Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 30 November 2014

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat

Doc Podium

Sekretaris Redaksi Mauliddin

Potret Taman Makam Pahlawan yang terlantar atau diterlantarkan di Stabat.

CATATAN PODIUM Masih Banyak Yang Harus Dikerjakan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Letjen Purn TNI Djamin Ginting dan tiga Pahlawan Nasional lainnya oleh pemerintah pada 7 Nopember yang lalu pantas diberi apresiasi. Walaupun penganugerahan dan penyerahan SK dilakukan pada masa Presiden Jokowi , tapi semua itu tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintahan sebelumnya.

Dalam konteks pengakuan atas peran dan jasa Letjen Purn Djamin Ginting oleh Negara adalah suatu keharusan. Penghargaan atas jasa – jasanya pada bangsa dan Negara yang diberikan pemerintah pada keluarganya mungkin belum sebanding dengan pengorbanan yang diberikannya pada Negara ini.

Akan tetapi kita layak memberikan penghargaan setinggi pada SBY selaku presiden RI ke 6 yang telah membuka ruang dan peluang untuk diusulkannya Alm. Letjen Purn Djamin Ginting sebagai Pahlawan Nasional.

Proses panjang yang dilalui semua pihak yang turut mengusulkan Gelar Pahlawan Nasional pada letjenPurn Djamin Ginting telah berhasil.

Semoga perjuangan tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan dalam rangka mewujudkan dicita-cita Letjen Purn Djamin Ginting dkk.

Berbekal dengan semangat yang diberikan para pahlawan kesuma bangsa mari kita jaga kebersamaan di negeri ini. Keutuhan NKR I adalah harga mati bagi kita semua dan jangan disia-siakan pengorbanan yang telah mereka berikan. (***)

“

Celoteh: Cada kesudahan orang di Gedung Senayan no wak, maya ja ?

Coleteh: Ndak nunggu dikepung rakyat dulu baru berdamai kogak !

Coloteh: Kalau dikepung rakyat bisa bubar DPR dan Pemilu ngulang jadinya Wak ?

Coleteh: Kalau rakyat ngamuk bisa seumur jagung orang yo di Senayan?

Coloteh: Usahlah ngamuk-ngamuk mendailah bedamai.

PEMBERITAHUAN Sehubungan dengan sesuatu dan lain hal, maka Acara "Seminar Pelurusan Hari Jadi Kabupaten Langkat" ditunda, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Panitia Penyelenggara

Biro/Perwakilan Daerah Bengkulu: Salim Pane, SH Lubuk Linggau: T. Muchalladon Sumatera Barat: Ir. Huzairin Bogor: Moratua Sipahutar, SE, Syofyan Achmad, SH Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Isro Budi HR (Korlip), Fabiantoro Depok: Saddam Medan: Sutriadi,S.Pd Binjai: OK. Heri Fadly (Kordinator), Eddy Gunawan, Eko WahyuFebri Taruna, M. Nurli Langkat: Yunifar Efendi (Koordinator), Ondreo Suseno S,Pdi, Zulfikar Khan, MS Limbong, Amir S Tanjung, Hermansyah, Abdullah Ramdhani, Sariman, Nasaruddin Bujing, Amzon, Ahmad Zaini, Warsito Kopral, Saibun, Bukhari, Misran,Ridwan, Emi Akhyar, Kariani, Tumini, Badaruddin, Yusri Anderiza, T.Zainal Abidin, M. Jamil Saragih, Syahminan, Amiruddin, Syamsul Rijuar, Arfan Tuah, Syahrian, M. Yusuf Tarigan, Syahruddin, K.I. Ruddin Ketat, Amir Hamzah Piliang, Misli Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Thomas (Acian) Distribusi/sirkulasi Adisyahputra Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Alamat Sirkulasi/Pemasaran Jl, Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Langkat HP: 081264161514 Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat HP : 0852 0640 7583 / 0812 6416 1514

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15 ) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 16 - 30 November 2014

Djamin Gintings Berjuang dari Sumatera hingga Kanada

Letnan Jenderal Djamin Gintings merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang mendapat gelar Pahlawan Nasional pada 2014 yang dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Djamin Gintings lahir pada 12 Januari 1921, ia memiliki peran penting pada masa-masa penumpasan pemberontakan DI/ TII di Aceh dan juga pada masamasa genting di Sumatera saat terjadinya PRRI/Permesta di dekade 1950an.

Dikutip dari buku penerima gelar Pahlawan Nasional 2014 yang diterbitkan kementerian Sosial, Djamin Gintings mengawali karir kemiliterannya dengan mengikuti pendidikan calon perwira Giyugun di Siborong-borong. Ia kemudian menjadi Komandan Peleton Istimewa di Sumatera Giyugun Blangkejeren dan merekrut pemuda di daerah Gayo.

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Djamin kemudian bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Kabanjahe,Sumatera Utara.

Bersama pasukannya, Djamin kemudian melucuti tentara Jepang di Berastagi.

Saat pertempuran Medan Area terjadi, ia merupakan salah satu komandan tentara Indonesia yang terlibat pada salah satu pertempuran besar pascakemerdekaan di Indonesia tersebut. Pasukan Inggris meninggalkan Medan dan seluruh area Indonesia pada 1946.

Agresi militer Belanda I pada Juli 1947 membuat Djamin memimpin pasukan melawan Belanda pada mandala Tanah Karo di wilayah Sibolangit, Pancubatu, Tuntungan,Merek dan Saribudolok.

Ia juga sempat mengawal perjalanan Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Berastagi ke Bukittinggi. Sepanjang 1947 hingga pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949 , Djamin terlibat dari puluhan pertempuran melawan Belanda sebagai salah satu pengejawantahan perintah

Panglima Besar Sudirman.

Pascapengakuan kedaulatan, Djamin kemudian ditunjuk sebagai Komandan Pertama Komando Pangkalan atau Komando Basis Kota Medan (KBKM) yang kemudian menjadi Komando Militer Kota Besar Medan.

Pada tahun 1954 sebagai Komandan Resimen Infantri 2 Sumatera Timur ia ikut memimpin penumpasan pemberontakan DI/TIIdi Aceh yang dipimpin Tengku Daud Beureueuh. Pada 1956 ia kemudian menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorium (TT) Bukit Barisan. Djamin juga berhasil menumpas organisasi pertahanan desa (OPD) yang dipengaruhi oleh Komunis pada

31 Oktober 1956.

Masa genting di Sumatera terjadi pada Desember 1956 ketika Panglima TT 1 Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon membentuk Dewan Gajah dan menyatakan pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat.

Djamin Gintings selaku Kepala Staf TT 1 Bukit Barisan menentang keputusan atasannya dan menunjukkan kesetiannya pada pemerintah Republik Indonesia. Ia kemudian menjadikan wilayah Komandonya sebagai Pangkalan operasi pasukan pemerintah menggempur PRRI di Sumatera.

Pada 1966 Djamin Gintings mulai bertugas di sejumlah jabatan non militer antara lain

Letjen (Purn) Djamin Ginting Peroleh Gelar Pahlawan Nasional PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh bangsa Indonesia. Salah satu penerima gelar tersebut adalah tokoh pejuang asal Tanah Karo, Sumatera Utara, Letjen (Purn) Djamin Ginting.

Saat penyerahan gelar yang berlangsung di Istana Negara, Jumat (7/11), Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional yang dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden RI selaku sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 115/TK/ Tahun 2014 tanggal November 2014.

"Anugerah Pahlawan Nasional kepada mereka sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yamg semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, atau perjuangan politik atau dalam bidang lain untuk mencapai,

Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet merangkap Wakil Sekretaris Negara. Pada 1968 diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai anggota DPRGR dan MPRS mewakili eksponen 45.

Sebelum meninggal pada 1974, pemerintah menugaskan Djamin Gintings menjadi Duta Besar Berkuasa Penuh RI untuk Kanada. Ia meninggal di Ottawa, Kanada saat menjalakan tugas sebagai duta besar.

Sebelum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional yang diterima langsung oleh istri Djamin Gintings, Likas Boru Tarigan, tokoh pejuang itu telah menerima Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Dharma dan Bintang Mahaputera Utama. (ant)

merebut, dan mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," bunyi Keppres tersebut.

Keempat tokoh nasional yang mendapat gelar pahlawan nasional yaitu: 1. Letjen (Purn) Djamin Ginting, tokoh dari Tanah Karo, Provinsi Sumut. Berhasil dalam melancarkan perang gerilya dan memimpin penumpasan pemberontakan DI/ TII di Aceh.

2. Sukarni Karto Kartodiwirjo, lahir di Blitar, Jatim. Berperan dalam merumuskan naskah proklamasi serta mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memroklamasikan kemerdekaan.

3. Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir di Jombang. Berperan dalam merumuskan Resolusi Jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

4. HR Mohammad Mangoendprojo, lahir di Sragen, Jatim. Berjasa pada peristiwa revolusi di Surabaya, ikut mendesak Panglima Pertahanan Jepang Jenderal Iwabe untul menyerahkan senjata dan menguasai objek vital tahun 1945, berperan besar dalam mengambil alih aset pribadi orang-orang Belanda untuk kepentingan perjuangan. (kin)

PODIUM Utama

4

Edisi 16 - 30 November 2014

Jalan Terjal Ahok Menuju Kursi Gubernur DKI „ Ditolak FPI Hingga Ditinggal KMP

Polemik pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI pasca Joko Widodo mundur karena terpilih sebagai Presiden RI 20142019, semakin mencuat.

Lantaran ada dua pandangan yang bertolak belakang apakah Ahok bisa otomatis menjadi Gubernur atau ada pemilihan lagi.

Akhirnya, DPRD melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) terkait dua pandangan berbeda soal posisi Ahok ini. Karena, satu pihak menilai Ahok otomatis menjadi Gubernur DKI, sementara pihak lainnya mengatakan tidak bisa.

Pada tanggal 5 November 2014, DPRD melayangkan surat untuk meminta fatwa ke MA. Surat dengan nomor 533/-071.81, perihal fatwa proses pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ditanda tangani langsung oleh Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi.

Tapi sayang, hingga kini balasan dari MA belum keluar.

Namun DPRD sudah mensahkan Ahok sebagai Gubernur definitif.

