Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 30 April 2015

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi I Abdul Munick Sekretaris Redaksi II Mauliddin

Doc PODIUM

SD Negeri 056841 Dusun Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan kondisinya sangat memprihatinkan. Orangtua dan wali murid meminta Pemkab Langkat untuk merenovasinya.

CATATAN PODIUM

“Golkar Sumut Sedang Bergolak” “Permintaan H.Ajib Shah agar pengurus provinsi hingga kabupaten/ kota, anggota dewan dan kader untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok Leo Nababan belum lama ini “memperjelas bahwa Golkar di Sumut sedang Bergolak”.

Pernyataannya bahwa kelompoknya taat hukum dan sampai hari ini belum diputuskan (pengurus DPP yang sah) dan pihaknya akan tetap mempertahankan kantor/sekretariat DPD Partai Golkar Sumut di Jalan KH Wahid Hasyim dan juga keberadaan kantor DPD Golkar di seluruh kabupaten/kota se-Sumut .

Apa yang disampaikan H.Ajib Shah selaku Ketua DPD Golkar Sumut versi ARB adalah satu kewajaran dan merupakan jawaban atas apa yang telah dilakukan pihak Leo Nababan dan Agung Laksono yang dianggapny telah melakukan tindakan premanisme untuk mencapai keinginannya di Sumut.

Panasnya konflik internal Partai Golkar yang sudah mulai menjalar ke Sumut, perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama bagi para kader partai golkar yang saat sedang menjabat sebagai Bupati dan Walikota dan anggota dewan.

“Pertarungan antara pendukung kelompok Munas Bali dan Munas Ancol, kita minta jangan sampai menelantarkan tugas-tugas sebagai kepala daerah dan wakil rakyat tentunya.

“

Celoteh: Banyak Ka.Desa tak tau proses rekrut pendamping desa.

Coleteh : Memang sengaja agar kades yo bisa terima bersih.

C eloteh : Kalau disiapke dari atas bakalan ada pula dana yang dipangkas.

Coleteh: Begitu tau kades yo usah banyak kali bertanyak karang tak sempat menerima dana yo.

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Ibunda Siti Khadijah

Koodinator Daerah/Biro Jabodetabek: Isro Budi Nauli HR (Korda), Moratua Spahutar, SE,Saddam, Robert L Tobing, SH,Fabiantoro Bengkulu: Salim Pane,SH Lubuk Linggau: T.Muchalladon Medan: Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra, Ery Sundari, Suparno Harianto Kota Binjai: Eddy Gunawan (Ka.Biro), Eko Wahyu, Febri Taruna Langkat Hilir: Junifar Efendi (Ka.Biro) Stabat: Sutiarno, Zulfikar Khan, Yusri Anderiza Secanggang: Sariman, Amzon Wampu: T.Zainal Abidin, Amiruddin, Ahmad Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Abdullah Ramdhani Zilin Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Babalan Amis S Tanjung Aceh Tamiang: Muhammad Adam Pimpinan Perusahaan Agus Salim Manager Keuangan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Ondrio Suseno, SPdi Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Thomas (Acian) Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat

Mantan Ka. SD Negeri No. 056700Desa Secanggang Tutup usia, Rabu 8 April 2015 di RS H. Adam Malik Medan Dikebumikan Kamis , 9 April 2015 di Desa Secanggang Semoga amal dan ibadahnya di terima Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan menerima cobaan-Nya.

dari:

Keluarga Besar PODIUM

TARIF IKLAN

0852 0640 7583

Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Khusus

3

Edisi 16 - 30 April 2015

Lebih Baik Diperbudak Di Negeri Sendiri

Sekarang ini tak jelas berapa sesungguhnya tenaga kerja Indonesia terjebak di medan perang Timur Tengah. Yang pasti, puluhan ribu orang Indonesia bekerja di Irak, Syria, dan Libya ketika ketiganya ini belum dilanda perang. Secara keseluruhan, mungkin jumlah TKI di Timur Tengah berjumlah sampai jutaan.

Mereka umumnya bekerja sebagai pekerja tak trampil, terutama sebagai PRT. Banyak pula dari mereka yang berstatus sebagai pekerja gelap, dan sudah menetap di

sana bertahun-tahun. Inilah mengapa berapa sesungguhnya jumlah orang Indonesia yang bekerja di Timur Tengah sesungguhnya tak pernah jelas.

Banyak dari mereka bernasib baik. Ini tampak di wilayahwilayah pedesaan, dimana rumah milik TKI Timur Tengah pada umumnya lebih baik bahkan

tampak mentereng dibandingkan rekan seprofesi mereka yang berkerja di dalam negeri. Sebuah kenyataan yang membuat gairah untuk berburu pekerjaan di Timur Tengah selalu tinggi.

Namun berbagai bencana telah menghantam mereka. Paling gres adalah pecahnya perang di Yaman. Ratusan TKI telah diungsikan dari negara yang sedang dihancurkan oleh perang antara Syiah lawan Suni.

Pemerintah RI pun telah menempuh berbagai upaya untuk untuk menyelamatkan mereka.

Sementara itu, nasib mereka yang terperangkap dalam pertempuran Syiah versus Suni di Syria, Libya, dan Irak sampai sekarang belum jelas. Jumlah mereka tentu jauh lebih besar ketimbang yang di Yaman, karena secara ekonomi Irak, Syria, dan Libya jauh lebih makmur. Bisa jadi, karena dipaksa oleh keadaan, tak sedikit dari mereka ikut bertempur untuk salah satu pihak.

Sebelum kisruh berdarah di atas terjadi, tak sedikit TKI yang terperangkap di Jalur Gaza ketika ini digempur oleh Israel pada 2009, dan di tengah kerusuhan berdarah di Mesir yang berakhir dengan terjungkalnya Presiden Hosni Mubarak pada 2011. Kerusuhan ini terulang pada 2013, yang berakhir dengan tergulingnya Presiden Mohammad Morsi pada 2011.

Kerusuhan ini kemudian menegakkan kembali rezim militer di Mesir sampai sekarang.

Kini, bukanlah rahasia bahwa ribuan orang Indonesia nekad menjadi pekerja gelap di Arab Saudi, yang kondang sebagai negara

“

“

Kemiskinan telah mendorong berjuta tenaga kerja Indonesia berburu nafkah di luar negeri. Mereka tak peduli meski harus hidup di daerah rawan konflik. Mereka bahkan mau bekerja di kawasan miskin seperti Yaman dan jalur Gaza!

petrodollar. Mereka tak peduli bahwa upah dan jaminan sosial mereka lebih kecil ketimbang para pekerja resmi. Bagi mereka, meski menyakitkan, lebih menyakitkan kalau harus tinggal di tanah air sendiri.

Sebagaimana kerap mereka ungkapkan sendiri, menjadi pekerja kasar atau PRT di Indonesia lebih menyedihkan. Selain upah lebih kecil, tak ada pembantu rumah tangga atau kuli yang bekerja berdasarkan kontrak. Mereka mengacu pada kenyataan bahwa bayaran PRT dan kuli jauh lebih kecil ketimbang UMR meski harus bekerja 24 jam sehari.

Mereka juga mengaku sangat jengkel oleh berbagai kisah nyata yang sangat merusak kehormatan PRT dan pekerja kasar. Di antaranya adalah kisah nyata tentang pembantu rumah tangga yang disetrika sampai cacat seumur hidup, diperbudak selama bertahuntahun, bahkan dibunuh oleh para majikan. Celakanya, para pelaku kekejaman tersebut hanya dihukum beberapa tahun penjara, bahkan ada yang bebas.

Inilah mengapa pada 7 April lalu Aliansi TKI menggelar demo di depan istana presiden. Ribuan TKI, yang umumnya pernah bekerja sebagai PRT di Timur Tengah, menuntut agar diizinkan kembali bekerja di sana, terutama di negara kaya minyak seperti Saudi dan Kuwait. Mereka mengingatkan, larangan bekerja di Timur Tengah telah menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan.

Sekarang ini para pahlawan devisa itu tentu makin cemas karena pemerintah telah berencana untuk menghentikan seluruh pengiriman tenaga PRT ke luar negeri. Jokowi sendiri Februari lalu menyatakan bahwa keberadaan tenaga kasar di luar negeri menjadi sumber masalah dan merendahkan harga diri bangsa. Pemerintah pun telah menetapkan, sejak 2017 hanya pekerja trampil yang boleh dikirim ke luar negeri.

Pemerintah tampaknya berpendapat, bagi yang tidak trampil lebih baik tinggal di negeri sendiri meski menganggur, miskin, bahkan diperbudak oleh para majikan. (irc)

PODIUM Utama

4

Edisi 16 - 30 April 2015

Siapa Berani Hadang Mega?

Pengukuhan ini bahkan lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Harusnya esok hari, Jumat 10 April 2015. Megawati dipilih secara aklamasi. Tanpa ada interupsi, para peserta kongres secara serempak juga menerima laporan pertanggungjawaban Megawati.

"Ibu Megawati ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi," kata pimpinan sidang, Frans Lebu Raya, yang juga merupakan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Megawati langsung dilantik dan membacakan sumpah jabatan.

Setelah menerima mandataris kongres, sesuai AD/ART partai, Megawati memiliki hak prerogatif menetapkan struktur kepengurusan periode 2015-2020.

"Saya apresiasi dan terima kasih. Saya kira irama kongres seperti biasa. Dengan kesadaran penuh, semua dapat diterima terutama LPJ. Mudah-mudahan betul-betul dibaca," katanya.

Penetapan Megawati secara aklamasi sudah diduga banyak pihak. Sempat mengemuka soal kaderisasi, tidak sedikit yang menyebut regenerasi kepemimpinan di tubuh partai berlambang banteng gemuk itu tidak berjalan.

