JUMAT, 24 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR2.500,- mandiri.red@gmail.com
Polri Sebut Saksi Diintimidasi, BW Batal Ditahan JAKARTA, MANDIRI Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengaku mendapat laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa saksi-saksi dalam perkara yang menjerat Bambang Widjojanto mendapatkan intimidasi.
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan bantuan beras kepada 1.600 warga kurang mampu di Jalan Berlian Sari, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kamis (23/4). foto mandiri/adi s wasgo
Eldin Salurkan Bantuan Beras 16 Ton di Medan Johor MEDAN, MANDIRI Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi menyerahkan bantuan beras kepada 1.600 warga kurang mampu di Jalan Berlian Sari, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kamis (23/4). Bantuan beras sebanyak 16 ton ini merupakan sumbangan dari sejumlah tokoh etnis Tionghoa di Kota Medan yang peduli terhadap sesama. Diharapkan bantuan beras tersebut dapat memberikan maafaat bagi warga yang menerimanya. Meski hujan deras mengguyur sejak pagi namun warga tetap berduyun-duyun datang ke lokasi pembagian yang dipusatkan di Xing Xing Food Court. Mereka tampak sangat mengharapkan sekali bantuan
beras tersebut. Itu sebabnya mereka pun tidak mempedulikan lagi jika pakaian yang dikenakan sempat basah. Yang menarik lagi, warga kurang mampu penerima bantuan beras tidak hanya didominasi kaum pribumi tapi juga warga turunan Tionghoa. Mereka pun berbaur menjadi satu seperti dalam satu keluarga besar tanpa ada perbedaan sedikit pun. Masing-masing warga yang datang mendapatkan bantuan 1 goni beras beras berukuran 10 kg. Pemberian beras ini dikoordinir langsung Harun, tokoh masyarakat Tionghoa Kecamatan Medan Johor. Pembagian beras baru dilakukan setelah Wali Kota tiba di lokasi. Kedatangan Wali Kota disambut
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Hadi Poernomo Diperiksa sebagai Tersangka di KPK JAKAR TA, MANDIRI JAKART Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hadi akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan seluruh permohonan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan (SKPN PPh) BCA. "Hari ini penyidik memanggil HP untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Pri-
harsa Nugraha, Kamis (23/4/ 2015). Hadi tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Sebelum memasuki gedung, ia membenarkan bahwa kedatangannya untuk diperiksa sebagai tersangka. "Ya, diperiksa," kata Hadi. Hadi mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK. Panggilan terhadap Hadi untuk pemeriksaan sebagai tersangka sudah dilakukan KPK berulang kali. Pada pang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Yang satu dilantik Yang satu dilantak beda nasib hehehe
Sel darah merah dapat mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke posisi semula dalam waktu kurang dari 20 detik.
"Jadi saksi-saksi ini melapor ke LPSK. Mereka melapor diintimidasi pihak lain," ujar Victor di kompleks Mabes Polri, Kamis (23/4/2015). Victor tidak menjelaskan bentuk intimidasi itu. Namun, Victor mengatakan intimidasi itu berisi tekanan agar saksisaksi tersebut segera mencabut keterangan yang telah mereka berikan kepada penyidik Polri. Victor mengatakan, tim dari LPSK bertolak ke Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah untuk bertemu secara langsung saksi-saksi yang mengaku mendapatkan intimidasi. LPSK, kata Victor, akan mengecek kebenaran laporan tersebut untuk melakukan tindakan selanjutnya, yakni perlindungan kepada para saksi.
"Kami menunggu hasil dari LPSK mengecek para saksi. Jika ada dugaan intimidasi, kami menilai ini adalah tindak pidana yang harus diusut," ujar Victor.
Saksi-saksi yang dimaksud adalah saksi pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi, 2010 lalu antara Ujang Iskandar dan Sugianto Sabran. Kala itu, hakim memutuskan memenangkan Ujang Iskandar sebagai pemenangnya sehingga Ujang terpilih menjadi Bupati Kotawaringin Barat. Dalam sidang itu, Bambang Widjojanto jadi kuasa hukum Ujang. Pada 19 Januari 2015, Sugianto melaporkan Bambang ke Bareskrim Polri atas
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Pengacara BW: Penyidik Sempat Serahkan Surat Penahanan JAKARTA, MANDIRI Kuasa hukum Ketua nonaktif KPK, Bambang Widjojanto, Saor Siagian, membenarkan bahwa penyidik Bareskrim Polri awalnya akan menahan Bambang. Penyidik sudah menyodorkan surat penahanan untuk ditandatangani oleh kliennya. "Kami berterima kasih kepada penyidik, (surat penahanan) sempat diserahkan untuk ditandatangani.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Dekan Fakultas Farmasi USU Kembali Jadi Pesakitan di PN Medan MEDAN, MANDIRI Mantan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) ini didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan farmasi lanjutan. Ia diadili bersama rekannya Suranto yang merupakan Ketua Unit Layanan Pengadaan/ ULP dan Ketua panitia pengadaan barang Hasrul yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan peralatan etnomusikologi pada Fakultas Sastra USU. Sementara, kedua terdakwa lainnya adalah Siti Ombun Purba dari PT Sean Hulbert Jaya dan Elisnawaty Siagian dari PT
