BULETIN BALITBANG PROV SUMUT

Index Info

Surat Redaksi SALAM REDAKSI

REDAKSIONAL

Setelah melalui proses panjang dan penggalian materi yang layak untuk di tampilkan, akhirnya buletin Balitbang Provinsi Sumatera Utara yang berada di tangan Anda saat ini, telah hadir sebagai edisi perdana yang merupakan alat komunikasi kami untuk menyampaikan perkembangan dan kebijakan pembangunan yang berbasis riset dan pengembangan penelitian.

Media Balitbang Pemprovsu ini dirancang secara sederhana membangun terwujudnya kesamaan visi tentang pentingnya komunikasi dalam melaksanakan koordinasi pembangunan.

Melalui media ini juga diharapkan pemikiran-pemikiran dan ide yang cemerlang demi terwujudnya pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik sesuai dengan visi Sumatera Utara menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera dan misi membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.

Sebagai edisi perdana, selayaknya akan banyak sekali keurangan disana sini, sehingga kami membuka komunikasi sumbang saran lewat berbagai sarana komunikasi yang ada, guna perbaikan kualitas untuk terbitan selanjutnya. Semoga bermanfaat. „ Tim Redaksi

Index Fokus Utama

Pembina: Kepala Balitbang Provinsi Sumat era Utara, Ir Sumatera Ir.. H. Alwin, M.Si Penanggungjawab: Sekretaris Balitbang Provinsi Sumatera Utara, Ir ubis, M.Hum Ir.. Hj. Ritha Lisda LLubis, Pemimpin Redaksi: Azizul Kholis, SE, M.Si Redaksi Pelaksana: Irwan Purnama Putra SE Z. Abdi Nasution. S.Sos.I Redaksi: Pr of. Dr bdullah, M.Sc Prof.

Dr.. Ilmi A Abdullah, Ir ohar Suhar t ono, IP Ir.. H. TTohar IP.. MT Pr of. Dr ustina, M.Si Prof.

Dr.. Dra. Ida YYustina, Jonni Sit orus, S T, M.Pd Sitorus, ST Tata Usaha dan Sirkulasi: bdurr ozzaq Hasibuan, MT Ir Ir.. A Abdurr bdurrozzaq ar A di Osw Oswar ar,, SH, MM Wandi Editing/Layout: ambunan HM TTambunan Penerbit: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Serba Serbi 16 - 19. DRD Sumut Periode 2014-2019 Dilantik; FGD Transportasi Untuk Kemaritiman di Indonesia

4 -12. Piala Budhipura Anugerah Tertinggi Pengembangan SIDa; Sumut Pelopor Sistem Inovasi Daerah (Sida); Kelembagaan Litbang Harus Mendorong Terciptanya Kreatifitas dan Inovasi; Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Daerah Penelitian & Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014; Hasil Litbang Harus Berkontribusi Bagi Pembangunan dan Pengembangan Iptek;

Perspektif

13. Koordinasi Kelitbangan Kota Medan

Profil

20 - 23. Berikan yang Terbaik untuk Pembangunan Kelitbangan Sumut

Serba Serbi

24 - 35. Balitbang Pemprovsu Ikuti The Business and Social Science Research Conference di Paris; Forum Komunikasi Penelitian & Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara; Sinergitas dan Kebersamaan "ABG" Mampu Bangun Sumut

Buletin BALITBANG - 20 14 | 3 201

Fokus Utama

Fokus Utama

PRESTASI SUMATERA UTARA

Piala Budhipura Anugerah Tertinggi Pengembangan SIDa D Kerja keras melaksanakan pembangunan tentu akan berbuah hasil. Selain meraih segudang prestasi, pembangunan itu juga dapat dirasakan masyarakat. Inilah yang dilakukan Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho.

Pada puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-19 dengan tema "Inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa" di Gedung Kementerian Riset dan Teknologi, di Jakarta, Senin (11/8/2014), Sumatera Utara meraih Piala Budhipura atas prestasi Pemprovsu dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Anugerah tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Usai menerima penghargaan tersebut, Gatot mengatakan, prestasi yang diraih Sumut merupakan tertinggi dari Kementerian Riset dan Teknologi itu identik dengan perkebunan sawit yang terkenal cukup luas dan menjadi percontohan pada daerah lain bahkan sampai ke beberapa negara lain.

"Tahun lalu, Sumut menjadi tuan rumah industrial perkebunana sawit memperingati 100 tahun industri kelapa sawit.

Sumut yang memiliki berbagai pengembang, baik berupa bibit sampai pada lahan perkebunan terbaik didunia," kata Gatot.

Didampingi Kabanlitbang Pemprovsu Ir H Alwin Sitorus MSi dan Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Jakarta Affan Hasibuan, Gatot menyatakan Pemprovsu saat ini berusaha maksimal untuk mengembangkan industri hilir kepala sawit.

Saat ini, kegiatan hilirasi kelapa sawit berbasis UKM telah dikembangkan dengan cara pengembangan benih unggul kelapa sawit yang terintegrasi dengan sapi dan energi.

Gatot bertekad industri pertanian di Sumatera Utara, tidak hanya kelapa sawit dapat berkembang dengan negaranegara di kawasan Asia Tenggara yang telah dulu maju dibandingkan Indonesia.

Libatkan Dunia Usaha, Perbankan dan Perguruan Tinggi Pemprovsu sedang mengkaji berbagai kebijakan yang mampu merangsang pertumbuhan industri pertanian di Sumut. Kebijakan itu tentu melibatkan kalangan dunia usaha dan terintegrasi dengan perbankan serta perguruan tinggi.

Gatot mengatakan Pemprovsu berupaya maksimal untuk

mengembangkan komoditas lokal sebagai produk yang mampu menembus pasar internasional. Gatot mencontohkan Thailand mampu mengembangkan jambu yang dikenal dengan jambu bangkok.

"Sebenarnya, setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki komoditas lokal yang tidak kalah dengan negara luar.

Kekurangan kita mengemas produk itu menjai lebih baik dan promosi yang kurang. Itulah yang kita upayakan ke depan" tutur Gatot.

Karena itu, lanjut Gatot, perlu adanya political will yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat untuk memajukan holtikultura di Sumut agar bisa lebih bersaing dengan negara lain seperti Thailand.

"Political will dengan pusat sangat penting, agar mampu meningkatkan teknologi dengan integral riset unggulan yang dimiliki agar Sumut benar-benar menjadi pusat indeks kelapa sawit," kata Gatot lagi.

Ke depan, Pemprovsu lebih memperhatikan dan terus meningkatkan bibit-bibit sawit agar lebih unggul, karena kalau terdeteksi tidak baik akan merugikan para petani sawit.

"Kalau ada bibit terdeteksi tidak baik dan terjual akan berdampak langsung pada masyarakat. Karena telah ditanam oleh masyarakat akan berdampak tidak ekonomis dan ini jangka panjang sangat merugikan masyarakat nantinya," tuturnya.

Visi Indonesia 2025 Sementara itu, Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya menyatakan, penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) merupakan salah satu misi untuk mewujudkan visi Indonesia 2025 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

"Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang solutif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan meningkatkan produktifitas dan pelayanan semakin diperlukan dalam menghadapi persoalan bangsa," kata wapres Dalam acara yang juga dihadiri mantan Menteri Riset dan Teknologi yang juga mantan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, dilakukan penandatangan kesepatakan (MoU) terkait bidang penelitian pangan, energi dan air antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.

Selain itu juga beberapa penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat yang berkonstribusi terhadap perkembangan riset, iptek, dan inovasi di tanah air.

Kategori yang diberikan berupa, anugerah iptek untuk pemerintah provinsi (Budhipura), anugerah iptek kategori

Buletin BALITBANG - 20 14 | 5 201

Fokus Utama Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, anugerah iptek kategori pranata litbang, anugerah iptek kategori duta iptek, dan anugerah iptek kategori panutan/tokoh iptek.

Sementara Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta melaporkan capaian-capaian yang telah dicapai dunia riset tanah air selama ini oleh LPNK di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi.

Beberapa diantaranya yakni dalam bidang pangan, BATAN telah berhasil mengembangkan aplikasi tenaga isotop dan radiasi untuk meningkatkan produktivitas dan varietas bibit unggul tanaman dan sudah bermitra dengan petani lokal.

Di bidang energi BPPT mampu menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah diujicobakan di PT Pertamina, PT PLN, dan PT Star Energy Gheothermal. Kemudian di bidang air, BPPT mampu mengembangkan teknologi modifikasi cuaca dan telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti peningkatan kapasitas waduk, penanganan kebakaran hutan di berbagai wilayah dan pengendalian hujan di Jakarta untuk mengurangi terjadinya banjir.

Pada kesempatan tersebut, Menristek juga menyerahkan buku "19 Karya Unggulan Teknologi Anak Bangsa" dan dokumen hasil Musrennas Iptek kepada Wakil Presiden RI. Sinergi dan koordinasi penelitian juga terus diupayakan melalui penandatangan berbagai nota kesepahaman (MoU) dari bidang-bidang yang menjadi tema Hakteknas ke-19 ini.

Penandatanganan MoU bidang Pangan untuk membentuk konsorsium Agro Nanoteknologi dilakukan oleh Balitbangtan, IPB, PT Alamanda Sejati Utama, PT SMART Tbk., PT Polowijo Gosari, dan Masyarakat Nano Indonsia dengan disaksikan oleh Menristek, Ketua KIN dan Ketum Kadin. Penandatanganan MoU bidang Energi berupa pengujian purwarupa kendaraan bus listrik antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Universitas Indonesia, lalu ada pula pengujian purwarupa kendaraan listrik antara Kemenristek dengan kota Bandung.

Penandatanganan MoU bidang Air dalam bentuk pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi pulau Sumatera dan Kalimantan tahun 2014 dilakukan oleh BPPT dengan BNPB. Berikutnya Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca di Danau Toba, dilakukan oleh BPPT dengan PT Indonesia Asahan Aluminium. Selain itu ada pula penandatanganan MoU Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca di Danau PLTA Singkarak dan Waduk PLTA kota Panjang oleh BPPT dengan PT PLN pembangkit Sumartra Bagian Utara.

Dalam peringatan puncak ini, diberikan juga Anugerah Iptek oleh Wapres RI yang didampingi oleh Menristek.

Anugerah ini dibagi menjagi 6 jenis yakni Anugerah Iptek Pandega Widyatama untuk unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian yang menggunakan hasil Litbang Nasional, yang diperoleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, dan Ditjen Holtikultura Kementan. Kemudian Anugerah Iptek Budhipura Kencana untuk pemerintah provinsi yang sudah mandiri sistem inovasi daerahnya.

Penghargaan ini diperoleh Pemprov Sumatera Selatan dan Pemprov Sulawesi Selatan. Selanjutnya Anugerah Iptek Budhipura untuk pemprov peduli iptek diraih oleh tiga pemprov, yakni Pemprov Gorontalo, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemprov Jawa Tengah.

Keempat, Anugerah Iptek Labdhakretya untuk kreatifitas dan inovasi masyarakat grass root. Peraihnya ada tiga orang, ada Amin dengan inovasi alat konversi BBM ke BBG atau sebaliknya; lalu Abdul Nasir dengan inovasi olahan limbah menjadi berkah; Albasori dengan inovasi Emergency Power Plan Albatec teknologi energi listrik nyaman dan ramah lingkungan.

Berikutnya, Anugerah Iptek Prayogasala untuk pranata litbang. Peraihnya adalah Pusat Penelitian Karet kategori Litbang Mandiri, Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB kategori perguruan tinggi, dan Balai Besar Litbang Pasca Panen Balitbang Pertaninan Kementan.

Kenam, Anugerah Iptek Widyasilpawijana untuk pegiat iptek, peneliti, perekayasa, sivitas akademika berusia di bawah 45 tahun yang dianggap telah menghasilkan karya nyata dalam upaya memajukan iptek di Indonesia dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan dapat menyebarluaskan informasi iptek kepada publik, penghargaan ini diraih oleh Wisnu Jatmiko.

Selepas memberi anugerah tersebut, Wapres memberikan arahan untuk terus mengoptimalkan sinergi diantara pelaku-pelaku iptek. Boediono berharap agar MoU yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti secara konkrit dalam prakteknya.

"Ini saya kira pekerjaan besar bagi kita semua masalah sinergi dan koordinasi," tegas Boediono. Ia juga menyampaikan tidak boleh ada dikotomi antara kelompok teknolog dan kelompok ekonom.

"Ini seyogyanya tidak boleh terjadi lagi karena upaya kita untuk mengubah mentransformasikan bangsa kita, ekonomi kita, dari apa yang disebutkan oleh rekan-rekan Komite Inovasi Nasional, dari natural resources economy menjadiknowledge based economy," imbuhnya. ***

Buletin BALITBANG - 20 14 | 6 201

(Berbagai sumber dan humasristek)

Fokus Utama

Sumut Pelopor Sistem Inovasi Daerah (Sida)

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, menerima penghargaan pelopor Sistem Inovasi Daerah (Sida) dari Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Puncak Hari Teknologi Nasional di Taman Mini Indonesia Indah. Penghargaan Pelopor Sida merupakan apresiasi sekaligus pengakuan pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat sistem inovasi daerah.

