KAMIS, 9 JULI 2015 Terbit Sejak 9 September 2002 Harga Medan IDR 3.000,- mandiri.red@gmail.com
Aburizal
Sudah Legowo, Agung Dinilai Masih Ngotot
Menkum Ancam Golkar tak Bisa Ikut Pilkada MEDAN, MANDIRI Dualisme kepengurusan Golkar masih belum jelas kapan akan berakhir. Menkum HAM Yasonna Laoly pun mengingatkan partai tersebut untuk segera islah sebelum proses pendaftaran calon untuk Pilkada dibuka. Partai itu pun semakin di ujung tanduk. "Ya kalau tidak ada calon ya rugi sendiri," kata Yasonna di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (8/7). Yasonna menginginkan Golkar segera membentuk kesepakatan kepengurusan, tak hanya formalitas. Karena menurut dia saat mendaftar nantinya yang diajukan adalah paket calon kepala daerah dan wakilnya. "Tidak bisa (ikut Pilkada). Kesepakatan kita adalah inkracht atau islah. Kalau inkracht lama, islah dan itu pun bukan islah kepengurusan. Sekarang islah calon, harus satu calon. Bukan hanya calonnya, paketnya sama wakilnya," kata dia. Kedua kubu Golkar memang tengah menjajakan 'islah sementara' untuk menentukan satu calon yang mewakili partai. Sedangkan saat pendaftaran nantinya yang diminta adalah paket calon kepala daerah dan wakilnya. Dengan demikian Golkar masih harus mencari koalisi
PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo resmi dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko. Gatot dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (8/7)
Pensiun Dini, Moeldoko Jadi Menteri? JAKAR TA, MANDIRI JAKART Jenderal Moeldoko pensiun lebih awal yang seharusnya Agustus, menjadi Juli. Apakah pensiun dini ini terkait dengan isu reshuffle kabinet yang belakangan ini mencuat? "Tidak ada percepatan sebetulnya, normal-normal saja. Ya sesuai ketentuan, Presiden bisa mengusulkan pemberhentian pengangkatan Panglima TNI, yang pasti deadlinenya 1 Agustus," jelas Seskab Andi Widjajanto di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (8/7). Andi mengatakan tidak ada
hal khusus mengapa Jenderal Moeldoko pensiun dini. Menurutnya salah satu faktor adalah Jenderal Gatot Nurmantyo sudah disetujui sebagai Panglima TNI oleh DPR. "Itu pertimbangannya Presiden. Hanya saya pikir prosedur admin normal saja bahwa dari DPR sudah disetujui melalui paripurna. Secara administrasi penetapannya bisa dilakukan, segera dilakukan oleh Presiden. Tidak ada hal-hal khusus," tuturnya. Andi enggan berkomentar ketika ditanya apakah hal itu
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
Pimpinan Komisi D DPRDSU Usir BLH Kota Medan MEDAN, MANDIRI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) melalui Komisi D meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan untuk keluar dari ruang rapat 1 Kantor Walikota Medan, pada agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi D DPRD Sumut dengan Pemko Medan dan perusahaan penghasil limbah, Rabu (8/7).
Hal ini terjadi pada saat Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, H.M. Nezar Djoeli menanyakan kepada BLH Provinsi dan Kota Medan tentang ketidakhadiran perwakilan 41 perusahaan penghasil limbah di rapat kunker Komisi D DPRD Sumut. "Hari ini adalah pertemuan kita dengan Pemko Medan, BLH Medan, BLH Provinsi
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 5
Bapak itu yang merusak, Bapak tu pulak yang mengancam...
Saat kita sedang tidur nyenyak, nafas, detak jantung dan tekanan darah berada dalam tingkat yang paling rendah
lain untuk mendaftar setelah kesepakatan internal terbentuk. Padahal sampai saat ini kesepakatan itu belum terbentuk. "Ini kan demi dari aspek kemanfaatan. Ini diskresi dan melihat kepentingan konstitusionalitas daripada setiap partai menggunakan haknya. Tapi teknis apanya nanti akan kita teruskan kita akan bertemu dengan parpol-parpol untuk kita formalkan di DPR nanti," pungkas dia. Salahkan Laoly Keikutsertaan Golkar di Pilkada serentak di ujung tanduk. Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menilai semua ini karena sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang memperkeruh suasana. Bambang menuturkan proses islah terus berjalan. Persiapan Pilkada serentak pun terus dilakukan tim formatur dari kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Alamak! Kantor Presiden Salah (Lagi) BIN Dipanjangkan Jadi Badan Intelijen Nasional AKAR TA, MANDIRFI AKART Ada kejadian yang kurang tepat pada persiapan pelantikan Kepala BIN di Istana Negara, Jakarta, hari ini (8/7). Diketahui, pihak Istana telah keliru dalam menulis surat undangan pelantikan kepala BIN. Pada undangan yang dirancang Kementerian Sekretariat Negara tersebut, tertulis 'Pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional'. Padahal, BIN adalah singkatan dari Badan Intelijen
Negara. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menegaskan, kejadian tersebut tidak bisa dianggap enteng. Sebab, kesalahan dalam hal administratif surat-menyurat mengindikasikan negara ini tidak diurus secara semestinya. Maka dari itu, sebut politisi Partai Gerindra ini, Presiden Joko Widodo perlu memikirkan dampaknya. "Ini semakin menunjukkan,
