Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat

Doc Podium

Sekretaris Redaksi Mauliddin

Pengerjaan proyek Jalan Pasar I Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dimulai awal Desember 2014 menjelang tutup anggaran. Apakah mungkin bisa disiapkan selama 26 hari??? Hanya Kadis PU Langkat yang bisa menjawabnya!!!.

CATATAN PODIUM Carut Marut Dunia Pendidikan SETIAP pergantian menteri di pemerintahan, selalu saja diikuti dengan pergantian kebijakan, kontroversi kembali ke kurikulum 2006 yang digagas Mendikdasmen Anies Baswedan sepertinya akan marepotkan banyak pihak. Ada ‘budaya yang tak lazim di negeri ini, menteri yang baru dilantik selalu alergi dengan program para menteri sebelumnya.

Dengan alasan ingin memajukan dunia pendidikan kurikulum 2013 bisa saja dicabut sesuai keinginan menter, masalahnya bukan terletak dari pencabutan itu yang menimbulkan kontraversi, tapi dampak dari pencabutan itu sendiri sepertinya tidak difikirkan secara arif dan bijaksana.

Konsekwensi dari pencabutan kurikulum 2013 telah menimbulkan polemik di ranah dunia pendidikan. Pro dan kontra tentang kebijakanbaru adalah hal yang wajar dan biasa, tapi kalau terus menerus negeri ini melahirkan kontraversi tentunya yang menjadi korban para rakyat jelata.

Dengan kembalinya kurikulum 2013 ke kurikulum tahun 2006, apakah ini suatu kemajuan atau kemunduran ? Akan terus menjadi perdebatan panjang di dunia pendidikan kita. Yang jelas, guru, anak didik dan orang tua murid harus siap kembali ‘menjadi kelinci percobaan’ di dunia pendidikan. ***

Turut Berduka Cita

Atas Meninggalnya

Bapak A. Rudi, SPd

Kepala UPT Dinas P&P Kecamatan Babalan Meninggal dunia pada Kamis, 11 Desember 2014 Semoga amal dan ibadah diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan dapat bertabah menghadapi cobaannya. dari:

T. Syaiful Anhar Pemimpin Redaksi

“

Celoteh: Nyulur juga Wak Abu te gayanya kukeleh Co-Leteh: So banyak juga yang muak, tapi banyak duitnya Celoteh: Macam gasing dan stress Wak Abu sejak pulang dari Bali nu Co-Leteh: Sudah je dingatke, tapi tadak ia peduli

Biro/Perwakilan Daerah Bengkulu: Salim Pane, SH Lubuk Linggau: T. Muchalladon Sumatera Barat: Ir. Huzairin Bogor: Moratua Sipahutar, SE, Syofyan Achmad, SH Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Isro Budi HR (Korlip), Fabiantoro Depok: Saddam Medan: Sutriadi,S.Pd Binjai: Eddy Gunawan (Ka.Biro), Eko Wahyu, Febri Taruna Medan: Sutriadi SPd, Ery Sundari, Suhartono Langkat: Yunifar Efendi (Ka.Biro), Stabat: Zulfikar Khan, Yusri Anderiza, Misli Secanggang: Sariman, Nasaruddin Bujing, Amzon, Kariani Wampu: T.Zainal Abidin, Amiruddin, Syamsul Rizuar Hinai: Suhemi FH Tanjung Pura: Hermansyah, Abdullah Ramdhani Zilin Babalan: Amir S Tanjung Selesai: Amir Hamzah Piliang, K.I.Ruddin Ketat Pimpinan Perusahaan Yanufar Efendi P Manager Iklan/Keuangan Tek Sai An Manager Pemasaran Ondreo Suseno SPdI Distribusi/Sirkulasi Adisyahputra Thomas (Acian) Iklan dan Pemasaran Hub: 085206407583 - 08129671945 Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Alamat Sirkulasi/Pemasaran Jl, Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Langkat HP: 081264161514 Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat HP : 085206407583 - 08129671945

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15 ) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Pelaksanaan kurikulum 2013 dihentikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Pemberhentian resmi dilakukan melalui surat edaran bertanggal 5 Desember 2014 yang diunggah ke situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di www.kemdikbud.go.id.

Dalam surat edaran itu, Anies menyampaikan keputusan diambil berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 karena beberapa hal. Antara lain masalah kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan kepala sekolah.

Menurut Anies tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. Anies juga mengemukakan tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan Kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk.

Menurutnya kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014, tepat enam hari sebelum pelantikan presiden baru pada 20 Oktober 2014 lalu.

"Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh sekolah sebelum dievaluasi kesesuaian antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum," katanya. Bukan hanya itu, Anies pun menilai Kurikulum 2013 menggunakan metode penilaian yang sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru danmengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa.

Hal ini juga disebabkan ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada Kurikulum 2013 yang menyebabkan beban juga tertumpu pada siswa sehingga menghabiskan waktu siswa di sekolah dan di luar sekolah.

Selain itu, ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, pencetakan dan peredaran buku sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah akibat keterlambatan atau

ketiadaan buku. Bergantigantinya regulasi kementerian juga menjadi salah satu penyebab revisi yang berulang.

Dukungan Guru Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mendesak Kemendikbud agar segera menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 secara keseluruhan.

"Kami minta dihentikan total, tidak boleh ada dua kurikulum dalam satu sistem pendidikan nasional," katanya ketika dihubungi VIVAnews, Senin, 8 Desember 2014.

Retno mengatakan desain, dokumen, buku dan juga pelatihan guru dalam kurikulum 2013 tidak dipersiapkan secara matang. Dia mencurigai kurikulum 2013 disusun secara tergesa-gesa dan hanya sekadar dijadikan proyek menjelang tahun politik 2014.

Akibatnya buku-buku dan silabus yang dihasilkan kualitasnya rendah. FSGI menurut Retno telah membedah buku-buku dan silabus dan menemukan banyak ketidakberesan di dalamnya.

Ketidakberesan itu menurut Retno terjadi karena penyusunannya dilakukan secara tergesa-gesa. Retno kembali mengingatkan agar perbaikan dilakukansecara menyeluruh.

"Jangan biarkan anak-anak didik menjadi korban dari kurikulum yang tidakdipersiapkan dengan baik.

Segera hentikan pelaksanaannya di seluruh sekolah,"ujarnya.

Kemunduran Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Muhammad Nuh, mengatakan penghentian kurikulum 2013 adalah tindakan yang dipaksakan. Nuh menilai kebijakan pemerintah kembali ke kurikulum 2006 merupakan kemunduran di tingkat keunggulan

pendidikan. Baik dari segi kualitas guru dan kompetensi siswa.

Nuh menyebut secara keseluruhan tidak ada masalah pada kurikulum 2013. "Hanya saja setiap guru masih belum terbiasa dengan kurikulum 2013. Sehingga banyak yang menganggap belum ada kesiapan," kata Muhammad Nuh di Surabaya, Senin 8 Desember 2014.

Selanjutnya, jika kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), secara substansi belum tentu lebih baik.

Karena membutuhkan waktu untuk melatih guru.

Selain itu menurut Nuh, orangtua murid kembali dibebankan karena harus membeli bukunya.

Bahkan sebelum menuju Kurikulum 2013, uji kompetensi guru sudah pernah dilakukan dan dilanjutkan dengan tahapan evaluasi penguasaan guru terhadap KTSP, dengan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) pada kurikulum 2013 mencapai nilai 71.

Penilaian itu menurut Nuh menjadi ukuran penguasaan guru dan metodologi kurikulum 2013 masih lebih baik daripada penguasaan terhadap kurikulum 2006. "Jika mundur, dengan memberlakukan KTSP 2006, tentu akan mengorbankan siswa," ujarnya.?

Nuh mengatakan, keberatan guru dengan sistem Kurikulum 2013, menurutnya hanya perlu pembiasaan. "Itu hanya perlu pembiasaan, tidak ada masalah," katanya.

Nuh yang kini ?kembali menjadi dosen di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu menggambarkan, banyak negara maju atau sekolah berkualitas yang memakai cara penilaian sikap, kompetensi, dan budi pekerti.

Adapun Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan kurikulum 2013 sebenarnya

bagus secara tematik dan juga integratif. Menurut Agus yang pada DPR periode 2009-2014 sempat duduk sebagai Ketua Komisi Pendidikan, negaranegara maju dan sekolah-sekolah swasta internasional di tanah air menggunakan model kurikulum 2013 sebagai acuannya.

