Tabloid Podium

POTRET

Edisi 1 - 15 November 2014

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat

„ Doc Podium

Semoga orang miskin dan kaum tidak mampu bisa sejahtera di masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) di negeri ini.

CATATAN PODIUM Berpolitiklah Dengan Santun Pertarungan politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di Gedung DPR RI ternyata belum juga berakhir. Entah apalagi yang merasuki ke egoisan oknum wakil rakyat hasil pileg 9 April yang lalu di Senayan.

Kini, masalah rebutan posisi dan jatah-jatahan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi buah bibir hampir di seluruh pelosok negeri. Tidak adanya lagi budaya malu dan rasa malu dari oknum anggota dewan berpolitik sangatlah memilukan bagi pemilihnya. Sudah dapat dipastikan pemilih yang berharap banyak pada wakil yang telah dipilihnya, merasa kecewa melihat dagelan politik yang saat ini terjadi di lembaga legislativ yang terhormat.

Prilaku segelintir oknum anggota dewan yang ditenggarai haus akan kekuasaan, menggerus rasa persatuan yang ada di negeri ini, yang pada akhirnya dapat membawa petaka dan bencana bagi keutuhan NKRI. Kita berharap pada semua pihak yang bertikai di DPR RI agar bisa menahan diri dan menanggalkan kepentingan kelompok yang sempit dan sepihak dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan.

Pertarungan KIH dan KMP di DPR RI yang sudah dan sedang berlangsung, sangat merugikan kita semua di negeri yang majemuk dan menghargai berbagai bentuk perbedaan. Kearoganan dan ke egoisan tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di parlemen, sebaiknya para oknum anggota dewan yang lagi bertikai, berpikirlah secara sehat dan tenang, dan akhirilah pertikaian kalian.

Ingatlah, jika rakyat sudah hilang kepercayaan dan kesabaran pada wakil-wakilnya, apapun bisa terjadi dan untuk itu, berpolitiklah dengan etika dan sopan santun !!.

“

Celoteh: Ngapa Seminar Pelurusan Hari Jadi Kab.Langkat di Jakarta Wak ?

Co-leteh: Biar betul-betul lurus dan bisa lempang Celoteh: So te bisa dilempangke lagi rupanya di Langkat ?

Co-leteh: Bisa aja, tapi payah ngadapi orang pandai te terikut .....

Sekretaris Redaksi Mauliddin Biro/Perwakilan Daerah Bengkulu: Salim Pane, SH Sumatera Selatan: T. M. Mukhalladun Sumatera Barat: Ir. Huzairin Bogor: Moratua Sipahutar, SE, Syofyan Achmad, SH Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Isro Budi HR (Korlip), Fabiantoro Depok: Saddam Medan: Sutriadi,S.Pd Binjai: OK. Heri Fadly Kordinator), Eddy Gunawan, Febri Taruna, M. Nurli Langkat: Yunifar Efendi (Koordinator), Ondreo Suseno S,Pdi, MS Limbong, Amir S Tanjung, Hermansyah, Sariman, Nasaruddin Bujing, Amzon, Ahmad Zaini, Warsito Kopral, Saibun, Bukhari, Misran,Ridwan, Erwin Riansyah Putra, Emi Akhyar, Kariani, Tumini, Badaruddin, Yusri Anderiza, Ibrahim, T.Zainal Abidin, M. Jamil Saragih, Syahminan, Amiruddin, Syamsul Rijuar, Arfan Tuah, Syahrian, M. Yusuf Tarigan, Syahruddin, K.I. Ruddin Ketat, Amir Hamzah Piliang, Misli Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Thomas (Acian) Distribusi/sirkulasi Adisyahputra Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Alamat Sirkulasi/Pemasaran Jl, Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Langkat HP: 081264161514 Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat HP : 0852 0640 7583 / 0812 6416 1514

PODIUM Khusus

3

Edisi 1 - 15 November 2014

Nasib Pilkada Tersandera Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang telah diterbitkan untuk meredam kegelisahan sejumlah kelompok masyarakat atas pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dua Perppu telah ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI keenam, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan berbagai perbaikan dari sistem pilkada yang selama ini dianut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 menghapus sejumlah kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara tidak langsung.

Alih-alih menjadi peredam keresahan atas pilkada melalui DPRD, Perppu tersebut malah menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan tahapan pilkada yang direncanakan serentak di 2015.

Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dijelaskan mengenai mekanisme waktu pelaksanaan dimulainya tahapan pilkada, selain juga ada pengaturan baru terkait uji publik bakal calon kepala daerah.

Terkait waktu pelaksanaan, dalam Perppu tersebut dijelaskan mekanisme dua pendaftaran yakni pendaftaran bakal calon dan pendaftaran calon oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur, dan kabupaten-kota untuk pemilihan bupati-wali kota.

Pendaftaran bakal calon, seperti diatur di pasal 37, dilakukan enam bulan sebelum pendaftaran calon kepala daerah dimulai. Partai

politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan lebih dari satu orang bakal calon untuk diikutsertakan dalam proses seleksi.

Bakal calon yang tidak diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dengan menyertakan jumlah tertentu fotokopi kartu identitas warga sebagai bukti dukungan.

Selama enam bulan masa pendaftaran bakal calon tersebut, KPU wajib menyeleksi melalui mekanisme uji publik yang menjadi pengaturan baru dalam pelaksanaan pilkada di Tanah Air. Uji publik dilakukan oleh tim yang terdiri atas lima orang, yakni dua dari kalangan akademisi, dua dari tokoh masyarakat dan satu dari lingkungan KPU. Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan, pemilihan anggota Tim Uji Publik tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPU karena harus memilah calon-calon peserta Tim yang kompeten.

"Kalau satu orang anggota dari KPU dalam Tim Uji Publik mungkin tidak akan terlalu sulit bagi kami, hanya saja yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana kami memastikan empat orang lainnya dalam Tim tersebut bebas dari kepentingan tertentu, independen dan tidak memihak," kata Hadar.

Pelaksanaan uji publik tersebut dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum pendaftaran calon kepala daerah, sedangkan tahapan pendaftaran calon dimulai enam bulan sebelum pemungutan suara.

Artinya, untuk dapat melaksanakan pilkada sesuai dengan perintah Perppu, KPU sedikitnya harus memiliki waktu 12 bulan sebelum penetapan hari pemungutan suara secara serentak.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, untuk mengantisipasi sengketa hasil pilkada, pelaksanaan pilkada sebaiknya dilakukan September 2015.

Sehingga, masih terdapat sisa waktu di tahun 2015 untuk penyelesaian sengketa dan kemungkian pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua pilkada. (int)

Inilah Daerah yang akan Menggelar Pilkada 1. Kota Medan (berakhir 26 Juli) 2. Kabupaten Serdang Bedagai (5 Agustus) 3. Kabupaten Tapanuli Selatan (12 Agustus) 4. Kabupaten Toba Samosir (12 Agustus) 5. Kota Binjai (13 Agustus) 6. Kabupaten Labuhan Batu (19 Agustus) 7. Kabupaten Asahan (19 Agustus) 8. Kota Sibolga (26 Agustus) 9. Kabupaten Pakpak Bharat (25 Agustus) 10. Kabupaten Humbang Hasundutan (26 Agustus) 11. Kabupaten Samosir (15 September) 12. Kota Pematangsiantar (22 September) 13. Kabupaten Simalungun (25 Oktober) 14. Kabupaten Labuhanbatu Utara (15 November) 15. Kabupaten Solok (2 Agustus) 16. Kabupaten Dharmasraya (12 Agustus) 17. Kota Bukittinggi (13 Agustus) 18. Kabupaten Solok Selatan (20 Agustus) 19. Kabupaten Pasaman Barat (27 Agustus) 20. Kabupaten Pasaman (29 Agustus) 21. Kota Solok (31 Agustus) 22. Kabupaten Pesisir Selatan (17 September) 23. Kabupaten Sijunjung (22 September) 24. Kabupaten Tanah Datar (26 September) 25. Kabupaten Padang Pariaman (25 Oktober) 26. Kabupaten Agam (26 Oktober) 27. Kabupaten Lima Puluh Kota (11 November) 28. Kabupaten Kepulauan Meranti (30 Juli) 29. Kabupaten Indragiri Hulu (3 Agustus) 30. Kabupaten Bengkalis (5 Agustus) 31. Kota Dumai (12 Agustus) 32. Kabupaten Penungkal Arab Lematang Ilir (DOB, Pj berakhir 22 April) 33. Kabupaten Musirawas Utara (DOB, Pj berakhir 23 Oktober) 34. Kabupaten Ogan Komering Ulu atau OKU (22 Agustus) 35. Kabupaten Ogan Ilir (22 Agustus) 36. Kabupaten OKU Selatan (23 Agustus) 37. Kabupaten OKU Timur (23 Agustus) 38. Kabupaten Musirawas (5 September) 39. Kabupaten Mukomuko (15 Agustus) 40. Kabupaten Seluma (16 Agustus) 41. Kabupaten Kepahiang (30 Agustus) 42. Kabupaten Lebong (30 Agustus) 43. Kabupaten Bengkulu Selatan (16 September) 44. Kabupaten Rejang Lebong (17 September) 45. Kabupaten Pesisir Barat (DOB, Pj berakhir 22 April) 46. Kabupaten Lampung Selatan (6 Agustus) 47. Kota Metro (20 Agustus) 48. Kabupaten Way Kanan (23 Agustus) 49. Kabupaten Lampung Timur (2 September) 50. Kabupaten Pesawaran (20 September) 51. Kota Bandar Lampung (15 September) 52. Kabupaten Lampung Tengah (12 November) 53. Kabupaten Bangka Selatan (30 Agustus) 54. Kabupaten Belitung Timur (6 September) 55. Kabupaten Bangka Tengah (24 September) 56. Kabupaten Bangka Barat (6 Desember) 57. Kabupaten Kepulauan Anambas (30 Agustus) 58. Kabupaten Bintan (10 Agustus) 59. Kabupaten Lingga (11 Agustus) 60. Kabupaten Pangandaran (DOB, Pj berakhir 22 April) 61. Kabupaten Sukabumi (29 Agustus) 62. Kabupaten Indramayu (12 Desember) 63. Kabupaten Bandung (15 Desember) 64. Kabupaten Karawang (27 Desember) 65. Kota Semarang (19 Juli) 66. Kabupaten Rembang (20 Juli) 67. Kabupaten Kebumen (26 Juli) 68. Kabupaten Purbalingga (27 Juli) 69. Kota Surakarta (28 Juli) 70. Kabupaten Boyolali (3 Agustus) 71. Kota Pekalongan (9 Agustus) 72. Kabupaten Blora (11 Agustus) 73. Kabupaten Kendal (23 Agustus) 74. Kota Magelang (29 Agustus) 75. Kabupaten Sukoharjo (1 September) 76. Kabupaten Semarang (28 September) 77. Kabupaten Wonosobo (30 Oktober) 78. Kabupaten Purworejo (30 Oktober) 79. Kabupaten Wonogiri (1 November) 80. Kabupaten Klaten (2 Desember) 81. Kabupaten Bantul (27 Juli) 82. Kabupaten Gunung Kidul (28 Juli) 83. Kabupaten Sleman (10 Agustus) 84. Kabupaten Ngawi (27 Juli) 85. Kota Blitar (3 Agustus) 86. Kabupaten Lamongan (9 Agustus) 87. Kabupaten Jember (11 Agustus) 88. Kabupaten Ponorogo (12 Agustus) 89. Kabupaten Kediri (19 Agustus) 90. Kabupaten Situbondo (6 September) 91. Kabupaten Gresik (27 September) 92. Kota Surabaya (28 September) 93. Kabupaten Trenggalek (4 Oktober) 94. Kota Pasuruan (18 Oktober) 95. Kabupaten Mojokerto (18 Oktober) 96. Kabupaten Sumenep (19 Oktober) 97. Kabupaten Banyuwangi (21 Oktober) 98. Kabupaten Malang (26 Oktober) 99. Kabupaten Sidoarjo (1 November) 100. Kota Cilegon (20 Juli) 101. Kabupaten Serang (28 Juli) 102. Kabupaten Karang Asem (21 Juli)

