KAMIS, 16 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
6 Bulan Memerintah
Rapor Merah Buat Jokowi JAKARTA, MANDIRI Kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Kabinet Kerja dalam enam bulan masa pemerintahannya dinilai tidak memuaskan. Revolusi mental dan Nawacita yang selama ini didengungkan oleh Jokowi-JK dianggap belum terealisasi dengan baik.
Para pelajar SMA saling mencoret seragam sekolah sebagai bentuk luapan kegembiraan usai melaksanakan Ujian Nasional hari terakhir di Medan, Sumut, Rabu (15/4/2015). Walau sejumlah sekolah di Medan mengeluarkan larangan adanya coret seragam, aksi tersebut tetap dilakukan para pelajar diluar sekolah karena sudah menjadi tradisi setiap tahunnya sebagai bentuk ekspresi kegembiraan usai menjalani Ujian Nasional.foto mandiri/ist
Rabu (15/4). Komisi yang membidangi isu pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan itu akan mengevaluasi UN ditinjau dari banyak aspek. Selain hal teknis, dampak UN secara psikologis juga menjadi bahan evaluasi. "Bukan hanya kebocoran soal, juga reaksi para siswa terhadap UN tahun ini. Bagaimana reaksi real terhadap UN berbasis komputer," katanya. Karenanya, meski UN berbasis kertas (UN-PBT) berakhir hari ini, Nico mengatakan Komisi X masih butuh waktu untuk merumuskan hal-hal yang perlu dievaluasi. "Besok kami ada jadwal rapat dgn
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan terhadap Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, Kamis besok. Ketua Komisi III Aziz Syamsudin mengisyaratkan bahwa seluruh fraksi sepakat Komjen Badrodin menjadi Kapolri. "Seluruh fraksi sepakat, tinggal mekanismenya saja karena pandangan yuridis dari masing-masing anggota beda. Jadi, kami samakan dan setarakan," kata Aziz usai pleno Komisi III, di Nusantara II, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4). Dia berharap tahapan uji kelayakan ini bisa secepatnya selesai dilakukan. Hal ini meng-
ingat Polri sudah terlalu lama tidak memiliki pucuk pimpinan komando. Makanya, setiap fraksi di Komisi III bisa merumuskan pandangannya usai tahapan uji kelayakan. Kemudian, hasil kesepakatan Komisi III akan dibawa ke pimpinan DPR yang selanjutnya dibahas di rapat pengganti Bamus untuk menentukan waktu paripurna. "Saya harapkan (fit and proper tes) besok selesai karena jangan terlampau lama. Ini karena dalam posisi Indonesia tak punya kepala polisi makanya saya beri kesempatan anggota untuk rumuskan pandangan di fraksi masing-masing," sebut Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali itu.
Selain itu, ia juga mengingatkan pekerjaan Komisi III masih ada karena setelah tahapan kapolri maka selanjutnya ada agenda Perppu Plt Pimpinan KPK yang mesti dibahas. "Tadi (dalam pleno) ada usulan juga untuk persingkat karena ada agenda Perppu Plt pimpinan KPK," sebutnya. Terkait usulan agar surat persetujuan Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri dicabut, ia mengatakan hal ini juga kemungkinan akan dibahas dalam pleno, Komisi III, Kamis besok. Diakuinya, sempat menjadi silang pendapat antar anggota Komisi III dalam pleno tadi Pasalnya, ada pandangan Komjen Budi hanya ditunda,
Komisi II: Pilkada Serentak Fraksi PDI-P Tak Mendukung tidak Bisa Diundur HMP Terhadap Ahok
JAKAR TA, MANDIRI JAKART ANGGOTA Komisi II DPR Yandri Susanto menekankan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak yang akan digelar pada Desember mendatang tidak bisa diundur. Pasalnya, waktu pelaksanaan pilkada tersebut sudah tercantum dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. ''Pilkada serentak tidak bisa diundur, kalau diundur harus dengan Perppu,'' ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini. Ia pun berpendapat pengunduran jadwal pilkada serentak bukan suatu solusi. Adapun alasannya, itu akan mengganggu jadwal tahapan pilkada yang sudah ditentukan. Mengenai masalah anggaran yang masih menjadi ganjalan
bagi daerah yang akan mengikuti pilkada, menurut Yandri, hal itu seharusnya bisa diatasi oleh Kemendagri. "Kami meminta Mendagri untuk memanggil semua kepala daerah yang belum menganggarkan," ujarnya. Ia pun menambahkan solusi lainnya daerah yang bersangkutan bisa menggunakan anggaran berjalan terlebih dahulu. ''Artinya pos darurat atau APBN istilahnya dipakai dulu, baru anggaran normal atau perubahan dimasukkan sebagai pengganti itu,'' jelasnya. Yandri pun menyarankan agar Mendagri dan Menkeu duduk bersama dengan Komisi II, KPU pusat dan daerah, serta Bawaslu untuk mencari
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Alamak... Biso tak naik kelas...