ya (negara) ini dikelola seperti warung kopi," ucap Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Fadli lantas membandingkan cara kerja tim di lingkaran dekat Istana pada era Orde Baru. Selama puluhan tahun, kata Fadli, Presiden Soeharto tak pernah sekalipun mengalami kejadian seperti ini. Sedangkan, lanjut Fadli, sejumlah pembantu Presiden
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Padahal Sudah Janji Sebelum Ramadhan
Listr ik M asih P adam, Listrik Masih Padam, Wagubsu P anggil PLN Panggil MEDAN, MANDIRI Dengan masih adanya pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat Sumatera Utara, Wakil Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi memanggil PT PLN yang dihadiri salah satu Direktur PLN yaitu Nasri Sebayang, Rabu (8/7). Dalam Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wagubsu Direktur Pengem-
bangan PLN Nasri Sebayang didampingi 5 GM PLN yang ada di Sumut yaitu GM Wilayah Sumatera Utara, Dian Anto, GM Pembangkitan Sumbagut Sugianto, GM Proyek Pembangkit Sumbagut M Rafiq, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan III Robert Purba , GM Pusat Pengandalian dan Penyaluran Beban Eko. Sedangkan Wagubsu
didampingi Assisten Ekbang Provsu Hj Sabrina, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Usai pertemuan selama satu jam, kemudian digelar Konprensi Pers. Menjawab tentang pemadaman listrik yang masihterjadi, Nasri Sebayang mengungkapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Aduh! MK Malah ‘Restui’ Politik Dinasti
JAKAR TA, MANDIRI JAKART Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan Adnan Purichta Ichsan dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015. Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amara putusan sidang mengatakan jika pasal 7 huruf r dalam UU Pilkada bertentangan dengan dengan UUD 1945. "Pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak konstitusinal dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan," kata Arief, di Gedung MK, Rabu (8/7). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai
keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden. Sehingga karenanya penting untuk dirumuskan pembatasanpembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana untuk kepentingan dirinya (jika ia hendak mencalonkan diri kembali), anggota keluarganya, kerabatnya, atau kelompokkelompok tertentu yang dekat dengannya. "Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut," ujar majelis hakim. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3
Dugaan Korupsi RS Haji Diperiksa Kejatisu MEDAN, MANDIRI Kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit (RS) Haji Medan tahun 2014 masih mengambang. Artinya, belum ada kejelasan dari pihak aparat hukum untuk mengungkap dan menuntaskan temuan dugaan penyelewengan anggaran negara yang berjumlah miliaran rupiah. Bahkan, ketika temuan dugaan korupsi RS Haji dicoba dikonfirmasikan wartawan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam menyangkal ada melakukan pemeriksaan kepada oknum Direktur RS Haji Medan bernama dr Diah Retno W Ningtyas. Kasi Pidsus Kejari Lubuk Pakam, Hadi Sukma Siregar SH yang dikonfirmasi wartawan, membenarkan ada mengeluarkan surat pemanggilan bernomor B-1290/ N.2.22/Fd.I/03/2015 yang ditujukan kepada Direktur RS Haji Medan, dr Diah Retno W Ningtyas. "Hanya dibuat surat panggilan. Namun, tidak pernah diperiksa. Lanjut kkee HalKarena 111 1 KKol ol 3 Direktur RS Haji Medan sudah diperiksa dengan kasus yang sama di Kejati Sumut," ujarnya, Rabu (8/7/2015), di Lubuk
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 1
SANG PENCERAH
Meneladani Rasulullah Mahmud Yunus Daulay, MA RASULULLAH adalah sosok manusia paripurna yang hampir sempurna dalam segala halnya. Sebagai seorang mukmin, kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk menjadikan Rasululullah SAW sebagai teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Perhatikan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya “Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan (ridha) Allah dan ganjaran di hari kemudian.” Meneladani Rasulullah SAW dapat dilakukan oleh setiap manusia, hal ini karena Beliau adalah manusia biasa seperti manusia yang lain dalam naluri, fungsi fisik, dan kebutuhannya. Oleh sebab itu, jika Rasulullah bisa memiliki sifat-sifat dan keagungannya, kita juga bisa memiliki sifat yang agung seperti Rasulullah tentunya dengan mendapat bimbingan dari Allah SWT. Salah satu kesempurnaan Rasulullah SAW adalah caranya dalam menjalin komunikasi dengan kawan maupun lawannya. Kehebatan komunikasinya itulah yang dapat “menyihir” orang sehingga tertarik, kemudian mengikuti ajaran yang dibawanya. Di antara ‘gaya” komunikasi Rasululullah yang bisa kita jadikan teladan atau panduan dalam kehidupan sehari-hari adalah Lembut. Di antara akhlak Rasulullah yang paling menonjol adalah lembut dalam berkomunikasi. Kesaksian semua orang yang pernah semasa dengan beliau, menggambarkan bahwa beliau tidak pernah berkata kasar,
Lanjut kkee Hal 111 1 KKol ol 3