudut gelap kehidupan berbangsa dan bernegara?

Hal-hal inilah yang menjadi pembahasan serius dan detil pada hari kedua penyampaian materi dalam rangkaian acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode program ‘Pelatihan untuk Pelatih/ Training Of Trainers (TOT), di Ballroom Grand Kanaya Hotel, kota Medan, Sumatera Utara, pekan lalu.

Acara ini terselenggara atas kerja sama MPR RI dan Kopertis Wilayah I Sumut dengan diikuti sekitar 100 peserta yang seluruhnya dosen dari berbagai perguruan tinggi baik negeri dan swasta, di Sumut.

Hadir sebagai narasumber penyampai materi pada sesi pertama, yakni Ketua Fraksi PKS TB. Soemandjaja dan Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding. Sesi kedua oleh Sekretaris Fraksi PPP yang juga Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Zainut Tauhid Saadi dan anggota DPD RI, Gazali Abas. Sesi ketiga oleh anggota Fraksi PKB MPR RI, Lukman Edy dan anggota Fraksi Gerindra MPR RI, Sodik Mudjahid. Terakhir sesi keempat oleh anggota Fraksi PDIP MPR RI, Yosep Umarhadi dan anggota DPD RI, Instsiawati Ayus.

Masing-masing pemateri mengupas tuntas pemahaman dan implementasinya dari makna Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapam MPR RI NKRI sebagai Bentuk Negara Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

Dalam proses berjalannya penyampaian materi, banyak peserta mengeluhkan kurangnya pemahaman generasi muda tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa yang seharusnya menjadi dasar perilaku dalam kehidupan sehari-hari. (rmol)

Kubu Raya-RK. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR), Lendeng Syahrani mengingatkan kepada PT. Sinar Borneo Agung (SBA) untuk dapat melengkapi izin lingkungan yang hingga kini belum dilengkapi perusahaan yang bergerak di bidang pengedokan dan pembuatan kapal dalam skala besar tersebut.

Perselisihan yang terjadi antara pemilik PT. SBA dengan warga sekitar yang berdomisili di Jalan Tanggul Laut, Kecamatan Sungai Rengas, KKR tersebut sudah berlangsung lama. Ironisnya, hingga saat ini masyarakat tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan izin atas beroperasinya perusahaan PT. SBA yang diklaim oleh pemiliknya telah berdiri tahunan lamanya.

“Kita sangat merespon sekali aspirasi masyarakat yang mengeluhkan atas beroperasinya perusahaan SBA. Maka dari itu kita mengingatkan kepada pihak perusahaan untuk segera melengkapi perizinan, karena yang kita ketahui perusahaan tersebut belum mengantongi izin lingkungan yang merupakan syarat mutlak beroperasinya suatu perusahaan,”

etahuinya saat melakuucap Lendeng Syahrani, kan inspeksi mendadak kemarin. (sidak) juga telah dirL e g i s l a t o r PA N espon. Bahkan, Komisi itu menegaskan, sesI DPRD KKR mempersiuai dengan peraturan lahkan masyarakat untuk pemerintah pusat yang mendatangi DPRD untuk mengatur mengenai izin melakukan audiensi terlingkungan yang harus kait sengkarut permadilengkapi oleh seluruh salahan tersebut. perusahaan yang mewa“Kita ingin mendenjibkan mengantongi izin garkan secara langsung tersebut. apa yang masyarakat “Sesuai dengan peringinkan. Kalau perlu aturan menteri yang masyarakat datang ke menaungi tentang perdewan untuk menjelasizinan telah jelas sampai Lendeng Syahrani. ARI SANDY kan apa permintaan mabulan April 2015 mendatang, jika masih ada perusahaan yang syarakat terhadap PT. SBA,” paparnya.

Sementara itu, Ketua RT/13 dan RW/10, mengabaikan izin lingkungan, maka izinDusun V, Desa Tanggul Laut, M. Asri izin yang ada akan dicabut,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengin- menuturkan, beberapa waktu lalu pihak gatkan kepada PT. SBA untuk segera perusahaan melakukan mediasi melalui melengkapi izin lingkungan. Jika tidak perwakilannya. Namun upaya tersebut maka izin-izin yang telah ada bisa dicabut. lagi-lagi menemui jalan buntu. Pasalnya Otomatis perusahaan tersebut tidak dapat masyarakat yang hadir dalam mediasi tersebut menginginkan supaya pemilik beroperasi seperti biasanya,” lugasnya.

Selain itu, keluhan masyarakat yang dik- perusahaan yang hadir dalam pertemuan

tersebut dan bukan perwakilannya. Namun permintaan warga tersebut tidak bisa terpenuhi.

“Setelah mediasi tersebut, kita melakukan rapat warga di lingkungan Tanggul Laut. Alhasil hampir seluruhnya tidak mengizinkan perusahaan tersebut beroperasi,” ucap M. Asri, kemarin.

M. Asri menambahkan, dirinya bersama warga hingga saat ini masih terus menunggu etikad baik dari pemilik perusahaan. Supaya pemilik PT. SBA berkenan hadir di dalam pertemuan berikutnya sehingga ada keputusan yang dapat diambil dari semua tuntutan masyarakat.

“Pada dasarnya ketika semua poinpoin yang warga inginkan dapat dilaksanakan oleh pihak perusahaan, maka izin lingkungan dapat dipertimbangkan kembali. Namun jika nantinya masih juga pemilik perusahaan masih mengutus orang untuk menemui warga maka warga tidak akan memberikan izin terhadap perusahaan itu,” tegasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

BP2T Janji Cabut Izin Warung Rawit Hari Ini Bamus akan agendakan Pemanggilan dan kunjungan lapangan Pontianak-RK. Setelah didesak Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan DPRD Kota Pontianak, akhirnya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pemerintah Kota Pontianak, Junaidi siap bertindak tegas terkait permasalahan rumah makan Warung Rawit.

“Kalau Komisi B DPRD Kota Pontianak sudah melakukan kunjungan lapangan dan menemukan bukti bahwa Warung Rawit tidak memiliki dokumen UKL UPL maupun IPAL yang baik, saya berjanji

akan mencabut perizinan rumah makan itu,” tegas Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi, Senin (30/3).

Pada saat kunjungan lapangan, kata Junaidi, semua pihak bakal melihat secara langsung kondisi riil di Warung Rawit. Apabila terbukti salah, maka DPRD Kota Pontianak dan BP2T akan menindak tegas. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak juga tidak bisa berkelit lagi. “Jadi semua orang tahu siapa yang benar. Kita tutup secara bersama Warung Rawit itu,” serunya.

Sementara itu, saat disinggung apakah mau atau tidak menjalankan perintah Wakil Walikota Pontianak?

“Tentu BP2T mau melaksanakan perintah tersebut. Tetapi kita bekerja sesuai aturan. Harus ada rekomendasi penutupan terlebih dahulu dari BLH,” papar Junaidi.

Mengapa perintah Edi Rusdi Kamtono melalui pemberitaan media beberapa waktu lalu tidak diindahkan?

“Pak Edi tidak ada menghubungi saya secara langsung. Kalau beliau

nelpon langsung ke saya, its oke. Kita laksanakan. Warung Rawit kita sanksi,” lugas Junaidi.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno mengatakan, pihaknya sudah merencanakan pemanggilan serta menjadwalkan kunjungan lapangan.

“Besok (Selasa (31/3), red) kita akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus). Pada rapat, bakal kita atur jadwal kunjungan lapangan ke Warung Rawit,” selorohnya. (dsk)

Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Ingin Berwisata Lihat di

DISINI.....

Space 2 Kolom x 50 mm

Harga Pas Hasil Puas 577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

3

Dermaga Penyeberangan Speedboot Memprihatinkan Infrastruktur Penghubung Jalan Kapal Feri Ancam Keselamatan Pontianak-RK. Sekitar kawasan dermaga penyeberangan feri di kawasan Kecamatan Pontianak Utara dinilai sudah memprihatinkan. Pasalnya, di samping perbaikan fender, Dishubkominfo Kota Pontianak akan mengajukan perbaikan dermaga, khususnya bagi penyeberangan sepit di kawasan tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Perairan Dishubkominfo Kota Pontianak Hj. Murny menjelaskan, pihaknya baru mengetahui masalah ini dan sudah menyampaikannya kepada Komisi B DPRD Kota Pontianak saat melakukan kunjungan ke lapangan, bebebrapa waku lalu.

Ketidaktahuan tersebut lantaran dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kawasan ini tidak dimasukkan di dalam daftar ajuan serta tidak adanya laporan mengenai kondisi dermaga tersebut.

“Hasil musrenbang kemarin, Kecamatan Timur dan Kecamatan Utara tidak terdapat atau pengajuan perbaikan di sini. Kemudian setelah ditinjau dewan dan akan diperbaiki melalui komisi B yang akan membahasnya nanti,” ucap Hj. Murny, Senin, (28/3).

Upaya perbaikan ini, lanjutnya, seperti yang dijelaskan DPRD Kota Pontianak akan memasukkannya di dalam anggaran perubahan, walaupun tidak ada kajian di dalam musrembang. Namun terkait dengan realisasinya, pihaknya juga menunggu hasil atau putusan dari DPRD Kota Pontianak.

“Untuk anggarannya, masuk di dalam anggaran perubahan dan sudah disetujui, hanya tinggal realisasinya saja nanti,” ulasnya.

Karena sifatnya urgen dan sangat diperlukan, perbaikan ini diharapkan bisa sesegera mungkin dilaksanakan.

Terlebih di dalam realisasi ini bukanlah melakukan perombakan ulang, melainkan penambahan serta perbaikan saja terhadap bagian yang telah mengalami kerusakan. “Kalau pembangunannya hanya sekadar jembatan saja, sifatnya penambahan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Yuli Ardiansyah menyatakan, Komisi B DPRD Kota Pontianak yang membidangi masalah ini akan membawa serta mengajukan di dalam paripurna terkait perbaikan dermaga penyeberan-

Progam e-KTP Terhambat Anggaran Pusat

Ilustrasi

Pontianak-RK. Anggota Komisi II DPR RI, H. Sukiman mengatakan, terbengkalainya pelaksanaan e-KTP yang sempat terputus pelaksanaannya dikarenakan anggaran. Oleh karena itu, DPR akan diprioritaskan hal tersebut melalui APBN-P mendatang.

“Kemarin sempat ditunda dengan harapan semua perangkatnya, pendistribusian dalam rangka menyukseskan program e-KTP itu kita berikan anggaran. Karena bagaiamanapun juga sangat dibutuhkan baik dalam menghadapi pilkada, pendataan penduduk dan sebagainya,” ujar H. Sukiman saat berkunjung ke Kota Pontianak, belum lama ini.

Ia menjelaskan, DPR RI akan membawa masalah ini supaya pelaksanaan pendataan yang pastinya turut berpengaruh sampai ke daerah tak terkecuali di Kota Pontianak akan diselesaikan dan kembali berjalan seperti sedia kala.

Namun setelah melakukan reses dan menjadi barang temuan di Kota Pontianak, pihaknya telah melakukan koordinasi, baik kepada Pemerintah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Kota Pontianak. Yang mana jawaban dari permasalahan tersebut sama, yakni belum tersedianya anggaran dari pemerintah pusat.

“Kita suport anggarannya. Namun kalaupun masih ada kendala apa nantinya, setelah reses ini mungkin tinggal proses administrasi keuangan saja. Karena beberapa waktu lalu, Pak Gubernur dan Pak Walikota juga belum ada pernyataan,” paparnya.

Karena masalah ini terbilang urgen, lanjutnya, sebagai langkah dalam mengantisipasinya adalah memasukkannya di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) dalam waktu dekat.

“Realisasinya tahun ini. Dengan APBN-P di tahun ini, kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjawab persoalan-persoalan. Terlebih data ini sangat diperlukan yang juga untuk kepentingan masyarakat nantinya,” ucapnya. (agn) KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Pontianak 78124 PENGUMUMAN LELANG Dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pontianak akan dilaksanakan lelang kayu olahan sitaan Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar, berupa : a. partai I : kayu olahan kelompok meranti sebanyak 269 keping = 25.5592 M³ dengan limit sebesar Rp. 31.399.477,20 dengan uang jaminan Rp. 6.500.000,yang saat ini berada di PT. Alas Kusuma Jl. Raya Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya. b. partai II : kayu olahan kelompok meranti sebanyak 158 keping = 12.2006 M³ dengan limit sebesar Rp. 14.988.437,10 dengan uang jaminan Rp. 3.000.000,yang saat ini berada di PT. Alas Kusuma Jl. Raya Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.

Lelang dilaksanakan pada : Hari : Selasa.

Tanggal : 7 April 2015.

Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Kalbar Jl. A. Yani No. 1 Pontianak Kepada peminat dipersilahkan melihat barang bukti dimaksud dan kepada peserta lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Penawaran dilakukan secara terbuka, disampaikan secara lisan dengan harga semakin meningkat.

2. Peserta lelang adalah perorangan dan wajib memiliki KTP dan NPWP, atau Badan Usaha memiliki izin usaha/SIUP, NPWP. 3. Uang jaminan tersebut disetor ke rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak Bank BNI cabang Pontianak Nomor : 0076050464 paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

4. Peserta wajib mendaftar kepada panitia lelang dengan membawa bukti setoran uang jaminan dan persyaratan lainnya selambat – lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan yaitu hari Senin tanggal 6 April 2015 pukul 14.00 Wib bertempat diruang Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalbar Jl. Jend A. Yani No. 1 Pontianak, dalam pelaksanaannya agar dapat menghubungi AKP SUPRIYADI, SH, MH dengan nomor HP. 08125716959.

5. Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang maka wajib melunasi harga lelang, biaya persiapan lelang ( biaya pengganti ) dan biaya – biaya lainnya sesuai dengan ketentuan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang diwajibkan membayar biaya pengganti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

7. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang lelang jaminan disetorkan ke kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya, serta akan dimasukkan ke dalam daftar hitam lelang yakni dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang KPKNL seluruh Indonesia selama 6 (enam) bulan.

8. Apabila sewaktu – waktu terjadi pembatalan dari pihak Panitia Lelang maka peserta lelang tidak berhak menuntut dengan alasan apapun.

9. Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang maka segala resiko yang timbul setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

10.Peserta lelang sudah hadir satu jam sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui Pontianak, 31 Maret 2015 a.n. DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALBAR WADIR

WINARTO, SH, MH AKBP NRP 67100522

gan tersebut.

Tak hanya itu, dirinya juga mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dishubkominfo Kota Pontianak supaya turut memperhatikan kondisi infrastruktur penghubung jalan menuju kapal feri supaya segera diperbaiki.

“Ini sudah banyak yang bolong, bahkan ada juga yang besinya sampai menanjak ke atas. Ini sangat berbahaya sekali terhadap pengguna jasa, baik pengendara maupun pejalan kaki,” lugasnya.

Jalan penghubung yang dilapisi dengan besi pipih tersebut terlihat sudah banyak yang rusak, bolong dan sudah selayaknya diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Dirinya mengharapkan dinas maupun PT. Jembatan Nusantara yang berperan sebagai pihak ketiga dari kerja sama dengan Pemkot Pontianak.

“Itu harus diperhatikan, jangan hanya mau mengambil keuntungan saja. Tapi mengabaikan keselamatan masyarakat pengguna jasa tersebut,” tegasnya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry

DPRD Kota Pontianak dan Dishubkominfo Kota Pontianak saat melihat kondisi dermaga penyeberangan speedboot di Kecamatan Pontianak Utara. G USNADI

DPRD Bentuk Pansus LKPj Gubernur 2014 Pontianak-RK. DPRD Provinsi Kalbar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalbar tahun anggaran 2014.

Pembentukan pansus dilakukan dalam rapat paripurna penetapan keputusan DPRD Kalbar tentang Pembentukan Pansus DPRD Provinsi Kalbar pembahas tentang LKPj Gubenur Kalbar tahun anggaran 2014, di Balairungsari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (30/3).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani mengatakan, pihaknya perlu membentuk Pansus untuk mengkaji sejauhmana laporan yang disampaikan oleh Gubernur Kalbar.

Menurutnya, pansus yang dibentuk tersebut untuk melihat sejauhmana kinerja Gubenur Kalbar melalui SKPD yang ada. “Pansus ini perlu kita bentuk dan tentunya akan mengkaji laporan LKPj Gubernur Kalbar yang disampaikan beberapa hari lalu, di DPRD Kalbar,” ucap Ermin Elviani.

Legislator Partai Demokrat itu menambahkan, tentunya Pansus yang dibentuk ini akan bekerja bersama-sama apa saja yang telah dilakukan selama tahun anggaran 2014, sesuai dengan laporan yang disampaikan Gubernur Kalbar.

“Setelah mengkaji dan melihat sejauhmana kinerja yang dilakukan maka Pansus nantinya akan mer-

Ermin Elviani

ekomendasikan masukan-masukan terkait laporan yang disampaikan di dalam LKPj tersebut,” timpalnya.

Sementara itu sebelumnya, Gubernur Cornelis dalam laporan

LKPj mengatakan, ada tujuh prioritas pembangunan daerah yang merupakan visi dan misi Gubernur Kalbar. Di mana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Kalbar 2014.

Gubernur Cornelis menjelaskan, pihaknya selalu memprioritaskan pembangunan daerah. Seperti meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat, kecerdasan SDM, kesehatan masyarakat, sumber daya aparatur dan pelayanan publik.

Serta meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar, kemampuan pembiayaan, pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya.

“Jadi arah dan kebijakan umum APBD tahun 2014, masih menitikberatkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik,” ucap Gubernur Cornelis.

Gubernur optimis, LKPj yang disampaikan akan diterima oleh DPRD Provinsi Kalbar. Pasalnya Pemerintah Provinsi Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar selalu melakukan kerja sama yang baik.

“Saya melaksanakan apa yang telah dibahas secara bersama. Begitu juga yang saya laporkan. Paling dipertanyakan kekurangannya dan mengapa tak tercapai. Itukan nanti bisa menanyakannya kepada SKPD masing-masing,” ucap mantan Bupati Landak tersebut.

Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry

Nurbani Alfiano Torehkan Prestasi Nasional

Nurbani Alfiano saat menerima hadiah di ajang THRILL Indonesia National BMX Series, di Sirkuit Bambu Runcing Parakan, Temanggung. G USNADI

Pontianak-RK. Pembalap Pengprov ISSI Provinsi Kalbar kembali menorehkan prestasi nasional di ajang kejuaraan nasional bergengsi dengan

title “THRILL Indonesia National BMX Series” yang diselenggarakan 28-29 Maret 2015, di Sirkuit Bambu Runcing Parakan, Temanggung, kemarin.

Pembalap tersebut antara lain, yakni Nurbani Alfiano, pembalap dari Pengprov ISSI Provinsi Kalbar yang turun dinomor BMX Men Elite Under 23 yang mampu mengalahkan lawan-lawannya dalam Kejurnas ini.

Pada hari pertama saat ITT (penyisihan menuju final) Nurbani Alfiano mampu menempatkan diri menjadi yang terbaik kedua dan menuju final pada 29 Maret 2015. Dalam final di Minggu, Nurbani ISSI Provinsi Kalbar mampu menjadi yang terbaik ke-3.

Yakni, dengan menyisihkan hampir 20 peserta yang ikut berlaga. Dalam kejurnas ini, Pengprov ISSI Provinsi Kalbar/Bank Kalbar mengirimkan 1 orang pembalapnya. Dengan team manager Dedy W Kurniawan dan KD Yanuar.

Nurbani Alfiano menyatakan, kebahagiaannya mampu membawa nama Kalbar meraih juara 3 dalam Kejurnas ini. Meskipun target awalnya juara 1.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung prestasinya.

“Saya sangat bersyukur dengan prestasi yang kita raih. Setidaknya bisa membawa dan mengharumkan nama Kalbar ke kancah bergengsi seperti ini.

Kuncinya adalah kita berlatih dengan keras dalam menghadapinya dan

juga saya berterima kasih atas dukungan serta doanya hingga bisa meraih prestasi,” ujar Nurbani Alfiano, Senin (30/3).

Ia mengatakan, saat ini dirinya berlatih di Temanggung dan Jogja dalam rangka persiapan menghadapi pra PON dan PON 2016 mendatang. Dengan harapan meraih prestasi terbaik.

Nantinya baik dinomor DH maupun BMX, Nurbani Alfiano, selain didukung penuh oleh Pengprov ISSI Provinsi Kalbar dan Bank Kalbar juga disupport oleh ZZ Cycles dan PVR Industri.

“Persiapannya sudah dimulai jelang pra PON dan PON mendatang. Kita targetkan maksimal dengan prestasi terbaik untuk Kalbar tentunya,” paparnya.

Event terdekat yang akan diikuti oleh Nurbani Alfiano adalah Kejurnas Down Hill, di Sarangan pada 17-19 April 2015, ASEAN CUP di Jogjakarta 24-26 April 2015 serta beberapa seri Kejurnas sepanjang tahun 2015.

“Sudah kita daftarkan juga dalam ASEAN CUP seri terakhir bulan September di Timor Leste. Kepada seluruh masyarakat sepeda Kalimantan Barat, saya mohon doa restu untuk dapat terus berprestasi dan menyumbangkan medali dalam PON 2016, di Jawa Barat,” ucapnya. (agn)

Rakyat Kalbar

Pro Ekbis Minggu ke 5 di Bulan Maret 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

3.000 4.000 19.000 22.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 15.000 17.600 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 7.200 8.000

Kubu Raya-RK. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya (KKR), Fauzi Kasim menargetkan, pendapatan asli daerah (PAD) melalui dinasnya untuk tahun ini difokuskan meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya.

Ada beberapa sektor PAD yang menjadi fokus Dishub KKR dalam kaitan peningkatakan PAD KKR. Diantaranya adalah retribusi parkir pinggiran jalan umum.

“Namun yang harus dipisahkan, porsi Dishub ialah menangani tentang retribusi parkir di pinggir jalan umum, kalau mengenai pajak parkir yang berwenang adalah dinas pendapatan daerah,” ujar Kepala Dinas Perhubungan KKR, Fauzi Kasim, kemarin.

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga menaungi tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor (Uji Kir), retribusi izin trayek, retribusi pelayanan pelabuhan serta retribusi pelayanan terminal.

“Semua potensi PAD tersebut kita fokuskan untuk ditingkatkan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Sekarang yang sesuai dengan arahan Bupati Kubu Raya untuk dapat ditingkatkan 50 persen dari tahun sebelumnya,” paparnya.

Fauzi berpendapat, untuk pencapaian semua sektor itu,

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

VALAS

Senin, 30 Maret 2015

Mata Uang

Jual

Beli

AUD EUR MYR SAR SGD USD

10,163.09 14,306.97 3,553.36 3,506.19 9,578.30 13,151.00

10,057.42 14,162.94 3,515.39 3,470.60 9,476.71 13,021.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fauzi Kasim. ARI SANDY

pihaknya telah menargetkan sejumlah peningkatan. Diantaranya adalah retribusi pelayanan terminal yang tahun lalu Rp9 juta lebih. Tahun ini ditargetkan meningkat menjadi Rp15 juta rupiah. Untuk pengujian kendaraan bermotor (Uji

KOMODITI SAWIT April 2014

Harga TBS dalam Rupiah Indeks K (%) 91.50 CPO (Rp/Kg) 8,949.85 Inti Sawit (Rp/Kg) 6,211.00 Harga TBS/Kg Berdasarkan Umur Tanaman (Tahun) 3 tahun 1,502.15 4 tahun 1,628.61 5 tahun 1,745.85 6 tahun 1,796.28 7 tahun 1,863.14 8 tahun 1,920.35 9 tahun 1,973.87 10-20 tahun 2,041.42 Rata-rata 1,931.45 Naik/Turun Naik Rupiah 70.14 Prosentase 3.77

Ilustrasi/Ist

Equatoriana

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press Jawa Pos National Network (JPNN)

Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ayani 2) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391 - Kalimantan Barat Tel. 0561-768677 (hunting), 0561-721229 Fax: 0561- 768675 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Andry

Jakarta-RK. Pemerintah disarankan melakukan kajian harga bahan bakar minyak (BBM) setiap enam bulan sekali. Saran itu diberikan menyusul kebijakan pemerintah yang acap kali menaikkan harga BBM Namun, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, ide tersebut justru membahayakan bagi masyarakat. Sofyan berdalih, masyarakat akan menanggung harga yang tinggi bila nantinya harga minyak dunia sedang melambung.

“Yang bahayanya kalau harga turun, masyarakat membayar selisihnya tinggi. Kalau harga naik maka lama sekali siapa yang tanggung? Karena sudah nggak ada subsidi untuk premium,” ujar Sofyan, di kantornya, Jakarta, Senin (30/3).

Hingga kini, pemerintah masih menggunakan waktu dua minggu sekali untuk mengkaji harga BBM. Namun, pemerintah akan terus menyesuai-

kan harga BBM saat turun maupun naik.

“Rata-rata periode dimungkinkan dua minggu sekali. Kalau misalkan harga minyak tetap, kurs tetap tidak perlu disesuaikan. Tapi kalau harga naik, kami harus sesuaikan. Harga turun juga kami harus sesuaikan supaya masyarakat membayar harga keekonomian,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiono menyarankan, agar pemerintah menyesuaikan harga BBM setiap enam bulan sekali. Hal itu dilakukan guna menghindari praktik pengusaha nakal untuk mendongkrak harga jual produknya. ”Saya kira menang harus direvisi, dikaji lagi metodenya cocok apa enggak di Indonesia. Kalau sebulan sekali saya nilai ini enggak cocok dengan Indonesia,” ujar Tony, di Cikini, Jakarta, Sabtu (28/3). (jpnn)

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

THE NEWS LEADER REFERENCE

Kir) yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp147 juta kurang lebih dari tahun lalu, karena sesuai dengan kendaraan yang ada.

“Target-target peningkatan ini akan kita lihat pada rancangan anggaran perubahan. Di situ dapat terlihat terjadinya peningkatan dan kita komitmen untuk meningkatkan potensi PAD tersebut. Karena kita merujuk pada atensi Bupati yang menginginkan PAD meningkat sebesar 50 persen,” timpalnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi Kasim tidak menepiskan adanya kendala-kendala di lapangan terkait penarikan retribusi yang ada. Seperti penarikan retribusi parkir yang ditemukan kendala, karena parkir yang ada di pinggiran jalan dipegang oleh kelompok-kelompok masyarakat.