Ahok Vs Gerindra, Bagaimana Akhirnya?

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini menghadapi berbagai persoalan pelik seakan ketegangan yang tiada akhirnya.

Ahok mengaku kerap mendapat ancaman, mulai dari tidak otomatis naik menjadi gubernur DKI, wakil gubernur yang tidak bisa dipilih sendiri, hingga hambatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 jika dia tidak memilih calon wagub DKI dari Partai Gerindra.

Ahok tetap jalan terus, dan tidak mempermasalahkan berbagai ancaman yang datang kepadanya dari partai tempatnya berpolitik dahulu, yaitu Partai Gerindra.

Bahkan Ahok juga mengaku, tak sedikit pihak yang menolaknya menjadi pemimpin di Ibukota. Seperti beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang menolaknya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Padahal sesuai peraturan, Basuki berhak menduduki posisi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo hingga masa jabatan berakhir, yaitu pada Oktober 2017.

"Dalam melakukan perubahan menjadi lebih baik, yang paling penting bagi saya itu bukan membenci orangnya. Saya hanya benci kelakuan, dan sayang sama orangnya. Karena setiap orang itu

DPRD DKI Jakarta telah menggelar sidang paripurna istimewa, mensahkan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang definitif.

Walau, ada polemik lagi karena paripurna tidak memenuhi kourum. berharga, makanya kita sayang kepada manusia yang berharga itu, dan kita benci kelakuannya yang salah. Selanjutnya kita tegur, kita ajarkan, dan kadang memang harus dihukum," ujar Basuki.

Menghadapi persoalan pelik itu, untuk mencari calon wagub DKI, Basuki mengaku bakal menerima saran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yakni dengan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 203 peraturan itu disebutkan, seorang gubernur boleh memilih wakil gubernurnya sendiri. Jika boleh memilih sendiri, Basuki menegaskan bakal tetap memilih birokrat sebagai calon wakilnya.

Adapun birokrat PNS DKI yang dipilihnya menjadi wagub DKI adalah mantan Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani. Basuki juga berulang kali telah mengenalkan Yani kepada Presiden Joko Widodo dan PNS DKI. Nampaknya Ahok bakal jalan terus dengan keyakinannya, dan apalagi, dia sudah menyatakan lebih baik menjadi seorang negarawan daripada seorang politisi. Sebab, negarawan selalu mementingkan konstitusi di atas konstituen.

"Jadi, seorang negarawan seharusnya taat pada konstitusi, bukan konstituen, dengan segala risiko yang ada. Bahasa kerennya, kamu sembelih kepala saya pun, saya tetap berdiri untuk konstitusi. Ini baru namanya seorang negarawan," kata Basuki Dengan pilihan menjadi negarawan, Ahok siap bersitegang dengan elite Gerindra di DPRD DKI. Termasuk dalam menentukan calon wagubnya.

Seakan ketegangan yang panjang.

Ada baiknya Ahok dan elite politik Gerindra berbicara dari hati ke hati, dan masing-masing tak mengedepankan emosi.

Rasionalitas politik harusnya dijunjung oleh kedua belah pihak untuk mencari titik temu. Juga agar kedua pihak tak ada yang

kehilangan muka.

Publik sudah capek dan bosan dengan ‘perang mulut’ Ahok dan politisi Gerindra, antara Ahok selaku pejabat, dengan para politisi Gerindra yang merasa membawa amanat. Perselisihan pendapat kedua pihak, ternyata lebih banyak mudharat ketimbang manfaat.

Puncak Perlawanan Ahok kepada FPI Aksi demonstrasi massa Front Pembela Islam pada Senin 10 November 2014, membuat kesabaran Basuki Tjahaja Purnama habis. Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta itu geram hingga mengambil keputusan untuk membuat rekomendasi pembubaran ormas yang mengatasnamakan Islam tersebut.

Ahok, sapaannya, memang sudah muak. Berulangkali FPI mendemonya dengan orasi penuh kebencian yang bermuatan Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Tujuan mereka cuma satu, Ahok tidak dilantik jadi orang nomor satu di Ibukota.

Tak perlu waktu lama, kemarin Ahok langsung memberi instruksi kepada Biro Hukum Pemprov DKI untuk segera mengirimkan surat rekomendasi pembubaran ormas FPI ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.

Kedua surat itu dikirimkan pada Selasa 11 November 2014.

"Saya sudah minta Biro Hukum untuk kirim ke Menkumham untuk kasih rekomendasi ke Pengadilan Negeri untuk membubarkan FPI di seluruh Indonesia," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 November 2014.

Surat permohonan pembubaran FPI, kata Ahok, akan dikirim ke Kemenkum HAM dan Kemendagri pada Selasa 11 November 2014.

"Kita lihat saja, Menkum HAM dan Mendagri mau bubarkan, atau tidak? Karena yang bisa membubarkan ormas di Indonesia adalah mereka. Saya hanya bisa sebatas ini," ujar Ahok.

Respons Mendagri Merespons hal tersebut, Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji akan mempelajari surat permintaan pembubaran ormas FPI yang dilayangkan Ahok.

Namun, Tjahjo mengaku belum menerima surat tersebut.

"Setiap usulan daerah tetap kita pelajari, maka akan kita telaah dulu. Katanya (sudah sampai suratnya), tapi sampai kemarin malam belum ada. Tapi akan saya pelajari," kata Tjahjo sebelum mengisi Sosialisasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, Undang-undang Nomor 22, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Serta Pengelolaan Keuangan Daerah di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa 11 November 2014.

Meski demikian, Tjahjo menilai pembubaran salah satu ormas terbesar di Indonesia itu tidak mudah.

"Tidak begitu mudah, karena ada tahapan-tahapannya. Seperti, harus ada peringatan, ada tertulis dan ada dari kepolisian," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Namun, Tjahjo memastikan bahwa FPI tidak terdaftar secara resmi sebagai ormas di DKI Jakarta. Itu artinya, ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab ilegal di Ibukota.

"FPI itu sebagai ormas yang tidak tercantum di DKI. Saya kira ada kewenangan kepolisian, kewenangan Pemda terhadap ormas yang memang tidak tercatat di wilayahnya, tapi dia melakukan kegiatan," Tjahjo menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga menyatakan telah melayangkan surat kepada Plt Gubernur dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait permintaan agar Ahok segera dilantik menjadi Gubernur.

"Karena itu ada UU dan Perppu yang mengatur," katanya.

Tjahjo menjelaskan pemberhentian Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta telah disahkan sesuai Keputusan Presiden. Setelah pengunduran diri Jokowi, Ahok menurut Tjahjo sah sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sesuai Keppres. Maka sebagai Mendagri, Tjahjo menginginkan jabatan Ahok sebagai Plt tidak terlalu lama.

"Karena sangat mengganggu jalannya pemerintah," ujarnya.

Mengenai sejumlah Fraksi di DPRD DKI yang memilih mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung, Tjahjo mengatakan hal itu menjadi kewenangan masing-masing fraksi.

Tjahjo tetap berpegangan sebagai Plt, Ahok harus segera dilantik terlebih dahulu. (ic/vn)

PODIUM nusantara

5

Edisi 16 - 30 November 2014

Menanti Nasib Proyek KTP Elektronik Proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dihentikan untuk sementara waktu.

Penghentian itu dilakukan menyusul proses hukum atas dugaan korupsi yang sedang berjalan terhadap program tersebut.

JAKARTA, PODIUM Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memperkirakan penghentian proyek itu hingga Desember 2014. Dalam masa itu, Kementerian akan mengevaluasi dan memperbaiki proyek tersebut, misalnya, standar operator peralatan, arsitektur sistem di tiap provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan se-Indonesia, termasuk memeriksa spesifikasi peralatan e-KTP. Alasan lain, kata Menteri, e-KTP sudah banyak beredar, tapi masih ada masyarakat yang belum mempunyai kartu elektronik itu.

"Sedang kita cek kembali kenapa di daerah kok berhenti, yang masalah itu apa. Apakah dananya? Apakah infrastrukturnya?"

Masalah lain, Menteri menjelaskan, eksekusi program eKTP di daerah tidak profesional.

Ditambah belum ada kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Misalnya, ada seseorang yang sudah punya e-KTP, namun ketika pindah tempat tinggal mereka tetap diminta untuk membuat KTP biasa. Padahal, berdasarkan Undang-Undang, eKTP bisa ditarik jika sudah ada kejelasan tempat tinggal.

Kemendagri akan mengumpulkan semua kepala dinas guna diberi petunjuk agar terjadi kesepahaman antara pusat dan daerah dalam hal pelaksanaan program e-KTP. Jika semua sudah diperiksa dan dievaluasi, kata Menteri, proyek bisa kembali dilanjutkan pada Desember. Dia mengibaratkan kendaraan yang rusak dan harus lebih dahulu diperbaiki. Jika sudah diperbaiki, kendaraan dapat kembali digunakan. Begitu juga proyek e-KTP. "Jadi pasti itu akan kami teruskan, kan sudah banyak yang beredar, banyak yang belum.

Akan kami tata kembali," ujar Menteri. Untuk sementara, proses perekaman data tetap berjalan.

Data diperbarui tiap dua minggu.

Tujuannya agar memasuki pilkada serentak sudah ada data resmi dari Kemendagri.

Menteri memastikan bahwa penghentian proyek itu bukan untuk mencampuri atau menghalang-halangi proses hukum yang sedang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Yang sedang diolah KPK, biarkan. Itu masuk ranah hukum.”

Ia bahkan mempersilakan jika KPK akan menggeledah ulang kantor terkait, misalnya, Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil. “KPK mau menggeledah, mau mencari tambahan informasi, kami tidak ikut campur,” katanya.

DPR akan Panggil Mendagri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum bersikap terhadap kebijakan penghentian sementara proyek e-KTP itu. Komisi II DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru berencana mengangendakan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Selasa pekan depan.

Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria, menuturkan Komisi baru menyelesaikan pembahasan mitra kerja pemerintah, termasuk menginventarisasi permasalahan atau kebijakan prioritas dari para mitra kerja. Khusus untuk Kemendagri, Komisi telah menentukan sedikitnya dua hal yang harus mendapatkan perhatian, yakni perkara Peraturan Pengganti UndangUndang Pilkada Langsung dan perkembangan kasus proyek eKTP. DPR, kata Riza, memang telah menerima banyak saran dan masukan seputar e-KTP, terutama menyusul temuan KPK tentang dugaan korupsi dalam proyek itu. Dewan tak akan mencampuri proses hukum yang sedang dilakukan KPK, melainkan akan menyoroti perkembangan program e-KTP. “Tidak kalah penting adalah eKTP itu sudah terlaksana sejauh mana, sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Itu yang akan kita tanyakan kepada Kementerian Dalam Negeri,” kata Riza kepada VIVAnews, Kamis, 6

Oktober 2014.

Riza mengungkapkan, Komisi II memang telah sedikit membahas seputar penghentian sementara proyek e-KTP itu, meski baru sebatas pembicaraan informal. Pada prinsipnya, DPR memahami maksud baik Kemendagri. Tapi semua akan terjawab setelah DPR mendengar langsung penjelasan Mendagri dalam rapat dengar pendapat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Korupsi e-KTP Proyek e-KTP kali pertama diterbitkan pada 1 Oktober 2011.

Tujuannya untuk penertiban administrasi kependudukan berbasis elektronik. Tapi dalam perjalanannya, KPK menilai ada masalah pada proyek itu.

KPK sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri.

KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangannya dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun. Menurut penghitungan sementara, negara dirugikan sekitar Rp1,12 triliun.

Dalam kontrak tender, konsorsium menjanjikan iris technology (teknologi pemindai mata). Namun pada pelaksanaan menggunakan finger print (sidik jari). Ada ketidaksesuaian antara teknologi kartu dan teknologi pada perangkat pembaca e-KTP. Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

KPK menyatakan tidak punya kewenangan untuk menghentikan atau melanjutkan proyek itu. Seperti disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi, lembaganya tetap mengusut kasus dugaan korupsi itu apa pun yang terjadi. Penyidikan tidak terpengaruh proyek tersebut dilanjutkan atau dihentikan.

"Kasus akan ditindaklanjuti KPK tidak terpengaruh proyek diteruskan atau tidak," ujar Johan.

Menteri Dalam Negeri saat kasus itu kali pertama terungkap, Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa proyek e-KTP telah diperiksa secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasilnya, tidak ditemukan

kesalahan dalam proyek tersebut.

Katanya, audit BPK dilakukan setiap tahun sejak proyek itu diluncurkan pada 2011.

Berdasarkan hasil audit itu, Gamawan mengaku tidak tahu di bagian mana terdapat dugaan korupsi yang dilakukan anak buahnya.

Seputar e-KTP Dikutip dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil.kemendagri.go.id, KTP elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah KTP yang dibuat secara elektronik, yaitu dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.

Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Februari 2011. Pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 2011 dan berakhir pada 30 April 2012, yang mencakup 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota.

Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/ kota lain di Indonesia.

Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki eKTP. Dari awal sampai akhir tahun 2013, perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya.

Penerapan e-KTP adalah bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi, maupun database kependudukan secara nasional.

Dengan e-KTP, tiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP lebih dari satu atau pemalsuan KTP. Sebab dalam eKTP telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang, antara lain, berupa sidik jari, iris mata , tanda tangan, dan elemen data lain.

Dijelaskan bahwa dalam e-KTP tertanam cip yang menyimpan data pemilik kartu, di antaranya, biodata atau riwayat hidup, foto wajah, tanda tangan, iris mata, dan sepuluh sidik jari tangan kiri dan kanan.

Cip berfungsi sebagai kartu pintar (smart card) berbasis mikroprosesor dengan antarmuka nirsentuh (contactless) dan memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara cip dan reader/writer (anticloning), dan kerahasiaan data (enkripsi) serta tanda tangan digital. Melalui mekanisme autentikasi, data yang tersimpan di dalam cip baru dapat dibaca oleh card reader. (vn)

PODIUM Public

6

Edisi 16 - 30 November 2014

PAHLAWAN NASIONAL

Kiai Wahab Suka Memasak untuk Anak-anaknya

JAKARTA, PODIUM Kiai Wahab sering pergi berhari-hari ke luar kota menjalankan tugas kenegaraan atau aktivitas ke-NU-an. Sesampai di Jombang, kesempatan itu tidak disia-siakan untuk keluarga.

“Beliau memasak sendiri lalu anakanaknya dipaggil satu-satu. Tidak boleh ibu yang membagi makanan. Beliau bagi-bagi sendiri ke anak-anaknya,” ujar Mahfudhoh di aula lantai 8 PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.

Hal terpenting yang ditanamkan oleh Kiai Wahab adalah kedisiplinan, terutama dalam hal pendidikan agama. Ia mengajar sendiri beberapa kitab kuning standar untuk anakanaknya.

“Ketika beliau di rumah kita harus sudah dalam kondisi siap. Kita harus bisa membaca Safinah dan Fathul Qorib tanpa jenggot (harakat dan makna). Saat mengajar anak-anaknya itu jalin (rotan) sudah dipegang, kalau salah sedikit langsung cterrr,” katanya.

Kiai Wahab Chasbullah mempunyai 11 orang putra. Maufudhoh mengenalkan satupersatu keluarga Kiai Wahab, anak, cucu dan cicit yang hadir di kantor PBNU malam itu, termasuk Gus Hasib Wahab (Ketua Wayasan Pesantren Tambak Beras), Chizbiya Rochim (Ketua PW Muslimat DKI), Munjidah (Wakil Bupati Jombang) dan Romahurmuzi (Ketua Umum PPP).

“Kalau ada acara NU, beliau selau mengajak salah seorang anaknya, meskipun masih kecil dan kalau diajak cuma bisa lari-lari kesana kemari. Maka kita semua anak-anak dan keluarga suka berorganisasi, dan sebagian aktif di

Di balik kebesaran namanya, KH Abdul Wahab Chasbullah adalah seorang ayah yang mesra dan penuh perhatian.

Dalam acara doa dan tasyakkur atas penganugerahan pahlawan nasional yang diselenggarakan PBNU, Senin (10/11) malam, salah seorang putrinya Hj Mahfudhoh Ali Ubaid menceritakan sosok sang ayah di tengah keluarga. politik,” katanya sembari bercerita, dari sebelas putra-putri Kiai Wahab, ada 7 orang yang pernah menjadi anggota DPR. Acara doa dan tasyakkur itu dihadiri sejumlah kader NU yang aktif dalam beberapa partai politik, seperti PKB, PPP, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Hadir juga trio menteri PKB dalam kabinet kerja Jokowi, yakni Hanif Dhakiri, Marwan Jafar dan Imam Nachrawi, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Sebelum pembacaan tahlil dan setelah lagu Indonesa Raya, Ketua Lembaga Takmir Masjid PBNU KH Abdul Mannan memimpin menyanyikan mars Syubbanul Wathon, lagu cinta tanah air yang dikarang oleh Kiai Wahab pada tahun 1916 dan saat ini menjadi lagu wajib dalam setiap kegiatan kaderisasi NU. Hadir sejumlah sesepuh dan aktivis senior NU antara lain Chalid Mawardi, Badlawi Adnan, Slamet Effendi Yusuf dan Kiai Sifuddin Amsir yang memimpin doa, dan hampir semua pengurus harian tanfidziyah PBNU. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengisahkan banyak hal mengenai kiprah Kiai Wahab dalam mendirikan dan mengonsolidasikan NU ke berbagai daerah di Indonesia. Sebelumnya Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali menyampaikan kata sambutan sebagai Ketua Tim Pengusulan KH Wahab Chasbullah sebagai Pahlawan Nasional. (nuol)

PBNU akan Perjuangkan Gus Dur JAKARTA, PODIUM Setelah berhasil memperjuangkan gelar pahlawan nasional untuk salah satu pendiri NU KH Wahab Hasbullah, PBNU akan memperjuangkan sejumlah tokoh NU lainnya agar mendapat gelar pahlawan nasional, terutama untuk KH Abdurrahman Wahid, KH Bisri Syansuri, dan KH Saifuddin Zuhri. Mereka merupakan tokoh NU yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kebangsaan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam acara tasyarkuran atas diberikannya gelar pahlawan nasional untuk KH Wahab Hasbullah di gedung PBNU, yang diselenggarakan tepat pada hari Pahlawan, 10 November.

Rekomendasi PBNU terkait kepahlawanan KH Wahab Hasbullah tertulis dalam naskah rekomendasi dalam Munas NU Cirebon tahun 2012.

Tokoh NU yang sudah mendapat gelar pahlawan nasional diantarany adalah KH Hasyim Asy'ari, KH Wahid Hasyim serta KH Idham Chalid.

Kiai Said menjelaskan, banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh Kiai Wahab Hasbullah dalam perjuangan kebangsaan. Diantara yang paling menonjol adalah keterlibatan dalam pertempuran 10 November yang dilatarbelakangi oleh Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari.

Ia menambahkan, Kiai Wahab juga memperjuangkan kepemimpinan wanita, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan NU atas bolehnya pemimpin wanita dalam munas NU di NTB. Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh NU, dan para menteri berlatar belakang NU yang baru-baru ini terpilih seperti Marwan Jakfar (Menteri Desa), Hanif Dakhiri (Menteri Keteragakerjaan), Imam Nahrawi (menteri pemuda dan olahraga), Wahiduddin Adam (hakim MK) dan lainnya. Para keluarga besar KH Wahab Hasbullah, mulai dari anak, cucu dan cicit, baik dari Jombang maupun dari Jakarta juga datang, yang satu per satu diperkenalkan oleh Ny Mahfudhoh Ali Ubaid. (nuol)

PODIUM Langkat

7

Edisi 16 - 30 November 2014

Bupati dan Kapolres Langkat

Diminta Tutup PTS Liar STABAT, PODIUM Kopertis Wilayah I melalui surat edaran No. 420/K.I.2.1/KI/2014 yang ditujukan kepada Bupati Langkat , Kapolres dan beberapa unsur terkait lainnya di Langkat "Mohon Bantuan" untuk menutup dan melarang PTS yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Langkat.

Surat edaran yang ditandatangani oleh Prof. Dian Armanto, M.Pd, MA, M.Sc, Ph.D ter tanggal 27 Oktober 2014, sontak mengagetkan banyak pihak di Langkat.

