SELASA, 21 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Interpelasi Jilid III Kembali Kandas MEDAN, MANDIRI Rencana anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggunakan hak meminta penjelasan atau interpelasi Gubernur Gatot Pujo Nugroho terkait dugaan perkiraan buruknya kinerja pengelolaan APBD oleh pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, kembali kandas. Pasalnya dari 90 anggota DPRD Sumut yang hadir 53 orang menyatakan menolak interpelasi dilakukan, sementara yang menyatakana setuju hanya 37 orang. Padahal sebelumnya ada 57 yang sudah tanda tangan sebagai pengusung, kini menyusut tinggal 37 orang.
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyematkan ulos usai menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang untuk Kota Medan yang baru Mr. Hirofumi Morikawa di rumah dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, kemarin. Selain memperkenalkan diri, kedatangan pria asal Osaka, Jepang itu juga untuk menjajaki sejumlah kerjasama, termasuk mendatangkan sejumlah investor guna berinvestasi di Kota Medan.foto mandiri/adi s wasgo
Konjen Jepang Siap Datangkan Investor MEDAN, MANDIRI Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang untuk Kota Medan yang baru Mr. Hirofumi Morikawa di rumah dinas Wali Kota Jalan Sudirman Medan, kemarin. Selain memperkenalkan diri, kedatangan pria asal Osaka, Jepang itu juga untuk menjajaki sejumlah kerjasama, termasuk mendatangkan sejumlah investor guna berinvestasi di Kota Medan. Didampingi seorang stafnya, Hirofumi mengaku sangat tertarik dengan Kota Medan. Apalagi Kota Medan telah menjalin hubungan sister city dengan Kota Ichikawa, salah satu kota di Jepang. Pria beru-
sia 62 tahun itu berharap agar hubungan bisa lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya sebatas pertukaran pelajar saja. Dijelaskan Hirofumi, banyak kerjasama yang bisa dilakukan lagi seperti kerjasama ekonomi, pendidikan, perdagangan maupun pariwisata. Untuk itu dia akan melakukan penjajakan sehingga diketahui sektor-sektor mana yang dapat dikerjasamakan, agar hasilnya lebih maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya pria yang baru saja bertugas selama 2,5 tahun di Kinabalu, Malaysia itu melihat banyak potensi yang dimiliki Kota Medan sehingga
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Ariyandi, Warga Miskin di Agara yang Tak Pernah Dapat Bantuan KUT ACANE, MANDIRI KUTA Salah satu warga Desa Biak Moli Induk Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) suguh sangat memperhatikan dengan keadaan rumah yang ditempatinya. Ariyandi beserta istri bernama Fitri Yuni dan kedua anaknya menjalani kegiatan seharihari di rumah yang sejatinya merupakan rumah yang tidak layak huni berukuran 2,5×3,5 beratapkan rumbia dan berlantai tanah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ariyandi seharihari bekerja sebagai buruh tani untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Apalagi bantuan dari Pemerintah seperti dana bantuan program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) tidak pernah
dicicipinya. Apalagi bantuan perumahan duafa sudah dua kali ia usulkan, itupun tidak dapat walau tim sudah pernah meninjau langsung melihat lokasi rumahnya. “Tidak tahu apa alasan sampai saya tidak dapat bantuan perumahan. Persyaratan sudah saya usulkan. Mungkin ini sudah nasib, kami orang miskin yang mungkin tidak patut untuk dibantu,” ujar Ariyandi kepada Mandiri, Sabtu (18/4). Ia mengharapkan perhatian dan kepedulian Pemerintah kususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara). “Kami ini orang miskin ini berharap merasakan bantuan dari Pemerintah dan bisa mendapat bantuan apapun,” harapnya. ijal
Tiga kali kandas, sudah bisalah dapat hadiah piring cantik...
IMSAKIYAH
Menggelitik sampai mati adalah salah satu jenis hukuman penyiksaan di zaman Roma kuno.
Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) H Ajib Shah yang memimpin sidang paripurna pembahasan usulan hak interpelasi kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Senin (20/4) mulai pukul 10.00 Wib. Sebelum diputuskan sekira pukul 17.00 Wib, rapat berlangsung cukup alot. Dua kelompok yang pro dan kontra interpelasi dilanjutkan, saling beradu argumen melalui pimpinan sidang. Muhri Fauzi Hafidz yang di-
tunjuk sebagai juru bicara pengusul hak interpelasi pun
membacakan materi yang akan dijadikan bahan pertanyaan mereka kepada Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dalam materi tersebut, ada beberapa poin yang kemudian diperbaiki sebelum dibacakan kembali di paripurna tersebut. Sebab moral dan etika tidak bisa diinterpretasikan oleh orang-orang. Sehingga kami fraksi Golkar, menyatakan menolak," ujar Hanafiah Harahap selaku juru bicara, yang juga menyikapi berbagai tudingan terkait pribadi Gubernur yang diang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Paripurna DPRDSU Diwarnai Interupsi MEDAN, MANDIRI DPRD Sumut akhirnya mengumumkan pergantian atau perubahan struktur pimpinan dan keanggotaan Fraksi Partai Golkar, meski sebelumnya diwarnai interupsi melalui rapat paripurna DPRD Sumut, yang dipimpin Ketua Dewan H Ajib Shah SSos didampingi para wakil ketua Ruben Tarigan, HT Milwan, H Zulkifli Effendi Siregar MSc dan Parlin
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Ketua DPR Terbitkan SK Rotasi F-Golkar yang Diajukan Kubu Aburizal JAKAR TA, MANDIRI JAKART Ketua DPR Setya Novanto menerbitkan surat keputusan (SK) rotasi Fraksi Partai Golkar di DPR yang diajukan Kubu Aburizal Bakrie. Dalam SK yang didapat Kompas.com, pimpinan DPR menyetujui rotasi anggota Fraksi Golkar dari Komisi I sampai Komisi XI. SK pimpinan DPR itu bernomor 87/PIMP/III/2014-2015 tertanggal 16 April 2015 dan ditandatangani Setya Novanto. (Baca: Ini Daftar Anggota FGolkar yang Dirotasi di DPR) Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengatakan, dengan adanya rotasi ini, tidak ada alasan bagi loyalis Agung Laksono
untuk tetap bertahan di komisi lamanya. (Baca: Rotasi di Fraksi Golkar, Kubu Agung Sebut Kubu Aburizal Bakrie Panik) "Maka selanjutnya, sesuai tatib dan UU MD3, pimpinan rapat atau komisi dapat meminta bantuan keamanan atau pamdal untuk mengeluarkan anggota yang mengganggu jalannya rapat," kata Bambang saat dihubungi, Senin (20/4/ 2015). Jika ada anggota Fraksi Golkar yang tidak menuruti rotasi itu, lanjut Bambang, mereka bisa dikeluarkan dari ruang rapat. Mereka dianggap bisa mengganggu jalannya rapat.
"Jika ada anggota DPR yang sudah dirotasi masih membandel dan mengganggu jalannya rapat di komisi-komisi ataupun di alat kelengkapan Dewan, maka pimpinan rapat dapat meminta bantuan Pamdal untuk mengeluarkan yang bersangkutan," ujarnya. Kubu Agung yang terkena rotasi sebelumnya menolak langkah kubu Aburizal itu. Mereka menganggap kubu Aburizal tidak berhak mengeluarkan surat rotasi tersebut karena kubu Agung sudah menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pimpinan Fraksi Golkar di DPR. Juga Dicopot Sebanyak 10 orang anggota
Fraksi Golkar juga dicopot dari jabatannya di alat kelengkapan Dewan (AKD). Kesepuluh orang yang dicopot tersebut selama ini diketahui berada di kubu Agung Laksono. Pencopotan ini bagian dari rotasi yang dilakukan pengurus Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie dan disetujui oleh Ketua DPR Setya Novanto melalui surat keputusan yang dikeluarkan pada 16 April 2015. Berikut 10 orang tersebut: - Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI: 1. Meutya Viada Hafid digantikan oleh Betti Shadiq Pasadigoe.
