31 Juli 2015

THE NEWS LEADER REFERENCE

Rakyat Kalbar

Harga Rp 3.000,-

Klik! website: www.rkonline.id

THE NEW

(Luar kota + ongkos kirim)

Jumat, 31 Juli 2015

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya

Tangan Siapa Bermain di Ketapang?

Suriandi Pengurus Sah DPD Golkar Ketapang

M Candra Djamaludin

Ketapang-RK. Ada invisible hand mematahkan pasangan Henrikus-Kamboja usungan Partai Golkar-Gerindra di tengah jalan? Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Ketapang versi ARB, Suriandi, menyatakan ia pengurus sah.

“Kepengurusan partai dan jabatan saya sesuai SK yang terakhir pada 18 Agustus 2014. Sejak dilantik, Halaman 7

Pansus Perizinan DPRD Pontianak Kantongi Informasi Pelanggaran

Jika Lengkap, Dilaporkan Sebagai Temuan ke Polisi Pontianak-RK. Mengawali kerja 40 harinya, dua hari lalu, panitia khusus (Pansus) Perizinan besutan DPRD Kota Pontianak telah mendengarkan keluhan dari sejumlah stakeholder atas keberadaan 2 waralaba swalayan, Indomaret dan Alfamart. Mereka yang dipanggil dan datang memenuhi undangan Pansus diantaranya Halaman 7

Yandi

Posbakum Minta DP Rp10 Juta?

KanUmi Kalsum: Siapa Orangnya? torPontianak-RK. Wilayah KementPakai Surat Keterangan erian Hukum dan Hak Miskin, Tidak? Asasi Manusia (Kanwil

Kemenkum dan HAM) Kalbar merupakan lembaga Negara yang menyediakan anggaran untuk organisasi bantuan hukum, termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak.

Halaman 6

Musim Pencitraan Ratusan daerah tingkat kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia akan menggelar Pilkada serentak 2015 ini. Masa pendaftaran pasangan calon bahkan sudah dimulai sejak Minggu (26/7) kemarin.

Di berbagai daerah, sejumlah bakal calon kepala daerah sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Halaman 6

klik! www.rkonline.id

Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675

Kapolda Tangkap Sembilan Petani Bakar Lahan

Arief: Jangan Salahkan Pembuat Maklumat Erma: Cabut Maklumat Kapolda

SEPULUH KABUPATEN BELUM SANDANG PREDIKAT LAYAK ANAK Pontianak-RK. Dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2015 kemarin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengakui butuh upaya lebih keras untuk dapat disebut sebagai ‘Provinsi Layak Anak’. Sebab, saat ini masih 10 kabupaten yang belum menyandang predikat tersebut.

“Jadi harus diupayakan ke depannya untuk 10 kabupaten ini. Diharapkan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2015 ini, kabupaten itu bisa segera menciptakan lingkungan dan sarana prasarana layak anak,” ungkap Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, di Pendopo Gubenur Kalbar, Kamis (30/7).

Setakat ini daerah tingkat II di Kalbar yang telah berpredikat layak anak adalah Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sanggau, dan Sintang. “Saya yakin bupati-bupati akan berupaya, karena KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) sudah diamanahkan Undang-Undang.

Mudah-mudahan ke depannya dapat terwujud,” kata Christiandy.

Halaman 6

Pontianak-RK. Puluhan tahun tidak berfungsinya Dinas Pertanian Kalbar membina petani dan peladang sehingga tetap membakar lahan, telah makan korban. Sembilan petani ditangkap Kapolda Kalbar, masyarakat adat resah dan marah.

Sebelumnya, Kapolda, Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengeluarkan maklumat yang melarang membakar hutan, lahan atau kebun. Yang melanggar diancam hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 10 tahun dengan denda Rp15 milyar.

Halaman 7

Hanya Dua Minggu Semak pun Lapuk Seperti baru siuman dari pingsan menghirup asap, Ir Hazairin, Kepala Dinas Kehutanan Pertanian Pangan dan Hortikultura (Dinhut TPH) Kalbar, baru bikin proHazairin gram dan system pertanian tanpa pembakaran lahan.

“Kalau dibakar memang cepat, tapi banyak kerugiannya.

SENYUM. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, memberikan selamat kepada salah seorang anak pemenang lomba dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2015, di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (30/7). Christiandy mengakui, Kalbar belum mendapat predikat Provinsi Layak Anak karena masih ada 10 kabupaten yang belum memenuhi kriteria layak anak. ISFIANSYAH-RK

Halaman 7

Diduga Ada Korupsi Pengadaan Tanah GOR Terpadu 2008,

Bagaimana Olahraga Pontianak Bisa Maju?

Pontianak-RK. Kemarin, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak menduga ada korupsi pada proyek pengadaan tanah senilai Rp2 milyar yang dibiayai APBD Kota Pontianak tahun 2008.

Lahan itu diadakan untuk membangun lapangan sepakbola gedung olahraga (GOR) terpadu di Kecamatan Pontianak Utara.

Bagaimana olahraga Pontianak bisa maju kalau proyek pembangunan sarananya saja ditengarai ada penyelewengan?

Menurut Kepala Kejari Pontianak, M. Situmeang, penyelidikan dugaan korupsi ini dimulai pada Maret 2015. Dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), belasan pihak terkait sudah diperiksa.

Halaman 6

Tak Bisa Dibantah, Lakukan Upaya Paksa Bantahan penasihat hukum dua tersangka dugaan korupsi Operasional Mobil Dinas Setda Kalbar, tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009, tak menyurutkan tekad Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak untuk Halaman 7

M.Situmeang. ACHMAD MUNDZIRIN-RK.

Injet-injet

Putra-Putri Perbatasan Bangga Jadi Polisi

Alissa Wahid @AlissaWahid Semakin obsesif terhadap kekuasaan, semakin segala cara dilakukan, semakin keluar karakter asli yang tak terkendali. Ngeri.

IG-ku @JamilAzzaini @JamilAzzaini Mantan napi karena terbukti korupsi tak layak ikut pilkada (ini pendapat saya yg awam politik)

Partai Social Media @PartaiSocmed Saran kami sederhana, jika terjadi calon tunggal maka sebaiknya pilkada ditiadakan. Buang2 uang rakyat.

Langsung angkat saja

Rakyat Kalbar

@Rakyat_Kalbar

Hilangkan Image Isi Perut Indonesia Ada di Malaysia Hidup masyarakat Kalbar yang tinggal di batas negara bergantung pada Malaysia. Mereka bekerja atau mencari makan di negeri jiran, namun tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Realitas kehidupan masyarakat Kalbar yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia tak bisa ditutup-tutupi. Kendati pemerintah RI mengklaim telah memberikan perhatian besar, namun kenyataannya, kesejahteraan mereka masih jauh api dari panggang.

Halaman 6 CIUM TANGAN BINTANG. Seorang calon polisi, dari 504 person yang dinyatakan lulus untuk berdinas di wilayah hukum Polda Kalbar, mengungkapkan syukurnya dengan mencium tangan Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto, usai sidang terbuka kelulusan akhir calon Tamtama Brimob dan Brigadir Polri, di Gor Pangsuma Pontianak, Selasa (28/7). FIKRI AKBAR-RK

Fikri Akbar, Pontianak

HARIAN

Rakyat Kalbar

Koran dengan sebaran TERLUAS di Kalbar, Tersebar di empat belas Kabupaten-Kota

Semut

Arief: Jangan salahkan pembuat maklumat - Berentilah kelakuan suke saling menyalahkan.

Kesiaaaaaan rakyat tuh.

Suriandi pengurus sah DPD Golkar Ketapang - Siape lempar batu sembunyi tangan?

Iklan/ Langganan...

0561 - 768677

Harga Eceran & Langganan *Pontianak, Kubu Raya Rp 3.000 (Rp 80.000) *Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang Rp 3.000 (Rp 85.000) *Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara Rp 3.500 (Rp 90.000) *Ketapang Rp 3.500 (Rp 95.000) CMY K

Blak -Blakan

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

2

dr Berli Hamdani GS MPPM/Ketua IDI Kalbar

IDI Hanya Berikan Rekomendasi Kesehatan Cakada, Menggugurkan Merupakan Kewenangan KPU Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftarkan diri di KPU di tujuh kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, mulai mengikuti serangkaian tes kesehatan jasmani di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak.

Tes kesehatan tersebut dilaksanakan mulai dari 27 Juli hingga 1 Agustus mendatang.

Dari pemeriksaan kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Perwakilan Provinsi Kalbar menyatakan tidak dapat menggugurkan pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk ikut Pilkada. Dari sisi kesehatan, menggugurkan calon semua menjadi kewenangan KPU. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Pilkada.

Serangkaian tes kesehatan apakah saja gerangan yang dilakukan terhadap para cakada tersebut, simaklah wawancara wartawan Rakyat Kalbar bersama Ketua IDI Provinsi Kalbar, dr Berli Hamdani GS MPPM selengkapnya; +Seperti apa mekanisme pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati?

-Alur pemeriksaan kesehatan, di mana langkah pertama pasangan calon diwajibkan berpuasa. Melakukan pemerSatreskrim Polresta Pontianak

iksaan tekanan darah, nadi, suhu, tinggi badan serta berat badan. Pemerikaan darah, rontgen, pemeriksaan jantung dan treadmill.

Selanjutnya setelah pemeriksaan tersebut, pasangan berbuka puasa dan dua jam selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang poli spesialis yang berada di unit medik sentral. Kemudian pasangan calon melakukan pemeriksaan di Poli Spesialis Mata, THT dan Gigi. Khusus calon perempuan ditambah pemeriksaan di Poli Kebidanan. Setelah semua pemeriksaan selesai, pasangan cakada kembali ke ruangan UMS dan melakukan pemeriksaan gula darah kembali. +Seperti apa pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasangan cakada?

-Untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dilakukan secara lengkap. Mulai dari ujung rambut hingga kaki, termasuk penyakit yang akan mengganggu calon nantinya, apabila memimpin suatu daerah. Seperti jantung, kencing manis, kolesterol dan lain sebagainya.

Sedangkan pemeriksan fisik, meliputi panca indra. Kalau perempuan kita tambahkan dari kebidanan.

Nantinya hasil rekomendasi yang dikeluarkan IDI kepada KPU, calon yang bersangkutan dinyatakan layak sehat jasmani dan rohani. Hal itu mengacu pada undang-undang, harus sehat jasmani dan rohani, termasuk bebas narkoba dan HIV/AIDS. +Berdasarkan tes yang dilaksanakan, apakah IDI dapat menggugurkan cakada? =-Kami hanya memberikan rekomendasi untuk kesehatannya saja, termasuk narkoba, kita serahkan ke KPU. Apakah menggugurkan apa tidak.

Pemerikaan kesehatan terhadap cakada di tujuh kabupaten di Kalbar, prosedurnya sudah disampaikan IDI dan KPU. Penyampaian itu langsung ditujukan kepada pasangan calon dan tim sukses.

Nanti dari pemeriksaan RSJ dan RSUD disampaikan ke IDI. Kemudian IDI Kalbar melakukan semacam rekapitulasi serta baru disampaikan ke KPU. Reporter: Isfiansyah Redaktur: Andry Soe

Skrup Jembatan Kapuas I dan Landak Banyak Hilang Dukung Wacana Jembatan Layang

Andi Yul Lapawesean

Kasus Pencurian Motor dan Brangkas Menonjol Pontianak-RK. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean menyatakan, Kota Pontianak rawan terjadi tindak pidana pencurian.

Hal itu terbukti dari banyaknya laporan pengaduan kasus pencurian, baik yang masih diselidiki maupun berhasil diungkap. “Kasus yang menonjol dan yang meresahkan masyarakat saat ini adalah kasus pencurian. Banyak kasus pencurian, termasuk salah satunya kasus pencurian sepeda motor. Kemudian yang menonjol itu pencurian brangkas,” ucap Kasatreskrim, Kompol Andi Yul Lapawesean, Kamis (31/7).

Oleh karena itu, Andi Yul mengharapkan, masyarakat harus tetap waspada supaya tidak menjadi korban pencurian. “Jadilah polisi bagi diri sendiri. Jika melihat dan mengetahui hal yang mencurigakan, segera laporkan ke Pos Polisi terdekat,” imbaunya.

Segala laporan pengaduan masyarakat tentang pencurian dengan kekerasan, pemberatan maupun pencurian sepeda motor sampai saat ini, pihaknya masih berupaya menyelesaikannya.

“Memang ada sebagian penyelesaian yang kami lakukan, sesuai target yang diberikan pimpinan Kapolresta maupun Kapolda,” ucapnya. (oxa)

Pontianak-RK. DPRD Kota Pontianak mengapresiasi wacana Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalbar yang sedang menggiring pembangunan jembatan layang di Kota Pontianak.

Apalagi mengingat, usia jembatan Tol Kapuas 1 dan Tol Landak yang kondisinya sudah terbilang sangat rawan. Disinyalir banyak skrup kedua jembatan tersebut hilang karena tangan-tangan jahil oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Resikonya tentu akan mempengaruhi keseimbangan serta kekuatan jembatan dan berpotensi rawan terhadap para pengguna jembatan.

“Pak Wali kemarin menyatakan jembatan ini akan ditambah dengan jembatan layang.

Kami mengucapkan terima kasih karena bisa menggiring untuk memperluas jaringan jem-

batan agar tidak terjadi kemacetan di Kota Pontianak,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak, Agus Sutisno, Kamis (30/7).

Tumbuh pesatnya kendaraan bermotor yang masuk ke Kota Pontianak, baik roda dua maupun roda empat membuat jembatan layang sudah sangat diperlukan dan strategis. Namun lantaran belum terealisasi, jembatan yang ada saat ini seharusnya diawasi ketat oleh Pemerintah Kota Pontianak dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hal itu penting sebagai dampak, bukan hanya baut yang bisa dicuri oknum masyarakat, bahkan mengawasi jembatan supaya tidak terjadi tabrakan ponton dan sebagainya.

Seperti kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan, kasus tabrakan ponton terjadi

berulang kali.

“Salah satu dari pengawasan jembatan itu harus pro aktif. Ada tim ahli yang menangani jembatan itu. Karena jembatan kita sudah cukup tua, makanya kami minta kepala daerah bekerja sama memelihara jembatan kita ini,” pintanya.

Lantaran sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk memperketat pengawasan, namun kesepakatan itu hingga saat ini dinilai masih belum tampak di lapangan.

Karena menurut pantauan yang dilakukan pihaknya, sejauh ini seperti kapal pandu yang dikatakan siap mengawasi, tapi masih sangat banyak kapal-kapal pengangkut yang dengan santai dan bebasnya berlalu lalang.

“Kepala Daerah Provinsi atau Kota yang menangani arus sungai pernah dikatakan

Pak Walikota, harus ada pengawasan terkait keamanan jembatan yang sudah kerapkali ditabrak. Tapi selama ini, kalau saya melihat perusahaan yang punya kapal seenaknya saja,” lugasnya.

Jangankan memperbaiki jembatan yang ada, dalam hal pengawasan saja dinilai seperti ogah-ogahan dan hanya sebatas wacana saja.

“Di mana pemerintah daerah merealisasaikan apa yang sudah disepakati itu, karena sangat rawan sekali. Belum lagi dengan pertambahan kendaraan, terlebih jembatan tol kita ada informasi hilangnya skrup,” bebernya.

Reporter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Bersama Tokoh Agama dan Masyarakat Umat Beragama Harus Hidup Damai Pontianak-RK. Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak melangsungkan silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kemenag Pemkot Pontianak, Kamis (30/7) pagi.

Dalam kesempatan ini, hadir juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalbar, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak, Kesbangpol Pontianak, Polresta Pontianak, Dandim Pontianak serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak.

Silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama itu bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan antaragama di Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya.

Pemasangan Iklan Pengumuman

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak menyatakan terus berupaya menjaga kedamaian.

“Kami bertekad menjaga kerukunan agama. Masalah kepercayaan itu adalah urusan Tuhan YME. Tugas kita sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia ini,” ucap Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, H Andi Jak’far Harun.

H Andi berencana membina masyarakat melalui tokoh agama. “Persamaan seluruh umat beragama ialah sama dalam hal pendengaran. Yang membuat berbeda adalah pandangan. Satu hal yang menjadi kesamaan dalam kerukunan hidup beragama, yakni sama-sama mencintai kedamaian,”

lugasnya.

Sementara itu, Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pontianak, H Abdulbar, menargetkan kegiatan yang berlangsung tersebut merupakan rangkaian silaturahmi.

“Untuk mempererat silaturahim antarumat bergama,” paparnya.

Masih khawatir dengan insiden Tolikara, H Abdulbar mengimbau, supaya tokoh agama dan masyarakat tidak terprofokasi dengan peristiwa yang terjadi. “Setiap permasalahan kerukunan beragama dapat diselesaikan dengan arif serta bijaksana bersama pemerintah dan aparat terkait,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua FKUB Kota Pontianak, H Syarif Zubir mengaku, ang-

gota FKUB Kota Pontianak merupakan perwakilan dari seluruh agama yang diakui di Indonesia. Yakni, Islam, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

“Keberadaan FKUB Kota Pontianak ini mendukung sekaligus menjadi bagian dari tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan agama serta dalam pengadaan rumah ibadah di Kota Pontianak,” ulasnya.

“Terciptanya kerukunan umat beragama merupakan bagian penting terjaganya keharmonisan seluruh warga di Kota Pontianak.

Karena itu, Forum FKUB turut berperan serta dalam menciptakan dan menjaga kerukunan hidup beragama di Kota Pontianak,” paparnya. (dsk)

Pasang Iklan Anda DISINI...

Harga Pas Hasil Puas

Duka Cita Lelang Lowongan Kerja Ucapan Selamat Rakyat Kalbar. Gd. Graha Pena Lt. 2-3 Jl. A Yani II Km. 3,5 Kubu Raya

Untuk pemasangan dan informasi, Hubungi bagian iklan THE LEADER NEWS REFERENCE

Rakyat Kalbar Penerbit PT Kapuas Media Utama Press

Jawa Pos National Network/JPNN Kantor Pusat: Gedung Graha Pena Kalbar, lantai 2 & 3 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat Tel. +62 561 768677 (Hunting), +62 561 721229 (Pemasaran Iklan & Koran) Fax. +62 561 768675, SMS, Line, WhatsApp +62 81 254 660990 e-Mail: rakyatkalbar.news@yahoo.co.id Rakyat Kalbar OnLine: www.rkonline.id

577868

Jl. Tanjungpura No. 36 Pontianak * Pin BB : 7CCFC50B * Hp : 0821 5688 2222 * SMS : 0816 4911 1555

Rakyat Kalbar

Telp (0561) 721229

Harian Rakyat Kalbar dilahirkan 9 Juli 2012, sebagai perubahan dari Harian Equator yang terbit perdana 29 November 1998.

Pembina: Dahlan Iskan, HM Alwi Hamu, Zainal Muttaqin. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Wakil Direktur: Djailani Kasno. Penasihat Hukum: HM Tamsil Sjoekoer SH Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Yuni Kurnianto, Mohamad Iqbal, Kiram Akbar, Andry. (Koordinator Liputan) Mordiadi , Sekretaris Redaksi: Miftahul Jannati.

Kontributor/Kolomnis: David T Marpaung. Pracetak/Layouters: Dennis Marlone (Manajer), Defri, Muhammad Fahrizal, Hafiz, Syahrul, Fridho. Website: Hendra Ramawan, Febriandi Bahroni (Koordinator), Aditya.

Korporasi & Pengembangan Bisnis: Mohamad Qadhafy.

Biro Pontianak: Davy, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade C Putra, Achmad Mundzirin . Kubu Raya: Syamsul Arifin. Mempawah: Ari Sandy, Jalan Teratai Blok A No 3, Tel. 0813-4657-7220. Singkawang: Mordiadi, Jalan Alianyang (samping Koperasi Sinka), Tel. 0812-5667-3567. Sambas: Muhammad Ridho, Jalan Sukaramai Komplek Didis Permai Blok G/10, Dalam Kaum, Tel. 0852-4569-8977. Bengkayang: Kurnadi, Jalan Tiga Desa Komplek SMP Negeri 3 No 111, Bumi Emas, Tel. 0821-59838787. Landak: Antonius, Jalan Jalur 2 (depan Wisma Usaha Jaya Pal 2) Ngabang, Tel. 0813-4529-4139. Sanggau: Kiram Akbar, Jalan Nenas Komplek Dinkes No 40 Tanjung Sekayam, Kapuas, Tel. 0813-5253-3013. Sekadau: Abdu Syukri, Komplek Terminal Lawang Kuari No 225 (Fotocopy GSI), Tel. 0856-5234-7489. Sintang: Achmad Munandar. Melawi: Sukartaji, Jalan Juang Nanga Pinoh, Tel. 0568-22069. Kapuas Hulu: Arman Hairiadi, Jalan M Yasin No 3, Tel. 0856-5231-1288. Kayong Utara: Kamiriludin Dusun Siduk, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Sukadana, Tel. 0852-4518-7777. Ketapang: Jaidi Chandra, Jalan Ketapang-Siduk, Sungai Awan, Tel. 0821-5948-6599.

Pemasaran & Promosi: Mohamad Qadhafy (Manajer), Abu Bakar, Arninda Idris (Koordinator Admin), Darmansyah, Iswandi. Expedisi/Distribusi: Ferry Firmansyah (Koord). Keuangan: Nurbani (Manajer), Susanto. Umum & Kesekretariatan: Adi Dharma (Koordinator). Pemasaran Iklan: Julianus Ratno (Manajer), Ahmad Jais, Deni Akbari. Biro Jakarta: Jalan Jeruk Purut Al Ma’ruf No 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Tel. 021-78840827, Faks. 021-78840828. Tarif Iklan Mili Meter Kolom: Hitam-Putih (Black-White/BW) Rp 25.000, Warna (Full Colour/FC) Rp 35.000. Tarif Iklan Baris: Rp 8.000/baris (min. 2 baris, maks. 10 baris).

Banderol Eceran per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 3.000/eksemplar, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang = Rp 3.500/eksemplar Banderol Langganan per Wilayah: Pontianak, Kubu Raya = Rp 80.000/eksemplar. Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang = Rp 85.000/eksemplar. Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara = Rp 90.000/eksemplar. Ketapang = Rp 95.000/eksemplar. Distribusi Koran Luar Kota (Pontianak, Kubu Raya) dan Pemesanan Khusus dalam jumlah tertentu (> 100 eksemplar/edisi) dikenakan biaya tambahan/ekspedisi.

Rekening/Akun Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas, nomor rekening: 146-0000-094784 a/n PT Kapuas Media Utama Press (Giro/Online Payment). Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), nomor rekening: 100-400-1-555 a/n PT Kapuas Media Utama Press. BRI cabang Pontianak Barito, nomor rekening: 0071-01-020303-502 a/n Djunaini KS. “Referensi utama berita informasi dan fakta di Kalimantan Barat….”

Pontianak Metro

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

3

Pemberlakuan Sekolah Lima Hari

Walikota Sutarmidji: Semua SD dan SMP Harus Menerapkan

Ilustrasi.

Kejahatan Semester Pertama Relatif Menurun Pontianak-RK. Humas Polresta Pontianak, IPDA Bob Antonie Mamusung mengkomparasi antara data angka kriminalitas 2014 dengan data 2015. Hasilnya, kejahatan konvensional 4C, seperti pencurian biasa (curbis), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian motor (curanmor) pada semester pertama, relatif menurun untuk tahun ini.

Pada semester awal 2014 misalnya, untuk wilayah hukum Pontianak Kota, terdapat sebanyak 354 kasus curbis, 316 kasus curat, 71 kasus curas dan 251 kasus curanmor. Sementara wilayah hukum di Kabupaten Kubu Raya, terjadi 22 kasus curbis, 12 kasus curat, 3 kasus curas dan 8 kasus curanmor.

Semenara tahun ini periode JanuariJuli, di wilayah hukum Pontianak Kota terjadi 215 kasus curbis, 181 kasus curat, 58 kasus curas dan 219 kasus curanmor.

Bersamaan dengan itu, terdapat 9 kasus curbis, 7 kasus curat, 1 kasus curas dan 12 kasus curanmor.

Dari perbandingan dua data kasus di atas, Bob Antonie menyatakan, tingkat kerawanan wilayah didominasi oleh wilayah hukum Polsek Selatan. Hal itu terlihat dari banyaknya total kasus 4C yang ditangani, per semester pertama.

2014, Polsek Pontianak Selatan menangani sebanyak 202 kasus, Polsek Pontianak Kota 186 kasus, Polsek Sungai Raya 171 kasus, Polsek Pontianak Barat 158 kasus, Polsek Pontianak Timur 147 kasus, Polsek Pontianak Utara 128 kasus. Polsek Ambawang 29 kasus, Polsek Sungai Kakap 12 kasus, Polsek Rasau Jaya 4 kasus.

Sementara 2015, Polsek Pontianak Selatan menangani 137 kasus, Polsek Pontianak Kota 136 kasus, Polsek Pontianak Kota 126 kasus, Polsek Pontianak Timur 181 kasus, Polsek Pontianak Barat 81 kasus, Polsek Sungai Raya 75 kasus, Polsek Sungai Kakap 13 kasus, Ambawang 10 kasus, Rasau Jaya 6 kasus, Polsek Pelabuhan Dwikora 2 kasus.

Kendati relatif menurun, aparat Polresta Pontianak tetap memandang bahwa kejahatan di dua wilayah hukumnya tetap harus ditekan. Caranya, dengan meningkatkan kegiatan rutin. Seperti patroli, sosialisasi sampai ke tingkat babinkamtibmas, melakukan peningkatan kewaspadaan khususnya di wilayah

rawan, mengidentifikasi wilayah dan pelaku kejahatan dan lainnya.

“Di mana wilayah-wilayah yang rawan, Polresta akan memberikan dukungan kekuatan dan fungsi untuk memback up terhadap seluruh kegiatan polsek yang diperlukan,” paparnya.

Karena dia menilai, angka kriminalitas yang masih tergolong tinggi ini terjadi, disebabkan oleh beberapa faktor.

Diantaranya, keterbatasan personil dan sarana serta prasarana petugas. Dengan rasio luasnya wilayah yang ditangani.

“Kemudian kejahatan yang berpindah tempat. Maksudnya, kadang pelaku tinggal di daerah lain, tapi melakukan kejahatan di daerah Pontianak Selatan.

Untuk kekurangan personil ini, Polresta akan melakukan penambahan sebanyak 145 orang dari Brigadir remaja yang akan ditempatkan di jajaran Polresta Pontianak. Dengan ada penambahan itu, diharapkan bisa mencover titik-titik kegiatan yang selama ini tidak tercover,” ulasnya.

Sulitnya tingkat kejahatan bisa dihabiskan sampai ke titik nol, karena modus kejahatan sendiri yang selalu berkembang.

“Modus operasi sudah bergeser meniru kota-kota besar. Seperti sekarang, waspadai kalau ada orang yang berpura-pura sebagai depp colector leassing datang ke rumah menagih, motornya dibawa lari. Selain itu, kasus penipuan melalui media sosial, jualan online sudah marak. Penggunaan CCTV, mungkin dulu orang tidak tahu, tapi sekarang para pelaku sudah tahu cara mengelabuinya,” terangnya.

Selain itu, apapun bentuk kejahatan, akan kembali kepada kesadaran masyarakat sendiri untuk meningkatkan kewaspadaan. Karena kejahatan biasanya difaktor pula karena kebutuhan ekonomi.

“Di samping kami juga berupaya, karena kebijakan Polda Kalbar juga meminta jajaran wilayahnya wajib menurunkan angka 4C ini sebanyak 15 persen pada semester kedua. Kalau kami tidak memenuhi, dapat bendera tengkorak.

Kami sudah pernah, Juni kemarin, tapi itu bukan karena tidak berhasil menekan angka kejahatan, tapi karena ada pelanggaran dari anggota kami,” lugasnya. (fik)

NET

Pontianak-RK. Pemberlakuan sekolah lima hari oleh Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, karena Sabtu anak hanya datang ke sekolah tanpa adanya mata pelajaran sekolah.

Oleh karena itu, Pemkot menilai lebih efektif meliburkan, namun jam pelajaran ada penambahan, khusus di tingkat SD dan SMP. “Sabtu itu hampir tidak ada pelajaran, sekarang ini eksta kurikuler, inilah itulah. Dari pada tidak tentu seperti itu, bagus Sabtu libur, jam pelajaran kita tambah. Misalnya SD pulang jam 12.00. Jadikan jam 13.00,” ucap Walikota Sutarmidji, Kamis (30/7).