103. Kabupaten Badung (5 Agustus) 104. Kabupaten Bangli (5 Agustus) 105. Kabupaten Tabanan (9 Agustus) 106. Kota Denpasar (11 Agustus) 107. Kabupaten Lombok Utara (2 Agustus) 108. Kabupaten Bima (9 Agustus) 109. Kota Mataram (10 Agustus) 110. Kabupaten Sumbawa Barat (13 Agustus) 111. Kabupaten Dompu (18 Oktober) 112. Kabupaten Lombok Tengah (27 November) 113. Kabupaten Malaka (DOB, Pj berakhir 22 April) 114. Kabupaten Belu (17 Februari) 115. Kabupaten Manggarai Barat (30 Agustus) 116. Kabupaten Sumba Timur (31 Agustus) 117. Kabupaten Manggarai (14 September) 118. Kabupaten Ngada (14 September) 119. Kabupaten Sumba Barat (21 September) 120. Kabupaten Timor Tengah Utara (21 Desember) 121. Kabupaten Kapuas Hulu (4 Agustus) 122. Kabupaten Bengkayang (10 Agustus) 123. Kabupaten Sekadau (16 Agustus) 124. Kabupaten Melawi (19 Agustus) 125. Kabupaten Sintang (26 Agustus) 126. Kabupaten Ketapang (30 Agustus) 127. Kabupaten Kotawaringin Timur (25 Oktober) 128. Kabupaten Banjar (6 Agustus) 129. Kabupaten Kotabaru (10 Agustus) 130. Kota Banjarbaru (11 Agustus) 131. Kota Banjarmasin (12 Agustus) 132. Kabupaten Balangan (13 Agustus) 133. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (31 Agustus) 134. Kabupaten Tanah Bumbu (20 September) 135. Kabupaten Mahakam Ulu (DOB, Pj berakhir 22 April) 136. Kabupaten Kutai Kartanegara (30 Juni) 137. Kabupaten Paser (31 Agustus) 138. Kabupaten Berau (15 September) 139. Kota Samarinda (23 November) 140. Kabupaten Tana Tidung (18 Januari) 141. Kabupaten Bulungan (1 September) 142. Kabupaten Bolmong Timur (4 Oktober) 143. Kabupaten Minahasa Utara (10 Desember) 144. Kota Manado (10 Desember) 145. Kabupaten Minahasa Selatan (14 Desember) 146. Kabupaten Bolmong Selatan (16 Desember) 147. Kabupaten Banggai Laut (DOB, Pj berakhir 22 April) 148. Kabupaten Morowali Utara (DOB, Pj berakhir 23 Oktober) 149. Kabupaten Tojo Una-una (29 Agustus) 150. Kabupaten Poso (30 Agustus) 151. Kabupaten Toli-toli (14 September) 152. Kota Palu (11 Oktober) 153. Kabupaten Sigi (22 November) 154. Kabupaten Pangkajene Kepulauan (8 Agustus) 155. Kabupate Barru (10 Agustus) 156. Kabupaten Maros (11 Agustus) 157. Kabupaten Gowa (13 Agustus) 158. Kabupaten Luwu Timur (27 Agustus) 159. Kabupaten Tana Toraja (27 September) 160. Kabupaten Kepulauan Selayar (30 September) 161. Kabupaten Soppeng (16 Oktober) 162. Kabupaten Luwu Utara (3 November) 163. Kabupaten Bulukumba (9 November) 164. Kabupaten Kolaka Timur (DOB, Pj berakhir 22 April) 165. Kabupaten Buton Utara (10 Juni) 166. Kabupaten Konawe Selatan (12 Agustus) 167. Kabupaten Muna (16 September) 168. Kabupaten Konawe Kepulauan (DOB, Pj berakhir 23 Oktober) 169. Kabupaten Muna Barat (DOB) 170. Kabupaten Buton Selatan (DOB) 171. Kabupaten Buton Tengah (DOB) 172. Kabupaten Gorontalo (30 Agustus) 173. Kabupaten Bone Bolango (18 September) 174. Kabupaten Pohuwato (22 September) 175. Kabupaten Mamuju Tengah (DOB, Pj berakhir 8 Juli) 176. Kabupaten Mamuju Utara (5 Oktober) 177. Kabupaten Mamuju (8 Oktober) 178. Kabupaten Seram Bagian Timur (13 September) 179. Kabupaten Kepulauan Aru (30 Oktober) 180. Kabupaten Pulau Talibu (DOB, Pj berakhir 22 April) 181. Kota Ternate (10 Agustus) 182. Kabupaten Halmahera Timur (30 Agustus) 183. Kabupaten Kepulauan Sula (15 September) 184. Kabupaten Halmahera Utara (11 Oktober) 185. Kota Tidore Kepulauan (8 November) 186. Kabupaten Nabire (4 Mei) 187. Kabupaten Asmat (9 November) 188. Kabupaten Keerom (13 November) 189. Kabupaten Warofen (15 November) 190. Kabupaten Pegunungan Arfak (DOB, Pj berakhir 22 April) 191. Kabupaten Manokwari Selatan (DOB, Pj berakhir 22 April) 192. Kabupaten Sorong Selatan (15 November) 193. Kabupaten Raja Ampat (16 November) 194. Kabupaten Kaimana (23 November) 195. Kabupaten Teluk Bintuni (25 November) 196. Kabupaten Fakfak (6 Desember). ic

PODIUM Utama

4

Edisi 1 - 15 November 2014

DPR yang Terbelah KOALISI Indonesia Hebat (KIH), begitu mereka menamakan diri. Terdiri atas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Koalisi itu, pada Jumat 31 Oktober 2014, menggelar sidang Paripurna tandingan. Agendanya, menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang sah dan sempat mereka akui.

Pimpinan DPR yang pengambilan sumpahnya dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali itu adalah Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai ketua, serta para wakilnya, Fadli Zon dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, dan Taufik Kurniawan berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Tak berhenti di situ, KIH kemudian memilih pimpinan DPR versinya. Mereka yang terpilih sebagai berikut. Ketua DPR Ida Fauziah (PKB), Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Hanura Dossy Iskandar, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem Supriyadi.

Jumat pagi itu, anggota fraksi partai KIH sudah berdatangan ke rapat paripurna. Tak lazim memang, agenda sidang paripurna digelar pada akhir pekan. Kelaziman selama ini, Jumat merupakan agenda internal fraksi.

Setjen DPR tak fasilitasi Rapat dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Sebelum jam itu, para anggota dewan sudah berdatangan. Namun, lift menuju ruang sidang yang berada di lantai atas Gedung Nusantara DPR itu mati. Sejumlah anggota Dewan mengeluhkan ke pengamanan dalam (Pamdal), kenapa liftnya tidak dinyalakan.

Tak cukup sampai situ, ternyata ruang sidang dalam keadaan terkunci. Hingga pukul 10.15 WIB, pintu ruang rapat Paripurna tetap terkunci, sehingga anggota dewan dari lima fraksi tidak bisa masuk ke dalam ruangan.

Tidak ada persiapan yang disediakan Sekretariat Jenderal DPR, mulai dari ruangan, daftar absensi, hingga eskalator yang

Parlemen terbelah. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pengusung Joko Widodo – Jusuf Kalla membuat tandingan.

Mereka tak terima, karena tidak kebagian satu pun kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. menuju ruang rapat Paripurna pun dalam keadaan mati.

Rapat dihadiri 80 anggota DPR dari Fraksi PDIP, 34 anggota dari Fraksi PKB, 13 anggota dari Fraksi PPP, 15 anggota dari Fraksi Hanura, dan 34 anggota dari Fraksi Partai Nasdem.

Pindah ke Ruang Fraksi DPR tandingan itu gagal menggelar sidang Paripuna di ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Hingga pukul 10.15 WIB, pintu ruang rapat Paripurna tetap terkunci, sehingga anggota dewan dari lima fraksi tidak bisa masuk ke dalam ruangan.

Akhirnya, rapat Paripurna berpindah tempat ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan di Gedung Nusantara DPR. Rapat Paripurna tandingan itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Rapat dipimpin anggota Fraksi PKB Ida Fauziah. 178 anggota dewan yang semuanya berasal dari Koalisi Indonesia Hebat itu menyepakati dua hal.

Pertama, disepakati pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat yang susunannya sudah disebut di muka. Poin kedua yang disepakati adalah pimpinan-pimpinan fraksi akan membahas masalah pimpinan alat kelengkapan dewan pada Senin 3 November 2014, pukul 14.00 WIB. Sebelum Paripurna digelar, yang didapuk menjadi Ketua DPR adalah Pramono Anung, politisi PDIP yang pada DPR periode lalu menjabat wakil ketua. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat oleh Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Partai Nasdem), dan Dossy Iskandar (Partai Hanura).

Menurut Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, perubahan susunan pimpinan terjadi, karena mereka menginginkan DPR dipimpin oleh perwakilan perempuan. "Susunan (yang lama) nggak dipakai, karena itu spontanitas kawan-kawan saja," ujar Karding di Gedung DPR, Jakarta.

Terkait dicoretnya nama Pramono Anung, politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Pramono ditugaskan untuk melakukan lobi-lobi.

Reaksi Pimpinan DPR Pimpinan DPR yang sah

melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi menyikapi hal itu. Seluruh pimpinan DPR hadir. Yang mereka bicarakan, seluruh agenda DPR, mulai dari rencana minggu depan.

"Dan, evaluasi apa yang sudah DPR lakukan," ujar Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat.

Agus menjelaskan, mulai Senin pekan depan, DPR mulai bekerja dan memanggil mitra kerja dari pemerintahan. Dalam rapat pimpinan nanti, juga akan dibahas mengenai surat yang masuk ke pimpinan DPR. "Kami tidak pernah memikirkan masalah ini (adanya DPR tandingan), karena tidak ada dasar hukumnya, dan mereka tidak bisa bekerja," dia menjelaskan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, tindakan anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat itu telah melanggar undang-undang.

Menurutnya, hal itu ilegal dan inkonstitusional.

"Tidak ada namanya DPR Tandingan. Kalau ada pihakpihak lain (menggelar rapat) sudah pasti ilegal dan inkonstitusional," kata Fadli.

Dia menjelaskan, apabila sudah masuk dalam kategori pelanggaran, maka pihak terkait akan di proses atau menerima sanksi dari Mahkamah Dewan Kehormatan.

