Media Kebangsaan

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Istu Hari S. didampingi Kepala Kesbangpol Sumut dan Pemerintah Provinsi serta Forum Strategis berada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis).

HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tajuk Media 5. Menguji Kesaktian Pancasila

Laporan Utama 6 - 8. Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan

Kabar Aktivitas 9 - Mendagri: Jangan tunda anggaran pilkada 2015; Deputi BNPT: Jangan over menyikapi faham ISIS; Sumut akan ajukan judicial review UU 32/2004; Wagub: Lestarikan budaya melayu sebagai aset bangsa; Wagub Sumut terima panitia jubileum 50 tahun GKPI; Gubsu bahas keterbukaan informasi dengan puluhan NGO dari 12 provinsi; 100 tokoh Karo mengabdi demi negeri; Gubsu minta semua kab/kota bentuk FPK; Sikapi keputusan MK soal pilpres dengan jiwa besar; Gubsu libatkan ORI wujudkan pelayan publik lebih baik; Gubsu minta pusat perhatikan dampak sosial imigran illegal di daerah; Gubernur buka rakerda MUI Sumut; Gubsu perkuat komitmen lingkungan kualitas udara di Sumut tergolong baik; Gubsu berharap gerakan pramuka dapat menumbuhkan karakter anak bangsa

Opini 12 - . Pembinaan Ormas/LSM menuju masyarakat madani; Pembauran kebangsaan; Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia;

Membangun karakter bangsa: "Bagaimana caranya?"; Tionghoa Indonesia dan pembauran yang gagal; Konflik dalam kehidupan organisasi; Dilema pilkada dalam proses reformasi politik dan demokratisasi; ‘PAKEM’ dalam mencegah aliran terlarang

Galeri Kesbangpol 26-27 Galeri foto kegiatan Kesbangpolinmas

“

edia Kebangsaa diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utaea dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.

Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyi8ngkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi.

Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 3 ol.1 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id SALAM REDAKSI Opini, refleksi, ulasan, para generasi muda bangsa INDONESIA "Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita‌."

Demikianlah petikan syair yang dinyanyikan oleh group band coklat. Jika didengar sepintas.

Tidak ada yang istimewa dari syair ini. Karena syair ini bukanlah kata-kata yang asing di telinga kita. Sair ini sudah terdengar sejak 86 tahun yang lalu. Tepatnya 28 0ktober 1928.

Sumpah pemuda, yang begitu melegenda bahkan hampir setiap pemuda di negeri ini mengetahuinya.

Dengan mengisaratkan pada tiga sumpah yaitu: Bertanah air satu, Berbangsa satu, dan Berbahasa satu yakni Indonesia. Beberapa kata sakti yang turut mengantarkan bangsa kita ini. Merupakan pengungkapan sikap nasionalis para pemuda di waktu itu.

Bagaimana saat ini? masih adakah sisa-sisa puing dari bangunan cita yang dikumandangkan oleh pemuda pada saat negeri kita masih terkandung dalam perut penjajah Hindia Belanda tersebut?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas. Kami tim dari Media Kebangsaan dengan sedikit perjuangan dan stumpuk rintangan. Ingin memberikan sedikit sumbangsih kepada yang telah dahulu mendahului kami.

Dengan menerbitkan edisi khusus dari majalah kami dengan tema "Refleksi Hari Kesaktian Pancasila".

Dengan harapan dapat membangunkan kembali semangat para generasi muda yang selama tertidur pulas di selimuti kemajuan. Dan mungkin terkubur bersama waktu yang telah berlalu.

Bangunlah jiwanya!

Bangunlah badannya!

Untuk negeri kami tercinta. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. „ Tim Redaksi

Drs. Eddy Syofian, MAP

ol.

1 20 14 4 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

Menguji K Tepat 49 tahun silam, 30 September 1965, peristiwa pembantaian 7 jenderal TNI oleh PKI tercatat dalam catatan perjalanan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dengan kesigapan TNI, G30S/PKI dapat ditumpas. Sejak saat itulah tanggal 30 September diperingati sebagai Gerakan Pengkhianatan PKI dan 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti kebal terhadap ideologi komunis PKI. Gerakan PKI hampir setengah abad lalu hampir saja meruntuhkan pondasi bangsa Indonesia yang dibangun dengan dasar Pancasila. Kini, setelah 49 tahun berlalu, PKI dengan ideologi komunisnya tidak lagi menjadi gerakan masif dan terbuka. Namun Ideologi komunis terus bergerilya. Bahkan beberapa tahun silam lambang palu arit sebagai simbol PKI terlihat di salah satu dinding kampus ternama di kota Makassar. Ideologi komunis masih menjadi bahaya laten yang bisa saja kembali menguji kesaktian Pancasila. Namun, seiring arus globalisasi global, ancaman bangsa Indonesia kini tidak lagi hanya pada bahaya laten PKI, tapi juga berasal dari berbagai dimensi.

Dalam konsep pertahanan negara yang terdapat dalam Buku Putih Departemen Pertahanan RI tahun 2008, dijelaskan kategorisasi ancaman bagi bangsa Indonesia. Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.

Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Sedangkan Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kesaktian Pancasila Ancaman militer dapat dilihat dari masalah penanganan perbatasan, persoalan pencurian SDA di laut, yaitu pencurian ikan (illegal fishing). FAO (Food and Agriculture Organization) memperkirakan Indonesia memperoleh kerugian mencapai Rp30triliun/tahun.

Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25 persen dari total potensi perikananyang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. Laut Cina Selatan, Perairan Sulawesibagian utara dan Laut Arafura merupakan tempat yang sering menjadi tindakan pencurianikan oleh kapal-kapal asing yang sebagian besar berasal dari China, Thailand dan Filipina. (www.interpol,go.id, 9/3/2011).

Ancaman bagi NKRI dari berbagai dimensi kehidupan dalam 25 tahun ke depan diprediksi oleh Connie R. Bakrie (2007) dalam bukunya "Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal" dimana ada tiga level ancaman yaitu ancaman Internasional, regional dan nasional. Pada level internasional, bentuk ancaman berupa globalisasi ekonomi dengan tipe ancaman berupa hegemoni ekonomi.

Pada level regional, di kawasan Asia Pasifik berupa ancaman ekonomi kesehatan. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara bentuk ancaman berupa terorisme, human trafficking, perdagangan obat, penyelundupan ekonomi perbatasan.

Pada level nasional, berupa konflik suku agama ras antar golongan (SARA), Separatisme, Pengangguran, Kemiskinan, Bencana Alam, Pengungsian, Illegal Logging, Illegal Fishing danPulau-pulau Kosong.

Jika diasosiasikan sebagai seorang gadis, Indonesia termasuk gadis yang "seksi" dengan "pakaian mini" yang memperlihatkan keseksian "tubuhnya". Potensi sumber daya alam yang terhampar di seluruh penjuru tanah air menjadi "magnet" yang "menggoda" negara-negara lain untuk terus mengamati, menyentuh bahkan menjarah Indonesia. Untuk memproteksi Indonesia yang seksi ini, peran seluruh komponen bangsa mutlak diperlukan untuk mempertahankan mahkota bangsa agar tidak kehilangan harga dirinya sebagai sebuah bangsa dan kemandiriannya sebagai bangsa yang berdaulat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di garda terdepan dan tertinggi dalam piramida pertahanan negara mempunyai tugas yang amat mulia dalam rangka menjaga mahkota Indonesia.

Panglima perang China, Sun Tzu, pada masa lampau pernah berpesan dalam bukunya Art of War: "Dalam peperangan, janganlah mengandalkan pada kegagalan musuh untuk tidak datang, malainkan pada kesiapan diri untuk menyambutnya; jangan mengandalkan pada kegagalan musuh untuk tidak menyerang, tetapi pada kemampuan diri untuk membangun pertahanan yang tangguh".