Walikota menjelaskan, jika kebiasaan Sabtu tersebut diisi dengan ekstra kurikuler dan keagamaan maupun kegiatan di luar mata pelajaran. Dengan menambah jam pelajaran agar lebih padat di lima hari tersebut, pihak sekolah bisa memasukkan ekstra itu di jam tambahan.

“Misalnya Sabtu ada keagamaan, ajak anak solat dzuhur, yang di luar Islam pulangkan. Jangan belum ada apa-apa tapi sudah mikirkan masalah. Sekarang siswa Sabtu masuk, tapi sekadar datang ke sekolah saja, bagaimana. Bagus mereka diarahkan buat kelompok apa, aktivitas apa hingga anak berkreasi mengembangkan kemampuan diri mereka,” paparnya.

Saat ini, untuk tingkat SD dan SMP, total jam belajar yang ditambah harus disesuaikan pihak sekolah. Meskipun belum diterapkan, Sutarmidji menegaskan bahwa pertimbangan ini sudah perlu dilakukan setiap SD dan SMP di Kota Pontianak.

“Wajib jam belajar SD itu 28-29 jam belajar per minggu, tidak mengurangi. SMA 36 sampai 42 jam pelajaran. SMA belum diterapkan, tapi kalau SD dan SMP perlu.

Menurutnya, baik di lingkungan sekolah maupun di mana saja, pihak sekolah bisa mewajibkan

siswanya untuk menanam pohon dan sebagainya hingga pohon itu dapat berdiri tegap. Tentunya, pihak sekolah harus mengawasi hal ini.

“Dengan libur itu, misalnya kita wajibkan memelihara satu pohon sampai pohon itu hidup dan tumbuh. Itu boleh saja di mana-mana,” ujarnya.

Pemberlakuan lima hari ini memang tidak ada di dalam aturan, tapi bukanlah suatu pelanggaran jika diterapkan nantinya. Karena menilai di Kota Pontianak sudah banyak sekolah yang menerapkan. Selama berjalan tidak terdapat masalah, bahkan tidak ada pengaruhnya dengan nilai yang diraih siswa.

“Tidak ada aturan yang disalahi, banyak sekolah swasta di Pontianak tidak juga tutup. Tidak ribut selama ini, masih juga prestasi siswa-siswanya,” ucap Midji.

Repoter: Gusnadi Redaktur: Andry Soe

Pasca Sarjana IAIN Pontianak Terima Mahasiswa Baru Pendaftaran 1 Juni Hingga 3 Agustus 2015 Pontianak-RK. Peningkatan kualifikasi pendidikan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan yang berbasis keagamaan di Kalbar.

“Dengan adanya program Magister Pendidikan Islam, akan memberikan kesempatan bagi para alumni Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), p a r a guru-guru m a -

drasah, guru-guru agama dan para pengelola lembaga pendidikan keagamaan (khususnya Islam) serta masyarakat luas untuk dapat meningkatkan kemampuan profesional dan kapasitas intelektual mereka,” ujar Direktur Pasca Sarjana (S2) Dr. Ali Hasmy, M.Si, Kamis(30/7), di Pontianak.

Dengan demikian, Dr. Ali Hasmy, M.Si menambahkan, output dari program ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta pelaksanaan pendidikan madrasah maupun PTAI yang ada di Kalbar. ”Saat ini Pasca Sarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah terakreditasi B dari BAN PT. Ada pun dasar hukum penyelenggaraan program pasca sarjana IAIN Pontianak adalah SK Dirjend Pendidikan Islam, No.Dj. I/806/2010 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Strata Dua PA I p a d a IAIN

Pontianak,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Dr. Misdah, M.Pd menambahkan, tahun ini Pasca Sarjana IAIN Pontianak akan membuka kelas baru. Pendaftaran dimulai 01 Juni s.d 3 Agustus 2015. Informasi pendaftaran dapat mengunjungi sekretariat lantai II Gedung Pasca Sarjana IAIN Pontianak di Jalan Letjend Soeprapto, No 19 Pontianak. Email:pascaiainpontianak@ gmail.com. HP Pasca Sarjana IAIN Pontianak: 081253594710, fax 0561-734170. Cont a c t P e r s o n D r.

Rahmap, M.Ag (085213746094) dan Tatik Hartatik, M.IP (085650827270).

“Tes masuk program pasca sarjana pada tanggal 5-6 Agustus 2015 dan hasil diumumkan 10 Agustus 2015 melalui web www.

iainptk.ac.id. Materi tes mencakup Tes Potensi Akademik (TPA), Kebahasaan (Inggris dan Arab) serta wawancara. Syaratsyarat pendaftaran: fotocopy ijazah S1 dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Surat keterangan atasan langsung bagi yang bekerja, pas foto berwarna 3x4 3 lembar, mengisi formulir dan membayar uang pendaftaran,” ulasnya. (sul)

Dr. Misdah, M.Pd

Dr. Ali Hasmy, M.Si

Kinerja Dishubkominfo Dinilai Bermasalah

Ilustrasi.

Pontianak-RK. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak dinilai DPRD

R A L AT

Jl. Tanjung Sari No.168 (A. Yani), Telp. (0561).582829, HP 0821 4935 8778

Menunjuk Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di Harian Rakyat Kalbar pada tanggal 29 Juli 2015, dengan ini kami meralat sebagai berikut : Tertulis: pada poin 1. Uang Jaminan Rp. 116.000.000,Seharusnya: Uang Jaminan Rp. 697.000.000,Demikian kesalahan diperbaiki Singkawang, 31 Juli 2015 PT Bank Mandiri, (persero) Tbk

NET

Kota Pontianak sebagai salah satu SKPD yang kinerjanya bermasalah. Sehingga kondisi itu berimplikasi terhadap target yang telah direncanakan menjadi tidak tercapai.

“Kritikan demi kritikan yang ditujukan ke Dishub itu saya yakin bukan untuk menjatuhkan, tapi mengoreksi kinerja mereka agar lebih baik lagi ke depan. Apa yang belum terealisasi dengan baik, sesuai fungsinya harus

segera diperbaiki,” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak, Yuli Armansyah, di Gedung DPRD Kota Pontianak, Kamis (30/7).

Menurutnya, banyak hal yang telah dikoreksi, baik itu dari masyarakat yang melaporkan langsung ke pihaknya, tinjauan langsung bersama anggota Komisi B serta dari sejumlah media massa di Kalbar.

“Seharusnya dengan dikoreksi seperti itu, Dishub semakin meningkatkan kinerjanya. Terlebih sebagian besar yang menjadi tanggungjawab Dishub tidaklah mudah. Seperti masalah parkir, perairan, bus sekolah dan sebagainya,” paparnya.

Kritikan demi kritikan yang disampaikan DPRD Kota Pontianak itu bersifat membangun. Segala kekurangan itu

harus segera diselesaikan sekaligus dicarikan solusinya.

“Seperti bus sekolah, ini kan sifatnya urgen sekali. Sedangkan anak tidak boleh menggunakan kendaraan sendiri dengan berbagai macam pertimbangannya. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dishub harus mencarikan solusinya.

Karena ini merupakan tugas dan fungsinya ada di Dishub,” tegasnya.

Jika dalam menjalankan tugas terdapat kendala, Dishubkominfo bisa melaporkan langsung ke Pemerintah Kota Pontianak maupun DPRD Kota Pontianak.

“Kalau memang ada masalah, laporkan saja. Mari bersama-sama kita carikan solusi.

Jangan didiamkan, apalagi kalau masalah itu sangat diperlukan masyarakat umum, seperti bus sekolah,” cetusnya. (agn)

Pro Ekbis Harga Komoditi dan Pakan Ternak di Pontianak Minggu ke 4 Bulan Juni 2015 Harga Harga Satuan Distributor Eceran (Rp) (Rp)

Komoditi DOC Broiler FS Broiler Hidup Ayam Buras Hidup Daging Sapi Daging Babi Karkas Kambing Telur Ayam Ras Pakan Petelur Starter Pakan Petelur Grower Pakan Layer Pakan Pedaging Starter Pakan Pedaging Finisher

Ekor Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

4.500 6.500 28.000 30.000 50.000 60.000 115.000 120.000 60.000 65.000 125.000 135.000 20.000 22.400 6.000 6.650 5.700 5.900 6.600 7.000 7.000 8.500 6.000 7.500

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar

Valas Kamis, 30 Juli 2015

Mata Uang AUD 1.00 EUR 1.00 MYR 1.00 SAR 1.00 SGD 1.00 USD 1.00

Jual 9,903.56 14,853.31 3,549.70 3,609.33 9,883.89 13,535.00

Beli 9,800.15 14,703.58 3,512.71 3,573.41 9,782.47 13,401.00 Sumber: Bank Indonesia

4

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

Miliaran Dana Bergulir untuk Koperasi dan UMKM Kubu Raya-RK. Kementerian Koperasi dan UMKM RI telah mengucurkan dana bergulir di setiap daerah yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di seantero Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Kubu Raya (KKR) juga mendapatkan dana tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KKR, Gemuruh menyebutkan, di Kubu Raya ada tiga koperasi yang sudah mendapatkan dana bergulir ini dengan nilai yang bervariasi. “Juga ada dua lagi koperasi yang mengusulkan,” tuturnya.

Dana bergulir ini disebutkan Gemuruh, dipergunakan untuk modal pengembangan koperasi tersebut yang kemudian dikucurkan untuk para UMKM yang menjadi anggotanya. Pengusulannya langsung dilakukan oleh koperasi itu sesuai dengan kebutuhan. Bias Rp1 miliar atau Rp2 miliar.

Jadi dana tersebut tidak nangkring di Dinas Koperasi dan UMKM KKR, melainkan langsung masuk rekening koperasi. Dengan suku bunga kecil sekitar 8 persen. Dinas Koperasi dan UMKM KKR sifatnya hanyalah merekomendasikan saja.

“Untuk mendapatkan dana bergulir ini haruslah koperasi yang memenuhi syarat.

Dan sebelumnya akan dilakukan survei oleh LPDB. Apakah koperasi itu layak atau tidak untuk mendapatkannya,” jelasnya.

Gemuruh berharap, koperasi yang mendapatkan bantuan dana bergulir ini benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan koperasi itu sendiri dan usaha dari UMKM sebagai anggota.

Reporter: Syamsul Redaktur: Andry Soe

Ilustrasi/Ist

Lapor Presiden Jokowi, Rupiah Loyo PLN Rugi Jakarta-RK. Laba usaha PT PLN pada semester I 2015 ini turun bila dibandingkan periode sebelumnya tahun lalu. Kali ini, PLN membukukan laba Rp24,7 triliun, yang berarti turun Rp4,1 triliun. Kondisi tersebut diperburuk oleh melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Ujung-ujungnya PLN rugi mencapai Rp10,5 triliun.

Sekretaris Perusahaan PLN, Adi Supriono mengatakan, penurunan laba bersih terjadi karena rugi selisih kurs satu tahun ini. Pada semester I 2014, PLN sebenarnya mendapat laba kurs Rp4,4 triliun. Namun, tren tersebut tidak berlanjut karena belakangan rupiah terus melemah. ’’Jadinya, di semester I 2015 muncul rugi selisih kurs Rp16,9 triliun,’’ ujarnya.

Apalagi, sejak 2012 diberlaku-

Ilustrasi/Ist

Equatoriana

kan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 yang menjadikan transaksi tenaga listrik antara PLN dan pengembang listrik swasta dicatat seperti transaksi sewa guna usaha.

Menurut Adi, kondisi itu berdampak kepada utang valas PLN yang meningkat signifikan. Padahal, laba rugi PLN sangat berfluktuasi karena nilai tukar rupiah terhadap valas. PLN tidak berdiam diri. April lalu perseroan sudah melakukan transaksi lindung nilai, namun atas sebagian kewajiban dan utang usaha valas.

Meski PLN merugi, beberapa sektor tetap memberikan kontribusi positif.

Misalnya, pendapatan dari penjualan tenaga listrik pada semester I 2015 yang mencapai Rp101,3 triliun. Jumlah itu lebih banyak Rp15,5 triliun

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta. Redaksi menerima surat pembaca, isi maksimal 300 kata ukuran huruf 12. Silakan kirim ke e-mail: equatorianarakyatkalbar@gmail.com

Masalah kita

HP : 081345479682

Tanggapan

Ilustrasi: Inilah.com

Sudah menjadi fenomena, setiap menjelang perayaan hari raya keagamaan, harga sembako dan barang-barang lain mengalami lonjakan.

Tidak hanya harga di pasaran yang terus meroket, tidak jarang ada oknum pedagang yang bermain curang. Baik melakukan penimbunan stok, memalsukan, maupun memperdagangkan barang-barang ilegal.

Demi mendapatkan keuntungan besar, kualitas barang dan kesehatan konsumen diabaikan.

Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, kondisi tersebut sangat berbeda dibanding di luar negeri. Dimana, di luar negeri harga selalu stabil bahkan cenderung turun jelang hari raya. Hanya di Indonesia yang bisa merasakan harga bahan pokok pangan naik. Ini selalu jadi pertanyaan, kenapa setiap hari raya keagamaan terjadi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sudah pasti, pemerintah terus berupaya agar masyarakat dan konsumen bisa memperoleh bahan pokok pangan dengan harga yang lebih murah, khususnya jelang perayaan hari keagamaan. Salah satu caranya, yakni dengan menggelar pasar murah. Pemerintah berupaya bagaimana menekan cost supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Harga barang-barang kebutuhan pokok terus melambung tinggi, bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak merata, serta upah tidak bisa menutupi kebutuhan hidup disikapi sejumlah elemen masyarakat dengan mewacakan, agar pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada rakyat miskin. Alasannya, uang tersebut lebih bermanfaat ketimbang terus dikorupsi.

Selain itu, pelayanan publik seperti listrik dan air bersih juga belum maksimal diberikan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Listrik masih sering padam saat momen-momen tertentu, baik menjelang Ujian Nasional (UN) maupun saat umat Islam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sampai hari raya. Menurut Anda?

Bulan Suci Ramadan 1436 Hijriah telah usai, masuk 1 Syawal umat Muslim sedunia berbeda menyambutnya, karena pemerintah tunggu Sidang Isbat. Ke depannya pemerintah harus jelas.

085245519512 30-7-2015

16.33

Sms Warga Kenapa Hanya Pasar?

DPRD Kota Pontianak bentuk Pansus Perizinan Pasar Modern. Mengapa hanya Pansus Pasar Modern saja yang dibentuk? Perusahaan tanpa IMB lainnya seperti PT Adira kok mulai sepi?

085332578345 29-7-2015

PERCETAKAN & SOUVENIR

Harian

Secara terpisah, Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan, porsi PLN dalam merealisasikan proyek pembangkit 35 ribu MW dikurangi.

Kalau sebelumnya perusahaan itu dibebani pembangkit 10 ribu MW, saat ini menjadi 5 ribu MW saja. Pihak swasta kebagian rezeki dengan membangun pembangkit hingga 30 ribu MW. Sebagai ganti, pemerintah minta PLN berkonsentrasi membangun transmisi listrik. Alasannya, transmisi memiliki peran vital dalam mendistribusikan listrik dari pembangkit-pembangkit tersebut. ’’Idealnya transmisi ikut ngebut. Saat pembangkit jadi, transmisi sudah sambung sehingga PLN bersiap menjadi perusahaan service,’’ ulasnya. (jpnn)

jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp85,7 triliun.

Meningkatnya penjualan juga diikuti naiknya jumlah pelanggan yang dilayani PLN. Hingga akhir semester I 2015, tercatat 59,5 juta pelanggan yang berarti naik 6,82 persen dari 55,7 juta pelanggan pada 2014. ’’Bertambahnya jumlah pelanggan mendorong kenaikan rasio elektrifikasi nasional menjadi 84 persen,’’ terangnya.

Adi menjelaskan, PLN juga berhasil melakukan berbagai efisiensi.

Misalnya, mengganti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan batu bara atau energi primer lain yang lebih murah. Dari penggantian itu, perusahaan menghemat Rp19,4 triliun.

ADI

TENDA PD. ANEKA BATU ALAM : ADI Menjual Batu Alam

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

Jl. H. Rais A. Rahman / Jl. Gunung Sahari No. 21 Pontianak Samping Supermarket Garuda Mitra Telp. 6785024, 081282587257 BB:29794A26 (Jalan Lebar, Dekat Antonius)

MENERIMA PESANAN :

MENYEWAKAN : * Tenda Pesta, Meja, Kursi * Sarung Kursi, Karpet * Photo & Video Shooting * Air Cooler, Kipas Angin * Orgen Tunggal, Tanjidor.

- Cetak Undangan Dop Sparasi, Hard Cover, Blangko, Biasa Lebih 2000 model undangan - Lebih 200 contoh Souvenir kawinan/Khitan(Ready stock) - Yasin, Spanduk, X Banner, Bon, Nota, Kop Surat, Map, K. Nama, Poster, Kalender, Brosur, dll.

Dengan desain terbaru, menarik, Harga Bersaing, Kualitas Dijamin

Jual Tanah Kapling

Dijual Ruko 4 Pintu

Lokasi Jl. Agung Podomoro, Sekunder A Rasau Jaya, kaplingan Ruko Ukuran 4,5 x 30 M, rumah ukuran 10 x 18 M, (Cash & Credit) DP 1,5 Jt.

Ukuran : 4,5 x 12 meter Sertifikat Hak Milik Ber-IMB. Letak di Jalan Penyeladi-Semuntai Depan Yayasan Hidayatullah.

Harga Nego.

Hubungi : 0856 5817 6492

Hubungi : 0812 6649 9785

FOTO COPY & ATK

Granit Marmer Batu Koral Prasasti Batu Nisan

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.18 Pontianak (Jl. Penjara depan Jl. Beringin)

Foto Copy, ATK, Print, Press, Jilid Biasa/Spiral, Scan, dll.

Telp. (0561) 743999

INFORMASI PEMASANGAN

EKO SERVICE

Segera Hubungi

(0561)768677

SEDOT WC

HUB TELP.

0812 5832 0052

Jl. Putri Daranante, Gg. Andayani 1 (Belakang Pontianak Convention Centre / PCC) Type 150, Lt. 188-131-160, 2 lantai, PLN 3500watt, PDAM, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi

L UA RJ TE ah i m un Ru p H a Si

L UA RJ TE

Hub: KASIM (Ng Khiok Sim) 0813 4553 7522 0819 5220 0988

Fasilitas : Selang baru tanpa bau Pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (Rumah & Kantor)

DISCOUNT 60% GARANSI

09.22

PERCETAKAN SOUVENIR TENDA “ANUGRAH”

THERAPY REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL

DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

CARA MUDAH

Menerima Pesanan / Menyewakan : * Cetak Undangan, Nota, Yasin, Brosur, Map, Spanduk, Bon Kartu Nama , X Banner, Kop, dll * Souvenir Kawinan Lengkap * Tenda, Kursi, Meja, Sarung Kursi * Karpet, Foto & Video, Kipas

Hasil & Harga Memuaskan

Jl. Komyos Sudarso

Jl. Srikaya No. 17 Pontianak (Dekat Masjid Sirajul Munir) Hp.085103057240,085650852394 Pin BB : 2B4E3028 Diskon Khusus 15 %

Di KORAN & WEBSITE

PASANG IKLAN 1. Hubungi kami via Telp/email/sms 2. Siapkan Materi Iklan 3. kirim materi via email/BBM/sms 4. Materi kami Design 5. Pembuatan Form Order 6. Pembayaran Gedung Graha Pena Kalbar 7. Iklan Siap Tayang Jl. Arteri Supadio Km 3,5, KUBURAYA

Hotline : (0561).768677 Email : iklanrakyatkalbar@gmail.com

Kubu Raya

Rakyat Kalbar

5

Jumat, 31Juli 2015

Petani dan Dewan Basmi Hama Wereng Kubu Raya. Tidak hanya menampung keluhan warga, anggota DPRD Kalbar Dapil Kubu Raya dan Mempawah, Ujang Sukandar bersama petani di Dusun Wonodadi, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya bergotongroyong membasmi hama wereng coklat, Kamis(30/7)pagi.

“Ini menindaklanjuti laporan petani kepada DPRD, terutama Sekretariat Dewan.

Kami berusaha dan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Dinas Pertanian Kalbar. Koordinasi tersebut disambut baik, dan Dinas Pertanian memberikan bantuan insektisida untuk pembasmi hama wereng,” ungkap Ujang Sukandar.

Ujang mengatakan, Sekretaris Dinas Pertanian Kalbar, Adi Suyatno telah berjanji membantu memberikan pestisida sesuai yang dibutuhkan para petani. “Untuk itu, saya mohon agar petani melaporkan kondisi tanamannya. Jika ada gejala hama dan

penyakit bias cepat diatasi,” imbaunya.

Secara makro, lanjut Ujang Sukandar, Kubu Raya masih kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), terutama di beberapa desa yang terpencil nyaris tidak pernah dikunjungi PPL. “Peran Gapoktan sangat penting untuk mengantisipasi kekurangan PPL. Sehingga apa yang menjadi kendala petani bisa cepat diatasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ujang memastikan Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Ir Hazairin akan merapatkan barisannya untuk serius menyukseskan Program Upaya Khusus Padi Jagung Kedele (Upsus Pajale). “Dengan adanya dukungan ini, PPL kita minta mengecek desa binaannya, supaya mengetahui keluhan para petani,” ungkapnya.

Ujang menambahkan, biasanya kondisi pertanian tidak lepas dari pengamat hama yang mengerti tentang penyakit tanaman.

“Tapi kami lihat tak semua desa punya pengamat hama lapangan. Biasanya hanya satu orang per kecamatan.

Itupun kurang aktif untuk mengunjungi lapangan, sehingga membuat para petani bingung untuk menanganinya,” paparnya.

Musyawarah Kite

Kubu Raya Aman Kubu Raya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kubu Raya mengedepankan langkah antisipasi, dan mempererat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menyikapi insiden di Tolikara, Provinsi Papua. Situasi keamanan yang kondusif menjadi harapan seluruh elemen masyarakat Kubu Raya.

“MUI juga berupaya memperkuat solidaritas, saling menyatukan antara forum-forum umat beragama yang ada.

Jangan sampai insiden yang telah terjadi di Tolikara muncul di daerah kita. Intinya itu,” kata Sekretasis Umum MUI Kubu Raya, Hamim kepada Rakyat Kalbar, belum lama ini.

Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan pihaknya, sambung Hamim, adalah dengan turun ke lapangan menyambangi setiap pengurus MUI tingkat kecamatan. “Nanti di tingkat kecamatan akan mengimbau di tingkat RT. Mensosialisasikan betapa pentingnya kehidupan rukun antar umat beragama, yang menjadi asas atau dasar kemajuan bangsa dan negara ini,” sambungnya.

Terjadinya insiden di suatu daerah diakuinya, besar kemungkinan pemicunya adalah ketidaktahuan unsur-unsur forum beragama yang berada di level bawah. Sehingga mudah terprovokasi oleh isu yang menyesatkan. Maka dari itu, unsur paling atas harus terus melakukan imbauan dan sosialisasi ke tingkat yang paling bawah, agar insiden serupa tidak terjadi. Dikatakannya, di Kubu Raya hingga kini tidak pernah terjadi insiden, baik antar suku maupun agama. “Di Kubu Raya aman-aman saja,” pungkasnya. (sul)

Reporter: Syamsul Arifin Redaktur: Yuni Kurniyanto

Anggota DPRD Kalbar Ujang Sukandar dan para petani bersiap-siap membasmi hama wereng di sawah milik petani. S

YAMSUL ARIFIN

Pemkab Kubu Raya Inventarisir Rumah Tanpa Listrik Kubu Raya. Guna memberikan penerangan listrik di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya, saat ini Pemkab sedang menginventarisir desa dan dusun yang masih gelap gulita saat malam hari.

“Kita (Pemkab, red) membutuhkan data pasti, berapa jumlah rumah dari tingkat desa hingga dusun yang masih belum teraliri listrik. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk perencanaan makro yang menggambarkan perencanaan menengah dan panjang, serta kapan instalasi listrik

seluruh rumah warga di Kubu Raya bisa selesai,” ujar Plt Sekda Kubu Raya, Nursyam Ibrahim.

Dia mengatakan, data makro memang sudah dikantongi Pemkab, tapi data detail tingkat desa dan dusun hingga berapa jumlah rumah yang belum teraliri listrik belum dapat teridentifikasi. Sebab, bisa saja dalam satu desa terdapat dusun yang belum teraliri listrik. “Kita akan melakukan inventarisir secara internal terlebih dahulu, berapa data pasti jumlah rumah hingga di Kubu Raya yang

belum teraliri listrik,” katanya.

Dikatakannya, pihaknya akan menggali informasi dari berbagai pihak yang berkompenten, seperti BPMBD, dan Dinas Kehutanan, Tambang dan Energi (Dishutamben) Kubu Raya yang juga bertanggungjawab terhadap kelistrikan. Termasuk, camat dan kepala desa. “Sumber informasi akan kita gali sehingga persoalan mendasar terkait listrik, termasuk air serta pelayanan dasar lain. Kita harap dalam lima tahun ini dapat kita selesaikan. Minimal

datanya sudah terkumpul, dan bisa dibuat perencanaan,” paparnya.

Dia meminta seluruh kepala dusun di setiap desa se-Kubu Raya menginventarisir data rumah yang belum teraliri listrik. Kemudian, melaporkannya ke kepala desa. Dari kepala desa nantinya akan dilaporkan ke camat, ditembuskan ke Dishutamben dan Sekda. “Dari data tersebut, akan segera kita bahas langkah yang akan diambil, baik dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang,” pungkasnya. (sul)

Kursi Rakyat Pimpinan DPR Tolak Perppu Pilkada Jakarta-RK. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan tidak setuju dengan wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menambal kekurangan Undang-undang Pilkada yang belum mengatur tentang calon tunggal.

Sikap ini disampaikan Fadli, karena sebelumnya pihaknya ikut mendorong supaya UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 segera direvisi setelah adanya konflik kepengurusan partai, tapi banyak pihak menentang termasuk pemerintah.

“Tidak bisa (terbitkan Perppu), karena terkait masalah Undang-undang. Kami pernah usulkan sejumlah perubahan dalam revisi, tapi banyak tidak spenapat, (pemerintah) tidak mau. Jadi sekarang harus terima konsekuensinya,” kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, kemarin.

Dia meminta polemik tentang munculnya pasangan calon tunggal di sejumlah daerah harus disikapi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada, yakni UU Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Harusnya kita konsisten dengan aturan main. PKPU kan sudah ada dan KPU bilang (calon tunggal) ikut gelombang berikutnya,” pungkasnya.

Calon Tunggal Kemungkinan terjadinya penundaan Pilkada serentak di sejumlah daerah karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sangatlah kecil. Sebab Republik ini masih memiliki SDM yang sangat banyak untuk bisa mengisi jabatan publik dan jabatan politik.

“Secara logika sangat tidak dimungkinkan apabila calon yang mendaftar hanya satu pasang saja, kecuali telah terjadi proses politik yang tidak sehat di dalamnya,” kata Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani.

Ketua Umum Srikandi Hanura yang duduk di DPR itu mengatakan masalah penundaan pilkada serentak apabila hanya ada satu calon yang mendaftarkan diri di KPU bukan kebijakan sepihak dari pelaksana pilkada serentak, namun sudah diamanatkan dalam UU Pilkada sendiri.

Aturan ini menurutnya hadir karena pansus pilkada waktu penyusunan RUU ingin menjamin keberlangsungan demokrasi. Kehadiran calon yang lebih dari satu bukan hanya untuk sekedarkan meramaikan pelaksanaan pilkada semata, akan tetapi juga untuk menghadirkan alternatif bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.

“Apabila pilkada dilangsungkan hanya dengan satu kandidat hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pilkada di daerah lain, kehadiran tokoh lokal yang mempunyai kekuatan untuk memonopoli parpol di daerah tersebut. Kondisi ini harus diantisipasi sejak dini agar demokrasi tidak mati,” jelasnya.

