RABU, 27 MEI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Sejumlah Proyek di Sumut Amburadul
Dewan Desak Kejatisu Usut Tuntas MEDAN, MANDIRI Kalangan DPRD Sumut meminta Kejatisu untuk segera melakukan pengusutan secara tuntas terhadap sejumlah proyek APBD Sumut TA 2013-2014 senilai puluhan miliar rupiah yang ditangani Distarukim (Dinas Tata Ruang dan Permukiman) Provsu, karena proyek yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota itu diduga pelaksanaannya sangat “amburadul”. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli
ST (FP Nasdem), Drs Baskami Gintings (F-PDI Perjuangan), H
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Hasil Tes Beras Plastik Sucofindo Berbeda? JAKAR TA, MANDIRI JAKART Kabar adanya beras plastik di Bekasi, Jawa Barat langsung dibantah pemerintah. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan Laboratorium forensik Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, pemerintah menyimpulkan bahwa tidak ada unsur plastik dalam beras itu. Lalu, mengapa hasil tes itu berbeda dengan hasil uji laboratorium Sucofindo sebelumnya yang mengkonfirmasi
Gambar Anoa dan stensil tangan menjadi salah satu temuan gambar cadas yang fenomenal di goa Uhalie, Bone, Sulawesi Selatan. Temuan gambar-gambar cadas di Sulawesi selatan berusia sama dengan temuan di El Castillo di Spanyol yang berumur sekitar 40.000 tahun yang lalu.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Indonesia Mengubah Kapolri: Hasil Tes Negatif, Tidak Ada Beras Plastik Pandangan Ilmu Arkeolog Dunia PENELITI senior arkeologi prasejarah dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Profesor Truman Simanjuntak, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia masih mempunyai banyak temuan-temuan yang terpendam di dalam tanah. "Satu waktu dengan penelitian yang intensif kita akan mendapatkan lagi penemuanpenemuan besar," katanya. Hal ini disampaikannya dalam seminar "Indonesia Sebagai Tapak Temuan Ilmiah Akbar Dunia" yang diselenggarakan Akademi Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (AIPI) yang sedang merayakan ulang tahun berdirinya yang ke-25, kemarin di Hotel Aryaduta, Jakarta. Prof. Truman menceritakan bahwa sekitar bulan Oktober tahun lalu dunia ilmu pengetahuan dikejutkan oleh sebuah jurnal ilmiah tentang penemuan seni lukis tertua atau salah satu dari dua yang tertua di dunia yaitu di Maros, Sulawesi Selatan. Dunia terhentak. Sebelumnya Indonesia atau Sulawesi Selatan tidak begitu
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti mengumumkan hasil tes laboratorium terhadap beras yang diduga mengandung plastik. Beras yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, itu dipastikan bukan beras plastik. "Hasil pemeriksaan di Labfor Polri, BPOM, Kemendag, dan Kementan, itu negatif. Artinya, tidak ada unsur plastik dari hasil pemeriksaan laboratorium," ujar Badrodin dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/
5/2015). Hari ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan Kapolri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga. Di dalam pertemuan itu, hasil uji laboratorium dipaparkan. Menurut Badrodin, kepolisian langsung bergerak begitu mengetahui ada seorang warga Bekasi yang mengaku mendapat beras plastik. Ke-
polisian mengambil sampel beras mentah dan beras yang sudah dimasak untuk diuji di Labfor Polri dan BPOM. (Baca: Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bekasi juga mengambil sampel yang sama terlebih dulu dan kemudian diserahkan kepada laboratorium Sucofindo. Namun, hasilnya justru positif. Sucofindo menyimpulkan bahwa beras itu mengandung unsur plastik. Lantaran ada hasil yang berbeda, Badrodin menyatakan
Ada Upaya Lahan Eks HGU Dibuat “Status Quo”
bahwa kepolisian kemudian meminta sampel yang diuji oleh Suconfindo. Hasilnya kembali negatif dan dipastikan beras itu bukanlah beras plastik. Hasil uji ini kemudian diperkuat dengan hasil uji laboratorium BPOM, Kementerian Perdagangan, hingga laboratorium Kementerian Pertanian. "Oleh karena itu, kami semua berkesimpulan bahwa beras diduga plastik ternyata tidak ada. Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak resah," ujar Badrodin. Wapr es Yakin apres Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tidak ada beras mengandung bahan plastik di pasa-
ran. Menurut Kalla, beras plastik hanya istilah yang dimunculkan di tengah masyarakat. "Jangan memberikan suatu istilah yang orang nanti salah tangkap. Saya kira, saya yakin bukan plastik yang kita kenal sebagai plastik itu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (26/5/2015). Istilah serupa pernah dimunculkan ketika masa Order Baru. Saat itu muncul istilah beras Tekad, singkatan dari ketela, kacang, dan djagung. "Itu biasa saja, dulu juga ada namanya beras Tekad. Beras apa, mungkin semacam itulah bahannya, yang memang bening, bukan plastik. Kalau plastik dimasak itu pasti tidak bisa
DPRD-SU: P Prresiden Minta Cerai, Istri Har us “Tur un-tangan un-tangan”” Fahri Hamzah: Terbongkar arus urun-tangan Dianiaya Suami di Depan Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Anak-anaknya P SIANT AR, MANDIRI SIANTAR, Hendra (42), warga Tozai Baru, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematangsiantar, Sumatera Utara memukul dan hendak membacok istrinya, Sumiati (40), Senin (25/5/2015) sekitar pukul 23.00 WIB. Kejadian bermula saat Sumiati, meminta cerai kepada Hendra, karena kerap mendapat perlakuan kasar. Mendengar itu, Hendra naik pitam dan menghajar istrinya dengan
memukul dan menendang. Tak puas sampai di situ, Hendra lantas mengambil sebilah kelewang dari dapur dan mencoba membacok istrinya. Beruntung, Sumiati melarikan diri lewat jendela dan meminta tolong kepada para tetangga. Warga yang mendengar jeritan Sumiati, mendatangi lokasi dan beramai-ramai mengamankan Hendra seraya menghubungi petugas Polsek Sian
K e Hal 111 1 KKol ol 1
Pastikan dulu hasil labnya ...