Karena selama ini pihak PTS yang membuka Kelas Kerjasama, Kelas Jauh, Kelas Sabtu dan Minggu selalu memajang izin operasional di brosur dan di depan kampus yang mereka buka di kota Stabat.

Sekda Langkat dr. H. Indra Salahuddin, M.Kes, MM yang diberi informasi oleh PODIUM tentang Surat Edaran Kopertis No.420 tersebut, mengaku sudah mendengar berita itu tapi saya belum lihat dan membaca suratnya, tulis dr. Indra dalam pesan singkatnya pada PODIUM Senin,10 Nop. Menjamurnya PTS ilegal di Langkat bagaikan cendawan tumbuh dimusim hujan, jelas merugikan masyarakat Langkat, jika tidak cepat dilakukan penertiban dan penutupan oleh Pemkab Langkat dan Polres Langkat dikhawatirkan akan menjadi masalah yang besar dikemudian hari. Para orang tua tentunya menginginkan kelulusan anaknya diperguruan tinggi yang ada di Kota Stabat tidak merusak harapan dan impian dimasa depan.

Menilik dari surat edaran kopertis tersebut sangatlah ironis kata R Arianto salah seorang pendidik di Langkat, 'kalau Izajah lulusan PTS liar yang ada di Stabat Kab.Langkat tidak mempunyai "Civil Effect" untuk dipergunakan dalam pengangkatan PNS, pembinaan jenjang karir dan penyetaraan bagi Pegawai negeri ataupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu untuk apa kami keluarkan uang untuk biaya pendidikan anak kami kalau toh akhirnya tidak diakui Ijazah mereka nanti ujarnya.

Mengapa tidak sejak awal tahun perkuliahan Kopertis Wilayah I mengeluarkan surat edaran tentang hal ini ?, kalau dari awal diberitahu, kami tidak akan mendaftarkan mereka ke PTS liar tersebut, semoga saja masih ada upaya dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini lanjutnya.

Melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan informasi tentang keberadaan PTS yang sah dan resmi di Langkat sudah disampaikan pihak kopertis kepada Bupati Langkat dan dinas terkait lainnya yang ada di Langkat. Sekarang nasib PTS Liar dan mahasiswanya yang ada di Langkat telah berada di tangan Bupati dan Muspida plus Langkat. Apakah masalah penutupan dan pelarangan keberadaan PTS liar bisa ditindak lanjuti oleh Polres Langkat ? akan kita ikuti perkembangannya.

Sementara itu, Kopertis Wilayah I dalam

"Mengapa tidak sejak awal tahun perkuliahan Kopertis Wilayah I mengeluarkan surat edaran tentang hal ini?, kalau dari awal diberitahu, kami tidak akan mendaftarkan anak kami ke PTS liar tersebut, semoga saja masih ada upaya dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. "

salah satu PTS yang membuka kelas jauh di kota Stabat. surat yang sama, hanya mengakui keberadaan 2 PTS di Kab.Langkat ; 1.STIKES Putra Abadi Langkat berada di Jl.Mayjend.

Suprapto No. 10 Stabat, 2.Akedemi Kebidanan Langkat yang beralamat di Jalan. T. Putra Aziz No. 2 Stabat. (P.30/Lk-P.05)

PANGD AM I/BB TERIMA BKSD A SUMUT PANGDAM BKSDA SUMUT. Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Winston P. Simanjutak, S.I.P., M.Si. didampingi sahli Pangdam I/BB Bidang Sosial Budaya Kolonel Inf Marwan R. Saragih dan Sahli Pangdam I/BB Bidang Hukum dan Humaniter Kolonel kav Hendrawan, S.IP. melaksanakan photo bersama usai menerima Audiensi Kepala Balai Besar KSDA Sumut Ir. John Kenedie bersama Kabid Tekhnis Toni Anwar, S. Hut., Kabid Wilayah I Ir. Tata Jati Rasa, Kabid Dalkar Darmanto, S. Hut., Kasi Wilayah II Herbert Aritonang di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lt IV Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto km 7,5 Medan, Rabu (12/11).

PODIUM Langkat

8

Edisi 16 - 30 November 2014

Supriansyah,SE:

'Mutasi Adalah Hal Yang Wajar' "Begitu oknum pejabat ditetapkan statusnya menjadi tersangka oleh Kejari Stabat atau Polres Langkat, Bupati Langkat harus segera mencopotnya, dengan demikian tidak ada kesan negativ yang dialamatkan ke Pak Ngogesa selaku atasan oknum pelaku korupsi tersebut" LANGKAT, PODIUM Pencopotan dan mutasi yang baru-baru ini dilakukan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH Jum'at (7/11), terhadap eselon II,III dan IV sangatlah tepat dan patut mendapat apresiasi. Kata Supriansyah, SE ketua DPD NasDem Langkat pada PODIUM dikediamannya di Desa Secanggang Kab. Langkat, Minggu (9/11).

Menurut tokoh muda Secanggang ini bahwa pergantian atau rotasi pejabat adalah hal yang wajar terjadi di instansi pemerintahan.

Tujuan dari pergantian atau rotasi itu sendiri untuk penyegaran dan peningkatan etos kerja dan jangan sampai mutasi ini, dikaitkan dengan ekses dari pilbup yang lalu.

"Kita harus menyikapinya dengan bijaksana, bahwa pergantian pejabat atau rotasi pejabat di satu instansi Pemkab Langkat semata-mata bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Langkat bukan merupakan kepentingan

kekuasaan oknum pejabat di Langkat," katanya.

Sejauh ini, pihaknya masih melihat mutasi dan rotasi pejabat di Langkat adalah hal yang wajar, seharusnya dilaksanakan begitu Pak Ngogesa dilantik untuk yang kedua kalinya.Walaupun terlambat dilakukan perotasian jabatan tersebut, 'tidak apa-apa' kan lebih baik terlambat daripada tidak ada rotasi sama sekali.

Menanggapi tentang pencopotan Sekwan dan Kepala Badan BLH Langkat yang tersangkut masalah dugaan korupsi dalam rotasi yang dilakukan Bupati pada 7 November lalu, berharap dimasa-masa mendatang Pak Ngogesa harus tegas dalam penegakan hukum di jajarannya 'begitu oknum pejabat bawahannya ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kejari Stabat ataupun Polres Langkat, Bupati harus segera mencopot pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada kesan negative yang dialamatkan ke Pak Ngogesa selaku atasan oknum pelaku korupsi tersebut.

Supriansyah SE menegaskan, pencopotan, rotasi atau mutasi pejabat di Langkat adalah hak preogratif Bupati, siapapun yang diberi amanah tentu sudah melalui tahapan dan seleksi yang ketat. Sekali lagi saya tegaskan pergantian pejabat di pemkab Langkat adalah hal yang wajar tidak perlu diperdebatkan.

Adapun, pejabat yang dilantik Bupati adalah Sekretaris DPRD Drs Basrah Pardomoan menggantikan pejabat lama Drs H.Salman, Drs Iskandar Z Tarigan sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) menggantikan pejabat lama Herminta Sembiring SH, H Amril SSos sebagai Inspektorat Kabupaten Langkat, Sukyar Mulyamin Kadis Perindag, Musti SE MSi Kepala Badan Kepegawaian, Ikhsan Aprija Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, M Achyar

Kepala Kantor Satpol PP dan Tawar Malem Sembiring sebagai Kabag Organisasi Sekretariat Pemkab Langkat.

Persadanta Sembiring SH sebagai Camat Bahorok, Asnawati Camat Sei Bingei, Endamia Camat Sirapit, Eka Syahputra Depari Camat Selesai, Mahardika Sastra Nst Camat Binjai, Satiman Camat Secanggang, Wahyudiharto Camat Wampu, H Fahri Azhari Camat Hinai, Faizal Rizal Mtd Camat Sei. Lepan, M Ilyas Camat Babalan, Yushilda Usman Camat Sawit Seberang, T Fahrizal Azmi Camat Pangkalan Susu dan Ahmad Fitria sebagai Camat Pematang Jaya(red).

Langkat Bebas dari Korupsi Sebagai pengurus NasDem Langkat saya berharap pada Bupati dan jajarannya agar betul-betul focus bekerja dan bekerja mensejahterakan rakyat . Sebab di era Presiden Jokowi-JK selama ini dikenal sangat merakyat dan anti korupsi. Kami berharap Langkat bisa menjadi salah satu daerah yang surplus dalam bidang pertanian , peternakan dan perikanan serta 'Langkat bebas dari korupsi'.

Kami juga berharap irigasi yang ada di Kec.Secanggang bisa berfungsi seperti irigasi yang ada didaerah lain, sangatlah mubazir dana yang sudah puluhan milyar digelontorkan pemerintah pusat untuk irigasi tersebut, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat di Kec. Secanggang dan sekitarnya.

"Kami akan surati pihak-pihak terkait dalam waktu yang dekat , tapi selaku kader partai NasDem Langkat tentunya terlebih dahulu saya akan berkonsultasi dengan Ketua DPD NasDem Langkat Pak. H. Ajai Ismail yang juga Ketua Fraksi NasDem di DPRD Langkat.

Apa yang terbaik menurut beliau bagi masyarakat "akan kami perjuangkan," ujar Supriansyah SE. (P05-P33/Lk)

PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 30 November 2014

Terkait UMK Langkat

Para Buruh Tuntut Kenaikan UMK Rp 2,4 Juta Puluhan buruh yang tergabung dari Aliansi Rakyat Tertindas Sumatera Utara (ART SU) yang terdiri dari Organisasi Perhimpunan Buruh Perkebunan Independen (PERBBUMI), Serikat Pekerja Multi Sektor Sumatera Utara (SPMSSU) dan komunitas Konsultan Management Organisasi Rakyat (K2MORA) berunjuk rasa mengeluarkan pendapat di kantor DPRD Langkat, Selasa (4/11).

“

LANGKAT, PODIUM Pengunjukrasa saat itu diterima oleh para anggota dewan diruang rapat banggar diantaranya H Ajai Ismail SE Ketua Fraksi Nasdem, Kirana Sitepu Ketua Fraksi PDIP, Romelta Ginting SE Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ralin Sinulingga SE, Calon Wakil Ketua DPRD Langkat, Agustinus Riza Kaban SE dan Suwanto.