Kalaupun pengunduran pilkada di daerah tertentu terjadi hingga 2017, itu tidak dilakukan dengan serta merta apabila calon yang mendaftar hanya satu orang. Akan tetapi, pengunduran pilkada baru dilaksanakan apabila telah melewati dua kali masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalan pilkada.

“Ini artinya, ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu dan menjadi tugas dari partai politik dan elemen masyarakat untuk menghadirkan calon alternatif tersebut,” tambah mantan Anggota Pansus RUU Pilkada itu. (jpnn)

Dewan Klaim Tetap Kompak Sekadau. Meski berbeda dukungan dalam Pilkada yang dilaksanakan Desember mendatang, 30 anggota DPRD Sekadau memastikan tidak ada perpecahan di internal. Mereka tetap kompak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.

“Tidak ada kubu, tidak ada perpecahan. Kita tetap kompak,” ujar Albertus Pinus SH MH, Ketua DPRD Sekadau dijumpai di kantornya, kemarin.

Menurut Pinus, sejauh ini tidak ada gap di dewan. Tugas-tugas kedewanan pun tetap berjalan lancar.

Kalau pun dewan berasal dari partai berbeda, dan dukungan partai dalam Pilkada berbeda, jangan sampai berimbas pada internal dewan.

“Dukungan di partai boleh beda.

Tapi jangan sampai ada perpecahan lah. Sebagai orang partai, wajar kita mendukung kandidat yang diusung partai. Tapi jangan sampai kita pecah di dewan ini,” tegas politisi PDIP ini.

Seperti diketahui, saat ini empat pasang bakal calon mendaftar ke KPU Sekadau. Satu pasangan maju melalui jalur independent, sementara tiga pasangan lainnya menggunakan jalur Parpol yang kesemuanya ada perwakilan di DPRD Sekadau.

Pasangan Rupinus-Aloysius maju di dukung PDI Perjuangan, Demokrat dan PKPI yang total kursi di DPRD Sekadau sebanyak 13 kursi. Pasangan Simson-Subarno yang didukung Gerindra, Nasdem, dan Hanura memiliki total 11 kursi. Sementara sisa 6 kursi

dari PAN dan Golkar adalah pendukung pasangan Yansen Akun EffendySaharudin SAg. Wakil Ketua DPRD Sekadau dari partai Gerindra, Handi memastikan tidak ada perpecahan di internal dewan.

“Sampai saat ini tidak ada perpecahan.

Kita tetap solid,” aku Handi.

Diakui Handi, kalangan DPRD Sekadau diisi para politisi yang profesional. Meski pun secara politik dari jalur partai mereka berbeda, namun tidak akan berpegaruh terhadap sikap di dewan.

“Kita tetap bertegur sapa dengan kawan-kawan yang beda dukungan secara partai. Kita tetap berteman dalam kapasitas sebagai anggota dewan,” tukas Handi.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sekadau dari partai Demokrat, Jeffray Raja Tugam SE. “Semua kita di dewan ini sudah memahami politik. Jadi tidak ada pengkubuan di dewan ini,” ujar Jeffray.

Jeffray menegaskan, sebagai wakil rakyat, dewan memiliki tujuan sama, yakni memperjuangkan aspirasi rakyat. Jika sudah masuk ke kantor dewan, mereka tidak lagi membawa kepentingan partai, tapi kepentingan rakyat.

“Jadi tidak ada masalah. Terlebih siapa pun yang akan terpilih nanti, kita tetap wakil rakyat. Dan siapa pun bupati yang terpilih, tetap menjadi mitra kita semua di dewan ini. Bukan hanya mitra satu partai yang mendukungnya saja,” tegas Jeffray. (bdu)

Yakin Ribut di Internal PAN Tak Ganggu Pilkada

Ilustrasi

Pontianak-RK. Ribut di internal Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak dan Kalbar diyakini tidak akan memengaruhi partai besutan Zulkifli Hasan itu untuk mengikuti Pilkada serentak 2015.

“Saya mendukung keputusan Ketua DPW PAN Kalbar (Boyman Harun) yang baru terpilih belum lama ini. Terkait masalah internal partai, saya yakin permasalahan akan diminimalisir, agar tidak berpengaruh dengan Pemilukada

tujuh kabupaten di Kalbar,” kata Ardiansyah, kader PAN Kota Pontianak, Senin (20/7).

Ardiansyah menerima dengan lapang dada atas ditunjuknya Boyman Harun sebagai Ketua DPW PAN Kalbar. Meskipun dia sendiri memiliki calon saat Muswil PAN Kalbar. Namun apapun hasil akhir, harus ditaati semua kader.

“Terkait mekanisme, itu sudah ditetapkan dan kebijakan dari pusat. Kita harus hargai dan menaati, dalam rangka rekon-

silidasi dan kaderisasi, itu yang harus kita hargai,” ujarnya.

Kalau ada kader partai yang selalu berbuat salah dan mencari masalah, DPP sudah menginstruksikan untuk tidak diakomodir. “Untuk Pilkada, diperlukan gerak cepat untuk melakukan konsilidasi ke tingkat bawah se Kalbar ini. Terlebih dalam waktu dekat PAN harus menang di Pemilukada,” katanya.

Untuk jangka panjangnya, Ardiansyah berharap, ketua PAN Kalbar sudah mulai

melakukan penyaringan kader-kadernya yang memiliki potensi besar membangun karir, terlebih memiliki visi-misi kuat memajukan partai.

“Setuju tidak setuju kita harus menaati aturan dari pusat. Kita bersyukur PAN Kalbar sudah mempunyai ketua yang baru. Apapun hasilnya, itulah ketua kita yang baru. Tinggal kita meneruskan, dan ketua yang baru bisa mengakomodir kader-kader yang potensial,” harap Ardiansyah. (agn)

Sambungan

Rakyat Kalbar Jumat, 31 Juli 2015

Hampir Dipastikan Puing MH370

Panitia, Sekretaris, dan anggota. Kita akan terus melakukan pemeriksaan saksi lainnya. Kita masih banyak butuh keterangan. Untuk materi detailnya masih dalam penyidikan. Yang jelas, dari ganti rugi yang dilakukan Pemkot Pontianak, pemilik lahan tidak menerima seluruhnya,” tutup dia.

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Mohamad iQbaL

Laporan: Ocsya Ade CP dan Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Musim Pencitraan rah resmi menjadi calon kepala daerah jika mereka bisa melengkapi berkas persyaratan yang ditetapkan KPU. Mereka pun berhak mendapat tiket untuk bertarung dalam Pilkada yang rencananya akan digelar 9 Desember 2015.

Para calon yang sudah terdaftar tentu saja ingin mereka keluar sebagai pemenang. Apapun caranya, akan mereka lakukan agar bisa keluar sebagai pemenang dari pertarungan politik itu.

Banyak calon kepala daerah yang rela keluar masuk kampung demi meraih simpati masyarakat.

Ada juga calon yang tiba-tiba menjadi dermawan,

agamis, merakyat dan sebagainya, menjelang Pilkada ini.

Semua itu mereka lakukan demi meraih simpati masyarakat, agar para pemilih itu mau memilihnya nanti. Tujuan akhirnya, tentu untuk meraih kemenangan dalam Pilkada Namun bagi masyarakat pemilih, tentu harus juga bisa memberikan penilaian dengan jernih. Pasalnya, saat ini adalah musim pencitraan, sehingga jangan sampai kita ikut terpengaruh dengannya. (Abdu Syukri)

Bagaimana Olahraga Pontianak “Dari keterangan 15 orang ini, kita pelajari dan ditemukan adanya penyimpangan. Sehingga, kita naikkan ke tahap penyidikan pada bulan Juni,” jelas Situmeang kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (30/7).

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut ada di tangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, yang kala itu dijabat pria berinisial REK. Kerugian negara tengah dihitung oleh pakar.

“Yang jelas, terjadi dugaan konspirasi dan ada perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan negara dalam pelaksanaan proyek itu,” kata Situmeang.

Dalam waktu dekat, akan dilakukan pembeslahan semua surat-menyurat terkait pengadaan lahan untuk lapangan sepakbola GOR Terpadu tersebut.

Permohonan sita dokumen sedang disiapkan.

Dalam penyidikan, Situmeang membeberkan Kejari Pontianak sudah menginterogasi 6 orang. “Ketua

Sepuluh Kabupaten Belum Sandang Predikat Layak Anak Ia menambahkan, mewujudkan KLA tentunya perlu kerja keras seluruh elemen, yang terpenting adalah keluarga. “Tentunya, orangtua dan anak-anak sendiri juga berperan,” ujar Christiandy.

Memang tak mudah mewujudkan KLA. Selain indikatornya berjumlah banyak sesuai Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di daerah yang sudah mendapat predikat tersebut masih tercatat terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Terutama kejahatan seksual.

Masih dari Pendopo Gubernur Kalbar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kalbar, Ana Kalis mengatakan, berdasarkan data 2014, kasus kekerasan terhadap anak mendekati 800 buah. “Melihat tren, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2013 saja, kejahatan seksual itu yang paling tinggi. Bahkan dari tahun tersebut terjadi peningkatan dua kali lipat (2014),” ungkap dia.

Ratusan kasus yang Ana maksud termasuk semua kejahatan, baik fisik, penelantaran, prostitusi, dan lain-lain. Ia menegaskan, kasus prostitusi maupun kejahatan seksual terhadap anak masih menduduki peringkat teratas yang diikuti perdagangan manusia alias human trafficking.

“Kalau trafficking mungkin karena kondisi geografis daerah,” kata dia.

Ana menjelaskan, hingga Juli 2015, data dari sejumlah shelter (penampungan), mereka sudah menampung 20 korban. “Ini yang miris, dimana kejahatan seksual ini seperti vampir, dimana pada umumnya yang menjadi korban bisa saja menjadi pelaku kalau tidak benar-benar direhabilitasi,” ujarnya.

Senada dengan Wagub Christiandy, untuk mengatasi hal ini, Ana menyebut peran perhatian keluarga adalah yang terpenting. Tak cukup itu saja, pemerintah daerah sendiri seharusnya membuat payung hukum. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak.

“Jangan bicara di luar dulu untuk mewujudkan KLA ini, yang terpenting dan yang pertama adalah

bagaimana peran keluarga. Kemudian, dibuatlah Perda sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban,” tutupnya.

Dijabarkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, Alik Rosyad, secara nasional pihaknya mencatat lebih dari 6000 anak berhadapan dengan hukum. “Untuk di Kalbar, seperti di di Lapas Anak, beberapa waktu lalu ada 41 anak. Artinya, di luar itu masih ada yang berhadapan dengan hukum, mungkin dalam proses peradilan dan persidangan,” ungkapnya.

Saat ini, Alik melihat banyak kejahatan seperti penyalahgunaan Narkotika dan Curanmor yang melibatkan anak. “Dalam artian, pada beberapa kasus Curanmor, anak dijadikan pelaku dengan disetir oleh orang dewasa. Begitu juga, ada anak dijadikan kurir Narkoba,” tuturnya.

Masalah Lain: Pergaulan Di kota yang katanya sudah layak anak, Pontianak, masalah berbeda timbul. Problem khas metropolitan: pergaulan bebas yang menjamur berujung pada pernikahan usia dini.

Sekretaris Komisi A DPRD Pontianak, Suarmadjat, meminta pemerintah lebih mengetatkan pengawasan khususnya di sejumlah lokasi yang ditengarai dijadikan tempat kongkow dengan tujuan sumir.

“Predikat layak anak itu tak boleh membuat pemerintah sampai terlena. Coba lihat di pinggir-pinggir jalan, masih banyak anak kumpul-kumpul yang tidak jelas, di taman-taman juga begitu. Bahkan, di Taman Alun Kapuas dengan santainya anak-anak berpelukan, ciuman, padahal di sana orang ramai,” beber dia.

Pria yang karib disapa Madjat ini juga menilai jejaring sosial media di juga berefek buruk. Di sana, anak bisa berhubungan dengan siapa saja. Tidak sedikit yang terlibat prostitusi.

“Sudah sangat bebas sekali, terutama melalui FB (Facebook). Mereka dapat melakukannya tanpa diketahui orang lain, hanya melalui genggaman tangannya. Bagi mereka yang pengawasan orangtuanya

Posbakum Minta DP Sayangnya, masih ada Posbakum yang meminta uang kepada kliennya. “Meski organisasi bantuan hukum tidak di bawah struktur Kemenkum dan HAM, tetapi Kemenkum dan HAM yang menyediakan anggaran untuk organisasi tersebut, dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada warga Indonesia, secara ekonomi dan akses terhadap penegakan hukum atau keadilan sangat terbatas. Termasuk Posbakum,” kata M.J Baringbing, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Kalbar, kemarin.

Bantuan hukum yang dimaksud, meliputi Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan, di mana setiap pihak yang bersengketa, mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Alternatif lain dari litigasi, mediasi, arbritrase, dan konsiliasi.

Sedangkan non litigasi, penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Tujuannya memberikan bantuan dan nasihat hokum, dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum. Non litigasi ini, pada umumnya dilakukan pada kasus perdata, karena lebih bersifat privat. Non litigasi sendiri mempunyai beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa. Meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan atau drafting dokumen hukum.

Ditegaskan Baringbing, organisasi bantuan hukum yang mendapat anggaran dari Kanwil Kemenkum dan HAM, tidak boleh meminta bayaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

“Khusus yang sudah dibiayai oleh kita, seyogyanya tidak (tidak boleh). Karena atas ketidakmampuan masyarakat yang bermasalah dengan hukum itulah, maka kita menyediakan anggaran khusus untuk itu,” jelas Baringbing.

Dalam artian, setiap warga Indonesia berhak memperoleh bantuan hukum dengan gratis, jika yang bersangkutan memenuhi unsur yang tertuang dalam Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namum demikian, berbeda dengan informasi yang dihimpun Rakyat Kalbar, belum lama ini. Seorang penasihat atau kuasa hukum yang tergabung dalam Posbakum PN Pontianak, pernah mengadakan pertemuan dengan warga yang terlibat hukum. Dalam pertemuan itu, penasihat hukum tersebut mengatakan siap mendampingi dan memberikan bantuan hokum, dengan syarat pembayaran dimuka senilai Rp10 juta.

Awalnya, warga yang meminta bantuan hukum itu mendapatkan kartu nama seorang penasihat atau kuasa hukum Posbakum. Di kartu itu tercamtum ‘gratis’. Namun, karena diawal saja sudah meminta bayaran Rp10 juta, sumber itu mengurungkan diri unruk meminta bantuan hukum.

Dikonfirmasi Rakyat Kalbar via telepon, Kamis (30/7), Umi Kalsum selaku pengacara yang dituding telah memintai DP Rp10 juta oleh warga yang ditawarkannya untuk bantuan hukum, malah enggan berkomentar. Umi Kalsum justru balik bertanya, siapa orang yang menudingnya seperti itu.

“Siapa orangnya, ketemukan dengan saya. Saya ingin ketemu dengan dia,” jawabnya.

Karena media berhak melindungi identitas narasumber, Umi Kalsum mendesak agar mengetemukan pihak yang menudingnya itu.

“Saya ingin tahu siapa orang yang berbicara itu, konflontirkan saya dengan orang yang berbicara seperti itu,”pintanya. “Dia pakai surat keterangan miskin tidak. Jadi ketemukan saya dengan orang yang berbicara,” tegasnya.

Direktur Proyek Khusus dari Institutsi Kelautan SECERCAH asa baru pencarian boeing 777 Woods Hole.

MH370 muncul usai ditemukannya benda yang Jika berhasil dipastikan puing itu berasal dari diduga puing pesawat di Pulau Reunion, Samudra MH370, maka puing tersebut dapat memberiHindia, Prancis. Pakar ilmu kelautan Australia kan lompatan penting bagi upaya pencarian menyatakan model arus laut konsisten dengan pesawat MH370. Temuan ini juga dapat memtemuan potensi puing pesawat boeing 777. bantu menyingkirkan beberapa teori konspirasi Model arus laut konsisten dengan penemuan yang lebih aneh serta meningkatkan prospek potensi puing-puing di daerah tropis, yang kirapenemuan lebih banyak puing-puing di daerah kira berjarak 3.700 kilometer di utara-barat, kata yang sama. para ahli oseanografi. Arus besar, yang bergerak “Ketika kami pertama kali memulai pencarian berlawanan dengan arah jarum jam yang disebut pilin, mencakup sebagian besar bagian selatan PIHAK berwenang Prancis menyelidiki potongan yang diduga tidak ada sedikit pun bukti nyata kalau disana memang ada pesawat yang jatuh sama sekali,” dari 70,5 juta kilometer persegi Samudra Hin- bagian dari pesawat. AFP kata Gallo. dia.

Bagian dari serpihan pesawat sepanjang 2 meter Arus besar ini bergerak ke Timur Samudera Hindia meter persegi dasar laut. Pemodelan yang dilakukan di dekat Antartika, ke pantai Australia Barat dan ke Pattiaratchi menunjukan puing-puing pesawat itu itu ditemukan oleh orang yang sedang memberarah barat di bawah khatulistiwa ke arah La Reunion bisa tersapu jauh hingga ke barat Madagaskar dalam sihkan pantai di sebelah Timur Madagascar yang dan Madagaskar, sebelum akhirnya berbelok ke waktu dua tahun, atau juga tersapu jauh ke arah jaraknya ribuan kilometer dari lokasi MH370 diselatan.

Timur hingga pesisir Tasmania atau lebih jauh lagi. perkirakan jatuh.

Perkembangan baru itu muncul setelah ahli “Hasil dari model arus yang kami lakukan tahun Dave Gallo, yang juga ikut memimpin pencarian lalu memprediksikan kemunculan puing pesawat untuk penerbangan Air France 447 yang jatuh itu di kelautan mengatakan sangat masuk akal jika puingini dalam waktu 18-24 bulan setelah kecelakaan, Samudera Atlantik pada tahun 2009 memperingat- puing dari pesawat yang hilang bisa tersapu hingga itu merupakan kemungkinan puing pesawat itu kan menelusuri kembali puing-puing yang tersapu ke dekat Afrika oleh arus laut.

Badan investigasi kecelakaan udara Prancis seakan berakhir di sekitar kawasan itu,” kata Charitha ke daratan melalui model laut dapat menyesatkan dang mempelajari puing-puing itu untuk menentuPattiaratchi, profesor ilmu kelautan pesisir dari peneliti.

Universitas Australia Barat.

Retro-drifting dari reruntuhan yang ditemukan kan apakah puing pesawat yang ditemukan memang Titik asal puing itu “pasti akan berada di belahan hanya lima hari setelah Air France mengalami ke- berasal dari pesawat MH370. Pesawat Boeing 777 bumi selatan, akan bergerak menuju ke timur, itu celakaan saja tidak menghasilkan terobosan apapun milik maskapai Malaysia Airline ini menghilang tanpa jejak pada 8 Maret 2014 atau 16 bulan yang pasti akan mencakup area pencarian fisik yang katanya. dilakukan saat ini,” tambahnya.

“Kami menghabiskan dua bulan di daerah itu lalu dalam rute perjalanan dari Kuala Lumpur Pencarian fisik pesawat MH370 yang saat ini baru dan tidak menemukan apa-apa. Kondisi itu mela- menuju Beijing dengan membawa 239 penumpang rampung setengah dan telah mencakup 120.000 kilo- hirkan ketidakpercayaan dari industri,” kata Gallo, dan awak. (ABC/Reuters/AFP/JPNN)

daerahnya masing-masing. Baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan dan independen.

Pendaftaran ini merupakan langkah pertama bagi mereka untuk bisa ikut sebagai kontestan dalam Pilkada, baik hanya untuk meramaikan maupun benar-benar ingin menang.

Suasana pendaftaran pasangan bakal calon pun berlangsung semarak. Ada yang membawa ratusan bahkan ribuan massa, ada juga yang melakukan pendaftaran dengan diiringi berbagai kesenian tradisional dan lainnya.

Usai pendaftaran itu, para bakal calon kepala dae-

6

lemah, bisa saja bernegosiasi dengan hidung belang,” tuturnya.

Imbuh Madjat, “Hal itu diperparah kalau ada “mami atau papinya” yang mengkoorinir tanpa diketahui siapapun”.

Nah, Madjat menyarankan agar orangtua memantau FB anaknya bahkan mengetahui kata kunci (password) FB tersebut. “Yang satu ini memang susah pengawasannya. Saya harapkan ada sinergi yang baik dari pemerintah, penegak hukum, dan orangtua dalam menyelamatkan masa depan Sang Anak sendiri,” pintanya.

Berdasarkan catatan Kepala Badan Kendudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pontianak, Darmaneli, setakat ini masih terdapat anak yang menikah sebelum usia yang layak. Sebanyak tiga persen dari total keseluruhan penduduk Pontianak.

“Secara nasional, perempuan yang menikah usia dini 20 persen, kalau Pontianak jauh di bawah itu.

Dari data Kementerian Agama, perempuan menikah di bawah usia 20 tahun di Pontianak ada sekitar 3 persen,” ujarnya.

Ia meminta orangtua memahami akan bahaya pernikahan usia dini. “Pernikahan dan kehamilan usia muda sangat rawan, berdampak pada fisik dan psikis anak. Risikonya banyak, bisa pendarahan, Partus macet, premature, dan perceraian,” tutur Darmaneli.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah, selain mensosialisasikan bahaya pernikahan dini adalah mewajibkan anak mengenyam bangku pendidikan 12 tahun. “Dengan wajib belajar 12 tahun, otomatis anak punya kegiatan untuk belajar sampai usia 18 tahun,” terang Darmaneli.

Imbuh dia, “Kemudian, Pontianak juga banyak tersedia lapangan pekerjaan, sehingga anak yang sudah tamat SMA lebih cenderung bekerja, jadi tidak buru-buru menikah”.

Laporan: Isfiansyah dan Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

Hilangkan Image Seperti diceritakan Katarina Salona, satu dari 504 polisi yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan anggota Polri untuk wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Selasa (28/7) lalu.

Dia mengatakan, masih banyak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Entikong, badannya saja di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhannya atau isi perutnya berada di Malaysia.

“Situasi perbatasan di Entikong sangat menyedihkan. Soalnya disana itu boleh dibilang warga Indonesia, perutnya di Malaysia. Kebanyakan mereka itu bertransaksi ke Malaysia dibandingkan ke Indonesia,” kata Polwan asal Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Sanggau tersebut.

Dengan tuntutan profesionalisme sebagai Polwan, Katarina Salona siap melakukan penertiban terhadap masyarakat Indonesia yang tidak taat aturan hukum. Dia akan menghilangkan image kalau isi perut warga Indonesia itu berada di Malaysia. Menjadikan masyarakat Indonesia lebih menghargai negaranya sendiri, ketimbang negara lain.

“Harapannya, saya bisa dapat menertibkan, supaya mereka menghargai produk mereka sendiri, dibandingkan produk luar negeri,” katanya.

Di mata perempuan 19 tahun ini, menjadi Polwan sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Sebelum mengerti tugas bela negara, Katarina Salona sudah kepincut dengan profesi polisi yang gagah berani.

“Saya senang bekerja dibidang militer, saya kagum dengan kerja keras mereka. Seperti latihan militer, tenaga mereka (kuat). Selain itu, tekad mereka juga kuat membela Negara. Saya kagum dengan itu. Saya akan mengabdi kepada negara, mengabdi dengan perbatasan saya di Entikong, mengabdi untuk masyarakat desa saya di kampung saya, Nekan. Saya akan memotivasi mereka, supaya mereka bisa menjadi anak bangsa yang berguna buat negara ini,” tegas Katarina Salona.

Putri terbaik asal perbatasan lainnya, Maria Yuliana yang juga lulus menjadi Polwan, memiliki niat menjadi pelayan masyarakat. Polwan asal perbatasan Badau, Kapuas Hulu ini memiliki tekad yang kuat menjadi Polwan.

“Dari kecil saya berjuang terus, olahraga, agar bisa jadi Polwan.

Dukungan orangtua besar, dia hanya berpesan untuk giat belajar dan berdoa, dan jangan putus asa,” kata Maria sembari berharap agar banyak lagi putra-putri Badau yang mau menjadi polisi seperti dirinya.

Benidiktus Beni, putra asal Sajingan, Kabupaten Sambas, motivasinya ingin menjadi polisi karena cita-cita sedari kecil, untuk melayani dan melindungi masyarakat.

Anak bungsu dari enam bersaudara ini mengaku siap kapan saja berkorban untuk negaranya, terlebih masyarakatnya. “Ini cita-cita kecil saya Mas,” katanya.*

Sambungan

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

Suriandi Pengurus Sah DPD Golkar Ketapang hingga saat ini, tidak ada selembar surat pun yang menyatakan saya diberhentikan dari kepengurusan Golkar Ketapang kubu Aburizal Bakrie,” tegas Suriandi menjawab Rakyat Kalbar, Kamis (30/7).

Seperti diketahui, surat pengusungan Henrikus-Kamboja yang diteken Suriandi ditolak KPU Ketapang. Penilaian sepihak itu dinilai bernuansa politis. Sebab, Sekretaris DPD Golkar Ketapang, Martin Rantang, sudah mendaftar sebagai calon independen.

“Jadi saya tetap masih sebagai unsur pimpinan dan berhak mendatanganinya,” terang Suriandi, seraya menegaskan kembali bahwa DPP Partai Golkar kubu ARB maupun Agung Laksono hanya mengusung pasangan Henrikus-Kamboja.

Ia mengungkap, keabsahan dirinya sebagai Wakil Sekretaris Gokar Ketapang ini dipertegas oleh Surat Keterangan DPP Golkar pada 28 Juli yang diminta KPU Ketapang itu. “Surat itu ditandatangani Pak Aburizal Bakrie dan Idrus Marham langsung,” ujar Suriandi.

Karena itu, dia merasa heran kalau KPU Ketapang menegaskan dirinya tidak masuk dalam kepengurusan Golkar Ketapang kubu Aburizal Bakrie. Menurut Suriandi, SK pada 10 Juni 2015 yang menghilangkan namanya dalam kepengurusan ada kejanggalan.

paten Ketapang. “Jadi, minimal kita meraih lima kemenangan di tujuh Pikada ini,” kata Candra Djamaludin, Kamis (30/7).

Dengan adanya masalah di Ketapang, Gerindra tidak akan mendukung calon lain. “Kita di Ketapang bicara berkomitmen untuk berkoalisi dengan Partai Golkar.

Partai Gerindra sangat menjaga komitmen apapun yang terjadi dengan kegagalan mengusung disebabkan internal Golkar,” ujarnya.

Menurut Candra, dalam politik sudah diperhitungkan karena adanya komitmen dari koalisi partai. Sehingga apabila tidak atau gagal mengusung calon tentunya sudah menjadi risiko.

“Kenapa kita tidak berkoalisi dengan partai lain untuk di Ketapang karena pertama yang siap berkoalisi adalah partai Golkar,” katanya.

Sampai kemarin, Candra mengaku tetap mengikuti perkembangan di Ketapang.

Apabila Partai Golkar memperkarakan KPU, Gerindra tidak akan mencegah karena itu sikap politik Golkar.

“Jadi kita ikut saja komitmen kita berkoalisi dengan Golkar. Kita tidak memandang versi manapun, Golkar ya Golkar,” tegas Candra.

“Pada 12 Juni 2015 saya mendapat undangan Rapat Pimpinan Daerah sesuai jabatan saya. Jadi SK kepengurusan Golkar Aburizal yang ditunjukkan KPU sangat janggal,” katanya.

Suriandi melanjutkan, perubahan atau pergantian struktrur kepengurusan Golkar seharusnya dibicarakan dalam Rapat Pimpinan atau Rapat Pleno. Selama ini, rapat-rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan, bahkan undangan pun tidak pernah ia terima.

“Saya ini Golkar Ketapang kubu Aburizal. Saya bukan membela siapa-siapa.

Saya hanya ingin Golkar Ketapang bisa mengusung calon. DPP, termasuk kubu Pak Aburizal, mengusung Henrikus-Kamboja, Saya sebagai kader harus mendukungnya,” terang dia.

Internal Golkar Sementara itu, DPD Partai Gerindra Kalbar yang juga mengusung pasangan Henrikus-Kamboja di Pilkada 2015, masih menunggu proses selanjutnya. Termasuk, upaya menempuh jalur hukum.

Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, M. Candra Djamaludin, menjelaskan kasus di Ketapang “Partai Golkar yang bermasalah membuat kita tidak bisa mengusung,” ujarnya.

