POTRET Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat
„ Doc Podium
Masyarakat Kabupaten Langkat berharap dimasa kepemimpinan Jokowi - JK kantor Kodim 0203 Langkat dapat terbangun.
CATATAN PODIUM Jadilah Wakil Rakyat yang Memperjuangkan Aspirasi Rakyat
Pelantikan Anggota DPR /MPR RI tgl 1 Oktober adalah momentum yang paling penting bagi bangsa dan Negara. Tentu yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi partai politik yang lolos ke Senayan. Anggota DPR RI yang bisa bertahan di Senayan tentu dapat tersenyum dan yang baru masuk ke Senayan mungkin masih meraba-raba. Apa yang dilakukan nantinya di DPR. Pernyataan siap mengabdikan diri bagi bangsa dan Negara nantinya akan keluar saling bersahutan dari anggota dewan yang baru dilantik. Apakah pernyataan itu murni ataukah hanya basa basi sekedar pelipur lara bagi rakyat pemilih, hanya waktulah yang akan membuktikannya. Walaupun pengabdian para wakil-wakil rakyat periode yang lalu banyak membuat kita kecewa tapi pantas juga kita berikan apresiasi atas kinerja pada anggota dewan yang betul-betul membela kepentingan rakyat. Harapan kita pada anggota DPR RI periode mendatang jadilah wakil rakyat yang sejati dan perjuangkanlah aspirasi rakyat. Apabila tuan dan puan membuat rakyat kecewa bersiaplah menerima balasan di pileg 2019 mendatang. Ingatlah pembalasan dari rakyat yang kecewa sangatlah menyakitkan. ***
“
Celoteh: Ngapa rumah dinas Bupati yang mendai yo dibongkar? Co'leteh: Mungkin mendai di luar tapi lapuk didalam. Coleteh: Endaknya juga dibungkar pula sekalian didugaan korupsinya... Co'leteh: Urusan pelisi, jaksa dan KPK lah yo wak.
2 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
Sekretaris Redaksi Mauliddin Biro/Perwakilan Daerah Bengkulu: Salim Pane, SH Sumatera Selatan: T. M. Mukhalladun Sumatera Barat: Ir. Huzairin Bogor: Moratua Sipahutar, SE, Syofyan Achmad, SH Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Isro Budi HR (Korlip), Fabiantoro Depok: Saddam Medan: Sutriadi,S.Pd Binjai: OK. Heri Fadly Kordinator), Eddy Gunawan, Febri Taruna, M. Nurli Langkat: Yunifar Efendi (Koordinator) Hermansyah, Sariman, Nasaruddin Bujing, Amzon, Ahmad Zaini, Warsito Kopral, Saibun, Bukhari, Misran,Ridwan, Erwin Riansyah Putra, Emi Akhyar, Kariani, Tumini, Badaruddin, Yusri Anderiza, Ibrahim, T.Zainal Abidin, M. Jamil Saragih, Syahminan, Amiruddin, Syamsul Rijuar, Arfan Tuah, Syahrian, M. Yusuf Tarigan, Legimin, Syahruddin, K.I. Ruddin Ketat, Amir Hamzah Piliang, Misli Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Iklan/Pemasaran Tek Sai An Distribusi/sirkulasi Adisyahputra Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Alamat Sirkulasi/Pemasaran Jl, Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Langkat HP: 081264161514 Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.
PODIUM KHUSUS
Ada Dominasi JK Dalam Penyusunan Kabinet? Jokowi baru sebatas mengumumkan postur kabinet, sebanyak 18 orang profesional dan 16 dari kalangan parpol. Melihat komposisi ini, maka ada yang menilai sebagai dominasi peran Jusuf Kalla dalam pembentukan kabinet. Jusuf Kalla
Menurut Pengamat politik Universitas Paramadhina, Hanta Yudha, kekuatan politik Jusuf Kalla sangat besar dalam melakukan tekanan politik. “Komposisi ini, bukan soal salah atau benar, tapi Jusuf Kalla (JK) lebih realistis. Prosesnya ada kompromi politik. Jelas ini kemenangan JK," katanya Langkah Jokowi membentuk 34 kementerian bukanlah sebagai pelanggaran. Namun lebih menjawab pada masalah realitas politik di lapangan. "Kita tahu, ada tiga poin penting yang sering diucapkan, yakni koalisi ramping, tanpa syarat dan tak ada rangkap jabatan. Inilah yang menjadi dilema koalisi sekarang ini," terang Hanta lagi. Jadi wajar, banyak kalangan meragukan efektifitas kabinet. Karena ternyata jauh dari harapan publik. Jokowi berhadapan dengan situasi politik yang pelik. Sehingga sulit mewujudkan format kabinet ideal. "Bagaimanapun juga, Jokowi dihadapkan dengan realitas politik. Artinya, komposisi kabinet Jokowi itu sudah maksimal walau belum penuhi harapan publik," kata Pengamat Politik LIPI, Syamsuddin Haris. Padahal, dulu Jokowi berjanji mengutamakan menteri dari kalangan profesional non partai politik. Dan kalangan profesional diharapkan jumlahnya lebih mendominasi. "Formasi kabinetnya memang tidak seideal yang dibayangkan,” Salah satu alasan utama yang membuat Jokowi memberikan jatah 16 kementerian pada partai. Karena kompensasi politik pada partai pendukungnya. “Jokowi tak ingin partai pendukungnya pecah," ujarnya. Tantangan berat pemerintahan Jokowi membentuk kabinet yang antikorupsi. Artinya bukan hanya sekedar pemerintahan yang bersih. Namun juga mampu 'membersihkan'. "Presiden terpilih Jokowi tidak boleh mengangkat menteri yang oleh publik terindikasikan kasus korupsi," kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Tohari.
Tak hanya soal masalah korupsi saja, kata Hajriyanto, begitu juga tentang mafia. Bahkan kalau perlu Jokowi membentuk satgas pemberantasan mafia, misalnya mafia migas. "Masalahnya, saat ini rakyat frustasi mencari pemimpin yang tepat. Sebenarnya rakyat tak marah, asal tidak ada korupsi. Padahal kita tahu angka kemiskinan sudah mencapai 11%," terangnya. Mengungkap sejumlah tantangan pemerintahan Jokowi, sambung Ketua DPP Partai Golkar ini, bukan berarti bermaksud mengkritik. "Yang jelas, rezim Jokowi ini harus benar-benar berani melaksanakan kabinetnya, sebut saja masalah administasi. Intinya, bagaimana mewujudkan sejumlah argumen, kenapa rakyat memilih dia," paparnya. Masalahnya, menurut Hajriyanto, masyarakat melihat Presiden Jokowi itu sesuai dengan sikapnya yang lugu dan apa adanya. "Jadi publik ingin kabinet Jokowi ini sederhana, bukan karena mobil dinasnya yang Mercedes. Kalau boleh saya katakan kabinet Kijang Peluru," ungkapnya. Disisi lain, Hajri menambahkan kabinet Jokowi ini boleh
dikatakan kabinet ngirit atau hemat. "Karena sikap presidennya yang tak suka banyak pidato. Tapi lebih suka bekerja. Bisa juga disebut kabinet eksekutor, bukan oral," ujarnya sambil menyontohkan bagaimana sikap Jokowi yang tak memiliki artikulatif yang baik dalam berkomunikasi dengan publik. Oleh karena itu, agar tetap meraih kepercayaan rakyat (trus). Maka Jokowi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi menteri kabinet dari kalangan professional. “Proses head hunter saat ini mengerucut 200 nama dari kalangan profesional, belum termasuk dari partai,” kata Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto. KPK akan berperan dalam proses penyaringan menteri berdasarkan integritas ketika dari 200 nama calon menteri itu sudah mengerucut pada angka 70 sampai 80 calon menteri. "Ke KPK itu masalah integritas. Itu nanti pada saat jumlahnya mengerucut lebih kecil kemungkinan kira kira untuk jadi 18 menteri di angka 70 sampai 80 proses seleksi integritasnya dimulai," jelasnya.
