Tabloid Podium

POTRET

Edisi 1 - 15 Desember 2014

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS

Doc Podium

Bendungan dan Pintu Klep irigasi di pinggir DAS Sei Wampu Kabupaten Langkat yang mubazir. Harapan masyarakat Kecamatan Secanggang semoga di tahun mendatang bisa berfungsi sesuai dengan cita-cita Presiden ke- 2 RI, HM Soeharto.

Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Mauliddin

CATATAN PODIUM Beringin Diterpa Badai PERSETERUAN dan pertikaian politik di tubuh Golkar antara ARB dengan Agung Laksono akhirnya sampai pada puncaknya. Slipi yang dulu disegani dan juga dikenal sebagai wadah menempa politisi handal di tanah air ‘kini harus rela menerima kutukan dari para pendirinya’.

Tragedy dan baku hantam di Markas Golkar Slipi adalah peristiwa politik yang amat sangat memalukan menjelang akhir tahun 2014. Seharusnya dalam konplik yang terjadi, akal sehatlah yang dijadikan penahan dan penyeimbang emosi para elite di DPP partai Golkar, dan bukan kearoganan yang ditonjolkan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pernyataan dari Menteri Polhulkam yang benarpun telah tafsirkan secara keliru oleh ARB dan para politisi di Koalisi Merah Putih. Semua kebijakan pemerintah bisa dan sah-sah saja dicurigai dalam permainan politik, tetapi sekali lagi akal sehatlah yang harus dikedepankan.

Kejadian yang menimpa partai Golkar saat ini bisa saja menimpa partai lainnya, jika salah dalam memenej organisasi. Apa yang sedang dialami partai Golkar, semoga menjadi pelajaran bagi partai-partai politik manapun.

Ingatlah Tuan, ‘ketidak mampuan dalam memenej konflik, berarti tamatlah

“

Celoteh: Khabarnya pihak Kopertis Minta Bupati & Polres nutup PTS liar di Kabupaten Langkat.

Coleteh: Ngapa te dari sejak awal dilarang nerima mahasiswa Wak! C e loteh: Begian lah budaya kita, dibiar ke besar dulu baru sedap menangkapnya.

Coleteh: Kalo gion te beranilah, awak ikut terlalu dalam, kasian kat mahasiswanya!!

Biro/Perwakilan Daerah Bengkulu: Salim Pane, SH Lubuk Linggau: T. Muchalladon Sumatera Barat: Ir. Huzairin Bogor: Moratua Sipahutar, SE, Syofyan Achmad, SH Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Isro Budi HR (Korlip), Fabiantoro Depok: Saddam Medan: Sutriadi,S.Pd Binjai: Eddy Gunawan (Ka. Biro), Eko Wahyu, Febri Taruna, M. Nurli Medan: Sutriadi SPd, Ery Sundari, Suhartono Langkat: Yunifar Efendi (Koordinator), Ondreo Suseno S,Pdi, Zulfikar Khan, MS Limbong, Amir S Tanjung, Hermansyah, Abdullah Ramdhani, Sariman, Nasaruddin Bujing, Amzon, Ahmad Zaini, Warsito Kopral, Saibun, Bukhari, Misran,Ridwan, Emi Akhyar, Kariani, Tumini, Badaruddin, Yusri Anderiza, T.Zainal Abidin, M. Jamil Saragih, Syahminan, Amiruddin, Syamsul Rijuar, Arfan Tuah, Syahrian, M. Yusuf Tarigan, Syahruddin, K.I. Ruddin Ketat, Amir Hamzah Piliang, Misli Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Thomas (Acian) Distribusi/sirkulasi Adisyahputra Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Alamat Sirkulasi/Pemasaran Jl, Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Langkat HP: 081264161514 Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat HP : 0852 0640 7583 / 0812 6416 1514

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15 ) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 1 - 15 Desember 2014

Lagak Irit Pemerintahan Jokowi Pemerintahan Joko Widodo menggembargemborkan program-program penghematan kepada seluruh aparatur negara dengan mengeluarkan sejumlah aturan. Mulai dari larangan rapat dinas di hotel, larangan menggunakan penerbangan kelas bisnis hingga larangan mengonsumsi makanan impor saat acara kedinasan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi juga telah mengeluarkan instruksi melalui Surat Edaran Nomor 13 tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana bagi para aparatur negara.

Surat edaran itu dibuat dalam rangka mendorong kesederhanaan hidup bagi seluruh penyelenggara negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efektif.

Edaran itu mengatur, bagi pejabat negara/keluarga pejabat diminta membatasi jumlah undangan resepsi acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya, maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.

Pemerintah juga meminta agar para penyelenggara negara tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsipprinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

"Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah, dan membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi," tulis Yuddy dalam surat edaran yang dilansir laman Setkab.go.id, Kamis, 27 November 2014.

Surat edaran ini ditujukan kpada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

"Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran itu secara konsisten dan sungguh-sungguh," demikian bunyi Surat Edaran yang tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden itu.

Selain itu, dalam surat edaran lainnya, Menpan-RB juga memerintahkan seluruh aparatur untuk melaksanakan penghematan penggunaan sarana dan prasarana kerja di

lingkungan instansi masingmasing melalui penghematan penggunaan listrik dan tata ruang.

Antara lain dengan menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi, mematikan atau mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan, serta menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya matahari masuk.

"Kalau cukup dengan cahaya matahari, tidak perlu mengidupkan lampu," ujar Yuddy dalam berbagai kesempatan.

Mengenai anggaran belanja barang dan belanja pegawai, penghematan dilakukan dengan cara membatasi perjalanan dinas, membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor, membatasi pengadaan barang/ jasa baru sesuai dengan kebutuhan, dan mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor instansi lain.

Langkah-langkah penghematan lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masingmasing instansi.

Berlaku Untuk Presiden Menteri Yuddy menegaskan, surat edaran tentang larangan menggelar acara mewah seperti acara pernikahan dan syukuran akan berlaku secara nasional terhitung mulai 1 Januari 2015.

Bagi pejabat di pusat maupun daerah, bila ingin menggelar resepsi pernikahan diatur agar undangannya tidak lebih dari 400 undangan dan harus diselenggarakan di tempat yang pantas.

"Nggak usah mewah, nggak usah di hotel bintang lima, bikin macet, karangan bunga banyak, itu memunculkan psikologi kesenjangan," ujar Yuddy di Istana Negara, Kamis 27 November 2014.

Menurut dia, dengan aturan seperti itu dapat dipastikan pesta pernikahan keluarga pejabat negara akan lebih murah dan tidak memunculkan kesenjangan dengan masyarakat. Aturan ini tegas dia, juga berlaku bagi Presiden Joko Widodo.

"Bapak presiden juga kalau mau nikahin putrinya ya begitu," kata dia. Gagasan ini merupakan gambaran dari kesederhanaan Presiden Jokowi. "Jadi pasti

beliau setuju," imbuhnya.

Sementara untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, setiap instansi diinstruksikan agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan maupun rapat.

Bukan tanpa alasan, Yuddy mengakui kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pemerintahan dengan mengutamakan makanan dalam negeri. "Yang impor nggak usah lagi, supaya petani kita bisa dapat nilai tambah, bisa ikut menikmati kebijakan ini," ucapnya.

Meskipun produk dalam negeri terkadang harganya lebih mahal, namun setidaknya itu bisa menghidupi petani lokal. Serta merangsang mereka untuk bercocok tanam.

"Nggak harus singkong semua, azas kepantasan, kalau diolah kan enak, banyak cara mengolah produk lokal," paparnya.

Politikus Hanura itu berdalih, panganan seperti singkong merupakan makanan yang sehat bagi para pejabat. "Sekarang kan kan banyak orang sakit kolesterol akibat asupan makanan dengan kader gula lemak tinggi. Jadi kalau ada instansi pemerintahan yang imbau makanan lokal untuk sajian kenegaraan ya bagus," terang Yuddy.

Diharapkan mulai 1 Desember 2014, semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sudah menyediakan makanan lokal di setiap rapat kedinasan.

Berlebihan Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman menilai surat edaran Menpan-RB yang membatasi jumlah undangan dan tamu saat acara resepsi pernikahan keluarga pejabat negara merupakan sikap yang berlebihan.

Menurut Rambe, pemerintah sudah masuk ke ruang privat ketika sudah membatasi siapa tamu yang akan diundang ke acara pesta keluarga pejabat negara. Apalagi dengan hanya membolehkan maksimal 400 undangan dan maksimal 1000 tamu.

"Kalo mengatur (tamunya) harus sekian, ini pemerintah gimana? Seperti nggak ada lagi yang diurusi. Kan masih banyak yang bisa diurusi pemerintah," kata Rambe .