2. Fayakhun Andriadi digantikan oleh Hasnuryadi Sulaiman. 3. Andi Achmad Dara digantikan oleh Muhammad Nur Purnamasidi. 4. Gde Sumarjaya Linggih digantikan oleh Tantowi Yahya. 5. Dave Akbarsyah Laksono digantikan oleh Elion Numberi. - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI: 1. Dadang Muchtar menggantikan Lili Asdjudiredja. - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI: 1. Andika Hazrumy menggantikan Aditya Anugrah
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Komisi C Kembali ULP Serdang Bedagai Langgar PERPRES No.4 tahun 2015 Pertanyakan Bank Sumut MEDAN, MANDIRI Hamonangan Simbolon Ketua LPPI (Lembaga Pemantau Pembangunan Independen) merasa heran melihat penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2015 ini yang dilaksanakan POKJA (Kelompok Kerja) Dinas PSDA (Pengelola Sumber Daya Air ) Sergei diduga berjalan melanggar PERPRES(Peraturan Presiden)NO.54/2010 dan atas perobahannya yang terakhir PERPRES No.4/2015 yaitu penjadwalan terlampau singkat sehingga sejumlah besar
penyedia jasa tidak berniat mengikuti pengadaan barang jasa tersebut Penjadwalan yang terlampau singkat tersebut yang hanya 6 (enam) hari kalender sejak tayang pengumuman hingga akhir pemasukan penawaran . Simbolon mensinyalir bahwa pengadaan yang diselenggarakan bersifat formalitas dan sarat pengaturan``itu makanya kita tidak ikut lelang`` dan kita sudah buatkan surat keberatan kita kepada POKJA dan Pengguna Anggaran agar proses lelang diulang kembali demi tegaknya PERPRES dan Hukum``Gimana
kita mau ikut lelang dan gimana kita tak heran `` masa proses lelang Cuma enam hari klender sementara nilai pengadaan barang jasa yang diselenggarakan lebih kurang RP,7Milllyar*Apa dianggap POKJA terlampau kecil ujar Simbolon nada tanya ke Mandiri atau sekalian main tunjuk ajalah alias gak usah lelang, Yang namanya lelang menurut peraturan presiden harus berjalan akuntabil, efisien, transparan, terbebas dari KKN dan penuh persaingan *jadi bukan seperti yang diselengga
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
MEDAN, MANDIRI Meski pernah mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut. Meski demikian, mereka akan kembali dipanggil untuk menjelaskan kondisi dan perkembangan bank milik masyarakat Sumut itu. Pasalnya, sejak dilantik beberapa saat lalu, anggota dewan tak kunjung melihat performa meyakinkan dari direksi untuk menyelesaikan berbagai persoalan keuangan, apa lagi mendongkrak prestasi. Anggota Komisi C, Muhri Fauzi Hafiz yang dihubungi via telepon selulernya, Minggu (19/4) jam 17.00 wib, mengatakan Edie Rizliyanto dan jajarannya perlu memaparkan program untuk mengentaskan berbagai persoalan di Bank Sumut. "Sebagai Dirut Bank Sumut yang baru, kami belum melihat performa meyakinkan dari direksi yang baru. Bahkan mereka mangkir saat kami undang RDP beberapa waktu lalu. Ini akan kita panggil ulang, karena banyak lagi persoalan yang kami dengar, terjadi di Bank Sumut," kata politisi muda Partai Demokrat itu.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
KBRI di Yaman Dibom, 17 WNI Dievakuasi JAKAR TA, MANDIRI JAKART Saat ledakan terjadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sana'a, Yaman, terdapat 17 warga negara Indonesia yang berada di sekitar lokasi. Para WNI itu kemudian akan langsung dievakuasi ke wisma duta besar. "Semua staf saat ini telah dievakuasi ke wisma duta besar di Sana'a, dan akan segera dievakuasi ke Al-Hudaidah," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers di sela-sela acara Konferensi Asia Afrika di Istana Kepresidenan, Senin (20/4/2015). Para WNI itu terdiri dari tim evakuasi dari Jakarta, home staff, local staff, migran Indonesia, dan mahasiswa Indonesia. Di antara mereka terdapat tiga orang yang terluka ringan. "Dua adalah staf diplomatik KBRI dan satu orang WNI," ucap Retno. Korban yang terluka sudah mendapatkan per-
tolongan dan akan dievakuasi bersama WNI lainnya ke wisma duta besar. Yaman kini dilanda konflik bersenjata yang hebat setelah Arab Saudi dan negara-negara Teluk sekutunya melancarkan operasi militer untuk menahan laju pemberontak Syiah Houthi. Operasi militer yang melibatkan serangan udara itu mulai digelar pada 26 Maret lalu, hanya dua hari setelah Pemerintah Yaman memohon Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) melakukan intervensi militer ke negeri itu. Konflik di Yaman terjadi setelah kubu pemberontak Houthi melengserkan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi. Hadi kemudian berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan mengungsi dari ibu kota Sana'a dan mendiri
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Asap mengepul akibat serangan udara Saudi di Sanaa, Yaman, Rabu (8/4/2015). Arab Saudi terus melakukan serangan udara terhadap posisi-posisi pemberontak Syiah Huthi.