Jika dikontekskan dalam kondisi kekinian Indonesia, bang-

sa ini penting untuk mempersiapkan segala "amunisi" untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk menyiapkan "amunisi" tersebut, bangsa Indonesia tidak selamanya bersandar pada anggaran pertahanan yang terbatas.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan bahwa TNI membutuhkan anggaran sebesar Rp150 triliun sampai 2014 untuk mencapai pemenuhan kekuatan pokok minimal (www.topix.com, 30/9). Pemerintah Indonesia menyediakan dana US$5 miliar atau sekitar Rp60 triliun untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alutsista terutama untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Namun, untuk mengadakan anggaran pertahanan yang begitu besar, tentu harus mengorbankan anggaran publik, seperti pendidikan dan kesehatan yang juga membutuhkan biaya besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia sebagai amunisi dan pemikir (think tank).

Menurut Donny Gahral Adian (2011), perang tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer, prajurit berotot atau misil berpandu laser, melainkan diplomat yang cerdas dan tangkas dalam bernegosiasi. Hal ini diungkapkan oleh Sun Tzu: "biasanya seseorang yang sedang berperang menggunakan kekuatan langsung untuk melibatkan musuh, tetapi menggunakan kekuatan tidak langsung untuk mencapai kemenangan". Nah, kekuatan tidak langsung adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia-manusia cerdas melalui penguasaan teknologi, keahlian diplomasi dan penguasaan media.

Sun Tzu mengakui pentingnya personalia mengenai menilai situasi negara. Ada tiga segi pada fungsi penilaian situasi oleh personalia, antara lain: Pertama, pengaruh moral penguasa. Menurutnya, pengaruh morallah yang membuat rakyat sepenuhnya mendukung penguasa mereka, sehingga dengan sukarela mendampinginya kalau perlu sampai mati tanpa mempedulikan bahaya. Gerakan Ganyang Malaysia sebagai bukti bahwa bangsa ini rela membubuhkan tanda tangan dengan tinta darah untuk menjadi pejuang perang sebagai bukti nasionalisme mereka kepada negara.

Kedua, kepanglimaan komandan. Kepanglimaan komandan menunjuk kepada sifat-sifat kearifan, ketulusan, kedewasaan, keberanian dan keteguhan hati panglima. Karakter panglima yang arif dan teguh akan terinternalisasi pada karakter prajuritnya.

Ketiga, doktrin. Doktrin menunjuk kepada organisasi, kendali, prosedur pemberitahuan, susunan kepangkatan militer dan tanggungjawabnya, pengaturan dan pengelolaan jalur pasokan serta pengadaan keperluan bagi tentara. Nah, organisasi militer dengan manajemen yang modern akan berdampak pada perencanaan strategis yang matang dan pengendalian negara.(***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 5 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan Satu lagi karya Yudi Latif setelah Negara Paripurna (NP), yaitu Mata Air Keteladanan (selanjutnya MAT), yang kemarin bertempat di Nusantara IV, Ged MPRI, diluncurkan ke hadapan publik Nusantara.

Pada NP, Yudi latif berhasil memperlihatkan apa yang seharusnya terjadi pada NKRI sebagai Negara yang dibangun berdasar idiologi Pancasila; apa yang seharusnya terjadi tersebut ternyata tak ada atau tidak terjadi di negeri ini. Dengan jelas NP memperlihatkan jelas bahwa apa-apa yang seharusnya terjadi itu, ternyata bukan ha-hal yang melayang-layang serta terjangkau, tapi perkara sederhana dan patut serta mudah dikerjakan oleh aparat - pejabat Negara, politisi, tokoh agama, dan rakyat biasa, atau siapa pun yang mau menjadikan NKRI tegak berdiri dengan penuh wibawa. Ada banyak paparan historis dan pesan moral sosial dalam NP, yang dapat menjadi acuan oleh pemerintah - politisi - aparat - rakyata dalam kerangka membangun Nusantara yang lebih baik, dengan tanpa memandang sekat-sekat pemisah (karena adanya perbedaan) sara dan idiologi.

Untuk pembaca NP, perlu memperhatikan bahwa pada buku tersebut ada banyak istilah yang memerlukan anda tahu sebelumya. Jadi perlu pemahaman awal mengeai bahasa, istilah sosiologis - antropologi - dan sejenisnya, jika tidak maka akan terjerumus dalam salah mengerti. Dan yang menjadi perhatian saya (secara khusus) adalah, dalam NP, Yudi Latif juga melakukan aktualisasi sila-sila pada Pancasila (dan memang buku ini merupakan uraianuraian tentang hasil aktualisasi tersebut) menjadi hal-hal berikut (yang kena-mengena sikon kekinian di negeri ini) : Ketuhanan Yang Berkebudayaan Kemanusiaan Universal Persatuan Dalam Kebhinekaan Demokrasi Permusyarawatan Keadilan Sosial Diakui atau tidak, Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan, merupakan kelanjutan dari NP, dan masih berkisar aplikasi dari nilai-nilai dari Pancasila. MAT terdiri dari lima bagian yaitu, 1. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Ketuhanan 2. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Kemanusiaan

ol.

1 20 14 6 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

3. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Persatuan 4. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Kerakyatan 5. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Keadailan Pada bagian-bagian tersebut, Yudi Latif menguraikan panjang lebar tentang bagiamana dan conto aplikasi nilainilai Pancasila dalam hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan cara semacam itu, diharapkan pembaca mampu meniru dalam kehariannya.

Bagian pertama, Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Ketuhanan, Menurut Yudi Latif, telah berlalu masa yang panjang ketika gairah keagamaan tidak mendorong kesuburan rahmat kasih sayang, kekuatan etika-moralitas, serta etos kejuangan bagi kemuliaan kehidupan bangsa. Peningkatan jumlah rumah ibadah dan penyelenggaraan berbagai ritual keagamaan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesalehan sosial, toleransi keagamaan, dan kebersihan penyelenggaraan urusan publik.

Pemulihan krisis kehilangan tumpuan kepercayaannya ketika agama yang seharusnya membantu manusia untuk menyuburkan rasa kesucian, kasih sayang, dan perawatan justru sering kali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zaman dalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanya memerlukan transformasi (perubahan) institusional, tetapi juga mem-butuhkan transformasi spiritual yang mengarahkan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih.

Dalam proses transformasi in persoalan agama tidak berhenti pada apa yang kita percaya, me-lainkan terurama pada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak berarti harus meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi perlu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan menem-patkan welas asih (compassion) dan moralitas pada jantung kehidupan keagamaan.

Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, memin-jam ungkapan Bung Karno, adalah nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Yakni nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan; ketuhanan lapang dan toleran yang memberi semangat kegotong-royongan lam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sila Ketuhanan, meminjam ungkapan Bung Hatta, hanya menjadi dasar hormat-menghormati antar pemeluk agam melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, adilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Sila Ketu-

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Resensi Buku

Judul : Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan Penulis: Yudi Latif, MA, PhD (Gontor, Unpad, Australian National Univ) Penerbit : Mizan, Cet I, Maret 2014 Tebal : 650 hal (Daftar Pustaka, 559-650, tanpa indeks) + xxii halaman Risentor: Jappy Pellokila

hanan mengajak bangsa Indonesia untuk meng bangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan mupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hilunak permusyawaratan dan keadilan sosial. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukaa karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan dini untuk mengembangkan potensa yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bagian Kedua, Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Kemanusiaan Sila Kemanusiaan yan adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis, dengan komitmen besar untuk menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia serta dalam pergaulan antar sesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaba yang memuliakan hak-hak asasi manusia.