Namun Agus tetap menghormati keputusan Menteri Anies yang menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013.

Agus hanya mengingatkan ada proses penyusunan anggaran di DPR yang harus dilakukan oleh Kemdikbud dan Komisi Pendidikan.

"Anggaran yang ada masih ditujukan penggunaannya untuk pelaksanaan kurikulum 2013," katanya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu revisi anggaran harus diajukan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.

Bersama revisi anggaran, Kemdikbud juga harus mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga pada masa persidangan DPR selanjutnya.

"Karena nomenklatur anggaran yang digunakan masih dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II," ujarnya.

Tunggu Laporan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud Ibnu Hamad mengatakan dalam surat Mendikbud dinyatakan sebanyak 6.221 sekolah yang telah menjalankan kurikulum 2013 selama tiga semester masih dilanjutkan. Sementara sisanya yang baru menerapkan satu semester diminta untuk segera menghentikan.

Menurut Ibnu total jumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan jumlahnya lebih dari 200 ribu di seluruh Indonesia. (vn)

PODIUM Utama

4

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tetap Terapkan Kurikulum 2013 Pro kontra atas pernyataan Menteri Kebudayaan dan Dikdasmen RI tentang penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 ditanggapi berbagai kalangan. Salah satunya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang menyatakan bahwa sekolah dan madrasah di bawah naungan NU masih bisa menerapkan Kurikulum 2013 jika merasa sudah siap.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan Pimpinan Pusat LP Ma'arif kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami meminta kepada sekolah dan madrasah binaan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU untuk tetap menerapkan kurikulum 2013 bagi yang sudah memiliki kesiapan," tegasnya, Senin (8/12) lalu.

Ketua dan Sekretaris PP LP Ma'arif NU, HZ. Arifin Junaidi dan Zamzami menyampaikan tanggapannya, atas Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Dikdasmen RI tentang Penghentian Pelaksanaan Kurikulum 2013 Nomor 179342/ MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014.

Kurikulum 2013 sudah diterapkan selama tiga semester bagi 6221 sekolah terhitung sejak tahun pelajaran 2013/2014 dan sudah diterapkan di semua sekolah pada satu semester 2014/ 2015 ini. Rencananya kurikulum 2013 mulai diterapkan di madrasah mulai tahun ajaran 2015/2016.

LP Ma'arif NU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan di lingkungan NU dengan menaungi 12.071 satuan pendidikan, meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan untuk mempertimbangkan bahwa saat ini para guru dan siswa sedang bersemangat merevolusi paradigma, pendekatan dan metodologi pembelajaran. Hal in iterkait dengan persiapan penerapan Kurikulum 2013.

"Terlalu banyak tenaga, pikiran maupun biaya yang mereka keluarkan untuk itu semua. Oleh sebab itu penghentian penerapan Kurikulum 2013 di sekolahsekolah yang baru menjalankannya (dengan mengembalikan penerapan KTSP 2006) akan menimbulkan kebingungan dan masalahmasalah yang tidak sederhana," demikian tanggapan PP LP Ma'arif NU.

PP LP Ma'arif menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa hal-hal positif yang menjadi pengalaman 6.221 sekolah yang telah lebih dulu menerapkan Kurikulum 2013 dan perbaikan terhadap kekurangan dan kelemahan kurikulum yang telah digagas kementerian sebelumnya dapat pula diterapkan secara berkelanjutan kepada sekolah-sekolah yang baru satu semester menerapkannya.

Pendapat yang sama disampaikan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengenai polemik penghentian Kurikulum 2013. Pria yang akrab disapa JK itu menegaskan, Kurikulum 2013 tak dicabut, hanya diperbaiki penerapannya.

"Nggak dicabut, hanya lebih diperbaiki penerapannya. Nggak dicabut," ucapnya..

"Siapa bilang dicabut? Hanya masa transisinya kita tambah supaya lebih mantap. Supaya mantap nanti apabila

dilaksanakan," imbuh dia.

JK menjelaskan, saat ini ?masa transisi dari Kurikulum 2013 diperpanjang. Ini guna meningkatkan mutu para pengajar. Penerapan kurikulum tersebut juga masih berlaku di sebagian sekolah.

Dia pun menampik istilah 'ganti menteri, ganti kurikulum'. Bagi JK, kurikulum yang berganti karena mengikuti perkembangan zaman.

"Dunia kan juga berubah, waktu kau zaman sekolah secara berhitung dulu kan beda dengan cara berhitung sekarang. Ilmu hayat berubah, teknologi berubah. Jadi kalau tidak diperbaiki kurikulumnya Anda semua tidak bisa mengikuti pengetahuan," tandas JK. Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006.

Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang.

Anies mengungkapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat. Diapun berharap agar pelaksanaannya yang sudah dievaluasi kali ini bisa berjalan setahap demi setahap.

Sekolah yang dijadikan contoh pun nantinya akan jadi model dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal bagi sekolahsekolah lain.

Kurikulum 2013 telah diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran 2014/ 2015. Sedangkan, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia. (wago)

PODIUM nusantara

5

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Mendikbud Batalkan Kurikulum 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengirim surat imbauan tentang Kurikulum 2013.

Surat tersebut diberikan kepada 6.326 sekolah di seluruh Indonesia dan isi surat tersebut menyatakan: Pertama, menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolahsekolah yang baru menerapkan satu semester, yaitu sejak tahun pelajaran 2014-2015. Sekolahsekolah ini supaya kembali menggunakan Kurikulum 2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014-2015.

Menurut Anies, poin pertama ini dilandasi fakta bahwa berbagai konsep dalam Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi dalam Kurikulum 2006.

Misalnya, jelas dia, penilaian autentik, pembelajaran tematik terpadu, dan konsep lainnya.

"Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi guru-guru di sekolah untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kreativitas dan keberanian guru untuk berinovasi dan keluar dari praktik-pratik lawas adalah kunci

bagi pergerakan pendidikan Indonesia," papar Anies.

Kedua, tetap menerapkan Kurikulum 2013 di sekolahsekolah yang telah tiga semester ini menerapkan, yaitu sejak tahun pelajaran 2013-2014 dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai sekolah pengembangan dan percontohan penerapan Kurikulum 2013.

"Catatan tambahan untuk poin kedua ini adalah sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013, dengan alasan ketidaksiapan dan demi kepentingan siswa, dapat mengajukan diri kepada Kemdikbud untuk dikecualikan," imbuh Anies.

Poin ketiga adalah mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Anies menegaskan, pengembangan kurikulum tidak ditangani oleh tim ad hoc yang bekerja jangka pendek.

"Kemendikbud akan melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat dijalankan dengan baik oleh guru-guru kita di dalam kelas, serta mampu menjadikan proses belajar di sekolah sebagai proses

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan

yang menyenangkan bagi siswasiswa kita," tuturnya.

Nasib Buku Sekolah Setelah Kurikulum 2013 Dihentikan?

Penghentian ataupun pencabutan berlakunya kurikulum 2013 dan juga pemberlakuan kembali kurikulum tahun 2006 memunculkan persoalan mengenai keberadaan buku-buku di sekolah. Kontrak kerja sama antara pemerintah tiap daerah dan juga penerbit buku pastinya juga hendak berubah. Bagaimana tanggapan Anies Baswedan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah terkait keputusannya tersebut?

“Kontrak yang sudah ditandatangani, dituntaskan. (Lalu) bukunya disimpan di sekolah.

Kontrak yang belum ditandatangani, kita hentikan saja, ” kata Anies saat ditemui wartawan di Gedung Kemendikbud. Beliau menyebutkan bahwa, pemerintah daerah (Pemda) banyak yang belum membikin kontrak mengenai buku mata pelajaran tersebut. Dia menganjurkan sekolah-sekolah tersebut tidak usah membikin kontrak lagi.

Terkait putusan pemberhentian kurikulum 2013, Anies Baswedan menyatakan hal tersebut mulai berlaku pada awal tahun depan.

“Mulai semester genap. Tahun

pelajaran 2014-2015, mulai Bulan januari. Pokoknya berhenti, ” kata Anies.