Yang jelas, Jusuf Kalla sendiri berpandangan kabinetnya diisi kalangan profesional murni pada 6 kementerian. Kementerian itu yakni Keuangan, ESDM, BUMN, Pertanian, PU, dan Kesehatan. "Keuangan, ESDM, BUMN, Pertanian, PU, Kesehatan. Itu kan harus profesional betul," terangnya. Menurut JK, kementerian tersebut harus bebas dari parpol. Alasannya sangat rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Iya murni tak boleh dari parpol. Alasannya ini sangat rawan supaya tak ada gerbong masuk di situ," tuturnya Meski begitu, kalangan profesional juga ada yang berasal dari parpol. Alasannya, orang-orang dari profesional parpol tidak kalah hebat dengan kalangan profesional murni. Bahkan, kader dari PDIP juga layak diunggulkan. "Kalau lihat sejak dulu, ini kabinet presidensial. Ini juga masalah politik juga,” Diakui JK, orang parpol banyak yang pintar-pintar. Misalkan parpol PDIP banyak yang pintar. “Lihat mereka di DPR, dia juga sebelumnya profesional di pemerintahan dan perusahaannya," Pun begitu, kader dari Nasdem juga layak dilirik. Apalagi kadernya diisi kader muda. "Nasdem juga banyak mantan pengusaha, pemerintahan, belum lagi generasi muda. Mereka punya ilmu yang baik. Banyak sekali," katanya. Menteri dari parpol memang diajukan dari partai. Berbeda dengan kalangan profesional murni yang dipilih berdasarkan saran, masukan serta inventarisasi penilaian Tim Jokowi-JK sendiri. "Kalau parpol, mereka yang ajukan. Kita menilai, itu berdasarkan pendidikan dan pengalaman. Tapi yang usulkan parpol, mereka banyak orang pengalaman. Misal di DPR dalam suatu bidang tertentu," pungkasnya. (Eko)
Edisi 1 - 15 Oktober 2014| 3
PODIUM UTAMA Kalah Voting
Koalisi Rakyat Siap Gugat UU Pilkada Ke MK
Dalam voting itu, Golkar terbelah 11 orang mendukung Pilkada Langsung. Sisanya 73 orang mendukung Pilkada tak langsung. Sementara PD hanya 6 orang yang mendukung Pilkada langsung. Sisanya walk out (WO). Kekalahan ini akibat manuver dan akrobat politik dari Partai Demokrat yang melakukan aksi walk out. Namun kekalahan ini belum berakhir, karena sejumlah ormas, baik perorangan maupun organisasi akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada tersebut. “Kami pasti lakukan judicial review ke MK untuk terus memperjuangkan demokrasi lokal," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini Perludem segera menyiapkan permohonoan uji materi terhadap UU Pilkada yang disahkan DPR. Alasannya kepala daerah hasil produk DPRD tak bisa bekerja maksimal melayani masyarakat. Karena akan tunduk pada DPRD. "Masyarakat harus bersiap memiliki pemimpin yang lebih taat kepada DPRD," Kemenangan KMP pendukung Pilkada lewat DPRD merupakan catatan hitam perjalanan demokrasi. Setidaknya adanya aroma politik balas dendam melalui pembahasan RUU. "Saat ini demokrasi secara resmi mundur ke belakang. Rakyat kehilangan hak dasarnya dalam pemilihan kepala daerah," imbuhnya Manuver PD jelas dianggap hanya mencari situasi aman. Yang jelas, kata Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus bertanggung jawab terhadap pengesahan UU Pilkada dengan melalui DPRD. Karena Demokrat memilih walkout. Pernyataan SBY yang mendukung tetap dipertahankannya pilkada langsung hanya sebuah kepurapuraan. "SBY ini ambigu. SBY harus bertanggung jawab atas kepura-puraan ini," Pilihan politik Demokrat, kata Arie, merupakan kegagalan SBY dalam memimpin partainya dan konsisten untuk memperjuangkan pilkada langsung. "Alasan satu syarat
Koalisi rakyat (PDI-P, PKB dan Hanura) harus menelan kekalahan pahit dalam voting terkait RUU Pilkada di DPR. Hasil voting Koalisi Merah Putih (KMP) mendapat 226 suara, sementara koalisi rakyat hanya 135 suara. Dengan begitu, Pilkada melalui DPRD ditetapkan menjadi Undang-Undang.
yang tidak disetujui itu enggak penting. Ini hanya cara Demokrat untuk menghindar dari pertanggungjawaban kepada publik," katanya. Sikap "Walkout" dari Demokrat, makin memperburuk citra partai. Padahal pada akhir masa pemerintahannya, seharusnya Deokrat membuat keputusan yang benar-benar pro rakyat. "Demokrat harusnya buat tonggak yang bagus di akhir pemerintahan. Sikap Demokrat ini lebih buruk dari sikap partai yang mendukung pilkada lewat DPRD," imbuhnya. Sikap kecewa dan kesal tentu dating dari PDIP, karena ternyata Partai Demokrat hanya lip service saja. "Mohon maaf setelah kita debat panjang dan menunggu. Akhirnya memutuskan, F-PKB, dan F-Hanura sudah tulus ikhlas mendukung, tapi ternyata ditinggalkan begitu saja oleh Fraksi Demokrat," kata anggota F-PDI Perjuangan, Yasonna H Laoly Padahal lobi sudah dilakukan selama 4,5 jam dan akhirnya ada partai yang mendukung syarat dari Fraksi PD. Laoly pun menuding bahwa sikap PD hanya skenario belaka. "Lama kelamaan saya curiga, skenario cantik ini akhirnya berantakan. Jadi partai
4 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
Demokrat memilih pilkada langsung itu hanya untuk mengambil hati rakyat, pencitraan!" imbuh Laoly. Kontan saja pernyataan itu langsung disanggah anggkta Fraksi PD yang bertahan, Gede Pasek Suardika dan meminta PDIP untuk tak kecewa. Bahkan aksi walk out wajar, karena PDIP juga pernah melakukannya. "Sahabat PDIP jangan terlalu mempermasalahkan Demokrat walk out,” ungkapnya. Alasannya, kata Gede Pasek, selama PDIP juga sering melakukan aksui walk out. Dengan begitu Partai Demokrat juga mengikuti langkah yang pernah diambil oleh seniornya, wajar. “Sehingga kedepannya kita bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggal walk out," ucapnya. Pasek menjelaskan fraksinya memilih walk out karena opsi agar 10 syarat yang diusulkan tidak diakomodir dalam 2 opsi pelaksanaan Pilkada yakni opsi langsung dan opsi melalui DPRD. "Menurut konsep ketatanegaraan (pemilihan) gubernur tidak langsung, tapi wali kota bupati langsung sesuai konsep otonomi daerah," terangnya. Disisi lain, menurut Peneliti Forum Masyarakat Pemantau