Dalam membumikan prinsip tersebut, para pendiri bang telah mewariskan suatu kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan manusiaan universal. Di tengah krisis dan tantangan globalisa Indonesia harus mampu menempatkan kepentingan nasional data bingkai nilai kemanusiaan, dengan menjaga sikap empati bagi yang menderita dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dan beradab dalam memecahkan konflik dalam masyarakat nasional dan internasional. Suatu "vision" perlu didukung oleh kekuatan batin, agar ideal-ideal kemanusiaan bisa diwujudkan bumi kenyataan.

Pancasila seharusnya dijadikan sebagai prinsip pemberadabs manusia dan bangsa Indonesia. Masalah-masalah nasional van menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia sepatutnya dipert nyakan dan direfleksikan dalam kerangka Pancasila, terutama "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Berbagai tindakan dan berlaku yang sangat bertentangan

dengan sila perikemanusiaan sepatutnya mewamai kebijakan dan perilaku aparatur ncgara dalam kehidupan publik.

Kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, dan oleh karena itu harus dihapuskan dari perikehidupan bangsa.

Persoalan hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi tantangan sedalam membuktikan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia. Komitmen penegakan HAM tidak terbatas pada pemuliaan hakii politik, melainkan juga pemenuhan hak ekonomi, dan budaya. Para pendiri bangsa telah merumuskan apa disebut sebagai "tiga generasi HAM", yang mengindikasikan kepedulian bangsa kita terhadap hak-hak asasi manusia sudah rak jauh ke depan. Kenyataan ini mestinya memberi motivasi kepada bangsa Indonesia untuk senantiasa berada di barisan terdepan memuliakan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan nasional Intcrnasional di tengah pusaran arus globalisasi yang menganpotensi dehumanisasi.

Di tengah tekanan globalisasi yang makin luas cakupannya, penetrasinya dan instan kecepatannya, sifat masyarakat yang cenderung lentur dalam menerima pengaruh glo-bersifat positif maupun negatif. Unsur-unsur positif-konstruktif menurut nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menguatkan cita-cita keangsaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Negatif, sejauh yang adalah unsur-unsur negatif-destruktif menurut nilai-nilai usiaan yang adil dan beradab, yang menimbulkan permusuhan, dan ketidakadilan. Dalam aneka pengaruh internasional, diperlukan kepemimpinyarakat politik dan sipil) yang kuat. Kepemimpinan yang melakukan seleksi dan sintesis kreatif antara global vision dan local wisdom, antara kepentingan nasional dan kemaslahatan dengan mengedepankan kerangka penyelesaian berdasarkan "samasama menang" (win-win solution) dan pembangunan hak (right-based development).

Bagian Ketiga, Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Persatuan Indonesia bangsa besar yang mewari kejayaan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di bumi.

Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama nenek mu bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, tidak alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat meng kegemilangan. Bila mampu membangun bangsa sesuai dengan dirinya, harkat bangsa ini di pentas dunia bisa sepadan dengan luasan wilayah dan kuantitas penduduknya.

Secara konseptual, Indonesia telah memiliki prinsip dan kebangsaan yang kuat, terpatri dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Suatu prinsip kebangsaan yang dapat mempertemu kesilaman tradisi dan kemajemukan masyarakat Nusantara dan kebaruan negara-bangsa Indonesia; dengan kesiapan untuk menghargai perbedaan seraya mengusahakan persatuan dalam egara, konstitusi negara, bentuk, lambang dan bahasa negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai konsensus bersama. Dengan prinsip yang sama, penyelenggaraan negara diharapkan dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan semangat persatuan yang dapat mengatasi paham seorangan dan golongan.

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 7 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Semangat nasionalisme Indonesia merupakan perwujudan rasa syukur atas karunia Tanah Air yang luas, strategis, kaya, molek dan muk, dengan cara mengembangkan rasa memiliki dan meni Nusa-Bangsa. Rasa memiliki dan mencintai NusaBangsa terus tercermin dalam semangat persatuan dalam keragaman serta kesanggupan untuk mengembangkan rasa kekeluargaan dengan semangat gotong-royong yang positif dan dinamis. Pada akhirnya, rasa intai, rasa persatuan, rasa kekeluargaan hanya bisa diwujudkan an kerelaan berkorban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Bagian Keempat, Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Kerakyatan Tidak ada sitem politik yang sempurna. Dengan warisan tradisi musyawarah, hasrat emansipasi untuk keluar dari pengalaman terjajahan dengan kekuasaan yang menindas, dan kehendak unt mempersatukan berbagai komunitas politik warisan kerajaan dam dari para pendiri bangsa berpaling kepada demo sebagai pilihan yang paling mungkin.

Demokrasi pada hakikatnya merupakan cara mencintai sesama manusia dengan menghormati setiap warga sebagai subjek yang daulat, bukan objek tindasan kekuatan pemaksa atau kekuatan modal. Demokrasi dalam alam pikiran bangsa Indonesia adalah cerminan alam kejiwaan, kepribadian, citacita nasional. Demokrasi yang sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia bukanlah yang mengarah pada diktator mayoritas (mayorokrasi) atau tirani minoritas, melainkan permusyawaratan yang menghargai hak individu (liberal-individual rights), hak kelompok marginal (commumtatirium rights) dan hak teritorial (territorial rights).

Dalam demokrasi permusyawaratan, kecintaan terhadap sesama warga diekspresikan dengan mengembangkan "negara kekeluargaan" yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; serta mengembangkan "negara kesejahteraan" yang dapat menyelenggarakan keadilan sosial.

Bagian Kelima, Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Keadailan Masyarkat Adil dan makmur adalah tujuan terakhir dari revolusi Indonesia. Sedangkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti paling nyata dari idealitas Pancasila. Jalan untuk mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak saja mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Dengan kapasitasnya masing-masing, mereka harus bergotong-royong memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan -pelayanan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melakukan pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian dengan karakter kemandirian, sikap hemat, etos kerja, dan ramah lingkungan.

Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara-disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga. Dalam visi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku

ol.

1 20 14 8 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

prinsip: "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Tidak sepantasnya pejabat negara cuma mau mendapat untung dengan membiarkan rakyat terus buntung. Maka dari itu, pokok pikiran keempat UUD 1945, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab", mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita Moral rakyat yang luhur" Selain hal-hal di atas, dalam MAT, pada masing-masing bagian yang diutarakan, Yudi Latif juga memberi contoh orang-orang (dalam sejarah) dan yang sekarang masih ada, menunjukan keteladan Pamcasila dalam perbuatan. Sehinga, bisa disebut bahwa MAT, sekaligus biografi orang-orang mempunyai komitmen tinggi pada nilai-nilai Pancasila, sekaligus diwujudnyatakan pada hidup dan kehidupan setiap hari. Misalnya, pada Pengamalan Ketuhanan, ada Wahid Hasyim, Hamka, RA Kartini, YB Mangunwijaya, PK Ojong, Nurcholis Madjid, dan lain sebagainya. Pada bagian Pengamalan Kemanusiaan, ada contoh tentang Hoegeng, Baharudin Lopa, dan lain-lain.

Menarik, pada bagian Pengamalan Kerakyaan, dibawah judul Menunaikan Pertanggungjawaban Publik (hal 444-471), Yudi Latif memberi contoh pada yang yang sementara populer dan dibicangkan. Menurutnya, apa yang dilakukan Joko Widodo ini menunjukkan solusi yang menguntungkan banyak pihak, misalanya para pedagang kaki lima di Solo, dalam rangka memperbaiki taraf hidup mereka. Jokowi, juga mendengarkan keluhan para tukang becak yang biasa di depan stasiun (Solo Balapan), dan masih banyak lagi. Semua itu Jokowi lakukan demi menunaikan amanah menjunjung daulat publik dengan melakukan pelayan publeik yang bertanggung jawab.

