Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menerima Baret dan Brevet Kehormatan TNI yang disematkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada rangkaian HUT TNI ke -69 digelar di Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10/2014).
HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Tajuk Media 4-5. Indahnya Demokrasi
Laporan Utama 6 - 8. Pemerintahan Baru Harapan Baru; Sumut dukung program kelautan Jokowi-JK
Fokus 9 - 13. Presiden dan Gubsu kunjungi pengungsi erupsi Sinabung; Panglima TNI: Gubernur pengendali kekuatan TNI untuk jaga wilayahnya; Kembali ke negeri bahari
Kabar Aktivitas 14 - 17. Hadapi MEA 2015 Gubsu ajak pelajar perkuat ketahanan ideologi; Sumut bangkit harus diawali reformasi birokrasi; Gubsu minta pusat perhatikan dampak sosial imigran ilegal di daerah; JK dan Gubsu buka sidang raya PGI ke XVI;
Opini 18 - 21. Peran pemerintah & organisasi lokal dalam mengembangkan asset masyarakat miskin menyonsong AEC 2015;
Kabar Aktivitas 22 - 25. Revolusi mental Jokowi-JK dan kenaikan harga BBM; FKPD Sumut ziarah ke TMP awali HUT TNI ke 69; Wagub Sumut imbau pelaku usaha punya strategi manajemen sambut MEA; Ayo cegah sakit:
Gubsu pimpin upacara HKN; Emas
Galeri Foto 26 - 27. Galeri foto
Opini 28 - 36. Keajaiban sumpah pemuda Indonesia; Organisasi pemuda zaman pergerakan nasional;
Kabar Aktivitas 37 - 47. Wagub Sumut ajak masyarakat terlibat lestarikan kawasan Danau Toba;
“
edia Kebangsaa diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utara dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyi8ngkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)
M
Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 3 ol.1 201
Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id SALAM REDAKSI MEMASUKI bulan November, memiliki arti penting bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia, karena bersamaan dengan meningkatnya suhu politik nasional. Bulan ini publik disibukkan dengan wacana kinerja pemerintahan baru, karena pemerintahan Jokowi-JK baru saja dilantik. Berbagai komentar masyarakat terhadap komposisi kementrian dibawah pemerintahan Jokowi-JK setidaknya memunculkan harapan baru masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Akankah wajah pemerintahan baru ini akan mampu membawa rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik,yaitu indonesia baru. Harapan yang besar dari masyarakat ini ternyata baru sekejap akan diuji kembali dengan keluarnya kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Secara sederhana, naiknya BBM ini tentu akan mendapat penolakan dari masyarakat luas, yang pada gilirannya akan memunculkan aksi penolakan dalam bentuk demonstrasi. Nah, aksi-aksi demo inilah yang harus kita sikapi dengan bijaksana melalui upaya sosialisasi demonstrasi damai. Karena apabila kita melihat lebih dalam, ada kepentingan negara yang lebih besar dengan penghapusan subsidi BBM demi sehatnya postur APBN kita. Demonstrasi yang bebas anarkhis justru akan lebih mendewasakan kita dalam berdemokrasi. „ tim redaksi
Hari Penting Bulan November Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 5 November: Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 10 November: Hari Pahlawan 10 November: Hari Ganefo 11 November: Hari Bangunan Indonesia 12 November: Hari Ayah Nasional 12 November: Hari Kesehatan Nasional 14 November: Hari Brigade Mobil (BRIMOB) 14 November: Hari Diabetes Sedunia 21 November: Hari Pohon 22 November: Hari Perhubungan Darat 25 November: Hari Guru 28 November: Hari Menanam Pohon Indonesia] 29 November: Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ol. 1 20 14 4 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
INDAHNY Demokrasi sesungguhnya sangat indah apabila yang menang dan kalah saling berangkulan. Lagipula, dalam demokrasi sesungguhnya tidak perlu ada istilah kalah atau menang. Yang ada hanyalah mencari siapa diantara figur yang akan dipilih mendapat amanah terbanyak dari pemilih.
Demokrasi sesungguhnya sangat indah apabila yang menang dan kalah saling berangkulan. Lagipula, dalam demokrasi sesungguhnya tidak perlu ada istilah kalah atau menang. Yang ada hanyalah mencari siapa diantara figur yang akan dipilih mendapat amanah terbanyak dari pemilih. Filosofi ini tergambar jelas pada acara Pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden masa bakti 2014 - 2019 di Jakarta Senin (20/10) kemarin. Di sini, Jokowi dan Jusuf Kalla saling berangkulan dengan Prabowo dan HM Hatta. Hadirin kelihatan terharu dan bangga menyaksikan adegan ini, begitu juga unsur strategis masyarakat dan perwakilan Negara sahabat yang hadir. Hal ini wajar, sebab mereka sebelum ini dikenal sebagai pasangan yang sama-sama "naik ring" memperebutkan kursi orang nomor satu dan nomor dua di Republik Indonesia pada Pilpres lalu. Ada satu kalimat orang cerdas yang patut digarisbawahi dengan tinta tebal. Katanya, "Kita harus cerdaskan masyarakat Indonesia berpolitik dengan ketauladanan. Inilah Jokowi dan Prabowo serta Jusugf Kalla dan Hatta saling dukung mendukung begitu rakyat mengamanahkan kepemimpinan. Segala perbedaan pandangan sudah berlalu dan selesai". Itulah indahnya demokrasi. Pasangan capres ini membuktikannya dengan tindakan nyata, tidak sekedar kata-kata. Jika seluruh perhelatan politik berlangsung begini, yang kalah memberi ucapan selamat kepada pemenang, dan si
Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
YA DEMOKRASI
pemenang menyampaikan terimakasih kepada yang kalah karena telah memberi kesempatan kepadanya untuk menang, tentu rakyat akan merasakan, betapa indahnya demokrasi tersebut. Kita semua tentu sudah sepakat, perhelatan politik di segala tingkatan harus berjalan demokrasi, jujur, adil dan bermartabat, sehingga dapat mempertahankan sendi-sendi kehidupan sosial politik masyarakat, secara kondusif dan harmoni, yang selama ini telah terbina secara baik. Pemilu bukan "game over", dan kita tentu tidak menginginkan hanya gara-gara ini masyarakat menjadi terkotak-kotak. Filosofi ini masih perlu kita kukuhkan, terutama menyongsong pemilu legislatif maupun pemilu presiden tahun depan. Lagipula, pemilu bukanlah wadah "pertarungan antar calon" dalam arti sempit, melainkan wadah untuk mencari pemimpin yang diyakini membawa bangsa ini lebih baik lagi. Oleh sebab itu, meski setiap kandidat dalam perhelatan politik tentu memiliki prediksi bakal menang, namun harus disadari, bahwa pada akhirnya nanti, tidak semua calon akan menang, melainkan lebih banyak yang kalah. Artinya, hanya dalam jumlah terbatas kandidat yang memperoleh
amanah terbanyak dari konstituen, selebihnya harus berlapang dada menerima dukungan ala kadarnya. Dalam hal ini, rumus kalah dan menang akan berlaku, yang mau tidak mau, harus dilalui. Semua kandidat dengan segenap pendukungnya, harus siap menerima segala kemungkinan yang terjadi. Kesemuanya ini merupakan konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Pasangan "Jokowi dan Jusuf Kalla" serta "Prabowo dan Hatta" telah membuktikan ini. "Jokowi dan Jusuf Kalla" wajar bersyukur dan harus didukung. Sementara "Prabowo dan Hatta" dengan jiwa besar menghargai hal ini dan saling mendukung untuk membangun Indonesia. "Prabowo dan Hatta" mengakui segalanya belum berakhir, sebab masih banyak peran yang dapat dilakukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara, bukan hanya harus menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Filosofi yang diperlihatkan kedua pasangan ini pada acara Pelantikan menimbulkan suasana sejuk dan harmonis sehingga mereka telah membuktikan kesepakatan "Siap Kalah Siap Menang" yang pernah mereka tandatangani sebelumnya bukan hanya bersifat "sandiwara politik". (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 5 ol.1 201
Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Pemerintahan Baru Harapan Baru Pada tanggal 9 Juli yang lalu, Indonesia telah sukses menyelenggarakan pemilu untuk menentukan presiden yang akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menyelanggarakan pemilihan presiden yang hanya terdiri dari dua kandidat. Hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru telah diumumkan dan Presiden Indonesia yang baru telah ditetapkan. Gelaran Pemilu Presiden telah selesai maka, setiap pendukung dari masing - masing kandidat harus berjiwa besar untuk menerima kekalahan dan kemenangan agar persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia tetap dapat terjaga dengan baik. Presiden Indonesia Jokowi-JK harus dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru karena banyak tugas - tugas yang telah menanti untuk segera mendapat perhatian dan penyelesaian dari pemerintah. Dari sekian banyak tugas - tugas tersebut, pada kesempatan ini redaklsi Media Kebangsaan akan menyoroti tiga tugas besar yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah yaitu, ekonomi, hukum, dan energi. Tugas pertama, memasuki tahun 2014, Indonesia dihadapkan pada masalah ekonomi berupa pelemahan mata uang rupiah terhadap dollar. Dampak dari pelemahan ini adalah makin tingginya beban pemerintah dalam mensubsidi bahan bakar minyak sehingga berpotensi pada semakin besarnya defisit anggaran pemerintah. Di sisi lain, perusahaan swasta yang melakukan pembayaran dengan dollar Amerika akan menghadapi potensi kerugian yang cukup besar. Menaikkan harga jual kepada pelanggan bukanlah langkah yang bijak karena saat ini daya beli masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan karena naiknya harga BBM dan tarif listrik serta ditambah pula meningkatnya harga - harga sembako. Menurunkan biaya variabel seperti upah buruh tidaklah mudah karena pengusaha akan berbenturan dengan peraturan upah minimun regional. Di sisi lain, pemerintah melalui bank sentralnya, Bank Indonesia, menaikkan suku bunga acuan atau lazim dikenal dengan nama BI rate menjadi 7,25% dengan tujuan meningkatkan permintaan akan rupiah sehingga dapat menguatkan mata uang rupiah terhadap dollar Amerika. Strategi ini dinilai tidak jitu karena sampai saat ini rupiah masih bertengger di kisaran Rp11.500
ol. 1 20 14 6 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
per dollar Amerika dan tak jarang menyentuh level Rp12.000,-. BI rate secara langsung mempengaruhi industri keuangan dimana bank - bank komersil turut menaikkan suku bunga deposito hingga mencapai level yang tidak masuk akal karena dapat menyentuh dua digit atau lebih dari 10%. Imbasnya, suku bunga pinjaman mencekik pengusaha pengusaha yang mendapatkan suntikan modal dari bank. Oleh karena itu, presiden yang baru bersama - sama dengan tim ekonominya harus segera memikirkan terobosan yang jitu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Tugas kedua, permasalahan hukum yang berkaitan dengan korupsi. Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap kasus korupsi menimbulkan luka di hati masyarakat. Masyarakat kecewa dengan kerja aparatur negara yang dipercaya untuk mengurus kehidupan mereka malah mengacuhkan amanah tersebut. Aparatur negara sibuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan bocah malang yang hidup di kolong jembatan yang kekurangan gizi dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Mahalnya biaya demokrasi di Indonesia menjadi salah satu akar penyebab aparatur negara untuk melakukan korupsi. Pemerintahan yang baru memiliki tugas yang besar untuk menyelenggarakan good corporate governance. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran karena pengeluaran pemerintah yang besar selama ini disinyalir tidak sesuai dengan tujuan dan terjadinya mark up harga. Tidak masalah bila pemerintah menaikkan gaji - gaji aparatur negara asalkan kinerja mereka juga dapat meningkatkan ke arah yang lebih baik. Penegakkan hukum harus semakin berwibawa agar tidak dapat diperjual belikan dan menciptakan kondisi dimana setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di ranah hukum. Tugas ketiga adalah energi. Energi yang dimaksud adalah listrik. Isu permasalahan ketersediaan listrik di Indonesia telah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Makin ke depan, energi listrik di Indonesia bukannya makin baik malah makin defisit. Pengelolaan energi listrik harus dilakukan dengan tingkat manajerial dan profesional yang tinggi karena masalah ini sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak hanya lamanya waktu pengurusan perijinan di Indonesia yang menjadi hambatan bagi tumbuhnya usaha swasta di Indonesia, masalah ketersediaan energi listrik menjadi sesuatu yang sangat krusial. Di beberapa kawasan di Indonesia harus menikmati padamnya aliran listrik selama lebih dari 6 jam dalam sehari yang dapat terjadi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. (*)
Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
SUMUT DUKUNG PROGRAM KELAUTAN JOKOWI- JK emerintah Sumatera Utara bersama masyarakat Sumut mendukung program Pemerintah Jokowi-JK menjadikan Indonesia poros maritim dunia untuk kesejahteraan Indonesia. Dukungan tersebut sejalan dengan potensi kemaritiman Sumut yang potensial dimana lebih dari 60% wilayah Sumut adalah laut dengan panjang pantai 1.300 km. Hal itu menjadi hasil kesimpulan dalam dialog Kebangsaan dengan Tema Memberdayakan potensi Maritim Sumatera Utara dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan di Markas Komando Lantamal di Belawan, Senin (17/11) yang dibuka Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si. Hadir Pangdam I /BB Mayjend TNI Winston Simanjuntak, Kapolda Sumut, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kabinda Sumut, Danlantamal I Belawan, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Danlanud Soewondo, Dandim Plt Sekdaprovsu serta Pimpinan SKPD Sumut. Poin lain yang menjadi catatan penting dialog yang diikuti masyarakat nelayan tersebut adalah walaupun Indonesia sudah 2.500 tahun mengenal dan memanfaatkan laut, namun hingga kini pengelolaan kemaritiman belum optimal dan nelayan masih menjadi kelompok yang paling miskin. Berbagai persoalan yang muncul adalah infrastruktur kemaritiman yang belum memadai, kurangnya lembaga pendidikan kemaritiman, pelanggaran yang masih terjadi serta penegakan hukum yang belum maksimal. Disamping itu, kawasan kemaritiman di wilayah Sumut semakin rentan terhadap berbagai ancaman karena posisinya yang strategis, karenanya butuh keterpaduan dan lintas sektoral untuk mengelolanya. Sementara itu, dialog yang menghadirkan pembicara tokoh masyarakat yang juga pengusaha maritim Syarifuddin Siba itu juga merekomendasikan beberapa poin yaitu Sumut perlu menambah lembaga pendidikan kemaritiman khususnya perguruan tinggi setingkat universitas atau sekolah tinggi. Pemko/pemkab yang memiliki laut dan pantai diminta mendorong terbentuk entrepreneur kemaritiman dan mengembangkan sekolah kejuruan kemaritiman di daerah masing-masing. Disamping itu, perlu dibuka isolasi pantai timur melalui program Bhakti tni. Forum juga mengusulkan Kementerian luar negeri unntuk menyelesaikan persoalan batas laut di selat Malaka yang
P
hingga kini sering memicu konflik dengan Malaysia. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam kesempatan tersebut secara khusus menghimbau agar Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut dan pantai mengembangkan pendidikan berbasis kelautan di daerah masing-masing. Kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin yang hadir, Gubsu meminta untuk menghadirkan lembaga pendidikan setingkat SMK maupun sekolah tinggi di kawasan yang berbasis sumberdaya pesisir. Dialog sepanjang tiga jam tersebut dimoderatori oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas Drs Eddy Sofian, MAP menghadirkan pembicara KEpala Dinas Kelautan dan Perikanan Zonny Waldi yang memaparkan potensi laut Sumut. Sumut memiliki luas wilayah 181.680 km2 yang terdiri atas 71.680 km2 wilayah darat dan 110.000 km2 wilayah laut dengan total panjang pantai 1.300 km. Potensi perikanan wilayah laut Sumut baik di pantai barat dan timur cukup besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. Disebutkannya potensi perikanan Selat Malaka mencapai 276.000 ton per tahun sementara di samudera Hindia mencapai 565.200 ton/tahun, Pemprovsu, jelas Zonny Waldi, peduli dengan kesejahteraan para nelayan dimana satu-satunya Pemerintah Daerah di indonesia, yang mengasuransikan nelayannya. "Tahun ini sudah 3.400 nelayan yang di asuransikan," ujarnya. Keberpihakan kepada nelayan juga dilakukan melalui berbagai program pemberian bantuan dan pembinaan kepada nelayan dan keluarganya. Sementara itu, tahun 2015 untuk meningkatkan harja jual hasil laut nelayan pihaknya akan mengimplementasikan Perda nomor 6 tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu Syarifuddin Siba mengungkapkan di Sumut belum dikenal sekolah kemaritiman, karena yang dikembangkan masih kurikulum pelayaran dan perikanan. "Sistem pendidikan kelas kita masih sektoral, tidak terpadu. Masing-masing stakeholder jalan sendiri," katanya.Siba mencontohkan pengalamannya yang sulit untuk memperbaiki kapal karena minimnya tenaga ahli sehinga butuh waktu setahun. "Di Indonesia, hanya 2.000 orang saja yang melamar ke pelayaran, padahal idealnya 2,4 juta orang. Sementara di Filipina dari 70 juta penduduknya, 500 ribu adalah pelaut," kata Siba. (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 7 ol.1 201
Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
P residen dan Gubsu K unjungi Presiden SBY Apresiasi Pengungsi Erupsi Sinabung
Buku Sumut Bangkit P residen Ir Joko Widodo bersama Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST Msi mengunjungi para pengungsi erupsi Gunung Rabu (29/10). Dengan menggunakan kemeja putih, Presiden Joko Widodo beserta istri dan Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST msi bersama istri serta sejumlah menteri Kabinet Kerja tiba di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sekitar pukul 12.40 WIB. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut ribuan warga yang sudah menantikan kedatangannya sejak pagi. Presiden Joko Widodo didampingi Gubsu H Gatot Pujo Nugroho singgah di rumah dinas Bupati Kabupaten Karo. Keberadaannya di sana untuk mendengarkan keluhan serta solusi penanganan pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Setelah beristirahat, Presiden RI dan Gubsu langsung bertolak ke posko pengungsi yang dikelola KNPI Kabupaten Karo di Gedung Serbaguna Kabupaten Karo jalan Pahlawan No. 1 yang merupakan pengungsi dari desa Berkerah dan Simacem. Ditempat ini, presiden langsung bertemu dengan pejabat setempat serta pengungsi yang menantikan harapan baru kepada Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi juga akan memberikan sejumlah bantuan seperti Kartu Indonesia pintar untuk biaya sekolah anak-anak pengungsi, kartu -kartu Indonesia sehat untuk berobat di rumah sakit dan puskesmas secara gratis dan bantuan uang tunai Rp 500.000 per kepala keluarga pengungsi serta bantuan sembako. "Untuk anak-anaknya harus sekolah semuanya, jangan sampai ada keluahan yang tidak sekolah untuk itu kita berikan kartu Indonesia pintar untuk anak-anak biar tak bayar dan itu sampai SMA dulu sedangkan kartu Indonesia sehat untuk kerumah sakit dan puskesmas biar tak dipungut biaya," katanya saat memberikan bantuan. Di tempat yang sama Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan yang sama saat mengunjungi posko pengungsi di Universites Karo jalan Djamian Ginting No. 41 Kabanjahe sebanyak 371 kepala keluarga yang ada di pokso pengungsian juga mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 500.000 per kepala keluarga. Bahkan saat para pengungsi mengelukkan pasokan air yang serba kekurangan untuk kebutuhan pengungsi, presiden Jokowi langsung membantu dana langsung untuk membuat sumur bor. "Ini, per kepala keluarga Rp 500.000 langsung dibayar tapi disimpan ditabung jangan dipakai untuk beli apa-apa, kalau butuh baru dipake,'" ujarnya.
ol. 1 20 14 8 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Selain di dua lokasi pengungsian, presiden Jokowi dan Gubsu juga berkunjung ke lokasi posko pengungsian lainya seperti di posko Gereja GBKP Jalan Kota Cane. ditempat ini juga para pengungsi juga mendapatkan bantuan yang sama. Usai melakukan peninjauan, presiden Jokowi ditemani Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyampaikan, pemerintah akan membangun akses jalan untuk menuju lokasi relokasi pengungsi erupsi sinabung. jalan sekitar 6,5 KM tersebut sudah akan dimulai selesai pengerjaanya diperkirakan dalam tiga minggu sampaisebulan. "Untuk perizinan saya langbsung kontak menteri untuk diselesaikan cepat jalan menuju kesana dan tolong kita sama-sama lihat kan ini kepentingan masyarakat yang sudah di plot lokasinya agropolitan," ujarnya. Sementara, lanjut Jokowi, untuk biaya dirinya juga telah menghihitung-hitung untuk pembuatan jalan sebesar 11,5 milyar. "Sudah kita berikan ke Pangdam kalau tak begitu tak rampung-rampung dan nanti jalannya rampung untuk rumahnya nanti kita carikan lagi uangnya," ujarnya. Masalah relokasi, lanjutnya pak bupati sudah oke dan juga pak gubernur juga sudah oke serta menteri sayapun sudah oke. "Untuk rumah masih kita hitung-hitung kalau jalan sudah kita berikan dananya," ujarnya. Saat ini, jumlah titik pengungsian diperkecil oleh BPBD Kabupaten Karo dari 16 titik menjadi 12 titik. Empat posko, digabung menjadi satu dengan posko yang lain. Hal itu bertujuan untuk mempermudah tim menangani persoalan pengungsi di posko pengungsian semenjak aktivitas Sinabung terus tinggi. Status Gunung Sinabung saat ini, masih dalam keadaan siaga. Abu vulkanik hingga kini terus bermuntahan dari mulut Sinabung disertai dengan kepulan awan panas dan gempa hibrid serta tremor. Sementara itu, sejak letusan Gunung Sinabung pada September 2013, tiga desa telah dikosongkan karena berada pada titik zona merah. Tiga desa tersebut adalah desa Suka Meriah kecamatan Payung, desa Simacem dan desa Bekerah dari Kecamatan Naman Teran. Gubsu masih H Gatot Pujo Hingga kini jumlah pengungsi tetap sama masih terNugroho ST MSi catat sebanyak 3.287 jiwa. Mereka mengungsi di 12 titik termasuk di Posko Tanggap Darurat KNPI, Posko Paroki, menyerahkan buku Sumut Posko Jalan Cane, dan Posko GBKP Asrama Kodim. SeBangkit kepada Presiden dangkan, sebanyak 6.179Prof jiwaDr lainnya menempati rumah Susilo Bambang kontrakan, yang tdiakan Yudhoyono oleh BPBD kepada warga, sejak di Gubernuran Gunung Sinabung mulai aktif kembali. Medan.
Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Presiden Joko Widodo Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta IStri, Wakil Gubernur Ir.H.Tengku Erry Nuradi Beserta Istri mendengarkan keluh kesah seorang warga ketika mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, di lokasi pengungsian Gedung KNPI, Karo, Sumut, Rabu (29/10). Ini Adalah Kunjungan Presiden Joko Widodo Setelah dilantik menjadi Preiden.
Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi Hj.Sutias Handayani Gatot Pujo nugroho memberikan motivasi kepada masyarakt pengungsi erupsi gunung Sinabung, di lokasi pengungsian Gedung KNPI , Karo, Sumut, Rabu (29/10).
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 9 ol.1 201
Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
D
eputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Mayjen TNI
„ Gatot Terima Baret Hitam dan Brevet Kehormatan TNI
Panglima TNI: Gubernur Pengendali Kekuatan TNI Untuk Jaga Wilayahnya ol. 1 20 14 10 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menerima Baret dan Brevet Kehormatan TNI yang disematkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada rangkaian HUT TNI ke -69 digelar di Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10).
P
emberian brevet dan baret kepada Gubsu bersama gubernur se Indonesia itu merupakan bentuk penghormatan sekaligus deklarasi menjadi mitra ketahanan TNI. Bertindak sebagai inspektur pada upacara pembaretan dan penyematan brevet adalah panglima TNI Jendral Moeldoko. Para gubernur didapuk menjadi mitra ketahanan daerah merupakan wujud penghormatan TNI atas peran serta dalam kegiatan pembangunan TNI di wilayah Sumatera Utara. Brevet yang disematkan adalah tanda kemahiran dan kualifikasi TNI yang dibuat khusus untuk gubernur. Sebelumnya menerima brevet, para gubernur diwajibkan melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan matra darat, matra laut, dan matra udara. Kegiatan diawali dengan pemeriksaan kesehatan di Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Markas Besar Angkatan Laut Juanda. Usai melewati pemeriksaan tim medis, gubernur terbang menumpang heli kopter menuju Lapangan Ambalat. Para gubernur kemudian menuju lapangan tembak dan mengerahkan kemampuan menembak pistol dengan 18 jalur. Usai menembak, Gubsu dan para gubrenur lainnya harus berjalan menuju dermaga sea raider kemudian melaksankan raid amfibi dengan mengendarai perahu karet dengan cara mendayung. Perjalanan menuju dermaga untuk mengikuti upacara pembaretan dan penyematan brevet tersebut di tempuh Gubernur selama setengah jam mendayung. Turut menyaksikan penyematan brevet Sekda Provsu H Nurdin Lubis, Assisten Pemerintahan Hasiholan Silaen, Kadis PU Binamarga Effendi
Pohan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan M Alwin dan Kadis Perkebunan Herawati. Hadir juga 28 gubernur lainnya ikut menerima penghargaan tersebut diantaranya Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Gubernur Papua Lukas Enembe, Plt Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Sulawesi Selatan Syahril Yasin Limpo. Sementara lima gubernur berhalangan hadir Gubernur Jakarta, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, Gubernur Kaltim Awang Faroek dan Gubernur Riau Annas Maamun. Pengendali Daerah Moeldoko dalam sambutannya mengatakan gubernur menjadi mitra strategi TNI dalam konteks kepentingan kemanan, kesejahterahan dan pertahahan Negara. "Brevet kehormatan dan baret hitam adalah pengikat kesatuan usaha TNI bersama Pemda dalam membangun daerah, guna mengatasi ancaman aspek keamanan, atau ancaman mengganggu kedaulatan RI maupun kemiskinan yang menurunkan kesejahterahan masyarakat," ujar Moeldoko. Moeldoko mengatakan bahwa suka tidak suka damai dan perang adalah bagian dari kehidupan, pendekatan
pengamanan TNI sistem pertahanan dan keamanan yang terintegrasi melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya. Dikatakannya, pertahanan menganut strategi dimana pulau besar menjadi prioritas dimana ada gubernur, pangdam, pangkosek Angkatan Udara, komando armada. Menurutnya ketiga satuan darat, laut dan udara di provinsi disatupadukan oleh gubernur
untuk menjaga wilayahnya agar bisa menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. " Bapak gubernur mulai saat ini, Dengan dilantik sebagai mitra TNI, maka kami memberikan sepenuhnya kekuatan di wilayah tersebut yang setiap saat bisa dipergunakan oleh gubernur untuk menjaga wilayahnya," ujar Moeldoko. Panglima berpesan kepada gubernur untuk mengoptimalkan pangkal perlawanan di setiap provinsi mengingat kondisi global yang cepat berubah. Saya titipkan, ujar panglima, untuk bersama menyiapkan, menjaga memelihara dan pangkal perlawanan di provinsi. Menurutnya, Suatu saat apabila negara terancam maka semua kegiatan operasi akan dipusatkan di pangkal operasi yaitu di daerah. (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 1 1 ol.1 201 11
Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
KEMBALI KE NEGERI BAHARI Sebagai negara dengan mayoritas wilayah berupa lautan, pembangunan berbasis maritim bukan lagi kebutuhan, melainkan keharusan. Dan, mewujudkan Nusantara sebagai negeri bahari sebenarnya kembali pada tradisi asal leluhur bangsa sejak berabad silam. Setelah 69 tahun pembangunan di negeri ini lebih berorientasi ke daratan, Presiden Joko Widodo mengajak rakyat kembali melihat lautan yang mendominasi 73 persen wilayah Indonesia. Pada pidato perdana seusai dilantik, Presiden menyebutkan bahwa salah satu cita-cita negara yang hendak diwujudkannya adalah "menjadikannya sebagai poros maritim dunia, lokus dari peradaban besar politik masa depan". Sebagaimana berulang disampaikannya pada masa kampanye, laut adalah masa depan negeri. Bahkan, pidatonya setelah ditetapkan memenangi pemilihan presiden juga dilakukan di atas kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Namun, bagaimana mengoperasionalkan gagasan itu menjadi tantangan berat, mengingat perspektif pembangunan yang sebelumnya berorientasi daratan telah menjadikan lautan halaman belakang. Pulau-pulau terdepan Nusantara yang pernah menjadi pintu gerbang pelayaran pada masa lalu kini identik dengan pulau-pulau terpencil. Ditinggalkan. Bandar-bandar besar yang lampau populer, perlahan kehilangan cahayanya. Berabad-abad silam, nama Barus, Singkil, Banda Neira, Ternate, Tidore, Banten, Jepara, Tuban, dan Gresik dikenal sebagai bandar utama, yang kini menghilang dari peta pelayaran samudra. Terpinggirkannya perspektif bahari tecermin dari rendahnya kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu hanya sekitar 20 persen. Padahal, negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand, kontribusi bidang kelautannya di atas 30 persen PDB. Potret lain adalah mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir masih terlilit kemiskinan. Di sisi lain, gejala penangkapan berlebih, kehancuran ekosistem pesisir, serta pencemaran melanda sekitar 40 persen wilayah pesisir dan laut Nusantara. Yang juga menyedihkan, sejak 10 tahun terakhir kita mulai kebanjiran komoditas ikan impor dan garam. Sektor transportasi laut kondisinya tak kalah mengenaskan, sekalipun potensinya luar biasa. Data Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2010), sebanyak 45 persen dari semua komoditas yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai 1.500 triliun dollar AS per tahun, diangkut melintasi
ol. 1 20 14 12 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
lautan Nusantara. Namun, sejak 1987 hingga kini, Indonesia menghamburkan devisa rata-rata 16 miliar dollar AS per tahun untuk membayar jasa armada kapal asing yang mengangkut barang ekspor dan impor ke wilayah Indonesia. Selain itu, lebih dari 75 persen barang yang diekspor harus melalui pelabuhan Singapura karena hampir semua pelabuhan Indonesia belum memenuhi sederet persyaratan internasional. Menurut Rokhmin, dalam sistem rantai suplai dunia, Indonesia tidak diposisikan sebagai produsen komoditas utama dunia, tetapi sebagai konsumen. Titik Balik Kondisi itu sangat ironis, mengingat pada masa lampau, Nusantara dikenal sebagai Kepulauan Rempah yang diburu banyak bangsa. Dari Tanah Air ini, rempah-rempah yang paling mahal harganya, mulai dari cengkeh, pala, kayu manis, hingga lada, diangkut ke berbagai belahan dunia. Aroma harum aneka rempah mengundang kehadiran Portugis hingga Belanda. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah aktif berdagang dengan bangsa lain, ditandai dengan kemajuan teknologi bahari, khususnya dalam pembuatan perahu, sebagaimana ditulis Adrian B Lapian (2008). Sejarawan bahari ini mencatat berbagai jenis angkutan laut, yaitu sampan, perahu, kapal, jukung, lancang, pencalang, dan pinisi. Bahkan, Albuquerque pun membawa serta 60 pembuat kapal dari Lasem, Jawa Tengah, saat meninggalkan Malaka untuk kembali ke Portugis pada 1512. Menurut peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB, Arief Purwanto, kekayaan tradisi bahari masa lalu, selain keberlimpahan potensi sumber daya laut, juga merupakan modal penting mewujudkan kejayaan maritim Nusantara. Namun, ia juga mengingatkan tentang kerapuhan ekosistem laut tropis.Tak hanya itu, menurut Adrian, pelaut Nusantara pada masa lalu juga mahir membaca angin dan menggunakan navigasi perbintangan. Pelayaran ke India, bahkan hingga Madagaskar di Afrika, hanya bisa dilakukan karena kecanggihan navigasi dan pengetahuan tentang angin munson. Eksploitasi dan pengembangan infrastruktur kelautan harus diimbangi dengan pembenahan sistem sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat. Koridornya pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepentingan riset kelautan Indonesia, selain untuk mengeksplorasi potensi sumber daya, juga dibutuhkan untuk mewaspadai ancamannya. Hal itu karena sebagian besar pesisir di Indonesia rentan dilanda gempa dan tsunami. Tsunami 2004 yang gagal diantisipasi membuktikan kita tidak mengenal lautan dengan baik. Kembali ke bahari seperti era kejayaan lampau artinya kembali mengenali alam negeri ini dengan baik. (*)
Kaba Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Hadapi MEA 2015 Gubsu Ajak Pelajar Perkuat Ketahanan Ideologi ubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengajak pelajar dan generasi secara umum agar memperkuat ketahanan ideologi dan karakter kebangsaan keindonesiaan agar berhasil dalam era globalisasi. "Globalisasi adalah sebuah keniscayaan, mau tidak mau masyarakat Sumut terutama generasi muda dan pelajar harus mempersiapkan diri menghadapinya, yang terdekat era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan berlaku 2015," ujarnya melalui Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM. Dihadapan seratusan siswa berprestasi dari 33 kabupaten dan kota se-Sumut termasuk 4 mahasiswa USU asal Papua kemarin Gubsu mengingatkan ketahanan ideologi yaitu 4 konsensus dasar berupa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah kekuatan utama kita menghadapi MEA. "Ini yang tidak dimiliki bangsa lain dan warisan bangsa bagi generasi Indonesia," ujarnya pada Penutupan Latihan Kepemimpinan dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Siswa-siswi berprestasi di Mako Batalyon Kavalery VI/ Serbu Sunggal dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian SH MSi, Kadis Bina Marga Sumut Ir H Effendi A Pohan MSi dan pejabat teras Kodam I/BB. Kegiatan ini berlangsung 4 hari yakni 3 hari di Hotel Polonia dilanjutkan pemantapan nilai kebangsaan di barak Mako Batalyon Kavalery VI/ Serbu atas kerjasama Badan Kesbangpol Linmas Sumut dan Kodam I/BB yang difasilitasi Lemhanas RI. Lebih dikemukakan, "Sebagai pelajar dan generasi muda Sumut yang dari dulu dikenal patriotis dalam harmonisasi heterogenitas kalian harus berhati-hati, karena Sumut ini menyandang nama besar, propinsi andalan di luar Pulau Jawa, maka dari itu sifat-sifat kebangsaan itu juga harus berkobar mulai dari jiwa pelajar," tegasnya. Menurut Gubsu globalisasi adalah identik dengan persaingan. Dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi asean (MEA) atau Asean Economic Community (AEC), Asean Free Trade Area (AFTA), China - ASEAN Asia Free Trade Area (CAFTA) maka tidak ada lagi batasan antar negara. Artinya pemerintah sudah tidak bisa membuat proteksi baik terhadap tenaga kerja, maupun perdagangan barang dan jasa. Persaingan akan semakin keras untuk itu para mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri dengan matang, baik dari kemampuan fisik, intelektual dan mental. "Dalam dunia kerja, orang tidak akan menanyakan kalian
G
Sekdaprovsu H Nurdin Lubis melepas tanda peserta pada acara penutupan Latihan Kepemimpinan dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Siswa-siswi berprestasi di Mako Batalyon Kavalery VI/ Serbu Sunggal Medan. dengan pertanyaan-pertanyaan seperti 'where are you from?, what is your religion?, atau what is your status?. Akan tetapi pertanyaannya adalah What you can do?" tegasnya. Untuk menjawab semua itu, beliau meminta para pelajar dan para mahasiswa maupun generasi muda secara umum khususnya yang belum bekerja untuk terus melatih diri, membekali diri dengan berbagai ilmu, berlaku disiplin, tidak cepat menyerah, bekerja keras. Dikemukakan yang terpenting dari semua itu adalah memiliki ketahanan semangat dan jiwa seperti yang diwariskan oleh sesepuh bangsa yang secara garis beras berupa 4 konsensus kebangsaan tersebut. "Untuk memahami hidup, sesekali kita harus melihat ke belakang, tetapi untuk menghadapi hidup kita harus berpandangan jauh ke depan," ujarnya. Ketua Panitia yang juga Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara Drs H Eddy Sofyan MAP mengatakan kegiatan ini untuk menggelorakan semangat Persatuan dan Kesatuan dari usia dini khususnya kalangan muda dan mahasiswa Papua. Narasumber antara lain Kasdam I/ BB Brigjen TNI Cucu Sumantri, Dirkonsisnas Debidtaplai Lemhanas RI Laksma TNI D Yunianto, Kakorda Kemenhan RI Wil Sumut Kol Inf Azhar, Laksamana Pertama Dicky Yunianto dari Lemhanas RI sebagai Supervisi kegiatan, Mayjen TNI Purn Albert Inkiriwang dari Lemhanas IR dan lain-lain. (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 1 3 ol.1 201 13
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Sumut Bangkit Harus Diawali Reformasi Birokrasi
tang peluang dan tantangan birokrasi partisipatif dalam Sumut Bangkit yang merupakan slogan dengan konsep Membangun Budaya Kerja dengan berbasis "Nilai" yang digagas Gubsu dan itu dijadikan sebagai panduan kerja dan spirit bagi birokrasi di Sumut. Bangkit berkaitan dengan nilai-nilai organisasi, perilaku utama, budaya organisasi dengan nilainilai yang relevan. Eddy memaparkan kebangkitan membutuhkan kekuatan spiritual, kekuatan emosional, kekuatan intelektual, kekuatan sosial dan kekuatan profesional. Kelima kekuatan tersebut dapat tercermin dalam nilai kata Sumut Bangkit yaitu Religius, Integritas, Kompeten, Gotong Royong dan Pelayanan. Nilai-nilai dimaksud lanjutnya secara garis besar yakni Religius berupa kepatuhan terhadap nilai-nilai Agama yang diimpelementasikan dalam sistem dan kebijakan pemerintah. Integritas berupa kesatuan Ketua Departemen Ilmu Sosiologi FISIP USU Dra Lina Susikap dalam berfikir dan bertindak secara baik dan darwaty MA menyerahkan Plakat USU kepada Kepala Badan benar yang dilakukan secara konsisten menurut norKesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofyan MAP ma, hukum, etika dan sosial. ketika diundang untuk Kuliah Umum di FISIP USU Medan. Kompeten yaitu memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara profesional serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Gotong Royong yakni membangun hasil produktif, berkualitas dan berKalangan kampus khususnya akamanfaat melalui koordinasi, integrasi, harmoni dan toleransi demisi FISIP USU optimis gagasan yang dilandasi dengan kesamaan motivasi, kepercayaan dan komitmen dalam bingkai kekeluargaan. Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pelayanan yaitu memberikan layanan terbaik kepada pemangku Pujo Nugroho ST untuk Sumut kepentingan dengan tanggap, cepat, akurat, aman, sepenuh hati dan bersahabat sesuai tata kelola yang baik dan bersih. Bangkit diawali dengan penataan Pada forum ilmiah ini tersimpul pentingnya reformasi atau reformasi birokrasi dengan birokrasi yang dijalankan sesuai dengan fungsinya untuk memempertimbangkan berbagai aspek layani, alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang netral dan bukan merupakan yang muaranya menukik pada terbagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi) guna mencapai tujuan bersama suatu negara. laksananya pemerintahan semakin Untuk itu birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang baik, bersih, efektif dan efisien. lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, adanya kerja tim serta pengawasan rekan kerja (peer group) dan atasan al itu terungkap dalam Dialog Akademis dan bukan lagi merupakan dominasi. Kuliah Umum Kepala Badan Kesbangpol dan Birokrasi partisipatif adalah birokrasi dengan wajah yang Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP di Tidak Mentang-Mentang, Ojo Dumeh dan Tulus Melayani. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU dihadiBirokrasi juga membutuhkan inovasi agar masalah yang ri Ketua Departemen Ilmu Sosiologi Dra Lina Sudarwaty demikian tidak muncul lagi dalam era yang progresif ini. MA dan seratusan mahasiswa Ilmu Sosiologi FISIP USU Birokrasi tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah dominadi Aula FISIP USU di Medan, Sabtu. si negara, namun sebagai mitra masyarakat untuk mendorPada kesempatan ini Kepala Badan Kesbangpol ong pembangunan dan memberikan solusi berbagai masalah memaparkan panjang lebar dalam tinjauan akademisi tendi masyarakat.(*)
H
ol. 1 20 14 14 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Gubsu Minta Pusat Perhatikan Dampak Sosial Imigran Ilegal di Daerah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap keberadaan imigran illegal khususnya dampak sosial yang timbul akibat kehadiran mereka di daerah. apak Gubsu menaruh harapan besar agar masalah imigran illegal yang dikelola oleh organisasi internasional yang ada di daerah-daerah termasuk di Sumut hendaklah dibahas di tingkat pemerintah pusat," ujar Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, kemarin. Menyampaikan buah pemikiran saat mewakili Gubsu menerima kunjungan Tim Clearing House (CH) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Ruang Rapat Kerukunan Kantor Kesbangpol dan Linmas Provsu Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan, Eddy Syofian memaparkan keberadaan imigran illegal di Sumut. Rapat Koordinasi Tim Kerja Clearing House (CH) Kementrian Luar Negeri dengan Badan Kesbangpol dan Linmas serta Kominda Provinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung dialogis dihadiri Kepala BIN Daerah Sumut, unsur Kodam I/ BB, Poldasu, Kejatisu, pihak Imigrasi dan lainnya. Dari Kementerian Luar Negeri hadir Gantosari Tanjung dari
“B
Direktorat Kerjasama PAM DN Keamanan Diplomatik Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri dan sejumlah pejabat teras Kementerian Luar Negeri dan pejabat pusat kompeten lainnya. Pada forum ini terungkap Imigran Illegal yang ada di Daerah Sumatera Utara tercatat 1.731 orang yang dikelola oleh Organisasi Internasional. "Dalam rangka penanganan masalah Imigran Illegal yang 1.731 orang yang dikelola oleh Organisasi Internasional ini kiranya dapat dipelajari, dibahas ditingkat pusat antara Kementrian Luar Negeri, Kemendagri, Kemenkumham, Kapolri dan BIN guna memberi kepastian hukum dan dampak sosial politik di daerah," ujar Eddy. Rapat Koordinasi ini juga merekomendasikan perlu dicermati dan diselidiki tentang kemungkinan adanya oknum yang memfasilitasi keberadaan Imigran Illegal dengan modus operandi melakukan kejahatan penjualan manusia. Juga direkomendasikan keberadaan Jurnalis Asing dan peneliti asing yang melakukan peliputan dan penelitian di daerah agar dilengkapi dengan nota persetujuan dikirimkan oleh Kemenlu ke Daerah melalui Badan Kesbangpol Provinsi. Kemenlu juga direkomendasikan agar dapat mengirimkan data LSM dan Lembaga Asing kepada Pemda. Sedangkan terhadap setiap kunjungan diplomat asing termasuk pejabat Kedubes ketika ingin bertemu dengan pejabat daerah yang dilengkapi dengan Nota Diplomatik maka Pemerintah Daerah dapat menunda, menolak dan menerima. Diharapkan juga agar Kemenlu dapat meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait tupoksi Kemenlu yang berhubungan dengan Pemerintah daerah. (*)
Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian mewakili Gubsu H Gatot Pujo Nugroho menerima kunjungan Tim Clearing House (CH) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meneyerahkan cinderamata kepada Gantosari Tanjung dari Direktorat Kerjasama PAM DN Keamanan Diplomatik.