Megawati justru menyampaikan bahwa sudah ada mekanisme pergantian kepemimpinan di partainya.

Menurut dia, PDIP telah menghasilkan kaderisasi dan proses pergantian kepemimpinan yang baik. Di daerah, misalnya, meski masih ada muka-muka lama yang tetap bercokol di kepengurusan, tak sedikit yang telah berhasil membina anakanak muda.

"PDI Perjuangan menghasilkan suatu proses kepemimpinan yang tidak ada di partai lain," kata Megawati.

Media katanya, hanya fokus pada proses regenerasi dirinya saja. Padahal, PDIP memiliki mekanisme yang tidak sama dengan partai politik lain. Arus aspirasi bawah merupakan institusi tertinggi di internalnya.

Menurutnya, media sering tak mengerti sistem yang ada di PDIP. Isyarat Pidato Megawati Dalam forum kongres IV di Bali ini, yang menarik justru pidato pembukaan Megawati. Secara tegas dia menyampaikan sikap politiknya. Itu juga ditujukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Megawati meminta kepada Joko Widodo, Kader PDI Perjuangan yang berhasil menjadi Presiden, agar memenuhi janji politiknya

Megawati Soekarnoputri kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Indonesia (PDI) Perjuangan periode 2015-2020 dalam Kongres ke-IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis 9 April 2015. semasa kampanye.

"Pegang teguh konstitusi.

Berpijaklah pada konstitusi. Itu jalan lurus kenegaraan. Penuhi janji kampanye, itu ikatan suci dengan rakyat," kata Megawati.

Menurutnya, kesadaran awal saat mendukung Jokowi adalah komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Semua itu adalah jawaban atas realitas Indonesia yang dianggapnya begitu bergantung dengan bangsa lain.

Pekerjaan rumah yang lainnya adalah bagaimana mengatur mekanisme kerja antara Pemerintahan Jokowi dan partai politik pengusungnya. Menurut Mega, hal ini menjadi penting mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi.

Karena itu, sudah sewajarnya bila Presiden dan wakil presiden menjalankan garis kebijakan politik partai. Pemilu secara langsung dengan konsekuensi pengerahan tim kampanye, relawan, dan berbagai kelompok kepentingan, mulai bertolak belakang dengan pengabdian untuk mendapatkan pemimpin terbaik bangsa. Mobilisasi kekuatan tim kampanye mulai ditumpangi kepentingan.

Dari mereka ada "penumpang gelap" dan mulai menguasai sumber daya alam bangsa.

Kepentingan yang semula hadir dalam wajah kerakyatan, mendadak berubah menjadi hasrat kekuasaan. Sebagian dari mereka bahkan mulai mengatasnamakan independensi dan mengatakan bahwa partai adalah beban demokrasi.

"Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan. Bila mengatakan kalau Partai sekedar alat tunggangan kekuasaan politik sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat," katanya.

Megawati menambahkan, fenomena ini nampak jelas, ketika pada saat bersamaan muncul gerakan deparpolisasi. Sentimen anti partai yang makin lantang diteriakkan dalam kerumunan liberalisasi politik. Deparpolisasi yang dimaksud Megawati juga tidak berdiri sendiri. Ada simbiosis

kekuatan anti partai dan kekuatan modal, yang berhadapan dengan gerakan berdikari.

"Mereka ini dianggap kaum oportunis. Mereka tidak mau berkerja keras membangun partai, mengorganisir rakyat, kecuali menunggu dan menyalip di tikungan," katanya.

Selain itu, Megawati menyerukan agar pemeritah Jokowi-JK menangguhkan kontrak migas dan tambang yang akan habis tidak lama lagi.

Jokowi juga diminta untuk memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menjadi pilihan utama kebijakan politik ekonomi berdikari.

"Kini saatnya, dengan kepemimpinan nasional yang baru, Kontrak Merah Putih ditegakkan," katanya.

Siapa Penumpang Gelap?

Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang menjadi point krusial sebagai satu legalstanding partai. Menurut Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI, Siti Zuhro, PDI Perjuangan dibawah kekuasaan Megawati sekarang sangat berbeda dengan dua periode sebelumnya. Saat ini, PDIP berada di dalam kekuasaan.

Karna itu, membingunkan, apakah yang disampaikan Megawati dalam pidatonya itu adalah ungkap individu atau justru institusional sebagai ketua umum partai.

"Sebagai partai pengusa, agak membingungkan mengkritisi pemerintah, dia sendiri (Megawati) ada di dalam," katanya.

Bila ada permasalahan mengenai jalannya pemerintahan dalam enam bulan ini, PDIP harusnya membicarakan di internal. Bukan justru membawa konflik internalnya ke publik.

"Kongres kali ini justru berbeda, pelurunya justru diarahkan ke pemerintah. Ada kebiasaan buruk dari partai politik, selalu membawa konflik internalnya ke publik," katanya.

Mengenai sindiran ada penumpang gelap di pemerintahan Jokowi-JK, Siti Zuhro berpendapat bahwa masalah ini harusnya menjadi masalah internal saja. Zebagai Presiden, Jokowi memang punya kewenangan untuk memilih siapa

saja orang-orang yang akan ada di sekitarnya. Tapi saat ini bila tidak dimonisai partai dan dianggap salah, permasalahan ini harus dikomunikasikan.

"Intinya ada kekecewaan, Jokowi dianggap kurang listen.

Apa gunanya rumah transisi yang bertugas mempersiapkan program nawacita bila endingnya seperti ini. Kalau memang tidak sepekat dengan orang-orang itu (penumpang gelap) ya perlu direview," ujarnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, yakin Megawati telah memiliki pertimbangan sendiri ketika menyampaikan keluhannya soal adanya 'penumpang gelap' di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Beliau menyampaikan itu pasti sudah diukur. Silakan rakyat memberikan penilaian," kata Hidayat Nurwahid.

Kendati demikian, menurut Hidayat, sebenarnya protes Megawati itu tak memiliki dasar.

Dalam Undang-Undang tidak ada kewajiban presiden mengikuti keinginan pihak-pihak lain selain UU. Namun, di sisi lain sangat wajar jika Megawati mengingatkan bahwa Jokowi adalah kader PDIP. Kemudian tidak salahnya bila Jokowi mempertimbangkan keinginan Megawati.

Menurut Hidayat Nur Wahid, urusan bagi-bagi jabatan itu seharusnya bisa diselesaikan sendiri oleh PDIP dan Jokowi.

"Ini pelajaran penting bagi rakyat untuk memilih presiden," katanya.

PDI Perjuangan sebagai partai penguasa dan pengusung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, harus berani mengeluarkan kebijakan penting dalam kongres kali ini guna mengevaluasi pemerintah Jokowi-JK. Bukan hanya menyampaikan dengan sidiran.

PDI Perjuangan harus ikut bertanggungjawab bila arah perjalanan pemerintahan melenceng. Karena itu, evaluasi atas kinerja Jokowi-JK perlu dilakukan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Naisonal (PAN), Yandri Susanto mengatakan, salah satu yang perlu dievaluasi adalah mengenai janji-janji Jokowi-JK yang terkait dengan Nawacita. (net)

PODIUM nusantara

5

Edisi 16 - 30 April 2015

DPD PPP Tak Berhak Mengusung Calon Kepala Daerah

Calon Bupati/Walikota Jangan Mau Tertipu

Pengurus yang menyebut dirinya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhak mengusung calon bupati/walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015.

MEDAN, PODIUM Sebab, struktur pengurus DPD tidak dikenal dalam PPP hasil Muktamar Bandung 2009 yang saat ini menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada serentak.

“Jika KPU Pusat menegaskan yang berhak mengusung calon kepala daerah pada Pilkada serentak pada bulan Desember 2015 adalah parpol peserta Pemilu 2014 lalu, itu artinya yang jadi acuan adalah PPP hasil Muktamar Bandung. Sedangkan dalam AD/ART PPP Muktamar Bandung tak dikenal struktur pengurus DPD,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Utara (Sumut) Aswan Jaya SH, MKomI didampingi Sekretaris Parulian Siregar MA dan Bendahara M Syafii Sitorus kepada pers di Medan, Rabu (9/4).

Hal itu disampaikan Aswan menanggapi pernyataan Ketua KPU Husni Kamil Manik yang menegaskan, kepengurusan Partai Golkar dan PPP yang berhak mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada serentak pada bulan Desember 2015 adalah peserta pada Pemilu 2014 lalu.

Menurut Aswan, kalau PPP hasil Muktamar Bandung yang berhak mengusung calon dalam Pilkada serentak, tentu ikut di dalamnya anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai Kakbah ini. Dalam AD/ART PPP Muktamar Bandung, struktur kepengurusan PPP adalah Dewan Pimpinan

Pusat (DPP) untuk pengurus pusat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk provinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk kabupaten/kota.

Anehnya, di Sumut ada yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota. Padahal, AD/ART PPP hasil Muktamar Bandung tidak mengenal struktur kepengurusan DPD, yang ada adalah DPC. “Oleh karena itu, kami sampaikan kepada semua pihak terutama tokoh-tokoh masyarakat dan kader PPP yang berniat maju dalam Pilkada dengan menggunakan ‘perahu’ PPP, yang boleh mengusung calon kepala daerah adalah DPC PPP, bukan DPD PPP. Untuk itu, bagi tokoh atau kader partai yang sudah mendaftar lewat DPD PPP agar menarik kembali pendaftarannya, dan menahan diri sampai ada keputusan tetap yang diterbitkan oleh KPU tentang pengurus mana yang boleh mengusung calon kepala daerah dalam pilkada serentak Desember 2015,” kata Aswan.