P

Penghargaan Pelopor Sida diberikan kepada 11 kepala daerah setingkat provinsi dalam acara perayaan Puncak Hari Teknologi Nasional yang mengambil tema Inovasi untuk Kemajuan Bangsa dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan presiden RI BJ Habibie.

Sumatera Utara dan sepuluh provinsi lainnya dinilai telah menunjukkan komitmen dalam mengambil prakarsa untuk mengimplementasikan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset dan Teknologi tentang Penguasaan Sistem Inovasi Daerah.

Gubsu bersama gubernur Bengkulu, Lampung, Sumsel, Banten, Jawa Barat, Jateng, Jatim, Kaltim, Sulawesi Selatan dan Gorontalo telah mengambil prakarsa tidak saja dalam membentuk tim koordinasi nasional di wilayah mereka tapi juga telah menyusun roadmap penguatan Sida juga menyusun actionplan dan renja mereka secara detil. Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) bagian dari pengembangan Sistem Inovasi Nasional (Sinas) yang dilandasi oleh UU No 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian dan pengembangan dan penerapan IPTEK. Gubsu didampingi Kepala Balitbang Provsu Alwin Sitorus usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, penghargaan itu merupakan pemicu dan pemacu bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan Sistem Inovasi Daerah yang lebih maju. Terlebih lagi pengembangan Sida strategis bagi pencapaian visi misi daerah yaitu menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi yang berdaya saing dan sejahtera.

"Pengembangan sistem inovasi daerah merupakan bagian dari peningkatan Daya saing daerah, karenanya ini sangat strategis bagi Provinsi Sumatera Utara terutama untuk mewujudkan visi dan misi kita Sumatera Utara yang berdaya saing dan sejahtera," ujar Gubsu.

Gubsu menambahkan, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu koridor ekonomi yang dirancang menja-

di Pusat Pertumbuhan Indonesia Bagaian Barat yaitu bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Melalui program MP3EI, Sumut dikembangkan menjadi pusat industri kelapa sawit melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

"Kita patut berbangga , Sumut memiliki Pusat Unggulan Iptek (PUI) Nasional yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dimana produk inovasinya sudah dikenal tidak saja secara nasional namun juga oleh industri kelapa sawit dunia," ungkapnya.

Sementara itu, Presiden SBY dalam arahannya mengungkapkan bahwa Inovasi dan teknologi memiliki peran yang sentral Bagi kemajuan nasional. "Ekonomi bisa mengalami pasang dan surut, Up and down. Demikian juga demokrasi dan politik. sekarang pun banyak negara yang mengalami sock dan krisis," ujarnya.

Namun, lanjut SBY, hanya negara yang memiliki inovasi dan teknologi yang maju dapat terus maju dan bertahan. SBY menyampaikan tiga isu penting yang dihadapi dunia dan Indonesia saat ini dan masa depan.

Di antaranya adalah kesinambungan pangan, energi dan air, bagaimana meletakkan pandangan hubungan yang konstruktif antara ekonomi dan teknologi serta membangun sinergi nasional antara akademisi, bisnis dan pemerintah.

"Indonesia harus terus meningkatkan kecukupan produktivitas pangan, meningkatkan produksi energi termasuk enrgi baru dan terbarukan. Dan kalau mau melakukannya harus sekarang. Karena 20-30 tahun lagi indonesia berada posisi yang baik. Bangsa ini juga harus belajar menjadi hemat dan efisien bukan rakus dan boros," kata SBY. Dalam acara itu Menristek juga menyerahkan penghargaan Anugerah Iptek kategori Budhipura (Pemprov), Prayogasala (Pranata Litbang), Labdha Kretya (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) dan Widyasilpawijana (Duta Iptek). „ wo

Buletin BALITBANG - 20 14 | 7 201

Fokus Utama

Rakorda 2014

Kelembagaan Litbang Harus Mendorong Terciptanya Kreatifitas dan Inovasi Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengatakan, Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya alam dan komoditi unggulan yang cukup melimpah dan membutuhkan dukungan sentuhan inovasi berbasis iptek sehingga dapat menjadi produk unggulan nasional yang berdaya saing tinggi untuk mendukung kemandirian bangsa. entunya kelembagaan litbang yang ada di sumatera utara diharapkan mampu berperan untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi tersebut di masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran domestik maupun internasional.

Hal itu dikemukakan Gatot pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014, di Hotel Grand Antares Medan, Kamis (23/10/2014), dengan mengambil tema "Strategi penguatan kelembagaan litbang di daerah melalui koordinasi dan sinergitas antar lembaga litbang dalam upaya mendorong kreatifitas dan inovasi masyarakat menuju sumatera utara yang berdaya saing".

Di hadapan undangan yang hadir di antaranya Sekdaprovsu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provsu, Ir. H. Alwin, MSi, para SKPD, Kepala Balitbang/ Bappeda Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara, Kepala Pusat/Balai Penelitian Dan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Utara, Para Pengurus Dan Anggota Forum Kelitbangan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Gubsu mengapresiasi pelaksanaan rakorda dengan tema yang strategis dan diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dimana sinergi antar lembaga khususnya litbang harus dapat dibangun secara baik untuk mendukung tercapainya visi provinsi Sumatera Utara yaitu menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera.

Oleh karenanya pelaksanaan penelitian dan pengembangan baik di semua sektor adalah mutlak diperlukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merasakan pentingnya keberadaan Balitbang bersama Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara dan para pakar lainnya melakukan kajian penelitian dan pengembangan serta mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

T

DRD Sumut Dilantik Pada kesempatan itu Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo

Nugroho melantik kepengurusan Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara periode 2014-2019.

Dijelaskan Gubsu, pelantikan DRD Sumut untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam hal penelitian dan pengembangan serta pembangunan iptek sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undangundang No. 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian pengembangan dan penerapan iptek.

Dewan Riset Daerah Sumatera Utara berjumlah 28 orang terdiri dari para pakar yang berpengalaman dari unsur akademisi, bisnis, government dan masyarakat, mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Hal ini merupakan bentuk upaya keseriusan dan langkah saya agar litbang ke depan dapat lebih baik dengan didukung berbagai elemen. Saya mengharapkan lembaga kelitbangan di daerah dapat bersinergi dengan Dewan Riset Daerah Sumatera Utara ini untuk sama-sama dapat merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut pembangunan iptek dan kebijakan lainnya di Sumatera Utara yang secara tepat dan mampu mengakomodir kebutuhan yang berkembang, aspiratif, demokratis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan akademis," ujarnya.

Pentingnya suatu pelibatan peran dan fungsi litbang adalah sebagai sumber penyedia data dan rekomendasi atas hasil analisis yang telah dilakukan. Oleh karenanya badan litbang harus didorong untuk terus berupaya mengedepankan hasilhasil penelitian, kajian dan telaahan strategis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan secara berkualitas dan aplikatif.

Gubsu H Gatot Pujoini dapat "Diharapkan dalam penyelenggaraan rakorda Nugroho ST MSi dirumuskan dan dihasilkan secara bertahap sebuah solusi sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyerahkan buku Sumut mengambil suatu kebijakan dan keputusan penyeleBangkit kepadaterhadap Presiden saian kendala-kendala yang timbul khususnya yang mempenProf Dr Susilo Bambang garuhi lembaga litbang dari beberapa aspek baik kelemYudhoyono di Gubernuran bagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, danprogramsehMedan. ingga kualitas litbang ke depan dapat lebih baik," jelasnya.

Buletin BALITBANG - 20 14 | 8 201

Fokus Utama

Gubsu menyarankan beberapa masukan serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam strategi penguatan kelitbangan khususnya di Sumatera Utara antara lain : pertama, tingkatkan koordinasi dan sinergitas kepada seluruh SKPD di pemprovsu baik dari perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan litbang.

Kedua, ciptakan sinergitas kepada Dewan Riset Daerah Sumatera Utara, forum komunikasi kelitbangan, jaringan peneli-

tian maupun lembaga kelitbangan lainnya dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih akurat, valid dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

Ketiga, tingkatkan kapasitas dan profesionalisme sdm kelitbangan dengan memotivasi aparatur lembaga litbang untuk membangun budaya kerja secara profesional. „ za

Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diapit Ketua DRD Sumut Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc dan Kepala Balitbang Provinsi Sumut, Ir H Alwin MSi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2014.

Buletin BALITBANG - 20 14 | 9 201

Fokus Utama Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Daerah Penelitian & Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 1. Peranan Badan Penelitian dan Pengembangan semakin strategis dengan dimasukkannya penelitian dan pengembangan dan inovasi sebagai fungsi penunjang urusan pemerintah daerah sebagaimana dalam Undangundang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 219 ayat 1, pasal 374 ayat 4,pasal 386 dan 388.

2. Dalam Permendagri 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan utama dari BPP berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian serta kegiatan pendukung BPP berupa peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, sumberdaya organisasi lainnya.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan Kelitbangan dapat dilaksanakan melalui Model Satu Pintu yaitu : a. Kegiatan kelitbangan hanya di BPP atau lembaga yang mempunyai tupoksi kelitbangan; b. Kegiatan kelitbangan harus melibatkan lembaga yang mempunyai tupoksi substansi tertentu; c. SKPD masih bisa melaksanakan kegiata n kelitbangan yang bersifat khusus dengan melibatkan lembaga litbang d. BPP mengkoordinasikan program kelitbangan di lingkungan pemda masing-masing e. Kegiatan kelitbangan dari luar harus melibatkan BPP 4. Dalam rangka Penguatan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah,dalam perumusan kegiatan RKPD Tahun 2015 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan road map SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; b. Peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/ kota melalui sosialisasi jabatan fungsional peneliti dan pengikutsertaan calon peneliti pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta pemberian beasiswa bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan; dan c. Penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

5. Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Litbang meliputi : a. Memperkuat kelembagaan BPP dengan menyusun dan/atau memperbarui produk hukum b. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPP sebagai dapur kebijakan (think tank) c. Memantapkan hubungan kelembagaan BPP se

cara berjenjang d. Memantapkan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu e. Mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang f. Mengembangkan kerjasama kelitbangan 6. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kelitbangan di daerah antara lain : a. Institusi kelitbangan provinsi masih belum/tidak lagi memiliki Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa dan jumlah pejabat strukturalnya lebih besar. b. Kualitas dan Kondisi fisik asset (Perlengkapan/ Peralatan/Sarana/ Prasarana) sudah semakin modern dan lebih memadai, namun masih memerlukan perhatian, penataan, dan perawatan secara berkala. c. Publikasi dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan belum optimal karena pada umumnya SKPD Kelitbangan belum memiliki "Jurnal Ilmiah" yang telah terakreditasi oleh LIPI. Selain itu, minat para peneliti menulis artikel atau KaryaTulis Ilmiah (KTI) juga masih rendah, d. Manajemen dan Administrasi Kelitbangan-Secara manajerial, penyelenggaraan aktivitas kelitbangan masih belum terstruktur dan komprehensif sesuai dengan esensinya, karena "penelitian" mendominasi dibanding pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian.

7. Hal-hal yang perlu diperrhatikan dalam strategi penguatan kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara yaitu : a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kepada seluruh SKPD di pemprovsu baik dari perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan litbang. b. Menciptakan sinergitas kepada dewan riset daer- ah Sumatera Utara, forum komunikasi kelitbangan, jaringan penelitian maupun lembaga kelitbangan lainnya dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan sehingga hasil yang diharapkan dapat lebih akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia kelitbangan dengan memotivasi aparatur lembaga litbang untuk membangun budaya kerja secara profesional.

Medan, 23 Oktober 2014 TIM PERUMUS : 1. PROF. DR. MARLON SIHOMBING, MA 2. PROF. DR. H. SYAIFUL SAGALA, S.SOS, MPd. 3. PROF. DR. IR. NURHAYATI, M.Si 4. IR. E. HARSO KARDHINATA, MSC.

5. ISKANDAR MUDA, SE, M.Si, Ak, CA 6. IR. SUGIH PRIHATIN, M.Si.

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 0 201 10

Fokus Utama

Hasil Litbang Harus Berkontribusi Bagi Pembangunan dan Pengembangan Iptek

S

egala kualitas hasil litbang di dalamnya merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil hendaknya dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, hasil litbang harus memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyebarluasan hasil-hasil yang telah dilaksanakan yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada acara Evaluasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Litbang Tahun 2014, yang dilaksanakan Badan Penelitan dan Pengembangan (Balitbang) Pemprovsu, Rabu, 10 Desember 2014, di Hotel Grand Antares Medan, yang dihadiri para SKPD, Kepala Balitbang/Bappeda Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara, Kepala Pusat/Balai Penelitian Dan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Utara, Para Pengurus Dan Anggota Forum Kelitbangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Evaluasi dan Diseminasi ini sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan para stakeholder tentang apa yang telah dilakukan pemprovsu melalui badan penelitian dan pengembangan dalam upaya men-

dorong dunia kelitbangan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gubsu mengatakan, tantangan bagi litbang dan iptek pada saat ini adalah dituntutnya kualitas hasil penelitian yang aktual dan mempunyai daya saing sesuai keadaan dan unggulan daerah. Karena kegiatan penelitian dan pengembangan beserta hasilnya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance).

Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa pada hakekatnya kegiatan penelitian dan pengembangan senantiasa dinilai objektif karena memadukan prinsipprinsip ilmu pengetahuan dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Fungsi penelitian, pengkajian, dan pengembangan adalah menghasilkan alternatif rumusan kebijakan yang dapat digunakan baik untuk perencanaan maupun sebagai kontrol dalam pelaksanaan pembangunan daerah. "Untuk itu saya berharap penyelenggaraan evaluasi dan diseminasi ini dapat mengumpulkan berbagai masukan yang positif dan produktif oleh berbagai elemen kelitbangan untuk menyempurnakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan," jelasnya.

Dengan adanya sarana ini, secara tidak langsung telah membentuk sinergi antar lembaga kelitbangan di daerah dimana peran masing-masing lembaga dapat berkontribusi memberikan tanggapan dengan mengakomodir kebutuhan yang berkembang dibidangnya, sehingga dapat memperkaya hasil litbang itu sendiri.

"Bagi para peneliti sebagai aktor yang bergerak dalam melaksanakan kegiatan ini di lapangan tentunya dapat menumbuhkan kompetensi dan menambah wawasan lebih luas dari sudut pandang yang lebih kompleks untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul sehingga litbang yang dihasilkan dapat lebih

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 1 201 11

Fokus Utama inovatif," ujar Gubsu.

Selain itu, lanjut Gubsu, pelibatan peran litbang bagi masyarakat adalah sebagai sumber penyedia data dan rekomendasi atas hasil analisis yang telah dilakukan, oleh karenanya lembaga litbang di Sumatera Utara perlu didorong untuk terus berupaya mengedepankan hasil-hasil penelitian, kajian dan telaahan strategis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan secara berkualitas dan aplikatif.

Dengan demikian keberadaan lembaga litbang menjadi sangat strategis, karena tugas utama lembaga ini adalah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan yang menjadi think tank dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi melalui tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini tentunya sejalan sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 219 ayat (1), yang mengisyaratkan kepada kepala daerah untuk membentuk badan litbang di daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan hasilhasil litbang, sangat diperlukan adanya koordinasi ABGC (Academician, Business, Government and Community) sebagai lembaga inovasi yang merupakan kekuatan utama yang dapat melahirkan inovasi baik nasional maupun daerah. Interaksi ABG akan langsung berpengaruh terhadap peningkatkan daya saing produkproduk nasional dan daerah.

"Maka dari itu diharapkan sinergitas antar aktor ini dapat dicapai untuk menciptakan hasil penelitian dan pengembangan yang kedepan dapat lebih diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam menciptakan dan merumuskan model dan solusi pelayanan kepada masyarakat yang mudah, murah, cepat dan akurat sehingga tidak tertinggal oleh daerah lain," kata Gubsu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai terutama terkait dengan hasil penelitian antara lain : 1. Bangun sinergi dan jejaring yang kuat antar lembaga litbang yang ada di daerah guna memberikan rumusan dan mempertajam hasil-hasil penelitian yang telah

dilakukan.

2. Identifikasi hasil penelitian yang dapat diarahkan sebagai bahan kebijakan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan terhadap penyelesaian berbagai persoalan yang aktual yang ada di Sumatera Utara.

3. Menyelaraskan agenda kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seluruh lembaga litbang yang ada di sumatera utara yang terarah sesuai dengan agenda riset daerah dan kebijakan strategis daerah.

4. Hindari adanya duplikasi penelitian/kajian yang dapat memboroskan dana dan dapat merugikan pihak lain.

Sementara itu Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Utara, Ir. H. Alwin, M.Si dalam sambutannya mengatakan, penelitian dan pengembangan dalam garis besarnya mempunyai dua arti penting yaitu penemuan (invention) dan pembaharuan (inovation), sehingga peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam segala sektor merupakan hal yang mutlak dilakukan apabila memang memiliki keinginan kuat untuk merubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik dan kondusif.

Oleh karena itu, kita hendaknya sepakat dalam membangun sebuah komitmen bersama yang konsisten baik di jajaran pemerintah daerah maupun seluruh lembaga litbang se Sumatera Utara dengan merekomendasikan suatu langkah khusus untuk penguatan dan pemberdayaan peran dan fungsi litbang di semua lini tahapan dalam proses rencana pembangunan di daerah.

"Dengan adanya evaluasi dan diseminasi hasil litbang ini, saya juga mengharapkan koordinasi dan sinergitas khususnya di kabupaten/kota dan seluruh lembaga litbang di sumatera utara bersama-sama dengan dewan riset daerah sumatera utara kiranya dapat terjalin dengan baik sehingga semua masukan, gagasan maupun ide-ide yang inovatif dari saudara-saudara sekalian dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti menjadi sebuah produk kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan," imbaunya. „ za

Buletin BALITBANG - 20 14 | 12 201

Perspektif

KOORDINASI KELITBANGAN KOTA MEDAN Drs. Hasan Basri, MM Kota Medan sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di Pulau Sumatera dan salah satu dari 3 (tiga) kota Metropolitan di Indonesia yang memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional, nasional dan internasional di kawasan Barat Indonesia.

Visi Kota Medan, menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, perduli dan sejahtera yang menjadi daya dorong untuk memperbaharui kinerja dan melakukan pengembangan semua system, tata kerja dan upaya upaya lainnya dalam tata kelola pemerintahan di Kota Medan kearah kemajuan yang lebih baik.

Visi Balitbang Kota Medan Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Professional Menjadi dasar kebijakan bagi Pembangunan Daerah.

Landasan Hukum 1. Perda Kota Medan No. 3/2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan

2. Keputusan Walikota Medan No. 31 / 2003 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemko Medan 3. Perwal Medan No. 55 / 2010 tentang rincian tugas pokok & fungsi Balitbang Kota Medan 4. Keputusan Walikota Medan No. 070/1423.K/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelitbangan Kelitbangan merupakan kegiatan pengumpulan , pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan kegiatan mengembangkan sebuah produk atau memecahkan suatu persoalan yang dihadapi.

Koordinasi Kelitbangan merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan tujuan dan kegiatan kegiatan penelitian dan pengembangan baik pada satuan satuan yang terpisah (departemen atau bidang bidang fungsional) bidang bidang pada satu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Latar Belakang Dipandang perlu untuk melakukan Penataan sistem dan manajemen pengumpulan data kebutuhan penelitian di masing-masing SKPD dimana selama ini belum optimal.

Ego sektoral SKPD yakni merasa mereka harus melakukan penelitian tersendiri yang mengakibatkan segala kebutuhan penelitian untuk SKPD tidak di informasikan ke Balitbang Kota Medan akibat kurangnya koordinasi Terjadinya effisiensi anggaran pada SKPD yang ada sehingga kegiatan penelitian tidak menjadi prioritas dikarenakan ada yang lebih ur-

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 3 201 13

Perspektif gen untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Peran Balitbang belum selaras, seimbang akibat diharuskan memilih kegiatan ataupun penelitian prioritas yang harus sesuai anggaran yang tersedia.

Penataan Penelitian belum terkoordinasi dan terorganisir secara optimal Program/Kegiatan yang terlaksana tahun 2013; „ Jurnal Balitbang yang merupakan kumpulan jurnal perorangan, organisasi yang ada di masyarakat juga jurnal Balitbang sendiri. „ Penyelenggaraan Perlombaan Karya Tulis Ilmiah yakni merupakan forum yang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik masyarakat umum, pelajar, perguruan tinggi yang ada di masyarakat untuk menyampaikan atau mempublikasikan hasil pikiran maupun penelitiannya. „ Penyelenggaraan Forum Group Discussion merupakan forum yang menjadi wadah atau tempat untuk mengemukakan pendapat atau diskusi untuk membicarakan topic ‌. yang perlu dibahas untuk mencari solusi dalam rangka member masukan kepada Pemerintah Kota Medan. „ Kesepahaman, Kesepakatan bersama Walikota Medan dengan Perguruan Tinggi dan swasta dan BPPT Pusat merupakan bentuk perjanjian kerjasama untuk melakukan beberapa penelitian dan pengembangan yang hanya dapat dilakukan jika bekerja sama . „ Tim Pokja Jarlit Pendidikan „ Memberi kan penghargaan dan hadiah kepada beberapa inovator yang telah menghasilkan berbagai produk yang inovatif dll.

Program/Kegiatan tahun 2014; Focuss Group Discussion Jurnal Balitbang Sosialisasi Hasil Kajian Pembangunan yang merupakan pemaparan dan sosialisasi hasil hasil penelitian yang telah dilakukan Balit-

bang Kota Medan tahun sebelum.

Penyelenggaraan Perlombaan Karya Tulis Ilmiah Koordinasi Pokja Jarlitbang Pendidikan Penyusunan SOP Balitbang Kota Medan yakni cara kerja dan standar penelitian yang dilakukan di Balitbang Kota Medan.

Berbagai Kajian yang trend di masyarakat Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) Koordinasi Kelitbangan dll.

Rencana Program/Kegiatan tahun 2015; Sosialisasi Hasil Kajian Pembangunan Kota Balitbang Koordinasi Pokja Jarlitbang Pendidikan Kota Medan Forum Koordinasi Kelitbangan Koordinasi dan Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Berbagai Kajian untuk kemungkinan memajukan ekonomi perdagangan, penelitian Potensi Parkir, dan kemungkinan untuk Pengembangan beberapa kawasan yang ada di Kota Medan.

Kesimpulan koordinasi kelitbangan; „ Dengan Koordinasi Kelitbangan diharapkan akan dikumpulkan dan dihimpun bahan bahan yakni isi-isu actual, strategis yang akan menjadi kajian/penelitian Balitbang Kota Medan. „ Balitbang Kota Medan diharapkan akan menjadi leading sektor dengan koordinasi kelitbangan sehingga kajian dan penelitian tidak tumpang tindih (overlapping) dengan hasil yang lebih baik. „ Koordinasi Kelitbangan melalui Balitbang Kota Medan diharapkan menjadi bahan pertimbangan perecanaan pembangunan ke depan. „ Balitbang akan mengusulkan / rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan arah kebijakan Pemerintah Kota Medan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 4 201 14

Saat ini, ada salah satu konsep atau kerangka pikir yang banyak digunakan untuk merancang strategi pengembangan wilayah adalah konsep Sistem Inovasi Daerah atau sering disingkat dengan SIDa. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Bersama Menristek No. 3 Tahun 2012 dan Mendagri No. 36 Tahun 2012 tentang Pengembangan SIDa. Keputusan bersama ini "menginstruksikan" setiap pejabat daerah untuk merancang pengembangan ekonomi wilayahnya dengan mengembangkan sistem inovasi daerah. Terdapat pesan yang kuat bahwa pengembangan inovasi di daerah merupakan strategi jitu bagi pengembangan wilayah secara umum. Kebijakan ini menarik untuk dikaji dengan memperhatikan tinjauan kebijakan dilihat dari perspektif isi kebijakan dan persepsi dari target kebijakan di tingkat daerah dan implikasi kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) bagi pengembangan pembangunan di daerah.

Penelitian ini berparadigma Interpretif. Pilihan atas paradigma ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai dari riset ini, yaitu tidak hanya fokus pada peta kebijakan yang diperoleh dari analisis konten saja, tetapi ingin mengetahui persepsi dari target kebijakan di tingkat daerah, serta berusaha untuk mengungkapkan implementasi kebijakan. Merujuk pada paradigma yang dipilih pada penelitian ini, maka sudah sangat jelas bahwa penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan multi-kasus. objek penelitian berupa dokumen regulasi di tingkat nasional dan daerah (Provinsi dan Kota).

Adapun daerah yang ditetapkan adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Tengah, sedangkan untuk tingkat Kota meliputi Kota Cimahi, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan.

Telaahan terhadap dokumen kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daer-

Fokus Utama

Analisis Kebijakan Penguatan SIDa Pasca Terbit Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri

ah (SIDa) menunjukkan: SIDa sebagai sebuah kebijakan dan diformalkan dalam dokumen regulasi baru pada tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah memiliki desain kebijakan yang lemah. Implikasi kebijakan penguatan SIDa di masing-masing daerah berbeda berdasarkan lima kelompok tindakan berikut, 1) Komitmen: Semua daerah telah melengkapi semua dokumen kebijakan penguatan SIDa sesuai arahan dan amanat Peraturan Bersa-

ma Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri. Namun demikian beberapa daerah sudah mempunyai dokumen SIDa sebelum Peraturan Bersama; 2) Pemetaan terhadap potensi dan kebutuhan: Seluruh daerah telah memetakan potensi dan kebutuhan terhadap penguatan SIDa di daerah baik sumber daya, aktor, dan produk hukum kebijakan penguatan SIDa. Namun demikian tidak satupun dokumen yang memetakan sumberdaya kelitbangan dan perguruan tinggi sebagai pendukung SIDa; 3) Karakteristik "Khas" Daerah: masing-masing daerah telah memasukkan produk-

produk unggulan daerah sebagai kondisi SIDa yang ada, namun mengenai proses dan diseminasi teknologi tidak semua daerah memasukkannya; 4) Penyusunan Strategi: tidak semua dokumen yang tidak menjadikan peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan sebagai prioritas dalam dokumen penguatan SIDa di daerah; dan 5) Keberlanjutan: Semua dokumen penguatan SIDa belum memasukkan bagaimana proses pembinaan dan pengawasan atas keberlanjutan SIDa, beberapa daerah mengandalkan kebijakan penguatan SIDa yang sudah masuk kedalam RPJMD.(www.pappiptek.lipi.go.id)

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 5 201 15

Serba-serbi

DRD Sumut Periode 2014-2019 Dilantik Drs Khairul Mahalli, Dr Drs Arsyad MM, Drs Ahmad Taufan Damanik Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara MA, Prof Dr Ibrahim Gultom, Prof periode 2014-2019 terbentuk. Kepengurusan Dr Syukur Kholil MA. yang berjumlah 28 orang diisi oleh pakar yang Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc didampingi Sekretaris Azizul Kholis berkompeten di bidang masing-masing.