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 1 5 ol.1 201 15
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
JK dan Gubsu Buka Sidang Raya PGI ke XVI Dua pekan Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, keduanya memilih Sumatera Utara sebagai provinsi pertama yang dikunjungi. Setelah Jokowi mengunjungi pengungsi Sinabung beberapa waktu lalu, giliran Jusuf Kalla yang mengunjungi Sumut untuk membuka pelaksanaan Sidang Raya Ke-16 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Gunung Sitoli, Selasa (11/11). "Belum lagi sebulan pemerintahan Pak Jokowi-JK, Sumut menjadi provinsi pertama yang dikunjungi dalam rangkaian tugas presiden dan wakil presiden, ini tentu menjadi spirit bagi masyarakat Sumut," ujar Gatot dalam sambutannya. Menanggapi apa yang dikatakan Gubsu itu, Jusuf Kalla dalam sambutannya mengakui dirinya baru dua pekan dilantik sebagai Wapres dan terkesan dengan kesederhanaan pembukaan Sidang Raya PGI. "Sebelum pemerintah mengimbau agar pelaksanaan acara tidak digelar di hotel, PGI sudah melakukannya dengan menggelar siding dari desa ke desa," ujar Jusuf Kalla. Gubsu dalam sambutannya mengatakan, kunjungan Wapres ke Pulau Nias bukanlah yang pertama kali. Dimana tahun 2005 silam, ketika Nias dihantam gempa dahsyat yang adalah gempa terkuat ke dua di dunia setelah tahun 1965, sebagai wakil presiden, JK juga hadir. Gatot mengungkapkan terimakasih atas perhatian dan kepedulian JK pada Sumut dan Nias. Mengenang kembali peristiwa yang pernah dialami Nias berupa bencana tsunami dan gempa dahsyat, Gubsu mengungkapkan rasa syukur saat ini Nias telah bangkit. "Cobaan yang pernah dialami Nias kala itu memang san-
gat menyedihkan, tetapi pengalaman itu juga memberi kekuatan baru bagi masyarakat untuk melanjutkan kehidupan," ujarnya. Kami percaya, dengan komitmen dan semangat baru ini, pulau Nias, yang masa lalu porak poranda diterjang gelombang tsunami dan gempa bumi dahsyat, sekarang Nias bangkit dari keterpurukannya dan akan berubah menjadi Nusa Indah andalan Sumatera Utara, yang nyaman, indah, aman dan se-
ol. 1 20 14 16 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
jahtera. Sementara itu, Jusuf Kalla dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya keberagaman dan solidaritas. Menurutnya, seluruh warga negara patut bersyukur karena bangsa ini memiliki keanekragaman luar biasa, terdiri dari bermacam suku, adat, agama dan budaya, yang tidak terjadi di banyak negara. "Kebhinekaan kita adalah kekuatan kita," ujar JK . Dikatakan JK, Aceh dan Nias yang
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
„ Baru Dua Pekan Dilantik, Presiden dan Wapres Kunjungi Sumut nan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan sebagaimana sub tema dari sidang raya ini. Hadir menyertai rombongan Wapres, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Hukum dan HAM RI Hamonangan Yasona Laoli. Pembukaan Sidang Raya Ke-16 Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI) yang berlangsung di Lapangan Olahraga Gunung Sitoli, Nias, Selasa (11/11) dihadiri hamper 3 ribu orang. Sejak pukul 08.00 wib, para peserta dan undangan Sidang Raya PGI mengikuti ibadah pembuka sebelum kehadiran Wakil Presiden dan Gubernur Sumatera Utara sekitar pukul 11.25 WIB di lokasi. Hadri juga Walikota Gunung Sitoli,
para bupati se kepulauan Nias, anggota DPR RI dan DPD RI, ketua dan segenap fungsionaris PGI wilayah Sumut, para pimpinan gereja-gereja, pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, panitia dan seluruh peserta sidang raya pgi dari seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Walikota Gunung Sitoli Martinus Lase yang adalah Ketua Umum Panitia melaporkan kegiatan Sidang Raya mengungkapkan Sidang Raya diikuti oleh 2.000 peserta dari seluruh Indonesia. Kegiatan didukung dana partisipasi warga jemaat dari empat sinode, sumbangan dari Peerintah Provinsi Sumut Rp 2,5 M dan kontribusi kabupaten kota se Kepuauan Nias Rp 8 milyar. (*)
lepas dari bencana membuktikan bahwa solidaritas, saling menolong menjadikan semuanya kembali normal. Kata JK, waktu itu 50 negara ikut membantu Nias kembali normal. "Bencana terbesar dalam sejarah Indonesia pun bisa dilalui," katanya. JK berharap forum Sidang Raya PGI ke XVI tahun 2014 ini mampu merumuskan pokok-pokok tugas panggilan bersama terutama dalam pengamalan pancasila guna menanggulangi kemiski-
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 1 7 ol.1 201 17
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Peran Pemerintah & O Mengembangkan Ass Menyonson Husni Thamrin ASEAN Community Tahun 2015 merupakan bagian dari hasil pertemuan Negara-negara ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 yang menghasulkan dokumen Bali Concord II berisi rencana pembentukan ASEAN Community pada tahun 2015. Seluruh Negara Asean kemudian berkoitmen untuk mewujudkan ASEAN Community tahun 2015 yang terbangun atas tiga pilar utama.
(4) ASEAN sebagai kawasan terintegrasi (a region fully integrated in to the global economy). Dari berbagai acam diskusi dan makalah tentang Asean Economic Community (AEC) 2015 terlihat banyak yang pesimis Indonesia akan kesulitan menghadapi tahun 2015 sebab, daya saing baik produk maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kalah bersaing dengan produk impor lainnya. Dikhawatirkan, dengan dilaksanakannya AEC, maka akan mematikan produk-produk Indonesia. Indonesia sudah seharusnya melihat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti akselerasi kesiapan infrastruktur, konsentrasi industri manufaktur di pulau Jawa, struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi lulusan sekolah menengah umum atau sederajat ke bawah, pengelolaan pertanian dan maritime (Fathur Anas, 2009)
ilar pertama adalah ASEAN Political-Security Community. (Kompasiana, 25 April 2014) Konsep yang diajukan oleh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan antar negara anggota. Pilar kedua adalah ASEAN Economic Community. Pengusul utama dari ASEAN Economic Community adalah Singapura dan Thailand. Pilar ketiga adalah ASEAN Social dan Cultural Community. Dari ketiga pilar utama tersebut ASEAN Economic Community paling mengundang perhatian dan menjadi bahasan banyak pihak dikarenakan diyakini akan akan membawa dampak besar tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dalam segala aspek kehidupan lain. Pada dasarnya ASEAN Economic Community bertujuan untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang tercermin dalam empat hal: (1) ASEAN sebagai aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, bebas tenaga kerja terdidik, dan bebas modal (single market and production base); (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing tinggi (a highly competitive economic region); (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil menengah (a region of equitable economic development); dan
Peran Pemerintah dan Organisasi Lokal Dalam Meningkatan Kesejahteraan Menyongsong Asean Economic Community (AEC) 2015 Melalui Pengembangan Aset Masyarakat Miskin Untuk menjawab kecemasan berbagai pihak dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 aka perlu disadari bahwa ada peran pemerintah yang enjadi sangat penting untuk dilaksanakan Landasan peran pemerintah dalam mewujudkan social welfare and protection di negara kita ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, baik yang dirumuskan di dalam Pembukaan maupun di dalam batang tubuhnya. Pembukaan UUD '45 alinea IV menyebutkan : "‌ untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa‌".
P
ol. 1 20 14 18 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Organisasi Lokal Dalam set Masyarakat Miskin g AEC 2015 Sedang yang berkaitan dengan batang tubuh UUD '45 terdapat di dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial yang mengandung dua pasal, yaitu pasal 33 dan pasal 34. Kedua pasal itu memang bermakna tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menetapkan pengaturan dalam kehidupan perekonomian bangsa. Dalam pasal 33 terkandung peran negara dalam mengatur perekonomian bangsa. Sedang pasal 34 terdapat tugas proteksi, tugas perlindungan yang harus dilakukan oleh negara : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Di antara kedua pasal yang terdapat dalam Bab XIV Kesejahteraan Sosial itu, menurut Dr. A.M. Tambunan SH adalah : "‌ bila dihubungkan dengan pasal 33 UUD tentang penyusunan dan pembangunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yang dengan pasal 34 UUD merupakan kembar, kakak beradik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Tegas dan nyata kesejahteraan sosial ini sebagai isi kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia yang diperjuangkan selama ini dengan segala pengorbanan, mendapat dasar dan kemutlakan untuk perwujudan dalam UUD '45 karena judul Bab XIV ialah Kesejahteraan Sosial" Peran pemerintah dalam mewujudkan social welfare and protection adalah bersifat sentral. Namun apa yang tersirat dari Asean Economic Community (AEC) 2015, persoalan yang menjadi bagian garapannya, demikian banyak, seperti livelihood, identitas, pengurangan kemiskinan, persoalan ke-
senjangan yang terdapat di dalam masyarakat bangsa-bangsa ASEAN. Peran pemerintah dalam mewujudkan social welfare and protection sangat penting, karena peran itu adalah peran konstitusional. Dalam mengahadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 pemerintah tentunya harus dapat memproteksi dan meperjuangkan rakyat Indonesia dalam persaingan yang akan begitu kuat. (Gonggong, 2009) Peran pemerintah dalam mewujudkan social welfare and protection dalam mensikapi Asean Economic Community (AEC) 2015, haruslah dipandang sebagai usaha untuk menciptakan negara yang kuat, tetapi dalam kerangka bangunan negara yang berpemerintahan demokratis. Untuk menghindari terciptanya negara kuat yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat itu, maka negara kuat itu harus ditegakkan dan diperintah di atas prinsip-prinsip demokrasi. Dengan prinsipprinsip demokrasi yang melandasi bertegaknya negara kuat, rakyat akan mendapat hak-haknya dan dengan demikian justru posisi rakyat akan menjadi lebih kuat di negara kuat yang demokratis. Sejalan dengan itu, amat menarik untuk merenungkan pernyataan Amartya Sen, yang yakin terhadap demokrasi dalam memberantas kemiskinan. Menurutnya, "demokrasi bisa memberantas kemiskinan" (Sen, 1997). Sedang menurut Francis Fukuyama, dalam menghadapi pelbagai kesulitan dewasa ini, bangsa-bangsa harus berusaha untuk memperkuat negara (Fukuyama, 2005). Sejalan dengan keterangan di atas, sebagai anggota ASEAN-yang tidak sekedar anggota, melainkan salah satu dari lima pendiri-usaha untuk mewujudkan social welfare and protection dalam kerangka Asean Economic Community (AEC) 2015, pemerintah dan bangsa Indonesia harus menunjukkan suatu penyikapan dalam arti bahwa penguatan social welfare itu merupakan tugas konstitusional yang secara tegas ada dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD '45 yang berlaku di negara kita ini Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standart kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai usaha kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang di desain secara kongkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditunjukan pada
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 1 9 ol.1 201 19
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas secara keseluruhan (baik komunitas local, regional, maupun nasional). Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Strategi pemberdayaan pada dasarnya adalah konsep empiris yang langsung berkaitan dengan perilaku kebijakan yang dilakukan oleh organisasi terhadapa anggota. Hal ini berarti bahwa strategi pemberdayaan merupakan perencanaan eksplisit (planning strategic) yang diterapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggota, baik dalam artian material maupun non material yang dikaitkan langsung dengan sumberdaya manusia dan alam yang dimiliki secara mandiri. Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini secara nyata banyak dilakukan oleh pelaksana pembangu-nan dan masyarakat itu sendiri. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat, pemerintah,dan Organisasi lokal pada dasarnya adalah bentuk program pemberdayaan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa program-program tersebut mempunyai bentuk, tujuan, dan metode yang berlainan. Pendekatan dalam pemberdayaan yang dilakukan dapat berupa pendekatan individual dan kelompok. Pendekatan kelompok menjadi alternatif utama yang digunakan dalam proses pembangunan karena dianggap lebih mampu memberikan dampak yang luas pada kehidupan masyarakat. Jika strategi pemberdayaan diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan utama dari pemberdayaan yakni tercapainya kesejahteraan anggota organisasi secara merata maka hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek bagai mana organisasi harus bertanggung jawab untuk menjamin agar dapat memenuhi hak-hak dasar , seperti hak kesejahteraan ekonomi (economic rigth), hak-hak kesejahteraan sosial budayanya (social nad culture rigths), serta hak kesejahteraan sipil dan politiknya (civil and political rigths). Dalam setiap konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi, selalu diutamakan konsep kemandirian. Setiap usaha yang dilakukan selalu beranjak dari kebutuhan bersama dari para anggota (Bottom-Up). Dalam hal pengentasan kemiskinan, organisasi melakukan upaya-upaya pengembangan aset yang dimiliki anggota untuk mencapai kesejahteraan. Organisasi tidak serta merta menjadikan kesejahteraan sebagai target yang harus dicapai, lebih dari itu ada proses yang dijunjung tinggi oleh organisasi sebagai sebuah tujuan hakiki yang nantinya mengantarkan anggota kepada kesejahteraan. Setiap anggota organisasi merupakan subjek dari setiap organisasi lokal dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Anggota organisasi menjadi pelaku yang secara mandiri melakukan usaha pemberdayaan bagi dirinya dengan memaksimalakan potensi yang tersedia dalam organisasi. Organisasi menjadi fasilitator bagi anggota dalam upayanya mencapai kesejahteraan. Terdapat nilai-nilai moral yang terus dijaga oleh set-
ol. 1 20 14 20 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
iap organisasi masyarakat lokal dalam memaksimalkan aset anggota untuk pengentasan kemiskinan. Nilai-nilai tersebut adalah nilai kekeluargaan, kegotong-royongan, dan kebhinekaan. Nilai ini terus dijaga oleh organisasi dalam setiap usaha pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi. Nilainilai moral itu juga menjadi kontrol dalam berjalannya usaha pengentasan kemiskinan. Artinya setiap usaha untuk mencapai kesejahteraan dilakukan dengan cara-cara yang halal dan tidah bertentangan dengan hukum. Program diusahakan oleh organisasi masyarakat lokal dalam usaha pengentasan kemiskinan dilakukan secara berkesinambungan. Kegiatan berlangsung secara teroganisir dan teratur sesuai jadwal yang telah disusun oleh organisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota. Setiap kegiatan dilaksanakan tahap demi tahap dimulai dari tahap permulaan sampai pada tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi. Organisasi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan jasa serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Organisasi Lokal di Kota Medan melakukan pengembangan aset yang dianggap menjadi penyebab kemiskinan di Kota Medan. Aset-aset yang menjadi fokus atau mendapat perhatian utama adalah Modal Mnusia atau Human Capital. Aset ini adalah yanbg berasal dari dalam diri manusia itu sendiri meliputi unsur pengetahuan, perspektif, mentalitas, keahlian, pendidikan, kemampuan kerja, dan kesehatan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu pengembangan aset melalui konsep pemberdayaan dilakukan pada Modal Fisik (Physical Capital),Modal ini mewakili unsur bangunan (seperti : perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan, jaringan air minum, jaringan telefon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya; Modal Finansial (Financial Capital),Modal ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, pinjaman modal usaha, sertifikat surat berharga, saham, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat; Modal Teknologi (Technological Capital),Modal ini mewakili sistem atau peranti lunak (software) yang melengkapi modal fisik (seperti teknologi pengairan sawah, teknologi penyaringan air, teknologi pangan, teknologi cetak jarak jauh dan berbagai teknologi lainnya) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;Modal Lingkungan (Environmental Capital), Modal ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat;Modal Sosial (Social Capital),Modal ini mewakili sumber daya sosial (seperti jaringan sosial, kepercayaan masyarakat, ikatan sosial, dan sebagainya) yang bermanfaat untuk membantu masyarakat memunuhi kebutuhan hidupnya. Berikut Matriks Tabel Jenis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Lokal dalam mengembangakan aset anggota
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id dalam pengentasan kemiskinan:
Dari kajian yang telah dilakukan pada organisasi masyarakat lokal di Kota Medan dalam melakukan pengembangan aset untuk pengentasan kemiskinan, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang relevan. Organisasi masyarakat lokal melakukan usaha-usaha untuk pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan aset yang dimiliki oleh anggota secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan. Pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang telah dimiliki oleh anggota itu sendiri. Sehingga setiap anggota mampu mencapai kesejahteraannya tanpa berpangku tangan pada bantuan-bantuan dari pihak tertentu. Pola pemberdayaan aset difokuskan pada pengembangan Aset manusia (Human Capital) melalui program-program pelatihan ketrampilan (life skill) dan optimalisasi pendidikan. Anggota organisasi dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan yang berguna untuk menghasilkan produk-produk bernilai ekonomi yang bisa dimanfaat kan untuk mencapai kesejahteraan. Selain pengembangan Aset/Modal Manusia (Human capital), konsep pemberdayaan juga dilakukan dengan mengembangkan Modal Fisik (Physical Capital), Modal Finansial (Financial Capital), Modal Teknologi (Technological Capital), Modal Lingkungan (Environmental Capital), dan Modal Sosial (Social Capital).