Selain Jokowi, juga menurut Yudi Latif, Tri Rismaharini, yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 20 Oktober 1961, adalah srikandi pelayanan publik yang biasa dilakukan Ibu Wali itu tidaklah berlebihan untuk digelari "Super Wali", sebutan yang bukanlah isapan jempol rekayasa pencitraan untuk mendongkrak popularitas seorang pemimpin, tetapi benarbenar sepadan dengan keaslian kualitas dirinya. Menemukan walikota seperti ini di tengah onggokan sampah pemimpin plastik membuat kita masih optimisme pada masa depan bangsa.

Dengan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan e-government, konsistensi kebijakan, ketegasan kepemimpinan, ulusan komitmen pelayanan, kepekaan welas asih, keadilan bagi ua kalangan, dan kemampuan menggerakkan partisipasi rakyat, sformasi kota dengan mudah terlihat. Surabaya, yang selama ini ial sebagai kota kumuh, mengerikan, amburadul dan senjang, cepat berubah menjadi apa yang kota bersih, nyaman, indah, dan berbiaya murah. Apresiasi dan penghargaan telah diperbaik dari dalam maupun luar negeri.

So, masih banyak yang ada pada Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan, yang patut dibaca, disimak, dan dipelajari.

Jakarta, 22 Maret 2014, Opa Jappy, sehari setelah mendapat buku Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan.(***)

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Mendagri: Jangan Tunda Anggaran Pilkada 2015 M

endagri H Gamawan Fauzi mistis pengesahan RUU Pilkada yang sudah dibahas mengingatkan seluruh daerah yang selama dua tahun lebih itu akan segera disahkan periodeisasi kepala daerahnya tahun pada September 2014 atau sebelum habisnya masa kerja DPR periode depan (2015) jan2009-2014. gan menunda ang"Jika target tidak garan Pilkada denmeleset, sesuai kegan asumsi tentuan di rumusan menunggu pengeUU pilkada itu, maka sahan Undang-unpelaksanaan pilkada dang (UU) Pilkada kabupaten dan kota yang baru. di 244 daerah dan 7 "Seluruh daerah, gubernur di Indonebaik provinsi mausia pada 2015 akan pun kabupaten dan dilakukan serentak," kota yang kepala jelasnya pada rakor daerahnya berayang juga dihadiri khir 2015, harus Deputi V Bidang memasukkan angKeamanan Polkam garan Pilkada pada Irjen Pol Bambang RAPBD 2015 Soeparno. masing-masing," Dirjen Kesbangpol Kemendagri H Tanri Balilamo (2 kiri) foto Meski pembahasan ujarnya melalui masih berlangsung Dirjen Kesbangpol bersama Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi (tengah) Deputi BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti (2 kanan), Kapoldasu Irjen namun Dirjen mengKemendagri H Pol Drs Syarief Gunawan (kanan) dan Kepala Badan Kesbangingatkan agar biaya Tanri Balilamo pol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP (kiri) pada RakorPilkada sudah diangpada Rakorda da Kesbangpol Linmas se-Sumut bersama unsur strategis di garkan pada APBD Kesbangpol LinHotel Grand Serella Medan.

2015 sehingga diinmas se-Sumut bergatkan agar para Sekda mengoordinasikan keperlusama unsur strategis di Hotel Grand Serella Medan annya secara baik dengan KPU, Bawaslu dan pihak yang berakhir Jumat (22/8). keamanan serta membahasnya di DPRD. Dengan moderator Kepala Badan Kesbangpol LinSementara itu Dirjen memperkirakan jika Pilkada mas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Dirjen meserentak dimungkinkan paruh akhir tahun 2015 akan wanti-wanti hal ini mengingat kecenderungan beberada beberapa kabupaten yang terlampaui periodeisasi apa daerah terkesan menunggu UU Pilkada baru kepala daerahnya sehingga Gubernur perlu memperyang menurut draftnya memang mengalami sejumlah siapkan Pejabat Bupati dan Walikota. perubahan prinsipal dibanding UU yang berlaku saat Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Komiini. si Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan usulan Rancangan UU memang tercatat sebanyak 13 kabupaten/kota yang akan masih ditunggu apakah pilkada kabupaten dan kota menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2015. dilaksanakan oleh DPRD dan provinsi pilkada langKe-13 kabupaten/kota itu adalah Medan (berakhir sung oleh rakyat atau tidak, begitu juga dengan keJuli 2015), Binjai (berakhir Agustus 2015), Serdang mungkinan pelaksanaan Pilkada serentak.

Bedagai (berakhir 8 Agustus 2015), Tapanuli Selatan Dirjen mengemukakan Pemerintah dan DPR opti-

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 9 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id (berakhir 12 Agustus 2015), Asahan (berakhir 2015), Toba Samosir (berakhir 12 Agustus 2015), dan Sibolga (berakhir 26 Agustus 2015). Kemudian, Pakpak Bharat (berakhir 26 Agustus 2015), Samosir (berakhir 13 September 2015), Humbang Hasundutan (berakhir 26 Agustus 2015), Pematang Siantar (berakhir 23 September 2015), Labuhan Batu (berakhir 19 Agustus 2015), dan Simalungun (berakhir 28 Oktober).

Sementara itu 12 kabupaten/kota lainnya sudah menjalankan tahapan Pilkada pada 2015 karena masa akhir jabatan kepala daerahnya pada 2016.

Ke-12 kabupaten/kota itu adalah Tebing Tinggi (berakhir 15 Agustus 2016), Mandailing Natal (berakhir 28 Juni 2016), Tanjung Balai (berakhir 2016), Labuhan Batu Selatan (berakhir 11 Februari 2016), Labuhan Batu Utara (berakhir 12 Februari 2016), dan Karo (berakhir 23 Maret 2016). Kemudian, Nias Selatan (berakhir 12 April 2016), Nias (berakhir 9 Juni 2016), Gunung Sitolo (berakhir 13 April 2016), Nias Barat (berakhir 14 April 2016), Nias Utara (berakhir 12 April 2016), dan Tapanuli Tengah (berakhir 12 Agustus 2016).

Demi kelancaran persiapan pemilihan kepala daerah tersebut diharapkan 25 bupati dan walikota di Sumatera Utara dapat membantu persiapan anggaran dana Pilkada.

Berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pilkada, diatur pembiayaan Pilkada maksimal delapan bulan. Itu artinya, perlu disiapkan anggaran yang cukup dari awal sehingga seluruh tahapannya dapat berjalan maksimal.

Dirjen mengisyaratkan pihaknya berharap para bupati dan walikota di Sumut dapat memberi perhatian dalam penyelenggaraan anggaran Pilkada karena adaya indikasi ketidaksamaan pemahaman. (***)

Deputi BNPT: Jangan „ Radikalisme dan Terorisme Perlu Tetap

D

eputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Mayjen TNI Agus Bakti mengemukakan menyikapi faham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) hendaklah proporsional dan jangan over.

"Memang kita tetap harus waspada dan fokus. Namun jangan over sehingga menjadi bias dan malah menimbulkan simpati," ujar Agus dalam Dialog Perkembangan Terkini Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, Rabu (20/ 8), di Hotel Grand Antares Medan.

Dialog yang digelar BNPT bekerjasama dengan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Sumut dihadiri Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri, Kabinda Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Direktur Kesbangpol Kemendagri Didi Sudiyana dengan moderator Drs H Eddy Syofian MAP Ketua FKPT Sumut yang juga Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut.

Pada forum ini BNPT dan unsur strategis lainnya saling berkomunikasi hingga larut malam antara lain pimpinan Ormas Islam, Ulama, akademisi, intelektual Islam dan komponen penting lainnya yang juga dihadiri Sekretaris FKPT Sumut Drs Zulkarnain Nasution MA. Agus memaparkan munculnya gerakan ISIS telah membuat pemangku kebijakan merasa perlu melakukan pencegahan penyebaran berkembangnya benih-benih yang dianggap bisa menumbuhkan radikalisme dan terorisme.

