SELASA, 14 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Abaikan Putusan Sela
Agung Melanggar Hukum MEDAN, MANDIRI Salah satu pendiri Partai Golkar Sumut, Dr (Phil) Raja Dharma Indra Siregar menyatakan sangat kecewa dan galau melihat Partai Golkar saat ini. Kekecewaan itu dipicu akibat Agung Langsono mengabaikan putusan sela dari hasil Sidang PTUN Jakarta, dengan memecah partai Golkar sampai ke daerah.
Raja Dharma Indra Siregar saat konfrensi pers bersama sejumlah wartawan di RM Family Medan, Senin (13/4) sembari menunjukkan bukti keputusan sela PTUN terkait pelanggaran yang dilakukan Agung Laksono, sesuai keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Foto MANDIRI/YOKO SC
“Selain itu, kekecewaan terkait dengan adanya pihak yang melanggar hukum. Berbicara masalah melanggar hukum yakni pihak Agung Laksono sesuai dengan keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seharusnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan kerpartaian,” ucapnya sembari menunjukkan bukti keputusan sela PTUN. Perpecahan Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang merupakan ketua Umum Partai Golkar hasil munas Bali dan Agung Laksono ketua Partai Golkar hasil munas Ancol harus diselesaikan. Caranya, keduanya harus rukun kembali dan kembali ke khitta Golkar yang sebenarn-
ya. “Sebagai salah satu pendiri Golkar Sumut, saya sangat kecewa. Melihat Golkar yang saya dirikan begini keadaannya sekarang,” kata Dharma Indra Siregar kepada wartawan saat
menggelar konferensi pers di rumah makan Famili Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (13/4). Berbicara sebagai Tri Karya, Dharma Indra Siregar mengaku sangat kecewa bukan kepada Golkarnya tetapi orangorang yang ada di dalamnya. Dia juga menuding Agung Laksono dan ARB bukanlah pemilik Golkar. “Kalau keduanya tidak mau bertemu. Mau jadi apa Golkar,” katanya. Selain itu, kekecewaan terkait dengan adanya pihak yang melanggar hukum. “Berbicara masalah melanggar hukum
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
27 Loyalis Agung Laksono Dirotasi di DPR JAKAR TA, MANDIRI JAKART Sebanyak 27 loyalis Agung Laksono dirotasi ke komisi lain di DPR. Rotasi ini dilakukan melalui surat pemberitahuan rotasi tertanggal 9 April 2015 yang ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Keduanya adalah loyalis Abur
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Kementerian Lingkungan Hidup Harus Tegas Tentang Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015
Tutup Perusahaan Pencemaran Lingkungan
MEDAN, MANDIRI Komisi D DPRD Sumut mendesak BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sumut untuk segera melakukan Sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan, untuk mengetahui secara langsung perusahaan mana saja yang masih “membandel” dan melakukan pencemaran. Desakan itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Ir Astrayuda Bangun kepada wartawan, Senin (13/ 4) di DPRD Sumut seusai menerima pengaduan masyarakat, bahwa masih banyak perusahaan besar
penghasil limbah berbahaya belum memiliki IPAL (instalasi pengolahan air limbah), sehingga secara nyata melakukan pencemaran lingkungan. “Salah satu yang menjadi concern Komisi D saat ini, menertibkan perusahaan-perusahaan penghasil limbah yang belum memiliki IPAL. Hal ini sejalan dengan RPJMD (Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah) Pempropsu, untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan,” tandas Astrayuda Bangun. Berkaitan dengan itu, ujar politisi dari FP Gerindra ini, Komisi D mendesak Pemprop