Ia menambahkan, sekolah yang sudah menggunakan kurikulum 2013 di atas 3 semester hendak dijadikan sebagai lokasi untuk menguji penerapan kurikulum tersebut. Sekolah tersebut tidak kembali menggunakan kurikulum 2006. Namun, kalau sekolah merasa tidak siap dan juga merasa terbebani, hingga sekolah tersebut diberi kelonggaran untuk tidak meneruskan kurikulum baru.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, gembira dengan keputusan Menteri Anies Baswedan, yang membatalkan kurikulum 2013. “Keputusan yang amat pas dan tepat. Selaku pelaku pendidikan, saya menyambut gembira pembatalan kurikulum mentah tersebut, ” kata Sulistiyo.

Menurut Bapak Sulistiyo, kurikulum tersebut memang belum siap untuk diaplikasikan.

“Masalahnya bukanlah cuma di kesiapan guru dan juga sekolah, akan tetapi dengan cara substantif kurikulum tersebut memang banyak salahnya, ” kata Sulistiyo. (sumber Kantor Berita Pendidikan)

PODIUM Binjai

6

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Wakil Walikota Binjai Serahkan Bantuan PKH Kepada 1.672 KK Sebanyak 1.672 Kepala Keluarga (KK) di Binjai menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) gelombang IV tahap 3 (pengembangan) tahun 2014 yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Walikota Timbas Tarigan SE bertempat di halaman Kantor Pos Binjai Jalan Sutomo Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Rabu (10/12).

BINJAI, PODIUM Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai Nani Sundari dalam laporannya menjelaskan penyaluran bantuan PKH adalah program bantuan tunai yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM).

Jumlah penerima PKH tahun 2014 Kota Binjai terdiri dari kec. Binjai Kota sebanyak 97 KK, kec. Binjai Timur sebanyak 499 KK, Kecamatan Binjai Utara sebanyak 298 KK, kec. Binjai Selatan 385 KK dan kec. Binjai Barat 393 KK. Total penerima bantuan PKH sebanyak 1.672 KK dengan total nilai bantuan Rp.763.945.000,- .

Wakil Walikota Binjai H Timbas Tarigan mengatakan, tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Ia menjelaskan PKH bukanlah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), akantetapi PKH merupakan salah satu

strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu RTSM pada sisi beban pengeluaran, khususnya terkait upaya peningkatan SDM jangka pendek dan memperbaiki pola pikir serta mengubah perilaku yang dapat memutuskan rantai kemiskinan rumah tangga untuk jangka lebih panjang.

“Program ini adalah program pusat yang memang kita usulkan, tentunya kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena sudah meringankan beban masyarakat Kota Binjai, hari ini sebanyak 1.672 KK yang akan mendapat bantuan dan itu bervariasi jumlahnya,” ucap Timbas.

Wakil Walikota Timbas Tarigan berharap bantuan ini dimanfaatkan oleh masyarakat pada hal yang positif, terutama kepada biaya pendidikan anak-anak dan intinya untuk meningkatkan kualitas hidup dan

Pemko Binjai Peringati HPPI ke-7 BINJAI, PODIUM Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) ke 7 dan Bulan Menanam Nasional (BMN) tahun 2014, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menanam pohon di sekitaran Jalan Dr Wahidin Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur, Selasa (9/12).

Walikota Binjai HM Idaham SH MSi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan H Amran saat membacakan pidato Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, peringatan HMPI bertujuan untuk lebih membangkitkan semangat, motivasi dan membudayakan seluruh masyarakat Indonesia untuk menanam dan memelihara pohon dalam rangka membangun ekosistem hutan melalui rehabilitasi dan lahan di seluruh Indonesia.

Tema HMPI dan BMN tahun 2014 adalah “hutan lestari untuk mendukung kedaulatan pangan, air dan energy terbarukan” bermaksud untuk mendorong masyarakat untuk ikut membangun ekosistem hutan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik sekaligus menyediakan bahan baku bagi industri kehutanan dan menyerap karbon dioksida di udara dalam rangka ikut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.

Beliau berharap melalui semangat gotong royong dalam gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon akan terbentuk ekosistem di sekitar yang pada akhirnya sektor lingkungan dan kehutanan dapat memberikan kontribusi pada perwujudan visi dan misi cabinet kerja 2014-2019.

Kepala BLH Kota Binjai Drs H Aspian M AP saat membacakan laporan menjelaskan kegiatan menanam pohon diikuti oleh PKK Kota Binjai dan saka kalpataru Kota Binjai.

Adapun jenis pohon yang di tanam yaitu pohon trambesi dan pohon mahoni, dimana masing-masing SKPD dan seluruh tamu undangan yang hadir berkesempatan untuk menanam satu pohon di pinggiran Jalan Dr Wahidin.(Rell-P.04/Bj)

kesejahteraan masyarakat. PKH harus kita dukung agar mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk berusaha dibidang ekonomi, melanjutkan pendidikan anak-anak dan mengupayakan terwujudnya kesehatan keluarga, sehingga akan tercipta keluarga dan masyarakat yang sehat dan berkualitas serta pada akhirnya mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera.

Ia meminta kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, SKPD terkait, Camat, Lurah, UPPKH Kota Binjai dan UPPKH Kecamatan untuk dapat mengawal PKH dengan sebaik-baiknya, agar seluruh proses penyaluran dana PKH berjalan dengan baik serta penerimanya tepat sasaran.

“Kepada Kepala Kantor Pos Binjai, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas kinerja dan perannya dalam kerangka atau struktur kelembagaan PKH tingkat Kota Binjai,” kata Timbas mengakhiri sambutannya.

Pembagian PKH untuk masing-masing Kecamatan diberikan pada hari yang berbeda, 10 Desember akan dibagikan PKH untuk Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Utara, 11 Desember untuk Binjai Barat, 12 Desember untuk Binjai Selatan dan 13 Desember akan dibagikan untuk Kecamatan Binjai Timur.

(Rell-P.04/Bj)

Selamat Memperingati

Hari IBU

ke 86 Tahun, Tanggal 22 Desember 2014

dari:

dr. Melyani Bangun Kadis Kesehatan Kota Binjai

PODIUM Langkat

7

Edisi 16 - 31 Desember 2014

DIPA 2013 Di MTsN T.Pura Rp4,8 Miliar Diduga Bermasalah Indikasi dugaan korupsi dana DIPA sebesar Rp4,8 miliar TA 2013 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) T.Pura, yang berada di bawah naungan Kantor Kemenag Kabupaten Langkat katanya telah jadi perhatian Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Langkat. Bahkan, menurut informasi yang berkembang, kasus itu sudah masuk dalam proses tiga kali Penyelidikan Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Langkat.

Proses penyelidikan itu sendiri dilakukan atas laporan ICW Koorda Langkat beberapa waktu lalu. Berdasarkan data salinan daftar status terakhir DIPA, petikan satuan kerja s.d 22 Maret 2013 TA 2013 sebesar Rp4,813,826.000-, terindikasi telah dikorupsi oleh Kepala MTsN T.Pura Mis. Sebab, dana tersebut secara langsung diterima melalui buku rekening milik sekolah. Artinya, dalam satu tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana lebih dari Rp4 miliar yang dikelola langsung oleh Kepala MTsN Tanjung Pura.

Dari hasil investigasi dan data diperoleh dan miliki, dana anggaran DIPA tersebut digunakan pihak MTsN untuk peningkatan askes mutu kesejahteraan dan subsidi RA/BA Madrasah sebesar Rp1.746.010.000, meliputi biaya madrasah bermutu sebesar Rp20.000.000.

Ruang belajar madrasah Rp65.000.000, tunjangan fungsional guru non PNS Rp39.000.000, tunjangan profesi guru nonPNS Rp18.000.000, BOS pada MTs Rp536.760.000. bantuan untuk siswa miskin Rp267.250.000 dana untuk asrama siswa Rp800.000.000.

Untuk dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis pendidikan Islam sebesar Rp3.147.566.000 meliputi biaya dokumen adm pendidikan Islam sebesar Rp4.000.000, pegelolaan

gaji honor tunjangan dan uang makan PNS sebesar Rp3.143.566.000.

Informasi diperoleh PODIUM dari sumber (orang dalam Kemenag Langkat-red) yang enggan disebutkan namanya bahwa, ”Misyanto,sudah dimintai keterangan dalam masalah penggunaan dana bantuan yang dikucurkan pemerintah ke sekolah yang sekarang dibawah awasannya’. Surat panggilan terakhir dari pihak Polres Langkat juga sudah ditujukan kepada Ketua komite, Bendahara, Tata usaha dan serta Kasek MTSN pada bulan Nopember 2014 yang lalu.