Namun langkah-langkah yang dilakukan jangan terlalu berlebihan serta ditambahnya lagi pemberitaan yang

ol.

1 20 14 10 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

masif, sehingga efek dari itu merembet ke hal-hal yang tidak substansial.

Dari dialog terungkap menyikapinya jangan terlalu over acting karena fenomena ISIS sudah ada sejak zaman dahulu. ISIS saat ini tidak berbeda jauh dengan paham sejenis di masa lalu, hanya saja untuk saat ini ISIS merupakan sikap sekelompok orang yang merasa tidak puas dengan situasi global, yang situasi global itu menunjukkan adanya ketidakadilan negara tertentu atau kekuatan tertentu terhadap umat Islam yang tertindas sehingga ada keinginan mereka untuk membela.

"Jadi pada dasarnya ISIS itu seperti itu. Oleh karenanya kita tidak perlu mendukung ISIS tapi kita tidak perlu juga terlalu over acting menanggapi ISIS," terangnya.

Peserta meminta dialog seperti ini harus dilakukan oleh FKPT SUMUT secara berkala untuk menyikapi radikasime dan terorisme yang terus berkembang sehingga Sumatera Utara tidak terkontaminasi dengan aksi-aksi radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Sumatera Utara yang damai, aman dan harmonis.

Dari dialog disimpulkan aksi-aksi radikasime dan terorisme muncul karena berbagai kompleksitas, seperti ketidakadilan dalam berbagai bidang, tidak semata-mata hanya karena panggilan agama. Maka dalam hal ini yang perlu adalah pendekatan yang humanis dengan merangkul seluruh olemen masyarakat dengan memberikan pencerahan kepada mereka tentang radikalisme dan terorisme.

Dalam rangka menjalankan program deradikalisasi jangan hanya dilakukan

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Over Menyikapi Faham ISIS

Diwaspadai secara struktural seperti yang selama ini kita ikuti, sebaiknya pemerintah dalam hal ini BNPT atau FKPT harus memberikan ruang dan waktu kepada ormas-ormas keagamaan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukannya tetapi tetap ada back up dari BNPT atau FKPT sehingga kelihatan bahwa kegiatan ini berasal dari ormas atau kelompok masyarakat tertentu.

Mantan teroris yang sudah bertaubat jangan terlalu dimunculkan ke publik berbicara sebagai nara sumber atau menjadi penganat terorisme. Ini akan menjadi kontra produktif karena akan bias memancing yang lain seperti itu dan kemudian akan bertaubat dan terus menjadi orang yang selalu dipanggil kesana kemari memberikan informasi tentang terorisme.

Yang ditakutkan adalah kelupaan akan memberikan informasi yang mengajak orang untuk masuk terorisme. Juga disimpulkan perlu adanya antisipasi pubersitas keberagamaan di kalangan masyarakat khususnya di kalangan kaum muda melalui kemitraan dengan ulama dan akademisi.

Sehingga nanti para generasi muda tidak hanya melihat yang benar itu hanya berasal dari gurunya, tapi ternyata masih banayak hal lain yang membenarkannya. (***)

Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Mayjen TNI Agus Surya Bakti dialog dengan pimpinan ormas Islam, akademisi, aktivis dan intelektul tentang Perkembangan Terkini Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, Rabu (20/8) malam di Hotel Grand Antares Medan.

Kesimpulan Dialog Perkembangan Terkini Radikalisme dan Terorisme di Indonesia 1. Meminta dialog seperti ini harus dilakukan oleh FKPT SUMUT secara berkala untuk menyikapi radikasime dan terorisme yang terus berkembang sehingga Sumatera Utara yang dicintai ini tidak terkontaminasi dengan aksi-aksi radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Sumatera Utara yang damai, aman dan harmonis.

2. Aksi-aksi radikasime dan terorisme muncul karena berbagai kompleksitas, seperti ketidakadilan dalam berbagao bidang, tidak semata-mata hanya karena panggilan agama. Maka dalam hal ini yang perlu adalah pendekatan yang humanis dengan merangkul seluruh olemen masyarakat dengan memberikan pencerahan kepada mereka tentang radikalisme dan terorisme.

3. Dalam rangka menjalankan program deradikalisasi jangan hanya dilakukan secra structural seperti yang selama ini kita ikuti, sebaiknya pemerintah dalam hal ini BNPT atau FKPT harus memberi8kan ruang dan waktu kepada ormas-ormas keagamaan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukannya tetapi tetap ada bac up dari BNPT atau FKPT sehingga kelihatan bahwa kegiatan ini berasal dari ormas atau kelompok masyarakat tertentu.

4. Mantan teroris yang sudah bertaubat jangan terlalu dimunculkan ke public berbicara sebagai nara sumber atau menjadi penganat terorisme. Ini akan menjadi kontra produktif karena akan bias memancing yang lain seprti itu dan kemudian akan bertaubat dan terus menjadi orang yyang selalu diapnggik kesana kemari memberikan informasi tentang terorisme. Yang ditakutkan adalah kelupaan akan memebrikan informasi yang mengajak orang untuk masuk terorisme.

5. Perlu dilakukan reinterprestasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad, pembunuhan, memusuhi orang yg tidak seaqidah dan lain-lain sehingga Islam itu tidak kelaihtan kejam, karena memang islam itu adalah agama damai dan tidak suka kekerasan dan bahkan kekerasan yang tidak ada dasarnya adalah diharamkan. Kalau memungkingkan dibukukan dan bias dibaca banyak orang dan bias juga dijadikan sebagai referensi.

6. Perlu adanya antisipasi pubersitas keberagamaan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan kaum muda melalui kemitraan dengan ulama dan akademisi. Sehingga nanti para generasi muda tidak hanya melihat yang benar itu hanya berasal dari gurunya, tapi ternyata masih banayak hal lain yang membenarkannya.

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 1 1 ol.1 201 11

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pembinaan Ormas/LSM Me M.Ridha Rasyid DALAM satu dekade terakhir ini, terutama sejak bergulirnya era reformasi, kembali menjadi pembicaraan hangat tentang eksistensi organisasi massa sebagai salah satu pilar demokrastisai di Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang memiliki makna positif dalam kerangka mewujudkan demokrasi. UU No 8 Tahun 1985 tentang Keormasan, dipertanyakan eksistensinya seiring dengan keterbukaan sebagai bagian dari upaya menerapkan good corporate social and community oleh pelaku ormas, pada saat yang sama, ada keinginan untuk mengimplementasikan Good Governance atau tata kelola pemerintahan.

Keterkaitan antara pemerintah selaku regulator yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam kapasitasnya memberikan pembinaan, maka undang undang keormasan itu masih cukup relevan untuk menjadi acuan. Paling tidak, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan stressing atau sebagai entry point bagi kelangsungan pembinaan organisasi masyarakat.