Politikus Golkar itu sepakat dengan pemerintah ketika aturan itu dalam rangka efisiensi,

pengendalian gratifikasi dan menghindari sikap bermewahmewahan. "Tapi kalau sudah jumlah orangnya diatur kan repot. Sepertinya kok pemerintah ini tidak ada yang diurus aja," paparnya.

Dalam menerapkan aturan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan ruang dan waktu, karena tidak semua pejabat bisa membatasi jumlah tamu yang akan diundang, terlebih dia adalah pejabat daerah.

Lebih lanjut Rambe meminta kepada pemerintah bersikap konsisten dalam menerapkan aturan. Pemerintah jangan sekadar membuat aturan, sementara aparatur negaranya sendiri yang melanggar.

"Jangan dibuat ketentuan hanya untuk tebar pesona, sehingga masyarakatnya menganggap benar (apa yang dilakukan pemerintah)," tegasnya.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menyatakan, sebaiknya memang kebijakan yang dihasilkan pemerintahan Jokowi tidak menyasar pada wilayah privat seorang pejabat negara. Apalagi sampai mengatur acara pernikahan dan membatasi jumlah tamu undangan.

"Kalau menurut saya ini mengada-ngada. Orang ngawinin anak itu kan sekali seumur hidup.

Selain dia nabung dan nyimpen, bisa aja dianya PNS tapi besannya pengusaha emang kenapa?," ujar Sofyan .

Pemerintah harus hati-hati dalam membuat aturan ketika masuk ke ruang privat, karena sifatnya sangat personal.

"Sederhana kan imbauan. Bikin aturan yang diterima akal sehat, apalagi ketika mengatur ruang privasi orang, itu harus hati-hati," terang dia.

Di samping itu, Sofyan menilai aturan ini dibuat setengah hati.

Karana hanya disampaikan dalam bentuk surat edaran yang hanya sebatas imbauan, bisa diterapkan, bisa tidak. Seharusnya pemerintah kata dia, membuat aturan yang memiliki kekuatan hukum dan sanksi yang tegas, seperti peraturan menteri atau peraturan presiden.

"Jangan bisanya bikin surat edaran, publik akan menanggapi sebagai pencitraan karena hanya sebatas edaran. Kalau itu berupa peraturan menteri atau presiden itu punya kekuatan hukum, mungkin publik menanggapinya bukan sebagai pencitraan," paparnya. (viv)

PODIUM Utama

4

Edisi 1 - 15 Desember 2014

Islah Atau Tidak, Munas Beringin Jalan Terus!

"KALAU kita sebagai panitia, mau islah atau nggak islah Munas jalan terus," kata Sekretaris OC Munas Golkar Bali, Bambang Soesatyo, Sabtu 29 November 2014 .

Peserta Munas Golkar di Bali pun sudah mulai berdatangan.

Ketua-ketua DPD I dan II Golkar sudah mulai registrasi untuk acara pembukaan yang akan digelar Minggu 30 November 2014 .

"Beberapa daerah sudah masuk," kata Bambang yang juga Wakil Bendahara Umum Golkar ini.

Nantinya Munas Golkar tetap akan mengagendakan pemilihan ketua umum. "Munas tetap pemilihan ketua umum dong, karena kita sudah menghabiskan banyak tenaga, pikiran, biaya.

Semua daerah juga sudah datang semua," kata Bambang.

Lalu bagaimana nasib islah yang digalang Akbar Tandjung dan senior Golkar lainnya? Akbar tak mau bicara tentang hal itu lebih jauh.

"Kalau buat kita jalan terus.

Silakan yang di luar itu daripada bicara di Jakarta lebih baik ke Bali, bertarung, kita sediakan gelanggangnya," tantang Sekretaris FPG DPR RI itu.

Sementara itu Sekjen Golkar Idrus Marham menuturkan saat ini kandidat caketum terkuat masih Aburizal Bakrie. Lalu apakah Munas Bali benar-benar jadi ajang melanggengkan kekuasaan Ical?

Munas Partai Golkar, Ajang Perebutan Sekjen Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang akan digelar pada 30 November 2014-3 Desember 2014 di Bali disebutsebut hanyalah menjadi ajang perebutan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar. Ini lantaran Aburizal Bakrie dapat dipastikan bakal terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sisi lain dari perhelatan Munas IX Partai Golkar, di samping urusan konflik antarelit di internal partai, perebutan posisi sekjen Partai Golkar sebenarnya tak kalah menarik. Setidaknya saat ini dua nama yang mencuat ke permukaan terkait kandidat Sekjen Partai Golkar yakni Idrus Marham dan Ade Komarudin.

Idrus Marham merupakan Sekjen Partai Golkar dari kalangan sipil pertama dalam sejarah partai Golkar di era reformasi. Idrus masuk dalam lingkaran dalam Abruizal Bakrie.

Dalam beberapa kesempatan, Idrus kerap pasang badan atas persoalan politik yang ditujukan pada Aburizal Bakrie.

Sedangkan Ade Komarudin,

Partai Golkar terpecah belah menjelang Munas Bali. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie seolah mengamini wacana islah yang ditawarkan Ketua Wantim Akbar Tandjung, namun di sisi lain, Ical juga menginstruksikan Munas jalan terus. saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Namanya sempat mencuat sebagai kandidat Ketua DPR bersaing dengan Setya Novanto. Posisi politik Ade Komarudin saat ini menjadi bukti otentik, dia merupakan politisi yang diperhitungkan di internal partai Golkar.

Saat disinggung soal perebutan posisi Sekjen Partai Golkar dalam Munas IX Partai Golkar di Bali, Idrus Marham tertawa lebar. Ia hanya menjawab dengan diplomatis. "Saya jadi Koordinator Sekjen Partai," kelakar Idrus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 28 November 2014 .

Pernyataan Idrus itu merujuk posisinya saat ini sebagai Koordinator Harian Koalisi Merah Putih (KMP). Idrus sejak hajatan Pilpres 2014 tampil cukup aktif. Ia mengkonsolidasikan para Sekjen partai baik saat Pilpres maupun usai pilpres. Perebutan kursi Sekjen Partai Golkar ini memang tak banyak diendus publik.

Namun informasi yang diperoleh , perebutan posisi nomor dua di DPP Partai Golkar makin nampak usai pelaksanaan Rapimnas Partai Golkar akhir pekan lalu di Yogyakarta.

Salah satu indikator perebutan kursi Sekjen Partai Golkar itu muncul dari informasi yang beredar kuat terkait dengan posisi Bambang Soesatyo yang diinformasikan akan digusur dari posisi sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI. "Mas Bamsoet akan digeser dari posisi Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR," ungkap sumber .

Informasi itu saat dikonfirmasi kepada Bambang Soesatyo, hanya dibalas senyum. Tak banyak keterangan yang ia sampaikan.

Vokalis DPR ini hanya berseloroh "Santai saja," kata Bambang singkat.

Saat informasi itu diklarifikasi, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantahnya.

Menurut Idrus, posisi Bambang sebagai Sekretaris Fraksi telah sesuai maqamnya. "Mas Bambang sudah sesuai maqomnya," kata Idrus. Ia memastikan posisi Bambang

tidak bergeser, tetap sebagai Sekertaris Fraksi Partai Golkar.

Sebenarnya selain dua nama tersebut, nama lainnya yang juga muncul sayup-sayup di antaranya Mahyudin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Ia dikenal sebagai lingkar dalam Aburizal Bakrie.

Namun, posisi dia sebagai Wakil Ketua MPR menjadi salah satu penghambat untuk mengisi posisi Sekjen.

Kepastian siapa Sekjen Partai Golkar untuk lima tahun mendatang, tentu tergantung dinamika di Munas IX Partai Golkar yang sejatinya sudha ditebak bakal dimenangkan Aburizal Bakrie menyusul menarik dirinya sejumlah kandidat Ketua Umum Partai Golkar seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso dan sejumlah nama lainnya.

Jelang Munas "Partai Beringin" di Bali Partai Golongan Karya akan menggelar Musyawarah Nasional IX di Bali. Munas rencananya dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang akrab disapa ARB pada Minggu 30 November 2014 pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah.

Munas akan digelar selama tiga hari dan berakhir pada Rabu 3 Desember 2014. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta, mengatakan semua persiapan telah selesai dilakukan. Kesiapan itu disampaikannya di Kantor DPD Partai Golkar Bali, Jalan Surapati, Denpasar, Jumat 28 November 2014. "Sudah 99 persen," katanya.

