RABU, 11 MARET 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Kemendagri Tidak Akui 4 Kecamatan di Nisel
DPRDSU Kecewa MEDAN, MANDIRI Anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu, SH mengungkapkan kekecewaanya terhadap Pempropsu dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang tidak mengakui keberadaan 4 Kecamatan di Kabupaten Nisel, sehingga sangat menggangu dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, baik pengalokasian anggaran maupun adminsitrasi pemerintahan.
Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi diabdikan bersama dengan Deputy Director of Collaboration Kemenristek Dikti Purwanto Subroto, Attache For Education and Culture in Paris Surya Rosa Putra, Prof Dr dr Syahril Pasaribu Rektor USU, Rektor Institut Teknologi Bandung Prof Kadarsah Suryadi, Pembantu Rektor IV USU Prof Ningrum Natasa Sirait dan Para Peserta JWG Indonesia –France Coorppration in Higher Education and Research. foto mandiri/adi s wasgo
Prancis Inginkan 3000 Mahasiswa Indonesia MEDAN, MANDIRI Sebanyak 1.550 orang mahasiswa asal Indonesia, termasuk Kota Medan saat ini tengah menimba ilmu di Prancis. Jumlah ini dinilai masih kurang, sebab pemerintah Prancis telah menargetkan 3.000 orang mahasiswa asal Indonesia untuk belajar disana. Untuk memenuhi target itulah, Prancis terus menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Indonesia. Salah satunya melalui The Journal Working Group ( JWG) IndonesiaFrance Cooperation in Higler Education and Research. Demikian diungkapkan Chancelor Of Cooperation and Culture Prancis, Bertrand De
Hartingh pada saat acara jamuan malam malam peserta 7 Th JWG Indonesiam - France Cooperation in Higher Education and Research Tahun 2015 bersama Wali Kota Medan DrsH T Dzulmi Eldin S MSi di rumah dinas Wali Kota Jalan Sudirman, Senin (9/3). Bertrand menjelaskan, kerja sama dengan universitas di Indonesia, salah satunya dengan Universitas Sumatera Utara dengan universitas yang ada di Prancis selama ini sudah berjalan dengan baik. Dia berharap kerjasama ini terus berkembang, termasuk dengan universitas lainnya di Indonesia.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Poldasu Dinilai 'Tutup Mata' Tangani Laporan
Belasan Orang yang Gagal Berangkat Umroh Datangi Mapoldasu MEDAN, MANDIRI Direktur PT Eka Berkah Wisata Eka Yulianti Putri dan Muhammad Toyib, perwakilan PT Pesona Mekkah bersama belasan orang yang gagal berangkat menunaikan ibadah umroh, mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Selasa (10/3) siang. Sambil bertakbir dan menangis, belasan orang berbusana Muslim itu, meminta bertemu dengan Wakil Direktur Ditreskrimum Poldasu, AKBP Wawan Munawar, untuk menanyakan perkembangan laporan mereka yang tertuang
dalam laporan nomor STTLP/ 031/I/2015/SPKT III dan STTLP/841/VII/2014/SPKT III. "Kenapa Poldasu menutup mata pada laporan kami. Alasannya apa, beri tahu lah kami," ungkap Eka Yulianti Putri, begitu tiba di dalam gedung Ditreskrimum Poldasu. Seketika, sejumlah petugas yang ada di sana terlihat berdiri, begitu melihat keramaian oleh belasan orang yang gagal berangkat umroh itu. Setelah mendengar keinginan belasan orang itu untuk betemu Wadir Ditreskrimum Poldasu, terlihat seorang petugas memasu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Bisa sampai ke daerah pecahannya...
