RABU, 15 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Meneg BUMN Buat Bingung Gatot MEDAN, MANDIRI DPRD Sumut menilai Mentri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Rini Soemarno dalam putusannya telah “membingungkan” Pempropsu, dengan meminta Gubsu H Gatot Pujonugroho, ST membuat daftar nominatif penerima lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) tersebut. Terutama menyangkut pelepasan lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 hektar kepada masyarakat yang berhak.
Rektor Unimed Baru. Hasil putusan senat dan menteri, Prof Dr Syawal Gultom MPd terpilih sebagai Rektor Unimed periode 2015 - 2019. Ketika diabadikan usai pemilihan, Syawal Gultom (dua dari kanan) diapit calon rektor lainnya Slamet Triono, Ibnu Hajar Damanik dan Ketua Panitia Chairul Azmi, Selasa (14/4)
Indonesia Masih Kalah dari Filipina JAKAR TA, MANDIRI JAKART PT Pertamina (Persero) saat ini tengah merambah bisnis energi baru. SVP Exploration PT Pertamina (Persero) Doddy Priambodo mengatakan, andalan energi baru yang dikembangkan BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu adalah panas bumi (geothermal). “Saya ingin berikan gambaran Indonesia ini berdiri di atas ring of fire. Menurut para ahli, potensi panas bumi kita mencapai 28 gigawatt (GW), walaupun dikatakan Pak Tumiran tadi (anggota DEN) yang terbukti sekitar 15 GW. Tapi angka itu menempatkan Indonesia di urutan pertama di dunia,” kata Doddy dalam sebuah diskusi, Selasa (14/4). Doddy menjelaskan, Indonesia memiliki sumber energi
panas bumi yang tidak akan pernah habis selama gunung api masih aktif. Indonesia dengan potensi panas bumi terbesar di dunia ini mengalahkan Amerika Serikat yang memiliki cadangan panas bumi 20 GW dan Jepang dengan cadangan sama. “Filipina itu ranking lima. Kekayaan panas bumi di hanya 6 GW,” imbuh Doddy. Sayangnya, dia melanjutkan, dari segi pemanfaatan, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara lain. Saat ini cadangan panas bumi yang dimanfaatkan di Indonesia (Pertamina dan pelaku migas lain) hanya 4 persen dari cadangan. Sementara Filipina yang hanya memiliki cadangan 6 GW, utilitasnya mencapai 33 pers
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Gerhana Matahari Total akan Terlihat di Indonesia BANDUNG, MANDIRI Gerhana matahari total, yang terjadi setiap 275 tahun sekali di suatu daerah akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada 9 Maret 2016. Gerhana ini, bisa terlihat di antaranya di Sumatra, Bangkabelitung, dan Kalimantan. Gerhana ini, akan terlihat di pagi hari. Misalnya, di Bangkabelitung, akan terlihat pada pukul 07.15 pagi. Kepala Lapan, Thomas Djamaluddin menjelaskan, pada 2016 akan terjadi gerhana matahari total yang bisa dilihat disebagian daerah saja. Di antaranya, Sumatra, Bangkabelitung dan Kalimantan. Ada tiga aspek penting, dalam kejadian alam itu. Yakni, ilmiah, publik,
dan pariwisata daerah. ‘’Banyak pelajaran penting dari fenomena alam ini. Kami, memanfaatkan untuk bangsa kita dengan mengambil potensi budaya dan wisata,’’ katanya. Thomas menjelaskan, gerhana matahari total ini, terjadi ketika piringan bulan yang berada di antara matahari dan bumi. Peristiwa astronomi langka ini, rata-rata berlangsung dua kali setiap tahun. Namun, hanya dapat diamati dari sebagian kecil wilayah di permukaan bumi. Thomas mengatakan, pada 2001 hingga 2020 hanya terdapat tiga matahari yang teramati jelas di Indonesia. Yakni,
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Alamak... padahal kayonya Indonesia ni...
