SENIN, 4 MEI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR2.500,- mandiri.red@gmail.com
Lepas Tersangka Penganiayaan
Kapolres Nias akan Dipropamkan MEDAN, MANDIRI Keluarga Lida'aro Zebua (59), warga Desa Boyo, Kecamatan Gunung Sitoli, korban pengeroyokan disertai penganiayaan, Minggu (3/5) meminta keadilan ke Bidang Propam Polda Sumut. Karena, mereka menganggap kasus yang telah dilaporkan ke Mapolres Nias jalan ditempat. Mirisnya lagi, polisi yang telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut malah dilepas, dan tidak ditahan atas perintah Kapolresnya AKBP Yofie Girianto Putro. Krisman Zebua (35), warga Desa Boyo, Kecamatan Gunung Sitoli selaku anak korban yang ditemui wartawan di Maoldasu menceritakan bahwa kasus tersebut sudah dilaporkannya ke Polres Nias sekira tanggal 13 Februari 2015 dengan nomor LP/57/II/2015/ NS. Lanjutnya, dari 4 pelaku yang dilaporkan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang tersangka yakni tersangka Medianus Zebua alias Ama Niko (38) dan Damaiyus Zebua (25) yang keduanya merupakan warga Desa Lolomoyo Tuhemberua, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Sementa-
AKSI PEDULI. Relawan dari ACT (Aksi Cepat Tanggap) menggelar aksi peduli Nepal di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/5/2015). Aksi tersebut sebagai wujud simpati dan duka cita untuk para korban gempa Nepal.
Warga Nepal Gembira Dapat Bantuan Tenda dari Indonesia untuk Sekolah KA THMANDU, MANDIRI KATHMANDU, Asha Vidyashram School adalah salah satu sekolah di Nepal yang beralih fungsi sementara menjadi tempat pengungsian pasca gempa 7,8 SR yang terjadi 9 hari lalu. ?Pemerintah Indonesia melalui tim BNPB, TNI, Muhammadiyah, PMI dan ormas lainnya, memberikan tenda besar untuk sekolah itu. "Kami memberikan tenda ini untuk membantu saudara kami, Nepal, dari hati yang paling dalam," kata salah satu koordinator tim logistik tim BNPB, Jentot.
Jentot menyampaikan hal ini saat menyerahkan tenda berukuran 12 x 7 x 3 meter bantuan dari Indonesia kepada pihak sekolah di Balaju, Kathmandu, Nepal, Minggu (3/ 5/2015). Penerima tenda adalah HOPE Nepal Coordinator, Ramesh, yang mengelola sekolah tersebut. Ramesh pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia yang telah peduli dengan Nepal. Ia bahkan menyebut orang Indonesia memiliki ciri-ciri yang identik dengan orang Nepal.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
PT Telkomsel Harus Bertanggungjawab Konsumen Harus Waspadai Aksi Pencurian Pulsa MEDAN, MANDIRI Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut HM Nezar Djoeli minta pihak berkompeten supaya mengantisipasi dan menindak para pelaku aksi pencurian pulsa, diduga dilakukan pihak provider yang tidak bertanggungjawab dan ingin mengeruk keuntungan. Politisi Partai NasDem ini merasa perlu menekankan hal itu, terkait dengan maraknya keeluhan dan komplain dari konsumen yang mengaku pulsa telepon selularnya mendadak habis, padahal baru diisi. “Konsumen harus mewaspadai aksi pencurian pulsa ini,” katanya kepada Mandiri, Kamis (30/4). Menurut Nezar, pecurian
pulsa dalam layanan SMS merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10/per/M.Kominfo/3/ 2007, tentang penggunaan fitur berbayar jasa Telekomunikasi. Pasal 2 (2) dalam hal penyelenggara jaringan bergerak menyediakan fitur jasa tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya wajib memberikan informasi lengkap dan jelas tentang tarif, jenis naupun tingkat layanan kepada langganan. Nezar menekankan, pihak Telkomsel harus ikut bertanggungjawab terkait dengan ma
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Jangan asal lepas sajo Pak Kapolres...