Kepada RK, Candra mengaku ingin menang di enam Pilkada termasuk di Kabu-

Laporan: Jaydi Candra dan Isfiansyah Editor: Mohamad iQbaL

Tak Bisa Dibantah, Lakukan Upaya Paksa menuntaskan kasus tersebut hingga ke meja hijau.

“Bantahan itu biasa. Tapi surat panggilan tidak bisa dibantah,” tegas Samhori DJ, Ketua Tim Sidik kasus dugaan korupsi mobil dinas Setda Kalbar, kemarin.

Dua tersangka kasus ini merupakan oknum pejabat Setda Kalbar. Samhori memastikan, secepatnya dua tersangka tersebut dipanggil untuk diperiksa.

“Pemeriksaannya nanti, kita fokuskan dugaan korupsi anggaran 2007 dan 2008 terlebih dahulu. Sedangkan untuk tahun 2009, kita akan lakukan penyidikan tersendiri,” jelas Samhori.

Kejari Pontianak sudah beberapa kali melayangkan surat, meminta dokumen penting operasional mobil dinas. Bahkan meminta bantuan kepada pemangku kebjikan di Pemprov, demi kepentingan penyidikan, namun tidak pernah disikapi serius. Masih ada dokumen yang belum diberikan ke Kejari. “Khusus panggilan

dapat dilakukan, karena itu wewenang penyidik,” jelasnya.

Namun upaya paksa, dalam hal ini penyitaan dokumen penting dan lain sebagainya, dikatakan Tamsil, harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu.

“Harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu, yakni penyidik membuat permohonan penyitaan kepada pengadilan, demi kepentingan penyidikan,” jelasnya lagi.

Sebagaimana kasus dugaan korupsi operasional mobil dinas Setda Provinsi Kalbar, tahun 2007, 2008 dan 2009, jika memang ada dokumen yang belum diberikan atau sengaja tidak diberikan, hingga menghambat penyidikan, maka Kejari Pontianak bisa melakukan upaya paksa. “Lakukan saja upaya paksa. Sekarang tinggal Kejaksaan lagi, mau atau tidak melakukan upaya paksa,” ungkap Tamsil.

terhadap saksi, mereka kooperatif, tapi berkaitan dengan dokumen, ada data yang belum diberikan kepada kita,” kesalnya.

Apakah tidak dilakukan upaya paksa, baik memanggil tersangka serta mendapatkan data?

Samhori mengatakan tak perlu terburuburu. Apalagi upaya paksa dalam hal penyitaan dokumen. “Lagi pula dokumen yang kita pegang saat ini cukup,” timpalnya.

Praktisi hukum Kalbar, HM Tamsil Sjoekoer SH MH mengatakan, upaya paksa, dalam hal ini penangkapan maupun penyitaan, dapat dilakukan penyidik. “Upaya paksa merupakan wewenang penyidik.

Apalagi demi kepentingan penyidikan suatu perkara, terlagi itu tindak pidana korupsi,” jelas Tamsil, Kamis (30/7).

Untuk mempermudah kinerja penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan, pihakpihak terkait harus kooperatif. “Bisa tidak dilakukan upaya paksa, tapi harus kooperatif. Kalau tidak kooperatif, upaya paksa

Laporan: Achmad Mundzirin Editor: Hamka Saptono

Jika Lengkap, Dilaporkan Sebagai Temuan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak.

“Kita masih mengumpulkan informasiinformasi lebih lanjut dari stakeholder kemarin malam (Rabu, 29/7). Menurut keterangan mereka yang hadir, sebenarnya memang mengeluh tapi tidak ada wadah yang menampung keluhan itu.

Dengan terbentuknya Pansus, mereka sepenuhnya mendukung,” ujar Ketua Pansus Perizinan DPRD Pontianak, Yandi, kepada Rakyat Kalbar via seluler, Kamis (30/7).

Dia juga mengungkap, dalam rapat perdana itu, Pansus sudah mengantongi beberapa data yang akan ditindaklanjuti.

benar lengkap dan perlu akan kita laporkan sebagai temuan,” tegas Yandi.

Sebagai Ketua Pansus, dia menegaskan, pihaknya berbuat sesuai ketentuan. Yandi meminta, jangan ada upaya intervensi dari pihak manapun.

“Saya tegaskan, Pansus yang terbentuk ini bukan mencari siapa benar dan siapa salah. Tapi untuk meluruskan apa yang kurang baik menjadi lebih baik. Tentu, untuk masyarakat dan kemajuan Kota Pontianak,” tandas politisi Gerindra ini seraya membeberkan bahwa agenda berikutnya adalah mengundang sejumlah pakar untuk dimintai pendapat.

Hanya saja, Yandi enggan membeberkan temuan tersebut. Menurut dia, perlu beberapa kali pertemuan lagi untuk menggali informasi lengkap.

“Kita masih dalam progress persidangan (paripurna). Yang jelas, hal-hal yang tidak benar sudah kita dapatkan beberapa. Tapi, itu belum cukup dan kita akan mencari lagi bukti-bukti lain,” terangnya.

Dijelaskan Wakil Ketua Komisi A DPRD Pontianak ini, terdapat beberapa item yang sudah jelas pelanggarannya. Tapi, hal itu akan ditampung dulu.

“Ada beberapa poin yang kita temukan, tapi belum kita rekomendasikan ke penegak hukum. Biarkan Pansus berjalan menginvestigasi dulu. Jika sudah benar-

Laporan: Gusnadi Editor: Mohamad iQbaL

IDACHI SPORTS

BOOOM SALE disc up to

HEALTH CARE PRODUCTS

Kini Semakin

65 % + 0 %

+ Cashback + Cicilan Perse n 0%

0%

MUDAH

Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Customer Care : 0851 0150 6345, Pontianak

IDC 988 (NEW) GARANSI ELECTRIC BIKE

IDC 998 NEW GARANSI

ELECTRIC BIKE

IDC 978 (BISA LIPAT) ELECTRIC BIKE 5.450

6.950

8.750

Hanya

Hanya

Hanya

6.588 Ribu

4.988 Ribu

4.588 Ribu

TREADMIL MOTORIZED IDC 638M (3 FUNGSI ) BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

TREADMILL MOTORIZED IDC 638 + BLUETOOTH, USB, MP3 (NEW)

29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015

23.550

Hanya

8.988 Ribu

IDC 7286 ( 6 FUNGSI) TREADMIL MANUAL

IDC 802 NEW ORBITRACK

9.550

18.750

Hanya

Hanya

7.988 Ribu

3.988 Ribu

17.650

4.388 Ribu

Hanya

DC 738 (NEW) MAGNETIK BIKE

8.950

IDC 662 (NEW) PLATINUM BIKE

Hanya

3.988 RB

2.788 Ribu

RECUMBENT BIKE 7.550

6.950

Hanya

9.850

Hanya

6.288 Ribu IDC 838 (NEW) ELLIPTICAL BIKE

TREADMIL MOTORIZED IDC 148 + INCLINE

Hanya

7.150

Hanya

2.988 Ribu

2.588 Ribu

QUALITY & PRICE GUARANTEE & SERVICE SPAREPART & DELIVERY EASY TO ORDER & PAYMENT READY STOCK

BURUAN !!! STOCK TERBATAS

SMS : 0878 1832 2288 HEALTHY BODY, HEALTHY SOUL

Melayani Pengiriman luar kota (tambah ongkos kirim)

KUNJUNGI PAMERAN KITA DI : MEGA MALL LANTAI DASAR DEPAN BODY SHOP TGL 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015 GRAND MALL SINGKAWANG LANTAI 1 SAMPING TOKO SEPATU BATA TGL. 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015 BORNEO CITY MALL KETAPANG LANTAI DASAR (DEPAN OPTIK MELAWAI) TGL 29 JULI S/D 4 AGUSTUS 2015

7

Arief: Jangan Salahkan Pembuat Tak pelak, Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik,SH bereaksi keras. Pasalnya, wakil rakyat itu kecewa kalau aparat tidak memahami kondisi dan budaya masyarakat adat.

“Saya minta Kapolda Kalbar mencabut maklumatnya itu. Selama reses di Sanggau, saya banyak dapat keluhan dari para petani soal maklumat Kapolda yang melarang bakar lahan,” ujar Erma saat menggelar reses di aula Sekolah Tinggi Teologi (STT) Borneo Sanggau, di Desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Selasa (28/7).

Setidaknya tiga Temenggung Adat Dayak menyatakan kemarahannya terkait maklumat Kapolda itu sebagaimana didengarkan Erma.

“Mereka mengatakan, kalau pemerintah bisa memberikan 15 kilo beras setiap bulannya kepada setiap orang, mereka bersedia tidak membakr lahan untuk berladang,” ujar Erma.

Akibat maklumat itu, menurut Erma telah menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat Dayak yang sejak nenek moyang berladang dengan cara membakar lahan.

“Jangan sampai aparat penegak hukum menimbulkan keresahan masyarakat. Saya setuju kalau yang ditangkap para pembakar lahan perkebunan besar. Tetapi kalau rakyat yang berladang untuk kebutuhan pangan paling tinggi hanya membuka lahan seluas dua hektar saja,” jelas Erma.

Bagaimanapun, kesalahan yang sudah berlangsung dan dibiarkan sejak Republik ini berdiri, dan Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat terbentuk, adalah tanggung jawab Dinas Pertanian. Termasuk Pekerjaan Umum yang tidak mampu menyediakan irigasi bagi pertanian menetap.

“Yang mengeluh itu para petani miskin, peladang tradisional yang notabene masyarakat adat Dayak di pedalaman Sanggau dan daerah terpencil lainnya. Karena hingga kini Pemerintah Daerah belum menyediakan teknologi, penyuluhan dan sarana pengganti lading berpindah atau lading bakar,” tunjuk Erma.

Dia menilai Pemprov Kalbar dengan Dinas Pertaniannya sangat tidak peka terhadap petani dan peladang, sementara anggaran dinas tersebut sangat besar setiap tahunnya.

Baru Buat Sistem Kepala Dinas Kehutanan Pertanian Pangan dan Hortikultura (Dinhut TPH) Kalbar, Hazairin, mengaku tidak diam dengan fenomena kabut asap di Kalbar. Padahal, sebagai kepala dinas beberapa periode sudah belasan tahun dirinya mengalami dan menjadi saksi bencana asap di Kalbar.

Baru pada Februari 2015 Hazairin mengaku menandatangani MoU dengan Polda Kalbar untuk memperkenalkan sistem pertanian modern kepada masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

Teknik penggunaan jamur trichoderma, yang mampu menghancurkan daun-daun, serasah-serasah, rumput dan lainnya melalui proses pelapukan. Bahkan dari proses pelapukan tersebut daun dan serasah yang dijamuri dapat dijadikan pupuk.

“Namun penerapan sistem tanam modern ini memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Petugas Babinkamtibmas yang akan memberikan sosialisasi hingga ke akar rumput perlu diajari dahulu. Nanti baru memberikan pelatihan kepada para petani,” kata Hazairin menjawab Rakyat Kalbar, Kamis (30/7).

Mengapa sistem penebaran jamur trichoderma ini baru sekarang dilakukan? Ibarat terburu-buru bikin kakus ketika kebelet mau buang air. Puluhan tahun petani dibiarkan membakar lahan, mengekspor asap, karena ketidaktahuan tanpa penyuluhan sama sekali.

Sementara Dinas Pertanian menerima bantuan pupuk subsidi dari pemerintah pusat yang tidak dinikmati peladang di pedalaman.

“Karena selama ini solusi yang disampaikan bersifat cepat, penyelesaiannya instan, resikonya itu memang harus keluar biaya. Sehingga kita tidak mulai bagaimana melihat konsep membangun gedung yang benar, mendidik masyarakat, menyiapkan sumber air yang benar,” kelit Hazairin.

Hazairin malah berkilah, masyarakat lebih senang dengan solusi instan, dibandingkan memulai dari nol untuk mengubah kondisi.

“Kita tidak terbiasa dengan menunggu waktu. Kita harus berani memulai untuk jangka menengah dan panjang, tidak apa-apa jika harus makan waktu, tapi kan setelah itu solusinya kan permanen,” ujarnya.

Hazairin mengibaratkan petani layaknya seperti mendidik anak belajar makan. Sebe-

lum sang anak bisa makan sendiri, orangtua harus terus menyuapkan makanan ke mulutnya. Sampai anak itu mandiri untuk bisa makan sendiri.

“Satu saat mereka sudah mengerti, tidak perlu lagi ada maklumat-maklumat lagi.

Seperti terjadi di negara-negara maju, masyarakatnya sudah sadar, teknologinya sudah ada. Tapi mereka sebelumnya juga kan memerlukan waktu puluhan tahun untuk itu,” dalihnya.

Hazairin menyadari respon pemerintah kabupaten/kota minim. Pihaknya juga tidak dapat terlalu memaksakan agar edukasi ini menjadi salah satu program wajib bagi setiap pemerintah kabupaten/kota, dengan alasan otonomi.

Lahirnya maklumat Kapolda terhadap pembakar lahan, tidak terlepas dari kolaborasi Dinas Pertanian melalui Babinkamtibmas yang ada di desa-desa. Petani harus diberi pemahaman, pertama-tama melatih bagaimana cara mengembang biakkan induk jamur ini, itu tidak gampang. Tapi memang ini membutuhkan waktu dan biaya, tidak instan,” kata Hazairin.

Jangan Salahkan Maklumat Sejauh ini Polda Kalbar telah memproses hukum Sembilan petani yang terindikasi melakukan pembakaran lahan. “Sembilan petani yang dilakukan proses penyidikan dari Rasau, Landak dan Ketapang,” kata Kapolda Brigjen Pol Arief Sulistyanto, Kamis (30/7).

Kata Arief, penanganan pelaku kasus kebakaran hutan dan lahan sebagian merupakan informasi dari data satelit yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengecek langsung ke lapangan.

“Kalau lihat peta, koordinat sekian, konsesi di PT ini, kejadian di Ambawang, ternyata menyerempet lahan konsesi perkebunan.

Padahal yang membakar masyarakat merembet ke perkebunan. Di Mempawah yang membakar adalah masyarakat namun merembet ke perkebunan sampai dua hektar,” kata Kapolda.

Arief menyatakan segala perkiraan satelit terkait informasi titik kebakaran di lingkup korporasi, meleset dengan temuan di lapangan.

“Ini sistem, ini satelit, kita tidak bisa menjustifikasi menyatakan ini kata satelit yang membakar adalah perusahaan. Kalau penegakan hukum harus melihat pada fakta, kita harus datang ke lokasi. Kalau kita berpegang pada data satelit, nanti akan konyol di Pengadilan,” katanya.

Kapolda menegaskan, siapapun yang dengan sengaja melakukan pembakaran, baik korporasi atau individu, maka akan ditindak secara tegas. “Pasti akan kita lakukan penegakan hukum, karena dampaknya pada lingkungan, penerbangan, kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, maklumat yang telah dikeluarkannya hanyalah bersifat peringatan, untuk mengingatkan masyarakat akan bahayanya ancaman lingkungan dari proses pembakaran lahan ini.

“Dasarnya adalah Undang-Undang. Sehingga bukan maklumatnya yang ditakuti, yang ditaati adalah Undang-Undangnya.

Undang-Undangnya menyatakan bagi pembakar lahan diancam hukuman, di pasal 69.

Di pasal 108 ancaman hukumannya adalah minimal 5 tahun maksimal 10 tahun. Nah, itu Undang-Undangnya berkata seperti itu, jangan menyalahkan yang membuat maklumat,” tegasnya.

Akibat maklumat menyebabkan masyarakat resah, kata Arief itu bukanlah wewenang Kapolda, dia mengaku hanya ingin menyelamatkan masyarakat.

“Saya mengingatkan saja untuk menyelamatkan mereka. Supaya jangan dihukum membakar lahan. Ini ada yang kebalik-balik seperti itu, ini gara-gara bapak mengeluarkan maklumat masyarakat jadi takut bakar, lho memang itu tujuannya supaya diselamatkan,” ujar Arief.

Perihal kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, hal itu tentunya akan dicarikan solusinya secara bersama pemerintah daerah.

“Mari sama-sama kita carikan solusi antara pemerintah daerah, Dinas Pertanian sudah kita gandeng semua. Mari kita bekali masyarakat dengan program pertanian modern,” pungkasnya.

Laporan: Fikri Akbar dan Kiram Akbar Editor: Mohamad iQbaL

Hanya Dua Minggu Semak Pertama, segala makhluk hidup yang bisa menyuburkan tanah seperti cacing dan sebagainya mati. Kedua, unsur hara tanaman juga hilang, tanah rusak dan miskin hara. Kalaupun dia bisa hidup itu karena ada sisa abu saja. Itu yang menyebabkan produksi rendah, karena penyuburan tanah memerlukan waktu,” katanya.

Hazairin mengaku produksi pertanian Kalbar rendah, alhasil kerugian membuka lahan dengan cara membakar akan dirasakan masyarakat sendiri. Yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan. “Dampak berikutnya, lingkungan rusak, penerbangan terganggu, kerugian lagi bagi kesehatan akibat asapnya,” katanya.

Dia lantas memperkenalkan penerapan sistem penebaran jamur trichoderma, yang mampu menghancurkan atau mengolah tanah tanpa membakar lahan. Sistem ini baru diperkenalkannya Februari 2015 lalu. Hazairin mengklaim bahwa penyebaran informasi dan edukasi ini baru berjalan sekitar 20 persen dari jumlah keseluruhan petani yang ada di Kalbar.

“Penyebarannya masih minim, kalau dari (rasio) seribu desa, baru sekitar 20 persen,” klaimnya tanpa menyebut angka pasti jumlah petani.

Sejauh ini belum menemui kendala, karena penyebarluasan edukasi ini masih sedikit.

Bila berhadapan dengan permasalahan sosial budaya petani yang membakar lahan, perlu sedikit pemahaman saja dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa.

“Tidak mahal sebenarnya, harganya hanya

Rp30 ribu untuk induknya. Untuk pertama kami siapkan secara gratis. Dananya (secara khusus) belum disiapkan, seharusnya dari Pemkab-pemkab yang punya potensi titik api kebakaran hutan dan lahan agar proaktif menjemput program ini, memfasilitasi penggunaan sistim sederhana ini. Kalau semuanya (tanggungjawab) diserahkan ke provinsi, berat kita,” jelasnya.

Bagaimana caranya agar seluruh petani dan peladang tidak lagi membakar lahan, ternyata seperti membalikkan tangan. “Sangat sederhana, tabur saja dan tunggu dua minggu semak sudah jadi pupuk,” janjinya perihal jamur tersebut.

Hazairin menargetkan, jika progres edukasi ini terus berlanjut dan berjalan baik, dia yakin dalam masa satu tahun petani di Kalbar sudah tidak lagi membakar lahan.

“Kalau intensif, digerakkan secara massif, paling tidak diperlukan masa satu tahun, yakin setahun beres. Seperti sekarang, sudah ada Maklumat Kapolda, gencarkan terus, jangan berhenti. Misalnya musim hujan berhenti jangan terus saja diberikan, sampai masyarakat paham karena ini sangat bermanfaat untuk mereka,” katanya.

Belum jelas bagaimana reaksi di daerah, mulai dari Bupati, Kepala Dinas terkait hingga petaninya. Kalau sistem yang ditawarkan ini luar biasa, mengapa tak dari dulu sehingga Kalbar tak lagi mendatangkan beas dari luar pulau.

Fikri Akbar.

SPORT Michael Carrick mengatakan bahwa Manchester United sudah sedikit kelelahan, usai mereka tunduk 0-2 di tangan PSG dalam laga uji coba pamungkas di Amerika Serikat.

Tim asuhan Louis van Gaal harus menyerah oleh gol Zlatan Ibrahimovic dan Blaise Matuidi, dan sekaligus gagal mengulangi prestasi musim panas lalu dengan menjadi juara turnamen International Champions Cup. “Saya kira kami bermain cukup bagus. Di babak pertama kami kecewa karena kalah 0-2. Usai itu, mereka menutup rapat lini pertahanan dan membuat semuanya amat sulit bagi kami untuk membuat peluang,” tutur Carrick pada MUTV. “Saya lihat ada beberapa pemain

yang lelah menjelang akhir pertandingan, terutama dengan cuaca panas dan kelembaban yang ada di sini. Namun saya rasa itu merupakan latihan yang bagus untuk kami,” pungkasnya.

United akan menghadapi Tottenham di pertandingan perdana mereka di Premier League pada 8 Agustus mendatang.

Pelatih Setan Merah, Louis Van Gaal mengaku tak mempermasalahkan kekalahan tersebut. Pria asal Belanda bahkan merasa cukup puas melihat penampilan Setan Merah selama pramusim.

“Memang lebih baik bila Anda menang tapi saya justru merasa puas,” kata Van Gaal.

Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi United selama mengikuti ajang ini.

Rakyat Kalbar Jumat, 31 Juli 2015

Sementara itu, PSG dikenal mempunyai akun Twitter resmi yang gemar memberikan sindiran pada akun resmi klub lawan. Kita tentu masih ingat bagaimana ‘perang’ yang terjadi ketika klub Paris bertemu dengan Chelsea di Liga Champions beberapa musim belakangan.

Hal serupa kembali dilakukan PSG, tak lama usai klub Ligue 1 mencatat kemenangan 2-0 atas Manchester United di laga International Champions Cup kemarin pagi. Hasil tersebut sekaligus membawa tim asuhan Laurent Blanc menjadi juara turnamen.

MU lantas menggunakan akun media sosial mereka untuk

memberikan ucapan selamat pada PSG. Tak disangka, hal tersebut justru dibalas kubu Paris dengan sindiran.

Mereka menulis: “Terima kasih Manchester United, sampai jumpa, mungkin di Liga Champions musim ini.”

MU sendiri finish di peringkat empat klasemen Premier League musim lalu dan mereka masih harus melalui babak play-off sebelum bisa memastikan diri tampil di babak utama Liga Champions musim ini. (*)

Lebih baik meraih kemenangan, tapi saya puas terhadap performa tim,

Terima kasih Manchester United, sampai jumpa, mungkin di Liga Champions musim ini.

MAN.UTD

0 2

MATUIDI , IBRAHIMOVIC

PSG

SETAN MERAH

KELELAHAN

Gomez Susul Van Persie ke Turki Mario Gomez resmi menjadi pemain bintang terakhir yang memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Turki, tepatnya bersama Besiktas.

Striker Jerman tersebut gagal bersinar bersama Fiorentina selama dua tahun karirnya di Italia, setelah sebelumnya sempat absen lama akibat mengalami cedera. Dari 29 pertandingan, ia hanya mampu membuat 7 gol.

Kondisi tersebut membuat Gomez lantas memutuskan hengkang dari Artemio Franchi dan menerima tawaran dari klub Turki. Menurut laporan yang diturunkan oleh laman resmi Besiktas, sang pemain akan dipinjam selama satu musim dengan opsi pembelian permanen di akhir musim kompetisi.

Gomez menyusul jejak Robin van Persie dan Nani, dalam barisan pemain bintang kelas dunia

yang tertarik untuk meneruskan karir profesional mereka di Tanah Turki. (*)

Rakyat Kalbar

Rakyat Kalbar Jumat, 31 Juli 2015

Langganan : 0561768677 (Hunting)/081254660990 (Davy)

24.245 Butir Ekstasi dan Setengah Kg Sabu Dimusnahkan

Kenakalan Remaja Berujung ke Kantor Polisi

Curi Kotak Amal di Toko Ibu Sendiri

Pengirim dan Penerima Masih Berkeliaran

MENCURI KOTAK AMAL.Keempat remaja bau kencur diinterogasi di Mapolresta Pontianak, Kamis (30/7). ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalbar memusnahkan 24.245 butir eramin atau pil ekstasi (happy five) dan 504,1 gram sabu (methamphetamine).

Pemusnahan Narkoba ini dilakukan di kantor BNNP Kalbar, Jalan Paris 2, Pontianak Tenggara, Kamis (30/7). Pil ecstasy dan sabu itu merupakan tangkapan tim Custom Narcotics Team (CNT) Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalbar, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Entikong, Sanggau, 3 Juli lalu.

Tersangka Winarto alias Erwin, 37, warga Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya I, Pontianak Timur itu ikut menyaksikan pemusnahan Narkoba yang dibawanya dari Malaysia ke Kalbar, dengan wajah ditutup dan mengenakan baju tahanan. Hadir juga Direktur Reserse Narkotika Polda dan petugas DJBC Kalbar.

Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalbar, AKBP Sriyono mengatakan, barang bukti yang Halaman 15

Pontianak-RK. Dua pelajar SMA, Ed, 18, dan Ma, 16, serta dua rekannya yang putus sekolah, De, 18, dan Anto, 20, ditangkap warga Gang Pawan Jaya.

Keempat remaja ini membongkar kotak amal di Distro Wak Dalek, Pontianak Kota, Kamis (30/7) sekitar pukul 12.00. Beruntung tak dipelasah, warga langsung menyerahkannya ke jajaran Tim Jatanras Polresta Pontianak.

Kotak amal yang dicuri itu titipan yayasan Masjid Al Hidayah, Sungai Adong, Kubu Raya di Distro milik orangtua Ed. Halaman 15 Cukup Dijanjikan Tanggungjawab, Kalau Hamil

Dua Gadis Bawah Umur pun Digarap

MUSNAH NARKOBA. Petugas BNNP Kalbar, Bea dan Cukai serta kepolisian memusnahkan 24.245 butir ekstasi dan setengah Kg sabu di kantor BNNP Kalbar Jalan Paris 2, Pontianak Tenggara, Kamis (30/7).

OCSYA ADE CP-RK

Tak Harmonis Gantung Diri TERSANGKA CABUL. M dan Za mendekam di tahanan Mapolresta Pontianak dan dijerat UU Perlindungan Anak. ACHMAD MUNDZIRIN-RK

Pontianak-RK. Polresta Pontianak kembali menerima laporan kejahatan seksual terhadap anak bawah umur. Kali ini dua gadis belasan tahun berstatus pelajar menjadi korbannya. Dua pelaku dibekuk dan ditahan di Mapolresta Pontianak.

Pelaku pertama berinisial M, pria 40 tahun.

M melakukan aksi bejatnya sejak awal tahun, tiga kali mencabuli korbannya.

“M ini melakukan perbuatan terlarang dengan korbannya, di rumah kontrakannya. M membujuk rayu korban dengan iming-iming akan bertanggungjawab kalau hamil,” jelas AKP Kemas Abdul Aziz, Wakasat Reskrim Polresta Pontianak, Kamis (30/7).

Sanggau-RK. Benny D.P. alias Lae, 30, warga Desa Entikong, Kecamatan Entikong mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sebelum mengakhiri hidupnya, Lae sempat menulis selembar surat untuk keluarganya.

“Yang jelas, ada surat yang kami temukan. Surat itu menceritakan ketidakharominisannya dengan istrinya,” kata Kapolsek Entikong, AKP Agus Dwi Cahyo ditemui di Polres Sanggau, Kamis (30/7).

Dikatakannya, jasad Benny ditemukan warga pada Rabu (29/07) sekitar pukul 20.30, dalam posisi menggantung dengan seutas tali di ruang tengah rumahnya.

Halaman 15

Halaman 15

NIKMATI SENSASI HIGH POWER SOUND SYSTEM

win one

happy hour M.O 250 RIBU

performance at cafe win one Singer from jakarta “KUCING GARONG” Jalan budi karya no DI-D4 No. Telp. 0561- 762330

Setahun Tersangka, Oknum PNS Masih Berkeliaran

Korban Penipuan Minta Kapolda Turun Tangan

Pontianak-RK. Kasus Penipuan dan penggelapan yang ditangani Polresta Pontianak, melibatkan oknum PNS Kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Anik Limami, hingga saat ini masih misterius. Korbannya minta Kapolda turun tangan, karena pelakunya masih berkeliaran.

“Siapa yang enggan menuntaskan kasus ini? Apakah Jaksa atau penyidiknya?” tanya Feri Setiawan SH, penasihat hukum korban penipuan dan penggelapan, Kamis (30/7).

Selain melibatkan Anik Limami, kasus ini juga menjerat H Soni dan Latifa. Sayangnya, hanya H Soni yang

diproses hingga ke meja hijau.

Informasi terbaru, penyidik baru selesai mengkonflontir oknum PNS Anik Limami yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dengan tersangka utamanya, H Soni. “Namun kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Karena penyidiknya tidak memberitahu kepada korban,” jelas Feri.