IMSAKIYAH
Mendengarkan musik selama satu jam sehari selama seminggu, bisa mengurangi risiko depresi hingga 25 persen
Demikian ditegaskan anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu, SH kepada wartawan, Selasa (14/4) di DPRD Sumut menanggapi surat Meneg BUMN tertanggal 14 Januari 2015 yang ditujukan kepada Gubsu perihal penyelesaian masalah lahan eks HGU PTPN II yang ditembuskan kepada BPN Sumut maupun PTPN III. “Surat Meneg BUMN tersebut dipastikan membingungkan Gubsu. Pasalnya Gubsu tidak mungkin bisa mendata atau membuat daftar nominatif siapa sebenarnya yang berhak memiliki lahan eks HGU PTPN
II dimaksud, sebab faktanya di lapangan hampir seluruhnya sudah dikuasai para mafia
tanah, pengusaha property dan sudah berdiri ruko-ruko dan perumahan mewah,” tandas Fajar Waruwu (foto).
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Kajari Binjai Tetapkan Tersangka Dalam Kasus Alkes BINJAI, MANDIRI Kajari Binjai kembali tetapkan satu orang tersangka terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Binjai yang merugikan negara kurang lebih Rp 5 Milliar. Kali ini yang menjadi tersangka Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Binjai, Su
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Korupsi Kas Bon
Mantan Bupati Aceh Utara Ditangkap di Medan BANDA ACEH, MANDIRI Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menangkap mantan Bupati Kabupaten Aceh Utara, Ilyas A Hamid, tersangka kasus korupsi kas bon Kabupaten Aceh Utara tahun 2009 senilai Rp 7,5 miliar. Ilyas ditangkap di Medan, Senin (13/4/2015) malam, dan diboyong ke Banda Aceh pada Selasa sore. Mantan Bupati Aceh Utara ini sudah dua tahun diburon penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Selama menjadi Bupati Aceh Utara periode 2007-2012, Ilyas tersandung dua kasus korupsi.
Pertama, kasus deposito Rp 220 miliar tahun 2009-2010. Dalam kasus ini, Ilyas dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta. Saat ini, proses hukum sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Kasus kedua yakni pinjaman kas Aceh Utara tahun 2009 Rp 7,5 miliar. Namun, sejak dia ditetapkan menjadi tersangka pada 2013 lalu, Ilyas yang kerap dipanggil Ilyas Pase itu mangkir dari panggilan penyidik. Dia lalu ditetapkan sebagai DPO Kejati Aceh. Kasipenkum Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah, mengatakan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh sudah mengirimkan tim
untuk memboyong Ilyas ke Banda Aceh. “Sore ini Ilyas A Hamid tiba di Banda Aceh melalui penerbangan komersil,” kata Amir, Selasa (14/4/2015). Amir mengatakan, Ilyas ditangkap, Senin malam, atas kerja sama Tim Menotoring Center (TMC) Kejagung, Tim Intelijen Kejatisu dan Intelijen Kejati Aceh. Pengintaian Ilyas, katanya, sudah dilakukan sejak ditetapkan sebagai DPO Kejati Aceh dua tahun lalu. Kasus pertama terungkap di tahun 2011 yakni terkait kasus deposito Rp 220 miliar. Awalnya, kasus ini ditangani Kejati DKI Jakarta dengan
Kubu Agung Laksono Peringatkan KMP JAKAR TA, MANDIRI JAKART Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Samsul Hidayat, meminta elite Koalisi Merah Putih untuk tidak mencampuri konflik internal Golkar. Menurut Samsul, konflik Golkar telah selesai dengan keluarnya putusan Mahkamah Partai yang mengakui kepengurusan Agung Laksono dan telah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. "Elite KMP jangan mengusik dan main di arena Golkar," kata Samsul, saat dihubungi, Selasa (14/4/2015). Samsul menyayangkan
pimpinan DPR yang juga elite KMP karena menghambat kinerja pengurus Fraksi Golkar kubu Agung Laksono. (baca: Golkar: Politik Pecah Belah, Upaya Gembosi KMP) Ia bahkan menuding kader partai anggota KMP yang duduk di Komisi III DPR memberikan tekanan pada pemerintah melalui Menkumham Yasonna H Laoly, maupun calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti untuk memidanakan pengurus Golkar kubu Agung Laksono. Bagi Samsul, Menkumham hanya menjalankan tugas administrasi dengan mencatat
kepengurusan Golkar yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Partai. Dengan demikian, ia merasa tidak perlu ada lagi perdebatan, termasuk campur tangan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie. "Berhentilah berakrobat. Pada Prof Yusril, berhentilah melakukan akrobatik hukum dan mengobok-obok Partai Golkar. Jangan politisasi putusan Mahkamah Partai yang sudah menghasilkan keputusan final dan mengikat," ujarnya.