Sebagai panitia teknis, DPD Golkar Bali berupaya mempersiapkan semaksimal mungkin segala sesuatunya agar Munas berjalan lancar. "Jadwal acara sudah ada," ujarnya.

Menurut Sudikerta yang juga menjabat Wakil Gubernur Bali, pemberitahuan penyelenggaraan Munas telah disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto bahkan Presiden Joko Widodo. Sudikerta mengatakan ARB telah bertemu langsung dengan Kapolri, Menko Polhukam

dan Presiden. "Kapolri menyatakan siap mengamankan Munas Golkar," katanya.

Sudikerta menambahkan Jokowi juga menjamin tak akan ada intervensi dari pemerintah.

"Presiden menjamin tidak akan ada intervensi pada Munas Golkar yang akan digelar sesuai jadwal," ujarnya.

Pertemuan dengan Menko Polhukam Selain ARB, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung ternyata juga telah bertemu dengan Menko Polhukam. Akbar mengungkapkan pertemuan itu ketika ditemui di kediamannya, Jalan Purnawarman 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 27 November 2014 malam.

Menurut Akbar pada pertemuan itu Tedjo menjelaskan pemerintah melihat konflik yang tengah terjadi di internal Partai Golkar bisa mengakibatkan terjadinya keributan, perkelahian bahkan menimbulkan luka-luka. Tedjo menurut Akbar juga menyoroti penyelenggaraan Munas yang berlokasi di Bali.

"Karena Bali itu tempat turis, strategis. Apalagi akhir tahun akan banyak datang turis dari berbagai negara dan dikhawatikan nanti ada negara yang mengeluarkan travel warning sehingga akan mempengaruhi kedatangan turis," kata Akbar.

Akbar meyakini yang diungkapkan Tedjo disampaikan demi suksesnya penyelenggaraan, keamanan dan ketertiban di arena Munas. Akbar menambahkan meski Tedjo adalah salah satu kader Partai NasDem, namun pernyataan sikap yang dilontarkan Tedjo sebagai pejabat negara yang tidak dilandasi kepentingan politik.

"Pada intinya posisi saya sebagai pejabat negara bertanggung jawab terhadap politik hukum dan keamanan," ujar Akbar menirukan ucapan Tedjo.

Usulan Penundaan Akbar juga mengusulkan penundaan pelaksanaan Munas.

Menurutnya penundaan perlu dilakukan untuk menghindari pertentangan dan situasi yang semakin tidak kondusif bagi soliditas partai yang bisa mengarah kepada perpecahan dan mengancam keutuhan partai.

Penundaan menurutnya juga bisa digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi Munas.

Terutama untuk merespons berbagai perkembangan dan dinamika internal dan eksternal partai. (viv)

PODIUM nusantara

5

Edisi 1 - 15 Desember 2014

Sejarah Panjang Hari Guru Nasional Setiap tahun, 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.

Namun, ada sejarah panjang hingga akhirnya 25 November terpilih sebagai Hari Guru Nasional. Selain Hari Guru Nasional, 25 November 1945 juga ditetapkan sebagai hari lahir Persatuan Guru Republik Indone-

sia (PGRI).

PGRI diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) pada 1912. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah,

dan pemilik sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua. Sejalan dengan keadaan itu, maka selain PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan sebagainya.

Dua dekade berselang, nama PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI).

Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata "Indonesia" yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda.

Sebaliknya, kata "Indonesia" ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia.

Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak "merdeka."

Sayang, pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang dan sekolah ditutup sehingga PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Namun, semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi dasar PGI untuk menggelar Kongres Guru Indonesia pada 24-25 November 1945 di Surakarta.

Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guruguru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk.

Di dalam kongres inilah, tepatnya pada 25 November 1945, PGRI didirikan. Maka, sebagai penghormatan kepada para guru, pemerintah menetapkan hari lahir PGRI tersebut sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. (okezone)

Larangan Rapat di Hotel, Sensasi atau Efisiensi?

MULAI Desember 2014, pemerintah melarang aparatur negaranya baik di pusat maupun daerah menyelenggarakan rapat di luar kantor, seperti di hotel, vila, resort ataupun cottage.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor.

Surat ini dikeluarkan pada 17 November lalu.

Surat edaran itu berisi larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyelenggarakan kegiatan konsiyering atau rapatrapat teknis kedinasan di luar

kantor, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masingmasing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

"Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan seluruh fasilitas di luar kantor, agar berakhir 30 November 2014," kata Menteri PAN-RB seperti dilansir laman Setkab.go.id, Senin, 24 November 2014.

Kementerian atau lembaga diminta menyelenggarakan kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. "Kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi

masing-masing," demikian bunyi Surat Edaran itu.

Langkah ini ditempuh pemerintah dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, para pimpinan sekretariat Dewan/Komisi/ Badan, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Menteri PAN-RB juga meminta

kepada seluruh yang tertuju dalam surat edarannya agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaaan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkannya kepada Menteri PAN-RB. Menteri juga meminta kepada masing-masing pimpinan instansi pemerintah agar meneruskan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 itu kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhinya secara konsisten dan sungguh-sungguh. (viv)

6

Edisi 1 - 15 Desember 2014

PODIUM Binjai

Fadlan Belum Layak Jadi Sekda Binjai

Gonjang ganjing dan beredarnya isu bahwa H.Fadlan, SH.MH telah diusulkan pihak tertentu dari Medan untuk menggantikan Elyuzar Siregar,SH sebagai Sekda Binjai adalah suatu trick murahan dan tidak perlu ditanggapi Walikota Binjai. Kalau orang yang bermasalah mau dipaksakan jadi Sekda mau dibawa kemana kota Binjai ke depannya ?, Kata Heri warga Binjai pada Podium belum lama ini di Rumah Makan Muslim Binjai.

BINJAI, PODIUM Menurutnya kita patut curiga dan mewaspadai ulah ‘Panglima Talam’ di Binjai, dan kita juga wajib untuk mengingatkan hal ini pada Pak Idaham selaku Walikota Binjai, karena langkahlangkah yang dilakukan oknum tersebut dapat menjerumuskannya di pilkada Binjai mendatang.

Mengajukan H. Fadlan SH.MH Kadis.Perhubungan Kota Binjai untuk menjadi Sekretaris Kota Binjai syah-syah saja, tapi kemaslahatan bagi masyarakat jika beliau menjadi Sekda ‘juga harus dipikirkan Walikota’.

Kesalahan Pak Idaham dalam menentukan Sekda Binjai akan bergulir kemana-mana, bisa saja masalah di Dinas Pertamanan Medan kembali terbuka. Keberanian Pak Idaham menggeser H.Elyuzar Siregar memang ditunggu banyak pihak di Binjai, apalagi yang bersangkutan diduga terkait dalam memanipulasi harga sewa puluhan pertokoan milik Pemko Binjai dengan pihak ketiga.

Informasi yang diperoleh PODIUM dari sumber yang layak dipercaya di Binjai, bahwa dugaan permainan harga sewamenyewa pertokoan ini sudah menjadi temuan dalam Audit BPK RI tahun 2013.

Kerugian yang diderita Pemko Binjai mencapai ratusan juta rupiah katanya.

Disatu sisi Walikota Binjai perlu melakukan penggantian oknum Sekda yang diduga bermasalah dalam sewa-menyewa pertokoan milik Pemko, sementara disisi lain ada pula pihak-pihak yang coba bermain untuk mengajukan orang bermasalah sebagai calon pengganti Elyuzar Siregar SH. Menentukan calon pengganti Sekda Binjai dipastikan akan berimbas pada pencalonan Idaham sebagai Walikota untuk periode kedua.

Sudah dapat dipastikan Idaham tidak akan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat, khususnya warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ir.Juanda dan Jalan Umar Baqi Binjai apabila menunjuk H.Fadlan.SH,MH sebagai pengganti Elyuzar Siregar.SH ujar Heri menutup pembicaraannya sambil tersenyum. (P.02/Bj-Rel)

Sambut HUT Korpri ke 43 Pemko Binjai Gelar Berbagai Kegiatan BINJAI, PODIUM Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 43, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Jumat (28/11).

Adapun rangkaian acara yang digelar yaitu fun bike, jalan santai, senam bersama dan pemeriksanaan kesehatan gratis.

Walikota Binjai HM Idaham SH MSi yang turut menghadiri kegiatan tersebut, tampak antusias saat mengikuti jalan santai bersama yang diikuti oleh TNI, Polri, keluarga Korpri Kota Binjai, BPJS, Asuransi Bumi Putra, lansia dan seluruh unsur Muspida lainnya.

Dimana rute jalan santai dimulai dari Lapangan Merdeka melewati Jalan Sudirman, T Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin dan kembali lagi ke Lapangan Merdeka.