Marell Mandiri Kelima terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1), subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. "Terdakwa Prof Dr Sumadio Hadisahputra, Suranto dan Hasrul bersama-sama dengan Siti Ombun Purba dan Elisnawaty Siagian ... telah melakukan tindak pidana memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen di hadapan majelis hakim yang diketuai Marsudin Nainggolan. Perkara ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan Permai Grup milik Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Pada 2009 anak buah Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang, bersama anggota DPR RI, M Nasir, mendatangi kampus USU dan bertemu Rektor USU Chairuddin P Lubis un-
Kor upsi Alkes ks PPlt lt D ir ut RSUD orupsi Alkes,, EEks Dir irut Sultan SSulaiman ulaiman SSer er gai D itahan ergai Ditahan MEDAN, MANDIRI Mantan Plt Direktur Utama (Dirut) RSUD Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai dr Ahmad Chaidir ditahan penyidik pidana khusus Kejati Sumut, Kamis (23/4). Tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) ini dikirim ke Rutan Tanjung Gusta setelah menjalani pemeriksaan. Ahmad Chaidir merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam pengadaan alkes di RSUD Sultan Sulaiman pada 2012. Proyek itu mendapat anggaran Rp 5 miliar dari APBN. "Tersangka kami tahan di
Rutan Tanjung Gusta selama 20 hari ke depan," ucapnya. Ia mengaku, penahanan Ahmad Chaidir menyusul tiga tersangka lain yang telah lebih dulu dikirim ke Rutan Tanjung Gusta yakni Dewi Korawati (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nurjannah (Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP); dan rekanan Sabam Lumbangaol (Direktur CV Mas Indo Jaya, rekanan). Keterangan ketiga tersangka menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Ahmad Chaidir. "Ini pengembangan dari penyelidikan tiga tersangka
yang lebih dulu kita tahan," ucap Hendrik. Berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Sumut, kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di RSUD Sultan Sulaiman merugikan negara sebesar Rp 1,059 miliar. Namun, pihak rekanan telah mengembalikan Rp 500 juta. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. mbo
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN
BG Jadi Wakapolri KPK ‘No Comment’ JAKAR TA, MANDIRI JAKART Komisi Pemberantasan Korupsi enggan dikaitkan lagi dengan masalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan, termasuk soal pelantikan Budi sebagai Wakil Kepala Polri. Pimpinan sementara KPK, Johan Budi, mengatakan, KPK tidak lagi berwenang mengomentari masalah Budi. "KPK tidak dalam kapasitas mencampuri atau mengomentari soal itu," ujar Johan melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2015). Menurut Johan, KPK sudah tidak menangani hal yang berkaitan dengan Budi karena telah melimpahkan kasusnya kepada Kejaksaan yang kemudian menyerahkan penanganannya kepada Polri. Pelantikan Budi, kata Johan, sepenuhnya kewenangan institusi Polri. "Pengangkatan Wakapolri sepenuhnya we-
wenang dan domain Polri," kata Johan. Budi Gunawan tetap dilantik sebagai Wakapolri meskipun masalah hukumnya belum selesai. Kepolisian belum melakukan gelar perkara bersama terkait kasus Budi untuk memutuskan apakah kasus yang dituduhkan dapat dilanjutkan atau tidak. KPK sebelumnya merasa memiliki cukup bukti bahwa Budi terlibat kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Namun, Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi oleh
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
tuk menanyakan perkembangan pendidikan di perguruan tinggi itu. Dalam pertemuan itu , Chairuddin menyatakan Fakultas Farmasi USU sudah sering mengirimkan proposal ke Dirjen Dikti, namun tidak pernah ditanggapi. M Nasir pun menyatakan Grup Permai dapat membantu. Kedua fakultas itu mendapat anggaran pengadaan peralatan farmasi dan etnomusikologi sebesar Rp 30 miliar bersumber dari APBN TA 2010. Jumlahnya kemudian ditambah anggaran proyek lanjutan sebesar Rp 15 miliar. Khusus untuk Fakultas Farmasi dianggarkan Rp 25 miliar. Pada pelaksanaan proyek, para terdakwa tidak melakukan penelitian harga dan tidak memeriksa barang. Akibatnya muncul kerugian negara.
Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 13 Oktober 2014 terdapat kerugian negara sebesar Rp 10.462.944.777 pada pengadaan peralatan di Fakultas Farmasi USU dan kerugian negara sebesar Rp 3.226.814.413 pada pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra USU. Total kerugian negara pada pengadaan peralatan di dua fakultas itu yakni Rp 13.689.759.190 miliar. Selain kelima terdakwa, masih ada terdakwa lainnya yaitu Abdul Hadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada Senin (20/4), Kepala Sub Bagian Rutin dan Pembangunan USU ini dituntut dengan hukuman 3 tahun 6 bulan pejara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. mbo
Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto
Kubu Ical Persilakan Keluarga Cendana Pimpin Golkar Jika Dapat Dukungan DPD JAKAR TA, MANDIRI JAKART Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie tak mempermasalahkan jika keluarga Cendana ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar yang saat ini tengah mengalami dualisme. Namun, keluarga Soeharto yang ingin memimpin Golkar harus mengikuti mekanisme yang ada seperti kader-kader lainnya, yakni didukung oleh kader di daerah dalam Munas. "Secara umum semua kader Golkar mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon ketua umum Golkar. Tidak ada kader yang tidak sama," kata Wakil Ketua Umum Golkar kubu Aburizal, Aziz Syamsudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015). Saat ditanya mengenai pendapat pribadinya mengenai sosok keluarga Cendana, seperti Tommy Soeharto, Aziz tetap enggan berkomentar. Dia menyerahkan keputusan sepenu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3