Respons Jokowi dan JK Presiden Joko Widodo berharap dualisme di dalam tubuh DPR itu segera diakhiri. Dia minta konflik di lembaga legislatif tersebut, bisa segera berakhir dan diselesaikan oleh anggotanya sendiri.

Menurut Jokowi, alangkah lebih baik apabila para elit di Indonesia bisa akur dan menjaga persatuan dan kesatuan supaya bisa dicontoh oleh rakyat Indonesia.

"Kita ini baik kalau bergabung, kita ini akan lebih baik kalau menjaga persatuan dan kesatuan dan itu akan dicontoh oleh rakyat," kata Jokowi.

Usai ditetapkannya alat kelengkapan dewan, kisruh politik di lingkungan legislatif DPR kian memanas. Bahkan, sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Jokowi - JK menyatakan mosi tidak percaya

atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan munculnya DPR tandingan. Menurut pria yang akrab disapa JK, dalam sistem demokrasi tidak ada model DPR tandingan. Dia berharap, DPR bisa menyelesaikan permasalahannya segera.

"Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK, dikantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2014.

Mantan Ketua Umum Golkar itu mengatakan, perlu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan dualisme di DPR. "Butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi. Itu harus ada. Demokrasi harus begitu," ujarnya.

Selain itu, JK berharap, Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih bisa duduk bersama.

Pertemuan ini penting untuk menyelesaikan dualisme yang saat ini terjadi.

"Ya, tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi.

Pengalaman, saling memberi antara koalisi, agar terjadi harmoni yang baik dari duaduanya. Saya yakin, akan baik," ucapnya.

Dia minta, konflik di lembaga legislatif tersebut bisa segera berakhir dan diselesaikan oleh anggotanya sendiri.

JK menduga, munculnya dualisme di DPR, hanya terkait jabatan pimpinan di alat kelengkapan DPR. Menurutnya, kedua kelompok sama-sama ingin mempunyai posisi.

"Ya, mungkin menyangkut jumlah yang mereka bicarakan," ujarnya.

Menurut JK, dualisme di DPR tidak akan berdampak pada pemerintahan yang saat ini berjalan. "Ya nyaman, nyaman," katanya.

Selain itu, JK berharap, Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih bisa duduk bersama.

Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyelesaikan dualisme yang saat ini terjadi.

"Ya, tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi.

Pengalaman, saling memberi antara koalisi, agar terjadi harmoni yang baik dari duaduanya. Saya yakin akan baik," ujarnya.

Konflik ini muncul usai ditetapkannya alat kelengkapan dewan. Sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Jokowi - JK menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih. vn

PODIUM nusantara

5

Edisi 1 - 15 November 2014

JK Resmi Buka Munas-Konbes NU 2014 Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2014 yang digelar di gedung PBNU, Jakarta, secara resmi dibuka Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk, Sabtu 1 November 2014 pukul 09.50 WIB.

JAKARTA, PODIUM Di atas panggung, JK yang juga Mustasyar PBNU itu didampingi Rais Aam PBNU KH A Mustofa Bisri, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sebelumnya, JK mengapresiasi peran para ulama yang dinilai sukses menjaga keharmonisan bangsa Indonesia yang beragam.

Ia juga mendorong NU tak hanya fokus pada urusan ubudiyah, melainkan juga hal-hal lain, khususnya pemberdayaan ekonomi. “Ini sesuai dengan doa kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Harus ada keseimbangan antar keduanya,” ujarnya.

Munas-Konbes NU 2014 akan berlangsung sampai Ahad (2/11) dan diikuti para utusan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 33 Provinsi di Indonesia. Pada

FUI Serius Bubarkan Tarekat NU di Sumut MEDAN, PODIUM Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara sudah tidak main-main untuk membubarkan tarekat Samaniyah, salah satu aliran tarekat di bawah naungan Jamiyah Ahlit Thariqah AlMutabarah An-Nahdhiyah (Jatman). Thariqah mu’tabarah NU ini terancam dibubarkan dan dilarang ajarannya di daerah Sumut.

Keseriusan rencana tersebut ditandai dengan pelaporan FUI melalui Tim Pembela Muslim (TPM) kepada polisi, bahkan sudah sampai ke tingkat pengadilan dengan tuduhan tindak pidana penistaan agama. Kamis (30/10), memasuki sidang keempat.

Mudir Am Jatman KH Abdul Mu’thy Nurhadi menyayangkan tindakan FUI dan TPM atas dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut yang membawa masalah ini ke ranah hukum. Ia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan hal ini dengan kepala dingin.

Sebagaimana yang diberitakan sejumlah media, FUI menuduh tarekat samaniyah telah menyebarkan ajaran sesat. Dalam hal ini, KH Abdul Mu’thy mengingatkan FUI untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan miring yang dialamtkan

ke tarekat samaniyah.

“Demi lancarnya dakwah Islam dan menjaga ukhuwah Islamiyah, agar diupayakan islah (berdamai) dan tabayyun (klarifikasi) agar tidak meresahkan umat,” katanya Rabu (29/10), dalam sebuah rilis melalui Humas Jatman Sumut, Saifuddin.

Pengurus Jatman lainnya, KH Wahfiuddin juga menyesalkan kejadian ini. Ia menilai dakwaan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas kasus dugaan penistaan agama terhadap pimpinan thariqah Samaniyah tidak tepat.

Menurutnya, hal itu tidak tepat karena tidak ada unsur permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan penghinaan terhadap ajaran agama. “Bila tiap aliran thariqah di NU dapat diberi Fatwa menyimpang dari ajaran Islam dan bisa dituduh dengan pasal penistaan agama, hal ini

bisa merembet kepada aliran tarekat lainnya di NU yang berjumlah puluhan aliran bisa terancam dibubarkan,” katanya.

DR KH Ali M Abdillah, salah satu pengurus Jatman juga menambahkan, Jatman didirikan ulama tarekat NU sebagai wadah silaturahim aliran thariqah mu’tabaroh yang berkembang di Indonesia. Landasannya jelas AlQuran, hadist, ijma dan qiyas.

Menurutnya, NU telah meneliti serta mengkaji berdasarkan telaah yang dilakukan Jatman, terdapat kurang lebih 43 aliran tarekat yang memiliki kriteria mu’tabarah baik yang berkembang di dunia Islam maupun di Indonesia.

“Tarekat Samaniyah merupakan salah satu dari aliran tarekat yang berada dalam wadah organisasi badan otonom Nahdlatul Ulama Jatman,” katanya.

“Kasus yang berkembang di dalam tarekat Samaniyah merupakan masalah internal, biarlah diserahkan NU, dan diharapkan FUI, TPM, MUI, serta ormas Islam lainnya tidak mencampuri urusan internal ini,” ujarnya. “Jangan mengancam menghentikan apalagi membubarkan aliran tarekot di NU, mari kita jaga ketenangan dan kerukunan Ummat apalagi sesame muslim,” pungkasnya. (nuol)

forum tertinggi setelah Muktamar NU ini, musyawarin akan menyoroti berbagai isu keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan, hingga internal organisasi.

Pembagian komisi MunasKonbes tahun ini tergolong lebih ramping dibanding MunasKonbes NU 2012 di Cirebon, Jawa Barat. Musyawirin dibagi dalam tiga komisi, yakni komisi bahtsul masail, komisi organisasi, dan komisi rekomendasi.

Komisi bahtsul masail akan menyoroti persoalan konsep Ahlul Halli wal Aqdi, hukum aborsi kedaruratan medis dan hamil akibat perkosaan, kode Etik penyiaran agama, serta negara dalam pandangan Aswaja.

Sementara komisi organisasi selain meninjau AD/ART NU, juga membahas sistem baru rekrutmen ketua umum dan rais aam di NU. (nuol)

PBNU Terima Masukan dari Pengurus Wilayah JAKARTA, PODIUM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima sejumlah usulan dan pendapat dari beberapa Pengurus Wilayah NU (PWNU), Jumat (31/10), menjelang hari pertama Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2014.

Masukan-masukan tersebut mencuat dalam forum malam penyambutan peserta MunasKonbes Nu 2014 di ruang utama Masjid an-Nahdlah di lantai dasar gedung PBNU, Jakarta, usai Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memaparkan beberapa capaian pihaknya selama memimpin organisasi NU. PWNU Jawa Tengah, misalnya, mengharap PBNU dapat menindaklanjuti program pembuatan kartu tanda anggota NU (Kartanu) yang berjalan cukup sukses di Jawa Timur. Pembuatan Kartanu perlu dilakukan secara terpusat dan nasional.

“Kami dari PWNU Jawa Tengah siap menindaklanjuti,” kata Muhammad Arja Imron, Sekretaris PWNU Jateng setelah mendengar paparan program Kartanu PWNU Jatim, termasuk e-Kartanu, berikut fungsi dan manfaatnya.

Menurutnya, hal ini berangkat dari keprihatinan gencarnya gerakan dakwah anti-Aswaja dan NKRI di akar rumput. (nuol)

PODIUM Public

6

Edisi 1 - 15 November 2014

Pelayanan PDAM Tirtanadi Lampu Merah Catatan: Dr Farid Wajdi SH MHum Secara kuantitas dan kontuinitas air lebih banyak mecatnya daripada mengalirnya.

Banyak konsumen menerima pelayanan air yang cuma menetes.

Intinya, selain tak layak konsumsi, airnya juga tidak bersih. Dalam posisi ini pelayanan PDAM Tirtanadi sudah ‘lampu merah’.

Pelayanan kepada konsumen seperti terbengkalai. Tidak ada ditemukan usaha maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan.

Diduga minimal 40 persen konsumen menyatakan ketidakpuasannya terhadap layanan yang diberikan PDAM Tirtanadi Seperti, kualitas air PDAM yang sering keruh.

Padahal air PAM harusnya jernih dan bersih.

Mestinya belajar dari pelbagai keluhan yang disampaikan masyarakat, pengelola PDAM segera menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memperaiki pelayanan. Ketersediaan air yang layak sangat penting, lagi pula tagihan PDAM dibayar setiap bulannya.

Pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

Memang banyak masalah yang melilit perusahaan air minum di Indonesia. Masalah yang cukup krusial meliputi penyediaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan air minum. Rendahnya cakupan pelayanan tersebut secara operasional merupakan refleksi dari pengelolaan yang kurang efisien atau kurangnya pendanaan (permodalan) untuk pengembangan sistem yang ada.

Perbaiki Manajemen Cuma memang inti masalah PDAM pada umumnya menyangkut masalah manajemen, mulai dari personalia yang tidak dapat kepercayaan penuh dan intervensi politik.

Eksesnya adalah manajemen pengelolaan yang tidak bagus. Lagi pula PDAM Tirtanadi bermasalah dari segi struktur direksi dan dewan pengawas. Bahkan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi sudah lama dibiarkan kosong.

Karena yang diurus terkait masalah air minum, dan itu merupkan kebutuhan dasar, maka masalah air minum perlu ditempatkan dalam prioritas tinggi.

Ke depan langkah penyehatan PDAM oleh para pemangku kepentingan harus diikuti dengan perbaikan manajemen dan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah dan DPRD. Tanpa ada kemauan itu maka perbaikan dari manajemen PDAM maupun pemda/DPRD, maka itu merupakan pekerjaan yang sia-sia.