Daftar Pustaka : Adi, Isbandi Rukminto. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas : Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI Departemen Sosial RI.Panduan Operasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Sarana Penunjang Produksi KUBE Bidang Konveksi. 2005.Jakarta. Departemen Sosial RI.Rencana Strategi Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin 2006-2010.Jakarta. Fakih, Mansour, 1996, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Fathur Anas, 2013, Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta,Liputan 6 13 april 2013, http:/ /news.liputan6.com/read/566007/menakar-kesiapan-indonesiahadapi-aec-2015, Diakses Rabu 8 Oktober 2014, pukul 15.00 WIB Fukuyama, Francis, 2005. Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, (penerjemah. A. Zaini Rofiqi), Gramedia Pustaka Utama & Fredom Institute, Jakarta Gonggong, Anhar, Peran Pemerintah Dalam "Mewujudkan" Social Welfare And Protection Dalam Menyikapi Asean Social-Culture Community, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009 Kompasiana, 25 April 2014, Persiapan Indonesia menuju AEC 2015, Siapkah? http://politik.kompasiana.com/2014/04/25/persiapan-indonesia-menuju-aec-2015-siapkah--651179.html Diakses Rabu 8 Oktober 2014, pukul 14,00 WIB Luhulima, CPF.& Dewi Fortuna Anwar, et.al.,2008, Masyarakat Asia Tenggara menuju Komunitas ASEAN 2015, P2P-LIPI-Pustaka Pelajar, Jakarta-Yogyakarta, hal. 5-6. Nasution, M. Arif, 2013, Siapkah Dengan Visi 2045 "Negara Kesejahteraan"? makalah Disampaikan pada Dialog Visi 2045 : Negara Kesejahteraan Kerjasama Program Pascasarjana Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dengan DPP Partai Golkar (Medan, 27 Maret 2013) Universitas Negeri Yogya, Peluang Dan Tantangan Indonesia Hadapi AFTA dan AEC 2015, http://uny.ac.id/berita/peluang-dan-tantangan-indonesia-hadapi-afta-dan-aec-2015.html. Diakses Rabu 8 Oktober 2014, pukul 16,00 WIB
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 2 1 ol.1 201 21
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Revolusi Mental Jokowi-JK dan Kenaikan Harga BBM KONSEP revolusi mental telah diperkenalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) kepada publik. Implementasinya pun terlihat sangat jelas. Konsep revolusi mental itu tampak dari perilaku pemerintah yang terkesan menentang tradisi dan konvensi kenegaraan di Indonesia. Dalam kurun waktu sebulan pemerintahan Jokowi-JK, secara lahiriah, Presiden Jokowi memulai revolusi mental dengan mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Kerja di halaman istana negara. Pengumuman itu dilengkapi dengan kemeja putih lengan panjang Presiden Jokowi dan para menterinya yang digulung ke atas. Meskipun Wapres JK menggunakan kemeja lengan pendek tanpa digulung, namun tidak ada jas dalam pengumuman para calon menteri di halaman istana negara itu. Kejutan lainnya pun terlihat ketika pelantikan para menteri di ruang utama istana negara. Para menteri dan seluruh tamu undangan sama-sama memakai dresscode batik ,tidak ada yang menggunakan setelan pentalon jas dan dasi lengkap. Sejak masa Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengumuman dan pelantikan para menteri selalu mengunakan setelan jas lengkap dengan dasi. Namun, cara berbeda ditunjukkan pemerintahan Jokowi-JK kepada publik saat mengumkan dan melantik para menterinya. Kontroversi Pemerintahan Jokowi-JK ternyata tidak berhenti sampai di situ. Salah satunya ialah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menteri ini segera mengundang perhatian publik dengan prilaku dan kondisi fisik yang menentang tradisi kenegaraan. Bayangkan saja, sehabis diumumkan menjadi menteri, Susi pun merokok di depan para jurnalis di halaman istana negara. Tidak berhenti sampai di sana, Menteri Susi ternyata tidak lulus SMA dan foto kakinya yang bertato tersebar luas di berbagai media, termasuk media sosial. Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, mungkin baru Menteri Susi saja yang fisiknya bertato. (*)
FKPD Sumut Ziarah ke TMP Awali HUT TNI ke 69
ZIARAH. Wagub Sumut dan jajaran FKPD Sumut ziarah di TMP Medan, Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (6/10/2014). Ziarah tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT TNI ke 69 yang terkonsentrasi di Aula Lantamal I Belawan, Selasa (7/10/2014).
ol. 1 20 14 22 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumatera Utara (Sumut) berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Medan di Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (6/10/ 2014). Ziarah tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT TNI ke 69 yang terkonsentrasi di Aula Lantamal I Belawan, Selasa (7/10/2014).
J
ajaran FKPD Sumut yang turut dalam ziarah masingmasing Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Ketua DPRD Sumut Sementara H Ajib Shah, Walikota Medan, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri, Danlamal I Belawan Kolonel Laut (P) Pulung Prambudi, Pangkosek Hanudnas III Kolonel Pnb Supriharsanto, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutejdo dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Basaruddin. Juga terlihat Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin MSi. Dalam prosesi ziarah, Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dan rombongan menggelar upacara tabor bunga, sebagai bentuk perhargaan kepada jasa para TNI yang
telah mengabdikan hidupnya dalam merebut kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Erry berpesan kepada generasi muda untuk mengambil hikmah dari perjuangan para pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan layak mendapat apresiasi. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasajasa para pahlawannya. Dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Mari kita wujudkan cita-cita para pejuang yakni membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera," ujar Erry. Banyak cara dalam mengisi kemerdekaan. Tidak dengan berada diperbatasan memegang senjata, tetapi dengan melakukan inovasi dan kreatifitas bermanfaat. Selain itu, mengisi kemerdekaan juga dapat dilakukan dengan menjaga dari rongrongan penjajahan modern seperti membekali diri dari budaya yang dapat merusak moral, ancaman narkoba dan pelencengan idiologi Pancasila dan hal yang dapat merusak nilai nasionalisme. "Pertempuran saat ini adalah pertempuran modern. Ada saja pihak yang berusaha merusak moral anak bangsa lewat internet, narkoba dan mengikis ideologi dan rasa nasionalisme generasi muda," ujar Erry. Erry juga mengatakan, upaya menangkal rongrongan salah satunya dengan mempertebal ilmu agama dan membekali diri dengan berbagai keahlian yang bermanfaat. (*)
Wagub Sumut Imbau Pelaku Usaha Punya Strategi Manajemen Sambut MEA Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengibau pelaku usaha memiliki strategi manajemen yang handal dan tepat sasaran dalam menghadapi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku pada 2015 mendatang. Jika tidak, pelaku usaha akan menghadapi kendala dalam menjalankan bisnis ditengah kebebasan dan ketatnya persaingan. Imbauan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry usai memukul gong sebagai tanda dibukanya Seminar Nasional dan Call for Paper yang digelar Forum Manajemen Indonesia (FMI) dengan tema Manajemen Kewirausahaan (Entrepreneurial Management) di Grand
Aston Hall Hotel & Service Residence, Jl. Balaikota No. 1 Medan, Rabu (12/11/2014). Hadir dalam acara itu Ketua KPU RI Husni Kamil Manik SH, Ketua FMI Pusat Dr Sri Gunawan, Wakil Rektor I USU Prof. Dr. Ir. Zulfkifli Nasution, Wakil Rektor III Raja Bongsu Hutagalung, sejumlah narasumber yakni Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut Edi Rizkiyanto, Direktur Keuangan dan SDM PT Terminal Petikemas Indonesia Abadi Sembiring Ak MM dan Direktur Operasional PT KAI A Herlianto. Dalam kesempatan tersebut, Erry menegaskan, pelaku usaha seluruh bidang harus memiliki manajemen unggul dan relevan serta tepat sasaran dalam menyiasati tingginya tingkat persaingan MEA. "Seminar ini diharapkan dapat menjadi media dalam merumuskan pokok pikiran sekaligus mengantisipasi transformasi bisnis yang saat ini semakin dinamis dan berkembang pesat. Konsep manajemen yang sebelumnya
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 23 ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
BUKA SEMINAR. Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi memukul gong sebagai tanda dibukanya Seminar Nasional dan Call for Paper yang digelar Forum Manajemen Indonesia (FMI) dengan tema Manajemen Kewirausahaan (Entrepreneurial Management) di Grand Aston Hall Hotel & Service Residence, Jl. Balaikota No. 1 Medan, Rabu (12/11/2014).
telah diterapkan, harus mendapatkan pencerahaan sesuai kebutuhan jaman," sebut Erry. Erry menegaskan, manajemen bisnis yang dibutuhkan adalah inovatif, responsif dan fleksibilitas. Tentu semua itu harus didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, unggul dan menguasai manajemen. "Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah di depan mata. Kita tidak dapat lagi mengandalkan manajemen yang selama ini. Harus mendapat penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan," ujar Erry. Salah satu hal yang perlu mendapat pengembangan adalah manajemen kewirausahaan (Entrepreneurial Management). Kemampuan manajemen kewirausahaan layak dimiliki tiap indivisu sebagai lapisan manajemen, terutama penguasaan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan bisnis. Tiap perkembangan umumnya memiliki dinamika yang sangat kompleks. Tetapi, dengan penguasaan manajemen konflik, kendala yang dihadapi dapat diubah menjadi peluang. Mengubah kendala menjadi peluang tidak mudah. Butuh kemampuan manajemen yang luar biasa. Tetapi dengan niat yang kuat, kemauan untuk berbuat yang terbaik, akan menghasilkan out put yang memuaskan," tambah Erry. Lebih lanjut Erry menjelaskan, letak keberhasilan mengelola bisnis tidak hanya dilihat dalam pelaksanaan semata, tetapi juga ditentukan manajemen dalam mengembangkan usaha. "Intinya, manajemen bisnis harus mengikuti kebutuhan jaman. Harus inovatif dan terus menciptakan hal yang baru. Seminar ini diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi kepada peserta nantinya dalam menyiasati bisnis den-
ol. 1 20 14 24 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
gan menggunakan manajemen yang baik," tutup Erry. Sementara Ketua Panitia Seminar Nasional dan Call for Paper Dr Isfenti Sadalia SE ME mengatakan, seminar tersebut merupakan seminar pertama kali dibidang manajemen yang digelar oleh Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU). Kegiatan seminar dilaksanakan satu hari dengan melibatkan peserta 400 peserta dari akademisi, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari seluruh universitas di Indonesia. "Tujuan seminar ini memberikan kontribusi dalam pengembangan entreprenurial manajemen yang mengabungkan seluruh konteks manajemen dan kewirausahaan dalam pengembangan dan peningkatan pelaku bisnis, peningkatan kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan serta strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, khususnya dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean tahun 2015. Harapannya semua stakeholder berperan aktif dalam upaya meningkatkan daya saing organisasi," jelas Isfenti. Acara call for paper ini lanjutnya diikuti dari berbagai universitas di Indonesia dengan jumlah paper sebanyak 268 paper yang terdiri dari Manajemen Strategi sebanyak 13 paper, Kewirausahaan 50 paper, Manajemen Operasi 16 paper, Manajemen SDM 51 paper, Manajemen Umum 16 paper, Manajemen Pemasaran 60 paper dan Manajemen Keuangan sebanyak 62 paper. "Kita berharap peserta seminar aktif dalam memberikan ide, konsep baru dan pengalaman untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusi bagi kemjuan ilmu manajemen di Indonesia," ujar Isfenti. (*)
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Ayo Cegah Sakit Gubsu Pimpin Upacara HKN Emas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi memimpin upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 "Emas"di Lapangan Benteng Medan, Rabu (12/ 11).Dalam amanatnya Gubsu mengingatkan masyarakat untuk mencegah sakit dengan menerapkkan budaya hidup sehat dan menekankan hadirnya pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap dan transparan di Sumut.
H
adir dalam upacara tersebut Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSI, Ketua Tim Penggerak PKK Sumut Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu serta peserta yang berasal dari lintas sektor lainya yang terkait dengan Kesehatan, antara lain pegawai Dinas Kesehatan Provonsi dan Kabupaten/Kota, tenaga kesehatan di semua Instansi Pemerintah dan swasta. Gubsu juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Prof Dr Dr Nila Farid Moeloek Sp M(K) bahwa peringatan HKN emas adalah merupakan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tekad dan semangat seluruh masyarakat, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan. "Semangat melayani, semangat menggerakkan semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat semangat memandirikan dan memberdayakan haruslah menjadi konsep pembangunan nasional kita," ujarnya. Gubsu juga menyebutkan bahwa Presiden telah mengarahkan kepada seluruh menteri untuk sungguh - sungguh melakukan perbuatan nyata bagi masyarakat rakyat dimanapun berada. Masyarakat harus merasakan keberadaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan yang cepat, tanggap dan transparan guna mewujudkan lndonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong sebagai ciri kepribadian bangsa. Gubsu juga menyebutkan, agenda pembangunan kesehatan tahun 2015 - 2019 adalah mewuiudkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan yang semakin mantap. Pengertian dasarnya adalah setiap orang merdapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, di tempat pelayanan kesehatan yang terstandar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, menggunakan standar peayanan, dengan biaya yang terjangkau serta mendapatkan informasi yang memadai atas kebutuhan pelayanan kesehatannya. Dalam peringatan HKN "Emas" Gubsu juga menyerahkan penghargaan kepada Puskesmas Peduli Kesehatan Ibu, Anak dan KB, Tenaga Kesehatan Teladan, Tenaga Keperawatan Teladan, Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan, Tenaga Gizi Teladan, Pemerintah daerah yang peduli jaminan kesehatan, Rumah Sakit Peduli Sinabung, Dinas Kesehatan Teladan Pembina Kesehatan Kerja , Perusahan Terbaik yang melaksanakan kesehatan Reproduksi dan penyerahan bantuan Kaki palsu kepada masyarakat secara simbolik. Usai memimpin Upacara, Gubsu juga melakukan peninjauan terhadap Mobil ambulans, Mobil klinik Departemen Kesehatan, Kendaran Pengendalian Kecelakan dan cereda, Mobil Laboratorium Lapangan, Ambulan Dinkes Sumut dan mobil Unit Rikkes Kesdam, Mobil RSU Bunda Thamrin, Ambuan RS Adam Malik, Mobil Jasa Raharja, Mobil Khusus Embarkasi Pelayanan Rontgen dan Deteksi Dini Penyakit serta mobil Kantor Kesehata Pelabuhan - I Medan. "Tolong mobil ini difungsikan dengan benar," ujarnya kepada petugas saat itu. Peringatan HKN ke-50 bertemakan Indonesia Cinta Sehat, dengan sub tema :Sehat Bangsaku Sehat Negeriku, mempunyai makna penting yakni menjadikan hidup sehat adalah bagian dari keseharian bangsa. Disamping itu mewujudkan harapan bersama kondisi sehat untuk kita semua sebagai satu bangsa yang makin bermartabat. "Kami mengajak kepada seluruh masyarakat dalam peringatan hari kesehatan ke-50 ini, mari kita gerakkan budaya hidup sehat dan yang saya tahu diantaranya adalah budaya hidup sehat denga aspek fikiran yakni fikiran yang positif, fikiran jernih yang identik dengan faktor kesehatan," ujar gubsu kepada Wartawan usai memimpin upacara. Gubsu dalam kesempatan itu mengingatkan agara warga masyarakat selalu menerapkan budaya hidup sehat. Karena dengan menerapkan budaya hidup sehat dalam keseharian akan mengurangi biaya kesehatan. "Terkait dengan pelayanan kesehatan, tentu Pemprovsu akan terus dan terus menerus meningkatkan pelayanan
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 25 ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Keajaiban Sumpah Pemuda Indonesia Memperingati dan mentasyakuri hari Sumpah Pemuda dan lagu Kebangsaan Indonesia yang lahir di rumah nomer 106 Gang Kenari Jl Keramat Raya Jakarta tahun 1928 bulan Oktober tanggal 28. agi generasi penikmat, generasi yang tinggal menikmati hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, memperingati-mensyukuri hari Sumpah Pemuda itu harus.Peristiwa Sumpah Pemuda termasuk lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah nikmat besar bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu laksana tirta amerta, air suci yang dapat menyembuhkan ibu pertiwi yang saat ini sedang mengalami sakit komplikasi. Juga dapat seperti cahaya yang bisa menyingkap kegelapan yang menyelimuti ibu pertiwi akibat ulah putra-putrinya yang nakal dan masuknya nilai atau pengaruh negatif dari luar negeri. Ia juga bisa menjadi jangkar yang menguatkan pendirian bangsa Indonesia ketika terombang-ambing oleh derasnya arus globalisasi sehingga tidak terjerembab dalam "gombalisasi". Oleh karena itu mencari obat untuk kesembuhan ibu pertiwi bisa diperoleh dari bangsa Indonesia sendiri. Obat dari luar negeri, seperti IMF, bisa jadi malah dipalsukan. Memang, akibat penyakit komplikasi itu, membuat segala sesuatu yang ada pada bangsa Indonesia tidak sampai. Ilmunya walaupun tinggi tidak sampai kepada kearifan, hukumnya tidak sampai pada keadilan, ekonominya tidak sampai pada pemerataan, persatuanya tidak sampai pada kekokohan, kekuasaannya tidak sampai pada pengayoman, kepimpinannya tidak sampai pada keteladanan
B
ol. 1 20 14 28 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sumpah Pemuda, lambang negara Republik Indonesia, dasar negara, tujuan negara, sifat negara, pembukaan undang-undang dasar '45, semua itu menyimpan nilai-nilai luhur untuk menyelamatkan Indonesia. Bila menginsyafi hal ini maka memperingati Sumpah Pemuda adalah wajib. Biarlah orang lain ada yang mengatakan peringatan Sumpah Pemuda ini bid'ah dholalah. Dan memang, bagi generasi penikmat yang tidak bersyukur mungkin bertanya-tanya untuk apa Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa 81 tahun yang lampau itu, malah dianggap angin lalu yang tidak relevan diperingati di jaman sekarang. Hanya membuang biaya banyak tanpa ada manfaatnya. Para pendahulu bangsa Indonesia sebenarnya sudah mendidik kita agar menjadi manusia yang bersyukur kepada sesama manusia. Satu contoh di dalam pembukaan UUD 45 alenia ke dua berbunyi : " Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Disitu ada kata-kata; perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan berlangsung sejak tahun 1511 oleh raja Demak, Pati Unus melawan Portugis sampai ter-
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id tangkapnya Pangeran Diponegoro tahun 1830. Dari katakata perjuangan kemerdekaan itu timbul deretan nama pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia. Perjuangan lalu dilanjutkan dengan pergerakan kemerdekaan sampai tahun 1945. Ada pergerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, dan lain-lain. Dari situ timbul pula nama-nama pahlawan pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia. Untuk menghargai jasa para pahlawan, nama-nama mereka dijadikan nama jalan-jalan besar; di ibukota, propinsi, kabupaten dan lain-lain. Mengapa tidak dijadikan nama gedung-gedung saja? Itu pendidikan. Agar jutaan manusia yang setiap hari lalu lalang melewati jalan nama pahlawan itu, ingat pengorbanan dan perjuangan yang telah ditempuh. Sayangnya, tidak banyak orang yang lalu lalang itu menyadarinya. Orang yang tidak menyadari nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dasar negara dan lain-lain, akan menganggap berbagai peristiwa besar itu sebagai kepunyaan masa lalu. Dan yang memprihatinkan, mereka tidak segan menghapus-melenyapkan aset bangsa itu dan selanjutnya, mengganti dengan nilai-nilai kotor seperti Bethorokolo (Bethoro : penguasa, Kolo : waktu)-mumpung berkuasa, Dosomuko (Doso artinya sepuluh, Muko artinya kepala). Satu orang memiliki sepuluh kepala; mata dua puluh, telinga dua puluh, mulut sepuluh. Masing-masing kemauannya sendiri-sendiri. Ada yang suka makan aspal dan lain sebagainya. Kita harus senantiasa menjaga nilai-nilai luhur bangsa sebab kalau tidak nilai luhur itu akan terkikis dengan masuknya budaya luar yang berisi kekerasan yang diimport oleh pihak-pihak tertentu. Dan pada gilirannya, negara Indonesia akan tinggal nama. Namanya masih Indonesia tapi isinya berupa penjajahan. Ini terserah kita. Apakah penjajahan itu ? Penjajahan itu bukan manusia, bukan pemerintah tetapi nafsu serakah, thoma', kedholiman, ingin mencaplok hak orang lain. Bacalah alenia 1 pembukaan UUD '45, "Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan". Bukan manusianya tapi nafsu serakah yang demikian itulah yang harus dihapus, dibersihkan dari dunia, terutama dari bumi Indonesia. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak dihilangkan, sampai kapanpun penjajahan di Indonesia akan terus berlangsung, caplok sana, caplok sini. Masalah Sumpah Pemuda adalah masalah yang besar, mengandung keajaiban- keajaiban. Keajaiban itu dapat dilihat dari tempat dan waktu terjadinya. Dari tempat terjadinya di rumah nomer 106 mengandung 7 keajaiban, seperti jumlah angkanya (1 + 0 + 6 = 7). Tahun 1928 mengandung makna satu nusa, satu bangsa. Terdiri 1900 dan 28. Tahun 1900 itu satu nusa. Penjelasannya 1 + 9 = 10 dan angka 10 sama dengan angka satu. 28
juga satu - satu bangsa ( 2 + 8 = 10 ). Dan bulan Oktober, bulan kesepuluh - satu bahasa. Tanggal 28 juga sepuluh - satu Negara Republik Indonesia. Jadi waktu terjadinya sumpah pemuda itu mengandung makna Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa dan satu bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggal 28 yang mempunyai makna tentang bentuk negara NKRI itu juga sesuai dengan nama gang-nya yaitu gang Kenari yang berarti Kesatuan Negara Republik Indonesia. Gang artinya jalan sempit dan keadaan gang itu bermacam-macam. Tapi yang dituju adalah gang Kenari. Juga nama jalannya yaitu Kramat Raya, Kramat - Kemulyaan, Raya - besar. Menuju kemulyaan yang besar bukan jalan kehinaan. Itu mengenai nama tempat dan waktunya. Belum lagi pelakunya yaitu para pemuda usia sekitar 25 tahun, bukan orang tua. Pada jaman penjajahan itu, ibu pertiwi di injak-injak kehormatannya, pemimpin-pemimpinnya di kerangkeng, kesadaran di bunuh, bangsanya di perbudak, kekayaan di keruk melaut ke negara mereka, lisan di berangus, telinga di sumbat. Pada kondisi yang sedemikian itu ibu pertiwi melahirkan Sumpah Pemuda. Dengan penuh keberanian para pemuda melintasi batas suku, agama, daerah, meninggalkan kebiasaan hura-hura untuk mempersatukan Indonesia. Ini ajaibnya pemuda masa itu, tidak seperti sekarang ini yang suka tawuran. Bagi penjajah, banyaknya penduduk Indonesia, kerajaan-kerajaan yang ada di dalamnya, organisasi-organisasi tidak membuat mereka takut tapi munculnya sumpah pemuda dan lagu kebangsaan Indonesia membuat mereka seperti mendengar petir di siang bolong, bingung, ketakutan dan kelabakan. Usahanya membuat bangsa Indonesia terutama golongan ningrat, raden-raden menjadi ngantuk dan kalau bisa terus tidur, terancam. Mereka lalu sibuk membuat dekrit yang melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan, barang siapa diketahui menyanyikannya diancam penjara. Penjajah tahu rahasia yang terkandung dalam lagu kebangsaan Indonesia. Diantaranya, ‌ marilah kita berseru Indonesia bersatu ‌ seruan persatuan antar agama, antar suku, antar raja. Bukan hanya seruan persatuan yang membuat penjajah takut. Dalam lagu itu juga diserukan agar jiwa bangsa Indonesia segera bangun - bangunlah jiwanya bangunlah badannya - bangun untuk Indonesia Raya dan mencintainya. Lebih menakutkan lagi karena lagu itu menyerukan berulang-ulang - merdeka, merdeka, merdeka. Bila saja makna dan seruan dalam lagu itu diamalkan bangsa Indonesia dengan sadar dan insyaf akan menjadi musibah besar bagi penjajah. Tidak lama lagi penjajah menuju lubang kubur. Sebaliknya, bagi bangsa Indonesia akan mengalami kejayaan. Sebab bangsa Indonesia me-
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 29 ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id mang berjiwa besar tapi sedang tidur, kena flu. Istilah sumpah juga disadari sebagai hal yang ajaib. Sumpah adalah kata-kata yang mengandung masalah besar. Sejak tahun 686 M sampai tahun 1945 sumpah yang bersifat nasional sudah terjadi 4 kali dan efek yang ditimbulkan sangat dahsyat. Tahun 686 Sumpah yang diucapkan Syailendra telah mengantarkan kebesaran Negara Indonesia pertama yaitu negara Sriwijaya, daerah kekuasaannya meliputi Pilipina dan Srilangka. Sumpah Garuda, sumpahnya burung Garuda. Bagaimana burung bersumpah ? Burung adalah lambang jiwa, Garuda lambang besar - Sumpahnya jiwa yang besar. Seperti terdapat pada relief dinding candi Kidal di Malang. Yang mana di candi itu disimpan abu pembakaran raja Anusapati yang wafat pada tahun 1245. Dikisahkan, Garuda memiliki seorang ibu namanya Winoto tapi sedang diperbudak. Garuda bisa menyelamatkan ibunya bila ia bisa merebut guci yang berisi air Amerta. Garuda akhirnya bersumpah untuk berbakti pada ibunya - Winoto - ibu Pertiwi. Dengan tekad jiwa besar dan segala kemampuan yang dimiliki, Garuda bisa merebut guci itu dan membebaskan ibunya dari perbudakan. Ini cerita sejarah yang mengandung falsafah yang sebenarnya juga ada dalam lagu Indonesia Raya, "Indonesia tumpah darahku".Tumpah darah itu merah dan putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Berani karena benar, bukan karena tabiat seperti singa, karena kepepet lalu menggerogoti uang negara. Yang salah saja berani, mengapa yang benar tidak ? Membela tanah tumpah darah. Disanalah aku berdiri tegak, berdiri imannya, pendiriannya. Untuk menjadi pandu ibuku. Itu sumpah. Makanya kalau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dilakukan sambil berdiri. Berdiri itu artinya bersumpah mengamalkan isi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan itu. Sumpah nasional yang ketiga tahun 1331, Sumpah Palapa - sumpah Maha Patih Gajah Mada. Setelah diucapkan, sumpah itu lalu diperjuangkan selama 2 tahun lebih, kemudian timbul kejayaan Mojopahit pada jaman Hayam Wuruk. Berselang 597 tahun kemudian terjadi Sumpah Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Selang waktu 597 itu ternyata juga mengandung makna tiga, 5 + 9 + 7 jumlahnya 21, 2 dengan 1 sama dengan 3 - Satu nusa, Satu bangsa, Satu bahasa. Dan berselang 17 tahun dari Sumpah Pemuda muncul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda telah memunculkan seorang tokoh besar, pencipta lagu Indonesia Raya, WR. Supratman. Seorang pemuda berbadan kurus kering, fakir miskin, sampai wafat di Surabaya pada usia 35 tahun belum mempunyai rumah.