Kami minta agar PODIUM proaktif membongkar dugaan tindak korupsi di Kemenag Langkat, sesuai dengan motto Tabloid kalian ‘Gerbang Kebenaran’. Bukan tidak mungkin hal serupa terjadi juga di sekolah-sekolan lain ‘kalau berani coba kalian investigasi MTsN Stabat yang ada didepan mata kalian, saya dengar sudah banyak terjadi masalah disana, orang tua muridpun katanya sudah mulai resah” ujar sumber seakan-akan menantang PODIUM untuk membongkar dugaan tindak korupsi di MTsN Stabat.

Sementara, Reza Fadli lubis.SH Ketua Seketeriat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia menyatakan, Semua kegiatan di MTsN T.Pura itu dibiayai DIPA TA.2013.

Namun, dari beberapa kegiatan

yang dibiayai melalui DIPA tersebut, ada beberapa kegiatan diragukan kebenarannya.’Seperti pengadan mobiller untuk sekolah MTSN setiap tahun dilokal kelas VII selalu ada pengutipan dari murid-murid yang baru masuk sebesar Rp.50.000 perorangan,masak dana pembuatan baru atau perawatan mobiller tidak ada,”Pertanyaannya dikemanakan dana bos tersebut ?, itu pengaduan yang masuk ke kami.”bebernya.

Harapan saya sebagai anak Tanjung Pura ‘kata Reza’, agar para wali murid Sekolah MTsN T.Pura proaktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan pihak sekolah. Hingga saat ini, pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari wali murid mengenai penyaluran dana BOS dan dana-dana lainnya yang diterima siswa MTsN tersebut.”Jangan gara-gara satu orang oknum Kasek yang bernama Misyanto, citra sekolah rusak dimata masyarakat, apalagi sekolah ini berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Kebohongan yang keluar dari mulut Misyanto, kepada wartawan, Kamis 4/12 saat ditemui duduk bersama dalam ruang tunggu tamu guru sekolah MTSN, pertanyaan awak PODIUM pada Misyanto, langsung kemasalah dana DIPA yang anggarannya diperbuat atau digunakan untuk apa saja

??..Jawaban Misyanto ‘dana saya pergunakan untuk gaji guru, uang makan, BSM untuk murid, gaji ketiga belas, tambahan uang bos dan uang operasional, kalau masalah bangunan tidak termasuk dalam dana tersebut ucapnya.

Ketika ditanyakan sudah berapa kali bapak mendapat panggilan dari Polres Langkat, Misyanto membantah dirinya pernah dipanggil pihak kepolisian sambil mengangkat kaki kanan dan menaikkan ke paha sebelah kiri sambil mengayunkan kakinya.

Jawaban yang dberikannya menunjukkan ‘seakan-akan seperti orang yang tidak bermasalah dengan hukum.

Terlihat Misyanto,merasa terganggu atas kedatangan awak media ini kesekolahnya, menanyakan masalah bantuan dana DIPA TA.2013.

Selisih waktu satu jam setelah melakukan konfirmasi pada Misyanto, wartawan media ini mendapat telepon panggilan masuk di selulernya, dan panggilan masuk tersebut dari orang yang dikenal oleh awak media ini. Oknum yang dikenal sebagai Sahabatnya Misyanto, langsung mencecar ‘apa kau tadi ada ke sekolah MTSN Desa Pekubuan ucapnya. Ketika dijawab’ya dan kenapa Bang’, tadi Misyanto nelpon aku, katanya kau kesekolahnya dan menanyakan bantuan dana DIPA TA.2013. Katanya pertanyaanmu seperti polisi saja Berselang empat jam di hari yang sama, tepat waktu jam 17:00, panggilan masuk ke seluler wartawan media ini, dilayar handphone,terlihat dari nomor tak dikenal. Panggilan pertama diabaikan,dan dipanggilan kedua dari nomor yang sama membuat penasaran, ketika diangkat dan ditanyakan dari siapa ini ? langsung mencecar ‘apa tadi kau ke sekolah Misyanto’. Ketika dijawab ya, si penelpon menjawab ”gak apa-apa”, tapi kata Misyanto katanya kau gancam mau naikkan berita sekolahnya tersebut lanjutnya. Kita samasama dari jurnalis ‘jadi aku minta tolong kepada kamu, tolong jangan dimuat berita Misyanto’,’kalau kamu mau uang berapa ? sebutkan saja ucapnya Mengakhiri pembicaraan dengan si penelpon, PODIUM menjelaskan kedatangannya dengan itikad baik untuk melakukan konfirmasi ‘bukan untuk mengancam Misyanto mau menaikkan berita’. Kalau ketemu Misyanto, tolong sampaikan padanya “jangan suka mengadu domba sesama jurnalis di Langkat’ atau membalikkan fakta tandasnya awak media ini pada si penelpon sembari mematikan handphone.

(Hermansyah-P.05)

PODIUM Langkat

8

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Masyarakat 3 Desa di Tanjung Pura

Ucapkan Terima Kasih Pada Ngogesa Sitepu dan Rudi Hartono Bangun Kami warga Desa Pematang Cenggal Barat,Kec.Tanjung Pura mengucapkan terima kasih kepada Bupati Langkat Bapak H.Ngogesa Sitepu,SH dan mantan Ketua DPRD Langkat Bapak H.Rudi Hartono Bangun,SE, MAP kata Darmawan dan Alamsyah tokoh masyarakat setempat pada PODIUM. TANJUNGPURA, PODIUM Dengan terwujudnya permohonan kami atas pembangunan jembatan penghubung di tiga desa, yaitu Desa Baja Kuning, Pematang Cengal Barat dan Desa Pilau Banyak. Dan kami juga tidak lupa menyampaikan ucapan yang sama kepada Pemprov Sumatera Utara dan anggota DPRD Sumut yang turut punya andil dalam pembangunan jembatan

Bupati Langkat, H.Ngogesa Sitepu,SH

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Bapak A. Rudi, SPd Kepala UPT Dinas P&P Kecamatan Babalan Meninggal dunia pada Kamis, 11 Desember 2014 Semoga amal dan ibadah diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan dapat bertabah menghadapi cobaannya. dari:

H. Sujarno,S.Sos, M.Si Kadis P & P Kab.Langkat

penghubung di atas Sungai Batang Serangan.

Dengan pembangunan pelingkupan tanggul Sungai Batang Serangan di Kec.Tanjung Pura pada anggaran tahun 2013 ,maka terselamatkanlah areal pertanian dan pemukiman rumah kami, Alhamdulilah tahun 2014 ini desa kami mendapat bantuan dari pemerintah lagi, pekerjaan pembangunan jembatan penghubung tersebut sudah terlaksana. Kata Solihin dan Mandom tokoh masyarakat Desa Pulau Banyak dan Desa Baja Kuning dalam kesempatan yang terpisah pada PODIUM awal Desember lalu.

Menurut mereka, sebelum jembatan ini dibangun ’jembatan lama sangat menguatirkan, karena terbuat dari batang kelapa hasil kerja sama dan swadaya masyarakat. Dan kualitas jembatan juga tentu sangat terbatas dan sangat membahayakan keselamatan pengguna jembatan. Dan sekarang 1200 jiwa lebih atau sekitar 500 KK warga di tiga desa sudah terselamatkan dari jembatan maut ujar Alamsyah.

Darmawan, Alamsyah, Solihin dan Mandom mewakili ratusan KK penduduk dari tiga desa sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Langkat, DPRD Langkat, Pemprovsu dan juga DPRD Sumut yang telah menyahuti proposal yang mereka ajukan.

Tindak lanjut pembangunan jembatan dengan lebar 2,5 meter dan panjang 36 meter tersebut membuktikan pemerintah dan wakil rakyat masih peduli dengan nasib kami disini kata Solihin. (P.37/Lk-P.05)

PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Drs. Basrah Pardomuan

Sekretariat DPRD LANGKAT Mendapat ‘Santapan’ Rohani

SERIUS : Sekwan Drs.Basrah Pardomuan (dua dari kanan, batik putih) beserta para Kabag, Kasubbag, dan seluruh Staf dilingkungan sekretariat DPRD Langkat tampak sedang serius saat mendengarkan ceramah pengajian yang disampaikan oleh Al Ustad Drs.H. Ramsah (dua dari kiri, topi putih).