Di akhir acara turut di gelar lucky draw dengan hadiah utama sepedamotor Honda scopy, kulkas, televisi, sepeda dan berbagai hadiah lainnya.

Puncak HUT Korpri ke 43 Kota Binjai akan dilaksanakan pada 29 Desember bertempat di Lapangan Merdeka, dimana Walikota Binjai akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara. (PO2/Bj-rell)

Walikota Binjai HM Idaham SH MSi berfoto bersama dengan ratusan guru dalam rangka memperingati Hari Guru ke 69 di Kota Binjai

PODIUM Langkat

7

Edisi 1 - 15 Desember 2014

Surat BUPATI LANGKAT Tak Digubris PTPN 2 LANGKAT, PODIUM Di areal puluhan hektar tidak jauh dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri Stabat, kini telah berubah menjadi lahan tanaman kelapa sawit. Bahkan, PTPN 2 bukan hanya bersikukuh menanam sawit di lahan bekas tanaman tebu itu, tapi juga malah membuat parit besar menggunakan alat berat, bekho seakan mengisaratkan tak mau melepas lahan dimaksud, sepertinya tidak peduli dengan surat 'protes' yang dikirim Bupati Langkat.

Padahal, lahan bekas tanaman tebu di Pasar 9 Kwala Bingai Kecamatan Stabat sudah tidak lagi masuk HGU PTPN 2 itu oleh Pemkab Langkat diproyeksikan untuk lokasi kawasan perumahan Pemda, dan hutan kota. Proyeksi itu sesuai peraturan daerah (Perda) No:13 Tahun 2004 tentang tata ruang Kecamatan Stabat, kecamatan yang juga menjadi Ibukota Kabupaten Langkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan hektar lahan bekas tanaman tebu PTPN 2 Kebun Kwala Bingai di Pasar 9 Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ditanami kelapa sawit oleh PTPN 2.

Padahal, lahan dimaksud sudah dikeluarkan dari hak guna usaha (HGU) atau tidak lagi masuk dalam HGU PTPN 2 saat perpanjangan HGU dilakukan beberapa tahun lalu mengingat lahan dimaksud masuk dalam kawasan kota, dan juga usulan Pemkab Langkat terkait pengembangan kota.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu telah menyurati Dirut PTPN 2 di Tanjung Morawa. Melalui suratnya No:593-2154/ BPP-LKT/2014 tertanggal, 22 Oktober 2014, Bupati menegaskan bahwa areal bekas tanaman tebu di Pasar 9 Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang kini dikonversi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit itu merupakan areal yang sudah tidak diperpanjang lagi HGUnya atau sudah dikeluarkan dari HGU PTPN 2.

Mengingat tanaman kelapa sawit merupakan tanaman keras berusia panjang, di samping kebutuhan lahan untuk pengembangan Kota Stabat sebagai Ibukota Kabupaten Langkat sudah sangat mendesak ditetapkan sejak sepuluh tahun lalu, kata Bupati dalam suratnya, Pemkab meminta PTPN 2 meninjau kembali kebijakan penanaman kelapa sawit itu. Selain itu diharapkan PTPN 2 dapat melakukan proses penyerahan lahan dimaksud kepada Pemkab Langkat sesuai ketentuan berlaku. Namun sayangnya, Dirut PTPN 2 Tanjung Morawa tak menggubris surat yang dikirim Bupati Langkat itu.

"Kita lihat saja perkembangan selanjutnya siapa yang lebih hebat, Bupati selaku kepala pemerintahan, dan juga kepala daaerah atau Dirut PTN 2. Kita berharap marwah Bupati Langkat selaku kepala daerah tetap terjaga" kata Rahman, warga Stabat mengomentari surat 'protes' Bupati Langkat ke Dirut PTPN 2 Tanjung Morawa. (Hermansyah)

Dirut PTPN 2 Tanjung Morawa tak menggubris surat Bupati Langkat terkait lahan eks HGU di Pasar 9 Kwala Bingai Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Pihak PTPN 2 tetap bersikukuh melakukan penanaman kelapa sawit di areal bekas tanaman tebu yang sesuai tata ruang akan dijadikan lokasi pengembangan kota karena sudah tidak lagi masuk dalam HGU PTPN 2.

INNALILLAHI WA’INNALILLAHI ROJIUN Keluarga Besar

Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya

H. Saiful Bahri

Orangtua H.M Ali Umri, SH, MKn (Anggota DPR RI - Ketua NasDem Provinsi Sumut)

Meninggal pada tanggal 20 November 2014 di Binjai dari:

T. Sy aiful Anhar Syaiful Pemimpin Redaksi

8

Edisi 1 - 15 Desember 2014

PODIUM Langkat

Pimpinan Defenitif DPRD LANGKAT Disahkan LANGKAT, PODIUM Proses pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat definitif masa bakti periode 2014-2019 akhirnya di syahkan. Terpilih Terbit Rencana Perangin-angin, SE. sebagai Ketua, H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST, masing-masing sebagai wakil ketua.

Acara pelantikan berjalan lancar dan sukses di ruang sidang paripurna gedung DPRD Langkat Stabat, (20/11).

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Sohe, mengambil sumpah jabatan para pimpinan DPRD Langkat itu berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho nomor 188.44/978/KPTS/Tahun 2014 tentang Peresmian Jabatan Pimpinan DPRD Langkat priode 2014-2019.

Rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah sebagai pimpinan DPRD Langkat masa jabatan 2014-2019 dipimpin langsung oleh Terbit Rencana Perangin-angin SE. Selaku pimpinan DPRD Langkat ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan padanya, dan ia berharap marilah kita sama-sama mencurahkan perhatian dan sumbangan tenaga serta pikiran kita untuk

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kita sebagai wakil rakyat, ujarnya.

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH. dalam sambutannya mengatakan, "Atas Nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Langkat, Pada Kesempatan yang berbahagia ini secara tulus saya ingin menyampaikan selamat bertugas dan memulai tugas-tugas yang baru dilembaga terhormat ini.

Karena bagaimanapun Legislatif dan Eksekutif merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, maka dari itu kerja sama yang terbangun selama ini agar dapat lebih kita tingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya guna terus membangun daerah Kabupaten Langkat lebih sejahtra dan mandiri dimasa mendatang."

Mengingat semakin besar dan kompleksnya pembangunan di Kabupaten Langkat, kerjasama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah terjalin baik kiranya dapat lebih ditingkatkan lagi, karena bagaimanapun legislatif dan eksekutif merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.

Lebih lanjut H. Ngogesa berharap kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Langkat periode 2014-2019 untuk dapat mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya. Amanat rakyat harus dijalankan karena itu merupakan bagian dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, dan mari kita bekerja keras serta sungguh-sungguh mengedepankan kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan menyongsong Kab. Langkat lebih maju dimasa mendatang, ujar H. Ngogesa Sitepu SH. Mengakhiri sambutannya Ngogesa berharap besar kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Langkat priode 20142019 untuk dapat mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya, amanah rakyat harus dijalankan karna masih banyak pekerjaan rumah yang penyelesaiannya merupakan bagian dan tanggung jawab DPRD Langkat, dan juga pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Langkat sendiri, ucap Ngogesa.

Alat Kelengkapan Dewan Sidang paripurna DPRD Langkat juga membahas dan membentuk alat kelengkapan dewan diantaranya adalah komisi-komisi, dari komisi A,B,C dan D yang anggotanya dibagi habis seluruh anggota dewan diluar pimpinan. Badan Anggaran beranggotakatan 26 orang, Badan Musyawarah beranggotakan 26 orang dan Badan Pembentukan Perda beranggotakan 12 orang, sementara Badan Kehormatan Dewan belum terbentuk, masih dalam proses. (Rell. DPRD Lkt/P.03)

DPRD LANGKAT Tetapkan Pansus Tatib dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

KETUK PALU. Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, tampak sedang mengetuk palu tanda disahkannya saat pengambilan keputusan pada sidang paripurna Tatib dan alat kelengkapan DPRD diruang rapat paripurna gedung DPRD langkat stabat.