delik kasus perbankan. Hal itu disebabkan lokasi kejadian terjadi di wilayah hukukm Kejati DKI Jakarta. Beberapa petinggi Bank Mandiri Jalembar pun menjadi tersangka dan dihukum. Pada Desember 2011 keduanya disidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, keduanya
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Ketua DPRD Sumut, H Ajib Shah SSos berfoto bersama dengan Pengurus forum strategis Sumut, FKUB, FPK, FKDM, FPB, FIMANSU dan FKPT didampingi Kepala Kesbangpol Linmas Sumut Edy Syafian, kemarin. Foto MANDIRI/Yoko SC
Minta Anggarannya Ditampung
Enam Paguyuban Forum Strategis ‘Datangi’ DPRDSU MEDAN, MANDIRI Minta anggarannya ditampung di-PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2015, enam pengurus forum strategis di Sumut masing-masing FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FPK (Forum Pembauran Ke
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
juga tidak ditahan. Namun pada 7 Desember 2011, hakim kemudian menahan mantan wakil bupati Syarifuddin dengan alasan tidak koperatif, sementara Ilyas dibiarkan bebas begitu saja. Bahkan Ilyas masih tetap
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Walikota Medan Harus Serius Perbaikan Sarana Pendidikan
DPRD Medan Kecam Pemborong RKB di SMA N 5 MEDAN, MANDIRI Kalangan DPRD Medan mengecam pihak CV Afkar Utama Mandiri selaku pemborong pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMAN 5 Medan. Pasalnya, kondisi bangunan saat ini terbengkalai karena pihak pemborong tidak melakukan pengerjaan sampai tuntas. Padahal, anggaran pembangunan untuk 2 RKB sebesar Rp 750 juta lebih seyogianya rampung tahun anggaran 2014. Tidak sampai disitu, kalangan dewan juga meminta Walikota Medan agar pemborong diblacklist dari seluruh SKPD jajaran Pemko Medan. Sama halnya, Kepala Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Kota Medan Ir Gunawan Lubis selaku penanggungjawab proyek harus dievaluasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua komisi B DPRD Medan Irsal Fikri saat melakukan monitoring Ujian Nasional (UN) di SMA N 5 Medan, Selasa (14/4). Monitoring ini juga diikuti Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga didampingi wakil ketua Komisi B DPRD Medan Modesta Marpaung, anggota komisi Mulia Asri Rambe (Bayek), Surianto (Butong), Wong, Edward Hutabarat yang diterima Kepsek SMAN 5 Medan Drs Haris Simamora dan guru lainnya. Tentu saja sejumlah anggota DPRD Medan yang melakukan monitoring UN di hari kedua merasa prihatin melihat kondisi bangunan yang terlantar sehingga tak bisa difungsikan sebagai sarana dan prasarana yang baik. Ter
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Kalangan DPRD Medan mengecam pihak CV Afkar Utama Mandiri selaku pemborong pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMAN 5 Medan. Pasalnya, kondisi bangunan saat ini terbengkalai karena pihak pemborong tidak melakukan pengerjaan sampai tuntas. foto mandiri/ist