SELASA, 5 MEI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Beredar di SMPN 1 Medan
Kunci Jawaban UN Bocor MEDAN, MANDIRI Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) diikuti 272.198 siswa dari 3.420 sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs, SMPLB dan pendidikan kesetaraan program di Sumut, pada hari pertama, Senin (4/5) secara umum berjalan lancar. Namun Tim Ombudsman menyebutkan ada temuan jawaban soal UN yang beredar di SMPN 1 Medan. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, dari dua ruangan yang mereka pantau, asistennya melaporkan ada melihat siswa menyontek kunci jawaban saat mengerjakan soal UN. "Pertama di Ruang 4 dari sisi
MEDAN, MANDIRI Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Karo akan mengusulkan kembali ke Pemerintah Pusat agar bencana erupsi Gunung Sinabung, Karo yang sudah berjalan 17 bulan menjadi bencana nasional."Dampak erupsi Sinabung sudah meluas dan memerlukan penanganan yang lebih terkoordinir sehingga akan dibentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Dampak Erupsi Sinabung dan termasuk mengharapkan agar ditetapkan menjadi bencana nasional," ujar Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho di Medan, Senin (4/5). Dia mengatakan itu usai
memimpin rapat pembahasan penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung bersama jajaran terkait yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan anggota Komisi VIII DPR RI Raden M Syafii.Gatot menegaskan, minimnya korban jiwa dalam bencana harusnya bukan menjadi satu-satunya alasan untuk tidak menetapkan bencana Sinabung menjadi bencana nasional."Bencana yang terjadi di Karo itu sudah merusak sendi kehidupan masyarakat. Apalagi para vulkanolog juga belum bisa memutuskan kapan erupsi berhenti," katanya.Harapan untuk dijadikan sebagai bencana nasional
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
MEDAN, MANDIRI Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri menolak pernyataan dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara tentang indikasi kebocoran soal UN yang terjadi di SMP Negeri 1 Medan. Ia bahkan menantang pihak ombudsman untuk membuktikan adanya kebocoran soal UN tersebut.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
BPK: Tata Kelola Laporan Keuangan Pemda Masih Banyak Masalah MEDAN, MANDIRI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sering menimbulkan pelanggaran hukum masih menjadi masalah serius yang harus segera dibenahi sebelum upaya-upaya mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah untuk programprogram kemakmuran rakyat. "Jadi, laporan keuangan kita masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis di Universitas Sumatera Utara,
Medan, Senin (4/5). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK periode terakhir, kata Harry, sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Angka yang fantastis, kata dia, adalah terdapat 280 pemerintah daerah yang laporan keuangannya harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Parahnya, terdapat pemda yang menganggap uang negara itu uang dari nenek moyangnya. Mereka terus minta ke bendahara. Namun, penggunaannya entah," kata dia. Saking banyaknya temuan indikasi penyalahgunaan
keuangan negara yang dilaporkan ke KPK, kata Harry, sebanyak 60 persen dari total kasus yang ditagani komisi antirasuah itu berasal dari laporan BPK. "Itu dari data yang dibilang Taufiqqurahman Ruki (Plt. Pimpinan KPK)," kata Harry. Seharusnya, dengan total aset pemda yang mencapai Rp2.006 triliun, program-program pembangunan di daerah sudah menunjukkan peningkatan kemakmuran rakyat. Menurut Harry, upaya optimalisasi keuangan negara untuk program kemakmuran rakyat masih relatif sangat panjang. Pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat harus terlebih dahulu fokus memperbaiki pada tata kelola keuangan negara.
"Eksekusi Mati Tuntut UMP Rp 2,5 Juta Mempertegas Kedaulatan Ratusan Buruh Robohkan Hukum Indonesia" Pagar DPRDSU
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai bahwa pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan Agung terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba dianggap sudah tepat. Eksekusi mati itu, menurut dia, tak hanya akan membuat jera para bandar dan pengedar narkoba, tapi juga sekaligus menjaga kedaulatan hukum Indonesia. "Keputusan eksekusi mati itu sudah sesuai putusan hukum berkekuatan hukum tetap. Khusus yang menyangkut warga negara asing, apa yang diputuskan Jaksa Agung mempertegas kedaulatan hukum dan kedaulatan kita sebagai bangsa," kata Mulfachri di Jakarta, Senin (4/5/2015).
Mulfachri melanjutkan, semua tahu hukum di Indonesia masih mengatur sahnya hukuman mati atas tindak pidana narkoba. Di sisi lain, seluruh warga negara Indonesia juga sepakat bahwa kejahatan narkoba adalah ancaman terbesar generasi saat ini. "Sebab kita tak mau kehilangan generasi seperti pernah dialami bangsa lain. Itu pernah terjadi di AS, yang hilang generasi karena kecanduan narkoba. Dulu di Tiongkok juga. Saat ini, kita mengalami persoalan sama, di mana negara terkesan tak berdaya di hadapan sindikat atau kartel narkoba," ucapnya. "Maka, saya kira pelaksanan eksekusi ini peringatan keras
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Buktikan pak, jangan bacakap bocor-bocor sajo...
