SELASA, 14 JULI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Kantor OC Kaligis Juga Digeledah KPK
Dipanggil KPK, Keberadaan Gubsu tak Diketahui MEDAN, MANDIRI Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dipanggil KPK terkait kasus tangkap tangan dan dugaan suap ke sejumlah hakim PTUN Medan. Keberadaan Gatot hingga kemarin sore belum diketahui.
MUDIK GRATIS DENGAN KAPAL PERANG Para pemudik yang mengikuti mudik gratis dengan KRI Banda Aceh gelombang kedua diberangkatkan di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/7). Para pemudik tampak beristirahat di KRI Banda Aceh dengan beralaskan terpal.
Gubsu Diminta Pertimbangkan Jabatan Diah Retno MEDAN, MANDIRI Ketua Divisi Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia Untuk Transpansi Anggaran (FITRA) Sumut, Irvan Hamdani Hasibuan meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pudjo Nugroho untuk mempertimbangkan jabatan yang dipegang dr Diah Retno W Ningtyas sebagai Plt Direktur RS Haji Medan. Bahkan, Gubsu diminta untuk tidak mendefenitifkan oknum Plt Direktur RS Haji Medan tersebut sebagai Direktur RS Haji Medan. Pasalnya, sejak 'ditangan' dr Diah Retno W Ningtyas rumah sakit umat Islam menuai sejumlah per-
soalan, diantaranya dugaan penyimpangan dana insentifikasi karyawan RS Haji Medan yang mencapai ratusan juta rupiah. "Selain indikasi penyimpangan dana remunerasi karyawan tahun 2014, banyak juga persoalan ketidakberesan sejumlah proyek infrastruktur dan alat-alat kesehatan, sehingga ini menjadi sebuah bukti yang menjadi pertimbangan Gubsu agar tidak mendefenitifkan dr Diah Retno tersebut sebagai Direktur efenitif," kata Irvan menjawab wartawan, Senin (13/7), di Medan. Irfan menyebutkan, adanya
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Eksekusi Lahan Register 40 Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945 MEDAN, MANDIRI Ketua Apkasindo (Assosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Sumut A Rianto Gunari, BSc berharap kepada Presiden Jokowi agar membuka hati untuk menyelesaikan persoalan Register 40 Kabupaten Palas (Padang Lawas) dan Paluta (Padang Lawas Utara) yang melibatkan 47 perusahaan dengan “win win solution”, demi kenyamanan berinvestasi sekaligus menghindari keresahan masyarakat yang ber-
mukin di kawasan itu. “Persoalan register 40 sudah puluhan tahun tidak selesai-selesai. Bahkan dinilai tidak satu pun institusi pemerintah memberikan solusi terbaiknya. Hal inilah menimbulkan keprihatinan bagi para pengusaha dan kelangsungan hidup perekonomian masyarakat yang berada di kawasan itu, sehingga besar harapan kita agar persoalan ini menjadi perhatian Presiden,”
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Mungkin karena mati lampu saja itu, Wak. Makanya gelap...
Jantung kita berdetak sekitar 100 ribu kali per hari atau memompa setara dengan 2000 galon darah per hari.
DPRDSU Akan Panggil Gubsu untuk Klarifikasi MEDAN, MANDIRI Anggota Komisi A DPRD Sumut, Dr Januari Siregar, SH, MHum menegaskan, sangat kental ada keterlibatan Pemprovsu dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi sangat lekat keterkaitan dan imbasnya juga ke Pemprovsu. Apalagi, sumber perkara datangnya dari adanya panggilan-panggilan yang dilakukan banyak orang yang
merupakan pegawai Pemprovsu berkenaan dengan DBD, dan DBH,” kata Januari Siregar saat dimintai komentarnya di ruangnya, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (13/7). Dia menduga terkait dana yang digunakan untuk penyuapan tidak jauh merupakan dana dari Pemprovsu. ìSangat tidak memungkinkan dana pribadi digunakan untuk hal tersebut,î ucapnya. Saat ditanya apakah ada ket-
erlibatan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho? Politisi PKPI ini mengaku sangat kental. “Apa mungkin Ahmad Fuad dalam posisinya sebagai Kepala Biro Keuangan Pemprovsu mengajukan gugatan tanpa mengetahui gubernur? Apa mungkin Ahmad Fuad mengeluarkan uang untuk membayar pengacara kita bilang tanpa sepengetahuan gubernur? Apa mungkin Fuad atau gubernur
"Saya tak tahu keberadaan Pak Gubernur, jadwalnya kosong hari ini," kata Kepala Sub Bagian Humas Pimpinan Pemprov Sumut Harvina Zuhra kepada wartawan, Senin (13/7). Sementara pantauan di ruang kerja Gatot yang digeledah KPK Sabtu (11/7) lalu, tampak tak ada kegiatan. Kantor yang terletak di lantai 10 Gedung Pemprov Sumut di Jalan Diponegoro, Medan, itu dijaga dua personel Satpol PP. Mereka duduk didepan pos yang sudah disediakan. "Saya tak tahu pak Gubernur di mana, tadi pagi hingga kini Pak Gubernur tak ada di ruangan, saya hanya menjaga keamanan," terang salah seorang petugas Satpol PP yang berjaga di depan ruangan Gubernur Sumut. Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Gatot. Sejak Sabtu (11/7) lalu, tim penyidik KPK memang melakukan serangkaian penggeledahan di
Medan. Tempat yang digeledah antara lain Kantor PTUN Medan, rumah panitera PTUN Syamsir Yusfan dan rumah dinas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto. Dari rumah panitera, penyidik KPK menyita uang sebesar USD 700. Rangkaian penggeledahan kemudian ditutup di kantor Gubernur Sumatera Utara. Penyidik menggeledah kantor Gatot Pujo Nugroho sejak malam hingga Minggu dini hari. Selain ruang kerja gubernur, penyidik juga menggeledah kantor biro keuangan Pemprov Sumatera Utara. Kabar akan diperiksanya Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho cukup santer di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/7). Bahkan, di beberapa sudut ruangan, kabar ini terus menggelinding hangat,