SE MSi menyampaikan terimakasih atas kepercayaan Gubernur SumatHal itu diungkapkan Kepala Badan din MS, Korbid Pendidikan dan Kese- era Utara menetapkan dirinya sePenelitian dan Pengembangan (Balit- hatan Prof Dr Dra Ida Yustina MSi, bagai Ketua DRD Sumut. "Mohon Korbid Industri, Energi dan Rekayasa dukungan semua pihak agar program bang) Provinsi Sumut, Ir H Alwin Teknologi Tepat Guna Prof Dr Ir MSi saat rapat perdana sekaligus kerja DRD Sumut kedepannya berHarmein Nasution MSIE, Korbid penyerahan SK (Surat Keputusan) jalan dengan baik," ujarnya.

Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Gubernur Sumatera Utara Nomor Dilanjutkan Ilmi, setelah penyerahTransportasi Dr Ir Zahari Zein MSc, 188.44/635/KPTS/2014 Tanggal 5 an SK akan ditindaklanjuti dengan Korbid Ekonomi dan Keuangan Sektor penyampaian kepada Kepala BappeSeptember 2014, Rabu (17/9/2014) Publik Wahyu Ario Pratomo SE MSc, da Provinsi Sumatera Utara, Dr M di Aula kantor Balitbang Provinsi Korbid Sosial Budaya dan Kesatuan Sumut, Jalan SM Raja Medan.

Arsyad Lubis MSi, Jumat (19/9/ Bangsa Prof Dr Drs Iryanto MSi. Adapun susunan kepengurusan 2014) di kantor Bappeda Sumut Selanjutnya anggota Dr Ir Said DRD Sumut periode 2014-2019, KetJalan Diponegoro Medan, yang dihaua Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc, Sek- Muzambig MSi, Dr Edy Ikhsan SH diri oleh Azizul Kholis SE MSi (SekMA, Dr Edy Sigit Sutarta, Dr Ir Ca- retaris), anggota Bidang Pertanian retaris Azizul Kholis SE MSi, Wakil tur Hermanto MP, Dr Agus Purwoko dan Kehutanan Dr Agus Purwoko Ketua Ir H Tohar Suhartono IP MT, Koordinator Bidang Mitigasi dan Pen- SHut MSi, dr Delyuzar MKed (PA) S.Hut, Kepala Badan Penelitian dan SpPA (K), Prof Dr Abdul Munir anggulangan Bencana Prof Dr Ir JoPengembangan Propinsi Sumut, Ir H hannes Tarigan MEng, Korbid Bidang MPd, Prof Dr Sumarsih MPd, Ir H Alwin MSi, Sekretaris Bappeda IsAlwin MSi, Dr Ir Nazaruddin MaHukum dan HAM Dr H Surya Permail Sinaga MSi. Pada pertemuan tondang MT, Dr Rudi Hartono SHut itu juga membahas tentang program dana SH MHum, Korbid Pertanian MSi, Ir H Riadil Akhir Lubis MSi, dan Kehutanan Prof Dr Ir Basyarudkerja DRD Sumut tahun 2015. „

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 6 201 16

Serba Serbi

FGD TRANSPORTASI Untuk Kemaritiman di Indonesia al ini merupakan yang wajar karena pada jaman itu infrastruktur jalan untuk transportasi di darat memang praktis belum ada, daratan masih didominasi hutan bahkan hutan belukar di beberapa pulau tertentu.

Paling tidak, pada sekitar abad ke-8 telah ada bukti bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah memanfaatkan laut sebagai media transportasi barang dan manusia.

Hal ini ditunjukkan oleh adanya Relief (sculpture) pada Candi Borobudur yang menggambarkan sebuah kapal.

Kejayaan maritim juga mulai dikenal dengan adanya armada kapal perang dan kapal niaga dari Kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Laksamana Nala, atau yang juga biasa dikenal dengan Mpu Nala. Kejayaan maritim ini kemudian lebih fenomenal lagi dalam jaman Kerajaan Majapahit, dimana melalui pemikiran cerdas Sang Patih Gadjah Mada yang belajar dari armada kapal Kerajaan Sriwijaya akhirnya mampu membangun ribuan armada kapal perang yang pada awalnya ditujukan untuk menangkal ancaman serangan kerajaan Cina dibawah rezim Raja Kubilai Khan.

Pada kenyataannya kemudian dengan armada yang begitu besar Gadjah Mada melalui Sumpah Palapa-nya berhasil mempersatukan Nusantara. Mungkin tidak dapat dibayangkan andaikata tidak ada Gadjah Mada dan armada kapal perangnya, apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan ada (exist).

Sebagai Negara maritim, pemanfaatan laut pada jaman Kerajaan Majapahit itu dan beberapa jaman setelah itu

H

Transportasi Laut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa fitrah Indonesia adalah sebuah negara maritim. Dalam sejarah peradaban Bangsa dan Negara Indonesia, orientasi dari kehidupan bangsa jauh lebih diarahkan ke laut atau kehidupan yang berbasis maritim, dari pada yang berorientasi ke darat (continent). utamanya hanya untuk transportasi dan penangkapan ikan saja. Hal ini dapat dipahami karena pada jaman itu teknologi yang dikuasai oleh bangsa Indonesia hanya terbatas pada pelayaran dan penangkapan ikan saja. Pada saat itu bangsa Indonesia tidak cukup punya knowledge bahwa terdapat sumberdaya kelautan yang sangat melimpah di bawah laut Indonesia. Namun demikian, dengan segala keterbatasan itu, kesejahteraan masyarakat pada saat itu telah mencapai level yang baik.

Kemudian datanglah Penjajah Belanda yang diawali dengan kehadiran VOC di Indonesia. Turning point pun terjadi, Belanda jelas-jelas mengubah mindset

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 7 201 17

Serba Serbi bangsa Indonesia dari yang tadinya maritime-oriented menjadi continent-oriented. Era penjajahan Belanda selama 3,5 abad itulah yang menguras kekayaan alam Indonesia yang ada di darat dan ketika Indonesia merdeka meninggalkan bangsa Indonesia dalam kesengsaraan, jauh dari sejahtera.

Mengingat fakta yang telah diuraikan di atas, inilah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk mengorientasikan kehidupan perekonomiannya ke laut, selain kehidupan perekonomian di darat yang telah dicapai sejauh ini.

Untuk mewujudkan hal ini tentunya diperlukan keberpihakan kebijakan dan teknologi yang memadai serta dukungan penerapan teknologi yang memadai, risetriset terkait dengan pemanfaatan laut atau dalam bidang maritim sangat diperlukan.

Dalam rangka menggali persoalan-persoalan terkait dengan transportasi laut baik menyangkut manajemen, sarana, prasarana dan industri sarana dalam mendukung kebijakan mendorong kemaritiman dan mengidentifikasi dukungan riset yang diperlukan agar pada masa yang akan datang kemaritiman di Indonesia semakin meningkat, maka Komisi Teknis Teknologi Transportasi DRN pada Rabu, tanggal 3 Desember 2014 telah menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema : Transportasi Untuk Kemaritiman di Indonesia di Ruang Rapat Lantai 23 Gedung II BPPT, Jakarta, yang dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari Anggota Komisi Teknis Teknologi Transportasi, Anggota Badan Pekerja DRN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian RISTEKDIKTI, BPPT, Asisten Komtek DRN dan Sekretariat Dewan Riset Nasional.

FGD dibuka dan dimoderatori oleh Ir. L. Denny Siahaan, MsTr., (APU) dengan menampilkan dua narasumber yang berkompeten yaitu : 1. Dirjen Perhubungan Laut/Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Kementerian Perhubungan, dengan tema : Penyediaan Fasilitas Pelabuhan dan Tol Laut Untuk Mendukung Transportasi Maritim di Indonesia; dan 2. Direktur Jenderal Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi/Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian dengan tema : Kapasitas dan Roadmap Kemampuan Industri Perkapalan Nasional.

Kesimpulan sementara dari FGD ini adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Tol Laut : Tol laut bukan membuat jalan tol di atas laut, tetapi merupakan jalur distribusi logistik menggunakan kapal laut dari ujung pulau Sumatera hingga ujung Papua; Tol laut bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga harga-harga barang dan kebutuhan sehari-hari di seluruh Indonesia bisa sama rata atau paling tidak perbedaannya tidak terlalu besar; Selain itu, tol laut juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (ship promote the trade); Konsep tol laut pada dasarnya adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur (liner) yang meng-

hubungkan pelabuhan-pelabuhan dari Sumatera (Belawan) hingga ke Timur, dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya (harga per satuan barang menjadi lebih rendah).

2. Permasalahan Angkutan Laut Petikemas ke dan dari KTI : Rendahnya muatan angkutan laut pada rute dari Kawasan Timur Indonesia (KTI)ke Kawasan Barat Indonesia (KBI), sehingga hal ini menyebabkan: Relatif rendahnya produktivitas bongkar muat pelabuhan di KTI; Relatif tingginya ongkos angkutan laut dari KBI ke KTI dan sebaliknya sebagai akibat dari butir a dan b di atas.

3. Usulan Solusi : Faktor permintaan : Mendorong pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan potensi wilayah KTI sebagai sumber bangkitan transportasi; Membangun infrastruktur dasar listrik, telekomunikasi dan prasarana transportasi sebagai perangsang dan pendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi; Memberikan insentif fiskal kepada investor yang mau berinvestasi di KTI. Faktor penyediaan : Pemberian perlindungan usaha (hak eksklusif) kepada operator pelayaran yang sudah melayari trayek dari KBI keKTI secara teratur (liner) sampai mencapai break even point; Membuat ketentuan peraturan dalam rangka pengendalian kompetisi yang sehat diantara operator kapal peti kemas termasuk kerjasama pengoperasian antara operator kapal maupun antara operator kapal dengan operator pelabuhan, dan pemilik dalam pengelolaan distribusi angkutan peti kemas domestik; Penurunan biaya / pemberian diskon tarif pelabuhan bagi kapal-kapal yang beroperasi pada trayek dari KBI ke KTI secara teratur (liner); Revitalisasi dan pengembangan prasarana (termasuk pengerukan alur dan kolam pelabuhan), dermaga dan peralatan bongkar muat pelabuhan yang melayani peti kemas di KTI. 4. Strategi Kebijakan : Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai base load untuk pengembangan industri perkapalan; Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal); Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM; Peningkatan penguasaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan melalui pengembangan PDRKN/NaSDEC (Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/National Ship Design and Engineering Center).

Mengembangkan Kawasan Khusus Industri Galangan Kapal untuk menarik investor asing dan lokal; Perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga); Mendorong kerjasama dengan luar negeri. (drn)

Buletin BALITBANG - 20 14 | 1 8 201 18

Surat Serba-serbi Redaksi

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 1 9 ol.1 201 19

Profil

Kepala Balitbang Pemprovsu, Ir. H. Alwin

Berikan yang T Pembangunan Kel

Sepintas jika dilihat sosoknya tidak ada yang istimewa.

Apalagi saat disambangi, seakan tidak percaya kalau dia adalah pimpinan di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Betapa tidak, dalam kesehariannya bertugas seakan tidak ada jarak, bahkan kita sering melihatnya banyak berbaur dengan para stafnya di kantor.

D

ia adalah Ir. H. Alwin, MSi. Putera Melayu kelahiran Medan 11 September 1960 ini saat ini memimpin Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Medan.

Tak tanggung, dia diamanahkan memimpin Balitbang Provsu sejak tahun 2010 hingga saat ini. Kepercayaan jabatan itu tidak lain karena dedikasinya yang sangat tinggi terhadap penelitian terutama dalam membangun Sumatera Utara.