Perlu senantiasa upaya peningkatan pelayanan di bidang air bersih kepada masyarakat saat ini sebab terlihat masih kurang. Bahkan dari segi persentase jumlah penduduk yang terlayani terlihat semakin menurun. Karena pertambahan penduduk tidak sebanding dengan pertambahan cakupan pelayanan.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan ini yaitu dengan memperbaiki kinerja PDAM baik perbaikan dibidang manajemen maupun keuangan.

Selain pelayanan PLN, ternyata pelayanan PDAM dinilai makin buruk. Hal ini merujuk pada seringnya listrik byar pet dan kualitas air PDAM yang semakin parah. Banyak warga mengeluhkan kualitas, kuantitas dan kontuinitas pelayanan PDAM. Secara kualitas air semakin buruk.

Airnya keruh bercampur tanah, jangankan untuk minum, untuk mandi juga tidak layak.

Untuk mempercepat perbaikan kinerja direksi dan karyawan PDAM, tiga prinsip yang harus dijaga dan diperkuat adalah komitmen, kejujuran dan transparansi. Apabila kinerja membaik, maka PDAM diharapkan dapat secara mandiri meningkatkan kondisi keuangan, kualitas dan cakupan pelayanan air minum secara berkesinambungan.

(Direktur LAPK)

PODIUM Langkat

7

Edisi 1 - 15 November 2014

H.Jabarsyah YR

Sejarawan Jangan Menjual Sejarah Langkat SECANGGANG, PODIUM Penetapan17 Januari sebagai hari jadi Kabupaten Langkat dilakukan melalui seminar yang berlangsung di Stabat, 20 - 24 Juli 1994. Seminar terselenggara hasil kerja sama Pemkab Langkat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Tim Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU melalui penelitian kepustakaan dan study lapangan.

Beberapa buku sejarah yang dirujuk dalam seminar tersebut Mission To The East Coast Of Sumatra in 1823, John Anderson, Sumatera Utara di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, jilid II, Fakultas Sastra USU, Koeli Kontrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya, Waspada, 1977 dan Sari Sejarah Serdang, Tengku Lukman Sinar serta tulisan pendiri Harian Waspada H Mohammad Said dalam bukunya “Aceh Sepanjang Abad”.

Dari hasil seminar tersebut maka ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan persetujuan Gubsu, lahirlah Perda No. 11 Tahun 1995 dan diundangkan dalam lembaran daerah, 20 Mei 1996, maka untuk pertama kalinya Hari Jadi ke 247 Kabupaten Langkat diperingati dalam sidang paripurna DPRD Langkat di Stabat, 17 Januari 1997.

Berkaitan dengan ‘kecelakaan sejarah’ penetapan Hari Jadi Kabupaten Langkat yang memalukan dan memilukan kalangan masyarakat dan generasi muda Langkat dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, PODIUM menjumpai dan mewawancarai H Jabarsyah YR tokoh masyarakat pesisir Langkat di Paluh Mutiara Desa Secanggang Kec.Secanggang, Langkat,Sabtu, 18 Okt yang lalu.

Menurut H.Jabarsyah ‘kecelakaan sejarah Hari Jadi Kab.Langkat’ harus segera diluruskan, dan semua pihak yang terlibat dalam seminar di tahun 1994 harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada masyarakat Langkat. Kekeliruan menetapan tanggal 17 Januari sebagai hari Jadi Kabupaten Langkat sudah saatnya diluruskan.Semua orang sudah tahu dan berdasakan dokumen yang ada, berdirinya Kabupaten Langkat setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 dan di awal kemerdekaan RI Kabupaten Langkat berbentuk keresidenan.

Jika berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1956 secara administrativ Kabupaten Langkat menjadi daerah otonomi tingkat dua dengan kepala daerahnya Bupati bekedudukan di Binjai. Jika berdasarkan UU No. 7 usia Kabupaten Langkat baru 57 tahun dan jika berdasarkan PP Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Kota Binjai

”Pertemuan PODIUM dengan H. Jabarsyah berlangsung dari jam.21.00 WIB dan berakhir menjelang masuknya waktu subuh membahas banyak hal, termasuk juga membahas masalah dr.Indra SalahuddinM.Kes MM yang mengaku anak Secanggang tapi tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kec. Secanggang.”

ke Stabat, usia Kab. Langkat pada tahun 2014 baru 22 tahun.

Lebih lanjut menurut H.Jabarsyah yang akrab dipanggil Abah Jabar, Pemkab Langkat semestinya tidak merayakan Hari Jadi Langkat pada tanggal.17 Januari, berdasarkan hasil seminar 20-24 Juli 1994 di Stabat. Karena tanggal itu gawean masyarakat Langkat untuk merayakannya.

Kalaupun Pemkab Langkat ingin berpartisifasi dan merayakan Hari Jadi Langkat pada tanggal 17 Januari setiap tahunnya ‘tidak ada masalah’, tetapi Pemkab Langkat dan DPRD Langkat harus segera menentukan hari jadi Kab.Langkat yang sebenarnya berdasarkan dokumen sejarah yang ada.

Ketika beliau diberitahu, PODIUM bersama beberapa LSM yang ada di Langkat dan Jakarta serta Tokoh masyarakat Langkat se Jabodetabek berencana untuk meluruskan Hari Jadi Kab. Langkat sepontan beliau menjawab. “Sangatlah bijak, karena . meluruskan hasil seminar yang diduga salah dan keliru bila perlu dilakukan dengan seminar, atau dengan melalui sidang paripurna DPRD Langkat. Dan Saya pernah berpesan pada kawan-kawan di Langkat dan Jakarta, jangan sampai masalah hari jadi

Kab.Langkat dibawa keranah hukum (PTUNred). Untuk meluruskannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku harus melibat kan banyak unsur, karena hari jadi Kabupaten Langkat telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan persetujuan Gubsu dan lahirlah Perda No. 11 Tahun 1995 dan diundangkan dalam lembaran daerah, 20 Mei 1996.

Saya minta Perda hasil seminar tahun 1994 ini harus dibatalkan melalui mekanisme yang ada dan jangan melalui jalur hukum ‘bertambah malu kita’ ditonton dan diketahui orang kebodohan kita di Langkat ini.

Kedatangan PODIUM kelokasi pertambakan di ‘Paluh Mutiara’ (nama pemberian Bachtiar Chamsah ketika berkunjung kesana-red) diluar dugaan H.Jabarsyah. Karena bersilaturahmi dimalam hari kelokasi usaha dan kerja, adalah diluar kebiasan orang melayu katanya pada kami.

Kedatangan PODIUM diluar kelajiman. Sebab bisa berjumpa dan berbincang-bincang dengan Abah Jabar Tokoh masyarakat pesisir ini bukanlah suatu hal yang mudah. ”Pertemuan yang berlangsung dari jam.21.00 WIB dan berakhir menjelang masuknya waktu subuh tersebut membahas banyak hal, termasuk juga membahas masalah dr.Indra Salahuddin yang mengaku orang Secanggang tapi tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kec. Secanggang”.

Dalam pertemuan penuh keakraban itu Abah Jabar mengatakan, ‘Jangan ada secuilpun Sejarah Langkat dan Kab.Langkat yang dihilangkan atau disembunyikan oleh sejarawan’ untuk kepentingan pribadnyai ataupun kepentingan penguasa.

Sebagaimana kita ketahui bersama ‘Sejarah Kesultanan Langkat sampai saat ini penuh dengan misteri’ jangan lagi ditambah pula dengan upaya pengaburan Sejarah Hari Jadi Kab.Langkat, . Tugas mulia dari para sejarawan adalah untuk mengungkapkan misteri sejarah agar diketahui generasi saat ini dan generasi mendatang. Sejarah jangan dimanipulasi dan menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi semata-mata ujarnya. Silakan tulis sejarah tapi royalty dari penjualan buku sejarah bagi keluarga dari pelaku sejarah seperti T. Amir Hamzah haruslah diberikan pada ahli warisnya yang masih hidup. (tsunami).

8

Edisi 1 - 15 November 2014

PODIUM Langkat

TS dan Relawan Hadiri Syukuran H Saleh Bangun

Drs. H. Sarikat Bangun

LANGKAT, PODIUM ” Saya menjadi anggota dewan bukan untuk memperkaya diri sendiri melainkan bekerja untuk mensejahterakan rakyat.

Amanah yang telah diberikan rakyat akan saya jalankan dan tidak akan saya sia-siakan.”

Kata H.Saleh Bangun dalam sambutannya selaku tuan rumah.

Ratusan Relawan dan Tim Sukses (TS) caleg Partai Demokrat Kota Binjai dan Langkat berkumpul di rumah kediaman pribadi H. Saleh Bangun di Binjai Utara, Minggu (26/ 10). Relawan dan TS yang hadir terlihat saling menyapa, berbagi rasa dan

MS Limbong foto bersama T. Muhri Fauzi Hafiz,MA

pengalaman semasa menjadi relawan serta TS masing-masing caleg yang berkompetisi pada pileg 9 April 2014 lalu.

Menurut H. Saleh Bangun.”Silaturahmi keluarga besar kami bersama tim relawan dan TS merupakan ungkapan terima kasih keluarga kami dalam upaya mempererat tali persaudaraan diantara sesama kader Demokrat. Semoga yang hadir di sini menjaga hubungan baik ini, sebab tanpa ada hubungan baik dan dukungan dari Bapak/ Ibu saudara, saudari dan adik-adik sekalian, serta ridho dari Allah SWT tidak mungkin saya dapat duduk kembali sebagai wakil rakyat. Meskipun kedudukan saya bukan lagi sebagai Ketua DPRD Propinsi Sumut, karena pada pileg 9 April 2014 kemarin suara partai kita ‘ demokrat’ jatuh merosot sehingga tidak lagi bisa mendudukkan kadernya sebagai ketua DPRD Sumut, namun saya masih diberi amanah dan kepercayaan oleh partai untuk menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Prov.Sumut ujarnya.

Lebih lanjut H. Saleh Bangun mengatakan,” Saya menjadi anggota dewan bukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun keluarganya, melainkan bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Amanah yang telah diberikan rakyat akan saya jalankan dan tidak akan saya sia-siakan” katanya dalam sambutan selaku tuan rumah.

Sementara itu di atas panggung yang sama H. Rudi Hartono Bangun yang terpilih

menjadi anggota DPR RI dari dapil Sumut III mengucapkan terima kasih kepada seluruh TS dan Relawan yang telah berjuang menghantarkannya sebagai anggota DPR RI. “Kalau rakyat tidak memilih kami mana mungkin saya bisa duduk menjadi anggota dewan, semuanya ini adalah atas peran dari Bapak, Ibu, Saudara dan Sahabat dilapangan katanya.

