JUMAT, 19 JUNI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua
UU KPK Direvisi, Jokowi Habis di Pilpres 2019 MEDAN, MANDIRI Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengkritisi sejumlah poin yang akan ditinjau dalam revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Jika revisi UU KPK digolkan DPR, kata dia, maka rakyat yang akan memberi sanksi kepada pemerintah maupun DPR.
Tetap Beraktivitas Warga di dalam radius bahaya Gunung Sinabung tetap beraktivitas meski gunung tersebut terus erupsi, kemarin
BNPB: Gunung Sinabung Tanggap Darurat hingga Juli MEDAN, MANDIRI Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan erupsi Sinabung sebagai tanggap darurat sejak 2 Juni hingga 6 Juli 2015 akibat semakin tingginya aktivitas gunung itu. "Potensi erupsi susulan masih tinggi, sehingga status juga masih Awas (level IV)," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Medan, Kamis (18/6/ 2015). Penetapan tanggap darurat itu ditetapkan Bupati Karo, Sumatera Utara. Terkait tang-
gap darurat dan tetap tingginya aktivitas gunung itu, Tim Reaksi Cepat BNPB sudah berada di Karo untuk mendampingi BPBD Karo. Bupati Karo, kata Sutopo, juga telah meminta bantuan Rp 1,4 miliar dana siap pakai untuk penanganan pengungsi kepada BNPB. Sutopo menjelaskan, tingginya aktivitas gunung itu melihat pada Selasa lalu, misalnya, terjadi 120 kali guguran, empat kali luncuran awan panas sepanjang 2-3 km ke sisi timur-tenggara dan selatan serta dua kali luncuran lava
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Selama Ramadan, Sumut Masuki Musim Kemarau MEDAN, MANDIRI Umat muslim di Sumatera Utara akan mendapatkan tantangan berat selama menjalankan ibadah puasa. Selama Bulan Ramadan Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I Medan memprakirakan cuaca Medan memasuki musim kemarau. "Berdasarkan perkiraan bahwa selama bulan puasa cuaca aman memasuki musim kemarau, sehingga suhu meningkat," kata staff BMKG Wilayah I Medan Dodi Syahputra di kantornya jalan Ngumban Surbakti, Medan, Kamis (18/6). Dodi mengatakan, berdasarkan pantauan dari radar yang ada di kantor BMKG Wilayah I Medan, cuaca pada Bulan Juni
dan Juli di Sumut, khususnya Kota Medan memasuki musim Kemarau karena pada bulan tersebut, suhu mencapai 35 derajat celcius. Walau pun siang hari cuaca mencapai 35 derajat namun masih ada potensi terjadinya hujan khususnya pada sore atau malam hari karena tumpukan awan yang terjadi di siang hari. "Malam tetap berpotensi hujan karena siang ya panas, jadi kemungkinan masih akan turun hujan," katanya. Perkiraan tersebut menurutnya juga didukung tidak ditemukanya titik api di wilayah Sumut, namun ditemukan ada dua titik api di Sumatera Selatan.
Jangan berhenti di “AKAN” Pak. Eksekusi terus!
Ada 4 kota di Belanda yang punya nama jalan RA Kartini, yaitu di kota Amsterdam, Haarlem, Utrecht dan Venlo.
Polisi Kesulitan Sidik Dugaan Pencucian Uang dalam Korupsi Kondensat JAKAR TA, MANDIRI JAKART Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kesulitan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam perkara dugaan korupsi kondensat. Kemungkinan, penyidik akan merampungkan berkas tindak pidana korupsi terlebih dahulu ke Kejaksaan Agung dan mengesampingkan berkas tindak pidana pencucian uangnya. Victor mengatakan, beberapa waktu yang lalu penyidiknya telah meminta bantuan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi penjualan kondensat.
Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan adanya unsur tindak pidana pencucian uangnya. "Penelusuran soal aliran dana ini berjalan lambat. Kalau cepat kita bisa sekaligus mentersangkakan soal pencucian uang dan korupsinya. Kalau begini, mungkin (berkas perkara) korupsinya dulu yang kita tangani," ujar Victor di kantornya, Kamis (18/6/2015) sore. Victor menerangkan, menekankan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam keseluruhan perkara itu tetap dimungkinkan. Victor mengatakan, penyidiknya meyakini
ada unsur tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Hanya saja, pembuktian soal ada tidaknya hal tersebut bukanlah soal yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. "Saya yakin TPPU-nya ada. Tapi memang kita belum mendapatkan data valid dari PPATK karena memang sulit," ujar Victor. Penyidik sempat hendak mengambil jalan berputar untuk menyidik soal pencucian uang, yakni dengan meminta salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersangka ke
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Perlancar Arus Mudik, Menjelang Lebaran
"Sanksinya Pemilukada, rakyat bisa beri sanksi. Calon bupati, dan lain-lain tidak dipilih lagi. Jokowi 2019 tidak dipilih lagi," kata Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/ 6) malam. Salah satu poin yang disorot Abdullah terkait kewenangan penyadapan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, agar tidak melanggar HAM, kewenangan penyadapan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses pro justitia atau melalui mekanisme hukum. "Pejabat publik tidak ada privasi. Rakyat berhak tahu. Seseorang disadap kalau sudah ada indikasi korupsi," kata Abdullah. Penyadapan tersebut juga tidak disebarluaskan secara bebas saat masih dalam tahap
penyelidikan mau pun penyidikan, hanya ditangani oleh bagian penindakan. Menurut Abdullah, pemerintah semestinya belajar dari Inggris terkait penyadapan yang tidak melanggar HAM, bukan dengan memangkas kewenangan KPK. "Orang boleh bilang (penyadapan) melanggar HAM atau tidak, menurut saya tidak," kata Abdullah. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengajukan revisi UU KPK untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015. Yasonna menilai bahwa pelaksanaan UU KPK masih menimbulkan masalah yang menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Pemerintah dan DPR Saling Lempar soal Revisi UU KPK JAKAR TA, MANDIRI JAKART Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, pemerintah dan DPR terkesan saling lempar batu soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Revisi UU KPK didorong masuk menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2015. "Persoalannya, UU ini inisiatif siapa? Kata DPR, pemerintah. Kata pak Yasonna, (inisiatif) DPR. Saling lempar batu,"
ujar Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2015) malam. Abdullah mengatakan, boleh saja UU KPK direvisi selama tidak mereduksi kewenangan KPK. Menurut dia, jika tujuannya untuk menguatkan KPK, maka perlu peran masyarakat untuk mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. "Kalau mau kuatkan KPK, perlu gentlemen agreement. Pasal mana yang diganggu,"
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
DPRDSU: D inas B ina M ar ga Dinas Bina Mar arga Didesak “Muluskan alan H-7 uluskan”” JJalan MEDAN, MANDIRI Komisi D DPRD Sumut mendesak Pempropsu Cq Dinas PU Bina Marga Sumut untuk “memuluskan” infrastruktur jalan propinsi yang kondisinya mengalami kerusakan dengan melakukan “penambalan” lubang-lubang jalan propinsi di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, paling lambat pada H-7 jelang lebaran, agar tidak menganggu arus lalu lintas bagi masyarakat pe-
mudik. Penegasan itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut HM Nezar Djoeli, Darwin Lubis, SH dan Ir Astrayuda Bangun kepada wartawan, Rabu (17/6) di DPRD Sumut menanggapi permintaan masyarakat agar jalan-jalan propinsi diperbaiki, guna mempermudah masyarakat melakukan mudik lebaran yang sudah menjadi
tradisi setiap tahunnya. “Sudah menjadi tradisi kita, beberapa hari menjelang hari besar keagamaan tersebut, arus kendaraan sangat banyak, bahkan bakal memenuhi ruas jalan. Karena itu, diharapkan tidak ada aktivitas di badan jalan ketika arus kendaraan tersebut meningkat, meski berupa perbaikan jalan.,” tegas Nezar sembari mendesak Dinas PU Bina Marga melakukan gerak
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 6
Poldasu Akan Tindak Peredaran Petasan MEDAN, MANDIRI Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan kalau pengusaha dan pengguna petasan tidak ada izinnya. "Selama Bulan Suci Ramadan, kami akan menindak mereka. Karena mereka sebagai pemicu yang mengganggu kondusifitas selama Bulan Suci,"katanya, Kamis (18/6). Pihaknya juga mengimbau kepada para orangtua agar melarang anaknya menggunakan petasan dan ugal-ugalan saat subuh dan sepulang tarawih. "Selain mengganggu, penggunaan petasan oleh anak-anak sangat dilarang keras karena berbahaya bagi keselamatan. Begitu juga soal berkendara di jalan umum," ujarnya. Memang, akunya, tradisi asmara subuh
dengan petasan sudah menjadi tradisi saat Bulan Ramadan tiba. "Makanya pedagang musiman bermunculan.Walaupun merupakan tradisi, petasan dan asmara subuh dinilai memiliki citra negatif dan mengganggu jalannya ibadah puasa,"katanya. Kasubbid Penerangan Masyarakat Polda Sumut, MP Nainggolan mengungkapkan pihaknya dengan tegas akan melakukan upaya maksimal dengan menindak pengusaha dan penjual petasan pada bulan suci Ramadan. "Akan kami razia dan sisir kawasan yang banyak memproduksi dan menjual petasan," tegasnya.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Pembeli menyerbu penjual petasan di kawasan Cik Ditiro, Medan, kemarin sore.
SANG PENCERAH
JAGA LIDAH SAAT PUASA Mahmud Yunus Daulay, MA, Dosen UMSU Dalam kitab Durratun Nashihin, dikutip sebuah hadits Rasulullah SAW yang artinya: "Surga itu rindu kepada empat golongan, yaitu pembaca al-Qur'an, penjaga lisan/lidah, pemberi makan orang yang kelaparan dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan." Hadits Rasululllah SAW tersebut menjelaskan bahwa diantara golongan yang dirindukan surga adalah mereka yang mampu menjaga lidahnya. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang sangat besar manfa'atnya dalam kehidupan ini, tanpanya kehidupan akan kaku. Baik atau buruknya kata-kata yang keluar lidah sangat tergantung kepada tinggi rendahnya keimanan yang dimiliki. Kualitas diri seseorang bisa diukur dari kemampuannya menjaga lidah. Orang-orang beriman tentu akan berhatihati dalam menggunakan lidahnya. Artinya:Dari Abi Hurairah Ra Sesunguhnya Rasulullah SAW "Bersada Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir maka hendaklah
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3