Terbukti alumni Pasca Sarjana (Master OF Science) USU tahun 2003 USU Medan ini telah memperkenalkan Sumatera Utara hingga ke Internasional, seperti pada tanggal 17-21 Desember 2014 terpilih mengikuti Oral Presentasion pada The Business and Social Science Research Conference di Paris, Perancis, Pertemuan ilmiah yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh the Macrotheme Review , lembaga yang memiliki misi untuk mempromosikan penelitian akademik multidisiplin yang ditulis oleh penulis internasional dan menarik bagi khalayak dan masyarakat global diikuti peserta lebih dari 40 negera dengan tema-tema meliputi : keuangan (Investasi , Corporate Finance , International Finance , Lembaga Keuangan dan Pasar dan lainnya) Manajemen (Perilaku Organisasi , Manajemen Strategis , Teori dan Praktek Manajemen) Pemasaran (Teori dan Praktek Pemasaran , pemasaran internasional) Akuntansi, Sumber Daya Manusia, Bisnis Internasional, Ekonomi ( makroekonomi , mikroekonomi , ekonomi internasional), Teknologi Informasi , isu internasional ( studi Asia , studi Afrika , penelitian di Eropa ), ilmu sosial ( Sosiologi , Sejarah , Politik ), Pendidikan , dan ilmu Hukum.

Sumut melalui Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, juga menerima penghargaan pelopor Sistem Inovasi Daerah (Sida) dari Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Puncak Hari Teknologi Nasional di Taman Mini Indonesia Indah. Penghargaan Pelopor Sida merupakan apresiasi sekaligus pengakuan pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat sistem inovasi daerah.

Selanjutnya prestasi yang paling bergengsi lagi, Sumatera Utara menerima Piala Budhipura, atas prestasi Pemprovsu dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Anugerah tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Boediono kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pada puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-19 dengan tema "Inovasi pangan, energi, dan air untuk daya saing bangsa" di Gedung Kementerian Riset dan Teknologi, di Jakarta, Senin (11/8/ 2014).

Profil

n. MSi

Terbaik untuk litbangan Sumut Masih banyak lagi penghargaan yang prestasi yang diraih. Buah pemikirannya bersama para peneliti yang ada di Balitbang Provsu dan para pakar dari kalangan akademis, bisnis yang tergabung di Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara, akan menjadi rekomendasi atau masukan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk membuat sebuah kebijakan.

"Saya selalu berpikir bagaimana Sumatera Utara ini terdepan dari provinsi lain yang ada di Indonesia. Tentu semua itu harus didukung oleh semua pihak dengan memberikan ide-ide serta pemikiran yang cemerlang untuk membangun Sumut," ujar bapak dari empat anak yakni Dr Arwina Sufika, Miftahul Falah, Reza Syahputra dan Faiz Agustira.

Sejak dia menjabat Kaban Litbang Provsu sudah 135 penelitian yang telah dibuat dan 9 judul penelitian yang bakal digarap di tahun 2015. Suami dari Drg Usma Polita Nasution M,Kes juga berupaya seluruh penelitian yang dilakukan akan menjadi proritas pembangunan Sumatera Utara.

Selama berkarir di birokrat, Alwin pernah mengikuti sejumlah diklat di antaranya diklat Program Pendidikan dan Latihan Perencanaan (PPN) tahun 1994 di Jakarta dan Training on Promotion Coordination & Monitoring of Regional Developmen di Jepang pada tahun 2003.

Disinggung bagaimana peran Balitbang Provsu kedepan, baginya sinergitas pemerintah (Government), kalangan akademisi dan masyarakat serta keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu faktor kunci dalam perwujudan langkah-langkah yang lebih konkrit terkait peningkatan pertumbuhan dunia usaha dan ekonomi daerah.

Menurutnya, Balitbang dan DRD Sumut saatnya berperan sebagai gudang pemikiran untuk kemajuan Sumut, terutama dalam merumuskan kebijakan dan penguatan program kelitbangan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Balitbang harus didorong untuk terus berupaya mengedepankan hasil-hasil penelitian, kajian dan telah strategis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan secara berkualitas dan aplikatif," jelasnya. (zn)***

BIODATA DATA PRIBADI a. NIP Baru/Lama b. Nama Lengkap c. Tempat/Tgl. Lahir d. Agama e. Suku f. Alamat g. Status Kepegawaian h. Pangkat Sekarang i. Masa Kerja j. Pendidikan Terakhir k. Jabatan Sekarang SKPD Keluarga

: 19600911 198711 1 001/010 220 139 : IR. H. ALWIN, MSI : Medan, 11-09-1960 : Islam : Melayu : Jl. Garu I No. 91 Medan : PNS : Pembina Utama Madya (IV/d) TMT Pangkat : 01-04-2013 : 26 Tahun 08 Bulan : Pasca Sarjana (Master Of Science) Tahun 2003 USU Medan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov-SU (Eselon: II.A) TMT Pangkat : 01-04-2013 : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV-SU : DRG. USMA POLITA NST, M.KES (istri) Dr. ARWINA SUFIKA (anak perempuan) Miftahul Falah (anak laki-laki) Reza Syahputra (anak laki-laki) Faiz Agustira (anak laki-laki)

Profil

BALITBANG PROVINSI SUMATERA UTARA SEJARAH BALITBANG Pemerintah Daerah dapat menentukan berbagai kebijakan sesuai kewenangan yang diembannya. Pemerintah Daerah diharapkan akan mampu merumuskan berbagai kebijakan untuk melakukan berbagai terobosan dalam upaya memajukan daerahnya.

Salah satu kebijakan yang didelegasikan itu adalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, yang secara khusus Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, khususnya pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek.

Menyikapi perkembangan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan akan dapat eksis bergerak dibidang penelitian dan pengembangan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan Pemprovsu akan dapat merumuskan berbagai prioritas serta

kerangka kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Iptek.

Pada awalnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang dulunya disingkat dengan isitilah Balitbang Provsu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 611.1-434.K/Tahun 2002, tanggal 18 Juni 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Namun secara efektif Balitbang Provsu melakukan tugas operasionalnya pada bulan Agustus 2002 yang disebabkan adanya pengisian jabatan struktural yang baru terlaksana pada bulan Juli 2002.

Pada tahun 2013 dan 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan anugerah Budhipura dibidang pelopor SIDa tahun 2013 dan penguatan SIDa pada tahun 2014 yang diser-

ahkan oleh wakil presiden republik Indonesia.

Mengingat pentingnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan Pembangunan Daerah, dan memahami terhadap isu-isu strategis yang terus berkembang sejalan dengan reformasi dan otonomi daerah yang telah berdampak pada perubahan dan dinamika tatanan sosial, ekonomi dan politik, maka keberadaan dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan terutama dalam segenap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

Untuk itu sejalan dengan perkembangannya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara masih terus memberikan eksistensi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 60 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tu-

gas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu dalam rangka pengembangan kapasitas kelitbangan dan menuju terwujudnya kreatifitas inovasi dan daya saing daerah Provinsi Sumatera Utara, maka BPP secara teknis dalam operasional pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan keberadaan BPP sekarang ini maka diharapkan akan mampu menjalankan dan meningkatkan perannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah, serta sebagai think tank dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya merumuskan berbagai kebijakan strategik ke depan, dan menjadi lembaga profesional yang berbasis kompetensi akademis dan mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah dan non pemerintah.

VISI & MISI BALITBANG

Profil

Visi “Menjadi Balitbang yang Menghasilkan Penelitian dan Pengembangan Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pembangunan Menuju Sumatera Utara yang Berdaya Saing�

Misi 1. Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang strategis dan berdaya saing serta kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Meningkatkan kerjasama jejaring Iptek dan Inovasi dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

3. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang bersifat invensi dan inovatif sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

TUGAS & FUNGSI

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tugas a. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. Melaksanakan kelitbangan satu pintu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; c. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; d. Membina Balitbang Kabupaten/ Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

e. Memberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kelitbangan; f. Memberikan fasilitas teknis penelitian dan pengembangan Balitbang Kabupaten/ Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; g. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan,

sumber daya alam dan maritim; b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sosial budaya ekonomi dan pembangunan serta sumber daya alam dan maritim; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan; d. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang penelitian dan pengembangan; e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal di bidang penelitian dan pengembangan; f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. „

Serba Serbi

Balitbang Pemprovsu Ikuti The Business and Social Science Research Conference di Paris Provinsi Sumatera melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara terpilih mengikuti Oral Presentasion pada The Business and Social Science Research Conference di Paris, Perancis, yang berlangsung 17-21 Desember 2014. ertemuan ilmiah yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh the Macrotheme Review, lembaga yang memiliki misi untuk mempromosikan penelitian akademik multidisiplin yang ditulis oleh penulis internasional dan menarik bagi khalayak dan masyarakat global diikuti peserta lebih dari 40 negera dengan tema-tema meliputi : keuangan (Investasi , Corporate Finance , International Finance , Lembaga Keuangan dan Pasar dan lainnya) Manajemen (Perilaku Organisasi , Manajemen Strategis , Teori dan Praktek Manajemen) Pemasaran (Teori dan Praktek Pemasaran , pemasaran internasional) Akuntansi, Sumber Daya Manusia, Bisnis Internasional, Ekonomi ( makroekonomi , mikroekonomi , ekonomi internasional), Teknologi Informasi , isu internasional ( studi Asia , studi Afrika , penelitian di Eropa ), ilmu sosial ( Sosiologi , Sejarah , Politik ), Pendidikan , dan ilmu Hukum .

The Macrotheme Review dipimpin oleh Prof. Dr. Damir Tokic, seorang guru besar dari Texas University yang juga salah satu anggota Asosiasi Profesor di Houston, Texas. Disamping itu The Macrotheme juga dikelola para pakar internasional, antara lain : Ohaness Pascalian, University of Houston - Downtown, USA Stijepko Tokic, Northeastern Illinois University, USA

P

Kurt Chase, KCM Trading, Houston, TX, USA Wang Xiaohong, Northeastern Illinois University, USA Siji Cyriac, St Pius X College, India Habibullah Magsi, AgroParisTech, France Haitham Ahmed, Yanbu Industrial College, Kingdom of Saudi Arabia Anukrati Sharma, University of Kota, India Davy Seligin, Universiti of Malaysia Sabah, Malaysia VM Ponniah, SRM University, India Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Ir H Alwin MSi yang mengikuti langsung kegiatan ini bersama Dwi Endah Purwanti, SS, M.Si dan DR. Warjio, MA menjelaskan, pentingnya pertemuan ilmiah bagi peneliti untuk ambil bagian secara aktif mempresentasikan hasil penelitian.

Hal tersebut juga memberikan manfaat diantaranya memberikan kesempatan kepada Balitbang Provsu untuk memaparkan salah satu hasil penelitian yang dilaksanakan pada konferensi Internasional.

Konferensi tersebut juga merupakan sarana untuk memperkenalkan Provinsi Sumatera Utara kepada dunia internasional, terutama memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki, utamanya potensi pariwisata,

dengan mengundang para peserta konferensi untuk hadir ke Sumatera Utara dan mengunjungi obyek-obyek wisata, antara lain Toba Geopark, Pulau Nias, dan potensi lainnya.

Dengan menghadiri konferensi tersebut juga membuka networking Balitbang Provsu dengan kelitbangan di luar negeri sehingga membuka peluang bagi peningkatan hubungan kerjasama dan kesempatan-kesempatan bagi SDM peneliti untuk sharing informasi.

Disamping itu banyak hal-hal yang penting diperoleh dalam mengikuti pertemuan tersebut yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dikenal oleh civitas akademika, peneliti dan lembaga kelitbangan internasional sehingga terjalin hubungan baik yang diharapkan bermuara pada terjalinnya kerjasama serta saling tukar-menukar informasi.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan apresiasi dan respon positif dari pihak penyelenggara yang memberikan peluang hasil kajian untuk dipaparkan pada jurnal internasional.

Dengan mengikuti konferensi the Business and Social Science Research Conference tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu mendapatkan dorongan untuk menyelenggarakan seminar/pertemuan ilmiah tingkat internasional.

Tim peneliti mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi terkait hasil-hasil penelitian internasional terbaru yang dapat memberikan inspirasi dan masukan-masukan untuk riset-riset di Balitbang Provsu yang sesuai tren serta isu-isu aktual dunia. (zn)

Buletin BALITBANG - 20 14 | 2 4 201 24

Serba Serbi

Forum K omunikasi PPenelitian enelitian & PPengembangan engembangan Komunikasi Daerah PProvinsi rovinsi Sumatera Utara RENDAHNYA kinerja serta tingkat produktivitas IPTEK di Indonesia saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh factor sumber daya manusia semata, namun terdapat juga kompleksitas lain yang juga turut mempengaruhi terkonstruksinya kondisi tersebut, seperti masalah ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan (litbang).

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sesuai Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, secara Eksplisif di jelaskan mengenai pentingnya penyusunan arah dan prioritas Pembangunan IPTEK, baik Nasional maupun Daerah, untuk membantu Pembangunan IPTEK di Indonesia.

Dalam kerangka tersebut Pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah dibidang IPTEK. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

(FKPPD).

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas lembaga penelitian yang semuanya ditujukan untuk penguatan riset dan juga jejaring dan kerjasama dengan berbagai pihak kelitbangan di Sumatera Utara dalam hal sebagai berikut : 1. Membentuk jejaring antara lembaga litbang; 2. Membangun kerjasama sesame lembaga litbang; 3. Mekanisme jejaring dan kemitraan; 4. Regulasi institusi kemitraan.