Bayi yang lahir di bulan Mei, rata-rata 200 gram lebih berat daripada bayi yang lahir di bulan lainnya
ra dua terlapor lagi yakni Syukur Eman Zebua dan Barcelona Zebua belum diperiksa polisi. Namun, anehnya setelah penyidik menetapkan tersangka, malah Medianus Zebua yang diketahui seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai Kabid Sarana Prasarana Dinas Kota Gunung Sitoli dan adiknya Damaiyus Zebua yang bekerja sebagai guru honorer tersebut, malah dilepaskan polisi begitu saja tanpa alasan hukum yang jelas. "Alasan penyidik melepas dan menghentikan kasus tersebut tidak jelas, penyidik mengaku bahwa ini perintah Kapolresnya. Ada apa ini ?, karena tersangkanya PNS dapat perlakuan istimewa seperti itu," ujarnya. Karena Polres Nias berat sebelah dalam
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Ombudsman: Usut Tuntas Korupsi Alat Praktik SMKN Binaan Disdik Sumut MEDAN, MANDIRI Ombudsman RI Perwakilan Sumut mengapresiasi langkah Kejari Medan menyidik dugaan korupsi pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan di SMK Negeri Binaan Disdik Sumut. Lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik itu bahkan meminta agar kasus proyek bernilai Rp 11.575.080.000 itu diusut hingga tuntas. “Kita apresiasi langkah Kejari Medan. Ini sebuah prestasi. Apalagi sudah menetapkan Kasubbag Tata Usaha (TU) SMKN Binaan Disdik Sumut
berinisial Ris SPd sebagai tersangka,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Minggu (3/5). Namun begitu, Abyadi mengingatkan agar pengusutan kasus ini dilakukan hingga tuntas. Ia juga memastikan Ombudsman Sumut akan terus mengikuti kasus ini. “Ini perilaku yang sangat merusak dunia pendidikan Sumut. Jadi, kasus ini harus dituntaskan hingga menjerat semua pihak yang terlibat,” tegas Abyadi Siregar. Abyadi mengharap, agar penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Medan, tidak hanya berhenti pada tersang-
ka Ris SPd yang dalam kasus ini berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). “Kita berharap agar Kejari menjerat semua pihak yang terlibat,” tegasnya. Abyadi Siregar menjelaskan, proyek ini dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan revitalisasi peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan Nomor 027/2785/ Subbag Umum/IX/2014. Perjanjian tertanggal 16 September 2014 ini, ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Sumut Drs Masri MSi selaku Pengguna Anggaran dan Imam
5 Tahun EErrupsi SSinabung, inabung, War ga arga Kar ancam "Lost G ener ation" aroo Ter erancam Gener eneration" MEDAN, MANDIRI Kalangan DPRD Sumut mendesak pemerintah pusat segera menetapkan erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional dengan memasukkan nomenklatur anggaran pengungsi di APBN, karena Kabupaten Karo maupun Pempropsu kelihatannya tidak mampu lagi mengatasi penderitaan masyarakat Karo yang sudah 5 tahun "dihantui" letupan-letupan Sinabung, sehing-
ga tidak bisa lagi beraktifitas dan hanya mengalami penderitaaan di pengungsian. Desakan itu diungkapkan Penasihat FP Gerindra DPRD Sumut Ir Astrayuda Bangun dan anggota F-PDI Perjuangan Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Minggu (3/5) di Medan menanggapi semakin berlarutnya penderitaan masyarakat Karo akibat erupsi Gunung Sinabung. "Tidak ada kata lain, untuk
Bahariyanto selaku Direktur CV Mahesa Bahari yang berkedudukan di Yogyakarta. Dalam perjanjian ini, CV Mahesa Bahari ditugaskan untuk mengadakan berbagai jenis peralatan praktik dan perlengkapan pendukung teknik permesinan untuk SMKN Binaan Pemprov Sumut. Di antara peralatan itu adalah CNC LATHE, 10 mm ISO CNC Lathe Cutting Tools Holder 7 pcs per Set With Carbide Inserts, 08 mm ISO Carbide Inserts CNC Lathe Cutting Tools Holder Set, CNC Lathe Internal Grooving Tool Holder Cutter for Inserts MGMN200. Kemudian, 12 mm ISO CNC Indexable Turning Tool Holder for Lathe, CNC Milling Machine, Dividing Head for CNC Milling, Milling Chuk for CNC