Dibeberkan Feri, anik sang oknum PNS sudah ditetapkan kepolisian sebagai tersangka sekitar setahun lalu.

“Sudah setahun yang lalu oknum PNS itu ditetapkan sebagai tersangka. Tapi prosesnya seperti jalan di tempat.

Halaman 15

Ditumpangi Menginap Malah Ngembat Motor Sekadau-RK. Benalu, dialah Wahyu. Ditumpangi menginap, perantau ini malah mencuri sepeda motor Suparman, pemilik rumah yang ditumpanginya.

Mendapat laporan, jajaran Polsek Sekadau Hilir memburu Wahyu.

Pria tak tahu diri ini pun akhirnya dibekuk polisi di kawasan TPI, Pontianak Barat, Selasa (28/7) lalu.

Wahyu. IST Alangkah kesalnya Suparman, warga Jalan Merdeka Barat, Sekadau Hilir, kuda besinya, Honda Vario KB 41189 PQ miliknya dicuri pria yang baru dikenalinya, Halaman 15

SAMBAS

Sambas Terigas

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

10

Warung Kopi IPM Bupati Sambas Mitra Kodam Sambas. Untuk meningkatkan kemitraan bersama kepala daerah se-Kalbar, Kamis (30/7), Pangdam XII Tanjungpura Mayor Jenderal Toto Rinanto Sudjiman mengukuhan Bupati Sambas, dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH sebagai Mitra Kodam XII Tanjungpura di Pomdam PM, Taman Alun-alun Kapuas Kota Pontianak.

Bupati Sambas, Juliarti Djuhardi Alwi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/7) via handphone mengatakan, pengukuhan dirinya sebagai Mitra Kodam XII Tanjungpura untuk memperkuat informasi dan komunikasi. “Pangdam Tanjungpura mengukuhan Bupati dan Walikota sebagai mitra. Tujuannya, agar komunikasi bersama kepala daerah bisa lebih muda, terutama tentang pertahanan dan keamanan,” jelasnya.

Menurut Bupati, pengukuhan menjadi Mitra Kodam XII Tanjungpura itu sama saja dengan penghargaan yang diberikan oleh suatu institusi negara kepadanya selaku kepala daerah. “Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kepala daerah. Kita mengapresiasi langkah Pangdam XII Tanjungpura,” katanya.

Selain itu, tegas Bupati, pengukuhan kepala daerah sebagai Mitra Kodam menunjukkan bahwa TNI, dalam hal ini Kodam XII Tanjungpura memberikan perhatian yang nyata bagi pembangunan di daerah. “Selaku kepala daerah, kita berharap semua pihak bisa bersinergi dalam pembangunan Kalbar, khususnya di Kabupaten Sambas,” harapnya. (edo)

Tiga pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas telah mendaftar ke KPU dan menjalani tes kesehatan di RSJD Sui Bangkong dan RSUD Soedarso. M RIDHO

Tes Kesehatan Pelengkap Syarat Administrasi Sambas. KPU Sambas memastikan tiga pasang Calon Kepala Daerah (Cakada) telah menjalani tes kesehatan. Hasil

tes tersebut akan melengkapi syarat administrasi tiga pasang cakada.

Tiga pasangan cakada men-

jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Sungai Bangkong, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedarso

Kejari Sambas Gelar Cerdas Cermat

Libatkan Pemuda Dalam Jaringan Anti KKN Sambas. Kesadaran akan bahaya Kor upsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pemuda harus terus diperkuat. Lomba Cerdas Cermat Pelajar SMP se-Kabupaten Sambas dipilih Kejaksaan Negeri (Kejari) Sambas untuk mensosialisasikan bahaya tindak pidana koropsi (Tipikor).

“Sebanyak 27 SMP se-Kabupaten Sambas memastikan mengikuti Lomba Cerdas Cermat, diantaranya 9 SMP di Kecamatan Sambas, dan masing-masing 1 SMP dari 18 kecamatan se-Kabupaten Sambas,” kata Pramono Budi Santoso SH, Kasi Intel Kejari Sambas kepada wartawan, Kamis (30/7).

Pamflet Kuatkan Jaringan Anti KKN pada Pemuda yang disebarkan Kejari Sambas.

Pramono menjelaskan, dilaksanakan Lomba Cerdas Cermat bagi pelajar SMP bertujuan untuk mening-

katkan wawasan anak muda mengenai hukum, seperti memperkenalkan pendidikan Tipikor sedini mungkin.

“Salah satu upaya penjaringan masyarakat anti KKN dengan menggelar Lomba Cerdas Cermat,” kata Pramono.

Sesuai jadwal, jelasnya, pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2015, dan direncanakan dibuka Bupati atau Wakil Bupati Sambas.

“Untuk kelancaran pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat, kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sambas, khususnya Bidang SMP, dan direspon baik. Sebab, sudah lama Lomba Cerdas Cermat tidak dilaksanakan,” katanya.

Ditegaskannya, dalam Program Penguatan Jarin-

gan Masyarakat Anti KKN, Kejari membidik pelajar SMP. Diharapkan, mereka mengetahui menganai Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. “Selain KKN dan Tipikor, kita juga memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang UU Nomor 23 Tahun 2004 jo UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak,” paparnya.

Sebanyak 27 SMP sudah mengkonfirmasi keikutsertaan dalam lomba ini. “Kita harap Lomba Cerdas Cermat Pelajar SMP mampu meningkatkan jaringan masyarakat anti KKN,” harapnya. (edo)

ungkapnya.

Sedangkan Ketua DPD PKS Sambas, Eko Suprihatino SP mengungkapkan, pasangan Atbah Romin Suhaili–Hairiah telah menjalani tes kesehatan. “Pasangan Utbah-Hairiah melakukan tes kejiwaan di RSJD Sungai Bangkong tanggal 29 Juli, dan tes kesehatan di RSUD Sudarso tanggal 30 Agustus,” jelasnya.

Begitu juga pasangan JuliartiHasanusi. Saat dikonfirmasi, petahana Juliarti mengatakan, dirinya telah mengikuti dua tahapan tes kesehatan. “Tanggal 29 Agustus, saya dan pak Hasanusi telah melakukan tes kesehatan di RSJD Sungai Bangkong, dan tanggal 30 Agustus melanjutkan tes kesehatan di RSUD Sudarso,” katanya.

Juliarti menjelaskan, pemeriksaan tes kesehatan melibatkan dokter spesialis dari IDI Provinsi Kalbar. Saat itu, sekitar 10 pasangan calon mengikuti tes kesehatan. “Hasil tes nanti dari IDI langsung menyerahkannya ke KPU. Jadi kita tunggu saja hasilnya,” papar Juliarti.

di Pontianak pada waktu yang berbeda. “Tes kesehatan bagi pasangan calon merupakan hasil kerjasama KPU dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” terang Ketua KPU Sambas, Sua’ib SPd. Sementara itu, ketika dikonfirmasi Rakyat Kalbar, pasangan Tony Kurniadi dan Eka Nurhayati mengakui telah menjalani tes kesehatan sebagai persyaratan pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas. “Kami, pasangan Tony-Eka sudah melakukan dua tahapan tes kesehatan.

Pertama, tes kejiwaan di RSJD Sungai Bangkong tanggal 27 Juli, dan tes kesehatan di RSUD Sudarso tanggal 28 Juli,” kata Tony, Kamis (30/7) via handphone.

Tony menjelaskan, saat ini masih menunggu tahap perbaikan berkas dari KPU Sambas. Sedangkan hasil tes kesehatan, paparnya, nantinya dari IDI langsung menyerahkan ke KPU. “Sebagai pasangan calon perseorangan, kami telah menyerahkan kelengkapan persyaratan. Nanti mulai tanggal 4 sampai 7 Agustus 2015 akan dilakukan perbaikan, dan verifikasi faktual kembali tanggal 12 sampai 16 Agustus 2015,”

Reporter: Muhammad Ridho Redaktur: Yuni Kurniyanto

Gema Kabupaten Mempawah Derap Bestari

Ilustrasi.NET

Halal Bihalal Subbag Humas Mempawah. Kasubbag Humas Pemkab Mempawah, Suroto menggelar Halal Bihalal bersama staf dan jurnalis di kediamannya di Gang Wonodadi, Jalan Opu Daeng Manambon, Kecamatan Mempawah Hilir, Rabu (29/7).

Suroto mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan Hari Raya Idulfitri, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara jajaran Humas dan para awak media. “Kemitraan ini sangat penting. Sebab Humas dan jurnalis merupakan mitra yang saling membutuhkan. Pemkab sangat membutuhkan peran media dalam mempublikasikan pembangunan dan perkembangan daerah, serta menginformasikan secara luas kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, kemitraan yang sudah terjalin antara Humas dan jurnalis akan berjalan lebih baik. Selain itu, Suroto atas nama pribadi dan keluarga juga memohon maaf lahir bathin jika ada salah khilaf selama bertugas, baik disengaja maupun tidak disengaja. “Kami berharap kedepan jalinan kerjasama yang baik ini terus berlanjut. Humas dan jurnalis tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya jurnalis, informasi tentang kemajuan dan perkembangan daerah dapat diketahui masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Bestari (Ijari), Dian Sastra mengatakan, Halal Bihalal merupakan salah satu upaya meningkatkan hubungan baik antara Pemkab Mempawah dengan para jurnalis. “Selama ini Pemkab merupakan salah satu rekanan media, sehingga dimungkinkan selama ini terdapat kesalahan yang diperbuat, baik perkataan maupun perbuatan. Maka dari itu, Halal Bihalal inilah kesempatan bagi kita untuk saling memaafkan,” pungkasnya. (sky)

Kebel Listrik Bahayakan Warga Mempawah. Tak hanya sejumlah tiang listrik yang miring, masyarakat Kecamatan Anjongan juga mengeluhkan jaringan listrik yang melintas di atas rumah warga. Apalagi banyak anak-anak bermain di bawah kabel listrik tanpa isolator.

Lizna, 28, warga Anjongan mengatakan, jaringan listrik yang melewati perkarangan rumahnya dikhawatirkan bisa membahayakan dirinya dan keluarganya.

“Saya sangat kuatir, karena jaringan PLN ini sangat rendah dan kabelnya tanpa bungkus pengaman,” ungkapnya, Kamis (30/7).

Ia mengungkapkan, kekhawatiran tersebut disadari saat tukang hendak memperbaiki rumahnya. “Saat membawa kayu bam, tukang sempat tersengat listrik yang sangat dekat dengan dinding rumah yang akan d bangun,” jelasnya.

Melihat peristiwa tersebut, dirinya mengharapkan PLN melakukan upaya pengamanan

terhadap jaringan listrik agar tak membahayakan pemilik rumah, maupun warga sekitar.

“Jika memang kabel tersebut tak bisa dipindahkan, paling tidak kabelnya diganti dengan kabel y a n g b e r-

bungkus, agar tak terjadi hal hal yang tak diinginkan,” harapnya.

Menyikapi keluhan ini, Manager PLN Rayon Mempawah, Dian Tri Sasono mengatakan, jaringan listrik yang melintasi rumah warga harus dilporkan warga kepada PLN. “Jadi, warga yang kuatir jaringan listrik yang rendah harus melaporkan ke kami (PLN, red) secara tertulis, apa saja keluhannya,” paparnya.

Dian mengungkapkan, setelah menerima laporan dari warga nantinya pihaknya akan meninjau ke lokasi jaringan listrik. “Jadi atas laporan warga, baru kita akan melakukan peninjauan.

Namun, setelah itu baru kita mengetahui cara untuk mengatasinya,” ujarnya.

Dikatakannya, warga akan dikenaikan biaya untuk memperbaiki jaringan kabel listri yang rendah dan masuk ke lahan milik warga.

Namun dia memstikan, dana tersebut bukan untuk PLN, tapi untuk pihak ketiga yang mengerjakan perbaikan. “Nantinya pihak ketiga yang akan menanganinya, setelah laporannya masuk ke PLN,” tegasnya.

Reporter: Ari Sandy Redaktur: Yuni Kurniyanto

Ilustrasi.NET

Perbedaan Modal Memajukan Daerah Mempawah. Beragam agama dan suku yang harmonis merupakan modal dasar memajukan Kabupaten Mempawah. Komitmen itu didukung kebijkan Bupati Mempawah, Ria Norsan dengan memfasilitasi dan mengayomi kemajemukan warganya.

“Alhamdulillah, etnis-etnis besar

yang ada di Kabupaten Mempawah sudah kita fasilitasi,” kata Bupati Ria Norsan saat acara Syukuran Setahun Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah, beberapa waktu lalu.

Ria Norsan mengatakan, meski etnis Melayu mendominasi

dalam populasi penduduk, namun Pemkab tetap memberikan perhatian yang adil terhadap semua etnis. Hal ini dibuktikan melalui fasilitasi yang diberikan Pemkab terhadap berbagai kegiatan yang digelar berbagai etnis di Kabupaten Mempawah. “Semua kegiatan yang menjadi simbol setiap etnis sudah

kita fasilitasi. Diantaranya kegiatan Robo-robo, Naik Dango, Sedekah Bumi, Capgome, dan Karapan Sapi. Untuk Karapan Sapi, bahkan setelah 30 tahun tidak diadakan kini kembali dilaksanakan melalui kerjasama dengan Ikatan Keluarga Besar Madura Kabupaten Mempawah. Alhamdulillah, suku-suku

besar yang ada di Mempawah ini sudah difasilitasi,” tutur Norsan.

Norsan berharap, keragaman yang harmonis tetap dijaga dan dipelihara. Sebab, ini menjadi modal besar bagi pembangunan daerah ke depan. “Semoga dengan adanya kebinekaan ini Kabupaten Mempawah bisa lebih maju,” harapnya. (sky)

Ketapang Bahari Soal Beruang Madu

BKSDA Jangan Diam Ketapang-RK. Pasca pemberitaan terkait adanya Beruang Madu yang dititipkan kepada warga Desa Tempurukan, Irham Zainal, 42, namun hingga saat ini petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I Ketapang, tidak melakukan penjemputan atau pengambil alihan Beruang Madu yang masuk sebagai hewan dilindungi tersebut.

Padahal, sebelumnya Irham Zainal selaku warga yang memelihara beruang tersebut, telah menyatakan dirinya sukarela menyerahkan beruang tersebut kepada pihak berwenang termasuk BKSDA Wilayah I Ketapang. Menurut Irham, dirinya mendapatkan beruang tersebut dari seseorang yang sebelumnya memilihara beruang madu berusia setahun itu.

Irham yang memang menyukai binatang, kemudian berbesar hati memelihara beruang madu tersebut, lantaran Irham tidak ingin beruang itu di lepaskan ke hutan begitu saja yang dapat membahayakan keselamatan warga.

Sikap BKSDA Wilayah I Ketapang itu mendapat tanggapan dari Tokoh Masyarakat Ketapang, Herman Wimpi. Ia meminta BKSDA Ketapang tidak keras kepala dan dapat bekerja profesional tanpa harus menunggu laporan resmi warga ke kantornya.

“Niat baik dari warga harusnya disambut positif, bukan malah dibiarkan saja, apalagi warga yang saat ini memelihara beruang itu sadar hewan itu dilindungi dan mau menjaga dan rela menyerahkan ke pihak berwenang,” tegasnya kepada wartawan, Kamis (30/7).

Untuk itu, ia meminta pihak BKSDA Ketapang bergerak menjemput bola, tidak hanya diam dan menunggu laporan resmi, sebab informasi keberadaan beruang juga sudah beredar di kalangan masyarakat.

“Sekarang tinggal petugas berwenang yang menjemput beruang itu, jangan biarkan beruang itu terlalu lama dirumah warga, karena akan berbahaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Menurut pihak BKSDA, jangan lagi menunggu laporan resmi, ketika ada laporan atau informasi harus bergerak bukan malah diam dan menunggu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Satu diantara Tokoh Masyarakat dan juga merupakan Mantan Kepala Dinas Disbudpora Ketapang, Yudo Sudarto menilai, harusnya ada apresiasi terhadap masyarakat yang memiliki kesadaran dalam melestarikan hewan dilindungi.

“Kalau masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam melindungi hewan yang dilindungi, harusnya petugas berwajib melayani dengan baik, bukan hanya diam dan menunggu laporan resmi,” pungkasnya. (Jay)

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

11

Investasi 300 Juta USD di Sektor Pertanian Ketapang-RK. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengatakan jika pembangunan food estate seluas seratus hektar pada 2015 ini berjalan sukses, maka tahun depan akan dilakukan penanaman seluas 10 ribu hektar.

“Investasi yang diturunkan cukup besar, 300 juta US dolar per seribu hektar,” katanya ketika reses di Ketapang, Rabu (29/7).

Setelah berkoordinasi bersama Pemda Ketapang, SKPD terkait termasuk sama masyarakat ia berharap semuanya yang

terlibat agar saling mendukung.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan program ini secara baik agar bisa sukses, Sehingga masyarakat, perusahaan yang membangun food estate dan daerah bisa sama-sama sejahtera.

Bahkan kedepan Ketapang menjadi lumbung padi,” harapnya. Pada reses ini Daniel juga mengaku mendapatkan bahwa petani di Ketapang mengeluhkan selalu kekurangan pupuk. Namun ia sudah beberapa kali menekankan bahwa kekurangan pupuk yang ter-

jadi sekitar tiga tahun. Hal Ini terjadi setelah Pupuk Indonesia memindahkan distributor dari Pupuk Kaltim ke Pupuk Iskandar Muda.

“Kalau kekurangan pupuk masih terus terjadi, kita minta Direktur Utama Pupuk Indonesia dicopot saja dari jabatanya,” ujarnya.

Menurutnya, penekanan ini karena bukan menilai pada persoalan teknis menjadi telat.

Tapi karena ada konsekuensinya kalau telat akibat keterlambatan pupuk tersebut.

“Sebab dampaknya pasti akan menurunkan produktifitas hasil padi petani,” ujarnya.

Ia jelaskannya di Kalbar tak kurang dari 400 ribu hektar lahan pertanian. Jika karena kedatangan pupuk telat kemudian produktivitas turun satu ton saja perhektar, kerugian seluruh petani di Kalbar bisa mencapai Rp1,6 triliun.

“Jika produktifitas padi menurun 1 ton perhektar dan dikali 400 ribu hektar. Maka total produktifitas padi yang menurun sebanyak 400 ribu ton,” katanya.

Jika itu terjadi, ia meminta Pupuk Indonesia menganti kerugian petani sebesar Rp1,6 triliun tersebut.

Ia juga mengaku mendapatkan masukan bahwa penyuluhan terhadap petani masih kurang.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi bersama instansi terkait seperti Dinas Pertanian termasuk bersama menterinya agar bisa meningkatkan penyuluhan kepada kelompok tani.

Reporter: Jaidi Chandra Editor: Kiram Akbar

Air Sungai Tercemar Limbah PETI 10 Desa Terkena Dampak Ketapang-RK. Warga di sepuluh desa di kecamatan Laur kesulitan mendapatkan air bersih. Air sungai yang selama ini menjadi tumpuan untuk kebutuhan sehari-hari saat ini kondisinya sudah memperihatinkan. Air sungai keruh kecoklatan ini diduga akibat tercemar limbah dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

“Sekitar 10 desa yang berada di bantaran sungai itu. Masyarakat menggunakannya untuk mandi, mencuci dan memasak,” kata Asman, tokoh masyarakat desa Bayun Sari Kecamatan Laur, via HP, Kamis (30/7).

Dikatakannya, sejak dua tahun belakangan ini kondisi air sungai tersebut mulai keruh. Bahkan, saat ini kondisinya sudah terbilang cukup parah. “Tahun lalu itu masih agak mendingan lah, masih agak bening. Tapi tahun ini airnya benar-benar keruh. Tak bisa digunakan untuk memasak lagi,” keluhnya.

Ilustrasi/ist

Ia menuding, aktivitas penambangan PETI itu sudah berlangsung sejak dua tahun belakangan. Lokasinya tersebar di beberapa desa, antara lain di dusun Emperas desa Sepotong.

“Ada yang nambang di tengah sungai pakai ponton, banyak juga di darat,” ungkapnya.

Ia memprediksi jumlah penambang mencapai ratusan, dan tak sedikit dari para penambang ini berasal dari warga sekitar, tapi banyak juga yang berasal dari luar. “Mereka memang banyak menambang di darat, tapi limbahnya itu dibuang ke sungai. Makanya air sungai jedi

keruh,” katanya.

Sepuluh desa yang terdampak dari penambangan tersebut yaitu: Bayun Sari, Mekar Harapan, Sungai Daka, Riam Bunut, Bengaras, Aur Kuning, Sukaramai, Betentang, Teluk Mutiara dan Sepotong. “Banyak warga yang gatal-gatal karena menggunakan

air yang keruh itu,” ujarnya.

Ia dan masyarakat lainnya berharap Pemda dan aparat keamanan menertibkan dan menyosialisasikan pada masyarakat agar tidak melakukan penambangan tanpa izin, terlebih jika merugikan orang banyak.

Sementara itu, salah satu pemuda Sungai Laur, Muhamad Sadikin, mengaku pritahin terhadap kondisi tersebut. “Kasihan jika melihat masyarakat. Kondisi ini sudah lama berlangsung dan dikhawatirkan akan terus berlanjut, ada ribuan warga yang menggantungkan kebutuhan air dari sungai tersebut,” ucapnya.

Ia juga berharap pemerintah sesegera mungkin turun dan menanggulangi permasalahan ini. “Sudah banyak warga yang mengaku gatal-gatal karena mandi di sungai itu, tapi, mau gimana lagi. Karena hanya sungai itu satu-satunya sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (jay)

Kayong Utara Padah Bertuah

Diharapkan Tepat Sasaran Sukadana-RK. Kayong Utara Sampai saat ini belum memiliki sasana tinju. Sementara Daud Jordan merupakan salah satu aset petinju yang mengharumkan nama Kayong Utara, bahkan Indonesia, karena prestasinya yang saat ini sudah sampai ke taraf dunia.

Banyak sarana olahraga yang dibangun tidak tepat sasaran serta bermanfaat, satu diantaranya Lapangan Tenis yang berada di Tanah Merah, Kecamatan Sukadana.

Fasilitas olahraga tenis ini hanya dimanfaatkan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan masyarakat tertentu saja, sedangkan atlet olahraga dicabang ini belum memiliki prestasi. Hal tersebut diaminkan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ramli beberapa waktu lalu. Dirinya membenarkan bahwa fasilitas olahraga Tenis tersebut hanya dinikmati oknum tertentu, bukan para atlet sebagaimana mestinya.

“Kalau atlet Tenis kita memang belum ada, tapi bangunannya sudah ada. Namun saya melihatnya belum maksimal juga. Banyak Pegawai yang main, mungkin ada pengurus kabupatennya. Tinggal bagaimana pengurus kabupatenlah, kita sekedar memberikan dorongan pembinaan di bidang olahraga saja,” ungkap Ramli.

Satu di antara putra daerah terbaik Kayong Utara, Daud Jordan, atlet di bidang olahraga Tinju ini membenarkan ada sebagian pembangunan sarana olahraga yang dibangun tidak tepat sasaran, namun dirinya tetap menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai hal tersebut, karena masyarakat saat ini tahu mana olahraga yang memang sudah memberikan sumbangsih dan mengharumkan nama daerah.

“Ada beberapa tempat yang dibangun tidak tepat sasaran, menurut saya yang diutamakan itu cabang olahraga yang lebih berprestasi dulu, tapi saya tidak mengklaim Tinju, semuanya kita kembalikan ke opini masyarakat lagi, yang mana yang berprestasi, bukan saya yang menilai, biarkan masyarakat yang menilai,” terang Daud Jordan, belum lama ini.

Terkait pembangunan lapangan Tenis, Daud Jordan sekali lagi menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai pemanfaatan pembangunan tersebut, biarkan masyarakat menilai sejauh mana prestasi atletnya untuk Kayong Utara, dan apakah masyarakat menilai itu perlu dibangun, semua penilaiannya tersebut diserahkan kembali kepada masyarakat Kayong Utara selaku pemilik daerah.

“Kalau kita mau bicara prestasi, jelas sasaran utamanya bukan disitu, karena pembangunan itu malah dijadikan untuk umum, untuk masyarakat umum, yang bukan ranah prestasi, untuk kesehatan serta hobbi, seperti itulah. Jadi saya kembalikan lagi keranah masyarakat, sudah tepat belum,” papar Daud. (lud)

Obat Batuk Sirup Tren Baru buat Mabuk Sukadana-RK. Kayong Utara merupakan sebuah kabupaten yang baru saja terbentuk, namun tren ngelem dan penyalahgunaan obat ternyata sudah marak di kalangan Pelajar terutama di Sukadana. Para penikmat lem dan penyalahgunaan obat, tidak tanggung-tanggung, sudah merambah pelajar mulai tingkat SLTP dan SLTA, bahkan SD yang terbiasa menikmati trend negatif yang berdampak bobroknya generasi yang akan datang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Dra Hj Hilaria Yusnani fenomena mengelem di kalangan anakanak ini terjadi karena memang lemahnya pengawasan dan minimnya pengetahuan anakanak tentang bahayanya bahan zat adiktif yang terkandung dari lem tersebut.

“Anak-anak yang melakukan hal-hal seperti itu, mereka hanya mendapatkan informasinya sepihak, tanpa pengawalan orang tua, dan tanpa informasi yang jelas bahayanya bahan adiktif yang terkandung di lem itu, “ terang Hilaria.

Ia pun menambahkan, saat ini peran orang tua menempatkan dirinya sebagai kepala rumah

tangga yang harus ditakuti anakanaknya, dengan demikian keterbukaan anak-anak kepada orang tuanya menjadi terhambat karena adanya jarak antara orang tua dan anak.

“Hal ini diperparah lagi informasi yang tertutup antara orang tua dan anak. Jadi orang tua selalu menempatkan dirinya sebagai bos dalam rumah tangga, sehingga anak sangat segan untuk berkomunikasi dan mengungkapkan permasalahannya. Dan juga anak menjadi tidak berani menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak mereka,” jelas Hj Hilaria Yusnani.

Dari penuturan Heri warga di kawasan Pantai Pulau Datok, terdapat beberapa lokasi favorit untuk ngelem dan mengunakan obat yang berdampak negatif itu, mulai dari jalan setapak kompleks Gedung Olahraga (GOR) Bumi Kayong, kawasan Pantai Pulau Datok dan beberapa lokasi di Jalan menuju Desa Sedahan Jaya.

“Sering lihat anak-anak ngumpul di tempat gelap, ketika dihampiri mereka kabur dan tersisa tumpukan bekas komix dan kaleng lem FOX,” kata Heri.

Kondisi seringnya dijumpai anak usia pelajar melakukan

hal negatif seperti ngelem dan penyalahgunaan obat tersebut sejatinya memiliki dampak negatif bagi kesehatan karena masuk dalam kategori berbahaya.

Kepala Seksi Farmasi dan Kesehatan Khususn , Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, Agus Aprianto bahwa saat ini isu yang sedang menjadi perhatian secara nasional tidak terkecuali di Kalimantan Barat dan Kayong Utara adalah Napza.

Dalam Undang-undang kesehatan, terdapat upaya kesehatan dimana setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, berkesinambungan untuk dapat memperhatikan harkat kesehatan masyarakat.

Terkait masalah Napza atau narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk inhalend (gas hirup) saat ini telah menjadi atensi dari berbagai pihak termasuk dibidang kesehatan agar dapat dilakukan pengawasan secara maksimal.

Trend ngelem dan penyalahgunaan obat sejatinya pemerintah melalui BPOM sudah menginstruksikan penarikan bentuk sediaan tunggal DMP (detromethorphan) yang terdapat di dalam

obat batuk syrup dari peredaran, sehingga saat ini tidak ada lagi beredar di pasaran dalam bentuk tunggal baik tablet maupun sirup.

Dampaknya bagi kesehatan Di dunia kesehatan, Dmp memiliki kegunaan yang positif namun dimasyarakat sering disalahgunakan. Hal inilah yang menyulitkan untuk pembatasan peredarannya, dimana seharusnya dikonsumsi dalam jumlah kecil sesuai dosis yang dianjurkan namun dipergunakan dalam jumlah besar dan berlebih atau biasa disebut penyalahgunaan obat.