Pada pertemuan tersebut Helmy Junaidi selaku koordinator Penanggung Jawab Aksi Solidaritas Buruh menyampaikan tuntutan diantaranya : Meminta agar Pemerintah Kabupaten Langkat memperjuangkan perbaikan nasib para buruh di Kab. Langkat berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2013.

Selanjutnya, para buruh juga merekomendasikan agar pemkab Langkat memperjuangkan nasib buruh, salah satu diantaranya merubah dan menaikan UMK Langkat dari Rp 1,575 juta menjadi Rp 2.400.000,- dan para buruh juga meminta agar pemerintah kabupaten Langkat menindak tegas para pengusaha yang masih membayar gaji buruh dibawah UMK 2014, ujar Helmy.

Dalam hal menanggapi tuntutan para buruh tersebut, Calon Wakil Ketua DPRD

Ralin Sinulingga SE, dan Kirana Sitepu menyatakan siap menampung aspirasi para buruh terutama karyawan perkebunan dan peternakan di Desa Gergas. Tapi ia meminta agar para buruh harap bersabar karena alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, sehingga Dewan sulit untuk bertindak, sebut mereka.

Namun demikian secepatnya kami akan menindaklanjuti masalah ini dan mudahmudahan dalam waktu dekat alat kelengkapan DPRD akan terbentuk, ucap Ralin Sinulingga.

Ketua Fraksi Nasdem H Ajai Ismail SE, yang akrab disebut dengan Acai, saat dikonfirmasikan diruang kerjanya mengungkapkan bahwa itu sah-sah saja jika mereka para buruh meminta dan mengharapkan untuk kenaikan gaji mereka, apalagi jika dilihat kondisi ekonomi kita pada saat ini dengan harga 9 bahan pokok dan barang-barang kebutuhan lainnya cukup tinggi dipasaran, ditambah lagi dengan akan dinaikannya harga BBM yang direncanakan pada bulan Nopember 2014 ini.

Mengenai tentang usulan dan tuntutan mereka, kami sebagai anggota Dewan, Wakil Rakyat siap menampung segala keluhan serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Langkat, dan menindak lanjutinya, ucap Ajai. (rel-P03)

Ketua Fraksi Nasdem H. Ajai Ismail SE, (Pinggir kiri pakai peci) sedang saling bersalaman dengan para unjuk rasa saat usai pertemuan menyampaikan pendapat di ruang rapat banggar gedung DPRD Kabupaten Langkat Stabat.

10

Edisi 16 - 30 November 2014

PODIUM Langkat

Lahan Pengembangan Ibukota Langkat Ditanami Sawit Oleh PTPN 2 "Mantan anggota DPRD Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, pengonversian dari tanaman tebu ke kelapa sawit di lahan eks HGU oleh PTPN 2, sama dengan memancingmancing kegaduhan di Langkat.

Apalagi lahan dimaksud sudah diproyeksikan Pemkab untuk lokasi pengembangan ibukota Kabupaten Langkat.

LANGKAT, PODIUM Puluhan hektar areal bekas tanaman tebu di lahan eks HGU PTPN 2 persis di pinggir Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai menuju Desa Banyu Mas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yang sudah ditetapkan menjadi lokasi pengembangan kota (Ibukota Kabupaten Langkat), malah ditanami dengan tenaman kelapa sawit oleh pihak yang mengatas namakan PTPN 2.

Namun sejauh ini tidak ada tanda-tanda upaya penyetopan dilakukan Pemkab Langkat, meski lahan tersebut sudah keluar dari hak guna usaha (HGU), dan tidak dikuasai masyarakat itu otomatis kembali ke pemerintah setempat. Saat ini, penanaman bibit tenaman kelapa sawit tersebut masih sedang berlangsung.

Nekadnya pihak yang mengatas namakan PTPN 2 menanami lahan eks tanaman tebu ke tanaman kelapa sawit itu, karena pihak Pemkab Langkat entah mengapa enggan memanfaatkan lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi pengembangan Ibukota. Di samping itu tidak adanya larangan dari Pemkab selaku pihak pemilik lahan perkebunan yang sudah keluar dari HGU PTPN 2.

Sekretaris Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Pemkab Langkat, Muliono membenarkan bahwa lahan bekas tanaman tebu di pinggir jalan Proklamasi menuju Desa Banyu Mas Kecamatan Stabat yang kini sedang ditanami tanaman kelapa sawit itu, sudah tidak lagi masuk dalam HGU PTPN 2.

Bahkan dia juga mengatakan, sesuai tata ruang Pemkab Langkat, areal dimaksud merupakan kawasan untuk pengembangan Ibukota Kabupaten Langkat kata Muliono saat dikonfirmasi wartawan.

Muliono mengaku tidak mengetahui kenapa pihak PTPN 2 masih terus menanaminya dan kini malah mengonversi tanaman tebu di lahan tersebut ke tanaman kelapa sawit. "Tapi mungkin karena Pemkab Langkat belum memanfaatkan lahan tersebut, sehingga pihak yang mengatas namakan PTPN 2 masih tetap mengelolanya.

Walaupun demikian, seharusnya pihak PTPN 2 tidak menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, yang merupakan tanaman keras," katanya.

Terkait lahan eks HGU untuk pengembangan ibu kota Kabupaten Langkat yang kini malah ditanami kelapa sawit oleh pihak PTPN 2 ,mantan anggota DPRD Langkat Syafril SH ketika diminta tanggapannya mengatakan.

Pemkab Langkat seharusnya segera melarang lahan tersebut ditanami dengan tanaman keras. "Kalau memang lahan tersebut sudah dikeluarkan dari HGU, dan sudah diproyeksikan untuk pengembangan Ibu kota, Pemkab Langkat harus segera bersikap melarang pihak-pihak yang menanami lahan dimaksud dengan tanaman kelapa sawit, yang merupakan tanaman keras tersebut," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Langkat dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, pengonversian dari tanaman tebu ke kelapa sawit di lahan eks HGU oleh PTPN 2, sama dengan memancing-mancing kegaduhan di Langkat. Apalagi lahan dimaksud sudah diproyeksikan Pemkab untuk lokasi pengembangan ibukota Kabupaten Langkat.

"Mengganti tanaman tebu dengan tanaman kelapa sawit diatas lahan yang sudah ditetapkan dan dicadangkan untuk pengembangan Ibukota, sudah tidak benar dan dapat memancing amarah kegaduhan nantinya" kata Syafril.SH. (Hermansyah)

Parlementaria

11

Edisi 16 - 30 November 2014

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, dan H.Sapta Bangun SE, didampingi para anggota Dewan lainnya beserta Sekwan dan Kabag tampak kompak meninjau tiap-tiap ruangan kantor dilingkungan sekretariat DPRD Langkat.

Pimpinan DPRD Langkat Tinjau Seluruh Ruang Kerja Sekretariat LANGKAT (PODIUM)

Ketua dan wakil ketua sementara DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, serta H.Sapta Bangun SE, didampingi para anggota Dewan laninya bersama Sekwan Drs Basrah Pardomoan Siregar melakukan peninjauan keseluruh ruangan kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Langkat sambil bersilaturahmi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dijajaran sekretariat DPRD Langkat, Stabat (10/11).

Saat peninjauan tersebut Ketua beserta rombongan memasuki seluruh ruangan, dari mulai ruangan fraksi-fraksi, ruangan Komisi-komisi, ruangan staf-staf sekretariat dan seluruh ruangan para Kabag-kabag serta ruangan sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selanjutnya diteruskan mengunjungi kebeberapa ruangan lain diantarannya yaitu ruangan BKD, ruangan Baleg, ruangan Banmus, ruangan Banggar dan hingga sampai keruangan wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE, dan Donny Setha ST. Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat Drs. Basrah Pardomoan Siregar yang baru saja dilantik jum’at 7 Nopember 2014 tersebut, usai dampingi ketua DPRD Langkat kemudian mengadakan rapat staf diruang banggar dalam agenda kerja perkenalan, ramah tamah, sekaligus membicarakan hal-hal mendesak tentang pekerjaan yang akan dilakukan agar nantinya tidak ada terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam pertemuan tersebut Sekwan juga mengungkapkan bahwa selama kepemimpinannya kedepan nanti dalam melaksanakan tugas disekretariat DPRD Langkat tidak boleh ada terjadi pengelompokan-pengelompokan seperti misalnya sipolan orangorangnya si ANU dan si A orang-orangnya Bapak itu, ucapnya dengan tegas, dan saya juga berharap agar para Kabag, Kasubbag, maupun seluruh staf dijajaran lingkungan Sekretariat DPRD Langkat agar dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam mensukseskan kegiatan program kerja sekretariat DPRD Langkat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, ujar Basrah. (P03)

12

Edisi 16 - 30 November 2014

PODIUM Sumut

Kapolda Sumut:

Jangan Halangi Tugas Jurnalis Liput Aksi Tolak BBM

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo memerintahkan seluruh anggotanya yang mengawal aksi unjukrasa menolak wacana kenaikan BBM, tidak menghalangi tugas jurnalis saat melakukan peliputan.

MEDAN, PODIUM ”Saya perintahkan agar tidak ada personil yang menghalangi tugas jurnalistik. Jika nanti ada yang terlibat, maka berurusan dengan saya,” katanya menjawab pertanyaan seputar adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh personil Brimob kepada wartawan saat meliput aksi unjukrasa di Makassar, Jumat (14/11).

Dia berharap, kejadian yang menimpa jurnalis tidak terjadi di Sumut.? Seluruh personel Polda Sumut, baik Brimob maupun Sabhara, diingatkan untuk selalu bersatu dengan wartawan yang melakukan peliputan.

“Harapan saya wartawan berada dan menjadi kesatuan dengan kita. Jangan pula menjadi

penghalang, karena tujuan kita sama,” imbau Eko.?

Terkait rencana pemerintah menaikkan BBM itu, Eko mengingatkan semua pihak, tidak melakukan penimbunan atau memanfaatkan kondisi untuk kepentingan pribadi.

Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta Karo – Karo mengaku, agar masyarakat tidak berempati kepada pengunjukrasa yang melakukan aksi anarkis dan melanggar hukum.

