05062015 by Harian Umum KORAN BERITA

KORAN BERITA Harian Umum

Memberi Nilai Lebih

JUMAT, 85 JANUARI JUNI 20152015 KAMIS,

Harga Eceran

Rp. 3.000,-

Langganan Rp. 70.000,-/bulan 16 Halaman

ONLINEWWW.KORANBERITA.CO : WWW.TVBERITA.COM redaksi@koranberita.co

0267 845 0909

koranberitakarawang

HU_KoranBerita

• Beredar Video YouTube buka link ini atau scan QRcode untuk mengakses E-Newspaper http://issuu.com/harianumumkoranberita

• POLITIK

Tentang Saan, Kader PD Bingung

Soal Kecurangan Pilkada Karawang 2010 KARAWANG, KORAN B ERITASejak kemarin, beredar video YouTube yang diberi judul ‘Membongkar Kecurangan Pasangan Ade Swara-Cellica pada Pilkada Kabupa ten Karawang 2010. Video berdurasi sejam lebih itu berisi wawancara dan pengakuan Isnianto, mantan tim sukses pa

sangan Ade Swara-Cellica. Video wawancara itu dilakukan reporter televisi swasta Badar TV Bekasi. Dalam wawancaranya Isnianto mengungkapkan carut-marutnya pelaksanaan Pilkada Karawang 2010 silam. “Sebagai mantan tim sukses Ade Swara-Cellica saya tahu persis

carut-marutnya Pilkada Karawang saat itu. Dari segi penyelenggara misalnya, KPUD tidak konsisten dalam hal pencalonan Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati. Misalnya soal gugurnya Karda Wiranata karena tidak lolos psikotes, tapi setelah HALAMAN

KARAWANG, KORAN BERITA- Sekretaris DPC Partai Demokrat Karawang, Nana Kustara, angkat bicara menanggapi kabar Saan Mustopa mendaftarkan diri ke Partai Gerindra, yang membuat terkotak-kotaknya kader partai ini. “Itu kan hak pribadi Saan Mustopa untuk mencalonkan melalui partai manapun. Kami menghormati pilihan beliau,”ujar Nana kepada KORAN BERITA, Kamis (4/06) ketika ditemui di Kantor DPC PD Karawang. Lagipula, tambahnya, belum ada kejelasan Saan akan maju dengan mengendarai Partai Gerindra. “Kecuali jika sudah mendaftarkan diri ke KPU melalui Partai Gerindra. Kalau begitu, berarti Saan Mustopa sudah mempunyai pilihan sendiri, yang tidak sama dengan pilihan partai,”tegasnya. HALAMAN

• KRIMINAL

Begal Motor Kembali Beraksi, Warga Tanjungpura Dihajar Balok

Ditanya Terkait Dugaan Korupsi 90 Posyandu

MIHARJA ZAKI/KORAN BERITA

KORBAN BEGAL. Karma Yoga Sonjaya, korban pembegalan masih dirawat di rumah sakit.

KARAWANG, KORAN BERITA-Kawanan begal motor kembali beraksi di jalan raya. Kali ini menimpa korbannya Yoga Sonjaya (42), warga Dusun Lengo, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat. Korban harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka sobek di kepala setelah dihantam balok oleh dua begal yang merampas motornya. Beruntung kedua pelaku berhasil ditangkap warga saat mau membawa lari motor korbanya, Kamis (4/5). HALAMAN

KARAWANG, KORAN BERITA- Kejari Karawang periksa 90 proyek sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Se-Kabupaten Karawang yang terindikasi dikorupsi. Seba nyak 19 camat dan 51 kepala desa dipanggil untuk dimintai ke terangan, Kamis (4/06). Dugaan korupsi proyek Posyandu ini sebenarnya sudah terdengar lama. Hanya saja pihak Kejari baru memproses nya setelah ada laporan dan melakukan pengecekan ke lapangan. “Kami mendapat laporan masyarakat bahwa proyek Posyandu tidak beres. Kemudian kami melakukan pengecekan ke lapangan. Kemudian, dari 60 sampel ternyata semuannya tidak selesai. Maka saya perintahkan untuk dilanjutkan,”ujar AM. Arifin, Kepala Kejari Karawang, kepada pers.

Alamat Redaksi: Graha Berita Media Group, Jalan Ahmad Yani No. 19 Karawang

Arifin menyebutkan 90 proyek Pos yandu tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar 3 Miliar. “Sedangkan tiap Posyandu sekitar 158 juta,” ungkapnya. Senada dengan Kepala Kejari, Kasi Intel Kejari Karawang, Yadi Cahyadi mengungkapkan 51 data pulpaket yang ditemukan Kejari sudah mengindikasikan HALAMAN

BERITA KITA

JUMAT, 5 Juni 2015

OPINI DAN SURAT PEMBACA KORAN BERITA Bagi masyarakat yang mau menulis opini dan surat pembaca di Koran Berita silahkan kirim ke email kami dengan panjangnya artikel yang cukup 5.300 karakter atau 700 kata saja dalam Bahasa Indonesia. Biar lebih cepat sampai, tulisan dikirim ke alamat: redaksi@koranberita.co Naskah yang lolos pemeriksaan akan dimuat secepatnya.

LENSA KITA ANDA juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan karya foto anda ke redaksikoranberita@gmail.com dengan sisi terpanjang 1500 pixel beserta deskripsi foto maksimal 200 kata, disimpan dalam format JPG skala 6.

NOMOR TELEPON PENTING KEPOLISIAN NO NAMA

TELP

Polres Karawang

0267- 402240

Polsek Kota

0267-402516

Polsek Klari

0267-431032

Polsek Telukjambe

0267-642222

Polsek Pangkalan

0267-4675445

Polsek Cikampek

0264-316110

Polsek Kotabaru

0264-8386699

Polsek Jatisari

0264-360110

Polsek Cilamaya

0264-340988

10 Polsek Telagasari

0267-510110

11 Polsek Rawamerta

0267-7002110

12 Polsek Rengasdengklok

0267-482110

13 Polsek Pedes

0267-7006579

14 Polsek Batujaya

0267-470220

15 Polsek Pakisjaya

0267-7002024

16 Polsek Tirtajaya

0267-4639044

17 Polsek Tempuran

0267-7004504

18 Polsek Majalaya

0267-8616946

19 Polsek Ciampel

0267-8617856

20 Polsek Cibuaya

0267-5165251

DARURAT NO NAMA

TELP

PMI

0267-042255

PEMADAM KEBAKARAN

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA

0267-402117

NAMA

TELP

APJ Karawang

0267-411132

APJ Karawang Kota

0267-412676

UPJ Kosambi

0267-433872

UPJ Cikampek

0264-316468

UPJ Rengasdengklok

0267-480426

UPJ Prima Karawang

0267-402122

PLN

FOTO : GALANG

Strategi Damai di Laut

RUMAH SAKIT NO

NAMA

TELP

RSUD KARAWANG

0267-640444

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG

0267-414520

RUMAH SAKIT BAYUKARTA

0267-401817

RUMAH SAKIT DEWI SRI

0267-402855

RUMAH SAKIT CITO

0267-414245

SMS PEMBACA INGIN menyampaikan kritik dan saran tentang lingkungan sekitar anda? Kirimkan SMS dengan format SMS#NamaAnda#IsiPesan, kemudian kirim ke 0813-1447-0500.

YTH BPK KAPOLRES KRW KENAPA DIBIARKAN ADA PA OGAH DI DEPAN BANK MANDIRI DAN DEPAN KANTOR SAMSAT PADAHAL DISANA PAS DIDEPAN POSKO POLISI (ASEP SAEPUDIN -085771111****) KPD. YTH PLT BUPATI KRW. BU KAPAN PERBUP PRANGKAT DESA DI TERBITKAN KAMI2 SLALU MENUNGGU DAN MENUNGGU. (DEDI JUNAEDI -08569291****) ASS,YTH IBU PLT BUPATI KRW, BU, KAPAN HONOR PERANGKAT APARAT DESA DAN BPD DI KEALISASIKANNYA, MOHON DI SEGERAKAN, KRNA PRANGKAT DESA DAN BPD SGT MEMBUTUHKANNYA MKSH WSSLM. PA DV BPD DS CIPTA MARGA. (08581444****) KPD BPK KEPALA KEMENAG SUBANG SAYA MAU TANYA KAPAN TUNJANGAN SERTIVIKASI DI CAIRKAN UNTUK GURU GURU HONOR..TERIMAKASIH MHN D JAWAB. (AHMAD-08134562****) ASALAMUALAIKUM. JALAN SUBANG HUSUSNYA D DAERAH KALIJATI ARAH KE PURWADADI JALANNYA RUSAK RETAK’’ BERBOLONG BESAR, KALO UJAN YA PASTI BANJIR. (DAPIN-085771234****)

SEMUA WARTAWAN KORAN BERITA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL KHUSUS ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA IMBALAN APAPUN DARI NARASUMBER.

LOKASI: KAMPUNG MADANG, PURWAKARTA

TRANSPORTASI AIR.Seorang warga menggunakan perahu motor untuk menjemput kerabatnya yang tinggal di seberang danau buatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Perahu merupakan satu-satunya alat transportasi yang menghubungkan desa-desa di sekitar danau tersebut.

Penulis : Fahmi Alfansi P Pane

Alumnus Magister Sains Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia

BILA sengketa di Laut Cina Selatan meningkat, kawasan Natuna dan perairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif dan batas landas kontinen, berikut cadangan migas di sana, akan terancam. Sekurang-kurangnya Indonesia menghadapi risiko keamanan bagi jalur komunikasi laut, transportasi barang dan energi, serta kapal nelayan. Untuk itu, Indonesia perlu mempunyai strategi damai, khususnya di dalam menangani konflik di laut. Strategi damai sangat diperlukan karena situasi taktis mengindikasikan eskalasi konflik. Setelah pernah menempatkan rig eksplorasi migas di Kepulauan Paracel Mei 2014, Cina mereklamasi Kepulauan Spratly. Adapun Amerika Serikat (AS) melakukan operasi psikologi untuk menyudutkan Cina dengan memublikasikan reklamasi Spratly menjelang Shangri-La Dialogue akhir Mei. Padahal, Menhan AS Ashton Carter mengatakan, Spratly direklamasi sejak 18 bulan lalu. Bahkan, Cina berencana memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Laut Cina Selatan, melengkapi ADIZ Laut Cina Timur. Ada beberapa usulan strategi damai untuk menangani konflik di laut, yang dapat disempurnakan oleh pengambil keputusan. Pertama, pengembangan kawasan sengketa di Laut Cina Selatan sebagai daerah pemanfaatan bersama secara damai, seperti pengelolaan migas, perikanan, sains, dan kepentingan publik lainnya. Kemaslahatan bersama diutamakan daripada kepemilikan dan kedaulatan teritorial di daerah sengketa. Hal serupa dapat dipertimbangkan pada kawasan sengketa lain yang tidak dapat diselesaikan secara diplomatik dan hukum. Usulan ini berangkat dari salah satu teori penyebab perang, yakni cumulative resources. Teori ini berbunyi, “perang lebih mungkin terjadi ketika penguasaan suatu sum-

ber daya dapat melindungi atau memperoleh sumber daya lain” (Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, hal. 105). Dengan teori ini terjelaskan bahwa penguasaan Kepulauan Spratly memungkinkan reklamasi (sumber daya lahan bertambah), lalu pembangunan pangkalan militer (sumber daya militer) dan fasilitas eksplorasi migas (sumber daya alam strategis), lalu memperoleh (perlindungan) ketahanan energi dan penerimaan negara. Karena itu, sumber daya yang akumulatif seperti Spratly seharusnya tidak dikuasai suatu pihak, tetapi manfaatnya terdistribusi merata. Konsep daerah pemanfaatan bersama secara damai bukan hal baru. Sejak 1967, dunia sudah menyepakati Outer Space Treaty (Traktat Antariksa) yang menjadi rujukan semua perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan semua negara. Isi pokoknya, antara lain, pemanfaatan antariksa untuk kepentingan semua negara dengan maksud damai, berstatus hukum sebagai kawasan kemanusiaan (the province of all mankind), larangan penempatan persenjataan, dan sebagainya. Karena itu, ketika AS-Eropa dan Rusia bersengketa soal Ukraina, AS dan Rusia tetap bekerja sama di International Space Station. Daerah pemanfaatan bersama ini mestinya dapat direalisasikan karena, misalnya, Cina

bersedia memodali pembentukan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (AIIB) bersama Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Cina, AS, Australia, Indonesia, dan lainnya juga menyisihkan perselisihan ketika menggelar bantuan kemanusiaan, seperti pencarian korban pesawat MH 370, mulai dari Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Selat Malaka, hingga Samudra Hindia. Kedua, menetapkan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) sebagai basis penyelesaian sengketa. UNCLOS juga perlu menjadi rujukan sikap politik, standar berkomunikasi, dan berdebat. Adanya UNCLOS dan perjanjian internasional lainnya minimal dapat mengurangi sifat anarki dalam hubungan internasional. Karakter itulah yang mendorong negara untuk memakai kekuatan militer. Dilihat dari situs PBB, seluruh negara anggota ASEAN telah meratifikasi UNCLOS, kecuali Laos, mungkin karena tidak mempunyai laut. Cina juga su-

dah meratifikasinya. Ironisnya, AS justru belum meratifikasi UNCLOS, padahal selalu menuntut kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. AS baru menyetujui implementasi ketentuan konservasi dan manajemen cadangan ikan yang bermigrasi. Hal ini ironis karena negara sekutu AS sudah meratifikasinya, yaitu Inggris (1997), Australia (1994), Selandia Baru (1996), dan Kanada (2003). Permintaan AS akan lebih mudah dipahami karena UNCLOS juga mengatur pelayaran kapal-kapal perang. Dengan merujuk UNCLOS dan Treaty of Amity and Cooperation (Traktat ASEAN untuk Persahabatan dan Kerja Sama), ASEAN dan Cina telah menyepakati Deklarasi Tata Berperilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002. Para diplomat Indonesia perlu memprioritaskan penyelesaian tata berperilaku (code of conduct) sehingga lebih memperkuat komitmen penyelesaian damai. Ketiga, peningkatan diplomasi pertahanan, termasuk

prosedur pembangunan kepercayaan (confidence building measures/CBM). Misalnya, patroli bersama, seperti usulan Menhan RI Ryamizard Ryacudu, inisiatif kerja sama dalam studi keamanan, latihan militer, dan sebagainya. Tetapi, yang juga penting adalah keterbukaan informasi mengenai senjata yang dapat dipersepsikan sebagai peningkatan agresivitas, seperti kapal induk, kapal selam, sistem peluncur rudal, dan senjata nuklir. Keempat, peningkatan kerja sama sipil dan militer antarnegara dalam operasi kemanusiaan, bantuan bencana alam, survei hidrologi dan oseanografi, SAR, pendidikan pertahanan, dan sebagainya. Forum Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) juga harus diperkuat, apalagi telah diakui dalam Chinese Military Strategy (buku putih Cina, 26 Mei 2015). Bahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menggelar forum retreat yang lebih cair seperti KTT APEC 2013 di Bali. (*)

PEMIMPIN UMUM : Alvino | WAKIL PEMIMPIN UMUM : Ridwan Alamsyah | PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Suhlan Pribadi | REDAKTUR PELAKSANA : Egy Rihanto | REDAKTUR : Dian Suryana, Usep Saepulloh, Ade Kosasih | SEKRETARIS REDAKSI : Sinah Rahayu | PRACETAK : Galang Sinu Susilo (Koordinator), Kiki Nugraha, Angga Wijaya, Podil | SIRKULASI : Wasta (Koordinator), Mulyadi, Nurani, Kurnia, Rama Surya Yasin, Agung, Zaenal Abidin, Ahmad Memberi Nilai Lebih Saepulloh, Latif Kusnandar, Deni Ari Susanto, M Fatah Yasin, Andres, M Saipul | IKLAN : Jeni Siswo | STAFF REDAKSI : Farida, Miharja, Bambang Utomo, Nurjaya Bachtiar, Agus Bisri, Novian Sofiandi, Riston Rewendi Pangaribuan, Gus Muhammad AR, Dea Wahyudi | BIRO SUBANG : Ade Mahmudin (Kepala Biro), Ahya Nurdin |BIRO PURWAKARTA : Asep Firdaos (Kepala Biro), Adi Kurniawan Tarigan KEUANGAN : Tika Wildaniati | ADMIN : Dewi Nur Septiani, Rini Suhermini, Linda Jean, Novi Dayu Yuliani, Yeni Handayani | LEGAL : Yono Kurniawan & Partner ALAMAT REDAKSI/IKLAN : Graha Berita Media Group, Jalan Ahmad Yani No.19 Karawang 41315, Telp: 0267 845 0909, SMS Center: 0813 1447 0500, Email: redaksi@koranberita.co Website : www.koranberita.co | REKENING : PT. JEMBATAN MEDIATAMA, 1093022835 - BCA Karawang. Harian Umum

KORAN BERITA

PENERBIT : PT. Jembatan Mediatama | KOMISARIS : H. Ishaq Robin | DIREKTUR UTAMA : Asep Saepullah | PERCETAKAN : Temprina Media Grafika

BERITA KARAWANG

JUMAT, 5 Juni 2015

KAMTIBMAS Polres-Disdikpora Gelar Temu Wicara

KARAWANG, KORAN BERITA-Menyika pi maraknya aksi tawuran antar pelajar, Polres Karawang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Disdikpora), Komisi D DPRD Karawang, dan para Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, menggelar Forum Grup Discussion (FGD) di Aula Sat Intelkam Polres Karawang, Kamis(4/5). Berbagai solusi serta antisipasi dan pema haman proses hukum terkait kenakalan pelajar dibahas secara terbuka. Dlam kegiatan tersebut, turut hadur sebagai pembicara Wakil Ketua I DPRD Karawang, Sri Rahayu Suroto, Wakapolres Karawang, Kompol Hendra Gunawan, Kabid Dikmen Nandang, Ka bid PO Disdikpora Rakhmat Gunadi, dan Kasat Reskrim Polres Karawang. Hadir pula sebanyak 16 Kepala Sekolah dari berbagai SMK di Ka rawang. Untuk solusi pencegahan aksi tawuran pela jar, tentunya harus di dipecahkan oleh semua pi hak. Seperti Kabid Dikmen Disdikpora, Nandang yang memilih memberikan solusi konsep green school, dengan harapan para pelajar betah be rada di sekolah yang nyaman, tenang, tidak gersang. Serta penerapan mars pelajar berupa kebiasan bernyanyi dengan lirik lagu yang khu sus diciptakan membentuk karakter positif bagi pelajar. “Kami harapkan agar sekolah yang rimbun dengan pepohonan, membuat pelajar betah di sekolah sehingga tidak nongkrong di luar seko lah yang nantinya kerap dijadikan ajang tawuran bila bertemu dengan siswa yang lain,” kata Nan dang dalam pemaparannya. Sementara itu, Kabid PO Rakhmat Gunadi lebih memilih solusi dengan cara menginten sifkan komunikasi antara pihak sekolah-wali kelas atau guru dengan orangtua murid. Pasal nya, peran sekolah sebagai lembaga pendidikan terbatas di lingkungan sekolah dan tak mungkin mengawasi anak hingga 24 jam. Tentunya per an serta keluarga dan orang tua pun harus bisa mengawasinya dengan sebaik mungkin. Wakil Ketua I DPRD Karawang, Sri Rahayu Suroto menyebutkan untuk mendukung pemba ngunan infrastruktur pendidikan yang layak di Karawang memerlukan pemahaman lingkungan yang baik. Sebab, sejauh ini, di lapangan masih banyak gedung sekolah yang dinilai masih be lum layak disebut lembaga pendidikan. Di tempat yang sama, Wakapolres Karawang, Kompol Hendra Gunawan, menjelaskan, forum ini digelar sebagai salah satu bentuk ataupun wadah komunikasi antara penegak hukum. De ngan itu pemerintah dan instansi pendi dikan serta lembaga terkait yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Kerena se bagai penegak hukum, Polres Karawang tentu akan melakukan penindakan sesuai prosedur apabila memang ternyata aksi tawuran pelajar mengganggu keteriban umum, meresahkan ma syarakat. Dan tentunya membahayakan nyawa atau keselamatan para pelajar.(jha/spd)