Demikian juga lem fox yang sejatinya bukan untuk dikonsumsi atau dihirup gasnya, karena fungsi lem diproduksi untuk industri dan akan berdampak negatif bagi kesehatan jika gasnya dihirup.

Dmp dan lem fox yang dikonsumsi atau dihirup, akan bekerja langsung ke saraf otak dengan merubah perasaan, berfikir, kesadaran dan prilaku pemakai, sehingga sering membuat pemakainya berhalusinasi atau fly.

“Obat dan gas hirup akan berpengaruh ke saraf otak dan kerja otak seperti sifat alami bahan kimia dan merangsang secara ber-

lebih fungsi otak,” paparnya.

Dampak buruk dari penyalahgunaan obat dan gas hirup dalam waktu dekat dapat menyerang system kerja jantung, sesak nafas dan dapat berujung kematian, dalam jangka panjang berbagai penyakit dapat menghinggapi termasuk tumor dan kanker otak.

Melihat fenomena penyalahgunaan obat serta ngelem, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kayong Utara, Syukran SAg MSi, terkejut di Kayong Utara sudah sedemikian parah, bahkan dapat mengancam masa depan para penerus bangsa.

“Ini trend baru yang negatif, kita akan panggil SKPD terkait termasuk Pol PP, mengapa hal ini sudah terjadi,” kata Syukran.

Termasuk meningkatnya kenakalan remaja, seringnya terdengar kabar pelajar hamil tidak dapat dibiarkan begitu saja, namun harus segera diambil langkah penindakan.

“Kita akan jadwalkan turun, melihat langsung ke lokasi dimana para pelajar sering ngelem, pendekatan ke pihak sekolah dan orang tua juga mutlak dilakukan,” katanya.

Laporan: Kamiriluddin

Minat Masyarakat Urus Akte Kelahiran Minim Sukadana-RK. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya sebuah akte kelahiran, membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kayong Utara (KKU) semakin gencar melakukan sosialisasi dengan menurunkan tim khusus untuk melakukan pendataan lebih valid.

Hal ini membuat Disdukcapil KKU, melalui Kasi Pencatatan Kelahiran melakukan program jemput bola yang dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di

Kabupaten Kayong Utara. Demikian diungkapkan langsung Kasi Pencatatan Kelahiran, Abaludin di ruang kerjanya.

“Program ini kita lakukan agar masyarakat paham bagaimana mengurus Akte Kelahiran, sekarang masyarakat banyak mengurus melalui calo, jelas ada biayanya. Dan biayanya tergantung jauh dekatnya Kecamatan itu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disini.

Jarak yang jauh juga membuat masyarakat malas untuk datang

mengurusnya, sehingga kita adakan program jemput bola,” terang Abaludin.

Ia pun berharap dengan adanya Program jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap Kecamatan ini, warga bisa datang langsung mengurusnya tanpa melalui calo. Bahkan menurutnya, setiap calo yang mengurus warga bisa mengeluarkan uang sekitar 200 ribu sampai 300 ribu.

“Sayangnya tidak semua masyarakat mau hadir, hanya to-

koh masyarakat sekitar saja. Jadi kita susah juga. Hal tersebutlah yang akhirnya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tambahnya.

Dari enam kecamatan yang ada di Kayong Utara, baru 3 Kecamatan yang sudah dilaksanakan program jemput bola, yaitu Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Seponti Jaya. Sedangkan untuk Kecamatan lainnya akan segera dilaksanakan.

“Saat ini baru tiga kecamatan

yang kita lakukan program ini, untuk Kecamatan lain akan menyusul, sedangkan di Kecamatan Sukadana juga belum, karena kita masih menunggu desa yang jauh dari Kecamatan Sukadana, karena kalau dekat sini sama saja, warga yang jauh juga susah datang,” tambahnya.

Dari data 2007, sejak pemekaran Kabupaten Kayong Utara, baru 38 ribu warga kayong Utara yang sudah memiliki akte dari 126 ribu warga Kayong Utara yang ada. (lud)

Melawi Membangun

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

12

Dicoret sebagai Parpol Pengusung Incumbent

Laboh Ju

Desa Pedalaman Ella Hilir Terisolir Nanga Pinoh-RK. Infrastruktur jalan tujuh desa di pedalaman Sungai Ella, Kecamatan Ella Hilir, yakni Desa Penyuguk, Jabai, Kerangan Kora, Nanga Kempangai, Sungai Labuk, Prembang Nyuruh dan Nanga Nyuruh masih belum memadai sehingga harus segera diperhatikan pemerintah melalui peningkatkan jalan.

“Kondisi jalan menuju ketujuh desa ini memang sudah sangat tidak layak pakai, karena kondisi jalannya sangat sulit dilewati,” ujar warga Desa Sungai Labuk, Sudirman, belum lama ini.

Lantas, menurutnya, jalan dari ibu kota Kecamatan Ella menuju Desa Sungai Labuk tidak terlalu panjang dan hanya sekitar 29 kilometer. Namun jalan yang tidak memadai sehingga ditempuh dengan kendaraan roda dua harus memakan waktu berjam-jam.

“Karena kondisi jalannya yang tidak memadai sehingga dari Ella menuju Sungai Labuk apabila ditempuh menggunakan kendaraan roda dua bisa sampai 7 jam,” keluhnya.

Sudirman menambahkan, selain jalannya yang sudah tidak memadai, kondisis jembatan di ruas jalan tersebut juga sudah banyak yang mengalami kerusakan, terutama jembatan-jembatan di sungai kecil. Kalau untuk jembatan yang besar kondisinya masih bagus, karena dibangun oleh pemerintah.

“Sementara jembatan sungai kecil yang banyak mengalami kerusakan ini, kebanyakan dibangun secara swadaya dari masyarakat,” paparnya.

Pembangunan ruas jalan dari ibu kota Kecamatan Ella Hilir ke-7 desa pedalaman Sungai Ella Hilir tersebut sudah empat kali dilakukan pembangunannya menggunakan anggaran pemerintah. Namun hingga sekarang kondisinya tetap saja masih tidak layak untuk dipakai. Sementara apabila menggunakan jalur sungai kondisi sungainya juga sangat sulit dilewati. Dari Ella ke Sungai Labuk saja, apabila menggunakan jalur sungai bisa mencapai 10 jam. Dengan daya kemampuan angkut tidak bisa terlalu banyak muatan.

“Karena akses transfortasi yang sulit ini sehingga 7 desa yang berada di pedalaman Sungai Ella ini menjadi terisolir, bahkan untuk membawa barang-barang sembako mengalami kesulitan sehingga harga sembako mahal. Seperti gula di sana harganya Rp17 ribu per kilogram, minyak goreng Rp21 ribu per kilogram. Untuk bensin dan minyak tanah Rp25 ribu per liter,” ulasnya. (aji)

Golkar dan PPP Laporkan KPU ke Panwaslu Nanga Pinoh-RK. KPU Kabupaten Melawi mencoret DPD Partai Golkar Kabupaten Melawi dan DPC PPP Kabupaten Melawi sebagai partai politik pengusung pasangan H. Firman Muntaco, SH, MH dan Drs. Jhon Murkanto, M.Si. Pasalnya penyelenggara pemilu menilai berkas dari kedua kubu pengurus DPP kedua parpol tersebut tidak lengkap. Tak pelak, hal itu membuat DPD Golkar dan DPC PPP Kabupaten Melawi melaporkan KPU ke Panwaslu Kabupaten Melawi.

“Terkait administrasikan kami sudah punya, terutama persetujuan pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono yang dinilai tidak lengkap. Meskipun sebenarnya sudah ada melampirkan surat kesepakatan rapat tim Pilkada pusat yang diikuti kedua belah kubu.

Tetapi dari kubu Agung masih kurang B1. Karena surat B1 pada saat pendaftaran dalam perjalanan ke Melawi,” ucap ketua tim pemenangan pasangan Firman-Jhon yang sekaligus ketua harian DPD Partai Golkar Kabupaten Melawi, Abang Tajudin usai melaporkan KPU ke Panwaslu, Rabu (29/7) malam.

Tajudin menegaskan, pihaknya

menuntut hak partai politik sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, pasal 6 ayat 6, 7dan 8. “KPU sebenarnya tidak bisa serta merta untuk menolak apa yang menjadi permohonan atau pendaftaran dari partai politik,” tegas Tajudin.

Tajudin berpendapat, alasan KPU menolak karena administrasi Golkar dari kubu Agung Laksono tidak lengkap. Tajudin mengatakan, seharusnya KPU bertindak arif dan bijaksana. Dengan menerima terlebih dahulu dan memberikan waktu yang cukup pada Golkar kubu Agung Laksono. Karena hasil rapat tim pilkada pusat dilaporkan ke KPU pusat.

“Kita minta KPU memberikan waktu yang cukup dan harus memverifikasi ke pusat juga. Karena hasil dari islah Golkar inikan hasil yang disetujui dari KPU pusat. Lain halnya jika kubu Agung Laksono pada pendaftaran kemarin tidak hadir, inikan mereka hadir, hanya kekurangan B1 saja. Jadi kami menuntut, karena KPU serta merta menolak dan hanya memberikan waktu sampai jam 14.00 WIB. Jadi dianggap sangat tidak adil maka kami menyampaikan ke Panwaslu agar KPU bisa meninjau ulang dan agar permohonan dari Partai Golkar dapat diterima kembali,”

lugasnya.

Tajudin mengatakan, pada hari yang sama, DPC PPP Kabupaten Melawi juga menyampaikan hal yang sama ke Panwaslu Kabupaten Melawi. Intinya pihak PPP juga minta agar KPU bisa meninjau ulang serta dapat menerima partainya diterima sebagai pengusung pasangan Firman Muntaco dan Jhon Murkanto.

“Efeknya kepada kami, sebagai negara yang demokrasi, Golkar bisa tidak diakui Negara, karena hal-hal politik. Kami jadi tidak ada dan berimplementasi kepada marwah partai. Golkarkan pengusung, kalau pendukungkan beda.

Jadi ada sekitar 20 persen lebih dalam Pilkada ini yang tidak terakomodir dan ini menjadi Pilkada cacat. Jadi itu, kita harapkan KPU juga mengerti dan memahami itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Melawi, Hubertina Lennis Marlina ketika dikonfirmasi mengatakan, partai politik sebagai bagian dari peserta pemilu, punya hak untuk menyampaikan setiap laporan dan Panwaslu terima dulu materi yang menjadi inti laporan tersebut.

“Kita akan lakukan pengkajian terhadap inti dari laporan itu. Baru

nanti kita bisa menentukan tindak lanjutnya seperti apa. Karenakan laporan ini bisa saja mengandung unsur pelanggaran. Apakah itu pelanggaran pidana, kode etik atau administrasi atau mengandung unsur sengketa. Itu yang kita tinjau terlebih dahulu,” ulasnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Melawi, Julita mengatakan, apa yang dilakukan KPU sudah sesuai aturan. Sebab dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015, pasal 36 ayat 4,5,6,7 dan 8 serta pasal 48 ayat 2 diwajibkan melampirkan keputusan atau B1 dari partai politik selaku partai pengusung.

“Nah untuk Golkar ini yang ada B1-nya hanya ada dari versi munas Bali. Yakni, Aburizal Bakrie dan sekretarisnya Idrus Marham.

Sementara B1 dari kubu munas Ancol itu hanya ada melampirkan surat keputusan kesepakatan tim, untuk B1 yang ditanda tangani Agung Laksono dan sekretarisnya itu tidak ada. Nah dasar kami mencoret juga PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tadi,” bebernya.

Begitu juga dengan PPP, kedua pengurus masing-masing kubu tidak melengkapi administrasi dalam lampiran berkas pendaftaran calon. Sehingga dicoret dari partai pengusung pasangan

Calon Firman Muntaco dan Jhon Murkanto.

“Yang PPP itu hanya ada B1 dari kubu dari munas Surabaya, yakni Ir. H.M. Romahurmuziy, MT dan sekretarisnya Ir. H. Aunur Rofiq. Sementara B1 dari versi kubu munas Jakarta, yakni H. Djan Faridz dan sekretarisnya Dr. H. R A Dimyatin, SH, MH, M.Si itu tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya pada saat mereka mendaftarkan pasangan Firman dan Jhon Murkanto kemarin, pihak KPU sudah memberikan waktu hingga pukul 16.00 WIB. Namun hingga jam yang ditentukan belum bisa melengkapinya.

“Kebetulan sewaktu pendaftaran lalu, Ketua KPU Provinsi juga hadir dan menafsirkannya serta ada ketua Bawaslu. Jadi memang harus dilengkapi berkas B1 tadi.

Jadi jika setelah waktu yang diberikan sudah habis maka tidak bisa jadi partai pengusung. Jika pun setelah lewat waktu itu mereka bisa melengkapinya sudah terlambat. Jadi apabila pihak partai tidak menerima maka silahkan lewat jalur aturan yang ada,” tantangnya.

Reporter: Sukartaji Redaktur: Andry Soe

Hari Ini Rhoma Irama ke Melawi Nanga Pinoh-RK. Persiapan hiburan rakyat yang akan mendatangkan H. Rhoma Irama selaku si Raja Dangdut sudah mencapai 90 persen. Mulai dari kepanitiaan hingga lokasi hiburannya, bahkan penentuan lokasi PKL yang berjualan di lapangan.

Kedatangan si Raja Dangdut beserta Soneta Grup itu sendiri di Kabupaten Melawi sudah dipastikan pada 31 Juli 2015. Yakni menggunakan pesawat menuju Kabupaten Sintang. Dari Sintang panitia akan menyambut dan menjemputnya.

“Dari Sintang kita jemput menggunakan mobil. Dan menginap di

Pendopo Rumah Dinas Bupati Melawi. Kemudian pada 1 Agustus 2015. Akan ada kultum yang disampaikan oleh H Rhoma Irama,” ujar Koordinator Humas Panitia Hiburan Rakyat, Saiful Khair, ditemui Kamis (30/7).

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Kabag Humas di Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi ini mengatakan, masih pada 1 Agustus 2015 pukul 09.00 WIB akan ada jumpa fans di pendopo rumah jabatan Bupati Melawi.

“Pukul 13.00 WIB, beliau (Rhoma, red) akan melakukan chek sound di Stadion Raden Tumeng-

gung Setia Pahlawan yang menjadi pusat lokasi hiburan rakyat nantinya,” paparnya.

Persiapan sound system serta peralatan musik yang digunakan Soneta Group tidak sembarangan.

Meskipun menggunakan alat lokal, namun speknya ditentukan langsung oleh Soneta Group. “Teknisi Soneta Group sudah datang hari ini untuk mengecek spek alatalat musiknya. Paling tidak masih standar mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, penampilan Soneta Group akan dimulai dari pukul 20.00 WIB, yang rencananya akan menghibur masyarakat Melawi dengan membawakan sebanyak

17 judul lagu. “Sudah tentu ini akan meriah dan menghibur puluhan ribu masyarakat Melawi,” ujarnya.

Saiful menerangkan, kegiatan hiburan rakyat ini bukan dari pemerintah Melawi, melainkan dari masyarakat langsung dalam menyambut HUT RI. ”Hiburan ini dari masyarakat, kepanitiaannya juga masyarakat. Jadi terbuka buat siapa saja,” paparnya.

Terkait keamanan, kegiatan hiburan itu akan diamankan personil Polri, TNI, Dishubkominfo, Pol PP beserta ormas kepemudaan lainnya. “Harus diketahui, penonton tanpa dipungut

biaya, begitupun parkirnya, tanpa dipungut biaya,” tegasnya.

Sementara itu, warga Nanga Pinoh, Dedi Hermawan dan Dea Kusuma Wardana mengatakan, satu hari sebelumnya keluarga mereka dari pedalaman Sayan dan Kota Baru sudah berdatangan ke Nanga Pinoh untuk menonton H Rhoma Irama.

“Keluarga saya sudah berdatangan dari kampung dan sudah bilang mau menginap di rumah saya untuk menonton Rhoma.

Saya juga begitu, keluarga saya dari Sayan juga berdatangan ke sini,” ujar Dea dan Hermawan.

(Ira)

Sintang Raya Jantoh Kita

Jemput dan Pulangkan 32 Eks Orgil Sintang-RK. Tahun ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sintang memulangkan 32 eks Orang Gila (Orgil) ke daerah asal masing-masing.

“Kita jemput dari RSJ Kalbar di Singkawang. Mereka semua saat ini sudah sehat dan kita pulangkan ke daerah masingmasing,” kata Mastora, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Sintang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/7).

Dia mengungkapkan, 32 eks Orgil itu terdiri atas 24 pria dan 8 perempuan. Mereka dirawat di RSJ Kalbar di Singkawang selama satu tahun.

“Dengan dipulangkannya mereka ke keluarganya, diharapkan perhatian penuh dari keluarganya, baik dari

pengobatan maupun keseharianya, mengingat jiwa mereka ini labil,” tutur Mastora.

Untuk pengobatan rutin selanjutnya, kata Mastora, diserahkan ke masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang paling dengan dengan kediaman eks Orgil tersebut. “Jadi untuk pengobatan sehari-hari, 32 orang ini bisa langsung datang ke Puskesmas terdekat,” tegasnya.

Mastora meminta pihak keluarga dan Puskemas, selama mengurus mereka ini harus ekstra sabar dan penuh kasih sayang. “Layaknya kita mengurus keluarga kita sendiri. Sebab jika tidak, maka kondisinya bisa saja kembali seperti orang sakit lagi,” ingatnya. (Adx)

Tak Lagi Main-main di Bidang Pertanian Sintang-RK. Krisis pangan yang dikhawatirkan masyarakat dunia saat ini mewajibkan semua pihak bekerja keras, kreatif dan inovatif untuk mengantisipasinya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang pun tidak main-main lagi dalam mengembangkan sektor pertanian.

“Kita tidak main-main lagi dalam bidang pertanian. Semua fasilitas kita siapkan. Jadi Pemkab Sintang sangat serius dan fokus untuk ketahanan pangan,” kata Milton Crosby, Bupati Sintang saat Panen Raya di Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelam Permai, Kamis (30/7).

Milton memastikan, Pemkab Sintang tidak tinggal diam terkait ancaman krisis pangan dunia tersebut. Jenis padi terbaik terus dicari, disesuaikan dengan kondisi tanah di Sintang. “Menyediakan jenis pupuk yang tepat dan mendampingi petani secara langsung,” katanya.

Dia mengungkapkan, padi merupakan sasaran produksi pangan pada 2015 ini.

Upaya ini untuk meningkatkan swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Sesuai dengan intruksi Pemerintah Pusat (Pempus) terkait kondisi pangan sangat ini, kata Milton, Pemkab Sintang mendukung secara penuh berbagai program untuk mewujudkan ketahanan pangan. “Kita juga memperbanyak pembangunan irigasi di pedalaman,” ungkapnya.

Milton mengatakan, panen raya di Sungai Maram ini merupakan bukti nyata, bahwa pemerintah serius membantu pembangunan di bidang pertanian. “Penanaman padi di Sungai Maram ini dimulai April lalu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, panen raya ini merupakan Operasi Khusus (Opsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale) untuk memperkuat sarana prasarana dan meningkatkan swasembada pangan di Sintang. “Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga mencapai target yang telah direncanakan dengan baik,” kata Milton.

Seluruh petani diimbau untuk tidak melanggar jadwal penanaman yang sudah ditetapkan pemerintah. “Semua petani diharapkan terus bekerja sesuai kalender

penanaman yang ada dan pemerintah terus mendukung semua tujuan bersama untuk mencapai kebutuhan akan pangan yang diperlukan,” tutup Milton.

Reporter: Achmad Munandar Editor: Mordiadi

Milton Crosby. NET

Amankan Pilkada, Polres Sintang Cek Kesiapan Rannas

Kapolres melakukan pengecekan Rannas.

Sintang-RK. Untuk kesiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sintang Desember 2015, Polres Singkawang mengecek langsung Kendaraan Dinas (Rannas) Polri yang akan digunakan.

Pengecekan Rannas tersebut dipimpin langsung Kapolres Sintang, AKBP Mahyudi Nazriansyah dalam Apel Pengecekan Rannas di halaman Mapolres Sintang, Kamis (30/7). “Kita mengecek kesiapan kendaraan dinas kita, baik itu kendaraan roda dua, empat maupun enam untuk pengamanan Pilkada Sintang, “ katanya.

Dia menjelaskan, pengecekan Rannas ini untuk mengevaluasi

apakah masih layak dipakai untuk persiapan pengamanan Pilkada Sintang. “Secara umum, kesiapan kendaraan dinas jajaran Polres Singkawang telah mencapai 99 persen,” ujar Mahyudi.

Terdapat beberapa hal kecil, kata Mahyudi, yang perlu dipersiapkan lagi untuk tugas pengamanan.

“Sudah kita sampaikan ke anggota untuk segera melengkapinya. Sehingga saat pengamanan Pilkada semuanya lebih siap, baik personel maupun sarana dan prasarana pendukungnya,” paparnya.

Lebih lanjut Mahyudi mengatakan, Polres Sintang juga telah menyiapkan personel sesuai dengan tahapan pengamanan. “Di

masing masing tahapan kita sudah membuat rencana pengamanan.

Dari tahap awal itu sudah ada pengaturan, ada 2/3 personel kita turunkan yaitu 337 personel, ada juga yang 1/3 dan sebagainya. Masing masing tahapan sudah kami siapkan personelnya,“ ungkapnya.

Untuk pengamanan Pilkada Sintang ini, tambah Mahyudi, Polres juga bersinergi dengan instansi terkait, seperti TNI dan lainnya.

“Tentunya Polri di sini sebagai leading sector akan melihat sejauh mana situasi dan kondisi di lapangan. Bila perlu, kita akan meminta kekuatan dari pihak TNI atau instansi terkait lainnya,” pungkasnya. (Adx)

KAPUAS HULU

Uncak Kapuas

Ningkau Nuan PKK Mitra Pemerintah Putussibau-RK. Sebagai gerakan dari dan oleh masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan.

“Gerakan PKK sebagai wadah aktivitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga, memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Berpedoman pada makna sejarah sebagai kesatuan nilai hari kemarin yang patut dipedomani hari ini,” kata Ny. Erlinawati Nasir SH, Ketua TP-PKK Kapuas Hulu saat Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-43 di Gedung MABM Kapuas Hulu, Rabu (29/7) siang.

Erlina menjelaskan, seluruh upaya yang dilakukan TP-PKK harus diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih maju, mandiri, bahagia, sehat dan sejahtera.

Hal ini, tambah dia, hendaknya tercermin dalam suasana kehidupan keluarga yang saling asih, asah, dan asuh sebagai norma dasar terwujudnya keharmonisan kehidupan keluarga, yang didukung oleh kehidupan sosial yang memadai.

“Dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau kegiatan PKK sudah saatnya PKK harus lebih mampu menciptakan bidang kegiatannya sendiri melalui 10 program pokok PKK dengan semangat kerja yang optimal,” ujar Erlinawati Peringatan HKG PKK ini, kata Erlinawati, bukan sekedar untuk menciptakan kemeriahan sesaat. Tetapi lebih memberikan makna dan ungkapan syukur atas kiprah serta karya nyata PKK selama ini, dalam usaha memberdayakan dan menyejahterakan keluarga.

Setiap memperingati HKG PKK, patut dilakukan evaluasi mengenai apa saja yang telah dilakukan PKK selama satu tahun. “Kemudian apa keberhasilan yang telah dicapai, masalah dan hambatannya, bagaimana solusi yang dibuat untuk selanjutnya kita jadikan tonggak agar melangkah lebih baik lagi pada tahun berikutnya,” papar Erlinawati.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana mengatakan PKK memiliki peran strategis dalam upaya membangun suatu bangsa seiring dengan perubahan zaman dan paradigma pemerintah yang berlandaskan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas pada setiap daerah untuk mengoptimalkan hasil pembangunannya.

Sebagai organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, PKK telah terbukti membawa perubahan yang cukup besar dan sudah dirasakan manfaatnya. Baik oleh anggotanya sendiri maupun masyarakat luas.

Hal ini ditandai dengan telah meningkatnya kualitas kehidupan dalam rumah tangga. “Semua itu tidak lepas dari peran aktif kader PKK yang berkomitmen untuk menyejahterakan kehidupan anggota dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya. PKK sebagai relawan penggerak pembangunan yang bekerja tanpa pamrih dan berharap hal-hal positif yang telah diperbuat untuk tetap dipertahankan,” papar Agus. (aRm)

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

13

Pengelolaan Keuangan Pemkab Kapuas Hulu Cukup Baik Putussibau-RK. Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu cukup baik. Sehingga tidak heran, kabupaten paling timur Kalbar ini berhasil menjadi yang terbaik dua tahun berturut-turut.

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, H Baharudin SE mengatakan, dua kali Kapuas Hulu peringkat pertama se-Kalbar, yakni pada 2012 dan 2013.

“Rekomendasi-rekomendasi dari Inspektorat Kalbar dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan kita dapat menyelesaikan temuan-temuan tersebut dengan tepat waktu,” ujar Baharudin ditemui di ruang kerjanya, Kamis

(30/7).

Dia mengatakan, setiap tahun, berbagai rekomendasi yang diberikan kepada Kapuas Hulu, berangsur-angsur dapat diselesaikan. “Hingga 2014, hanya tinggal 94 rekomendasi yang sedang dalam proses penyelesaian.

Kebanyakan rekomendasinya hanya bersifat administratif,” jelas Baharudin.

Inspektorat Kapuas Hulu optimis, ke depan Pemkab Kapuas Hulu bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Kalau masalah rekomendasi, Kapuas Hulu hampir selesai. Hasil briefing dengan semua kabupaten/ kota se-Kalbar, kita ndak malu.

Hasil rekomendasi kita sudah

berkurang, itu secara bertahap,” sambung Baharudin.

Selain dalam pengelolaan keuangan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu juga menilai kinerja AM Nasir SH-Agus Mulyana SH MH selama lima tahun memimpin Kapuas Hulu cukup berhasil.

Catatan keberhasilannya tersebut di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pertanian, perikanan dan bidang lainnya. Hal tersebut berdasarkan monitoring Inspektorat Kapuas Hulu yang disampaikan ke Inspektorat Kalbar.

“Intinya, berdasarkan indikator penilaian selama lima tahun cukup berhasil, seperti aktivitas

kegiatan tentang kemasyarakatan. Misalnya Bansos (Bantuan Sosial) kepada multipihak yang sudah diprogramkan, kemudian perkembangan terhadap infrastruktur, kabupaten, kecamatan dan desa,” papar Baharudin.

Capaian pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun, menurut Baharudin, mengalami peningkatan dengan membuka isolasi daerah. Dengan target dapat menghubungi desa-desa, kecamatan dan arus lalu lintas dapat terbantu. “Tim provinsi yang menilai. Seperti peningkatan SDM, IPM, kesehatan, peningkatan pangan, ekonomi mikro dan makro. Nilainya menggunakan presentase,” terangnya.

Keberhasilan pembangunan lainnya, tambah dia, seperti dibidang kesehatan juga cukup signifikan. Begitu pula pembangunan di bidang perikanan dan pertanian juga telah terlihat dari perhatian Pemda Kapuas Hulu dalam memberi pembinaan terhadap sentra-sentra produksi.

Pembinaan itu di antaranya memberi pemahaman kepada masyarakat dalam bertani, dengan membiasakan membuat sistem pertanian menetap atau sawah. Masyarakat banyak yang sudah mulai menerapkan pola sawah.

Reporter: Arman Hairiadi Editor: Mordiadi

Halalbihalal Pemkab Kapuas Hulu

Hubungan Antarumat Beragama Terjalin dengan Baik Putussibau. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH MH menilai, hubungan antarumat beragama di Kapuas Hulu selalu terjalin dengan baik. Itupun ia rasakan selama mendampingi Bupati AM Nasir SH, di mana mereka tidak membeda-bedakan agama.

“Makanya ketika ada acara keagamaan apa saja kami berupaya hadir. Begitu juga dengan pembangunan rumah ibadah, kita tidak membeda-bedakan,” kata Agus Mulyana saat Halalbihalal Pemkab Kapuas Hulu di Gedung MABM Kapuas Hulu, Rabu (29/7) malam.

Halalbihalal ini rutin digelar setiap tahun. Tetapi, Halalbihalal yang bertema “Dengan Halalbihalal Kita Pererat Silaturrahmi dan Kebersamaan Menuju Kapuas Hulu Yang Aman dan Sejahtera” tahun ini dirasanakan berbeda dari sebelumnya.