“Dengan jumlah titik parkir sebanyak 41 wilayah, yang masih dalam proses tinggal 3 saja. Kendala tersebut pelanpelan telah dapat diatasi dengan melakukan komunikasi persuasif dan akhirnya kendala itupun menjadi teratasi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan KKR.

Harga BBM Disarankan Dikaji Tiap 6 Bulan

Sumber: Bank Indonesia

Lagi-lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Dalam situs esdm.go.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan perubahan harga BBM terhitung mulai 28 Maret 2015.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja beralasan, kenaikan harga BBM untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional, serta menjamin penyediaan BBM nasional. Harga BBM jenis premium RON 88 di wilayah luar Jawa-Madura-Bali dan jenis solar subsidi masing-masing naik sebesar Rp 500 per liter. Untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp 2.500 per liter.

Solar naik dari Rp 6.400 per liter menjadi Rp 6.900 per liter. Harga premium RON 88 naik dari Rp 6.800 per liter menjadi Rp 7.300 per liter.

Sejak awal, pemerintah memang akan mengevaluasi harga solar dan premium setiap bulan, mengikuti perkembangan harga minyak dunia plus nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dua bulan sebelumnya, periode tanggal 25 sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

Dampaknya sudah bisa dipastikan, berimbas pada banyak sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahkan, saat harga BBM sempat sedikit turun beberapa waktu lalu, harga komoditi lain justru tidak ikutan turun. Makanya, saat harga BBM kembali naik, harga komoditi lain bisa dipastikan akan semakin meroket, terutama pangan dan angkutan.

Salah satu yang merasakan dampaknya adalah petani karet.

Sebab, hingga saat ini harga karet terus mengalami penurunan.

Padahal, kebutuhan pokok seperti sembako justru semakin naik.

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga petani karet pun semakin sulit. Menurut anda?

4

Dishub Targetkan PAD Meningkat 50 Persen

HARGA KOMODITI DAN PAKAN TERNAK DI PONTIANAK

Komoditi

Selasa, 31 maret 2015

HP : 081345479682

Sms Warga Rindu Ketentraman Teror dimana-mana. Reda teroris muncul ISIS. Kejahatan sana-sini, begal beraksi, keamanan terancam. Presiden secepatnya melantik Kapolri terpilh! Rakyat butuh dan rindu ketentraman.

085245519512 24-3-2015 15.33

Listrik Oh Listrik Luar biasa, tak ada listrik susah, ada listrik susah. Apalagi kalau sudah begini, hanya selang beberapa detik hidup-mati. Mau jadi apalah kita ni. Kerjaan terganggu. Diminta kepada PLN, kalau memang tidak mampu hidupkan lampu jangan dipaksa. Sebentar hidup sebentar mati kayaknya olok-olok ngidupkanya, mendingan mati terus dan hidup terus.

Ini sudah beberapa hari begini, banyak alat elektronik yang rusak, sapa yang ganti? Bayar tagihan listrik bulanan naik. Tolonglah benar-benar diurus, jangan pula kita pelanggan was-was dengan gaya hidup mati, listrik oh listrik! Kapan hilang gayamu, byar pet?

Berubahlah, kapan majunya. Dari Imus Bengkayang.

085654481484 28-3-2015

Tanggapan Seluruh pemerintah pusat maupun di berbagai daerah jika benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, tidak ada jalan lain selain mempedulikan anjloknya harga karet, mengingat usaha pokok rakyat di seluruh daerah tanah air adalah petani karet, daripada program-program yang tidak pernah menyentuh kepada rakyat. Program lainnya hanya bisa menyentuh pada orang-orang tertentu, terima kasih kepada dunia.

20.36

Pembabatan Hutan Ternyata program menggersangkan Kalimantan Barat dengan pembabatan hutan untuk kelapa sawit telah berhasil. Mana paruparu dunia? Moga anak cucu kita dan keanekaragaman hayati tak kehilangan sumber air, sumber-sumber kehidupan dan lahan untuk tinggal.

081258383553 2-3-2015 08.01

085245147046 28-3-2015

21.49

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu. Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH

Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry (Koord. Liputan). Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor: Efrata Denny Saputra (Bandung), David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Rizal, Hafiz, Syahrul. Website: Hendra Ramawan, Endar Fernandes, Febriandi Bahroni.

Biro Pontianak: Ari Sandy, Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP, Gusnadi, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar. Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Alfi Shandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0561-691326. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-5983-8787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Suhardin. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288.

Kayong Utara: Kamiriludin, Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Komunikasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy. Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Darmansyah, Iswandi, Susanto. Ekspedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer).

Umum & Administrasi: Adi Dharma. Pemasaran Iklan Tel. 0561-721229: Julianus Ratno (Manajer), Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris). Rekening: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, Bank Kalbar, BRI Cabang Pontianak.

Rakyat Kalbar (RK) Online: www.rkonline.Id

Kursi Rakyat

Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

5

Kubu Agung Jaring Balon Kubu Ical Mengacu Munas Riau

Pilkada Serentak 2015 Jakarta-RK. Ketua DPP Partai Golkar Leo Nababan mengatakan, selain melakukan penjaringan bakal calon (Balon) yang akan diusung di Pilkada Desember 2015, Plt Ketua DPD tingkat kabupaten/kota juga bertugas melakukan survei atas

nama-nama kandidat yang muncul.

Leo menjanjikan, kandidat yang menempati posisi teratas hasil survey yang akan diajukan sebagai calon. “Saya pastikan, yang tertinggi yang kita calonkan, berdasarkan hasil sur vey oleh lembaga survey yang kredibel. Jadi silakan mendaftar ke Partai Golkar, siapa pun,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili DPP Partai Golkar, Leo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada KPU yang sudah menyatakan bahwa Partai Golkar pimpinan Agung Laksono yang sah untuk mengikuti Pilkada serentak Desember 2015 mendatang.

Lain halnya dengan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Kubu ini meng-

klaim ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sesi I pada Desember 2015 berjalan lancar.

“Enggak ada masalah. Masih konsolidasi, dan di bawah tidak ada pengaruhnya. Enggak ada kebingungan di bawah, mereka mengacu pada Munas Riau,” kata Bendahara Umum DPP Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen,

Senayan Jakarta, Senin (30/3).

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, 34 Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I sampai saat ini masih loyal kepada kepengurusan Ical.

“34 DPD I itu menyatakan mosi tidak percaya atas kepengurusan Agung Laksono,” tegas Bambang yang juga sekretaris Fraksi Golkar ini. (jpnn)

Kongres Partai Demokrat

Solidkan Kader, Agar SBY Tak di-Ical-kan Jakarta-RK. Jurubicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengklaim mayoritas pemilik suara di Kongres menginginkan agar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memimpin Demokrat, untuk periode 2015-2020.

Setelah keliling banyak daerah, Ruhut menyebutkan pengurus partai di akar rumput meminta agar pemilihan ketua umum nanti dilakukan secara aklamasi.

“Kami dengan pak SBY sudah keliling Indonesia. Indonesia Barat, Tengah, Timur, juga ke Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, Bali dan lain-lain, itu meminta aklamasi,” sebut anggota DPR ini kepada wartawan, Jakarta (30/3).

Demokrat akan menggelar Kongres III di Surabaya Jawa Timur pada 11-13 Mei 2015.

Dengan organizing comittee diketuai Ibas Yudhoyono dan steering committee dipimpin Syarif Hasan.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah memaksakan keinginan untuk kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat.

Kader-kader Partai Demokrat yang memiliki suara seperti DPD dan DPC lah yang murni memiliki keinginan agar SBY kembali menjadi pengendali di partai berlambang bintang mercy

tersebut.

Demikian ditegaskan politisi Partai Demokrat, Agung Budi Santoso di sela-sela acara Media Gathering DPR di Puncak, Cipanas, Cianjur, Minggu (29/3).

“Bukan Pak SBY yang ingin, beliau tidak pernah memaksakan untuk menjadi ketua umum lagi. Tetapi ini murni dari keinginan para pemilik suara yaitu DPD dan DPC yang ingin SBY memimpin lagi. Jadi bukan top down tapi buttom up. Kita sampaikan hal ke SBY dan kita mohon Pak SBY memimpin lagi pada periode ini,” katanya.

Menurut Agung partainya solid mendukung SBY dan tidak mungkin SBY di-’Ical’- kan yang semula didukung penuh DPD dan DPC di Munas Bali, namun kemudian beberapa DPD dan DPC Partai Golkar berbelok mendukung Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Dia pun yakin PD tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami Partai Golkar yang terpecah pasca kongres.

“Ya mudah-mudahan tidak seperti itulah. Kita kan solid, kawan-kawan pemilik suara solid. Dan ini keinginannya dari bawah bukan dari atas dan kita memohon Pak SBY untuk memimpin lagi.

Jadi mudah-mudahan kami tidak di-Golkarkan-

lah,” tegasnya.

Ditanyakan darimana SBY memiliki dana untuk menggalang kekuatan mengingat menurut laporan LHKP-nya terakhir, SBY bisa dikatakan calon ketua umum yang miskin karena hanya memiliki kekayaan Rp 9 miliar rupiah, sementara biaya untuk melakukan konsolidasi kader-kader dari DPC dan DPD seluruh Indonesia seperti untuk biaya transportasi, biaya penginapan dan lain sebagainya untuk ratusan DPC dan DPD pasti lebih dari kekayaan yang dimiliki SBY. Agung mengatakan bahwa kader-kader yang duduk di DPR yang akan menanggung biaya tersebut. Bahkan iuran para kader.

Dengan demikian artinya justru SBY tidak mengeluarkan uang dan justru DPD dan DPC yang harus mengeluarkan uang.

“Uang SBY tentunya kepake lah, sedikit lah.

Kita iuran ditentukan, untuk anggota DPR sekian,” ujarnya sambil mengatakan bahwa ini dilakukan agar SBY tetap memipin.

Ditanyakan mengenai adanya tekanan agar SBY terpilih secara aklamasi termasuk pernyataan Kader DP yang juga loyalis Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika bahwa jika ingin aklamasi sebaiknya

kongres dilakukan di Cikeas (red: kediaman SBY) saja sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak uang.

Terkait hal itu dia menegaskan bahwa pendapat seperti itu boleh-boleh saja tapi hal itu tidak mungkin karena Cikeas tidak mungkin bisa menampung seluruh pengurus DPC dan DPD PD di dareah sebagai pemilik suara, katanya.

Sebelumnya banyak pengamat politik maupun kader PD Seperti Gede Pasek Suardika dan juga pendiri Partai Demokrat seperti Vence Rumangkang tidak menginginkan pelaksanaan kongres PD dalam waktu dekat digelar untuk aklamasi. Mereka pun menentang langkah-langkah SBY yang meminta dukungan bermaterai dari para pengurus DPD dan DPC PD. Pasek bahkan menegaskan keinginan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin kembali Partai Demokrat dilakukan tidak dengan cara demokratis dan menjauhkan PD dari ideologi.

Dukungan bermaterai yang diklaim telah diraih oleh SBY adalah tidak fair.

“Kalau Partai Demokrat mau kongres, saya usulkan kepanitiaan itu harus dibuat bersama.

Jangan panitia merangkap tim sukses satu kubu,” jelas Pasek beberapa waktu lalu.

Dia pun mengingatkan bahwa dalam tatib

yang akan dibahas di kongres, bahwa siapapun yang memiliki dukungan 20-35 persen suara diharapkan bisa maju sebagai calon ketum.

“Bukan berdasarkan surat bermaterai yang dibawa,” kata Pasek.

Kalau SBY menggunakan cara seperti itu, dia pun mengejek SBY untuk menggelar kongres di Cikeas saja. SBY juga tidak perlu mengundang kader karena toh kader sudah memberikan suaranya lewat pernyataan tertulis dan bermaterai.

Dia pun menegaskan dengan cara ini publik akan mentertawai SBY “Kalau menggunakan surat bermaterai lebih baik kongresnya di Cikeas saja, sudah selesai itu. Karena lebih dari 90 persen sudah tanda tangan semua. Kalau pakai bermaterai kan itu jelas aklamasi, siapapun melawan tidak bisa.

Saya kira nanti publik akan tertawa,” tegas Pasek yang juga ingin maju sebagai calon ketum dalam kongres Mei mendatang di Surabaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto mengakui saat ini ada pengumpulan kontrak bermaterai menjelang kongres.

Kontrak tersebut merupakan bentuk kesetiaan kader terhadap SBY. Namun dirinya mengklaim kontrak itu dibuat bukan atas permintaan SBY melainkan inisiatif dari DPP. (rmol)

Metro SINGKAWANG

70 Persen Jalan di Kabupaten Bengkayang Rusak Bengkayang. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot MPd mengungkapkan, tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan hanya 20-30 persen. Akibatnya, 70 persen kondisi jalan di Kabupaten Bengkayang rusak.

Fakta itu disampaikan Gidot saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015 yang bertepatan dengan Laporan Akhir Tahun 2015, Senin (30/3). Dihadapan seluruh anggota DPRD Bengkayang, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan camat yang menghadiri sidang paripurna, lebih jauh Suryadman Gidot mengklaim sejumlah keberhasilan, diantaranya menyelenggarakan beberapa even nasional dan regional, pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung aman dan sukses. “Juga berhasil melaksanakan proses pemerintahan

dengan aman, lancar dan tidak ada aksi demo dan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang,” ungkapnya.

Keberhasilan lainnya, mampu menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk dari 266.592 jiwa pada tahun 2010 yang tersebar di 17 kecamatan, menjadi hanya 280.019 jiwa pada tahun 2014.

“Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masyarakat sehat dan makmur,” ujarnya.

Ia juga telah berhasil mengimplementasikan visi dan misi masa jabatan 2010-2015, dapat menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal.

Selain itu, telah melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. “telah mengoptimalkan PAD, DBH dan SDA, serta sistem informasi dan pengelolaan aset daerah dan menggali PAD,” bebernya. (kur)

BENGKAYANG

Pemprov Kalbar Tutup Mata

Warga Perbaiki Jalan Provinsi Warga Kelurahan Roban memperbaiki jalan Jalan Sudirman secara swadaya. MORDIADI

Singkawang. Jalan Sudirman, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah merupakan jalan provinsi.

Kondisinya rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki.

Warga pun secara swadaya memperbaikinya. Ini bentuk

protes terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang tutup mata.

“Mudah-mudahan Pemprov sadar dengan yang apa warga Singkawang lakukan ini. Warga sudah membayar pajak supaya pemerintah membangun dae-

rah, tetapi terpaksa swadaya memperbaiki jalan berstatus provinsi ini,” kata Alnizam, warga Kelurahan Roban ditemui di Jalan Sudirman, Minggu (29/3) lalu.

Pemprov Kalbar seharusnya malu, kata Nizam, dibayar warga untuk membangun daerah, malah tidak sanggup memperbaiki jalan rusak di Jalan Sudirman yang panjangnya hanya beberapa meter.

Padahal untuk memperbaiki jalan tersebut kewenangan Pemprov Kalbar.

Jalan Sudirman yang rusak tersebut sudah lama. Warga merasakan betul sulitnya melintasi ruas jalan berstatus provinsi tersebut. Jangankan mobil, pengendara sepeda motor pun harus ekstra hati-hati, kalau ingin selamat. Alnizam

mengungkapkan, ruas Jalan Sudirman yang menghubungkan Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang itu sudah banyak memakan korban.

“Di ruas jalan ini, sudah sering warga terpental dan luka-luka, apalagi kalau melintas pada malam hari,” kata Alnizam, mantan Anggota DPRD Kota Singkawang ini.

Lantaran sudah banyak memakan korban. Akhirnya, warga berang dan bergotongroyong memperbaiki jalan yang merupakan tanggungjawab Pemprov Kalbar tersebut. Sejak Sabtu (28/3), beberapa warga sudah mulai menimbun jalan yang rusak tersebut dengan tanah. Kemudian kemarin pagi, warga bergotong royong memperbaiki jalan tersebut.

Perbaikan yang dilakukan

tersebut berupa penimbunan batu dan pengaspalan.

Tak ayal, arus lalu lintas pun macet. Beberapa warga sibuk mengarahkan kendaraankendaraan yang melintas.

Agar para pengguna jalan memaklumi aktivitas yang mengganggu arus lalu lintas tersebut, warga memasang plang dari dua arah, “Hati-hati ada perbaikan jalan hasil swadaya masyarakat.”

Ulah warga ini tentunya tamparan bagi Pemprov Kalbar yang seperti tutup mata dengan kerusakan jalan yang menjadi tanggungjawabnya.

“Kita harapkan Pemprov sadar dan segera memperbaiki ruasruas jalan rusak, begitu pula Pemkot Singkawang, jangan cuma pandai memungut pajak,” pungkas Alnizam. (dik)

Iklan Baris & Paket Murah AN

PERCETAKAN TENDA & SOUVENIR

TOYOTA ANZON “Promo kredit DP serba -an”

9 jt

ADI

AGYA Angsuran MURAH !!!

Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Telp. 7183366, 081282587257 (Jalan Lebar, Dekat RS. Antonius)

PROSES

MUDAH DAN CEPAT

AVANZA DP Cuma

Hubungi:

Alonk

Hp. 0812 57282270 Hp. 0856 5440 0673 Pin. 28C52D11 Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, 3500watt, PDAM, KT 3, KM 2 (Kloset duduk American Standard), Keramik 60 x 60, Bak Air 6 m3 dikeramik.

L UA RJ

TE ah i m un Ru p H a Si

TE

L UA RJ

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Jual Tanah Kapling Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt. Hub : 0856 5817 6492

25 Jt

HUBUNGI :

MENERIMA PESANAN : - Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, Brosur ,dll.

- Menyewakan Tenda/Kursi - Membuat Tenda&Sarung Kursi

an

0812 5660 6125 BB : 519A1C4B J O H A N E S 0852 5245 2381 D E N N Y X BB : 2ABCC69C

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

MENERIMA PANGGIL AN

INFORMASI PEMASANGAN

PIJAT LELAKI SELURUH BADAN

THERAPY

HUB: BANG ABU

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

0813 4806 2271 0856 5085 7244

LOWONGAN KERJA Dibutuhkan karyawan posisi Supervisor / Kapten (berpengalaman) Kirim lamaran ke PT. Win One, Jl Budi Karya, Villa Gamma D1-D4, Pontianak Selatan, Telp. 0561-762330

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

Segera Hubungi

(0561)768677

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH” Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet / Permadani * Foto & Video Shooting * Pembuatan Tenda

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak Telp. 7057240, 08164983624 (Dekat Masjid Sirajul Munir)

PD. ANEKA BATU ALAM Menjual :

Batu Alam Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

EKO SERVICE

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

Telp. (0561) 743999

DISCOUNT 60% GARANSI

CARA MUDAH

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Sambungan

Rakyat Kalbar Selasa, 31 Maret 2015

Ketapang dan Kayong Utara Bisa Gantikan DKI Jakarta Palangkaraya-RK. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan Kalimantan merupakan jantung masa depan Indonesia. Bahkan Kalimantan layak menggantikan Ibu Kota Negara, Jakarta.

“Wilayahnya bisa di Kalteng maupun di wilayah lainnya di Kalimantan. Kalau saya lihat kondisi paling memungkinkan itu daerah Ketapang sama Kayong Utara (Kalimantan Barat). Itu yang memungkinkan,” kata Andrianof saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalteng 2015 di Palangkaraya, Senin (30/3).

Sudah saatnya Kalimantan mendapat perhatian lebih untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kalimantan bahkan punya banyak wilayah yang berpotensi menjadi ibu kota negara. Karenanya, wacana tentang ibu kota RI yang baru tidak harus di Palangkaraya. “Ada banyak alternatif, tidak harus (Palangkaraya),” katanya.

Ia menegaskan, Palangkaraya justru tak layak dijadikan ibu kota negara. Menurutnya, daya dukung Palangkaraya untuk menjadi ibu kota negara tidak memadai.

Ia mencontohkan proyeksi pertambahan pen-

duduk dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Andrinof juga memaparkan luas lahan layak huni di Palangkaraya, ternyata kurang luas dan rawan banjir, jika salah mengelola.

Meski demikian pengajar di Universitas Indonesia itu menegaskan, semuanya tetap harus dilakukan pengkajian lebih dalam. “Yang jelas di Palangkaraya tidak layak,” tegasnya.

Menurut dia, hal ini sudah disampaikannya saat Musrenbang regional se-Kalimantan di Jakarta beberapa waktu lalu. “Makanya tokoh-tokoh di sini sudah tidak ngotot lagi,” ungkapnya.

Andrianof justru mengusulkan, jika ingin mencari lokasi lain untuk ibu kota negara maka Kalteng masih punya daerah lain. Misalnya, Sampit ataupun Pangkalan Bun atau yang lebih layak lagi di Kalbar, yakni Ketapang dan Kayong Utara itu.

Seberapa urgen pemindahan ibu kota negara?

Menurut Andrinof, pemindahan ibu kota akan menjadi sangat urgen, mengingat daya dukung di Pulau Jawa tidak cukup.

“Saya rasa lima tahun lagi kalau lihat Jabodetabek itu udah susah cari solusi. Artinya sistem rekayasa transportasi, lingkungan, tata air, itu juga

sudah tidak mampu, maka beban harus dikurangi,” jelasnya.

Memang, lanjut dia, idealnya ibu kota negara itu berada di Kalimantan. Namun, untuk lokasi tepatnya masih akan dikaji lagi. “Kalimantan lebih dekat dari Jawa. Kalau terlalu jauh dari Jawa susah menjaga kesinambungan,” paparnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara di Musrenbang Kalteng, mengingatkan para kepala daerah untuk berpikir panjang dalam membangun. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya untuk 10 tahun saja.

“Singapura, Tiongkok, sukses itu karena melakukan perencanaan jangka panjang,” katanya.

Sedangkan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan di provinsinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, menekan laju inflasi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pengembangan pariwisata pemuda dan olahraga.

Re-editing: Hamka Saptono

Ruang FPG Diduduki Yorrys Cs, Tapi Akom Masih Ketua Fraksi Telepon Badrodin Haiti Bersama beberapa wartawan, Sekretaris Partai Golkar kubu Munas Bali Bambang Soesatyo terjebak di ruang Fraksi Partai Golkar DPR lantai 12 gedung Nusantara I. Gara-garanya, rombongan Waketum DPP Golkar kubu Munas Ancol datang “menyerbu” untuk merebut ruang fraksi tersebut.

Tak ingin lama-lama terjebak, Bambang pun langsung menelpon Plt Kapolri Komjen Pol Badroedin Haiti. “Pak Badroedin, hari ini kami terjebak di lantai 12, ada preman-preman datang. Tidak ada yang mensterilkan,” kata Bamsoet memulai pembicaraannya.

Ya, Bamsoet langsung melaporkan terjebaknya dia dan puluhan wartawan usai melakukan konferensi pers di ruang FPG. “Saya atas nama anggota DPR RI, anggota Komisi III, meminta untuk mensterilkan lantai 12, ini gedung negara, gedung vital,” jelasnya.

Menurut politikus yang akrab disapa Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) memediasi Kubu Aburizal Bakrie (kiri) dan Kubu Agung Laksono di Bamsoet itu, sekretaris jenderal DPR Ruang Fraksi Partai Golkar, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (30/3). JPNN menyatakan bahwa FPG DPR yang masih Jakarta-RK. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gol- mereka belum mendukung kepemimpinan Agung sah adalah pimpinan Ade Komaruddin dengan sekretaris dirinya sendiri. kar (Munas Ancol) Yorrys Raweyai bersama jajaran Laksono.

“Tapi kalau sekarang ada upaya pemaksaan (men“Kepengurusan kami akan banyak sekali diisi petinggi partai beringin kubu Agung Laksono, akhirnya berhasil memasuki ruang Fraksi Partai Golkar kepengurusan sekarang yang dibentuk Pak Ade gambil ruang fraksi), kami prihatin. Kalau terjadi Komaruddin. Kejadian yang baru saja terjadi den- kontak fisik ini preseden buruk,” pungkasnya.

(FPG) DPR di lantai 12 gedung Nusantara I. Pertemuan Tegang Yang pertama terlihat masuk ada Sekretaris Fraksi gan rasa hormat itu opsi yang perlu kami ambil. Itu Aksi rebutan ruang fraksi partai Golkar di DPR Golkar Fayakhun Andriadi, setelah itu masuk Yorrys. bukan karena haus kekuasaan, tapi semata-semata yang dipertontonkan kubu Agus Gumiwang KarTidak diketahui persis bagaimana mereka membuka ingin segera bekerja,” pungkasnya.

Setelah memberi penjelasan, Agus meminta agar tasasmita dan Ade Komaruddin, saat ini sedang pintu tersebut. “Inikan ruangan kita, kita ingin kerja,” kata Fayakhun saat disapa wartawan ketika mema- awak media meninggalkan ruangan, karena rapat dimediasi oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Mediasi yang sudah berlangsung sejak pukul dinyatakan tertutup. suki ruang fraksi, Senin (31/3).

Sementara, Ade Komarudin dan Bambang Soesa- 18.30 Wib, selain dihadiri oleh Fadli, juga dihadiri Begitu berada di dalam, mereka langsung menuju ruang rapat yang ada di sisi kiri lorong. Bahkan, Fay- tyo, selaku pimpinan fraksi yang masih diakui DPR, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, serta dijaga oleh tetap berada di dalam ruangan ketua fraksi yang ada Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono. akhun langsung menggelar konferensi pers.

Menurut Dave Laksono, anggota FPG yang hadir “Kami di sini menunggu, di dalam ada Pak Ade, di sebelah ruangan itu.

Meski sudah berhasil memasuki ruang Fraksi dalam rapat tersebut mengatakan, suasana pertePak Bambang, kalau berkenan kita bertemu, dialog.

Karena banyak tugas negara yang sudah menanti. Partai Golkar (FPG) di lantai 12 gedung Nusantara I muan itu masih tegang.

“Sedang temu dua pihak yang bertikai. Tegang, Kita tidak ingin membuang waktu, banyak masalah DPR, sekretaris fraksi hasil Munas Ancol, Fayakhun Andriadi dan rombongan tetap tidak bisa bertemu tapi semua masih bicara kalem,” kata Dave menyang harus kita selesaikan,” kata Fayakhun.