IMSAKIYAH
Senyum memiliki kaitan langsung dengan pembentukan zat endorphin dalam tubuh yang menenangkan seperti saat jatuh cinta
kekecewaan tidak hanya dari rakyat, tetapi juga relawan hingga elite parpol pendukung. "Istilah nawacita dan revolusi mental justru bisa serang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Lima Kepala Daerah Tagih Janji Jokowi JAKAR TA, MANDIRI JAKART Sebanyak lima kepala daerah dari Kalimantan menghadap Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/4/2015). Mereka menuntut adanya percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan. Semua kepala daerah yang mengatasnamakan Forum
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Aziz: Badrodin Kapolri Tinggal Mekanismenya Saja
DPR Segera Evaluasi UN JAKAR TA, MANDIRI JAKART Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera menyelenggarakan rapat bersama guna membahas evaluasi Ujian Nasional (UN). Namun, Komisi X merasa perlu mendapatkan data menyeluruh soal laporan penyelenggaraan. Seperti diketahui, tim spesifik Komisi X telah mengadakan kunjungan kerja guna mengetahui kondisi nyata pelaksanaan UN di daerah. Kunjungan pertama dengan daerah tujuan Bali telah berlangsung 8-10 April lalu. Sementara, tim kedua bertugas di Sumatera Barat dan Maluku pada 13-15 April. "Teman-teman hari ini baru pulang. Sesegera mungkin akan kami evaluasi," ungkap Nico Siahaan, anggota Komisi X DPR, kepada Republika,
"Berdasarkan kajian, rapor (kinerja) Jokowi itu merah seperti warna partainya (PDIP). Dalam Nawacita, Jokowi akhirnya terjebak dalam retorika politik, tapi dalam realisasi seperti tidak digambarkan," kata Wakil Ketua Komisi I Fahrurozi dalam sebuah diskusi bertajuk 'Rapor Kabinet Kerja Jokowi' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015). Alih-alih menerapkan revolusi mental, lanjut dia, Jokowi justru mengambil kebijakan yang tidak prorakyat seperti menaikkan harga bahan bakar minyak. Harga bahan pokok pun langsung naik karena kebijakan tersebut. Akibatnya, muncul
kembali Jokowi," ujarnya. Ia menilai, sudah seharusnya Jokowi-JK mengevaluasi para pembantunya di kabinet kerja. Dengan evaluasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintahan Jokowi akan menjadi lebih baik. "Satu kali dua puluh empat jam kinerja harus dievaluasi. Sama, Presiden, DPD, DPR juga harus dievaluasi semua," ujarnya. Belum Jelas Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Hidayat
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak mendukung terlaksananya hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Keputusan itu diambil setelah PDI-P menggelar rapat internal fraksi. "Hasil rapat fraksi bahwa kita cukup sampai di angket saja. Tidak sampai kepada HMP," ujar Ketua Fraksi PDI-P Jhoni Simanjuntak di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/ 4/2015). Secara umum, Jhoni mengatakan, Fraksi PDI-P menyadari
banyak pekerjaan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat Jakarta. Pekerjaan tersebut harus segara diselesaikan. Jhoni menambahkan, sejak awal, Fraksi PDI-P tidak pernah berniat memakzulkan Ahok (sapaan Basuki) melalui HMP. Fraksi PDI-P hanya menyetujui pelaksanaan hak angket untuk mengklarifikasi tudingan buruk Ahok kepada DPRD. Setelah hal itu berhasil dibuktikan, kata Jhoni, tidak perlu lagi ditindaklanjuti dengan HMP. Untuk diketahui, proses menuju digelarnya rapat
paripurna pengajuan hak menyatakan pendapat masih bergulir. Sudah tiga fraksi yang telah memberikan dukungannya terhadap HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN. Kemudian, saat ini disusul oleh fraksi lain, seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang mendukung HMP, dengan catatan tidak mendukung pemakzulan. Sementara itu, fraksi yang menyatakan tidak mendukung
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
„ Soal
dan bukan diganti oleh Komjen Badrodin. "Beberapa anggota ada keberatan untuk cabut persetujuan Komjen Budi Gunawan. Tadi, ada silang pandangan disepakati masing-masing anggota koordinasi dengan fraksi masing-masing," tuturnya.tik Gelar Pleno Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan,
setelah melakukan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Komisi III akan menggelar pleno untuk membahas administrasi pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan, yang diajukan lebih dulu. "Untuk mencabut persetu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Terdakwa Kiki Andika yang divonis 30 bulan penjara
Penganiaya PRT di Medan Dihukum 30 Bulan Penjara MEDAN, MANDIRI Kiki Andika (21) dijatuhi hukuman 30 bulan penjara dalam kasus penganiayaan terhadap tiga Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Medan. Terdakwa ini merupakan salah satu pekerja di rumah tersangka utama Syamsul Anwar, di Jalan Beo, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Putusan itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jalan Pengadilan, Rabu (15/
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Lahan Eks HGU PTPN II
DPRDSU Minta Gubsu Ambil Langkah Politik MEDAN, MANDIRI Gubsu Gatot Pujo Nugroho diminta jangan sebatas membalas surat Meneg BUMN dalam pelepasan lahan eks HGU PTPN II, tapi harus turut mengambil langkah-langkah politik dengan melibatkan Kementerian BUMN dan Agraria, DPR-RI hingga DPRD Sumatera Utara. Sehingga nantinya mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang kolektif dari pemerintah pusat dan dipedomani oleh pemerintahan di Sumut. Hal itu disampaikan Ketua dan Anggota Komisi A DPRDSU, Toni Togatorop dan Fajar Waruwu, SH kepada wartawan, di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (15/4). Toni Togatorop dan Fajar Waruwu menyikapi hal itu menindaklanjuti surat Meneg BUMN tertanggal 14 Januari 2015 yang ditujukan kepada Gubsu peri-
hal penyelesaian masalah lahan eks HGU PTPN II yang ditembuskan kepada BPN Sumut maupun PTPN III. Fajar dan Toni menjelaskan, sikap yang dimaksud hendaknya dilakukan Gubsu yakni terkait ketegasan dan keharusan dari pemerintahan di Sumut, diantaranya yakni apakah akan mengeluarkan kebijakan melepaskan dan menghapus asset tersebut (eks lahan HGU PTPN II) tanpa kompensasi. "Atau kebijakan melepaskan dan menghapus asset BUMN tersebut kepada masyarakat dengan syarat kompensasi, atau Kementerian samasekali tidak melepaskan asset tersebut tapi dengan konsekuensi memperpanjang dan mengaktifkan kembali lahan tersebut,"papar Fajar Wakil
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Anggota Komisi A DPRDSU Fajar Waruwu, SH