Agus Mulyana ketika memberikan sambutan pada Halal Bihalal. ARMAN HAIRIADI

Biasanya, Halalbihalal ini dihadiri masyarakat sekitar Putussibau dan SKPD serta instansi vertikal. Tetapi kali ini dihadiri masyarakat dari seluruh keca-

matan dan PKK. “Perbedaan lainnya, tanpa terasa, halalbihalal ini terakhir saya sebagai wakil bupati untuk mendampingi bupati pada periode 2010-2015,”

katanya.

Agus mengatakan, dalam kenyataannya perjalanan hidup, manusia tidak lepas dari dosa.

Termasuk dosa antarsesama, di

mana sering terjadi perselisihan, pertikaian, sakit hati, bahkan dendam.

“Seandainya kita punya waktu dan tenaga cukup banyak, tentu lebih baik bersilaturahmi langsung. Tetapi, mungkin karena kesibukan masing-masing, maka halalbihalal seperti ini dapatlah sebagai pengantinya untuk saling memaafkan,” kata Agus.

Dia berharap, Hahalbihalal ini menjadi media untuk mencairkan hubungan yang membeku.

“Halalbihalal ini juga diharapkan dapat menjalin kerukunan antarumat beragama,” tegas Agus.

Selama ini, lanjut dia, Kapuas Hulu sangat kondusif. Begitu juga ketika ada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Kapuas Hulu selalu tenang, kondusif dan terkendali. Diharapkan demikian pula pada Pilkada mendatang. (aRm)

Bumi Daranante Apai Ji Ongah Temukan Tiga Persoalan di Sanggau Erma: Saya tak lihat orang ngerjakan jalan Sanggau-RK. Anggota DPR RI, Erma Suryani Ranik menemukan tiga persoalan selama dirinya menggelar reses di Kabupaten Sanggau. Pertama, terkait maklumat Kapolda yang melarang membakar lahan sehingga Erma Suryani Ranik.

Ia pun mengaku sempat mendapat curhatan dari tokoh adat, para temenggung dan tokoh masyarakat yang marah atas maklumat Kapolda tersebut.

“Niat pak Kapolda itu bagus, cuma saya minta maklumat itu memperhatikan kearifan lokal,” kata politisi Demokrat itu saat ditemui usai menggelar pertemuan dengan Kapolres beserta jajarannya di Aula Bhara Daksa, Kamis (30/7).

Ia mengaku sudah menelepon langsung Kapolda Kalbar agar mencabut maklumat tersebut. “Cuma belum ada respon,” katanya.

Intinya, kepada Kapolda Kalbar, ia meminta jika mau melakukan penegakkan hukum ke orang-orang yang membakar lahan atau sawit puluhan hektar, tetapi untuk masyarakat adat yang hidupnya tergantung dari lahan pertanian yang hanya satu sampai dua hektar harus dipertimbangkan kembali. “Kalau orang kampung tu tidak ada lahannya yang besar, paling besarlah dua hektar,” katanya.

Selain isu terkait maklumat Kapolda, isu lain yang diperolehnya saat reses adalah terkait infrastruktur jalan Sanggau yang sampai saat ini seolah-olah dikerjakan, padahal selama dirinya melewati jalan tersebut, belum ada petugas proyek yang melakukan pekerjaan.

“Saya kurang pahamlah soal itu, tetapi selama saya lewat jalan itu, tidak ada saya lihat orang kerja, nanti saya tanya pak Lasarus lah, beliu Wakil Ketua Komisi V yang mengurusi soal infrastruktur,” pungkasnya.

Selama reses, mantan Anggota DPD RI itu juga menerima laporan dari masyarakat terkait maraknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, Kabupaten Sanggau yang memiliki ciri khas perbatasan, maka persoalan penyeludupan termasuk narkoba salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan. “Makanya saya minta Pemkab membantu BNNK, terutama soal jumlah personel-personelnya,” pungkasnya. (KiA) KIRAM AKBAR

Peralatan Canggih Bisa Tekan Peredaran Narkoba Hingga 80 Persen Sayangnya, Kabupaten Sanggau Tak Punya Sanggau-RK. Peredaran narkoba di kabupaten Sanggau, khususnya di wilayah perbatasan diakui Anggota Komisi III, DPR-RI, Erma Suryani Rani, sudah sampai pada taraf memprihatinkan.

“Bahkan sudah masuk sampai ke dusun-dusun,” katanya kepada wartawan usai tatap muka dengan jajaran Polres Sanggau, di aula Mapolres Sanggau, Kamis (30/7).

Tapi maraknya peredaran narkoba itu tak bisa dibebankan sepenuhnya para aparat kepolisian dan BNNK. Erma, juga mengakui keterbatasan peralatan menjadi kendala dalam meminimalisir peredaran barang haram itu.

Minimnya peralatan juga dikeluhkan Kepala BNNK Sanggau, Kompol Ngatya. Peralatan canggih berupa alat yang dapat mendeteksi narkoba saat ini belum dimiliki kabupaten Sanggau.

Padahal kabupaten Sanggau kata dia merupakan salah satu pintu masuk narkoba jaringan internasional.

“Sangat tidak etis kalau Kabupaten Sanggau tidak memiliki peralatan canggih. Minimal satu harus ada, memang harganya mahal, tetapi di dalam provinsi minimal ada satu, apakah yang

Kompol Ngatya

megang itu BNNP, Polda, Polres atau BNNK, itu tidak masalah. Apalagi Sanggau ini banyak sekali jalur tikus yang bisa saja digunakan untuk menyeludukan barang-barang haram tersebut ke wilayah Indonesia,” bebernya.

Ngatya mengaku dengan didukung peralatan canggih, peredaran narkoba

bisa dapat ditekan, bahkan kata dia bisa sampai 80 persen. “Bisa sampai 70-80 persen ditekan (peredaran narkoba, red),” imbuhnya.

Kesulitan minimnya peralatan sangat dirasakan ketika hendak memeriksa truk-truk bermuatan. “Misalnya truk yang mengangkut gula, kan tidak mungkin kita bongkar satu persatu. Tapi soal peralatan ini sudah kita sampaikan ke Anggota DPR-RI (Erma Suryani Rani, red),” ujarnya.

Namun bukan berarti, BNNK Sanggau tak bekerja. Ngatya mengaku selama ini telah melakukan pemetaan terhadap perederan narkoba. Selain juga upaya pencegahan dengan imbauan yang melibatkan instansi-instansi pendidikan.

Jika ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba, BNNK akan melimpahkannya ke BNNP atau Polres Sanggau.

Ketiadaan peralatan yang memadai juga diakui Kapolres Sanggau, AKBP Donny Charles Go. Meski selama ini mendapat bantuan dari Polda Kalbar berupa anjing pelacak narkoba, namun hal itu sifatnya insidentil. “Kalau ada laporan atau prediksi dari anggota atau masyarakat, Polda akan bantu kita. Kendalanya memang selama ini peralatan

yang sangat terbatas,” ungkapnya.

Namun upaya menekan peredaran narkoba tetap dilakukan di antaranya dengan memberikan imbauan secara rutin, termasuk juga dengan menegakan hukum secara konsisten khususnya kepada pengedar.

“Upaya-upaya hukum kita lakukan secara konsisten, kita tidak kasi toleransi baik itu kepada pengguna apalagi pengedar, pengguna saja kita proses hukum walaupaun dalam parktiknya nanti ada upaya-upaya komunikasi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan jumlah kasus narkoba di kabupaten Sanggau yang ditangani Satuan Narkoba Polres Sanggau hingga Juni 2015, sebanyak 22 kasus dengan 37 tersangka yang didominasi pengedar.

Kapolres juga mengingatkan masyarakat jangan coba-coba bermain-main dengan narkoba.

“Kalau nanti bermain-main dengan narkoba, apalagi anggota polisi, nanti masyarakat menilai hukum bisa dipermain-mainkan, saya ingatkan jangan coba-cobalah,” tegasnya.

Laporan: Kiram Akbar

Erma: Cabut Maklumat Kapolda Sanggau-RK. Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik SH meminta Kapolda Kalbar untuk mencanut maklumat yang melarang membakar hutan, lahan atau kebun, apabila melanggar diancam hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda Rp 15 milyar di cabut.

“Saya meminta kapolda untuk mencabut maklumatnya tersebut. selama reses di Sanggau ini, saya mendapat banyak keluhan dari para petani tetang

maklumat kapolda yang melarang bakar lahan, ” katanya saat menggelar reses di aula Sekolah Tinggi Teologi (STT) Borneo Sanggau, di desa Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Selasa (28/7).

“Yang mengeluh ini para petani miskin, para peladang tradisonal yang notabene masyarakat adat dayak yang ada di pedalaman Sanggau, karena sampai saat ini pemerintah belum menyediakan teknologi pengganti untuk mengganti

teknologi membuka lahan dengan cara membakar, ” tambahnya.

Lanjut Erma, ada tiga temenggung adat Dayak yang sempat mengeluarkan kemarahannya terkait maklumat itu, mereka mengatakan, kalau pemerintah bisa memberikan setiap orang mendapat 15 kilo gram beras setiap bulannya, mereka bersedia untuk tidak melakukan pembakaran lahan untuk berladang.

“Ingat, berladang ini meru-

pakan cara tradisonal orang dayak untuk memenuhi kebutuhan pangan, dalam hal ini beras, jadi segera di cabut maklumat itu dan memperbaikina, ” pintanya.

Dengan adanya maklumat itu, lanjut Erma, menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat dayak yang sejak zaman nenek moyang sudah berladang dengan cara membakar lahan.

“Jangan sampai aparat penegak hukum menimbulkan

keresahan bagi masyrakat. Saya setuju kalau yang ditangkap para pembakar lahan perkebunan besar, tetapi kalau rakyat yang berladang untuk kebutuhan pangan paling tinggi hanya membuka lahan seluas dua hektar saja, ” jelasnya.

Diktakannya apabila mereka membakar, secara bergotong royong, mereka sudah tahu cara menjaganya. “Jangan sampai niat baik Kapolda tersebut justru menimbulkan kemarahan, ” tegasnya. (KiA)

Rakyat Kalbar

Landak Edo’

Jumat , 31 Juli 2015

14

Ajak Masyarakat Gunakan IUD

Injeh Karaja

Anggota Paskibraka Diminta Serius dan Tanggungjawab

Kuala Behe-RK. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot di wakili staf ahli Asuardi Daris, secara resmi membuka kegiatan pencanangan KB-kes Bhayangkara kabupaten Landak tahun 2015, di kecamatan Kuala Behe, Rabu (29/7).

Dalam sambutannya, ia mengatakan pencanangan tersebut sebagai upaya meningkatkan hasil capaian peserta KB baru dan keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), khususnya berupa intra uterine device (IUD) atau yang di sebut juga alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dan susuk KB (implan).

Dengan terbitnya Undang-undang nomor 52 tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, mengisyaratkan bahwa masalah yang berhubungan dengan pembangunan Keluarga Berencana Nasional dan Keluarga sejahtera namun juga mencakup masalah yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan.

“Dalam undang-undang tersebut, sudah jelas mengatur asas prinsip, tujuan, manfaat, kebijakan, yang dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan antara kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup,” jelasnya.

Untuk menghadapi tantangan yang semakin berat dan perubahan lingkungan strategis yang berkembang, upaya untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana perlu lebih ditingkatkan dengan mengacu

Ngabang-RK. Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Landak, Lukas Kanoh membuka kegiatan pembinaan dan pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kabupaten Landak tahun 2015, di rumah Radakng Ayak, komlpek stadion Patih Gumantar Ngabang, Kamis (30/7).

“Anggota Paskibraka diminta serius dan tanggunjawab, untuk mengemban tugas sebagai paskibraka. Suksesnya upacara itu tergantung pada Paskibrakanya, jika Paskibrakanya tidak sukses maka upacara itu dianggap gagal,” katanya di hadapan para Paskibraka.

Kegiatan pembinaan dan pelatihan ini bertujuan membentuk anggota Paskibraka kabupaten Landak 2015.

Terlaksananya Paskibraka ke-70 dan bertambahnya anggota purna paskibraka Indonesia.

“Paskibraka 2015 ini diharapkan, dapat mengembangkan potensi kuat, sehat fisik dan rohani serta mampu menjaga persatuan persatuan dan kesatuan baik di tingkat sekolah, kecamatan maupun para peserta,” katanya.

Jumlah yang mengikuti pembinaan dan pelatihan sebanyak 30 orang terdiri dari 18 pria dan 12 peserta wanita.

“Sedangkan pelatih sebanyak 11 orang yang terdiri dari beberapa unsur Polres Landak dua orang, Armed dua orang, pabung satu orang, anggota Danramil dua orang, dan Purna Paskibraka sebanyak empat orang,” ungkap Lukas. (ius)

kepada undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.

“Dalam mendukung penurunan angka kematian ibu waktu hamil, ibu melahirkan, pasca persalinan dan bayi serta anak sesuai dengan undang-undang nomor 52 tahun 2009 pasal 30 ayat (2), Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Dengan demikian masyarakat Indonesia dengan mudah untuk menggunakan MKJP di setiap Puskesmas, Klinik KB yang ada di kecamatan,” bebernya.

Di tempat yang sama Kepala Bidang KB, kabupaten Landak, Catur Sekardewi mengatakan kegiatan pencanangkan KB kes bhayangkara bertujuan meningkatkan jumlah Akseptor KB baru, MKJP khususnya implan dan IUD, dan mengajak masyarakat keluarga kabupaten Landak khususnya masyarakat kecamatan Kuala Behe menggunakan MKJP IUD, Implan.

“Selain itu mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dengan upaya mengatur kelahiran anak jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan,” kata Catur.

Kegiatan dihadiri Polres Landak yang di wakili Kompol Wardoyo, tokoh masyarakat Muspika, intansi terkait dan masyarakat setempat.

Kegiatan pencanangan KB- Kes Bhayangkara di Kecamatan Kuala Behe . ANTONIUS

Dana Desa Bukan untuk Kades APBDes Raja Capai Rp481 Juta

Reporter: Antonius Edritor: Kiram Akbar

Ngabang-RK. Kepala Desa (Kades) Raja, Zulkarnain mengatakan anggaran desa yang diberikan akan digunakan untuk operasional, honor perangkat desa dan pembangunan menyejahterakan masyarakat desa.

“Saya ingatkan juga, dana desa ini bukan untuk Kades, tapi untuk desa. Jadi, apapun yang ada didalamnya, Kades lah yang bertanggungjawab penuh,” tegasnya dalam rapat penyusunan RAPBDes Raja tahun 2015 di gedung pertemuan desa Raja, Kamis (30/7).

Foto bersama setelah pembukaan pelatihan dan pembinaan Paskibraka, Kabupaten Landak tahun 2015. ANTONIUS

Rapat tersebut juga dihadiri Ketua BPD Raja, Efendi Arsyad, Sekretaris Desa (Sekdes) Raja, Arman, para Kadus dan Ketua RT/RW se-desa Raja.

Pada kesempatan itu, Zulkarnain juga memaparkan peraturan bupati (Perbup) Landak terkait anggaran desa. “Dalam penggunaan anggaran desa ini tentu harus melalui mekanisme seperti penyusunan RAPBDes dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),” kata dia.

Total anggaran desa tahun 2015 ini untuk Desa Raja sebe-

sar Rp. 481 juta. Dana desa tersebut terdiri dari dana APBN sebesar Rp279 juta dan dana dari APBD Landak sebesar Rp 202 juta.

“Selain itu ada juga dana sebesar Rp4 juta untuk desa Raja yang merupakan bantuan dari Pemprov Kalbar. Tentu nantinya penggunaan dana desa ini harus kita pertanggungjawabkan. Namun sepanjang kita transparan dalam penggunaan dana desa ini, saya yakin tidak akan menimbulkan masalah dikemudian harinya,” ucap Kades Raja dua periode ini. (ius)

Bumi Lawang Kuari

Serapan APBD 2015 Rendah Sekadau-RK. Anggota DPRD Sekadau, Yodi Setiawan SSos menyoroti tingkat penyerapan APBD Sekadau.

Hingga sekarang, tingkat penyerapan masih rendah.

“Sampai sekarang, serapan APBD, khususnya untuk belanja langsung baru sekitar 13 persen dari total pagu sekitar Rp300 miliar,” kata Yodi kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Bendahara Fraksi Partai Gerindra ini menyayangkan masih rendahnya serapan APBD tersebut. Sebab ada implikasi ditimbulkan, akibat rendahnya serapan APBD. “Ini akan membuat roda perekono-

mian kita berjalan lamban. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa kita percepat pengentasannya,” tegas Yodi.

Belanja langsung adalah belanja yang ploting untuk pembangunan, seperti membiayai proyek pemerintah dan lainnya. Dengan serapan yang rendah, maka kegiatan pembangunan berjalan lamban.

Soal keterkaitan lambannya penyerapan APBD dengan ketakutan para petinggi SKPD soal penegakan hukum, khususnya korupsi, Yodi mengakui, kesan itu memang ada. Apalagi banyak surat kaleng atau informasi yang beredar soal

LKPAJ Bupati Tanpa Masalah

pelanggaran hukum di berbagai proyek pemerintah.

“Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk tidak menjalankan APBD. Kuncinya, berjalanlah di jalan yang benar, jangan melakukan tindakan korupsi. Jadi tidak perlu takut lah,” ungkapnya.

Yodi berharap penegak hukum melihat kepentingan pembangunan daerah dengan jernih. “Kawan-kawan aparat hukum, saya harapkan bisa memahami persoalan ini dengan baik. Jika hanya indikasi yang belum jelas, mohon jangan cepat menindak. Harus dilihat dulu. Tapi kalau memang salah, silakan diproses. Jangan juga dibiarkan,” ujar Yodi. (bdu)

Yodi Setiawan . ABDU SYUKRI

Jalan Sekadau-Taman Mesti Ada Drainase Sekadau-RK. Pembangunan jalan provinsi d a r i Ko t a S e k a d au menuju Nanga Taman mendapatkan pujian Radius Effendy, anggota DPRD Sekadau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sekadau II (Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Kecamatan Nanga MaRadius Effendy . ABDU SYUKRI hap). Sayangnya

tak ada drainase-nya.

“Kita bersyukur sekali pemerintah Kalbar yang dibantu andil dari Pemkab Sekadau sudah mau membangun akses jalan itu,” ujar Radius kepada Rakyat Kalbar, kemarin.

Sejauh ini, akses jalan yang melintasi Sekadau Hulu, Nanga Taman hingga Nanga Mahap, bahkan tembus hingga ke Kabupaten Ketapang itu sedang dalam proses perbaikan. Khusus ruas Sekadau menuju Sekadau Hulu, dalam keadaan mulus. Saat ini sedang dalam pengerjaan, ruas Sekadau Hulu-Nanga Taman.

Pengerjaan perbaikannya sudah sam-

pai Desa Rirang Jati, Kecamatan Nanga Taman. Sementara dari Rirang Jati ke Kota Nanga Taman, tersisa sekitar 4,7 Km. Untuk ruas ini sudah dianggarkan dan sekarang sedang dalam proses pengerjaan.

“Kita harapkan ke depannya juga bisa dilanjutkan pengerjaannya dari Nanga Taman menuju Nanga Mahap,” ujar Radius.

Meski memuji pembangunan jalan tersebut, Radius mengingatkan agar pembangunan jalan itu didukung pembangunan drainase. Ini penting agar ketahanan jalan bisa lebih kuat.

“Drainase itu juga merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi ketahanan jalan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Dengan dibangunnya drainase, air hujan tidak akan menggenangi badan jalan. Sebaliknya, jika tidak dibangun drainase, air akan menggenangi badan jalan, hingga mudah rusak.

“Kita tidak ingin anggaran bermilyarmilyar yang sudah dikucurkan untuk membangun jalan itu menjadi mubajir, karena jalan cepat rusak. Makanya pembangunan drainase juga harus menjadi perhatian,” harap Radius. (bdu)

Sekadau-RK. Meskipun DPRD bilang serapan APBD rendah, namun Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Jabatan (LKPAJ) Bupati Sekadau, Simon Petrus SSos MSi dan Wakilnya, Rupinus SH MSi mendapat sambutan positif.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPAJ DPRD Sekadau, Liri Muri SE, menjadi salah satu anggota dewan yang memberikan penilian positif terhadap LKPAJ tersebut. Padahal Liri dikenal sebagai politisi yang kerap mengkritik kinerja pemerintah daerah.

“Laporannya (LKPAJ) bagus-bagus saja. Tidak ada yang bermasalah,” ujar Liri kepada Rakyat Kalbar di kantor DPRD Sekadau, kemarin.

Kalau pun ada yang bermasalah, kata Liri, bukan lah kewenangan dewan untuk meninda-

klanjutinya. “Kalau pun ada yang bermasalah, kita hanya memberikan rekomendasi,” jelasnya.

Meski memberikan sinyalemen positif terhadap LKPAJ kepala daerah, namun Liri mengingatkan, apa yang kurang sempurna, disempurnakan lagi oleh siapa pun bupati yang terpilih nantinya.

Demikian juga jika ada yang belum lengkap, diharapkan bisa dilengkapkan ke depannya.

“Salah satu PR yang mutlak dilaksanakan pimpinan ke depan, meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini penting demi mempercepat kemakmuran masyarakat Sekadau,” ungkap Liri.

Pembahasan LKPAJ saat ini sudah sampai pada laporan Pansus.

Berikutnya tinggal menunggu proses penyampaian PA dan paripurna. Rencananya PA LKPAJ akan dilakukan hari ini. (bdu)

Balai Betomu

Personil TNI-Polri Ikut Latih Anggota Paskibra

Personil Paskibra Sekadau saat melakukan latihan di lapangan upacara kantor bupati Sekadau, kemarin. ABDU SYUKRI

Sekadau-RK. Sebanyak 32 anggota Paskibra Kabupaten Sekadau mengikuti latihan baris berbaris. Kegiatan itu dilakukan di lapangan upacara kantor Bupati Sekadau, lokasi upacara bendera 17 Agutsus mendatang. Sedikitnya ada 9 pelatih

yang bertugas melatih para anggota Paskibra itu.

“Totalnya ada 9 pelatih,” ujar Ahong SPd, Ketua Pengurus Daerah Purna Paskibra Indonesia (PD PPI) Kabupaten Sekadau di sela melatih anggota Paskibra

di halaman upcara kantor Bupati Sekadau, kemarin.

Sembilan pelatih itu berasal dari PPI, TNI dan Polri, masing-masing tiga orang.

“Selain itu, kita juga dibantu seorang staff medis untuk mendampingi,” beber Ahong.

Sebanyak 32 anggota Paskibra itu sudah mulai mengikuti pelatih sejak 27 Juli lalu.

Namun latihan di halaman kantor Bupati Sekadau baru dimulai kemarin. Sebelumnya, mereka hanya menggelar pelatihan di kompleks Mess Pemkab Sekadau.

Pelatihan sendiri dilakukan sejak pukul 7 pagi hingga 16.00 sore dengan tiga kali jadwal istirahat. Masing-masing pukul 09.00, 11.30 dan 15.00. Jadwal istirahat diisi untuk makan siang maupun ibadah shalat.

Dalam pelatihan itu, akan diseleksi delapan orang untuk menjadi anggota pasukan delapan.Dua pembawa baki, serta enam petugas pengibar bendera.

“Tujuh hari sebelum upacara, juga akan dilakukan latihan bersama dengan pasukan 45 dari unsur TNI atau pun Polri,” papar Ahong. (bdu)

Metro SINGKAWANG

Rakyat Kalbar

Jumat, 31 Juli 2015

BENGKAYANG

Pelajar SMP Dilarang Pakai Motor

Ilustrasi

Singkawang-RK. Para orangtua dan pihak sekolah harus memastikan agar pelajar SMP di Singkawang tidak mengendarai sepeda motor. Pasalnya mereka masih di bawah umur dan pasti belum mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Para orangtua hendaknya tidak memberikan anaknya yang masih SMP sepeda motor, ini demi keselamatan si anak dan pengguna jalan lain,” kata Sumberanto Tjitra, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang kepada wartawan, Rabu (29/7).

Pihak sekolah pun, kata Sumberanto, harus memperketat pelarangan pelajar SMP mengendarai sepeda motor. “Kita harapkan juga aparat kepolisian betul-betul menertibkan para pelajar yang menggunakan sepeda motor ini,” ujarnya.

Untuk melarang pelajar SMP mengendarai sepeda motor ketika berangkat sekolah ini, kata Sumberanto, memerlukan keterlibatan semua pihak, baik dari pengawasan maupun penegakan hukumnya.

Menurut dia, terdapat beberapa alasan pelajar SMP dilarang membawa kendaraan bermotor. Di antaranya, usianya masih di bawah umur, sehingga belum bisa mengantongi SIM. “Walaupun mereka bisa mengendarai sepeda motor, tentunya tanpa SIM, mereka kurang memahami bagaimana baiknya di jalan raya,” ujar Sumberanto.

Selain itu, tambah Sumberanto, pertimbangan juga psikologis pelajar SMP tersebut. “Dengan psikologis anak-anak yang cenderung masih labil, bisa saja emosinya tidak terkendali, bermotor secara ugal-ugalan dan lainnya, ini kan mengancam nyawa,” ingatnya.

Sementara itu, Kapolres Singkawang, AKBP Agus Triatmaja SH SIK melalui Kasat Lantas, AKP Anton Satriadi mengatakan, terkait sosialisasi berkendara tersebut, beberapa personelnya telah menyampaikan ke setiap sekolah. “Kita diundang untuk menjadi pemateri dalam MOS,” katanya.

Melalui sosialisai tersebut, tentunya disosialisasikan kepasa seluruh anak didik tentang berlalu lintas. Termasuk pula bahwa pelajar yang masih di bawah umur tidak dibenarkan mengendarai sepeda motor, karena belum memiliki SIM. “Makanya kita berterima kasih kepada sekolah yang mengundang kita untuk menjadi pemateri terkait tertib berlalu lintas ini,” ujar Anton. (dik)

15

Sistem Online BPJS Kesehatan Gangguan Tiga Hari Singkawang-RK. Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara online yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikeluhkan warga. Pasalnya, sistem tersebut mengalami gangguan sampai tiga hari.

“Saya melakukan proses pendaftaran.

Namun tidak bisa diterima berkasnya dengan alasan sistem mengalami gangguan. Jadi selama tiga hari berturut-turut bolak balik, tetapi tidak bisa diterima berkasnya,” ungkap Kasful Anwar, warga Pemangkat yang selalu gagal mendaftar via online, Kamis (30/7).

Kasful mengaku kecewa dengan pelayanan BPJS Kesehatan seperti itu. di satu sisi masyarakat diajak aktif mendaftar sebagai peserta JKN, tetapi pelayanan sangat sulit, lantaran harus sistem online yang selalu gangguan. “Kalau memang

sistemnya mengalami gangguan tentu bisa kan berkasnya diterima secara manual. Tetapi tidak diterima, disebabkan harus melalui online,” kesalnya.

Keluhan senada juga disampaikan beberapa warga lainnya yang gagal mendaftar sebagai peserta JKN secara online. Layanan yang disebut-sebut untuk mempermudah masyarakat, justru mempersulit.

Terpisah, Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Kota Singkawang, Juliantomo membantah hal tersebut. Menurutnya, sisten pendaftara online itu tidak pernah gangguan hingga tiga hari.

“Memang kita akui dalam sistem online ada gangguan seperti mengalami down pada Senin dan Selasa. Namun waktunya tidak panjang, hanya sekitar 30 menit. Selain itu ada mati lampu dan mesin Genset kita tidak berfungsi karena

mengalami kerusakan, namun itu tidak lama juga,” papar Juliantomo.

Terkait keluhan warga yang menyebutkan gangguan hingga tiga hari tersebut, jelas Juliantomo, kemungkinan ketika memasukkan berkas, bertepatan dengan sistem yang sedang down dan listrik padam. “Kalau memang berkasnya lengkap, maka bisa langsung diproses kecuali berkasnya tidak lengkap,” terangnya.

Sebenarnya kata Juliantomo, warga tidak perlu terlalu repot datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftar sebagai peserta JKN. “Sekarang ini bisa mendaftar melalui online atau melalui internet, bahkan bisa mendaftar di smartphone.