Parlemen (Formappi) Lucius Karus, Partai Demokrat mestinya tak perlu melakukan walk out. Karena hitung-hitung 10 syarat yang diajukan itu masih bisa diperjuangkan karena sifatnya sangat teknis. “Tetapi dengan walk out, Demokrat tak merasa punya tanggung jawab untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi sikap dasarnya yakni mendukung Pilkada Langsung,” Jelas sudah Partai Demokrat tidak konsisten pada gagasan substantive dan hanya gemar pada gagasan pinggiran dengan sesekali bertopeng argumentatif. Baginya yang penting bisa mencuri perhatian publik, Partai Demokrat itu exist, Partai Demokrat itu penting bagi dirinya sendiri, Partai Demokrat itu punya kekuasaan untuk menentukan keputusan penting. “Partai Demokrat ingin agar citra partai besarnya tetap diakui sekalipun rakyat atau publik sudah berpaling secara signifikan,” Lucius menduga Partai Demokrat dan SBY sejatinya adalah pro pilkada melalui DPRD. Sehingga tak mengherankan jika pemerintah pada proses awal penyusunan RUU Pilkada bersikap memilih mekanisme pilkada tidak langsung. Paripurna DPR kemarin menegaskan kesungguhan sikap politik SBY yang menginginkan pilkada melalui DPRD. Semua pernyataan SBY dan Demokrat terkait dukungannya terhadap pilkada langsung harus dianggap sebagai tipu muslihat untuk mengelabui public. “Saya kira rakyat sebenarnya sudah pada cerdas menilai sikap SBY dan partainya. Menurunnya suara partai pada pemilu legislatif lalu harus dibaca sebagai hukuman rakyat atas sikap dan perilaku SBY dan Partai Demokrat yang tak hanya dikenal karena banyaknya kasus korupsi tetapi juga keberpihakan yang tak serius pada apa yang dibutuhkan rakyat,” jelasnya. Pilkada langsung merupakan kebutuhan pokok demokrasi dengan membiarkan mereka terlibat langsung untuk memilih pemimpin. Partai yang menginginkan pilkada melalui DPRD sesungguhnya tidak sedang berusaha atas nama kebutuhan rakyat, tetapi atas apa yang mereka inginkan untuk rakyat. (Eko)
Sisi Lain Pelantikan
DPR Sementara Dipimpin Legislator Tertua dan Termuda Soal tata cara pelantikan anggota DPR baru rupanya tak bisa dilakukan sembarangan. Karena begitu dilantik, lembaga legislatif belum memiliki Ketua baru. Karena itu, ada mekanisme pelantikan anggota dewan baru melalui tata tertib (tatib). Dalam Tata Tertib DPR, pimpinan DPR sementara dipilih berasal dari anggota DPR tertua dan termuda. Dengan begitu, ada dua orang yang akan memimpin sementara. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan dua anggota DPR itu. Berdasarkan pengumuman KPU Nomor 01/Peng/KPU/Tahun 2014 Tentang Anggota DPR dan DPD Tertua dan Termuda dalam Pemilu 2014 sebagai Pimpinan Sementara DPR, DPD, dan MPR, Selasa (30/9/2014), anggota DPR tertua adalah Dra. Popong Otje Djundjunan. Yang jelas, Popong, merupakan politisi Partai Golkar, yang lahir di Bandung 30 Desember 1938, kini berusia 76 tahun. Popong berasal dari Dapil Jawa Barat I. Sementara anggota DPR termuda, Ade Rezki Pratama, SE, politisi Partai Gerindra ini lahir di Bukittinggi, 8 November 1988 (26 tahun). Sedangkan pimpinan DPD RI sementara, anggota tertua dipilih adalah Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si, lahir di Ternate 13 April 1935 atau berusia 79 tahun. Mudaffar menjadi senator dari Dapil Provinsi Maluku Utara. Satu lagi anggota DPD termuda yaitu Riri Damayanti, S.Psi. Riri lahir di Bengkulu 4 Februari 1990 atau berusia 24 tahun dari Dapil Provinsi Bengkulu. Sehingga pimpinan DPD sementara adalah Mudaffar dan Riri. Berdasarkan tatib, maka Pimpinan DPR sementara itu akan bertugas sejak dilantik pada Rabu (1/10) besok, sampai digelarnya rapat penetapan pimpinan DPR/DPD yang akan disepakati olehh DPR/DPD. Adapun Tatib DPR yang mengatur ketentuan tersebut: "Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud ada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari
fraksi yang berbeda", bunyi pasal 84 ayat 8. Acara gladiresik pelantikan anggota DPR ini berlangsung di Gedun Nusantara, Ruang Rapat I Gedunng DPR. Sejumlah legislator dengan tertib mengikuti gladi resik pelantikan anggota DPR periode 2014-2019. Sejumlah wajah-wajah baru menghadiri acara ini, di antara mereka ada artis yang baru pertama kali menjadi anggota DPR terpilih. Simulasi pelantikan ini diawali dengan datangnya presiden, wakil presiden, ketua KPU, beserta para
ajudan keluar dari lift kiri sisi luar. Mereka lantas masuk ke ruang rapat melewati karpet merah, dikawal oleh Paspampres?. Tentu saja ketiga pejabat negara itu diperankan oleh model peraga. Di panggung pimpinan, sudah bersiap jajaran Pimpinan Sementara DPR, di belakangnya ada Sekjen DPR, Sekjen MPR, Sekjen DPD?. Presiden berada di sebelah kiri panggung, dan wakil presiden di kanan panggung. Di sebelah kanan panggung para wakil ketua DPR dan MPR duduk
di tempat khusus. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua anggota DPR terpilih lantas berdiri. Mereka akan segera diambil sumpahnya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Di antara mereka, nampak artis Krisna Mukti dari PKB, ?Lucky Hakim dari PAN, dan Anang Hermansyah dari PAN. Mereka tengah bersiap mengikuti acara gladi resik pelantikan. Mereka akan dilantik menjadi wakil rakyat pada Rabu 1 Oktober 2014. (Eko Cahyono)
Ini 10 Anggota DPR 2014 dengan Suara Terbanyak di Indonesia PEMILU 2014 menjadi kejayaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Perolehan suara empat calon anggota legislatif (caleg) terbanyak diraih politisi PDI-P. Mereka ialah Karolin Margret Natasa, Puan Maharani, I Wayan Koster, dan Rieke Diah Pitaloka. Berdasarkan sertifikat daftar calon DPR terpilih yang dibacakan Komisi Pemilihan Umum, Rabu (14/5), Karolin meraih suara terbanyak di antara sekitar 6.000 caleg DPR lain. Perolehan suara caleg yang melaju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat itu mencapai 397.481 suara. Peringkat kedua adalah anggota Komisi I DPR, Puan Maharani. Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu meraih 369.927 suara dari Dapil Jawa Tengah V. Sementara itu, urutan ketiga diraih oleh Koster dengan perolehan 260.342 suara. Anggota Komisi X DPR itu mencalonkan diri dari Dapil Bali. Adapun Rieke yang maju di Dapil Jawa Barat VII memperoleh 255.064 suara. Urutan selanjutnya berturut-turut ialah Edhie Baskoro Yudhoyono (Partai Demokrat, 243.747 suara), Nusron Wahid (Partai Golkar, 243.021 suara), Olly Dondokambey (PDI-P, 237.620 suara), Dodi Reza Alex Noerdin (Partai Golkar, 203.246), Hanafi Rais (Partai Amanat Nasional, 197.915 suara), dan Hasan Aminuddin (Partai Nasdem, 190.226 suara).
Dari hasil rekapitulasi KPU, PDI-P menjadi pemenang pemilu dengan perolehan suara 23.681.471 (18,95 persen). Berikut 10 caleg DPR RI dengan perolehan suara tertinggi: 1. Karolin Margret Natasha (PDI-P): 397.481 suara 2. Puan Maharani (PDI-P): 369.927 suara 3. Wayan Koster (PDI-P): 260.342 suara 4. Rieke Diah Pitaloka (PDI-P): 255.044 suara 5. Edhie Baskoro (Demokrat): 243.747 suara 6. Nusron Wahid (Golkar): 243.021 suara 7. Olly Dondokambey (PDI-P): 237.620 suara 8. Dodi Reza Alex Noerdin (Golkar): 203.246 9. Hanafi Rais (PAN): 197.915 suara 10. Hasan Aminuddin (Nasdem): 190.226 suara. (kcm)
Edisi 1 - 15 Oktober 2014 | 5
PODIUM BINJAI
Mapancas Binjai Tolak Piala WTN
“Mapancas akan Surati Kemenhub, Apa Dasar Penilaian sehingga Binjai dapat Piala WTN� PODIUM, BINJAI Masih buruknya penataan lalu lintas di Kota Binjai menimbulkan pertanyaan sejumlah kalangan terkait pantas tidaknya Kota Binjai mendapatkan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) bidang lalu lintas.