LANGKAT, PODIUM Sekwan Drs Basrah Pardomuan memprogramkan Kegiatan ini dan dilaksanakan satu kali dalam tiap bulannya dengan memanggil Ustad untuk memberikan ceramah keagamaan, yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan sekretariat DPRD Langkat.

Dalam ceramahnya Ustad Drs.H.Ramsah yang juga pensiunan, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kantor Departemen Agama (Depag) mengambil tema ceramahnya diseputar kejadian yang dialami dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang ISLAM, IMAN dan IHSAN. Sambutan para Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti jalannya ceramah tersebut cukup antusias, terlihat dengan banyaknya pertanyaan – pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang PNS saling bergantian sehingga membuat suasana cukup hidup dan tidak membosankan. Dan ceramah tersebut diakhiri dengan do’a bersama untuk mendapatkan rahmad dari ALLAH SWT. (Rel-P03)

Disela-sela kesibukan sehari-hari Sekwan Drs. Basrah Pardomuan beserta para Kabag, Kasubbag, dan seluruh Staf dilingkungan sekretariat DPRD Langkat dapat menyempatkan diri berkumpul menghadiri untuk mendapatkan santapan rohani yang dilaksanakan di Mushalla lingkungan kantor DPRD Langkat, Kamis (11/12).

10

Edisi 16 - 31 Desember 2014

PODIUM Langkat

Kejari Stabat Belum Terima BAP Tersangka Akiang dan Kam Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat hingga kini ternyata belum menerima pelimpahan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) dari Polres Langkat terkait dua perkara kasus penggarapan tanpa ijin terhadap kawasan hutan pantai atas nama tersangka Kam, alias Mino, dan Wag alias Akiang. Kedua kasus dimaksud ditangani Polres sudah sejak awal tahun 2013 lalu. Seorang di antara tersangka sempat ditahan.

LANGKAT, PODIUM “Belum. Kejaksaan belum ada terima pelimpahan BAP dari Polres Langkat untuk kasus perkara pengrusakan atau penggarapan hutan pantai tanpa ijin atas nama Kam dan Akiang sebagaimana yang kawan-kawan wartawan tanyakan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, H.Henderi.SH.MHum. Pernyataan tersebut disampaikan Kajari atas pertanyaan Wartawan saat beliau memaparkan berbagai kasus ditangani pihaknya, di kantornya Jalan Proklamasi Stabat, akhir Noperper 2014 lalu.

Menurut Kajari, dulu ada satu perkara terkait kasus hutan pesisir yang diterima pihaknya. Perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan, namun bukan atas nama tersangka Kam maupun Akiang.

Sebagaimana dikertahui, pada awal 2013 lalu Polres Langkat melakukan pengusutan dan penyidikan atas terjadinya perambahan tanpa ijin atas hutan pantai (mangrove) di Kecamatan Secanggang,

dan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Dalam proses penegakan hukum tersebut, penyidik menetapkan Kam alias Mino, warga Tanjung Pura Langkat menjadi tersangka atas dugaan penggarapan tanpa ijin di kawasan hutan pantai di Kecamatan Tanjung Pura dan Kam waktu itu sempat meringkuk ditahanan Polres Langkat.

Sedangkan Wag alias Akiang, juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam perambahan hutan pantai yang masuk dalam kawasan hutan suaka margasatwa di Kecamatan Secanggang.

Hutan yang digarapnya dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Warga Jalan Sudirman Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat itu ketika itu oleh penyidik dikenakan melanggar pasal 19 (1) yo pasal 40 (1) UU No:5/1990 subs pasal 78 (2) No: 41/1999.

Penanganan awal atas kedua kasus tersebut saat Kapolres Langkat dijabat oleh AKBP Erick Bismo. Namun kasus belum tuntas, AKBP Erick pindah digantikan oleh AKBP Yulmar Tri Himawan.

Saat itu, Kapolres Yulmar saat ditanya wartawan terkait kasus dimaksud Penyaluran CSR PT. LNK kini jadi buah bibir warga di sekitar lokasi mengatakan akan melanjutkan untuk perkebunan eks PTPN 2 Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, karena melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan.

Namun sampai AKBP Yulmar pindah, dan diduga salah sasaran dalam penyalurannya. kini Kapolres Langkat dijabat oleh AKBP WAMPU, PODIUM Menurut Ahmad penduduk Desa Stabat Lama Kec. Wampu pada PODIUM tidak ada Dwi Asmoro, kasus tersebut masih belum dana CSR dari PT. LNK Gohor Lama yang kami terima dan rasakan tahun ini. juga dilimpahkan ke Kejari Stabat Sementara cerita yang kami dengar PT. LNK sanggup menyumbang ratusan juta ke sebagaimana diakui Kajari H.Henderi. instansi negara di Langkat untuk membangun gedung baru-baru ini katanya.

SH.M.Hum. (P.37/Lk-P.05) Pengelolaan asset PT PN2 Gohor Lama yang di KSO kan dengan PT LNK (investor dari Malaysia-red) diduga menjadi ajang permainan oknum petinggi PTPN2 di T.Morawa. Warga di sini hanya dapat menerima imbasnya saja. Mendengar cerita tentang CSR PT.LNK telah dinikmati oknum pejabat yang tidak berhak merasa sedih saya Bang, ujar Ahmad dengan mimik yang memelas.

Sementara itu, PODIUM menanyakan tentang CSR PT.LNK pada aparat desa Stabat Lama dan desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu. Aparat di dua desa terdekat dengan lokasi perkebunan PT.LNK tersebut menyatakan ‘sampai saat ini belum ada kelompok ataupun perseorangan di desa mereka menerima CSR dari PT.LNK Gohor Lama dalam tanun ini.

Berkaitan dengandugaan CSR PT. LNK Gohor Lama ke 86 Tahun, Tanggal 22 Desember 2014 yang salah sasaran (dinikmati oleh oknum tertentu-red) Tabloid Podium telah mengirimkan Surat untuk meminta konfirmasi pada Humas PT. LNK di Gohor Lama tapi sampai berita ini akan naik cetak ‘tidak ada jawaban tertulis diterima Podium’ dan SMS yang dikirim Ka. Kantor Sosial Kab. Langkat ke Darman selaku Humas juga tidak berbalas. (tsa)

CSR PT LNK Belum Dirasakan Warga Wampu

Selamat Memperingati

Hari IBU

dari: Rina Wahyuni, S.STP, MAP

Parlementaria

11

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Banmus DPRD LANGKAT Jadwalkan Program Kerja LANGKAT, PODIUM Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk percepatan bembangunan disegala bidang, Banmus DPRD Kabupaten Langkat melaksanakan rapat dalam agenda kerja membahas dan menetapkan program kerja DPRD Langkat termasuk salah satunya tentang hari jadi Kabupaten Langkat ke- 265 serta hal – hal lain yang dianggap perlu diruang rapat banggar gedung DPRD Langkat Stabat.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin – angin SE, didampingi oleh para wakil ketua H.Sapta Bangun SE, Ralin Sinulingga SE dan Donny Setha ST serta Sekwan Drs. Basrah Pardomuan juga para anggota dewan lainnya yang termasuk dalam keanggotaan Badan Musyawarah (Banmus). Pertemuan tersebut dihadiri Sekda dr. Indra Salahuddin, Hermansyah Asisten II Ekbang, Binsos, Humas Pemkab Langkat, Disperindak, Pariwisata, serta beberapa Instansi dinas terkait lainnya.

Seperti yang telah diketahui pada tanggal 26 November 2014 pukul 14.00 Wib dilaksanakan rapat paripurna intern tentang pansus tatib DPRD Kab. Langkat. Dihari yang sama pada pukul 15.00 Wib, juga dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka penetapan susunan pimpinan dan para anggota Komisi A,B,C dan D. Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga Badan Kehormatan Dewan.

Hasil rapat banmus melahirkan beberapa jadwal program kerja mendesak yang sedang maupun yang akan dilaksanakan diantaranya : Rapat tentang pembahasan

SERIUS: Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, beserta para wakil ketua dan seluruh anggota Banmus yang dihadiri Sekda dan segenap SKPD terkait tampak serius saat membicarakan/membahas program kerja diruang rapat banggar gedung DPRD Langkat Stabat. tata tertib DPRD Kabupaten Langkat dilaksanakan tanggal 27 November sampai dengan 2 Desember 2014, Kunjungan kerja Pansus Tata Tertib DPRD Kabupaten Langkat dilaksanakan tanggal 3 s/d 6 Desember 2014, Tanggal 8 s/d 10 Desember 2014 Finalisasi Draf tata tertib, Tanggal 10 Desember konsultasi ke Biro Otda Kantor Gubernur Sumatera Utara (lebih kurang 5 hari kerja), Tanggal 18 Desember rapat paripurna keputusan DPRD tentang peraturan Tata Tertib DPRD Langkat.