Pikiran wanita lebih bersih daripada pria. Hal ini, dikarenakan wanita lebih sering mengubah pikirannya akan sesuatu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Sekda Tantang Ombudsman
Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi memperhatikan beberapa produk asli Kota Medan, di UMKM Center di Jalan Jamin Ginting Km 15,5 Kelurahan Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, kemarin. foto mandiri/ist
Sumut Usulkan Erupsi Sinabung Jadi Bencana Nasional
kanan sekolah. Di situ asisten saya melihat seorang siswa melihat kunci jawaban. Saat itu posisinya Pak Kepala Sekolah masih mendampingi kita, dan saya langsung sampaikan ke beliau. Kemudian ketika kami
MEDAN, MANDIRI Ratusan buruh yang tergabung dalam Garda Buruh SBSI-92, Senin sore (4/5/2015), menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp1,6 juta menjadi Rp2,5 juta. Mereka mengatakan, upah
yang ditetapkan Dewan Pengupahan Sumut sangat tidak layak. Aksi ini sempat ricuh, saat para buruh dihalang-halangi petugas sekuriti. Karena tak diperkenankan masuk, mereka merusak pagar depan kantor wakil rakyat itu. Dalam orasinya, mereka mengatakan, aksi ini merupakan rangkaian dari peringatan
Keuangan (BPK RI) Dr H Harry Azhar Azis menyerukan kepada seluruh kader dan keluarga besar HMI untuk membekali dan menyiapkan diri menjadi pemimpin di masa mendatang. Kader HMI harus tetap militan, jujur dan berkualitas. Harapan itu disampaikan Harry Azhar Aziz dalam silaturahmi dengan kader dan keluarga besar HMI Sumut di rumah makan Garuda, Jl Adam Malik Medan, Minggu (03/05) malam. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur ( Wagub) Sumut Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Gus Irawan Pasaribu, Ketua Umum Badko HMI Sumut Anggia Ramadhan, PMW KAHMI Sumut, Majelis Pakar KAHMI Sumut, PKMD KAHMI Medan dan Ketua Umum HMI Cabang Medan.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Hari Buruh Sedunia (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2015 lalu. Para buruh mendesak agar ikut memperjuangkan nasib buruh dengan mendukung peningkatan UMP. “Kami meminta para wakil rakyat ikut membantu para buruh dan membantu menyampaikan aspirasi kami agar gubernur merevisi UMP dari
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Kubu Ical Gugat Agung Cs Rp1,17 T JAKAR TA, MANDIRI JAKART Kuasa hukum Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra, menuntut kubu Agung Laksono sebagai tergugat pertama sebesar Rp1,17 triliun. Hal tersebut ia bacakan dalam sidang perdana dengan agenda gugatan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Kami menuntut tergugat pertama membayar kerugian materiil senilai Rp1,17 triliun," beber Yusril di Ruang Cakra, PN Jakarta Utara, Senin (4/5). Seperti diketahui, Yusril menggugat tiga pihak sekaligus dalam persidangan kali ini. Tergugat pertama ialah kelompok Agung Laksono cs, sementara tergugat kedua Menkumham, dan terakhir Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jakarta Utara sebagai penyelenggara Munas
"Seharusnya, setiap rupiah yang dikucurkan dari APBN, itu dapat dihitung berapa manfaatnya untuk kemakmuran rakyat," kata dia. Badan Pemeriksa Keuangan, kata dia, akan memulai pada tahun ini untuk mengoptimalkan audit kinerja, salah satunya menjadikan indikator-indikator pencapaian kesejahteraan sebagai salah satu poin penting dalam kesimpulan pemeriksaan. Menurut dia, cara yang ditempuh BPK akan berkontribusi positif bagi target-target kesejahteraan yang juga dicanangkan pemerintah dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2015. "Kita harus memasukkan (indikator kemakmuran rakyat) itu ke dalam keuangan negara. kps Harapkan Ketua Badan Pemeriksa
Ancol. Pantauan, usai membacakan gugatan provisi setebal 30 halaman, Ketua Majelis Hakim Lilik Mulyadi langsung menawarkan ke kelompok tergugat untuk menyusun kontra provisi. "Berapa lama saudara menyusun kontra provisi?" tanya Lilik. Hingga kini, proses sidang di PN Jakarta Utara masih berlangsung guna menyusun agenda sidang selanjutnya. Minta Hentikan Pengacara DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra meminta agar hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan kepada kubu Agung Laksono menghentikan segala kegiatan yang mengatasnamakan DPP Golkar. Penghentian
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Penasihat Unpri Dr RE Nainggolan MM yang baru dinobatkan sebagai Icon pendorong Smart City (kota pintar) di Medan tampak semangat memberikan paparannya tentang Smart City (kota cerdas), kemarin di Uni Plaza Grand Ballroom Medan.
FTIK Unpri Gelar Seminar Nasional
RE Nainggolan Dinobatkan Sebagai Icon Pendorong Smart City MEDAN, MANDIRI Fakultas Teknologi & Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Prima Indonesia (Unpri), Sabtu(2/5) menggelar Seminar Nasional dengan tema Peranan Civitas Akademika Dalam Mempersiapkan SDM Untuk Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota Cerdas, di Uni Plaza Grand Ballroom Medan. Acara itu juga dirangkaikan dengan penobatan Penasihat Unpri Dr RE Nainggolan MM sebagai Icon pendorong Sart City di Medan. Seminar Nasional itu menghadirkan tiga pembicara terke
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3