Ketua DPD mahasiswa pancasila kota Binjai, OK. Heri fadli di damping sekretarisnya effendi ginting memebrikan penjelasan panjang lebar tentang lalulintas di kota binjai dan fenomena adanya indikasi korupsi serta pendapat yang telah dikemukan oleh wakil rakyat di DPRD Binjai. Namun kadishub binjai tetap berani dan kebal hokum serta pembiaran yang dilakukan oleh walikota binjai indham SH, MSi. OK. Heri menjelaskan bahwa baru - baru ini dalam ajang penilaian berlalu lintas dari kementrian perhubungan bahwa Kota Binjai, Sumatera Utara, kembali meraih piala Wahana Tata Nugraha (WTN) 2014 dari Kementerian Perhubungan untuk kategori lalu lintas kota sedang. Setelah hampir 5 tahun absen memperoleh Piala Wahana Tata Nugraha, dua setengah tahun kepemimpinan HM IdahamTimbas, Kota Binjai kembali menerima penghargaan tata tertib lalu lintas Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2012 untuk kategori kota sedang yang diserahkan langsung Menteri Perhubungan RI EE Mangindaan,Senin pekan lalu di Kementerian Perhubungan RI,Jakarta. Dengan perolehan penghargaan bergengsi ini ,apakah ini merupakan jawaban bahwa Kota Binjai sudah memenuhi persyaratan ? ataukah ada skenario lain di belakang itu‌.? Itulah yang menjadi Tanya Tanya bagi masyarakat binjai. Ketua Mapancas melanjutkan, Padahal
6 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
baru - baru ini , Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho melakukan peninjauan pada proyek peningkatan struktur dan pemeliharaan jalan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Selasa (2/9). Gubsu menemukan banyak kendaraan yang melintas melebihi tonase dan tidak sinkronnya aturan batas muatan kendaraan antara kabupaten/kota sebabkan jalan cepat rusak. Gubsu menyaksikan antrean kendaraan berat dengan muatan berlebih di jalan yang penuh lubang dan bergelombang tersebut. Dari pantauan kendaraan truk yang melintas dari arah Kabupaten Langkat tersebut banyak mengangkut material pasir, batu dan hasil perkebunan berupa tandan buah segar sawit. Selian itu sekjen mapancas juga menjelaskan bahwa Ketua DPRD kota Binjai Zainuddin Purba SH sudah menuding Dishub lah biang permasalahan terjadinya pemblokiran jalanjalan yang dilakukan warga belakangan ini. Zainuddin mengatakan hal ini, karena retribusi kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan yang dikutip oleh Dishub kepada truk-truk over kapasitas sebagai pelanggar tersebutlah yang membuat jalan-jalan dan jembatan di kota Binjai kerap mengalami kerusakan. Kedua perda itu tak sah, karena oleh Dishub Binjai pelaksanaannya sangat jauh dari yang diharapkan. Pasalnya, dishub telah abaikan isi yang tertuang dalam kedua Perda. Mereka kerap tidak lakukan tindakan terhadap pelanggar kelebihan muatan, mereka justru mengutip retribusinya saja. Padahal kalau ada pelanggar yang truknya lebih muatan dishub seharusnya mengenakan sanksi tegas yakni menyita barang pelanggaran lebih muatan. Terang effendi. Dinas Perhubungan Binjai tetap melakukan pungutan kelebihan muatan terhadap supir truk di sejumlah ruas jalan di Kota Binjai. Padahal, berdasarkan Kepmendagri Nomor 90 Tahun 2009, Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang Izin Dispensasi Kelebihan Muatan di Kota Binjai, sudah dibatalkan. Pantauan wartawan Podium di Jalan H Juanda dan Umar Baki, Senin (22/9), pungutan kelebihan muatan tetap dilaksanakan petugas Dishub Binjai. Parahnya lagi, meski
di pos retribusi memiliki jembatan timbang, namun petugas Dishub tak pernah menggunakannya. Mereka hanya mengutip retribusi kelebihan muatan itu di pinggir jalan. Tak ayal, arus lalu lintas di pos retribusi tersebut kerap macet. Selain itu jembatan timbang jelas tidak sesuai dengan besarnya dump truck. Aksi petugas Dishub inipun, mengundang keresahan para supir. Menurut Poniran (46) supir truk pengangkut galian C, mengatakan, setiap tripnya mereka dibebankan pengutipan sebesar Rp25 ribu untuk uang kelebihan muatan. Sedangkan untuk truk tangki yang melintas dikenakan pungutan sebesar Rp75 ribu dan untuk pengangkut buah kelapa sawit dikutip sebesar Rp50 ribu sekali melintas. Semua yang melintas ditimbangan itu tidak ada yang ditimbang, semuanya sudah ditetapkan sesuai kendaraannya. Borongan kami pun hanya Rp250 ribu, jadi bisa dihitung berapa hasil yang kami dapat, untuk beli minyak saja sudah Rp150 ribu, uang makan, retribusi timbangan Rp70 ribu, lain lagi uang tak terduga seperti ban bocor. Sementara setiap harinya dum truk yang melintasi pos Dishub Binjai kurang lebih mencapai 300 unit yang jadi pertanyaan dari kami uang yang dipungut kemana? Kenapa tidak di pergunakan untuk memperbaiki jalan sampai-sampai warga demo yang pada akhirnya kami terkena imbasnya, sementara pengakuan Rizal selaku supir truk setiap biaya yang dipungut dari supir 15 ribu, kami hanya di beri karcis retribusi senilai 2 ribu bukan karcis timbangan kodok". Ujarnya. dan obeservasi serta kliping Koran tentang komentar - komentar tokoh , ketua DPRD dan aktivis yang tujuanya dapat mementahkan bahwa Binjai belum pantas selagi kadishub merasa kebal hokum dan pembiaran yang dilakukan walikota binjai. Tegas ketua mapancas. (Tim)
PODIUM LANGKAT
Warga Langkat Binjai Wajar Bersyukur
Baru pertama dalam sejarah ada dua orang putra / putri terbaik Langkat i melenggang kangkung ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, mereka itu H. Rudi Hartono Bangun dari Partai Demokrat meraup suara 49.023, dan Hj. Delia Pratiwi Br. Sitepu, putri Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH - Hj Nuraida Sitepu meraup suara 127.845 dari pemilih. Hal ini patut kita syukuri sebagai anugerah dari Allah SWT yang telah mengangkat marwah Langkat ke pentas nasional. Pernyataan polos dan lugu ini disampaikan Pak Sariman, (Minggu, 25/9)di kediamannya. Beliau mantan Ketua Kordinator Lapangan TS 10 Center Desa Kebun Kelapa Kecamatan Secanggang Langkat yang memperjuangkan Bapak H. Rudi Hartono Bangun ,SE. MAP, menjadi Anggota DPR RI dan Bapak H. Saleh Bangun menjadi anggota DPRD Propinsi Sumut periode 2014-2019 pada pileg 9 April 2014 silam. Lebih Lanjut Pak Sariman mengatakan pada PODIUM, dengan duduknya H. Rudi Hartono Bangun menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 membuktikan masyarakat Langkat sudah sangat cerdas memilih wakilnya yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan mereka , terutama masyarakat, petani dan nelayan. Anggaran pembangunan dari APBN pusat semoga kiranya dapat diperjuangkan Pak Rudi Hartono Bangun untuk membangun Langkat , selain itu harapan kami bapak dapat mengajak investor berinvestasi membangun pertanian, perikanan, atau industri yang bahan bakunya tersedia di bumi Langkat nan bertua ini. Saya melihat pada pileg 9 April lalu bahwa uang bukanlah segalagalanya bagi pemilih, kecerdasan yang diperlihatkan oleh warga Langkat dan Binjai patut kita banggakan karena mereka telah memilih berdasarkan hati nurani. Kami juga berharap Bapak H. Rudi
Hartono Bangun, tidak melupakan rakyat yang dulu menjatuhkan pilihan pada mereka pada pileg 9 April 2014 yang lalu. Sebab jika bapak sampai melupakan para pendukung dan pemilihnya , saya nyakin mereka tidak lagi memelih bapak pada pileg 2019 H. Rudi Hartono Bangun Ali Umri SH MKn mendatang,ujarnya. Sementara itu Dapil 3 Sumatera Utara mendapat 127.845 menurut T. Khazinatul Asrariah, S. Ag Ka. suara. RA –MDA Asrariah, sosok Ibu Hj. Delia Binjai Pratiwi Sitepu, SH sangat pantas jadi teladan Sementara itu, di Kota Binjai dukungan bagi kaum perempuan di Kab. Langkat. moral untuk H. Ali Umri tergambar Dengan keberadaan ibu Hj. Delia di DPR RI penuturan Hendri warga jalan Tg. Pura kita harapkan bisa membuka peluang yang Kecamatan Binjai Utara pada PODIUM, tertutup bagi warga Langkat utamanya Senin (21/9) di kediaman.Pak H. Ali Umri kaum perempuan. Semoga Ibu Delia dapat itu mantan walikota Binjai beliau menjadi mewarnai dalam persidangan dewan anggota DPR RI tentunya sangat nantinya ,kita juga berharap beliau bisa membanggakan bagi kami warga Binjai. duduk di unsur pimpinan fraksi Jika ada pihak-pihak yang kurang sreg ataupun di komisi DPR. DPP golkar dimasa beliau menjadi Walikota Binjai agar Harus memberikan beliau dikubur saja rasa benci dan tidak suka itu. kesempatan untuk itu, karena Ibu Mari kita berikan dukungan moral dan Delia di kesempatan pada beliau untuk berbuat demik kemajuan Binjai dan Langkat di masa depan. Kalau ternyata beliau mencederai janjinya dan menyalah gunakan amanah yang kita berikan padanya jangan pilih dia lagi kalau mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk priode kedua. Untuk apa kita meributkan ketiga anggota DPR RI berasal dari Langkat dan Binjai ini padahal kita belum meliat kenerjanya sebagai anggota dewan. Semoga mereka bertiga dapat memperjuangkan kesejahteraan bagi masyarakat Binjai dan Langkat, tidak seperti selama ini kita punya wakil rakyat di DPR RI tapi bukan kelahiran Langkat/ Binjai, walaupun ada yang kelahiran Langkat/Binjai tapi belum berbuat maksimal untuk membangun daerah ini . Ujarnya mengakhiri perbincangan dengan PODIUM. (P.05) Hj Nuraida Sitepu dan suami.