Sehingga dengan kegiatan FKPPD ini, diharapkan terbangun komunikasi dan pertukaran informasi mengenai penelitian sesame lembaga litbang yang ada di Sumatera Utara.

Adapun Dasar Hukum kegiatan FKPPD ini adalah Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Buletin BALITBANG - 20 14 | 25 201

Serba Serbi Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Nagera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 2).

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013; Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ruang Lingkup Kegiatan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah ini adalah membangun komunikasi yang efektif diantara anggta forum FKPPD yang ada di Sumatera Utara, mengadakan pertemuan-pertemuan antar regional Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD), mengadakan seminar tentang penelitian untuk meningkatkan kualitas serta manfaat hasil-hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan potensi, unggulan daerah.

Mekanisme Pengelolaan Kegiatan FKPPD Mekanismes pengelolaan kegiatan FKPPD meliputi optimalisasi Peran Litbang dan IPTEK serta Dunia Usaha dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, terwujudnya peran serta lembaga litbang daerah dalam memberikan masukan bagi pelaksanaan pemerintahan di era otonomi daerah dan meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas lembaga kelitbangan bagi upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta meningkatkan peran serta aktif lembaga litbang untuk memecahkan permasalahan yang muncul di masyarakat.(zn)

Susunan Pengurus FKPPD Adapun susunan Pengurus Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 adalah sebagi berikut: Ketua : Kepala Badan Penelitiab dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Wakil Ketua : Ir. Syafrul Latief, Ph.D Peneliti pada Pusat Penelitiab Kelapa Sawit Wakil Ketua : Ir. Harmein Nasution, MSIE Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Bendahara : Bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Buletin BALITBANG - 20 14 | 26 201

Serba Serbi

Pulau Mursala: Mereguk Keindahan Air Terjun nan Memukau di Tapteng

Kapal cepat berlayar mengarungi Teluk Tapanuli menuju salah satu pulau di dekatnya. Hutan lebat membungkus pulau tersebut, mengisyaratkan pulau yang cukup besar itu seakan terisolasi dan tidak berpenghuni. ersiaplah mereguk pengalaman istimewa menyaksikan salah satu keindahan dan kealamian alam Tapanuli Tengah karena di sini ada air terjun yang langsung jatuh ke laut.

Inilah Pulau Mursala atau sering juga disebut sebagai Mansalaar Island. Pulau dengan luas 8000 ha tersebut dihuni oleh puluhan kepala keluarga. Selain menikmati panorama alam, kehidupan penduduk setempat juga menarik untuk diselami.

Pesona Pulau Mursala pernah diangkat ke film layar lebar "King Kong" tahun 1933 dan film nasional berjudul "Mursala" pada 2013.

Keunikan air terjun di sini adalah air dari ketinggian 35 m itu langsung

B

jatuh dari tebing pulau ke permukaan laut. Air terjun di Pulau Mursala memang berada pada bagian pulau yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Air mengalir dari sungai hanya sepanjang 700 meter (terpendek di Indonesia) kemudian mengaliri batuan granit kemerahan di tebing pulau. Berikutnya, air tercurah jatuh dalam volume yang besar ke permukaan laut dengan bunyi keras, apalagi saat musim penghujan.

Secara administratif, Pulau Mursala bernaung di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sebelah Barat Daya Kota Sibolga. Jika menelaah keberadaannya di dalam peta, Pulau Mursala terle-

tak di antara Kota Sibolga dan Pulau Nias.

Nama "Mursala" tidak lahir begitu saja, ada serangkaian cerita yang bergulir di belakangnya. Pada abad VII, banyak bangsa Arab datang ke Pantai Barus untuk singgah dan melakukan pertukaran komoditi. Sebelum memasuki Barus, mereka kerap melakukan ibadah di ujung sebuah pulau besar. Kebiasaan ini berlangsung lama, sehingga nelayan setempat menamai pulau tersebut dengan rangkaian dari kata Mur dan shalat, yaitu "Mursala". Mur merupakan sebutan lain untuk orang Arab.

Sekeliling pulau ini dihiasi oleh belasan pulau kecil yang mayoritas tak berpenduduk, diantaranya adalah: Pulau Pulau Puti, Pulau Silabu Na Godang, Pulau Kalimantung, Pulau Silabu Na Menek, dan Pulau Jambe.

Hadirnya pulau-pulau kecil itu mendukung Pulau Mursala menjadi destinasi yang apik. Selain kaya ikan hias

Buletin BALITBANG - 20 14 | 2 7 201 27

Serba Serbi dan terumbu karang, Anda juga dapat mengunjungi laguna yang menyatu antara Pulau Silabu Na Godang dan Pulau Kalimantung.

Disamping itu, Pulau Silabu Na Menek juga akan menyita perhatian lewat tanaman bonsai yang tumbuh di atas bebatuan curam. Begitu banyak yang bisa dinikmati di Pulau Mursala, namun primadona yang harus Anda jumpai adalah Air Terjun Mursala Transportasi Untuk mencapai Pulau Mursala, Anda harus menyentuh Kota Sibolga terlebih dahulu, jaraknya sekira 350 kilometer dari Kota Medan. Butuh waktu 8 jam ditempuh dengan berkendara. Ada juga angkutan umum berupa taksi yang membuka rute Medan-Sibolga dengan tarif Rp 100 ribu. Taksi di sini bukanlah mobil sedan berargo, melainkan mini bus L300.

Setelah itu, Anda bisa menyewa kapal cepat dari Pantai Pandan dan Pantai Bosur yang terletak di pesisir Sibolga. Biayanya Rp 2,5 juta dengan maksimal penumpang 20 orang.

Dalam waktu 1 jam, Anda sudah bisa menikmati lanskap Pulau Mursala. Harga tersebut sudah termasuk

diajak berkeliling ke pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Kegiatan Di sekitar Pulau Mursala terdapat beberapa titik yang cocok untuk kegiatan menyelam dan snorkeling, salah satunya adalah Teluk Labuah Hunik. Jika ingin berenang dengan pemandangan bawah laut yang menarik, raihlah daerah sekitar Pulau Jambe yang memiliki perairan dangkal dan ikan laut yang cantik.

Bagi yang gemar memancing, di sinilah surganya. Para petualang pun bisa membawa peralatan kemah dan membangun tenda di pesisir pulau ini. Rasakan tenangnya bermalam di pinggir pantai sambil ditemani suara

desiran ombak.

Di pulau ini ada beberapa tempat menarik untuk disambangi, seperti Batu Garuda, berupa batu yang menjorok berbentuk burung di ketinggian 70 m di pantai curam Pulau Silabu Na Menek, gugusan komposisi batu curam di sekitar Pulau Silabu-labu Na Godang, dan Bonsai Pinang Merah alam di atas bebatuan curam sekitar Pulau Silabu Na Menek. Ada pula laguna dengan hamparan pantai pasir putih yang menyatu antara Pulau Silabulabu Na Godang dengan Pulau Kalimantung Na Menek, serta hamparan pantai pasir putih di Pulau Puti yang berdekatan dengan Pulau Mursala. (it)

Buletin BALITBANG - 20 14 | 28 201

Serba Serbi

Sinergitas dan Kebersamaan "ABG" Mampu Bangun Sumut Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak bisa berjalan dengan sendiri dan harus ada dukungan dari akademisi dan bisnis. Ketiga poros itu yakni Akademisi, Bisnis dan Goverment (ABG) harus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Akademisi berperan mendesain fasilitas dak kurikulum yang sesuai dengan industry dan menciptakan inovasi, bisnis berperan menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerintah menciptakan regulasi dan infrastruktur.

"Ini adalah Dalihan Natolu yang harus bersinergi. Jadi konsep yang secara ilmuan atau teori, pemerintah adalah fasilitator dan pelaku bisnis yakni praktisi sebagai operator yang menjalankan kebijakan-kebijakan, yang tentunya kita berharap kedepan, apa pun kebijakannya, pelaku usaha harus dilibatkan. Kadangkadang ada peraturan yang dari segi teorinya oke, namun dalam pelaksanaannya gak oke kepada pelaku usaha (bisnis)," jelas anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut, Khairul Mahalli.

Menurut Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Sektor Publik DRD Sumut ini, keterlibatan para pelaku bisnis di DRD merupakan terobosan baik untuk memberikan masukan atau rekomendasi kepada Gubernur Sumut agar ekonomi Sumatera Utara bisa lebih baik. "Pelaku bisnis juga turut serta membangun bangsa ini. Jadi kami berterimakasih kepada pemerintah provinsi Sumut bahwa selaku praktisi ekonomi kita dilibatkan untuk berkolaborasi antara akademisi, bisnis dan pemerintah selaku fasilitator membangun Sumatera Utara," ujarnya.

Managing Direktur PT Sahara Tranindo ini mengatakan, Sumatera Utara merupakan pintu gerbang un-

tuk wilayah Sumatera bagian barat baik dari pelabuhan laut maupun udara. Bahkan Sumatera Utara kaya dengan hasil produk pertanian seperti CPO, karet, Kakao. Begitu juga produk dari propinsi lain yakni Riau, Aceh, semua ekspor dan impornya lewat Sumatera Utara.

Saat ini Propinsi Sumatera Utara memiliki 34 Kabupaten/kota, namun segala produk unggulannya belum terdata dengan baik. Demikian pula pemasarannya. Seperti hasil pertanian Kabupaten Karo, setelah erupsi Gunung Sinabung belum diketahui apa produk unggulannya.

"Kabupaten Batubara apa spesifiknya, Madina dan Langkat apa produk unggulannya. Kita mau setiap Kabupaten/kota ada produk unggulannya. Orang dahulu mengenal Binjai dengan rambutannya, tapi sekarang tidak lagi," ungkap Khairul Mahalli.

Sementara Medan merupakan kota jasa dan perdagangan yang memiliki kawasan industri (KIM), dan Medan stok over. Deliserdang memiliki KIM Tanjungmorawa.

Saat ini Sei Mangkei merupakan kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan oleh Presiden RI dan termasuk dalam master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3I). Bahkan keterkaitan antara Sei Mangkei, Kualatanjung, Kualanamu dan Belawan sangat strategis dalam pengembangan kegiatan industri. "Tentunya kita berharap ekspor tidak lagi bahan mentah, namun bisa diolah yang hasilnya lebih tinggi terutama menampung tenaga kerja," sebutnya.

Uniknya lagi, Sei Mangkei yang memiliki lokasi industri yang luas, namun bisa diitung jari berapa investor yakni baru hanya Unilever.

Kenapa? Listrik, Infrastruktur, gasnya di mana dan harus ada badan otonomi sendiri yang bisa bebas mencari para investor masuk yang bisa B to B (Bisnis to Bisnis).

Sementara JBBK merupakan kawasan industri yang ada di Jakarta, mampu menghadirkan investor dan diberikan kemudahan, tentu ini kan ada win-winnya. Kenapa orang beramai-ramai berinvestasi di Vietnam, Myanmar, jawabannya adalah kemudahan. "Orang yang sudah masuk tentu akan memberikan kewajibannya bayar pajak, pendapatan masyarakat sekitar juga akan sejahtera," tegasnya.

Tapi bagaimana pembangunan ekonomi Sumatera Utara lebih baik dari saat ini bisa terwujud. Sementara semuanya tidak terlepas dari kondisi infrastruktur dan peraturannya yang tidak berbelit dan tumpang tindih. Kebijakan di pusat tidak semuanya harus diputuskan di pusat.

Begitu juga dengan propinsi, bagaimana penyederhanaan aturan-aturan yang sehingga memudahkan orang

Buletin BALITBANG - 20 14 | 29 201

Serba Serbi berinvestasi baik invenstasi modal asing dan dalam negeri.

Kemudian di tingkat kabupaten/ kota. Banyak aturan-aturan yang tumpang tindih. Kebijakan di Kota Medan belum tentu sama dengan Deliserdang, demikian pula dengan Simalungun dan Batubara. “Sebenarnya mensinkronkan kebijakan-kebijakan ini kembali cara pandang serta kemauan. Kita lihat yang muncul saat ini hanya ego sektoral, masing-masing Kabupaten/ kota mempunyai kebijakan sendiri.

"Kita memberikan masukan kepada pemerintah propinsi dan Gubernur Sumatera Utara supaya kebikan-kebijakan ini harus seragam dimulai dari propinsi hingga kabupaten/kota," urainya.

Apalagi jika hal tersebut berjalan dan niscaya kita tidak mampu bangkit untuk membiayai segala pembangunan melalui kebijakan yang sinkron. Pajak ekspor kita tinggi, akan tetapi apa yang dikembalikan pemerintah pusat ke daerah.

"Kita tidak mau duit tapi tolong buat infrastrukturnya baik, pelabuhannya, jalannya itu punya keterkaitan," tegasnya.

34 kabupaten/kota juga harus bersinergi, seperti Karo apa yang dibutuhkannya dari Binjai, Langkat apa yang dibutuhkannya dari Medan dan lainnya, ini saja bisa saling keterkaitan.

Disamping ego sektoral, kebersamaan seluruh pihak baik dari tingkat Kabupaten/kota hingga propinsi tidak ada. Pemimpin yang kuat juga diperlukan agar kebersamaan dapat terjalin. Karena kalau tidak ada kebersamaan untuk ketujuan pembangunan tidak berjalan.