Jadi tinggal klik website bpjs-kesehatan. go.id, atau melalui bank-bank BUMN seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri,” paparnya.

Kalau pun warga memang ingin

mendaftar sebagai peserta JKN di Kantor BPJS Kesehatan, juga bisa. “Apabila berkasnya lengkap, maka tiga menit sudah jadi dan terdaftar di BPJS Kesehatan,” ujar Juliantomo.

Setelah 14 hari pendaftaran via online, jelas dia, maka aktivitasnya sudah berlaku pada hari ke-15 usai pendaftaran. “Pembayaran iuran pertama kali paling lambat 30 hari usai pendaftaraan kepesertaan,” kata Juliantomo.

Apabila peserta sudah membayar iuran pertama, jelas Juliantomo, maka peserta itu akan mendapatkan virtual account. “Untuk mendaftar sebagai peserta JKN, maka warga harus memiliki nomor rekening di antaranya BRI, BNI dan Bank Mandiri, e-mail, nomor Ponsel dan memiliki e-KTP,” jelasnya.

Laporan: Mordiadi

Hari Pertama Regrouping Sekolah, Pelajar Terkecoh Singkawang-RK. Hari pertama regrouping (penggabungan) sekolah membuat pihak SD Negeri 14 dan SMP Negeri 19 Singkawang kerepotan. Sementara pelajar sempat terkecoh perihal bangku dan meja. Masalah itu pun sampai ke telinga DPRD Kota Singkawang.

Untuk memastikan ketidakberesan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sekolah regrouping tersebut di Gg Bunga, Jalan Yohana Godang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Rabu (29/7).

Koordinator Komisi II DPRD Kota Singkawang ini langsung menemui Kepala SD Negeri 14, Rivanila dan Wakil Kepala SMP Negeri 19 Singkawang, Agus Hisbul. “Tujuan saya ke sini, guna meminta kejelasan Regrouping SD Negeri 14 dan SMP Negeri 19 Kecamatan Singkawang Barat. Karena, saya mendapat laporan, ada ketidakberesan terkait dengan proses belajar mengajar di sini,”

ujar Sumberanto.

Dia meminta, permasalahan sekecil apapun yang menyangkut dunia pendidikan, termasuk regrouping sekolah ini, jangan dibiarkan sampai berlarutlarut. Karena hal itu dapat menganggu kualitas pendidikan.

Mendapat kunjungan mendadak dari Sumberanto Tjitra itu, Kepala SD Negeri 14, Rivanila mengungkapkan, sebenarnya tidak ada masalah terkait regrouping sekolah ini.

“Hanya di hari pertama masuk sekolah, memang ada pelajar sedikit terkecoh, terutama soal bangku dan meja bagi pelajar Kelas VII SMP Negeri 19 kelas. Karena bangku dan mejanya belum bisa terangkut semua,” ungkap Rivanila.

Sementara itu, murid SD Negeri 14 yang secara keseluruhan terdiri atas 125 orang, sudah dimutasi (dipindahkan) ke SD Negeri 8, SD Negeri 13, SD Negeri 10, SD Negeri 2, SD Negeri 1, dan SD Negeri 7. “Ada pula yang pindah ke luar Kota Singkawang,” kata Rivanila.

Terkait mutasi tersebut, kata Rivanila, murid dan guru SD Negeri 14 tidak masalah. “Itu semua atas kemauan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak sekolah atau lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, alasan mutasinya murid dan guru SD Negeri 14 itu, Pertama, karena jumlah murid SD Negeri 14 sangat kurang. Kedua, kebetulan pelajar SMP Negeri 19 banyak, namun tidak mempunyai lokal. “Makanya mengambil gedung SD Negeri 14,” terang Rivanila.

Gedung SD Negeri 14, ungkap Rivanila, diserahkan langsung secara administrasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Singkawang Nomor100 Tahun 2015 tentang Penempatan Pelajar SMP Negeri 19 di ruang kelas SD Negeri 14 Kecamatan Singkawang Barat. “Seingat saya, penyerahan gedung secara administrasi itu diserahkan langsung oleh Kadis Pendidikan Singkawang, sebelum libur kenaikan kelas,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Kepala

SMP Negeri 19, Agus Hisbul mengatakan, sejak Regrouping SDN 14 menjadi SMPN 19, baru ada 236 pelajar yang menempati gedung eks SDN 14 Singkawang Barat.

Mereka terdiri atas pelajar Kelas VII empa kelas, Kelas VIII empat kelas. Sedangkan pelajar Kelas IX saat ini masih di SD Negeri 11 di Jalan Pulau Natuna, Kecamatan Singkawang Barat.

Pemisahan pelajar Kelas IX SMP Negeri 19 tersebut, jelas Agus, merupakan permintaan Kepala Dinas Pendidikan Singkawang. “Kadis Pendidikan menyarankan untuk sementara yang ada di SD Negeri 11 Singkawang Barat itu jangan ditinggalkan dulu, untuk menempatkan siswa Kelas IX,” katanya Agus mengaku, dengan adanya SK Kepala Dinas Pendidikan Singkawang itu, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun memang sedikit merepotkan.

“Mau tidak mau kita harus ikut demi mendukung program Pemkot Singkawang,” katanya. (dik)

Sambungan Korban Penipuan Minta Kapolda Turun Tangan ..dari halaman 9 Tak Harmonis Gantung Diri ...........................dari halaman 9 Padahal jaksa sudah memberikan petunjuk kepada penyidik. Tapi tak tahu juga, apakah penyidik bisa melakukan seperti petunjuk jaksa. Itu yang sampai saat ini menjadi tanda tanya besar di kita semua,” beber Fery.

Lebih mengagetkan lagi, ada surat perjanjian yang isinya tentang pengembalian uang yang diteken para tersangka, di depan korban dan penyidik. Namun surat itu dinyatakan hilang. “Kok bisa hilang.

Itukan salah satu bukti mereka bertiga mengakui, dan benar-benar menikmati semua uang hasil dari kejahatan yang mereka lakukan kepada klien saya,” tegas Fery.

Sampai saat ini DPO Latifa belum ada kabarnya. Penyidik kepolisian juga tidak memberikan informasi kepada kliennya. “Kita tidak tahu apakah Latifa yang ditetapkan DPO masih dikejar atau sengaja didiamkan. Korban menaruh hara-

Dua Gadis Bawah Umur pun Digarap Menurut AKP Aziz, perbuatan M itu dilaporkan korban kepada orangtuanya. Bersama orangtuanya, melapor ke Mapolresta. “Orangtua korban yang membuat laporan. Dan kemarin tanggal 28 Juli 2015, M diserahkan keluarganya kepada kita, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan langsung kita tahan,” tegas Aziz.

Sedangkan tersangka lainnya berusia 19 tahun. Remaja ini berinisial Za. Dia mencabuli siswi SMA berusia 15 tahun. “Modus Za ini juga sama. Za juga mengiming-imingi siap tanggungjawab

Diinterogasi polisi, keempat remaja ini mengaku sudah merencanakan mencuri kotak amal. “Sama-sama kami rencanakan,” ungkap Ed dan ketiga rekannya.

Ed menjelaskan, kotak amal yang dicurinya itu memang dititipkan dan ditempatkan di Distro milik ibunya.

“Rencananya uang kotak amal ini akan dipakai main game di Warnet,”

................................dari halaman 9

kalau hamil,” beber Aziz.

Tak tahunya, siswi SMA itu benaran hamil. “Korban Za, kini sedang hamil 5 bulan,” ungkap Aziz.

“Kita sudah lakukan visum terhadap kedua korban persetubuhan ini. Di mana memang ada bekas persetubuhan,” ujarnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak, No 35 tahun 2014, dipaparkan AKP Aziz, tidak mengenal apakah itu paksaan maupun suka sama suka. “Suka sama suka maupun paksaan, tetap dipidana dan diproses hukum. Karena di UU No

Curi Kotak Amal di Toko Ibu Sendiri jelas pelajar kelas 3 SMA itu.

Kotak amal yang dicuri bersama ketiga rekannya itu dibawa ke Gang Pawan Jaya untuk dibongkar. “Saat mau bongkar itu lah, kami langsung ditangkap bapak-bapak Gang Pawan,” bebernya.

Padahal kotak amal yang dicuri Ed Cs itu tidak berisikan uang banyak, hanya recehan saja. “Tak sempat

pan besar kepada Bapak Kapolda Kalbar untuk bisa menuntaskan kasus yang kami anggap stagnan ini,” harap Fery.

Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Andi Yul Lapawesean dikonfirmasi, akan segera menanyakan kepada penyidiknya, tentang perkembangan kasus tersebut. “Bentar, saya akan tanyakan kepada penyidik saya, sampai di mana saja perkembangannya,” ujar Andi Yul. (zrn)

25 tahun 2014 menegaskan demikian,” ungkapnya.

Apa yang dilakukan M dan Za, ditegaskan AKP Aziz, melanggar pasal 81 UU No 35. “Minimal ancaman hukumannya 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara,” tegasnya.

Polisi akan berkoordinasi dengan lembaga perlinduangan anak, KPAID Kalbar.

“Khusus penanganan psikologisnya, bagaimana pun korban pasti tertekan.

Makanya kita koordinasi dengan KPAID,” ujar AKP Aziz. (zrn)

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan warga ke Kepala Dusun, yang kemudian diteruskan ke Babinkamtibmas.

“Pada saat itu anak istrinya lagi tidak berada di rumah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan

pada tubuh korban. Pekerjaannya sebagai sopir,” bebernya.

Dikatakan Agus korban meninggalkan dua orang anak dan satu orang istri. Rencananya korban akan dimakamkan di pekuburan Semanget.

“Tindakan yang kami lakukan membuat laporan bunuh diri, BAP Kadus Entikong dan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas,” pungkasnya. (kia)

Ditumpangi Menginap Malah Ngembat ....dari halaman 9 Jumat (29/5) lalu. Padahal sepeda motor itu baru dua bulan dibelinya di dealer.

Kapolsek Sekadau Hilir, Iptu Muhadi yang menerima laporan tersebut langsung mengerahkan anggotanya untuk mencari pelaku. Setelah dilakukan pengejaran hingga ke Pontianak, pelaku pun tertangkap.

“Karena pelaku ini satu daerah dengan korban dan sama-sama merantau ke Kalbar, makanya dipersilakan menginap dirumahnya. Pagi harinya pelaku meminjam sepeda motor korban dengan

alasan untuk menagih hutang, setelah itu pelaku tidak kembali lagi,” ungkap Muhadi.

Mendapatkan informasi, pelaku berada di Kota Pontianak, jajaran Polsek Sekadau Hilir langsung melacaknya.

“Anggota Polsek melakukan penangkapan pelaku di TPI Pontianak Barat sekitar jam 8 pagi, dan pelaku kemudian dibawa ke Sekadau,” jelasnya.

Wahyu mengaku sepeda motor curiannya itu dijual kepada Syafrudin warga Beduai, Sanggau. Kamis (30/7) anggota Polsek meringkus Syafrudin, sekitar pukul 06.00.

Kepada polisi Syafrudin mengaku membeli sepeda motor Vario seharga Rp2 juta dari pelaku Wahyu.

Ternyata Wahyu merupakan spesialis pencurian sepeda motor (Curanmor). Polisi menyita dua unit motor lagi, Honda Supra milik Sri Sundari warga Anjungan. Kemudian Yamaha Yupiter milik Firman, Satpam yang bertugas di Balai Karangan. Kedua barang bukti itu ada di Landak. “Tidak menutup kemungkinan tersangka juga melakukan tindak kejahatan lainnya,” ujar Muhadi. (bdu)

.......................................................................................................................................................................................dari halaman 9 kami ambil uangnya. Buka saja belum. Uangnya memang recehan,” katanya.

Ed dan ketiga temannya itu diduga juga terlibat kasus pencurian kotak amal di Kota Pontianak. “Kita cek dulu, saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap tindakan yang dilakukan empat anak dalam kasus pencurian kotak amal masjid yang

dititipkan di salah satu toko pakaian, Jalan Podomoro,” kata Kompol Andi Yul Lapawesean, Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

Barang buktinya hanya Rp78 ribu.

Polisi akan mendalami rekam jejak keempat pelaku. Modus operandinya, satu dari empat pelajar ini anak dari pemilik toko pakaian itu. Kemudian ketiga temannya datang melakukan

pencurian kotak amal. “Ini pencurian berencana. Mencuri kotak amal yang dititipkan di toko pakaiannya sendiri,” katanya.

Jika dilihat dari kasusnya, para remaja ini bisa dijerat pasal Pencurian dengan Pemberatan (Curat), ancamannya lima tahun penjara.

“Namun mereka ini masih anak di bawah umur, tentunya ada Undang-

Undang Perlindungan Anak,” papar Andi Yul. Polisi melakukan pembinaan dengan memanggil kedua orangtua para pelajar tersebut. “Orangtuanya akan kita interogasi juga. Kita akan mencari tahu apakah anak-anak ini pernah melakukan pencurian sebelumnya,” ungkapnya. (zrn/oxa)

Pengirim dan Penerima Masih Berkeliaran ....................................................................................................................................................................dari halaman 9 dimusnahkan tersebut merupakan hasil tangkapan dari sindikat internasional, tersangkanya baru satu orang. “Barangnya masuk ke Indonesia berasal dari Malaysia melalui perbatasan Entikong, ini termasuk jaringan internasional,” ujar Sriono, Kamis (30/7).

Sejauh ini BNNP masih melakukan penyelidikan. Pihaknya masih mendalami jaringan sindikat peredaran Narkoba jaringan internasional tersebut. Salah satu upaya, pemeriksaan melalui kontak-kontak yang ada di dalam Ponsel milik tersangka Erwin.

“Kita masih dalami menyangkut pengejaran sindikat lainnya. Kita selalu kerjasama, antara BNN, Bea dan Cukai serta kepolisian. Di wilayah Pabean kita tidak bisa sembarangan masuk, mesti minta izin Bea dan Cukai dulu. Sifatnya kita membantu dan menggeledah barang tersebut. Tapi

kita tetap memantau,” jelas Sriono.

Sejauh ini, dikatakan Sriyono, BNNP Kalbar telah menangani enam kasus Narkoba. Namun belum dapat dirincikan, berapa besar barang bukti yang sudah diamankan dan dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti yang dibawa Erwin ini merupakan kasus terbesar yang ditangani BNNP tahun ini.

Kepala Kanwil DJBC Kalbar, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan wujud koordinasi sinergis Kanwil DJBC dengan kepolisian dan BNNP Kalbar. “Kita bersinegi untuk memberantas maraknya peredaran Narkotika di wilayah Kalbar,” kata Nirwala.

Nirwala menjelaskan, modus tersangka membawa barang haram tersebut, menyewa mobil Malaysia melintas melalui PPLB Entikong.

Semua barang haram itu disamar-

kan dalam kardus minuman yang disembunyikan di bawah jok mobil Proton Saga cokelat, bernomor polisi (Nopol) QKB 8559. Namun saat kendaraannya melintasi kawasan pemindai di PPLB Entikong, terdeteksi ada barang mencurigakan. Petugas memeriksa kendaraan Erwin lebih detail, dan didapati ekstasi jenis happy five dan setengah kilogram lebih sabu. Selain itu, petugas juga menemukan uang tunai Rp1,6 juta, dua Ponsel dan sebuah paspor.

“Modus ini terbilang premitif. Kita sedang kembangkan pemeriksaan kendaraan. Karena alat kita belum canggih, nanti kita minta bantuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk membangun fasilitas pemeriksaan mobil,” papar Nirwala.

Hasil pemeriksaan sementara, dijelaskan Nirwala, tersangka Winarto alias Erwin mengaku mengambil

narkotika tersebut dari kawasan Pasar Baru Tebedu, Malaysia, Rabu, 1 Juli 2015 lalu sekitar pukul 19.00.

Karena kemalaman dan gerbang ditutup, tersangka menginap di Tebedu. Keesokan paginya, Erwin melintas ke Kalbar saat gerbang PPLB terbuka.

“Kamis pagi sekitar pukul 05.30, dia berhasil kita tangkap saat pemeriksaan di border. Kemudian pukul 23.30, tersangka dan barang bukti kita dilimpahkan ke BNNP,” jelas Nirwala.

Masih berdasarkan pengakuan tersangka Erwin, Narkoba tersebut didapatnya dari seorang perempuan yang tidak dikenal di Tebedu-Malaysia. Setelah sampai di Kota Pontianak, rencananya sabu dan Narkoba jenis lainnya itu akan diserahkan kepada seorang pria warga Kota Pontianak yang kini masih diburu.

“Dia mengaku dijanjikan diupah

Rp10 juta untuk jasa kurir, dengan uang muka Rp4 juta. Sisanya akan dibayar setelah barang sampai di Kota Pontianak,” terangnya.

Nirwala menegaskan, tersangka Erwin dijerat UU Kepabeanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, dan denda maksimal Rp5 miliar. Pelaku juga dibidik dengan UU Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar, ditambah sepertiganya.

Dalam pengungkapan kasus penyelundupan Narkotika ini, ditegaskan Nirwala, jangan dihitung berapa nilainya, namun yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan, berapa banyak jiwa dan raga yang rusak apabila Narkotika tersebut lolos dari pemeriksaan.

“Satu gram bisa digunakan untuk lima orang, kali kan saja sebanyak 515,38 gram sabu itu, dan 24.245 butir

pil ekstasi itu. Saya juga mengapresiasi langkah Kapolda Kalbar untuk membatasi jam operasional tempat hiburan malam, untuk pencegahan peredaran Narkotika. Bukan karena benci tempat hiburan itu. Ini bukti nyata. Bersyukur dapat digagalkan, kalau saja lolos dari DJBC, saya yakin Polda dan BNN pasti menindaknya,” tegas Nirwala.

Maraknya peredaran Narkoba di Kalbar, makanya DJBC membentuk Custom Narcotics Team (CNT) Kanwil DJBC Kalbar dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong, dalam upaya pemberantasan masuknya Narkotika.

“Setelah kita tangkap tersangka ini, maka akan kita limpahkan ke BNNP Kalbar untuk melakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut, dan mengungkap sindikat ini,” harapnya. (oxa)

Bibir

Mer

Informasi dan Gosip Selebritis

A

M

ESKI profesinya pengacara, Muhammad Fattah Riphat tidak malu menjadi sopir Uber.

Sidejob itu membuat banyak orang bertanya, kok mau sih suami Poppy Bunga nyambi di perusahaan angkutan mirip taksi itu?.

“Dia (Poppy, red) santai aja sih. Ini juga kan cuma sampingan, buat seru-seruan. Dia nggak ada gimanagimana,” ungkap Riphat.

POPPY BUNGA Dia tak memungkiri banyak yang bertanya mengapa mau jadi driver. Tak heran pertanyaan itu muncul dari pelanggan yang mengenalinya sebagai suami Poppy, pemain film Pemburu Hantu The Movie dan Pasangan Romantis. “Ada yang pernah kenalin saya suaminya Poppy. Kadang ada yang nanya kok mau sih jadi Uber, terus saya cerita, eh pelanggan itu tertarik juga,” tukasnya.

Awalnya, Riphat pelanggan perusahaan penyewaan mobil lewat aplikasi tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol dengan sopir Uber, ia tertarik karena cukup menjanjikan. “Saya awalnya pelanggan Uber.

Saya kemana-mana lagi macet, males nyetir, biasanya saya nggak bawa mobil pakai Uber. Sampai saya ngobrol sama bapak-bapak supir Uber, ternyata bapak itu pengusaha punya showroom ada enam mobil didaftarin Uber itu,” buka Riphat.

Dari obrolan panjang lebar di jalan itu, Riphat yang sudah memiliki satu orang anak dari Poppy itu melihat peluang cerah meningkatkan pendapatan. Merasa tertarik, Riphat pun mendatangi seminar Uber.

Hingga akhirnya kini ia pun kini menjadikan pekerjaan sopir Uber sebagai sidejob. “Akhirnya saya penasaran, saya pelajarin. Saya email Uber pusat, saya dapet nomer Uber ternyata ada juga di Jakarta. Lalu saya kontak, datang ke seminarnya. Pas saya datang yang jadi sopir Uber banyak ada yang PNS, pengusaha, pegawai bank, mahasiswa dan lain-lain,” paparnya.

Riphat masih kerja kantoran hingga kini. Ia mengaku mengutamakan pelanggan pemesan mobilnya jika searah perjalanan. Seluruh mobil yang dipunya Riphat mengaku didaftarkan ke Uber. “Aplikasi saya nyalain, kalau ada yang arahnya bareng sama saya, saya terima. Kalau saya nggak mau terima ya saya nggak mau terima. Saya ada mobil tiga itu saya daftarin semua,” jelasnya. (RM)

YINA L L R I ONS

PLATUC

Nggak Virgin?

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

CHERRYBELLE

Tetap Bertahan

TAHUN AKADEMIK 2015/2016

POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

(Ijin Pendirian Perguruan Tinggi :Permendikbud Nomor 15 Tahun 2013 ) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) merupakan Perguruan Tinggi Vokasi/kejuruan yang terletak di Kota Sambas Kaimantan Barat.

Perguruan Tinggi yang sebelumnya hanya menyelenggarakan Program Diploma III ( D3) dengan tiga program studi, sekarang sudah berkembang menjadi 9 program studi, dengan jenjang Program Diploma III sebanyak 3 program studi dan Program Diploma IV ( sarjana Terapan ) sebanyak 6 program studi.

E

A. PROGRAM DIPLOMA III

JENJANG PENDIDIKAN :

Lama Pendidikan selama 3 tahun ( 6 semester ) dengan gelar Ahli Madya 1. Program Studi Agrobisnis 2. Program Studi Manajemen Informatika 3. Program Studi Teknik Mesin

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri : Pendaftaran dan verifikasi berkas: 07 Juli – 06 Agustus 2015 Ujian Tulis: 08 Agustus 2015 Pengumuman Hasil: 12 Agustus 2015 Registrasi : 12- 21 Agustus 2015

1. Fotocopy Ijazah dan Nilai di legalisir 2. Pas Photo ( latar belakang biru laki-laki dan latar belakang merah perempuan) ukuran 4x6 (4 lembar ) 3. Fotocopy Kartu Keluarga 1 (satu ) lembar 4. Berumur maksimal 25 tahun pada tanggal 31 Agustus 2015 5. Pendaftaran langsung ke Sekretariat PMB di Kampus Politeknik Negeri Sambas” Jalan Raya Sejangkung Sambas” Telp.0562-6303000, laman ; http://www.poltesa.ac.id

Entertainment Entertain ment

Entertainment Entertain ment

B. PROGRAM DIPLOMA IV Lama pendidikan selama 4 tahun ( 8 semester ) dengan gelar Sarjana Terapan (S.Tr) 1.Program studi Teknik Multimedia 2.Program Studi Teknik Mesin Pertanian 3.program Studi Agro Industri Pangan 4.Program Studi Akuntansi Keuangan Perusahaan 5.program studi Manajemen Bisnis Pariwisata 6.Program studi Agribisnis Perikanan dan Kelautan

BIAYA KULIAH:

SYARAT PENDAFTARAN :

Poltesa menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga tidak ada biaya tambahan selama kuliah.

1. Program Diploma III sebesar Rp.1.500.000,-/semester 2. Program Diploma IV sebesar Rp.2.000.000,-/semester

PROGRAM BANTUAN BELAJAR 1. Beasiswa Bidikmisi 2. Beasiswa PPA 3. Beasiswa BBM 4. Beasiswa CSR Bank Kalbar 5. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Sambas

Pilihan Tepat Untuk Informasi Pemasangan Iklan Resto, Café Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com Pilihan Hotel, Tepat

Untuk Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: (0561) 721229 atau email: iklanrakyatkalbar@gmail.com

Jumat, 31 Juli 2015

Kok Mau Sih?

KTIF berinteraksi di sosial media (Sosmed) tidak hanya membuat artis cantik Prilly Latuconsina senang, karena bisa berinteraksi dengan penggemarnya.

Tapi pemeran Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala itu juga dibuat kesal dengan ulah haters. Dia diisukan sudah tidak perawan (virgin).

“Ada (haters) yang bilang Prilly sudah nggak virgin, itu nggak penting banget. Karena hal itu kan yang tahu kan aku dan Allah. Heran ya, ada saja yang bilang begitu,” ujar Prilly seperti dilansir dari liputan6.com di Buperta Jambore, Jakarta Timur, Selasa (28/7) petang.

Menanggapi tudingan tersebut, Prilly pun langsung merespon haters tersebut. Ia melaporkan akun penyebar fitnah itu ke pihak Instagram, supaya melakukan tindakan kepada pelaku yang tidak bertanggungjawab tersebut. “Ada beberapa (dilaporkan) karena berarti dia sudah menyalahgunakan sosmed. Kalau mau dihukum bisa dihukum dengan tuduhan pasal perbuatan tidak menyenangkan,” pungkas Prilly.

“Karena dia sudah menghina kita, memberikan info nggak benar. Sehingga orang lain ikutan komennya begitu lah (tidak enak),” sambungnya.

Walau pusing dengan fitnah yang dilontarkan haters tersebut, cewek yang dikabarkan punya hubungan khusus dengan lawan mainnya di GGS, Aliando Syarief ini mencoba untuk cuek. “Sempat pusing sih, karena apapun yang kita post akan ada komen nggak enaknya. Tapi itulah manusia, apapun cantik dan jeleknya pasti dikomentari orang. Sampai kapanpun itu (bullying) nggak akan berhenti,” tambah Prilly. (idp)

Sudah

Rakyat Kalbar

Hotel, Resto, Café

KSISTENSI Cherrybelle dipertanyakan, setelah beberapa personilnya memutuskan untuk keluar. Namun, Angel, Novi dan Christy punya alasan khusus soal keputusan bertahan di Cherrybelle.

Meski ditinggal enam orang personel lainnya, ketiganya bersikukuh untuk tetap mempertahankan Cherrybelle di bawah naungan CBM Entertainment. “Mereka (manajemen) seperti orangtua yang ngelahirin, besarin, nggak mungkin aku jatuhin. Selama tidak bikin

kecewa, aku sih nggak masalah,” ucap Angel.

Mereka bertiga percaya kalau karier bersama manajemen Cherrybelle masih akan bersinar, juga jadi salah satu faktor ketiganya bertahan di girlband yang sukses mempopulerkan lagu Beautiful itu. “Aku pertimbangannya juga karena memang aku masih pengin di Chibi. Kayak solo karier pun aku tetap percaya sama manajemen aku yang sekarang,” urai Angel.

Mereka pun menjelaskan terkait aktivitas Cherrybelle yang kini banyak dinomor duakan oleh manajemen, tiga personel Cherrybelle tersisa langsung membantah hal tersebut. “Nggak (dianggurin) sih ya. Manajemen kan juga butuh uang, nggak mungkin lah nolak tawaran kerja untuk Cherrybelle. Malah kalau bisa kerja terus,” jelas Angel mewakili dua rekannya yang lain. (idp)

SUKA CARI PERHATIAN

F

EBY Febiola sudah lama mencintai hewan berkaki empat. Bahkan, anjing peliharaannya suka mencari perhatian, jika Feby mulai cuek.

“Ini jenis puddle, namanya Britney. Dia lagi ikut aku syuting, lagi liburan nih Britneynya. Empat tahun terakhir aku memang suka pelihara anjing. Di rumah ada empat anjing jenisnya Labrador, Peking, French Buldog, dan Beagle,” kata Feby.

Feby memang memiliki kedekatan khusus dengan kelima anjingnya.

Bahkan, jika janda 37 tahun itu mulai cuek, anjing tersebut langsung berpura-pura sakit. Selain itu, dengan memelihara anjing dapat membuat Feby menghilangkan kesepian dalam hidupnya. “Nah, tuh kan pertanyaannya mulai deh menyerempet hal itu (asmara). Yang pasti, aku sudah dekat banget. Malah yang jenis Peking suka pura-pura sakit kalau nggak diperhatikan.

Dia suka sok cari perhatian gitu, semuanya senang sih,” tuturnya.

Dipertegas, semua anjingnya itu sudah terlatih dan jinak. Makanya ia tak khawatir saat membawa peliharaannya itu ke dalam rumah.”Oke sih nggak ada yang galak atau menyalak. Cuma suka bandel saja kalau anjing itu, kayak mau masuk kamar, itu saja sih,” pungkas Feby. (idp)

FEBY FEBIOLA