Fayakhun juga menyampaikan bahwa mereka Ade Komaruddin (Akom) dan Bambang Soesatyo jawab wartawan melalui pesan singkat, Senin (30/3) malam, sembari menggambarkan, posisi Fadli datang dengan baik-baik untuk menunjukkan bahwa (Bamsoet).

Sebelum kedatangan Fayakhun, baik Ade maupun berada di antara kubu Agus dan Ade. sesuai surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Diketahui, rapat itu juga dihadiri Sekretaris (Menkumham), DPP yang sah adalah pimpinan Bamsoet terlihat memasuki ruang pimpinan yang Jenderal DPP Golkar hasil Munas Ancol, Zainudada di lorong paling ujung.

Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali.

Nah, setelah Fayakhun berhasil membuka pintu din Amali. Dia mengatakan sengaja datang ingin “Ketua fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita, sekretaris Fayakhun Andriadi, bendahara fraksi dengan mencongkel bagian bawah pintu, Ade dan mengetahui secara langsung seperti apa proses mediasi itu.

Ibu Eny Saragih. Ketua fraksi lagi di jalan menuju Bamsoet tidak terlihat keluar ruangan.

“Makanya saya datang, mau tahu seperti apa Dari pantauan JPNN.com, ruang Ade maupun ke sini, kita ingin berbuat untuk rakyat, ingin konruangan Bamsoet terkunci dan dijaga petugas sebenarnya. Kan cuma mendapat informasi dari dusif,” ujarnya.

Ini adalah upaya ketiga kubu Ancol memasuki Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Ada tiga orang media, bahwa di fraksi tadi agak rame-rame dikit.

Makanya saya datang mau tahu ceritanya seperti ruang fraksi dan berhasil. Namun, Fayakhun mem- Pamdal yang berjaga depan ruang Bamsoet.

Sebelum memasuki ruangan, staf fraksi sempat apa,” kata anggota Komisi III DPR itu. bantah ada upaya mereka masuk secara paksa. Saya Dia menegaskan, bahwa urusan mengganti datang semua ada di sini. Apa kita pakai cara-cara menyebarkan keterangan tertulis Ade Komarupreman. Gak ada yang rusak, semua baik-baik saja,” din. Dalam pernyataannya, Ade menyampaikan kepengurusan FPG DPR merupakan kewenangan bahwa dia tidak percaya dengan kubu Ancol, yang DPP partai, sehingga tidak membutuhkan persetutegasnya. sebelumnya telah menguasai kantor DPP di Slipi juan pimpinan DPR atau tidak.

Agus Pimpin Rapat “Fraksi urusan internal partai, tidak terkait apakah Ketua Fraksi Partai Golkar kubu Munas Ancol, Jakarta Barat.

“Saya tahu pola yang digunakan adalah seperti pimpinan DPR setuju atau tidak. Memang secara Agus Gumiwang Kartasasmita langsung memimpin rapat fraksi terbatas, begitu berhasil mengambil alih orang membebaskan tanah, yaitu menguasai lahan administrasi tetap disampaikan pada pimpinan ruangan tersebut dari sekretariat fraksi kubu Munas dulu, urusan hukum belakangan. Pola ini dinilai DPR,” tegasnya.

Satu per satu elite Fraksi Golkar dari dua kubu efektif seperti juga dilakukan saat menduduki kantor Bali pimpinan Ade Komarudin.

Rapat itu dihadiri sejumlah pimpinan fraksi an- DPP. Cara sama akan dilakukan untuk menduduki yang bertikai di DPR, keluar dari ruangan yang diperebutkan setelah dimediasi oleh Wakil Ketua tara lain sekretaris Fayakhun Andriadi, bendahara sekretariat FPG,” jelas Ade. DPR Fadli Zon. Sepertinya, rapat itu menyepakati Eny Saragih, dan sejumlah anggota seperti Dave Wartawan Terjebak Puluhan wartawan yang biasa melakukan liputan semua semua proses di DPR harus diselesaikan di Laksono, Airlangga Hartanto, Ibnu Munzir, Azhar Romly, Boby Rizlaldo, Bowo Pangarso, serta Melcias di gedung DPR terjebak di dalam ruang FPG. Awak paripurna. Dengan demikian, ruang fraksi tersebut media tidak bisa keluar, karena di luar sedang ada masih dipimpin oleh Ade Komaruddin.

Markus Mekeng.

“Tidak ada keputusan. Semua menunggu Kamis, Sebelum rapat, Agus sempat menyampaikan “tamu tak diundang” dari DPP Golkar kubu Munas bahwa mereka terpaksa mengambil alih ruang itu Ancol. Ini terjadi ketika wartawan sedang meliput paripurna Kamis. Enggak perlu ada kunci mengunci. dengan cara yang tidak biasa, karena ingin segera konferensi pers pimpinan FPG kubu Munas Bali, Semua dibiarkan terbuka. Sekarang status quo, yang sekarang masih menguasai ruang fraksi di masih Pak Ade (yang pimpin fraksi),” kata Fayakun bekerja sebagai pimpinan fraksi.

“Kami untuk secara efektif ingin bekerja sebagai lantai 12 itu. Turut hadir dalam konpers tersebut Andriadi, sekretaris FPG DPR usai rapat tersebut, pimpinan fraksi yang diakui negara. Upaya-upaya Ketua Fraksi Ade Komaruddin dan Sekretaris Fraksi Senin (30/1).

Dari kubu Ade Komaruddin, Tantowi Yahya juga yang kami lakukan beberapa hari terakhir, kami ti- Bambang Soesatyo.

Nah, ketika konferensi pers selesai, wartawan ti- membenarkan bahwa keputusan final berkaitan dan dak pernah menutup kemungkinan, perlunya upaya di luar kebiasaan,” kata Agus saat konferensi pers di dak diperkenankan meninggalkan ruangan terlebih status di DPR menunggu paripurna DPR. “Nunggu paripurna. Karena pimpinan DPR lagi di ruang rapat FPG, lantai 12 gedung Nusantara I DPR dulu oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) luar negeri, Pak Setnov (Ketua DPR Setya Novanto) DPR yang menjaga pintu akses ke ruang tersebut.

Jakarta, Senin (30/3).

“Jangan keluar dulu ya. Kita diminta Pamdal di dan Fahri Hamzah (wakil). Jadi tidak bisa malam Upaya tersebut, lanjut Agus, bukan semata-mata seperti yang dituduhkan kubu Munas Bali, bahwa luar tidak membuka pintu dulu,” kata salah seorang ini Pak Fadli Zon mengambil keputusan. Hingga mereka haus kekuasaan, tapi benar-benar ingin petugas Pamdal yang menjaga bagian dalam ruang hari Kamis masih Pak Ade dan ruangan ini terbuka untuk siapapun,” jelasnya.

FPG. segera bekerja.

Sementara Fadli Zon yang keluar kemudian Selidik punya selidik ternyata di luar ruangan “Kami akan mulai dengan membentuk AKD (alat kelengkapan dewan), pimpinan AKD, kami tunjuk ada rombongan Waketum DPP Golkar hasil Munas menegaskan bahwa rapat pimpinan DPR akan dilakbeberapa anggota yang memang kita proyeksikan Ancol, Yorrys Raweyai yang ingin menguasai ruang sanakan Selasa (31/3) pukul 13.30 Wib. Dia berharap kejadian seperti sore tadi tidak terulang kembali. menjadi pimpinan AKD. Pimpinan AKD dan Bang- fraksi.

“Besok akan ada rapim, karena beberapa pimpi“Mereka mengancam akan mengambil alih hari gar, tidak akan terjadi sapu bersih dan semacamnya,” ini. Tapi karena kedatangan mereka tidak diun- nan sedang di luar. Fraksi Golkar seperti biasa dan jelas Agus.

Bahkan, katanya, sejumlah pimpinan AKD yang dang, kami tidak bukakan pintu,” kata politikus terbuka. Tidak akan terulang kejadian seperti ini sebelumnya dibentuk oleh Ade Komarudin tetap yang akrab disapa Bamsoet, di dalam ruang FPG, (pendudukan fraksi) lagi, ini insiden dan tak perlu dibesar-besarkan,” tegasnya. (jpnn) pada jabatannya, selama memiliki potensi meskipun Senin (30/3).

6

BBM Bikin ........................................dari halaman 1 diluncurkan pemerintahan Presiden Ir H Joko Widodo (Jokowi) terkait BBM, yaitu menghapus subsidi untuk BBM RON 88 atau Premium dan memberikan subsidi tetap (fixed subsidy) Rp 1.000 per liter untuk Solar.

Harga kedua BBM ini akan bergantung kepada harga pasar minyak dunia atau harga keekonomian.

Selain itu, tergantung juga dengan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap Dollar Amerika.

Sepertinya rakyat Indonesia harus terbiasa dengan harga BBM yang berfluktuasi. Pasalnya, melalui kebijakan ini harga Premium dan Solar nanti akan naik-turun. Sebab, setiap satu bulan sekali, pemerintah akan melakukan pembaharuan harga. Kebijakan ini sebelumnya telah disepakati antara pemerintah dan parlemen.

Tidak dapat dimungkir i, BBM telah menjadi kebutuhan mendasar. Naik-turunnya BBM akan berdampak sangat luas bagi masyarakat. Kenaikkan harga BBM sudah dapat dipastikan diikuti kenaikkan harga lainnya. Sementara bila harga BBM turun, belum tentu harga kebutuhan lainnya ikut turun.

Tidak jelasnya harga BBM akan membuat masyarakat bingung.

Rakyat bahkan akan menjadi waswas, karena tidak mengetahui apakah bulan depan berikutnya harga BBM akan tetap, naik atau bahkan turun. Akibatnya psikologis masyarakat akan terganggu.

Tidak stabilnya harga BBM, juga akan membuat dunia usaha bingung. Ini sebab biaya produksi akan tergantung dengan harga BBM.

Sehingga bisa saja setiap bulannya biaya produksi selalu berubah.

Terutama akan berdampak pada usaha yang sangat ketergantungan dengan BBM. Salah satunya usaha transportasi. Pengusaha tentu akan menentukan tarif sesuai harga BBM. Dampak lain dari tidak stabilnya harga BBM, berpotensi menimbulkan penyelewengan. Bisa saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan penimbunan dengan harapan dijual lagi pada bulan berikutnya dengan harga yang tinggi. Tetapi yang sangat merasakan dampak kenaikkan BBM tentu saja masyarakat kecil.

Apalagi masyarakat yang tinggal daerah kecil.

Menurut hemat saya, belum saatnya pemerintah melepas harga BBM berdasarkan mekanisme pasar. Pasalnya, BBM merupakan komoditas urgen yang harus dikendalikan pemerintah. Apalagi di saat perekonomian kita belum stabil, di mana daya beli masyarakat semakin berkurang.

Selain itu, keputusan pemerintah menyerahkan harga BBM premium sesuai mekanisme pasar disebutsebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember 2004.

MK sebelumnya sudah membatalkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Pasal 28 ayat 2 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas).

Pada intinya aturan yang dibatalkan MK ini melarang penentuan harga BBM berdasarkan mekanisme harga pasar, karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33. (Arman Hairiadi)

Doraemon Lebih ...................dari halaman 1 Sementara Jokowi, dinilai telah mengingkari semua janjinya dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Apalagi, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang justru makin memberatkan beban kehidupan rakyat Indonesia.

“Kita bisa bandingkan lah Doraemon dengan Jokowi. Doraemon memenuhi apapun kebutuhan atau permintaan Nobita, meski tidak masuk akal. Sedangkan Jokowi mengingkari semua janjinya meskipun janji tersebut masuk akal dan sesuai keinginan rakyat,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, seperti diberitakan RMOL Jakarta, Senin (30/3).

Jokowi, lanjut dia, seharusnya seperti Doraemon yang bisa memberikan solusi atas masalah bangsa Indonesia. Tapi yang terjadi, Jokowi malah menambah beban masalah bagi rakyat dan bangsa.

“Rakyat pun seperti tertipu dan tersadar bahwa Jokowi hanya mengeluarkan janji-janji manis saja.

Mulai dari Esemka yang katanya mau dijadikan mobil nasional, deep tunnel untuk atasi banjir dan macet, kabinet ramping ternyata malah lebih gendut, hingga acak-acak partai lain untuk memaksa bergabung,” imbuhnya.

Belum lagi janji untuk menguatkan perekonomian, tapi malah melemahkan perekonomian yang ditandai dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS. “Dollar yang dijanjikan akan turun, nyatanya malah naik, yang

katanya pro-rakyat tapi malah menaikkan tarif listrik, BBM dan gas yang membuat hidup rakyat makin susah. Pro-pemberantasan korupsi, tapi membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan, tol laut, janji kasih traktor yang tidak terealisasi dan masih banyak lagi, satupun tidak ada realisasinya,” cetus Uchok.

Lebih lanjut Uchok menjelaskan, perbedaan lain yang membuat Doraemon mengungguli Jokowi adalah Doraemon bisa menyenangkan semua kalangan. Sementara Jokowi saat ini menjadi menyebalkan semua kalangan.

Kecuali, kata Uchok, orang-orang yang masih terlelap dalam tidur dan bermimpi tanpa bisa membedakan dengan realitas. Bahkan, kartu ajaib yang digadang-gadang Jokowi pun menurutnya tidak mampu menyaingi kantong ajaib Doraemon yang bisa menjawab semua persoalan.

“Kalau Doraemon memiliki kantong ajaib, Jokowi punya kartu ajaib.

Fungsinya seharusnya sama, yaitu menyelesaikan semua persoalan,” tuturnya.

“Tapi bedanya, kantong ajaib Doraemon benar-benar bisa menyelesaikan persoalan yang membuat lucu orang yang melihatnya, sementara Jokowi menawarkan kartu-kartu ajaib yang kemudian membuat siapapun yang melihatnya miris, karena ternyata terbukti sama sekali tidak ajaib,” tegas Uchok.

Re-editing: Hamka Saptono

Dipanggil Jaksa .......................dari halaman 1 Sedau yang menggunakan dua anggaran APBD Kota Singkawang maupun APBN itu sedang dilakukan penyelidikan,” jelas Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Kalbar, Safry, Senin (230/3).

Penyelidikan yang dilakukan Kejati berdasarkan informasi pemberitaan di koran (media cetak).

“Informasi dugaan penyimpangan ini, kita temukan atas pemberitaan yang ada di koran, sehingga kita lakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi ini,” ujar Safry.

Penyidik Kejati sudah memanggil Kuasa Pengguna Anggarannya (KPA), mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Ahyadi. Pada Pemilihan Walikota Singkawang, Ahyadi ikut mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota mendampingi Hasan Karman (incumbent) pada tahun 2012 lalu.

Pembangunan pelabuhan internasional Sedau berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Ada 21 item, diantaranya pembuatan toilet, gudang dan jalan. “Kita sudah panggil 10 orang, termasuk mantan Kadishubkominfo Kota Singkawang, Ahyadi,” jelas Safry.

Dari 10 orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan, hanya tiga orang saja yang datang. Itu pun tidak membawa dokumen mega proyek itu. Salah satunya adalah PPTK dalam pembangunan pelabuhan Sedau. “Sedangkan untuk Ahyadi, mantan Kadishubkominfo selaku KPA tidak datang. Maka kita layangkan surat panggilan kedua, termasuk enam orang lainnya,” bebernya.

Pemanggilan kedua itu dijadwal-

kan Rabu (1/4), baik Ahyadi maupun enam pihak lainnya. Mereka diharapkan datang ke Kejati. “Kita harapkan hadir dan ketika datang pula, diharapkan membawa semua dokumen penting atas proyek itu,” katanya.

Mengapa Kejati membutuhkan dokumen? Karena menyangkut proses penyelidikan. “Saat ini kita belum memegang data atas proyek yang diduga dikorupsi itu, mulai dari perencanaan, tender, pelaksanaannya seperti apa, maupun nilai pasti dari anggarannya. Jadi kita harap dibawa, karena kita sendiri juga sudah melayangkan surat untuk meminta dokumen itu,” tegas Safry.

Selain Dishubkominfo Kota Singkawang, penyidik Kejati juga akan menyelidiki keterlibatan Dishubkominfo Kalbar. “Semuanya kita selidiki, termasuk anggaran dari APBN yang dikerjakan 2009-2014 juga akan kita selidki. Hanya saja secara bertahap, satu persatu kita lakukan pemanggilan,” katanya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pelabuhan internasional di Sedau ini masih dalam tahap penyelidikan. Mereka yang dipanggil masih dalam tahap dimintai keterangan, belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Belum (tersangka). Kita belum masuk ke tahap penyidikan, ini masih dalam lidik. Yang kita panggil masih berstatus dimintai keterangan, dan ini belum ada upaya paksa.

Kecuali sudah saat sidik nanti.

Yang jelas, yang kita panggil harus datang. Kalau tak datang, akan terus kita panggil,” ungkap Safry.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Sambungan

Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

7

Dulu Situs ........................................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 sesegera mungkin, seperti ka-sus video di YouTube yang memperlihatkan anggota ISIS melatih anak-anak.

Menurut Rudi, saat ini sistem pemblokiran di Indonesia masih berlangsung manual.

Kemenkominfo baru akan memblokir apabila ada laporan dari masyarakat. Namun, ia menargetkan mulai perten-gahan tahun ini pihaknya dapat memblokir situs tanpa meminta bantuan ISP. Beberapa media nasional sempat mencatat bahwa sejumlah situs seperti Dakwatuna dan Hidayatullah tak bisa dibuka kemarin pagi.

Hal ini diamini dakwatuna.com.

“Turut berduka atas matinya kebebasan pers. #BringBackDakwatuna,” tulis admin @ dakwatuna.

Yang disambut oleh Prita Kusumaningsih. Menurut pemilik akun @pritaspog ini, “Pemblokiran @dakwatuna tidak berdasar ilmiah. Hanya prasangka dan ketakutan belaka #kembalikanmediaislam cc @kemkominfo”.

Hanya saja, tadi malam, beberapa Netizen mengaku bisa mengakses situs-situs tersebut yang mungkin saja dibuka kembali karena diributkan dan dikritik keras rakyat media sosial. “#KembalikanMediaIslam tapi kok situs2 yg di blok masih bisa di buka?” tanya Bagas Dwi Praptowo , pemilik akun @bedepeee, sekitar jam 10 malam lewat 25 menit.

Tapi, sebelumnya, dinukil dari laman Kominfo, Kepala Pusat Informasi dan Humas Ismail Cawidu menyatakan pihaknya telah memblokir 22 situs/website radikal. Ada 22 situs internet radikal yang diadukan oleh BNPT, kata dia.

Menurut Ismail, awalnya pihaknya telah memblokir 3 (tiga) situs, namun BNPT

Salah satunya, sindiran tajam dari Lukman Hakim Sidik. “Ketika Menkominfo Tifatul Sembiring Situs Pornografi di BLOKIR Sekarang? Situs ISLAM diBLOKIR #KembalikanMediaIslam,” tulis pemilik akun @ L_Hakim_Sidik itu, Senin (30/3).

Hashtag KembalikanMediaIslam itu mendapat respon luar biasa dan memuncaki tangga trending topic di Twitter. Berkaitan dan mengikuti beberapa jenjang di belakangnya, pembicaraan soal Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Pasalnya, Menkominfo era Jokowi, Rudi Antara sendiri yang menyatakan tengah memproses permintaan blokir sejumlah situs yang diajukan oleh BNPT. Laman yang akan diblokir dianggap me-muat paham radikal.

Setakat ini, Kepala BNPT dijabat polisi berpangkat Komjen, Saud Usman Nasution.

“Memang ada permintaan dari BNPT, diproses oleh teman-teman dari Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) positif. Cuma hasilnya seperti apa belum tahu,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, di Is-tana Presiden Jakarta, Senin (30/3).

Menurut Rudi, permintaan untuk memblokir 19 situs tersebut diterimanya Jumat pekan lalu. Setelah mendapat permintaan, dia menjelaskan, pihaknya melakukan pengecekan. Apabila benar kon-tennya membahayakan, maka pemblokiran akan dilakukan.

“Kita proses, kemudian kita minta Internet Service Provider (ISP) untuk pemblokiran,” kata dia.

Waktu yang dibutuhkan untuk pemblokiran situs, lanjut Rudi, berbeda-beda dalam setiap kasus. Apabila dirasa sangat penting, pemblokiran akan langsung dilakukan

melaporkan kembali untuk memblokir 19 situs berdasarkan surat bernomor No 149/ K.BNPT/3/2015 tentang Si-tus/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo.

“Untuk itu, Kemkominfo meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir ke-19 situs sesuai yang disampaikan pihak BNPB bahwa situs/website tersebut merupakan si-tus/website penggerak paham radikalisme dan/atau simpatisan radikalisme,” ujarnya, di Jakarta.

Adapun ke-22 situs yang telah diblokir yakni: 1. arrahmah.com 2. voa-islam.com 3. ghur4ba.blogspot.com 4. panjimas.com 5. thoriquna.com 6. dakwatuna.com 7. kafilahmujahid.com 8. an-najah.net 9. muslimdaily.net 10. hidayatullah.com 11. salam-online.com 12. aqlislamiccenter.com 13. kiblat.net 14. dakwahmedia.com 15. muqawamah.com 16. lasdipo.com 17. gemaislam.com 18. eramuslim.com 19. daulahislam.com 20. shoutussalam.com 21. azzammedia.com dan 22. indonesiasupportislamicatate.blogspot. com Sementara itu, masih dinukil dari laman Kominfo.go.id, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Marciano Norman menegaskan akan

terus berusaha meng-counter propaganda yang dilakukan ISIS dengan mengajak WNI menjadi pendukungnya.

“Kita terus counter. Kita kerjasama dengan Kementerian Kominfo untuk segera menutup itu,” kata Marciano di Jakarta.

Menurut Marciano, pemerintah, terus proaktif untuk tidak memberi mereka ruang terlalu bebas untuk memprovokasi masyarakat. “Kita terus mengharapkan situs-situs seperti itu harus diberi per-hatian khusus,” ujarnya.

Ditegaskannya, selain menutup situs-situs terkait ISIS, pemerintah juga mengajak komunitas-komunitas terkait untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat.

“Informasi yang disampaikan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat tidak melihat satu sisi saja , tapi ada sisi lain yang memberi pencerahan bahwa itu tidak benar. Kita hatihati mengelola itu. Jangan terjebak suatu hari nanti ISIS itu dikaitkan dengan Islam, itu tidak benar,” pungkas Marciano.

Terpisah, karena banyak Netizen yang melakukan mention ke Menteri Agama Lukman H. Saifuddin tentang pemblokiran sejumlah situs dengan hashtag #KembalikanMediaIslam itu, melalui akun @lukmansaifuddin, menteri yang paling bersahabat dengan warga media sosial ini mengeluarkan klarifikasi sekitar jam 9 malam kemarin.

“Kemenag sama sekali tak tahu menahu perkara pemblokiran sejumlah situs yg dinilai berindikasi memuat paham radikal. #klarifikasi,” tulisnya.

Nah, menurut pendahulu Suryadharma Ali di Kementerian Agama ini, di tengah ketidak-

tahuan itu, administrator akun Twitter @Kemenag_RI mem-posting ajakan berhati-hati dalam mengakses si-tus yg terindikasi muat paham radikal. “Postingan @Kemenag_RI itu memuat 19 (sembilan belas) situs yg diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT. #klarifikasi,” terang Lukman.

Sejak itu, ia melanjutkan, banyak sekali mention ke akun twitternya yang menanyakan dan memprotes postingan @Kemenag_RI tersebut.

“Saya lalu segera menghubungi admin akun @Kemenag_RI untuk mengklarifikasinya dan meminta menghapus postingan itu. #klarifikasi,” tutur Lukman.

Tak hanya itu, Menteri Agama yang disebut-sebut paling transparan ini juga menelepon Menkominfo Rudi Antara untuk mencari tahu apa yang terjadi. “Sayang tak tuntas karena beliau harus segera naik pesawat. #klarifikasi,” kata dia.

Tak hanya itu, Lukman juga mengaku telah menelepon Kepala BNPT untuk mendapatkan kronologis kejadian. “Saya minta BNPT membuat penjelasan resmi terkait hal itu.

Penjelasan resmi dari BNPT itu diperlukan agar masyarakat mengetahui definisi dan batasan “radikal” itu seperti apa. #klarifikasi,” tegasnya.

Sekali lagi, Lukman menandaskan bahwa kementerian yang dia pimpin tak terlibat sama sekali dalam proses pemblokiran situs-situs tersebut. “Melalui penjelasan ini saya meminta maaf kepada semua pihak yg merasa tidak nyaman dg adanya postingan @ Kemenag_RI tsb. #klarifikasi,” tutupnya.

Laporan: Mohamad iQbaL

Stop Pemberedelan ..........................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 1 Kominfo kepada Penyelenggara ISP (Internet Service Provider), dimana Kominfo ingin menindaklanjuti surat Permintaan Penutupan Situs/Website dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Bernomor 149/K.BNPT/3/2015 yang berisi Situs/Website Radikal.

Dalam surat elektronik ini juga disebutkan nama-nama domain situs/website yang oleh BNPT disebut sebagai situs/website radikal. Hampir semua alamat domain bernafaskan Islam, terdaftar sebagai Situs Radikal. Entah ini benar atau tidak, tetapi beberapa website yang terdaftar dalam list tersebut ternyata kini mulai tidak bisa dibuka lagi melalui penyedia layanan provider tertentu.

Terkait dengan ini, perlu saya sampaikan tanggapan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, jika benar ada niat menutup situs-situs Islam yang dituduh sebagai situs radikal, maka saya pastikan niat penutupan situs Jihad, Situs Radikal, atau situs Penggerak Paham Radikalisme, atau Situs Simpatisan Radikalisme sesuai penafsiran BNPT, TIDAKLAH mendidik. Selain penetapan daftar nama situs yang ngawur dan hampir semua situs internet bernafaskan Islam diberangus.

Alasan penutupan juga tidak mempertimbangkan hal lain. Bagi BNPT, secara institusi dan personal Pimpinan BNPT, mungkin bermanfaat karena sesuai penafsirannya, konten situs-situs Islam hampir semua ditandai sebagai situs radikal bisa ditutup menggunakan kekuasaannya.