ANGGARAN Desa Diminta Rampungkan APBDes KARAWANG, KORAN BERITA- Pemerin tah Desa diminta untuk segera menyelesaikan penyu sunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Permintaan tersebut mengingat akan dicairkannya anggaran untuk pemerintah desa. “Kita minta desa untuk menyusun dan menyelesaikan APBDes dulu, karena ini sistem dan aturan,”kata Akhmad Hidayat, Kepala BP MPD Karawang, Kamis (4/5). Akhmad Hidayat mengungkapkan, untuk pen cairan anggaran desa harus menunggu sejum lah Peraturan Bupati (Perbup) yang saat ini ma sih dalam kajian bagian hukum Setda Karawang. Sehingga untuk pencairan anggaran untuk desa masih menunggu Perbup yang ditargetkan da lam waktu dekat ini. “Semua dana desa harus ada Perbup dan sudah disampaikan ke bagian hukum dan masih dalam kajian, ada Perbup ADD dan Dana Desa,”imbuhnya. Dikatakannya, saat ini tengah digodok enam Perbup untuk mengatur pengelolaan anggar an desa. Rencananya, ke enam Perbup terse but ditargetkan akan rampung pada bulan Juni 2015 sehingga pencairan anggaran desa dapat segera dicairkan. “Ada 6 Perbup untuk mengatur pengelolaan anggaran desa. Bulan 6 in sudah beres, itu tar get. Kita tidak ingin salah langkah,”ujarnya. Lanjut Akhmad Hidayat, pihaknya meminta desa untuk segera menyusun APBDes. Meng ingat Perbup pengelolaan anggaran desa akan segera rampung. “Kalau semua rampung kita tidak akan menunda-nunda lagi, karena anggarannnya su dah tersedia,”utasnya. (ian/spd)

Satpol PP: Alat Berat Segera Datang KARAWANG, KORAN BERITA-Untuk memberantas kemaksiatan menjelang datangnya bulan Ramadhan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karawang sudah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan pembongkaran warung remang-remang yang kerap dijadikan sarang prostitusi. Salah satunya di kawasan Se’er yang keberadaanya pa ling besar dan terkenal di Ka rawang. Bahkan Satpol PP mengancam akan membongkar paksa apabila tidak dibongkar oleh pemiliknya. Kepala Bidang Trantibum Sat pol PP Kabupaten Ka rawang, Basuki Rachmat mengatakan, karena sebentar lagi mau mendekati bulan suci, maka su rat pemberitahuan sudah dikelu arkan secara persuasif. Dengan itu, pihaknya meminta kepada para pemilik warung remang-re mang ataupun bangunan liar yang dipakai untuk tempat pro

sistusi segera dikosongkan dan dibongkar sebelum alat berat datang menggaruk dan mem bongkar secara paksa. “Kami meminta untuk pemilik bangunan liar agar membong kar banguan secara sendiri. Tapi kalaupun tidak mengindah kan surat pemberitahuan yang telah kami berikan maka ter paksa akan kami bongkar pak sa, kata Basuki kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Dikatakan Basuki, sebe lum memberikan surat edaran pembongkaran bangunan, pi haknya juga telah melakukan pendataan terhadap bangunan

yang berada di lahan milk PT KAI ini. Kemudian untuk total nya tercatat ada sebanyak 50 bangunan, dan semuanya dija dikan tempat maksiat. “Suratnya sudah kami edar kan kepada pemilik bangunan. Tapi diwakili oleh seorang koor dinator di kawasan Se’er, dan yang jelas bila terus memban del maka akan kami ratakan se cepatnya,” tandasnya. Dijelaskan Basuki, bila ba ngunan liar telah dibongkar Sat pol PP maka dari pihak PT KAI seharusnya bisa memanfaatkan lahan tersebut. Seperti dijadikan gudang yang sebelumnya per

nah diwacanakan mereka. Tapi sampai sejauh ini, sama sekali belum dilakukan oleh KAI. Se hingga bangunan liar yang dija dikan tempat prosistusi itu tum buh dan berkembang kembali. “Tahun kemarin sudah kita ratakan, tapi pihak PT KAI sendiri yang menunda dan ak hirnya tumbuh lagi. Padahal se gala upaya sudah kami lakukan agar tempat itu tidak dibangun lagi,”jelasnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat dari segelintir warga, diketahui lo kalisasi terbesar di Karawang ini sebenarnya disebutkan se bagai proyek tahunan Satpol PP Karawang. Pasalnya, setiap tahunnya selalu dilakukan pem bongkaran, akan tetapi di bali knya ada oknum yang meman faatkan hal tersebut. Bahkan katanya, setiap kali melakukan

pembongkaran yang hanya se tahun sekali itu, hanya dilaku kan guna untuk pemborosan anggaran dari Pemkab. Sementara itu di tempat ber beda, koordinator Se’er, Kang Beceng menjelaskan, dengan adanya surat pemberitahuan yang diberikan dari petugas Satpol PP, pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah dijelaskan. Namun sebelumnya agar tidak terjadi salah faham saat mau melakukan pembong karan, harus diberitahu kembali jangka dan waktu pembong karannya. “Saya harap jangan sam pai ada pro dan kontra antara peng huni disini dengan petu gas. Kerena meskipun pem bongkaran seperti ini sudah menjadi agenda tahunan Sat pol PP, saat datang bulan suci ramadhan,” ujarnya. (jha/spd)

Pemuda Tanpa Identitas Ditemukan Tewas KARAWANG, KORAN BERI TA-Warga Dusun Rawawungu, Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, dihebohkan dengan pene muan mayat pria tanpa identitas yang bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk senjata ta jam, Kamis (4/5). Wakil, warga sekitar menga takan, pertama kali ditemukan pukul 17.56 WIB oleh seorang anak kecil yang kebetulan se dang lewat. Setelah itu anak kecil itu langsung melaporkan kepada dirinya dan langsung kembali menuju tempat pene muan.

“Awalnya saat ditemukan korban masih hidup dan sem pat ngesot ke tengah jalan. Tapi setelah saya dan anak kecil yang menemukan kembali ke lokasi korban sudah tewas de ngan bersimbah darah,” katanya kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Dikatakan, diduga kuat kor ban dibunuh di pinggir irigasi dekat gubuk bekas warung, karena terlihat korban keluar dari sana dengan posisi ngesot. Bahkan ia sempat meminta to long tapi anak kecil yang men emukannya ketakutan dan me

laporkannya. Diperkirakan korban berumur 20 tahunan dengan ciri-ciri me makai kaos warna abu-abu ce lana jeans biru, rambut cepak, kulit sawo matang. HAanya saja tidak ditemukan satupun identi tas yang tertinggal, bahkan tak ada barang satupun ditemukan. “Ada gunting yang tergeletak dekat mayat korban dan banyak darahnya,” tetangnya. Sementara itu petugas ke polisan yang datang ke TKP langsung melakukan olah TKP, dan langsung mengevakuasi korban. (jha/spd)

MIHARJA/KORAN BERITA

DIBUNUH. Lokasi penemuan mayat pemuda tanpa identitas.

Pemkab Lemah Awasi Para Pencemar Sungai KARAWANG, KORAN BERITA-Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Lingku ngan Hidup (BPLH) Kabupaten Karawang dinilai masih lemah dalam melakukan pengawasan

terhadap perusahaan pence mar lingkungan. Hal itu menyu sul adanya kabar akan dilayankan nota protes dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kabupaten

Karawang terkait tercemarnya sungai Cibeet akibat pence maran limbah perusahaan di Karawang. “Karawang ini berdiri ba nyak perusahaan, dari banyak

nya itu harus ada pengawasan yang ketat, jangan sampai ada perusahaan nakal berdiri di Karawang,”tegasnya Sekretar is Komisi C DPRD Karawang, Suryana SH kepada KORAN BERITA. Suryana mengatakan, nota protes yang akan dilayangkan Sekda Ka bupaten Bekasi itu mer upakan teguran yang baik untuk Karawang untuk mengawasi pengelolaan limbah perusahaan. Dika takannya, BPLH Karawang harus lebih melakukan pe ngawasan terhadap penge lolaan limbah perusahaan. “Kita semua tahu kalau Sungai Cibeet itu berada di perbatasan Karawang dan Bekasi, kalau memang diduga limbah yang mence mari sungai itu berasal dari Karawang, BPLH Ka rawang sudah melakukan sidak ke beberapa perusa haan, jadi tunggu hasil saja dulu dari BPLH,”ungkap nya. Menurutnya, ini menjadi cambukan untuk Pemerin tah Kabupaten Karawang agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pe

rusahaan agar tidak membuang limbah sembarangan. Dikatakannya, nota protes yang dilayangkan adalah hak Pemkab Bekasi untuk mene gur Pemkab Karawang terkait pencemaran Sungai Cibeet. “Internal Pemkab Ka rawang khususnya BPLH sudah melakukan sidak dan pengambilan sampel, kalau benar ada perusahaan yang terbukti membuang limbah ke Su ngai Cibeet, maka harus diberi tindakan dan sanksi te gas supaya tidak mencemari sungai,”paparnya. Suryana menegaskan, bu tuh kerja sama dan ketegasan semua sektor untuk mengatasi pencemaran limbah dari per usahaan. Artinya, tidak hanya pengawasan namun harus ada sanksi yang tegas untuk me ngatasi permasalahan ini. “Kita tunggu saja nota protes terhadap Pemkab Ka rawang tersebut untuk menge tahui isi nota tersebut. Dihara pkan, itu menjadi nota protes yang pertama dan terakhir bagi Pemkab Karawang. Kedepan pemkab Karawang harus lebih diperketat pengawasan terha dap perusahaan,” pungkasnya. (ian/spd)

BERITA CIKAMPEK

JUMAT, 5 Juni 2015

SOROT

Karawang Harus Gali Potensi Daerah BANYUSARI, KORAN BERITA-Pemkab Karawang harus berani mengangkat icon bu daya di Kota Pangkal Perjuangan. Hal ter sebut perlu dilakukan agar kebudayaan Ka rawang lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar daerah. Demikian dikatakan Adim (44) tokoh pemu da Banyusari kepada KORAN BERITA. Me nurutnya, dengan memunculkan icon budaya dan ekonomi maka Karawang akan mempu nyai ciri khas tersendiri. Adim memberi contoh, di perbatasan Ka bupaten Subang-Karawang, tidak ditemukan ada icon budaya atau ekonomi yang patut dibanggakan oleh rakyat Karawang. Semen tara anggaran APBD Karawang itu sangat tinggi dibandingkan Purwakarta dan Subang. “Lihat saja, di perbatasan Subang -Karawang Jalur Jatisari Pantura, ti dakada tugu atau simbol perbatasan kabupaten yang dapat membang gakan orang Kara wang. Seharusnya di jalur itu, Pemkab berani mengangkat icon Karawang se perti tugu padi yang menjulang," ujarnya. Sebagai warga Karawang, Adim merasa kecewa sekali terhadap kebijakan Pemkab Karawang. Dia juga berbicara potensi yang ada di Banyusari, terkait adanya para peng rajin ikan pindang yang belum mendapat per hatian serius dari Pemkab Karawang. “Ikan pindang dari Kecamatan Banyusa ri itu sudah terkenal hingga Bogor, Jakarta, Bekasi dan wilayah Purwasuka. Seharusnya pemkab Karawang turun tangan memberikan pelatihan tentang pengemasan ikan pindang, sehingga menjadi makanan yang bisa mem banggakan masyarakat Karawang. Promosi kan oleh pemkab Karawang. Jadi orang yang butuh ikan pindang bisa datang ke sentra pembuatan ikan pindang di Banyusari,” tim palnya. Selain Adim, hal yang sama dikatakan to koh masyarakat lainnya Eman (47). Menurut mantan Kepala Desa Talunjaya Kecamatan Banyusari itu, dirinya sangat setuju jika ada terobosan oleh pemkab Karawang dalam menggali potensi budaya dan ekonomi di Ba nyusari dan Jatisari. “Siapa pun bupati Karawang yang akan da tang. Harus mau memperhatikan dan meng angkat budaya melaui icon unggulan di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang. Dengan demikian Karawang punya ciri khas tersendi ri. Coba kalau kita pergi ke Garut jelas ada oleh-oleh Garut yakni dodol. Kemudian ke Brebes, ada telur asin dan bawang brebes yang terkenal," ucapnya. (dej/egy)

CIKAMPEK, KORAN BERITA-PT Kereta Api Indonesia (KAI) diminta memperbaiki jalan di sekitar rel jalan menuju Statiun Cikampek. Pasalnya, saat ini kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab PT KAI itu dalam kondisi rusak berat.

Jalan di Sekitar Rel KA Dibiarkan Amburadul Terus terang, saya sangat kecewa dan kesal kalau melintasi jalan ini. PT KAI tidak pernah memper hatikan kerusakan jalan ini. Padahal jika terus dibiarkan, sangat berbahaya sekali. Pengendara motor sulit sekali me lintasi jalan ini...

PT. RADIO DEWI SRI PIRANTI CARITA

Gedung Dewi Sri Lt. 5, Jl.Arief Rachman Hakim No. 1A Karawang 41312 Contact : Tlp : 0267 - 416621 PIN BB : 7F878AC9 Email : marketingberadio@ymail.com

DEDE JAENUDIN/KORAN BERITA

TERTAHAN. Sejumlah pengendara sepeda motor tertahan di perlintasan rel KA di Cikampek.

Akibatnya, para pengguna jalan, khususnya pengedara sepeda motor kerap terpela ting saat melitasi jalan rusak di sekitar rel KA. Bahkan, ke rusakan jalan itu sering me nimbulkan kemacatan cukup panjang. Dari pantauan KORAN BE RITA, jalan rusak yang menja di tanggung jawab PT KAI ter dapat di dekat lintasan palang pintu KA di bawah jembatan layang Cikampek. Selain itu, jalan menuju ke arah statsi on juga banyak dihiasi lubang dan hingga sekarang tidak kunjung diperbaiki. Salah seorang pengendara sepeda motor, Asep Munawar (25), warga Desa Citarik, Ke camatan Tirtamulya menye butkan, dirinya merasa kesal ketika melintasi jalan tersebut. Sebab, jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki. “Terus terang, saya sangat kecewa dan kesal kalau me lintasi jalan ini. PT KAI tidak pernah memperhatikan keru sakan jalan ini. Padahal jika terus dibiarkan, sangat berba haya sekali. Pengendara mo tor sulit sekali melintasi jalan ini, ” ucap Asep. Disebutkan, kondisi jalan dekat palang pintu rel kereta api, aspalnya mulai terkelu pas. Bahkan batu-batu kerikil muncul di bdan jala, sehingga sering membayakan penggu

na jalan. Hal senada dikatakan, Ujang Suhandi, warga Desa Wancimekar, Kecamatan Ci kampek. Menurut Ujang, diri nya setiap hari melintasi jalan tersebut, baik saat mau be kerja maupun pulang bekerja ke kawasan industri BIC Ci kampek. “Kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama, se harusnya jalan di pintu lintas an kereta api itu dicor oleh PT KAI. Jangan dibiarkan begitu saja. Lihat sendiri pengenda ra sepeda motor yang melin tasi jalan ini sangat kesulitan. Apalagi kalau ada truk bermu atan berat, pengendara motor sering dipepet karena truk itu memilih jalan yang agak mu lus. Saya jadi takut, jika mobil truk melintas kemudian tergu ling mungkin akan menimpa motor," ujarnya. Masih dikatakan Ujang, Se bagai BUMN, PT KAI seha rusnya mampu membetulkan jalan sekecil itu. Jika PT KAI punya itikad baik, niscaya per usahaan tersebut mengaloka sikan anggaran untuk perbaik an jalan di sekitar rel. “Mungkin menunggu korban dulu, baru dicor permanen. Payah kalau begini caranya, mungkin pengendara motor harus merasa was-was setiap melintasi jalan itu,” pungkas nya. (dej/egy)

Perangkat Desa Kecewa Honor Terlambat BANYUSARI, KORAN BERITASejumlah perangkat desa di Kecamatan Banyusari mem pertanyakan honor bagi mereka yang hingga saat ini belum cair. Pada umumnya mereka kecewa atas keter lambatan pencairan honor ter sebut. “Biasanya honor perangkat desa disalurkan tiap tiga bu lan sekali. Namun, sekarang ini sudah lebih tiga bulan, ho nor belum kami terima,” ujar Dadang Hidayat, Kaur Trantib Desa Gempol, Kecamatan Ba nyusari, Kamis (4/6). Menurut Dadang, keterlam batan penyaluran hak para perangkat desa itu, menjadi penilaian tersendiri terhadap

kinerja Pemkab Ka rawang. Pasalnya, honorium itu seha rusnya bisa diterima sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apalagi, para pe rangkat desa yang baru diangkat sudah menjalankan tugas melayani kepenting an masyarakat. Sementara, haknya belum diterima sesuai dengan jadwal 3 bulan sekali. “Kami menilai aparat Pem kab tidak becus bekerja. Mung kin hal serupa dialami oleh perangkat desa di kecamatan lain, bukan hanya di Banyusari saja,” ujarnya kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Selain itu, Dadang juga me nyampaikan, tidak hanya hak para perangkat desa saja yang belum cair. Sebab, dana untuk

pembangunan pun belum ada yang cair. Padahal, saat ini sudah me masuki bulan Juni, di mana pembangunan di desa seha rusnya sudah dimulai. “Bagai mana Pemerintah Desa bisa menunjukan hasil pembangun an kepada masyarakat, jika dana pembangunan saja be lum pada cair.Ini akan jadi pre seden buruk bagi pemdes. Se mentara masyarakat tahunya setiap bulan April-Mei semua anggaran sudah pada cair,” kata Dadang. Dikatakan juga, dirinya be harap ke depan, honor perang kat desa tidak terlambat lagi, seperti sekarang. Plt Bupati Karawang harus lebih proaktif lagi dalam mengawasi kenerja anak buahnya. Jangan perang kat desa ramai-ramai protes,” timpalnya.