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Tahanan Anak Tanjung Gusta Gagal Ikut UN MEDAN, MANDIRI Seorang siswa bernama Josua Fridholin Simbolon (19) gagal mengikuti Ujian Nasional di Lapas Kelas II Anak Tanjung Gusta, Senin (13/4/2015). Siswa SMK Negeri 12 Medan jurusan Nautika ini terpaksa menunggu ujian susulan, karena tidak adanya pengawas ujian. Warga Kompleks IDI Simalingkar B ini merupakan tahanan titipan Polsek Deli Tua karena terlibat kasus narkotika. "Josua batal mengikuti Ujian Nasional disebabkan kurangnya pengawas di sekolah mereka. Sehingga siswa ini akan diikutkan pada UN susulan pada 20 April mendatang," kata Kasi Bimbingan Napi Anak Didik Lapas Kelas II Anak Tanjung Gusta, Sahduriman. Josua diringkus polisi di Kolam Jaka Simalingkar B pada 20 Februari lalu. Dia diringkus dengan barang bukti 0,2 gram
sabu-sabu. Pada 17 Maret lalu, pihak Polsek Deli Tua menitipkannya di Lapas Kelas II Anak Tanjung Gusta. Sementara, Josua sudah menunggu di salah satu ruang belajar Lapas sejak pagi. Dia mengenakan seragam sekolah lengkap. Sekitar pukul 10.30 WIB, dia mendapat kepastian tidak dapat mengikuti ujian pada hari ini, karena kurangnya pengawas di sekolah mereka. Sebelumnya, Josua sempat bingung karena dia belum mendapat pemberitahuan dari sekolah mengenai UN. Belum adanya pemberitahuan dan nomor ujian ini cukup mengherankan, karena dia sudah sempat mengikuti UAS di Lapas. "Saya belum dapat nomor ujian dan jadwal ujian. Tapi saya siap saja ujian mata pelajaran apa saja. Kabarnya hari ini Bahasa Indonesia," ucapnya. hmt
Alamak... Kalo sudah tak percayo, mau dibawo kemana perahu kita...
IMSAKIYAH
Direktur Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga, mengklaim sengatan lebah mampu membunuh virus HIV dalam tubuh pasien
Jokowi dan JK Pecah Kongsi? JAKAR TA, MANDIRI JAKART Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan secara tidak langsung menyiratkan Presiden Joko Widodo merasa tidak puas dengan kinerja Wakil dan menteri di Kabinet Kerja. Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan, tugas melakukan koordinasi kelembagaan, termasuk membawahi kementerian seharusnya bisa dilaksanakan oleh Wakil Presiden, sehingga tidak perlu tugas diberikan kepada Kepala Staf Kepresidenan. "Yang jadi isu utama, apakah Presiden tidak merasa cukup dilayani Wapres dan menteri. Kalau ini benar-benar terjadi, ini berbahaya, rumah tangga pemerintah bisa goyah. Ini
masalah serius," ujar Irman dalam diskusi Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/4). Irman mengatakan, hal itu bisa memunculkan kesan ada keretakan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Perpres tersebut juga memunculkan kesan bahwa Presiden tidak cukup dilayani oleh Wakil Presiden dan jajaran Menterinya. Padahal papar Irman, alat bantu konstitusional yang disiapkan dalam Undang-undang sudah banyak dan siapa membantu kinerja presiden. Menurut Irman, Perpres yang memberikan kewenagan bagi Kepala Staf Kepresidenan tersebut perlu dikaji ulang. Irman menilai, Perpres tersebut
sebaiknya diuji ke Mahkamah Agung, untuk menentukan apakah pembentukannya justru tidak sesuai dengan konstitusi. "Wajar kalau penerbitan Perpres ini menimbulkan pertanyaan. Memang Jokowi tidak percaya lagi sama Wakil Presiden?" pungkasnya. Diketahui, melalui Perpres tersebut Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Pandjaitan memiliki kewenangan di antaranya, melaksanakan pengedalian dalam rangka memastikan program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi presiden. Kemudian, melakukan penyelesaian masalah secara komprehensif terhadap pro-
gram-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Selain itu, percepatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional. Bakal Digugat
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden akan digugat ke Mahkamah Agung. Permohonan uji materi akan diajukan karena Perpres tersebut dianggap menyalahi aturan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
PILKADA 2015