ol. 1 20 14 30 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Tapi kefakiran, kekurusan yang menyelimuti badannya itu tersimpan jiwa yang besar. Kebesaran jiwa itu dituliskan di atas secarik kertas sehingga menjadi lagu Kebangsaan Indonesia. Menjadi satu-satunya lagu yang keramat di antara ribuan lagu di Indonesia saat itu dan bisa meneteskan air mata. Satu-satunya lagu yang harus dinyanyikan dengan cara berdiri. Satu-satunya lagu yang ditakuti penjajah dan dilarang selama 14 tahun. Satu-satunya lagu yang masuk konstituti Negara Republik Indonesia (bab 15 pasal 36 b lagu Indonesia Raya). Satu-satunya lagu yang mengantarkan WR Supratman menjadi Pahlawan Nasional. Lagu yang senantiasa dikenang di seluruh Indonesia. Satu-satunya lagu yang tidak sembarangan cara menyanyikannya. Ada aturan, yang aturan itu sudah masuk lembaga negara. Bukankah itu menunjukkan kebesaran jiwa untuk melawan penjajah? Lagu itu lahir pada malam yang sama dengan sumpah pemuda. Sekarang kita tinggal menikmati dan mensyukuri. Apakah tidak malu, melalui jalan-jalan yang namanya pahlawan-pahlawan itu, kalau kita tidak bersyukur. Saya yakin selama sifat malu belum koyak pasti akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bersyukur kepada sesama manusia. Nabi Muhammad bersabda : "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia tidak beryukur kepada Alloh". sumber: www.alkautsar-dhibra.com
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Organisasi Pemuda Zaman PERGERAKAN NASIONAL Peranan pemuda dan organisasi kepemudaan merupakan fenomena baru pada abad XX.
P
ada abad-abad sebelumnya, dengan mengesampingkan pemuda di sekitar pangeran mahkota Jawa dan anak-anak ulama, peranan kelompok ini hampir tidak tercatat dalam sejarah. Dapat dikatakan sejarah Indonesia pada masa itu merupakan sejarahnya orang dewasa, terutama sejarahnya orang tua. Munculnya gerakan-gerakan pemuda pada abad XX di Indonesia tidaklah sendirian karena di Negara-negara Asia lainnya juga sama-sama mengalami struktur perubahan yang sama. Perubahan itu terjadi karena masuknya ide-ide baru, system pendidikan, industrialisasi dalam batas-batas tertentu, urbanisasi, disintegrasi tatanan masyarakat lama, teknologi baru dan lain sebagainya. Perubahan yang telah memporak-porandakan tatanan lama itu ternyata belum diikuti dengan terwujudnya masyarakat baru. Dalam masyarakat yang anomie terjadilah krisis dalam pikiran-pikiran golongan social dalam masyarakat, termasuk kelompok pemudanya. Mereka mulai berpikir dan mempertanyakan posisi diri mereka dalam asas perubahan zaman yang tidak menentu itu. Mereka mulai mencari identitas dirinya demi menatap masa depannya yang selama ini dikungkung oleh dekapan generasi tua dan tekanan penjajahan Belanda. Oleh karena itu pemuda-pemuda Indonesia merasa perlunya persatuan pemuda-pemuda Indonesia yang dituangkan dalam satu wadah sehingga didapat satu derap langkah yang sama dalam mencapai apa yang dicita-citakan oleh para pemuda pada umumnya. (Cahyo B.U, hal 113) Rumusan Masalah Apakah yang melatar belakangi lahirnya organisasi pemuda? Organisasi apa sajakah yang lahir setelah berdirirnya organisasi Budi Utomo? Bagaimanakah sepak terjang atau perjalanan dari organisasi-organisasi pemuda tersebut? Tujuan Untuk mengetahui dan memahami latar belakang la-
hirnya organisasi pemuda. Untuk mengetahui organisasi pemuda yang lahir setelah Budi Utomo. Untuk memahami dan mendiskripsikan perjalanan dari organisasi-organisasi pemuda tersebut. Manfaat Dapat mengetahui dan memahami latar belakang lahirnya organisasi pemuda. Dapat mengetahui organisasi apa saja yang lahir setelah Budi Utomo. Dapat memahami dan mendeskripsikan perjalanan organisasi-organisasi pemuda. Tri Koro Dharmo Sejak Boedi Oetomo beralih tangan dari golongan muda ke golongan tua pada kongres pertamanya pada 5 Oktober 1908, timbul rasa ketidakpuasan di kalangan generasi muda. Ketidakpuasan itu didasarkan pada gerak-langkah Boedi Oetomo yang cenderung konservatif dan kurang menampung aspirasi para pemuda. Atas dasar itu, para pemuda membentuk suatu perkumpulan sendiri yang dapat dijadikan tempat para pemuda dapat dididik untuk memenuhi kewajibannya di kelak kemudian hari. (SNI V, hal 190) 7 Maret 1915, bertempat di Gedung Boedi Oetomo Stovia Jakarta, para pemuda sepakat untuk mendirikan organisasi pemuda yang berfungsi sebagai tempat latihan bagi calon-calon pemimpin bangsa atas dasar kecintaan kepada tanah airnya. Perkumpulan para pemuda itu diberi nama Tri Koro Dharmo, yang mengandung arti tiga tujuan yang mulia. Jabatan ketua diemban oleh oleh Satiman Wirjosandjojo, wakil ketuan Soenardi (Mr.Wongsonegoro), dan sekertaris Soetomo. Pengurus lain diantaranya adalah Muslich, Musodo, dan Abdul Rachman. Sesuai dengan namanya, Tri Koro Dharmo memiliki tujuan, yaitu: Menjalin pertalian antara murid-murid bumi putera pada sekolah menengah, kursus perguruan kejuruan dan sekolah vak, menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya, membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan Hindia (Indonesia). Hal ini dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan dan
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 31 ol.1 201
Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
kursus, mendirikan lembaga yang memberi beasiswa, menyelenggarakan berbagai pertunjukan kesenian, serta menerbitkan majalah Tri Koro Dharmo. Pada 12 Juni 1918, Tri Koro Dharmo yang sejak 1917 diketuai oleh Sutardiaryodirejo melakukan kongres di Solo. Kongres itu menghasilkan dua keputusan, yaitu tentang ruang lingkup keanggotaan dan nama organisasi, serta mengenai kepengurusannya. Nama Tri Koro Dharmo yang sangat jawasentris diganti dengan nama Jong Java. Dengan begitu diharapkan pemuda-pemuda Sunda, Madura, Bali, dan Lombok diharapkan bisa ikut memasuki organisasi tersebut. Tujuan pengubahan organisasi adalah untuk membangun persatuan Jawa Raya, yang dapat dicapai dengan jalan mengadakan suatu ikatan yang baik di antara murid-murid sekolah menengah, berusaha meningkatkan kepandaian anggotanya, dan menimbulkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Dalam kongres itu, dipilihlah Sukiman Wirjosandjojo sebagai ketua. Beliau inilah yang di kemudian hari terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Sampai kongres terakhirnya pada 23 Desember 1929, Jong Java telah sepuluh kali melakukan kongres, dan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang sangat berpengaruh terhadap perjuangan para pemuda di masa selanjutnya. Keputusan-keputusan tersebut diantaranya adalah : Disetujuinya seorang wanita untuk duduk dalam pengurus besar dan anggota redaksi majalah Jong Java, serta usaha untuk menterjemahkan surat-surat yang ditulis oleh Kartini. Ini berarti pengakuan hak wanita disamakan dengan pria sebagai kelanjutan usaha emansipasi Kartini. Pada kongres ketiganya, bahasa-bahasa daerah seperti Jawa, Bali, Sunda, Makasar, dan Lombok boleh diper-
ol. 1 20 14 32 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
gunakan, asalkan dengan diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Adanya cita-cita untuk membangun Jawa Raya dengan jalan membina persatuan diantara golongan-golongan di Jawa dan Madura untuk mencapai kemakmuran bersama. Walaupun masih sebatas Jawa dan Madura, hal tersebut menjadi bibit awal bagi terbentuknya integrasi bangsa. Pada kongres Mei 1922 dan kongres luar biasa Desember 1922, dipertegas bahwa Jong Java tidak akan mencampuri aksi atau propaganda di bidang politik. Jong Java tetap hanya akan bergerak di masalah sosial, budaya, dan pendidikan saja. Jong Java hanya akan mengadakan hubungan antara murid-murid sekolah menengah, mempertinggi perasaan terhadap budaya sendiri, menambah pengetahuan umum anggotanya, dan menggiatkan olahraga. Raden Samsurijal, ketua Jong Java pada Kongres VI di Yogyakarta, mengusulkan agar Jong Java ikut bergerak di bidang politik dan lebih mengutamakan program memajukan Islam. Namun kedua usulan tersebut ditolak, sehingga ia mengundurkan diri dari Jong Java dan membentuk Jong Islamieten Bond. Setelah kongres pemuda I pada tahun 1926, faham persatuan dan kebangsaan Indonesia semakin meningkat di kalangan anggota Jong Java. Pada kongres VII 27-31 Desember 1926 di Surakarta, Jong Java yang diketuai Sunardi Djaksodipuro (Mr.Wongsonegoro) membuat putusan untuk merubah tujuan dan ruang gerak organisasi tersebut. Tujuan tidak hanya membangun Jawa Raya saja, tetapi pada saatnya nanti, Jong Java juga harus bercita-cita membangun persatuan dan membangun Indonesia Merdeka. Ruang lingkup yang dirambah organisasi tersebut juga mulai memasuki dunia Politik, setelah adan-
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
ya putusan bahwa anggota yang berusia lebih dari 18 tahun boleh mengikuti rapat-raapat politik, sedangkan yang di bawah 18 tahun hanya boleh mengikuti kegiatan-kegiatan dalam seni, olah raga, dan kepanduan. (Cahyo, B.U, hal 119) Pada tahun 1928, organisasi ini siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dan ketuanya R. Koentjoro Poerbopranoto, menegaskan kepada anggota bahwa pembubaran Jong Java, semata-mata demi tanah air. Oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal 27 Desember 1929, Jong Javapun bergabung dengan Indonesia Moeda Jong Sumatranen Bond Berdirinya Jong Java di Batavia memberikan inspirasi bagi pemuda-pemuda Sumatra yang sedang belajar di Batavia untuk mendirikan organisasi serupa. Jong Sumatranen Bond (JSB) adalah perkumpulan yang bertujuan untuk mempererat hubungan di antara murid-murid yang berasal dari Sumatra, mendidik pemuda Sumatra untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatra. Untuk mecapai tujuan tersebut, usahausaha yang dilakukan antara lain adalah dengan menghilangkan adanya prasangka etnis di kalangan orang Sumatra, memperkuat perasaan saling membantu, serta bersama-sama mengangkat derajat penduduk Sumatra dengan jalan menggunakan propaganda, kursus, ceramahceramah, dan sebagainya. Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta. JSB memiliki delapan cabang, enam di Jawa meliputi Batavia, Bogor, Bandung, Serang, Sukabumi, dan Purworejo, serta dua di Sumatra, yakni di Padang dan Bukittinggi. Beberapa tahun kemudian, para pemuda Batak keluar dari perkumpulan ini dikarenakan dominasi pemuda Minangkabau dalam kepengurusannya. Para pemuda
Batak ini membentuk perkumpulan sendiri, Jong Batak. Kelahiran JSB pada mulanya banyak diragukan orang. Salah satu diantaranya ialah redaktur surat kabar Tjaja Sumatra, Said Ali, yang mengatakan bahwa Sumatra belum matang bagi sebuah politik dan umum. Tanpa menghiraukan suara-suara miring itu, anak-anak Sumatra tetap mendirikan perkumpulan sendiri. Kaum tua di Minangkabau menentang pergerakan yang dimotori oleh kaum muda ini. Mereka menganggap gerakan modern JSB sebagai ancaman bagi adat Minang. Aktivis JSB, Bahder Djohan menyorot perbedaan persepsi antara dua generasi ini pada edisi perdana surat kabar Jong Sumatra. Surat kabar Jong Sumatra terbit pertama kali pada bulan Januari 1918. Dengan jargon Organ van Den Jong Sumatranen Bond, surat kabar ini terbit secara berkala dan tidak tetap, kadang bulanan, kadang triwulan, bahkan pernah terbit setahun sekali. Bahasa Belanda merupakan bahasa mayoritas yang digunakan kendati ada juga artikel yang memakai bahasa Melayu. Jong Sumatra dicetak di Weltevreden, Batavia, sekaligus pula kantor redaksi dan administrasinya. Mulanya, dewan redaksi Jong Sumatra juga merupakan pengurus (centraal hoofbestuur) JSB. Mereka itu adalah Tengkoe Mansyur (ketua), A. Munir Nasution (wakil ketua), Mohamad Anas (sekretaris I), Amir (sekretaris II), dan Marzoeki (bendahara), serta dibantu beberapa nama lain. Keredaksian Jong Sumatra dipegang oleh Amir, sedangkan administrasi ditangani Roeslie. Mereka ini ratarata adalah siswa atau alumni STOVIA serta sekolah pendidikan Belanda lainnya. Setelah beberapa edisi, keredaksian Jong Sumatra dipisahkan dari kepengurusan JSB meski tetap ada garis koordinasi. Pemimpin redaksi pertama adalah Mohammad Amir dan pemimpin perusahaan dijabat
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 33 ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Bahder Djohan. Surat kabar Jong Sumatra memainkan peranan penting sebagai media yang menjembatani segala bentuk reaksi atas konflik yang terjadi. Dalam Jong Sumatra edisi 12, th 1, Desember 1918, seseorang berinisial Lematang mempertanyakan kepentingan kaum adat. Sambutan positif juga datang dari Mohamad Anas, sekretaris JSB. Anas mengatakan dengan lantang bahwa bangsa Sumatra sudah mulai bangkit dari ketidurannya, dan sudah mulai memandang keperluan umum. Sumatra memang dikenal banyak menghasilkan jago-jago pergerakan, dan banyak di antaranya yang mengawali karier organisasinya melalui JSB, seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin. Hatta adalah bendahara JSB di Padang 1916-1918. Kemudian ia menjadi pengurus JSB Batavia pada 1919 dan mulai mengurusi Jong Sumatra sejak 1920 hingga 1921. Selama di Jong Sumatra inilah Hatta banyak menuangkan segenap alam pikirannya, salah satunya lewat karangan berjudul "Hindiana" yang dimuat di Jong Sumatra no 5, th 3, 1920. Sedangkan Mohammad Yamin adalah salah satu putra Sumatra yang paling dibanggakan. Karya-karyanya yang berupa esai ataupun sajak sempat merajai Jong Sumatra. Ia memimpin JSB pada 1926-1928 dan dengan aktif mendorong pemikiran tentang perlunya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Kepekaan Yamin meraba pentingnya bahasa identitas sudah mulai terlihat dalam tulisannya di Jong Sumatra no 4, th 3, 1920. Jong Sumatra berperan penting dalam memperjuangkan pemakaian bahasa nasional, dengan menjadi media yang pertama kali mempublikasikan gagasan Yamin, mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Semakin besarnya kesadaran nasional dan semakin luasnya penggunaan bahasa melayu di kalangan mereka, maka nama organisasi yang sebelumnya masih menggunakan bahasa Belanda, diganti dengan nama Pemuda Sumatra. Pemuda Sumatra ini memberikan andil cukup besar dalam memperkuat kesadaran berbangsa, khususnya di kalangan pemuda. Organisasi Pemuda di daerah lain Setelah lahirnya Tri Koro Dharmo yang kemudian menjadi Jong Java, selain Jong Sumatranen Bond, muncullah organisasi-organisasi pemuda daerah lain yang serupa. Sejumlah organisasi pemuda kedaerahan yang muncul itu pada mulanya sempat menimbulkan persepsi akan mementingkan etnis dan lokalitas sehingga dapat menimbulkan persaingan di antara mereka, namun di selanjutnya, justru perbedaan tersebut menjadi wahana utama dalam mencapai persatuan bangsa pada Sumpah Pemuda 1928. Beberapa organisasi tersebut antara lain: Jong Ambon Organisasi Ambon Muda atau Pemuda-pemuda Ambon
ol. 1 20 14 34 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
didirikan pada tanggal 9 Mei 1920. Maksud dan tujuannya adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon (Maluku). Pendirinya adalah A.J. Patty, seorang pemuda dari Maluku. Ia memperssatukan organisasi-organisasi orang ambon dengan menggunakan organisasi yang telah ia dirikan sebelumnya, Serikat Ambon, di Semarang. Karena dianggap menentang kebijakan Belanda, ia ditangkap dan diasingkan ke berbagai tempat seperti Ujung Pandang, Bengkulu, Palembang, dan Flores. Ditangkapnya Patty sedikit menyebabkan kemunduran organisasi tersebut, hingga akhirnya muncul tokoh baru, Mr. Latuharhary. Jong Minahasa Organisasi pemuda yang didirikan oleh para pemuda pelajar menengah yang berasal dari kelompok etnis Minahasa pada tanggal 24 April 1919 di Jakarta. Jong Minahasa artinya "Minahasa Muda" atau "Pemuda Minahasa". Maksud dan tujuannya adalah menggalang dan mempererat persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda - pemuda (pelajar) yang berasal dari Minahasa. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi yang didirikan sejak tahun 1912 di Semarang, yakni Rukun Minahasa. Di antara pemimpin JongMinahasa yang paling dikenal adalah Ratulangi. Berdirinya organisasi ini bermula dari kebutuhan praktis yang selalu menekan kehidupan para pemuda pelajar di perantauan. Kehidupan terpisah dari sanak keluarga dan hubungan dengan lingkungan asing dan orang-orang yang berasal dan latar belakang budaya berbeda-beda menyebabkan mereka mencari keserasian hubungan dengan ternan yang berasal dari daerah yang sarna. Dengan kata lain, organisasi pemuda ini bermula dari rasa solidaritas yang primordial itu. Namun, sejalan dengan semakin meningkatnya rasa kesadaran nasional di antara kaum pergerakan, organisasi ini pun tidak luput dari pengaruh politik. Hal ini tampak pada keikutsertaan Jong Minahasa dalam pertemuan pemuda pada tanggal 15 November 1925 di gedung Lux Orientis di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil Jong Java, JSB, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun dan beberapa wakil dari organisasi pemuda lainnya. Dalam pertemuan ini dibicarakan kemungkinan untuk mengadakan pertemuan pemuda yang luas dan mencakup berbagai organisasi. Mereka bersepakat membentuk sebuah panitia untuk mempersiapkan "Kerapatan Besar Pemuda", yang kelak berkembang menjadi Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Organisasi Jong Minahasa ini tidak berkembang seperti organisasi pemuda lain, karena sedikitnya pemuda pelajar yang berasal dari Sulawesi. Tokohnya yang terkenal antara lain G.R. Pantouw. Jong Celebes (Sulawesi) Artinya Celebes Muda atau Pemuda Celebes, yaitu or-
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id ganisasi pemuda-pemuda yang berasal dari seluruh pulau Celebes (Sulawesi), sehingga jangkauannya lebih luas dari Jong Minahasa. Didirikan pada tahun 1912. Maksud dan tujuannya adalah mempererat rasa persatuan dan tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda (pelajar) yang berasal dari Pulau Celebes atau Sulawesi. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain Arnold Mononutu, Waroruntu dan Magdalena Mokoginta atau dikenal dengan Ibu Sukanto (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama). Jong Batak Berdiri pada tahun 1926. Dikenal juga dengan nama Jong Bataks Bond, adalah perkumpulan para pemuda yang berasal dari daerah Batak (Tapanuli), yang bertujuan untuk memperat persatuan dan persaudaraan di antara para pemuda yang berasal dari daerah tadi serta turut serta memajukan kebudayaan daerah. Salah satu tokoh yang terkenan dari organisasi ini adalah Amir Sjarifudin. Selain organisasi pemuda daerah diatas, ada pula organisasi pemuda daerah lain seperti Pemuda Betawi, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. Jong Islamieten Bond Selain organisasi-organisasi pemuda yang berdasarkan ikatan kultural, territorial, dan etnisitas, pada awal abad XX muncul pula organisasi pemuda yang berdasarkan keagamaan. Organisasi itu adalah Jong Islamieten Bond. Berdirinya organisasi ini masih ada hubungannya dengan Jong Java. Raden Sam yang berposisi sebagai ketua, mengundurkan diri setelah pada kongres ke VI Jong Java, dua usul darinya ditolak. Ia kemudian mendirikan perkumpulan Jong Islamieten Bond ini pada 1 Januari 1925. Tujuan pertama pembentukannya adalah untuk mengadakan kursus-kursus agama Islam bagi para pelajar Islam dan untuk mengikat rasa persaudaraan antara para pemuda terpelajar Islam yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara dan sebelumnya masih menjadi anggota perkumpulan daerah, seperti Jong Java (7 Maret 1915), Jong Sumatra (9 Desember 1917), dan lainlain. Anggotanya terbuka antara usia 14-30 tahun, sehingga tidak hanya diisi oleh para pelajar saja. Secara formal, organisasi ini tidak bergerak di bidang politik, namun bagi anggota yang berusia lebih dari 18 tahun, boleh mengikuti kegiatan politik. (Cahyo B.U, hal 124) Kongres pertama organisasi ini dilangsungkan pada 29 Desember 1925.. dari kongres itu, ditetapkan anggaran dasar organisassi dan terumuskannya sebuah tujuan, yaitu : Mempelajari dan mendorong hidupnya kembali agama Islam Memupuk dan menaikkan simpati terhadap para pemeluk agama Islam dan pengikut-pengikutnya di samp-