Tetapi bagi Umat Islam, penutupan situssitus Islam jelas akan memperburuk prinsip keseimbangan informasi. Apa itu? Dalam

tunggal dalam berita terorisme akan lebih kuat posisinya. Boleh dibilang, ada upaya permanen pembodohan publik berkedok pemberantasan terorisme.

Kedua, penutupan situs-situs Islam (yang telah distampel sebagai situs jihad, situs radikal atau situs simpatisan ISIS oleh BNBT), bisa diartikan bahwa negara secara langsung telah menutup transparansi informasi kepada publik.

Negara kini mengharuskan rakyatnya untuk HANYA mengkonsumsi informasi yang datang dari Pemerintah. Dengan gaya seperti ini, Negara telah melakukan kekerasan bentuk lain kepada rakyatnya. Pendidikan kebebasan mengemukakan pendapat, yang telah didengungkan sejak reformasi, begitu saja dilumat hanya dengan hitungan menit, dengan cara menutup belasan website bernafaskan Islam tersebut.

Dari fenomena ini, ada kesan, Negara dengan sengaja memaksa rakyatnya untuk hanya mempercayai informasi yang datang dari Pemerintah. Cara ini jelas lebih jahat dari cara yang dilakukan oleh Orde Baru.

Ini adalah bentuk baru pembungkaman informasi berkedok pencegahan radikalisme. Negara bermaksud meluruskan sebauh informasi, tetapi dengan membakar lumbung-lumbungnya.

Cara seperti ini hanya menimbulkan dendam kesumat Umat Islam yang selama ini bergantung mendapatkan informasi dan belajar kajian Islam dari situs Islam.

Sekalipun ada berita atau konten radikal, seyogyanya tidak dengan menutup portalnya. Pemerintah tidak boleh malas dalam mengelola informasi, apalagi dengan cara menutup domain-domain yang dianggap

banyak berita terkait terorisme/ISIS dan sebagainya, hanya sedikit media mainstream yang mau memberitakan secara berimbang.

Sumber berita media mainstream, biasanya hanya dari aparat dan tidak mengutip sumber lain sebagai syarat cover both side dalam kaidah jurnalistik.

Akibat sumber berita yang tidak berimbang, maka informasi yang sehat dalam meng-cover berita terorisme, sering terabaikan. Banyak informasi dan fakta tidak disampaikan ke publik karena kepentingan tertentu.

Sebagai contoh, tidak ada perlawanan terduga teroris diberitakan ada perlawanan.

Tidak ada baku tembak antara terduga dengan Densus, tetapi diberitakan ada baku tembak. Terduga ditembak saat shalat, diberitakan ditembak saaat melempar bom. Dan seterusnya. Tidak diketahui masalahnya dimana, sehingga kesaksian warga di TKP (Tempat Kejadian Perkara) tidak sesuai dengan berita yang muncul.

Nah, dengan adanya situs/website Islam, maka pemberitaan terorisme/ISIS kini jadi berimbang. Contoh lain adalah berita kebengisan ISIS, kekerasan ISIS, yang diberitakan media mainstream, sangat jauh berbeda dengan yang dieritakan media Islam. Dengan objek berita yang sama, semangat berita jadi berbeda? Ini yang perlu diperhatikan.

Ada masalah serius antara kedua kelompok media ini jika memberitakan readikalisme dan terorisme. Penutupan situs-situs Islam ini saya kira memiliki agenda setting yang lebih besar, yakni agar misi Densus/BNPT tidak ada yang mengganggu lagi. Artinya, pola sumber

IDACHI SPORTS

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak ELEKTRIK BIKE IDC

988

(NEW) GARANSI

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

IDC 7286 TREADMIL MANUAL (6 FUNGSI)

BOOM SALE disc up to

65 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0% 25 MARET S/D 31 MARET 2015 TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

6.788

Hanya

8.550

Hanya

2.388 Ribu

6.588 Ribu

17.650

9.850

Hanya

3.588 Ribu

6.388 Ribu

Hanya

TREADMIL MOTORIZED IDC 338 RECUMBENT BIKE (NEW)

INCLINE (USB & MP3) ( NEW )

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (4 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

22.350

18.750

Hanya

ELLIPTICAL BIKE

Hanya

7.988 Ribu

9.988 Ribu

IDC 802 NEW ORBITRACK

8.950

Hanya

3.388 RB

QUALITY & PRICE

GUARANTEE & SERVICE

SPAREPART & DELIVERY

23.550

Hanya

8.588 Ribu

IDC 838 RECUMBENT BIKE(NEW) (NEW)

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

EASY TO ORDER & PAYMENT

JOK SHIATSU

9.750

Hanya

3.988 Ribu

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS 0878 1832 2288 TUBUH SEHAT, JIWA SEHAT

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

RECUMBENT BIKE (TERMURAH)

8.450

Hanya

3.888 Ribu

FS 1330 D (NEW) TREADMIL MAGNETIK 7.250

3.988

Hanya

1.988 Ribu

Hanya

2.688 Ribu

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MATAHARI MALL LANTAI DASAR DEPAN CAREFOUR TGL 28 MARET S/D 31 MARET 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI DASAR DEPAN HYPERMART TGL 25 MARET S/D 31 MARET 2015

tidak selaras dengan BNPT. Negara harus menyelenggarakan pembinaan, bukan memberangusnya.

Ketiga, media-media yang nama-namanya tercantum dalam surat Kominfo dan BNPT, tidak semuanya berisi radikal. Lebih banyak berisi ilmu Agama Islam, dan manfaatnya lebih banyak ketimbang mudharatnya. Maka dari itu, menutup situs-situs Islam dengan alasan radikalisme jelas tidak bisa dibenarkan.

Penutupan website ini cenderung bermakna memberan-

gus sumber-sumber berita dan sumber kajian ilmu Agama Islam, ketimbang mencegah radikalisme & terorisme.

Di kepolisian, tidak sedikit polisi yang nakal, lalu disebut oknum Polisi. Di Kehakiman juga ada hakim nakal yang kemudian disebut oknum Hakim.

Ketika ada oknum di dalam sebuah organisasi Kepolisian dan Kehakiman, solusinya tentu bukan dengan membubarkan Kepolisian dan Kehakiman.

Pemerintah telah mengajarkan ini kepada masyarakat. Tetapi Pemerintah pula yang melang-

garnya. Jika ini dibiarkan, maka untuk menutup media-media lain yang tidak selaras dengan Pemerintah, tentu hanya menunggu waktu saja.

Keempat, saya tidak menyangka bahwa di era Presiden Jokowi yang notabene bukan dari keturunan darah” militer ini, program pembreidelan media massa ternyata lebih kejam.

Tolong rencana dan langkah Pembreidelan ini dihentikan!

*Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah

Dispenda Kalbar ......................................................dari halaman 1 “Kita terus berbenah diri melakukan berbagai terobosan agar dambaan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan pelayanan dapat diwujudkan,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Kalbar, Samuel, SE, M.Si didampingi Kabid Pengembangan Pendapatan Daerah, Marcelinus Rudy, SP. Menurutnya, pengalaman membuktikan dengan semakin baiknya pelayanan kepercayaan masyarakat semakin baik pula dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Khususnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Pendapat dan saran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi melalui survei yang dilakukan Dispenda ke seluruh Kantor Samsat Kabupaten/Kota se Kalbar pada tahun 2015 ini.

Survei Kepuasan Masyara-

kat (SKM) yang dilakukan khususnya wajib pajak secara berkala diharapkan mampu memberikan gambaran kualitas pelayanan. Khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Unit Pelaynan publik yaitu Kantor Samsat.

Dijelaskan Samuel, tim survei menyebarkan quesioner kepada responden (wajib pajak), mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pertanyaan tentang kesesuaian pelayanan dengan jenis pelayanan, kemudahan prosedur, kecepatan waktu, kewajaran biaya/tarif pajak.

Kemudian, sambung Kadispenda, standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, kompetensi/kemampuan petugas memberikan pelayanan, perilaku petugas terkait

kesopanan/keramahan, maklumat kesanggupan petugas memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan terakhir pendapat tentang pena nganan pengaduan penguna layanan.

Selain itu, dikatakan Samuel, wajib pajak diberikan kebe basan menyampaikan saran dan pen dapat dari pengalaman sa’at menda pat layanan di kantor Samsat.

Dukungan responden sangat mem bantu keberhasilan SKM ini sebagai dasar penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. “Dispenda dan Samsat bertekad akan terus lakukan evaluasi perbaikan kelemahan dan kekurangan.

Termasuk penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana,” pungkas Samuel.

Laporan: Julianus Ratno

Kajati Kalbar .................................................................dari halaman 1 baik di bidang infrastruktur jalan, bangunan dan infrastruktur pendidikan, sehingga menjadi mudah rusak.

“Tipikor semakin membebani masyarakat, sehingga korupsi menjadi musuh bersama untuk diperangi sampai ke akar-akarnya. Modus operandi, kualitas, kuantitas dan kerugian akibat Tpikor juga semakin meluas, bahkan menggurita dari pusat hingga ke daerah-daerah,” ungkapnya lagi.

Mencegah Tipikor di Indonesia, dikatakan Godang Riadi, tidak hanya menjadi tugas para penegak hukum saja. Namun juga menjadi tugas bersama. Karena sudah termasuk kejahatan yang luar biasa dampaknya. “Saat ini, aparat hukum menjadi sorotan, karena dinilai lambat dalam menyelesaikan kasus-kasus Tipikor. Namun penanganan dan penyelesaian Tipikor memang bukan hal yang mudah. Sehingga perlu Satgas khusus, agar lebih fokus dalam penanganannya, dan juga ditangani secara profesional oleh para jaksa pilihan,” tegasnya.

Lima Kejari Nihil Kajati Kalbar Godang Riadi Siregar menyesalkan lemahnya penanganan tindak pidana korupsi di Kalbar yang ditangani Kejari. Dari 14 Kejari dan Cabjari di 14 kabupaten/kota, lima diantaranya nihil dalam penanganan kasus.

Kelima Kejari tersebut meliputi Kejari Sambas, Kejari Singkawang, Kejari Sintang, Kejari Sanggau dan Kejari Sekadau. “Sedangkan Cab-

jari Entikong menangani satu kasus saja dan saat ini dalam tahap penyelidikan. Begitu juga Cabjari Pemangkat, satu kasus tahap penyelidikan, tiga kasus tahap penyidikan dan satu kasus yang dilimpahkan ke Kejati Kalbar,” beber Godang Riyadi.

Dikatakannya, untuk Kejari Pontianak ada tiga kasus dalam tahap penyelidikan, di mana satu kasus sudah masuk dalam tahap penyidikan. Kemudian Kejari Ketapang satu kasus di tingkat penyidikan, Kejari Mempawah juga satu kasus di tingkat penyidikan, Kejari Putussibau satu kasus di tingkat penyidikan.

Kejari Bengkayang ada lima kasus di tingkat penyelidikan, empat kasus di tingkat penyidikan, Kejari Ngabang satu kasus di tingkat penyelidikan, satu kasus di tingkat penyidikan. “Sehingga total 24 kasus tingkat penyelidikan dan empat kasus yang dilimpahkan ke Kejati Kalbar,” ujarnya.

Dari hasil penanganan berbagai kasus tersebut, Kejati Kalbar telah menyelamatkan Rp977 juta uang negara dari tindak pidana korupsi sejak Januari hingga Maret 2015.

“Uang negara yang berhasil diselamatkan itu, dari berbagai kasus korupsi yang di-

proses oleh Kejati Kalbar,” kata Godang Riadi.

Aspidisus Kejati Kalbar, Didi Istianta membenarkan, sejak Januari hingga Maret 2015, pihaknya menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi Rp977 juta. “Uang negara yang berhasil diselamatkan itu, dari berbagai kasus korupsi yang diproses oleh Kejati Kalbar,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Didik Istianta.

Didi menjelaskan, saat ini Kejati Kalbar sedang melakukan penyelidikan terhadap 24 kasus Tipikor, dan penyidikan 16 kasus, dan 4 kasus sudah masuk penuntutan. “Dari pengungkapan kasus-kasus inilah kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp977 juta itu,” terangnya.

Sedangkan untuk tahun 2014 lalu, Kejati telah menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi Rp4 miliar. “Saat ini kami sudah membentuk Satgas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam memfokuskan penanganan kasus-kasus Tipikor, sehingga penanganannya lebih profesional dan cepat,” harap Didi.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK SEPMOT KB 2857 VM Noka : MH314D204BK246219 Nosin : 14D1245907 A/N: SUYANTO STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

STNK SEPMOT KB 4005 VT Noka : MH1JBP11XEK004609 Nosin : JBP1E1004104 A/N: ANANG YULIANUS STNK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Israel vs Belgia Dinihari nanti, pukul 01:45 RCTI (live)

SPORT Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

Pada lanjutan pertandingan babak kualifikasi Grup Euro 2016, yang akan mempertemukan kesebelasan Israel vs Belgia yang berlangsung di Teddi Malcha Stadium nanti bakal seru dan menarik.

Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali, maka tugas buat kedua pelatih untuk dapat memberikan kemenangan perdana buat masing-masing tim.

Tuan rumah Israel harus mampu me-

manfaatkan laga kandang kali ini dengan sebaik mungkin, saat tim menjamu kedatangan tamunya Belgia di Teddi Malcha Stadium-Jerusalem. Pelatih Eli Guttmann diharapkan mampu memberikan kemenangan dan membawa timnya lolos dari babak kualifikasi Grup B Euro 2016 kali ini.

Kemenangan pada laga nanti, tentu saja akan membuka peluang tim untuk lolos ke tahap selanjutnya lebih terbuka. Dari 4 laga yang sudah dilakoni, Israel mampu meraih 3 kali kemenangan dan menelan 1 kali kekalahan atas Wales.

Sementara di kubu tim tamu Belgia, tentu saja tidak akan memberikan kemenangan begitu saja buat tuan rumah Israel. Belgia yang memang diunggulkan akan berusaha menampilkan performa terbaiknya saat seperti berhasil meraih kemenangan besar atas Siprus dengan skor telak 5-0.

Tim besutan pelatih Marc Wilmots kini hanya selisih 3 poin dengan pemuncak klasemen sementara Wales dengan mengoleksi 11 poin. Jika saja berhasil memetik kemenangan di laga nanti, bisa jadi Fellaini dkk akan mampu menggeser posisi dari Wales di puncak klasemen Grup B.

Budaya Tionghoa Berkembang Pesat di Sekadau Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi bersama istri menggunting pita tanda diresmikannya Kelenteng Fuk Tet Chi Sungai Ayak.

Rombongan Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi saat berjalan menuju lokasi peresmian Kelenteng Fuk Tet Chi Sungai Ayak.

Era Reformasi tahun 1998 menjadi titik tolak berkembangnya kehidupan keagamaan, budaya maupun tradisi masyarakat Tionghoa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sekadau. Tidak hanya di perkotaan, perkembangan itu juga merambah hingga ke daerah pedalaman kabupaten berjuluk Bumi Lawang Kuari ini.

Bukti nyata terlihat di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir. Di daerah yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten Sekadau itu, kehidupan keagamaan masyarakat Tionghoa juga berkembang pesat, yang ditandai dengan berdirinya Kelenteng Fuk Tet Chi. Kelenteng yang pendiriannya didanai secara patungan oleh masyarakat, dan dibantu pemerintah daerah ini diresmikan penggunaannya oleh Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi, Senin (30/3) siang. Proses pendirian kelenteng yang memakan waktu lebih dari setahun tersebut menghabiskan dana miliaran rupiah.

Selain sebagai tempat beribadah umat Konghucu, keberadaan kelenteng itu juga sebagai sarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat Tionghoa.

Masyarakat dari etnis lain, seperti Melayu dan Dayak juga dipersilakan untuk menggunakan kelenteng tersebut sebagai tempat untuk pengembangan budaya.

Pemkab Sekadau menyambut baik keberadaan Kelenteng Fuk Tet Chi, sebagai salah satu sarana untuk menginventarisir budaya warga Tionghoa. Dengan adanya kelenteng ini, diharapkan bisa meningkatkan semangat warga Tionghoa untuk berkiprah di berbagai sendi kehidupan, termasuk bidang kebudayaan.

Acara peresmian Kelenteng Fuk Tet Chi berlangsung semarak. Selain ritual sembahyang dan atraksi barongsai, acara juga diisi dengan tarian dari etnis Tionghoa, Melayu dan tarian etnis Dayak. (*)

Sejumlah warga Tionghoa menggelar ritual sembahyang.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi menyalami salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa Sungai Ayak yang mengalami kelumpuhan.

Narasi dan Foto: Abdu Syukri

Tamu dan undangan yang hadir dalam acara peresmian Kelenteng Fuk Tet Chi Sungai Ayak.

Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi saat menyampaikan sambutan.

Rombongan Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi foto bersama disela peresmian Kelenteng Fuk Tet Chi.

Entertainment Entertain ment

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

PERDANA INN FACILITIES : * TV Cable 16CH * Full AC * Water Heater * Free WIFI * Food Court Jl Merdeka Timur No. 403 Pontianak Phone : (0561) 769287 / 769288 Atau Hub 0853 288 966 33 (24 Jam)

Pilihan Hotel, Resto, CafĂŠ, Spa & Karaoke Tepat

Rakyat Kalbar Selasa, 31 Maret 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

Dijanjikan Kerja di Warung Kopi

Empat Gadis Bawah Umur Nyaris Dijual Pontianak-RK. Empat gadis bawah umur asal Kecamatan Tekarang, Sambas berinisial S, 16, L, 15, ST, 15, dan P, 16, nyaris menjadi korban pemuas nafsu pria hidung belang. Awalnya mereka dijanjikan bekerja di warung kopi oleh Suryati, 29, warga Parit Mayor, Dusun Karya 3, Desa Jawa Tengah, Sungai Ambawang, Kubu Raya di salah satu warung kopi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebelum diberangkatkan ke tempat tujuan, Suryati membawa korban menginap di Hotel Jeruju Baru, Jalan Komyos Sudarso, Pontianak Barat. Namun aksi yang dilancarkan Suryati terbongkar. Salah seorang korban curiga dan mengajak rekan-rekannya yang lain melapor kepada orangtuanya melalui handphone.

Halaman 15

Pengunjung Imperium Garuda Hotel setelah dites urin dan digiring ke mobil Dalmas, guna diamankan BNNP, untuk didata dan direhabilitasi, Minggu (29/3). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

BNNP TEMUKAN SERBUK EKSTASI DI ROOM YANG ADA KAMAR TIDURNYA

Tersangka Imran residivis saat di jemput Anggota Buser Ketapang dari bandara. JAIDI CHANDRA-RK

Dibekuk di Pontianak Ditembak di Ketapang Ketapang-RK. Tersangka pembobol brankas King Biliar Ketapang, M Imran, 33 dilumpuhkan jajaran Polres Ketapang. Dia berusaha melarikan diri saat dibawa menunjukkan barang bukti di Jalan Ketapang-Siduk sekitar Jembatan Pawan II Ketapang, UANG AN kemarin.

I “Melihat tersangka henSIL CURAN A H K dak kabur, anggota langsung DIGUNA APPY memberi tembakan perinH gatan. Tapi tersangka tetap HAPPY AOKE berusaha kabur,” kata Kapolres DI KAR NE Ketapang, AKBP Hady PoerwanWIN O to kepada wartawan di Ketapang, Senin (30/3).

Kapolres Hady mengatakan, spontan beberapa anggotanya serentak menembak tersangka. Tiga peluru mengenai kaki M Imran, kaki kanan dua dan kiri satu peluru.

M Imran merupakan DPO (daftar pencarian orang) Polres Ketapang. Dia diringkus jajaran tim Jatanras Polda Kalbar di Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan. Karena laporannya di Mapolres Ketapang, maka Imran dilimpahkan Polda Kalbar ke Polres Ketapang.

Kapolres menjelaskan, Imran mencuri brankas dan satu set bola biliar di King Biliar. Dia masuk ke King Biliar dengan cara mencungkil jendela menggunakan linggis. Setelah berhasil mengambil brankas dan bola biliar, linggis yang digunakannya dibuang di sekitar Jembatan Pawan II. Halaman 15

Sidang Bongkar Pagar PT BRU Group

Hakim Menolak Pembelaan Terdakwa

Terlihat Sentot selaku terdakwa pasrah, mendengar hakim ketua menolak pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukumnya.

ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Lengkap sudah nasib apes Sentot, pelaku yang mengaku dituduh menyuruh merobohkan pagar milik eks perusahaan kayu PT Bumi Raya Utama (BRU) Group.

Sentot ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas laporan PT BRU. Kemudian dibenarkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) atas berkas yang dikirim polisi. Ketika duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, hakim ketua membenarkan usulan jaksa.

Terungkap dalam fakta persidangan dengan agenda putusan sela dari hakim ketua Sonny didampingi dua hakim anggotanya. Hakim Sonny menegaskan, setelah dirinya menimbang pembelaan yang diajukan Sentot melalui penasihat hukumnya, Syahbandi. Melalui kuasa hukumnya itu, Sentot menolak seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Halaman 15

Giliran Imperium KTV 34 Orang Positif Narkoba Pontianak-RK. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar kembali melakukan tes urine di tempat hiburan malam (THM). Kali ini sasarannya Karaoke Imperium KTV Garuda Hotel, Jalan Pahlawan, Pontianak Selatan, Minggu (29/3) malam.

Petugas BNNP melakukan tes urin terhadap 49 pengunjung, ladies atau PR dan karyawan Imperium KTV. Hampir 70

persen dari mereka yang dites, mengonsumsi Narkoba.

“Ada 49 orang yang kita lakukan tes urin, terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Baik itu pengunjung maupun tamu yang datang, termasuk juga LC atau ladies,” ungkap Kabid Berantas Narkoba BNNP Kalbar, AKBP Sriyono usai melakukan tes urin di Imperium KTV. Dari 49 orang yang dilakukan tes urin,

34 diantaranya positif mengonsumsi Narkoba. Lebih banyak mengonsumsi Narkoba ketimbang happy-happy biasa.

“Dapat dikatakan hampir 70 persen dari yang kita periksa atau tes urin menggunakan Narkoba di Imperium ini,” jelasnya.

AKBP Sriyono mengaku ada pegawai Karaoke Imperium KTV yang mengonsumsi Narkoba. “Ada pegawai Impe-

rium yang positif menggunakan Narkoba setelah kita lakukan tes urine. Hanya satu pegawai saja. Dan pegawai ini juga kita jaring,” tegasnya.

Tak hanya menemukan pengunjung dan karyawan Imperium KTV mengonsumsi Narkoba, BNNP Kalbar juga menemukan barang bukti diduga kuat Narkoba yang berserakan di lantai Halaman 15

INTEL KODIM 1205/ABW

TANGKAP KAYU ILEGAL

Nanga Pinoh-RK. Sebanyak 212 batang kayu olahan jenis belian atau ulin tanpa dokumen diamankan unit Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 1205 Alam Bana Wanaway (ABW) Melawi di Sungai Melawi, tepatnya di wilayah Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Minggu (29/3) sekitar pukul 08.00 Wib. Kayu jenis belian berukuran 9 x 9 x 4 tersebut dibawa dari daerah Ambalau menuju ke Nanga Pinoh menggunakan dua unit motor kelotok. Pemilik dua orang juga ikut diamankan.

“Sebanyak 162 batang milik HS berusia 49 tahun, membawa kayu belian dari Ambalau menggunakan motor air yang di nahkodai dirinya sendiri. Sementara 50 batang lagi milik AH, 25, juga dibawa menggunakan motor air dari Ambalau, nakhoda motor itu juga dirinya sendiri,” kata anggota Unit Intel Kodim 1205/ ABW Melawi, Sersan Mayor (Serma) Lewi T ditemui di lokasi penangkapan.

Lewi menjelaskan, penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat. Kemudian ditindaklanjuti anggota Unit Intel Kodim hingga dilakukan Halaman 15 Seorang Anggota Unit Intel Kodim 1205 ABW memeriksa kayu jenis belian di dalam motor air. SUKARTAJI-RK

Positif Pakai Narkoba, Diikat di Tiang Bendera Jakarta-RK. Upaya Kapolsek Gambir AKBP Susatyo Purnomo Condro untuk membebaskan anggotanya dari jeratan Narkoba patut diacungi jempol. Brigadir Kepala (Bripka) SW, anggota Polsek Gambir, pada Sabtu (28/3) dihukum atasannya dengan diikat di tiang bendera Mapolsek, karena mengamuk saat dimintai keterangan oleh rekan-rekan kerjanya.

Ceritanya, pada Kamis subuh (26/3) Bripka SW dijemput Propam (profesi dan pengamanan) ke rumahnya, lantaran sudah dua kali menghindari tes Narkoba, baik tes urine maupun tes darah. Pada Sabtu lalu, hasil tes keluar dan SW yang bertugas di Unit Reserse dimintai keterangan di ruang SPK Polsek Gambir.

Tidak disangka, Bripka SW menggebrak meja dan mengintimidasi para petugas yang seluruhnya berpangkat lebih rendah daripada dirinya.

Halaman 15

Polisi Terlibat Narkoba, Pecat!

Sambas-RK. Kapolres Sambas AKBP Wandy Aziz menegaskan, akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika

dan obat-obat terlarang.

Penegasan itu disampaikan Kapolres saat memimpin apel komitmen bersama anti Narkoba di lingkungan Polres Sam-

bas di halaman Mapolres, Senin (30/3).

AKBP Wandy menegaskan, aparat penegak hukum harus bersih. Salah satu tugas penegak hukum adalah melakukan tindakan tegas terhadap tindak pidana, salah satunya Narkoba.

Kalau peredaran Narkoba ini kita tindak, tapi aparatnya tidak bersih dari Narkoba, apa kata dunia. Makanya kita harus bersihkan dulu diri kita,” ujar Kapolres Wandy di hadapan jajarannya.

Tindakan tegas terhadap penegak hukum dalam penyalahgunaan Narkoba tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat akan mendapat sanksi hukum.

Komitmen ini wajib dilakukan, karena dari hasil tes urine beberapa waktu lalu, ada dua oknum jajaran Polres Sambas yang positif menggunakan Narkoba.