Selain itu, kepada keluarga besar PPP yang sudah terlanjur mengubah struktur kepengurusan dari DPC ke DPD, diimbau untuk bertobat. Karena hal itu jelas melanggar AD/ART PPP hasil Muktamar Bandung.

“Kami imbau kader PPP yang mengaku dirinya pengurus DPD agar betobat, sebelum ada

keputusan lebih lanjut dari pimpinan partai. Kembalilah ke jalan yang benar, tunduk dan patuh kepada Ketua Umum DPP PPP pimpinan SDA. Sadarlah, semuanya telah ditipu, karena ada dokumen-dokumen yang dipalsukan sehingga mereka tersesat ikut dalam Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy yang pengesahannya telah dibatalkan oleh pengadilan dan dianggap ilegal oleh Mahkamah Partai,” tambah Aswan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPW PPP Sumut Parulian Siregar mengimbau kader PPP di Sumut mengikuti perkembangan partai dalam koteks nasional. Misalnya penyataan Ketua KPU Pusat yang mengatakan yang berhak mengusung calon dalam Pilkakda adalah PPP peserta Pemilu 2014, yakni PPP hasil Muktamar Bandung 2009 pimpinan SDA. “Kalau diikuti perkembangan nasional, hal itu mengisyaratkan, yang sah itu adalah turunannya, yakni PPP pimpinan Djan Faridz dan Dimyati Natakusumah,” kata Parulian.

Karenanya, Parulian mengimbau kader yang membentuk DPD agar kembali ke jalan yang benar, yakni sesuai dengan AD/ART PPP hasil Muktamar Bandung. Begitu juga bagi calon kepala balon kepala daerah, jangan sampai tertipu mendaftar ke pengurus partai yang tidak dikenal dalam AD/ ART. (P05)

Pilkada 2015

Dzulmi Eldin Daftar ke PAN, Nasdem dan Demokrat

MEDAN, PODIUM Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi semakin memperlihatkan niatnya untuk maju kembali di Pilkada Kota Medan 2015.

Hal ini ditandai dengan pendaftaran yang dilakukannya ke Kantor DPD PAN Kota Medan di Jalan Brigjend Katamso, no 381 Medan. Sebelumnya dia sudah mendaftar ke Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Demokrat. “Ini yang ketiga, sebelumnya di NasDem dan Demokrat,” katanya.

Eldin yang mengenakan setelah batik bercorak biru, tiba di kantor tersebut sekitar pukul 14.10 WIB dan langsung menuju ruangan Ketua DPD PAN Kota Medan, Ahmad Arief.

Tampak mendampinginya, mantarn Wlkota Medan Affifuddin dan mantan SKPD Chairil Anwar dan sejumlah tim suksesnya beserta Kabag Humas Pemko Medan, Budi Haryono.

Kedatangan orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Medan tersebut, selain disambut tim penjaringan balon Wali Kota Medan 2015-2020 DPD PAN, Zulham dan Robby Effendi, Eldin juga turut disambut langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Medan yang juga Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medab, Ahmad Arief.

Sayangnya, Eldin minim komentar usai menyerahkan berkas pendaftarannya. Ia menolak untuk wawancara terkait pendaftarannya tersebut. “Nggak usahlah wawancara-wawancara, sudah tahu itu,” ucapnya sembari berlalu turun ke lantai satu.

Ketua Tim Penjaringan Balon Wali Kota DPD PAN Kota Medan, Zulham menuturkan, setelah menerima pendaftaran para balon Wali Kota Medan tersebut, pihaknya akan melakukan survey terhadap para balon itu. (bares)

56 Prajurit Batalyon Inf 111/Raider Tualang Cut Naik Pangkat ACEH TAMIANG, PODIUM Sebanyak 56 orang prajurit di Batalyon Infanteri 111/Raider Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang, naik pangkat, (1/4/ 2015).

Ke 56 prajurit itu terdiri dari 1 orang perwira, 21 orang bintara dan 34 orang tamtama.

Batalyon Infanteri 111/R, Letkol Inf Puji Hartono yang diwakili Mayor Inf Eduar Henri meminta, agar seluruh prajurit terus mengikuti perkembangan dan situasi secara menyeluruh di tengah berlangsungnya pelaksanaan reformasi global.

Diminta juga kepada seluruh prajurit untuk terus meningkatkan kualitas

pengabdian kepada masyarakat, satuan, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, prajurit diminta meningkatkan etos kerja di satuan secara profesional dan proporsional.

“Khusus kepada prajurit yang menerima kenaikan pangkat, berharap mampu mempertanggungjawabkan makna dari kenaikan pangkat tersebut,” ujar Letkol Inf Puji Hartono seraya menambahkan, jadikan penghargaan kenaikan pangkat ini sebagai sarana dan wahana untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. (wdm)

6

Edisi 16 - 30 April 2015

PODIUM Binjai

Polisi dan Kejari Diminta Periksa Kadis Sosnaker Binjai

Pemuda Mahasiswa Pelajar Kota Binjai meminta kepada penegak hukum Polres Binjai dan Kejari untuk segera memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Sosial dan Ketenagakerjaan Binjai Nani Sundari.

BINJAI, PODIUM Permintaan Pemuda Mahasiswa ini cukup beralasan, pasalnya Nani Sundari diduga telah menyelewengkan dana anggaran tahun 2013 sebesar 300 juta untuk pengadaan rumah anak jalanan.

Ketua Konsorsium Pemuda Mahasiswa Pelajar Kota Binjai Yudi Wiliam Pranata kepada wartawan di halaman gedung DPRD Binjai menjelaskan.

“Banyak anggaran yang telah dikucurkan pemerintah di Dinas Sosial dan Ketenaga kerjaan kota Binjai yang tidak terealisasi, salah satunya adalah mengenai bantuan Pengadaan Rumah untuk anak jalanan, padahal anggaran yang telah dikucurkan setelah kami cross cek itu sebesar 300 juta, namun anggaran tersebut tidak terealisasi dan tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya,” ucap mahasiswa.

Masalah Rumah anak jalanan yang berlokasi di Kelurahan Kebun Lada Binjai Utara, kenapa sekarang sudah tidak ada anak jalanan yang menempatinya malah yang menempati rumah anak jalanan tersebut sekarang yakni para tenaga honorer dari kantor pemadam kebakaran Binjai, jadi kami

menduga selama Kepala Dinas Sosial Dan Ketenaga Kerjaan Binjai di pegang oleh ibu Nani Sundari banyak sudah anggaran bantuan yang telah dikucurkan Pemerinta ke instansi Sosial tersebut tidak dijalankan dengan sepenuhnya.

Untuk itu sekali saya Yudi Wiliam Pranata selaku Ketua Pemuda Mahasiswa Pelajar Kota Binjai meminta kepada Kapolres Binjai yang baru dan juga Kajari Binjai untuk segera memanggil saudari Ibu Nani Sundari selaku pengguna anggaran Bantuan Bagi anak jalanan di kota Binjai ini, dan dengan adanya temuan ini untuk menjadi PR bagi Kapolres Binjai yang baru, jika temuan kami ini tidak ditanggapi maka dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi demo,” ujar Yudi.

Sementara itu ketika wartawan mendatangi Kantor Dinas Sosial Dan Ketenaga Kerjaan Binjai yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Binjai untuk komfirmasi terkait dana bantuan yang diperuntukan bagi anak jalanan yang diduga telah diselengkan tidak berhasil, saudari ibu nani Sundari tidak berada ditempat, salah seorang pegawainya saat ditanya mengatakan ibu tidak ada dikantor dia sedang keluar katanya singkat. (Eko)

BANYAK PROGRAM PENDIDIKAN TAK BERES Kepemimpinan Kadis P&P Binjai Perlu Dievaluasi BINJAI, PODIUM Kepemimpinan Drs Anang Wibowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran ( P Dan P ) kota Binjai kini menjadi sorotan dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya selama Drs Anang Wibowo menjabat, banyak program- program kerja di dalam lingkungan Dinas Pendidikan kota Binjai yang tak beres, seperti pengerjaan proyek di SMKN 2 Kancil Mas Binjai Timur. Proyek tahun 2014 tapi baru dikerjakan awal tahun 2015, begitu juga proyek gedung di SMPN 11 Binjai Utara, anggaran sudah sepenuhnya di setor, namun proyeknya belum selesai,padahal proyek tersebut merupakan proyek tahun 2014.

Ditambah lagi dengan kebijakankebijakan sepihak yang diambil oleh pihak seluruh sekolah SMAN yang ada di Binjai, terutama tentang pengutipan uang komite sebesar 15 ribu hingga 30 ribu rupiah yang dikutip setiap bulannya dengan alasan untuk kemajuan pendidikan serta kutipan lainnya yang membuat para orang tua murid resah karena uang pengutipan tersebut tidak jelas peruntukannya, Merasa peduli dan kuatir tentang kemajuan dunia pendidikan binjai, Ketua LSM Grakindo Kota Binjai Evan Dani angkat bicara, kepada Podium di Binjai. Ia mengatakan. “ Kepemimpinan Drs Anang Wibowo selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran ( P dan P ) Binjai perlu ditinjau ulang, dalam hal ini kepala Daerah yakni Walikota Binjai H.M. Idaham. Walikota Binjai harus cepat tanggap dan mengambil sikap jangan dibiarkan hal ini berlangsung lama ini menyangkut dunia pendidikan, bagaimana pendidikan kita terutama di kota Binjai ini mau

maju, karena para oknum-oknum yang diberi kepercayaan untuk memajukan pendidikan di Binjai terkesan tak mau tahu dalam hal ini ya Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kota Binjai.

Kalau Drs Anang Wibowo tidak sanggup ya

ngapai dipertahankan, sebaiknya di evaluasi kinerjanya layak atau tidak menjabat Kadis P dan P kota Binjai.”