LANGKAT, PODIUM Dalam sidang paripurna, Rabu (27/11) DPRD Langkat akhirnya menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A,B,C dan D, Pimpinan Pansus Tatib DPRD, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD), juga Pembentukan Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD). Rapat dipimpin oleh ketua DPRD langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, yang dihadiri wakil Bupati Drs.H.Sulistianto MSi, para Muspida, SKPD, para Camat sekabupaten Langkat, Parpol, Ormas, LSM, Wartawan dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Langkat mengungkapkan bahwa seiring tuntutan otonomi Daerah, peran dan tugas DPRD semangkin penting dan setrategis dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, hal tersebut tergambar dalam 3

fungsi dewan yaitu fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu anggota dewan dituntut memiliki pemahaman dan kapasitas dalam menjalankan kinerja sesuai dengan fungsi tersebut, sehingga dapat mengimplementasikannya dengan baik dalam melaksanaan penyelenggaraan pemerintah didaerah bersama-sama dengan pihak Eksekutif, demikian ucap terbit penuh harap.

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, dalam sambupatannya beliau mengajak anggota dewan agar dapat saling mendukung dalam meningkatkan taraf kesejahtraan masyarakat dan aparatur yang bertugas melayani dengan membuat trobosan melalui berbagai kebijakan dalam sebuah peratauran daerah yang tentunya terlebih dahulu melalui sebuah kajian akademis maupun analisis lapangan. Upaya-upaya kita bersama dengan semangat pengabdian dan amanah yang diemban insyaallah saya yakin keberadaan lembaga Legislatif akan semakin melekat di hati masyarakat, ujar Ngogesa dengan nada penuh keyakinan.

Komisi komisi yang terbentuk yaitu komisi A. Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, beranggotakan sebelas (11) orang, yang dipimpin oleh Jiman Tarigan ST, sebagai Ketua. Ibrahim, Wakil Ketua. Raja Kamsah Sitepu, Sekretaris, dan Paino, Siti Nurhayati S.Ag, Jumari S, Yusri Handoko, Syahrial Efendi Simanjuntak, Ir.Antoni, Sukirin SE, dan Agustinus Riza Kaban SE, masing-masing sebagai anggota.

Komisi B. Bidang Perekonomian dan Kesejahtraan Rakyat, beranggotakan dua belas (12) orang, yang dipimpin oleh Makhruf Ritronga SE, sebagai Ketua. Syamsul S.Ag, Wakil Ketua. Kirana Sitepu, Sekretaris, dan Surialam SE, Drs.Johanes Sitepu, H.Faisal Haq, Ade Khairina Syahputri SE, Romelta

Ginting SE, Azman, Muhammad Sopian, Syafrizal Helmi dan Nurul Azhar Lubis SH, masing-masing sebagai anggota.

Komisi C. Bidang Keuangan, beranggotakan sebelas (11) orang, yang dipimpin oleh Suria Darma Ginting SP, sebagai ketua. Drs.H.Sarikat Bangun, Wakil Ketua. Risna Lela Sari SE, Sekretaris, dan Edi Bahagia, Pujianto SE, Sarno SE, Suwanto, Makmur Ginting SE, H.Arba’I Fauzan SPd, Fatimah S.Si dan Arifuddin masing-masing sebagai anggota.

Komisi D. Bidang Pembangunan, beranggogtakan dua belas (12) orang, yang dipimpin oleh M.Syahrul S.Sos, sebagai Ketua.

H.Ajai Ismail SE, Wakil Ketua. M.Bahri SH, Sekretaris, dan Ir.H.Munhasyar S.Pd, H.Ibrahim Azmi, Agus Salim, Marwan Sinarta Purba, Joni Sitepu, H.Rahmanuddin Rangkuti SH.MKn, Sucipto, Amir Husin S.Ag. MIS dan Riska Purnawan ST masing-masing sebagai anggota.

Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Langkat masa jabatan periode 2014-2019 beranggotakan dua puluh tujuh (27) orang yang dipimpin oleh Surialam SE, dari fraksi partai Golkar sebagai Ketua. Ibrahim dari fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua. Sucipto dari fraksi BSPN sebagai sekretaris.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Langkat masa jabatan priode 2014-2019 beranggotakan dua belas (12) orang yang dipimpin oleh Romelta Ginting SE, dari fraksi PDIP sebagai Ketua.

H.Arba’I Fauzan S.Pd, dari fraksi BSPN sebagai Wakil Ketua. Sedangkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Langkat beranggotakan lima (5) orang yang dipimpin oleh H.Faisal Haq sebagai Ketua. Sukirin SE sebagai Wakil Ketua sementara M.Syahrul S.Sos, Syafrizal Helmi, Azman masing-masing sebagai anggota. (Rell/P03)

PODIUM Galeri

PODIUM Langkat

10

Edisi 1 - 15 Desember 2014

Hari Guru Nasional & HUT PGRI ke 69 di LANGKAT Berlangsung Hitmad Menjadi guru bukanlah pengorbanan melainkan sebuah pengabdian, karna guru telah mencerdaskan generasi muda Indonesia. Bahkan sebagian harus mengabdi dengan fasilitas ala kadarnya demi mencerahkan dan membuat masa depan lebih baik untuk anak-anak bangsa.

LANGKAT, PODIUM Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anis Baswedan dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, saat bertindak selaku Pembina upacara pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-69 dilapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat, Kamis (27/11).

Bertindak sebagai perwira upacara ketua PGRI Langkat Jumiran SPd, sebagai pemimpin upacara Era Rudiansyah SPd, guru SD dari kecamatan Bahorok.

Bupati Langkat lebih lanjut mengatakan bahwa pendidikan adalah ikhtiar fundamental, dan kunci untuk memajukan bangsa. Jika kualitas manusianya terkembangkan dan terbangunkan, kualitas manusia adalah hulunya kemajuan, dan pendidikan salah satu unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Oleh karna itu, kepada seluruh guru di Indonesia, jadilah figur-figur yang di teladani oleh murid dan lingkungannya, karna persiapan masa depan Negara Indonesia dititipkan pada Ibu dan Bapak guru, sebut H.Ngogesa membacakan sambutan Menteri Pendidikan.

Upacara peringantan Hari Guru Nasional dihadiri wakil ketua

H Saleh Bangun Laksanakan Reses di Binjai MEDAN, PODIUM Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Saleh Bangun, disambut ratusan warga kelurahan Jati Utomo kecamatan Binjai Utara, kKota Binjai, Rabu 26 November 2014 dalam kegiatan resesnya tahun 2014.

Disebutkan, kehadiran warga yang sebagian besar adalah pemilih partai Demokrat pada pemilu lalu dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Kota Binjai H. Ahmad Hasian Siregar.

Menurutnya warga Jati Utomo dan Jati Karya merupakan pendukung setia partai Demokrat. “Saya yakin kehadiran warga pada kesempatan reses ini karena kecintaan dan kepedulian mereka untuk ikut serta membangun daerah bersama dengan partai Demokrat,” katanya.

Di tempat yang sama, H. Saleh Bangun di dampingi tokoh masyarakat sekitar Bapak Husni, Haji Badrul dan sekretaris DPC partai Demokrat kota Binjai Ardiansyah Putra, SE, menyatakan rasa gembiranya dapat bertemu kembali dengan masyarakat kota Binjai.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian warga kepada kami sehinggga pada periode 2014-2019 ini, kami bisa kembali melanjutkan aspirasi warga baik untuk daerah kota Binjai maupun sumatera Utara. Saya akan jaga kepercayaan ini supaya warga tetap bersemangat untuk aktif membangun daerah,” ujar H. Saleh Bangun mengawali sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, warga banyak menyampaikan aspirasi kepada H. Saleh Bangun, salah satu aspirasi yang banyak ditanyakan adalah tentang pendataan warga miskin yang tidak tepat sasaran di kota Binjai. “Saya salah satu yang seharusnya berhak dapat BLT, tapi sampai saat ini tidak dapat padahal sudah lapor ke kantor lurah,” ujar ibu Ros salah satu warga. (P03)

Wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, terlihat bersalaman sambil menyerahkan piala dan piagam penghargaan kepada salah seorang guru yang telah meraih kemenangan dalam salah satu cabang olah raga yang diperlombakan sebelumnya.

DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, para Anggota Dewan, wakil Bupati Langkat H.Sulistianto, Asisten II Adm Ekbangsos H.Hermansyah, Asisten III Adm Umum Sura Ukur, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan H.Amir Hamzah, Kadis Pendidikan H.Sujarno, dan unsur Dewan Pendidikan, sejumlah pimpinan SKPD serta para undangan lainnya.

Wakil Ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, pada kesempatan tersebut menyerahkan tropy dan piagam penghargaan kepada guru dan siswa – siswi yang meraih kemenangan dalam berbagai perlombaan olah raga dan akademik yang dilaksanakan sebelumnya. (P.36/Lk-rell)

Kota Binjai Bagian Mebidang-Ro

MEDAN, PODIUM Dalam reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Muhri Fauzi Hafiz, Selasa 25 November 2014 , Kota Binjai disebutkan merupakan bagian dari daerah pembangunan Mebidang-Ro, yang memiliki peran strategis bagi pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Muhriz Fauzi mengatakan itu, dan selanjutnya mengutarakan, maka konsep pertanian perkotaan yang ada, yakni konsep pertanian perkotaan dengan produk jambu madu Binjai sangat perlu didukung.