Pertama, bahwa untuk lebih meningkatkan peran ormas untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional maupun ditingkat daerah. Kedua, adanya hubungan yang cukup signifikan antara ormas dengan pemerintah dalam membangun struktur sosial, budaya dan hubungan antar masyarakat dalam suatu wilayah. Ketiga, bahwa peran serta masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang demokratis sudah semakin terbuka lebar, dengan adanya kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat, kebebasan membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembentu-

kan masyarakat sipil yang mempunyai peran yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari catatan yang dikemukakan di atas, pemerintah daerah, sejalan dengan penerapan otonomi daerah yang diasumsikan sebagai pemberian kewenangan yang luas dan bertanggung jawab untuk membangun daerahnya serta pemberdayaan masyarakat daerah, merupakan konsekuensi dari desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Olehnya itu.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mendorong terbangunnya organisasi massa yang lebih berdaya akan lebih mudah. Tidak lagi harus dibawah bayang bayang instruksi pemerintah pusat. Proses dan dinamika pemberdayaan masyarakat (empowerment) akan lebih leluasa untuk mengelola, menata dan mengatur sendiri masyarakat sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Pembinaan Ormas/LSM Sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan adanya perubahan yang cukup strategi dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan ormas dan LSM semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa elemen masyarakat semakin berkesempatan untuk membuat kelompok, organisasi atau lembaga yang berorientasi pada penghimpunan potensi yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan yang riel. Namun tentu saja, dengan karakter, corak dan tujuan yang berbeda itu dalam pembentukannya akan memperkaya khasanah pemikiran untuk bersama sama membangun bangsa dan negara.

Sebelum menguraikan lebih kanjut tentang pola pembinaan ormas yang dijalankan oleh pemerintah daerah. sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, juga berbagai regulasi yang ber-

ol.

1 20 14 12 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

hubungan dengan pembangunan daerah, terlebih dahulu kita uraikan definisi ormas dan LSM, karena saat ini orang agak sulit membedakan apa perkumpulan itu masuk dalam kategori ormas.

LSM atau hanya sekedar berkumpul sesuai dengan kondisi yang berkembang atau sebagai bentuk respon atas kondisi yang terbangun disekitarnya. Secara garis besar, yang dimaksud ormas adalah sekumpulan orang yang bersepakat menyatukan diri untuk membentuk organisasi, yang terdiri atas adanya AD/ART, memiliki sekretariat berkedudukan di suatu daerah dan akan membentuk perwakilan/cabang didaerah lain, yang terdafatar serta berbadan hukum yang berkekuatan tetap. Sementara LSM dibentuk oleh beberapa orang untuk tujuan tertentu serta memfokuskan diri pada suatu kelompok kerja bidang tertentui yang anggotanya tidak cukup banyak. Dan, terakhir, kelompok orang

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

enuju Masyarakat Madani

yang secara insidentil menyesuaikan dengan arus dan arah perkembangan yang melingkupi untuk memberi koreksi terhadap sebuah kebijakan, program lembaga pemerintahan ataupun penyampaian aspirasi yang diakibatkan adanya pengaruh yang berdampak luas dalam lingkungan global.

Dari batasan sederhana di atas, dapat disimpulkan bahwa ormas, lsm atau kelompok orang, mencirikan kesepakatan untuk berada dalam satu wadah berhimpun untuk mencapai tujuan.

Pembinaan ormas yang seyogyanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah diera otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu, Adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (integrasi normatif), kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatu-

an (integrasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan ke stabilan dan keteraturan (integrasi koersif) Untuk maksud tersebut pemerintah daerah hendaknya menciptakan keserasian sosial dengan memberikan kesempatan pada masyarakat (ormas/lsm/kelompok masyarakat) untuk mengembangkan sumber daya lokal yang khas serta natural helping system, memberikan kesempatan kepada local genius serta local leaders untuk mencari dan mengembangkan mekanisme kontrol sosial yang sesuai dengan lingkungan budaya setempat. Dalam situasi sekarang, kebijakan pemerintah daerah harus lebih banyak bersifat memfasilitasi daripada memaksakan peraturan peraturan di masyarakat lokal. Dalam beberapa hal, pemerintah perlu memberikan bantuan untuk memperkuat pranata atau organisasi massa lokal bila benar benar dibutuhkan mereka.Disamping itu, ke depan perlu ada ruang yang lebih luas dalam pembentukan LSM, tanpa harus ada izin untuk mengesahkan keberadaannya, kecuali sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan hukum, hendaknya didaftarkan pada institusi hukum. Juga disarankan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat/Ormas untuk menjadi bagian dari pemberdayaan, bukan beban bagi masyarakat.

Civic Culture Bila kita ingin mereformasi ormas kita harus memeriksa memeriksa secara teliti budaya apa yang telah mengakar di masyarakat. Perubahan perubahan yang dihasilkan diera reformasi harus merupakan suatu pelembagaan (institusionalisasi) yang belum sempat tertanam pada kepribadian masyarakat kita (internalisasi), sehingga yang terjadi sampai saat ini adalah institusionalisasi tanpa internalisasi.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah tepatnya pola pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk mengangkat citra organisasi dalam mencapai tujuannya yang terintgrasi dalam pembangunan bangsa. Budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat menjadi daya dorong dalam pembentukan masyarakat madani (civil society) dengan mengeleminasi berkembangnya primordialisme di tengah tengah keompok masyarakat dalam suatu wilayah, juga terbentuknya sosialisasi di dalam keluarga dan dalam lingkungan yang lebih luas yang disebut stock of knowledge. Jika ini dianggap tidak bermanfaat maka perlu dilakukan de-edukasi secara meluas dam mendasar. Dalam dimensi sosial, pembinaan masyarakat itu dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan individu dan secara berjenjang perlu dilakukan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif serta lebih mengedepankan upaya pendekatan persuasif budaya lokal. Diharapkan dengan terbangunnya sistem pembinaan yang baik, masyarakat madani dapat tercipta.

Pada dasarnya optimalisai peran LSM sebagai parameter terciptanya masyarakat madani, banyak ditentukan oleh kiprahnya dalam membantu kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan terwujudkan pola interaksi yang lebih luas, antara m,asyarakat, pemerintah dan swasta.

Dari pencerahan yang dilakukan LSM, dan core kegiatannya yang lebih sistemik, terarah pada fokus bidang tertentu akan mempercepat laju pertumbuhan gerak sosial masyarakat. Oleh karena itu, di masa datang LSM/Ormas harus benar benar nyata kegiatannya yang teraplikasi dalam program yang berkesimabungan, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.(***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 1 3 ol.1 201 13

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tuntut Keadilan Bagi Hasil Perkebunan

Sumut Akan Ajukan Judicial Review UU 32/2004 Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho terus menggesa Pemerintah Pusat untuk memberikan porsi bagi hasil perkebunan untuk pemerintah daerah. Diantaranya, Sumatera Utara akan mengajukan Judicial Review Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selama ini menjadi pengganjal. ita tidak akan lelah, terus berjuang untuk keadilan. Daerah layak mendapatkan porsi bagi hasil perkebunan demi kemakmuran masyarakat," ujar Gubsu kepada wartawan, Minggu (31/8).

Gubsu menjelaskan, Pemprovsu beserta DPRD Sumut sudah sepakat untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana untuk tahap awal melalui penganggaran.

Sumut beserta beberapa provinsi lainnya akan menjadi pelopor mengajukan revisi Undang-undang 32 tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi agar sektor perkebunan dimasukkan dalam kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam sebagaimana sektor perikanan dan kehutanan yang karakteristiknya sama-sama sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Setidaknya, ujar Gubsu, dalam revisi Undang-undang dimaksud, Daerah mendapat dana bagi hasil dari PPh pasal 21 (perorangan) dan PPh pasal 25 (badan) bersumber dari usaha perkebunan milik Negara (PTPN) dan asing.

Rencana melakukan judicial review UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi sudah dibahas dan disepakati dengan DPRD serta dimasukkan dalam draft RAPBD TA 2015 yang kini sudah masuk tahap finalisasi.

“K

ol.

1 20 14 14 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

Gubsu di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung dan jajaran menteri bidang ekonomi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Sumatera, Jumat (29/8), Hotel Grand Inna Muara, Padang kembali menggesa pusat untuk membagi dana hasil perkebunan untuk daerah. Gubsu menjelaskan aktivitas perkebunan memberikan dampak lingkungan dimana menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya infrastruktur karena tingginya mobilitas angkutan tandan buah segar maupun CPO yang melebihi muatan.