Sebelumnya H. Sarikat Bangun mewakili undangan yang hadir mengucapkan selamat terpilihnya kembali Bapak H. Saleh Bangun sebagai anggota DPRD Sumut dan juga keluarga beliau yang duduk menjadi anggota dewan priode 2014-2019, baik itu di DPRD Kota Binjai, Kab.Langkat, Prov.Sumut dan di DPR RI. Disela-sela acara MS.Limbong Ketua TS 10 Center Kel.Hinai Kiri Kecamatan Secanggang mengatakan, acara ini bisa juga disebut untuk pencairan emosi caleg-caleg yang gagal dengan yang caleg berhasil duduk di DPRD. Acara yang digagas oleh Bapak H. Saleh Bangun sangat bagus dan tepat, kita pantas memberikan apresiasi pada beliau dan keluarganya dalam hal ini. Semoga momen seperti ini bisa dibudayakan oleh politisi dan birokrat yang sudah meraih tujuannya, sehingga terbina silaturahmi dengan rakyat pemilih, relawan dan Tim Suksesnya. Dan tidak terkesan seperti “kalian sudah dibayar ataupun habis manis sepah dibuang” seperti yang selalu kita dengar selama ini ujarnya.

GALERI Langkat

9

Edisi 1 - 15 November 2014

10

Edisi 16 - 31 Oktober 2014

PODIUM Langkat

Langkat Dalam Lintasan Sejarah Nama Langkat diambil dari sebuah pohon yakni pohon Langkat. Pohon ini dulu banyak tumbuh di sekitar pinggiran sungai. Jenis Pohon ini sekarang sudah langka kalaupun ada tumbuh di hutan-hutan pedalaman daerah Langkat. Pohon Langkat menyerupai pohon langsat tapi rasanya pahit dan kelat.

Pendiri Kerajaan Langkat yang dikenal dalam sejarah adalah Raja Kahar pada pertenghan abag ke-18. Raja Kahar Lahir tahun 1573-1750.

Penjelasan T. Lukman Sinar bahwa Raja Kahar ketika mendirikan Kerajaan Langkat di Kota Dalam Kecamatan Hinai, usianya sudah cukup tua kira-kira 77 tahun, jadi diperkirakan Raja Kahar hanya sebentar saja menjadi penguasa di Langkat.

Sejak Saat itu nama Kerajaan Langkat mulai terdengar walaupun daerah kekuasaannya masih belum begitu luas dan pusat pemerintahan masih berpindahpindah. Barulah setelah Sultan Musa berkuasa maka pusat kekuasaan resmi berada di kota Tanjung Pura. Beliau secara damai meluaskan wilayah kekuasaannya mulai berbatasan Aceh Tamiang sampai ke kawasan Binjai dan Bahorok.

Berikut ini raja-raja Kesultanan Langkat 1. 1568-1580 Panglima Dewa Shahdan 2. 1580-1612 Panglima Dewa Sakti, anak raja sebelumnya 3. 1612-1673 Raja Kahar bin panglima Dewa Sakti 4. 1673-1750 Bendahara raja Badiuzzaman bin raja Kahar 5. 1750-1818 Raja Kejuruan Hitam (Tuah Hitam ) bin Bendahara Raja Badiuzzaman 6. 1818-1840 Raja Ahmad bin Raja Indra Bungsu 7. 1840-1893 Tuanku Sultan Haji Musa Al Khalid alMahadiah Muazzam Shah bin Raja Ahmad 8. 1893-1927 Tuanku Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmatshah bin Sultan Haji Musa 9. 1927-1948 Tuanku Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah bin Sultan Abdul Aziz 10. 1948-1990 Tengku Atha’ar bin Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah 11. 1990-1999 Tengku Mustafa Kamal Pasha bin Sulatan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Shah 12. 1999-2001 Tengkur Dr. Hermansyah bin Tengku Kamil 13. 2001-2003 Tuanku Sultan Iskandar Hilali Abdul Jalik Rahmat Shah al0Haj bin Tengku Muras cucu Sulatan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah 2003 - sampai sekarang Tuanku Sultan Azwar Abdul Jalil Rahmat Shah al- Haj bin Tengku Maimun cucu sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rhmat Shah Kesultanan Langkat termasuk kerajaan yang makmur, ini terlihat dari bangunan-bangunan yang didirikan pada masa jaya kerajaan ini seperti istana-istana yang megah, masjid Azizi dan lembaga pendidikan Islam dan sebagainya. Sumber kakayaan kesultanan Langkat terutama dari hasil pertanian, pajak perkebunan asing (Deli Maaschappij) yang sekarang menjadi PT. PN. Kekayaan Kesultanan Langkat turut dinikmati oleh rakyatnya, ini dibuktikan setiap tahun sultan mengeluarkan zakat dan bersedekah kepada rakyat dengan mengundang rakyat datang ke masjid atau ke istana pada malam 27 Ramadhan. Kepada mereka diberikan uang sebesar f 2,50 per orang.

Dimasa itu uang sebanyak itu dapat membeli beras 50 kati serta memberikan bantuan-bantuan lainnya seperti minyak lampu yang dipergunakan untuk lampu penerangan di bulan Ramadhan.

Diibawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.

Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 kepala Luhak: 1. Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu : * Kejuruan Selesai * Kejuruan Bahorok * Kejuruan Sei Bingai * Distrik Kwala * Distrik Salapian 2. Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu : * Kejuruan Stabat * Kejuruan Bingei * Distrik Secanggang * Distrik Padang Tualang * Distrik Cempa * Distrik Pantai Cermin 3. Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik. * Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji * Distrik Pulau Kampai * Distrik Sei Lepan Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.

Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat.

Masa Kemerdekaan Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.

Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.

Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.

Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 kewedanan yaitu : 1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai 2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura 3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.

Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.

Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh: 1. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974 2. HM. Iscad Idris 1974 – 1979 3. R. Mulyadi 1979 – 1984 4. H. Marzuki Erman 1984 – 1989 5. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994 6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998 7. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999 8. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2008 9. Drs. H. A. Yunus Saragih, MM : 2008 - 2009 10. Ngogesa Sitepu : 2009 s/d 2018 sekarang (dua priode) Saat ini Kab. Langkat memiliki jumlah kecamatan 23, jumlah Desa+ kelurahan 277, luas wilayah 6.262 Km2 dan Jumlah penduduk 1.210.776. (Sumber BPS 2013, DKCS 2013 dan dari berbagai sumber yang lainnya/P.05)

Parlementaria

11

Edisi 1 - 15 November 2014

DPRD Langkat Tetapkan Calon Pimpinan Definitif LANGKAT (PODIUM) DPRD Langkat menggelar sidang paripurna dalam agenda utama penetapan calon pimpinan definitif dan pembentukan Fraksi-fraksi serta anggotanya, berjalan tertip dan lancar diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat Stabat, Rabu (29/10).

Dari masing-masing ParPol mayoritas pemenang pemilu 2014 mengajukan usul calon pimpinan definitif DPRD Langkat diantaranya yaitu : dari Partai Golkar mengusulkan Terbit Rencana Perangin-angin SE, sebagai ketua DPRD Langkat. Dari Partai Demokrat Sdr.H.Sapta Bangun SE, Sebagai wakil ketua.

Dari PDIP Sdr. Ralin Sinulingga SE, sebagai wakil ketua. Dan dari Partai Gerindra Sdr. Donny Setha ST, sebagai wakil ketua.

Kabag Hukum sekretariat DPRD Kabupaten Langkat Drs.H.Zurwansyah SH, saat

dikonfirmasikan diruang kerjanya membenarkan, ia menyebutkan bahwa ada empat nama yang diusulkan dari masingmasing partainya untuk menjadi pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Langkat, dan berkas-berkas pengusulan atas nama mereka tersebut untuk proses selanjutnya segera dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk mendapatkan pengesahan dengan SK Gubsu, ujar H.Zurwansyan yang berprawakan mudah senyum dan dermawan itu.

Sementara itu DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 telah membentuk tujuh Fraksi yaitu : Fraksi Partai Golkar yang beranggotakan, Terbit Rencana Peranginangin SE, sebagai Penasehat. Surialam SE, Ketua. M.Syahrul S.Sos, Wakil Ketua. Edi Bahagia, Sekretaris. Dan Raja Kamsah Sitepu, Sarno SE, Pujianto SE, Paino, Drs.Johanes Sitepu, Ir.H.Munhasyar S.Pd, serta H.Ibrahim Azmi, masing-masing anggota.

Fraksi Partai Demokrat beranggotakan, H.Sapta Bangun SE, sebagai Penasehat.

H.Faisal Haq, Ketua. Jiman Tarigan ST, Wakil Ketua. Ade Khairina Syahputri SE, Sekretaris.

Dan Drs.H.Sarikat Bangun, Marwan Sinarta Purba, Agus Salim, serta Siti Nurhayati S.Ag, masing-masing anggota.

Fraksi PDIP beranggotakan, Ralin Sinulingga SE, sebagai Penasehat. Kirana Sitepu, Ketua. Romelta Ginting SE, Wakil Ketua. Jumari S, Sekretaris. Joni Sitepu, Bendahara, dan Suwanto, anggota.

Fraksi Gerindra beranggotakan, Azman, Ketua. Suri Darma Ginting SP, Wakil Ketua.

Yusri Handoko, Sekretaris. Dan H.Rahmanuddin Rangkuti SH, MKn, Donny Setha ST, masing-masing anggota.

Fraksi Nasdem beranggotakan, H.Ajai Ismail SE, Ketua. Ibrahim, Sekretaris.

Makmur Ginting SE, Bendahara. Dan Muhammad Sopian, anggota.

Fraksi Bintang sejahtra Persatuan Nasional, beranggotakan, Syafrizal Helmi, Ketua.

Makhruf Ritonga SE, Wakil Ketua. Nurul Azhar Lubis SH, Sekretaris. Dan M. Bahri SH, Amir Husin S.Ag.MIS. Sucipto, Ir.Antoni, Risna Lela Sari SE, Fatimah S.Si, Syahrial Effendi Simanjuntak, H.Arba’i Fauzan SPd, masing-masing anggota.

Fraksi Hati Nurani Bangsa beranggotakan, Sukirin SE, Ketua. Syamsul S.Ag, Wakil Ketua. Riska Purnawan ST, Sekretaris. Dan Arifuddin, serta Agustinus Riza Kaban SE, masing-masing anggota.

Bupati Langkat dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati H.Sulistianto mengungkapkan bahwa saya yakin dengan komposisi pimpinan DPRD yang baru saja ditetapkan, serta susunan pimpinan dan anggota fraksi-fraksi DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 ini, akan memberikan warna dan motivasi baru tersendiri terhadap anggota DPRD Langkat, terutama dalam merespon aspirasi masyarakat yang terakumulasi dalam bentuk masukanmasukan dari kunjungan kerja seluruh pimpinan dan anggota DPRD ke 23 Kecamatan dalam masa reses beberapa waktu yang akan datang, ucapnya. (P.03)

KETUK P AL U. Ketua DPRD Langkat Terbit PAL ALU Rencana Perangin-angin SE. tampak sedang mengetuk palu tanda disahkannya penetapan calon pimpinan definitif DPRD Langkat masa bakti 2014-2019.

Peringatan Sumpah Pemuda di Langkat Penuh Hidmat LANGKAT, PODIUM

Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 86 di Kabupaten Langkat tahun 2014 berlangsung dengan hidmat dan merian, bertindak sebagai pembina upacara Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, dilapangan Alun-alun T.Amir Hamzah Stabat, Selasa (28/10).

Pada upacara tersebut Bupati H.Ngogesa Sitepu SH, membacakan pidato tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nachrawi, bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 86 tahun 2014 ini mengangkat tema “ Bangun Solidaritas Pemuda Maju dan Berkelanjutan”. Yang bermakna pesan agar para pemuda dapat memainkan perannya secara optimal demi kemajuan bangsa.

