SELASA, 7 APRIL 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Gatot Diadukan ke KPK JAKARTA, MANDIRI Ratusan massa Aliansi Forum Masyarakat Peduli (Formad) Sumatera Utara (Sumut) dari Medan melaporkan empat dugaan yang diduga dilakukan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perwakilan aliansi sempat diterima bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK beberapa menit untuk menyampaikan pernyataan lisan dan sejumlah dokumen.
Pengunjukrasa mengatasnamakan Formad Sumut menggelar aksi damai di depan pintu masuk Gedung KPK. Massa bahkan memajang spanduk agar KPK mengusut sejumlah dugaan korupsi Gatot, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2011-2013. foto mandiri/ist
Diduga Sindikat Narkoba
Anggota Polres Simalungun Buron MEDAN, MANDIRI Rumah kos anggota Polres Simalungun, Briptu Roy Saragih Simarmata, di Jalan Sitalasari Blok F No 14, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sintalasari, Pematangsiantar, digerebek petugas Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, Minggu (5/4). "Briptu Roy Saragih Simarmata diduga sindikat pengedar narkoba. Penggerebekan itu sebagai pengembangan kasus," terang Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf, Senin (6/4). Dijelaskannya, penggerebekan yang dilakukan bermula dari penangkapan seorang pengedar sabu, Wisnu Putra Gulo (25), penduduk Jalan Pattimura No 25, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Tersangka Wisnu yang ditangkap di sebuah SPBU Jalan
Sisingamangaraja, Pematang Siantar itu mengaku, 1 gram sabu yang disita darinya itu diperoleh dari Briptu Roy Saragih Simarmata. "Berawal dari petunjuk tersangka, kita didampingi ketua RT menggerebek rumah kos Briptu Roy Saragih Simarmata," sebut Helfi. Hasil penggerebekan itu, disita barang bukti 56,52 gram sabu, 20 butir ekstasi warna hijau, pipet 30 buah, timbangan digital 2 unit, 3 buku notes transaksi sabu, pecahan bong, plastik klip tembus pandang 2 gulung, 1 sepeda motor RX King BK 5848 LW, 1 sepeda motor Beat warna orange BK 2067 WAE. "Saat rumah kosnya digerebek, Briptu Roy sudah melarikan diri dan sekarang sedang dalam pengejaran," pungkas Helfi. jam
Mensesneg: Presiden Jokowi Cabut Perpres Uang Muka Mobil Pejabat JAKAR TA, MANDIRI JAKART Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Presiden menganggap peraturan presiden (perpres) itu tidak tepat diberlakukan saat ini. "Di sela-sela tadi, Presiden juga menyampaikan dan memerintahkan kepada kami, Seskab dan Mensesneg, untuk bukan hanya me-review, melainkan juga mencabut perpres
tambahan dana uang muka mobil pejabat untuk pembelian perorangan itu," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2015). Pratikno mengatakan, setelah perintah Presiden Jokowi itu, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mencabut perpres uang muka tambahan pembelian mobil itu. Presiden menganggap tidak ada masalah secara substansial pada perpres itu karena pemberian bantu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Alamak... mantap kali diklatnyo tu...
