SENIN, 6 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Rawan Korupsi dan Dilapor ke BPK
Proyek 'PL' PSDA Sumut Rp 43 M Rugikan Keuangan Negara DELISERDANG, MANDIRI Proyek PAPBD 2014 senilai Rp 43 M seluruhnya dilaksanakan melalui penunjukan langsung (PL) alias tanpa lelang, sehingga sejumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi merasa dirugikan karena tidak ikut lelang untuk berkompetisi mendapat proyek P.APBD 2014 itu.
Tembok saluran baru usai ditangani sudah mulai rusak terancam ambruk berlokasi di Daerah Irigasi Bah Tongguran Kabupaten Simalungun. foto mandiri/lon
Pebruari-Maret 2015
Poldasu dan Jajaran Ungkap 109 Kasus Begal MEDAN, MANDIRI Terhitung dari bulan Pebruari 2015 sampai dengan Maret 2015, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Sumatera Utara dan jajarannya dapat mengungkap 109 kasus begal motor. Dan dari 109 kasus tersebut, Poldasu juga dapat mengamankan 226 orang tersangka. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Kamis (2/4/2015) sore di Mapoldasu mengatakan bahwa kasus begal yang diungkap ini terbagi pada 87 kasus, yakni pencurian kenderaan bermotor dengan kekerasan 20 kasus, dan 2 kasus pencurian dengan pemberatan. Selain itu, Kapoldasu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga ada mengamankan
barang bukti berupa 251 unit sepeda motor dan 6 unit mobil, 8 unit handphone, 3 pucuk senjata air softgun, puluhan senjata tajam dan belasan buah kunci letter T, serta uang tunai Rp 3.119.000. Dalam paparan tersebut, Kapoldasu juga menjelaskan modus para tersangka dapat dikatakan sangat sadis, bahkan menurut Kapoldasu para tersangka tidak segan-segan menganiaya korbannya, bahkan ada juga yang dibunuhnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan para tersangka yang telah tertangkap, semua tersangka kejahatan itu, mengatakan awalnya mereka memantau korbannya dan setelah ada peluang langsung memepet korban yang mengen
"Kebijakan mem PL kan tersebut tidak dapat dibiarkan karena rawan korupsi," ujar sumber Mandiri Sabtu kemarin di Medan. Dengan mem PL kan proyek P.APBD senilai Rp 43 M disebut sumber, kami selaku pengusaha jasa konstruksi merasa keberatan karena penilaian kami hal tersebut dilakukan patinggi PSDA Sumatera utara dan kroninya adalah untuk memuluskan persekongkolan sehingga terjadilah perbuatan penghalalan berbagai cara walau melanggar hukum dan dalam waktu dekat dugaan
tar wilayah Kebun Limau Mungkur yang namanya tak mau disebutkan kepada wartawan, Minggu (5/4), pesimis dengan keberanian pimpinan di PTPN II Kebun Limau Mungkur melakukan pembongkaran bangunan liar. Ironisnya, bangunan yang berdiri secara liar itu telah permanen, ini menandakan tidak adanya perhatian serius dari piminan PTPN II Kebun Limau Mungkur terkait persoalan ini. Padahal, baru-baru ini, Manager PTPN II Kebun Bandar Kalipah berani melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di atas ar
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Si miskin dihimpit kenaikan hargo, Yang kayo kena imbasnyo... IMSAKIYAH
Musik klasik dan jazz dikatakan paling efektif menurunkan kadar hormon stres, memperlambat detak jantung dan memperbaiki pola pernapasan
Direktur Reskrimum dan Binmas Poldasu Diganti MEDAN, MANDIRI Dua pejabat utama di Mapoldasu diganti oleh Mabes Polri. Informasi diperoleh menyebutkan, kedua pejabat utama tersebut, yakni Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Andap Budhi Revianto, dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (dalam rangka
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Jokowi Kaji Ulang Kebijakan Uang Muka untuk Mobil Pejabat
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kontroversi akan pemberian uang muka pejabat negara. Menurut dia, kebijakan itu keliru lantaran dikeluarkan di saat masyarakat tengah kesulitan. Jokowi pun berencana mengkaji ulang kebijakan tersebut. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, dan ketiga sisi BBM," kata Jokowi saat tiba di Bandara
Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/ 2015). Meski menandatangani peraturan presiden yang menambah jumlah uang muka bagi pembelian mobil itu, Jokowi menyatakan dirinya memang tidak mencermati satu per satu dokumen yang akan ditandatanganinya. Jokowi menyalahkan Kementerian Keuangan yang seharusnya bisa menyeleksi dampak kebijakan itu bagi masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi pun akan kembali mengkaji perpres itu.