“Kita berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan bila ada anarkis akan kita tangkap dan kita proses sesuai hukum. Para pengunjuk rasa juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang berlalu lintas,” katanya. (P03)

M Husni SE MSi Dilantik Jadi Ketua PABBSI Sumut MEDAN, PODIUM Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Bina Raga Angkat Berat Seluruh Indonesia (PB PABBSI), Mayjen Marinir (Purn) Djoko Pramono SIP melantik M Husni SE MSi sebagai Ketua PABBSI Provinsi Sumatera Utara periode 20142019 di Grand Aston Hotel Medan, Jumat (14/11).

Dengan pelantikan ini diharapkan pengurus yang baru mampu melahirkan atlet angkat besi, binaraga dan angkat berap berprestasi, sehingga mengharumkan nama Sumatera Utara baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu Djoko ingin pengurus yang baru dilantik ini juga dapat menjadikan Sumatera Utara menjadi mercua suar atau kiblat cabang olahraga angkat besi, binaraga dan angkat berat di Indonesia. Sebab, 20 tahun silam Sumut pernah menjadi kiblat olaharga tersebut. Untuk itulah usai pelantikan, seluruh pengurus yang baru langsung menjalankan program kerjanya.

“Saya berharap 6 bulan ke depan PABBSI Sumut sudah dapat menunjukkan kerjanya.

Salah satu diantaranya dengan membina serta menambah klubklub angkat besi, binaraga maupun angkat berat di seluruh Propinsi Sumatera Utara. Mini-

mal masing-masing daerah/kota bisa menambah tiga klub sudah sangat baik,” kata Djoko.

Diungkapkan Djoko, membina atlet itu tidak sulit. Semua itu berpulang kepada kemauan para pengurus. Di samping itu para pengurus harus mau belajar dan tidak ragu-ragu dalam memimpin. Diingatkannya, angkat besi merupakan salah satu cabang olahraga andalan Indonesia selain bulutangkis dan wushu yang kini menjadi perhatian dunia.

“Itu sudah dibuktikan di kejuaraan dunia di Khazaktan, Indonesia berhasil memproleh 2 medali emas.

Keberhasilan itu membuat Indonesia mendapat kuota tampil di Olimpiade Brazil 2016. Untuk itulah keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pengurus daerah supaya terus membina dan mengembangkan olahraga ini,” ungkapnya.

Djoko berpesan kepada penguru yang baru dilantik, Pengcab dan Pengprov jangan mengurus masalah atlet. Serahkan pengurusan atlet sepenuhnya kepada klub yang ada. Jika pengcab dan pengprov yang mengurus masalah atlet, dipastikan atlet yang dibina tidak akan maju dan berkembang. Kondisi seperti inilah yang terjadi selama ini. (P03)

Demo di Kejatisu

KTMPKN Minta Indra Suheri dan Saukani Ditangkap MEDAN, PODIUM Indra Suheri dan Ahmad Saukani kini berstatus tersangka di Polda Sumut. Keduanya disangkakan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan penculikan terhadap 2 orang jemaah pengaian Ihya Ulumiddin tarekat Sammaniyah.

Hal ini tertuang dalam laporan polisi nomor 139/I/VII/2014/ SPKT Resta Medan tertanggal 17 Januari 2014. Berdasarkan laporan tersebut, kedua orang penggerak massa FUI Sumut tersebut disangkakan telah melanggar pasal 170 jo 351 dan 362 Kitab KUH Pidana. Aparat kepolisian sendiri kini telah memproses berkasnya dan diteruskan ke Kejaksaan Tingi Sumatera Utara.

Tapi, hingga saat ini, Indra Suheri bersama Ahmad Saukani masih berkeliaran. Padahal mereka disangkakan dengan kasus pidana. Apalagi mereka masih menghimpun massa yang dikhawatirkan akna mengakibatkan berulangnya perilaku yang dilakukan Indra Suheri dan kawan-kawannya.

Demi rasa keadilan (judis paksi) yang menjadi dasar hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, semua pihak berharap dan meminta aparat hukum bertindak secara adil pula.

“Kami sebagai korban tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ke depan akibat keteledoran hukum. Untuk itu kami mengawasi dan mendesak aparat hukum agar menjalan aturan dengan benar,” demikian ungkap juru bicara Koalisi Tarekat Muktabaroh Peduli Kebenaran (KTMPKN) kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jonizar, SH, kepada wartawan di sela-sela aksi yang dilakukan KTMPKN di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jl Karya Jasa, Medan, Kamis (13/11) siang.

KTMPK juga mendesak agar pihak Kejatisu segera memproses perkara ke tingkat selanjutnya, yakni segera melengkapi berkas perkara (P 21) dan mengajukannya ke persidangan. Selanjutnya segera melakukan penahanan kepada para tersangka agar terciptanya rasa aman, rasa keadilan dan kepastian hukum dalam perkara ini.

“Kami juga meminta agar kejaksaan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini,” tambah Jonizar lagi.

Dalam aksi tersebut Jonizar juga menyatakan bahwa KTMPK telah mengirimkan surat dan berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar menginvestigasi perkara kekerasan yang diprovokasi oleh fatwa MUI Sumut dalam menyesatkan tarekat Sammaniyah. (rel/P03)

PODIUM Sumut

13

Edisi 16 - 30 November 2014

Proyek Jembatan Tanpa Plank di Sawit Sebrang Pekerjaan jembatan yang berada di Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat, patut dipertanyakan. Pasalnya, proyek ini tanpa disertai adanya papan nama plank proyek yang menjelaskan siapa CV yang mengerjakan maupun berapa anggaran untuk pekerjaan tersebut.

LANGKAT, PODIUM Dari keterangan salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya kepada PODIUM, Selasa (4/11) mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pengawas proyek tersebut. “Ngak tau saya bang, saya kan hanya pekerja,” katanya.

Ia juga mengatakan tidak mengetahui siapa CV yang mengerjakan dan berapa anggaran yang digunakan pada proyek ini. “Kami cuma pekerja bang,” katanya, sambil berlalu meninggalkan PODIUM. Terpisah, salah seorang warga sekitar kepada PODIUM mengatakan, juga tidak mengetahui siapa CV yang mengerjakan dan berapa anggaran pekerjaan tersebut. “Kami pun tidak tau siapa CV yang mengerjakan.

Tapi kalau kami amatin, jembatan ini pastilah proyek besar,” bebernya.

Sementara, Ketua LSM Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (GEPAMA) yang diwakili Sekretarisnya, Riswandi, ketika diminta tanggapannya mengatakan, proyek tersebut patut diduga sebagai proyek siluman‘.

“Kalau memang proyek tersebut bukan proyek ‘siluman’, seharusnya sebelum dilakukannya pekerjaan, pihak yang bertanggungjawab harus menjelaskan siapa CV yang mengerjakannya, berapa anggarannya, dan jangka waktu pekerjaan awal hingga selesai, seharusnya dicantumkan pada plank proyek,” katanya.

Disinggung mengenai pekerja yang tidak mengutamakan keselamatan dalam melakukan pekerjaan jembatan tersebut,

Riswan menjawab, dalam undang-undang tenaga kerja telah diatur tentang keselamatan tenaga kerja, tapi hal itu tidak dilaksanakan oleh CV yang mengerjakan proyek tersebut.

Bila mana undang-undang tersebut dilanggar atau diabaikan, maka si pemberi kerja bisa dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kita minta pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pembangunan jembatan tersebut,” ujarnya. (P.35/Lk)

Pangdam I/BB Buka Kemah Bakti Pramuka Saka Wira Kartika 2014 MEDAN, PODIUM Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. Irup Upacara Pembukaan Kemah Bakti Pramuka Saka Wira Kartika Tahun 2014 di lapangan Buperta Sibolangit PTPN - IV, Kamis (13/11).

Pada Upacara tersebut Pangdam I/BB mengatakan selamat datang kepada adik-adik pramuka di Bumi Perkemahan Sibolangit.

"Saya yakin masing-masing peserta telah menyiapkan diri dengan baik sehingga nantinya mampu menyelesaikan kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita ketahui bahwa dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pembinaan generasi muda yang berkarakter dan memiliki jati diri kebangsaan yang kokoh dan rela berkorban, maka kodam I/BB khususnya wilayah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Kemah Bakti Pramuka Saka Wira Kartika," katanya.

Kegiatan ini sebagai sarana belajar, berkarya dan memperkokoh persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa, kemah bakti pramuka ini merupakan wahana pertemuan adik-adik pramuka seprovinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu sarana yang tepat bagi para peserta dalam menyalurkan minat yang bersifat aktif, kreatif dan inovatif serta edukasi. Selain itu, kegiatan ini tentunya turut membantu membentuk generasi muda bangsa yang memiliki kepribadian yang baik, berakhlak mulia, disiplin, terampil, mandiri dan memiliki semangat bela negara yang tinggi.

Pangdam menyampaikan kepada seluruh perserta kiranya dapat memanfaatkan moment ini, terutama dalam hal peningkatan jiwa kebangsaan dan semangat bela negara, yang merupakan faktor pendukung dalam menjaga kedaulatan NKRI. Para adik-adik pramuka

nanti akan diberikan materi pokok berupa krida navigasi darat, krida pioneer, krida mountaineering, krida survival dan krida penanggulangan bencana serta materi lain yang berhubungan dengan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Selanjutnya kepada para pembina, pamong dan instruktur, saya percayakan untuk melatih adik-adik pramuka menjadi pribadi yang memiliki SDM dengan mental yang baik, fisik yang kuat dan disiplin tinggi. Laksanakan pengawasan dan pengendalian selama penyelenggaraan kemah bakti berlangsung secara cermat dan konsisten, sehingga seluruh program dapat dilaksanakan sesuai rencana. Improvisasi dan kreatifitas kegiatan ini perlu dikembangkan sehingga kemampuan penalaran yang logis dan sistematis bagi peserta dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan tepat.

Pangdam I/BB juga menyampaikan beberapa atensi untuk dipedomani dalam kegiatan ini antara lain, laksanakan kegiatan dengan baik tanpa melupakan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam setiap langkah dan tindakan, ikuti seluruh rangkaian materi dengan serius dan patuhi petunjuk serta arahan pembina dan instruktur serta pupuk jiwa korsa ditengah kehidupan kepramukaan, laksanakan pengamanan personel dan materiil serta pelihara peralatan yang dipertanggung jawabkan agar setiap saat siap digunakan.

Hadir dalam upacara tersebut Danrem 022/PT, Para Sahli Pangdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/ BB, Para Dandim Jajaran Korem 022/PT, Wairdam I/BB, Waasrendam I/BB, Dandim 0201/ BS, Kasi Ltbangmas Provsu. (P03)

Edisi 16 - 30 November 2014

opini

Menaikan Harga BBM Bisakah Hukumnya Sama dengan Khamar ‘Haram’!!!

Ketika rakyat hanya bisa pasrah.

Menerima keputusan penguasa.

Apakah Tuhan akan diam !

Membiarkan kita menderita ?

Menaikkan harga BBM dapatkah status hukumnya disamakan dengan hukum Khamar dan judi dalam hukum syariat Islam ? (.Al-Quran surat Al Baqarah ayat 219)sungguh menarik untuk diperbincangkan. Karena kenaikan harga BBM dan Khamar itu sama-sama ada manfaatnya tapi mudharatnya jauh lebih besar bagi masyarakat. Kita berharap ada peran MUI dalam menyikapi kenaikan BBM ini dan lembaga study Islam lainnya sehingga bisa melahirkan Fatwa Haram menaikkan BBM. Karena dampak dari kenaikan BBM umat Islamlah yang paling merasakannya.

Meskipun menurut kajian tim ekonomi pemerintah kenaikan BBM dapat menyehatkan perekonomian Negara. Dana subsidi dapat dialihkan untuk biaya berobat di Rumah Sakit, biaya pendidikan dan biaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi dampak dari kenaikan BBM itu sendiri ternyata jauh lebih besar membawa mudharat bagi rakyat. Penyakit masyarakat akan tumbuh subur seperti Prostitusi dengan alasan ekonomi, diceraikan suami, akan banyak perempuan melacurkan diri demi membesarkan sibuah hati atau demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain Kenaikan harga BBM akan memicu terjadi imflasi kata ahli ekonomi, harga-harga melambung tinggi, susu bayi tak terbeli lagi, kemelaratan tak lagi terhindari, angka perceraian akan meningkat karena faktor ekonomi yang tak lagi mampu dipikul suami. Meskipun

Oleh: Rusdi Stabat pemerintah Jokowi-JK mengantisipasi kenaikan BBM dengan tiga kartu pengaman gejolak social, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera). Tapi tiga kartu tersebut apakah ada jaminan orang miskin terlindungi ? Belum tentu.

Tidak tertutup kemungkinan dalam pembuatan dan penggunaan kartu itu akan menimbulkan pola korupsi baru oleh oknum pejabat di pusat atau di daerah.

Lalu bagaimana dengan kaum buruh, petani dan juga nelayan ? supir angkot, supir bus AKDP, AKAP, supir truk lintas pulau ?.

Mereka inilah yang sangat merasakan dampak dari kenaikan BBM. Ongkos angkot otomatis naik demikian pula berbagai jenis angkutan lainnya yang memicu kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Bagi kaum nelayan misalnya kenaikan BBM bisa mematikan mata pencaharian di laut.

Berapa biaya harus mereka keluarkan setiap pergi melaut bandingkan dengan hasil tangkapan mereka.

Ditingkat RT/RW akan terjadi kegaduhan luar biasa manakala data-data sipenerima tidak sesuai, apalagi dengan menggunakan data-data lama.

Ada yang sudah meninggal dapat kartu, yang layak tak dapat dan yang tak layak dapat.

Hal ini akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintahan desa. Jokowi-JK harus belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya dalam pembagian kartu BLT. Kekesalan masyarakat dapat memicu

kemarahan, kalau rakyat sudah marah dan kalap tak ada kekuatan yang dapat memadamkannya.

Bila BBM naik angka kemiskinan dipastikan makin meningkat dan lebih tinggi dari sebelumnya. Berbagai aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah pun di gelar secara besar besaran dimana mana. Mahasiswa, yang disebut sebagai agen perubahan dipastikan akan turun kejalan bersama buruh, tani dan nelayan untuk membela rakyat yang terzholimi.

Kenaikan BBM tinggal menghitung hari apa boleh buat kita selama ini sudah terlanjur dimanjakan oleh subsidi. Protes silakan saja, menolak silakan saja asalkan tidak anarkis kalap dan membabi buta.Namun yang jelas kenaikan BBM akan menambah kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupya.

Rakyat kecil akhirnya hanya bisa pasrah menerima nasib dan kenyataan bahwa dengan kenaikan BBM pemerintah tidak dapat memberikan jaminan jika harga sembako dipasar tidak meroket naik.

Maukah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji berdasarkan hukum Islam mengenai kenaikan BBM ini kemudian mengeluarkan fatwa “Harga bbm haram dinaikkan,� karena kenaikan harga bbm akan berdampak luas di masyarakat,yang miskin bertambah miskin. Dari beberapa pengamatan di lapangan, setidaknya ada beberapa dampak penting atas kenaikan harga bbm ini.

Pertama, kenaikan harga bbm memicu naiknya harga bahan

pokok dan kebutuhan hidup sehari-hari baik kebutuhan skunder atau kebutuhan primer itu sudah pasti. Angka penganguran bertambah, kriminalitas meningkat, peredaran sabu-sabu bisa kian meluas di tengah-tengah masyarakat.

Baru ada berita bbm akan naik harga sembako di pasar langsung naik. Sehingga bahaya kelaparan dan kurang gizi pun mengancam rakyat kecil, mereka bisa kesulitan dalam memperoleh bahan pokok akibat tak memiliki uang cukup.

Bagi keluarga pas pasan yang memiliki bayi dalam pertumbuhan, tak akan mampu membeli susu akibat harga naik berlipat ganda. Bayi akan kekurangan gizi dan nutrisi sehingga tumbuh menjadi generasi yang lemah fisik dan intelektualnya di masa depan.

Dampak lain kenaikan harga bbm akan muncul pengangguran baru dalam jumlah lebih besar. Kalaupun tersedia lapangan kerja mungkin upah yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Soal Khamar masyarakat awam mengetahui bila dikonsumsi secra terusmenerus akan menimbulkan kerusakan syaraf otak yang menyebabkan manusia yang mengkonsumsinya mudah hilang akalnya, emosional mudah naik darah marahmarah lalu bertindak diluar akal sehat. Anak dan isteri sering menjadi sasaran kemarahan dari orang tunya yang pemabuk. Dengan berbagai dampak tersebut Islam mengharamkannya untuk dikonsumsi. Termasuk juga dengan judi hanya menjanjikan kemenangan. Menang hari ini untuk kalah pada hari-hari berikutnya. Dalam kenyataannya tidak ada orang kaya karena judi. Begitu juga dengan BBM manfaatnya memang ada tapi mudharatnya jauh lebih besar. Jika minum khamar dan berjudi pada keduanya terdapat dosa besar, apakah menaikkan harga BBM dapat digolongkan dosa besar pemimpin pada rakyatnya ? hanya mereka yang pakar dibidang hukum Islam yang bisa menjawabnya. ***

PODIUM Serbaserbi

15

Edisi 16 - 30 November 2014

'Tanpa Peran Swasta, Pembangunan Sulit Berkembang' LABURA, PODIUM Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura) bersama PT Andalas Intiagro Lestari unit bisnis Asian Agri Group menyerahkan bantuan peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD Negeri 118188 Parit Minyak Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labura, Selasa (11/11).

Secara simbolis 10 orang siswa SDN 118188 Parit Minyak maju untuk menerima bantuan tas sekolah berisikan perlengkapan alat tulis dan buku, yang diserahkan Ketua DPRD Labura, H Ali Tambunan, Koordinator SSL Asian Agri, Ariston Novveri Fao, Asisten Pemerintahan Labura, Habibuddin Siregar, Kadisdik Labura Ismail Hasibuan, Camat Aek Korsik JF S Depari dan Manager PT Andalas Intiagro Lestari Ahmad Nawawi.

Ketua DPRD Labura, H Ali

Aksi Solidaritas Wartawan MEDAN, PODIUM Puluhan jurnalis baik media cetak, online, potographer dan radio mengadakan unjukrasa didepan Mapolresta Medan, Jalan HM Said, Kamis (13/11).

Kedatangan para jurnalis meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap mahasiswa USU yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap potographer Harian Waspada, Rizky Rayanda (20) saat melakukan peliputan bentrokan antara mahasiswa Fakultas Hukum dan Teknik USU pada Rabu (12/11).

Perwakilan Wartawan Harian Waspada yang juga pengurus PWI Sumut, Ferizal Purba mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan solidaritas sesama wartawan.

"Kami minta agar polisi bertindak tegas untuk mengusut dan menangkap maahasiswa USU yang melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap rekan kami," jelasnya.

Ia juga meminta kepada pihak kepolisian agar kasus kekerasan terhadap wartawan saat bertugas tidak lagi terjadi di manapun.

"Jangan sampai kami merasa terancam. Wartawan bukan teroris, kami hanya menjalankan tugas,” ujarnya. (P03)

Tambunan mengatakan, Pemkab Labuhanbatu Utara menyambut baik pemberian bantuan alat sekolah yang diberikan PT Andalas Intiagro Lestari unit bisnis Asian Agri Group, melalui program CSR (Corporate Sosial Responsibility) perusahaan.

“Mewakili pemerintah Labura, mengapresiasi kepada manajemen PT Andalas Intiagro Lestari dalam partisipasinya membantu tas sekaligus perlengkapan sekolah kepada 289 murid SD 118188. Bantuan yang diberikan sebanyak 292 paket," katanya.

Menurut Ketua DPRD Labura, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemkab Labura menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, karena tanpa peran swasta pembangunan akan terlambat untuk berkembang. “Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, karenanya peran swasta sangat dibutuhkan,” kata Tambunan.

Ali Tambunan menambahkan, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, selain terus menambah porsi anggaran untuk pendidikan, pemerintah berharap kerjasama dalam program CSR perusahan untuk memperhatikan dunia pendidikan khususnya di Labura.