ing toleransi terhadap golongan lain Mengorganisasi kursus-kursus Islam, darmawisata, olahraga, dan menggunakan agama senagai pemersatu Meningkatkan kemajuan jasmani dan rohani anggota-anggotanya dengan menahan diri dan sabar Kongres kedua diadakan di Surakarta pada 24-26 Desember 1926 mendorong para anggotanya untuk lebih ddalam mempelajari Islam sesuai dengan asas dan tujuan organisasi. Kongres ketiga berlangsung di Yogyakarta pada 23-27 Desember 1927. Lebih banyak membicarakan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam, terutama yang ada kaitannya dengan cita-cita persatuan dan nasionalisme. Organisasi Kepanduan Kepanduan yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama Pramuka sebernanya telah ada sejak awal abad XX dengan nama Nederlanche Padvinders Organisatie (NPO). Didirikan oleh John Smith, seorang Belanda, atas usulan dari kepanduan Belanda, sehingga bersifat Nederlandosentris. NPO kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereeneging. Setelah perubahan itu, barulah orang-orang bumi putera bisa masuk mengikuti kegiatannya. Pada 1916, organisasi kepanduan bumi putera pertama berdiri dengan nama Javaanse Padvinders Organisatie (JPO) di Mangkunegaran Surakarta, yang tak bisa dilepaskan dari peran Mangkunegoro VII, seorang bangsawan Jawa yang aktif di Boedi Oetomo saat masih muda. Organisasi Kepanduan yang muncul di masa itu digunakan para pemuda untuk meningkatkan budi luhur, ketrampilan dan kepribadian, serta memupuk bakat kepemimpinan. Hal itu semua berguna untuk meningkatkan rasa kebangsaan para pemuda. Sejalan dengan itu, organisasi-organisasi kebangsaan mendirikan organisasi kepanduan sendiri-sendiri yang berada di bawah naungannya. Boedi Oetomo mendirikan Nationale Padvinderij pada 1924 di bawah pimpinan Daslan Adiwarsito. Serikat Islam mendirikan Wina Tamtama pimpinan A. Zarkasih. Pada 1923 berdiri Nationale Padvinders Organisatie (NPO) di bawah pimpinan Usman, sedangkan di Jakarta berdiri Jong Indonessche Padvinders Organisatie (JIPO). Di Yogyakarta, Muhammadiyah juga mendirikan Hizbul Watban pada tahun 1923 di bawah pimpinan Djumairi. Organisasi pemudapun ikut mendirikan kepanduan. Jong Java mendirikan Jong Java Padvinders, Jong Islamieten Bond mendirikan Nationale Islamistiche Padvinders. Selain itu juga ada Pandu Pemuda Sumatera yang didirikan Pemuda Sumatera. Semakin maraknya organisasi kepanduan bumi putera yang muncul, ternyata semakin menyuburkan faham kebangsaan di tanah air. Hal ini diantisipasi oleh pemerintah kolonial. Usaha-usaha dilakukan untuk memecah organisa-
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 35 ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id si-organisasi kepanduan yang ada, atau setidaknya mengurangi kegiatan-kegiatan kepanduan bumi putera yang berbau menyebarkan faham kebangsaan. Salah satunya adalah larangan menggunakan nama Padvinders atau Padvinderij sebagai nama kepanduan. Atas aturan tersebut, maka sejak tahun 1928, nama Belanda itu diganti dengan nama Pandu atau Kepanduan, hal ini berlaku untuk semua organisasi kepanduan yang ada. Dengan demikian, keberadaan organisasi kepanduan ini kemudian dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi kebangsaan untuk menyebarkan dan memperkuat kesadaran nasional di lingkungan para pemuda Indonesia. Walaupun organisasi-organisasi kepanduan itu memiliki asas yang berbeda, namun ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu nasionalisme Indonesia. Organisasi pemuda yang lahir menjelang Sumpah Pemuda Di awal abad XX, organisasi pemuda yang muncul lebih bersifat primordial, namun dalam perkembangannya organisasi pemuda telah mengarah pada sifat kebangsaan, dan telah menunjukkan tanda-tanda untuk menuju pada integrasi bangsa. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Bersamaan dengan perkembangan Perhimpunan Indonesia di Belanda, di dalam negeri pun semakin berkembang pendidikan tinggi, sehingga terjadilah perkembangan baru dalam sejarah pergerakan nasional di tanah air. Keduanya saling mempengaruhi. Semakin banyaknya kaum terpelajar di Indonesia, timbul gagasan untuk ikut berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka kemudian membentuk organisasi yang diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) pada 1926 yang beranggotakan mahasiswa dan pelajar sekolah tinggi. Ide pendirian PPPI ini digagas oleg Djaksodipuro. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan organisaiorganisasi pemuda yang telah ada, yang umumnya memiliki latar belakang budaya, lokalitas, dan etnisitas yang berbeda. Adapun tokoh PPPI itu adalah Sogondo Djojopuspito, Sigid Abdul Sjukur, Gularso, Sumitro, Samidjono, Hendromartono, Subari, Rohdjani, Amir Sjarifuddin, dll. Sugondo Djojopuspito adalah ketua Kongres Pemuda II. PPPI tidak hanya bergerak di dalam negeri saja. Mereka juga menjalin hubungan dengan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. PI sewaktu-waktu mengirimkan majalah Indonesia Merdeka ke Indonesia, seementara PPPI mengirimkan majalah Indonesia Raya ke negeri Belanda. Namun terkadang hal tersebut mendapat halangan dari Pemerintah Belanda maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda.
ol. 1 20 14 36 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Sikap PPPI dengan mempersatukan organisasi-organisasi kedaerahan yang telah ada merupakan bukti kecintaan terhadap persatuan bangsa. Hal ini berarti para pemuda telah memasuki babak baru dalam pergerakan nasional, yakni telah berani bergerak dalam dunia politik demi masa depan bangsanya, dengan tidak lupa mendorong para anggotanya untuk terus rajin belajar. Pemuda Indonesia Berdiri pada tanggal 27 Februari 1927 di Bandung sebagai tindak lanjut dari Algemeene Studie Club yang dipimpin Soekarno. Pemuda Indonesia ini beranggotakan para pemuda yang berumur 15 tahun ke atas, yang sebagian besar berasal dari pelajar-pelajar AMS dan mahasiswa RHS dan STOVIA. Tujuan Pemuda Indonesia adalah guna memperluas dan memperkuat ide kesatuan nasional Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Pemuda Indonesia mendirikan organisasi kepanduan, mengadakan kerjasama dengan organisasi pemuda lain, menyelenggarakan rapat-rapat, dan sebagainya. Untuk melakukan segala kegiatannya, Pemuda Indonesia menggunakan bahasa Melayu (Bahasa Indonesia). 28 Desember 1927, Kongres pertama dilangsungkan di Bandung. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan adalah: Penggantian nama Jong Indonesia menjadi Pemuda Indonesia Bahasa pengantar resmi adalah bahasaMelayu Gagasan fusi atas organisasi-organisasi pemuda sebagaimana yang dikemukakan Perhimpunan Indonesia disetujui asal semua organisasi menyetujui, dan apabila ada organisasi yang tidak menghendaki fusi, maka Pemuda Indonesia akan menetapkan Pendiriannya kemudian. Sebelum kongres, ketua dijabat oleh Sujawi. Setelah kongres, kepengurusan berubah, ketua Yusupadi, sekertaris I Muhammada Tamzil, Sekertaris II Subagia Reksodipuro, bendahara Asaat, dan dibantu oleh pengurus lain seperti Roesmali dan Syahrir. (*) DAFTAR PUSTAKA Cahyo, B.U. 1995. Dinamika Pergerakan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan Semarang:IKIP Press. Poesponegoro, Marwati Djonet dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta:Balai Pustaka. http://www//Wikipedia Sejarah/organisasi pergerakan nasional
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Wagub Sumut Ajak Masyarakat Terlibat Lestarikan Kawasan Danau Toba Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak seluruh lembaga, instasi terkait dan masyarakat untuk saling dukung dalam upaya melestarikan Kawasan Danau Toba, sebagai salah satu destinasi wisata andalan Sumut. Penurunan kualitas dan merosotnya daya tarik alami Danau menjadi salah satu pemicu penurunan tingkat kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Ajakan tersebut ran Perairan disampaikan Danau Toba Ir Wagub Sumut Ardhi Kusno, Tengku Erry Nurainstansi terkait, di yang juga selaku pemerhati Ketua Badan Pellingkungan dan aksana Badan undangan. Koordinasi PelesDalam tarian Ekosistem kesempatan itu Kawasan Danau Erry Nuradi Toba ( BP-BKPEmengatakan, KDT) dalam Rapkeberlangsunat Koordinasi dan gan ekosistem Evaluasi Liaison Kawasan DanOfficer (LO) denau Toba (KDT) gan SKPD Provinakan dijamin si Sumatera Utara dengan menerserta Sosialisasi apkan prinsipPELEST ARIAN D ANA U T OBA . PELESTARIAN DANA ANAU TOBA OBA. Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi Penerapan Hasil prinsip pengeloberphoto bersama dengan perwakilah kepala daerah se Kawasan Kajian Daya laan sumber Danau Toba, perwakilan lembaga dan instasi terkait dalam Rapat Dukung Dan Daya daya yang seKoordinasi dan Evaluasi Liaison Officer (LO) dengan SKPD Provinsi Tampung Beban rasi dan seimSumatera Utara serta Sosialisasi Penerapan Hasil Kajian Daya Pencemaran Perbang pada setDukung Dan Daya Tampung Beban Pencemaran Perairan Danau airan Danau Toba iap aktifitas Toba 2014 di Hotel Niagara Parapat, Jumat (14/11/2014). 2014 di Hotel Niapembangunan gara Parapat, Jumat (14/11/2014). Toba, Ketua Sosialisasi Penerapan dengan menggunakan pendekatan Hadir sejumlah perwakilan keHasil Kajian Daya Dukung Dan ekosistem dalam upaya pelestarian pala daerah se-Kawasan Danau Daya Tampung Beban Pencemalingkungan dan keberlanjutan pem-
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 37 ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id bangunan melalui penerapan 7 sasaran manfaat yang lebih terukur yakni, air danau toba layak sebagai sumber air minum, kawasan danau toba sebagai tempat rekreasi yang aman dan nyaman, daerah tangkapan air di ekosistem kawasan danau toba mempunyai fungsi ekostem yang optimal, ikan dan hasil pertanian layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi, air danau toba dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik, flora dan fauna sehat dan terpelihara keanekaragam hayatinya dan ketujuh adalah udara KDT dapat mendukung kehidupan ekosistem yang sehat. Erry memaparkan, dalam upaya pemulihan pemeliharaan dan pelestarian KDT, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan yang ada sekaligus menjadi acuan skala perioritas yang akan dilakukan di masa mendatang. Berdasarkan evaluasi, BP BKPEKDT sendiri telah melakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan KDT diataranya, sosialisasi dan internalisasi deklarasi Like Toba Ccosystem Management Llan (LTEMP), gerakan aku cinta Danau Toba, pembersihan (clean up) eceng gondong, penanaman hijauan makanan ternak, peremajaan mangga muara, gerakan pengendalian sampah di lokasi wisata, rapat koordinasi dan evaluasi forum danau toba bidang perhotelan dan bidang perkapalan serta dengan Liaison Officer (LO) dan monitoring dampak kegiatan keramba jaring apung (KJA) terhadap kualitas air Danau Toba. Erry mengimbau BP BKPEKDT perlu meningkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi guna mendapatkan kondisi nyata KDT setiap saat, terutama isu yang mengulas perairan danau toba telah mengalami pencemaran,
perkembangan Keramba Jaring Apung (KJA) melebihi daya dukung dan daya tampung, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) hotel dan restauran yang belum terkendali, pengelolaan limbah organik dan non organik, penanggulangan eceng gondok yang merusak keindahan KDT, sampah di lokasi wisata dan dermaga yang belum tertata dengan baik, serta tutupan vegetasi di daratan kawasan Danau Toba sebagai daerah tangkapan air yang hanya 22 persen. "Tutupan vegetasi di daratan kawasan Danau Toba sebagai daerah tangkapan air idealnya 30 persen," ujar Erry. Erry menyebutkan, berdasarkan monitoring Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumut pada 22 lokasi, kualitas air Danau Toba terdeteksi mengalami pencemaran golongan ringan dan sedang. "Tingkat pencemaran air lebih dominan akibatkan aktivitas perkotaan, rumah tangga, pertanian, hotel dan keramba jaring apung," tambah Erry. Guna menanggulangi pencemaran perairan Danau Toba, Erry mengimbau seluruh instansi, lembaga terkait serta masyarakat sekitar, perlu melakukan pengendalian dengan membangun instalasi pengolahan air limbah sesuai skala prioritas di wilayah perkotaan. Instalasi pengolahan limbah ini akan mengolah limbah hotel dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Sedang untuk limbah peternakan, Erry mengimbau PT. Allegrindo Nusantara untuk serius mengolah air limbahnya hingga memenuhi baku mutu yang telah ditentukan sebelum dialirkan ke Danau Toba. Khusus aspek transportasi, Erry tidak lupa mengingatkan kepada pengelola Keramba Jaring Apung untuk menempatkan keramba pada tempat yang tepat agar tidak meng-
ol. 1 20 14 38 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
ganggi jalur lalu-lintas kapal. Salah satu penempatan keramba yang dinilai amburadul berada di Teluk Haranggaol. Untuk itu, instansi terkait dan pengelola keramba melakukan koordinasi dalam melakukan penataan agar tidak mengganggu tansportasi di perairan Danau Toba. Dari aspek estetika, Danau Toba juga telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung yang tersebar tidak beraturan hingga mengurangi keindahan Danau Toba. Selain itu, perlu penambahan titik melihat pemandangan (selter) yang baru agar wisatawan dapat melihat hamparan Danau Toba dari sudut berbeda. Erry juga mengulas aspek kehutanan dan lahan kritis. Menurut Erry, dari data yang adal, kawasan ekosistem Danau Toba terdiri dari kawasan hutan atau tutupan vegetasi seluas 57.605 hektar (22%), daratan seluas 262.214 hektar dan luas lahan kritis 116,424 hektar (44%). Khusus lahan kritis perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pelestarian ekosistem Danau Toba. "Kepada seluruh pemangku amanah kami imbau agar melakukan perlindungan dan pengawasan hutan, terutama terhadap pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta ilegal loging. Khusus lahan kritis, kita perlu melakukan upaya rehabilitasi guna mendukung pelestarian kawasan ekosistem Danau Toba," harap Erry. Erry mengatakan, keberhasilan pengelolaan ekosistem KDT sangat ditentukan oleh kerjasama yang terintegrasi antar lembaga, instasnsi terkait dengan melibatkan masyarakat sekitar. Tentu semua itu akan terwujud jika semua pihak terlibat dalam perencanaan pengelolaan KDT secara konprehensif. (*)
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Wagub Sumut Ajak Pelaku Usaha Peduli Anak Penderita Kanker Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak pelaku usaha dan pihak swasta untuk peduli terhadap anak penderita kanker. Salah satu bentuk kepedulian dapat dilakukan dengan pendampingan atau bantuan penggalangan dana perobatan. Ajakan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara malam penggalangan dana dengan bertajuk "Jazz For Kids With Cancer" yang berlangsung di Grand Aston, Jl Balai Kota Medan, Sabtu (8/11/2014). Acara tersebut digelar Yayasan Onkologi Anak Medan (YOAM) bersama The City Hall Club, Waspada e Music (WEM) pimpinan Eru Cakra Mahameru, Asosiasi Fotographer Sumatera Utara (AFSU). Hadir dalam acara itu Ketua YOAM Rizanul Arifin, Torang dan Erdan, dua disainer muda Indonesia dan sejumlah pelaku usaha. Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan apresiasi terhadap YOAM yang tergugah menggelar gerakan bersama dalam upaya menunjang perjuangan anak-anak penderita kanker. "Kegiatan ini bentuk kepedulian luar biasa untuk menunjang usaha pendampingan dan advokasi anak-anak penderita kanker. Gerakan peduli kanker ini layak melibatkan pelaku usaha dan pihak swasta," ujar Erry. Erry menyebutkan, anak penderita kanker terus meningkat. Sementara pelayanan dan upaya pencegahan relatif rendah. Tanggungjawab mengurangi angka penderita kanker tidak hanya dipundah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, namun juga tanggungjawan bersama, termasuk pelaku usa-
ha dan pihak swasta. "Seluruh masyarakat punya tanggungjawab terhadap jaminan kesehatan. Mari peduli dan bantu penderita kanker. Kepedulian kita akan mengurangi beban keluarga anak penderita kanker," ajak Erry. Menurut Erry, pelaku usaha dan pihak swasta dapat membuat program peduli kanker dengan mengumpulkan donasi yang nantinya digunakan untuk membiayai perobatan anak penderita kanker. Selanjutnya, donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada keluara yang anaknya mengidap kanker. "Budaya peduli. Ini perlu kita tanamkan kepada masyarakat. Masalah besar akan terasa ringan jika dipikul bersama," papar Erry. Ketua YOAM Rizanul Arifin menyebutkan, pihaknya telah mendapingi lebih dari 50 anak penderita kanker yang kini sedang menjalani perawatan intensif di sejumlah rumahsakit. Selain itu, penderita kanker yang sedang menjalani masa penyembuhan juga ditampung di rumah singgah binaan YOAM. "Kemampuan YOAM saat ini hanya bisa menampung 10 penderita kanker yang sedang dalam masa penyembuhan. Untuk itu, kami berharap pelaku usaha dan pihak swasta turut peduli terhadap anak penderi kanker, karena sebagian besar dari keluarga kurang
mampu," harap Rizanul. Rizanul menyebutkan, tiap penderita kanker memiliki seorang pendamping yang selalu memantau perkembangan anak, termasuk memberikan layanan psikologis guna menumbuhkan semangat sembuh bagi si anak. Sementara General Manager The City Hall Club Justin Heng berharap penggalangan dana akan terus berlanjut guna mengumpulkan biaya perobatan dan perawatan anak penderita kanker. "Donasi yang terkumpul akan disalurkan kepada penderita kanker yang membutuhkan. Semoga kita tergugah membantu sesame," harap Justin. Penggalangan dana dikemas dalam pagelaran musik jazz yang dipadu dengan fashionshow dan fineart berupa pameran karya foto. Sejumlah lagu jazz oleh Erucakra Mahameru yang dinyanyikan berhasilkan mengumpulkan donasi, bahkan rekaman jazz Erucakra berhasil dibeli seorang donator. Begitu pula puluhan pakaian karya Torang Sitorus dan Erdan. Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dan sejumlah donatur juga secara spontan memberikan sejumlah bantuan. Donasi terlihat mengalir sejak cocktail party dan dinner digelar. Malam amal atau yang sering disebut fundraising itu terlihat berhasil mengumpulkan sejumlah dana dan janji dari beberapa calon donatur yang hatinya tersentuh malam itu. Beberapa karya photo juga berhasil dilelang. Donasi yang terkumpul sebagian besar hasil penjualan dan donasi malam itu diberikan bagi kegiatan YOAM untuk mendampingi anak-anak penyandang kanker dari Sumatera Utara, Riau dan Aceh. (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 39 ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Oleh: YUSLINA SH. M.AP
P
ada tanggal 09 Juli 2014 berlangsung pesta demokrasi di Indonesia, Pemilihan Calon Presiden dan wakil Presiden.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu hasil yang diinginkan tentu kemenangan dari masing-masing pasangan calon tetapi tidaklah mungkin kedua-duanya memenangkan suara yang terbanyak tentunya ada yang memperoleh suara terbanyak dan dibawahnya.suara terbanyak, dimenangkan oleh pasangan jokowi dan Yusuf kalla dan pasangan yang kalah tentu Prabowo dan hatta hasil dari pemilu diumumkan pada tanggal 22 juli 2014 dan pasangan yang kalah menggugat dengan mengatakan hasil pemilu adanya kecurangan dan pasangan kedua menggugat pihak KPU. Sangatlah mendebarkan masa-masa sebelum penghitungan sura dan penetapan suara oleh KPU kita semua dibingungkan oleh lembaga-lembaga yang memberi informasi dari hasil quik kount yang hasilnya berbeda-beda Perlu kita pahami bahwa sebelum Pemilu berlangsung sudah ada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Pemilu dan dari masing-masing pendukung juga turut mengawasi dalam berlangsungnya pemilu sebenarnya dimana letak kecurangannya dan bagaimana dengan pengawas dalam pelaksanaan pemilu ini Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan berdasarka asas umum,bebas dan rahasia pun sudah dilakukan, syaratsyarat untuk yang boleh memilih dan penghitungan suarapun sudah ditetapkan melalui undang-undang, bukankah pemantau pemilunya juga bersifat independen dan menjadi pemantau pemilu juga syarat-syaratnya sudah ditetapkan dan saksi-saksinyapun sudah lengkap baik dari par-