IMSAKIYAH
Pria yang selalu mencium istrinya tiap pagi sebelum berangkat kerja berpeluang hidup 5thn lebih lama dibanding mereka yg tdk mencium istrinya
Aksi ini menindaklanjuti aksi di Medan beberapa waktu lalu yang meminta Gubsu Gatot Pujonugroho mundur sebagai Gubsu yang di pimpin Roy Fachraby Ginting SH M.Kn selaku ketua harian Formad Sumut Menurut Ketua Presidium Formad Sumut, Kamaluddin Lubis, KPK mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut. Kamaluddin menegaskan, KPK seharusnya memang mengusut, menelusuri, dan mendalami dugaan korupsi Gatot tersebut. "KPK tidak boleh pandang bulu. Usut dugaan korupsi Gubsu Gatot," ujar Kamaluddin di depan KPK, Senin (6/4). Sebelum menyampaikan
laporan, Formad lebih dulu menggelar aksi damai di depan pintu masuk Gedung KPK. Ratusan massa bahkan mema-
jang spanduk agar KPK mengusut sejumlah dugaan korupsi Gatot, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2011-2013. Massa juga membawa dan memajang poster Gatot dengan sejumlah istrinya. Baik berdiri maupun berboncengan di atas motor gede (moge). Poster-poster Gatot dengan istrinya itu diarak sejumlah massa perempuan yang berpakaian seksi dan minim. Sekretaris Presidium Formad Sumut, Tumpal Pangabean menuturkan, proses ter
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Wow, Diklat Camat dan Lurah se Kota Medan 2015 Berbiaya Rp 25 M MEDAN, MANDIRI Anggaran pelatihan dan sertifikasi camat dan lurah se Kota Medan yang ditampung dalam APBD 2015 mencapai Rp 25 miliar. Hal ini disampaikan Kepala Diklat Pemko Medan Fahruddin Harahap dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kantor Diklat Kota Medan, di Ruang
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Dewan Minta BPK Audit Seluruh Proyek BBPJN di Sumut MEDAN, MANDIRI Komisi D DPRD Sumatera Utara meminta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga audit lainnya agar melakukan audit investigasi seluruh pelaksanaan proyek Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) di Sumut. Sebab, banyak perencanaan dan pelaksanaan proyek dikerjakan BBPJN di Sumut tidak maksimal bahkan terkesan menyimpang dan menyalah. "Audit investigasi diperlukan agar kedepan jangan sampai infrastruktur jalan di Sumut mengalami kerusakan yang se-
makin parah,"kata Wakil Ketua Komisi D DPRDSU, H.Nezar Djoely kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin. Nezar Djoely menegaskan, selain perlunya dilakukan audit investigasi seluruh pelaksanaan proyek BBPJN di Sumut, pihaknya juga berencana mengadukan dana menyerahkan seluruh dokumen temuan terkait pelaksanaan proyek BBPJN yang disinyalir menyimpang di Sumut ke penegak hukum. "Namun sebelumnya kami akan memanggil terlebih dahulu pihak
BBPJN untuk diminta klarifikasinya seputar permasalahan yang diterima dewan. Setelah itu baru kita akan menyerahkan seluruh dokumen atau temuan yang kita terima ke Komisi A bidang hukum dan pemerintahan, agar selanjutnya untuk ditelusuri dan dilaporkan dugaan penyimpangannya ke penegak hukum,"katanya. Sebab, jelas politisi muda Partai Nasdem Sumut ini, berdasarkan laporan diterimanya menyebutkan banyaknya dugaan penyimpangan perencanaan dan pelaksanan proyek
Oknum Sabrahara Polresta Medan Bak Preman Aniaya Wartawan MEDAN, MANDIRI Aksi bak preman jalanan kembali diperlihatkan sejumlah anggota Sabhara Polresta Medan yang berada di areal Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Jalan Gatot Subroto Medan, Minggu (5/4) sekira pukul 22.00 WIB. Bukannya mengayomi dan melindungi masyarakat sebagaimana tugasnya, malah belasan bintara remaja Sabhara Polresta Medan yang mengenakan seragam dinas lengkap dengan rompi hitam khas Sabhara Polresta Medan, itu juga melakukan pengeroyokan terhadap seorang wartawan Harian Andalas, Thamrin Samosir (25), yang tengah melaksanakan tugas jurnalistik-nya di areal PRSU. Diceritakan korban, peristiwa penganiayaan yang di-
alaminya terjadi di depan Pos Satpam PRSU dan sempat disaksikan ratusan warga yang tengah berkunjung ke PRSU. Saat itu, seperti hari-hari sebelumnya, korban melakukan tugas jurnalis untuk mencari informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat melalui media-nya. Lalu, korban pun berkeliling di areal PRSU dan hendak menuju panggung utama, tempat diadakannya konser salah seorang bintang ternama dari Jakarta. Di tengah perjalanan, korban melihat dua orang anggota Sabhara Polresta Medan tengah mengamankan seorang pemuda yang belum diketahui penyebabnya. Melihat hal itu, naluri jurnalistik untuk mencari tau peristiwa yang terjadi, kemudian muncul. Korban
mengikuti kedua anggota Sabhara Polresta Medan tersebut ke Pos Satpam. Di pos itu, pemuda tersebut lalu dikumpulkan bersama tiga pemuda lainnya yang telah diamankan lebih dulu. Mereka didata dan ada beberapa anggota Sabhara yang memukuli mereka. Disana, ternyata sudah berkumpul puluhan pengunjung yang ingin mengetahui apa yang terjadi. “Sebelumnya, saya hendak ke panggung utama untuk mencari bahan berita. Tetapi saat mau kesana, saya melihat ada dua anggota Sabhara Polresta Medan yang melintas sembari membawa seorang pemuda. Lalu saya mengikuti mereka ke pos satpam,� terang korban, Senin kemarin.
