RABU, 13 MEI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Pertaruhan SBY dan Demokrat JAKARTA, MANDIRI Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikannya setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa di Bali 2013, menjadi potret bahwa partai ini belum kuat meneguhkan diri sebagai partai modern. Partai Demokrat (PD) masih berkutat dan berporos kepada figur SBY. Menguatnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai figur utama tidak lepas dari besarnya peran Presiden ke-6 Republik Indonesia ini di partai berlambang segitiga emas tersebut. Lihat saja sebelum terpilih sebagai Ketua Umum, SBY sudah merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Padahal, jika merujuk pernyataan SBY soal partai modern, sentralisasi kekuasaan pada satu sosok bertentangan dengan prinsip sistem partai politik modern. Dalam pendekatan ilmu politik, partai politik modern dibangun berdasarkan sistem organisasi yang kuat dan modern, memberlakukan merit sistem
MENANAM PADI: Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melakukan penanaman perdana benih padi di areal persawahan lebih kurang 5 hektar di Jalan Harmonika, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Selasa (12/5). foto mandiri/adi s wasgo
Walikota Tanam Benih Padi
Dukung Swasembada Pangan di Medan Selayang MEDAN, MANDIRI Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi melakukan penanaman perdana benih padi di areal persawahan Jalan Harmonika, Kelurahan PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang, Selasa (12/5). Penanaman benih padi yang dilakukan di lahan seluas lebih kurang 5 hektar ini dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kecamatan Medan Selayang, termasuk menyokong swasembada pangan di Kota Medan. Diharapkan Wali Kota, benih padi yang ditanam akan menjadi cikal bakal swasembada beras di Kecamatan Medan
Selayang. Eldin yakin jika semua secara kolektif mampu menggerakkan diri sendiri dari lini tekecil dengan berupaya menanam bahan makanan sendiri,maka swasembada pangan dapat terealisasi. Di samping itu mantan Sekda kota Medan ini bepesan kepada berbagai elemen yang terlibat dalam mendukung swasembada di Kecamatan Medan Selayang, agar melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam pelaksanaannya, terutama para petani. Sebab, mereka memiliki pengalaman bercocok tanam,
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Dapat Jaminan Walikota Medan
Kadis Perindag Tersangka Kasus Korupsi Pasar Kapuas Tak Ditahan BEL AWAN, MANDIRI BELA Walikota Medan Dzulmi Eldin, jamin penangguhan penahanan kasus korupsi revitalisasi Pasar Kapuas di Belawan, terhadap tersangka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Perindag) Medan, Syarizal Arif. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belawan, M.Syarifuddin SH MH menyampaikan kepada sejumlah wartawan di Belawan, seusai pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi revital-
isasi Pasar Kapuas di Belawan, Selasa (12/5). Dikatakannya, hasil pemeriksaan masih belum mendalam dan akan dilanjutkan dua atau tiga hari lagi, pihak Kejari Belawan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Syahrizal Arif, karena masih ada lanjutan untuk memperdalam lagi serta akan melaukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi lagi. Tidak ditahannya tersangka
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Alamak... PNS apa preman pasar tu...
Rumah sakit menggunakan belatung untuk membersihkan luka ketika antibiotik tidak ampuh lagi.
dalam proses politik di internal partai, serta bersifat egaliter dan terbuka. Partai politik yang modern menghindarkan diri dari gejala oligarki. Jika merujuk pendekatan tersebut, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa sistem keorganisasian PD lebih banyak dalam bayang-bayang sosok SBY. Jajak pendapat Kompas mencatat lebih dari 70 persen responden menilai partai ini tidak bisa dilepaskan dari figur SBY. Penilaian ini disampaikan baik oleh responden pemilih PD maupun yang bukan pemilih PD. Responden pemilih PD tidak saja melihat sulitnya melepaskan figur SBY dari partai, namun juga memandang be
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Pilkada di 184 Daerah Terancam Ditunda JAKAR TA, MANDIRI JAKART Pemilihan kepala daerah tahun 2015 akan digelar serentak di 269 daerah. Namun, Kementerian Dalam Negeri mengatakan, masih ada 184 daerah yang terancam tidak bisa mengikuti pilkada pada tahun ini karena anggarannya belum cair. "Sejauh ini dari 269 daerah, baru ada 85 daerah yang sudah tanda tangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Doddy Riyatmadji dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Selasa (12/5/2015). Dengan demikian, ada 184 daerah yang belum meneken NPHD atau belum punya anggaran untuk menggelar pilkada. Doddy menjelaskan, salah satu masalahnya adalah karena belum ada kesepakatan antara KPU dan pemerintah daerah setempat tentang jumlah anggaran. Berdasarkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada, jika anggaran pilkada itu belum cair sampai dengan pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara
(PPS) pada 18 Mei, maka tahapan pilkada di daerah itu akan ditunda. "Kalau ditunda, persoalannya kapan? Kalau 2017 lama," ujar Doddy. Ia mendorong agar Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri memantau semua pemda untuk memastikan anggaran daerah cair sebelum 18 Mei. Itu dilakukan agar tidak ada daerah yang menunda pelaksanaan pilkada. Tak Tepat Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edi menolak rencana revisi undang-undang
RDP Lintas K omisi A-B Komisi dengan PT A CK B atal ACK Batal
tentang pemilihan kepala daerah untuk mengakomodasi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan mengikuti pilkada serentak. Lukman menilai bahwa revisi UU Pilkada ini dilakukan di waktu yang tidak tepat. "Timing-nya belum tepat, apalagi kalau hanya merevisi satu pasal berkaitan konflik partai. Apa yang diatur dalam UU parpol sudah bisa dioperasionalkan untuk atasi konflik partai di bawah," kata Lukman Edy dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015). Lukman menjelaskan, dalam UU Pilkada memang ada beberapa hal yang perlu direvisi,
terutama berkaitan konflik partai. UU Pilkada maupun UU Parpol tidak mengantisipasi kepengurusan partai yang berhak ikut pilkada ketika surat keputusan Kementerian Hukum dan Ham masih dalam gugatan gugatan pengadilan. "Revisi itu keniscayaan, tapi timing-nya tidak saat ini. Timing revisi UU Pilkada setelah 9 Desember (pemungutan suara pilkada serentak 2015)," ujar Wakil Ketua Komisi II itu. Lukman lebih setuju untuk mendesak Mahkamah Agung agar mempercepat proses peradilan Golkar dan PPP sampai inkracht. Dengan begitu, ada kepastian kepenguru
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Marlon Purba Minta Semua Pihak Jangan Provokasi Kasus Centre Point MEDAN, MANDIRI
Dirut PT Arga Citra Kharisma (ACK) Marlon Purba, SmHk meminta semua pihak agar jangan terlalu mempolitisir apalagi memprovokasi pihak-pihak tertentu untuk meruntuhkan dan meratakan bangunan Centre Point di Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur yang
saat ini sedang dalam proses hukum. “Kita menghormati hukum, mari kita tunggu proses hukum. Semua pihak kita harapkan tetap menjaga situasi kondusif serta menjauhkan statemen-statemen yang memprovokasi pihak-pihak tertentu yang tujuannya untuk memperkeruh suasana,� ujar Marlon Purba kepada wartawan, Selasa (12/5) di DPRD Sumut saat menghadiri undangan rapat dengar pendapat Komisi A dan E dengan manajemen PT ACK membahas ka-
sus Centre Point. Tapi rapat itu sendiri batal dilaksanakan, dikarenakan minimnya kehadiran anggota dewan, sehingga masyarakat Pribumi Indonesia dan PT ACK yang diundang dewan untuk hadir membahas masalah Centre Point menjadi kecewa melihat wakil rakyatnya menunda pertemuan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Marlon dalam keterangan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Mucikari Artis Belum Sentuh Unsur "Trafficking" dan ITE JAKAR TA, MANDIRI JAKART Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan terus mengembangkan tindak pidana yang dilakukan RA, mucikari artis dan model. Selain menyasar unsur menarik keuntungan dari tindakan cabul wanita, polisi juga membidik RA dengan unsur dugaan perdagangan manusia dan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Audie Latuheru mengatakan, kini penyidik baru menyangka RA dengan Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. "Polisi menerapkan pasal kepada seseorang pertama-tama adalah berdasarkan fakta perbuatannya. Itu dulu, karena berdasarkan penyelidikan dan penyidikan, dia memenuhi unsur-unsur pasal itu," ujar Audie di kompleks Mabes Polri, Selasa (12/5/2015).
Namun, Audie mengatakan bahwa proses pemeriksaan atas RA belumlah selesai. Apalagi sejak ditangkap pada 8 Mei 2015 lalu, penyidik baru memeriksa seorang saksi, yakni AA. AA merupakan salah satu dari 200 orang wanita asuhan RA yang menyediakan jasa prostitusi. AA disebut-sebut berprofesi sebagai aktris. Jika dalam pemeriksaan selanjutnya, saksi dan barang bukti mengarah ke adanya unsur perdagangan manusia dan pelanggaran ITE, Audie memastikan akan menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Sutrisno Pangaribuan memakai Batik sebelah kanan, saat memberikan keterangan, Selasa (12/5) digedung dewan merespon tindakan anarkis PNS Pemprovsu melakukan pemganiayaan terhadap pengunjukrasa beberapa hari lalu. Foto MANDIRI/Yoko SC
Terkait Eksekusi Lahan Register 40
Dewan Kecam Tindakan Brutal PNS Pemprov Sumut MEDAN, MANDIRI Anggota Komisi A, DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Selasa (12/5) sangat mengecam tindakan brutal yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat merespon aksi unjukrasa terkait rencana eksekusi lahan register 40 di Kabupaten Paluta. "Tidak boleh ada apratur pemerintah yang melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan yang mengkritik institusinya. Mereka kan pelayan masyarakat, tetapi mengapa harus melakukan penyiksaan yang disengaja dilakukan di
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
PENGUMUMAN Berhubung hari Kamis 14 Mei 2015 peringatan Kenaikan Isa Al Masih merupakan libur nasional, maka Harian Mandiri tidak terbit, dan terbit kembali hari Senin 18 Mei 2015. Pemimpin Perusahaan