IMSAKIYAH
Minum air lebih dari 2 gelas di malam hari dapat sebabkan tidur tidak nyenyak
“Sejak terjadinya pemekaran di 18 Kecamatan Kabupaten Nisel pada tahun 2012 lalu. Mendagri mengeluarkan persetujuan pemekaran terhadap 13 kecamatan lagi, sehingga kecamatan di kabupaten itu menjadi 31. Tapi ada 4 kecamatan lagi yang diusulkan Pemkab Nisel, sampai sekarang tidak dikeluarkan Kemendagri kode wilayahnya, sehingga tidak jelas statusnya,” ujar Fajar Waruwu kepada wartawan, Selasa (10/3) di DPRD Sumut seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan Asisten I Pempropsu. Tapi dalam struktur kepemerintahan serta perangkat pemerintah lainnya, tandas anggota dewan Dapil Kepulauan Nias itu, baik Camat maupun pejabat lainnya di
empat kecamatan itu (yakni Kecamatan Onolalu, Kecamatan Uluidano Tae, Kecamatan Idano Tae dan Kecamatan Luaha Gundre Maenamolo) sudah diangkat oleh Bupati
Nisel berdasarkan Perda No8/ 2012. “Belum dikeluarkannya kode wilayah di empat kecamatan itu oleh Kemendagri, sangat menganggu penyelenggaraan pemerintahan, baik pengalokasian anggaran maupun administrasi kepemerintahan. Disini kita harapkan Kemendagri segera menyahutinya, sebab Bupati maupun DPRD Nisel sudah menyetujui dan mengeluarkan Perdanya,” tandas Fajar. Selain itu, tandas Wakil Sekretaris FP Gerindra itu, Pemkab Nisel sangat kesulitan dalam menetapkan Perda tentang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Pansus Ranperda TKA Targetkan Pembahasan 3 Bulan MEDAN.MANDIRI Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) menargetkan pembahasan dalam 3 bulan ini. Pasalnya, ranperda yang sudah diajukan Dinas Sosial Tenaga Kerja pada DPRD Medan masa bakti 2009-2014 itu harus segera dirampungkan mengingat banyaknya TKA yang masuk ke Medan tanpa izin dan retribusi yang jelas. Rapat yang dipimpin Hendrik Halomoan Sitompul itu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
DPD Golkar Sumut Tidak Masalahkan Ketum DPP Partai Golkar MEDAN, MANDIRI Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H Ajib Shah ,SSos menegaskan tidak mempermasalahkan siapapun yang menjadi Ketua Umum DPP Golkar.Ajib Shah juga tidak keberatan jika kepemimpinan DPP Partai Golkar melakukan 'perombakan' penunjukkan jabatan pelaksana ketua di tingkat provinsi. "Sebab dalam berorganisasi ini kita hanya mengedepankan tiga hal yakni cinta terhadap Partai Glkar, loyal kepada pimpinan dan patuh terhadap keputusan pemerintah. Jadi tidak persoalan siapapun nantinya pimpinan kita akan samikna wa atokna dan tetap dalam garis Partai Golkar,"kata Ajib Shah menjawab pertan-
yaan wartawan menyikapi pasca keluarnya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Ajib Shah berharap pasca keluarnya keputusan Menkum HAM yang mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono, jangan sampai menjadi perpecahan Golkar di Sumut. "Kita ingin Partai Golkar ini tetap berjalan dan tidak pecah meski pimpinannya bergtanti,"tegasnya. Maka dari itu, jelas Ajib Shah, pihaknya tidak mempersoalkan jika nantinya pergantian pimpinan Golkar di pusat tu-
rut melaksanakan pelaksana ketua Golkar Sumut. "Sekali lagi kita tidak ada persoalan jika hal itu terjadi (pelaksana ketua-red).Sebab kita tidak gila jabatan,"tegasnya. Untuk itu, Ajib Shah mengaku menyerahkan sepenuhnya siapa pun yang mau ditunjuk sebagai pelaksana di Sumut. Namun Ajib Shah berharap pihak Agung Laksono yang sudah resmi diakui sebagai Ketua Umum Golkar, agar mengundang seluruh DPD tingkat provinsi demi mengantisipasi terjadinya perpecahan Golkar di daerah. "Sebab jika diundang pihak Agung maka kita akan hadir, yang semata-mata membicarakan kelangsungan Golkar khususnya di Sumatera
Hari ini, Gubsu Lantik 4 Direksi PDAM Tirtanadi MEDAN, MANDIRI Hasil seleksi calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) yang sudah diserahkan Tim Seleksi dari USU dan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi kepada Gubernur Sumatera Utara, dari sembilan nama yang dianggap layak sebagai Direksi PDAM Tirtanadi, hari ini, Rabu (11/3). Menurut informasi di kantor Gubsu, Selasa (10/3) direncanakan akan dilantik oleh
Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pudjonugroho, setelah ditetapkan empat nama menjadi Direksi PDAM Tirtanadi. Dari sembilan nama yang lolos seleksi dan diserahkan ke Gubernur Sumatera Utara, beberapa hari lalu yakni, Abdi Sucipto, Arif Haryadian, Delviyandri Tanjung, Heri Batanghari, Jhon Pariaman Saragih, Sutedi Raharjo, Tamsil Lubis, Zainal Abidin Siregar dan Zulkifli Lubis. Gubsu Sudah menetapkan 4
nama menjadi Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, masing-masing, Arif Haryadian, Delviyandri Tanjung, Heri Batanghari, dan Sutedi Raharjo. Informasi yang diperoleh, ke-empat Direksi PDAM Tirtanadi itu masing-masing, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo, Direktur Limbah Ir Delviyandri Tanjung, Direktur Administrasi
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Utara.Sehingga nantinya tidak ada kader yang merasa disakiti dan dicampakkan yang sebelumnya sudah capek-capek berjuang dan membesarkan partai ini,"sebutnya. Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono."Setelah kita mendapat keputusan yang diajukan tentang Mahkamah Partai. Setelah mempelajari, mendalami, putusan Mahkamah Partai kami memutuskan seperti amar Mahkamah Partai untuk
mengabulkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Lakosno jadi selektif, tidak secara total," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jakarta, Selasa. Menurut Yasonna, putusan tersebut sudah berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Partai Politik pasal 32 ayat 5 UU No 2 tahun 2011 sebagaimana perubahan UU No 2 tahun 2008 tentang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Leo Nababan: Saya Sah Secara De Fakto dan De Jure MEDAN, MANDIRI Ketua DPP Golkar Bidang Komunikasi dan Penggalangan Opini, Leo Nababan mengakui setelah keluarkan SK Menkumham soal kepengurusan Golkar versi Agung Laksono, maka dirinya sah secara de facto dan de jure sebagai pimpinan DPD Golkar Sumut. Melalui sambungan telepon, Leo yang diangkat sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut oleh Agung Laksoni ini menjelaskan, dirinya pun hari itu sudah menandatangani surat, yang isinya mengundang kepada seluruh anggota fraksi tingkat I DPRD Sumut untuk bersilaturahmi di DPP Golkar. "Dua minggu lalu ketika keluar SK saya dari Pak Agung Laksono, itu saya anggap de jure, dan ketika keluar dari Menkum
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Ketua DPRDSU :
Harapkan Hak Interpelasi Berjalan Elegan, Tidak “Transaksional” MEDAN, MANDIRI Lima Fraksi DPRD Sumut (FP Demokrat, FP Gerindra, FP Hanura, FP Nasdem dan F-PKB) yang merupakan penggagas hak interpelasi terhadap Gubsu H Gatot Pujonugroho, ST, menyerahkan materi/berkas pengajuan hak interpelasi kepada pimpinan dewan, untuk selanjutnya dibahas di Banmus (Badan musyawarah) sekaligus dijadualkan paripiurnanya. Penyerahakn materi/berkas usulan hak interpelasi ini disampaikan Ketua FP Gerindra DPRD Sumut Ir Yantoni Purba, MM didampingi Jenny RL Brutu (FP Demokrat), Ketua F-PKB (Persatuan Keadilan Bangsa) Robi Agusman Harahap, Sekretaris FP Hanura Robby Anangga, Sekretaris FP Nasdem Jubel Tambunan, SE kepada Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah, SSos didamp-
ingi Wakil Ketua H Zulkifli Efendy Siregar, MSc, Selasa (10/3) di DPRD Sumut. “Materi hak interpelasi ini sudah kami terima. Ini bukan barang haram yang perlu ditakuti. Kami pimpinan dewan secepatnya akan membahasnya dan diharapkan kepada fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif bisa memberi masukan, agar substansi yang akan diinterpelasi nantinya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ajib Shah. Ditegaskan Ajib Shah, pimpinan dewan tidak pernah ada niat menghalang-halangi pengajuan hak interpelasi, sepanjang substansi permasalahannya jelas, sebab paripurna interpelasi ini tidak sama dengan rapat dengar pendapat yang bebas mengajukan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Pimpinan Fraksi penggagas hak interpelasi terhadap Gubsu H Gatot Pujonugroho, ST melalui Ketua FP Gerindra Ir Yantoni Purba, MM menyerahkan materi hak interpelasi kepada Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah didampingi Wakil Ketua H Zulkifli Effendi Siregar, MSc. (Foto Mandiri/Yoko SC).