Merokok dan minum alkohol mempersempit pembuluh darah, sehingga mengurangi pertumbuhan rambut dan mengurangi nutrisi untuk rambut
MEDAN, MANDIRI Komisi A DPRD Sumut meminta Presiden RI Jokowi segera “turun-tangan” menyelesaikan masalah pelepasan 5.873,06 hektar lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota kepada masyarakat yang berhak, karena Kementerian BUMN kelihatannya tidak mampu lagi menyelesaikannya, sebab ada
kekuatan atau sindikat mafia tanah yang tetap berusaha agar kasus pelepasan ini terus “mengambang”. Hal itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu, SH, Sutrisno Pangaribuan, ST dan H Anhar Monel kepada wartawan, Senin (25/5) di DPRD Sumut menanggapi semakin tidak jelasnya penyelesaian pelepasan lahan eks HGU PTPN II
oleh Meneg BUMN kepada masyarakat yang berhak. “Satu-satunya jalan agar kasus pelepasan 5.873,06 hektar lahan eks HGU PTPN II dapat cepat diselesaikan, hanya campur tangan Presiden Jokowi dengan dukungan politik dari DPR-RI. Jika tidak, kita kuatir tidak akan pernah terselesaikan, sebab Meneg BUMN kelihatannya sudah angkat tangan,
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
KPK Sering Langgar UU
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi melawan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menjadi bukti bahwa KPK sudah melakukan tindakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, kekalahan seperti ini sudah tiga kali dialami oleh KPK. "Sekarang sudah terbongkar dan terbukti, KPK sering melakukan tindakan hukum projusticia yang melanggar undang-undang dan KUHAP," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2015). Dalam dua sidang praperadilan sebelumnya, KPK kalah dalam gugatan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sira
Ade Komarudin: Yang Penting Golkar Ikut Pilkada KPK: Putusan Praperadilan Membingungkan Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Pengurus Partai Golkar dari Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sepakat bersama-sama mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Namun, kubu Aburizal belum mau berbicara terlalu jauh mengenai kepengurusan siapa yang nantinya akan didaftarkan di pilkada. "Kita tidak mau bicara teknis dulu. Yang terpenting, Golkar bisa ikut pilkada, sisanya itu soal teknis," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal, Ade Komarudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2015). Ade menekankan, yang terpenting saat ini kedua kubu segera bersatu untuk melakukan penjaringan calon kepala daerah. Masalah kepengurusan yang didaftarkan bisa dipikirkan belakangan karena pendaftaran pilkada baru
dibuka pada 26-28 Juli mendatang. Ketua Fraksi Golkar di DPR itu yakin ada jalan keluar untuk berbagai permasalahan tersebut. Ade juga tidak ingin mempersoalkan peraturan KPU yang mensyaratkan parpol yang berselisih harus sudah islah atau memiliki putusan tetap pengadilan sebelum mendaftar di pilkada. "Saya enggak mau ikuti perkembangan setiap saat, tapi melupakan satu prinsip dasar. Prinsip dasarnya Golkar ikut pilkada, yang lain teknis," ujarnya. Sementara itu, Agung menyerahkan sepenuhnya kepada KPU mengenai kepengurusan yang akan diakui dan didaftarkan di pilkada. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menilai, putusan praperadilan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo membingungkan. Menurut dia, putusan yang dibacakan hakim tunggal Haswandi tidak konsisten dengan putusan praperadilan sebelumnya. "Putusan ini membingungkan dan tidak ada kepastian hukum," ujar Johan melalui pesan singkat, Selasa (26/5/2015). Menurut Johan, dalam sidang praperadilan sebelumnya, pihak pemohon juga mempermasalahkan keabsahan penyidik KPK. Saat itu, hakim memutuskan bahwa pengangkatan penyidik KPK adalah sah. Sementara itu, dalam putusan Hadi, penyelidik KPK di
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1