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Sudah Dicegah ke Luar Negeri
KPK sudah men girimkan sur at per min cegah untuk Gub taa n ernur Sumatera Uta ra Gat Pujo Nugroho dan ot gacara OC Kaligis pendala penyidikan perkara m aan korupsi sua dugp majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. "Se tah u say a Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3 ada 2 nam a itu (Ga tot Puj o Gatot Pujo Nugroho Nu gro ho dan Kaligis), kami mem OC kaitan antara law kan pendalaman erluyer keteratas pem beri kuasa dan Kuasa," kata pela penerimaa ksan to Seno Adji di Jaka a tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanrta, Gatot selaku Gub Senin. ernur Sumut pemberi kuasa kepada M Yagari diketahui merupakan laku pengacara Bhastara alias Ger dala ry sedana bantuan sosi m perkara dugaan penyala hgunaan al Pemerintah Pro vinsi Sumatera BKD dari Fraksi PDI Per- tahun 2012, 2013 dan Utara 2014. "Ka juangan, Baskami Ginting rena logika dan fakta sementara, menjawab wartawan di agak tidak mungk in gedung dewan Jalan Lan jut kkee Hal 111 Imam Bonjol Medan. 1 KKol ol 1 Baskami Ginting mengemukakan itu menyikapi pemberitaan sejumlah media menyebutkan bahwa kalangan Anggota Komisi C DPRDSU menggelar rapat tertutup di Kantor Gubsu, Sabtu (11/7)
Dilakukan Malam-malam di Kantor Gubsu
BKD Telusur apat elusurii 'R 'Rapat Gelap' K omisi C Komisi
MEDAN, MANDIRI Badan Kehormatan DPRD (BKD) Provinsi Sumatera Utara segera menelusuri dan mengusut 'rapat gelap' dilaksanakan Komisi C DPRDSU ke Kantor Gubsu, Sabtu (11/7) malam. Sebab rapat dewan di Kantor Gubsu bersamaan dengan penggeledahan dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu disebut-sebut tidak terjadwal
dan dibahas di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumut. "KIta belum ada terima informasi mereka (Komisi Cred) ada menggelar rapat tersebut. Namun, pastinya kita akan segera mengecek keberan mereka rapat apa tidak ke Komici C DPRD Sumut, guna kita klarifikasi maksud dan tujuan mereka menggelar rapat diluar jam kerja,"kata Anggota
SANG PENCERAH
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Program Pendataan Keluarga 2015 di Sumut Amburadul? MEDAN, MANDIRI Program Pendataan Keluarga (PK) tahun 2015 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dinilai amburadul. Ironisnya hasil Pendataan Keluarga itu bakal sia-sia serta hanya menghamburkan uang negara hingga puluhan milyar rupiah. Pasalnya, dari informasi dan investigasi Tim LSM PERINTIS selama beberapa pekan lalu ternyata pelaksanaan Pendataan Keluarga di Provinsi Sumatera Utara saja, banyak menuai permasalahan. Mulai dari pendistribusi formulir hingga pendataan yang dilakukan petugasnya. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal DPP LSM PERINTIS, PMH Sidauruk SKM, mencermati carut marutnya program pendataan keluarga 2015 di Sumatera Utara, dalam pres rilisnya, Senin (13/7), di Medan. Menurutnya, ini akibat ada oknum tidak melakukan program ini secara transparannya,
sehingga program presiden Jokowi ini bakal hancur. Salah satunya yakni soal pendistribusi formulir maupun striker yang dinilai amburadul dan di lapangan ditemukan masih banyak yang belum mampu diedarkan ke seluruh Kab/Kota secara tepat waktu,” ujarnya. Program negara dalam upaya untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk, program KB, program KIH, KIP, KIS jadi sia-sia belaka karena tidak berjalan maksimal. "Kami telah melayang surat ke Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut untuk mempertanyakan perkembangan pendataan keluarga," ujarnya. Berdasarkan penjelasan pihak Perwakilan BKKBN Sumut, dalam surat balasan resminya nomor 704/PD-001/J.5/2015, tertaggal 1 Juni 2015 kepada LSM PERINTIS
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Idul Fitri Oleh Junaidi
IDUL FITRI harus kita jadikan sebagai momen untuk berbenah diri terutama dalam mempertajam rasa kepekaan sosial. Sehingga apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita akan bisa diminimalisir dengan adanya bantuan ikhlas dari kita semua. Beberapa aktivitas dalam idul fitri ini hendaklah mampu menjadikan kita bisa membenahi diri. Hendaklah aktivitas tersebut bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jangan sampai suasana gembira di idul fitri dipergunakan untuk kemungkaran dan kemaksiatan, seperti mabuk-mabukan minuman keras, ada yang merasa bebas setelah dikekang pada bulan ramadhan. Selain menggapai kebersihan jiwa, hakikat idul fitri sesungguhnya merupakan kesempatan emas bagi setiap muslim untuk melakukan introspeksi diri usai melewati ujian di bulan ramadhan. Dapatkah berbagai ujian selama di bulan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 6
PENGUMUMAN Sehubungan dengan hari cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1436 H, Harian Mandiri tidak terbit mulai besok, dan akan terbit kembali mulai 27 Juli 2015. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. -Redaksi