Konsep itu sangat bermanfaat, mudah dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat. “Saya mendukung program pemerintah kota Binjai melalui kegiatan pertanian perkotaan, konsep ini sangat menarik sebab kota Binjai adalah kota yang memiliki wilayah yang kecil tetapi padat penduduk,” ujarnya.

Hal itu dikatakan Muhriz Gauzi usai mendengarkan ekspose dari walikota Binjai, H. Muhammad Idaham M.Si, di kediaman resmi

walikota di Binjai.

"Konsep pertanian perkotaan dengan produk jambu madu ini merupakan terobosan yang harus berkelanjutan. Bahkan ini merupakan solusi bagi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat di kota Binjai. Pemerintah provinsi Sumatera Utara harus dukung program ini. Saya akan bawa program ini menjadi usulan dalam rapat paripurna yang akan dihadiri Gubernur,” ujar Fauzi.

Politisi partai Demokrat ini menambahkan, jika program ini sudah diyakini pemerintah kota Binjai dapat menjadi solusi dalam membangkitkan ekonomi rakyat, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan.

Pertama, menjaga kualitas bibit dan pengelolaan petani terhadap jambu madu Binjai. “Hal ini penting supaya jambu madu Binjai memiliki ciri khas tersendiri yang terasa dalam kenikmatan yang berbeda.

Pengelolaan petani yang ramah lingkungan juga mutlak harus diperhatikan, sehingga bisa memenuhi standar produk ekspor,” ujarnya meyakinkan. (P03)

Parlementaria

11

Edisi 1 - 15 Desember 2014

DPRD LANGKAT Terima Kunker Banggar DPRD SUMEDANG LANGKAT, PODIUM Salah satu dari program kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melaksanakan dan menerima kunker dari instansi lain, seperti yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Langkat saat ini sedang menerima kunjungan kerja dari Banggar DPRD Kabupaten Sumedang diruang rapat banggar gedung DPRD Langkat Stabat, Jum'at (21/11).

Study komparatif DPRD Kabupaten Sumedang ke DPRD Kabupaten Langkat terkait pembahasan APBD Murni Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Banggar beranggotakan 33 orang yang bertujuan untuk mendapatkan masukan - masukan maupun sebagai bahan perbandingan dalam mengambil suatu keputusan.

Rombongan DPRD Sumedang diterima oleh wakil ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE, Donny Setha ST beserta anggota dewan lainnya. Dalam pertemuan tersebut anggota DPRD Sumedang Zulkifli menyampaikan beberapa pertanyaan diseputaran tentang PAD dan Perda serta pengutipan retribusi diantaranya termasuk bagaimana sistem penerapan tentang galian C dan standart harga pasir darat, pasir sungai maupun pasir olahan. (Rell/P03)

KETUA DPRD LANGKAT

Adakan Syukuran LANGKAT, PODIUM Dilantiknya Terbit Rencana Perangin-angin SE, sebagai ketua DPRD Langkat masa bakti periode 2014-2019 merupakan suatu proses yang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan serta undang-undang yang berlaku.

Usai pelantikan Terbit Rencana Peranginangin SE, mengundang seluruh anggota partai, para TS nya, teman sejawat, para LSM, wartawan, masa pendukungnya dan sanak family serta masyarakat disekitar lingkungannya untuk menghadiri acara

Sukuran yang berlangsung dikediaman rumah pribadinya di Dusun V Sidomulyo Barat Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Jum'at (21/11).

Pengunjung tampak cukup ramai, padat memenuhi tempat-tempat yang telah disediakan sampai kedalam dan sisi rumah hingga kedepan. Disela - sela kesibukan menyapa tamu-tamunya pada kesempatan tersebut ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu-tamunya yang telah dapat hadir dikediamannya.

Selanjutnya Terbit Rencana Peranginangin juga mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segalanya kepadanya. Dan berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat kabupaten Langkat umumnya dan masyarakat daerah pemilihan V khususnya yang telah mendukung serta memberikan kepercayaan padanya agar kedepan dapat berbuat lebih banyak lagi untuk pembangunan dan kesejahtraan masyarakat Langkat disegala bidang.

(Rell/P03)

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Asmadi Tambunan Ayahanda Haslan M Tambunan meninggal dunia Senin, 17 November 2014, di rumah duka Jl. Sejati Asrama Kowilhan I/BB Medan.

Dikebumikan di Perkuburan Muslim Jalan Sutomo / Krakatau Medan, 18 November 2014. dari:

T. Syaiful Anhar Pemimpin Redaksi

Ketua DPRD Langkat Tebit Rencana Perangin-angin SE, (kemeja batik hijau) tampak sedang asyik berbincang-bincang dengan para tamu-tamunya saat berlangsungnya acara syukuran dikediaman rumah pribadinya kecamatan Kuala.

12

Edisi 1 - 15 Desember 2014

PODIUM Sumut

Modus Pungli Dengan Menggunakan Buku BOS "Pungli di SMK Negeri Kecamatan Tanjungpura, dengan modus membuat perjanjian kepada muridmurid kelas II jurusan TKJ (Tehnik computer jaringan) agar menjaga keutuhan buku tersebut.

Pihak sekolah memberikan selembar surat kepada siswa dengan ketentuan "Pihak sekolah memberi pinjaman buku kepada murid-murid kelas II berjumlah 44 orang sebanyak tujuh buah buku mata pelajaran kepada setiap 6 kelompok, menggunakan stempel dana bos. Per siswa diwajibkan membayar sebesar Rp.21000 untuk buku yang dipinjamkan."

TANJUNG PURA, PODIUM Rincian permurid yang dikutip dana untuk perjanjian pemakaian buku dari sekolah sebesar Rp.21.000,harga untuk coretan perjanjian dikertas HPS sebesar Rp.7.000 ditambah membeli meterai 6000 dengan harga Rp.6.000 dan ditambah lagi untuk memperingati hari guru sebesar Rp.8.000 maka semua total Rp.21000.

Informasi yang dihimpun kru PODIUM, salah satu murid yang engan menyebutkan namanya kepada media ini, mengatakan "Bukan murid jurusan TKJ aja yang dikutip,Tapi seluruh murid SMK negeri kelas II dipungut dana, Berapa jumlah murid kelas II SMK negeri seluruhnya dek,"tanya kru media ini kepada murid yang enggan menyebutkan namanya.'Saya tidak tahu pak,pokoknya banyak kalau murid sedikit kami tidak ditempatkan ditempat pengajian desa batu melenggang kecamatan hinai."Sebutnya.

Ketika kru PODIUM mendatangi SMK negeri dijalan T.amir Hamzah Gg.rukun kecamatan Tanjungpura rabu,5/

11 untuk komfirmasi langsung kepada kepala sekolah,Tapi sayang bapak tidak ada ditempat,Ucap petugas satpam kepada kru PODIUM saat didepan gerbang sekolah.

Menurut petunjuk teknis belajar mengajar, pengutipan uang buku kepada murid, tidak boleh,itu sama saja pungli (Pungutan liar),apa lagi jaman sekarang,kalau masalah pendidikan sedang digalakkan oleh pemerintah wajib diselenggarakan tanpa membebani orantua murid.

Karena buku paket pendukung proses belajar sudah ada, dan buku itu dibagikan kepada pelajar dan guru secara gratis dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut keterangan Reza Fadli lubis,saat dihubungi salah satu kru PODIUM jum,at 14/11 melalui handphone seluler,Ketertutupan informasi dari pihak sekolah kepada orangtua siswa membuka peluang korupsi. Kurang transparan pihak sekolah masalah dana, menyebabkan terjadi pungutan yang sering kali memberatkan orangtua."Bebernya.

Sambung reza,anggaran pendidikan untuk SD, SMP dan SMK 20 persen dianggarkan pemerintah pusat dari APBN tersalur ke daerah, khusus sekolah-sekolah berbentuk dana BOS. Jadi kegiatan operasional sekolah baik pengadaan buku siswa sudah tertangani. Sebab itu, pengutipan tidak perlu diberlakukan, Tandasnya Reza Fadli lubis.SH"Ketua seketeriat Nasional jaringan Organisasi Komunitas Warga Nasional.