“Bagi aparat yang terlibat Narkoba, baik dia sebagai pengedar maupun pemakai, akan diberikan sanksi tegas. Kalau perlu kita pecat, apabila terbukti Halaman 15 Anggota Polres Sambas menandatangani komitmen bersama anti Narkoba di lingkungan Polres Sambas di Halaman Mapolres Sambas. M RIDHO-RK

Kubu Raya Musyawarah Kite

Awasi Aktivitas Siswa di Rumah

Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

SKPD Diminta Akomodir Program Unggulan Desa

M. Yunus Kubu Raya. Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA sederajat pertengahan April 2015 mendatang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, M Yunus mengimbau para orangtua ikut mengawasi anakanaknya agar lebih giat belajar.

“Para pelajar juga jangan menjadikan ujian sebagai sebuah momok yang menyeramkan, hingga dijadikan beban. Namun, jangan pula membuat para pelajar justru tidak serius belajar dalam rangka menghadapi UN,” katanya, Senin (30/3). ia mengingatkan, hasil UN bukan hanya sebatas lulus atau tidaknya siswa, tapi juga terjadi peningkatan prestasi lulusan. “Kalau dulu untuk SMA, Kubu Raya peringkat keenam se-Kalimantan Barat. Mudah-mudahan tahun ini peringkat kelulusan kita akan menjadi naik lagi dari sebelumnya,” harapnya.

Untuk itu, Yunus meminta siswa lebih giat belajar dan serius menghadap UN supaya lulus dengan nilai maksimal. “Jangan sampai menghadapi ujian, siswa malah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermafaat. Itu yang kami tidak inginkan” pintanya.

Yunus berharap, para orangtua membantu pemerintah dalam mengawasai anak-anaknya yang sedang mengikuti UN. “Agar anak-anak tidak keluyuran, terutama pada hari H pelaksanaan UN,” imbaunya. (sul)

10

Rusman Ali Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali meminta Satuan Kerja Perangkat Dae-

rah (SKPD) mengakomodir program unggulan desa hasil Musyawarah Rencana Pem-

bangunan (Musrenbang). Selain itu, menjalin kerjasama dengan pemerintah kecamatan

dan DPRD. “Ada penilaian masing-masing, sehingga SKPD dapat bekerjasama dengan stafnya terkait program unggulan yang dapat difokuskan,” ungkap Bupati.

Rusman mencotohkan, pembangunan jalan poros yang nantinya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saya minta SKPD ada program yang unggulan, seperti contoh Dinas Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.000 keramba. Sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya. Artinya, ada penilaian dari masyarakat bahwa pemerintah ada kerjanya,” katanya.

Rusman Ali mengatakan, program unggulan harus secepatnya diusulkan. Sehingga dapat dilaksanakan lebih awal, dan memudahkan perangkat desa, kecamatan, dan DPRD untuk dikompromikan. Namun katanya, tidak semua usulan dapat dikabulkan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Kubu Raya.

“Anggaran kita sekarang ini ibarat kain sarung. Kalau ditarik ke atas maka akan nampak lutut. Sedangkan kalau tarik ke bawah, nampak wajah. Artinya, anggaran kita memang tidak bisa mencukupi seluruhnya,” ucapnya mengibaratkan.

Ia mengungkapkan, tahun 2016 rencananya pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Namun, tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Sebab, pembangunan infrastruktur seperti jalan poros dirasakan manfaatnya mempermudah transportasi hasil laut dan perkebunan.

“Saya sepakat dengan pak Hermanus (Wakil Bupati, red), agar ke depan SKPD dapat membuat program unggulan.

Sehingga teman-teman di SKPD dari Kasi, Kabid, sampai Kasi turun ke lapangan untuk melihat apa saja program unggulan yang dapat dibuat di daerah, yang memang langsung berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (sul)

Tingkatkan Pendapatan, Kades Harus Kreatif Kubu Raya. Agar pendapatan desa semakin meningkat, Anggota DPRD Kubu Raya, Ikbal mengimbau seluruh kepala desa (Kades) lebih kreatif dalam mengelola dana pembangunan desa. Jika kas desa meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik.

“Tidak hanya meminta desa lebih kreatif, kami juga meminta Pemkab Kubu Raya memperhatikan dan mendorong desa

agar lebih maju,” ungkap Ikbal, Senin (30/3).

Ikbal mengatakan, banyak hal yang harus diperhatikan kepala desa untuk menambah aset daerah, sehingga tidak hanya mengharapkan kucuran anggaran dari pemerintah yang tidak pasti. “Jika desa mempunyai penghasilan besar, bisa diusulkan ke pemerintah agar terdaftardan sebagai tambahan kas desa. Sehingga rencana

dana desa Rp 1 miliar lebih sesuai UU Desa bisa tercapai,” katanya.

Dalam mengelola pendapatan desa, lanjut Ikbal, perlu dilakukan pendampingan dari Pemkab dan anggota DPRD dari masing-masing daerah Pemilihan (Dapil). “Semoga ke depan, kepala desa lebih kreatif dan profesional dalam membangun desa. Kalau sekarang, kami melihat banyak kades

yang menuntut anggaran, karena tidak ada pembinaan untuk mengelola pendapatan desa,” ungkapnya.

Selama ini paparnya, tidak ada campur tangan anggota dewan dan Pemkab untuk memberikan arahan terhadap kepala desa. Akibatnya, pembangunan di desa tidak tentu arah. “Kami harap antara kepala desa, DPRD dan Pemkab harus bekerjasama demi pem-

banguan desa yang terarah,” harapnya.

Ke depan, Ikbal berharap pemereintah desa membentuk peraturan desa (Perdes), sehingga desa mempunyai sumber pendapatan sendiri.

“Nantinya baru dimasukkan database-nya ke Kementerian, dan berhak mendapatkan ADD maksimal. Makanya, desa harus membuat perdes sendiri,” pungkasnya. ( sul )

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Benahi Sistem Industrial Untuk menciptakan hubungan industrial yang kondusif, caranya bukan dengan menaikkan upah minimum yang setinggitingginya, atau mengangkat semua pekerja menjadi karyawan tetap. Namun, membenahi sistem industrial yang salah dan melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negeri ini.

Begitu penegasan Bupati Mempawah, H Ria Norsan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan di Wisma Chandramidi Mempawah, baru-baru ini. Bimtek yang diikuti puluhan peserta itu dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Mempawah.

Menurut Bupati dua periode itu, hubungan industrial yang aman, harmonis dan dinamis akan terwujud apabila pekerja dan pengusaha dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Terciptanya hubungan yang harmonis secara otomatis akan menumbuhkan semangat memiliki, mempertahankan dan mengembangkan usaha demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

“Melalui Bimtek ini, berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan perusahaan dapat diselesaikan dengan baik, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sekaligus memberikan motivasi dan menambah wawasan bagi pekerja, untuk lebih meningkatkan potensi diri dan kesadaran dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan di lingkungan kerjanya masing-masing,” pesannya.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Sosnakertrans Mempawah, Burhan menerangkan, bimtek yang dilaksanakan pihaknya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Melalui Bimtek itu pula dituntut memberikan pemahaman kepada pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan kerjanya.

“Pekerja merupakan mitra perusahaan dalam membangun suatu usaha. Dan menjadi aset berharga yang wajib dijaga dan dilindungi untuk menjamin kelangsungan usaha. Saat ini hubungan industrial mengalami dinamika yang luar biasa.

Kebebasan membuat dinamika hubungan industrial kadang keluar dari jalur penyelesaian sebagaimana mekanisme dan prosedur yang berlaku,” terangnya. (fia)

Revitalisasi Pasar Jungkat Rp 5 Miliar

Pembangunan Dimulai Tahun Ini Jungkat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah akan melakukan revitalisasi terhadap Pasar Jungkat di Kecamatan Siantan. Pembangunan yang akan dimulai tahun ini, diproyeksikan sebesar Rp 5 miliar. Senin (30/3), Dinas Perindagkoptamben dan pemerintah Kecamatan Siantan melakukan peninjauan lokasi.

Pengecekkan lokasi pasar dilakukan Kasi Bina Usaha dan Perdagangan Pasar Disperindagkoptamben Mempawah, Torbiansyah bersama Camat Siantan,

Eno Luis. Dalam peninjauannya, juga dilakukan koordinasi terkait retribusi pasar, pedagang, dan rencana pembangunan pasar. “Sebelum revitalisasi dilaksanakan, terlebih dahulu perlu dilakukan persiapan. Supaya, pembangunan nantinya berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang ada. Baik itu pembangunan fisik hingga sistem retribusi, semua harus dikoordinasikan dengan semua pihak,” terang Torbiansyah.

Torbiansyah mengungkapkan, revitalisasi pembangunan Pasar Jungkat telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Bahkan, dana pembangunannya sebesar Rp 5 miliar telah disiapkan melalui

APBN tahun 2015. “Insya Allah tahun ini pembangunannya akan direalisasikan. Setelah revitalisasi dilakukan, maka akan terjadi perubahan nama dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat,” sebutnya.

Lebih jauh, dirinya menerangkan, penataan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Mempawah dilakukan melalui berbagai sumber anggaran, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBN. Kebijakan pembangunan itu sendiri didukung dengan payung hukum daerah, berupa Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD. “Ada beberapa pasar di Kabupaten Mempawah yang

status pembangunannya sebagai bentuk perbaikan pengelolaan dan penataan. Seperti Pasar Semudun, Bakau, Anjongan dan Pasar Jungkat. Pengelolaan pasar ini juga akan didukung dengan Perda nantinya,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Mempawah H Ria Norsan mengungkapkan, diterbitkannya pembahasan Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dimaksudkan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pasar di masyarakat. Sebab, pasar menjadi sentra ekonomi yang memiliki peranan penting dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat. “Diterbitkannya Raperda dan upaya revitalisasi pasar menjadi upaya kita untuk

menjaga daya saing pasar. Jangan sampai pasar tradisional kalah bersaing dengan pasarpasar modern, seperti swalayan dan market yang semakin menjamur,” sebutnya.

Norsan mengatakan, pihaknya memanfaatkan kewenangan dalam memberlakukan aturan, zona, dan waktu setiap usaha.

Dengan kebijakan pengelolaan yang tepat, sehingga diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan di masyarakat.

“Kita ingin menciptakan iklan pasar yang baik dan kondusif.

Artinya antara pasar modern dan tradisional bisa saling seiring sejalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap harinya,” harapnya. (fia)

BBM Naik, Eksekutif Jangan Tutup Mata

Mempawah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdampak luas terhadap segala sektor kehidupan masyarakat. Salah satunya, menyebabkan terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditi

dan kebutuhan pokok. Eksekutif mestinya tidak tutup mata dalam melakukan kontrol terhadap harga komoditi di pasar.

“Eksekutif yang membuat kebijakan kenaikan BBM, maka eksekutif pula yang harus me-

mastikan agar kenaikan itu tidak menimbulkan dampak negatif.

Termasuk kenaikan harga barang dan jasa, harus dikontrol dengan baik. Jangan pula eksekutif lepas tangan dan tutup mata,” tegas Ketua DPC Hanura Mempawah, Taufik Urochman menanggapi kebijakan kenaikan BBM, Senin (30/3) sore di Mempawah.

Politisi Hanura itu menilai, sejauh ini eksekutif seakan lepas tanggungjawab terhadap kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari kenaikan BBM. Terbukti, sudah beberapa kali kenaikan BBM selalu diikuti kenaikan harga barang. Ironisnya, ketika harga BBM turun justru tidak diikuti dengan harga jual barang. “Kenapa pemerintah hanya bisa mengendalikan harga

BBM, sementara harga barang tidak bisa dikontrol. Harusnya, ketika BBM naik dan turun juga diikuti oleh harga jual barang. Kalau setiap kenaikan BBM diikuti dengan harga barang. Sedangkan BBM turun, harga barang tetap naik, maka rakyat akan semakin sengsara,” cecarnya.

Karenanya, Taufik menuntut agar Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui dinas terkait tidak tutup mata dengan kondisi masyarakat. Dinas secepatnya melakukan operasi pasar untuk melakukan pemantauan harga.

Jika ada pedagang yang menaikkan harga di luar ketentuan, maka wajib diberikan sanksi tegas.

“Jika kenaikan harga yang berlaku tidak masuk akal dan tanpa alasan mendasar, maka bisa dis-

impulkan pedagang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan momentum kenaikan BBM. Pedagang yang seperti itu harus diberikan sanksi, cabut saja izin usahanya,” sarannya.

Apalagi, timpal Taufik, Presiden telah menginstruksikan kepada jajaran menteri agar mengontrol harga barang di masyarakat. Instruksi itu tentunya secara otomatis berlaku bagi seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah. “Fungsi dan tanggungjawab eksekutif itu sangat jelas, jadi jangan dibuat remang-remang. Jangan beralasan menunggu perintah atau laporan, melainkan harus kreatif dan inisiatif dalam mengamankan kebijakan pusat,” tukasnya. (fia)

Rakyat Kalbar

11 Ketapang Bahari KPT Ketapang Launching Pengaduan Online Selasa, 31 Maret 2015

Thorhan

DKP Minim Dana Pemeliharaan Ketapang. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Ketapang, Thorhan mengatakan minimnya anggaran pemeliharaan Taman yang ada di wilayah Ketapang. Diakuinya dalam setahun pihak DKP hanya mendapat dana sebesar Rp 50 juta rupiah untuk pemeliharaan 13 Taman yang ada di kota Ketapang.

Ia mengaku kesulitan dalam melakukan pemeliharaan pergantian sarana dan prasarana Taman seperti lampu dan lainnya lantaran dana yang ada tidak memadai.

“Satu taman anggarannya cuma Rp 5 juta setahun.

Sedangkan untuk 13 taman yang ada di kota anggarannya hanya Rp 50 juta setahun,” katanya, Selasa (30/3).

Menurutnya, dana itu yang diperuntukan untuk semua pemeliharaan, seperti pergantian lampu, pembersihan taman, perawatan dan perbaikan fasilitas taman lainnya. “Jadi saya rasa Rp 5 juta setahun untuk satu taman kurang ideal dan perlu penambahan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia menegaskan siap memperbaiki fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada, jika anggaran memadai. Dengan anggaran yang ada sekarang pun pihaknya juga telah menggunakan semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan.

“Kita bergerak tergantung anggaran jalannya kapan, kemungkinan April atau Mei, namun untuk Rp 5 Juta setahun saya rasa masih kurang, apalagi untuk taman Tanjungpura yang besar, minimal Rp 30 juta khusus untuk taman besar seperti Tanjungpura,” harapnya.

Bahkan, akunya pada awal tahun 2015 anggaran pemeliharaan dihilangkan, untunglah kembali di adakan. Ia pun berharap adanya penambahan anggaran untuk pemeliharaan taman maupun tugu yang saat ini juga masuk dalam program pemeliharaan pihaknya.

“Kita juga ingin memperbaiki tugu-tugu yang ada di Ketapang, rencana akan kita pasang listrik disetiap tugu, namun dana pemeliharaannya hanya Rp 4 juta untuk satu tugu dalam setahun, jadi setidaknya kita harapkan ada penambahan dana pemeliharaan baik untuk tugu maupun taman,” ujarnya Terkait penerangan di taman Tanjungpura, pihaknya mengakui kalau sebelumnya sudah dilakukan pemasangan baik lampu penerangan bahkan lampu hiasan yang bertuliskan nama ‘Taman Kota Ketapang’ , namun memang saat ini beberapa lampu penerangan dan lampu papan nama taman tersebut mengalami kerusakan.

“Memang ada beberapa lampu yang rusak, akan kita perbaiki menunggu dana anggarannya, sebab harus diganti lampu-lampunya,” pungkasnya. (Jay)

Ketapang. Pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses perizinan kini bisa disampaikan melalui teknologi. Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Ketapang sejak 27 Maret 2015 melauching website pengaduan dengan alamat di www.kpt. ketapangkab.go.id.

“Untuk sementara informasi pengaduan masih diakses di www.kpt-ketapangkab.net, tapi mulai April 2015 akan eksist di www.kpt.ketapangkab.go.id,” tegas H.Saidjol, Kepala Kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Ketapang didampingi Rio Marisa, Kepala Seksi Pengaduan KPT Ketapang .

Melalui website Kantor Pelayanan Terpadu tersebut dapat diakses informasi perizinan.

Fasilitas ini menitik beratkan menitik beratkan pengaduan pelayanan, khususnya mengenai perizinan. Ia menerangkan tujuan lauching website ini karena bagian rencana kerja

Kepala KPT Ketapang didampingi Kasi Pengaduan menunjukkan website KPT yang akan menampung pengaduan perizinan. HUMAS

pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan UU tentang layanan publik, dimana setiap badan hukum dapat meningkatkan pelayanan dengan memfasilitasi pengaduan masyarakat.

Selain itu, difasilitasinya pengaduan masyara-

katb ini seiring dengan upaya dan rencana pemerintah d a e ra h u nt u k m e l a ku k a n pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah. Pada website pengaduan yanh diluncurkan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Ketapang, pengunjung busa

mengetahui sayarat dan formulir permohonan izin. Selain itu syarat dan formulir juga bisa langsung diunduh. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan.

Ditambahkan Rio Marisa, Kepala Seksi Pengaduan KPT Ketapang, website pengaduan ini di bawah leading sektor seksi yang dipimpinnya. Website ini juga berfungsi sebagai media pengaduan bagi masyarakat, khususnya mengenai perizinan.

Hambatan dan kendala mengenai perizinan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan kajian bagi KPT Kabupaten Ketapang dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Tak kalah penting adalah, informasi mengenai perizinan.

Sehingga perkembangan terbaru dari proses perizinan dapat diketahui masyarakat. Kondisi ini mempermudah masyarakat khususnya yang bertenpat tinggal di kecamatan dalam

memproses perizinan, tanpa harus berulangkali datang ke KPT Ketapang.

“Pengaduan ini termasuk lambat, tetapi KPT tetap optimis dalam pengembangan website secara bertahap akan dapat terlaksana sesuai rencana kerja pelayanan perizinan secara elektronik,” ujar Rio Marisa.

Diluncurkan website pengaduan ini selain menindaklanjuti rencana kerja pelayanan perizinan, tetapi juga menyikapi Pengaduan masyarakat yang disampaikan masyarakat kepada KPT mengalami peningkatan. Agar semakin mempermudah menampung berbagai pengaduan masyarakat di seluruh penjur kabupaten ketapang yang sangat luas ini, maka diluncurkan web pengaduan online. Website ini akan dihubungkan dengan situs reski kabupaten Ketapang sehingga mempermudah jangkauan akses bagi pelayanan ke masyarakat.(Jay-Humas)

Potensi Kecubung di Kecamatan Air Upas Ketapang- Wilayah Kecamatan Air Upas sejak beberapa tahun terakhir mulai berkembang. Perkembangan kian terasa dengan tuntasnya pembangunan jembatan Kelampai yang menghubungkan Kecamatan Sandai dengan Singkup, serta terbukanya jalan tambang yang dapat dimanfaatkan warga.

Selain berkembangnya sektor jasa dan perdagangan di wilayah ini, ternyata Kecamatan yang terdiri dari Desa Air Upas, Banda Sari, Gahang, Harapan Baru, Mekar Jaya, Membuluh Baru, Sari Bekayas dan Sukaria juga mengandung potensi batu permata kecubung.

Seiring dengan semakin hangatnya ‘demam batu’ akik yang melanda tanah air, maka kilauan batu permata kecubung asal Ketapang juga kian terangkat.

Keindahan batu kecubung tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pengasah batu kecubung.

Ketrampilan mengasah batu kecubung dengan mengggunakan gerinda dan kemudian

dikilaukan dengan bambu terlihat dimana-mana. Apalagi, harga batu mulia ‘biru laut’ yang setiap satu permata diharganya dengan nilai yang menggiurkan.

Maka pencarian batu permata kecubung ini, semakin ramai di lakukan warga.

Kenyataan itu juga terlihat di Kecamatan Singkup, Air Upas dan Manismata. “Mau cari batu di Simpur, coba-coba disana, siapa tahu nasib bagus,” kata seorang warga Air Upas saat ditemui di Bengkel sepeda Motor Pasar Kecamatan Air Upas.

Potensi Batu kecubung di daerah ini diakui oleh Sekcam Air Upas, Syahrial Basri saat ditemui di ruangan kerjanya.

Potensi batu kecubung dari dahulu dikenal salah satunya dari Kecamatan Marau. Kecamatan Air Upas dan Singkup merupakan pemekaran dari Kecamatan Marau.

Salah satu perajin yang cukup dikenal adalah Sannar. Perajin yang sudah cukup senior dalam mengasah batu ini sudah pernah ikut pameran potensi daerah

Pak Sannar, pengasah batu dari Air Upas yang sudah cukup lama eksist mengasah batu permata. HUMAS

sampai ke Jakarta.

Saat kami temui dikediamannya, Pak Sannar bersama anak angkatnya terlihat sibuk memilah batu permata yang baru dibawa warga. Batu yang dibawa masih terlihat tanah yang menempel. Batu tersebut ditambang di wilayah SP 6 Kecamatan Air Upas. Selain memperlihatkan bongkahan hasil tambang, Sannar juga memperlihatkan hasil

dari olahannya. Setiap batu mulia yang diasahnya mempunyai nilai.

“Sewaktu saya pameran di Jakarta, ternyata orang bule sanat suka sekali dengan batu permata kecubung,” kata Sannar seraya memperlihatkan foto-foto sewaktu ia pameran di Jakarta yang diikuti juga oleh Camat Air Upas.

Tak hanya Sannar yang sehari-

hari menasah batu. Seorang perajin yang terlihat mengasah batu di samping penginapan Permata Jalan Provinsi Kalbar mulai dari pukul 19.00-02.00 dini hari tampak sibuk bergulat dengan batu mulia. Diterangi sebuah lampu, perajin tersebut cekatan memainkan batu kecubung yang diasah menggunakan gerinda.

Sekitar pukul 22.00 seorang pengasah datang membawa sebuah gerinda untuk mengasah batu. Malam itu, mereka berdua mengasah batu sambil kumpul dengan teman-temannya.

“Batu yang diasah ini kami dapat di Tarahan (desa di kecamatan Manismata,red),” katanya.

Tak hanya aktivitas mengasah batu mulia, pemandangan warga mencari batu mulia terlihat juga di sejumlah tempat antara Jalan Tambang Harita (antara Air Upas-Singkup). Menggunakan sebuah linggis dan cangkul mereka menggali tanah merah. “Belum ada dapat pak, baru mulai menggali,” ucap seorang penambang sambil terus mengayunkan linggisnya. (Jay-Humas)

Kayong Utara

Pameran Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Direncanakan 21-23 April 2015 di Sukadana

Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid di outlook Tim Reformasi Birokrasi KKU bersama CSO Kalbar di Hotel Mahkota Pontianak, Senin (30/3). KAMIRILUDDIN

SUKADANA. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) bersama CSO (organisasi koalisi masyarakat sipil) Provinsi Kalbar akan mengadakan pameran pelayanan publik daerah se-Kalbar di Sukadana. Stand tenda-tenda pameran direncanakan akan dihelat di halaman rumah dinas Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid di Sukadana, 21-23 April 2015 mendatang.

Direncanakan pameran pelayanan publik, juga disertai dengan bursa anggaran yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat banyak. Demikian terungkap di rapat koordinasi outlook Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah KKU bersama CSO Provinsi Kalbar di Hotel Mahkota Pontianak, Senin (30/3).

Lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) dilaksanakan sebelum Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan pemerintah pusat, modalnya dengan surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di kala itu.

Stand-stand pameran pelayanan publik akan menghadirkan stand berbagai dinas, badan, unit pelaksana teknis daerah, hingga pelayanan

kesehatan masyarakat dan lain-lain yang ada di Kayong Utara. Dalam pameran pelayanan publik nanti, selain disertai seminar nasional, juga direncanakan akan ada panggung hiburan rakyat.

Acara outlook ini dihadiri Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid, Asisten II Setda KKU Erwin Sudrajat SSos MAP, Kepala Dinas Pendidikan KKU Dra Hj Hilaria Yusnani MSi, Plt Kepala Dinas Kesehatan KKU Agus Rudi Suandi SE, Kepala Disperindagkop KKU A Azhari, Kabag Humpro Setda KKU Hafiar, dan beberapa anggota satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU. Kemudian dihadiri koordinator CSO Provinsi Kalbar Dr Hermansyah yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, didampingi aktivis CSO Provinsi Kalbar seperti Laili Khairunnur, M Isa, Hermawansyah, Encep Endan, serta aktivis lembaga Gemawan lainnya.

“Dalam pameran nanti, kita harapkan masing-masing dinas maupun instansi tidak menutup-nutupi apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kayong

Utara masih jauh dengan PTSP Kota Pontianak maupun Kubu Raya.

Demikian juga pelayanan-pelayanan lain kepada masyarakat, diharapkan ditampilkan ada adanya. Sebab kalau ditemukan kekurangan itu akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, supaya lekas dilaksanakan perbaikan,” jelas H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara.

Bupati H Hildi Hamid mengharapkan kepada panitia, supaya dapat menghadirkan narasumber dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mumpung masih ada waktu, diharapkan para panitia lokal maupun CSO Kalbar supaya dapat memastikan narasumber di seminar nasional di Sukadana.

Direncanakan di acara pameran pelayanan publik ini yang akan diikuti kontingen dari berbagai daerah di Kalbar ini, bukan hanya diikuti dari kalangan pemerintah saja, namun juga unsur CSO Kalbar. Bahkan direncanakan akan dibuat “Piagam Sukadana” menyangkut implementasi reformasi birokrasi daerah.

“Kita harapkan keberhasilan Reformasi Birokrasi di Kayong Utara ini dapat disiarkan secara nasional,” pinta Dr Hermansyah. (lud)

SMK Negeri I Sukadana Lulus Sertifikasi ISO 9001:2008 Canangkan Sekolah Rujukan Tahun 2019 SUKADANA. SMK Negeri 1 Sukadana sebagai sekolah yang sudah ditetapkan sebagai satuan pendidikan di kabupaten Kayong Utara yang lulus sertifikasi ISO 9001:2008 pada rapat terbuka antara tim auditor dan tim manajemen mutu dan seluruh dewan guru pada 26 Maret 2015 di SMK Negeri 1 Sukadana.

Audit dilaksanakan pada 23-26 Maret 2015.