Milling, Clamp Set for CNC Milling, Rotary Table for CNC Milling, Milling Vice for CNC Milling, Universisal Drilling And Milling Machine dan High Speed Procision Lathe. Selain mengadakan barang tersebut, CV Mahesa Bahari juga diwajibkan untuk memasang seluruh peralatan itu di SMKN Binaan Disdik Sumut sekaligus memberi pengenalan dan penggunaan alat. Namun, proyek tersebut diduga menjadi ajang korupsi. Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum)/Humas Kejatisu Chandra Purnama SH, pekan lalu, menjelaskan kepada wartawan, dari hasil pemeriksaan penyidik, ditemukan perbuatan perbuatan melawan hukum karena
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
menyelamatkan masyarakat Karo dari keterancaman "lost generation", pemerintah pusat harus segera menetapkan erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional. Pemkab Karo dan Pempropsu kita harapkan bergerak cepat membuat surat ke pemerintah pusat dengan menyatakan tidak sanggup lagi menangani korban erupsi Gunung Sinabung," tandas Astrayuda.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3 Kasi Penyiapan dan Penempatan TKI, Amri Hakim Sitohang ketika diwawancarai Mandiri.
Pernyataan Muladi Bisa Patahkan Gugatan Aburizal Bakrie TKI Tak Pernah Lagi JAKAR TA, MANDIRI JAKART Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, berkeyakinan bahwa pernyataan tertulis yang disampaikan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara tidak langsung telah mematahkan gugatan pokok yang diajukan kubu Aburizal Bakrie. "Kalau dari aspek legal, sidang kemarin itu sudah clear. Pak Muladi membuat surat resmi melalui notaris dan dibacakan di depan Majelis Hakim PTUN bahwa surat Mahkamah Partai adalah keputusan dan ditandatangani empat anggota Mahkamah Partai," ujar Yorrys saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (3/ 5/2015). Menurut Yorrys, dalam pokok gugatannya, kubu Aburizal mempermasalahkan Surat Keputusan Menkumham mengenai pengesahan kubu
'Cicipi' Bantuan Dinsos Sumut
Agung dalam kepengurusan Golkar. Kubu Aburizal merasa surat Mahkamah Partai Golkar belum menghasilkan keputusan, tetapi sekadar rekomendasi. Dalam suratnya, Muladi menyampaikan bahwa surat Mahkamah Partai Golkar mengenai perselisihan Golkar telah menghasilkan keputusan. Keputusan tersebut harus dilihat dan dibaca sebagai suatu kesatuan karena telah disepakati dan ditandatangani secara kolektif oleh keempat orang hakim Mahkamah Partai Golkar. Yorrys mengatakan, enam ahli yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa keputusan Menkumham dalam mengeluarkan SK kepengurusan partai telah sesuai putusan Mahkamah Partai. Hal tersebut diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
MEDAN, MANDIRI Sejak tahun 2015, Dinas Sosial dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara (Dinsos Prov Sumut), seharusnya mengucurkan dana Anggaran Biaya Penempatan (APB) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun kenyataannya, Dinsos Prov Sumut tak lagi pernah mengucurkannya untuk para TKI. Hal itu dikatakan Kasi Penyiapan dan Penempatan TKI, Amir Hakim Sihotang kepada Mandiri, Kamis (30/4), Jalan Mustofa Medan. Menurutnya, Dinas Sosial dan Kesejateraan Provsu tak pernah menguncurkan APB ataupun memfasilitas keberangkatan TKI ke luar negeri. Justru TKI tersebut menanggung biaya tersendiri bukan melalui dari Pemprovsu. Agar
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1