Lebih lanut Evan Dani menjelaskan kami selaku Sosial Kontrol dan hasil temuan dari investigasi kami di lapangan kami menemukan ada proyek pengerjaan gedung di SMKN 2 Binjai proyek DAK tersebut dianggarkan tahun 2014 tapi mengapa baru dikerjakan awal tahun 2015 itukan jelas menyalahi aturan, begitu juga proyek di

SMPN 11 Binjai juga pembangunan Gedung Baru juga belum selesai dikerjakan.

Kemudian masalah pengutipan uang komite, setiap siswa kalau siswa tersebut bertempat tinggal di dalam Kota Binjai mereka dikenakan 15 ribu setiap bulanya, sedangkan bagi siswa yang tinggal di luar Kota Binjai mereka dikenakan sebesar 30 ribu, semua ini saya tidak mengadangada ini benar adanya, karena saya langsung menanyakan kepada para orang tua wali murid. Orang tua siswa itu sudah cukup resah akibat dari keputusan yang terkesan dilakukan secara sepihak, padahal SMAN sekarang kan sudah mendapat bantuan dana Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS ) jadi untuk apa lagi ada komite, kalau jelas dikemanakan uang tersebut gak apa-apa ini kita tidak tau dikemanakan uang komite tersebut, masalah ini sepertinya dibiarkan saja oleh pihak Dinas Pendidikan Binjai. Kalau kepala Dinas nya saja tidak mau tau untuk apa dipertahankan, saya sungguh mengharapkan kepada Walikota Binjai untuk segera mengambil tindakan jangan dibiarkan berlarut-larut begitu lama, kasihan kita dengan kondisi pendidikan di Binjai sekarang ini.

Sementara saat sejumlah Wartawan ingin komfirmasi ke Dinas Pendidikan Binjai tidak berhasil ditemui,Drs Anang Wibowo terkesan enggan untuk bertemu, beliau berada didalam sedangkan pintu ruangannya tertutup rapat, ketika seorang pegawai yang baru saja keluar dari ruangannya saat ditanya sejumlah wartawan yang ingin bertemu,menjawab bapak kadis sedang rapat tidak bisa diganggu sambil tergesa-gesa berlalu meninggalkan wartawan. (Eko)

PODIUM Langkat

7

Edisi 16 - 30 April 2015

Terkait Penjualan Handtraktor

Warga Desa Selayang Baru Minta Kadesnya Dicopot Warga Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat meminta Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu mencopot Legimin dari jabatannya selaku Kepala Desa.

SELESAI, PODIUM Pasalnya warga marah akibat ulah Kepala desa yang sesuka hatinya berani menjual Hendtraktor atau Jetor yang merupakan alat pembajak sawah, padahal alat tersebut merupakan bantuan dari Pemkab Langkat melalui Dinas Pertanian.

Beberapa warga tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani ( GAPOKTAN ) Desa Selayang Baru Kecamatan Selesai Langkat kepada Wartawan menjelaskan. “Kami sangat kecewa dengan Kades Legimin, tanpa sepengetahuan kami kok berani-

beraninya dia menjual mesin hendtraktor tersebut. Meskipun Legimin sebagai Ketua Gapoktan, tapi bukan berarti dia bisa berbuat sesuka hatinya. Gapoktan ini kan bukan milik dia pribadi, inikan kelompok milik kita bersama yang tergabung dalam Gapoktan, dan mesin itukan merupakan bantuan pemerintah, dan tidak dibenarkan untuk dijual kepada orang lain, karena mesin itu merupakan milik Negara,� ujar anggota Gapoktan minta namanya tidak ditulis dengan nada emosi.

Dijelaskannya lagi mesin Hendtraktor atau

Warga Scurai Laksanakan Bakti Sosial

BABALAN, PODIUM Warga desa Scuarai Utara terdiri dari tokoh masyarakat , tokoh agama, dan pemuda pemudi ,dan Tim PKK Desa Scurai Utara kec. Babalan kab. Langkat, rame rame dengan rasa suka cita membersihkan kampung halamannya. Lokasi kegiatan bakti soaial ,area pekarangan depan rumah, membersihkan rumput di atas parit yang menghalangi arus air mengalir dam rumah ibadah Mesjid Raya Scurai dan area perkantoran Desa Scurai Utara kec.Babalan. Kegiatan bakti sosial di laksanakan minggu (12/4) Menurut kepala Desa Scurai Utara Wisnu Handoyo pada PODIUM. ." Kkita menjalankan Program Desa dan Pemerintah Kabupaten PemKab Langkat, di samping itu juga kita wujudkan tali silaturahim antar waraga Scurai Utara khususnya, agar dapat terjalin silaturahmi yang baik sesama warga.

Kegiatan Bakti Sosial Masyarakat (gotong royong) ini kita lakukan sacara berkesinambungan bergilir di enam (6) Dusun di Desa Scurai ini. Hari ini mendapat giliran Dusun Scurai Pasar yaitu kita membersihkan parit , Rumah Ibadah, Area kantor Desa Scurai Utara. Atas nama pemerintahan Desa saya ucapkan Trimakasih kepada kaum ibu ibu Tim PKK dan juga warga scurai utara, atas perhatiannya ,kepeduliannya terhadap lingkungannya ini, kata kades.

Hal yang sam juga di katakan ketua PKK Desa Scurai Ny.Suryani Wisnu Handoyo dan Pendidikan Ramadani ," dengan melalui Bulan Bakti Masyarakat ini lah mari kita jaga kebersihan lingkungan kita agar nyaman , sehat ,bersih, beramah tamah antar warga sehingga terjalin keakrabannya sesama warga, ujar ibu Ketua PKK. (Amir Tanjung)

Jetor inikan merupakan aset pemerintah yang diberikan kepada kelompok tani yang bersipat bantuan dan bukan merupakan barang pakai habis jadi proses peralihanya sangat patut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal ini Dinas Pertanian Langkat, apalagi sampai dijual dan menurut yang kami dengar bahwa mesin Handtraktor tersebut di jual seharga Rp. 10.500.000 kepada seorang warga bernama Surip yang merupakan warga Lubuk Sekam Desa Selayang Baru.

Masalah penjualan mesin Handtraktor ini kami warga yang tergabung dalam Gapoktan Desa Selayang Baru Kecamatan selesai jelas tidak terima dan sangat keberatan oleh ulah Legimin dan kami meminta agar Pemkab Langkat dalam hal ini Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu untuk segera mengambil sikap untuk mencopot Legimin dari jabatanya.

Kades Legimin saat dikomfirmasi Wartawan melalui Via Seluler dengan enteng menjawab ya memang benar saya jual, tapi saya menjualnyakan dengan anggota juga, Surip itukan anggota Gapoktan juga, saat disinggung wartawan apakah diperbolehkan barang bantuan pemerintah di jual, Legimin malah menjawab udah besok aja kita jumpa sambil menutup Hp nya. (Eko)

PODIUM Langkat

8

Edisi 16 - 30April 2015

Pelaksanaan UN Tingkat SMU di Langkat Berjalan Aman dan Tertib Sebanyak 11.721 siswa SMU.MA dan SMK negeri dan swasta se Kabupaten Langkat mengikuti Ujian Negara (UN) hari Senin (13/4). Sedangkan kesiapan UN rampung, setelah naskah soal dan lembar jawaban untuk SMU, Madrasah Aliyah dan SMK, tiba pada Sabtu (11/4) tiba di gudang SMKN 1Stabat dengan dikawal anggota Polres Langkat.

LANGKAT, PODIUM Dari pantauan awak media di SMK N.1 Stabat lembar Kertas Ujian yang dikawal aparat kepolisian diturunkan dari Mobil.

Kepala Dinas P Dan P Langkat Sujarno SSos terlihat memberi arahan kepada seluruh kepala Sekolah.

Ujian Nasional tingkat tingkat SMA,Madrasah Aliyah dan SMKdijadwalkan Senin 13 April 2015 secara serentak. Untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan UN Naskah soal dan lembar jawaban dijaga ketat oleh aparat kepolisian di kecamatan masing-masing sebagaimana dikatakan Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro SIK kepada wartawan di Mapolres

Langkat. Polisi akan terus mengawal dan menjaga Naskah soal UN tersebut sampai UN selesai. Selain itu polisi akan di tempatkan di sekolah-sekolah yang melaksanakan UN untuk hari H, Senin (13/4).

Kadis P dan P Langkat H Sujarno SSos MSi melalui Kepala Seksi Kurikulum SMA dan SMK Nazarudin SPd MHum mengatakan, pelaksanaan UN tahun 2015 tingkat SMA, Madrasah Aliyah dan SMK seKabupaten Langkat diikuti 11.721 siswa dengan perincian 6.783 siswa kelas XII SMA dan Madrasah Aliyah serta 4.938 siswa kelas XII SMK dari 63 SMA, 44 Madrasah Aliyah dan 51 SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten

Langkat.

Bupati Langkat Tinjau Pelaksanaan UN Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi Sekda dr.H. Indra, Sekretaris M.Kes Sekretaris Dinas P & P Legiman dan sejumlah SKPD dijajaran Pemkab.

Langkat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Langkat di hari pertama pelaksanaan UN, Senin (13/4/2015), yakni di SMA Negeri 1 Stabat, SMK Negeri 1 Stabat dan MAN Negeri 1 Stabat.

Di ketiga sekolah tersebut H. Ngogesa Sitepu melakukan peninjauan langsung untuk melihat sejauh mana persiapan sekolah-sekolah di

Kabupaten Langkat dalam menghadapi UN 2015, serta mengetahui sejauh mana kehadiran para siswa dalam mengikuti UN. “Saya melakukan peninjauan langsung untuk mengetahui kesiapan sekolah dan siswa menghadapi UN, namun saya tidak meninjau ke kelas-kelas agar konsentrasi siswa yang sedang melaksanakan UN tidak terganggu,”ucap Bupati Langkat menjawab pertanyaan wartawan pada peninjauan pelaksanaan UN tersebut.

Terkait dengan sistem UN yang sekarang ini Bupati Langkat tidak banyak memberikan komentar, baginya metode apapun yang digunakan jika persiapan guru sebagai pendidik memahami tugas dan tanggung jawabnya serta siswa sebagai pelajar memahami UN merupakan salah satu tolak ukur sistem pendidikan yang harus dilalui oleh siswa, sehingga kesiapan para siswa diharapkan dapat mengikuti UN dengan prestasi yang membanggakan.

“Saya yakin dan optimis tingkat kelulusan di Kab. Langkat sekarang ini meningkat dari tahun sebelumnya” ujar Ngogesa.

Bupati Langkat berpesan melalui pihak sekolah untuk memotivasi para siswa agar UN jangan dijadikan beban, ikuti proses, baca soal dengan teliti setelah itu baru jawab soal dengan benar dan kepada orang tua siswa dihimbau untuk terus mengontrol putra-putrinya dalam pelaksanaan UN, intruksikan mereka belajar dirumah dengan tetap memperhatikan kesehatan, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. (P.12)

PODIUM Langkat

9

Edisi 16 - 31 Desember 2014

PODIUM Langkat

10

Edisi 16 - 30 April 2015

Ngogesa Sitepu

Optimis Atlet Wanita Akan Dongkrak Prestasi Olahraga Langkat Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH optimis atlet wanita dapat angkat prestasi olahraga di Kabupaten Langkat, keyakinan itu dikatakan Ngogesa melalui pidato tertulis yang dibacakan Kadispora TM. Auzai pada pelantikan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PORWOSI) Kab. Langkat periode 2015-2019 di gedung KNPI Stabat, beberapa waktu yang lalu.

STABAT, PODIUM “Perkembangan olahraga di Langkat cukup signifikan dengan tumbuhnya cabangcabang olahraga yang mampu membawa harum nama baik Langkat di berbagai event, jadi, kepada kepugurusan Porwisu yang baru dilantik diharapkan juga ikut berpartisipasi memberikan dan melaksanakan program yang berkualitas bekerjasama dengan Pengcabpengcab lainnya.

“Saya yakin, tambah Auzai bahwa semakin banyak wadah olahraga pasti akan mendongkrak prestasi, buktikan Porwisu pantas terbentuk, bina terus atlet-atlet wanita yang ada di Langkat, karena, pembinaan yang baik akan membawa hasil yang baik.” ujar TM. Auzai.

Sebelumnya, Ketua Porwosi periode 2015-2019 Leginem Acai ucapkan terima kasih atas kepedulian Pemkab. Langkat terkhusus kepada Bupati Ngogesa yang telah membantu kami sehingga bisa merealisasikan terbentuknya kepengurusan kami.

“Kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk berikan program-program yang baik agar mampu mengangkat prestasi Kab. Langkat melalui atlet-atlet wanita Langkat yang sehat dan bugar,” ujar.

Berikut susunan pengurus Porwisu Kab. Langkat periode 2015-2019, Ketua Leginem Acai, Sekretaris Nurhayana Lubis S. Ag, Bendahara, Saksilawati S.Pd. (P.36.Lk)

Pemkab Langkat Gelar Festival Nasyid ke 44

LANGKAT, PODIUM Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Bagian Kesejahteraan Sosial Sekdakab. menyelenggarakan festival Nasyid ke-44 di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati , Selasa, (7/4).

Acara dibuka Wabup H. Sulistianto.

Bupati Langkat. H. Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis yang dibacakan Wabup H.Sulistianto,M.Si mengatakan. “ Festival Nasyid ini merupakan rangkaian persiapan Pemkab. Langkat untuk mengikuti event tingkat Provinsi yang akan digelar tahun ini sekaligus komitmen Pemkab. Langkat membina generasi muda baik dalam seni budaya, olahraga, pendidikan maupun dalam bidang lainnya.

“Olehkarena itu, sudah kewajiban bagi suatu Pemerintah Daerah untuk mencari bibit potensial yang nantinya akan menjaga dan mengharumkan nama Kabupaten Langkat. Melalui Festival Nasyid ini dapat mengangkat motivasi generasi muda untuk melantunkan syair yang indah,” ujar Wabup.

Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana SE diwakilkan Mahruf Ritonga .menyampaikan. .”Bahwa sejak dahulu Langkat terkenal dengan kekayaan dan keunggulan seni budaya, salah satunya Nasyid. “DPRD dan Pemkab. Langkat siap dukung segala program baik demi mendongkrat semangat para pemuda berprestasi dalam ruang lingkup positip” ujarnya.

Group Nasyid Kec. Batang Serangan Juara Umum Group Nasyid Putra – Putri Kecamatan Batang Serangan tampil menjadi yang terbaik pada Festival Nasyid. Di bagian putra, Batang Serangan berhasil menjadi juara setelah mengungguli perolehan point group-group Nasyid dari Kecamatan lainnya. Menyusul diurutan dua adalah Kecamatan Kuala, dan Sawit Seberang berada diurutan ketiga.

Sedangkan, Kecamatan Secanggang, Wampu dan Padang Tualang harus puas berada di posisi juara harapan I, II dan III. Dibagian Putri, Group Naysid Batang. Untuk kategori lainnya, seperti Group Favorit Juara Putra berhasil diraih Kecamatan Selesai dan Babalan pada bagian putri, sedangkan untuk Busana, Secanggang tampil sebagai pemakai Busana terbaik putra dan Batang Serangan bagian putri. Sementara itu, Vokalis Putra terbaik diraih Muammar S.Pdi dan Vokalis Putri terbaik diraih Irma Albani , pada kategori Perdana, Salapian dan Binjai berhasil menjadi yang terbaik bagian putra dan putri.

Festival nasyid ditutp oleh H. Hermansyah Asisten II Ekbangsos. Dalam kata-kata sambutan tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH disebutkan. Saya bangga melihat perjuangan dan jerih payah mereka, semoga hasil ini tidak menjadikan para juara berpuas diri dan yang kalah menyerah untuk berbuat lebih baik lagi kedepannya. Kepada para peserta agar terus menempa diri untuk menjadi yang terbaik dengan penuh keyakinan karena saya yakin kelak kamu pasti akan bisa wujudkan mimpi dan cita-cita yang akan membanggakan orang tua dan bangsamu. (P36-Lk)

Parlementaria

11

Edisi 16 - 30 April 2015

Paripurna Pengantar LKPJ BUPATI LANGKAT TA 2014 Digelar LANGKAT, PODIUM Target belanja pemerintah daerah kabupaten Langkat tahun anggaran 2014 sebesar Rp.640.323.882.768,26,- namun yang hanya terealisai sebesar Rp. 552.956.182.685,57,- atau mencapai 90,82 persen. Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Langkat Ngogesa Sitepu SH, pada pidato Laporan Kerja Pertanggung jawaban Bupati dalam rapat paripurna DPRD Langkat diruang sidang paripurna gedung DPRD Langkat di Stabat, Senin (6/4).

Ngogesa menyebutkan dalam kurun waktu penyelenggaraan APBD tahun anggaran 2014 pihak eksekutif banyak memperoleh masukan dari dewan mulai dari penyusunan anggaran, sidang-sidang paripurna maupun pertemuan lainnya memberi nuansa positif.Ini merupakan motivasi bagi eksekutif khususnya bagi pengguna dan pengelola angaran sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk berbuat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ucapnya.

Beliau juga mengungkapkan, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggran 2014, ini bukan faktor kesengajaan akan tetapi disebabkan beberapa keterbatasan. Dalam pengelolaan pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah, antara lain pendapatan Asli Daerah merupakan refleksi dari tiga jenis pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana targetnya sebesar Rp. 107.142.284.356 terealisasi sebesar Rp. 107.652.791.351,39 atau 100,48 Persen.

Lanjutnya lagi, salain itu, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.228.964.008.579 terealisasi sebesar Rp. 1.260.298.417.924 atau 102,55 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditarget sebesar Rp. 287.601.593201 terealisasi hanya sebesar Rp. 262.446.004.199 atau 91,25 persen, ujar

Ketua komisi B DPRD Langkat Ma’ruf Ritonga SE, (kiri) sedang menerima pemberian cendra mata dari pimpinan sanggar Seni Pusaka Aru Teater Garis Lurus Kabupaten Langkat Drs.H.Zainal Arifin Aka M.Pd, (kanan) diruang rapat komisi B gedung DPRD Langkat Stabat.

Sanggar Seni Pusaka Aru Teater Garis Lurus Audensi ke Komisi B DPRD LANGKAT

ngogesa.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, dihadiri seluruh anggota dewan termasuk juga unsur muspida, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, pada rapat paripurna tersebut menerima LKPJ Bupati Langkat tahun anggaran 2014, dan ia berharap agar kepada seluruh anggota DPRD Langkat yang telah ditetapkan duduk dalam panitia khusus (pansus) LKPJ agar segera mempelajari dengan teliti dan cermat serta dapat bekerja maksimal dengan memanfaatkan waktu seefesien mungkin, sebut nya. Dan rapat di skoor sampai dengan tanggal yang ditentukan kemudian hari dengan agenda pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Langkat dalam rangka pembacaan keputusan tentang Catatan Strategis berupa Rekomendasi. (P03)

LANGKAT, PODIUM Pimpinan Sanggar Seni Pusaka Aru Teater Garis Lurus Langkat Drs. H. Zainal Arifin, Aka, M.Pd, beserta pengurus lainnya antara lain, Agung Kurniawan, Teguh Syahputra, Nurmala Marbun, Ferlian Ariska S.Sos dan M. Kasim, beraudiensi di komisi B DPRD kabupaten Langkat, Kamis (26/3).

Rombongan diterima oleh ketua komisi B DPRD Langkat Ma’ruf Ritonga SE, didampingi sekretaris komisi B, Kirana Sitepu, Kabag Hukum H. Zurwansyah SH, dan para anggota komisi lainnya Surialam SE, Romelta Ginting SE, Azman, Syafrizal Helmi dan Nurul Azhar Lubis SH, diruang rapat komisi B DPRDLangkat.

Pada kesempatan tersebut pimpinan teater garis lurus Drs.Zainal Aka menyampaikan kekhawatiranya tentang pengenalan seluk beluk sejarah kebudayaan Langkat telah sangat memprihatinkan, akhirakhir ini mulai luntur ditengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Langkat. Untuk itu kami sangat berharap melalui rapat pertemuan ini komisi B DPRD Langkat dapatlah kiranya menjembatani dan memberikan jalan keluar dalam rangka membangun dan mengembangkan cagar budaya Langkat, ujarnya.

Sementara ketua komisi B DPRD Langkat Ma’ruf Ritonga SE, mengucapkan syukur dan berterima kasih serta sangat mendukung atas gagasan tersebut, dengan adanya masukan-masukan maupun saran yang luar biasa ini, nantinya dapat mengembangkan serta membudayakan kebudayaan Langkat kepada para pelajar dan mahasiswa juga kepada masyarakat kabupaten Langkat. Kedepannya komisi B DPRD Langkat juga mengupayakan dalam hal penganggaran untuk pengembangan cagar budaya di kabupaten Langkat. diakhir pertemuan tersebut pimpinan teater garis lurus Drs.H. Zainal Arifin Aka M.Pd, memberikan cendra mata kepada komisi B DPRD Langkat yang diterima langsung oleh ketua komisi B Ma’ruf Ritonga SE, disaksikan oleh seluruh anggota komisi B, kabag Hukum H.Zurwansyah SH dan para tokoh budayawan serta para seniman yang tergabung dalam Teater Garis Lurus kabupatyen Langkat. (P03)

12

Edisi 16 - 30 April 2015

PODIUM Sumut DPRD Terima Kunjungan Lawatan Pramuka Kuartir Cab Langkat

Kwarran Pramuka Sei Lepan Gelar Bakti Pramuka SEI LEPAN, PODIUM Dengan penuh semangat bergotong royong Kwarran Pramuka Sei Lepan melaksanakan bakti Pramuka bersama masyarakat dengan membersihkan area perkantoran instansi pemerinahan di Kecamatan, seperti Kantor Camat, Polsek, Koramil, KUPTD dan kantor intansi pemerintah lainnya.Sabtu (4/5).

Menurut Kak Sugito,S.Pd ketua Kwarran Pramuka Sei Lepan yang juga KUPTD Sei Lepan pada PODIUM ketika dikonfirmasi mengatakan. “ Kegiatan ini merupakan rangkaian Program Kerja Kwarran Pramuka Sei Lepan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat bergotong royong sesuai dengan Trisatya, Dasa Dharma Pramuka, dan Tri Bina Gerakan Pramuka. Hal itu dikarenakan Pramuka memiliki potensi yang sangat besar sebagai garda terdepan membangun semangat bergotong royong terutama untuk mengader generasi muda sebagai tonggak pembangunan bangsa. Kegiatan Bakti Pramuka yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu aplikasi pengaderan generasi muda yang peduli dan mengabdi kepada alam sekitar.” Ujar Kak Sugito. S.Pd Di tempat yang sama Muhammad Ardian Sekjend Kwarran Sei. Lepan mengatakan. “Kegiatan Bakti Pramuka lokasinya kami tentukan di perkantoran instansi pemerintahan kecamatan..

Peserta Kegiatan ini meliputi pramuka penegak se- Kecamatan Sei. Lepan sebanyak 100 orang. Kegiatan bergotong royong membersihkan perkantoran yang ada di Kec. Sei Lepan dan lingkungan di sekitarnya. Peserta Berasal dari utusan sekolah SMAN I Sei Lepan ,SMA Swasta Yaspend Nasional Jasa Makmur, Sei Lepan, dan SMA Darma Putra Pangkalan Berandan, Kepada peserta terbaik kami berikan Piagam Penghargaan untuk menambah semangat peseta meraih prestasi gemilang di masa akan datang. Kami juga merencanakan Kegiatan Perkemahan Penegak Pramuka “Sanggah Tangguh Penegak Se wilayah Teluk Haru di bulan Mei mendatang” kata Kak Muhammad Ardian menjelaskan.

Upacara pembukaan dilaksanakan bertempat di halaman kantor KUPTD Kec. Sei Lepan. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kec. Sei Lepan Kak Sugito, S.Pd dihadiri oleh beberapa tamu undangan antara lain Muspika Kec. Sei Lepan, tokoh masyarakat, pemuda dan para undangan lainnya.

Kegiatan ini mendapat respon yang positif dari warga setempat.

Hal tersebut terbukti dengan antusias warga ikut dalam pelaksanaan Kegiatan bakti Pramuka Kwarran Sei Lepan yang berlangsung di sekitar tempat kediaman mereka.

(Amir Tanjung)

Sebanyak enam ratus lima puluh (650) orang murid dari berbagai sekolah dan jurusan sekabupaten Langkat yang tergabung dalam wadah kelompok pendidikan (ekstra) luar sekolah mengikuti kegiatan Jambore Cabang Langkat dalam jadwal salah satu kegiatannya mengunjungi kantor DPRD Langkat.

Sebanyak enam ratus lima puluh (650) orang murid dari berbagai sekolah dan jurusan sekabupaten Langkat yang tergabung dalam wadah kelompok pendidikan (ekstra) luar sekolah mengikuti kegiatan Jambore Cabang Langkat dalam jadwal salah satu kegiatannya mengunjungi kantor DPRD Langkat.

LANGKAT, PODIUM Peserta Jambore Pramuka Kwartir Cabang Langkat tersebut datang berkunjung ke kantor DPRD Langkat dipimnpin dan dibimbing oleh pembinanya Kak Eko Krismanto SPd dan Kak Ruri.

Kunjungan ke DPRD Langkat bertujuan untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat lagi tentang keberadaan dan fungsi serta tugas-tugas DPRD sebagai (Legislatif) pejabat Negara di daerah baik hubungannya antara Legislatif dengan Masyarakat langsung maupun antara Legislatif dengan Eksekutif (pemerintah).

Kedatangan mereka diterima dan disambut langsung oleh Wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE, didampingi Kabag Umum Drs. Wagito S, selaku pelaksana Sekwan dan

beberapa orang anggota dewan lainnya.

Meskipun jumlah peserta kunjungan cukup banyak, namun dalam pertemuan tersebut tetap berjalan lancar dan tertib serta terlihat akrab saat Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE, menyampaikan penjelasan tentang seluk beluk dan keberadaan juga tugas pokok dan pungsi (Tupoksi) anggota DPRD Langkat, disamping itu juga berlangsung tanya jawab antara para siswa dengan wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE. Usai pertemuan dilanjutkan dengan memperkenalkan seluk beluk gedung DPRD Langkat yang dipandu dan dibimbing langsung oleh Pelaksana Sekretaris Dewan DPRD Langkat Drs. Wagito S. (P03)

PODIUM Sumut

MEDAN, PODIUM Mereka mengaku dari LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebraksu) dipimpin Saharuddin, LSM Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal dikoordinatori Togar Lubis, Laskar Anti Krupsi Indonesia Berjuang dengan ketuanya Sugandi Siagian serta dari PD Angkatan Muda Melayu Kota Medan dengan ketuanya Mukhtar Efendi.

Mereka terkesan menolak guliran hak interelasi yang digalang puluhan anggota DPRD Sumut dan akan diparipurnaan tanggal 20 April 2015 yang akan mempertanyakan kenapa masih ada hutahng Pemprovsu tentang Dana Bag Hasil (DBH) ke

13

Edisi 16 - 30 April 2015

Ratusan massa melakukan unjukrasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) Selasa (7/4).

Pemkab dan Pemko Sumatera Utara dan melahirkan Pergub nomor 10 tahun 2015 yang dinilai mengangkangi Peraturan Daerah (Perda).

Sekelompok massa tersebut menyebut kelompok massa mereka kelompok Melawan Interpelasi DPRD Sumut dan mengatakan akan mengawal guliran interpelasi itu sampai tanggal 20 April 2015 agar tidak bernuansa transkasional. "Kami tidak yakin hak interpelasi itu tidak terkontaminasi dengan transaksional dan pasti ada

kepentingan-kepentingan politik tertentu," ujar massa.

Menyikapi itu, Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhri Fauzi, mengatakan kalau mengawal kebenaran maka kawallah hak interpelasi agar terus berjalan sampai ke sidang parpurna.

"Jangan ungkapkan mengawal kebenaran dengan menuduh hak interpelasi itu hanya untuk transaksional dan kepentingan politik. Tidak ada kepentingan politik, Tidak ada bermaksud bermain dengan tramsaksional.

Kita hanya ingin

Polri Buka Penerimaan Taruna Akpol, Brigadir dan Tamtama MEDAN, PODIUM Penerimaan personel Polri untuk Taruna Akpol, Brigadir dan Tamtama kembali dibuka.

Melalui surat pengumuman Polri Nomor: Peng/5, 6, 7/IV/ 2015, untuk seluruh Indonesia jumlah personel yang akan direkrut terdiri dari 300 Taruna Akpol, 10.650 Brigadir dan 2.250 Tamtama.

"Untuk Taruna Akpol dari 300 personel yang direkrut terdiri dari 250 pria dan 50 wanita.

Untuk Brigadir terdiri dari 8.850 pria dan 2.100 wanita. Sedangkan untuk Tamtama hanya merekrut personel pria saja sebanyak 2.250 orang," kata Karo SDM Poldasu, Kombes Pol Drs Tabana Bangun M.Si kepada wartawan, Minggu(11/4).

Bagi calon peserta dapat mendaftar terlebih dahulu melalui website http:// ww.penerimaan.polri.go.id untuk mendapatkan nomor registrasi /ujian.

Selanjutnya nomor tersebut diverifikasi di Polres/Polresta sejajaran Kepolisian Daerah (Polda) setempat.

"Tahapan seleksi mencakup kesehatan, psikotes, jasmani dan akademik. Khusus untuk calon Taruna Akpol selain mengikuti seleksi daerah nantinya juga akan diseleksi ditingkat pusat. Sedangkan untuk calon Brigadir dan Tamtama hanya mengikuti tahapan seleksi di tingkat daerah (Polda) saja," urai Karo SDM. Dikatakannya, persyaratan untuk Taruna

Akpol harus berusia minimal 17 tahun 5 bulan dan maksimal 21 tahun, berlaku untuk pria dan wanita. Dengan tinggi badan minimal 165 Centimeter (cm) untuk pria dan 163 cm untuk wanita.

Untuk tingkat pendidikan, lulusan SMA/MA jurusan IPA dan IPS dan bukan lulusan program pendidikan kesetaraan paket A,B dan C. Nilai ijazah/hasil ujian nasional (UN) minimal 6,5 untuk lulusan tahun 2014 dan 72,50 untuk lulusan tahun 2015.

Untuk calon Brigadir usia minimal 17 tahun 5 bulan, maksimal 21 tahun. Dengan tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita. Tingkat pendidikan SMA/SMK sedejarat kecuali SMK Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, Perhotelan dan jurusan lain yang tidak ada kompetensinya dengan tugas pokok Polri.

Pengecualian ini juga berlaku untuk program pendidikan kesetaraan paket A, B dan C. Dengan nilai akhir (gabungan nilai UN dan nilai sekolah) minimal 60.

Sedangkan bagi calon Tamtama usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 22 tahun.

Tinggi badan minimal 165 cm, hanya untuk pria saja. Jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat kecuali SMK Tata Busana, Tata Kecantikan, Perhotelan dan jurusan lain yang tidak ada kompetensinya dengan tugas pokok Polri termasuk program pendidikan kesetaraan paket C. (P05)

mempertanyakan apa yang sudah kita ketahui tentang keuangan Pemprovsu yang dikabarkan kacau balau. Itu saja. Kenapa khwatir?" kata dia.

Sisi lain Ketua Lembaga Pemerhati Masyarakat Pembangunan Hendra Hutagalung mengatakan, kesan yang ada adalah unjukrasa itu menyudutkan interpelasi. "Itu tidak boleh. Hak interpelasi itu hak yang melekat bagi tiap-tiap anggota dewan dimanapun dan kalau digunakan sesuai dengan hukum dan jika tidak digunakan tidak apa-apa. Jadi jangan ada modus seolah-olah mengawal kebenaran padahal berpihak kepada pemerintah yang perrlu dikritik," kata dia. (P05)

Mantan Bupati Aceh Utara Ditangkap di Deli Serdang MEDAN, PODIUM Tim Gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap mantan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid alias Ilyas Pase di Desa Tuntungan I, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Senin (13/4/2015) malam sekitar pukul 19.30 WIB. Kasi Penkum Kejati Sumut Chandra Purnama Pasaribu di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Senin (13/4), menjelaskan mantan Bupati Aceh Utara Periode 2007-2012 ini merupakan tersangka kasus korupsi dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe Tahun 2009 yang diduga merugikan negara sebesar Rp7,5 miliar.

Terkait kasus ini, Kejati Aceh juga telah menetapkan Ilyas A Hamid alias Ilyas Pase masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari lalu.

Masih menurut Chandra, setelah penangkapan, Kejati Sumut langsung berkoordinasi dengan Kejati Aceh.

Kejati Aceh langsung menuju Medan, dan selanjutnya akan memboyong tersangka ke Kejati Aceh untuk proses penyidikan. (P05)

opini

Edisi 16 - 30 April 2015

Kabupaten Langkat Layak Dimekarkan Menjadi Tiga Kabupaten Satu Kota Kabupaten Langkat luasnya mencapai 6.262,00 km2 dengan jumlah penduduk 1.194.463 jiwa, terdiri dari 23 Kecamatan, 240 Desa dan 37 kelurahan layak dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota.

Oleh: Rusdi Stabat Kabupaten Langkat terbagi menjadi tiga wilayah, Langkat Hulu. Langkat Hilir dan Teluk Haru. Masing-masing wilayah mempunyai potensi ekonomi yang kuat untuk menopang kemandirian bila dipisahkan dari Kabupaten Induknya, karena masing-masing wilayah memiliki potensi dibidang perkebunan, pertanian, pariwisata dan sebagainya.

Langkat Hulu misalnya kaya dengan hasil perkebunan, baik yang dikelola BUMN atau perkebunan rakyat, ditambah kawasan wisata Bukit Lawang.

Dari potensi ekonomi daerah tiga wilayah sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan demikian pula dengan jumlah kecamatan.

Dalam PP 129/2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. PP ini kemudian diganti dengan PP 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, persyaratan pembentukan wilayah provinsi harus meliputi minimal lima kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten terdiri dari lima kecamatan, dan kota cukup dengan empat kecamatan.

Adapun pembentukan kecamatan, kelurahan, dan desa hanya ditetapkan melalui peraturan daerah, yang tidak dapat dipantau pemerintah. Ini mengingat belum adanya suatu sistem pelaporan atau pencatatan peraturan daerah yang kontinu di tingkat pusat.

Di Wilayah Langkat Hulu ada delapan Kecamatan. Kecamatan

Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai, dan Binjai.

Sedangkan di wilayah Langkat Hilir. Tujuh Kecamatan, Kec. Stabat, Wampu, Secanggang, Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, Hinai, Tanjung Pura. Di Kecamatan Teluk Haru ada Tujuh Kecamatan. Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lepan, Berandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Semua peraturan pemerintah sudah terpenuhi oleh ke tiga Wilayah pemekaran Kabupaten Langkat.

Demikian pula dengan pembentukan Stabat menjadi Kota bukan menjadi masalah karena Stabat dapat dimekarkan menjadi empat Kecamatan sebagaimana persyaratan diminta PP 1129/ 2000, Kec. Stabat Kota, Stabat Timur, Stabat Barat, Stabat Utara dan Stabat Selatan.

Sementara untuk Ibu Kota Kecamatan Stabat bisa dipindahkan dan dicarikan lokasinya di tempat lain.

Dari potensi wisata misalnya yang dapat dikembangkan untuk PAD kabupaten dan kota baru di wilayah Langkat yang dimekarkan bukan menjadi masalah, karena masingmasing Wilayah Pemekaran Kab. Langkat memiliki potensi wisata yang lengkap dan beragam, mulai dari wilayah pesisir pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan wisata relegi.

Para wisatawan bisa leluasa memilih objek wisata mana yang hendak dituju. Semua daerah tujuan wisata ketiga wilayah Langkat menjanjikan pengalaman petualangan yang mengesankan. Potensi ini bisa

dikembangkan dan ditingkatkan apabila wilayahnya dimekarkan menjadi Kabupaten terpisah dari Kabupaten induk dan ketertinggalan pembangunan bisa dikejar, perbaikan infra struktur jalan dapat dikerjakan yang pada akhirnya peningkatan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Langkat juga kaya akan aliran sungai yang pada umumnya berasal dari Dataran Tinggi Gayo dan Bukit Barisan bermuara ke Selat Malaka.

Karena itu, Kabupaten Langkat memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata alam seperti Arung Jeram.

Selain itu, sebagai bekas wilayah Kerajaan Langkat, Kabupaten Langkat memiliki berbagai peninggalan sejarah dan budaya masa lalu. Karena itu, wilayah ini pun memiliki potensi pariwisata budaya yang luar biasa. Objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai tempat rekreasi, hiburan, untuk menambah pengetahuan, maupun ziarah (wisata religi).

Banyaknya ragam objek wisata yang ada di wilayah ini, tentunya memberikan banyak pilihan kepada wisatawan.

Apalagi objek-objek wisata yang tersebar di Kabupaten Langkat tersebut ditunjang oleh sarana transportasi dan akomodasi yang memadai, sehingga wisatawan benar-benar dapat bersantai tanpa khawatir kekurangan fasilitas penunjang pariwisata.

Tujuan dari Pemekaran Langkat menjadi tiga kabupaten dan satu kota bukan sematamata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan mempermudah pelayanan umum, membuka lapangan kerja, dunia usaha lainnya dan memperkuat daya saing daerah, terutama guna mengejar ketertinggalan pembangunan daerah, tapi juga memasukan Langkat dari berbagai sektor ekonomi rakyat, terutama guna mendatangkan investor masuk ke Langkat.

Dengan potensi dimiliki masing-masing daerah rasanya sulit diterima akal jika wilayah yang dimekarkan menjadi miskin. Masyarakat yang daerahnya dimekarkan harus siap berperan dan harus menikmatinya. Jangan pula pemekaran ini hanya dinikmati pejabat dan kroni-kroninya saja tidak menyentuh rakyat secara keseluruhan.

Memang dengan pemekaran wilayah terbentuknya kabupaten dan kota baru di Langkat dana alokasi umum (DAU) akan meningkat. Tapi itu menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sebab tujuan dari pemerkaran itu sendiri untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Pemekaran Langkat tidak dapat dipandang bersifat politis atau sematamata untuk mendapatkan anggaran lebih besar dari pusat, tapi sebagai keharusan mengingat wilayah Langkat sangat luas.

Hal mendasar lainnya adalah pemekaran wilayah Langkat harus menjadi solusi permasalahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi masalah baru.

Ketiga wilayah yang hendak dimekarkan sudah melakukan kajian dan persiapan serius.

Jadi tidaklah benar anggapan bahwa pemekaran kabupaten kota di Langkat hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan politik, sumber pembiayaan yang lebih, serta hal-hal lainnya dari pemerintah pusat.

Pemekaran kabupaten kota di Langkat akan memberikan pemerataan pembangunan, mengejar ketertinggalan pembangunan dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda. ***

PODIUM Pendidikan

15

Edisi 16 - 30 April 2015

Syawal Gultom Mutlak Terpilih Rektor Unimed MEDAN, PODIUM Prof Dr Syawal Gultom MPd secara mutlak terpilih menjadi Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) untuk periode 2015-2019.

Syawal Gultom terpilih setelah meraih suara terbanyak sebesar 51 suara mengalahkan dua pesaingnya, yakni Selamet Triono (47 suara) dan calon petahana Ibnu Hajar Damanik (19 suara).

Hal itu diketahui usai utusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Supriadi Rustad, mengantarkan langsung hak suara menteri ke Unimed pada Selasa (14/4).

“Alhamdulillah, pemilihan Rektor Unimed berjalan lancar, sukses, demokratis dan bernuansa kekeluargaan,” ujar Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unimed, Drs Chairul Azmi MPd didampingi Kabag Humas Muhammad Surip saat memberi keterangan kepada wartawan, di kampus itu.

Kata Chairul Azmi, Syawal Gultom mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Senat Unimed, yang telah memberi kepercayaan kembali kepadanya. Chairul bilang, Syawal juga mengajak seluruh perangkat kerja Unimed untuk bersamasama membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan di kampus penghasil tenaga pendidik tersebut.

“Jadi tadi pagi suasananya cukup harmonis.

Setelah diumumkan hasilnya, mereka (ketiga calon) saling berpelukan dan memberi selamat.

Dari psikologis yang saya lihat, suasana hati dari calon yang kalah, tak begitu menampakkan kekecewaan berarti,” bebernya.

Chairul Azmi yang juga Pembantu Rektor II Unimed ini menambahkan, adapun jumlah suara yang diperebutkan ketiga calon yaitu 117 suara. Di mana 76 suara dari anggota senat dan 41 sisanya berasal dari Menteri.

“Jadi kalau memakai sistem yang lama, rekomendasi anggota senat masih menjadi pertimbangan oleh menteri. Namun sekarang berdasarkan perolehan suara terbanyak, dialah otomatis yang terpilih,” jelasnya.

Seperti diketahui, pada tahap penyaringan calon rektor di tingkat senat pada 13 Maret 2015 lalu, Syawal Gultom meraih 41 suara senat mengungguli dua calon lainnya, yakni Selamet Triono (15 suara), Ibnu Hajar 12 suara, dan Abdul Hamid (7 suara). (res)

SD Negeri 054929 Bekerja Keras Meraih Prestasi HINAI | PODIUM Sekolah Dasar Negri (SDN) 054929 Kp.Baru Desa Psr.8 Kecamatan Hinai Kab.Langkat berniat ingin terus berbenah diri dalam meraih prestasi. Salah satu prestasi akan diraih melalui kegiatan kepramukaan,dimana pada saat perkemahan bersama ke IV Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Hinai,dimana meraih piala dalam acara kegiatan tersebut.

Bukan hanya kepramukaan saja yang terus dibenahi,kepedulian lingkungan pun terus di tanamkan kepada para anak didik untuk dapat menjaga lingkungan sekolah tetap asri.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 054929 KP.Baru Zulkarnain S.Pd pada Podium. “ saat ini sekolah terus berbenah sekolah sehingga membuat para siswa yang menuntut ilmu disini merasa lebih nyaman dan damai sehingga proses belajar mengajar bagi siswa dan guru menjadi menyenangkan. Dengan kegiatan kepramukan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta terhinda dari Narkoba. (P.12)

SDN 054875 SEI LIMBAT TERUS BERBENAH DIRI SELESAI, PODIUM Sekolah Dasar Negri 054875 Sei Limbat Kec.Selesai terus berbenah diri meraih prestasi. Sekolah ini memiliki siswa 404 orang dengan tenaga guru kelas sebanyak 12 orang. Salah satu programnya menciptakan kepedulian terhadap lingkungan dan menanamkan kepada seluruh anak didik untuk menjaga lingungan sekolah agar bersih.

Kepala Sekolah SDN 054875 Sei Limbat Nurmaladarni SpdI mengatakan saat ini sekolah sedang terus berbenah diri guna memperindah sekolah agar para siswa yang sedang menuntut ilmu merasa nyaman,sehingga proses ngajar mengajar

menjadi lebih menyenangkan.

Ditambahkanya lagi saat ini komite dan para guru ingin mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah ramah anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman,aman,damai dan bersih serta indah.

Kegiatan keagaman baru saja kami laksanakan,perlombaan yang pernah di ikuti dan mendapat juara adalah lomba OSN tingkat Kecamatan mendapat juara 2,dan juga olah raga tingkat Kecamatan meraih beberapa piala. Dalam menghadapi UN yang akan datang beliau berpesan hendaknya bagi siswa Kls 6 ini hasil UN harus memuaskan,agar dapat melanjutkan pendidikan di tingkat SLTP.katanya. (P.12)

Pembangunan Paving Blok Halaman SMPN5 Stabat Dikerjakan Swadaya

STABAT, PODIUM Pembangunan vaving blok halaman area SMP N.5 Stabat sudah rampung pengerjaannya, dan proyek ini dananya bersumber dari swadaya bersama mufakat pihak sekolah , dan pihak komite serta sumbangan para orang tua wali murid.

Kapala Sekolah Hasannudin Batu Bara,SPd, ktika d konfirmasi Podium, menjelaskan, " Pertama saya sangat bersyukur kepada Allah Swt. Dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid dan komite skolah, yang tlah bersusah payah untuk mmpercantik sekolah kita ini dengan mnciptakan halaman Skolah yang asri dan indah dipandang mata.

Halaman sekolah terbuat dari vaving blok dengan ukuran luasnya 300.meter , jelasnya.

Selanjutnya , Kasek menerangkan lagi,

Proyek kecil kecilan ini tidak ada bantuan dari pihak Dinas P&P Langkat , melainkan murni dari pihak sekolah ini, yakni dana berasal dari mufakat musyawarah pihak komite sekolah dan para Dewan guru. dan ada juga dari para wali murid menyumbang dengan suka rela tanpa batas dan tidak ada paksaan dari kami. Selama ini setiap musim penghujan halaman sekolah kami banjir dan becek berlumpur , hingga murid malas masuk sekolah, oleh karena itu kami mencari solusi Mengantisipasi sekolah kami ini, dan harapan kami kedepannya dengan di buat lapangan vaving blok halaman supaya menambah semangat belajar murid kami dan diharapkan mangkin giat minat belajarnya d sekolah ini ,”jelas Hasannudin Batu bara, kasek SMPN.5 stabat. (Amir Tanjung)

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menjadi inspektur Upacara Apel Gabungan Pemkab. Langkat Langkat..

APEL GABUNGAN PEMKAB LANGKAT BAHAS KEBERHASILAN SEKTOR PETERNAKAN Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH bertindak selaku inspektur Upacara Apel Gabungan Pemkab.

Langkat, Senin (6/4).

LANGKAT, PODIUM Apel Gabungan diikuti oleh Wakil Bupati Langkat H.Sulistianto, MSi Sekdakab.Langkat dr. Indra Salahuddin,M.Kes MM para Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD serta PNS dijajaran Pemkab. Langkat Dalam Arahannya Bupati menyampaikan.

“Bahwa keberhasilan sektor peternakan salah satunya adalah swasembada daging, yang merupakan salah satu visi misi Pemkab. Langkat dalam mensejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pasokan protein hewani seperti daging, telur dan susu agar gizi senantiasa dapat terjaga.

Oleh karena itu , maka diperlukan peningkatan produksi peternakan, karena setiap tahunnya, permintaan masyarakat pada daging hewan ternak seperti lembu dan kambing akan semakin meningkat.

Terutama menyambut idul fitri dan hari raya qurban. Oleh karenanya, jika sektor peternakan kekurangan, harga daging

menjadi melonjak di pasaran. “Hal ini jelas akan mengurangi daya beli masyarakat yang pada gilirannya tarap kesehatan masyarakat terganggu, “ ujar H. Ngogesa Sitepu SH. Bupati menginstruksikan Dinas Peternakan, raih dan capai kebehasilan tersebut, jadikan Langkat sebagai sentral peternakan.

Disamping itu, terus awasi produksinya, optimalkan dan galakkan program kawin suntik (Inseminasi buatan) serta penanaman jenis rumput unggul, agar produksi dapat

terus terjaga dan dampaknya meningkatkan tarap hidup peternak.

Dalam Apel terebut, Bupati Ngogesa juga membagi-bagikan hadiah kepada 7 orang peserta apel dari SKPD yang telah berhasil menjawab pertanya mengenai bidang peternakan dan Pertanian.

“Hadiah ini sebagai motivator bagi mereka agar terus giat dalam bekerja,” tegas Bupati Langkat.

(P.36-Lk)