TERKESAN BERUSAHA JADI PUSAT PERHATIAN Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
BBPJN di Sumut. Diantaranya di tahun 2013, jelas wakil rakyat asal pemilihan Kota Medan ini, yakni indikasi penggunaan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya pada paket pekerjaan pelebaran jalan Bts Medan-Bts Kota Lubuk Pakam bersumber dana APBN dengan pemenang PT Sumber Mitra Jaya, dengan Satker Mula Tua Sinaga pada PPK 17 (Metropolitan Medan Timur, CS) Robert Pangaribuan. Selain itu, indikasi penggunaan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya pada paket pekerjaan pelebaran Bts Kota
Medan-Tembung-Lubuk Pakam, sumber dana APBN dengan pemenangnya PT Adhi Karya. Kemudian di tahun 2014 yakni, lanjut Nezar Djoely, indikasi dugaan penggunaan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya pada paket peningkatan struktur jalan Bts Medan Tembung-Lubuk Pakam bersumber APBN dengan pemenang tendernya PT Hariara. Nezar menjelaskan, indikasi dugaan penggunaan anggaran kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya pada paket peningkatan struk
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Tidak Kantongi Izin HGU
DPRDSUDesak Aparat Proses Hukum PT VAL di Palas MEDAN, MANDIRI Anggota DPRD Sumatera Utara dari daerah pemilihan (dapil) Sumut VII, Ahmadan Harahap (foto) mendesak Kapoldasu segera melakukan proses hukum terhadap seluruh kegiatan PT Victorindo Alam Lestari (VAL) di Kabupaten Padang Lawas (Palas). Sebab, kegiatan PT VAL selama ini diketahui tidak mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU). Hal itu ditegaskan Ahmadan Harahap kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/4). Ahmadan Harahap mengemukakan itu menyikapi keluarnya rekomendasi DPRDSU saat digelarnya rapat gabungan Komisi A, B dan E menghadirkan Pemkab dan perwakilan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Lanjut ke Hal 11 Kol 1
Polri Tetapkan 2 Tersangka dalam Kasus Pemalsuan Dokumen Munas Golkar Ancol Agung Laksono Tak Yakin Kadernya Jadi Tersangka JAKAR TA, MANDIRI JAKART Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen surat suara yang dilaporkan kepengurusan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie. "Hari ini, 6 April 2015, penyidik menetapkan dua tersangka atas inisial HB dan DY," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto melalui pesan singkat, Senin (6/4/2015). HB adalah kader Golkar dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Adapun DY berasal dari Pandeglang, Banten. Belum diketahui secara pasti
apa jabatan keduanya di kepengurusan Partai Golkar. "Kepada keduanya, penyidik akan melakukan pemanggilan pertama sebagai tersangka pada pekan ini," ujar Rikwanto. Kasus ini muncul setelah pengurus DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal membuat laporan ke Bareskrim Polri pada 11 Maret 2015. Laporan itu terdaftar dengan nomor 289/III/2015/Bareskrim tertanggal 11 Maret 2015 tentang pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Kubu Aburizal menuduh kelompok pen
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Suasana Musyawarah Nasional IX Partai Golkar versi Presidium Penyelamat, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. mandiri/kps