Dalam memasuki era komunitas Asean 2015 para pemuda harus mempersiapkan diri khususnya mentalitas para pemuda harus terus dibangun agar menjadi pemuda yang unggul, berkarakter berkapasitas dan berdaya saing, pesannya.

Usai upacara Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin angin SE, dan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, beserta para Muspida memberikan sertifikat penghargaan kepada sejumlah tokoh pemuda dari berbagai macam bidang dan propesi, diantaranya adalah : Drs.Syahrizal MZ (Pemersatu Pemuda).

H.Imam Fauzi Hasibuan (Pemerhati Budaya). Drs.Juliadi,MM (Penggerak Pembangunan Ekonomi Kewirausahaan). Edi Syahputra MA (Penggiat Pendidikan Berbasis Keagamaan). Sukami SE (Penggiat Informasi Tekhnologi). Susi Herlina (Tokoh Pendidikan Wanita). Zulkifli Lubis (Penggerak Pertanian). Pujianto SE (Penggerak Perkebunan Tebu Rakyat). Drs. Agus Triwindu Jaya (Pemerhati Kepemudaan Berbasis Keagamaan). Dan Azhar Kasim (Penggiat Lingkungan Pasir).

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemenangpemenang program pemilihan pemuda pelopor tingkat Kabupaten Langkat diantaranya kepada Maulana Akbar S, Aswad Sajali dan Hidayat Syahputra serta Juli Astuti. (P03)

12

Edisi 1 - 15 November 2014

PODIUM Sumut

Proposal Permohonan Bantuan Sudah Dikabulkan

Perahu Boat Belum Juga Diterima “Sementara Tonel, sang pembuat sampan perahu boat bantuan tersebut ,saat PODIUM datang ketempat kediamanya sepekan yang lalu mendapat keterangan dari tetangga sebelah rumahnya “Dia sudah lari malam hampir sebulan lamanya bang !

TANJUNGPURA, PODIUM Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Langkat kembali membuat ulah sehingga menimbulkan tanda tanya Kelompok Nelayan Lintas Bahari di Dusun Bagan Udang Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura. Padahal proposal sudah disetujui bahkah sudah dianggarkan dalam Dana Dak APBD tahun 2013, tapi bantuan tak kunjung di terima.

Informasi yang dihimpun kru PODIUM dilapangan dari masyarakat setempat yang enggan menyebutkan namanya mengatakan.” Kasus ini berawal pada 18 Februari 2012 masyarakat nelayan tergabung dalam Kelompok Nelayan Lintas Bahari di Dusun Bagan Udang Desa Pematang Cengal, Tanjung Pura Langkat diketahui Abdullah, mengirim proposal bantuan sampan dan alat tangkap ke Diskanla Langkat. Proposal tersebut langsung diterima Kadiskanla Langkat Ir Ali Mukti di ruang kerjanya. Namun setelah satu tahun menungu proposal tersebut tidak ada jawaban. Kelompok nelayan pun menanyakan kembali perkembangan proposal. ternyata dari keterangan salah seorang pejabat di Diskanla Langkat, proposal tersebut hilang. Kelompok nelayan pun diminta

membuat proposal yang baru Pada Tanggal 4 Maret 2013 Ketua Kelompok Nelayan mengantar proposal yang diminta ke Diskanla Langkat. Kemudian pada 22 Januari 2013, Ketua Kelompok Nelayan Lintas Bahari, Abdullah dipangil salah seorang pejabat struktural Diskanla Langkat di ruang kerjanya. Pejabat tersebut mengatakan permohonan Kelompok Nelayan Lintas Bahari dikabulkan. Dan setelah memenuhi proses administrasi maka Sub memberi Surat Pengambilan I Unit Kapal Perikanan lengkap 26 kaki komplit dengan

Pangdam I/BB Terima Audensi DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia MEDAN, PODIUM Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Winston P. Simanjutak, S.I.P., M.Si. menerima Audiensi DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lantai IV Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7.5 Medan, Jumat (31/ 10).

Ketua Umum DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia Robert Hutahaen, SH menyampaikan tujuan audiensi ke Makodam I/BB bermaksud untuk bersilaturahmi dengan Pangdam I/BB beserta Staf Kodam I/BB dan memperkenalkan susunan kepengurusan sekaligus menyampaikan dalam rangka memperingati HUT Ke-3 Kesatuan Bangso Batak Sedunia akan menyelenggarakan kegiatan pesta seni budaya yang bertujuan untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa termasuk budaya batak dan memohon bimbingan dan arahannya demi kelancaran kegiatan pesta seni budaya pada HUT Ke-3 DPD Kesatuan Bangso Batak Sedunia.

Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Winston P. Simanjutak, S.I.P., M.Si. mengatakan merasa senang dan dapat saling mengenal dengan kunjungan DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia ke Makodam I/BB. Indonesia terdiri dari berbagai aneka ragam suku, agama, ras, semua dalam bingkai kebhinekaan,

sehingga tidak akan bisa hidup rukun apabila salah satu suku tidak hidup rukun dan kalau ada kerukunan pasti ada kedamaian serta kalau ada perdamaian pasti ada kesejahteraan. Lebih lanjut Pangdam I/BB mengatakan kami akan hadir dalam kegiatan pesta seni budaya pada HUT Ke-3 DPP Kesatuan Bangso Batak Sedunia. Selanjutnya Pangdam I/ BB mengharapkan agar dapat meningkatkan hubungan silaturahmi yang telah terjalin serta dapat mendukung dan bersinergi.

Hadir dalam kunker tersebut Staf Ahli Pangdam I/BB Bidang Sishanneg Kolonel Inf Yusua Ginting, S.Ip., Aster Kasdam I/ BB Kolonel Kav Bambang Supardi., S.IP.,MM, Kabintaldam I/BB Kolonel Kav Halilintar, S.H, Kapendam I/BB Kolonel Inf Samuel P. Hehakaya, S.E, Ketua Harian Drs. Z. Sitanggang, MA, Wakil Ketua Panitia Ir. Felix Simbolon, Sekretaris Panitia Endi M. Dalimunthe, M.PdI beserta anggota Arnold Simanjuntak, Jhonlys Purba, Krisman Hutahaean, SH, Memer Br Siregar, Sofar Panjaitan. (P.03)

mesin Dongfeng 23 PK. Surat tersebut bernomor : 024-25/DKP-LKT/I/2013 ditandatanggani langsung oleh Ir Ali Mukti Siregar selaku Kadiskanla Langkat. Surat yang diberikan kepada Ketua Kelompok Nelayan Lintas Bahari itu ditujukan kepada Tonel sebagai tukang pembuat sampan perahu yang beralamat di Desa Pematang Cengal Barat Kecamatan Tanjung Pura. Pada 23 Januari 2013 surat tersebut dibawa Abdullah ke Tonel untuk mengambil kapal yang dimaksud. Namun pada saat itu Tonel mengatakan bahwa unit kapalnya belum siap dan dimohon bersabar dalam 20 hari lagi.

Namun hingga 20 hari selanjutnya, kapal yang dimaksud juga belum ada. hingga hari ini sampan perahu boat bantuan belum diterima Kelompok Nelayan Lintas Bahari.

Subianto pejabat struktural tersebut selaku kabit kelautan dan perikanan diskanla langkat yang dikonfirmasi PODIUM saat berada dalam ruangan bendahara Diskanla langkat,jum’at (19/9) terkesan mengelak memberi komentar. Bahkan dirinya mengaku tak mengetahui persoalan tersebut dan membuang permasalahan ke kadis,”Tanya saja langsung pak kadis ujarnya.

Sementara Tonel, sang pembuat sampan perahu boat bantuan tersebut ,saat PODIUM datang ketempat kediamanya sepekan yang lalu mendapat keterangan dari tetangga sebelah rumahnya. “Dia sudah lari malam hampir sebulan lamanya bang !.

Dari salah seorang warga di sana kru PODIUM mendapat informasi bahwa ,perahu untuk kelompok Nelayan Lintas Bahari dibeli dari salah satu pembuat sampan tidak jauh dari rumah Tonel,dengan harga 17 juta sedangkan anggaran perunitnya 25 juta x 20 jumlahnya Rp.500 juta dari anggaran dak APBD langkat tahun 2013.

Ketika kru media ini menghubungi Sahrial( Pihak yang menjual perahu boat ) melalui hand phone seluler sepekan yang lalu. Ia mengatakan ,uangnya baru di kasih 7 juta, sisanya belum dilunasi bang, jadi perahu boatnya belum bisa aku kasi,akukan perlu modal.”Ujarnya.

Begitu juga dengan Kadiskanla Langkat Ali Mukti yang dikonfirmasi via seluler ke nomornya 085206000XXX, 081219201XXX, 081262523XXX, tidak menanggapi sambungan telepon dan pesan yang dikirim. (Hermansyah)

PODIUM Sumut

13

Edisi 1 - 15 November 2014

Proyek Jalan di Secanggang Bukan Jatah Oknum KPK LANGKAT, PODIUM Menurut sumber PODIUM yang sangat layak dipercaya oknum Kadis PU. Kab. Langkat Ir. Bambang Irawadi terlihat kaget dan sangat gusar ketika saya tanyakan mengenai isu dan rumor tentang jatah orang Jakarta tersebut kata sumber pada PODIUM. Banyaknya paket proyek yang dikerjakan PT.SMJ di Dinas PU Langkat memang menjadi gunjingan kontraktor lokal baik dari Langkat dan Binjai maupun dari Medan (Prov.Sumut-red), mungkin itulah penyebab beredarnya isu dan rumor tak sedap ‘tentang jatah proyek untuk orang Jakarta’. Bisa saja isu dan rumor tersebut memang sengaja dihembuskan oleh kalangan dari Dinas PU Langkat sendiri untuk menakuti kontraktor lokal lanjut sumber PODIUM di Binjai belum lama ini.

Berkaitan berita PODIUM Edisi 16-31 Oktober yang lalu “Proyek Pemeliharaan Jalan Yang Dipindahkan” Tim PODIUM DI Jakarta mencari tahu tentang kebenaran alamat PT.SMJ di kawasan Jalan HR.Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan menurut

Pengerjaan proyek jalan dari Desa Secanggang ke Sepucung di Kec. Secanggang sepanjang 2600 m x 4 m tahun anggaran 2013 dengan nilai proyek 3.910.000.000 yang dikerjakan PT. SMJ beralamat di Jalan HR Rasuna Said Blok XI Kav. 1 dan 2 Jakarta Selatan yang dikaitkan dengan isu ‘jatah proyek orang Jakarta’ masih terus bergulir di Langkat. laporan yang diterima redaksi, memang benar adanya kantor perusahaan itu di Gedung Indorama Lt.14 Jl.HR.Rasuna Said Blok XI Kav.1 dan 2 Jakarta Selatan, akan tetapi ‘diduga tidak ada kaitannya antara pemilik perusahaan dan oknum tertentu di KPK’. Memang PT.SMJ dan KPK sama-sama berkantor dikawasan HR Rasuna Said

Kuningan Jakarta Selatan, tapi kemungkinan oknum KPK bermain proyek di daerah sangatlah tidak mungkin tulis wartawan PODIUM dalam laporannya ke redaksi.