Ali menilai, sejumlah perkebunan yang berdekatan dengan Kabupaten Labura cukup aktif memberikan CSR. Sehingga

pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa nyaman bagi investor dalam mengembangkan usahanya di Labura. Hal ini demi perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang ruang lingkupnya untuk kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Labura juga mengimbau masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi dengan hadirnya usaha-usaha atau perkebunan di wilayah Kabupaten Labura.

Sementara, Camat Aek Kuo, JF S Depari mengatakan, suatu kebanggaan baginya dan murid SD Negeri 118188 Parit Minyak mendapat perhatian dari manajemen PT Andalas Intiagro Lestari yang peduli memberikan bantuan tas dan perlengkapan sekolah.

Diharapkan bantuan ini berkesinambungan dan merata di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Labura. “Kiranya bantuan ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk berbuat yang sama,” kata Depari.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Labura, Ismail Hasibuan melaporkan, di Labura memiliki 350 sekolah. Dari jumlah itu terdata 200 sekolah berada di sekitar perkebunan.

"Artinya ada 60% sekolah berada di wilayah perkebunan," katanya.

Disebutkan Ismail, anggaran

pemerintah 20% tidak mencukupi untuk membangun dunia pendidikan. Apalagi, di Labura masih dijumpai sekolah-sekolah yang minta diperhatikan. "Masih banyak skolah di Labura yng belum layak. Artinya, kondisi sarana dan fasilitasnya sangan memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah berharap dari peran swasta untuk peduli membangunnya," ucapnya.

Manager PT Andalas Intiagro Lestari, Ahmad Nawawi menambahkan, selain tas dan perlengkapan sekolah, bantuan lain yang sudah diberikan manajemen perusahaan berupa pengerasan jalan, pembinaan terhadap petani swadaya, program sapi bergulir, dan lainnya.

Di lain pihak, Koordinator SSL Asian Agri Aristo Noverri Fao yang didampingi Humas Asian Agri Lidia Veronica dan Koordinator CSR Fajar Suriono menambahkan, bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk dari kepedulian perusahaan terhadap bidang pendidikan.

Selain bidang pendidikan, program CSR Asian Agri fokus terhadap bidang lingkungan, kesehatan dan pembinaan kepada petani.

"Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat dalam bentuk CSR. Jelasnya, program CSR ini akan terus berlanjut,” katanya. (P03)

Semarak Tahun Baru Islam 1435H

Pengajian Annisa Cengkeh Turi Gelar Zikir Bersama & Jalan Santai

BINJAI, PODIUM Dalam rangka memeriahkan Tahun baru Islam 1435H. Ibu-ibu dari pengajian Annisa mengadakan zikir bersama dan jalan santai bertempat di Mushola Al Hilal jalan sekop Lingkungan 5 Kelurahan Cengkeh Turi Binjai. Jumat malam dan Sabtu (24/25 Oktober).

Acara berlangsung di Mushola Al Hilal setelah Sholat Isya dan di pandu langsung oleh Ketua Zikir Kota Binjai Bapak Drs.H.Muhammad Siddiq. Selain ibu-ibu pengurus pengajian Annisa, acara zikir bersama ini juga di ikuti oleh pengurus BKM Mushola Al Hilal serta masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi khususnya warga lingkungan 5.

Acara berlangsung khidmat dan tertib.

Drs H Muhammad Siddiq selaku Ketua Zikir Kota Binjai juga memberikan tausyah siraman rohani melalui ceramah agama kepada jamaah sebelum zikir bersama di gelar.

Keesokan harinya dilanjutkan dengan kegiatan jalan santai yang mengambil rute dari jalan Sekop menuju jalan Kampak dan keluar ke jalan Yos sudarso keliling ke jalan Sabit Lingkungan 6 dan

kembali ke tempat semula.

Ketua Pengajian Annisa sekaligus Ketua pelaksana kegiatan Hj.Maimun Zuliani Siregar di dampingi Sekretarisnya Ibu Yusnidar mengatakan, kegiatan ini kami adakan setiap tahunnya. Dan bukan hanya di tahun baru Islam saja tetapi pada stiap hari-hari besar Islam lainnya kegiatan seperti ini tetap kami adakan.

Ibu Hj.Maimun Zuliani Siregar juga mengatakan, dengan adanya kegiatan ini dapat memotivasi anankanak kita serta meningkatkan dan mengajakmereka agar senantiasa ingat kepada agama dan tidak terjerumus ke jalan yang salah, bahwa kita sebagai umat Islam juga mempunyai Tahun baru dan bukan hanya di Tahun baru Masehi saja ucapnya.

Setiap hari Selasa kami juga mengadakan pelajaran Iqra bagi usia lansia. Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan ilmu Agama dan ilmu Al-qur'an supaya jangan ada lagi buta huruf dalam membaca Al-qur'an. Dan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya, kami juga menjamu anak-anak yatim beserta janda-janda lansia dan memberikan santunan pada mereka ujarnya. (eko)

Ed

isi

16

-3

16

0N

ove

mb

er

201

4

MASIH tersimpan di benak kita dulu mengenal si Kabayan Saba Kota lewat film. Kini, Oni Suwarman akan membawa tokoh asal Jabar itu menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Si Kabayan saba Senayan, yang merupakan rumah para wakil rakyat di tingkat pusat.

Itu juga yang menjadi tagline anggota grup lawak SOS ini untuk maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Jawa Barat pada Pemilu 9 April 2014 silam. "Ya, saat berkampanye sebagai caleg DPD asal Jabar, saya memang sengaja mengambil tokoh si Kabayan yang terkenal di masyarakat Jabar itu," kata Oni kepada kru media saat ditemui di kediamannya, beberapa waktu lalu.

Dengan kalem, lulusan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menuturkan alasan di balik itu semua.

Sosok Kabayan merupakan representasi warga Jabar yang diakuinya memiliki sifat jujur dan niat yang baik. Tabiat yang kini sudah jarang ditemui di antara wakil rakyat.

Mengenai pandangan orang yang menganggap tokoh itu seseorang yang bodoh, ayah dua anak itu justru menyebutkan itu sebagai kelebihan. "Karena di Kabayan itu lugu, polos, dan bodo itu justru apa adanya. Dia akan menyampaikan situasi dan kondisi masyarakat di Jabar dengan sejujur-jujurnya.

Bukan cuma pragmatis. Si Kabayan juga diharapkan bodo ka na korupsi," tutur pria kelahiran Subang, 5 Maret 1978 itu.

Sebagai wakil rakyat, Oni berjanji nantinya dia akan lebih banyak turun ke lapangan. Itu dilakukan untuk pemetaan pembangunan infrastruktur di desa yang kebanyakan ditelantarkan. Justru, dengan adanya keterwakilan daerah itu wakilnya ikut berjuang demi pemerataan pembangunan yang sangat diidamkan masyarakat.

"Sampai sekarang, masih banyak infrastruktur jalan di daerah masih banyak yang bolong dan belum diaspal. Kenapa daerah tidak bisa merasakan hasil pembangunan? saya sebagai sosok si Kabayan akan jadi corong masyarakat, untuk menyurarakan aspirasi mereka " ucapnya bersemangat. (sumber inilah.com)

'Kang Ibing' Berkiprah di Senayan

Hj Emilia Contesa

Ingin Sejahterakan Anak-anak Indonesia DALAM Pileg 9 April yang lalu Ibunda dari penyanyi Denada ini unggul di 18 wilayah Jawa Timur dan , perolehan suara tertinggi ia raih di kampung halamannya Banyuwangi.

Sementara untuk Surabaya sendiri ia mendapatkan 146.726 suara, Sidoarjo 146.757 suara, dan Malang Raya 173.000 suara. Total suara yang diraih Hj. Emilia Contesa 1.660.542 suara.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan wilayah pemenangan di Banyuwangi, Jawa Timur, Emilia berharap dirinya bertugas di Komisi 8 , yang melingkupi bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan , termasuk soal perlindungan anak.

"Alasannya, saya sangat suka dengan anak-anak dan saya berharap bisa ikut berkontribusi membuat kebijakan yang akan lebih menyejahterakan kehidupan anak-anak Indonesia. Apalagi sebelumnya saya sangat ingin bekerja di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , tapi belum tercapai. Nah, dengan duduknya saya sebagai anggota DPD RI , saya akan bekerja menyuarakan jeritan bathin anak-anak Indonesia yang terlantar pendidikannya termasuk soal pemberdayaan

perempuan," papar Emil lagi.

Emilia Contesa lahir 23 September 1957 di Banyuwangi Jatim, dalam kehidupan pernikahannya ibunda Denada ini pada tahun 1976, menikah dengan Rio Tambunan seorang pejabat Pemda DKI, dan dikaruniai 2 orang anak; penyanyi Denada Elizabeth Anggia Ayu dan Enrico Wendri Rizky yang akrab diapnggil Rico Tambunan. Pernikahan beda agama ini berakhir dengan perceraian.

Emil kemudian menikah dengan Abdullah Surkaty dan dikaruniai seorang anak, Muhammad Surkaty. Nasib pernikahan keduanya sama seperti sebelumnya.

Emilia kemudian menikah dengan pria keturunan arab seorang duda beranak dua, Ussama Muhammad Al Hadar. Dari pernikahan ini, Emil mendapat seorang anak laki-laki Kaisar Hadi Haggy Al-Hadar.

Tak hanya terkenal sebagai penyanyi, Emil juga menjajal dunia akting. Telah belasan film dibintanginya, antara lain Ratapan Anak Tiri, Tetesan Air Mata Ibu, dan Senja di Pantai Losari. Emil juga pernah dinobatkan jadi Ratu Foto Model oleh Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1972 (dan memang cuma sekali itu saja pengangkatan Ratu Foto Model) Nama Emilia Contessa mencuat dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2010 yang memasang dirinya sebagai Calon Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 tapi gagal.

Setelah terpilih menjadi anggota DPD RI, apakah dunia menyanyi akan 100 persen ditinggalkan Emilia karena kesibukannya bertugas sebagai anggota DPD ?

"Oh, jangan khawatir, suara saya masih merdu. Biar pun saya sudah tidak muncul di televisi atau acara-acara off air lagi, saya tetap akan menyumbangkan suara merdu saya di acara-acara yang ada di Gedung MPR/DPR RI," selorohnya sambil kembali tertawa lebar. (sumber inilah.com)