“SMK Negeri 1 Sukadana merupakan sekolah perintis karena baru satu-satu nya sekolah di kabupaten Kayong Utara yang sudah lulus Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada tahun 2015 ini. Dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder dan masyarakat merupakan prioritas, karena sekarang bukan lagi atas nama SMK Negeri 1 Sukadana melainkan citra pendidikan Kabupaten Kayong Utara ke depan,” ungkap Tulus SPd, Kepala SMK Negeri 1 Sukadana, Senin (30/3).

Dikatakan dia undang-undang nomor 20 tahun 2003 (UU 20/2003) tentang sistem pendidikan nasional pasal 50 ayat 3 menyatakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) 19/2005 pasal 61 ayat 1 menyatakan pemerintah bersama-sama Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

“Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya insan Indonesia cerdas, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjati diri Indonesia, dan kompetitif secara global. Visi Pemerintah KKU adalah terwujudnya harkat dan martabat masyarakat kabupaten Kayong Utara yang beriman, sehat, cerdas, dan sejahtera,” tutur Tulus.

Diakui dia, Pemerintah KKU harus memprioritaskan pendidikan pada warganya agar daerah ini memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan memiliki daya saing untuk bersama-sama membangun KKU ke depan.

“Visi SMK Negeri 1 Sukadana mewujudkan SMK yang cerdas, terampil dan produktip, serta berahlak mulia dan menjadi sekolah rujukan di KKU pada tahun 2019,” papar dia.

Untuk mewujudkan visi tersebut pada tataran operasional, kepala sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran yang bermutu. Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah masing-masing.

“Guna menyikapi tantangan globalisasi yang ditandai dengan adanya kompetisi global yang sangat ketat dan tajam, di beberapa negara telah berupaya untuk melakukan revitalisasi pendidikan. Revitalisasi ini termasuk pula dalam hal perubahan paradigma kepemimpinan kepala sekolah, terutama dalam hal pola hubungan atasan-bawahan, yang semula bersifat hierarkis-komando menuju ke arah kemitraan bersama,” kupas dia.

Pada hubungan atasan-bawahan yang bersifat hierarkis-komando, tutur Tulus, seringkali menempatkan bawahan sebagai objek tanpa daya.

Pemaksaan kehendak dan pragmatis merupakan sikap dan perilaku yang kerap kali mewarnai kepemimpinan komando-birokratik-hierarkis, yang pada akhirnya hal ini berakibat fatal terhadap terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap bawahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mereka cenderung bersikap a priori dan bertindak hanya atas dasar perintah sang pemimpin semata. Dengan kondisi demikian, pada khirnya akan sulit dicapai kinerja yang unggul.

“Kepala sekolah seharusnya merupakan jabatan yang istimewa. Untuk

satu hal saja, jabatan kepala sekolah bukan sekadar jabatan manajer dengan segala macam sebutannya itu.

Memang dalam artian sebagai pimpinan sebuah unit kerja, sebenarnya jabatan kepala sekolah tidak berbeda dari jabatan kemanajerialan lainnya.

Setidaknya fungsinya sama, yaitu memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara produktif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bagi unit kerjanya,” demikian analisis Tulus.

Dalam kadar tertentu, menurut dia, kepala sekolah sebagai pimpinan sebuah unit kerja, memainkan peran yang sama seperti halnya manajer unit kerja lainnya. Ia harus dapat memastikan bahwa sistem kerjanya berjalan lancar dan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil harus tersedia secukupnya dengan kualitas yang memadai. Namun, kepala sekolah mengelola sebuah lembaga yang sangat istimewa yaitu sekolah sebagai lembaga formal pendidikan yang akan sangat mewarnai masa depan anggota utamanya, peserta didik.

“Mutu merupakan salah satu tujuan dan menjadi indikator kesuksesan sebuah perusahaan manufaktur maupun jasa. Dalam konteks ini mutu merupakan elemen kunci.

Oleh karena itu sebagai konsekuensinya Sistem Manajemen Mutu (SMM) harus diterapkan, baik di tingkat implementasi hingga seperti perencanaan mutu, penjaminan mutu, pengendalian mutu, serta pengembangan sistem manajemen mutu, termasuk dalam dunia pendidikan,” ujar Tulus.

Salah satu standar yang bisa diterapkan untuk menjadi sekolah standar internasional adalah dengan memenuhi persyaratan ISO, khususnya Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. “Untuk memperoleh sertifikat tersebut, sekolah harus menunjukkan proses belajar mengajar yang terpadu antara teori dan praktek, pelayanan kepada siswa, orang tua dan masyarakat, termasuk dunia usaha dan industri serta pemerintah,” kata Tulus. (lud)

Melawi Membangun Laboh Ju

Pembangunan Jalan di Pinoh Utara, Jangan Hanya Wacana Belaka

Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

Pemdes Perlu Belajar Tata Kelola Dana Desa Supaya Tidak Keliru dan Tidak Masuk Penjara

.

Ilustrasi net

Nanga Pinoh-RK. Ada kabar ruas jalan Provinsi di Pinoh Utara telah diukur oleh pihak provinsi beberapa waktu lalu. Informasi ini jelas memberi angin segar bagi warga Pinoh Utara. Harapannya, tentu jangan hanya diukur saja, tetapi pembangunan harus segera diimplementasikan.

“Memang ada informasi bahwa jalan provinsi di tempat kita (Pinoh Utara, red) telah diukur. Jangan hanya diukur saja. Tapi mesti segera dibangun,” ucap salah seorang warga Pinoh Utara, Iskandar, kemarin.

Iskandar menambahkan, jalan Provinsi di Pinoh Utara yang berbatu tidak sampai satu kilometer (km), sedangkan jalan tersebut sangat panjang. Yakni, hingga ke Kecamatan Nanga Mau, Kabupaten Sintang. Sisanya merupakan jalan tanah. Apabila hujan, ruas jalan provinsi tersebut tidak bisa dilintasi. Akibatnya, aktivitas warga setempat nyaris lumpuh. Bila ada orang sakit yang mesti mendapatkan penanganan kesehatan yang sifatnya emergensi, warga mesti berjuang habis-habisan untuk melintasi ruas jalan tersebut.

Namun, apabila musim kemarau di sekitar dermaga di Desa Kompas Raya, Pinoh Utara akan banyak motor.

Bahkan hingga ratusan motor warga dari berbagai pemukiman di Pinoh Utara. Bahkan, warga Nanga Mau, Kabupaten Sintang juga ikut menitipkan motor di Kompas Raya. Guna menyeberang dan berbelanja di Pasar Nanga Pinoh.

“Warga Pinoh Utara dan Nanga Mau sangat membutuhkan jalan provinsi. Selama ini kami berkubang dengan lumpur saat bersepeda motor. Hitungan bulan, motor baru saja sudah rusak,” keluhnya.

Dia mengharapkan, pemerintah dapat membuktikan bahwa Indonesia kini sudah benar-benar merdeka. Dengan memuluskan ruas jalan provinsi. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalbar harus segera membuka rasa dan perasaan warga Pinoh Utara bahwa Indonesia sudah tidak dijajah lagi.

“Ada sebagian orang Indonesia yang merasa bahwa mereka masih belum merdeka. Kami pun merasaka hal itu.

Beri kami kemerdekan yang sesungguhnya. Hanya dengan membangun jalan provinsi di Pinoh Utara hingga mulus,” paparnya. (aji)

12

Nanga Pinoh-RK. Total dana yang diberikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Melawi sekitar Rp67 miliar. Tentunya, pemerintah desa (Pemdes) harus tahu mengelola dana yang tersedia. Jangan sampai kesalahan administrasi membuat perangkat desa menjadi masuk penjara.

“Sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh pusat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mulai dari Permendagri Nomor 112-115 yang terkait dengan tata kelola keuangan desa dan pemerintahan desa serta bagaimana regulasinya.

Jangan sampai kades dan perangkatnya nanti bingung karena belum siap regulasinya,” ujar Wakil Bupati Melawi, Panji saat membuka workshop peningkatan kapasitas kepala desa, di Aula Kantor Camat Nanga Pinoh, Senin (30/3).

Apalagi berbagai regulasi terkait dengan pemerintahan desa serta pengelolaan dana desa saat ini memang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Persoalannya, aparatur desa yang menjadi pengelola justru banyak yang belum memahami persoalan tersebut.

Termasuk soal pemanfaatan dana desa yang tak lama lagi akan ditransfer oleh pusat.

Sebagai persiapan, kata Panji, memang haruslah ada kegiatan workshop dan pelatihan yang digelar sebelum nantinya desa benar-benar mengimplementasikan seluruh regulasi tersebut.

Dengan adanya pelatihan tersebut nantinya akan bisa membina dan membimbing para perangkat desa. “Ini memang harus dipahami oleh desa. Soal

aturan dan payung hukum. Termasuk bagaimana membuat RPJM (rencana pembangunan jangka menengah), nanti harus dipelajari dan dikaji kemudian diimplementasikan,” ingat Panji.

Panji berpendapat, penerapan pengelolaan dana desa nantinya pun mirip pengelolaan keuangan daerah, seperti APBD. Desa akan membuat rencana kerja anggaran (RKA) serta melakukan pembahasan RAPBDes (rencana anggaran pendapatan dan belanja desa) maupun penetapan RAPBDes hingga pada tahapan konfimasi kepada camat yang modelnya mirip dengan asistensi APBD kabupaten kepada gubernur.

“Banyak yang mirip, pembahasan RAPBDes juga dilakukan dengan melibatkan BPD. Makanya ini memerlukan pemahaman seluruh aparatur desa.

Tidak cuma kepala desa, tapi juga sekretaris dan jajaran di bawahnya,” paparnya.

Terkait dengan pelaksanaan work-

shop desa, Camat Nanga Pinoh, Aimolnija mengatakan, pelatihan seperti ini memang sangat penting bagi desa.

Karena hingga kini masih banyak kepala desa yang belum memahami soal aturan pengelolaan dana desa.

“Seperti soal bagaimana mendapatkan dana desa harus menggunakan APBDes. Bagaimana cara menyusunnya, menghitung dan menentukan plotnya. Karena sampai saat ini belum ada standar khusus untuk membuat APBDes,” timpalnya.

Kebingungan lainnya, sambung camat adalah soal menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, pelatihan dan workshop diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada kepala desa dan aparatur desa soal pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry

Usulan Musrenbang Menyentuh Pelayanan Dasar Nanga Pinoh-RK. Beberapa waktu lalu, di Nanga Pinoh, dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Setelah dikategorikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Melawi, terungkap pelayanan dasar mendominasi kebutuhan pembangunan tahun depan.

“Beberapa fokus pembangunan yang terungkap dalam proses musrembang kabupaten. Setidaknya ada 4 kategori utama. Yakni, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyaatan,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Melawi, Alfian, di kantornya, kemarin.

Menurutnya, infrastruktur yang sangat dibutuhkan berupa akses jalan menuju ke desa-desa akan dilakukan peningkatan.

Kebutuhan akses yang baik itu seringkali disampaikan warga serta kepala desa di

dalam musrenbang kecamatan.

Diakuinya, memang akses menuju desa di Kabupaten Melawi masih belum baik. Apalagi di desa-desa di daerah pedalaman masih berupa jalan tanah.

Apabila hujan tentu akses tersebut sulit dilewati. Meskipun banyak juga desa yang mudah diakses. Lantaran jalan yang ada sudah diasal atau paling tidak diberi pasir batu (sirtu).

Sementara itu, di bidang pendidikan, ada kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Melawi. Meskipun angka kelulusan di Kabupaten Melawi terbilang baik. Namun, kualitas tidak hanya bisa dilihat dari angka kelulusan semata, melainkan kemampuan berkompetisi lulusan Melawi dengan daerah lain di Kalbar.

“Kemudian di bidang pendidikan.

Tidak hanya pada pemerataan guru saja, namun sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan juga men-

jadi fokus pembangunan,” timpalnya.

Lalu, dia menerangkan bahwa usulan bidang kesehatan saat musrembang lebih terkait dengan memaksimalkan pelayanan. Pada bidang tersebut akan memperbaiki pelayanan kesehatan terutama agar angka kematian anak dan ibu melahirkan menurun. Pelayanan terhadap anak bisa lebih maksimal.

“Pada bidang kesehatan, tujuan utamanya adalah mengurangi angka kematian anak dan ibu melahirkan. Salah satunya dengan peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai program,” terangnya.

Di bidang terakhir, yakni pengembangan ekonomi kerakyatan. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan berbagai program yang ada di beberapa dinas. Seperti di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distankannak) Kabu-

paten Melawi.

“Misalnya melalui Diskoperindag.

Dengan membina UKM-UKM yang ada.

Tujuannya agar hasil usaha kecil dan menengah di Kabupaten Melawi bisa menjadi lebih maju serta dapat dipasarkan ke luar. Kemudian, melalui Distankannak Kabupaten Melawi, yakni melalui bantuan-bantuan kepada kelompok tani.

Tujuannya agar produksi pertanian Melawi, swasembada pangan di Melawi bisa meningkat. Untuk itu perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Alfian menambahkan, beberapa bidang yang disampaikannya tersebut merupakan bidang-bidang yang menjadi fokus pembangunan Melawi tahun ini.

Bidang-bidang pembangunan tersebut semuanya bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta pengembangan ekonomi kerakyatan. (aji)

Sintang Raya Jantoh Kita Sekda Tuntut CPNS Profesional

Sekda Sintang Yosepha Hasnah saat memberikan arahan. S UHARDIN

Sintang-RK. Sebanyak 95 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah formasi 2014 dari pelamar umum dan dokter formasi khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti acara pengantar tugas dan penyerahan Surat Keputusan (SK), di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Senin (30/3).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memaparkan, mengenai tugas dan fungsi serta kewajiban CPNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga ke depannya bisa menjalankan tugas secara professional.

Dengan dilandasi kepribadian dan etika sebagai CPNS. “Saya mengharapkan dukungan seluruh CPNS yang profesional dan siap bekerja dengan baik. Supaya penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sintang menjadi efektif dan efisien. Untuk itu, jadilah CPNS yang berkualitas,” ingat Yosepha.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, lanjut Yosepha, seluruh CPNS harus selalu menjaga citra diri di dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena CPNS akan dinilai langsung oleh masyarakat di tempat bertugas. Apalagi tantangan dan keprihatinan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya lapangan pekerjaan.

“Ketika sudah menyandang status CPNS, patuhi aturan kepegawaian serta laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab,” tegas Yosepha.

Yosepha menambahkan, untuk dokter dari formasi khusus, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS, salah satu syaratnya adalah siap ditempatkan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan tempat yang secara umum tidak diminati banyak orang. Status CPNS merupakan masa percobaan. Bukan tidak mungkin status itu dibatalkan jika selama masa percobaan CPNS menunjukan prilaku yang bertentangan dengan aturan kepegawaian, seperti tidak melaksanakan tugas. “Saudara harus bersyukur karena sudah lulus. PNS ini menjadi dambaan banyak orang,” lugasnya.

Yosepha mengharapkan, CPNS mencermati proses tes CPNS 2014 yang diikuti oleh kurang lebih 1.900 orang yang memperebutkan formasi sebanyak 99 orang dan yang diterima hanya 93 orang saja.

“Saya berpesan supaya bekerja dengan tulus serta sesuai aturan. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang nantinya dapat menyulitkan kalian sendiri. Kalau mau cepat kaya, jangan jadi pegawai, tetapi menjadi wiraswasta yang dapat mengatur pekerjaan sesuai keinginannya sendiri,” ucap Sekda Kabupaten Sintang. (din)

Jarot Winarno

Berdiri di Persimpangan Pilkada Sintang dan Melawi Sintang-RK. Sejumlah figur yang menyatakan diri siap untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sintang 2015 terus bermunculan. Kali ini figur yang tidak asing di kalangan masyarakat Kabupaten Sintang adalah dr. Jarot Winarno M. Med PH, bekas Wakil Bupati Sintang periode 2005-2010.

Pria penggila bola kaki ini mengaku terus mengikuti dinamika politik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, mencari figur pemimpin baru di Kabupaten Sintang tidak terlalu sulit. Analisanya, setiap pemimpin yang bakal mengakhiri masa kepemimpinannya pasti sudah mempersiapkan kaderisasi sebagai penerus perjuangan.

“Biasanya, pemimpin selalu melahirkan pemimpin baru yang menjadi kadernya,” ucap Jarot Winarno, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Jarot optimis, khusus di Kabupaten Sintang sudah pasti ada figur kaderisasi dari Milton Crosby.

“Salah satu tugas pemimpin adalah

melahirkan pemimpin baru. Itulah tugas Pak Milton,” ujarnya.

Terlepas siapa yang bakal memimpin Kabupaten Sintang ke depan, Jarot berharap pembangunannya dapat dinikmati masyarakat secara bersama tanpa ada pemilahan maupun mengkotak-kotakan. Karena itu, ia menyarankan perlu ada diskusi yang dibangun agar arah pembangunan di Kabupaten Sintang terarah. Sebab, setelah kepemimpinan Miton Crosby nantinya ada dua warisan pekerjaan yang harus dilanjutkan. Yakni, Provinsi Kapuas Raya (PKR) dan mega proyek Bandara Tebelian.

“Bila kedua rencana ini belum terealisasi hingga berakhirnya kepemimpinan Milton Crosby, tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemimpin berikutnya,” paparnya.

Menurutnya, pembangunan Sintang ke depan tidak lagi berbicara jalan, karet, tanaman pangan, pendidikan dan kesehatan (Jakarta Selatan), melainkan lebih luas dari itu. Alasannya,

Jakarta Selatan sudah menjadi visi misi periode Milton Crosby saat ini.

“Artinya, Bupati Sintang ke depan harus mampu membangun Sintang lebih maju lagi,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah berminat kembali mencalonkan diri pada Pilkada Sintang 2015? Jarot memberi isyarat, iya. Hanya memang, ia tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Namun hasrat untuk kembali terjun pada percaturan politik tentu masih ada.

“Saya ini ibarat balapan motor, penentunya di tikungan terakhir.

Kayak Valentoni Rossi, tikungan kanan oke, tikungan kiri oke. Nanti kita lihat apakah Melawi atau Sintang. Pastinya saya maju,” lugasnya.

Jarot optimis, elektabilitasnya di Kabupaten Sintang masih terbilang tinggi. Namun figurnya di Kabupaten Melawi tak kalah baiknya. Selaku orang yang pernah bertugas sebagai Kepala Puskesmas di Kota Juang (sebutan Kabupaten Melawi), sosoknya sangat dirindukan untuk memimpin masyara-

kat setempat.

“Kalau di Sintang saya sudah punya warisan, terbukti olahraga, kesenian maupun kebudayaan, maju pesat.

Malah Sintang sempat jadi kiblat olahraga,” ucapnya.

Jarot melanjutkan, pemimpin daerah harus memiliki legecy (warisan) yang diberikan kepada masyarakat yang dipimpin supaya mereka selalu ingat. “Saya sudah punya legecy di Sintang,” timpalnya.

Menurut Jarot, ada tiga indikator yang harus dijajaki. Meliputi mapping politik, marketing politik dan indicating politik. Mapping politik untuk menentukan peta kekuatan maupun kekurangan. Marketing politic, kemudahan dalam melakukan pencitraan figur. Indicating politic, kecendrungan perubahan yang sangat berpengaruh pada suksesnya Pilkada. “Intinya, saya siap,” kata Jarot Winarno.

Reporter: Suhardin Redaktur: Andry

95 CPNS Terima SK

Bupati Milton Pesan 5 AS dan 5 L Sintang-RK. Sebanyak 95 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 2014 secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Bupati Sintang tentang penempatan kerja sekaligus mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Surat Keputusan penempatan 95 CPNS tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sintang, Milton Crosby, di Balai Praja, Kantor Bupati Sintang, Senin (30/3).

“Saya berharap seluruh CPNS untuk dapat mencurahkan dan mengeluarkan segala kemampuan

dan upayanya dalam mencapai suatu tujuan. Yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Caranya, berusaha keras, mempunyai prakarsa dalam tugas, ingin segera mempunyai hasil dari usahanya, lebih realistis, menggunakan segenap kemampuan di dalam melaksanakan tugas serta membandingkan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh,” ucap Bupati Milton.

Milton mengingatkan, agar berusaha menjadi PNS yang baik. Yakni, dengan cara menjunjung tinggi pro-

fesionalitas, yang ditunjukan dengan penggunaan segenap potensi diri untuk menguasai pekerjaan dengan baik, menambah pengetahuan dan wawasan serta bersikap kritis.

“PNS juga dituntut untuk memiliki sikap dan kepribadian yang baik yang ditunjukan dengan kejujuran, disipilin, tanggungjawab, tekun, tabah dan ulet serta memiliki sikap loyal dan dedikasi tinggi,” paparnya.

Tuntutan jaman saat ini, lanjut Milton, harus mendorong setiap PNS untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan cara

merubah etos kerja yang baik, memiliki kualitas yang handal serta efektif dalam bekerja.

Milton berharap, pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada seluruh pegawai dapat meningkatkan dan mendorong semangat pengabdian. Milton mengajak CPNS untuk menerapkan etos kerja dan perilaku kerja 5 AS. Yakni, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan hindari minuman keras.

“Hindari penyakit 5 L, lemau (malas), letih, lesu, lingau-lingau, lelap,” ucap Bupati Sintang. (din)

KAPUAS HULU

Rakyat Kalbar

Uncak Kapuas

Selasa, 31 Maret 2015

13

Obat Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Ningkau Nuan

Peserta JKN Meradang Joni Karyadi

Dirikan SMA dari Hasil Panen Ikan Putussibau. Yayasan Berkah Danau Lindung yang anggotanya sebagian besar masyarakat Desa Empangau, Kecamatan Bunut Hilir, telah sukses mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tetapi, bangunannya masih menumpang.

“Pendanaan terhadap SMA tersebut sebagiannya dari hasil panen masyarakat di Danau Lindung,” ungkap Joni Karyadi, Kepala Desa Empangau, Kecamatan bunut Hilir kepada wartawan, belum lama ini.

Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 di SMA tersebut terdapat 43 siswa. Hingga sekarang mereka masih aktif belajar. Dalam proses belajar mengajar, masih menggunakan bangunan bekas Taman Kanak-kanak (TK).

“Karena gedung TK yang baru sudah dibangun pemerintah, jadi bangunannya yang lama kami manfaatkan. Mubazir juga, kalau tidak dipakai, dibiar begitu saja nanti rusak,” ujar Joni.

Terkait dengan gurunya, tambah Joni, pihak yayasan sudah bekerjasama dengan SMP Negeri 2 Empangau Bunuh Hilir. Kepala SMP tersebut juga diminta menjadi Kepala SMA yang telah didirikan Yayasan Berkah Danau Lindung.

“Kami minta tolongkan guru di SMP Negeri 2 Bunut Hilir untuk mengajar juga di SMA tersebut, termasuk kepala sekolahnya, kami minta untuk memimpin disana. Kalau gurunya harus dari luar desa, mungkin sulit dipenuhi,” kata Joni.

SMA di bawah naungan Yayasan Berkah Danau Lindung ini masih banyak kekurangannya. Terutama ruangan, pasalnya bangunan bekas TK tidak bisa menampung jumlah siswa hingga Kelas III SMA. “Ruangan di TK mungkin masih bisa digilir untuk Kelas I dan Kelas II SMA. Kemungkinan kalau sudah Kelas III, kami rencananya gunakan ruang belajar di SMP Negeri 2 Bunut Hilir, bergilir setelah anak SMP pulang,” jelas Joni.

Dia pun berharap ada perhatian pemerintah agar SMA swasta di Empangau ini dapat dibangunakan gedung sendiri. Sehingga murid-murid di sana dapat belajar dengan baik, tanpa harus berdempetan. (aRm)

Putussibau. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas I, Burhanudin meradang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. Dia kecewa lantaran masih harus membayar tebusan obat di apotek.

Kejadian bermula, ketika Warga Nanga Bunut Kecamatan Bunut Hilir ini membawa istrinya periksa mata di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau.

Setelah mendapatkan resep, ternyata obat-obat tersebut mesti ia tebus di apotek.

Menurut dokter, dari sejumlah resep obat yang diberikan, hanya satu yang ditanggung BPJS Kesehatan. Sementara yang lainnya, harus ditebus ke

apotek dan dibayar.

“Saya peserta JKN kelas satu.

Sejak menjadi peserta, kami tidak pernah berobat. Baru kali ini kami berobat, untuk memeriksakan kondisi mata istri saya,” kata Burhanudin saat di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Putussibau di RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau, Senin (30/3).

Ia berharap pelayanan kesehatan terhadap pasien JKN disesuaikan dengan kelas yang diberikan, dan jangan ada pungutan lagi. “Kalau memang masih ada pungutan, untuk apa kita menjadi peserta JKN, kan tidak ada gunanya,” kesal Burhanudin.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Ahmad Diponegoro Putus-

dr Berounly Star Rey MPH

sibau, dr Berounly Star Rey MPH menjelaskan, obat yang mesti ditebus itu karena tidak terdaf-

tar dalam obat formularium nasional.

Rey sudah berulang kali mengingatkan seluruh dokter di RSUD, agar meresepkan obat yang sesuai daftar obat formularium nasional. Sehingga peserta JKN tidak perlu menebus obat lagi.

“Saya sudah ada terima laporan dari BPJS Kesehatan. Saya juga sudah ingatkan dokter agar tidak meresep obat di luar daftar obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Rey. Dia juga meminta pasien peserta JKN yang diberi resep di luar obat yang ditanggung BPJS Kesehatan hendaknya mengembalikan lagi kepada dokter di rumah sakit.

Kemudian meminta diresep

ulang, sesuai obat yang ditanggung BPJS Kesehatan. Karena rumah sakit tidak mungkin menanggung obat di luar daftar obat formularium nasional.

“Saya sudah sampaikan kepada pasien kembalikan resep dokter itu,” kata Rey. Dokter pun diminta untuk mengkonfirmasi kepada pasien tentang resep obat. Terutama obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Kalau pasien setuju silakan saja. Tetapi, kalau tidak setuju, gunakan saja obat yang terdaftar dalam daftar obat formularium nasional. “Kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan pun agar tidak meminta obat yang tidak terdaftar dalam tanggungan BPJS,” imbau Rey. (aRm)

Pengukuhan Buku Adat Dayak Pangin Orung Da’an

Hukum Adat untuk Menjaga Keseimbangan Alam Atas dan Bawah Kalis. Diterapkannya hukum adat dalam menyelesaikan persoalan adat bertujuan menjaga keseimbangan alam atas dan bawah. Kalau alam atas terhadap Pencipta, sementara bawah kepada sesama manusia dan alam seisinya.