(Abdullah Ramdhani Zilin-Hermansyah)

Pekerjaan Proyek PNPM-MPD Kelurahan Pelawi Utara Rampung Antusias warga Kelurahan Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat patut dibanggakan dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat di tempat lain. Ini terbukti dengan suka rela warga membangun jalan umum di tempat mereka tinggal bersama keluarga. Pekerjaan proyek bersumber dari kucuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD) tahun 2014.

Lokasi pembangunan di gang Yusuf, gang Halto, gang Buntu , lorong Mushalla, gang Pinang Sebatang, dan gang ujung Setia.

PANGKALANBRANDAN,PODIUM Menurut Poniman Ketua pelaksana proyek pada wartawan Koran ini saat dikonfirmasi. Beliau menjelaskan. "Saat ini pekerjaan sudah rampung 100 persen dan sudah dapat dilalui kenderaan sehingga memperlancar aktivitas warga sehari-hari.

Ketika disinggung soal sumber. Beliau menjawab. "DanaProyek PNPM-MD ini menyerap dana Rp 116.500.000,- jenis pekerjaan Kabat beton/parit beton volomenya 889 meter/150 meter. Tanpa swadaya masyarakat proyek ini tidak mungkin dikerjakan tepat sasaran. Yang sangat membanggakan warga berpartisipasi bukan hanya menyumbangkan tenaga tapi ada yang menyumbangkan bahan material bangunan berupa roil bis untuk titi goronggorong di depan rumahnya. Ujarnya menjawab pertanyaan wartawan media ini.

Lebih lanjut Poniman didampingi Silayani sekretarisTPK PNPMMPD Kelurahan Pelawi Utara menjelaskan." Pekerjaan proyek ini tenggang waktunya selama 120 hari. Sengaja kami memakai tenaga kerja warga setempat yang punya ahli dalam pekerjaan proyek kasat beton/parit beton sekaligus penyemenan jalan umum. Semennya produksi pabrik Semen Tiga Roda campurannya disesuaikan dengan kondisi tanah. Panjang dan lebarnya standart jalan. Kami sebagai pengurus TPK PNPM-MPD Kelurahan Pelawi Utara mengucapkan terima kasih pada warga di sini yang begitu semangat mengerjakan proyek ini sehingga bisa siap tepat waktu." Ujarnya mengakhiri pertemuan dengan PODIUM, Di tempat yang sama Aida (37) tahun warga setempat menyatakan pada media ini. Kami sangat berterima kasih kepada pihak pemborong yang telah membangun jalan semen sesuai dengan harapan warga di sini selama ini. Sebelumnya jalan di depan rumah kami ini kalau musim penghujan becek dan kalau musim kemarau berdebu. Ujarnya.

Lurah Pelawi Utara Rosmawati dikantornya ketika dikonfirmasi mengatakan. Semoga semangat bergotong royang warga dapat terus digelorakan sehingga proses pembangunan di kelurahan ini dapat tercapai tepat sasaran. Beliau berpesan kepada warga agar bersama-sama menjaga pembangunan jalan dan parit beton yang telah selesai dikerjakan serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. (P.39/Lk)

PODIUM Sumut

13

Edisi 1 - 15 Desember 2014

LAPK: Transaksi Online PDAM Tirtanadi Ilegal Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) menilai sistem pembayaran PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui bank dan pos atau PPOB dinilai ilegal atau cacat hukum.

MEDAN, PODIUM Pasalnya, pembayaran itu telah melanggar ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 16 huruf yang berbunyi “melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas".

Selain itu, berkaitan dengan kewenangan melakukan perjanjian sesuai SK Gubernur Sumut Nomor: 539/060/K/Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja PDAM Tirtanadi jo Nomor 148/Kpts/2008 tentang Pengesahan SK Direksi, Pasal 6 Wewenang Direktur Utama (ayat 3 dan 4) dinyatakan “menandatangani perjanjian kerjasama, neraca dan rincian laba rugi perusahaan, dan menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain”.

"Secara hukum dapat dimaknai bahwa proses perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga (PDAM Tirtanadi dengan pihak perbankan/pos) dan penerapan pembayaran via bank atau jasa pos (transaksi online) mesti mendapat persetujuan gubernur sebagai pemegang saham/pemilik. Sekaligus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas," ungkap Direktur LAPK Farid Wajdi di Medan, Rabu 26 November 2014 .

Menurutnya, proses yang ada mulai perjanjian kerja sama dan proses pembayaran dilaksanakan gubernur pernah mengeluarkan persetujuan dan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi pada saat perjanjian kerja sama

ditandatangani, sedang dalam keadaan kosong.

Selain itu, yang dikesampingkan adalah yang memiliki kewenangan menandatangani perjanjian kerjasama dan ikatan hukum dengan pihak lain adalah Direktur Utama.

"Fakta menunjukkan perjanjian kerja sama dan ikatan hukum itu tidak diwakili Direktur Utama, melainkan pihak lain di luar Direktur Utama. Sebab itu, baik segi prosedur maupun substansi perjanjian system pembayaran itu bertentangan dengan dengan hukum sehingga masuk dalam kualifikasi illegal/cacat hukum. Jadi, perjanjian kerjasama dan segala turunannya dinyatakan tidak sah," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta pihak terkait seperti lembaga perbankan perlu meninjau ulang soal perjanjian itu, karena prosedur formal

INNALILLAHI WA’INNALILLAHI ROJIUN Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya

H. Saiful Bahri Orangtua H.M Ali Umri, SH, MKn (Anggota DPR RI - Ketua NasDem Provinsi Sumut)

Meninggal pada tanggal 20 November 2014 di Binjai dari:

Eddy Gunawan Kepala Biro Binjai

tidak ada persetujuan gubernur dan pihak yang menandatangani (subjek hukum) tidak memiliki kompetensi hukum.

"Gubernur dan Dewan Pengawas sebaiknya mengambil alih masalah ini. Jadi, segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan manajemen PDAM Tirtanadi dapat dihentikan, karena merugikan semua pihak.

Bagaimanapun, terlalu banyak blunder yang telah dilakukan manajemen perusahaan plat merah itu," katanya.

Diakuinya, ketika penagihan rekening air secara door to door dihentikan, dan pelanggan diminta membayar rekening air di loket-loket Cabang PDAM Tirtanadi dan di bank sebenarnya ada beberapa pelanggaran yang dilakukan.

Biaya penagihan rekening air secara manual (door to door), katanya, telah masuk dalam struktur kenaikan tarif pada Tahun 2013 lalu.

"Secara nominal ada biaya hubungan langganan sebesar Rp18 miliar yang diperuntukkan guna menagih rekening itu.

Pertanyaannya, kemana dan untuk apa uang sebesar Rp18 miliar itu digunakan pasca-sistem pembayaran online? BPK atau BPKP perlu turun tangan untuk mengaudit keberadaan uang sebesar Rp18 miliar dimaksud dikaitkan dengan kedudukannya sebagai biaya hubungan langganan. Apakah ada potensi disalahgunakan," ungkapnya. (bs)

WAKASAD Tinjau Relokasi Pemukiman Gunung Sinabung MEDAN, PODIUM Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhamad Munir didampangi Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri, Waaster Kasad Brigjen TNI Komaruddin Simanjuntak, Meninjau Rumah Relokasi Erupsi Gunung Sinabung di Desa Kacinambun, Kecamatan Tiga Panah, Karo Sumatera Utara, Senin (24/11).

Dalam peninjauan Wakasad menyampaikan “Tahap pertama pengerjaan 50 unit rumah relokasi semi Kodam sudah dibangun, dengan masa pengerjaan mencapai enam persen. Mengingat kendala cuaca kurang baik, membuat masa pengerjaan rumah yang dikerjakan semuanya oleh TNI diperbantukan beberapa masyarakat menjadi terhambat, saat mengecek pekerjaan rumah relokasi, akibat cuaca membuat berapa armada yang sangat dibutuhkan terhambat masuk ke areal. Serta material yang sangat dibutuhkan oleh personil TNI Kodam I/BB. Sementara segala kemampuan sudah dikerahkan sepenuhnya.

“Karya bakti oleh TNI Kodam I/BB masa pengerjaan rumah relokasi sudah berjalan dua minggu. Sebelumnya pengerjaan dimulai dengan membuka jalan, dilanjutkan meratakan atau memadati jalan. Sesuai target selesainya rumah tahap pertama nanti pada awal bulan Desember. Untuk tahap kedua ada 380 unit rumah yang segera dikerjakan, serta berikutnya 2000 rumah. Sepenuhnya dikerjakan atau ditanggungjawabin pihak TNI. Meski begitu, pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, serta masyarakat lainnya Wakasad melaksanakan Karya Bhakti Skala Besar dalam rangka merealisasi harapan masyarakat tersebut yaitu dapat segera merelokasi para korban bencana erupsi gunung sinabung ketempat tinggal yang baru untuk menata kehidupan baru dan harapan baru. (P03)

Edisi 1 - 15 Desember 2014

opini

Mencerdaskan Generasi Muda Jangan Melanggar Peraturan Setelah terjadi pembiaran.