Ketika PODIUM melakukan konfirmasi tentang hal tersebut ke Ir.Bambang Irawadi selaku Kadis.PU Langkat melalui no.selulernya di

No.082367578xxx tidak berhasil dihubungi dan sms yang dikirimkan juga tidak bisa masuk (gagal total-red).

Bagaimana kelanjutan berita isu dan rumor tentang ‘jatah orang Jakarta’ di Dinas PU Langkat untuk selanjutnya, hanya Ir.Bambang Irawadi sang Kadis.PU lah yang bisa menjawabnya.(P.05-P.02/Jk).

Pangda I/BB Dialog Kebangsaan dengan 'Tomas' se-Sumut

MEDAN, PODIUM Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. Pimpin Dialog Kebangsaan Kepada Tokoh Masyarakat Sewilayah Sumatera Utara Di Serambi Kehormatan Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Jumat(31/10).

Dalam pengarahannya Pangdam I/BB mengatakan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia juga memberikan pelajaran bahwa perjuangan yang parsial dan bersifat kedaerahan tidak membawa keberhasilan.

Namun, ketika seluruh kekuatan pemuda bersatu sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei1908 dan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 akhirnya perjuangan nasional tersebut

membuahkan hasil yaitu Proklamsi Kemerdekaan.Indonesia sebagai salah satu Negara ekuator yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun akan menjadi arena persaingan nasional berbagai Negara. Genarasi muda sebagai tulang punggung Bangsa harus menyadari bermacam tantangan dan ancaman Bangsa tersebut untuk kemudian bersatu padu dan bersinergi menjaga keselamatan

Bangsa dan Negara. Energi sebagai latar belakang konflik.

Konflik-konflik dibelahan dunia terjadi akibat persaingan kepentingan antar Negara untuk mengusai sumber energy. Invasi Irak ke Kuwait pada bulan Agustus 1990 merupakan jalan pintas untuk memulihkan ekonomi irak akibat turunnya harga minyak di pasaran Internasional. Sedangkan perang Proxy atau Proxy War adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal.

Lebih lanjut Pangdam I/BB menyampaikan wawasan kebangsaan sudah dicetuskan oleh seluruh pemuda Indonesia dalam suatu tekad pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. perlu membangun kembali persatuan dan kesatuan Bangsa serta jiwa nasionalisme yaitu “Wawasan Kebangsaan”, dengan mencetuskan “Sumpah Pemuda”

yang kemudian menjadi embrio dari wawasan kebangsaan yaitu “Satoe Noesa, Satoe Bangsa Dan Satoe Bahasa yaitu Indonesia”.

Sesungguhnya wawasan kebangsaan perlu dipahami oleh seluruh lapisan Bangsa, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja. Pada lingkungan internasional fenomena yg muncul adalah isu-isu global yang memuat nilai-nilai universal dan mengungguli nilai-nilai nasional. Bangsa indonesia adalah kumpulan dari 500-an suku Bangsa dengan 1.025 ‘Tapak’ budayanya yang mendiami 17.504 pulau di wilayah NKRI yang luasnya 1.922.570 Km².

Bangsa Indonesia lahir dari persamaan kebangsaan Indonesia kehendak untuk hidup bersatu di tanah air indonesia, sebagai satu Bangsa untuk bersama-sama berjuang untuk mencapai citacita kebangsaan. Tanda-tanda kehancuran Bangsa dan negara yaitu : Konflik elit yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang tidak terselesaikan.

Bangkitnya semangat tribalisme yangg berlebihan, pudarnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme. (P.03)

opini

Edisi 1 - 15 November 2014

Koalisi Jangan Membuat Gaduh Negeri Koalisi berebut kueh korupsi.

Lobi sana lobi sini. walau akhirnya masuk bui.

Rakyat hanya bisa gigit jari Kata-kata koalisi dibaca dan akrab didengar telinga rakyat Indonesia sejak era reformasi bergulir. Saat ini bila berbicara masalah politik kekuasaan katakata koalisi menjadi debat kusir di warung-warung kopi dan pada acara live di radio atau di tekevisi. Lahirnya reformasi maka muncullah kata-kata koalisi untuk membangun dinasti kekuasan karena tidak ada partai mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

Kursi DPR berserak direbut partai-partai politik menurut persaratan pencalonan presiden dan Wapres tidak tercapai.

Meskipun tercapai tentu sangat sulit bagi pemerintahan baru untuk bekerja sendiri, maka diajaklah partai dengan tujuan yang sama dan kepentingan yang sama merebut kekuasaan berkoalisi, untuk membentuk pemerintahan dengan pembahagian jatah menteri dalam kabinet nanti.

Kondisi inilah yang terjadi di era reformasi dalam perjalanan bangsa sesuai dengan amanah pembukaan UUD 45. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kutipan kalimat dalam pembukaan UUD 45 dalam perjalanan sejarah Republik ini setelah 69 tahun Indonesia merdeka baru sebatas harapan, yang belum sepenuhnya dapat diujudkan pemimpin bangsa ini.

Harapan rakyat Indonesia akan perubahan ternyata masih dalam batas angan-angan dan mimpi belaka. Dalam kenyataannya pemerintahan sejak reformasi bergulir masalah korupsi yang memiskinkan rakyat bagai lingkaran setan tidak ditemukan ujung dan pangkalnya. Korupsi bagaikan benang kusut sangat susah untuk diuraikan. Demikian pula dengan nepotisme telah masuk dalam pengelolaan partai politik

Oleh: Rusdi Stabat di negeri ini.

Reformasi sebagai tuntutan perubahan pada mulanya memberi harapan akan perubahan nasib bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari penyakit orde baru KKN. Tapi harapan itu tinggal harapan bagai menepuk air didulang atau memercikkan ludah ke langit kenak wajah sendiri. Sangat kita sayangkan tokoh-tokoh dulu turut menumbangkan rezem Orde Baru setelah diberi amanah menduduki jabatan dilembaga pemerintahan atau DPR menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Inikan sama artinya menumbangkan kekuasaan untuk mendapatkan kedudukan setelah kedudukan di dapat lalu melakukan perbuatan yang saja dengan rezim yang ditumbangkan.

Meskipun tidak ada lagi partai dominan seperti superiornya Golkar di zaman Orde Baru tapi dengan terbangunnya koalisi partai politik menjadi sangat superior, sebagaimana yang terjadi saat ini. Kekuatan di parlemen menjadi dua kubu, Koalisi merah putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Pada kenyataannya koalisi ini semata-mata mengejar kekuasaan, tak mendapat kekuasaan dipemerintahan lalu membangun kekuasaan di parlemen. Kondisi pemerintahan sekarang terbalik dengan kondisi dizaman mendiang presiden Soeharto.

Jika dizaman itu pemerintah sangat kuat DPR lemah hanya berfungsi sebagai setempel pemerintah. Sekarang terjadi sebaliknya DPR sangat kuat, dukungan partai pendudukung pemerintah sangat lemah, bahkan dapat dikatakan tidak berdaya. Koalisi Merah Putih menguasi DPR dan MPR. Sungguh sangat menarik untuk ditonton arena teater politik di senayan selama pemerintahan Jokowi-JK, akan berakhir usnul khatimah Jokowi-JK dalam perjalanan pemerintahannya atau justru terjadi sebaliknya, waktulah yang akan menjawabnya.

Aktor dan artis senayan akan berperan sesuai dengan skenario yang dibuat partai mereka. Akan ada perdebatan seru dipertontonkan kepada jutaan pemirsa televisi bukan hanya di Indonesia tapi juga dimanca Negara. Dalam pertarungan elit politik yang terjadi rakyat harus menanggung korban, karena gonjang ganjing di teater senayan mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara politik dan keamanan. Pelaku bisnis di Indonesia akan memindahkan bisnisnya dari tanah air kita. Bila ini terjadi akan menambah angka pengangguran berujung pada stabilitas Negara. Jangan pula nasib rakyat kecil seperti pribahasa gajah sama gajah berkelahi rakyat kecil yang menonton mati ditepi dan di tengah gelanggang. Jika kekuasaan semata yang tertunda menjadi tujuan para politisi di senayan, pemerintahan Jokowi-JK akan berakhir di tengah jalan.

Peristiwa berdarah tahun 1998 menjadi titik awal dari perubahan peta politik di negeri ini, diwarnai dengan catatan historis, ada catatan putih dan hitam bahkan abu-abu. Kita tidak berharap peristiwa yang sama terulang kembali. Jangan ada satu tetespun darah anak bangsa menetes di bumi ibu pertiwi hanya untuk mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Peristiwa 12 Juli 1998 jadikanlah itu terakhir terjadi di negeri ini, jangan terulang kembali. Reformasi membuka kebebasan sebebasbebasnya bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, rakyat diberi ruang berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau juga dengan tulisan. Dizaman Orde Baru tidak akan pernah kita temukan kebebasan bersuara seperti saat ini.

Partai-partai politik yang mendapat jatah kursi di DPR dalam pemilihan presiden dan wapres, gubernur, bupati atau wali kota tidak dapat menghindari dari kenyataan untuk membentuk koalisi guna mendapatkan kekuasaan.

Setelah kekuasaan didapat melalui pilpres terjadilah bagibagi jabatan dipemerintahan.

Koalisi tanpa syarat seperti yang digembar-gemborkan Jokowi akhirnya tak terbukti.

Pada saat penyusunan kabinet tak dapat dihindari bagi-bagi jatah menteri. Bahkan kini dengan kuatnya koalisi Merah Putih di parlemen Jokowi-Jk

mulai kelimpungan. Jokowi tidak dapat mempergunakan kekuatan rakyat jika kebijakannya mensengsarakan rakyat seperti kenaikan BBM. Rakyat mana ngerti penjelasan pemerintah dan pakar ekonomi dampak dari kenaikan BBM menyehatkan ekonomi Negara.

Yang rakyat tau dengan kenaikan BBM harga-harga melonjak naik mencekik leher.

Selama lima tahun ke depan akan banyak diwarnai dengan konflik antara pemerintah dan DPR terutama dalam berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil seperti kenaikan BBM. Konon kabarnya pemerintahan Jokowi- JK akan menaikkan harga BBM Rp 3000 rupiah/ liter untuk premium dan solar.

Jika ini dilakukan akan terjadi demontrasi berhari-hari-hari dan berminggu-minggu dilakukan masyarakat yang menolak kenaikan BBM. Demontrasi melelahkan mengusik kenyamanan pemakai jalan tak jarang berujung pada penyenderaan mobil pengangkut bahan bakar.

Ekonomi masyarakat akan terganggu dengan kenaikan BBM, industry rumahtangga bisa lumpuh PHK akan terjadi.

Sementara itu berbagai paket bantuan dalam bentuk permodalan uang akan menjadi lahan subur korupsi.