“Mengapa orang disanksi bila melanggr adat, supaya alam atas dan bawah tetap seimbang. Kalau tidak terjadi keseimbangan, alam akan marah dan Tuhan juga akan marah,” terang Agus Mulyana SH MH, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kapuas Hulu ketika Pengukuhan Buku Adat Ketemenggungan Suku Dayak Pangin Orung Da’an di Desa Rantau Bumbun, Kecamatan Kalis, Sabtu (28/3).

Agus yang juga Wakil Bupati Kapuas Hulu ini mengapresiasi masyarakat adat Ketemenggungan Suku Dayak Pangin Orung Da’an di Desa Rantau Bumbun

Agus Mulyana ketika menyaksikan penandatanganan buku adat oleh Temenggung. ARMAN HAIRIADI

Kecamatan Kalis yang telah mengukuhkan buku adatnya.

Menurut dia, buku adat juga perlu direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Ini merupakan bentuk penyesuaian nilai, karena belum tentu yang dulu baik, berlaku untuk

saat ini.

“Di dalam adat tertentu ketika orang ada masalah sebelum ditentukan dengan hukum adat, biasanya yang pertama diselesaikan dengan adat pamali.

Supaya pelaku dan korban berdamai, baik berdamai antara ma-

nusia dengan manusia, tapi juga terhadap pencipta dan alam,” kata Agus.

DAD Kapuas Hulu, kata Agus, tidak boleh mengesahkan buku adat suatu masyarakat adat. Karena yang harus mengesahkan masyarakat itu sendiri, yaitu melalui orang yang paling dituakan didalam lingkungan adat tersebut, yang dalam hal ini Temenggung.

“Kami hanya bisa menyaksikan, karena tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun berkenaan dengan ketentuanketentuan adat yang berlaku di dalam suatu wilayah ketemenggungan,” ungkap Agus.

Dia menjelaskan, di adat juga ada tingkatannya. Di tingkat Dusun disebut Ketua Adat, Desa disebut Komplit, dan Kecamatan disebut Ketemenggungan. Bila dilihat, ini tidak jauh berbeda dengan peradilan di Indonesia, di mana ada Pengadilan Negeri

di tingkat kabupaten, Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung di tingkat nasional.

“Makanya, ketika ada persoalan di tingkat dusun, selesaikan dulu di tingkat dusun, kalau tidak selesai, baru ke Kompit. Tidak juga selesai, baru ke Temenggung. Kasihan Temenggung, kalau semua langsung ke dia. Dan keputusan di tingkat ketemengungan itu final, karena kalau tidak juga selesai akan diselesaikan secara hukum negara,” imbau Agus.

Ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati, harus dipatuhi. Namun ketentuan adat ini jangan hanya diketahui orang dewasa saja, anak-anak pun juga perlu diberi pemahaman. “Segala yang ada dalam buku adat, jangan hanya yang tua-tua saja yang tau, tapi disampaikan juga ke anakanak,” imbuh Agus. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah

33 Desa Belum Nikmati Listrik Pemkab Terus Bangun PLTMH Sanggau. Ke p a l a S e k s i Pengembangan dan Pemanfaatn Energi pada Dinas ESDM Kabupaten Sanggau, Jani mengungkapkan dari 163 desa sekabupaten Sanggau, 33 desa yang tersebar di 11 kecamatan belum menikmati listrik PLN. “Ini data yang kami terima dari PLN tahun 2014 yang lalu.

Kecamatan Kapuas ada empat desa, di Mukok satu desa, Noyan satu desa, Jangkang tiga desa, Parindu satu desa, Tayan Hulu tiga desa, Tayan Hilir lima desa dan Meliau sembilan desa dengan kalkulasi sebanyak 59.159

jumlah penduduk yang mendiami 17.277 Kepala Keluarga (KK),” rincinya.

Anggaran pemerintah yang terbatas membuat persoalan ini tak dapat diselesaikan sekaligus.

Terlebih pemasangan listrik yang dilakukan selama ini, tak hanya bersumber dari APBD Kabupaten, tapi juga APBD Provinsi dan APBN. “Ada sebagian potensi sumber air sebenarnya, seperti di Lalang Kecamatan Meliau, desa Rambin di Kapuas. Kembali lagi, anggaran terbatas. Namun tiap tahun dianggarkan, baik dari APBD,

APBD Provinsi Kalbar, ada juga melalui APBN yang langsung ke PLN. Untuk tahun ini akan dibangun PLTMH di Meliau, yang bersumber dari APBD Sanggau. PLTMH ini dibangun dua tahap, fisik dan jaringan.

Di luar itu, dari 2012 sudah ada tujuh PLTMH yang dibangun,” bebernya.

Tujuh PLTMH yang sudah berdiri yaitu: di dusun Gunung Tunggal desa Penyelimau Jaya Kecamatan Kapuas, dusun Kelampai Janang desa Pana Kecamatan Kapuas, dusun Batu Laut desa Kuala Rosan keca-

matan Meliau, dusun Sebude desa Kuala Rosan kecamatan Meliau, dusun Kerawang desa Sungai Kembayau kecamatan Meliau, dusun Sungai Kerumai desa Kuala Rosan kecamatan Meliau dan dusun Segok Sebaboi desa Sebuduh kecamatan Kembayan.

“Yang bantuan dari provinsi ada dua desa, yakni desa Riyai kecamatan Tayan Hulu dan desa Bahta kecamatan Bonti. Dari APBN ada 15 desa di delapan kecamatan di antaranya Kapuas, Noyan, Jangkang, Tayan Hulu, Bonti, Balai, Entikong dan Me-

Klaim Surplus Beras, Harga di Pasaran kok Naik? sejumlah anak-anak asik bermain di genangan banjir beberapa hari lalu. IST

Benahi Drainase Kota Sanggau. Ketua Forum Komunitas Hijau, Abang Indra menilai drainase di kawasan kota Sanggau buruk. Akibatnya sejumlah wilayah kota pun sering banjir begitu hujan turun. Ia juga menilai belum ada upaya konkret Pemda membenahi hal itu.

“Kalau hujan dua jam saja, tidak usah lama,” kata dia.

Titik yang rawan banjir pantauan adalah Jalan AR.Rahman Ampera Kelurahan Beringin, komplek Masjid Nurul Iman Kelurahan Ilir Kota.

“Yang paling parah cuma dua ini, dua jam saja hujan sudah terendam, yang lain masih belum terlalu.

Makanya saya minta ada perhatian seriuslah dari instansi terkait agar segera dibenahi,” pintanya.

Tidak hanya mengharapkan perhatian pemerintah untuk melakukan pembenahan drainase, Indra juga berharap peran masyarakat menjaga lingkungannya masing-masing.

“Jangan hanya meminta kepada pemerintah saja, tetapi kalau sudah dibangun, tolong lingkungannya dijaga, kalau bisa gotong royong tiap bulan,” harapnya.

Buruknya drainase menurut Indra memang sepenuhnya tidak bisa menyalahkan pemerintah, banyak juga drainase yang sudah dibangun tetapi rusak karena kurangnya perawatan dari masyarakat setempat.

“Banyak contohnya, tetapi kalau tidak dirawat, ya rusak lagi, jangan salahkan pemerintah, masyarakat juga salah kalau begitu,” tuturnya. (KiA)

Pemda Akui Tak Bisa Kontrol ‘Serbuan’ Beras Luar Sanggau. Masyarakat kota Sanggau mengeluhkan naiknya harga beras di pasaran sejak beberapa pekan belakangan. Anehnya, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Distankanak) Sanggau justeru mengklaim surplus beras.

“Soal kenaikan harga beras ini, saya lihat untuk yang di desa tak masalah, tapi yang masalah yang di kota,” kata Kadistankanak, John Hendri.

Ia mengaku beras-beras yang beredar di kota Sanggau didominasi beras-beras dari pulau Jawa. “Yang membeli pun orang kota, yang tidak punya sawah. Itupun harga bervaiasi. Kalau di kampung Rp10 ribu per kilo, bisa. Apalagi sekarang musim panen. Kalau di pasar di kota bisa Rp12-13 per kilo,” kata dia.

Mengapa beras di kampungkampung itu tak dijual di kota? Hal itu tak mudah dilakukan lantaran anggapan yang berkembang di masyarakat. Selama ini kata John, pameo yang berkembang di masyarakat, menjual beras itu mali (pantang, red).

“Itu dia, kita juga dorong pemahaman, karena komoditi beras ini bukan komoditi yang baku lagi. Ini sudah menjadi komoditi agro bisnis.

Seharusnya petani panen itu, lang-

sung jual, dan tanam lagi. Selama ini, karena ini bicara tradisi, masih ada pula pameo masyarakat bahwa menjual beras itu pamali, ini yang mau kita geser. Kalau berpikir begitu terus, orang akan nanam sekali setahun. Karena berpikir nanam untuk dia saja. Kalau berpikir seperti itu, peningkatan produksi tak bisa signifikan,” kata dia.

Selain itu, masyarakat juga perlu menumbuhkan lembaga-lembaga keuangan di tingkat desa, terutama berkaitan dengan koperasi dan usaha-usaha kelompok masyarakat.

Lantaran belum tentu naiknya harga beras, menguntungkan petani.

“Misalnya, satu desa, ada wiraswasta yang menyediakan penggilingan padi. Bagi petani yang mau menggiling padi, dia yang mengerjakannya. Bila upah jasa yang dikumpulkan tadi, itu yang digunakan pihak ketiga itu untuk menentukan harga di pasaran,” terangnya.

Meski ia mengakui sudah ada yang ‘menjembatani’ distribusi beras kampung ke kota, namun skalanya tak besar. Sementara secara global, sulit membendung datangnya beras-beras dari luar.

“Apalagi beras-beras dari masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Cuma sekarang ini bagaimana memper-

siapkan diri ketahanan pangan ini, jangan sampai orang begitu bebasnya membeli, kemudian kita juga punya kebebasan dijual, kemudian tanpa memikirkan stok yang ada, juga berbahaya,” kata dia.

Pun demikian dengan regulasi membatasi beras luar Sanggau untuk mendongkrak agar beras Sanggau. Hal itu sangat sulit dilakukan lantaran asas keterbukaan saat ini. “Sampai hari ini mungkin sulit, beras Sanggau tak boleh dijual ke mana-mana, sementara dunia sudah membuka keran, melalui masyarakat ekonoi ASEAN, itu sudah bebas lagi,” terangnya.

Selain itu, banyak proses harus dilalui. Sanggau sendiri juga belum punya pasar induk seperti di Jakarta.

Pasar yang menampung seluruh beras yang datang dari luar daerah.

“Semua beras dari Sumatera di kumpulkan di situ (pasar induk, red), baru dibawa pengecer kemana-mana. Orang bisa mengukur di situ, berapa satu hari ini masuk dari daerah. Kalau kita ini kan belum siap seperti itu. Berapa sih kebutuhan satu hari, berapa sih masuk satu hari. Karena begitu beras datang langsung diturunkan ke pemilik masing-masing, tanpa terkontrol kita,” paparnya. (KiA)

liau,” paparnya.

Selain pembangunan PLTMH yang bersumber dari APBD Kabupaten di Meliau, untuk tahun ini, Jani mengaku belum tahu pasti apakah ada bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat. Pemkab Sanggau sendiri terus berkoordinasi dengan PLN agar kebutuhan listrik di seluruh desa-desa terpenuhi.

“Kalau untuk listrik PLN, bukan kewenangan kita, kita hanya PLTMH dan PLTMS yang bersumber dari APBD, tapi koordinasi terus kita lakukan,” pungkasnya. (KiA)

Data Raskin 2015 Gunakan Data 2011 Sanggau. Asisten Adminitrasi Pembangunan, Perekomian dan Keuangan Setda Sanggau, Roni Fauzan mengungkapkan data penerima beras miskin (raskin) 2015 masih menggunakan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Artinya kuota Raskin 2015 sama dengan 2011.

“Mencapai 11 ribu lebih rumah tangga penerima manfaat, setiap satu rumah tangga mendapat 15 kilo gram per bulannya dikalikan setahuan, itu lah yang didapatkan penerima Raskin, ” kata dia, usai memimpin rapat sosialisasi Raskin di Aula Lantai I kantor Bupati Sanggau, belum lama ini.

Ia mengungkapkan data terbaru saat ini, terjadi peningkatan jumlah orang yang layak menerima Raskin banyak empat ribu orang di luar 11 ribu orang itu. Namun terpaksa tak terakomodir lantaran kuota telah ditetapkan pemerintah pusat.

Penerima Raskin tersebar di 15 kecamatan sekabupaten Sanggau yang pendistribusiannya sudah dilakukan sejak Januari 2015. Harga raskin pun sudah tetapkan yakni Rp1600 per kilo gramnya, sampai di titik distribusi.

“Ada sekitar 80 lebih titik distribusi di kabupaten Sanggau ni, tetapi titik bagi penerima manfaat harga bisa berkembaang mencapai Rp 2 ribu bahkan sampai Rp 3 ribu lebih tergantung kebijakan desa masing setelah melakukan musyawarah, ada berita acara juga untuk menentukan harganya,” ujarnya.

Disinggung mengenai kualitas raskin, ia mengatakan kualitas beras adalah kualitas medium.

Jika raskin didistribusikan itu kualitasnya buruk, si penerima masih langsung melapor dan akan diganti oleh Bulog. “Kepala bulog bilang seperti itu, ” pungkasnya.(KIA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Selasa, 31 Maret 2015

14

OKP Diminta Genjot Hasil Pertanian

Injeh Karaja

Reuni Alumni SMP 1 Ngabang

Sejumlah alumni SMPN 1 Ngabang angkatan 1993-1994 melakukan pertemuan guna membahas rencana kegiatan reuni. ANTONIUS

Ngabang. Untuk menjalin komunikasi yang selama ini terputus pasca meninggalkan bangku sekolah, sejumlah alumni SMP Negeri 1 Ngabang angkatan 1993 dan 1994 berencana akan menggelar kegiatan reuni. Untuk memuluskan rencana itu, sejumlah alumnipun melakukan pertemuan yang digelar pekan lalu di Ngabang.

Salah satu alumni SMPN 1 Ngabang, Yohanes mengatakan, ide digelarnya kegiatan reuni ini berasal dari sejumlah alumni lainnya. “Makanya kita langsung melakukan pertemuan guna membahas rencana reuni tersebut yang salah satunya membahas untuk mencari alamat kawan-kawan sesama alumni,” ujar Yohanes.

Dikatakannya, jika sudah terkumpul para alumni SMPN 1 angkatan 1993-1994 itu, nantinya akan dilakukan pembentukan panitia reuni.

“Kita tetap berusaha untuk memantapkan kegiatan ini. Dengan demikian, pada tahun ini kegiatan reuni itu bisa terlaksana. Kami merencanakan kegiatan reuni ini akan digelar pada saat hari raya Idul Fitri,” kata Kades Hilir Kantor Kecamatan Ngabang ini. Sebab tambah Yohanes, pada hari raya Idul Fitri ini tersedia libur yang sangat panjang.

“Demikian juga kepada kawan-kawan yang berdomisili diluar Landak dan diluar Kalbar bisa pulang ke Ngabang pada libur lebaran itu,” katanya.

Ia mengakui, untuk mengumpulkan rekan-rekan sesama alumni SMPN 1 Ngabang bukan perkara gampang.

“Ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Makanya kita membuat grup facebook dalam rangka untuk mengumpulkan kawan-kawan. Bagi rekan-rekan sesama alumni yang belum bergabung ke facebook, kita berusaha akan mencari alamatnya,” janji Yohanes.(ius)

Pahauman. Tim koordinator Operasi Ketahanan Pangan (OKP), kabupaten Landak menggelar rapat persiapan pelaksanaan OKP di gedung serbaguna kecamatan Sengah Temila, Senin (30/3).

Rapat dipimpin langsung camat Sengah Temila, di hadiri kepala dinas pertanian Landak Vinsensius, Muspika, kades dan pendamping pertanian.

Camat Sengah Temila Ursus, dalam sambutannya menegaskan, untuk pelaksanaan OKP, bantuan yang diberikan harus sesuai data ril. “Petani yang diberi bantuan harus ada orangnya. Mungkin akan dibantu berupa benih, pupuk, dan alat pertaniannya,” kata dia.

Ia mengajak, petani kompak mengolah pertanian supaya berhasil. “OKP ini merupakan kegiatan kita semua dalam rangka meningkatkan pertanian agar masyarakat bisa sejahtera,” ajaknya.

Senada diungkapkan Asisten 1, Pemda Landak, Bernadus. Kata dia, OKP ini suatu program untuk meningkatkan hasil petani. Selama ini kabupaten Landak dikatakan kabupaten termiskin di Kalbar. “Dalam katagori ini mugkin masih banyak di Landak. Maka untuk ini kita tingkatkan dalam program pertanian untuk menanam serentak,” ujar Bernadus.

Penanaman padi ini dimulai dari jalur sutra atau yang di pinggir jalan raya, setelah itu baru di daerah agak ke dalam.

“Tujuan tanaman serentak ini untuk mengurangi hama yang menggangu pertanian dan mempermudah pengolahan sawah,” kata Bernadus.

Kepala dinas pertanian Landak Vinsensius, minta pelaksana OKP ini serius untuk pertanian.

“Karena untuk pelaksanaan ini di bentuk tim koordinator untuk pelaksanaannya. Semua jajaran SKPD ikut semua dalam pelaksanaan OKP ini. OKP ini untuk membangun masyarakat di bidang petanian,” pinta Vinsensius.

Program ini mengajak masyarakat menanam padi secara serentak. Untuk

memulai terobosan ini, pemerintah, membuat program dimulai dari ‘isi perut’. Yaitu membangun pertanian, supaya masyarakat bisa sejahtera dan mengubah agar masyarakat tidak lagi miskin.

“Kita punya moto di bidang pertanian,

yaitu ‘padi subur petani makmur’. Ini gunanya untuk masyarakat petani,” katanya.

Vinsensius berharap bantuan yang diberikan tepat sasaran. Memberi bantuan kepada yang wajib atau berhak menerimanya. “OKP ini juga meru-

pakan gerakan perubahan di bidang pertanian dan pembinaan terhadap petani. Tapi kalau tidak kompak peteni pasti sulit dan hasilnya juga tidak akan berhasil,” tegas mantan kepala dinas Bappeda Landak ini. (ius).

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANDAK BESERTA STAF

PIMPINAN PUSKESMAS SE KABUPATEN LANDAK BESERTA STAF

Mengucapkan

Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Kepangkuan Bapa di Surga

Ibunda dari Drg Nuraini Sitinjak. MM. Kepala Dinas Kesehatan Landak

ANNA INTAN. SIHOMBING Dalam Usia 81 Tahun

Lahir : Pematang Siantar, 31 Januari 1934 Wafat : 28 Maret 2015 Tertanda,

DINAS KESEHATAN LANDAK 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Landak : Drg Krisman. M Kes. 2. Kepala Puskemas Ngabang, Justina Siregar, A. Md.Kep 3. Kepala Puskesmas Semata, Sisilia 4. Kepala Puskesmas Sidas, M. Pinus, S.Kep 5. Kepala Puskesmas Pahauman, Ameng 6. Kepala Puskesmas Senakin, dr. Didy Muliawan 7. Kepala Puskesmas Sebangki, Manok Triono 8. Kepala Puskesmas Mandor, Ns. Sri Supartinah. S.Kep 9. Kepala Puskesmas Karangan, Marta Rahayu

10. Kepala Puskesmas Menjalin, Morni, A.Md.Kep 11. Kepala Puskesmas Simpang Tiga, Aleksius Engel 12. Kepala Puskesmas Sompak, Bernadetha 13. Kepala Puskesmas Darit, Yohanes Sartono 14. Kepala Puskesmas Meranti, Kamisius Urip.

15. Kepala Puskesmas Kuala Behe, Arianto 16. Kepala Puskesmas Serimbu, Rosalia Prihandayani 17. Kepala Puskesmas Jelimpo, dr Julianto

Bumi Lawang Kuari Balai Betomu Realisasikan Target Pajak

KPP dan KP2KP Jalin Kerjasama dengan Banyak Pihak Sekadau. Kantor Pajak Pratama (KPP) Sanggau dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sekadau telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya menggelar sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemkab Sekadau.

Sosialisasi dan kerjasama itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Ini dianggap penting karena pajak merupakan roh untuk membangun Negara.

Kepala KPP Pramata Sanggau, Nyoto Subekti, belum lama ini mengatakan, sesuai salah satu visi kepemimpinan Presiden Indonesia, yaitu “Kemandirian pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri”, maka sumber pendapatan Negara paling besar peranannya adalah penerimaan pajak.

“Yang saat ini dalam APBN-P penerimaan dari pajak sebesar 1.294 trilyun, atau sekitar 70% dari APBNP,” kata Nyoto.

Untuk KPP Pratama Sanggau, yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Landak, Sanggau, dan Kabupaten Sekadau, target penerimaan tahun 2015 sebesar Rp 771 milyar. Nyoto sadar target itu begitu besar.

“Dengan pertumbuhan 56% dari realisasi tahun lalu, perlu adanya kerjasama dan dukungan dari Pemkab Sekadau dan jajarannya dalam membantu dan mendukung pencapaian target penerimaan tersebut. Yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat,” tutur dia.

Menurut Nyoto, ada 3 pilar di Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung penerimaan tersebut, yakni pelayanan, pengawasan, dan konsultasi penegakan hukum.

“Sosialisasi merupakan wujud dari pelayanan agar wajib pajak lebih memahami kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan-nya dengan benar, jelas, dan lengkap,” pungkasnya. (bdu)

Dibangun Lebih dari Setahun,

Kelenteng Termegah Sekadau Berdiri di Sungai Ayak Sungai Ayak. Warga Tionghoa di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, dan sekitarnya, resmi memiliki Kelenteng Fuk Tet Chi. Inilah salah satu kelenteng termegah di Sekadau. Proses pembangunannya memakan waktu lebih dari setahun dan menghabiskan dana miliaran rupiah.

Pendirian kelenteng didanai secara patungan, oleh masyarakat dan dibantu pemerintah daerah.

Bupati Sekadau, Simon Petrus, berkenan meresmikan penggunaan kelenteng tersebut, siang kemarin.

“Untuk itu, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu,” ulas Ketua Panitia Pembangunan, Ajin, Senin (30/3).

Menurut Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kecamatan Belitang Hilir, Bun Ji Nyan, selain sebagai tempat beribadah

Bupati Sekadau, Simon Petrus, menggunting pita peresmian Kelenteng Fuk Tet Chi Sungai Ayak. ABDU SYUKRI

umat Konghucu, keberadaan kelenteng itu juga sebagai sarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat Tionghoa. “Ini bisa digunakan untuk beribadah dan lainnya,” ujar pria yang akrab disapa Anyan ini.

Sebagai Ketua MABT, Anyan berharap agar kelenteng itu juga bisa berguna untuk warga dari etnis lain. Karena itu, pria yang juga mengetuai Yayasan Sosial Bhakti Sungai Ayak ini mempersilakan warga dari etnis lain untuk mem-

pergunakan kelenteng tersebut sebagai tempat pengembangan budaya.

Bagi Bupati, Simon Petrus, keberadaan Kelenteng Fuk Tet Chi menambah perbendaharaan budaya di wilayah yang ia pimpin.

“Ini untuk menginventarisasi budaya yang ada, khususnya di kalangan masyarakat Tionghoa,” ujarnya.

Ia juga berharap agar keberadaan kelenteng tersebut bisa menjadi semangat untuk warga Tionghoa berkiprah di berbagai sendi kehidupan, termasuk bidang kebudayaan. “Sebab dulu (zaman Orba, red), mereka diperketat. Sekarang mereka punya semangat untuk muncul. Dan, kita dari pemerintah daerah akan memberikan dukungan,” pungkas Simon.

Dalam kesempatan itu, bupati ditemani hadir Wakil Bupati Rupinus dan Ketua DPRD Sekadau Albertus Pinus. Terlihat di sana Kapolres Sekadau AKBP Muslikhun, Perwira Penghubung Kodim 1204 Sanggau Mayor Azis, Muspika Belitang Hilir, para pimpinan SKPD, jajaran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, serta ribuan warga Belitang Hilir. (bdu)

Ponton Bersandar di Sungai Ayak Disorot

Aloy: Jangan Seenaknya Saja Bertengger!

Sungai Ayak. Sebuah ponton berukuran besar bersandar di turunan bekas lanting Puskesmas Sungai Ayak, sejak Minggu (29/3).

Ponton tersebut diyakini akan melakukan aktivitas bongkoar muat Crude Palm Oil ( CPO ) milik salah satu perusahan perkebunan di kawasan Tiga Belitang.

“Ya benar sejak kemarin sudah bertengger disini,” ungkap Dedi, seorang warga yang melintas kepada wartawan, Senin (30/3).

Sejauh ini, belum terjadi aktivitas bongkar muat. Namun, jika

ponton itu terlalu lama bersandar di sana, ada kekhawatiran akan menyulitkan warga. Pasalnya, bisa saja masyarakat yang hendak membawa keluarganya berobat jadi kesulitan merapat.

Sungai Sepantak yang bermuara ke Sungai Kapuas ini memang kerap dijadikan alternatif bagi sampan milik warga kala membawa pasien berobat. Mereka akan menemui kesulitan karena tangga yang biasanya digunakan naik dari Sungai Kapuas tertutup.

“Kita yang berada di hilir ini juga khawatir jika ada rembesan yang tumpah dan mencemari air kita,” tutur Dedi lagi.

Anggota DPRD Kalbar asal Sekadau, Aloysius Agek, tanggap mengkritisi hal itu. “Apa pun alasannya, ponton itu tidak boleh bersandar seenaknya di situ,” ujar Aloy, karib dia disapa, saat menghubungi awak koran ini, tadi malam.

Ia meminta instansi terkait, baik kepolisian maupun Dinas Perhubungan, untuk mengambil

langkah. “Jangan sampai dibiarkan. Harus dilakukan tindakan penertiban karena itu bukan dermaga bongkar muat,” desak Aloy.