ol. 1 20 14 40 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
tai-partai pendukung masing-masing, itupun masih ada yang melakukan pemungutan suara ulang, kenapa ini masih bisa terjadi bukankah orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi petugas Pemilu mempunyai syarat tertentu juga ada sosialisasi sebelumnya bagaimana menjadi petugas di Komisi Pemilihan Umum ( KPU) ataupun orang-orang yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai perpanjangan tangan di tempat-tempat pemungutan suara, apakah para petugas belum memahami ketentuan-ketentuan yang sudah di undangkan atau menganggap sepele dengan pekerjaannya dan dimana pengawas pemilu atau ada hal-hal lain yang sengaja untuk melakukan kecurangan inilah tugas dari pada para aparat yang sudah ditugaskan untuk menyelidikinya, . Mahkamah konstitusi dengan menggelar sidang terbuka yang dapat disaksikan melalui media dalam persidangan pertama sampai dengan persidangan terakhir. Patut kita acungi jempul mahkamah konstitusi dalam memutus tuntutan dalam anggapan kecurangan pemilu Presiden dimana tidak terdapat bukti-bukti yang kongkrit dalam pemeriksaan perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan sehingga hasil keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa gugatan ditolak. Menurut Moh Mahfud MD dalam buku Konstitisi dan Hukum dalam kontraversi isu mengatakan Mahkamah Konstitusi harus menerima Pro dan Kontra terutama atas kritik dan vonisnya karena tiga hal 1. Dalam setiap putusan yang diperkarakan kepengadilan apapun pasti ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan argument masing-masing 2. Kasus suara terbanyak ini menyangkut inters (kepentingan kue politik) yang menurut ahli perundang-un-
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Suara Demokrasi di Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 1 Ayat 2 mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, karena itu Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat, ini merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang Dasar 1945, pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara Demokratis dan beradab melalui partisipasi Rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia.dengan terselenggaranya pemilu Presiden dan wakil presiden secara tertib dan aman ini tentu adanya kerja sama antara rakyat dan pemerintah untuk saling menjaga.
dangan Aan saidman memang akan pasti menimbulkan pro dan kontra ada dua hal yang menimbulkan pro dan kontra yaitu idiologi dan inters jadi kalau sudah menyangkut dua hal idiologi dan inters baik dalam pembuatan UU maupun dalam putusan pengadilan pro dan kontra tidak mungkin sepi. 3. Pro dan kontra dukungan atau serangan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata dapat dikemukakan secara bebas menunjukkan bahwa demokrasi kita sudah semakin maju dengan segala keindahan dan ketidak indahannya pada masa lalu tidak mungkin ada yang membatalkan isi Undang-Undang (UU) kecuali dengan legislative reviu juga tidak ada diskusi public yang seimbang untuk mempersoalkan produk legislasi. Pelaksanaan Pemilu saat ini sudah cukup baik jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya walau masih ada isu-isu kecurangan diberbagai lini akan tetapi ini dapt dilihat sebagai kemajuan dalam demokrasi, Kemajuan lain dalam perkembangan demokrasi kita saat ini ialah adanya kebebasan bagi siapapun untuk melancarkan
kritik bahkan mengajukan diri untuk jadi presiden. Kita lihat perkembangan Demokrasi kita saat ini sudah memungkinkan masyarakat mempersoalkan isi UndangUndang melalui Yudicial reviu dan Mahkamah Konstitusi benar-benar dapat membatalkannya sebagai wujud dari bekerjanya checks and balances, dan mengajukan gugatan terhadap hasil pengumuman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Belajar dari apa yang dilakukan pasangan nomor urut 2 prabowo dan hatta ini, adalah mendidik bangsa untuk dapat memahami proses demokrasi yang berjalan, Kita menghormati hak-hak rakyat dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai proses hukum tertinggi dan proses final dari pilpres. Refrensi: 1. Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontraversi ISU 2. Ni'matul Huda, SH, M. Hum.Hukum Tata Negara Indonesia Peraturan: 1. UUD 1945 2. UU No 42 tahun 2008 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 41 ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Hadir dalam acara tersebut Walikota Medan Drs H Tengku Dzulmi Eldin MSi, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok untuk Medan Zhu Hong Hai, Ketua Perhimpunan Marga Huang Dunia Huang Ta Ching, Ketua Perhimpunan Marga Huang dari 14 negara, Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Marga Huang Indonesia Darman Wijaya, Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Wijaya Medan Indra Wahidin dan ratusan perwakilan marga Huang dari sejumlah provinsi dan kota di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan Sumut merupakan provinsi terbesar keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Mudah terjangkau dari berbagai penjuru karena diapit Selat Malaka pada bagian timur dan Laut Hindia pada bagian barat. Data ekonomi makro mencatat, per-
tumbuhan ekonomi Sumut lebih dari 6 persen pertahun, jauh lebih lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada diangka 5,7 persen. "Karena berada di bagian barat Indonesia, Sumut menjadi wialayah strategis di Asia Tenggara. Lokasi strategis ini sangat mendukung kerjasama bidang ekonomi. Indonesia juga merupakan negara memiliki populasi penduduk terbesar keempat setelah Republik Rakyat Tiongkok, India dan Amerika," ujar Erry. Selain memiliki kelebihan secara geografis, Sumut memiliki potensi dalam bidang perkebunan sebagai penghasil Cruide Palm Oil (CPO) terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau. Tidak itu saja, Sumut juga termasuk penghasil karet, coklat dan tembakau serta beberapa palawija lainnya.
ol. 1 20 14 42 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
"Sumut juga kaya akan potensi wisata. Salah satunya yang telah mendunia adalah Danau Toba. Investor yang tergabung dalam Perhimpunan Marga Huang Dunia dapat menanamkan investasi dalam bidang pariwisata. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka diri bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di Sumut, tanpa terkecuali kerjasama dibidang pariwisata dan perdagangan," ajak Erry. Erry juga mengatakan, masyarakat Sumut dengan masyarakat Tiongkok telah menjalin hubungan baik sejak lama. Salah satu bukti adalah keberadaan rumah Tjong A Fie, salah satu bangun bersejarah yang tetap lestari di pusat Kota Medan. Selain itu, Kota Medan kerap menjadi tempat terselenggaranya kegiatan masyarakat Tiongkok tingkat dunia. "Sebelumnya, Kota Medan juga pernah menjadi tempat pertemuan Marga
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Wagub Ajak Marga Huang Dunia Jalin Kerjasama Ekonomi dengan Sumut Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak pelaku usaha yang tergabung dalam Perhimpunan Marga Huang Dunia untuk menjalin kerjasama berbagai bidang dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
A
Ajakan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Konferensi Marga Huang Sedunia yang berlangsung di Ballroom Regale, Jl H Adam Malik Medan, Minggu (9/11/2014).
Hainan Sedunia. Jika tidak ada kendala, tahun depan Kota Medan akan menjadi lokasi pertemuan tingkat dunia marga Tan. Ini menjadi bukti bahwa hubungan Sumut dan Tiongkok terjalin harmonis," papar Erry. Sejumlah kegiatan bertaraf internasional itu terselenggara karena keamanan di Sumut terpelihara dengan baik. Jauh dari benturan antarsuku dan agama. Ragam suku dan ras dapat hidup berdampingan dengan harmonis. "Hal ini sangat mendukung pertumbuhan usaha dan investasi. Apalagi Sumut terus menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana seperti pembangunan jalan tol dan pengembangan kapasitas layanan pelabuhan," ucap Erry. Secara nasional, Erry meyakini hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok akan semakin erat dengan hadirnya Presiden Joko Widodo dalam pertemuan negara-negara
APEC yang berlangsung di Beijing Minggu (9/11/2014). "Semoga pertemuan itu makin mengeratkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok," harap Erry. Dipenghujung sambutannya, Erry tidak lupa menyatakan rasa bangga atas kepercayaan Perhimpunan Marga Huang Dunia menggelar konferensi tingkat dunia di Kota Medan. "Selamat datang di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Makanan di Medan sangat enak. Silahkan cicipi dan jangan lupa ceritakan kepada keluarga di negara masing-masing nantinya," sebut Erry. Sementara Konjen Republik Rakyat Tiongkok untuk Medan, Zhu Hong Hai, menyambut baik apa yang ditawarkan Wagub Sumut Tengku Erry. Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok siap membantu jika ada investor Mar-
ga Huang tertarik berinvestasi di Sumut. "Republik Rakyat Tiongkok juga akan membuka diri bagi investor Sumut yang berminat menanamkan investasi di Tiongkok," sebut Zhu. Zhu juga memaparkan karakteristik singkat Marga Huang yang sangat menjunjung tinggi budaya tolong-menolong dan sangat gigih dalam membangun usaha. Sifat tersebut menjadi tradisi hingga kini. "Sebagian marga Huang merantau dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di negara domisili. Begitu juga yang di Sumatera Utara," papar Zhu. Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Marga Huang Indonesia Darman Wijaya menyatakan, Konferensi Marga Huang Dunia di Medan merupakan konferensi tingkat dunia yang dihadiri perwakilan perhimpunan Marga Huang dari 14 negara. (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 43 ol.1 201
Artikel bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
Wagub Harapkan HIPMI Jadi Motivator Perekonomian Sumut
W
akil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berharap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menjadi motivator dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Sumut.
Sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha, HIMPI dinilai potensial berperan sebagai motor penggerak laju pertumbuhan pembangunan. Harapan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sumut periode 2014-2017 diruangannya, kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Senin (6/10/2014). Hadir dalam audiensi Ketua Umum (Ketum) BPD HIPMI Sumut Akbar Himawan Bucha-ri, Syahrul Akbar, Samuel Hutajulu dan Sofa Nadhira. Sementara Wagub Sumut didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Ir. Sabrina, MSi dan Kepala Bidang (Kabid) Seksi Komunikasi dan Informasi (SKDI) Kominfo Sumut Hj Afini SE. Dalam kesempatan tersebut, Erry mengatakan, APBD Sumut hanya mampu menopang pertumbuhan perekonomian Sumut sekitar 17 persen saja. Sedang 83 persen lagi ditopang oleh sektor swasta yang bergerak di berbagai bidang usaha. "Ini memperlihatkan bahwa peran swasta begitu besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut," sebut Erry. Untuk itu, sebut Erry, BPD HIPMI Sumut yang baru dilantik akhir
September lalu harus memiliki program kerja yang berorientasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Sumut di masa mendatang. Salah satu langkah awal yang dapat ditempuh adalah dengan menyusun program dengan menyesuaikan dengan rencana pembangunan Sumut. "Jika pengusaha dan pemerintah provinsi bersinergi dalam menyusun program pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, saya yakin akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik lagi ke depan," harap Erry. Tidak hanya itu, Erry juga berpesan agar BPD HIPMI Sumut menjadi motivator kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan bisnis, termasuk memberikan pembekalan kepada generasi muda lainnya untuk menelurkan pengusaha baru, karena Indonesia saat ini masih membutuhkan pengusaha muda berbakat demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsa di era pasar bebas mendatang. Dari hasil survey, jumlah pengusaha di Indonesia masih sangat rendah yakni 2 persen dari jumlah pen-
ol. 1 20 14 44 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
duduk Indonesia. Sementara negara kecil Singapura telah mencapai angka 7 persen. "Lebih banyak pengusaha muda yang tumbuh di Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Padahal Singapura negara kecil dengan populasi penduduk yang juga kecil," papar Erry. Sementara Ketum BPD HIPMI Sumut, Akbar Himawan Bucha-ri mengatakan, kepengurusan BPD HIPMI Sumut periode 2014-2017 memiliki semboyan "Pengusaha Pejuang, Pejuang Pengusaha". Semboyan tersebut mempunyai makna HIPMI tidak hanya berjuang mencari keuntungan semata, namun juga peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, HIPMI juga akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nasib pengusaha dari berbagai tingkatan, termasuk UMKM. "HIPMI berharap keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat luas. Tidak hanya bagi anggota, tetapi juga kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," sebut Akbar. Akbar Himawan Bucha-ri sendiri terpilih menjadi Ketum BPD HIPMI Sumut periode 2014-2017 melalui Musda XV HIPMI Su-mut di Grand As-ton Hotel Medan pada 26 September 2014 lalu. Akbar unggul 33 poin dari 60 suara, mengalahkan Dian Arry Permana Hara-hap yang hanya memperoleh 27 suara. (*)
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
AUDIENSI. Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi menerima audiensi pengurus BPD HIPMI Sumut diruang kerjanya kantor kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Senin (6/10/2014).
Pemkab dan Pemko Diajak Lestarikan Bangunan Bersejarah dan Benda Pusaka Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengakak Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumut melestarikan bangunan bersejarah dan benda pusaka. Bangunan bersejarah dan benda pusaka memiliki arti penting sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang.
Ajakan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka Workshop Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Manajemen Pelestarian Pusaka Kota Medan yang berlangsung di ruang IMT-GT Lantai 2, Gedung Biro Administrasi (BPA) Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (3/11/2014). Hadir dalam acara tersebut Rektor USU Prof DR dr Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc(CTM) Sp.A(K), Ketua Panitia Penyelenggara Drs Abdul Mauluk Nainggolan MSi, tenaga pendidik,
dosen, mahasisw dan perwakilan Badan Warisan Sumatra (BWS) sebuah lembaga pemerhati bangunan dan benda sejarah. Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa dan sejarah para pendahulunya. Salah satu upaya menghargai jasa para pendahulu adalah dengan melestarikan sejarah. "Jangan sampai generasi mendatang hanya mendengar cerita. Mereka tidak bisa lagi melihat secara langsung ban-
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 45 ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi memberikan pengarahan dalam Workshop Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Manajemen Pelestarian Pusaka Kota Medan yang berlangsung di ruang IMT-GT Lantai 2 USU.
gunan tua yang kaya akan nilai historis. Begitu juga benda pusaka yang memiliki sejarah yang tidak ternilai harganya," ujar Erry. Erry juga menyadari, apresiasi dan kepedulian terhadap bangunan bersejarah dan benda pusaka semakin memudar. Untuk itu, peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemrintah Kota (Pemko) sangat diharapkan dalam upaya menjaga dan melestarikan bangunan bersejarah dan benda pusaka yang masih tersisa. "Kita tidak membandingkan dengan negara Eropa. Tetapi mereka sangat menghargai bangunan bersejarah dan benda pusaka. Kita bisa belajar dari kepedulian mereka," jelas Erry. Erry mencontohkan, sejumlah bangunan bersejarah di Malaka, Malaysia, kini berdiri kokoh dan lestari. Bahkan bangunan tersebut banyak menyedot turis dari mancanegara yang bermuara pada peningkatan pendapatan dari sector pariwisata. "Bangunan tua di Malaka tetap dipertahankan dan kini menjadi ikon kota. Sama keberadaannya dengan bangunan Balaikota di, istana maimoon, masjid raya, kantor pos dan beberapa bangunan bersejarah lainnya yang ada di Medan," papar Erry. Erry juga berharap, BWS sebagai lembaga yang khusus memperhatikan warisan heritage di Sumut, untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pelestarian bangunan bersejarah dan benda pusaka. "Tentu upaya BWS ini harus mendapat dukungan dari Pemkab dan Pemko di Sumut. Saya yakin, bangunan berse-
jarah dan benda pusaka yang masih tersisa di Sumut, akan tetap dapat dipertahankan jika Pemkab dan masyarakat saling bantu. Dengan begitu, identitas bangsa akan tetap terjaga dengan baik," ujar Erry. Tidak lupa Erry mengimbau Pemkab dan Pemko di Sumut bijak dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), apalagi pembangunan tersebut dapat merusak keberadaan bangunan bersejarah yang telah ada. "Utamakan pelestarian bangunan bersejarah. Pembangunan jangan sampai menggeser apalagi menghilangkan bangunan bersejarah. Jika ada pengembang yang ingin melakukan pembangunan suatu kawasan, beri tanggungjawab untuk melestarikan bangunan bersejarah yang telah ada dilingkungannya. Bila perlu, terbitkan Perda soal bangunan bersejarah dan benda pusaka," tambah Erry. Sementara Rektor USU Prof DR dr Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc(CTM) Sp.A(K) mengatakan, benda pusaka identik dengan barang atau benda berharga. Benda pusaka merupakan simbol kebahagiaan atau kemakmuran dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Untuk itu, benda pusaka harus tetap dilestarikan agar bermanfaat bagi generasi mendatang. "Tetapi jika tidak bijak memaknai arti benda pusaka, maka akan terjadi transaksi jual beli karena tergiur dengan harganya yang tinggi. Lambat laun benda pusaka akan berpindah tangan dan tidak tertutup kemungkinan akan dibawa ke negara lain. Makan generasi muda hanya mendengar cerita saja," ujar Syahril.
ol. 1 20 14 46 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Begitu juga dengan Pusaka Kota yang identik dengan bangunan bersejarah. Pusaka Kota memiliki karakteristik budaya yang bernilai historis tinggi. Namun dalam pengelolaan dan pengembangan kota, tidak jarang keberadaan Pusaka Kota terabaikan. Sebagian hancur akibat pembangunan, sedang sisanya terlantar dan rusak di telan usia. "Whorkshop ini diharapkan dapat mengetuk kesadaran seluruh kalangan untuk peduli dalam upaya pelestarian bangunan bersejarah dan benda pusaka yang masih tersisa. Pusaka Kota dan benda pusaka adalah kekayaan milik bersama, bukan segelintir orang saja. Itu menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak," sebut Syahril. Syahrul juga berharap, bangunan bersejarah dan benda pusaka tetap lestari agar objek penelitian mahasiswa tetap ada. "Bangunan bersejarah dan benda pusaka adalah objek riset mahasiswa. Ini penting sekali keberadaannya. Beberapa negara kini telah mengembangkan wisara postmodern. Indonesia masih berjuang mempertahankan keberaraan bangunan bersejarah dan benda pusaka," papar Syahrul. Ketua Panitia Penyelenggara Drs Abdul Mauluk Nainggolan MSi mengatakan, Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Manajemen Pelestarian Pusaka Kota Medan diikuti 66 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik, dosen, mahasiswa Fakultas Ilmu Sejarah dan BWS sebagai lembaga peduli bangunan dan benda sejarah. "Workshop digelar dalam bentuk diskusi dan panel. Peserta dapat menggali lebih dalam persoalan seputar polemik pelestarian bangunan sejarah dan benda pusaka," sebut Abdul. (*)
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubsu HT Erry Nuradi bersilaturahmi dengan ratusan janda perintis/pejuang kemerdekaan RI Provinsi Sumatera Utara, di rumah dinas Gubernur Sumut Jl Sudirman No.40 Medan.