"Selaku anggota DRD, kami hanya memberikan rekomendasi dan masukan. Kebijakan bukan di tangan kita, namanya saran digunakan alhamdulillah, tidak digunakan gak ada masalah," kata Khairul Mahalli. (zn)***

Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara mensosialisasikan kegiatan lomba karya tulis ilmiah yang dilaksanakakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan PT. Inalum (persero), pada rapat DRD, Selasa (30/09/14) di Aula Balitbang Provsu Jl. SM. Raja No 198, Medan.

Sosialisasi Lomba Karya Tulis Ilmiah- Wakil Ketua DRD Sumatera Utara, Ir. Tohar Suhartono, MT (tengah) didampingi Sekretaris Azizul Kholis SE, MSi (kanan) dan Sekretaris Eksekutif Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT (kiri), memimpin rapat sosialisasi lomba karya tulis ilmiah PT Inalum bekerjasama dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara pada rapat DRD, Selasa (30/09/14) di Aula Balitbang Provsu Jl. SM. Raja No 198, Medan.

Ketua DRD, Prof. Dr. Ilmi Abdullah, M.Sc didampingi Wakil Ketua Ir. Tohar Suhartono, MT mengatakan, kegiatan lomba karya tulis ilmiah ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum (persero) tahun 2014 di bidang pendidikan.

Untuk itu Prof. Ilmi berharap para ak-

Buletin BALITBANG - 20 14 | 30 201

ademisi dari berbagai kampus yang ada di Propinsi Sumatera Utara dapat mengikuti lomba karya tulis ini, dengan mengirimkan makalah kepada panitia.

"DRD Sumut sangat mendukung kegiatan PT. Inalum ini," ujarnya. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh lembaga penelitian Perguruan Tinggi Negeri dan swas-

Serba Serbi

Dewan Riset Sumut Sosialisasikan Lomba Karya Tulis Ilmiah PT INALUM

ta yang ada di Kota Medan, dan juga dihadiri oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Propinsi Sumuatera Utara, Ir H Alwin MSi, anggota DRD Sumut, dr Delyuzar Mked, Sp PA (K), DR H Surya Perdana SH Mhum, DR Rudi Hartono SHut MSi, Prof DR Drs Iryanto MSi, DR Ir Said Muzambing MSi, Dr Edy Sigit Sutarta, Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT (Sekretaris Eksekutif DRD), Dr Agus Purwoko SHut MSi, Prof Dr Abdul Munir MPd, Prof Dr Sumarsih MPd, Prof Dr Ibrahim Gultom MPd, dan Prof Dr Syukur Kholil MA. Di tempat yang sama Ketua panitia Azizul Kholis, SE, M.Si yang juga sekretaris DRD , didampingi Arfan Iqbal Hrp,CSRS (Manager Pemberdayaan Masyarakat PT Inalum) menjelaskan bahwa kegiatan lomba karya tulis ini mengundang para pakar, akademisi, peneliti, mahasiswa S2/S3, dan praktisi untuk menulis makalah yang akan dipresentasekan dalam forum seminar

dengan thema " Kita dukung provinsi Sumatera Utara berdaya saing berbasis industri aluminium dan mandiri energi " yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Nopember 2014 di Hotel Santika Dyandra, Medan (tentative).

Makalah yang diperlombakan dapat berupa ringkasan hasil penelitian, tesis/disertasi, studi pustaka, maupun pengajuan ide dan gagasan berupa kajian konseptual yang mencakup salah satu dari dua topik permasalahan berikut yaitu, mewujudkan hilirisasi industri aluminium untuk mendukung pembangunan ekonomi provinsi Sumatera Utara, atau optimalisasi keberadaan sungai Asahan sebagai sumber energi listrik ramah lingkungan.

Adapun ruang lingkup pembahasan makalah yang ditulis dapat mencakup kajian dalam perspektif ekonomi dan bisnis, teknologi, industri, energi, koperasi dan ukm, sosial kemasyarakatan.

Makalah dikirimkan kepada panitia melalui email :

inalumseminar@gmail.com, selambat-lambatnya : tanggal 10 Nopember 2014. Semua makalah yang masuk akan diterbitkan dalam proseding seminar ber-ISBN. Enam pemakalah terbaik sebagai pemenang 1 s/d harapan 3 akan mendapatkan uang pembinaan dengan total hadiah Rp. 28.500.000,- (Dua Puluh delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pajak ditanggung pemenang).

Info seminar dan pedoman penulisan makalah dapat diakses dan diunduh (download) di web-site balitbang sumut pada alamat portal : www.balitbang.sumutprov.go.id dan website resmi PT. Inalum, www.inalum.co.id. kontak panitia dapat menghubungi panitia di kantor Balitbang Provsu jalan sisingamangaraja no.

198, medan - 20216, telp. (061) 7866225, 7883016 - fax. 7866248061. Irwan Purnama, hp. 08126473647, Wandi hp.

082163076336 (Balitbang), dan M.Iqbal hp.085276705153 (PT. Inalum). „

Buletin BALITBANG - 20 14 | 3 1 201 31

Serba Serbi

Teluk Dalam:

Sejarah, Tradisi dan Selancar di Nias Selatan Pemandangan alam nan indah, tradisi dan sejarah yang layak ditelusuri ada semua di kota ini.

Ya, di Teluk Dalam, perpaduan tersebut bergabung menjadi satu dalam sebuah harmoni hidup di kota yang terkenal dengan tradisi lompat batu-nya. ota Teluk Dalam menjadi pintu masuk bagi peselancar dunia datang ber-ramai-ramai pada musim tertentu untuk menjajal indah dan ganasnya gulungan ombak di perairan kota ini.

Teluk Dalam yang merupakan surga bagi peselancar adalah Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan, kota yang juga berfungsi sebagai kecamatan di Nias Selatan, Sumatera Utara. Apabila Anda melihat di peta maka sangat mudah untuk menemukan posisi kota ini karena letaknya yang berada persisi di ujung selatan Pulau Nias, berbatasan dengan Kecamatan Amandraya dan Kecamatan Lahusa.

Menurut sejarahnya nama Teluk Dalam diambil dari nama sebuah teluk yang berada di bagian selatan Pulau Nias. Berikutnya nama tersebut dijadikan nama kota.

Dalam tata bahasa Nias Selatan nama Teluk Dalam juga dikenal dengan nama Luahaziwara-wara yang berarti tempat pertemuan seluruh penduduk Kecamatan Teluk Dalam atau dalam tata masyarakat Jawa dikenal dengan pendopo.

Penduduk Teluk Dalam mayoritas adalah Kristiani dan sisanya adalah Muslim. Mayoritas mata pencaharian mereka adalah Petani dengan padi, kelapa, karet, kokoa

K

dan buah-buahan sebagai tanaman utama. Lainnya berkerja sebagai nelayan penangkap ikan, udang dan kepiting adalah tangkapan utama setiap harinya dan sisanya adalah pedagang.

Nenek moyang masyarakat Teluk Dalam dipercaya berasal dari Gomo, sebuah daerah yang berada dibagian tengah Pulau Nias. Sistem pembagian negeri atau yang dikenal dengan Ori terbilang unik. Pembagian Ori di kota ini dibedakan berdasarkan kedekatan wilayah, asal usul keturunan,

Buletin BALITBANG - 20 14 | 32 201

Serba Serbi

persamaan marga, kesamaan logat dan pembuatan kampung baru yang berasal dari kampung asal. Pembagian Ori ini sudah ada sejak berdirinya peradaban di Pulau Nias. Sampai saat ini terdapat empat Ori di Teluk Dalam antara lain: Ori Maenamolo, Ori Ono Lalu, Ori Mazino dan Ori Toene asi.

Jika Anda sangat tertarik dengan kehidupan masyarakat tradisional Nias maka kota ini cocok bagi Anda. Desa-desa di Teluk Dalam masih lekat dan kental dengan tradisi dan arsitektur Nias yang unik. Sebut saja Desa Bawomataluo

yang berjarak sekitar 15 km dari Teluk Dalam. Desa yang berada di atas bukit dengan ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Rumah-rumah di desa ini masih memiliki arsitektur rumah adat Nias yang dikenal dengan Omo Nifolasara sudah berusia ratusan tahun. Uniknya rumah-rumah di desa ini dibangun saling berhadapan sehingga menyisakan halaman luas yang digunakan sebagai tempat pertunjukan seni tradisi Teluk Dalam seperti Lompat Batu (Hombo Batu) dan Tari Perang. Desa tradisional lain yang patut untuk dikunjungi adalah Desa Hilinawalo Fau, Onohondro dan Hilinawalo Mazino Di Teluk Dalam juga terdapat peninggalan Megalitik yang berada di Desa Orahili, Kecamatan Gomo. Batu batu berukuran besar tersebut berada di perbukitan dekat dengan Sungai Gomo. Menurut sejarah perbukitan dan batu-batu megalitik tersebut merupakan sebuah perkampungan yang berasal dari Zaman Batu Muda (Neolithicum) sekitar 1000 - 1500 M. Teluk Dalam juga dikenal dengan pantai-pantainya yang indah. Ombak di pantai-pantai tersebut sudah banyak dikenal oleh peselancar dunia, sebut saja Pantai Lagundri dan Pantai Sorake. Ombak di kedua pantai ini merupakan primadona peselancar dunia. Gulungan ombak kedua pantai ini memiliki ketinggiaan sempurna.(it)

Buletin BALITBANG - 20 14 | 33 201

Serba Serbi

Menapaki Jejak A Inilah jejak agama Budha di Provinsi Sumatera Utara, berlokasi di Kabupaten Padang Lawas, sekitar 400 km dari Kota Medan.

Buletin BALITBANG - 20 14 | 34 201

Serba Serbi

Agama Budha Wajrayana di Sumatera Utara Candi ini disebut juga Candi Portibi dan diperkirakan sezaman dengan Candi Muara Takus di Riau yakni sekitar abad XII. Lokasinya di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara atau sekitar 3 jam perjalanan dari Padang Sidempuan.

Candi ini didirikan oleh Raja Rajendra Cola yang menjadi Raja Tamil Hindu Siwa, di India Selatan dan diperkirakan sudah berusia ribuan tahun. Kerajaan Portibi merupakan kerajaan yang unik yaitu dari segi namanya yaitu Portibi. Portibi dalam bahasa Batak artinya dunia atau bumi. Para ahli lainnya menyebut candi ini berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Pannai sebagai daerah yang ditaklukkan oleh Sriwijaya.

Para peneliti mengungkapkan bahwa candi di desa Bahal ini adalah tiga di antara 26 runtuhan candi yang tersebar seluas 1.500 km² di kawasan Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Karena lokasinya di tengah persawahan yang sangat luas, penduduk setempat sering menyebut kompleks Candi Bahal dengan nama Candi Padang Lawas atau 'candi di padang Iuas'.

Kompleks Candi Bahal terdiri dari tiga buah candi yang masing-masing terpisah sekitar 500 meter. Beberapa kilometer dari candi ini ada pula kompleks Candi Pulo.

Candi Bahal disebut biaro oleh masyarakatnya adalah kompleks candi yang terluas di provinsi Sumatera Utara, karena arealnya melingkupi kompleks Candi Bahal I, Bahal II dan Bahal III. Seluruh bangunan di ketiga kompleks candi dibuat dari bata merah, kecuali arca-arcanya yang terbuat dari batu keras. Masing-masing kompleks candi dikelilingi oleh pagar setinggi dan setebal sekitar 1 m yang juga terbuat dari susunan bata merah. Di sisi timur terdapat gerbang yang menjorok keluar dan di kanan-kirin-

ya diapit oleh dinding setinggi sekitar 60 cm. Candi Bahal ini berdiri di tepian sungai Batang Pane. Dari berbagai teori yang berkembang, kemungkinan sungai Batang Pane pernah menjadi lalu lintas perdagangan. Diperkirakan dulunya hutan di hulu sungai tersebut mampu menyediakan persediaan air yang cukup.

Akan tetapi, sekarang debitnya kecil, dangkal, dan mustahil jadi sarana transportasi.

Bangunan utama Candi Bahal I merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bangunan utama Candi Bahal II dan III. Bangunan utama ini terdiri atas susunan tatakan, kaki, tubuh dan atap candi.

Tatakan candi berdenah dasar bujur sangkar seluas sekitar 7 m² dengan tinggi sekitar 180 cm. Di setiap kompleks candi terdapat bangunan utama terletak di tengah halaman dengan pintu masuk tepat menghadap ke gerbang.

Beberapa ahli yang sudah melakukan riset penting di Candi Bahal antara lain Franz Junghun (1846), Von Rosenberg (1854), Kerkhoff (1887), Stein Callenfels (1920 dan 1925), De Haan (1926), Krom (1923), dan F.M. Schinitger yang dikenal berjasa mengungkap sejarah kepurbakalaan di Sumatera.