"Coba saya lihat lagi. Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangani. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu?" kata dia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp
Tak Sesuai dengan Tingginya Anggaran Setiap Tahun
DPRD Sumut Kritik Pengelolaan Manager PTPN II Tak Punya Informasi Publik Diskominfo
STM HILIR, MANDIRI Bangunan permanen yang berdiri di lahan HGU PTPN II Kebun Limau Mungkur tepatnya di Afdeling 5 Dusun Sungai Basah Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang makin menjamur. Bangunan liar yang berdiri tanpa seizin yang punya, telah menjadi sorotan Direksi PTPN II. Namun, langkah untuk menertibkannya tak ada realisasinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Manager PTPN II Kebun Limau Mungkur punya nyali membongkar bangunan tersebut? Salah seorang warga di seki-
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
„ Salahkan Kemenkeu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Nyali Bongkar Bangunan di Areal HGU?
praktik persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang tersebut akan kami sampaikan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan sumatera utara, agar kegiatan P APBD 2014 Proyek Pengelolan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 43M itu diaudit kembali baik phisik maupun proses pengadaan hingga penganggaran yang dinilai sarat permasalahan yang berujung merugikan keuangan negara. Adapun kerugian negara
MEDAN, MANDIRI Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menilai pelayanan informasi publik di sejumlah portal milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) sangat buruk. Bahkan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumatera Utara terkesan hanya meninggikan anggaran sematan, tanpa ada peningkatan informasi yang memadai bila disbanding anggaran yang dianggarkan setiap tahun. Demikian Anggota Komisi A, Sutrisno Pangaribuan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (2/4) lalu, bahwa selama ini keberadaan website di jajaran Pemprov Sumut yang
menjadi domain Diskominfo tidak maksimal. Termasuk untuk informasi mengenai kegiatan dan produk hukum yang seharusnya bisa diakses oleh publik. "Kenapa selama ini, website yang ada, kurang up to date. Begitu juga dengan produk hukum dan peraturan lainnya, sulit sekali untuk diakses," ujar Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A bersama dengan Biro Hukum dan Pemerintahan, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) serta Biro Otonomi Daerah (Otda). Dia mencontohkan website DPRD Sumut yang isinya dinilai sangat tidak informatif. Padahal pengelolaannya ada di
sekretariat dewan yang menjadi bagian dari Pemprov melalui Diskominfo Sumut. Hal ini juga sempat menjadi perhatiannya, mengingat kegiatan dewan cukup banyak. Begitu juga dengan produk hukum (Perda) dan informasi penting lainnya untuk dibuka ke publik, namun tidak dikelola maksimal. "Saya contohkan saja seperti website DPRD Sumut, itu kan ada di sekretariat, berarti pengelolaannya dibawah koordinasi Diskominfo. Tetapi isinya cuma foto-foto dewan. Sedangkan informasinya kurang up to date," katanya. Dia juga meminta agar pengelolaan informasi bisa lebih
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
210,890 Juta. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000. Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengata-
kan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi. Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
AntisipasiBencanaGagalPanendanHargaAnjlok
DPRDSU Usulkan Ranperda Asuransi Perlindungan Petani MEDAN, MANDIRI Anggota Komisi B DPRD Sumut Ir Ramses Simbolon, MSc menegaskan, DPRD Sumut sudah merancang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Asuransi Perlindungan Petani untuk dibahas eksekutif dan legislatif, yang kegunaanya melindungi petani dari keterpurukan maupun kerugian akibat harga hasil-hasil pertanian anjlok, kerugian akibat bencana alam serta gagal panen. “Dalam Ranperda Asuransi Perlindungan Petani ini akan diatur tentang pemberian asuransi kepada petani yang ditanggung melalui APBD Sumut maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan PT Bank Sumut. Lahirnya Ranperda ini akan dimotori Komisi B yang membidangi perekonomian,� ujar Ramses Simbolon kepada wartawan, Minggu (5/4) di Medan. Ramses menjelaskan, dalam Ranperda ini juga akan diatur
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Hidayatullah.com Ancam Gugat Kemenkominfo JAKAR TA, MANDIRI JAKART Jajaran redaksi Hidayatullah.com membuka kemungkinan untuk menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ke ranah hukum. Langkah ini terkait pemblokiran situs Hidayatullah.com yang dilakukan oleh Kemenkominfo. "Kemungkinan untuk memejahijaukan sudah ada," ujar pemimpin redaksi Hidayatullah.com Mahladi, setelah diskusi di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015). Mahladi mengatakan, kemungkinan pihaknya akan menggunakan Pasal 310 KUHP tentang tindak pidana pencemaran nama baik untuk memperkarakan Kemenkominfo. Selain itu, pihaknya juga menyasar Kemenkominfo dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
"Sejumlah pengacara sudah menghubungi kami untuk membahas di mana celah hukum ini. Kami masih mengkaji kesalahan Kemenkominfo," lanjut Mahladi. Selain menempuh jalur hukum pidana, pihak Hidayatullah.com juga akan berencana menggugat Kemenkominfo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang dipersoalkan yakni proses pengajuan surat pemblokiran dari Kemenkominfo ke internet service provider. "Surat itu tidak melalui proses, misalnya lewat peraturan menteri dan sebagainya. Itu yang kami lagi cari celah hukumnya," lanjut dia. Mahladi juga mengajak situs lain yang diblokir untuk menggugat Kemenkominfo. Sebelumnya, untuk mencegah penyebaran paham gerakan radikal di Indonesia, Kemen
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Situs-situs yang diblokir karena diduga memuat konten terkait radikalisme.