IST/NET

Hal yang sama juga disam paikan Maman, Kaur Trantib Desa Gempol Kolot. Menurut nya, honorium itu hak setiap perangkat desa yang harus di berikan sesuai jadwal. Apalagi, persoalannya kebutuhan hidup itu tidak bisa ditunda-tunda dan harus disiapkan tiap hari. “Plt Bupati Karawang harus

punya terobosan kebijakan. Sebaiknya honorium itu diberi kan satu bulan sekali. Dengan demikian, para perangkat desa tidak keteter dalam membiayai hidupnya. Saat ini, kami ter paksa pinjam ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan hi dup sehari-hari,” pungkasnya. (dej/egy)

Pasar Gempol Disterilkan dari Petasan BANYUSARI, KORAN BERITA-Menjelang tibanya bulan suci Ramadhan 1436 H, Trantib Kecamatan Banyusari dalam waktu dekat ini akan melakukan razia petasan yang dijual di sepanjang jalan raya Banyusari-Cilamaya. Pasalnya, pedagang petasan sudah mulai menjamur, terutama di sekitar Pasar Gempol. Menurut Komandan Trabtib Banyusari, Cece Sukmana, dikhawatirkan para penju al petasan menjual petasan yang membahayakan. Sebab, pada umumnya yang mem beli petasan itu anak-anak di bawah umur. Untuk men cegah terjadinya hal yang ti dak diinginkan, pihaknyaakan koordianasi dengan pihak

kepolisian untuk merazia pe dagang petasan langsung ke lapangan. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan para pedagang petasan. Sekiranya ada pe tasan yang membahayakan, terpaksa akan kami aman kan. Dari pada memakan kor ban,lebih baik dirampas untuk

keselamatan bersama,“ ujar nya kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Dikatakan juga, bukan ha nya petasan saja yang akan dirazia, tetapi juga berba gai minuman keras (miras) jika ditemukan dijual di Pa sar Gempol. Untuk itu, pihak Trantib meminta informasi dari masyarakat terkait hal t ersebut. “Kita ingin wilayah Keca matan Banyusari aman se lama Ramadhan hingga Le baran nanti. Dengan kondisi aman dan terkendali, maka masyarakat dapat menjalan kan ibadah puasa dengan nyaman dan tenang serta

khusyu," timpalnya. Rencana razia petasan dari pihak Trantib Kecamat an Banyusari direspon positif oleh warga setempat. Agus (35), salah seorang pedagang kembang api di Pasar Gempol mendukung penuh, apabila

ada razia petasan oleh pihak Trantib. Menurutnya, memang harus dilakukan razia karena dikhawatirkan yang berjualan petasan bukan hanya orang Gempol saja, melainkan dari daerah lain. “Saya sangat setuju apabi la ada razia petasan. Karena setiap tahun saya hanya jual kembang api saja. Jadi aman kalau anak-anak membeli di tempat saya. Kalau ditempat lain saya tidak tahu. Itu urusan mereka. Jika menjual petasan, resikonya harus di tanggung sendiri. Memang sangat berba haya kalau ada petasan yang daya ledaknya tinggi," ucap Agus. (dej/egy)

BERITA RENGASDENGKLOK

JUMAT, 5 Juni 2015

RAMAI-RAMAI KADES PINJAM DANA TALANG

PERISTIWA

Akibat ADD dan Dana Desa Tak Cair-cair

ILUSTRASI IST

Tempat Prostitusi Sompek Dibakar Pria Misterius PAKISJAYA,KORAN BERITA-Tempat mangkal PSK di Dusun Sompek RT 01/09, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya habis dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 03.00 Wib diduga akibat dibakar oleh orang tak dikenal. “6 rumah tempat PSK habis terbakar,”ungkap Encang, Kepala RW 09 kepada KORAN BERITA. Menurut informasi yang berkembang di lokasi kebakaran, awal kejadian kebakaran tersebut akibat dari ulah dua orang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal, melemparkan api ke salah satu tempat prostitusi milik Dirman. Karena lokalisasi prostitusi itu berdekatan, maka api merembet ke tempat lokalisasi yang lain. Akhir nya, 6 rumah tempat prostitusi hangus terbakar. Pantauan KORAN BERITA, kini tempat prostitusi tersebut nyaris rata dengan tanah. Diperkirakan kerugian mencapai Rp450 juta. Kini para pemilik rumahyang terbakar terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga, dan kasus ini ditangani oleh Polsek Pakisjaya.(jay/ads)

KUTAWALUYA, KORAN BERITA-Kepala beserta perangkat desa se Kecamatan Kutawaluya menjerit kebingungan. Pasalnya, sudah hampir 6 bulan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tak kunjung cair. Tak sedikit dari mereka meminjam dana talangan untuk menutupi kebutuhan agar pemerintahan desa bisa terus berjalan.

Keluhan para kepala desa dan perangkatnya tersebut terungkap saat rapat minggon, Kamis (4/6). Dalam rapat, Kasie Pemerintahan Kecamatan Kutawaluya Rohendi mengimbau kepada setiap kepala desa yang ada di wilayah kecamatan Kutawaluya untuk segera mengajukan permohonan proposal, baik untuk fisik maupun honor aparat desa. Karena proposal merupakan tahapan yang harus ditempuh. “Pokoknya itu (Proposal)

ditempuh, karena itu syaratnya,”pintanya. Kalau tidak dibuat dari sekarang, tambah Rohendi, kemung kinan tahapan pencairan ADD meliputi dana honor perangkat desa serta BPD dan LPM akan semakin lambat. “Sekali lagi saya tegaskan, kepada kepala desa untuk secepatnya membuat pengajuan agar cepat diproses serta mengantisipasi anggaran nyebrang ke tahun berikutnya,”ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang

Pemerintahan Desa BPMPD, Wawan Setiawan menjelaskan, Pemda memang belum mau mencairkan dana ADD, karena permohonan dari pihak BPMD sudah diajukan, namun pihak desa tak kunjung membuat permohonan pengajuan pencairan ADD honor perangkat desa, BPD dan LPM. “Kami menginginkan dana tersebut (ADD dan Honor Desa ) dibayarkan serentak, jadi pertanggungjawabanya enak,”tegasnya.(jay/ads)

SOROT

Razia Petasan Harus Terus Digencarkan RENGASDENGKLOK, KORAN BERITA- Bocah Desa Medang Asem yang berumur 5 tahun mengalami luka di jari tanganya terkena ledakan petasan yang dibeli orangtuanya di pa sar Rengasdengklok. Peristiwa ini mengingatkan betapa bahayanya petasan bagi anak-anak. Anehnya, meski pernah dirazia anggota Polsek Rengasdengklok, tapi mereka tetap saja menjajakan dagangannya. Hal ini terjadi akibat perajin petasan rumahan di daerah Cikangkung Desa Rengasdengklok Utara dan Kemiri dibiarkan memproduksi petasan. Kapolsek Rengasdengklok Kompol Agus Suwarsono mengaku kalau pihaknya pada hari Rabu 3/6 telah melakukan razia petasan di pa sar tradisional Rengasdengklok. Semua jenis petasan disita untuk dimusnahkan, kecuali kembang api karena tidak termasuk berbahaya dan tidak mengandung daya ledak. “Kita sudah mengantisipasi dengan cara me razia semua jenis petasan yang daya ledaknya dapat membahayakan. Hasil sitaan kita musnahkan dengan direndam air,”ungkapnya kepada KORAN BERITA. Ia mengimbau demi keamanan dan ketertiban di bulan puasa, masyarakat tidak lagi menjual petasan. Apa bila tidak diindahkan, pihaknya akan menintindak tegas secara hukum. “Pokoknya kalau tidak nurut, kita akan tindak tegas,”tegasnya. Sementara, H.Acep Patoni, Tokoh masyarakat Desa Cipta Marga meminta selama bulan suci ramadhan agar pihak kepolisian melarang penjualan petasan, karena telah memakan korban anak dibawah umur. “Kita berharap polisi tindak semua pedagang petasan dan miras, karena masyarakat butuh aman selama menjalankan ibadah puasa,”katanya.(bbu/ads)

NURJAYA/KORAN BERITA

RAPAT MINGGON. Sejumlah kepala Desa se-Kecamatan Kutawaluya saat mengikuti rapat minggon kecamatan.

Nelayan Karawang Sulit Jual Ikan PAKISJAYA, KORAN BERI TA-Jalur perahu menuju 11 tempat pelelangan ikan (TPI) di pesisir utara Kabupaten Ka rawang, saat ini pengalami pendangkalan. Akibat hal itu, para nelayan setempat sulit menjual hasil tangkapannya tepat waktu. Demikian dikatakan Ketua Ke rukunan Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Karawang, Enjam Jamsir, saat dihubungi beberapa waktu lalu. “Akibat lebih jauh, pengha silan nelayan turun drastis karena ikan yang dijual melalui TPI sudah tidak segar lagi,” tutur Enjam. Menurut Ejam, sebelas TPI itu tersebar di sepanjang pantai utara Karawang mu-

lai dari Kecamatan Cilamaya Wetan hingga Kecamatan Pakisjaya. Namun pendangkalan terparah terjadi pada jalur perahu menuju TPI Muara Baru, Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, TPI Tengkolak Desa Sukakerta, Cilamaya Wetan, dan sejumlah TPI di Kecamatan Tempuran. Dikatakan, pendangkalan terjadi akibat adanya endapan lumpur (sedimentasi) yang dibawa air sungai ketika banjir. Semakin lama endapan lumpur semakin tebal yang akhirnya menutup jalur perahu. Bahkan, lanjut Enjam, di Desa Muara Baru, endapan lumpur tersebut membentuk tanah timbul hingga puluhan hektare luasnya. “Kami barharap Pemerintah Kabupaten

Karawang menyiapkan anggar an untuk mengeruk endapan lumpur itu. Dengan demikian, perahu nelayan bisa lancar menuju TPI, dan penghasilan mereka meningkat lagi,” urai Enjam Jamsir. Menurut Enjam, idealnya pengerukan dilakukan per tiga bulan. Dengan demikian, jalur perahu nelayan akan terpelihara dari gangguan sedimentasi. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karawang, Hendro Subroto membenarkan terjadinya pendangkalan jalur perahu di sejumlah titik di wilayah pesisir Karawang. Namun, program pengerukan endapan lumpur pada 11 jelur perahu itu masih belum bisa dilakukan. Pasalnya, kata Hendro, Pem-

kab Karawang hingga saat ini belum menyiapkan anggaran untuk keperluan tersebut. “Belum tahu kapan akan dilakukan. Sebab, pengerukan muara memerlukan anggaran yang tidak sedikit,” ujar Hendro. Apalagi, sambung dia, pendangkalan muara merupakan fenomena alam yang tidak bisa dipastikan periodenya. “Tidak bisa dikatakan tahunan. Bahkan tiga bulan setelah pengerukan, terkadang muara sudah dangkal kembali,” tambahnya. Atas dasar itu, lanjut Hendro, pihaknya menyarankan Dinas Bina Marga dan Pe ngairan (BMP) untuk membuat program rutin pengerukan dilakukan tiap tahun. “Jika pengerukan dilakukan per tiga bulan, saya rasa tidak mungkin

karena anggaran pengerukan besar,” tandasnya. Dikatakan juga, agar pe nanganan pendangakalan lebih terkonsentrasi, pihaknya berencana melebur (merher) 11 TPI menjadi 3 TPI. Dengan demikian, program pengerukan jalur perahu akan difokuskan pada tiga TPI tersebut. Di samping itu, lanjut Hendro, pihaknya tengah merancang program jangka panjang, yakni menata kawasan minapolitan. “Nantinya dalam satu area TPI terdapat gudang, dan pasar. Tujuannya agar le bih terintegrasi. Dengan cara itu para nelayan Karawang bisa menjual hasil tangkapannya di kawasan minapolitan, tentunya dengan harga jual yang lebih mahal,” tutur Hendro.(egy/ads)

Pemdes Penerima Dana Desa Harus Buat RKP MENTERI DESA, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta seluruh desa dan pemerintah daerah (pemda) yang akan menerima dana desa, untuk mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Penggunaan dana desa, tersebut, lanjutnya, harus disesuaikan dengan RPJM dan RKP yang telah disusun sebelumnya. “Pemda juga harus aktif. Pokoknya dana itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian ma syarakat desa,” jelas Marwan di Jakarta, Rabu (3/6). Ia juga mengingatkan agar seluruh desa bisa memanfaatkan dengan baik dana desa tersebut. Dan terkait desa-desa yang masih belum menerima bantuan dana tersebut, Marwan berharap, tahun depan

program ini akan berjalan baik. “Saya memahami jika pada tahun pertama, dana desa ini masih banyak yang belum memahami dan perlu bimbingan. Tapi diharapkan tahun mendatang semuanya lancar. Apalagi kemungkinan dana desa yang akan disalurkan lebih besar lagi dibanding sekarang,” katanya. Dana desa tersbeut dikelola oleh lintas kementerian, yaitu Kementerian Keuangan sebagai kuasa anggaran, Kementerian Dalam Negeri terkait pemda, dan Kemen terian Desa sendiri. Dengan masing-masing tugas lintas kementerian-kementerian ini, Marwan berharap penyerapan dana desa bisa berjalan maksimal. Ditempat berbeda, Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI yang membidangi otonomi daerah akan segera menggelar rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Keuangan dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Rapat digelar agar didapat solusi bersama untuk perso alan keterlambatan pencairan dana desa. “Jika nantinya tidak ada jalan keluar maka Pemerintah Daerah tidak akan dilibatkan dalam proses pencairan dana desa tersebut,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2015). Keterlambatan pencairan dana desa tersebut salah satunya disebabkan adanya beberapa provinsi yang belum menyusun peraturan daerah. Perda yang juga turunan dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi payung hukum dan acuan di dalam pengalokasian penggunaan dana desa. Untuk mendukung proses pencairan dana desa tersebut, Kementerian Keuangan

sudah menyusun petunjuk teknis pencairan dana desa. Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri juga sudah menerbitkan empat peraturan menteri dan modul sebagai acuan menyusun perturan kepala daerah. Namun hingga kini masih ada beberapa provinsi yang belum menerbitkan perda. Kementerian Keuangan pun tak bisa mencairkan dana desa terhadap beberapa provinsi yang belum menyu sun peraturan daerah tersebut. Fachrul Razi menyesalkan keterlambatan daerah menerbitkan perda yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa. “Saya menyesalkan bahwa dana desa tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada per aturan daerah soal alokasi dana perdesa,” kata dia. Menurut anggota DPD asal Aceh itu, pemerintah daerah

lambat dalam menyingkapi permasalahan desa. Hal itu akan berdampak negatif bagi kesejahteraan rakyat di desa dan sistem pemerintahan lokal. “Terlambatnya pemerintah daerah dalam menyelesaikan peraturan akan berdampak pada sektor pembangunan dan ekonomi pedesaan. Karena selama ini admistrasi yang menyangkut tentang pembangunan desa selalu terhambat ditingkat Kabupa ten/Kota,” kata dia. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Keuangan, dari 434 kabupaten atau kota masih terdapat 84 kabupaten/ kota yang belum memenuhi syarat pemenuhan dana desa tahap pertama di tahun 2015. Kebanyakan merupakan daerah yang ada di Indonesia Timur. Pada tahap pertama tahun ini pemerintah akan mencairkan dana desa sebesar Rp 4,5 triliun.(KB*)

BERITA CILAMAYA

JUMAT, 5 Juni 2015

PENDIDIKAN SDN Tegalwaru Tingkatkan Kualitas Pendidik CILAMAYA WETAN, KORAN BERITA-Kedisiplinan guru dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan menjadi penentu peningkatan kualitas pendidikan di negara ini, termasuk di Cilamaya Wetan. Sebab, tanpa adanya kedisplinan guru mustahil pendidikan bisa berkembang. Demikian dikatakan Kepala SDN Tegalwaru 4, Puad Spd ketika ditemui KORAN BERITA, di ruang kerjanya, Selasa (2/6). Kasek yang baru menjabat dua minggu ini menyebutkan pula, sebelum dirinya menjabat Kepala Sekolah SDN 4 Tegalwaru, dia sempat mengabdi sebagai guru di SDN Muara Baru. Kemudian, dirinya tercatat sebagai guru yang lolos seleksi untuk menduduki jabatan kepala sekolah. “Atas kepercayaan ini, saya merasa bersyukur. Sebab, jabatan kepala sekolah ini merupakan satu penghargaan atas prestasi yang diperoleh secara pribadi,” katanya. Menurutnya, dalam menjalankan roda kepemimpinan, dirinya masih melanjutkan program kepala sekolah terdahulu. Misalnya persiapan menjelang kegiatan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) yang akan dilaksanakan Senin mendatang. “Secara administrasi sudah siap,” ujarnya. Dikatakan juga, setelah memasuki tahun ajaran baru nanti, dirinya beserta dewan guru baru akan melakukan beberapa inovasi dalam menyiapkan fasilitas dan pendidikan untuk siswa-siswinya.“Saya akan terapkan inovasi dibidang lainnya, seperti dalam kegiatan ekstrakulikuler dengan mendorong siswa lebih berprestasi. Selain itu memberikan motivasi setinggi-tingginya kepada siswa, sehingga mereka menggali bakatnya sendiri,” tambahnya. Namun demikian, lanjut Puad, untuk menjadikan sekolah yang berkualitas tentu harus didukung dengan sarana yang memadai. Sementara ini SDN 4 Tegalwaru hanya memiliki 5 Ruang Belajar (Rumbel) serta 1 ruang Kasek dan Guru. Padahaljumlah anak didik mencapai 110 siswa. “Informasinya tahun ini SDN 4 Tegalwaru akan mendapat bantuan 1 lokal Ruang Kelas Baru (RKB). Entah betul atau tidak informasi itu,” pungkasnya. (ris/egy)

HUKUM Trantib Ancam Penjual Pil Excimer CILAMAYA WETAN, KORAN BERITA-Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban (Kaur Trantib) Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan berencana menutup paksa toko penjual obat jenis ekcimer. Pasalnya, peredaran pil ekcimer ilegal telah mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat Desa Rawagempol Kulon. Apalagi, pil setean itu banyak dikonsumsi kalangan anak pelajar. Hal tersebut diungkapkan Kaur Trantib Desa Rawagempol Kulon, Wardi saat minggon desa. “Saya beserta tokoh masyarakat, agama, pemuda dan warga berencana menutup paksa toko H. Idi yang disinyalir menjual excimer, bila masih menjual obat jenis tersebut secara bebas. Apalagi dalam satu minggu kebelakang penjualnya sudah ditangkap oleh BNNK Karawang dan kasusnya dilimpahkan ke Satnarkoba Polres Karawang. Jadi bila masih menjual obat tersebut berarti membandel tidak ada rasa takut,” katanya kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Dikatakan, selama ini pihak desa bukan tidak mengetahui sepak terjang pemilik toko obat penjual ekcimer. Laporan warga terkait itu sudah banyak, teguran dan saran sudah sering disampaikan. Namun semua itu tidak pernah didengar dan ditanggapi pemilik toko. Bahkan, semakin merajalela, puluhan pelajar tiap harinya berdatangan hanya untuk membeli dan mendapatkan obat tersebut cukup dengan uang Rp 10 ribu per bungkus. “Hal ini jelas telah mengganggu kenyamanan warga Rawagempol. Selain itu juga telah bertentangan dengan perundang-undangan. Karena menurut keterangan penjualan obat jenis tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas alias harus ada resep dokter,” tuturnya. Apalagi menurut Wardi, selama membuka toko obat di Rawagempol Kulon, pemilik toko tidak dilengapi surat izin baik dari desa maupun dari Pemkab Karawang. “Saran dan masukan orang desa tidak didengar. Kami sudah lama merasa risi, dibayangi rasa ketakutan anak-anak kami ada yang menjadi korban obat setan itu. Keberadaan toko obat tersebut sudah membikin nama desa tercemar,” paparnya. (ris/egy)

KULINER RAJA SAPI. Komplek Galuh Mas, Ruko Pasar Bersih Blok E5 (Terima Pesanan) Hubungi : 0822 2627 5444, 0857 7978 7576

SALON BELA SALON, Pangkalan Ojek Ren gas Bandung, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin. Mener ima : Gunting Rambut / Smoothing / Creambath / Facial / Seterika Wajah, Menyediakan Catering Baso Geledeg. Hub : 0857 7047 1679

KOMPUTER DIVA KOMPUTER. Service Networ king and Engineering Hubungi : Rudi Haryadi (0857 7935 8088-0812 9350 8611)

RISTON REWENDI/KORAN BERITA

TKI TERBANYAK. Kasubdit Rehabilitasi TKI Bermasalah BNP2TKI,Sri Handayani bersama Sekretaris Camat Cilamaya Kulon saat acara bimbingan serta didampingi perwakilan Dinsos Karawang.