Permintaan Gubsu itu kemudian disambut pula oleh Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang mengaku suda dua kali menyurati Menteri Keuangan terkait permohonan memperoleh Dana Bagi Hasil Perkebunan.

Namun, Junaidi mengeluhkan bahwa surat permohonan tersebut tak berbalas hingga kini.

Menanggapi pernyataan Gubsu dan Gubernur Bengkulu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan pihaknya sebenarnya sepakat dengan usulan daerah.

Menteri menjelaskan tidak menetesnya bagi hasil perkebunan ke daerah justeru kontraproduktif bagi sektor perkebunan. Di Kalimantan Selatan, perusahaan perkebunan membangun sendiri jalan, sehingga menambah cost dan menurunkan daya saing industri. Kementerian Pertanian menurunnya sudah ikut mendukung perjuangan daerah dimaksud, namun memang ditolak.

Perjuangan Sumatera Utara untuk memperoleh bagi hasil dilakukan sejak 2006. Sumut bersama lima belas provinsi seluruh Indonesia menyurati presiden agar sektor perkebunan dimasukkan dalam kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam sebagaimana sektor perikanan dan kehutanan yang karakteristiknya sama-sama sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Kesepakatan dilakukan dalam Pertemuan Asosiasi Pemerintah Peovinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Mataram pada 23 Mei 2006 Gubernur Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Riau, Bangkabelitung Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Sulawesi Tengah.(***)

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pembauran Kebangsaan SESUAI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembauran kebangsaan merupakan bagian dari proses pembudayaan bangsa yang harus dipacu kearah yang positip dan harus dijiwai dengan sikap mawas diri, tenggang rasa, kerukunan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamam dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembinaan Pembauran Kebangsaan.

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi. Fasilitasi dan pembinan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur yaitu : 1. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah.

2. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis.

3. Mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan.

4. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pembauran kebangsaan.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). *Pembinaan pembauran kebangsaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Agar pembauran kebangsaan dapat tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat maka perlu dibentuk suatu wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat, dari provinsi sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Wadah tersebut disebut Forum Komunikasi Pembauran Kebangsaan yang disingkat FPK. *Sosialisasi pembauran kebangsaan sebagai upaya memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas, dilaksanakan melalui FPK tersebut sesuai dengan

tingkatannya. *Sedangkan tugas FPK adalah : 1. Menjaring aspirasi masyarakat dibidang pembauran kebangsan.

2.Menyelenggarakan f贸rum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat.

3. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

4. Merumuskan rekomendasi kepada pimpinan wilayah sebagai vahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) *Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis dan masyarakat setempat. Sedangkan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah suku, etnis dan pemuka masyarakat setempat. *Forum Pembauran Kebangsaan dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris. *Dalam rangka membina Forum Pembauran Kebangsaan, maka dibentuk Dewan Pembina FPK, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun di tingkat Desa/Kelurahan, dengan tugas membantu kepala wilayah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan dan memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya dan hubungan antara instansi terkait diwilayah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan. *Keanggotaan Dewan Pembina FPK di provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan : Ketua: Wakil Gubernur Sekretaris: Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Anggota: Pimpinan instansi terkait.

Sumber : Permendagri No. 34 Tahun 2006. (***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 1 5 ol.1 201 15

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Konser Melayu Bagus 2014

Wagub: Lestarikan Budaya Melayu Sebagai Aset Bangsa

KONSER MELAYU. Wagub Tengku Erry memberikan kata sambutan dalam Konser Melayu Bagus 2014 yang berlangsung meriah di halaman Istana Maimun, Jl. Brigjen Katamso Medan.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi M.Si menyatakan apresiasi atas terselenggaranya Konser Melayu Bagus di Medan. Kegiatan tersebut dinilai efektif dalam upaya melestarikan adat istiadan, budaya Melayu sebagai salah satu aset bangsa.

A

presiasi tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat menghadiri Konser Melayu 2014 yang berlangsung meriah di halaman Istana Maimun, Jl. Brigjen Katamso Medan, Jumat (5/9/2015) malam. Pembukaan acara dilakukan oleh Staf Khusus Menko Kesra Ir Leo Nababan.

Hadir kesultanan dan keluarga, pemangku adat Melayu serta sejumlah penyanyi dalam acara tersebut diantaranya Rosa, Fatin, Husein Idol dan artis lainnya yang akan membawa lagu-lagu Melayu. Selain itu, turut me-

ol.

1 20 14 16 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

meriahkan Nassa, penyanyi asal Brunai Darussalam.

Dalam sambutannya, sebagai putera Melayu, Wagub Sumut Tengku Erry menyatakan rasa bangga terhadap Melayu sebagai salah satu etnik nusantara. Apalagi bahasa Indonesia berasal dari Melayu.

"Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahasa ini juga yang menjadi pemersatu bangsa hingga saat ini," sebut Erry.

Erry juga mengatakan, konser Melayu Bagus 2014 merupakan salah satu upaya melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu yang tersebat di Asia Tenggara meliputi Malaysia, Brunai Darussalam, Thailad dan disejumlah negara lainnya.

Sementara Staf Khusus Menko Kesra Ir. Leo Nababan dalam sambutannya mengatakan, selain melestarikan budaya, Konser Melayu Bagus 2014 diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat merangsang tingkat kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

"Ada banyak kegiatan yang ditampilkan. Ada tarian Melayu, silat, bazar dan kuliner. Ini baik untuk menarik wisatawan datang ke Medan. Saya yakin mereka akan tertarik melihat khazanah budaya yang ditampilkan," sebut Leo. Ketua Kegiatan, Darmansyah mengatakan, konser Melayu Bagus 2014 menjadi momen berharga untuk mengembangkan kembali kecintaan terhadap budaya Melayu sekaligus melestarikannya ditengah masyarakat.

"Saat ini budaya dan kesenian Melayu sudah bergeser sangat jauh dari asalnya sehingga dengan konser ini, saya harap generasi sekarang mengenal kebudayaan dan kesenian khususnya musik Melayu yang sebenarnya," ujar Darmansyah.

Konser Melayu Bagus 2014 ini menampilkan berbagai rangkaian kegiatan bernuansakan Melayu seperti kesenian Hadrah dan Lintau yang dipadu dengan musik orkestra diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Utara.

"Saya harap Konser Melayu Bagus 2014 di Istana Maimun malam ini sebagai titik tolak memperkenalkan musik melayu kepada generasi muda di Indonesia," tambah Darmansyah. Konser ini juga mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. (***)

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Wagub Sumut Terima Panitia Jubileum 50 Tahun GKPI

W

akil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi, M.Si menyambut baik kegiatan Perayaan Jubelium 50 Tahun Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada 30 Agustus mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi Panitia Jubelium 50 Tahun GKPI diruang kerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Selasa (26/8/2015).

Hadir dalam audiensi Bishop GKPI Pdt. Patut Sipahutar didampingi Wakil Ketua Umum Henrik P. Limbong, MSc, Sekretaris Umum Panitia Pdt. Edwin Sianipar, Panitia Frederick Edi, BSc dan Rodeon Tampubolon. Sementara Erry didampingi Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Hasiholan Silaen SH, Kepala Biro Binkemsos Drs M. Yusuf, Kabid PUUK Diskominfo Provsu Hj Rosmawaty SAg, MPd. Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan, kegiatan Perayaan Jubelium 50 Tahun GKPI diharapkan dapat menumbuhkan semangat keimanan dan semangat untuk melayani bagi umat kristiani.

"Pemerintah Provinsi menyambut baik kegiatan Perayaan Jubelium 50 Tahun GKPI. Dengan kegiatan itu, diharapkan bisa menambah semangat melayani khususnya umat kristiani GKPI yang ada di Sumatera Utara," ujar Erry.