Pelaksanaan rapat kerja penyusunan program kerja tahun 2015 diadakan di Medan pada tanggal 19 s/d 22 Desember 2014. Dan Rapat paripurna Istimewa hari jadi kabupaten Langkat yang ke – 265 dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2015, sebelumnya akan dirapatkan kembali dengan Sekda dan SKPD terkait.

Sementara untuk pelaksanaan kunjungan kerja yang tidak termasuk dalam panitia khusus Tata Tertib akan diagendakan kembali. (rell/P03)

Komisi-komisi DPRD LANGKAT Silturahmi dengan Mitra Kerja LANGKAT, PODIUM Tiap-tiap komisi mulai dari komisi A, B, C, dan D masing-masing mengundang seluruh para mitra kerjanya sesuai dengan bidang kerja para SKPD di jajaran Pemkab Langkat.

Dalam agenda kerja silaturahmi sekaligus perkenalan kemudian dilanjutkan dengan rapat konsultasi/koordinasi, membahas hal-hal yang berkenaan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik secara khusus maupun secara umum, apakah yang sedang berjalan ataupun yang akan datang.

Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat komisi masing-masing, Selasa (3/12).

Rapat masing-masing komisi dengan para mitra kerja berjalan lancar , komisi A, yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM dipimpin langsung oleh ketua komisi Jiman tarigan ST, didampingi wakil ketua

komisi Ibrahim dan sekretaris Raja Kamsah Sitepu beserta anggota.

Komisi B, yang membidangi Perekonomian dan kesejahtraan Rakyat dipimpin oleh Makhruf ritonga SE, didampingi Syamsul S.Ag dan Kirana Sitepu masing-masing wakil ketua dan Sekretaris. Komisi C yang membidangi tentang Keuangan dipimpin oleh Surya Darma Ginting SP, didampingi wakil ketua dan sekretaris.

Sementara komisi D yang membidangi tentang pembangunan dipimpin oleh ketuanya M.Syahrul S.Sos, didampingi wakil ketua H.Ajai Ismail SE dan sekretaris M.Bahri SH. Saat dikonfirmasikan kepada salah seorang SKPD (PNS) yang usai mengikuti jalannya rapat pertemuan tersebut ia mengungkapkan bahwa dengan adanya rapat pertemuan

konsultasi/koordinasi sekaligus perkenalan dengan para anggota dewan yang baru dilantik ini, kami merasa senang, karena kedepannya jika ada sesuatu hal yang akan dibahas dan dikoordinasikan antara pihak Eksekutif dengan pihak Legislatif ini dapat berjalan lancar dan mudah dalam penyelesaiannya, sehingga program-program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan cepat sesuai target yang telah ditentukan dan itu semua demi kepentingan kemajuan dan kesejahtraan masyarakat kabupaten Langkat, ujarnya dengan senyum. (Rell/P03)

12

Edisi 16 - 31 Desember 2014

PODIUM Sumut

foto foto:: Dok Podium Sembari menunggu naiknya air pasang di alur Sungai yang kian menyempit nelayan menambatkan perahunya di tangkahan

Nelayan Desa Secanggang

Butuh Perhatian

Desa Secanggang persis berada di bibir pantai timur pesisir Kabupaten Langkat penduduknya mayoritas sebagai nelayan tradisional.

SECANGGANG, PODIUM Kehidupan 2000 KK warga desa kini terjepit kemiskinan yang disebabkan sumber kekayaan alam yang berada di desa mereka nyaris punah disebabkan alih fungsi hutan mangrove ke lahan perkebunan kelapa sawit oleh para taipan yang dibekingi oknum tertentu.

Kondisi kehidupan nelayan di Desa Secanggang saat ini sangat meprihatinkan ditambah lagi selama ini kurang perhatian dari pemerintah daerah. Tanpa adanya bantuan dari dinas terkait kemiskinan mereka tidak akan terangkat ujar Surpriansyah. SE Wakil Ketua DPD. NasDem Langkat pada PODIUM. Lebih lanjut Supriansyah mengatakan, akibat dari alih fungsi hutan bakau ke pertambakan udang ‘banyak paluh-paluh tempat dulu masyarakat nelayan menjala udang dan ikan kini menjadi kolam’.

Setelah pertambakan udang banyak yang gagal, maka lahan tersebut kini beralih fungsi ke perkebunan sawit (dijual ke taipan dari Stabat-red). Dampak keberadaan perkebunan sawit tersebut kini telah dirasakan masyarakat Secanggang terutama dimusim penghujan, limbah yang mencemari kawasan sekitar perkebunan Sawit milik sudah sangat luar biasa ujarnya.

Akibat dari kemiskinan, banyak anak-anak putus sekolah dan pada akhirnya mereka menjadi pengangguran. Jika kemiskinan masyarakat Desa Secanggang tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dipastikan penyakit masyarakat akan tumbuh dan berkembang.

Kesalahan mereka yang ‘merasa minder’ disebut sebagai nelayan ketika di sensus dan juga status di KTP harus segera diluruskan.

Dalam pendataan BPS beberapa tahun yang lalu masyarakat enggan menyebutkan pekerjaan sebagai nelayan dan petugas sensuspun tidak ambil peduli akan hal itu, maka wajarlah jika dalam data di BPS saat ini, hanya belasan orang saja penduduk Desa Secanggang yang statusnya nelayan.

Kemungkinan hal inilah yang membuat bantuan untuk nelayan warga Desa Secanggang dari Dinas Perikanan tidak pernah turun. Dan sangatlah ironis dalam pendataan desa Secanggang tidak termasuk sebagai desa nelayan, kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan, padahal sejak dari zaman dahulu Secanggang ini dikenal sebagai desa nelayan.

Ini dapat dilihat dengan adanya pajak ikan peninggalan zaman kolonial Belanda.

Dan tangkahan nelayan juga dibangun dimasa pemerintahan orde baru, tapi dalam beberapa

tahun belakangan ini ‘pemerintah sepertinya kurang tanggap memperhatikan kehidupan nelayan di sini’ apakah ini disebabkan karena warga malu mengakui dirinya sebagai nelayan ketika dilakukan sensus ??. Kini mereka bukan saja kehilangan status sebagai nelayan, yang lebih menyakitkan mereka juga kehilangan kesempatan untuk menerima segala bentuk bantuan dari pemerintah ujar Supriansyah.

Untuk kembali membangkitkan Desa Secanggang sebagai desa nelayan,saya dan kawan-kawan dari Partai NasDem Langkat akan berbuat untuk itu, kami akan membentuk kelompok-kelompok nelayani bukan hanya di Desa

Secanggang ini, tapi setiap desa pesisir di Kec. Secanggang. Dan kami juga akan membentuk koperasi simpan pinjam agar masyarakat nelayan bergairah untuk kembali melaut.

Melakukan pembinaan terhadap nelayan di Kec.Secanggang, tentunya perlu bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dari Pemkab dan DPRD Langkat.

Insya Allah, melalui Fraksi NasDem di DPRD akan kami ajukan permohonan pengerukan alur sungai Desa Secanggang yang kini mengalami kedangkalan, karena saat ini nelayan baru bisa ke laut ‘harus menunggu air pasang terlebih dahulu’ Ujar Supriansyah mengakhiri keterangannya. (N.Bujing-P.05)

Selamat Memperingati

Hari IBU

ke 86 Tahun, Tanggal 22 Desember 2014 dari: Hj. Purnama Dewi Tarigan Ka. BKKBN & PP Kab. Langkat

PODIUM Sumut

13

Edisi 16 - 31 Desember 2014

Warga Desa Karya Maju dan Sungai Ular Minta BWSS II Bangun Tanggul Sudah puluhan tahun, warga Dusun 6, 7 dan 8 Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dihantui perasaan was-was jika musim penghujan tiba. Bila debit air Sungai Wampu meluap dusun mereka dan sebagian wilayah di Desa Sungai Ular Kec.Secanggang terendam banjir.

TANJUNG PURA, PODIUM Hal ini terjadi disebabkan karena tanggul Sungai Wampu hanya berakhir persis dibelakang rumah saya ini kata Anwar Efendi, 38 tahun pada PP.Aset BWSS.II dan Tim PODIUM dikediamannya di Dusun 8 Paluh Tandak Desa Karya Maju Kec.Tanjung Pura, Minggu (7/12).

Untuk menyelamatkan ratusan KK warga Desa Karya Maju Kec.T.Pura dan Desa Sungai Ular Kec.Secanggang Kab. Langkat dari langganan banjir tak ada jalan lain kecuali pemerintah menambah dan membuat tanggul sepanjang lebih kurang 2 Km lagi dari titik nol ini. Kita berharap tanggul yang akan dibangun bisa sekalian menutup Paluh Tandak, sehingga bila musim penghujan datang, debit air Sungai Wampu tidak meluap ke darat seperti yang kami alami selama ini.

“Pembangunan tanggul bukan hanya menyelamatkan warga dari ancaman bahaya banjir melainkan juga memperlancar

arus transportasi darat bagi warga dari Kec.Tanjung Pura dan Kec. Secanggang.

Selain itu keberadaan tanggul tersebut dapat menyatukan kembali dusun yang berada di

Minta Kadis PU Langkat dan Kadis Perikanan Dicopot

PMII Demo DPRD Langkat

Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga Didamping Ketua Komisi.A Saat Menerima Aksi PMII Diruang Komisi.A,Kamis (11/12).

seberang sana ujarnya.

Kami sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dari Pemkab Langkat,Pemprov Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat untuk menambah dan membangun tanggul dari ‘titik nol’ ke hilir sampai ujung muara.

Dengan adanya tanggul tersebut sangat membantu kehidupan kami, sehingga dapat lebih giat lagi bertani dan tanpa was-was apabila air Sungai Wampu meluap. Selain itu, dengan adanya tanggul masyarakat akan lebih diuntungkan karena tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan transfortasi penyeberangan dengan getek. kata Anwar Efendi.

Khusus kepada Bapak T.Syaiful Anhar PP.Aset BWSS II dan Tim PODIUM yang datang ke Paluh Tandak Desa Karya Maju, kami sangat berharap keluhan warga dua Kecamatan (T.Pura dan Secanggang-red) dapat disampaikan kepihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II di Medan dan kami juga berharap usulan kami tentang penambahan pembangunan tanggul di muara Sungai Wampu dapat dimuat di Tabloid PODIUM agar dibaca Bapak-bapak Anggota Dewan di Gedung DPRD. Dan kami juga sangat mengharapkan bantuan dan kepedulian dari Bapak-bapak Anggota DPRD Langkat (Dapil 3) dan Anggota DPRD Sumut (Dapil XII) agar turut memperjuangkan harapan warga disini pinta Endi sambil tersenyum. (Abdullah Ramdhani Zilin- N.Bujing)

LANGKAT, PODIUM Puluhan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Langkat yang dipimpin Hidayat Syahputra serta koordinator aksi Heri Suanda.Rao,Kamis (11/12) menggelar aksi demo ke kantor DPRD Kabupaten langkat yang dikawal ketat polisi.

Aksi unjuk rasa damai PMII menuntut segera mencopot dan penjarakan kepala dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) serta Kadis Perikanan dan Kelautan,pasalnya kedua kadis tersebut diduga keras melakukan tidak pidana korupsi.

Selain itu PMII juga minta usut tuntas kasus korupsi perjalanan dinas DPRD langkat tahun 2012-2013,kenapa hanya sekwan dan mantan sekwan saja yang ditindak bahkan keduanya sudah dijatuhi hukuman selama 1 tahun denda Rp.50 juta.Tinjau kembali besarnya tunjangan sewa rumah wakil ketua dan anggota DPRD Langkat yang disinyalir mencederai asas kepatutan dan rasionalitas sebagaimana yang termaktub dalam PP.N0.37 tahun 2005 pada pasal 20.Hentikan pungli-pungli di Pemkab Langkat. ”BupatiLangkat jangan kura-kura dalam perahu,pura-pura tidak tau”. Demikian pernyataan sikap PMII yang disampaikan dihadapan anggota DPRD Langkat.

Aksi Demo PMII diterima langsung di ruang Komisi.A oleh wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga didampingi wakil ketua Doni Seta, Ketua Komisi A Jiman Tarigan, Wakil Ketua Ibrahim, Sekretaris Raja Kamsah, anggota Komisi A Agustinus Riza Kaban, Jumari S, Paino, Antoni dan Siti Nurhayati.

Menyahuti PMII wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga berjanji kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh PMII dan kami siap mendukung,tapi ada beberapa poin yang disampaikan PMII tentang pengusutan perjalanan dinas DPRD Langkat dan indikasi korupsi kadis PU serta kadis perikanan ini bukan ranah kami itu wewenang kejaksaan.

Meskipun demikian kami siap menindaklanjutinya.Koordinator aksi juga berjanji akan mengumpulkan data-data maupun kliping Koran yang minta waktu satu minggu akan diserahkan ke DPRD Langkat sebagai bahan pengusutan kasus tersebut.

PMII untuk melanjutkan aksinya setelah dari kantor DPRD langkat berjalan kaki menujun ke kantor Kejaksaan Negeri Stabat yang dikawal ketat polisi. (P09)

Edisi 16 - 31 Desember 2014

opini

Derita Warga Paluh Tandak Bila Berakhir ???

Perjalanan menuju Dusun Paluh tandak dari Kec. Stabat seperti syair lagu Ebiet G. Ade “Berita Kepada Kawan.”

Perjalanan ke sana memang sangat melelahkan, banyak cerita yang bisa diberitakan.

Dari jalan aspal mulus dari Kota Stabat hingga batas Desa Kebun Kelapa Kec. Secanggang, hingga jalan berbatu berlubang di sisi kanan dan kiri badan jalan , membuat perut terguncang dan terempas ke kiri dan kekanan, ada sekitar lebih kurang 20 Km jalan belum beraspal.

Perjalanan akhirnya tiba diujung jalan. Untuk meneruskan perjalanan harus menyeberang getek, yang cuma bisa mengangkut sepeda motor.Karena kami mengenderai mobil kijang perjalanan berakhir di tepian paluh Tandak. Kami menyangka masih berada di Desa Sungai Ular Kec. Secanggang. Tapi begitu kami tanya sama pemilik warung minuman betapa sangat terkejut.”Daerah ini masuk Kecamatan Tanjung Pura.

Desa Karya Maju Dusun 8 Paluh Tandak.” ujarnya menjawab pertanyaan Kami. Kami yang berjumlah empat orang terpelongoh dan saling pandang.

Karena menyangka masih berada di Kecamatan Secanggang.

Semula kami beranggapan Dusun Paluh Tandak berada di Kec. Secanggang, karena tidak ada batas alam yang kami lihat seperti sungai atau parit besar menandainya, atau ucapan selamat datang. Secara giografis Dusun Paluh Tandak tidak terpisah dengan Desa Sungai Ular Kec. Secanggang, tapi secara administrasi ternyata masuk Kecamatan Tanjung Pura. Dusun yang begitu teduh dengan rerimbunan pohon kelapa sawit dan terbentang hijau persawahan terlihat begitu asri. Tanah dibawah perkebunan kepala sawit tengah

Oleh: Rusdi Stabat hari itu lembab sehabis diguyur hujan tadi malam. Sejak terjadi alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan Kelapa Sawit perkampungan mereka menjadi langganan banjir karena tidak ada tanggul alam yang membentenginya.

Palu yang dulu sempit kini melebar tak bisa lagi dilalui kecuali dengan menumpang sampan getek.

Bila air di paluh Tandak Meluap ke darat banjir tak bisa dihindari lagi. Dulu banjir tak sampai ke pemukiman warga karena lebatnya pohon mangrove tumbuh di sepanjang paluh dan didalam hutan rawarawa membentengi pemukiman warga. Tapi kini hutan mangrove sudah berganti dengan perkebunan kelapa sawit. Paluh semula sempit menjadi lebar puluhan meter sehingga tak lagi bisa diseberangi keculi dengan meminta bantuan penyeberangan getek. Hal ini menjadi tambahan penderitaan warga jika hendak ke dusun seberang paluh, atau ada urusan ke kantor Camat di Tanjung Pura karena harus mengeluarkan uang untuk ongkos penyeberangan.

Dusun Paluh tandak di Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Langkat kini dikelilingi pepohonan kelapa sawit, tak ada lagi pohon bakau terlihat di sana. Alih fungsi ratusan hektar hutan mangrove ke kebun kelapa sawit menjadi sebuah pertanyaan ?

Mengapa asset Negara sebagai mana bunyi fasal 33 UUD 1945 ayat 3 dan 4 yang berbunyi. “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikauasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian pada ayat 34 disebutkan. “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar azas demokrasi ekonomi dengan prinsif keadilan, kebersamaan, efesiensi , berwawasan lingkungan , kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan , kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pertanyaannya sekarang dimana peran Negara mengawal UUD 19 45 ? di mana peran Legeslatif, dan Yudikatif ? mengamankan asset Negara.

Kekayaan alam terkandung dalam hutan mangrove mengapa bisa berpindah tangan kepada pengusaha dan petani berdasi,konon ada yang duduk dipemerintahan atau menjadi anggota legeslatif. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas lepasnya asset Negara ke tangan pengusaha ?. Apakah alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit dapat mensejahterakan masyarakat nelayan sepanjang pesisir kabupaten Langkat ?

Lalu bagaimana dengan perekonomian nasional berwawasan lingkungan sebagaimana tercantum dalam fasal 33 ayat 4 UUD 1945 ?

Dari aspek lingkungan masyarakat pesisir pantai mengeluhkan pencemaran lingkungan dampak limbah pupuk dan racun dari pohon kelapa sawit. Limbah itu meresap ke dalam sumur tanah warga sehingga dapat mengganggu kesehatan tubuh.

Dengan demikian alih fungsi

lahan mangrove menjadi kebun kelapa sawit sepanjang kawasan Pantai Timur Langkat tidak tercapai sebagaimana amanat dari UUD 1945.

Masyarakat pesisir kehidupannya tidak makmur dengan keberadaan perkebunan sawit, tapi justru sebaliknya menjadi miskin.

Sealain itu akibat dari alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit membuat biota laut seperti kepiting dan ikan air payau di alam paluh dan rawa-rawa hutan bakau menjadi punah.

Masyarakat nelayan juga makin susah mencari ikan, udang, kepiting, kerang, karena habitat mereka telah dirusak oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang kebal hukum. Ini terbukti beberapa pengusaha perkebunan kelapa sawit secara illegal melakukan alih fungsi hutan mangrove manjadi lahan perkebunan kelapa sawit sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polres Langkat tapi hingga kini proesenya hukumnya mengambang.

Bahkan dibeberapa Kecamatan, lokasi hutan mangrove register juga berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Mengapa aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, Badan Lingkungan Hidup, KSDA, selama ini membiarkan kerusakan itu terus berlangsung , tanpa ada upaya nyata menyelamatkannya seperti menindak pelaku perusakan dan mengamankan alat berat beroperasi memusnahkan hutan mangrove. Tidakkah wakil rakyat di DPRD Langkat melihat dan merasakan akibat kerusakan hutan mangrove nasib nelayan Langkat sekarang ini semakin menyedihkan ?

Namun demikian Kita patut memberikan apresiasi pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) bersama aparat terkait yang telah melakukan pemusnahan pohon kelapa Sawit di lahan konservasi Suaka Marga Satwa Desa Karang Gading Kec. Secanggang. Tinggal Kewajiban Pemda Langkat mengembalikan kawasan hutan mangrove pada keadaan semula dan kewajiban DPRD Langkat untuk mengawasinya. ***

PODIUM Pendidikan

15

Edisi 15 - 31 Desember 2014

Pendidikan harus Jadi Sesuatu yang Membahagiakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan DasarMenengah Anies Baswedan berniat mengubah pola pikir para peserta didik dan orangtua murid yang menganggap pendidikan adalah penderitaan. Sebab saat ini, masih banyak anakanak putus sekolah akibat biaya pendidikan yang cukup tinggi dan intensitas belajar di sekolah yang kian membenani.

"Pendidikan harus jadi sesuatu yang membahagiakan. Kalau pendidikan jadi penderitaan, itu mengerikan sekali," kata Anies di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, jika pendidikan masih dianggap sebagai sesuatu hal yang menyulitkan, maka negara tidak dapat melahirkan generasi penerus yang andal.

"Kapan kita bisa menghasilkan anak-anak pembelajar kalau belajarnya adalah penderitaan? Itu nggak boleh," ucap dia.

Untuk itu, ia berencana mengubah konsep metode pembelajaran dan pengajaran di sekolah, sehingga para peserta didik dan orangtua tidak lagi menganggap bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang membebani.

"Kementerian ini harus memunculkan konsep dan metode bahwa pendidikan itu menyenangkan, mencerahkan. Pendidikan bukan sesuatu yang mAnies Baswedan memilih mendengarkan langsung laporan dari siswa yang mengalami kendala dalam pengajaran kurikulum 2013.embebani," tandas Anies.

(Sumber Kantor Berita Pendikan)

‘Goodbye’ IAIN ‘Wellcome’ UIN Sumut WISUDA sarjana ke-61 kali ini merupakan wisuda paling bersejarah dalam perjalanan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU). Pasalnya, wisuda yang juga dirangkai dengan Dies Natalis ke-41 ini juga bersamaan dengan soft launching perubahan IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU).

"Goodbye IAIN, welcome UIN SU," ucap Rektor IAIN SU Prof Dr Nur A Fadhil Lubis MA pada wisuda 1.031 lulusan IAIN SU di Gedung Serba Guna Provinsi Sumatera Utara Jalan Willem Iskandar Medan Estate, Senin (8/12).

Rektor mengungkapkan, setelah melalui perjalanan panjang sejak berdiri pada 19 Nopember 1973, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudyohono di akhir masa jabatannya menengsahkan perubahan IAIN SU menjadi UIN SU. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014. "Perjalanan usia dan pengalaman IAIN SU selama 41 tahun akhirnya memperlihatkan kematangan dengan berubahnya IAIN SU menjadi universitas," ujarnya.

Menurut rektor, perubahan tersebut merupakan usaha yang panjang sejak beberapa tahun lalu dimulai dari pengembangan studi-studi keislaman dengan mandat yang diperluas, pembukaan prodi yang menyahuti kebutuhan hingga penyapihan Jurusan Ekonomi dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Diungkapkannya, perubahan IAIN SU menjadi universitas memperlihatkan upaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang selama ini terkesan mengalami dikotomi, ada pendidikan agama dan ada pendidikan umum.

Disebutkannya, konversi IAIN SU menjadi UIN SU juga sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Sumut untuk mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. "Tampaknya masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan sebagai leading sector bagi mobilitas sosial secara vertikal," tuturnya.

Dalam konteks inilah, kata rektor, konversi IAIN SU menjadi UIN SU menemukan urgensinya. Selain dapat membuka akses yang lebih luas lagi bagi alumni pesantren, madrasah dan sekolah untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, konversi ini dapat menawarkan diversifikasi kajian-kajian keilmuan yang lebih luas. (P07)

“

Standar Soal US SD Dibuat Sama MENTERI Kebudayaan dan Pendidikan Anies Bawesdan mengatakan, standar soal ujian sekolah (US) yang menggantikan ujian nasional (UN) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) akan dibuat sama di seluruh kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

Pada ujian sekolah untuk tiga mata pelajaran yang se-belumnya di-UN-kan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, soalnya akan dibuat dengan standar yang sama untuk seluruh kabupaten/ kota.

Bobot soal US SD dibuat sama dengan berpedoman pada kisi-kisi soal yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32/2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19/-2005.

Pada UN SD tahun-tahun sebelumnya, soal dibuat de-ngan komposisi 25% dari pusat dan 75% dari daerah (provinsi). Untuk tahun 2014 ini, US SD juga akan melaksanakan dengan pedoman yang sama, yakni dasar kisi-kisi soal 25% dari Kemdikbud dan 75% dari daerah.

Paket soal US SD sama, artinya di setiap ruangan seluruh peserta US akan mengerjakan bentuk soal yang sama. Tetapi komposisi antar daerah dibuat berbeda untuk menghindari tindak kecurangan dalam pelaksanaannya. (Sumber Kantor Berita Pendidikan)