SENIN, 18 MEI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
‘Reshuffle’ Hanya Jadi Ajang Barter Politik? JAKARTA, MANDIRI Pengamat politik Boni Hargens menganggap bongkar pasang kabinet merupakan hal yang wajar di dalam pemerintahan. Namun, dia mengingatkan agar bongkar pasang tersebut tidak hanya dilatari oleh 'bagi-bagi kue kekuasaan' ke kelompok politik di belakang presiden. "Jangan sampai reshuffle hanya menjadi ajang barter politik dengan kelompok-kelompok lain," ujar Boni di sela acara diskusi relawan Jokowi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (17/5/ 2015). Pria yang aktif dalam kelompok relawan Joko Widodo tersebut mengatakan, menteri yang dianggap tidak mampu mengimplementasikan program-program pemerintah memang sudah selayaknya diganti dengan sosok yang dianggap lebih baik. Boni tak menampik isu reshuffle selalu dikait-kaitkan dengan isu 'bagi-bagi kekuasaan'. Tapi Boni melihat hal tersebut adalah yang wajar jika itu dilihat dari ciri khas kekuasaan yang selalu dilingkupi oleh kekuatan-kekuatan yang kepentingannya juga mesti
Rusli Effendi (tengah) mengatakan, urusan reshuffle merupakan wewenang sepenuhnya Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif. Tapi, secara prinsip, ia berpendapat, masa kerja enam bulan ini belum cukup untuk melakukan rushuffle. foto mandiri/detik.com
PDAM Tirtanadi Cuci Pipa Transmisi IPA Sunggal MEDAN, MANDIRI Dalam rangka menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan sesuai dengan komitmen Manajemen PDAM Tirtanadi untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, maka PDAM Tirtanadi akan melakukan pencucian pipa transmisi diameter 600 mm jalur Q7 IPA Sunggal. “Pencucian ini harus kami lakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan pelanggan tentang kualitas air yang didistribusikan dan juga merupakan bagian dari percepatan pembangunan penambahan kapasitas produksi IPA Sunggal” kata Kadiv. Public Relations PDAM Tirtanadi Irsan Effendi, S.Sos, MM. Pencucian pipa transmisi
jalur Q7 IPA Sunggal akan dilaksanakan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 19 Mei 2015 dimulai pada jam 20.00 WIB dan diperkirakan akan selesai pada jam 04.00 WIB dinihari Rabu tanggal 20 Mei 2015. “Pipa transmisi diameter 600 mm jalur Q7 IPA Sunggal adalah pipa transmisi baru yang merupakan bagian dari pembangunan IPA Sunggal maka sebelum dioperasikan, pipa transmisi tersebut di cuci agar nantinya kualitas air yang didistribusikan dapat terjaga kualitasnya sesuai dengan persyaratan”, jelas Irsan Effendi. Selama pelaksanaan pekerjaan pencucian pipa transmisi diamter 600 mm tersebut, deb
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
DPRD Medan Gagas Pembentukan Pansus Pasar MEDAN, MANDIRI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menggagas pembentukan Panitia Khusus Pasar (Pansus) Pasar sebagai tindaklanjut kurang seriusnya Perusahaan Daerah (PD) Pasar dalam mengelola pasar di Kota Medan. Gagasan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan, Robby Barus SE, kepada wartawan di Medan Minggu (17/05/2015). “Kita melihat pengelolaan pasar di Kota Medan ini tidak berjalan dengan baik, PD Pasar sepertinya tidak serius. Untuk itulah kita akan menyampaikan
inisiatif pembentukan Pansus Pasar,” jelas Robby. Dikatakannya, PD Pasar sepertinya tidak focus dalam pengelolaan pasar dimana diakui mereka sendiri PD Pasar malah sibuk mengurusi sejumlah pasar yang jelas-jelas secara hukum tidak termasuk dalam tanggung jawab mereka. “Pasar yang secara hukum bukan tugas mereka malah mereka beri pelayanan dan melakukan pengutipan, sementara pasar-pasar yang lain malah diabaikan,” jelasnya. Pengutipan di Pasar Jalan Bunga di Medan Utara yang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Alamak.. baru spanduk sajo sudah panas dia...