Menurutnya, ponton harus mematuhi aturan yang berlaku terkait tempat bongkar muat. Untuk menegakkan aturan itupun, sebenarnya sudah ada instansi yang mengatur. “ Ja n g a n s e e n a k n y a s a j a bertengger. Kalau bisa begitu, saya pun mau jak buat pelabuhan untuk bongkar muat dimana

suka,” kesal Aloy.

Namun, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Fendy menyatakan belum mendapat laporan dari warga terkait masalah itu. “Tapi sejauh ini untuk dermaga bongkar muat di Sekadau sudah ada izinnya semua. Kecuali ada yang lain,” kata dia.

Tapi, Fendy memastikan tidak akan mendiamkan masalah itu.

“Nanti akan kita cek. Jika ada yang ilegal, akan kita berikan tindakan tegas,” janjinya. (bdu)

SAMBAS

Sambas Terigas Saka Wanabakti Cinta Penghijauan

Tanam Pohon di Bumi Perkemahan Batu Bekajang Sambas. Kepedulian terhadap lingkungan dan cinta penghijauan diwujudkan anggota Pramuka Saka Wanabakti Cabang Sambas dengan melakukan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Batu Bekajang, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi.

Kegiatan penanaman pohon juga dirangkai dengan menggelar 1st Sambas Forest Scout Camp 2015, Minggu (22/3) lalu.

“Tujuan dilaksanakan perkemahan dan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Batu Bekajang untuk memperkenalkan Wanabakti kepada anggota Pramuka tingkat Panegak dan Pandega,” kata Buhaini, Pimpinan Saka Wanabakti Cabang Sambas kepada Rakyat Kalbar, Senin (30/3).

Buhaini mengungkapkan, kegiatan yang mengangkat tema ’One Scout One Tree’ ini diikuti 150 Pramuka utusan seluruh Gudep se-Kwarcab Sambas. Perkemahan dimulai dengan penanaman pohon jenis mahoni. “Penanaman perdana pohon mahoni dilakukan Drs H Dailami MSi, Wakil Ketua Kwarcab Sambas Bidang Organisasi dan Hukum,” jelas Buhaini.

Guna memberikan pembekalan kepada anggota Pramuka agar lebih dekat dengan alam, selama perkemahan digelar di Batu Bekajang, para Pramuka dibekali dengan ceramah kesakaan berupa pengenalan Saka Wanabakti. Termasuk, materi mengenai pembibitan tanaman yang dilakukan di lokasi Objek Wisata Sebedang.

“Kegiatan ini merupakan paket kegiatan wisata dan pengenalan hutan. Dalam kegiatan ini, ceramah kesakaan disampaikan Yosep Sartomo Mag, Pamong Saka Wanabakti Sambas,” jelas Buhaini.

Anggota Pramuka yang mengikuti kegiatan ini, tambah Buhaini, juga mendapatkan pembekalan mengenai hasta karya membuat kerajinan tangan. Pramuka diajari membuat tas atau dompet dari bekas bungkus mie instan. Selain itu, diajari membuat kerajian berbentuk udang dari plastik bekas, dan pembuatan gantungan kunci dari tempurung kelapa. ”Juga pembuatan berbagai kerajinan dari botol maupun koran dan lain-lain,” bebernya.

Agar para Pramuka memiliki rasa kebersamaan menghadapi berbagai tantangan di lapangan, tegasnya, selama perkemahan juga dilakukan kegiatan mental, seperti outbound. Diharapkan para Pramuka memiliki rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. “Pada kegiatan outbound yang dipandu Handri Mamudi SSos, Sekretaris Pimpinan Saka Wanabakti Cabang Sambas, tampak para Pramuka bersemangat. Bahkan mereka sudah mengenal kekompakan dalam menghadapi masalah,” ungkapnya. (edo)

Rakyat Kalbar

Selasa, 31 Maret 2015

15

Sengketa Lahan di Desa Sabung

Kedua Pihak Siapkan Bukti Kepemilikan

Sambas. Pemkab Sambas memfasilitasi pertemuan antara PT Agrowiratama dengan ahli waris Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin di Kantor Bupati Sambas, Senin (30/3). Kedua pihak diminta menyiapkan dokumen kepemilikan lahan yang disengketakan di Desa Sabung, Kecamatan Subah untuk diuji oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sambas.

“Kita memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan, agar permasalahan menjadi jelas sesuai aturan yang berlaku. Makanya, kita minta kedua pihak membuktikan asal usul tanah. Kemudian akan dilakukan verifikasi ke lapangan, sehingga permasalahan lahan bisa tuntas,” kata Asisten I Setda Sambas, H Arlizen saat memimpin pertemuan di ruang kerjanya.

Arlizen menegaskan, Bupati Sambas pernah menyurati Kesultanan Sambas agar berkoordinasi dengan BPN terkait asal usul dan kepemilikan lahan. Sehingga permasalahan siapa pemilik lahan akan terang benderang. “Karena lembaga pemerintahan yang berkompeten terkait pertanahan adalah BPN,” katanya.

Sayangnya, kata dia, saran Pemkab Sambas belum bisa dipenuhi ahli waris Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin untuk berkoodinasi dengan BPN Sambas terkait status kememilikan tanah. “Pemkab akan menunggu kembali penyiapan dokumen kedua belah pihak.

Diharapkan dokumen yang ada dikoodinasikan ke BPN sebagai pembuktian, dan hasilnya akan kita bicarakan dalam mediasi,” ungkapnya.

Pemkab Sambas memfasilitasi pertemuan Ahli Waris Kesultanan Sambas dengan PT Agro Wiratama membahas sengketa lahan. M Ridho

Rapindo, perwakilan ahli waris Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan terkait kepemilikan tanah ke perusahaan maupun Pemkab Sambas. Ahli waris Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiudin mengklaim masih ada tanah warisan kerajaan seluas kurang lebih 800 hektar yang dikelola PT Agrowiratama. Namun, sekitar 200 hektar lahan tersebut sudah dikuasai masyarakat.

Sementara terhadap lahan sekitar 600-an hektar terangnya, para ahli waris meminta ada kejelasan pengelolaan dari PT Agrowiratama. “Sisa lahan itulah yang ingin kami pinta pertanggungjawaban

perusahaan,” kesalnya.

Sementara itu, Peron Simbiring, Humas PT Agrowiratama mengaku tidak ada masalah terhadap tanah yang saat ini dikelola perusahaan. Sebab, tanah yang dikelola tersebut miliki masyarakat.

Dimana masyarakat, baik yang memiliki sertifikat maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan atas tanah mereka telah menyerahkan pengelolaannya kepada PT Agrowiratama. “Sebagai investor, kami menempuh seluruh prosedur yang disyaratkan pemerintah, tidak ada yang dilanggar,” ungkapnya.

Bahkan, jauh sebelum perusahaan tersebut berinvestasi, kata Peron, sudah melakukan koordinasi mulai dari pemer-

intah desa hingga Pemerintah Kabupaten Sambas, termasuk dengan masyarakat.

Terkait adanya klaim dari salah satu ahli waris Kerajaan Sambas, tegas Pion, pihaknya mengaku akan berpedoman pada aturan yang ada. “Saya tidak tahu berapa luas lahan yang dimaksud oleh salah satu ahli waris, tapi tentunya kita meminta petunjuk dari pemerintah. Kami berharap ada solusi,” katanya.

Selama ini, kata Peron, perusahaan tidak begitu saja mengelola lahan, tapi melalui prosedur yang berlaku. Bahkan, lahan yang dikelola jika di atasnya memiliki tanam tumbuh pasti akan ditelusuri siapa pemiliknya. Sebelum dikelola ada proses komunikasi dan koordinasi, seperti ganti rugi lahan yang sebelumnya dilakukan musyawarah dengan berkoordinasi dengan pemerintahan desa. “Kita sosialisasi, berembuk, lalu mencapai kata sepakat. Maka terjadilah proses ganti rugi lahan. Semua proses itu tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Peron menegaskan, aktivitas perusahaan yang selama ini telah berjalan seperti pengelolaan lahan untuk industri perkebunan PT Agrowiratama, khususnya di wilayah Sabung sudah berlangsung selama lima tahun. Anehnya, permasalahan baru muncul sekarang. Meski begitu, PT Agrowiratama tetap mengapresiasi langkah yang ditempuh salah ahli waris kerajaan, karena bagaimanapun pihaknya menghormati pendapat yang berkembang. “Semua butuh proses, terutama pembuktian terkait kepemilikan hak milik lahan,” ungkapnya. (edo)

Sambungan Tangkap Kayu Ilegal ..............................................................................dari halaman 9 Positif Pakai ...............................................................................dari halaman 9 penangkapan. “Sebanyak 162 batang dibawanya ke Nanga Pinoh dan akan dijual. Kemudian 50 batang dibawa ke Pinoh untuk membayar utang rekannya yang ada di Nanga Pinoh,” terang Serma Lewi.

Usai dilakukan penangkapan, kayukayu itu dipindah ke dalam truk untuk

dibawa ke Koramil. Pemiliknya juga dibawa ke Koramil untuk dimintai keterangannya. Sedangkan motor air kelotok diamankan di Sungai Melawi.

“Kayu ini sementara akan dibawa ke Koramil, bersamaan dengan pemilik kayunya untuk dimintai keterangan.

Kami juga akan berkoordinasi dengan Polres Melawi untuk penanganannya.

Proses hukumnya akan dilimpahkan ke Polres Melawi, maka barang bukti kayu dan motor air serta pemilik kayu tersebut akan diserahkan ke sana,” tegasnya. (aji)

Polisi Terlibat ..................................................................................................dari halaman 9 sudah menggunakan dalam waktu lama,” tegas AKBP Wandy seraya mengatakan dua oknum jajarannya itu sedang dalam proses pemeriksaan.

Kapolres Wandy berharap, adanya komitmen bersama untuk tidak menggunakan Narkoba di lingkungan Polres Sambas, menjadikan anggotanya bersih dari Narkoba. Dengan demikian, tidak ada beban bagi polisi melakukan tindakan pidana peredaran Narkoba yang selama ini sangat meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda.

Tingginya kuantitas kasus penyalah-

gunaan Narkoba di Kabupaten Sambas, seiring aktifnya petugas melakukan penindakan. “Bukan karena ada oknum kepolisian yang terlibat di dalamnya.

Pengungkapan kasus ini seiring aktifnya aparat kepolisian melakukan penindakan.

Karena Polres Sambas benar-benar menginginkan Kabupaten Sambas bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” kata dia.

Perwira polisi dari Pekan Baru ini mengatakan, tingginya jumlah kasus pengungkapan penyalahgunaan Narkoba, juga berkaitan dengan karakteristik serta letak geografis Kabupaten Sambas yang

berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sehingga menjadikan perilaku masyarakatnya kerap mencari jalan pintas untuk melakukan peredaran Narkoba, sasarannya generasi muda.

“Yang jelas letak geografis Kabupaten Sambas kondisinya berbeda dibanding daerah lainnya. Tingkat kecenderungan peredaran Narkoba lewat lintas batas sangat tinggi. Termasuk penggunaannya yang lebih banyak pada generasi muda.

Ini karena pergaulan mereka menggampangkan tindakan pelanggaran hukum,” ungkap Kapolres Wandy. (edo)

Dibekuk di Pontianak .........................................................................dari halaman 9 Jajaran Polres Ketapang membawa Imran ke lokasi dia membuang linggis untuk dijadikan barang bukti. Saat itulah dia memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri.

Imran tidak mengetahui kalau beberapa anggota yang dilengkapi dengan senjata melihat gerak-geriknya untuk melarikan diri. Pada saat melangkahkan kakinya untuk kabur, secara spontan anggota polisi menembakkan pistolnya ke arah kaki Imran. DPO Polres Ketapang itupun roboh.

“Brankas dan linggis untuk mencungkil pintu King Biliar saat ini sudah kita amankan,” ungkap AKBP Hady.

Dikatakan Kapolres Hady, Imran merupakan residivis yang sudah beberapa kali masuk penjara. Atas per-

buatannya dia dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. “Ancaman hukuman tersangka tujuh tahun penjara,” tegas Kapolres Hady.

Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Belen Anggara Pratama mengatakan, karena Imran merupakan residivis yang sudah beberapa kali masuk penjara, maka ancaman hukumannya tidak seperti penjahat pemula. Warga Kampung Padang, Kecamatan Benua Kayong itu merupakan DPO kasus pencuri brankas berisi uang Rp17 juta milik King Biliar Ketapang.

“Tersangka merupakan DPO Polres Ketapang kasus pencurian brankas milik King Bliar Jalan Agus Salim pada 25 Maret lalu. Ia ditangkap Sabtu pukul 21.30 Wib oleh Tim Jatanras Dit Reskri-

mum Polda Kalbar di tempat hiburan malam Karaoke Win One Pontianak,” kata AKP Belen.

Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Imran melancarkan aksinya bersama rekannya bernama Denny Setiawan, 27. “Rekan tersangka, Denny kita tangkap di Ketapang setelah pengembangan lebih lanjut terhadap tersangka,” ujarnya.

Menurut AKP Belen, tersangka Denny ini juga berperan saat mencuri brankas tersebut. Setelah tersangka Imran berhasil mengambil brankas, dia (Denny) yang menjemputnya menggunakan sepeda motor, kemudian membawa lari brankas berisi uang Rp17 juta tersebut. (jay)

Kapolsek Gambir AKBP Susatyo Purnomo Condro mendengar keributan tersebut. Susatyo langsung memerintahkan anggotanya membawa keluar SW. Saat dibawa keluar itu, SW mengamuk.

Karena itu, petugas langsung memborgolnya di tiang bendera Mapolsek.

“Kami sandarkan ke tiang bendera, karena dia berusaha melawan saat akan ditenangkan. Dia merasa sakit hati,”’ kata Susatyo.

Mantan Kapolsek Pademangan tersebut menuturkan, Kamis lalu SW dapat dibujuk untuk masuk kerja, setelah rekan-rekannya mengatakan tidak ada tes Narkoba hari itu. Namun, segera setelah SW dibawa ke Mapolsek, Susatyo memanggil tim kesehatan untuk melakukan tes urine dan tes darah.

“Hasilnya baru kita dapatkan Sabtu (28/3). Positif (menggunakan narkoba). Karena itu, anggota langsung melakukan pendalaman,” jelasnya.

Susatyo ternyata sudah lama memantau kinerja Bripka SW. Sebab, dia sering absen kerja dan performanya tidak maksimal. Ketika Selasa (24/3) Susatyo mengadakan tes urine, SW absen sehingga

lolos dari pemeriksaan. Petugas pemeriksa memberinya kesempatan mengikuti tes darah esoknya.

Namun, SW sengaja datang terlambat agar tidak bisa diperiksa.

Merasa curiga, Kamis lalu Susatyo memerintah tim Reserse menjemput SW di rumahnya di Tanah Abang. Pada Sabtu lalu, SW kembali dijemput setelah tim dokter memastikan hasil tes urinenya positif. Dia dimintai keterangan di ruang SPK sampai akhirnya mengamuk.

Saat ini tim Reserse Narkoba Polsek Metro Gambir masih melakukan pendalaman jenis Narkoba yang digunakan, serta menelusuri asal Narkoba yang dikonsumsi Bripka SW. Polsek juga masih memproses berkas SW untuk segera direhabilitasi.

Terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan, petugas akan melihat hasil pengembangan kasus.

Jika Bripka SW terbukti menilap barang bukti atau mengambil keuntungan dari bisnis Narkoba melalui backing kepada bandar, Susatyo tidak akan segan mengusulkan pemberhentian dari dinas, bahkan proses pidana. (jpnn)

Giliran Imperium ................................................................dari halaman 9 room karaoke yang ada kamar tidurnya itu.

“Kita menemukan sisa-sisa pemakaian narkoba yang diduga kuat adalah ekstasi, namun sudah berbentuk bubuk. Kita tidak tahu milik siapa, karena sudah banyak yang kabur saat kita datang,” ungkap AKBP Sriyono.

Dari 34 orang tersebut, 12 orang perempuan dan 22 laki-laki yang positif mengonsumsi Narkoba.

“Semuanya kita data. Kita catat identitasnya, kemudian kita amankan ke kantor BNNP Kalbar untuk dilakukan rehabilitasi,” ungkap AKBP Sriyono.

BNNP Kalbar akan terus melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tempat hiburan malam untuk tes urin. “Kita akan terus bergerak dan berjalan untuk melakukan tes urine ini. Sesuai yang saya katakan kemarin, tidak hanya melakukan pencegahan, melainkan juga mengejar jaringan peredaran Narkoba,” pungkasnya.

Diakui AKBP Sriyono, pada saat Sidak dan tes urin di Café dan Karaoke Win One, Jalan Budi Karya, Pontianak Selatan sebelumnya, pihak Win One memprotes BNNP Kalbar. Manajemen Win One membantah

pernyataan BNNP Kalbar tentang adanya karyawan atau pegawai mereka yang positif Narkoba, hanya membenarkan pengunjung yang mengonsumsi Narkoba.

Anehnya, Kabid Berantas Narkoba BNNP Kalbar, AKBP Sriyono malah membenarkan protes manajemen Win One setelah mendatangi kantornya itu.

AKBP Sriyono menarik perkataannya yang menegaskan bukan hanya pengunjung saja mengonsumsi Narkoba, tetapi juga pegawai Win One, usai melakukan tes urin.

“Di Win One hanya pengunjung saja, tidak ada pegawainya,” kata AKBP Sriyono meralat ucapannya yang direkam wartawan usai melakukan tes urin di Win One Jumat (27/3) malam lalu.

Sebelumnya wartawan merekam pernyataan Kabid Berantas BNNP Kalbar ini yang menegaskan mereka yang mengonsumsi Narkona di Win One itu campuran. Artinya, ada pengunjung dan ada juga karyawan Win One. Bahkan pernyataan itu diucapkan AKBP Sriyono berulang-ulang kali. (zrn)

Empat Gadis ..............................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Terbongkarnya niat busuk Suryati yang berupaya menjadikan keempat gadis bawah umur itu menjadi pemuas nafsu pria hidung belang, setelah menyuruh mereka membeli bedak dan berpakaian yang bagus, agar terlihat seksi. Suryati menginginkan keempat ABG perempuan itu berdandan dan berpakaian minim seperti foto korban lainnya di handphone miliknya.

Setelah mendapatkan laporan, keluarga korban menghubungi kerabatnya di Kota Pontianak. Bersama-sama anggota kepolisian mendatangi Hotel Jeruju Baru tempat

mereka menginap. Keempat korban diselamatkan. Sedangkan Suryati diamankan ke Polsekta Pontianak Barat menjalani proses hukum.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul menjelaskan, perkenalan keempat korban dari kedatangan tersangka Suryati ke Desa Rambayan, Dusun Darussalam, Kecamatan Tekarang, Selasa (24/3) sekitar pukul 16.00 Wib. “Di sana tersangka menjanjikan kepada keempat gadis bawah umur itu bekerja di warung kopi di Kabupaten Kapuas Hulu dengan gaji per jam. Untuk siang hari,

satu jam dibayar Rp20 ribu. Sedangkan pada malam hari, per jam dibayar Rp25 ribu,” ungkap Andi Yul, Senin (30/3).

Ternyata keempat gadis bawah umur itu bukannya dipekerjakan di warung kopi biasa. Ternyata mereka akan dipekerjakan di café yang ada tempat karaoke dan bertugas menemani para tamu. “Atas dasar laporan LP/776/III/2015/Kalbar/Resta Ptk Kota, tanggal 27 Maret 2015, dilakukan penyelamatan terhadap para korban dan meringkus Suryati dan ditetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan

seluruh perbuatannya. Suryati dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 10 UU No 21 tahun 2007, tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” tegasnya.

Pasal 2 ayat (1) menerangkan, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 15 tahun,” sambungnya.

Pada pasal 10 juga dapat dijerat terhadap pelaku Suryati. “Pasal 10, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ancaman hukumannya,” tegasnya lagi. (zrn)

Hakim Menolak ....................................................................................................................................................................................................................................................dari halaman 9 Namun JPU bersih keras memberikan hukuman kepada Sentot yang merasa tidak pernah menyuruh dan membongkar pagar PT BRU. Hanya saja Hakim Sonny meluruskan keinginan JPU untuk melanjutkan sidang, agar Sentot divonis hukuman.

“Kita menolak seluruh pembelaan atau penolakan dakwaan yang dilakukan oleh Sentot. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 April 2014 pada hari Selasa, pagi hari,” tegas Hakim Sonny saat membacakan putusan sela, Senin (30/3).

Dengan putusan sela yang diputuskan Hakim Sonny ini, Sentot terlihat lesu di kursi terdakwa. Sentot juga tak habis pikir, mengapa bisa duduk di kursi pesakitan.

Menurutnya, yang membongkar pagar PT BRU adalah Satpol PP, karena pagar tersebut dibangun di atas fasilitas umum (Fasum).

Karena tak bisa melawan hukum, Sentot tetap tegar menyalami Hakim Sonny dan hakim anggota maupun panitera dan JPU. Penasihat Hukum Sentot, Syahbandi ditemui usai persidangan mengatakan akan terus melakukan upaya pembelaan terhadap kliennya. “Klien saya tidak pernah menyuruh maupun membongkar pagar PT BRU itu, walaupun itu di atas Fasum.

Melainkan itu dibongkar oleh Satpol PP Pemkab Kubu Raya. Dan itu kewenangan Pemkab Kubu Raya, karena dibangun di atas Fasum,” tegas Syahbandi.

“Ini sudah tidak benar, bayangkan saja orang memasang pagar di Jalan umum/Fasum, kemudian dibongkar Satpol PP, terus Anda dijadikan tersangka atas laporan yang membuat pagar tadi, ayo.. apa boleh seperti itu,” kesalnya.

Dikatakan Syahbandi, ada tiga batang kayu yang digergaji Sentot. Inilah awal mula yang menjadikan Sentot bermasalah dengan hukum. Padahal tiga batang kayu pagar PT BRU itu dia gergaji, biar bisa keluar-masuk ke lahan atau tanah miliknya.

“Salahnya di mana? Kalau ini pagar dibuat di atas tanah PT BRU, itu baru masalah.

Inikan PT BRU membuat pagar di atas Fasum, bahkan menghalangi pihak ahli waris

untuk memasuki tanah mereka. Mereka memiliki dasar atas tanah itu, yakni dengan surat adat. Bahkan tanah itu tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun,” jelas Syahbandi.

Selain itu, Syahbandi mengaku membuat pengaduan di Polda Kalbar atas dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan PT BRU terhadap tanah ahli waris yang dikuasakan kepada Sentot. “Namun sayangnya, pengaduan kita hingga saat ini tidak direspon oleh Polda Kalbar,” kesalnya.

Syahbandi berharap kepada Polda Kalbar untuk merespon pengaduan yang sudah dibuatnya itu. “Ketika PT BRU membuat laporan, itu dapat diproses, bahkan klien

saya dijadikan tersangka. Ketika kami membuat pengaduan atas dugaan penyerobotan tanah, kok tidak diproses. Kami minta ada keadilan di sini,” harapnya lagi.

Mengenai persidangan selanjutnya, Syahbandi mengatakan, agendanya pemeriksaan saksi. “Kita lihat nanti keterangan Satpol PP Kubu Raya saat persidangan. Di mana Satpol PP sendiri di dalam BAP jelas-jelas mengakui, bahwa pagar yang dibuat oleh PT BRU itu berada di atas Fasum, sehingga dilakukan pembongkaran. Kemudian diakui juga oleh Satpol PP yang merobohkan pagar itu adalah pihaknya, bukan Sentot klien kami,” kata Syahbandi. (zrn)

Harian Rakyat Kalbar | Halaman 16 Selasa, 31 Maret 2015

DPRD TERUS BEKERJA DEMI RAKYAT KETAPANG D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang di bawah kepemimpinan Budi Mateus SPd bersama tiga Wakil Ketua DPRD Junaidi SP, Jamhuri Amir SH, dan Qadarini SE terus memaksimalkan kinerjanya, agar APBD Ketapang tepat sasaran dan efisien untuk kepentingan masyarakat Ketapang.

Sejumlah agenda kerja maupun rapat pembahasan terus digenjot para wakil rakyat. Mulai agenda rapat membahas APBD, peraturan daerah (Perda), pengawasan, hingga menyerap aspirasi masyarakat di seluruh penjuru Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan 45 anggota DPRD Ketapang. Semua agenda tersebut dilakukan agar pembangunan di Ketapang semakin tepat sasaran, kemajuan pembangunan semakin dirasakan, dan terlihat nyata di lapangan.

Tiga fungsi DPRD Ketapang yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi DPRD dilaksanakan sebagai representasi rakyat. Sedangkan tugas dan wewenang DPRD, diantaranya membentuk peraturan daerah bersama Bupati.

Sementara tugas dan wewenang DPRD, diantaranya membentuk perda bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan APBD, serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian, serta meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan masih banyak lagi tugas dan wewenang DPRD lainnya yang terus dimaksimalkan DPRD Ketapang. (*)

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd didampingi tiga Wakil Ketua saat menerima LKPj Bupati Ketapang.

Narasi: Jaidi Chandra Foto: Dokumentasi Sekretariat DPRD Ketapang

Anggota DPRD Ketapang bersama Pemkab Ketapang saat membahas APBD Ketapang.

Anggota DPRD Ketapang yang menghadiri Sidang Paripurna LKPj Bupati Ketapang.

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd saat mengikuti pembahasan Musrenbang Kabupaten Ketapang.

Anggota DPRD Ketapang membahas sejumlah agenda kerja.

Unsur Pimpinan DPRD Ketapang saat menggelar rapat dengan Anggota DPRD.

Anggota DPRD Ketapang mengikuiti rapat pembahasan Musrenbang Kabupaten Ketapang.

Sekwan DPRD Ketapang Gusti Fadlin mengikuti rapat sejumlah kegiatan DPRD Ketapang.

Ketua DPRD Ketapang Budi Mateus SPd didampingi tiga Wakil Ketua Junaidi SP, Jamhuri Amir SH dan Qadarini SE memimpin Sidang Paripurna LKPj Bupati Ketapang.

Unsur Pimpinan DPRD Ketapang saat memimpin Sidang Paripurna LKPj Bupati Ketapang.