Karawang Pengirim TKI Terbanyak Masuk Sepuluh Besar di Jawa Barat

CILAMAYA KULON, KORAN BERITA-Kasubdit Rehabilitasi TKI Bermasalah BNP2TKI, Sri Han dayani menyatakan, Kabupaten Karawang meru pakan daerah yang menjadi pengirim TKI sepuluh besar se-Jawa Barat selama tahun 2014. Hal ini berdasarkan data dari BNP2TKI terhadap jumlah seluruhan TKI di Jawa Barat. “Kabupaten Karawang masuk sepuluh besar pengirim TKI ke luar negeri se-Jawa Barat. Pertahunnya rata-rata 4000 TKI berangkat ke luar negeri,” ungkapnya saat menghadiri acara Bimbingan dan Rehabilitasi TKI Purna Bermasalah di Aula Kecamatan Cilamaya Kulon, Kamis (4/6). Sri mengatakan, akibat besarnya pengiriman TKI tersebut, TKI Karawang di luar negeri banyak yang mengalami masalah, mulai dari penganiayaan

hingga tidak terpenuhinya upah mereka. Dengan adanya bimbingan dan dialog yang diselenggarakan BNP2TKI diharapkan bisa merubah pemikiran mereka untuk tidak kembali lagi menjadi TKI di luar negeri. “Tujuan acara ini untuk merubah keinginan mereka agar tidak menjadi TKI lagi di luar negeri. Selain itu TKI didorong dapat memanfaatkan hasil jerih payahnya selama bekerja di luar negeri dengan membuka usaha yang akan menjadi tum-

puan ekonomi mereka setelah kembali ke Indonesia,” jelasnya. Ia mengungkapkan, acara bimbingan ini sengaja dipusatkan di Kecamatan Cilamaya Kulon karena daerah Cilamaya merupakan TKI yang menjadi korban dengan jumlah tertinggi di Karawang, baik dari pengirimannnya serta permasalahan perdagangan orang. “BNP2TKI sengaja mengambil lokasi ini karena daerah Cilamaya merupakan daerah terbesar pengiriman TKI-nya. Apalagi selama pengiriman tidak dilengkapi dokumen dan standar mutu pendidikan yang memadai,” katanya. Dalam sempatan itu, BNP2TKI memberikan santunan kepada peserta bimbingan teknis untuk memulai usaha baru. Ia berharap TKI purna dapat mandiri dan bermanfaat, teruta-

ma bagi orang di sekitar tempat tinggalnya. “Mudah-mudahan dengan bantuan dan bimbingan ini, para TKI purna dapat memiliki usaha baru. Diharapkan pula mereka tidak berpikir untuk kembali ke luar negeri. Apalagi, banyak TKI Indonesia yang pulang tanpa nyawa akibat terlibat berbagai kasus,” jelasnya. Sementara itu, Ahmad Sogiri, perwakilan Depnaker Karawang membenarkan jika Kabupaten Karawang masuk sepuluh besar pengirim TKI terbanyak se-Jawa Barat. Hal ini diakibatkan minimnya lapangan kerja di daerahnya sendiri, terutama yang pendidikannya hanya Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Mennegah Pertama (SMP). “Merka kerja diluar negeri karena minimnya lapangan kerja di Karawang bagi tamatan SD

dan SMP. Sementara pabrikpabrik saat ini hanya menerima lulusan SMA. Dengan demikian mereka berinisiatif pergi ke luar negeri,” katanya. Disinggung mengenai banyaknya kasus TKI yang pulang ke Karawang dalam kondisi meninggal dunia, Ahmad menjelaskan, persoalan itu hal biasa, baik karena kecelakaan, karena sakit maupun karena hal yang lain. “Banyak yang terjadi seperti itu, seperti Cicih dari Tirtajaya dan Lismiati dari Cilamaya Wetan, mereka divonis mati di Arab Saudi. Peran Disnaker saat ini sudah maksimal dalam hal mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri. Kami meningkatkan pengawasan dan pengendalian TKI. Langkah-langkah yang dilakukan adalah meningkatkan sistem pengawasan, setalah itu sistem pengendaliannya,” pungkasnya. (ris/egy)

Irigasi di Cukuntul Alami Pendangkalan TEMPURAN, KORAN BERI TA-Sejumlah Petani Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran mengeluhkan saluran irigasi sudah mulai mengalami pendangkalan. Petani berharap saluran irigasi di wilayahnya segera di dikeruk agar kembali normal. Kepala Desa Cikuntul, Dede Gunawan mengatakan, irigasi yang mengairi puluhan hektar sawah dibiarkan dangkal. Akibatnya, sedimentasi pada sal-

DIJUAL DIJUAL TANAH SAWAH. Luas 8.317m2 (3 SHM). LOKASI : Desa Margakarya (blkg RM. Lebak sari in dah), Kec. Teluk jambe barat. HUB : 0812 9909 221, 0852 2326 5111 (TANPA PERANTARA)

DIJUAL 3 KIOS SAMPING PS. REN GASDENGKLOK, LEGALITAS SHM LT = 124 M2 LB = 115 M2. HUBUNGI BPK IRWAN (0856 185 7879) DIJUAL RUMAH DAN PABRIK BERAS. SHM No. 05352 LT=1.271 M2 LB=500 M2 Alamat Ds. Sukaratu Kec. Cilebar Kab. Karawang (Pinggir Jalan) Hub : Bp Irwan Aria Sandi (0856 185 7897) UD “Nyalira”. Distributor macam2 produk air minum dalam kemasan & softdrink HUBUNGI : Deden (0821 1101 5545)

uran irigasi tersebut kian parah. Akibat lebih jauh, petakan sawah kekeringan yang melanda lahan sawah bagi desa lainnya,bahkan memicu konflik antar petani, antardesa akibat berebut air. “Irigasi di Dusun Kalen Tinggi ini sangat penting bagi petani Cikuntul serta desa lainnya. Irigasi, sepanjang 1 Km yang bermuara Sungai Cibendo, Kecamatan Tempuran. kondisinya

LAIN-LAIN CV SAMUDERA GLASS Kontraktor And Arsitektural Melayani Pembua tan dan Pemasangan Segala Jenis Kaca dan Ukuran untuk Berbagai Ge dung. Pemasangan Hanya 1 Minggu. Hub Kurnia : 085770553433, Pin BB : 7e6ab87d

OLAHRAGA ZOOM FITNES (Pria dan Wanita). ALAMAT : Jln. Raya Syech Quro No. 53 Pundong, Lamaran Karawang. HU BUNGI : 0857 1932 0361

sudah dangkal,” katanya kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Dikatakan Dede, masyarakat mengeluhkan irigasi yang semakin dangkal dan butuh dilakukannya pengerukan. Sebab, ketika suplai air sedikit, maka kekeringan akan melanda sawah di Desa Cikuntul dan Desa lainya. Bahkan, memicu konflik antar petani, antar desa yang memperebutkan air. “Jika irigasi ini tidak dikeruk,

PT. RESTU MAHKOTA K ARYA. Dengan DP 10 juta bias bawa pulang Suzuki future pick up, d engan cicilan 2,6 juta/bulan Alamat : Jln. Basuki Rah mat 168, Sindang Kasih Purwakarta Hubungi Marketing kami (0264) 8226 162-66

KEHILANGAN TELAH HILANG STNK No.Pol B 3138 NXM a/n. Kurniasih Azizah Rawani, hilang sekitar Karawang-Rengasdeng klok. Hubungi Kurnia : 085770553433

OTOMOTIF PD LIMA MOTOR SUZUKI SUBANG. Proses mudah dan cepat. Cukup DP 11 juta, sudah bisa bawa pulang mo bil Suzuki Hubungi : Asep Setiabudi 081322722123

TELAH HILANG BPKB Motor alamat Kp. Suka Ati Barat Rt 018/004 Kel. Desa Jomin Timur Kec. Kota Baru Karawang No.Pol T 5361 KZ a/n Dedi Mulyadi.

akan menggangu produksi padi pada panen mendatang. Air irigasi merupakan nafas bagi para petani,” tuturnya. Menurut Dede, selain soal debit air yang rendah, pada saluran tersebut terjadi pendangkalan sepanjang 5 kilometer. Kendati cuma diguyur hujan 1 hari, biasanya air irigasi sudah meluap dan masuk ke pesawahan serta mengakibatkan banjir. “Makanya, kami tidak mau

hasil panen berkurang gara-gara hal itu. Saya sudah mengajukan program pengerukan kepada instansi terkait, namun belum ada tanggapan,” tegasnya. Dede berharap, pengerukan dilaksanakan secepatnya agar tidak menyebabkan kegagalan panen yang berdampak pada menurunya produksi padi . “jika suplai air cukup, petakan sawah bakal terairi,” pungkas nya.(ris/egy)

SAMBUNGAN

JUMAT, 5 Juni 2015

TUNJANGAN POLISI MAU DINAIKKAN Kapolri: Kami Pantas Menerimanya

JAKARTA, KORAN BERITA- Wakil Presiden Jusuf Kalla setuju jika insentif anggota kepolisian dinaikkan. Menurut Kalla, tunjangan anggota Polri perlu dinaikkan seiring dengan kenaikan tunjangan anggota TNI. Menurut Kalla, kenaikan tunjangan Polri nantinya sama dengan TNI, yakni kurang lebih 60 persen. “Sama dong kenaikannya, sudah diputusin malah. Pokoknya sama, tetapi saya lupa angkanya,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/6/2015). Kalla juga menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan an-

ggota Polri akan direalisasikan sesegera mungkin. Menurut dia, anggota kepolisian berhak menerima kenaikan tunjangan untuk memperbaiki kesejahteraan prajurit. “Sistem memang harus selalu diperbaiki, tetapi (prajurit) yang di bawah ini kan tinggal menunggu perintah saja, kan melaksanakan tugas polisi lalu lintas. Polisi-polisi daerah yang

kerja siang malam juga kan bagi dia menjalankan tugas sebaik-baiknya. Itulah yang diberikan insentif,” kata kalla. Kalla mengatakan, kenaikan tunjangan polisi sudah diusulkan sejak lama. Nilai kenaikannya, kata dia, sebenarnya tidak banyak. “Karena tunjangannya, bukan gajinya, jangan lupa, tunjangan saja,” kata Kalla. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti membenarkan bahwa pihaknya mengajukan permintaan agar tunjangan kinerja bagi pegawai Polri dinaikkan. Saat ini, tunjangan bagi anggota Polri baru 36 persen. Badrodin menilai, anggota

Polri pantas menerima kenaikan tunjangan. Kepolisian sudah melakukan sejumlah perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan kenaikan tunjangan bagi seluruh prajurit TNI hingga 60 persen mulai bulan depan. Ia mengatakan, dengan stabilitas politik dan keamanan yang baik, rencana pembangunan di bidang ekonomi selama lima tahun ke depan akan berjalan dengan baik juga. Jokowi yakin bahwa dengan keamanan yang kuat, masalah seperti illegal fishing dan illegal logging dapat teratasi dengan baik. (KB*)

Sambungan hal 1

19 Camat ...... adanya tindak pidana korupsi (tipikor). “Sehingga kemudian kami meningkatkan menjadi penyelidikan. Hari ini mereka diperiksa. Akan tetapi yang hadir kami belum mengatuhi, karena proses tengah berjalan,”terangnya kepada awak media. Selain itu, Yadi juga mengungkapkan terdapat 4 proyek Posyandu yang fiktif. “Ada emapat titik yang fiktif, tapi kami belum bisa membeberkan dimana tempat-tempatnya,”tandasnya. Ditanya mengenai kemungkinan ada pihak yang terlibat termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), pihaknya mengaku belum melakukan penyelidikan ke arah tersebut. “Kami belum sampai sana, karena masih memeriksa camat dan kades. Para camatpun banyak yang mengaku tidak mengetahui,”jelasnya. Pihaknya juga mengaku belum mengetahui jumlah kerugian akibat dugaan tipikor tersebut. “Soal kerugian kami belum tahu, karena masih dalam proses penyelidikan,” tegasnya. Dalam pantauan KORAN BERITA, para kepala desa yang dipanggil antara lain dua kepala desa di Kecamatan Cilamaya Kulon. Mereka adalah Mahrus,

Kepala Desa Pasirjaya dan Yadi, Kepala Desa Bayurlor. Kades Yadi membenarkan dirinya dipanggil kejari untuk dipintai keterangan terkait kasus dugaan tindak tipikor Posyandu Tahun 2014 di desanya. “Ya benar Kang dipanggil untuk dimintai keterangan saja,” katanya. Ia mengatakan, pelaksanaan pembangunan Posyandu di Bayurlor sudah berjalan dengan baik tanpa ada masalah apa pun. Namun demikian, pembangunan sempat tertunda beberapa bulan yang lalu akibat pemborongnya tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Bahkan sampai saat ini tidak jelas. “Memang sempat tertunda, mungkin aja pemborongnya waktu itu sudah dapat kabar bahwa Kejari Karawang sedang membidik proyeknya, sehingga pelaksanaannya dilanjutkan,” tegasnya. Sementara Kades Mahrus mengakui dirinya diperiksa Kejari 2 jam lamanya untuk dimintai keterangan menjelaskan permasalahan ini segamblang-gamblangnya. “Saya dimintai keterangan kurang lebih 2 jam lamanya. Setiap pertanyaan yang dilontarkan saya jawab apa adanya, tidak mengurangi dan tidak melebihlebihkan,” jelasnya. (far/ton/spd)

Sambungan hal 1

Soal Kecurangan ...... lolos juga akhirnya. Sementara pada balon Demokrat, Yus Taufik yang tidak lolos tes kesehatan diganti oleh Cellica Nurrachadiana sebagai pasangan Ade Swara,” jelas Isnianto seraya menambahkan Saan Mustopa lah yang paling berperan memasangkan Ade Swara-Cellica. Ia juga mengungkapkan, menjelang pilkada serangan politik uang di Karawang begitu massif dan terstruktur, sehingga sangat mempengaruhi hasil pilkada. “Yang diunggulkan semua lembaga survey saat itu pasangan Sony Hersona-DSM. Tapi setelah pilkada hasilnya lain, Ade Swara-Cellica yang menang,” ujar Isnianto. Menurutnya, pengaruh politik uang memang luar biasa di Karawang. “Di sini uang yang bicara. Tidak besar memang, hanya 10 ribuan per orang. Itupun tidak semua. Karawang kota dilepas, yang diserang daerah tengah dan pinggiran. Hasilnya luar biasa, Ade-Cellica menang signifikan, termasuk di wilayah Karawang Kota. Saya sendiri terjun langsung, door to door untuk memenangkan pasangan Ade-Cellica. Sementara pasangan lainnya tidak melakukan politik uang,” akunya lagi. Dipaparkan Mantan Ketua BM PAN Karawang ini, sebenarnya saat kampanye dan jelang Pilkada, tidak banyak yang membantu Ade Swara, karena tidak diunggulkan. Ade Swara bahkan menjual rumah walet untuk membiaya kampanyenya. Tapi ketika sudah menang itu lain ceritanya. “Banyak pengsuaha yang merapat dengan bantuan finansial berharap dapat proyek jika sudah berkuasa. Termasuk soal saat hasil pilkada digugat, banyak yang urun rembuk duit untuk membantu pasangan Ade Swara-Cellica. Dan memang ada ada indikasi permainan dalam putusan Pilkada di MK,” ungkapnya.

Ia juga menceritakan pernah berbincang dengan Ade Swara tentang strategi memenangkan sengketa pilkada di MK. “Suatu malam saya pernah ngobrol dengan Ade Swara di Cilamaya soal gugatan pilkada. Saat itu Pak Haji Ade bilang tenang saja ada cara untuk memenangkannya. Kita kan punya temen di MK,” ungkap Isnianto menirukan ucapan Ade Swara saat itu. Saat itu Ade juga menyebut nama seorang Hakim MK yang kebetulan temannya saat masih di parpol. Melalui HZ Ade Swara yakin menang dalam sengketa. Dan soal AM yang kemudian terbukti menerima suap di kasus pilkada lain memang juga bermain saat iu. “Uang hasil iuran para pengusaha Karawang mengalir ke oknum MK Rp 2,5 M, ungkap Isnianto. Sementara saat ditanya soal peran KPUD Karawang saat itu, Isnianto mengatakan KPUD ketahuan belangnya setelah Pilkada selesai. “Pasca putusan MK, ngapaian Ketua KPUD saat itu datang ke penginapan Putri Duyung Ancol menemui Ade Swara. Saya ada disitu, karena saya tim sukses saat itu,” ujarnya. “KPUD difasilitasi oleh saya sebagai tim sukses Ade Swara-Cellica. Padahal mereka ada dana operasionalnya. Peran KPU sangat luar biasa dalam pemenangan pasangan ini. Saya bahkan pernah ketemu orang KPUD di sebuah hotel di Pecenongan, Jakarta. Saat itu minta copian putusan MK saja oknum KPUD itu meminta uang Rp 5 Juta. Mereka sendiri yang mengajukan, kita kasih saja karena kita menang,” akunya lagi. Bagian bagian terakhir wawancara di video itu, Isnianto juga mengimbau warga Karawang agar jangan memilih pemimpin yang hanya mengandalkan uang dan citra saat Pilkada Desember mendatang. “Hasilnya tidak akan beres. Sudah terbukti,” tandasnya. (spd)

Sambungan hal 1

Tentang Saan ......

ISTIMEWA

Demi Soliditas TNI, Panglima Harus dari Angkatan Udara JAKARTA, KORAN BERITA- Pengamat politik dan pertahanan Salim Said meminta Presiden Joko Widodo untuk tetap mempertahankan tradisi perputaran posisi untuk memilih Panglima TNI. Menurut dia, hal itu perlu dijaga untuk soliditas TNI. Jika merunut tradisi, maka posisi Panglima TNI saat ini seharusnya dipegang oleh pejabat di TNI Angkatan Udara setelah dipegang oleh Jenderal Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat. “Saya berpikir panglima nantinya dari Angkatan Udara,

kemarin Angkatan Darat sudah dua kali, Angkatan Laut sudah. Supaya semua kebagian dalam rangka menjaga keutuhan tentara kita,” ujar Salim usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (4/6/2015). Terkait dengan program prioritas Jokowi yang lebih banyak di sektor maritim, Salim menilai hal itu tak perlu dipersoalkan lantaran pergantian posisi Panglima TNI biasa cepat sehingga Angkatan Laut pun akan mendapat giliran sebelum pemerintahan berakhir. “Ini kan panglima biasanya

tidak lima tahun, biasanya yang sudah dekat pensiun dua tahun,” ungkap Salim. Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebentar lagi akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli mendatang. Dia sudah menduduki posisi panglima sejak 30 Agustus 2013 setelah diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Moeldoko adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selama pemerintahan masa reformasi, pengisian posisi Panglima TNI selalu bergilir. Misalnya pada 1999-2002, Panglima TNI berasal dari Angka-

tan Laut yaitu Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto. Pada 20022006, Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI Angkatan Darat. Pada 2006-2007, Panglima TNI giliran Angkatan Udara yakni Marsekal Djoko Suyanto. Periode berikutnya pada 2007-2010, Panglma TNI dijabat jenderal Angkatan Darat yaitu Jenderal Djoko Santoso. Selanjutnya pada 2010-2013, Panglima TNI dijabat kembali oleh Angkatan Laut yaitu Laksamana Agus Suhartono dan kemudian dilanjutkan Moeldoko pada 2013 hingga saat ini. (KB*)

Pemerintah Kaji Pajak Progresif untuk Lahan Kosong JAKARTA, KORAN BERITA- Pemerintah tengah melakukan kajian untuk memberikan pajak progresif bagi pemilik lahan kosong di daerah premium. Wacana itu muncul untuk mendorong pemanfaatan lahan untuk menambah meningkatkan pajak. “Ketika kita melihat lahan yang tidak termanfaatkan di daerah premium, saya pikir ada

baiknya kita berikan semacam punishment untuk adanya PBB progresif, dikenakan pajak lima kali misalnya,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2015). Menurut Ferry, ia telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak terkait rencana

tersebut. Ia mengklaim Menkeu Bambang Brodjonegoro menyetujui meski belum masuk pada pembicaraan yang lebih serius. Jika lahan kosong di lokasi premium dimanfaatkan, kata Ferry, secara otomatis juga akan memberi dampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dalam posisi inilah pemerintah ingin

memastikan tidak ada lahan di daerah premium yang tidak dimanfaatkan khususnya untuk menambah pendapatan secara ekonomi. “Semangatnya adalah jangan ada pihak yang menyia-nyiakan. Ketika ada tanah di daerah premium, kita tahu itu mahal tapi tidak dimanfaatkan, itu kan penyia-nyiaan,” ujar nya. (KB*)

Namun demikian, Nana belum mau membicarakan soal sanksi bagi Saan. “Saya kira jangan berbicara lepas jas Demokrat. Karena menurut saya terlalu dini berbicara seperti itu, dan kami tidak mau berasumsi. Menurut saya sebelum Saan mengambil tindakan pasti sudah tahu resikonya,”jelasnya. Ditanya apakah DPP PD sudah menjatuhkan rekomendasi ke Cellica, dirinya hanya memberikan keterangan singkat. “Sejauh ini DPP belum menjatuhkan rekomendasi. Dan saya kira semua DPP partai belum menjatuhkan rekomendasi. Akan tetapi kami DPC dan DPD PD Jabar sudah merekomendasikan Cellica. Dan saat ini sudah ada tiga partai yang berkoalisi dengan kami. Koalisi itulah yang menjasi dasar kami untuk mengajukan rekomendasi DPP,” bebernya. Dirinya juga mengaku tidak mau berandai-andai jika rekomendasi jatuh ke Saan Mustopa. “Kami tidak mau berand-

ai-andai dan berasumsi,”ungkapnya. Di samping itu, Nana juga membantah kader PD tengah terkotak-kotak. “Kader Demokrat tidak terkotak-kotak. Karena kader kami mempunyai loyalitas kepada partai. Jadi saya yakin kader Demokrat pasti memilih Demokrat. Kecuali kader Saan dan Cellica,”ucapnya. Menurutnya, kedekatan personal adalah hal wajar. “Ibarat anak ada yang lebih dekat ayahnya atau ibunya, tetapi mereka masih satu keluarga bukan. Jadi menurut saya wajar,”terangnya. Sementara itu, Ahmad Rifa’i, kader Demokrat lainnya mengaku tidak mau berkomentar terlebih dahulu. “Saya no coment dulu. Karena saya khawatir apa yang saya katakan akan memicu ketidakharmonisan kader Demokrat Karawang. Lagipula saya diminta untuk fokus kerja. Jadi lebih baik ke kader yang lain,”kata politisi yang akrab disapa Haji Opi ini. (far/spd)

Sambungan hal 1

Begal Motor ...... Siamsudin (32), warga sekitar mengatakan, pembegalan yang dilakukan kedua pelaku itu terjadi di By Pass Tanjungpura sekitar pukul 05.15 WIB, tepatnya depan PT ADW. Saat itu korban sedang melaju dari arah Tanjungpura menuju Karawang. Saat di TKP korban bertemu dua pelaku yang saat itu sedang berada di tengah jalan dan tiba-tiba langsung menghantamkan balok kayu ke arah kepala korban. Setelah korban tak berdaya lalu pelaku berusaha membawa kabur motornya. “Dari keterangan korban saat itu pelaku langsung memberhentikan, lalu langsung menghantamkan kayu ke arah kepala hingga ia mengalami luka robek di kepala,” kata Siamsudin kepada KORAN BERITA saat ditemui di lokasi. Dikatakan, diduga kuat kedua pelaku memberhentikan korban dengan modus lain. Yakni berpura-pura berhenti di tengah jalan memunguti sesuatu yang jatuh di tengah jalan, kemudian saat pelaku ada di tengah jalan dan ada motor yang

berjalan pelan mereka langsung beraksi dan menghantamkan kayu yang sudah disiapkan untuk melukai korban. Namun sial bagi kedua pelakunya, karena saat mau membawa kabur motor Yamaha Mio warna ungu milik korbannya, kedua pelaku malah jatuh sempat berserempetan dengan pengendara lain. Pelaku jatuh akibat tergesa-gesa saat kabur, dan langsung ditangkap di dekat lampu merah Tanjungpura. “Saat mengetahui kedua pemuda itu adalah pelaku begal, warga langsung menangamankannya. Meskipun sebelumnya mengira bahwa pelaku adalah korban lakalantas,” jelasnya. Kanit Reskrim Polsek Karawang Kota, AKP S Mangunsong membenarkan telah terjadi aksi pembegalan di Jalan Bypass Tanjungpura. “Pelakunya ada dua orang saat ini masih kami periksa. Tapi semuanya diketahui masih di bawah umur. Untuk jelasnya lagi nanti saja soalnya masih kami periksa,” ujarnya.(jha/spd)

BERITA PILKADA redaksi@koranberita.co

JL. RAYA PERUMNAS BLOK H NO. 19-20 TELUKJAMBE BARAT, KARAWANG TELP/FAX. (0267) 8456876 E-mail : bnnkkarawang@yahoo.co.id - twitter : @bnnk_karawang www.bnnk-karawang.com

PENYALAH GUNA LEBIH BAIK DI REHABILITASI DARIPADA DIPENJARA. BNN KAB. KARAWANG

MENERIMA REHABILITASI 500 PENYALAH GUNA NARKOTIKA UNTUK WILAYAH KARAWANG, SUBANG DAN PURWAKARTA.

TEMPAT REHABILITASI DI KARAWANG : *RS ISLAM KARAWANG Jl. PANGKAL PERJUANGAN BY PASS KM.2, TANJUNG PURA No Telp: 0267-414520

Rp. 3.000,-

Langganan Rp. 70.000,-/bulan 16 Halaman JUMAT, 5 JUNI 2015 koranberitakarawang

HU_KoranBerita

Pidanakan Pemasang Reklame Bodong Semua Pihak Harus Patuh Aturan

Sedia Aneka Pepes Pepes Ati Ampela Pepes ayam Pepes Jamur Pepes Jambal Pepes Ikan Mas Pepes Kembung Pepes Lele Pepes Bandeng Pepes Teri Pepes Tahu Pepes Peda Pepes Udang Pepes Belut Pepes Telor Ikan Pepes Oncom Pepes Garang Asem

CALL CENTER REHABILITASI : 0856.9169.8967

0267 845 0909

Harga Eceran

Sedia Aneka Menu Makanan Burung Puyuh Goreng Bebek Goreng Ayam Goreng Ayam Bakar Ati Ampela Sate Ikan Asin Gabus Mujaer Lele Peyek Udang Prekedel Kentang Bakwan Jagung Tahu Goreng Tempe Goreng Kripik Tempe Dll.

Sedia Aneka Sayur Sayur Asem Sop Iga Semur Jengkol dll.

Sedia Aneka Juice Es Juice Es Kelapa Muda Juice Alpukat Juice Apel Juice Belimbing dll.

Warung Pusat : Jl. Bharata Blok. A Kav. 136. Perumnas Bumi Telukjambe - Karawang Barat Contac Person 0813 8013 7595 / 0817 0885 892 ( Mbak Umi ) Pin BB : 2A35D43F Warung Cabang : Interchange Km 3 Karawang Barat ( Samping Astrido ) Contac Person 0822 1847 8144 ( Teteh Ayu ) Pin BB : 2A1E7972

KARAWANG, KORAN BERITA-Pihak advertising bisa melaporkan pemasang reklame tidak berizin alias bodong kepada pihak yang berwajib. Pasalnya, selain merugikan Pemerintah Kabupaten Karawang, pemasangan reklame tak berizin itu juga merugikan pihak advertising, sebagai bilboard tersebut. “Pemilik advertising bisa melaporkan pemasang reklame jika memang tidak berizin. Advertising harus bisa menyatakan sikap, jangan diam saja. Mereka harus melaporkan karena itu miliknya. Tegakan kebenaran meskipun itu pahit,” kata pakar hukum di Karawang, Asep Agustian, kepada KORAN BERITA, Rabu (4/5) Asep mengungkapkan, advertising dapat mempidanakan seluruh pihak yang ikut memasang reklame jika memang tidak berizin. Dalam hal ini, kata Asep, siapapun harus melakukan perizinan dan mengikuti aturan termasuk Plt

Alamat Redaksi: Graha Berita Media Group, Jalan Ahmad Yani No. 19 Karawang

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana ketika dia memasang reklame. “Jangan sombong, jangan pamer muka dikedepankan. Mau dikenal bukan karena reklame karena belum tentu yang ada di reklame dikenal orang. Termasuk Cellica harus bayar apapun alasannya karena kasihan advertising, siapa pun itu,” katanya. Untuk menertibkan maraknya reklame bodong, pihaknya berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) setempat segera melakukan tindakan. Artinya, Sat Pol PP Karawang harus segera mela-

kukan perannya sebagai Penegak Perda. “Kasat Pol PP kalau tidak bisa mencabut atau membongkar, silahkan pakai rok mini saja. Boleh menunggu data dari BPMPT dan DPPKAD, tapi jangan terlalu lama. Kalau terbukti tidak berizin harus dicopot. Jangan hanya bisa menangkap gepeng, PKL masih banyak di trotoar,” katanya. Lanjut Asep, dalam hal ini pihaknya berharap semua pihak yang ingin memperkenalkan diri dengan menggunakan reklame harus mematuhi aturan. (ian/egy)

Semoga Semakin Menjadi Media Andalan di Wilayah Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang

BERITA REGIONAL

JUMAT, 5 Juni 2015

PEMKAB Sanksi Pengguna Ijazah Palsu KARAWANG, KORAN BERITA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang akan memberikan sanksi bagi pengguna ijazah palsu. Pasalnya, perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana. "Kami pasti akan melakukan verifikasi. Dan pastinya kami akan memberikan sanksi karena perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana,"ungkap Pelaksana tugas (Plt) Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, di sela acara gala diner Asosiasi Fakultas Ekomoni dan Bisnis Indonesia (AFEBI) bersama Menristek Dikti, di Aula Husni Hamid, Rabu malam lalu. Akan tetapi, kata dia, sanksi tersebut diberikan jika ditemukan data dan bukti ijazah palsu. "Tentunya harus disertai data dan bukti yang ril,"ucapnya. Akan tetapi, pihaknya berharap kasus ijazah palsu tersebut tidak terjadi di Karawang. "Kami berharap di Karawang tidak ditemukan hal-hal yang demikian. Kami juga berharap kampus atau universitas yang ada di Karawang tidak ada yang mengeluarkan ijazah palsu,"harapnya. Sementara itu, Menristek Dikti, Nasir, mengungkapkan akan membekukan universitas, pendidikan tinggi serta kampus yang terbukti mengeluarkan ijazah palsu. "Kampus, universitas atau pendidikan tinggi yang bersangkutan tidak boleh lagi menerima mahasiswa baru, pindahan, maupun melakukan kegiatan perkuliahan,"ujarnya. Dikatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah universitas yang terindikasi bodong atau mengeluarkan ijazah palsu. "Di Indonesia ada belasan. Tetapi di Karawang kami belum tahu. Tetapi kemungkinan bisa saja ada,"tandasnya. (far/spd)

PAJAK Penghapusan Sanksi Untungkan WP SUBANG, KORAN BERITA- Para wajib pajak diminta bisa memanfaatkan sebaik-baiknya tahun 2015 yang ditetapkan sebagai tahun pembinaan. Sebab pada tahun ini ada keuntungan bagi wajib pajak yang membayar tahun ini karena diberlakukan penghapusan sanksi administrasi bunga maupun denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal itu dikatakan Dirjen Pajak Kemenkeu, Sigit Priadi Pramudito seusai meresmikan kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Subang di Jalan Mayjen Sutoyo, didampingi Bupati Subang H Ojang Sohandi dan Ketua Dewan Komite Pengawasan Pajak, Daeng Nazir M, Kamis (4/6/2015). “Jadi segera daftarkan diri untuk mendapatkan NWP, menyampaikan SPT, membetulkan serta melakukan pembayaran. Sebab, suatu saat nanti akan dilakukan peraturan baku,” katanya. Dia mengungkapkan rasa bangga karena berkat koordinasi dan kebersamaan berhasil membangun kantor besar. Selain itu, Subang telah mampu meningkatkan pendapatan sejak tahun 2012 dan melebihi target 100 persen. "Sinergitas yang sudah ada terus ditingkatkan," ujarnya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang, Djunet Santoso menjelaskan kantor di Subang ada sejak 2007 merupakan pecahan dari KPP Purwakarta. Setelah beberapa kali menyewa kantor, baru tahun 2014 dianggarkan dan dibangun kantor sendiri dengan biaya senilai Rp 14 miliar. "Perolehan pajak di Subang tahun 2014 sudah melebihi target. Sebab dari target Rp 579 miliar, tahun 2014 perolehannya mencapai Rp 650 miliar. Sedangkan tahun ini ditargetken bisa mencapai Rp 963 miliar," ungkapnya. (KB*)

DOK/NET

Sekda Protes Balik Sekda Bekasi KARAWANG, KORAN BERITA-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Rusfendy Sutisna, mengancam akan memprotes tudingan pencemaran Sungai Cibeet oleh perusahaan di Karawang yang akan yang ditudingkan Sekda Kabupaten Bekasi. "Kalau itu terjadi itu, kita juga bisa kirimkan, seperti Jui Shin (PT Jui Shin), trucknya itu lewat kita sedangkan pabriknya ada di bekasi, dapat dilihat dampak truknya itu kan," ungkap Teddy. Teddy juga mengungkapkan pencemaran Sungai Cibeet kemarin belum tentu berasal dari perusahaan di Karawang. "Perusahaan tersebut berasal dari Kabupaten Bekasi. Saat ini BPLH masih sedang melakukan penyelidikan terkait pencemaran Cibeet ini," ungkapnya.

Bahkan, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Karawang siap mengambil langkah hukum untuk memasukan pelaku pencemaran ke meja hijau. "Pasalnya, pelaku sudah melakukan kejahatan lingkungan, yang merugikan negara secara sangat jelas. Kita masih kumpulkan bukti-buktinya, bukan tidak mungkin kita ambil langkah hukum untuk menjerat pelaku," ungkapnya. Selain itu, Teddy juga mengatakan seharusnya pemkab Bekasi tidak sembarangan mengirimkan nota protes. "Kami

berharap Pemkab Karawang dan Bekasi untuk selesaikan masalah ini dapat duduk bareng, dan bekerja sama dalam menjaga Das Cibeet,"katanya. Plt Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana pun mengungkapkan hal yang sama, terkait ungkapan Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. "Ya seharusnya kita duduk bersama, tak perlu ada protes-protes. Kita benahi bareng-bareng dan awasinya," ungkapnya. Sementara itu kalangan DPRD menulai Pemkan lemah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pencemar lingkungan. Hal itu menyusul adanya kabar akan dilayankan nota protes dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang terkait tercemarnya sungai Cibeet akibat pencemaran limbah perusaha-

an di Karawang. "Karawang ini berdiri banyak perusahaan, dari banyaknya itu harus ada pengawasan yang ketat, jangan sampai ada perusahaan nakal berdiri di Karawang,"tegasnya Sekretaris Komisi C DPRD Karawang, Suryana SH. Suryana mengatakan, nota protes yang akan dilayangkan Sekda Kabupaten Bekasi itu merupakan teguran yang baik untuk Karawang untuk mengawasi pengelolaan limbah perusahaan. Dikatakannya, BPLH Karawang harus lebih melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah perusahaan. "Kita semua tahu kalau Sungai Cibeet itu berada di perbatasan Karawang dan Bekasi, kalau memang diduga limbah yang mencemari sungai itu berasal dari Karawang, BPLH Karawang sudah

melakukan sidak ke beberapa perusahaan, jadi tunggu hasil saja dulu dari BPLH,"ungkapnya. Menurutnya, ini menjadi cambukan untuk Pemerintah Kabupaten Karawang agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar tidak membuang limbah sembarangan. Dikatakannya, nota protes yang dilayangkan adalah hak Pemkab Bekasi untuk menegur Pemkab Karawang terkait pencemaran Sungai Cibeet. "Internal Pemkab Karawang khususnya BPLH sudah melakukan sidak dan pengambilan sampel, kalau benar ada perusahaan yang terbukti membuang limbah ke Sungai Cibeet, maka harus diberi tindakan dan sanksi tegas supaya tidak mencemari sungai,”paparnya. (far/ian/spd)

AGUS BISRI/KORAN BERITA

SERAHKAN AKTE. Plt Bupati menyerahkan akte hibah di lima desa di Kecamatan Pangkalan.

Cellica Serahkan 5 Akte Hibah di Pangkalan PA N G K A L A N , K O R A N BERITA- Plt Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana pada kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Pangkalan menyempatkan menyerahkan lima akte hibah di lima desa di Kecamatan Pangkalan. Dalam kesempatan itu, Cellica juga membagikan bingkisan pada pengurus Pondok Pesantren Putri Darul Ullum di Kampung

Kidangrangga, Desa Cintaasih. Plt Bupati pun diberi kesempatan untuk menggunting pita peresmian gedung tiga lantai pesan tren itu. Ia juga menyaksikan acara sunatan massal anak dan warga yang mengidap penyakit kaki gajah di Desa Tamanmekar, selain melihat sapi dari kelompok ternak sapi di Desa Tamanmekar. Peternakan ini diakuinya se-

bagai bantuan dari Pemkab. Agenda Cellica kemudian dilanjutkan ke Desa Cintaasih untuk penyerahan lima akte hibah ke lima desa. Diserahkan langsung pada si penerima di Pondok Pesantren Putri Darul Ulum. Usai penyerahan akte hibah, Cellica menandatangani prasasti tiga desa prototype. Yakni Desa Tamansari, Cintaasih dan Kertasari. (gus/spd)

BERITA PASAR

JUMAT, 05 Juni 2015

Distro D’bagja Distro dengan N uansa Sunda KARAWANG, KORAN BERITA - Kalau kebanyakan distro hanya menjual pakaian, pernik, dan atribut kekinian, berbeda dengan distro D’bagja. Distro yang beralamat di Jalan Nagasari, Gang Bojong, Nomor 5 (belakang kantor Telkom) tersebut justru ingin mengembalikan mode dan penampilan masyarakat kepada khazanah seni-budaya leluhur. Devy Nugroho, pendiri sekaligus pemilik D’bagja mengatakan, inisiatifnya dalam membangun distro tersebut berawal dari kegelisahannya menyaksikan kesenian dan kebudayaan lokal yang perlahan-lahan mulai digusur oleh budaya asing. “Ya saya prihatin saja melihat anak muda lebih senang dan bangga mengenakan pakaian dan atribut asing. Rok mini lah, hot pants lah, dan lain-lain. Nah, semoga dengan adanya distro D’bagja ini, anak-anak bisa lebih bangga terhadap budayanya,” terangnya kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6). Distro D’bagja sendiri menjual berbagai pakaian dan atribut khas Sunda seperti pangsi, kujang, karinding, dan iket. Selain itu, distro tersebut juga memadukan unsur seni Sunda dengan mode pakaian modern. “Tapi dengan batasan pakaiannya itu sopan. Kami melakukan perpaduan tersebut supaya anak muda juga tidak alergi dengan pakaian Sunda yang sering distigmakan kuno,” katanya. Devy melakukan perpaduan itu lantaran dirinya sadar bahwa untuk menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap budayanya sendiri itu tidaklah gampang. Perpaduan itu merupakan strategi Devy untuk menarik simpati anak muda. “Coba kalau kita pure (murni) menjual pakaian yang benar-benar nyunda, pasti akan susah. Makanya kami membuat produk seperti kaus dengan tulisan aksara Sunda tapi dengan gambar yang sedikit kekinian,” terangnya. Devy sendiri mematok harga di setiap dagangannya dengan cukup murah. Hanya dengan merogoh kocek antara Rp 80-100 ribu, pembeli sudah bisa membawa pulang satu item dagangan. (muh)

PENYERAHAN PIAGAM. Store Operation Director Matahari, Sunny Setiawan, saat grand opening Matahari Festive Walk Karawang pada 28 Mei 2015.

Adakan Promo Untuk Kaum Hawa KARAWANG, KORAN BERITA - Meski masih se umur jagung, Matahari Festive Walk Karawang ingin terus memanjakan para pelanggannya dengan beragam program dan promo. Kali ini, kaum hawa yang disasar oleh departement store tersebut.

MUH/KORAN BERITA

SUNDA PISAN. Inilah pakaian khas Sunda yang ada di distro D’bagja Karawang.

pasar Ramadhan Penjualan AC Meningkat JAKARTA, KORAN BERITA - PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) memprediksikan, penjualan mesin cuci dan dan pendingin ruangan (Air Conditioner/AC) akan meningkat selama Ramadhan, yang jatuh pada pertengahan bulan ini. Public Relations dan Marketing Event Manager Hartono Istana Teknologi, Santo Kadarusman, mengatakan berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadhan, penjualan kedua produk tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan penjualan perusahaan hingga 10 persen dibandingkan bulan biasa. “Yang paling banyak penjualan naik itu mesin cuci, karena biasanya pembantu mudik. Kemudian AC, karena kalau di Indonesia hujan udara panas masih diminati. Apalagi, kalau ada yang nambah kamar,” ujarnya. Karena banyaknya permintaan kedua produk tersebut, kata Santo, perusahaan meningkatkan produksinya hingga dua kali lipat dari biasanya. “Siklusnya begitu, masuk bulan Ramadhan gini sudah mulai kelihatan,” tuturnya. Selain mesin cuci dan AC, penjualan LED TV diperkiran juga akan meningkat. Khususnya, yang berukuran 32 inci dan 24 inci. “Kalau dari riset kan yang 32 inci mengatakan ukuran itu cocok untuk orang di Indonesia, sedangkan yang 24 inci biasanya orang beli untuk monitor,” pungkasnya. (net/muh)

Menurut Store Operation Director Matahari, Sunny Setiawan, kaum wanita bisa tersenyum lebar menjelang bulan Ramadhan ini. Pasalnya, Matahari Festive Walk Karawang akan memberikan promo khusus untuk brandbrand tertentu yang bersegmen perempuan. “Bagi Anda para wanita yang ingin terlihat casual dan fashionable, kami hadirkan promo menarik dari brandbrand terbaik kami untuk me-

lengkapi kebutuhan berbusana Anda,” katanya kepada KORAN BERITA. Brand-brand tersebut, kata dia, di antaranya adalah Cardnial Girl Denim, Geela Beli, sepatu wanita Yongki Komaladi, Fladeo dan masih banyak lagi. “Cardnial Girl Denim ada potongan Rp 100 ribu dan Geela Beli buy one get one. Ini kami berikan untuk memanjakan para pelanggan kami,” ujarnya.

MUH/KORAN BERITA

SIMBOLISASI. Para petinggi Matahari melakukan peumuklan bedug sebagai peresmian Matahari Festive Walk. Selain brand pakaian, promo juga diberikan untuk setiap pembelian kosmetik dan parfum bagi brand-brand tertentu, seperti brand Foxis Fragrance dengan bantingan harga sam-

pai Rp 200 ribu. “Foxis Fragrance harga normalnya bisa sampai Rp 360 ribu lho. Ini kami berikan promo habis-habisan,” katanya.

MUH/KORAN BERITA

Selain untuk kaum hawa, lanjutnya, promo lain juga diberikan untuk beberapa produk anak-anak, seperti brand Donita dan Cubitus yang punya promo buy one get two. “Kalau hanya orang tuanya saja yang terlihan fashionable dan modis, kasihan dong anaknya. Jadi kami juga memberikan promo untuk produk anak-anak,” ucapnya. Dirinya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada para pelanggang untuk selalu menunjukkan Matahari Club Card (MCC) dalam setiap melakukan transaksi. Pasalnya, kata dia, akan ada pemotongan harga lagi. Matahari Festive Walk Karawang diresmikan pada tanggal 28 Mei 2015 kemarin. Gerai ini merupakan yang ke-135 yang dimiliki oleh Matahari. (muh)

Saat Ramadhan, Rumah Makan Pawon Sae Sediakan Takjil KARAWANG, KORAN BERITA – Sebentar lagi bulan Ramadhan tiba. Sejumlah restoran dan rumah makan pun tengah sibuk mempersiapkan program serta menu khusus untuk bulan puasa tersebut. Pun demikian dengan rumah makan Pawon Sae. Rumah makan yang terletak di Perumnas Bumi Telukjambe, Blok W, Karawang Barat itu berencana menyediakan takjil (makanan pembuka puasa) bagi para pelanggan yang datang. “Insya Allah akan menyediakan takjil. Tapi ini juga masih dalam perencanaan,” ujar pemilik Pawon Sae, Sunar Prasetyo, kepada KORAN BERITA, Kamis (4/5). Rumah makan Pawon Sae sendiri menjadi pelopor rumah makan yang tidak memakai micin atau monosodium glutamate (MSG) dalam setiap menu makanannya. Hal itu dilakukan Pawon Sae karena micin memiliki zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan. “Jika mengkonsumsi micin terlalu banyak, bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Banyak

MUH/KORAN BERITA

JELANG RAMADHAN. Rumah makan Pawon Sae akan menyediakan takjil bagi yang berpuasa. Menu makannya pun tidak menggunakan micin. orang mempunyai pengalaman, setelah mereka makan terlalu banyak masakan yang enak, lalu timbul gejala sakit kepala dan pusing, tubuh bagian atas mati rasa, hati berdebar dan nafas menjadi pendek dan lainlainnya. Nah itu gejala yang di-

timbulkan micin,” katanya. Pawon Sae berkonsep oriental-nusantara. Artinya, ornamen serta tata ruang restorannya cenderung menggunakan konsep oriental. Sedangkan menumenu masakannya menggunakan resep-resep dari seluruh

Indonesia untuk lebih mengentalkan lagi image nusantaranya. “Pokoknya, kalau makan di sini akan memperoleh kelezatan, kenyamanan, serta kebersihan. Itu juga yang mendasari kenapa restoran ini menggunakan nama Pawon Sae (Jawa –

dapur bagus),” ujar Sunar. Pawon Sae juga, kata Nur, menyediakan ruang untuk menggelar rapat (meeting room). Kapasitas meeting room itu sebanyak 40 kursi, dengan fasilitas gratis proyektor serta sound system. (muh)

BERITA SUBANG

JUMAT, 05 Juni 2015

sorot TKI Ilegal Masih Marak di Jabar

SUBANG, KORAN BERITA – Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu (BPTKIT) Jawa Barat menyatakan jika Jawa Barat menempati posisi pertama pengiriman TKI ke luar negeri dan banyak tidak menempuh jalur resmi atau ilegal. Hal itu terungkap dalam sosialisasi desiminasi informasi dan perlindungan TKI, Kamis (4/6) di aula Kecamatan Pusakanegara. Kepala Balai Pelayanan TKI Terpadu Jawa Barat, Diana Ramadhani mengatakan, jika Provinsi Jawa Barat masih menduduki urutan pertama dalam pengiriman TKI keluar negeri. Untuk itu, para tenaga kerja asal Jabar harus semakin ditingkatkan kemampuannya. Sebab hingga saat ini, lanjut Diana, banyak TKI pergi keluar negeri tidak menempuh jalur resmi atau perusahaan illegal. Akibatnya, akan menjadi masalah saat TKI mendapat masalah atau musibah di tempat kerjanya. “Ini masalah bersama, maka penanganannya harus melibatkan semua pihak terkait. Kami menghimbau kepada calon TKI untuk tidak tergiur oleh rayuan pengerah tenaga kerja tidak resmi,” tandasnya. Untuk melindungi TKI, calon pahlawan devisa itu dituntut memiliki pengetahuan, keahlian, serta berangkat melalui perusahaan pengerah tenaga kerja yang resmi atau jalur pemerintah. "Yang menjadi perhatian, masih ada calon TKI yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai," tuturnya. Dijelaskan, jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri pada tahun 2014 mencapai 104.000. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang mencapai 129.000 TKI. Tidak semua TKI berlangkat ke luar negeri melalui jalur resmi, akan tetapi melalui perusahaan yang tidak terdaftar atau illegal. Hal itu memunculkan persolan baru, apabila TKI tersebut mendapat musibah di tempat kerjanya. "Masih banyak yang berangkat sebagai TKI tidak melalui jalur pemerintah, atau illegal . Kondisi itu salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan atau ketidaktahuan calon TKI bekerja ke luar negeri," katanya. Untuk mengantisipasi TKI illegal, pihaknya terus menerus melakukan sosialisasi untuk menyebarluaskan berbagai persiapan termasuk perlindungan TKI. Penanganan TKI, lanjutnya, merupakan persoalan bersama. "TKI itu merupakan persoalan bersama, lintas sektoral. Untuk penangannya juga harus melibatkan semua pihak terkait. kami berharap calon TKI tidak tergiur oleh pengerah tenaga kerja tidak resmi," lanjutnya. Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Subang, Kusmana mengatakan, TKI yang akan keluar negeri harus mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus. “Jangan asal-asalan, karena nantinya mereka akan sangat kompetitif bekerja di negeri orang. Untuk itu kami selalu mengingatkan kepada mereka yang akan bekerja menjadi TKI,” ucapnya Hingga saat ini masih banyak calon TKI yang berkangkat ke luar negeri tanpa melalui jalur resmi. Hal itu, lanjutnya merugikan TKI, apabila terkena persoalan atau musibah. "Harus diakui masih saja ada TKI yang ke luar negeri melalui jalur tidak resmi atau illegal. Kami sulit memantau keberadaa mereka. Mestinya mereka melalui jalur resmi, selain terdekteksi juga tidak dipungut biaya," katanya. Kusmana menambahkan bahwa, berbeda dengan sebelumnya, TKI banyak yang bekerja di sektor informal. Saat ini, pekerja di sektor tersebut mulai dikurangi dan bertahap dihapus. Keberadaan TKI satu sisi mengurangi angka penangguran, akan tetapi di sisi lain juga harus mendapat jaminan. "TKI yang dikirim ke luar negeri harus memiliki keahlian, jangan hanya asal bekerja. Mereka juga dituntut memiliki pengetahuan soal bagaimana bekerja di negeri orang, termasuk mengatasi persoalan yang terjadi," jelas. (ahy/use)

operasi Satpol PP Amankan Puluhan Anjal SUBANG, KORAN BERITA- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Subang berhasil mengamankan sedikitnya 12 orang Anak Jalanan (Anjal) dalam sebuah operasi di Wisma Karya Subang, Kamis (4/6). Selain Anjal, Satpol PP juga mengamankan pengemis, gelandangan dan orang telantar (PGOT) yang berkeliaran di kawasan perkotaan Subang. "Mereka langsung kami data untuk diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Subang dan mengikuti pembinaan," ujar Kepala Satpol PP Subang, Asep Setia Permana kepada KORAN BERITA. Dikatakan, dari 12 gepeng tersebut, empat diantaranya pasangan suami istri yang merupakan warga Blok Kebon Cau dan Sukaasih Kelurahan Karang Anyar Subang. "Adapun sisanya merupakan anak-anak dan remaja," kata Asep. Asep menjelaskan, belasan gepeng itu berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat, diantaranya dua orang dari Lembang dan Cililin Kabupaten Bandung Barat, satu orang dari Bongas Kabupaten Indramayu, dan sembilan orang dari beberapa daerah di Subang. "Setelah didata dan diberi pengarahan, mereka selanjutnya kami serahkan ke pihak Dinas Sosial, untuk dikirim mengikuti pembinaan lanjutan di beberapa penampungan tersebar di Jawa Barat. Pembinaan harus serius supaya mereka tidak kembali lagi ke jalanan," tutur Asep. Kasi Pemulihan Penyakit Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Subang, Dedi Ruhaedi menegaskan, pihaknya tengah mengupayakan langkah preventif terhadap puluhan anak jalanan, salah satunya akan dikirim ke panti asuhan dan tempat-tempat lain yang sudah bekerja sama. "Kan saat ini Kementrian Sosial RI tengah menggulirkan program diantaranya ada pembinaan keterampilan dengan jangka waktu antara 4 hingga 10 bulan di beberapa daerah di Jawa Barat," ujar Dedi usai memberikan pengarahan kepada puluhan Anjal di Kantor Satpol PP Subang. Dikatakan, dengan program dari kementrian sosial tersebut diharapkan para anjal yang mengikuti program ini bisa memiliki beberapa bekal pengetahuan keterampilan diantaranya bidang otomotif, elektronik dan beberapa keterampilan lainnya termasuk akan diarahkan ke panti asuhan untuk dibina disana. "Tapi kita kan ga bisa memaksakan. Kita sudah tawarkan untuk masuk ke program dari Kemensos ini. Mau dan tidaknya itu hak mereka. Kalau misalkan mereka tidak lagi menjadi anak jalanan dan sudah memiliki keterampilan, itu lebih bagus lagi," pungkasnya. (ade/use)

AHYA/KORAN BERITA

TUNTUT. Aksi massa menuntut perbaikan jalan Pamanukan - Legonkulon yang terkesan tidak meendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten.

Warga Demo Jalan Rusak Mobil Dinas Digembos dan Jalan Ditanami Pohon Pisang

SUBANG, KORAN BERITA – Puluhan warga Kecamatan Legonkulon berunjuk rasa menuntut perbaikan jalan Pamanukan-Legonkulon sepanjang 12 Km yang kondisinya saat ini ada 15 titik yang rusak parah, Kamis (4/6). Namun pemerintah hanya mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk perbaikan jalan tersebut dengan cara rigid atau beton dengan panjang hanya 750 meter sedangkan keruskan jalan tersebut hampir 5 Km. Dalam aksinya, puluhan warga tersebut berkeliling sepanjang ruas jalan yang rusak sambil menanam puluhan pohon pisang dijalur yang rusak tersebut. Selain itu massa aksi juga menyandera sekretaris dan Kabid Dinas Bina Marga yang sedang melakukan pemantauan jalan rusak untuk ikut melihat kerusakan jalan tersebut. Aksi unjuk rasa tersebut berakhir di kantor kecamatan Legonkulon dengan dialog bersama. Dalam dialog tersebut sempat memanas karena kabid Bina Marga tidak sepaham dengan tuntutan pengunjuk rasa. Wargapun akhirnya melampiaskan de-

ngan menggembosi seluruh ban mobil dinas Bina Marga yang dipakai oleh Kabid dan sekretais Bina Marga itu. Selain itu warga juga membawa beberapa spanduk yang berisi hujatan terhadap Bupati Subang, Ojang Sohandi. Koordinator aksi, Yusri Ardisoma mengatakan, aksi ini sebagai bentuk protes warga kecamatan Legonkulon yang sudah puluhan tahun tersiksa oleh jalan rusak. Namun, hingga saat ini upaya perbaikan setiap tahunnya hanya kurang dari 1 kilometer dengan anggaran juga paling kecil jika dibandingkan dengan perbaikan jalan daerah lainnya di kabupaten Subang. “Kami menuntut dinas Bina Marga segera melakukan perbaikan jalan yang saat ini kondisinya rusak parah sampah 5 Km,” katanya. Dijelaskan, tuntutan warga antara lain menolak dengan te-

GEMBOSI. Warga gembosi ban mobil dinas. gas perbaikan jalan dengan system rigid atau beton dan harus diganti dengan hotmik dalam proyek perbaikan dua titik ruas jalan Pamanukan-Legonkulon tersebut dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar. Pihaknya juga meminta adanya anggaran perubahan anggaran dari Rp 2 miliar menjadi Rp 6 miliar untuk perbaikan jalan Pamanukan-Legonkulon ditahun 2015 ini.

AHYA/KORAN BERITA

“Kami juga minta prioritas perbaikan seperti ruas jalan Wesel desa Legonkulon sampai desa Mayangan dan ruas jalan desa Tegalurung –Pangarengan agar segera dilakukan pemeliharaan jalan dengan cara ditambal dengan sirtu,” paparnya. Ia menambahkan, perbaikan jalan Pamanukan-Legonkulon tahun 2016 harus diprioritaskan dan dianggarkan sebesar Rp16

miliar. Pihaknya meminta agar perbaikan menggunakan hotmix karena biayanya lebih sedikit dan perbaikan jalannya juga lebih panjang dibanding dengan beton. Sementara itu, Kabid Binamarga Subang, Andri Priyatna mengatakan, kerusakan jalan Pamanukan-Legonkulon ini ada sekitar 15 titik berdasarkan pantauan tadi bersama warga. Namun, untuk tahun ini pihaknya hanya bisa memperbaiki 2 titik saja dengan anggaran Rp 2 miliar dengan sistem rigid atau beton dengan panjang jalan pertitiknya sekitar 750 meter. “Sistem hotmik jalan akan cepat rusak makanya kami menetapkan perbaikan jalan rusak semuanya dengan sistem beton agar awet dan tahan lama,” katanya. Dikatakan juga, tuntutan warga Legonkulon ini akan dilaporkan ke kepala Dinas Bina Marga Subang. “Kami belum bisa merealisasikan bisa tidaknya mengabulkan tutntutan warga, begitu juga dengan tuntutan warga agar jalan berlubang juga diperbaiki dengan cara diratakan dengan sirtu karena terbentur oleh anggaran yang sangat terbatas,” pungkasnya. (ahy/use)

Tambang Pasir Bodong Ditutup Paksa SUBANG, KORAN BERITA- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Subang menutup paksa aktivitas penambangan pasir bodong, Kamis (4/6) di Desa Cimanglid, Kecamatan Tanjungsiang. Satu pleton Satpol PP diterjunkan untuk menutup sebanyak 7 lokasi penambangan galian C yang berada di wilayah Subang selatan tersebut. Penyidik PNS Satpol PP Subang, Dadeng Supriatna yang memimpin penutupan tambang pasir tersebut mengatakan, aktivitas galian C milik Agus Runayat tersebut ditutup paksa karena tak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP). "Sebelumnya sudah kami beri tiga kali surat peringatan untuk tidak melakukan kegiatan apa pun. Tapi karena tetap mambandal, ya kita tutup dengan paksa," ujar Dadeng saat ditemui di lokasi penutupan galian C di Desa Cimanglid, Kecamatan Tanjungsiang. Dikatakan, para pengusaha sebenarnya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan penambangannya dengan syarat telah mengantungi IUP yang dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. "Jika belum ada IUP, tetap tak boleh beroperasi," jelasnya. Ia mengungkapkan ketujuh lokasi galian C yang memproduksi batu belah dan pasir yang berada di Desa Cimanglid, Cibe-

ureum dan Garunggang Kecamatan Kasomalang tersebut, semuanya berada di wilayah yang diperbolehkan untuk eksploitasi galian C sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Usaha Mineral dan Pertambangan. Kendati sebelumnya sudah ada bantahan dari pemilik penambangan bahwa saat ini masih dalam proses ijin, Dadeng menjawab dengan diplomatis. "Secara pribadi, alasan itu bisa kami maklumi. Tetapi, aturan tetap tidak memperbolehkannya," ujarnya. Ia mengimbuhkan, bahwa saat ini masih ada 10 lokasi galian C liar lainnya yang juga akan menyusul ditutup paksa. "Lokasinya berada di Kecamatan Dawuan, Cipeundeuy dan Jalancagak," jelas Dadeng. Kepala Satpol PP Subang, Asep Setia Permana, mengungkapkan, terhitung 2 Oktober 2014, pihak Pemkab Subang melalui Dinas Pertambangan dan Energi hanya mengeluarkan IUP di 18 lokasi di sejumlah kecamatan yang masuk dalam wilayah ekspoitasi galian C. "Pasca pelimpahan kewenangan IUP oleh Pemprov Jabar, per 1 Januari 2015, belum ada satu pun IUP galian C milik pengusha Subang yang dikeluarkan," ujar Asep Saat ditemui di lokasi penutupan, pemilik galian C batu belah di Cimanglid, Agus Runayat,

ADE/KORAN BERITA

TUTUP. Satuan Polisi Pamong Praja menutup paksa satu alat berat yanmg digunakanan untuk penambangan di Desa Cimanglid, Kecamatan Tanjungsiang. tak bisa berbuat apa-apa ketika puluhan anggota Satpol PP melakukan penyegelan terhadap

alat berat jenis bechoe yang biasa dipakai buat mengeruk permukaan lokasi galian C. "Kami

pasrah, karena memang belum miliki IUP dari Provinsi," ujar Agus. (ade/use)

BERITA PURWAKARTA

JUMAT, 05 Juni 2015

Manajemen Disdikpora Lemah

sorot

ISTIMEWA/KORAN BERITA

Sertifikasi Pemicu Tingginya Perceraian Guru PURWAKARTA, KORAN BERITA-Tunjangan sertifikasi diduga menjadi pemicu tingginya kasus perselingkuhan yang berujung persecaian di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Purwakarta. Pasalnya, berdasarkan data Inspektorat Purwakarta, sepanjang 2014 lalu, ada 35 kasus guru yang bercerai. Ternyata, penyebab perceraian ini gara-gara tunjangan sertifikasi. Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta, M Irsyad Nasution mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, diketahui penyebab perceraian itu adalah akibat perselingkuhan. Sebagian besar guru tersebut, berselingkuh karena tunjangan sertifikasi mereka besar. Makanya, mereka berselingkuh. "Karena sertifikasi mereka besar, jadi ada kesenjangan pendapatan antar pasangan suami-isteri. Akhirnya, banyak yang berselingkuh," ujarnya, Kamis (4/6). Dikatakan, jadi tunjangan sertifikasi bagi guru ini ternyata berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Meskipun, tidak semua guru melakukan perselingkuhan gara-gara sertifikasi. Banyak juga, guru yang tetap berjalan di koridornya dalam hal ini setia pada pasangannya. Sebenarnya, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan guru, kasus perceraian ini sangat relatif kecil. Karena, jumlah guru di Purwakarta sekitar 6.000 orang. Sedangkan, kasus perceraian yang tercatat di instansi terkait cuma 35. Tetapi, bila dibandingkan dengan organisasi perangkat dinas (OPD) lain, kasus perceraian di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menduduki peringkat pertama. Sebab, kasus perceraian PNS di OPD lain tidak sebanyak di instansi tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purwakarta, M Fajar Sidik, membenarkan kasus perceraian di kalangan guru cukup tinggi. Memang, penyebab utamanya yaitu kesenjangan ekonomi gara-gara tunjangan sertifikasi guru. "Makanya, para guru ini terus mendapat pembinaan terutama di lingkungan OPD-nya," ujarnya. Selama 2014 kemarin, pihaknya menyatat ada 40 PNS yang malas bekerja. Dari 40 itu, enam di antaranya telah dipecat secara tidak hormat. Mereka, ada yang bekerja sebagai guru, Sat Pol PP, dan pegawai BKD sendiri. Secara terpisah, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, secara keseluruhan kinerja PNS di wilayahnya sudah bagus. Namun, belum maksimal. Masih ada PNS yang melanggar aturan. "Yang melanggar ini harus diberi sanksi tegas," ujarnya. Sanksi tegasnya, yaitu PNS yang malas bekerja akan dipindahtugaskan jadi penjaga sekolah. Para PNS yang sedang dihukum itu, akan terus diawasi. Setiap harinya, kepala sekolah harus melaporkan para PNS penjaga sekolah tersebut bupati atau instansi terkait. (net/use)

Anggaran Tahun 2014 Tidak Terserap Maksimal

RUSTANDI, Anggota DPRD Jawa Barat. Menurut Rustandi hingga akhir anggaran 2014, serapan anggaran di Disdikpora tidak maksimal. Sebab anggaran sebesar Rp620 miliar, namun sisa anggaran masih sebesar Rp 28,5 miliar. Sementara pihak dinas beralasan jika tidak ada ahli sarana dan prasarana untuk memaksimalkan serap-

TARIGAN/KORAN BERITA

an APBD. “Alasan dari Disdikpora tidak berdasar, karena anggaran telah terencana dan teralokasikan dengan baik. Kalau alasan kurangnya SDM itu masalah di Disdikpora,” kata politisi Nasdem itu kepada KORAN BERITA, Kamis (4/6) Dikatakan, anggaran yang

PURWAKARTA, KORAN BERITA-Anggota DPRD Jawa Barat, Rustandi menilai manajemen keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) lemah. Pasalnya, dinas yang dipimpin oleh Andrie Chaerul itu tidak bisa melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal. dialokasikan untuk penunjang pendidikan cukup besar dari Provinsi Jabar. Namun karena alasan lelang gagal dan kurangnya SDM mengakibatkan pembangunan untuk penunjang pendidikan terbengkalai dan tidak bisa berjalan seperti rencananya. “Kami menyarankan agar

Disdikpora dalam mengalokasikan anggaran tersebut benar-benar dalam perencanaan yang maksimal sehingga anggaran dalam penggunaannya dapat terserap dengan baik dan teralokasikan ke sasaran yang benar,” katanya. Ia menambahkan, jika proyek itu dilelang maka harus

mencari pengusaha yang profesional, sehingga anggaran tidak sia-sia dan bisa terealisasi dengan baik. “Kami yang ada di Provinsi siap mendorong pembangunan untuk pendidikan di Purwakarta dengan catatan Disdikpora memperbaiki manajemen keuangannya,” paparnya. (trg/use)

Tandatangan Dipalsukan, Ahli Waris Lapor Polisi PURWAKARTA, KORAN BERITA-Ahli warih Judin, Solihin melaporkan oknum pegawai kantor notaris Hendi Suherman yaitu W dan YIS ke Polres Purwakarta, Kamis (4/6). Laporan itu terkait dugaan pemalsuan tandatangan dalam akta jual beli (AJB) yang dikeluarkan oleh notaris Hendi Suherman. Menurut Solihin, tandatangan dirinya dan ibunya diduga dipalsukan oleh W dan YIS yang merupakan pegawai notaris Hendi Suherman. Sebab pada tahun 2011 tanah selu-

as 2637 meter di Kecamatan Cibatu itu sudah dimiliki oleh orang lain tanpa adanya persetujuan ahli waris. “Kami melaporkan terkait dugaan atas pemalsuan tandatangan saya dan ibu saya yang tertera di AJB untuk menjadi sertifikat. AJB yang diterbitkan oleh kantor notaris Hendi Suherman,” katanya. Dikatakan, pada tahun 2011 dan telah berganti kantor notaris itu berganti nama menjadi kantor notaris, Yuli Muhasti karena Hendi sendiri telah meninggal dunia dan dilanjutkan

TARIGAN/KORAN BERITA

LAPOR. Ahli waris melaporkan oknum pegawai notaris yang telah memalsukan tandatanganya kepada Polres Purwakarta. oleh protokoler. “Di AJB tersebut tertera saksi pegawai kantor notari,s Hendi yakni Eceng dan Warjito,” katanya. Dijelaskan, dari pengakuan mereka, semua dikerjakan oleh oknum pegawai kantor notaris Yakni W. Namun, hingga kini W ternyata sulit untuk ditemukan untuk diminta keterangannya. “Sertifikat pun telah berganti nama orang lain yakni YIS dan diperparah lagi Sertifikat tersebut atas nama YIS dan sekarang berada di

BJB Purwakarta,” jelasnya. Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya melaporkan W dan YIS ke Polres Purwakarta. Sebab pihaknya merasa dirugikan atas pemalsuan tandatangan tersebut. “Kami pernah diusir dari tanah kami sendiri, padahal kami belum pernah menjual tanah kami kepada siapapun,” tandasnya. Sementara itu, Kuasa dari keluarga Solihin, Budi mengatakan, untuk mengurus permasalahan ini bukan hanya

PETUGAS kebersihan saat memupul sampah.

mencari kebenaran sertifikat itu. Tapi dari bukti-bukti yang ada menunjukan adanya pemalsuan tandatangan. “W, oknum pegawai notaris harus bertanggung jawab, begitu juga YIS yang diduga sebagai pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena ternyata kami mendengar korban dari YIS sendiri banyak sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh YIS,” pungkasnya. (trg/use)

ISTIMEWA/KORAN BERITA

Bupati Membentuk Majlis Pengelolaan Sampah PURWAKARTA, KORAN BERITA-Pemkab Purwakarta membentuk pengelolaan kebersihan dengan membentuk majlis pengelolaan sampah. Hal itu dilakukan untuk membangun lingkungan yang bersih dan sehat. Bupati Purawakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya akan membuat majlis pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai kabupaten. Pembuatan majlis ini dilakukan untuk penanggulanan sampah yang belakangan semakin menumpuk dan jadi permasalahan. "Pengelolaan sampah harus dilakukan baik, karena berhubungan langsung dengan aspek lingkungan masyarakat serta kenyamanan

dan keindahan, untuk mengelola itu Pemkab kedepan akan membentuk majelis pengelolaan sampah," kata Dedi, Kamis (4/6). Dikatakan, upaya dibentuknya majelis - majelis dari tingkat RT hingga Kabupaten dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, sehingga berimplikasi pada kenyamanan dan keindahan lingkungan. Ia menambahkan, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah masih sangat kurang, dengan adanya majelis pengelolaan sampah ini diharapkan bisa membangun kesadaran dan rasa malu ketika membuang sampah sembarangan. “Sehingga ada kesadaran untuk

turut serta menjaga lingkungan, sopan santun maupun etika," ujarnya. Dedi menjelaskan, pihaknya akan merumuskan dasar hukum majlis kebersihan melalui Perbub sehingga jelas fungsi dan tugas akan adanya majelis tersebut. Bahkan untuk sanksinya juga akan diberlakukan. Namun, sanksi ini bersifat sanksi sosial dan terberat ditangguhkannya subsidi kesehatan maupun pendidikan. "Hukuman penjara tidak perlu dilakukan, yang ada hanya sanksi sosial atau sanksi adat dan terberat mungkin penangguhan subsidi bagi masyarakat yang mengulangi kesalahannya terus menerus,” pungkasnya. (trg/use)

BERITA SEKOLAH

JUMAT, 5 Juni 2015

WACANA KEBIJAKAN

Jam Belajar Siswa SD Purwakarta Hanya 5 Jam PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan mengurangi jam belajar menjadi lima jam dari sebelumnya tujuh jam per hari. Kebijakan ini akan dimulai di tingkat sekolah dasar. "Kami akan menerapkan kebijakan tersebut pada Agustus nanti di sekolah-sekolah tingkat SD sekitar perdesaan," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi di Purwakarta, Kamis (4/6/2015). Dedi menjelaskan, pada tahap awal, kebijakan tersebut akan diberlakukan di wilayah perdesaan. Dia beralasan, anak-anak di perdesaan mempunyai kebiasaan bangun tidur pukul 05.00 WIB. Karena itu, mereka perlu memulai belajar lebih pagi dari biasanya. "Belajar pagi, bagi anak-anak SD di wilayah perdesaan akan dimulai pada pukul 6.00 WIB, itu cukup bagus. Karena kondisi mereka masih segar," kata Dedi. Dia menilai, jika jam masuk sekolah pukul 7.00 WIB dipertahankan, maka jeda waktu bagi anak-anak perdesaan sejak bangun tidur ke sekolah itu cukup lama. Dedi pun berencana memajukan jam masuk sekolah bagi pelajar SD di wilayah perdesaan di Purwakarta menjadi pukul 06.00 WIB. "Mereka bisa pulang sekolah pukul 10.00 WIB. Jadi, mereka (anak-anak SD di perdesaan) hanya belajar di kelas selama lima jam," kata Dedi. Pengurangan waktu jam belajar itu, imbuh Dedi, diharapkan bisa memberi kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk beternak atau membantu orang tuanya di rumah. Dengan begitu, anak-anak mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan hal positif di lingkungan rumahnya. Untuk menguatkan kebijakan baru itu, Dedi pun akan mengeluarkan peraturan bupati atau Perbup. "Dalam waktu dekat, Perbup tentang kebijakan baru itu akan dikeluarkan. Sehingga, saat memasuki tahun ajaran baru, kebijakan itu sudah bisa direalisasikan," katanya. Dia menyatakan, kebijakan baru tersebut hanya akan diberlakukan di sekolah-sekolah tingkat SD wilayah perdesaan. Sedangkan untuk SD di perkotaan masih dicari formulanya agar kegiatan belajar mereka bisa lebih efektif. (net/ads)

ANGGARAN

Jangan Kesampingkan Anggaran Pendidikan Islam

ADE/KORAN BERITA

RESMIKAN. Bupati Ojang saat akan meresmikan bangunan SMPN 2 Binong secara simpolis.

SMPN 2 Binong Punya Gedung Sekolah BARU Ojang : Implementasi Gapura Perak SUBANG, KORAN BERITA- Bupati Subang, Ojang Sohandi meresmikan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Binong, Kamis (4/6). Hadir dalam peresmian sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan seluruh dewan guru di lingkungan SMPN 2 Binong, serta jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Binong. Menurut Ojang, peresmian gedung baru SMPN 2 Binong merupakan bagian dari upaya komitmennya dalam mengimplementasikan salah satu pro-

gram unggulannya, program gerakan pembangunan untuk rakyat (Gapura) Pendidikan untuk rakyat (Perak). "Apalagi bicara soal pendidikan, itu harus ditunjang baik dari sisi fisik maupun non fisiknya. Mudah-mudahan, jika bangunan fisiknya memadai akan menciptakan kualitas pendidikan yang baik juga untuk para siswa," ujar Ojang kepada KORAN BERITA usai peresmian.

Dikatakan, hal terpenting dalam meningkatkan kualitas baik dalam dunia pendidikan bukan dilihat dari bangunan mewahnya saja, melainkan mutu kualitas dari pendidikan itu menjadi skala prioritas dalam menciptakan masyarakat yang berpendidikan. "Intinya, konsep pengajaran dan pendidikan harus sejalan dan seimbang. Jangan sampai kemudian di sekolahnya rajin, tapi di lingkungan kehidupannya malah mencerminkan sikap yang tak terpuji. Disinilah pentingnya seorang guru dalam memberikan pengajaran dan

pendidikan," katanya. Ojang berharap, dengan diresmikannya bangunan baru SMPN 2 Binong ini bisa menjadi motivasi baik para guru maupun siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut. "Buat para guru mudahmudahan nyaman dalam memberikan ilmunya. Buat siswa-siswi juga harus bisa mencerminkan sikap peserta didik yang taat dan berakhlaqul karimah. Jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum, apalagi tawuran,"tegasnya. Sementara, Plt. Kepala Se-

kolah SMPN 2 Binong, Cecep Mulyono menyambut baik atas kesediaan orang nomor satu di Kabupaten Subang tersebut meresmikan sekolah yang baru saja merampungkan pembangunannya tersebut. "Terimakasih kepada pak bupati. Ini sangat berharga buat sekolah kami sehingga setelah diresmikannya ini, mudahmudahan bisa meningkatkan kinerja para guru dan staff dalam pencapaian menuju progra Gapura Perak," ujar Cecep yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Pagaden tersebut. (ade/use)

Waiting List Calon Kepsek sebagai Konsekuensi Logis Kebijakan Pemkab Karawang di Bidang Pendidikan Drs. H. Priatnadi, M.Pd Pengawas Pembina SMA Karawang

KOMISI VIII melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Rabu, 3 Juni 2015. Agenda rapat kali ini membahas program bantuan sosial dan juga postur anggaran Pendis yang totalnya mencapai Rp46,4 triliun. Bagi Anggota Komisi VIII Hidayat Nur Wahid, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah dapat menghadirkan keadilan anggaran antara pendidikan umum dan pendidikan agama. “Kalau dilihat perbandingan anggaran untuk pendidikan umum dan pendidikan agama masih jomplang,” ujarnya. “Padahal rujukan dari ini semua tercantum dalam UUD pasal 31 ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa 20 persen anggaran APBN dan APBD adalah untuk memajukan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 3 tidak mendikotomikan atau membeda-bedakan antara pendidikan Islam dan umum,” ujar Hidayat. Menurutnya, saat kondisi pendidikan agama termasuk madrasah dan pesantren masih belum maksimal salah satu sebabnya karena anggaran yang diberikan kepada mereka tidak adil sebagaimana yang diberikan kepada pendidikan umum. “Pertanyaan saya, sejauh mana keseriusan Kemenag untuk mengejar hak keadilan anggaran ini, karena UUD tidak membeda-bedakan antara pendidikan islam dan umum,” kata Hidayat. Terkait program bantuan sosial, Hidayat juga mengkritisi hal tersebut. “Apakah negara bertugas untuk memberikan bantuan atau itu sudah menjadi kewajiban negara? Itu jelas kewajiban negara. Negara itu kewajibannya memang mensukseskan seluruh program berbangsa dan bernegara. Kalau bantuan sosial, kesannya dalam tanda kutip, negara menjadi sinterklas. Ini penting, karena nanti berdampak pada perilaku,” katanya. (net/ads)

erda Kabupaten Karawang nomor 8 tahun 2009 bab VII pasal 13 mengatur masa jabatan kepala sekolah sbb;Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4(empat) tahun. Masa tersebut dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa tugas. Kepala sekolah yang telah menjabat 2(dua) kali masa jabatan berturutturut diberhentikan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah untuk 1(satu) kali masa tugas apabila telah melewati tenggang waktu sekurangkurangnya satu kali masa tugas dan memiliki prestasi yang sangat baik. Permendiknas no 28/2010 bab V pasal 10 menyatakan bahwa bahwa guru yg melaksanakan tugas tambahan sebagai kepsek selama dua periode berturut-turut dapat ditugaskan kembali di sekolah yg lebih rendah nilai akreditasinya apabila; telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas( 4 thn) atau memiliki prestasi yg istimewa. Kedua peraturan tersebut hampir sama, bedanya hanya di kata sambung; pada perda Kab Karawang no 8/1009 dinyatakan “Dan memiliki prestasi yg amat baik” sedangkan pada permendiknas 28/2010 dinya-

takan “atau memiliki prestasi istimewa”. Karena yang digunakan sekarang ini adalah paradigma Perda Kabupaten Karawang no 8/2009, dapat dipastikan pada tahun 2015 akan tejadi banyak kekosongan kepala sekolah baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/ SMK, karena banyak kepala sekolah yang habis masa periodisasinya dan ditambah dengan kepsek yg memasuki masa pensiun serta berdirinya beberapa Unit Sekolah Baru (USB) yang semuanya membutuhkan recruitment kepala sekolah baru. Menurut perda tersebut apabila kepsek yg berprestasi dan memiliki nilai kinerja sangat baik telah habis masa tugasnya selama dua periode(8 tahun), harus kembali dulu menjadi guru dgn beban kerja 24 jam/minggu selama 4(empat) tahun baru bisa diangkat lagi menjadi kepsek selama satu periode(4 thn). Untuk mengantisipasi hal tersebut, pada tahun 2013 Disdik Kabupaten Karawang dengan bantuan LPMP Jawa Barat melakukan seleksi calon kepala sekolah. Dan selanjutnya menghasilkan sejumlah calon kepsek pilihan (waiting list) yang siap mengisi kekosongan tersebut, sebagian telah diangkat dan diberdayakan untuk menggantikan kepsek yg habis masa jabatannya. Dengan demikian, waiting

list calon kepala sekolah merupakan paket/produk yang sekaligus sebagai konsekuensi logis kebijakan Pemkab Karawang di bidang pendidikan yg harus ditindaklanjuti secara serius dan dituntaskan pada tahun 2015 ini, karena mereka punya hak dan merupakan calon pemimpin masa depan yang mungkin saja prestasi dan kinerjanya lebih baik dari kepala sekolah yg sekarang menjabat. Jadi, kepada semua pihak jangan menciptakan berbagai manuver pencitraan yg ujung-ujungnya mengorban-

kan mereka. Wacana menambah masa tugas kepada kepsek berprestasi dan berkinerja sangat baik yang sudah menjalankan dua periode dengan dalih permendiknas no 28/2010, merupakan progres yg sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak, asalkan; Pertama, tuntaskan dulu masalah periodisasi dan waiting list cakepsek di thn 2015 ini sebagai bukti keseriusan dan konsistensi kebijakan pemkab Karawang. Dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, sebelumnya perlu ada perubahan per-

da/perbup terkait yg merujuk pada permendiknas 28/2010. Ketiga, reward penambahan masa tugas tersebut hanya bisa dilakukan kepada kepsek yg akan datang yaitu para cakepsek waiting list, bukan kepada kepsek yang sekarang bertugas dan habis masa periodisasinya pada thn 2015. Merubah suatu perda/perbup tidak bisa dilakukan secara bin salabin, tetapi membutuhkan proses dan waktu yg lama serta harus melibatkan berbagai unsur terkait/ stakeholders, terutama para pengawas satuan pendidikan, karena merekalah yg memiliki kompetensi dan kewenangan menilai baik tidaknya kinerja kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan kadisdik/pemda dlm menilai kinerja kepsek. Bila wacana reward tersebut tetap dilaksanakan tanpa mengindahkan ketiga kriteria di atas, bisa dikatakan bahwa itu hanyalah manuver pencitraan, tindakan yang menciderai sistem periodisasi yang telah kondusif, tindakan yg tidak adil dan sangat mengecewakan dan diskriminatif terutama bagi cakpesek waiting list dan para kepsek yang sudah lengser, sebagai contoh kenapa tidak diberlakukan kepada Kepala SMAN I Rengasdengklok?. Padahal beliau juga kepsek berprestasi. Semua itu akan memicu kekrisuhan pada penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Karawang, padahal ke depan masih banyak PR, masalah, dan tantangan besar yang harus dihadapi Disdikpora Kab. Karawang. (*)

BERITA TANI

JUMAT, 5 Juni 2015

BANTUAN Antisipasi Kekeringan, Kementan Siapkan Bantuan Pompa Air

JAKARTA, KORAN BERITA-Kementerian Pertanian (Kementan) menyediakan 4.180 unit pompa guna mengantisipasi ancaman kekeri ngan lahan 2015. Pencegahan bertujuan agar tak mengganggu produksi pangan. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Per tanian Kementan Gatot Irianto menyebut, penye diaan pompa dibarengi dengan pembentukan tim yang terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementan dan Perusahaan Umum Jasatirta yang tengah menyusun langkah antisipasi sembari mulai melakukan pergerakan. “Nama timnya, tim mitigasi kekeringan, kita sudah bergerak di Indramayu, airnya cukup,” kata dia pada Kamis (4/6). Berdasarkan data, kata dia, akumulasi wilayah kekeringan rata-ra ta lima tahun se-Indonesia ada seluas 179.715 hektare. Sementara, luas puso atau lahan rusak ada seluas 28.864 hektare. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sempat menyebut soal pemben tukan tim khusus antisipasi kekeringan di tengah ancaman El Nino. Tim bertugas memantau dan melakukan pencegahan terhadap lahan-lahan yang berpotensi kekeringan di 96 kabupaten. “Semua yang memungkinkan untuk kita lakukan pompanisasi, kami lakukan,” katanya. Ia pun menyebut soal kinerja Kementan da lam mengupayakan penambahan luas tanam padi periode Oktober 2014-Maret 2015 (Okmar). Hingga saat ini, telah terealisasi penigkatan jum lah penyaluran pupuk sebanyak 264,6 ribu ton atau 5,52 persen. Selain itu, terealisasi pula perbaikan irigasi 833 ribu hektare atau 32 persen serta optimalisa si lahan 262 ribu hektare atau 25 persen. Seba nyak 19.670 unit atau 75 persen traktor pun telah didistribusikan. “Dampaknya, ada perkiraan luas tambah tanam Okmar seluas 292,7 ribu hek tare,” tuturnya.(net/ads)

IST/KORAN BERITA

Tanaman Padi yang Rusak Ditambal Sulam SUBANG, KORAN BERITA-Sejumlah petani di kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang mengeluhkan serangan ke ong di areal sawah mereka. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tetapi tak mampu mengendalikan serang annya sehingga sebagian tanaman padi petani yang baru beberapa hari tanam sudah rusak.

Andi Amran Sulaiman

SOROT Lahan Pertanian Tinggal 15.517 Ha BOGOR, KORAN BERITA-Lahan pertanian, agrowisata dan pertambangan di Kabupaten Bo gor tinggal 15.517 hektar atau 45,28 persen dari 34.270 hektar luas lahan di wilayah tersebut. “Lahan pertanian sudah semakin sedikit di Kabupaten Bogor,” kata Kepala Dinas Tata Ru ang dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Joko Pitoyo di Sentul, Bogor. Ia mengatakan, pembangunan perumahan di Kabupaten Bogor masih menjadi prioritas Pe merintah Kabupaten Bogor. Sesuai target pe merintah, Kabupaten Bogor harus membangun 30 ribu rumah tetapi tidak boleh menyalahi pera turan tata ruang. “Pembangunan perumahan horizontal di wilayah Cibinong sudah tidak dizinkan, yang diperbolekan pembangunan vertikal,” katanya. Ia mengatakan, dari 40 kecamatan ada 31 kecamatan yang sangat diminati pengusaha properti. Tetapi ke 31 kecamatan tersebut masih banyak jalur hijaunya. “Kami akan membatasi pembanguan peru mahan di Kabupaten Bogor sejak dini,” katanya. (net/ads)

IST/KORAN BERITA

Dari pantauan, areal sawah di sekitar kampung Harja, Kelu rahan Sukamelang hama ke ong yang menyerang ada dua jenis yaitu “Keong Emas dan hitam. Sebagian tanaman padi yang baru beberapa hari dita nam sudah banyak yang rusak. Kondisi itu membuat petani ha rus mengganti tanaman yang rusak dengan tanam baru. “Kami bingung bagaimana mencegah serangan hama ke ong mas ini, sudah kami coba dengan pestisida, tapi hasilnya nihil. Keong masih saja meraja

lela,” kata Rasmin (50) seorang petani. Dia mengatakan untuk me ngatasinya saat ini harus me mungut satu persatu keong yang ada di areal sawahnya. Sebab berbagai cara yang te lah dilakukan termasuk meng gunakan pestisida tak mampu mengendalikannya. Namun cara manual mengambil ke ong juga tak bisa menuntaskan masalah. Sebab ketika sudah bertelur, dalam rentang waktu beberapa hari kemudian mun cul lagi serangan. “Kadang

telurnya suka kelewat, bebera pa hari kemudian menetas dan jumlahnya cukup banyak. Ta hu-tahu tanaman sudah rusak lagi,” ujarnya. Hal sama dikatakan Darsim petani lainnya. Dia mengung kapkan sebagian tanaman yang sudah rusak akibat serangan keong tak bisa diselamatkan, sehingga terpaksa harus sece patnya diganti dengan mena nam ulang. “Kalau saya ada se bagian yang diganti baru sekali, tapi di sawah lainnya ada yang sudah mengulang tanam meng ganti tambal sulam yang rusak hingga tiga kali,” tuturnya. Dijelaskannya, ada dua jenis keong yang menyerang yai tu keong emas biasanya aktif memakan tanaman pada pagi hari. Sedangkan menjelang siang yang aktif yaitu keong berwarna hitam. “Kami ber harap ada solusi yang lebih ce pat dan efektif mencegah dan me ngatasi serangan keong,”

tambahnya. Sementara itu sebelum nya, berdasarkan laporan yang ma suk ke Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Subang, hama utama yang di hadapi petani pada awal tahun 2015 yaitu tikus dan pengger ek batang. Namun intensitas serangannya masih ringan dan sedang, belum ada yang berat apalagi puso. Sedikitnya 420 hektar tana man padi tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Subang diserang tikus dan pengger ek batang dengan intensitas serangan bervariasi. Selama dua bulan terakhir, kedua jenis OPT tersebut merupakan hama utama yang paling luas sera ngannya dibanding jenis lain. Kepala Bidang Produk si, Dinas Pertanian dan Ta naman Pangan Kabupaten Subang, Asep Heryana, me ngatakan dari sejumlah OPT yang menyerah tanaman padi,

serangan paling luas yaitu OPT tikus mencapai 245 hektare, disusul penggerek batang se luas 175 hektar, dan wereng Batang Coklat 23 hektare. “Khusus serangan tikus in tensitasnya 244 hektar kategori ringan, dan satu hektar sedang. Sedangkan penggerek batang kadaan serangan ringan sel uas 173 ha, dan kategori se dang dua hektar. Sedangkan WBC 23 hektar kedangannya ringan,” ucapnya. Dikatakan Asep upaya pe ngendalian telah dan sedang dilakukan, untuk tikus pena nganannya melalui gropyokan dan pengemposan serta pem berian racun. Kemudian hama penggerek batang dilakukan pengendalian dengan meng gunakan insektisida kimia. “Penggunaan insektisida ha rus dilakukan sesuai anjuran, lalu mengumpulkan kelom pok-kelompok telurnya,” ujar nya.(KB*)

Musrembang Pertanian Kawal Swasembada 3 Komoditas JAKARTA, KORAN BERITAKementerian Pertanian (Kemen tan) menggelar Musya warah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional. Agenda tahunan ini sebagai forum koordinasi peren canaan pembangun an pertani an, yang mana kali ini ditujukan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan pertani an di 2016. Musrenbangtan Nasional kali ini bertema “Percepatan Pemba ngunan Infrastruktur Pertanian untuk Pencapaian Swasembada Pangan, Daya Saing Pertanian dan Kesejahteraan Petani”. “Musrenbangtan Nasional kali ini sangat penting dan stra tegis, mengingat 2015 ini me rupakan awal dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019, sekaligus meletakkan kerangka dasar program dan dukungan terha dap Nawacita Bidang Kedaula tan Pangan hingga 2019,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam siaran per s nya di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Berbeda dengan tahun sebe lumnya, pada Musrembangtan Nasional tahun ini turut diundang 125 Kabupaten/Kota untuk ber sama-sama membahas langkah percepatan UPSUS swasem bada padi, jagung, dan kedelai di 2015, perluasan tanam serta merancang program kegiatan pembangunan pertanian 2016 secara tepat sasaran. “Berdasarkan kunjungan kerja saya selama enam bulan terakhir ke 26 provinsi dan le bih dari 100 kabupaten, ber bagai permasalahan mendasar upaya percepatan peningka tan produksi dan swasembada padi, jagung, dan kedelai masih menjadi kendala yang dihadapi para petani kita,” ungkap Men tan Amran. Permasalahan utama swasembada padi, jagung, dan kedelai mencakup beberapa permasalahan yang terkait de ngan irigasi, pupuk, benih, alat mesin pertanian (alsintan), dan penyuluhan. “Permasalahan tersebut ter

jadi di lapangan selama berta hun-tahun dan saat ini sebagian permasalahan tersebut telah dapat kita atasi bersama dengan pelaksanaan UPSUS secara masal,” ujar Mentan Amran. Terkait dengan dampak ke giatan UPSUS percepatan swasembada padi, jagung, dan kedelai, beberapa kemajuan te lah dicapai. Pada Musim Tanam (MT) Oktober 2014-Maret 2015 telah terjadi peningkatan luas tanam padi dibandingkan MT yang sama 2013-2014. “Pada MT tersebut juga ter catat terjadi peningkatan penya luran pupuk sebesar 265 ribu ton yang mengindikasikan bah wa memang terjadi peningkatan luas tambah tanam,” jelasnya. Hingga saat ini, upaya per baikan jaringan irigasi tersier telah mencapai luasan 833 ribu hektare. Perbaikan jaringan iri gasi tersebut diharapkan ber dampak pada peningkatan IP pertanian padi. “Perbaikan jaringan irigasi 2015 seluas 2,6 juta ha melalui

dukungan APBN-P 2015 dan seluas 700 ribu hektare melalui dukungan DAK, tidak seluruh nya akan berdampak pada ta

hun ini namun sebagian akan berdampak pada peningkatan produksi di 2016,” paparnya. (KB*)

IST/KORAN BERITA

Petani Hutan Diberi Subsidi Pupuk JAKARTA, KORAN BERITA- Perum Perhutani akan memfasil itasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani desa hutan di beberapa daerah dalam kawasan hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya me ngatakan hal ini telah disepakati antara Kementerian Pertanian,

KLHK, dan Perhutani dalam men dukung kedaulatan pangan. “Sudah disepakati Kemente rian Pertanian lewat Perhutani,” katanya seusai melakukan temu wicara dengan kelompok tani hutan beberapa waktu lalu. Menurutnya, para petani hutan ini akan terus didorong untuk melakukan penanaman agrofo

restry, seperti jagung, padi, dan sebagainya. Dalam melaksanakan instruksi tersebut, Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar me ngatakan pihaknya menyiapkan areal tanam tumpang sari seluas 267.000 hektare tahun ini. Lahan tersebut tersebar di seluruh areal Perhutani di Jawa,

seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Di lahan tersebut, ucapnya, penanaman dengan jarak yang lebih luas akan terus didorong dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. Perhutani akan menyiapkan satu klaster a daptif. “Pada masa lalu penggunaan jarak tanam biasanya 2x3 meter

atau 3x3 m. Sekarang yang jauh lebih lebar, misal 6x2 m,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Mustoha menyarankan kepada para petani desa hutan untuk segera mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada Kesatuan Pe ngelolaan Hutan (KPH) di seki tarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan KLHK Tachrir Fathoni mengatakan ren cana ini menyusul. Adanya kebijakan pemberian pupuk bersubsidi yang mulai ta hun ini berlaku pula untuk petani yang tidak hanya memiliki lahan. (net/ads)