Dzulmi Eldin Daftar ke PAN, Nasdem dan Demokrat MEDAN, MANDIRI Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi semakin memperlihatkan niatnya untuk maju kembali di Pilkada Kota Medan 2015. Hal ini ditandai dengan pendaftaran yang dilakukannya ke Kantor DPD PAN Kota Medan di Jalan Brigjend
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Jangan Sampai Masyarakat Bertindak Sendiri
Tertibkan Kafe “Remang-remang” MEDAN, MANDIRI Sekretaris FP Demokrat yang juga anggota DPRD Sumut Dapil (daerah pemilihan) IX Wilayah Tapanuli Sopar Siburian, SH MH mendesak Pemkab Humbahas (Humbang Hasundutan) bersama aparat penegak hukum untuk segera menertibkan “kafe remang-remang” tanpa izin yang menyediakan minuman keras dan wanita malam, karena keberadaannya sangat meresahkan masyarakat. “Pemkab Humbahas bersama aparat Kepolisian harus bertindak tegas dengan sesegera mungkin menutup operasional kafe remang-remang
yang tidak memiliki izin tersebut. Apalagi keberadaannya sudah melanggar norma-norma hukum, adat dan agama, karena menyediakan minuman keras dan wanita malam,” tandas Sopar Siburian kepada wartawan, Senin (13/4) di DPRD Sumut. Ditambahkan Sopar, sangat tidak pantas sejumlah kafe remang-remang dibiarkan terus beroperasi di daerah pemukiman warga dan berdekatan dengan rumah ibadah di daerah Humbahas yang dikenal dengan daerah yang masih kental dengan adat, budaya dan agama. Apalagi hingarbingarnya music bersama
cekikikan wanita malam berlangsung hingga tengah malam. “Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Pemkab bersama instansi terkait tidak menutupnya. Padahal masyarakat sudah berulangkali menuntut agar operasional café remang-remang tersebut segera dihentikan operasionalnya. Ini manjadi warning bagi Pemkab dan aparat penegak hukum, jangan sampai masyarakat menilai Pemkab sudah ada “main mata” dengan pengusaha café,” tandas Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu.
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
A.Rifai Balon Walikota Tanjungbalai Zaharuddin Sinaga SE, Kembalkan Formulir Mendaftar ke DPD PPP diteria Ketua DPD PPP Kota Tanjungbalai M Yusup SH,
Zaharuddin Sinaga SE Daftar ke PPP TANJUNGBALAI, MANDIRI Zaharuddin Sinaga SE, balon walikota Tanjungbalai 20162020 untuk menata Tanjungbalai menuju Kota Tanjungbalai adalah Kota Religi,bersejarah dan pintu masuk jalur lintas perairan perdanggan internasional kekayaan alam hasil ba
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Anggota DPRDSU Desak Walikota
Tertibkan Ternak Babi di Jalan Pendidikan Medan MEDAN, MANDIRI Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 1 Kota Medan, HM.Hanafiah Harahap, SH meminta Camat Medan Area segera menertibkan sejumlah ternak babi di kawasan jalan Pendidikan Kelurahan Binjai dan Tegal Sari II dan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area. Sebab, keberadaan ternaka babi tersebut telah meresahkan masyarakat sekitar. "Kita minta Camat Medan Area segera bertindak menyikapi keluhan masyarakat sekitar ternak babi tersebut. Sebab, jika dibiarkan jelas akan meresahkan dan mengganggu kesehatan masyarakat akibat bau dari kotoran ternak babi tersebut,"kata Hanafiah Harahap kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Med-
an, Senin. Hanafiah Harahap mengemukakan itu menyikapi keluhan dan laporan masyarakat di Jalan Pendidikan Ujung dan Jalan Seto Kecamatan Medan Area, yang memprotes keberadaan ternak babi di sekitar pemukiman warga.Ternak babi yang dipelihara sejumlah warga tersebut berada di permukiman warga dalam jumlah yang sangat banyak. Seorang warga Jalan Seto mengaku bernama Dedi Harahap mengatakan, kotoran babi mengeluarkan aroma busuk dan sangat mengganggu warga sekitar dalam beristirahat hingga beribadah.Beberapa warga sudah menandatangani surat penolakan dan bersurat ke pihak kecamatan hingga Walikota Medan, na
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
ilustrasi. foto mandiri/dok