Edisi 1 - 15 Oktober 2014 | 7
8 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
Edisi 1 - 15 Oktober 2014 | 9
PODIUM LANGKAT
Kejatisu Bidik Indra Salahuddin
Dugaan korupsi dr. Indra Salahunddin, M. Kes mantan Plt Kadis P dan P Langkat bertambah, selain dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DAK 2012 sebesar 37.746.500.000.-, Kejatisu kini sedang mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan alat labolatorium Bahasa Inggris yang nilai proyeknya Rp 2.875.000.000,-.Berdasarkan SP penyelidikan Ka. Kejatisu M. Yusni .SH,MH dengan nomor 23/ N.2 /Fd.1/07/20014 tanggal 13 Juli 2014, tiga orang staf Dinas P dan P sudah mulai dipanggil dan diperiksa Tipikor Kejatisu. Pemanggilan Sugirin.SPd sebagai Ketua Panitia Pengadaan melalui surat Kejatisu No.R-984/ N.2.5/Fd.1/08/2014 tgl,18 Agustus 2014 dan surat Kejatisu No.R-985/N.2.5/Fd.1/08/2014 tgl,18 Agustus 2014 untuk Sumardi.S.Sos sebagai PPTK. Didalam surat panggilan tersebut tertera Sugirin Cs diminta hadir untuk diperiksa pada hari Kamis tgl,21 Agustus jam.09.30 oleh Tipikor Kejatisu di Medan. Pelaksanaan kegiatan tender yang diduga penuh dengan
rekayasa tersebut terjadi dimasa dr.Indra menjabat sebagai Plt.Kadis P dan P Langkat,menurut informasi yang diperoleh Podium, alat labolatorium tidak berfungsi maksimal tetapi tetap dibayarkan ke rekanan (SPM)sesuai perintah Plt Kadis P dan P dr. Indra Salahuddin. Terkait masalah pemeriksaan Sugirin Cs di Tipikor Kejatisu Kamis, 21 Agustus yang lalu, Podium melakukan konfirmasi ke dr. Indra Salahuddin, melalui selulernya sejak dari awal sampai akhir pembicaraan tidak ada bantahan atau pengakuan tentang keterlibatannya dalam masalah Lab.bahasa Inggris tersebut.Dengan nada bicaranya yang khas 'cengengesan' dr.Indra sepertinya tidak peduli dengan kasus hukum yang sedang dialami Sugirin Cs.(sebagai mana ia tidak pernah
Penunjukan dr. Sadikun Winoto menjadi Kadis. Kesehatan Langkat dipertanyakan OK. Hery Fadli, SH Ketua Kordinator Mahasiswa Pancasila (Mapancas Langkat-Binjai). Bukankah masih banyak pejabat di Langkat relatif masih bersih rekam jejaknya daripada dr. Sadikun. Katanya mengawali perbincangan dengan PODIUM di Binjai Jum’at (26/9). Menurut OK. Hery prestasi dr. Sadikun di RS. Tanjung Pura juga tidak begitu baik terutama dalam pengelolaan Jamkesmas 2011, yang sempat ditegur tim auditor BPK karena salah urus. Tidak tertibnya penggunaan dana sebesar Rp 3.634.043.471.00,- diduga telah merugikan Negara Rp 524.358.366.41,Persoalan pengambilan dana Jamkesmas melebihi jumlah klaim yang disetujui Tim verifikator Independen sebesar Rp 2.921.841.829.00, sepertinya tidak menjadikan langkah dr. Sadikun terhenti untuk menduduki jabatan lebih tinggi. Malahan dr. Sadikun diberi amanah menjadi Kadis Kesehatan Langkat. Kata OK Hery merasa heran. Kegagalannya sebagai derektur RSU. Tanjung Pura dan pangangkatanya sebagai Kadis Kesehatan Kab. Langkat sangat mengusik rasa ketenangan kita sebagai putra melayu yang lahir di bumi Langkat. Wajar kalau saya berteriak lantang dalam hal ini memprotes pengangkatan beliau. Mau jadi apa Langkat ke depan jika pola rekrutmen seperti ini ? Harapan kita pada Bapak Bupati Langkat agar menciptakan good gaverment dipemerintahan kab. Langkat dalam masa jabatan preode ke dua ini dan kami tidak ingin beliau bernasib sama seperti Pak Syamsul Arifin, ujarnya. Terkait berita diatas PODIUM menghubungi dr. Sadikun untuk konfirmasi melalui selulernya di nomor 085358681XXX, tapi sampai saat PODIUM hendak naik cetak HP beliau tidak aktif. (tsunami)
10 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
dr. Indra Salahunddin, M. Kes peduli dengan kasus yang menimpa bawahannya di Dinas Kesehatan Langkat dulunya-red) Sementara itu Sugirin.SPd ketika dikonfirmasi Podium ke Hpnya 08126491XXXX tidak diangkat dan beberapakali SMS yang dikirim juga tidak dibalas, namun dari sumber lain Podium
mendapatkan keterangan, bahwa Sugirin tidak takut untuk diperiksa Tipikor Kejatisu, soal kapan kami mau dipanggil lagi itu bukan urusan saya katanya pada sumber Podium.(tsunami) penyempurnaan berita edisi 16 - 30 September 2014 (red)
dr. Sadikun Tidak Layak Menjabat Kadis Kesehatan Langkat
PARLEMENTARIA Komisi IV DPRD Langkat Sidak ke PT Cipta Chemical Medan Oil LANGKAT, PODIUM Sesuai dengan tugas pokok dan pungsi sebagai Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat salah satu diantaranya menanggapi dan sekaligus menindak lanjuti dari laporan masyarakat. Sejalan dengan itu Komisi IV yang dipimpin lansung oleh ketuanya Khairul Anwar ST.MM, dan wakil ketua Sakat SE, juga para anggota Syahrul S.Sos, Riska Purnawan ST, beserta dinas terkait seperti Badan Lingkungan Hidup dan PU melaksanakan sidak ke PT.Cipta Chemical Medan Oil di Dusun Batu X kelurahan Tanjung Selamat kecamatan Padang Tualang, beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya masyarakat yang berdomisili disekitar pabrik kelapa sawit (PKS) PT. CCMO, telah melayangkan surat pengaduan ke DPRD Langkat yang ditanda tangani sebanyak 119 warga serkitarnya, tentang pencemaran lingkungan (Limbah PKS) dan langsung mendapat respon dari komisi IV yang membidanginya serta ditindak lanjuti peninjauan kelapangan bersama tokoh masyarakat setempat. Dalam laporan dan tuntutan masyarakat adalah : 1.Limbah dibuang kesungai Batang serangan melalui pengorekan tanggul dan limbah tersebut disalurkan melalui pipa menuju kesungai hal ini dikhawatirkan selain
„ foto Humas DPRD Langkat
Tampak waduk penampungan limbah PT.Cipta Chemical Medan Oil kondisinya yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. air sungai tercemar juga tanggul akan jebol. 2.Limbah tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat hidung, dan limbahnya seperti dengan sengaja diserakkan secara tidak menentu keareal warga. 3.Limbah tersebut mengakibatkan banyaknya kerumunan lalat-lalat hijau yang beterbangan kerumah -rumah penduduk. Masyarakat setempat berharap dan
sekalligus meminta kepada pemerintah kabupaten Langkat serta para penegak hukum agar segera melakukan tindakan tegas terhadap PKS PT.CCMO tersebut. Dari hasil temuan-temuan dilapangan komisi IV DPRD segera mengadakan rapat internal di komisi dan secepatnya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, ujar khairtul. (P.03)
50 Anggota DPRD Langkat Periode 2014-2019 Dilantik Pertengahan Oktober LANGKAT, PODIUM
Setelah selesai pesta demokrasi tentang pemilihan anggota legisalatif beberapa waktu lalu yang hasilnya terpilih sebanyak 50 orang putra-putri terbaik anak bangsa dipercayakan oleh masyarakat kabupen Langkat mewakilinya untuk berbuat banyak dalam usaha memperjuangkan untuk memajukan daerah khususnya kabupaten Langkat diberbagai sektor, dari mulai sektor ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga sampai sektor kesejahtraan masyarakat. KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Langkat mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelantikan dari 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat periode 2014-2019 dilakukan pada bulan Oktober 2014, yang sebelumnya tentu telah diajukan ke Guberur SumateraUtara untuk disahkan, sebut ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Adelina Sarah, beberapa waktu yang lalu. Untuk segala sesuatunya dalam pengesahan yang akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara tentang administrasi surat menyurat sedang dipersiapkan ucapnya, termasuk juga yang disampikan kepada Bupati maupun Sekwan, dalam Persiapan pelantikan yang akan dilakukan diruang utama lembaga legislative tersebut, telah kita lakukan, maka saat ini kita hanya tinggal menunggu hari H nya, sebut Adelina. Pada kesempatan lain, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat Drs.H. Salman mengungkapkan bahwa priode DPRD 2009-2014 akan berakhir selasa, (14/10), maka otomatis anggota DPRD Langkat priode 2014-2019 harus dilantik pada waktu yang sama, sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta prosudur yang berlaku, katanya. Persiapan untuk pelantikan itu telah dilakukan, kita tinggal menunggu usulan dari KPU saja, sesuai dengan apa yang disampaikan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara kepada Bupati, Wali kota tentang persiapan pelantikan anggota DPRD priode 2014-2019. (P.03)
ilustrasi
Peredaran Sabu Meningkat di Stabat PODIUM, STABAT Seiring dengan mulai dikerjakannya berbagai paket proyek di Dinas PU langkat saat ini, ternyata berdampak pada merajalelanya peredaran sabu di Kota Stabat/Wampu. Menurut sumber PODIUM tingginya pemakai dan peredaran sabu di Kec. Stabat dan Wampu disebabkan para oknum PNS di Dinas PU Langkat lagi panen raya disinyalir hasil korupsi proyek. Pemasokan sabu untuk kalangan PNS di Dinas PU Langkat di diduga disuplai seorang Bandar dari Medan. Ujar sumber menambahkan. Konfirmasi yang PODIUM lakukan dengan salah seorang PNS di Dinas PU Langkat yang disebutkan sumber belum berhasil di lakukan dan pesan singkat yang disampaikannya ke No. 081297196XXX tidak berbalas sampai berita ini dikirim ke redaksi. Maraknya cerita peredaran sabu di Langkat khususnya di lingkungan PNS harus jadi PR aparat di BNN Langkat. Kata sumber, Sabtu (27/9) di Stabat. (tsunami)
Edisi 1 - 15 Oktober 2014 | 11
PODIUM SUMUT
DPRD Sahkan APBD Langkat TA 2015 Rp 1,6 T
LANGKAT, PODIUM. DPRD Langkat gelar rapat paripuna yang akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1,6 Triliun yang ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati H.Ngogesa Sitepu SH, pada saat berlangsungnya rapat paripurna diruang sidang gedung DPRD Langkat Stabat, Kamis (25/9). Sebelumnya dari 8 fraksi yang masingmasing diwakili oleh juru bicaranya meyampaikan pandangan umumnya menyatakan persetujuan atas Rancangan APBD 2015 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH. dalam kesempatan itu menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Langkat yang telah membahas dan memberikan masukan terkait penyusunan R-APBD TA.2015 untuk disahkan menjadi APBD. Dan Ngogesa juga
PC NU Medan Bedah Buku Putih Benturan NU-PKI 1948-1965 PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan bedah buku "Benturan NU PKI" di ruang IMT GT USU , pada acara tersebut hadir penulis buku yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Abdul Muin dan Ketua Tanfidizyah PCNU Medan Achmad Firdausi Hutasuhut. Abdul Muin menjelaskan, buku setebal 208 halaman yang diterbitkan PBNU tersebut dirilis karena banyak kelompok yang melakukan pembelaan terhadap PKI dan menyalahkan NU serta TNI atas benturan tragedi benturan dengan PKI pada tahun 1948 - 1965. Lanjutnya, saat ini banyak kalangan NU, terutama generasi mudanya, yang tidak lagi mengenal sejarah NU sehingga mengikuti cara berpikir orang lain, baik akademi maupun politisi, yang memojokkan NU terkait tragedi 1965. "Korban Pihak NU dan TNI banyak sekali. Jadi kenapa NU dan TNI yang dipojokkan, sedangkan selamai ini banyak propaganda membela PKI yang jelas mengancam ideologi bangsa kita,"jelasnya. Abdul juga mengatakan, Jangan terkecoh dengan buku propaganda PKI. Karena hampir semua isinya membela PKI atas benturan tersebut, tanpa melihat prolog dan penyebab kenapa benturan tersebut terjadi. "Banyak media yang membuat tulisan tentang benturan NU dengan PKI namun semua hanya membela PKI, sedangkan keganasa PKI tidak mereka soroti,"ungkap Abdul. (P.03)
12 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
TAND A TTANGAN: ANGAN: Wakil ketua DPRD Langkat Drs.H.Abdul Khair MM. (tengah) dan Bupati Langkat H.Ngogesa ANDA Sitepu SH. serta wakil ketua Suhardi Surbakti (pinggir kanan), masing-masing sedang menanda tangani berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Langkat tentang R-APBD TA.2015 diruang sidang gedung DPRD Langkat Stabat.
mengatakan bahwa berbagai pandangan dan tanggapan serta masukan dari anggota dewan menyangkut pendapatan asli daerah (PAD), pelaksanaan kegiatan pembagunan dan penanganan problem kemasyarakatan, ini semua menunjukan besarnya perhatian dan tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat Langkat. “Atas kerjasama yang baik dan kondusifitas ini, saya berterima kasih, semoga suasana seperti ini terpelihara agar kita dapat terus berupaya menyuguhkan yang terbaik bagi kesejahtraan Langkat,� Ucap Ngogesa. Sidang yang dipimpin oleh Wakil ketua DPRD Langkat Drs.Abdul Khair MM. dalam pidatonya berharap agar APBD tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan ia juga menyampaikan salam perpisahannya karena akan mengakhiri masa tugasnya di bulan Oktober 2014 mendatang, ujar Khair. Rincian R-APBD 2015 yang telah disahkan menjadi APBD, meliputi pendapatan daerah sebesar Rp.1.577.799.093.361,00. belanja sebesar Rp. 1.615.157.812.265,00. sehingga difisit Rp. 37.358.718.904,00. Sedangkan pembiayaan meliputi penerimaan sebesar Rp.40.106.918.494,00. Dan pengeluaran sebesar Rp. 2.748.199.590,00. serta pembiayaan netto sebesar
Rp. 37.358.718.904,00. Rapat paripurna dihadiri oleh unsur muspida, pengadilan negeri Stabat, pengadilan Agama Stabat, Kepala BNN, Sekwilda, para SKPD, Camat se kabupaten Langkat, unsur parpol, ormas, LSM dan wartawan serta para undangan lainnya. (P.03)
Kadishub Dituding Biang Perusak Jalan Kota Binjai Kadishub Binjai, Fadlan Daulay.
MAPANCAS Tuding Kadishub Binjai, Fadlan Daulay di duga kuat sebagai Biang Perusak jalan kota binjai. Kajaksaan Agung di minta segera Periksa dan Penjarakan Fadlan Daulay atas Indikasi Penyalahgunaan wewenang dan Indikasi memperkaya diri dan koorporasi.
PODIUM, BINJAI Polemik soal Perda NoPerda No 08 tahun 2011 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan Perda No 5 tahun 2011 tentang retribusi angkutan masuk kota Sehingga menimbulkan permasalahan terjadinya pemblokiran jalanjalan yang dilakukan warga belakangan ini. karena retribusi kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan yang dikutip oleh Dishub kepada truk-truk over kapasitas sebagai pelanggar tersebutlah yang membuat jalan-jalan dan jembatan di Binjai kerap mengalami kerusakan. Selain itu menurut hasil Investigasi Mahasiswa Pancasila di lapangan jelas pihak dishub binjai tidak melakukan penimbangan atas truk yang over kapasitas tersebut. Dishub telah abaikan isi yang tertuang dalam kedua Perda. Kami sangat perihatin dengan apa yang dialami oleh masyarakat yang tinggal disepanjang jalan juanda, Printis Kemerdekaan dan jalan umar baqi. Sebab ketiga Jalan yang dilalui Truk Over Kapasitas tersebut akan cepat hancur walau baru di perbaiki dan dianggarkan dalam APBD Kota Binjai. Sepertinya jalan di rusak , di perbaiki pakai anggaran baru diduga untuk memperkaya fadlan. Kami akan Cek and Ricek, berapa perhari uang yang di stor oleh kadishub ke KAS daerah dan berapa hasil dari pengutipan yang dilakukan hingga tiga shift. Sambung OK.Heri fadly, retribusi kelebihan muatan yang dijalankan oleh Dishub sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2009 yang telah mencabut Perda kelebihan muatan. " Pungutan retribusi kelebihan muatan ini sudah terjadi cukup lama. Sejak keluarnya Kepmendagri Nomor 90 Tahun 2009, tentang pencabutan Peraturan
Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001 tentang izin dispensasi kelebihan muatan di Kota Binjai,"ungkap OK. Hery seraya menambahkan Kepmendagri dikalahkan lagi oleh peraturan Pemko dalam hal ini Dishub sebagai pelaksana. Lanjutnya, seharusnya Dishub tak lagi lakukan kutipan retribusi kelebihan muatan, kalau pelaksanaanya tak sesuai dengan isi yang tertuang dalam Perda yakni harus sita barang dari kenderaan yang over kapasitas. " Saya yakin kali, semua truk-truk yang melintas di jalan umar baki dan juanda serta jalan lainnya di Binjai melebihi ketentuan berat yang tertuang dalam perda,"ketus OK.Hery seraya mengatakan kalau sudah begitu artinya Dishub telah lakukan pungli dan Fadlan Daulay selaku kepala Dinas melakukan Penyalahgunaan wewenang. Menurut ketua Mapancas binjai, OK. Heri fadly, ini jelas telah terjadi penyalah gunaan wewenang yang di lakukan oleh fadlan daulay, sehingga Pemko binjai dan rakyat binjai di rugikan atas terjadinya kerusakan jalan yang cukup parah. Hal ini tidak boleh di biarkan, sepertinya walikota Binjai bapak M. Idham seolah - olah Tutup mata dan membiarkan fadlan Daulay berbuat sesuka hatinya. Sehingga rakyat binjai yang berdomisili di jalan Perintis Kemerdekaan juanda Langganan makan abu. Sementara hasil dari pengutipan uang tersebut terindikasi menjadi ajang memperkaya diri oknum - onum di dishub binjai dangan dalih mengutip dana untuk PAD. Kami MAPANCAS sudah lakukan investigasi, jelas kami tahu berapa jumlah Truk yang berhenti dan menyetor atau sekedar tanda tangan untuk bagi yang membayar secara bulanan.tegas Ketua MapancasBinjai. (Tim)
Jelang Muktamar
DPP PPP Depak Ketua DPW PPP Sumut
Dengan alasan, disebabkan oleh beberapa tindakan indisipliner terhadap berbagai kebijakan partai, melakukan usaha-usaha makar terhadap kepemimpinan DPP PPP yang sah sesuai dengan amanat Muktamat VII PPP dan telah dinilai gagal memimpin PPP di Sumut, terbukti hilangnya Fraksi PPP DPRD Sumut pada Pemilu 2014 dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perpolitikan PPP di Sumatera Utara. Menanggapi hal tersebut Ketua DPW PPP Sumut, Fadly Nurzal membantah hal tersebut, karena keputusan Dr H.Suryadharma Ali, M.Si selaku Ketua Umum DPP PPP dinilai tidak sah, sehingga tidak akan mengambil sikap apapun terhadap keputusan tersebut. "Beliau kapasitasnya apa memecat saya sebagai siapa dia ?,"ujarnya sambil tertawa, menjawab pertanyaan , Rabu (23/9) melalui via phone. Untuk itu, ditegaskan Fadly meski berbagai konflik yang
Memanasnya menjelang pelaksanaan Muktamar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) pada 23 Oktober 2014 mulai memakan korban, karena sesuai SK DPP PPP No.082/SK/DPP/W/ IX/2014 yang ditandatangani oleh Dr H.Suryadharma Ali, M.Si selaku Ketua Umum DPP PPP dan H. Syaifullah Tamliha, S.Pi.MS. sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP, telah memberhentikan H Fadly Nurzal S.Ag dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Sumut Periode 2011 – 2016 dan mengangkat Aswan Jaya SH MKom.I yang sebelumnya menjabat ketua PW AMK Sumut, menjadi Ketua DPW PPP Sumut untuk masa bakti 2011 – 2016. tengah terjadi ditubuh PPP saat ini, termasuk memecat dirinya dari posisi ketua umum, hal tersebut bukan menjauhkan dirinya dari partai berlambang ka'bah tersebut, "Karena dalam hidup kita ini harus mempunyai kesadaran, dan dalam putusan harus punya landasan, nah hari ini SDA kita anggap salah memutuskan itu pada saya, sehingga saya tanya lagi, sebagai apa dia,"tegasnya kembali. Namun demikian, Fadly menekankan, pihaknya tetap
menginginkan langkah-langkah islah, karena hal itu dianggapnya bukanlah sesuatu yang harus kaku, apalagi keduabelah pihak tergolong kader-kader militan. "Islah kita upayakan, dan ini kita serahkan ke majelis musyawarah partai, pertanyaannya apakah SDA mau,"pungkasnya sekaligus berharap SDA terketuk hatinya, dalam mengembalikan kebesaran PPP yang merupakan partai umat. Bahwa DPP PPP menilai saudara Aswan Jaya layak dan
pantas memimpin DPW PPP Sumut yang kemudian akan melakukan konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembalikanmarwah PPP di Sumatera Utara4. Bahwa saudara Aswan Jaya yang juga ketua PW AMK Sumut adalah sosok yang militan, jujurdan ikhlas dalam mengemban amanah partai, memiliki visi pembangunan organisasi yangcukup baik, dan dinilai memilii kemampuan untuk membangun citra partai yang lebih baik.5. DPP PPP mengingatkan kepada saudara Fadly Nurzal untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini dan dihimbau untuk tidak melakukan langkah-langkah baik langsung atau tidaklangsung dalam rangka melawan keputusan ini. 6. Kepada seluruh unsur pengurus DPW PPP Sumut, apapun bentuk dan jabatannya dan kepadaseluruh DPC PPP Se Sumut untuk bersatu dan kompak dalam membangun PPP di SumateraUtara di bawah kepemimpinan Saudara Aswan Jaya. (P.03)
Edisi 1 - 15 Oktober 2014 | 13
OPINI
Parlemen dan Korupsi
Jika amanah dikhianati. Jika jabatan untuk memperkaya diri. Bagaimana dengan nasib kami? Sejak dua priode pemerintahan SBY memimpin negeri ini pemberantasan korupsi yang dicanangkan beliau sebagai mana iklan kampanye Partai Demokrat tahun 2009 lalu, “Katakan Tidak Korupsi,� menjadi bumerang, karena kader-kader partai Demokrat baik yang duduk di parlemen atau dikabinet terlibat dugaan kasus tindak pidana korupsi. Rakyat Indonesia telah menghukum partai ini dengan penurunan jumlah perolehan suara sangat sinifikan. Pada pemilu 2014 partai yang berkuasa selama 10 tahun memimpin pemerintahan koalisi kehilangan kursi tak tanggung-tanggung sebanyak 87 kursi di DPR RI. Pada Pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh 148 kursi di DPR RI. Bandingkan dengan pemilu 2014 Partai Demokrat hanya memperoleh 61 kursi di DPR RI. Setelah rakyat memilih langsung presiden, gubernur, bupati dan walikota, jumlah pejabat Negara yang tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi melampaui kemampuang aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk menanganinya. Melihat kenyataan ini agaknya di kabupaten kota perlu ada kantor KPK untuk mempercepat proses penindakan terhadap oknum penjarah uang rakyat. Karena institusi aparat penegak hukum yang ada di kabupaten kota dalam menangani kasus pidana korupsi terbilang sangat lamban. Kita tentu sangat berharap kepada pemerintahan yang baru Jokowi-Jk Indonesa menjadi Negara bebas korupsi. Dalam upaya pemberantasan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu 10 tahun terakhir berhasil menangani sebanyak 385 kasus tindak pdana korupsi. Sejak KPK dibentuk antara
Oleh: Rusdi Stabat tahun 2004-2013 darj 385 kasus korupsi sebanyak 72 kasus melibatkan oknum anggota DPR RI/DPRD. Hal ini membuktikan lembaga legeslatif kita menjadi sarang korupsi berjama’ah, di negeri ini yang juga melibatkan menteri, gubernur,bupati dan walikota. Kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan karena sebagai wakil rakyat semua kebutuhan hidup mereka ditanggung Negara, tapi mengpa masih juga melakukan tindak pidana korupsi ? dan mengapa korupsi terjadi di parlemen ? jawabannya adalah, karena lembaga ini keberadaannya sangat rentan dengan godaan uang. Berdasarkan Undangundang Dasar 1945 pasal 20 A ayat 1 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal ini dalam perakteknya lebih menonjol fungsi anggaran daripada pengawasan, sehingga melahirkan oknum mafia anggaran di DPR RI. di DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten kota. Oknum anggota DPR /DPRD Propinsi dan Kabupaten Kota melakukan tindak pidana korupsi ? Jika diurai satu persatu banyak faktor penyebabnya. Berangkali kita akan mengatakan karena untuk menjadi anggota dewan harus mengeluarkan dana milyaran. Suara diperoleh dari rakyat bukan gratis tapi ada yang dibeli, contohnya pada Pileg kemarin. Setelah duduk tentulah fokos utama anggota dewan itu mengembalikan uang yang telah habis dipergunakan untuk membeli suara. Karena tidak sepenuhnya uang yang
14 | Edisi 1 - 15 Oktober 2014
dipergunakan milik pribadi ada yang meminjam pada rentenir, teman, saudara, atau meminjam di bank. Uang itu harus dikembalikan sesuai dengan surat perjanjian dan tanggal jatuh tempo. Kedepannya perlu dipikirkan bersama bagaimana menyelenggarakan pemilu dengan biaya rendah ? Tidak ada money politik seperti penyelenggara pemilu sejak 10 tahun terakhir ini, sehingga yang duduk menjadi anggota dewan orang-orang berkwalitas cerdas secara intelektual, emosional dan sepritual. Bukan mereka yang banyak uang dan orangtuanya menjabat kepala daerah, ketua partai atau pengusaha besar, padahal mereka itu tidak memiliki visi dan misi mensejahterakan rakyat. Dengan system pemilu sekarang ini bagaimanapun juga kita tidak akan mendapatkan waki-wakil rakyat bermutu dan mampu menjalankan amanah rakyat. Kasus tindak pidana korupsi anggota DPRD terjadi di seluruh Indonesia salah satu daerah tersebut bernama Kabupaten Langkat. Kasus korupsi yang baru muncul kepermukaan salah satunya adalah, korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Langkat priode 2009-2014. Sebenarnya kasus ini bergulir pertengahan tahun 2013, tapi prosesnya terkatung-katung. Pertimbangan politik sepertinya lebih dikedepankan daripada penegakan hukum, karena pada saat kasus tersebut bergulir Langkat akan menyelenggarakan dua hajatan akbar Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Pileg.
Dua hajatan ini terkait dengan kasus yang di usut Kejari Stabat. Pada pekembangan selanjutnya akhirnya Kejari Stabat menetapkan para tersangka, dugaan korupsi biaya perjalanan dinas wakil rakyat tahun 2012/2013 senilai Rp27 miliar. Para oknum anggota dewan sebahagian telah mengembalikan uang kepada penyidik Kejari Stabat. Dengan pengembalian uang ini kian terkuak benarlah asumsi masyarakat selama ini, gedung dewan yang megah itu menjadi sarang tikus korupsi di negeri Langkat berseri nan relegius ini. Pengembalian uang tersebut jangan sampai perkara ini menjadi hilang bagaikan ditelan bumi. Banyak kasus-kasus perkara entah sengaja atau bagaimana disimpan dalam laci aparat penegak hukum. Sudah ditetapkan bersetatus tersangka sang pejabat masih berdinas diinstansinya. Selama ini di tengah-tengah masyarakat terkesan prilaku oknum penegak hukum seperti pahat jika tidak ditokok tidak mau jalan, seharusnya tidaklah demikian. Selain itu jangan ada peran uang dan kekuasaan menintervensi aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi, kalaupun ada harus dienyahkan. Ditambah lagi peran dari mafia pradilan kabarnya bisa bermain dengan jaksa dan hakim. Pasal-pasal kadangkala bisa dibeli untuk memvonis ringan atau bebas. Hal-hal seperti itu semestinya tidak lagi terjadi di negeri ini. Untuk kasus tindak pidana korupsi perjalanan dinas Anggota DPRD Langkat priode 2009-20014 ini merupakan kejahatan luar biasa. Kepada pelaku harus dijatuhkan hukuman yang seberatberatnya agar menimbulkan efek jera bagi anggota DPRD Langkat priode 2014-2019. Kalau dulu mungkin ada pertimbangan politik karena hajatan akbar pemilihan bupatiwakil bupati Langkat pereode 2013-2018 dan Pileg priode 2014-2019, jika perkara tersebut disidik dapat mengganggu proses demokrasi, tapi sekarang bupati sudah terpilih dan anggota DPRD Langkat Prioede 2014-2019 sudah ditetapkan KPU. Lanjutkan kasus ini ketingkat penuntutan Pak Hakim dan Pak Jaksa? ***
Edisi 1 - 15 Oktober 2014 | 15