Di DPR diduga pertentangan politik antara koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat akan seru dan sengit, akankan PDIP menolak kenaikan BBM yang diajukan pemerintah ? menarik untuk kita tunggu bersama. Berbagai kebijakan pemerintah yang meminta persetujuan DPR meski demi menyehatkan perekonomian Negara tapi dampaknya mensengsarakan rakyat akhirnya akan terganjal juga. Hal ini dimungkinkan karena ada kalkulasi politik boleh kalah dipemerintahan waktu pilpres dulu tapi jangan pernah kalah diparlemen, Itu sudah mereka buktikan. Selain itu soal korupsi di parlemen bisa lebih parah dari pemerintahan sebelumnya. Apalagi pemerintah Jokowi-JK akan menyalurkan berbagai paket bantuan dalam bentuk modal usaha. Bentuk bantuan seperti ini sangat rawan korupsi dan manipulasi data-data si penerima. Bagaimanapun juga pasti akan terjadi kegaduhan yang hebat di tengah-tengahtengah msyarakat bila pendataan sarat dengan nepotisme. (***)

PODIUM Serbaserbi

15

Edisi 1 - 15 November 2014

Prof Sya'ad Afifuddin:

Tim Ekonomi Jokowi-JK Sudah Baik MEDAN, PODIUM Guru besar Fakultas Ekonomi Prof Dr H Sa'ad Afifuddin MEc menilai tim ekonomi yang dibentuk oleh Jokowi-Jk dalam kabinet kerja sudah baik sebab diisi oleh orang-orang yang profesional sehingga diyakini mampu menjalankan dan membentuk perekonomian Indonesia lebih baik . " Saya melihat tim Ekonomi di dalam kabinet kerja saya lihat lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakannya sehingga kalau ada yang mengatakan itu lamban berarti itu adalah pihak-pihak yang tidak menginginkan perubahan ekonomi bangsa kita dimasa yang akan datang,' ujar Sya'ad kepada wartawan Rabu (29/10) di Bandara Polonia Medan usai menyambut kedatangan Presiden

Jokowi .

Dekan Fakultas Ekonomi UMA ini menegaskan dirinya melihat adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi nakal yang ingin membangun image buruk bagi bagi tim ekonomi Jokowi-JK sehingga masyarakat beranggapan tim ekonomi ini berjalan denan lamban.

Sya'ad menegasakan masyarakat harus memberikan kesempatan bagi tim ekonomi Jokowi-JK menunjukkan kreatifitasnya dalam membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan yang dijanjikan oleh Jokowi-JK ketika kampanye lalu. " Saya meyakini bahwa tim ekonomi yang dikomandoi oleh Sofyan Djalil selaku Menko Ekuin

akan berjalan baik dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat," kata Sa'ad.

Diakhir peryataannya Sya'ad menegaskan Presiden Jokowi harus memberantas pelaku ekonomi nakal dan kelompok mafia yang selama ini menguras Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. (P.03)

Tim Tenis PTAD Kodam I/BB Menuju Final MEDAN, PODIUM Tim Tenis PTAD Kodam I/BB Melaju Ke Final Setelah Mengalahkan Tim Poldasu Dengan Skor 3-0 Di Lapangan Tenis Medan Club Jalan Cik Ditiro Medan, Jumat (31/10).

Pertandingan tenis lapangan yang dilaksankan dalam rangka HUT Ke 43 Tahun yang diikuti 14 tim club tenis dari berbagai instansi pemerintah, TNI, Polri, dan BUMN serta BUMD wilayah Medan sekitarnya. Tim tenis PTAD Kodam I/BB melaju ke Final setelah bermain setengah kompetisi yang tergabung dalam full A dengan Pemprovsu, PTPN IV, PT Bank Sumut. Ini adalah sejarah baru bagi PTAD Kodam I/BB mengalahkan Tim tenis Poldasu yang selama ini belum pernah terkalahkan sepanjang sejarahnya.

Adapun pemain PTAD Kodam I/BB terdiri dari Letkol Ckm Aston, Letkol Cku Siagian, Mayor Caj Drs. Wendrizal, Mayor Inf Ginting, Mayor Cba Sudarwis, Lettu Inf Misbah, Kopda Carle, Praka Rizal dan Praka Herman. (P03)

Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. bersalaman dengan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo

Pangdam I/BB Sambut Jokowi MEDAN, PODIUM Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. beserta unsur FKPD Prov. Sumut menyambut Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Widodo dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam rangka Kunjungan Ke Pengungsian Gunung Sinabung Kab. Karo Sumut di Lanud Soewondo Medan, Rabu (29/10).

Di hari ke-10 masa kerjanya,. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo, menggunakan pesawat kepresidenan Boeing seri 737-800 BBJ II terbang perdana dan tiba di Landasan Udara Soewondo di Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 09.15 WIB. Rombongan Presiden RI disambut langsung oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si, Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si dan sejumlah unsur Muspida lainnya.

Setelah beristirahat sekitar 10 menit, Presiden RI dan rombongan langsung menuju Kabupaten Karo, untuk mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Sinabung.Presiden RI Joko Widodo dan rombongan mengunjungi tiga posko pengungsian, yaitu Posko GBKP Jalan Kutacane, GBKP depan Asrama Kodim, dan Gedung KNPI Kabanjahe.

Hadir dalam kegiatan tersebut Danpaspampres Mayjen TNI Andika Perkasa, Gubernur Sumut, Kapoldasu beserta unsure FKPD Prov.Sumut, Wagubsu, Kasdam I/BB.P03 Keterangan Gambar : Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. beserta unsur FKPD Prov. Sumut menyambut kedatangan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Widodo dan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dalam rangka Kunjungan Ke Pengungsian Gunung Sinabung Kab. Karo Sumut di Lanud Soewondo Medan, Rabu (29/10).

1-

15

No

mb

er

20

14

Yusuf Macan Effendi

16

ve

Yusuf Macan Effendi atau yang dikenal Dede Yusuf adalah seorang aktor yang terkenal akan film-film laganya. Dia juga adalah salah seorang anggota DPR dari Partai Amanat Nasional periode 204-2009, Wakil Gubernur Jawab Barat pereode 20082013 dan saat ini merupakan Anggota DPR RI Pereode 20142019 dari Partai Demokrat.

Dede berkenalan dengan dunia politik sejak bergabung dengan Kosgoro tahun 1992 sebagai salah satu pengurus pusat. Namun akhirnya dunia perfilman lebih menarik. Dede pun maju sebagai kandidat Ketua Umum PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) yang akhirnya dimenangkan Sys NS, sedang Dede menempati posisi sebagai Sekjen PARFI. Seiring kesibukannya untuk syuting, Dede akhirnya meletakkan jabatan itu.

Akhirnya dunia politik praktis menariknya kembali. Dede mendaftar sebagai calon legislatif dari PAN untuk daerah pemilihan Jabar IX (Kuningan-Ciamis-Banjar). Dede pun terpilih sebagai anggota legislatif untuk masa jabatan 20042009 dan duduk di Komisi VII yg membidangi Energi, lingkungan Hidup, Minyak dan Gas serta Ristek. Kini Dede Yusuf menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Ahmad Heryawan.

Kini Dede Yusuf Macan Effendi mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini, melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrat dengan meraih suara 142. 608, mewakili daerah pemilihan (Dapil) Jabar II meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Dede Yusuf adalah suami Ir.Sendy Ramania Wurandani, mahasiswi Tehnik Industri Trisakti yang dinikahinya pada awal 1999. Dari perkawinan mereka dikaruniai, dua putri, Alifiya Arkana Paramita (Lifi) Dan Kaneishia Latifa Zahra. (dari berbagai sumber)

Desi Ratnasari

Siap Turun Kebawah Pesohor TV yang Berjuang di Senayan DARI 600 anggota DPR RI perioder 2014 - 2019 yang duduk di Senayan tercatat 14 orang merupakan pesohor televisi berjuang untuk mengaspirasikan suara rakyat.

Para pesohor yang menjadi wakil rakyat selama lima tahun ke depan tidak semuanya muka lama (petahana). Ada juga wajah baru.

Namun, tidak semuanya masih malang melintang di dunia hiburan. Ada juga yang sejak lama banting setir menekuni dunia politik dan menjadi kader partai.

Ke 14 aktor dan aktris yang duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI adalah: Rieke Diah Pitaloka, Junico BP Siahaan atau kerap disapa Nico Siahaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dede Yusuf Macan Effendi, Venna Melinda (Partai Demokrat.

Kemudian, Eko Hendro Purnomo/Eko Patrio, Desy Ratnasari, Anang Hermansyah, Primus Yustisio (Partai Amanat Nasional).

Selanjutnya, Rachel Maryam Sayidina, Jamal Mirdad (Partai Gerindra), Tantowi Yahya (Partai Golkar), Okky Asokawati (Partai Persatuan Pembangunan), Krisna Mukti (PKB).

Namun, banyak pihak meragukan sepak terjang mereka dalam mengarungi kejamnya rimba politik Indonesia.

Banyak kalangan berharap supaya mereka tidak hanya menjadi pemanis di gedung dewan. Rakyat mengharapkan gebrakan dan janji mereka menjadi kenyataan. (***)

DESI RATNASARI mengaku ingin ditempatkan di Komisi VIII DPR "Bahwa sesuai latar belakang di Komisi VIII dan V tapi terserah DPP mau ditempatkan dimana. Saya yakin DPP akan menempatkan kader sesuai latar belakarng masing-masing," kata Desi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2014).

Desi yang maju dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku berlatar belakang pendidikan strata 2 (S2) Bisnis Organisasi.

Dirinya juga menyukai bidang pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak. Diapun menampik persepi publik yang memandang sebelah mata anggota DPR dari kalangan artis."Sah-sah saja semua orang boleh memiliki persepsi seperti apa. Apapun profesinya , tugas wakil rakyat tidak mudah, tugasnya sangat besar," ujarnya.

"Mudah-mudahan saya bisa menjalankan kepercayaan masyarakat di dapil saya di Sukabumi," pungkasnya.

Desi Ratnasari, satu dari beberapa artis yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019, dari daerah pemilihan (Dapil) Sukabumi. Untuk merealisasikan kinerjanya di kursi dewan, ia mengatakan akan rajin turun ke sana. Bagi Desi Ratnasari, itu bukanlah hal yang luar biasa karena dirinya terbiasa bersosialisasi. Apalagi, keluarga besarnya pun tinggal di Sukabumi.

"Kalau sudah mulai kerja sebagai anggota dewan, saya akan turun ke Dapil di Sukabumi, sebulan sekali. Buat saya sih nggak berat ya, karena di sana juga rumah, jadinya sudah terbiasa saja," ungkap Desi Ratnasari di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/ 2014).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan siap menjalankan amanah rakyat,

khususnya masyarakat Sukabumi yang sudah memilihnya. Desi Ratnasari tak ingin masyarakat menilai dirinya artis yang masuk parlemen, tapi tak bisa bekerja.

"Stigma masyarakat itu sah-sah saja. Saya hanya berusaha untuk belajar dan semakin mengasah, pastinya kita harus optimis ya.

Amanah masyarakat Sukabumi, itu harus dijalankan sebaiknya," jelas pelantun Tenda Biru.

Desi Ratnasari berharap kinerjanya dalam pemberdayaan perempuan sesuai dengan komisi yang nanti akan menjadi `baju`nya.

Sejak kini, ia pun sudah mempersiapkan semuanya itu.

"Sebenarnya sih saya di tempatkan di mana saja sudah siap. Hanya, minat besar saya ya di pemberdayaan perempuan. Selain itu, saya juga konsen dengan masalah sosial. Tapi sekarang saya masih menunggu partai saja," tandas Desi Ratnasari.

(Dari Berbagai Sumber)