Arkeolog Jerman F.M. Schinitger tahun 1935 meneliti candi ini berdasarkan prasasti Tanjore yang berbahasa Tamil dan dibuat oleh Raja Coladewa dari India Selatan tahun 1030. Raja ini menaklukkan Pannai merujuk catatan I-tsing. Schinitger menyimpulkan candi ini berkaitan dengan agama Budha aliran Wajrayana yang berbeda dengan ajaran Budha sekarang. Hal ini yaitu berciri bengis melihat pada arca berwajah raksasa dengan raut muka menyeramkan. Begitu pula relief pada dinding candi yang menggambarkan raksasa yang sedang menari dengan tarian tandawa. Ciri-cirinya beringas, bengis, dan cenderung de-

Buletin BALITBANG - 20 14 | 35 201

kat pada upacara-upacara yang sadis. Hal ini diperkuat pula dengan informasi dari beberapa tulisan pada lempengan emas maupun batu yang ditemukan.

Di runtuhan Candi Bahal II ditemukan arca Heruka, satu-satunya jenis arca sejenis di Indonesia.

Penggambarannya sangat sadis dengan setumpuk tengkorak dan raksasa yang sedang menari-nari di atas mayat. Bambang Budi Utomo, seorang peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menuliskan di Harian Kompas, Jumat, 23 September 2005, "Tangan kanan (raksasa itu) diangkat ke atas sambil memegang vajra sedangkan tangan kiri berada di depan dada sambil memegang sebuah mangkuk tempurung kepala manusia".

Dalam aliran Budha Wajrayana ada upacara tantrayana yang digambarkan sebagai tindakan sadis dimana tidak lepas dari mayat dan minuman keras. Ada juga upacara bhairawa yang dilakukan di atas ksetra, lapangan tempat menimbun mayat sebelum dibakar. Di tempat ini mereka bersemedi, menari-nari, meramalkan mantra, membakar mayat, minum darah, dan tertawatawa sambil mengeluarkan dengus seperti kerbau.

Tujuannya agar bisa kaya, panjang umur, perkasa, kebal, dapat menghilang, dan menyembuhkan orang sakit. Agar lebih sakti, mereka berulang-ulang merapal nama Buddha atau Bodhisattwa. Ini dipercaya orang Wajrayana di Padang Lawas untuk membuat perasaan tenang atau mendapat mukjizat dilahirkan kembali atas kekuasaan Dewa yang dipuja (konsep reinkarnasi).

Sekarang rumput-rumput memenuhi kawasan candi dan sayang kurang terawat candinya. Candi dikelilingi padang ilalang luas, tandus, dan sering dipakai untuk tempat merumput hewan ternak. (it)

Tips

Seiring dengan semakin meningkatnya perhatian akan kesehatan manusia, dampak pestisida dan pupuk kimia terhadap hasil pertanian mulai menarik perhatian masyarakat luas.

Menurut situs berita Food Safety News Network, AS, sebuah riset menemukan bahwa dibandingkan dengan produk makanan konvensional, makanan organik memiliki tingkat residu pestisida yang lebih rendah, serta mengandung bahan antiosidan sehingga bermanfaat bagi kesehatan manusia.

New Castle University Inggris merangkum sebanyak 340 laporan penyelidikan yang meneliti perbedaan antara sayur dan buah, produk susu, produk sereal, daging dan berbagai produk makanan organik lainnya, dengan produk non-organik.

Riset menyatakan, kandungan zat antioksidan pada makanan or-

ganik 18%~69% lebih tinggi dibandingkan dengan makanan non-organik, kandungan logam berat pada sayur dan buah organik 48% lebih rendah dibandingkan sayur dan buah non-organik, sementara residu pestisida 4 kali lipat lebih sedikit. Riset ini telah dipublikasikan di majalah British Journal of Nutrition pada 15 Juli 2014 lalu. Menurut informasi, riset ini mendapat dukungan dana dari Dewan Komisi Uni Eropa dan sebuah pertanian organik di Inggris.

Zat antioksidan terdapat pada sejumlah makanan kita sehari hari.

Zat ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas, menghambat penuaan tubuh manusia, dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan penyakit neurodegeneratif, dan lain-lain,bahkan mengurangi risiko penyakit kanker. Para peneliti menyatakan bahwa mengonsumsi sayur

dan buah organik dapat mengembalikan 20-40% zat antioksidan yang terpakai setiap hari. Hal itu setara dengan mengonsumsi 5 porsi sayur dan buah ditambah lagi dengan asupan 1 hingga 2 porsi tambahan.

Peneliti bernama Charles Benbrook dari Center for Sustaining Agriculture and Natural Resources, Washington State University, menyatakan, "Hasil riset ini adalah bukti kuat yang mengatakan bahwa nutrisi pada makanan organik lebih kaya, dan dapat menimbulkan dampak yang baik dan nyata terhadap kesehatan."

Makanan organik kaya manfaat dan permintaan meningkat Dalam lingkup dunia, pasar produk makanan organik sedang meningkat pesat dengan pertumbuhan 30%, nominal bisnis sektor ini pada 2010 lalu sudah mencapai 80 miliar dollar AS (934 triliun rupiah). Sebagai

Buletin BALITBANG - 20 14 | 36 201

Tips

Makanan Organik

Cegah Kanker Makanan organik kanker kesehatan Makanan adalah salah satu faktor utama untuk kelangsungan hidup yang paling fundamental bagi eksistensi dan berkembang umat manusia. pelopor pertanian organik, Eropa memiliki pasar produk makanan organik yang telah mapan. Di pasar produk makanan organik tahun 2012, negara yang menduduki posisi 10 besar nilai penjualan makanan organik adalah Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Kanada, Inggris, Italia, Swiss, Australia, Jepang, dan Spanyol. Enam di antaranya adalah negara Eropa.

Ketua umum dari Taiwan Association for Organic Industry, Chen Shixiong, menyatakan bahwa pada ketentuan organik di banyak negara ditetapkan bahwa tidak dianjurkan untuk mempromosikan makanan organik lebih unggul dibandingkan produk pertanian konvensional, namun baru-baru ini pada banyak disertasi gelar doktor maupun magister di berbagai perguruan tinggi di AS maupun Eropa menunjukkan, dari banyak segi makanan organik terbukti lebih sehat daripada makanan yang dihasilkan dari pertanian konvensional, dan kadar nutrisinya juga lebih baik.

Kepala Organic Agriculture Centre of Canada, Andy Hammermeister, mengatakan, "Banyak produk olahan makanan yang beredar di pasaran mengandung zat aditif, sedangkan makanan organik tidak mengandung zat aromatik, pewarna, pengawet, dan lain sebagainya, pemerintah menetapkan aturan yang ketat soal ini. Makanan organik yang mengalami proses olahan pun memenuhi kriteria tersebut. Banyak warga yang sensitif terhadap zat-zat aditif tersebut sehingga memilih makanan organik."

Mengenai manfaat makanan organik, CEO Matthew Holmes dari Canada Organic Trade Associations menyatakan, "Makanan organik lebih aman, jarang membawa efek samping, tidak mengandung pestisida, pupuk kimia, hormon, zat rekayasa genetika, zat aditif sintetik, dan lain sebagainya. Ini membuat lingkungan ekosistem dapat berkembang berkesinambungan, dan sangat baik bagi tanah, udara, ternak, tanaman, mata air, dan lain-lain."

Selain itu, makanan organik juga memberi manfaat bagi para petani. Menurut Hammermeister, lahan pertanian organik sangat jarang terkontaminasi zat beracun, sehingga menurunkan risiko operasionalnya.

Para petani pun tidak perlu lagi membeli pestisida, pupuk kimia, dan zat aditif, sehingga biaya bercocok tanam dapat diturunkan.

Menurut Chen Shixiong, baik dari segi nutrisi, cita rasa, keamanan, serta tingkat residu yang masih menempel pada makanan,produk pertanian organik memang lebih unggul daripada hasil pertanian dengan metode tani konvensional.

Makanan organik sendiri sangat banyak manfaatnya bagi ekosistem.

Persistensi warga Eropa dan AS dalam mengonsumsi makanan organik umumnya tidak hanya berawal dari kebutuhan pribadi atau kesehatan keluarga, yang lebih penting lagi adalah melindungi sumber daya alam dan lingkungan ekosistem. (epochtimes/li xi/lie/yant)

Buletin BALITBANG - 20 14 | 3 7 201 37

Opini

Hari Nusantara 2014:

Momentum Bangun 1000 Desa Inovasi Nelayan Agus Puji Prasetyo KITA masih ingat, pidato sosok Joko Widodo, 20 Oktober 2014 lalu usai pelantikan dirinya sebagai Presiden RI. Ia berkata; “Bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Karena sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban Indonesia.�

Pesan yang bukan hanya menggugah dan menyadarkan segenap anak bangsa, namun mampu menghentakan perhatian dunia. Bila kejayaan negeri yang sudah menggema sejak Kerajaan Majapahit ranah samudera kembali dibangkitkan.

Senafas dengan visi Pemerintah pada kemaritiman, maka inilah momentum pengingat bagi bangsa Indonesia, bila betapa potensi kekayaan laut sesungguhnya menawarkan kesejahteraan tak terbatas.

Ini pula momentum bagi kita untuk mampu mengubah mindset (cara pandang), bila matra laut menjadi wahana tak terbilang untuk dikelola dan diekploitasi dengan sentuhan teknologi dan inovasi.

Sebagai negara bergelar, “The Largest Archipelago In The World,� potensi kekayaan laut seluas 7,7 juta km2, sungguh luar biasa. Namun sayang, potensi lebih dari Rp 3000 Triliun per tahun belum tergarap maksimal. Laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan. Potensi kelautan pun ibarat Sleeping Giant (raksasa sedang tidur).

Mengubah paradigma dalam menjadikan maritim sebagai arus utama pembangunan adalah keniscayaan. Cara melihat pembangunan dari semata berbasis daratan (land based development) menjadi berbasis kelautan (ocean based development), sesungguhnya tak mustahil dapat kita wujudkan.

Kita harus mampu merealisasikan pembangunan terintegrasi disegenap nusantara, mengasah kemampuan mengelola potensi kelautan secara sustainable untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada puncak Hari Nusantara ke 14 Tahun 2014 yang dipusatkan di Kotabaru Kalimantan Selatan, maka pemerintah pun berencana untuk mendeklarasikan 1000 Desa Inovasi Nelayan yang akan dibangun dalam 1000 hari, bersama Kementerian Riset Teknologi (Ristek) dan Perguruan Tinggi (Dikti) Mungkinkah?

Ini bukan mustahil untuk dilakukan.

Bahkan sebuah program yang dimotori Kementerian Ristek dan Dikti telah menjajaki pembangunan Desa Inovasi Nelayan sejak November 2014 lalu. Adalah Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, wilayah yang menjadi fokus desa inovasi percontohan.

Desa inovatif merupakan desa yang penduduknya memiliki kemampuan (individual skill) dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya, mampu diwujudkan melalui individu dan keluarga sebagai pilar utama yang merupakan basis pembangunan.

Konsep desa inovasi sesungguhnya berakar pada pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan potensi desa dan kearifan lokal dengan cara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Program yang melibatkan seluruh unsur termasuk kelembagaan desa dan stakeholders terkait, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, pihak swasta, lembaga keuangan dan pasar, diharapkan memberi stimulus dari rencana besar untuk membangun 1000 desa inovasi lainnya.

Secara operasional, agar konsep pembangunan terpadu dalam mewujudkan desa inovatif dapat berjalan dengan baik, diperlukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan, dan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam empat tahun ke depan, pemerin-

tah pun berencana membentuk 1.000 Desa Inovasi Nelayan serupa. Melalui Desa Inovasi Nelayan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan teknologi dibidang perikanan dan kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Peran Kampus dan IPTEK Sebagai negara dengan basis 82,3% wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan maka peningkatan kesejahteraan suatu desa memberi dampak yang signifikan bagi wajah republik ini.

Untuk itu sentuhan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam mendorong harapan percepatan pembangunan pedesaan mutlak dilakukan.

Pemanfaatan Iptek diharapkan dapat mengembangkan usaha dengan cara dan teknologi yang tepat guna, sehingga dihasilkan produk baru yang memiliki kualitas, desain dan kemasan yang lebih menarik serta diproduksi dalam kuantitas yang lebih banyak.

Produk yang memiliki daya saing tinggi ini, diharapkan mampu menghadapi persaingan. Baik dengan produk dari daerah atau negara lain, baik di pasar lokal, nasional bahkan global.

Begitu pun dengan peran perguruan tinggi. Para mahasiswa diseluruh kampus di Indonesia seyogyanya diarahkan untuk mengggarap; satu desa, satu mahasiswa, sebagai sumber data utama projek penyusunan laporan akhir, skripsi ataupun tesis berdasarkan jurusan masing-masing.

Para sarjana tidak lagi hanya menjadikan industri sebagai objek penelitian dan pengembangan, sementara desa tempat lahirnya para sarjana terabaikan.

Disisi lain mahasiswa dapat berlatih menerapkan disiplin ilmu yang dimiliki secara sinergis dengan kampus lain, tentu dengan disiplin ilmu yang berbeda namun satu tujuan.

Buletin BALITBANG - 20 14 | 38 201

Deputi Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas IPTEK, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 35 ol.1 201