Usah ada kedengkian.

Kopertis jangan terjebak pada pesanan.

Lalu berujung pada eksekusi penutupan.

Kehadiran Perguruang Tinggi Swasta (PTS) di Kabupaten Langkat merupakan kebutuhan bagi dunia pendidikan generasi muda calon pemimpin bangsa di masa depan, namun sangat disesalkan tidak direspon Pemkab Langkat, sehingga muncul PTS dari Medan membuka kampus jauh di kota Stabat. Hal ini dikarenakan Kab. Langkat belum punya Universitas sendiri seperti di Kab. Asahan misalnya, keberadaan PTS di Medan membuka cabang di wilayah Langkat tidak bijak jika dipersalahkan hanya karena tidak mengantongi izin operasional sama tidak bijaknya menutup PTS. Alangkah bijaksananya jika Kopertis Wilayah I meminta PTS disebut-sebut tidak berizin mengurus perizinannya daripada menutupnya.

Bukankah Pemkab Langkat hingga hari ini belum mampu menyediakan sarana pendidikan memadai untuk masyarakatnya. maka PTS di Medan mengambil peran dengan membuka kampus di Langkat. Jika keberaadan PTS berpusat di Medan membuka cabang di Stabat tidak boleh mengapa tidak dari dulu ada larangan dan penertiban ?

Setelah terjadi pembiaran kemudian diduga ada persaingan bisnis antara PTS yang mengantongi izin dengan yang tidak punya izin operasional dalam merekrut jumlah mahasiswa terjadilah kegalauan , kemudian muncul pelarangan. Hal ini menjadi sebuah tanda tanya besar ada apa sebenarnya dibalik terbitnya surat edaran dari Kopertis ? Apakah murni untuk menegakkan peraturan atau demi memenuhi pesanan.

Kasihan para mahasiswa dan orangtua jika pembiaran selama

Oleh: Rusdi Stabat ini berujung pada penutupan kampus, Selama ini keberadaan PTS membuka kampus di Kab. Langkat telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 45, khususnya bagi pemuda pemudi di Langkat.

Keberadaan PTS tersebut pantas diberikan apresiasi bukaan sebaliknya. Lagi pula Pemkab Langkat belum bisa menjawab kebutuhan pendidikan generasi muda Langkat, dengan membangun Perguruang Tinggi terakredasi .

Ketidak adaan sarana pendidikan ini maka PTS di Medan membuka cabang di Kabupaten Langkat terutama kota Stabat, Pangkalan Brandan dan dikecamatan lainnya. Oleh karena itu dalam menyikapi keberadaan PTS di Kab. Langkat aparat penegak hukum harus jeli melihatnya.

Soalnya Setelah PTS berpusat di Medan membuka kampus di kota Stabat dengan menyewa gedung untuk tempat sarana perkuliahan,dengan jumlah mahasiswa mencapai ratusan orang lalu terbit surat Edaran dari Kopertis Wilayah I No. 420/K.I.2.1/KI/2014 yang ditujukan kepada Bupati Langkat , Kapolres dan beberapa unsur terkait lainnya di Langkat "Mohon Bantuan" untuk menutup dan melarang PTS yang tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Langkat. Surat edaran dari Kopertis menjelaskan hanya ada dua PTS memiliki izin penyelenggaraan program studi di Kabupaten Langkat, yaitu STIKES Putra Abadi Langkat

ini sehingga membuat para mahasiswa kehilangan masa depan. Sebutan PTS liar atau elegal hanya karena sebuah peraturan dilanggar. Peraturan itu diterapkan Kopertis Wilayah I setelah PTS merekrut ratusan mahasiswa. Lalu bagaimana dengan proses belajar mahasiswa untuk mentranformasikan keilmuan sesuai dengan studi yang mereka pilih. Bukankah proses tranformasi ilmu pengetahuan berlangsung apabila ada kenyamanan dan jaminan setelah tamat. Dua hal ini telah diusik dengan turunya surat edaran dari kopertis. Rasa emosional orangtua dan mahasiswa harus dijaga agar (PAL) dan Akademi Kebidanan tidak meledak, jika itu terjadi (Akbid) Langkat. hanya akan merugikan semua Surat edaran yang pihak. ditandatangani oleh Prof. Dian Keberadaan mahasiswa kuliah Armanto, M.Pd, MA, M.Sc, Ph.D di perguruan tinggi dengan ter tanggal 27 Oktober 2014, semangat berapi-apai janganlah sontak mengagetkan banyak dipadamkan seperti menyiram pihak di Langkat.Media cetak bari api dengan satu drum air, dan on line ramai apalagi sampai meminta memberitakannya . Lalu bantuan Bupati Langkat segera bagaimana dengan keberadaan menutup Perguruan Tinggsi PTS yang mempunyai kampus Swasta yang tidak memiliki izin di kab. Langkat memajang operasional sebagaimana isi izin operasional di brosur dan di surat edaran Kopertis Wilayah I depan kampus yang mereka Medan. Kalau ditutup buka di kota Stabat dan bagaimana dengan diwilayah kecamatan lainnya, mahasiswanya ? Apa tidak juga mencantumkan tambah resah dan gelisah.

SK,Mendiknas status jurusan Penutup PTS di Langkat terakreditasi. karena dianggap melanggar Kalau operasional PTS ditutup peraturan menjadi pertanyaan bagaimana dengan mahasiswa besar manakala dikaitkan dan mahasiswinya ? Bagaimana dengan keberadaan PTS di Kab. dengan ijazah kelulusannya ?.

Langkat selama ini telah Masalahnya tidak sederhana, ini membantu generasi muda menyangkut masa depan mendapatkan pengetahuan kelulusannya. Ini menyangkut untuk hari depannya. uang yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini orangtua mahasiswa. Pihak kopertis semestinya memberi Kopertis hendaknya bersikap ruang pada PTS berpusat di arif dan bijaksana jangan Medan untuk membuka semata-mata demi menegakkan perkulihan di luar kota bukan peraturan lalu timbul korban. justru sebaliknya. Begitu pula Korban tersebut generasi muda dengan Pemkab Langkat harus bangsa mereka berminat kuliah mendorong investor datang ke dikotanya karena menyangkut Langkat untuk membangun biaya yang harus dikeluarkan sarana pendidikan. Peraturan lebih murah jika dibandingkan memang harus ditegakkan tapi kuliah di kota Medan.Selain itu penegakan peraturan itu sejak Mahasiswa yang kuliah di sana awal bukan setelah PTS berdiri umumnya berasal dari keluarga dan memasuki tahun tidak mampu yang ingin perkuliahan. merubah nasib keluarganya.

Kalau ditutup berapa kerugian Mereka harus dilindungi bukan harus ditanggung mahasiswa dengan cara menutup kampus dan orangtua. Apakah Pemkab tempat mereka menuntut Langkat bersedia menanggung ilmu. Bila ini dilakukan akan semua kerugian yang terjadi kegaduhan dan ditanggung mahasiswa selama kegelisahan yang semestinya kuliah. Apakah Kopertis tak boleh terjadi.

Wilayah I bersedia menanggung Jangan biarkan pihak ketiga konsekwensi dari penutupan leluasa memainkan kekisruhan kampus. (***)

INNALILLAHI WA’INNALILLAHI ROJIUN Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya

H. Saiful Bahri Orangtua H.M Ali Umri, SH, MKn (Anggota DPR RI - Ketua NasDem Provinsi Sumut)

Meninggal pada tanggal 20 November 2014 di Binjai dari:

Drs. H. Anhar A Monel, MAP

Ketua Fraksi P-NasDem DPRD Provinsi Sumut

INNALILLAHI WA’INNALILLAHI ROJIUN Keluarga Besar DPD NasDem Langkat

Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya

H. Saiful Bahri

Orangtua H.M Ali Umri, SH, MKn (Anggota DPR RI - Ketua NasDem Provinsi Sumut)

Meninggal pada tanggal 20 November 2014 di Binjai dari:

H. Ajai Ismail Syamsul Bahri Sekretaris

Ketua

GH. Budianto Bendahara

Selamat & Sukses Atas pelantikan

NUSRON WAHID S.S Sebagai Kepala BNP2TKI oleh: Presiden RI, JOKO WIDODO pada tanggal 27 November 2014 di Istana Negara, Jakarta dari:

T. Syaiful Anhar Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi