POTRET
Edisi 16 - 31 Mei 2015
Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana Rusdi Stabat Sekretaris Redaksi Abdul Munick Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH
Doc PODIUM
Kesebelasan Garuda Muda SSB Disparpora Kota Binjai berfoto bersama pelatih Irwansyah (Kiri) dan Ketua Panitia (Kanan) usai menjadi juara 1 pada turnamen sepak bola U – 15 Assosiasi Sepak Bola Langkat Sekitarnya di Lapangan Bola Kaki Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Minggu (10/5).
CATATAN PODIUM
Akbar dan Tommy Duet Serasi KEPIAWAIAN Bung Akbar Tanjung di Golkar sudah tak perlu diragukan, munculnya gagasan dan ide untuk menggelar KLB di Golkar patut kita apresiasi. Mungkin saja apa yang dipikirkan ‘digagas’ Tokoh penyalamat partai Golkar di masa reformasi itu ‘tidak sejalan dengan segelintir pendukung Abu Rizal dan Agung Laksono’. Keterpanggilan Bung Akbar yang ingin mengakhiri konflik dan membenahi Golkar menjelang pilkada serentak ditahun 2015 adalah perwujudan rasa tanggung jawabnya selaku tokoh senior dipartai berlambang pohon beringin. ‘Kita memahami niat baiknya, mencari orang seperti dia sangatlah sulit’. Reformasi adalah masa yang sulit bagi Partai Golkar, tapi Bung Akbar Tanjung dapat melaluinya dan membawa Golkar keluar sebagai partai yang cukup disegani kala itu. Kesetiaannya pada Golkar tidak perlu diragukan dan sudah teruji. Kalau masih ada pihak di partai Golkar yang meragukan ‘gagasan dan idenya’ itu yang harus dipertanyakan. Menarik keluarga Cendana agar kembali ‘berminat membenahi partai Golkar’ adalah langkah yang sangat bijak. Kehadiran Bung Tomi Soeharto untuk menyelesaikan masalah ditubuh Golkar akan ‘mempunyai efek domino’, karena belasan juta pendukung ‘Soeharto’ saat ini menantikan kehadiran ‘sosok’ penerus keluarga Cendana agar kembali tampil dipanggung politik. Gagasan dan ide menarik Bung Tomi Soeharto menyelesaikan masalah yang cukup krusial di partai Golkar sudah tepat ‘apalagi menduetkannya bersama Bung Akbar Tanjung’. ***
“
Celoteh: Usai UN siswa SMKN I Karang Baru Aceh Tamiang Gelar Pawai Wak? Coleteh: Ide yang kereatif seperti itu perlu ditiru dan kita berikan apresiasi Celoteh: Mudah-muhan mereka lulus semuanya. Coleteh: Amin kalau ada yang te lulus jangan ngamok boh?
Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat Koodinator Daerah/Biro Jabodetabek: Isro Budi Nauli HR (Korda), Moratua Spahutar, SE,Saddam, Robert L Tobing, SH,Fabiantoro Bengkulu: Salim Pane,SH Lubuk Linggau: T.Muchalladon Medan: Sutriadi, SPd, Irwansyah Putra, Suparno Harianto Kota Binjai: Eddy Gunawan, Eko Wahyu, Febri Taruna Langkat Hilir: Junifar Efendi (Ka.Biro) Stabat: Sutiarno, Zulfikar Khan, Khairul Syahri Secanggang: Sariman, Marwansyah Lubis Wampu: T.Zainal Abidin, Amiruddin, Ahmad Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Ondrio Suseno,S.Pdi Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Bahorok: Zulfan Efendi Babalan Amis S Tanjung Aceh Tamiang: Muhammad Adam Pimpinan Perusahaan Agus Salim Manager Keuangan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Distribusi/Sirkulasi Adi Syahputra, Mauliddin Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail: podiumred@yahoo.com – red.podium@yahoo.co.id Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.
HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat
0852 0640 7583 TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-
3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-
PODIUM Khusus
3
Edisi 16 - 31 Mei 2015
“
Republik Kartel Indonesia
“
Seperti kanker, kartel politik makin mengakar dan merebak di seluruh penjuru Nusantara. Kartel ini melayani para pebisnis besar. Jika tidak diamputasi, sampai kiamat pun Indonesia selalu sakit.
Kalau dalam bisnis, kartel biasanya selalu memonopoli penetapan harga sampai dengan suplai dan pengendali kompetisi bisnis. Dalam politik, kartel ini mendominasi kebijakan negara dalam mengelola perekonomian nasional. Kartel ini merupakan kolaborasi yang dikendalikan oleh pebisnis besar dengan politisi, bikrokrasi, dan penegak hukum. Tumbangnya rezim Orde Baru, mesin yang memproduksi oligarki atau koncoisme di Indonesia, tidak berarti serta merta memutus mata rantai kartel politiknya. Bahkan, mereka yang tersisihkan secara politik dan bisnis pada rezim Orde Baru, pasca reformasi malah membentuk kartel baru. Benih kartelisasi politik pasca reformasi bisa dibaca dari praktik politik dinasti yang ada, termasuk munculnya gelombang penguasa, elit militer dan para aktivis menjadi juragan politik. Dulu, para pengusaha jahat bisa mengeruk sumber daya alam Indonesia seenaknya karena menjadi bagian dari rezim Soeharto. Sekarang ini mereka terlibat langsung ke dalam politik praktis dan menjadi elit parpol. Mereka masuk ke gerbong politik tanpa melalui jenjang yang wajar. Dengan kekuatan
uang yang dimiliki, mereka bahkan terbukti sanggup membuat Parpol sendiri. Surya Paloh misalnya, mendirikan Nasdem karena kalah dalam pemilihan ketum Golkar. Maka tak mengherankan kalau Parpol-Parpol sekarang ini dikelola seperti korporasi. Sebagaimana halnya korporasi, pemilik "saham" terbesar memiliki pengaruh terbesar pula, dan tak segan memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis pribadi. Sebagaimana halnya di dunia bisnis, kartel politik sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini karena kartel politik akan membawa politik ke tingkat sangat rendah dan tidak punya tatanan yang sehat. Perebutan antar elit terhadap sumber daya alam, manusia, teknologi, teritori dan keunggulan ekonomi, bisa dikompromikan di meja makan. Dalam arti, gampang sekali dikapling-kapling sesuai dengan kekuatan dan kepentingan para juragan kekuasaan tersebut. Dalam menempatkan seseorang dalam jabatan di berbagai ruang kekuasaan, sistem meritokrasi
bukan lagi hal penting. Yang diutamakan adalah loyalitas kepada penguasa politik dan konglomerat sebagai majikannya. Akibatnya, mereka yang kompeten lebih memilih berkarir di luar negeri. Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan dalam Kabinet SBYBoediono, pernah mengaku menjadi korban kartel politik dalam mega kasus Bank Century. Tapi dia masih beruntung karena setelah mengundurkan diri dari kursi Menkeu, ia ditampung menjadi elit di jajaran Bank Dunia yang markas di AS. Sementara mereka yang frustasi akhirnya jadi makelar proyek dan selalu bertopang pada proyek APBN. Ada juga yang menjadi politisi kacangan atau tukang membenarkan kebijakan juragan politik melalui riset abal-abal. Pada situasi demikian, argumen politik yang cerdas memang tidak lagi muncul di permukaan karena telah digadaikan melalui kompensasi duit, kekuasaan politik dan bisnis. Di lain pihak, suarasuara kritis dari kelompok civil society juga gampang dibungkam. Tak perlu dengan gaya represif zaman Orde
Baru, tapi cukup dijinakan dengan duit atau kompensasi lainnya. Kenyataan itu sangat terlihat dari minimnya tokoh sipil yang berintegritas dan ketidakmandirian kelompok sipil membiayai programnya sendiri. Nyaris semuanya tergantung pada negara dan korporasi. Maka jangan harap adanya jaminan kepentingan publik yang dimandatkan rakyat kepada para politisi benar-benar diperjuangkan. Jangankan menghambat kemajuan bangsa, kartel politik bahkan mengancam kedulatan negara. Di mata pimpinan KPK non-ktif, Bambang Widjojanto, sebagaimana halnya di Afrika, kartel politik dalam sistem oligarki merusak sendi-sendi kedaulatan melalui aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum mudah disuap, dibayar dan dijadikan alat oleh kartel politik untuk menggasak uang dan kekayaan negeri. Kekayaan alam di daerahdaerah yang telah dikaplingkapling diamankan oleh aparat keamanan. Akibatnya, kekayaan negeri selalu tertumpuk di tangan para elit itu. Maka tak mengherankan, kata Bambang, jika praktik ini terus dilestarikan bisa tamat riwayat kemerdekaan negeri ini. (IRC)
PODIUM Utama
4
Edisi 16 - 31 Mei 2015
‘Saya Siap Bayar Harga Diri Leo Nababan’ Terkait kisruh di Partai Golkar yang masih saja berlangsung, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto kembali berkomentar lewat media sosial, Facebook dan Twitter. Pada Selasa malam ini (12/5), Tommy menanggapi pernyataan juru bicara kubu Agung Laksono, Leo Nababan, pada Selasa siang. Leo Nababan mengatakan, dirinya meragukan Tommy Soeharto bersama Akbar Tandjung bisa menggelar munas luar biasa (munaslub). Dia juga menyayangkan bila memang Tommy dan Akbar memotori munaslub. Karena, menurut Leo, keduanya tidak memiliki kapasitas menyelenggarakan munaslub. “Jadi, saya baru mendengar ini. Hanya saya mau mengingatkan. Silakan buat munaslub, toh saat ini apakah ada legal standing-nya, jadi ada legalitasnya tidak, karena ini negara hukum,” ujar Leo. Leo pun menilai upaya itu hanya akan sia-sia karena memang mereka tidak memiliki kapasitas menyelenggarakan munaslub. “Jadi jangan sia-sia. Karena apa? Kalau kita berbicara soal munaslub, kapasitas apa Akbar Tandjung melaksanakan munaslub. Jadi, itu saja. Mas Tommy sebagai kader iya. Jadi, saya meragukan itu,” tutur Leo. Dari segi legalitas, dirinya juga mempertanyakan DPD I dan II mana yang mau menggelar munaslub, karena semua sudah habis masa baktinya sejak tahun lalu. Saat ini, kata Leo, semua DPD I dan II dijabat pelaksana tugas yang ditunjuk Agung Laksono. Tommy pun berkomentar, kalau memang Leo berniat baik untuk Golkar, Leo jangan mengeluarkan statemenstatemen yang berlebihan. “Maunya apa? Langsung saja! Kapasitas Leo Nababan hebat dalam hal statemen lebay. Begitu digeruduk lawan, tidak bisa apaapa. Sebaiknya diam kalau hanya mampu bicara saja,” tulis Tommy di media sosial internet. Tommy heran, dirinya mau menyatukan kader Partai Golkar, kok, malah dicurigai. “Sudah dibayar berapa harga diri Anda? Apa mau sekalian si pembeli harga diri Anda, saya borong? Harusnya sadar diri, berusaha menyatukan Golkar. Ini kok malah berusaha menggagalkan usaha-usaha menyatukan. Apa memang Anda-Anda berniat menggagalkan Golkar ikut pilkada?” kata Tommy lagi.
Katakan Munaslub Wacana, Itu Tandanya Ada Kepentingan Pribadi Tommy Soeharto meyakinkan keseriusannya untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golongan Karya (Golkar) akhir Mei ini. Dalam kicauan terbarunya melalui akun twitter @HutomoMP_9, pria bernama lengkap Hutomo Mandala Putra itu meyakinkan pengurus daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Munaslub demi mengembalikan kejayaannya Partai Beringin. "Teman2 DPD1 yang bersedia mengembalikan Kejayaan Golkar, jangan percaya jika ada yang mengatakan MLB Golkar hanya wacana, itu tandanya mereka mulai bingung memikirkan kepentingannya terancam Gagal, Silakan Koordinasi Dengan Saudara Akbar tanjung atau Asisten saya di lapangan.. Mari kembalikan Kejayaan Golkar pada poros rakyat bukan poros Kubu..," kicaunya beberapa saat lalu, Rabu (13/5). Sebelumnya, Tommy telah memastikan jadwal Munaslub akhir Mei ini. Bukan hanya itu, ia juga sudah menentukan lokasi pelaksanaannya. "Lokasi/Tempat MLB Jakarta tepatnya Asrama Haji Pondok Gede, Maksimal akhir bulan ini" Sederhana, memadai, tepat sasaran" #SavePilkada," kicau Tommy pada Minggu (10/5) lalu. Tommy sendiri memastikan dana Munaslub telah diperoleh. Yang sudah pasti ialah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Bali akan membantu dana pelaksanaan. Selain itu ia juga mengklaim sebagian besar DPD I dan DPD II Golkar se-Indonesia juga akan menyawer agar Munaslub terlaksana. Putra bungsu almarhum Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, masih sangat diterima oleh Partai Golkar kubu manapun, termasuk kubu Agung Laksono. Bahkan, Tommy Soeharto - begitu dia biasa dipanggil - dipersilakan untuk ikut kembali aktif membangun
Golkar sebagai ketua umum. Syaratnya hanya satu, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai menyatakan, satu-satunya jalan bagi Tommy Soeharto untuk masuk dan jadi ketua umum adalah jika dia menang dalam Munaslub Golkar. “Mau lewat jalan mana lagi? Satu-satunya ya lewat Munaslub. Tak ada yang lain,” kata dia saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (23/4). Hal serupa, ungkap Yorrys, sebenarnya sudah pernah dilakukan di Munas Riau 2009 lalu. Tommy Soeharto maju menjadi salah satu calon ketua umum Golkar. Majunya Tommy waktu itu, ungkap Yorrys, memancing para kader-kader muda Golkar untuk maju meramaikan bursa calon ketua umum. “Jadi itu sangat bisa dilakukan,” ungkapnya. Menurut dia, saat ini sudah sulit bagi kedua kubu di Golkar untuk melakukan manuver politik. Dia menuding, kubu Aburizal Bakrie sebagai penyebabnya. Yorrys bercerita, sejak Partai Golkar berkonflik, tim penyelamat partai yang salah satunya motornya dia, sudah melakukan silaturahmi ke para sesepuh, senior partai. Itu dilakukan dalam rangka meminta nasehat, pendapat saran bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik ini. “Semua menyarankan diselesaikan saja secara politik, bukan hukum.” Penyelesaian secara politik dipilih karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam undangundang itu disebutkan, jika partai berkonflik diselesaikan oleh mahkamah partai, sehingga urusan rumah tangga partai diselesaikan sendiri. Tetapi kubu Ical, tuding Yorrys, membuat persoalan jadi lebih pelik dengan membawa itu ke penyelesaian secara hukum. “Kalau sudah begitu, ya kita tunggu saja putusan pengadilan,” ujarnya. Soal pertemuan antara Tommy
Soeharto dengan Aburizal Bakrie, Yorrys menilainya sebagai hal yang wajar saja. Dia menyebut, pertemuan itu mungkin terjadi karena kakak Tommy, Titiek Soeharto adalah pengurus DPP Golkar Munas Bali. Tetapi dia menyebut, pertemuan itu tidak akan membawa banyak pengaruh buat penyelesaian konflik Golkar. “Dalam kapasitas apa Mas Tommy bertemu dengan Pak Ical terkait Golkar?,” tuturnya. Padahal menurut dia, jika kubu Ical memilih untuk menyelesaikan ini secara politik, pertemuan itu akan menjadi penting. Pasalnya, dalam SK Menhkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, sebut Yorrys, disebutkan bahwa kubu Agung harus merangkul kubu Ical secara selektif dan terukur untuk kemudian melakukan konsolidasi. Puncak konsolidasi adalah dengan digelarnya Munaslub Golkar selambat-lambatnya Oktober 206 nanti. “Tapi kan mereka milih jalur hukum,” tegasnya. Sejauh ini, ungkap Yorrys, belum ada rencana kubu Agung akan melakukan pertemuan dengan Tommy Soeharto. Dia juga mengaku belum mendengar kabar jika ada salah satu petinggi Golkar kubu Munas Jakarta telah mengadakah pertemuan dengan Tommy Soeharto. Jika pertemuan itu pun nanti jadi digelar, Yorrys menyebut hanya akan silaturahmi semata sebagai sesama kader Golkar. Tak Berambisi Hutomo Mandala Putra yang akrab disapa Tommy Soeharto mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk duduk di kursi pemerintahan. Tommy juga mengaku sama sekali tidak ada syahwat politik untuk maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilu presiden (pilpres) tahun 2019. "Sampai Hari Ini saya tdk ada target menjabat Di pemerintahan, apalagi mimpi Nyapres, saya hanya ingin mengembalikan Kejayaan Pertanian RI," tulis Tommy dalam akun twitternya @HutomoMP_9, Sabtu (16/5). Pangeran Cendana itu juga menyarankan kepada figur-figur terbaik partai Golkar untuk maju mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk segera mengakhiri dualisme kepengurusan dalam tubuh partai Beringin. (net)
PODIUM nusantara
5
Edisi 16 - 31 Mei 2015
Pembocor Soal UN dapat Dipenjara 2 Tahun
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara, Mayjen Simanungkalit, menyatakan pembocor soal dan kunci jawaban Ujian Nasional (UN) dapat dijerat pidana informasi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. “Menurut UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pembocor informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dapat dipidana dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 juta,” kata Mayjen Simanungkalit di Medan, Rabu (13/5/2015). Dia menyebutkan, soal UN termasuk katagori informasi yang dikecualikan atau rahasia negara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf (j) UU KIP, yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbun) No 5 tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 Pasal 18, jelas menyebutkan, orang perseorangan, kelompok, dan/ atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan UN wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan UN,” tegasnya. Dalam Pasal 27 Permendikbud itu, juga djelaskan pelanggaran terhadap kerahasian dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, kata Mayjen Simanungkalit, KIP Sumut mendukung penuh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), yang cepat melaporkan dugaan bocornya soal UN tingkat SMP di Medan ke Poldasu. “Kita yakin aparat penegak hukum di Poldasu tidak akan ragu menggunakan pasal pidana dalam UU KIP itu. Karena hukuman maksimal perlu diterapkan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya,” ucapnya. Pasal 54 ayat (1) UU KIP, katanya, mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara, dengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 juta. Selain dijerat pidana informasi dengan hukuman dua tahun penjara, pembocor soal UN juga dapat dijerat Pasal 322 ayat (1) KUHP tentang pidana membuka rahasia. Cuma sanksinya sangat ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Mayjen Simanungkalit menjelaskan, mengungkap
dalang pembocor soal UN tidak akan sulit. Karena sindikat itu pasti meninggalkan jejak dan pasti tidak ada kejahatan yang sempurna. “Kita tahu soal UN sudah dilengkapi dengan kode-kode rahasia, yang tujuannya untuk mengantisipasi kebocoran. Maka saat terjadi kebocoran, tentulah mudah melacaknya dengan kode tersebut,” katanya. Mengacu pada laporan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut, polisi dapat melacaknya dengan mencatat nama sekolahnya dan melihat kode soal yang diduga dibocorkan. Dari kode tersebut akan diketahui dari mana asal percetakan yang mencetak soal itu. “Tidak ada kejahatan yang sempurna, setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak (There is no perfect crime, every crime would definitely leave a mark),” ujarnya. Minta Polda Serius Sementara, Ombudsman RI Pusat meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk serius menangani kasus kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya telah dilaporkan Ombudsman Perwakilan Sumut. “Kita minta Polda serius menangani kasus ini. Kita (Ombudsman RI-red) sudah punya MoU dengan Polri. Selain itu, ada undang-undang yang dilanggar. Mudah-mudahan teman-teman Polda searah dengan Ombudsman Sumut sehingga semua clear,” kata anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan, Petrus Beda Peduli saat kunjungan kerja (kunker) di Medan, Selasa (12/5/2015). Petrus menuturkan, Ombudsman pusat tetap memantau perkembangan kasus ini melalui
tim khsusus yang memantau penyelesaian kasus yang dilaporkan Ombudsman di seluruh Indonesia kepada pihak kepolisian. Bahkan, menurut Petrus, untuk kasus kecurangan UN dan menghalangi Ombudsman melakukan tugas yang dilaporkan Ombudsman Sumut ke Polda Sumut, Ombudsman pusat sudah berkoordinas langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Kita sudah bicarakan ini sebelumnya dengan Menteri Pendidikan. Dan Pak Menteri mendukung kita untuk melaporkan ini ke Polda. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kita temukan selama pelaksanaan UN, mau ada temuan atau dihalang-halangi, sudah langsung dilaporkan ke Pak Menteri,” tegas Petrus. Petrus mengatakan, banyak yang belum memahami bahwa tugas Ombudsman RI adalah melakukan pengawasan maladministrasi, salah satunya terkait UN. Dan menghalanghalangi Ombudsman dalam melakukan tugasnya, seperti yang dilakukan pihak SMPN-6 Medan kepada tim Ombudsman Sumut, dapat dikenakan pidana karena melangar Pasal 44 UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Oleh karena itu, Petrus berharap Polda Sumut serius meindaklanjuti laporan Ombudsman Sumut, sehingga semua permasalahan akan segera terungkap. “Kita berharap temanteman di Polda serius menindaklanjuti ini. Dan pasti pada saatnya, mudah-mudahan tidak lama lagi kita harapkan
Polda segera berkoordinasi dengan Ombudsman untuk kasus ini, sehingga clear. Mau dikemanakan kasus ini atau bagaimana endingnya,” jelas Petrus. Petrus meyakini, Polda sangat paham akan hal ini. Apalagi sudah ada MoU antara Ombudsman RI dengan Polri, yang sudah dijabarkan dalam juklak maupun juknis, yang intinya meminta seluruh jajaran kepolisian, Polda dan Polres, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ombudsman untuk laporan kasus-kasus yang ditangani Ombudsman. Seperti diketahui, Ombudsman RI Perwakilan Sumut sebelumnya melaporkan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN tingkat SMP sederajat di Kota Medan kepada Polda Sumut, (6/5/2015). Laporan disampaikan langsung Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut Ricky Hutahaean yang didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, asisten Deddy Irsan, Tetty Boru Silaen dan Hana Ginting. Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTPL/537/V/2015/SPKT II yang diterima Brigadir Rudi Bangun. Ombudsman Sumut melaporkan tindakan Kepala Sekolah SMPN-6 Arriffudin Nasution dan oknum pengawas dari Dinas Pendidikan Medan SP Simbolon karena menghalangi tim Ombudsman melakukan tugasnya mengawasi pelaksanaan UN. Ombudsman Sumut juga menyerahkan lembar jawaban UN yang ditemukan Ombudsman di tiga sekolah yaitu SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3 Medan. (dam/cup)
6
Edisi 16 - 31 Mei 2015
PODIUM Binjai
Audit BPKD Sumut pada Dinas Pertanian dan Perikanan Binjai Tahun 2013 Dipertanyakan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah ( BPKD ) Republik Indonesia Sumatera Utara pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tahun 2013 patut dipertanyakan. BINJAI, PODIUM Pasalnya hasil pemeriksaan yang dilakukan, ada temuan pengerjaan tentang pengadaan benih ikan yang dilaksanakan tidak tepat waktu atau terlambat dari yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga dikenakan denda sebesar Rp. 23.473.060,60. Kepala Dinas Pertanian Binjai perlu diperiksa, sebab hingga sekarang belum diketehui realisasinya,apakan denda yang ditetapkan oleh BPKD-RI Sumatera Utara sudah disetorkan ke KAS Pemerintah Kota Binjai atau belum. Sumber Podium menjelaskan dari hasil audit BPKD-RI Sumatera Utara yakni pada TA 2013 Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Binjai dikenakan denda keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan benih ikan dengan rincian pengadaan benih ikan nila kerambah pada kegiatan bantuan benih
ikan nila kerambah bagi Pokdakan dengan nilai kontrak Rp 67.009.800,00, terlambat 20 hari, nilai denda Rp.1.340.196.00. Kemudian Pengadaan calon induk gurame pada kegiataan bantuan calon induk gurame bagi Pokdakan dengan nilai kontrak Rp.167.310.000,00 terlambat 27 hari nilai denda Rp.4.517.370,00.Pengadaan benih ikan gurame pada kegiataan bantuan benih ikan gurame bagi Pokdakan, nilai kontrak Rp.166.169.000,00 terlambat 42 hari nilai denda Rp.6.979.110,60.Pengadaan benih ikan lele pada kegiatan bantuan benih ikan lele bagi Pokdakan, nilai kontrak Rp.136.081.000,00 dan terlambat 44 hari nilai denda Rp.5.987.564,00 dan pengadaan calon induk lele sangkuriang pada kegiatan bantuan calon induk ikan lele sangkurian bagi Pokdakan nilai kontrak Rp.136.730.000,00, terlambat 34 hari
dan denda Rp.4.648.820.00. Temuan audit BPKD-RI Sumut pada proyek pengadaan benih dinas Pertanian dan Perikanan Kota Binjai tahun 2013 pelaksanaannya tidak sesuai dengan pasal 120 ayat 1 peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan pasal 118 ayat ( 1 ) penyedia barang / jasa yang terlambat menyelesaikan perkerjaan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam kontrak dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 / 1000 dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. Permasalahan tersebut terjadi karena PPK,PPTK,dan panitia pemeriksaan dan penerimaan barang merealisasikan dengan membuat berita acara tidak sesuai dengan yang sebenarnya, BPKD-RI Sumut telah merekomendasikan Walikota Binjai agar mengintruksikan Kepala Dinas Pertanian Kota Binjai untuk memperoses denda keterlambatan sebesar Rp 23.473.060,60 dan menyetorkan ke KAS Daerah. (Eko Wahyu)
Dugaan Pemotongan Gaji
Kepemimpinan Kepala SMAN 2 Binjai Perlu Ditinjau Ulang BINJAI, PODIUM Terkait adanya dugaan pemotongan honor bagi 19 orang pekerja bersumber dari dana oprasional Komite Sekolah termasuk juga untuk belanja pada bulan Januari tahun 2014 dengan anggaran sebesar Rp 18.210.000 di SMAN 2 Binjai. Pemko Binjai diminta untuk segera mengambil tindakan dengan meninjau ulang kinerja Dra Chadijah Harap selaku pimpinan di SMAN 2 Binjai. Menurut sumber PODIUM, Sabtu (9/5), di Binjai menyebutkan Realisasi dana Komite Sekolah tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan. Ada tercatat 19 orang penerima honor dari kerja mereka dengan total anggaran sebesar Rp. 18.210.000, namun yang diterima mereka dari pihak sekolah tidak sesuai dengan honor yang semestinya. Sumber PODIUM menjelaskan honor ke 19 orang pekerja yang menerima jumlahnya bervariasi,seperti jabatan petugas Tata Usaha seharusnya menerima gaji sebesar Rp 900 Ribu tetapi yang diterima cuma Rp 625.Ribu setiap bulanya. Begitu juga dengan petugas kebersihan, Satpam dan jaga malam seharusnya menerima gaji perbulannya Rp 1.800.000 tetapi mereka hanya di gaji Rp 850 Ribu, dan hanya seorang guru honor yang gajinya dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp 600 Ribu. Konon dugaan pemotongan gaji tersebut dilakukan oleh salah seorang oknum petugas yang merupakan orang kepercayaan Kepsek SMAN 2 Binjai. Adanya dugaan pemotongan honor bagi ke 19 orang petugas di SMAN 2 Binjai, Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dana oprasional H.Hamidan,SS,MM ketika dikomfirmasi PODIUM Sabtu ( 9/5 ) melalui Via seluler mengatakan bahwa dirinya sedang berada di luar kota,dan kalau masalah realisasi penerimaan gaji dana tersebut itu sepenuhnya diserahkan kewenangannya kepada pihak SMAN 2 Binjai jelas Hamidan singkat. Sementara Kepala Sekolah SMAN 2 Binjai Dra Chadijah Harahap saat dikomfirmasi PODIUM terkait masalah dugaan pemotongan gaji anggotanya disekolahnya tidak berada ditempat dihubungi HP nya aktif tapi tidak mau diangkat, melalui pesan singkat SMS pun juga tidak ada balasan. (Eko Wahyu)
Ketua TP PKK Kota Binjai menyerahkan hadiah kepada pemenang kelurahan terbaik.
37 Peserta Ikuti Pestival Marhaban Menyambut HUT Kota Binjai ke 143 BINJAI, PODIUM Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Binjai menggelar pestival marhaban dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Binjai ke 143, di Pendopo Umar Baki Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Kecamatan Binjai Kota, Selasa (12/5). Ketua panitia pestival marhaban, HM Nasir MA dalam laporannya mengatakan peserta pestival marhaban diikuti sebanyak 37 peserta, yang terdiri dari Kecamatan Binjai Barat 8 peserta, Kecamatan Binjai Kota 2 peserta, Kecamatan Binjai Utara 16 peserta, Kecamatan Binjai Selatan 8 peserta dan Kecamatan Binjai Timur 3 peserta. Pestival marhaban akan berlangsung selama tiga hari mulai dari 12 sampai 15 Mei 2015. Walikota Binjai, HM Idaham SH MSi yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Binjai, H Elyuzar Siregar saat membuka pestival marhaban mengatakan tujuan dilaksanakannya
kegiatan ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi. Kepada dewan juri agar dapat memberikan penilaian yang jujur kepada semua peserta pestival marhaban, dan kepada pemenang nantinya akan ditampilkan pada acara puncak HUT Kota Binjai. Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Binjai, H Al Ahyu MA menjelaskan, pestival marhaban selain bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahim juga diharapkan mampu menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Islam di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa pestival marhaban ini bukan bertujuan semata untuk mencari pemenang, namun diutamakan untuk membangkitkan gairah budaya Islam di masyarakat.,� ucapnya. Hadir Ketua TP PKK Kota Binjai, Lisa Andriani Idaham, Staf ahli Walikota, unsur SKPD dan seluruh peserta pestival marhaban. (Eko Wahyu)
PODIUM Langkat
7
Edisi 16 - 31 Mei 2015
3 Kementerian RI Sosialisasikan Kebijakan Dana Desa di Langkat Tiga Kementerian Dalam Negeri, PDT Transmigrasi dan Kementerian Keuangan mengadakan sosialisasi Kebijakan Dana Desa digedung Pegnasos Stabat. Kamis (7/5)
Asisten 1 Adm. Pemerintah Drs. Abdul Karim M.AP mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH berfoto bersama dengan perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan RI, Anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun, anggota DPRD Langkat pada kegiatan sosialisasi Kebijakan Dana Desa digedung Pegnasos Stabat, Kamis (7/5). LANGKAT,PODIUM Sosialisasi dibuka Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH diwakili Asisten I Adm Pemerintahan Drs.H.Abdul Karim MAP. Bupati Langkat dalam sambutan tertulisnya mengatakan. “ Untuk mendorong penyelenggaraan desa yang efektif dan efesien serta meningkatkan pelayanan publik, maka melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah telah menjamin penyediaan bantuan penyedian keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). Bahwa sesuai dengan peraturan Presiden No, 36 tahun 2015, Kabupaten Langkat telah mendapatkan alokasi sebesar Rp. 67.300.829.000,- ( Enam puluh tujuh miliyar tiga ratus juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang akan disalurkan ke 240 Desa di 23 Kecamatan se- Kabupaten
langkat dengan besaran masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ Sangatlah penting memberikan sosialisasi tentang kebijakan dana desa, selain tertata rapi dan terstruktur, keberhasilan pemanfaatan bantuan keuangan seperti tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dapat terealisasi sebaik mungkin.” Ujar Abdul Karim mengutip sambutan Bupati. Bupati Langkat akan mengintruksikan seluruh SKPD terkait dan Kecamatan agar meningkatkan koordinasi dan fasilitas mematangkan persiapan dan kesiapan desa menyelesaikan pengelolaan desa sesuai ketentuan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Dirjen Perimbangan Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo diwakili oleh
Ka.Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu Mirza Efendi mengatakan. “ Sosialisasi Dana Desa terkait dengan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. PP 43 Tahun 2014 yang mengatur seluruh aspek Desa, mulai dari penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa/perdesaan, BUMDesa, kerjasama antar desa, lembaga kemasyarakatan/ adat desa, sampai pembinaan dan pengawasan desa. Pemerintah telah menetapkan dua tahap terkait dengan Pengalokasian Dana Desa. Pada tahap pertama kata Mirza, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa ke Pemerintah Daerah Kab/Kota menurut jumlah desa diseluruh Kabupaten, sedangkan pada tahap kedua, bupati/walikota melakukan penghitungan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya, dengan variable dan bobot yang sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat,“ ujar Mirza Efendi. Kegiatan sosialisasi dihadiri Anggota DPR RI H.Rudi Hartono Bangun SE.MAP dari dapil Sumut 3. Dalam kegiatan tersebut beliau mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa penerima Dana desa agar teransparan untuk penggunaannya, jangan sampai nantinya tersendung dengan permasalahan hukum, ujarnya. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan BPMD Provinsi Sumatera Utara, anggota DPRD Langkat, seluruh SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, para Camat, kepala Desa se-Kab. Langkat serta pihak kepolisian dan kejaksaan dengan nara sumber berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDT dan Daerah Tertinggal. (P36-Lk)
Pembukaan TMMD ke – 94 Tahun 2015 Berlangsung Meriah LANGKAT, PODIUM Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke – 94 tahun 2015, di Desa Padang Langkat, Kecamatan Gebang, Kab. Langkat berlangsung meriah, Kamis (7/5). Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan antusias menyaksikan dan mengikuti pembukaan kegiatan program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangat masyarakat semakin tangguh. Dankodiklat TNI AD Letjen TNI Laudwijk Jk. F. Paulus hadir bersama sejumlah perwira TNI AD mengatakan. “ Kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Langkat ini juga dilaksanakan di 61 wilayah Kabupaten/kota di seluruh wilayah tanah air dengan berpusat di Desa Palangan Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat, NTB. Oleh sebab itu, saya berharap program TMMD dapat mempercepat proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan budaya gotong royong diseluruh tanah air yang sudah menjadi budaya luhur bangsa Indonesia dari masa ke masa. Mari bersama-sama bangun desa menjadi maju, makmur dan sejahtera” ucap Laudwijk
mengutip pesan KSAD. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu melalui pidato tertulis dibacakan Wabup H. Sulistianto, mengatakan. “ Bahwa desa maju pasti masyarakat sejahtera. Pemkab Langkat menyampaikan apresiasi kepada TNI karena telah berjaung keras membantu percepatan kemajuan bangsa. Semoga tujuan kegiatan TMMD dapat terealisasi sebaik mungkin” kata Sulis mengambil pesan H. Ngogesa Sitepu SH. Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Roy Hansen J. Sinaga, melaporkan bahwa kegiatan TMMD ke -94 tahun 2015 dirangkaikan dengan, pemberian bibit, penghijauan, pelayanan kesehatan, pelayanan KB dan temu ramah diakhiri penanaman padi perdana seluas 193 Hektar di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai . Pihak penyelenggara juga menyediakan stand pameran ketahanan pangan untuk menambah semaraknya pelaksanaan kegiatan TMMD tahun ini,” ujar Dandim. (P.36-Lk)
8
Edisi 16 - 31 Mei 2015
PODIUM Langkat
Perpisahan SMK Kesehatan Napsi’ah Stabat Meriah Suasana Aula Putra Abadi Langkat (PAL) Stabat terlihat sepi dari luar, tapi H. Sempurna Tarigan ,SKM terus mengajak PODIUM memasuki Aula PAL yang tertutup.
LANGKAT, PODIUM Ternyata di dalam ruangan sudah dipenuhi siwa/siswi dan guru SMK Napsi’ah Stabat.Diruangan ini ada acara perpisahan. Kata H. Sempurna Tarigan, SKM berbisik pada PODIUM, setelah kami duduk di kursi yang sudah disediakan. Acara perpisahan yang kami gelar hari ini (Sabtu,9/5-red)mungkin saja di luar dugaan Pak H. Sempurna Tarigan, karena beliau beberapa waktu belakangan berada di Kalimantan mengurus Akper dan Akbid kita yang disana ujar Ibu Yusra,S.Pd,M.Kes pada PODIUM sembari mempersilakan mencicipi makanan ringan yang tersedia di meja undangan. Dalam sambutannnya selaku Ka. SMK Kesehatan Napsi’ah, Ibu Yusra berharap pada siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya agar dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Dan beliau juga berharap siswa yang lulus bisa menjadi duta dari SMKK Napsi’ah dimanapun nantinya akan melanjutkan pendidikannya. Sementara itu, Ketua Yayasan Putra Abadi Langkat (PAL) dalam sambutannya membuka ruang dan kesempatan pada siswa yang lulus agar terus melanjutkan ke STI Kes PAL’ dengan memberikan janji pemotongan uang gedung dan fasilitas lainnya pada alumni SMK Kesehatan Napsi’ah yang berminat menimba ilmu dilingkungan yayasannya. Dipenghujung acara 22 siswa melakukan prosesi pelepasan balon, dilanjutkan foto bersama dan bersalam dengan para guru diiringi dengan lantunan pantun dari dua pembawa acara. (Fendi)
PODIUM Langkat
9
Edisi 16 - 31 Desember 2014
PODIUM Langkat
10
Edisi 16 - 31 Mei 2015
Pemkab Langkat Komitmen Tegakkan HAM Pemerintah Kabupaten Langkat komitmen tegakkan Hak Azasi Manusia (HAM), hal tesebut disampaikan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH melalui pidato tertulis yang disampaikan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Rasmi F. Sitepu SH M.AP pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembangunan Hak Azasi Manusia di Wilayah Kabupaten Langkat diruang pola Kantor Bupati , Kamis (7/5). LANGKAT, PODIUM Menurut Rasmi, sosialisasi dan informasi tentang pentingnya HAM akan terus diberikan kepada masyarkaat demi mencegah perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.“Berkaca kasus pelanggaran HAM yang sering menimpa kaum perempuan dan anak, untuk itu, Pemkab. Langkat akan terus berkomitmen mencegah terjadinya kekerasan yang sering dialami perempuan Karena itu perlu ada pembangunan HAM yang lebih mendalam di Langkat, agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang HAM semakin meningkat,” ujar Rasmi. Kabag Hukum Pemkab. Langkat Khairul Fuad selaku ketua Pelaksana kegiatan mengatakan kegiatan bertujuan untuk mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan koordinasi dan jejaring sektor terkait. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang terdiri dari SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, Kepolisian, TP-PKK Kab. Langkat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan LSM dengan Narasumber berasal dari Kakanwil Hukum dan HAM Sumut, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (P36- Lk)
H. Nailul Amali:
Ketua MABMI Langkat Harus Mengerti Adat LANGKAT, PODIUM Perhelatan Akbar Majelis Adat dan Budaya Melayu (MABMI) Langkat untuk memilih Ketua priode mendatang, kita minta jangan sampai dinodai praktek “curang dan uang “. Jika hal itu terjadi maka jangan disalahkan jika akhirnya PD.MABMi Langkat akan tenggelam kedasar lautan. Ketua terpilih nantinya harus bisa membawa MABMI Langkat ketujuan awal pembentukan organisasi etnis melayu, utamanya adalah mensejahterakan puakpuak melayu yang ada di Langkat. Pernyataan tersebut disampaikan H. Nailul Amali,BA mantan anggota DPRD Sum.Utara dalam wawancara singkat dengan Tim PODIUM dikediamannya di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kab. Langkat, Senin (11/5). Menurut H.Nailul yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut,sebelum Musda MABMI Langkat berlangsung ‘kita berharap pengurus MABMI Kecamatan meminta saran kepada tokoh-tokoh puak melayu yang ada di Kecamatan masingmasing’. Langkah itu perlu dilakukan sebagai sarana untuk menampung usul dan saran dari lapisan terbawah etnis melayu. Pengurus MAMBI Kecamatan yang akan menjadi peserta Musda
wajib membawa usulan yang terbaik bagi kemaslahatan warga etnis melayu di tanahnya sendiri. Ketua MABMI Langkat mendatang “harus mengerti Adat dan Budaya Langkat” selain itu harus bisa menjalankan amanah Musda. “Kita tidak menginginkan Ketua yang berjalan semaunya sendiri, apalagi hanya mengedepankan kelompoknya saja”(itu tidak beradat namanya-red). Mengangkat harkat dan martabat etnis melayu di Langkat saat ini ‘bukanlah hal yang mudah’ karena kini sedang terjadi krisis ketiadaan “Tokoh Melayu panutan di Langkat”. Kalaupun ada Sultan dan oknum yang mengaku Sultan ataupun tokoh dan oknum yang mengaku tokoh melayu “mereka hanya pandai berjualan” menjelang pilkada dan pileg saja ujar H.Nailul sambil tersenyum. Ketika ditanya PODIUM, siapa sosok yang pas sebagai Ketua MABMI Langkat mendatang,Nailul yang mantan Ketua DPC.PPP.Langkat tidak mau menyebutkan nama, “maaf saya hanya menyebutkan seperti criteria diatas saja”. Sebagai tambahan, siapapun yang terpilih nantinya “dia harus mampu dan bisa menjadi panutan” tidak arogan dan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. (P33-Lk)
Temu Pisah
KAPOLSEK SECANGGANG SECANGGANG, PODIUM Acara temu pisah Kapolsek Secanggang AKP.BP.Pakpahan SH dengan AKP.Budiman Tarigan berlangsung di halaman Mapolsek Secanggang Senin 11/5, berlangsung haru dan penuh keakraban. Dalam kata sambutan Kapolsek yang lama AKP.BP Pakpahan SH mengatakan bahwa”Tugas kita hanya melayani masyarakat,bilamana tidak di tanggapi ataupun tidak dilayani maka akan menimbukan masalah.Perdamaian bukan menghentikan proses hukum,inilah yang harus dipahami oleh masyarakat karena selama ini anggapan masyarakat bahwa bilamana sudah berdamai antara kedua bela pihak maka hukumnya tidak berlanjut. Termasuk Masalah kesehatan para tahanan bilamana sakit,polsek secanggang bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Bersama untuk merawat pasien tahanan jika ada yang sakit. Ditambahkanya, bahwa yang namanya judi dan narkoba harus di tutup di Kec.secanggang,agar masyarakat tidak menjadi resah,dan generasi muda yang ada di Kec.Secanggang terhindar dari bahaya narkoba.Diakhir kata sambutannya beliau memohon maaf kepada masyarakat Kec.Secanggang. Selama saya menjalankan tugas sebagai Kapolsek Secanggang selama 1 tahun 8 bulan ada mempunyai kekurangan dalam menjalankan tugas mohon dimaafkan.” Katanya. AKP BP. Pakpahan akan menempati jabatan baru sebagai Kapolsek Sibiru biru Deli Serdang. Sedangkan penggantinya AKP Budiman Tarigan sebelumnya bertugas di Polda Sumut. Terlihat hadir dalam acara temu pisah kapolsek sacanggang antara lain Camat Secanggang Satiman S.Sos. M.AP, Danramil Secanggang diwakili Serda M. Lubis,Kapolsek Tanjung Pura,Kapolsek PKL.Susu,Kades Se Kec.Secanggang,FPKM Secanggang,Ketua KNPI Secanggang Syahmuzar,Pramuka Secanggang,H.Rusli Ketua IPHI Secanggang,FKPPI Secanggang,BPRPI Secanggan, Ketua PAC PP Secanggang Buyung Kasbi, Kompol pur Tripno, Ir. H. Bambang Hermawan pengrus PT Buana Estate mahasiswa STAI Jm Tg. Pura yang mengadakan KKN di Kec. Secanggang, dan para undangan lainnya. (Marwansyah Lbs)
Parlementaria
11
Edisi 16 - 31 Mei 2015
DPRD Langkat Sahkan Raperda RPJMD Langkat DPRD Kabupaten Langkat mengesahkan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2014-2019 menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui SK DPRD Langkat Nomor 13 tahun 2015 pada rapat paripurna DPRD Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin didampingi para wakil ketua di ruang sidang DPRD Langkat, Selasa (12/5). Wabup Langkat H. Sulistianto mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH saat menghadiri rapat paripurna pengesahan Raperda RPJMD Langkat, Selasa (12/5). LANGKAT, PODIUM 7 fraksi di DPRD Langkat dalam pendapat akhir fraksi menyatakan persetujuan terhadap raperda RPJMD tersebut. Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional dan Fraksi Hati Nurani Bangsa melalui juru bicara masing-masing menyatakan persetujuan terhadap Ranperda yang diajukan oleh eksekutif. “Saya mengapresiasi kinerja seluruh fraksi DPRD Langkat dalam menetapkan RPJMD Kab. Langkat menjadi Peraturan Daerah. Saya yakin bahwa pihak eksekutif dan legislatif mempunyai pandangan yang sama tentang pembangunan, oleh karenanya, saya percaya seluruh fraksi sepakat dan sependapat menerima RPJMD tersebut,� ujar Sulis mengutip kata
Ngogesa. Sulis juga menyampaikan harapan Bupati, semoga penetapan RPJMD menjadi motivasi bagi Pemkab. Langkat untuk meraih target-target pencapaian yang tertuang dalam RPJMD, agar kemajuan Langkat dari tahun ketahun dapat terealisasi dengan sinergitas eksekutif dan legislatif. Pengesahan Ranperda RPJMD Kab. Langkat tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara pengesahan Ranperda menjadi Perda dalam keputusan bersama. Penandatangan tersebut dilakukan oleh Wabup H. Sulistianto dengan Ketua DPRD Kab. Langkat Terbit Rencana Perangin-angin yang disaksikan seluruh wakil-wakil ketua dan para anggota DPRD Langkat dan para SKPD dijajaran Pemkab. Langkat. (P03)
RSU SAPTA HUSADA Direkomendasikan Komisi B DPRD Langkat Jadi Mitra BPJS LANGKAT, PODIUM Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja yang dilaksanakan komisi B DPRD Langkat dipimpin oleh sekretaris komisi Kirana Sitepu didampingi ketua komisi Makhruf Ritonga SE, dan juga dihadiri seluruh anggota komisi termasuk diantaranya Drs. Johanes Sitepu dan Nurul Azhar Lubis SH, berlangsung diruang rapat komisi B gedung DPRD Langkat Stabat. Dalam pertemuan tersebut turut hadir dinas instansi terkait seperti Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kabid P2P Dr. Immanuel, Kasie UKD Dr. Surya F, Kepala BPJS Kabupaten Langkat Rico Chairuddin, Kanit MPKR BPJS Kesehatan Dr. Lenny Marlina Tum dan Direktur Rumah Sakit Umum Sapta Husada Dr. Andi F SPB, Dr. RSU Sapta Husada Dr. Candra Wijaya juga beberapa orang petugas staf oprasional Rumah Sakit Umum Sapta Husada yaitu, M. Husnizam, Surya R, Dr. Edy dan Drs. Warman Girsang SE MM. Komisi B DPRD Langkat melaksanakan rapat dengar pendapat ini adalah merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja (kunker) komisi B ke Rumah Sakit Umum Sapta Husada beberapa waktu yang lalu dijalan Murni kelurahan Perdamaian kecamatan Stabat. Saat diminta pendapatnya seputar tentang keberadaan dan pelayanan pengguna BPJS, pihak Dinas Kesehatan mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung, dengan semakin banyaknya rumah sakit sebagai provider BPJS maka dapat terjadi persaingan positif antar rumah sakit hingga masing-masing berupaya melakukan peningkatan pelayanan dan kualitas rumah sakit yang nantinya akan dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Lanjutnya lagi, untuk daerah Kabupaten Langkat yang menjadi provider BPJS yang ada hanya baru empat (4) Rumah Sakit yang telah menjadi provider BPJS Kesehatan yaitu, Rumah Sakit Umum Insani, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Rumah Sakit Umum Pertamina dan Rumah Sakit Umum Dahlia dengan total 409 Bad yang telah disediakan, ujarnya. Nurul Azhar Lubis SH, salah satu anggota komisi B DPRD Langkat pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa BPJS tidak mempersulit, akan tetapi perlu adanya hal-hal yang diperlukan sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan, namun jika kita menunggu rumah sakit daerah dalam melayani BPJS sangat lamban mengingat banyaknya prosudur, sehingga perlu didorong bagi rumah sakit swasta untuk menjadi provider BPJS. Nurul berharap agar dipermudah dalam hal prosudurnya, sehingga diharapkan nantinya pada setiap daerah kecamatan ada provider BPJS sehingga masyarakat setempat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, ucap Nurul. Akhir dari pertemuan tersebut komisi B DPRD Langkat menyimpulkan dan mengambil keputusan sesuai dengan intruksi Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan RI merekomendasikan kepada BPJS agar dapat memproses dan memberikan provider BPJS kepada Rumah Sakit Umum Sapta Husada serta Rumah Sakit Umum swasta lainnya demi kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat. (P03)
Ketua DPRD Langkat diwakili oleh ketua komisi B DPRD Langkat Makhruf Ritonga SE sedang memberikan hadiah kepada salah seorang pelajar yang meraih juara pada salah satu cabang olah raga yang dipertandingkan dalam rangka memperingati Hardiknas di lapangan Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat.
Makhruf Ritonga SE Wakili Ketua DPRD Langkat Menghadiri Hardiknas 2 Mei 2015 LANGKAT, PODIUM Peringatan Hardiknas 2 Mei 2015 dirangkaikan pemberian hadiah oleh wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto. Ketua DPRD Langkat diwakili oleh ketua komisi B Makhruf Ritonga SE ikut membagikan hadiah kepada salah seorang pemenang dari berbagai kegiatan cabang perlombaan yang dipertandingkan. Selain itu ada juga pemberian Beasiswa kepada 15 orang siswa kabupaten Langkat yang berprestasi. Kegiatan sebelumnya telah diselenggarakan oleh Dinas P & P Langkat bertujuan untuk lebih menyemarakan pada puncak acara Hardiknas tahun 2015 di Kabupaten Langkat. Juara dari masing-masing perlombaan , perlombaan cipta cerpen dan puisi, pelajar dari SMP Negeri I Binjai dan SMP swasta Dharma Patra Pangkalan Susu berhasil meraih juara pertama. Untuk perlombaan senam kebugaran jasmani (SKJ) SD dari kecamatan Stabat dan kecamatan Selesai juara I pada kelas putra/putri. Sedangkan perlombaan SKJ tingkat SMA sederajat, diraih oleh SMA kecamatan Besitang dan SMA Babalan berhasil maraih juara pertama putra/putrid, untuk perlombaan olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Langkat, dari 9 pelajaran ilmiah yang dipertandingkan SMA Negeri I Stabat berhasil meraih juara terbanyak dengan mengirimkan 4 perwakilannya menjadi juara pertama yaitu Nanda Aulia Putri pelajaran Fisika, Dessy Theresya Br Tamba pelajaran Kimia, Eko Irawan pelajaran Computer dan Novia Haridona pelajaran Giografi. Tampak hadir pada acara peringatan Hardiknas di lapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah selain ketua DPRD Langkat diwakili ketua komisi B Makhruf Ritonga SE, beserta anggota Dewan lainnya, yang mewakili para Muspida sejumlah SKPD dijajaran pemkab Langkat, Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, DWP Kabupaten Langkat, Ormas dan ribuan peserta ikut apel dari berbagai siswa tingkat SD, SLTP, SLTA masing-masing utusan sekolah sekabupaten Langkat. Usai upacara Hardiknas diisi dengan acara pertunjukan Sendra Tari daerah dari Sabang hingga Marauke yang diberi judul Eknis Nusantara, yang diawali dengan penampilan tarian dari daerah Istimewa Aceh dan ditutup dengan tarian Bhineka Tunggal Ika yang dibawakan oleh siswasiswi SMA Dharma Patra. (P03)
12
Edisi 16 - 31 Mei 2015
Curahan Hati Bapak dan Ibu Guru Kecamatan Wampu Pada Hardiknas 2 Mei 2015 Drs. Sari Barus KUPTD Kec. Wampu
"Seseorang dapat dibayar untuk mengajar, tetapi seseorang tak dapat dibayar untuk sebuah pengabdian. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015" Elida Wati, SP.d SDN No. 05775 Kampung Bali Mengajar adalah kesenangan yang berasal dari dalam hati sebagai panggilan Jiwa. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015" Janliber Saragih, SPd SDN 05661 Seorang guru harus memiliki kenyakinan untuk membuat anak didiknya memiliki masa depan. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015" Mas Amah S.Pd Dengan peringatan Hardiknas kita dapat mentauladani pendahulu kita yang gigih berjuang tanpa pamrih mencerdaskan bangsa. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015" Hj. Mariana SPd SD 050614 Menghadapi berbagai problema dan tantangan dalam mengajar kita tak boleh berputus asa. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
2015"
Maimunah SPd SD 057704 Jadilah guru professional demi peningkatan prestasi anak didik. "Selamat Hardiknas 2 Mei Sudarman SPd SD 054903 Menjadi guru mengabdi tanpa pamrih. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015" Syarifah SPd SD 054902 Mengajar adalah panggilan Jiwa yang tulus. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
Sukamin Sitepu,SPd K3 S Kec. Wampu
Menjadi guru adalah sebuah pengabdian bukan semata pekerjaan. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
Handayani, SPd SDN No. 050675 Bukit Melintang
Guru adalah sosok yang mulia karena mempersiapkan pemimpin bangsa. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
Kamaliyah, MPd SDN 050614
Jika ada yang bertanya masih perlukah Hardiknas? Jawabnya perlu. Untuk mengenang perjuangan Bapak KI Hajar Dewantara mencerdaskan bangsa Indonesia." Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
Maswah SPd SDN 057751
Pernyataan Hardiknas tidak sebatas seremonial belaka, karena ada motivasi dan semangat yang dapat diambil dari pendahulu kita. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
Kastari Sembiring SPd SD 056073
Sekecil apapun penghargaan yang diterima tetaplah menjadi guru sejati "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
Rusdawati SPd SD 054903
Menjadi guru bukan sebuah pilihan hidup tapi pengabdian yang tulus. “Selamat Hardiknas 2 Mei 2015”
Sulastri SPd SD 056004
Jadilah seorang guru bagaikan pelita dimalam yang gelap. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015"
PODIUM Sumut Murid SDN 057209 Pematang Deli Peraktek Masak Memasak Selasa (12/5) murid kelas VI SDN 057209 Pematang Deli Kec. Secanggang mengadakan Praktek masak memasak, adapun menu yang diolah membuat mie rebus dan kueh rasidah. SECANGGANG, PODIUM Menurut Kepala SDN 05729 Pematang Deli Muhammad Yasa SPd, kegiatan ini bertujuan memotivasi anak didik agar terampil membuat masakan. Selain itu memberikan pengertian tentang tata cara Seni Tata Boga bagi murid. Dengan kegiatan masak memasak ini diharapkan murid SD khususnya kelas VI terampil ketika membantu orangtuanya membuat masakan atau kueh di rumah. Pernyataan yang sama juga disampaikan Wali Kelas VI Bapak Sukino SPd. “Kegiatan masak memasak ini memberi keterampilan bagi anak didik tentang cara memasak panganan, terutama kueh Rasidah, kueh khas masayarakat melayu di sini. Jika tidak diwariskan kepada mereka kueh ini akan hilang karena tidak ada lagi yang tau bagaimana cara membuatnya.
SDN 050744 P. Berandan Meraih Berbagai Prestasi P BERANDAN, PODIUM Sekolah Dasar Negeri No. 050744 Pangkalan Berandan melaksanakan misi “Mewujudkan sekolah yang berkualitas. Iman dan Takwa (IMTAQ) serta Ilmu Pengetahuan Tehnologi (IPTEK), hidup mandiri, berbudi pekerti, berdisiplin, berbudaya dan perduli lingkungan. Ini Sejalan dengan visi misi Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang ingin menjadikan Langkat masyarakatnya relegius. Masyarakat relegius harus dimulai dari pendidikan Dasar sekolah TK dan SD. Hal ini disampaikan Ibu Habibah SPd Kepala Sekolah SD Sudiman SPd SD 056003 Guru bukan hanya pengajar tapi juga pendidik. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015."
Murniani SPd SD 057706
2015"
Mengajar adalah panggilan jiwa yang tulus "Selamat Hardiknas 2 Mei
Peraktek masak memasak ini dikerjakan bersamasama untuk membangun semangat bergotong royong diantara sesama anak didik,“ ujarnya Muhammad Yasa SPd menjelaskan SDN 057209 yang dipimpinnya dibantu 13 stap pengajar, 4 orang tenaga honorer dan 9 orang PNS. Jumlah ruang kelas belajar ada enam kelas. Hal ini tidak cukup untuk menampung jumlah murid sehingga perlu tambahan dua 2 ruang kelas baru agar proses belajar dan mengajar berjalan lancar. Solusi untuk mengatasi kekurangan ruang kelas belajar, selama ini kami mempergunakan rumah dinas guru yang kebetulan tidak ditempati. Kedepannya harapan kami, ada bantuan dari Pemkab Langkat untuk membangun dua ruangan kelas baru. Ujar Muhammad Yasa SPd berharap. (Marwansyah Lbs)
2015”
M.Yunus Guru harus tetap berpegang pada panggilan nurani. "Selamat Hardiknas 2 Mei
Negeri No. 050744 P. Berandan di ruang kerjannya pada Podium Rabu (13/5). Lebih lanjut Ibu Habibah menjelesakan Sekolah SDN No. 050744 yang dipimpinnya memiliki visi meningkatkan semangat belajar dan disiplin tinggi, menerapkan nilai-nilai agama. Selain itu mengembangkan intelektual dan moralitas. Meningkatkan bidang keterampilan dan seni serta menanamkan nilainilai tata karma. Menerapkan pola hidup bersih dan asri dan menjalin kerjasama yang berkwalitas antar warga sekolah dan lingkungan. (Amir Tan)
Nurfiah SPd SD 053975
Guru yang baik selain memberikan materi pelajaran juga menjawab pertanyaan muridnya. "Selamat Hardiknas 2 Mei 2015."
Zuraidah AMa Pd SD 050672
2015"
Guru harus cerdas intelektual dan spritualnya. "Selamat Hardiknas 2 Mei
PODIUM Sumut
13
Edisi 16 - 31 Mei 2015
Ngogesa Puji Peran IBI Langkat Tingkatkan Pelayanan Kesehatan LANGKAT, PODIUM “Peran Bidan mengurangi dampak resiko kematian ibu, bayi dan balita sangat menentukan, karena alasan itulah, Bupati berharap pada kepengurusan IBI yang baru dapat lebih meningkatkan kinerja dan pengetahuan tentang ilmu kebidanan, sehingga dapat melayani masyarakat dengan optimal dan modern. Kepada seluruh Bidan di Kabupaten Langkat, haruslah menyadari bahwa panggilan Bidan adalah panggilan kemanusian, maka komitmen kemanusiaan harus dipegang teguh dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Muscab IBI diselenggarakan berkaitan dengan masa bakti kepengurusan yang lama telah memasuki masa akhir, olehkarenanya, pergantian kepengurusan dianggap sangat penting untuk mendukung pro-
Bupati Langkat puji peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Langkat yang terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Langkat. Pujian tersebut disampaikan Bupati melalui pidato tertulis yang dibacakan Wabup H. Sulistianto pada Muscab IBI di aula Akkes Stabat, Rabu (13/5).
Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menghadiri Muscab IBI di aula Akkes Stabat, Rabu (13/5).
gram-program IBI ditahun yang akan datang. Sebelumnya Ketua IBI Kabupaten Langkat Hj. Siti
Adijah SST mengatakan bahwasannya sebelum Muscab ini telah diadakannya seminar sehari yang dihadiri 400 orang bidan.
DINAS P&P KECAMATAN TJ PURA ADAKAN PERLOMBAAN TANJUNGPURA, PODIUM Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Tanjungpura mengadakan perlomban mewarnain tingkat SD kelas III dan II,baca puisi putra putri,cerdas cermat tingkat gugus depan dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional acara tersebut dilaksanakan selam dua hari dari 6 s/d 7 Mei. Acara pembukan perlomban di buka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Tanjungpura Bapak Drs.Herman ,M.Pd . Dalam kata sambutanya beliau mengatakan “ Kepada anakanak didik bapak semuanya, ikutilah perlomban ini ,dengan junjung tinggi seportivitas jadi kanlah ini momen kalian untuk bersaing secara sehat dan harus kalain tanamkan pada diri kalaian masing masi bahwa saya bisa mengikuti kegiatan ini dan akan menjadi juara terbaik, untuk sekolah kalian masing-masing serta saya bangga kepada anak didik saya peserta dari sekolah dasar sekecamatan tanjung pura.” ,Antusias para perserta patut mendapan acuan jempol pasal nya anak-anak didik tersebut tidak mengenal lelah walau keadan hari itu cuaca nya sangat benar-benar panas yang sangat luar biasa .tapi dalam keadan tersebu tidak menyurutkan semangat anakanak didik dalam mengikuti acara pelomban yang di adakan oleh dinas pendidikan dan pengajaran kecamatan tanjung pura tuturnya. Adapun daptar cabang perlomban lomba mewarnai tingkat kelas III sebagai juara yang berasil mereka raih ada beberapa sekolah sebai
berikut: Juara 1 atas nama Davina Rayafa asal sekolah SDN 050727, juara II Siti fazar Putri asal sekolah SDN 050728,jura III Hanifa zahra asal sekolah SDN 050726,juara harapan I M.Mutauwali asal sekolah SDN 50741 dan juara harapan II Hijrismail Yesa asal sekolah SDN.050725. Juara mewarnai tingkat kelas II sebagai berikut: Juara I Altalifi asala sekolah 050732 , juara II Humaira Zahra asal sekolah 050738, juara III M.Firjatullah asal sekolah 050725, juara harapan I Putri Ain Sakila asal sekolah 050724 dan juara harapan II sesilia Oktifanny asal sekolah 050728. Pemenang Cabag perlomban Cerdas Cermat sebagai berikut: Juara I gugus 1, Juara II Gugus 5, dan Juara III Gugus 2 . Juara harapan I Gugus 4 dan juara harapan II Gugus 5 Pemenang cabang perlomban baca puisi untuk putra: Juara I zaki Khairi asal sekolah P.tengah juara II Misnu chandra susilo asal sekolah 050737 p.cermin juara III Ihsan asal sekolah 050728 , juara harapan I M.Haka Fauzi asal sekolah 050733 Tj.pura dan juara harapan II M.Andrean asal sekolah 057221 Desa lalang. Pemenang cabang perlomban baca puisi untuk putri: Juara I Rabiatul Aladawiyah asal sekolah 054933 pekubuan Juara II Dina Auvia Putri asal sekolah 050724 tg.pura Juara III Risza oktavia asal sekolah 050729 tg.pura Juara harapan I Sundari asal sekolah samanhudi Harapan II Intan Soraya Asal sekolah 054932 Rantau panjang. (seno)
Hj. Siti Adijah SST menjelaskan IBI merupakan wadah para bidan dalam mencapai tujuan kebijakan peningkatan profesionalisme untuk menjamin masyarakat dapat pelayanan yang berkualitas. Sehingga, Bidan memilikki tugas penting dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas.“Dengan kecintaan terhadap profesi marilah bersama-sama kita jaga, kita rawat, dan kita tumbuh kembangkan IBI menjadi organisasi yang bermartabat sejajar dengan organisasi lainnya,” kata Hj Siti Adijah SST. Turut hadir dalam Muscab yang menentukan siapa pemimpin IBI untuk 5 tahun mendatang, diantaranya, Kadis Kesehatan Sadikun Winato, Ketua PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa, perwakilan IBI sumut Hj. Nuraida Panjitan dan sejumlah undangan lainnya. (P12)
KUPT P & P Hinai Pimpin Rapat UN SD HINAI, PODIUM Kepala UPT Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Hinai Drs.Timbangen Sitepu, M.AP memimpin rapat untuk pengawas Ujian Nasional (UN ) untuk tingkat sekolah dasar yang sebentar lagi akan di laksanakan dalam minggu ini, Kamis (7/5). Peserta rapat para bapak dan ibu guru utusan sekolah dasar sekecamatan hinai untuk mendegarkan arahan dari bapak Ka Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Hinai. Kepala UPT Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Hinai dalam arahannya mengatakan “ kita harus siap dalam melaksanakan ujian nasional ini.dan saya harapkan dari guru yang ada di sekolah masing-masing hendaknya memperhatikan di sekeliling sekolah dan di ruangan sekolah tersebut haruslah rapi dan keadaan sekolah harus bersih dan yang tidak kalah pentingnya guru harus sudah ada di kelas menunggu murid yang hendak masuk ,janganlah murid duluan yang masuk kelas sedang kan guru masih bersantai-santai di ruangkantor kekolah, karena itu tidak mencerminkan kepada anak didik kita. Lebih Lanjut Kepala UPT Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Hinai mengatalan. “ Dalam momen ujian nasional yang akan kita selengarakan ini kemungkinan besar kita kedatangan Bupati Langkat H.gogesa sitepu,SH di sekolah kita .dikernakan beliau dan rombongan akan meninjau ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat. (seno)
Edisi 16 - 31 Mei 2015
opini
Mobil Pemadam Kebakaran Dimana Saat Terjadi Kabakaran? Kejadian kebakaran rumah Haris Syahputra Nasution (35) tahun, Rabu 6 Mei pukul 1.00 WIB dinihari di Jl. Tanjung Pura Km 44 Dusun Pasar Batu Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu menghanguskan seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah juga menyisakan duka bagi korban. Oleh: Rusdi Stabat Selain itu patut dipertanyakan mana tanggung jawab Dinas Pemadan Kebakaran ? Padahal masyarakat sudah menelpon pemadam kebakaran Pemkab Langkat tapi jawaban yang diterima tidak ada air. Inikan bukan sebuah jawaban dapat diterima akal dan dimaklumi. Kronologis kejadian kebakaran itu sendiri ada yang menyebutkan gara-gara obat nyamuk menyambar kasur, ada juga yang menyebutkan karena konsletting listrik. Percikan Apipun menyala kian membesar membumbung ke angkasa menghanguskan bangunan rumah berdinding tepas dan beratap rumbia. Isteri dan keempat anak Haris Syahputra Nasution begitu api melalap dinding rumahnya bergegas membangunkan anaknya berlari ke luar rumah. Meninggalkan harta yang tertinggal di dalamnya. Tak ada yang bisa diselamatkan kecuali nyawa dan baju melekat di badan selebihnya terbakar hangus menjadi abu. Memang benar bangunan rumah Haris Syahputra Nasution berada di atas tanah Negara. Bangunan liar karena tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Kondisi kehidupan miskinlah yang membuat Haris Syahputra Nasution membangun rumah di atas tanah milik Negara. Meskipun demikian pemerintah Kecamatan dan kabupaten tentu tidak dapat menghilangkan hak kemanusian dan sosial yang diterima Haris Syahputra Nasution ? karena UUD 45 BAB IV Perekonomian
Nasional dan Kesahteraan Sosial memberikan jaminan sosial padanya. Kalau saja pemadam kebakaran menyadari, saat ini kondisi kemarau, tidak ada air diparit untuk dipergunakan masyarakat memadamkan api bila terjadi kebakaran. Selain itu PLN otomatis akan memadamkan lampu setelah menerima imformasi terjadi kebakaran. Masyarakat tidak bisa menggunakan mesin air sannyonya untuk menyediakan air. Kondisi ini membuat api leluasa menghanguskan apa saja. Bersyukur tabung gas 3 Kg tidak terbuka dan terbakar. Kalau sempat terbakar puluhan rumah akan hangus menjadi abu. Untung saja api hanya menganguskan rumah Haris Syahputra Nasution meskipun api sempat menyambar resplang bangunan di sebelahnya tapi bisa dipadamkan berkat bantuan dari warga. Lalu bagaimana jika api tidak dapat dipadamkan ditambah lagi hembusan angin, ada puluhan rumah termasuk Rumah Sekolah TK dan TPQ rata dengan tanah. Berapa kerugian harus ditanggung masyarakat ?. Anak-anak kehilangan tempat ia menimba ilmu agama dan orangtua kehilangan rumahnya. Apalagi sekitar sebulan setengah lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Idul fitri. Tidak datangnya pemadam kabarakan menimbulkan beragam opini tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi luapan emosi di alamatkan pada
Kesbangpolinmas yang mewadahi pemadam kebakaran. Apakah karena pemilik rumah warga miskin sehingga pemadam kebakaran enggan datang ? kalaupun rumah ludes hingga rata dengan tanah kerugian hanya jutaan saja. Kalau pendapat warga benar begitu lalu bagaimana tanggungjawab pemerintah melindungi rakyat miskin. Padahal mereka yang duduk di kursi kekuasaan saat ini ? Haris Syahputra Nasution ikut bukan hanya mencoblos gambarnya tapi juga ikut berjuang menjadi TS saksi partai dan saksi kandidat calon gubernur dan bupati yang didukungnya. Tapi ketika kebakaran melanda rumahnya tak seorangpun terlihat di sana meninjau lokasi rumahnya yang tinggal puingpuing duka. Kecuali Pak Kades Stabat Lama Barat, Pak Camat Wampu dan Kadispora Langkat. Tragis nasib orang miskin dibutuhkan saat pilkada, pileg, dan pilpres saja setelah hajatan demokrasi berakhir nasib mereka ibarat tebu habis manis sepahpun dibuang. Begitulah bila hari panas kacang lupa pada kulitnya. Warga disana membandingkan dengan terbakarnya salah satu pompa bensin di SPBU beberapa waktu lalu dikampung mereka. Pemadam kebakaran cepat merespon dengan mengirimkan dua mobil pemadam kabakaran. Pertanyaannya mengapa terjadi diskriminasi penanganan pemadam kebakaran, hanya karena status kepemilikan berbeda. Satu orang kaya yang satu lagi orang tak punya ?
Bukankah Pemadam Kebakaran atau branwir adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat.Terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran melalui terciptanya sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang handal. Lalu bagaimana dengan (standard operating procedure) Pemadan kebakaran Pemkab Langkat. Hal inipun perlu dipertanyakan. Setelah masyarakat melapor terjadi kebakaran tidak mendapat respon. Hal ini sangat disayangkan, semestinya segera meluncur ke TKP untuk memadamkan kobaran api. Kalau ketiadaan air yang menjadi alasan sangat tidak masuk akal. Dipinggir kota Stabat ada Sungai Wampu, di tengah kota Stabat ada Sungai Belengkin. Air kedua sungai ini bisa di sedot ke dalam tangki. Selain itu lokasi kebaran berada di jalan lintas Sumatera Medan-Nad bukan masuk gang sempit yang sulit untuk di lalui. Kalau ingin mencari alasan seribu hasalan dapat dibuat untuk membela diri dan mencari kambing hitam. ***
PODIUM Pendidikan
15
Edisi 16 - 31 Mei 2015
Kadis P&P Kunjungi SMP 1 Secanggang
Pemerintah Langkat Dukung Kelancaran Pelaksanaan UN 2015 SECANGGANG, PODIUM Kedatangan Kadis P & P Langkat disambut oleh Kepala SMP Negeri 1 Kecamatan Secanggang beserta segenap panitia pelaksana UN.Dalam kesempatan tersebut, beliua .menyempatkan diri mengamati dengan seksama para siswa yang sedang serius menjawab satu persatu item soal UN. SMP 1 Secanggang, peserta UN dibagi ke dalam beberapa ruangan yang ada di sekolah tersbut, masing-masing ruangan diawasi oleh 2 (dua) orang pengawas, guna menghindari kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional, yang telah ditetapkan dari tanggal 5 s/d 8 Mei 2015. Dalam tinjuannya tersebut Kadis P & P Langkat mengatakan pemerintah telah mendukung penuh dalam kelancaran penyelanggaraan pelaksanaan Ujian Nasional. “Kami Pemerintah Kabupaten langkat mendukung penuh terhadap pelaksanaan UN 2015,” ujarnya. Di akhir kunjungannya, H Sujarno, S.Sos, M.Si berharap, agar semua peserta UN bisa terus menjaga kesehatan fisik dan mental, tetap serius dan sabar dalam menjawab soal, tentunya diiringi dengan doa yang selalu dipanjatkan, agar mereka mendapat hasil terbaik hingga mampu meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di dalan kesempatan yang sama Kepala SMPN 1 Drs Sarwoko menambahkan sekolah yang ia bina salahsatunya di bidang kesenian, pramuka, pencak silat, unit kesehatan sekolah (uks) daramben, kegiatan rutinitas ini dilakukan oleh sekolah kita dan yang terpenting tahun ini kita harus mendapatkan sekolah adiwiyata tingkat provinsi, seperti sekolah yang sudah-sudah yang pernah saya kelola sebelunya. (P14)
Di hari kedua pelaksanaan UN tingkat SMP kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, H. Sujarno, S.Sos, M.Si meninjau jalannya UN tahun 2015, di SMPN 1 Secanggang, pada Rabu (6/5).
Kedatangan Kadis P & P Langkat Langkat,, H Sujarno SSos meninjau pelaksanaan UN tingkat SMP di SMPN 1 Kecamatan Secanggang Secanggang..
Kadis Pendidikan dan Pengajaran Langkat Buka O2SN 2015 LANGKAT, PODIUM Kegiatan perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD dan SMP diikuti seluruh sekolah se-Kabupaten Langkat. Peserta perlombaan dari hasil seleksi tingkat kecamatan dan pelaksanan perlombaan O2SN bertempat di gedung olahraga (GOR ) stabat di buka oleh Kadis Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, H. Sujano S. Sos, MSi, Rabu (13/5) Kadis P dan P Langkat dalam kata sambutannya mengatakan. “Kegiatan ini , tidak hanya berorientasi pada kejuaraan. Tapi, nilai pendidikan tersebut menjadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar, kegiatan O2SN sebagai ajang kompetisi unjuk kemampuan. Kegiatan O2SN merupakan ajang pembelajaran, terutama dalam hal pola pikir, olah hati, olah rasa serta pengembangan sikap saling menghargai, menghormati, solidaritas dan toleransi. Menang atau kalah dalam O2SN, , bukan tujuan utama. Tapi, jadikan itu sebagai motivasi mencapai tujuan. Para peserta dapat berkreasi, berprestasi, berkompentensi secara sehat dan mematuhi aturan dari panitia penyelengara O2sn . Para kontingen agar tetap menjaga, memelihara situasi keamanan dan ketertiban, demi suksesnya penyelenggaraan O2SN dengan baik serta mengedepankan semangat sportivitas yang tinggi,” ujar kadis P dan P , H. Sujarno, S.Sos, M.Si. (P14)
TP PKK Langkat Gelar Pertemuan Bulanan
Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, SH saat meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di SMP Negeri 3 Hinai, Senin (4/5).
BUPATI LANGKAT TINJAU PELAKSANAAN UN Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH memantau pelaksanaan Ujian Nasioanal (UN) hari pertama di Kabupaten Langkat yang dimulai serentak pada hari Senin, (4/5). LANGKAT, PODIUM Bupati didampingi Sekda H. Indra Salahudin, Kadis Dikjar Sujarno, dan sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat mengunjungi sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) diantaranya SMP N 1 Stabat dan SMP N 3 Hinai.Sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dan tidak ingin mengganggu konsentrasi peserta ujian, Bupati Ngogesa tidak memasuki ruang ujian, Dirinya hanya melihat dari pintu sembari memastikan bahwa pelaksanaan UN
berlangsung aman dan lancar. Ngogesa menyampaikan apresiasi kepada semua pihak baik Polisi, pengawas maupun dewan guru yang telah menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya. Dari data yang diperoleh melalui Kadis P & P Langkat H. Sujarno, jumlah siswa-siswi Langkat yang mengikuti UN di SMP Negeri 1 Stabat sejumlah 358 orang tidak hadir 1 orang, dan SMP N 3 Hinai 193 orang tidak hadir 1 orang. (P12)
LANGKAT, PODIUM TP. PKK Kab. Langkat dipimpin Ny. Hj. Nuraida Ngogesa gelar pertemuan bulanan di Kecamatan Salapian, Selasa (12/5). Dipertemuan bulanan kali ini, Hj. Nuraida menegaskan kepada seluruh pengurus PKK mulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan agar jangan pernah berhenti berkarya untuk masyarakat. Bangun hubungan baik dengan masyarakat, karena sebaik apapun program tanpa melibatkan warga tentu hasilnya akan kurang maksimal” ucap Nuraida. Selain itu, pada pertemuan tersebut, Nuraida juga menyampaikan kepada kaum ibu agar jangan pernah lupa memperhatikan perkembangan anak, “Perkembangan teknologi, akan membuat mereka mendekati perbuatan yang salah jika kita tidak memeprhatikannya, contoh kecil Narkoba, karena itu, jaga mereka dengan perhatian yang tidak pernah lepas” harap Nuraida. Pertemuan PKK di Salapian dirangkaikan dengan pemberian bantuan kepada nak-anak SD disekolah-sekolah yang ada di Salapian bekerjasama Dinas Kesehatan dan PDGI, bantuan tersebut diantaranya, Paket Sikat gigi, odol, sabun mandi dan lain-lain. Disamping itu, PKK juga bekerja sama dengan P dan P dalam memberikan bantuan untuk 10 anak berprestasi, 100 paket buku tulis untuk anak SD dan 100 paket buku tulis untuk PAUD. Sementara itu, Esok harinya, Rabu (13/ 5), bertempat diruang pola Kantor Bupati Langkat, seluruh pengurus TP. PKK dan DWP. Kab. Langkat berkumpul bersama merayakan ulang tahun ketua TPP. PKK Kab. Langkat yang juga dewan penasehat DWP Kab. Langkat Hj. Nuraida Ngogesa yang ke – 49. “Saya senang, seluruh pengurus mengingat hari bersejarah dalam hidup saya, semakin bertambah umur semakin bertambah pula pemikiran saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Langkat ” kata Nuraida. (P.36- Lk)
. Ketua PKK Kab. Langkat Hj. Nuraida saat menghadiri pertemuan bulanan PKK Kab. Langkat di Kecamatan Salapian, Selasa (12/5).