Biasanya anak kembar menciptakan bahasa mereka sendiri yang dikenal sebagai cryptophasia dan hanya mereka yang memahaminya.
dipertimbangkan. "Jika itu terjadi di pemerintahan Jokowi adalah hal wajar. Yang penting itu, mereka yang jadi pengganti harus berirama dan bernada sama dengan irama dan nada pemerintahan," ujar Boni. Soal siapa sosok menteri yang diganti dan siapa penggantinya, Boni yakin presiden akan menjadikan pendapat masyarakat sebagai pertimbangan bongkar pasang para pembantu presiden tersebut. Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan akan adanya perombakan kabinet alias reshuffle. Namun, Presiden Jokowi sendiri belum mau berkomentar banyak soal isu ini. Jokowi hanya meminta publik menunggu saja apa yang akan terjadi ke depan.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
DPRD Medan Dilecehkan Kacab Bank Danamon MEDAN, MANDIRI Pimpinan DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, merasa dilecehkan atas tindakan management PT Bank Danamon, Tbk, Kantor Cabang Medan. Pasalnya, kedatangan rombongan DPRD Kota Medan yang terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ikhwan Ritonga, anggota Waginto, dan Dame Duma Sari Hutagalung, tidak digubris pihak management kantor bank yang terletak di Jalan Diponegoro tersebut. “Kedatangan kita kemari karena merasa terpanggil un-
tuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa terdzolimi atas kebijakan management bank Danamon. Dimana, umat dilarang untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah. Ini masalah agama, dan kita atas nama DPRD Kota Medan, khususnya Fraksi Partai Gerindra ingin meminta klarifikasi. Namun, mereka tidak menggubris kedatangan kita,” kesal Ikhwan yang merupakan penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan saat ditemui wartawan di Bank Danamon saat melakukan inspeksi mendadak
(sidak) menindaklanjuti pemberitaan di media, Rabu kemarin. Tindakan management Bank Danamon, kata Ikhwan, telah melecehkan harkat dan martabat DPRD Kota Medan sebagai lembaga legislatif yang merupakan perwakilan masyarakat Kota Medan. “Kita dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Atas dasar itu, kita turun kesini. Namun, saat kita mau menemui pimpinannya, kita malah diterima oleh satpam. Kita melihat tidak ada itikad baik dari Bank Danamon untuk menerima
Pembocor SSoal oal UN dapat Dipenjar ipenjaraa 2 Tahun MEDAN, MANDIRI Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara, Mayjen Simanungkalit, menyatakan pembocor soal dan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) dapat dijerat pidana informasi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. "Menurut UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pembocor informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dapat dipidana dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp
10 juta,” kata Mayjen Simanungkalit di Medan, kemarin. Dia menyebutkan, soal UN termasuk katagori informasi yang dikecualikan atau rahasia negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf (j) UU KIP, yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbun) No 5 tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 Pasal 18, jelas menyebutkan, orang perseorangan, kelompok, dan/ atau lembaga yang terlibat
dalam pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan UN,” tegasnya. Dalam Pasal 27 Permendikbud itu, juga djelaskan pelanggaran terhadap kerahasian dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, kata Mayjen Simanungkalit, KIP Sumut mendukung penuh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), yang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Rusak Spanduk, Dua Oknum PNS Diadukan KPC AEKKANOP AN, MANDIRI AEKKANOPAN, Terkait pengaduan lembaga Kualuh Pers Club (KPC) tentang “dirusak”nya spanduk oleh dua oknum non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan (Paskeb) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yaitu : P. Siregar dan Baim, dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPLP) No. STPLP/160/III/2015/SPKT”A” tertanggal 27 Maret 2015 lalu, masih terus diproses oleh pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kualuhhulu. Menurut keterangan Juru Periksa ( Juper) perkara tersebut, Aiptu Sumartono, proses pengaduan KPC sudah pada tahap pemanggilan terlapor dan masih akan terus di dalami oleh mereka hingga penyelesaian perkara. Dijelaskannya, beberapa waktu lalu, salah satu oknum terlapor, P. Siregar sudah mendapat surat pemanggilan dari Polsek Kualuhhulu untuk
dimintai keterangan. Bahkan, saat itu, P. Siregar telah menjalani pemeriksaan. Namun, untuk pihak terlapor lainnya, Baim, sama sekali belum menjalani pemeriksaan dengan alasan saat pemanggilan pertama, Baim tidak dapat diperiksa karena saat itu sedang ada pemadaman listrik, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan. Sumartono pun mengungkapkan, untuk pihak terlapor, Baim, akan dilakukan pemanggilan kedua yang rencananya dilaksanakan pekan depan. “Kemungkinan, Minggu depan akan dibuat surat pemanggilan kedua untuk Baim,” katanya ringkas. Informasi yang diperoleh Mandiri di lapangan, kedua terlapor tersebut sudah lama bekerja di Dinas Paskeb Labura. P. Sire
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
kedatangan kita yang membawa keluhan masyarakat,” bebernya. Ikhwan menjelaskan, perbuatan management Bank Danamon, khususnya Corporate Safety Management (CSM) PT. Bank Danamon, Tbk Cabang Medan, Muhammad Saiful Azhar, yang ‘melarang‘ Hendri Waluyo, sekuriti Bank Danamon, untuk melaksanakan ibadah shalat Jum’at bahkan memecatnya karena melaksanakan kewajibannya tersebut, telah ‘menciderai’ perasaan umat Islam khususnya. “Ini adalah persoalan agama. Negara saja menjamin kebebasan masyarakat untuk me-
meluk agama dan melaksanakan ibadahnya. Masa mereka malah melarang umat untuk beribadah, tentu ini sudah bentuk pendzoliman dan menciderai perasaan umat Islam. Kita akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank Danamon, Tbk, Kanwil Sumatera Utara, Bank Indonesia Kanwil Sumatera Utara. Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bank Danamon, Tbk, Kacab Medan serta korban, Hendri untuk didengarkan keterangan seputar masalah ini. Dan kita meminta PT. Bank Danamon, Tbk Kanwil Sumut untuk mengevaluasi jabatan Kepala PT. Bank Dan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Walikota Medan Kedepan Harus Santun dan Mampu Berbuat MEDAN, MANDIRI Hingar bingar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khusunya Kota Medan sudah mulai terasa dengan munculnya sejumlah nama yang diproyeksikan menjadi orang nomor satu di Kota Medan. Namun, pemimpin seperti apa sosok pemimpin Kota Medan yang pantas di pilih warga Kota Medan agar bisa membawa perubahan lebih baik kedepan. Berikut tanggapan Ketua Fraksi Golongan Karya Kota Medan Ilhamsyah SH, soal kriteria pemimpin Kota Medan ke depan. “Kita ketahui bersama Medan ini adalah Kota Heterogen, masyarakatnya berbaur dari segala etnis dan latar belakang.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
BasirHasibuanTerpilihKetua PWPemudaMuhammadiyah Sumut2014-2018 TAPSEL, MANDIRI Musyawarah Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara yang dilaksanakan di aula Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan pada 14-16 Mei 2015, menghasilkan Muhammad Basir Hasibuan MPd (foto) sebagai yang terpilih sebagai Ketua. Acara musyawarah tersebut dibuka oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Drs H Mario Kasduri MA dan didampingi Pimpinan Wilayah Aisyiyah Dra Hj Elinita Koto dan Dra Nur Rahmah Amini MAg serta Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3