Wagub Sumut:
PLTMH Menjadi Solusi Alternatif Keluar dari Krisis Listrik Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) menjadi salah satu solusi keluar dari permasalahan krisis listrik di Sumut. Hal tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat membuka workshop pembiayaan PLMTH yang berlangsung di Ballroom Hotel Santika Premiere Dyandra, Jl. Maulana Lubis Medan, Jumat (31/10/2014). Hadir dalam workshop Kepala Pusat Investasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI Soritaon Siregar, Direktur Konstruksi dan Energi Terbarukan PT PLN (Persero) M Sofyan, perwakilan Kabupaten/Kota, Pengembang Proyek PLTMH, asosiasi pemegang PLTA serta akademisi dari sejumlah universitas di Sumut. Dalam kesempaten itu, Erry menegaskan, salah satu persoalan yang tak kunjung tuntas di Sumut adalah kelistrikan dalam beberapa tahun terakhir. Daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia industri. "Kebutuhan energi listrik di Sumut saat ini mencapai 1.650 Megawatt perhari. Sementara PT PLN hanya mampu menyuplai lebih kurang 1.500 Megawatt perhari. Artinya, Sumatera Utara mengalami devisit energi listrik sebesar 150 megawatt perhari," ujar Erry. Eryy menambahkan, penyelesaian persoalan listrik tidak sekadar me-
menuhi kebutuhan energy listrik saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan listrik di masa mendatang. "Kebutuhan listrik di Sumut terus bertambah sekitar 7 sampai dengan 10 persen pertahun. Jika daya yang disiapkan hanya untuk kebutuhan saat ini, persoalan listrik di Sumut tetap menjadi masalah di masa mendatang," papar Erry. Erry optimis, pengembangan PLTMH dengan merangkul berbagai pihak, termasuk swasta, menjadi salah satu solusi keluar dari persoalan kelistrikan di Sumut, karena APBD Sumut sangat terbatas. "Sumut kaya akan sumber energi terbarukan. Sumber pembangkit listrik tenaga air misalnya, berpotensi memberikan sekitar 8 ribu Megawatt. Belum lagi sumber energy lainnya yang belum dimaksimalkan penggunaannya. Saya yakin, PLTMH akan menjadi salah satu solusi alternatif yang ramah lingkungan," sebut Erry. Erry berharap, workshop Pembiayaan PLTMH memberikan pencerahaan kepada berbagai pihak sekaligus menciprakan iklim usaha positif dan
kondusif bagi pengembang swasta untuk menanamkan investasi di proyek kelistrikan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). "Semoga pertemuan ini menghasilkan komitmen yang kuat guna mempercepat fasilitas pembiayaan pusat investasi pemerintah untuk proyek PLTMH, sebagai salah satu solusi mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara," harap Erry. Sementara Kepala Pusat Investasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI, Soritaon Siregar mengatakan, orkshop pembiayaan PLTMH menjadi bagian dari langkah promosi dan upaya inisiasi proyek PLTMH. Selain itu, workshop dimaksudkan memperkenalkan lembaga pempiayaan PIP sebagai agen pemerintah dalam pembiayaan energi terbarukan terutama PLTMH. "Workshop juga diharapkan menciptakan hubungan kerjasama PIP dengan calon mitra kerja, menjalin komunikasi antara pengembang PLTMH serta PT PLN Persero selaku pembeli energi listrik. Hadir akademisi untuk memberikan pencerahan dan melibatkan Pemerintah Daerah pemilik lokasi," ucap Soritaon. Soritaon juga mengatakan, workshop tersebut menjadi referensi Pemda maupun pengembang mengenai alternatif pembiayaan PLTMH. "PIP siap mendukung secara penuh dalam rangka berjalannya skema pembiayaan di bidang ramah lingkungan," ujar Soritaon. (*)
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 47 ol.1 201
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id
PEMILU & REFORMASI BIROKRASI IDRIS EAL AL AMINI, SAP, M.A.P. PNS Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara
R
eformasi yang sedang dijalankan oleh bangsa Indonesia, merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tatanan kehidupan negara kearah iklim yang lebih demokratis.
Krisis multidimensi menyebabkan pola reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bersifat totalitas (totally reform) bahkan secara eksplisit telah mengarah pada pelaksanaan revolusi yang sifatnya halus (soft revolution) mengingat tatanan kehidupan yang diinginkan untuk diubah tidak mencerminkan arti dari istilah "to reform" yaitu menata kembali, bahkan menjurus pada arti dari istilah 'to revolute" yaitu perubahan menyeluruh (disarikan dari Oxford Learness Pocket Dictionary). Bagaimana iklim administrasi publik Indonesia dalam menyikapi pola perubahan tersebut? Selama masa pemerintahan orde baru, kita dihadapkan pada sistem administrasi publik/pemerintah yang berbelit-belit dan selalu berorientasi pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan (elit penguasa) belaka, pada akhir kekuasaan pemerintah rezim orde baru, yang menandai proses reformasi baik tingkat struktural (kelembagaan) maupun tingkat operasi (pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan) pemerintah. Salah satu sebab munculnya keinginan untuk mengadakan reformasi dikedua tingkatan pemerintahan tersebut adalah lemahnya legitimasi pemerintah dimata masyarakat. Legitimasi pemerintah yang berdasarkan paradigma "civil society" akan terwujud apabila dalam proses administrasi publik, terdapat sistem birokrasi yang mempunyai kapabilitas dalam mewujudkan good govermance (pemerintahan yang baik). Peran birokrasi dalam konteks administrasi publik sangat strategis, hal ini merupakan konsekuensi dari unsur-unsur administrasi secara umum yaitu adanya kerjasama,adanya tujuan dan adanya pelaksana, dan dalam ilmu administrasi publik, birokrasi merupakan unsur pelaksana dalam mekanisme pemerintahan suatu negara. Kondisi politik suatu bangsa negara (nation state) seperti
ol. 1 20 14 48 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
Indonesia, sangat dipengaruhi oleh lingkungan social cultural yang berkembang dalam kehidupan masyarakatnya, kondisi tersebut sangat koheren dengan perkembangan politik yang ada. Meminjam sebagian dari konsep pendekatan system (Sytem Approach) yang dikemukakan oleh David Easton, maka pembentukan sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh tata nilai dan norma-norma yang ada dalam diri masyarakat, setidaknya norma dan tata nilai inilah yang menjadi masukan (input) dalam sistem politik kita. A. Pemilu Dan Demokrasi Demokrasi sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah konsep yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Demokrasi secara bebas diterjemahkan sebagai pemerintahan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi juga bisa dimaknai sebagai bentuk masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia secara sama, menghargai kebebasan dan mendukung toleransi, khususnya terhadap pandangan-pandangan kelompok minoritas (Hermawan, 2001:48). Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai "rakyat berkuasa" atau government or rule by the people (Budiardo, 2000 : 50). Pemilu sendiri merupakan salah satu sarana demokrasi. Karena melalui Pemilu masyarakat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan moral wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan pemerintah. Pemilu juga dimaksudkan untuk membangun kembali kepercayaan baru masyarakat terhadap pemerintah dan negara. Pembangunan kembali kepercayaan masyarakat
Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id ini penting mengingat masyarakat adalah konstituen dan pemilik kedaulatan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akibat kegagalan pembangunan dan pemerintahan oleh partai atau aktor politik pemenang Pemilu selama kurun waktu lima tahun harus dibangun kembali melalui Pemilu. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa partai dan aktor politik seringkali melakukan kesalahan yang sama, memperjuangkan keyakinan politik dan pilihan masyarakat hanya dalam masa kampanye. Sekalipun tidak dapat dinafikan bahwa pemilih tradisional masih memainkan peranan penting terhadap perolehan suara dalam Pemilu -tidak saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara modern lainnya-, tetapi keyakinan politik masyarakat adalah proses yang lama dan terus-menerus. Erosi dan evolusi keyakinan politik masyarakat paling tidak terjadi karena dua hal: Pertama, dalam sistem politik yang dinamis dan tidak stabil, dimana jumlah partai politik selalu berkurang dan bertambah, pemilih tradisional tidak lagi terkonsentrasi pada satu partai politik, melainkan pada beberapa pecahan partai politik. Kondisi ini yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kedua, pemilih bukanlah pasukan dalam satu batalion yang senantiasa taat pada perintah atasannya, tetapi masyarakat yang memiliki jiwa dan pikiran dinamis. Pilihan-pilihan masyarakat tidak lagi secara mutlak ditentukan oleh ikatan tradisional, tetapi oleh preferensi aktual yang terus-menerus dipromosikan seperti layaknya seorang konsumen yang akan membeli barang. Kedua asumsi tersebut membangun logika, bahwa partai politik dalam multioption society, dituntut untuk melakukan kampanye sepanjang waktu, menawarkan program-program yang dapat mengikat hati masyarakat, dan bersaing dengan partai politik lain untuk merebut suara masyarakat. Kontraprestasi masyarakat dalam bentuk suara tidak hanya diperoleh melalui kesesuaian keyakinan dan kepentingan politik, tetapi juga dalam simbolisasi politik melalui presentasi yang atraktif, profesional dan komunikatif. Dalam bahasa Max Weber hal ini berarti, bahwa kampanye politik harus memenuhi kepentingan ideal pemilih. Manajemen emosi politik pemilih karena itu adalah perjuangan terus-menerus dan tanpa henti yang mencapai puncaknya pada masa kampanye formal menjelang Pemilu. Dalam pandangan penulis, kunci sukses inilah yang belum dimiliki oleh sebagian besar (kalau tidak semua) partai politik di Indonesia. C. Mengkampanyekan Reformasi Birokras Barangkali sudah menjadi takdir bangsa dan negara Indonesia, turun-temurun harus mengalami penderitaan tanpa henti. Tiga ratus lima puluh tahun dijajah oleh Belanda, tiga setengah tahun oleh Jepang dan sekarang oleh bangsa sendiri. Bagi rakyat kecil di negeri ini, semakin jelas dari waktu ke waktu tipisnya jarak antara peradaban dan "per-barbaran". Seperti halnya pada masa kolonial, birokrasi merupakan alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat. Inilah yang kita sebut sebagai birokrasi kolonial dalam negara (semi) merdeka. Pal-
ing tidak ada tiga alasan untuk menyebut birokrasi di Indonesia sebagai birokrasi kolonial: Pertama, idealnya sebuah birokrasi merupakan pelayan rakyat atau dalam bahasa Jerman disebut Volksdiener. Dalam prakteknya, sudah sangat menjadi rahasia dan tuntutan umum bahwa birokrasi di Indonesia adalah "pemeras" rakyat. Pahit memang untuk menyebutkan hal ini. Tetapi ini adalah fakta yang mungkin dialami oleh setiap orang di negeri ini. Kedua, sebagaimana lazimnya di masa kolonial, birokrasi adalah alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa. Itu sebabnya tidak sulit kita temukan "agenagen" penguasa di dalam birokrasi yang bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan "principalnya", untuk kepentingan politik partisan. Ketiga, masih kuatnya pendulum sentralistik dalam birokrasi kita. Ini bisa kita lihat secara internal dalam proses pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara, dan secara eksternal dalam hubungan antara birokrasi Pusat dan Daerah. Profesionalitas dan netralitas birokrasi karena itu harus merupakan sasaran utama reformasi birokrasi. Hal terpenting dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan national leadership. Tanpa komitmen baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, reformasi birokrasi hanyalah blueprint yang berada dalam ruang vakum. Banyak hal yang sudah dilakukan sebagai upaya reformasi dan modernisasi birokrasi. Lihat saja misalnya program yang sudah dan akan terus dilanjutkan oleh kantor Menpan mulai dari pembenahan sistem kepegawaian, sistem ketatalaksanaan birokrasi, sistem pengawasan dan akuntabilitas, sistem pelayanan publik dan program reformasi lainnya. Pertanyaannya adalah, kemana semua hasil tersebut, mengapa rakyat merasakan semakin rendahnya kinerja birokrasi, mengapa korupsi birokratis semakin menjadi-jadi? Bukan sebaliknya perbaikan yang secara berangsur-angsur semakin dirasakan oleh masyarakat. Ada dua arah yang harus dituju oleh komitmen dan national leadership dalam reformasi birokrasi. Pertama, komitmen untuk melakukan modernisasi birokrasi, dan kedua, komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis mulai dari mal-administrasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua komitmen ini harus diberikan tidak saja oleh Pemerintah, dan terutama Presiden sebagai Kepala Negara, tetapi juga oleh Lembaga-lembaga tinggi lainnya, DPR, BPK dan MA. D. Hubungan Material Pemilu, Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Tidak adanya akuntabilitas dalam birokrasi di Indonesia merupakan faktor pendorong untuk melakukan reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam pandangan penulis, ketiadaan akuntabilitas ini menyebabkan penggunaan birokrasi sebagai mesin kekuasaan pemerintah. Akuntabilitas
media Kebangsaan, No.5 VVol. ol. 1 20 14 | 49 ol.1 201
Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id dalam birokrasi dimaksudkan, bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan birokrasi pemerintah yang akuntabel berkaitan erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas tuntutan publik, baik dalam statusnya sebagai warga negara maupun sebagai pembayar pajak. Tidak sulit untuk mencari kaitan tersebut, karena pengelolaan birokrasi yang efisien, efektif dan akuntabel merupakan syarat terpenting dalam penyediaan pelayanan barang dan jasa publik yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk tujuan tersebut, pembaruan birokrasi daerah tidak dapat dihindarkan dan merupakan keharusan. Perbaikan dan pembaruan birokrasi pemerintah daerah ini diarahkan pada tiga kepentingan: Pertama untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pembayar pajak; kedua memberikan pertanggungjawaban tentang penerimaan dan penggunaan sumber-sumber keuangan publik, dan ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas internal instansi pemerintah dan terutama untuk menjadikan anggaran publik sebagai salah satu ba sis pengambilan keputusan (management control). Reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sangat relevan dengan penciptaan Good Governance. Akuntabilitas ini dapat diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas program, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum. Birokrasi pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap (responsiveness) yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya hanya menjadi alat penguasa. Karena itulah, reformasi birokrasi harus diarahkan pada upaya untuk memperbanyak akses informasi kepada masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan tugas pemerintah (transparency and participation). Dengan demikian, reformasi birokrasi memiliki hubungan material dengan Good Governance sebagai cara atau metode menciptakan pemerintahan yang akuntabel, responsif, transparan dan partisipatif. Momentum untuk memulai reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan Good Governance adalah Pemilihan Umum. Penutup Kampanye yang sukses adalah kampanye yang menempatkan pemilih di titik sentral kepentingan. Tema-tema kampanye karena itu merupakan faktor penting selanjutnya dalam pilihan-pilihan multioption society. Tema kampanye yang dapat mengikat hati masyarakat lazimnya harus merupakan sesuatu yang realistis untuk dicapai, sesuatu yang sangat dekat untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat adalah keharusan dalam kampanye partai politik Reformasi
ol. 1 20 14 50 | media Kebangsaan, No.5 V Vol. ol.1 201
birokrasi untuk memperbaiki pelayanan masyarakat dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu tema sentral dalam Pemilu 2014. Rendahnya kinerja pelayanan publik bukan saja kontraproduktif terhadap mobilitas dan kreativitas masyarakat, tetapi juga berkorelasi secara positif dengan politik pertumbuhan ekonomi. Karena itu, komitmen Parpol terhadap reformasi birokrasi adalah keharusan. Bahwa pembangunan bangsa ini hanya dinikmati oleh sebagian orang adalah efek negatif yang ditimbulkan oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Gagalnya strategi pemberantasan anti korupsi lebih disebabkan oleh ketiadaan komitmen penegakkan hukum secara total oleh pemerintah. Partai politik yang memiliki komitmen secara jelas dan konkrit untuk reformasi birokrasi dan memberantas korupsi adalah Parpol yang harus menjadi pilihan masyarakat dalam Pemilu 2014. Namun sangat disayangkan, bahwa meskipun Indonesia telah sukses dan hal ini telah mendapatkan pengakuan luas dari dunia Internasional dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Presiden, namun kinerja politik yang ditunjukkan oleh para aktor politik menyangkut reformasi birokrasi belum tampak. Harapan kini hanya bersandar pada kemampuan duet Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi. Setidaknya langkah yang telah diambil oleh Presiden dengan menindak para koruptor saat ini merupakan jalan awal untuk mengembalikan citra birokrasi yang amanah.
DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia : Jakarta; Echols, John M dan Shadily, Hassan, 1981, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia : Jakarta; Hornby, A.S., dan Cowie, AP, (Ed), 1974, Oxford Advanced Learnes Dictionary Of Current English, Oxford Universuty Press : London; Noer, Deliar, 1982, Pemikiran Politik di Negeri Barat, Rajawali : Jakarta; Purwadarminta, WJS, 1983, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta; Salim, Muin, Abdul, 1995, Fiqh Siyasa : Konsepsi Kekuasaan Politim dalam Agama Islam, RajaGrafindo Press : Jakarta; Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta;
Gubsu Dukung Percepatan Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujo Nugroho meminta semua pihak mendukung terciptanya situasi keamanan kondusif di Sumatera Utara demi mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, maskapai penerbangan internasional mulai melirik Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) yang merupakan peluang bagi daerah ini berkembang pesat. Hal itu dikatakan Gubsu usai mengikuti apel gabungan TNI, Polri dan PNS di Makolantamal I Belawan, Senin (17/11/2014). Gubsu mengatakan, maskapai internasional menganggap parkir di KNIA lebih murah dan aspek tujuan destinasi Eropa lebih cepat. "Ini adalah daya tarik tersendri bagi Provinsi Sumut maka faktor keamanan sangat penting," katanya. Apel yang dihadiri puluhan personel TNI, Polri dan PNS dengan berseragam lengkap dipimpin langsung oleh Pangdam/BB yang juga dihadiri Kapolda Sumut, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kabinda Sumut, Danlantamal I Belawan, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Danlanud Soewondo, Dandim Plt Sekdaprovsu serta Pimpinan SKPD Sumut.
Presiden Joko Widodo Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho beserta IStri, Wakil Gubernur Ir.H.Tengku Erry Nuradi Beserta Istri mendengarkan keluh kesah seorang warga ketika mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Sinabung, di lokasi pengungsian Gedung KNPI , Karo, Sumut, Rabu (29/10). Ini Adalah Kunjungan Presiden Joko Widodo Setelah dilantik menjadi Preiden.