Erry juga mengapresiasi rangkaian kegiatan tersebut karena acara dirangkaikan dengan penanaman 50 pohon diatas lahan kurang lebih 5 hektar. Dalam program penanaman pohon tersebut, tiap orang menanam sebatang bohon.

"Bukan hanya acara keagamaan tetapi GKPI juga peduli dengan lingkungan. Jadi bukan sekedar simbol tetapi setiap yang menanam pohon bertanggung jawab terhadap pohon tersebut," " puji Erry Sementara Bishop GKPI Pdt. Patut Sipahutar mengatakan, GKPI akan menjalani masa Jubileum pada pelayanannya pada tahun 2014 ini. GKPI berdiri, disahkan dan didoakan pada 50 tahun lalu, tanggal 30 Agustus 1964 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kemudian tanggal 30 Agustus 2014, masa Pelayanan GKPI akan memasuki usia 50 tahun (Jubileum), merupakan usia yang dirasakan memasuki usia matang dan penuh kedewasaan.

PANITIA JUBILEUM. Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi berphoto bersama usai menerima audiensia Panitia Panitia Jubelium 50 Tahun GKPI diruang kerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Selasa (26/8/2015).

Jemaat GKPI merasa bersyukur dan bersukacita, karena selama 50 tahun ini telah bersekutu dan memuji memuliakan Tuhan melalui wadah Gereja Tuhan yang bernaung dalam GKPI. Untuk itu, memeriahkan menyambut HUT GKPI tersebut. Untuk perayaannya panitia akan melaksanakannya pada tanggal 31 Agustus 2014 di GKPI Centre (Komplek Panti Asuhan Mamre) Jl. H. Ulakma Sinaga, Pematangsiantar.

Ada 3 agenda acara pada perayaan Jubelium tersebut diantaranya penulisan sejarah 50 Tahun GKPI,Pembangunan Gedung Monumen Yubelium 50 Tahun GKPI, Ibadah Raya yang direncanakan akan dihadiri 6000 - 7000 jemaat GKPI se- Sumatera Utara.

"Kami mengharapkan Bapak Wagubsu meluangkan waktu dan berkenan untuk menandatangani prasasti pada monumen yang akan dibangun pertanda dimulainya pembangunan monumen tersebut," harap Sipahutar.

Panitia juga berharap Wagub Sumut hadir dalam acara nantinya untuk memberikan sambutan pada perayaan tersebut dan menanam 1 pohon.

"Masyarakat khususnya umat Kristen GKPI Sumut mengharapkan kehadiran Pak Wagub sebagai penyemangat pada perayaan jubelium tersebut," ujar Sipahutar. (***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 1 7 ol.1 201 17

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Bahas Keterbukaan Informasi dengan Puluhan NGO dari 12 Provinsi

G

ubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menerima audiensi 29 lembaga dari 12 provinsi di Indonesia, di kediamannya Jalan Sudirman Medan, Rabu (20/8) malam kemarin. Pada pertemuan itu, lembaga yang tergabung dalam Open Government Indonesia (OGI) mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bermitra menerapkan keterbukaan informasi publik.

Gubernur Sumut dengan tekun menyimak dan berdiskusi dengan para anggota Non Government Organization (NGO) yang bergabung dalam OGI tersebut. Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Open Government Indonesia (OGI) adalah bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota), dimana saat ini Indonesia menjadi Lead Chair OGP. Perbincangan lebih kurang 1,5 jam itu mengisyaratkan bahwa sikap Gubsu menyambut baik tawaran kemitraan dengan OGI. Kendati di sisi lain Gubsu mengaku, jika penekanannya itu antara terpaksa atau sukarela. Ia pun

ol.

1 20 14 18 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

menyadari, dengan kemajuan teknologi dewasa ini memang sudah selaiknya azas keterbukaan diimplementasikan pemerintah guna penyelenggaraan roda organisasi yang lebih baik.

Pemprovsu sendiri lanjut Gatot, sudah mulai mengintegrasikan sistem keterbukaan informasi tersebut, di mana saat ini dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Ditambah setiap SKPD kini diwajibkan memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Salah satu lembaga yakni Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut melalui Direktur Rurita Ningrum, menjadi mediator mempertemukan kelompokkelompok dimaksud dengan gubernur. Rurita memberikan apresiasi atas upaya Gubsu untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), lanjut Rurita, sejatinya telah menjamin hak rakyat untuk bertanya. Oleh karenanya, pada konteks kemitraan nantinya, diharapkan Sumut menjadi provinsi yang transparan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id "OGP terdiri atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Civil Society Organisation (CSO) dan Non-Government Organization (Organisasi nonpemerintah). Di mana kerjasama banyak pihak ini untuk memastikan komitmen konkrit dari pemerintah dalam implementasi transparansi, peran serta masyarakat dan melawan tindakan korupsi," ujarnya membuka bahasan sekaligus mewakili rekan OGP lainnya.

Melalui semangat keterbukaan itu, lanjut dia, dapat mendorong sekaligus membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam percepatan pembangunan Sumut ke depan. "Kemitraan yang dibangun antara OGP dan pemerintah ini untuk semakin mendekatkan masyarakat melalui arus keterbukaan informasi publik," jelasnya.

Sementara, Danardono, dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Semarang, mengungkapkan, komitmen keterbukaan dapat diukur dari langkah nyata yang dilakukan pemerintah.

"Di mana pemerintah menyediakan regulasi yang menjamin transparansi dan peran warga negara untuk memperoleh informasi. Jadi komitmen ini juga turut diinisiasi oleh Barrack Obama," ungkap Danar.

Lebih lanjut, Danar menyebutkan bahwa hadirnya OGP bukan semata-mata ingin merepotkan, melainkan menguatkan sekaligus membantu kerja aparatur pemerintahan dalam hal keterbukaan informasi. Kemudian di sisi lain, sambungnya, OGP merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.

"Salah satu aspek kolaborasi itu adalah dengan melibat-

kan sektor swasta. Di mana pihak swasta juga diundang untuk penyelenggaran pemerintahan lebih baik," tuturnya.

Dadan Suharmawijaya, dari The Jawa Post Institude of Pro Otonomi (JPIP) menambahkan, kolaborasi yang efektif dapat terwujud manakala pemerintah memberikan ruang publik yang memadai untuk menyuarakan aspirasinya. Organisasi masyarakat sipil menggunakan ruang publik tersebut untuk mengawasi dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah untuk mengawal semangat keterbukaan.

Menurut Dadan, perspektif pemberitaan dan arus informasi dewasa ini harus mengarah pada kritis konstruktif dan lebih kepada pencarian solusi. "Jadi kalau sekarang ini paradigma pemberitaan media ialah good news is good news, bukan lagi bad news is good news," ujarnya.

Artinya imbuh Dadan, jika selama ini media mengkritisi kekurangan dari SKPD tertentu, ke depan jika ada informasi yang positif harus pula disampaikan dengan positif. Mereka percaya, dengan keterbukaan tersebut akan mendorong masyarakat untuk berkreasi. Karena bagaimanapun, dalam era keterbukaan sekarang ini akan ada namanya proses seleksi. Yang mana mau tidak mau atau suka tidak suka, akan tersingkir dengan sendirinya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sedang belajar ke arah dimaksud. Ia menilai, secara sistemik mau tidak mau pemerintah harus transparan dan jujur. Baik soal tata kelola anggaran, kebijakan, akuntabilitas dan lain sebagainya. "Apakah harus terpaksa atau dengan kesadaran, namun saya yakin bahwa tujuan ini untuk masyarakat yang lebih baik," ujarnya.(***)

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 1 9 ol.1 201 19

Profil bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ol.

1 20 14 20 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Libatkan ORI Wujudkan Pelayan Publik Lebih Baik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho mengajak enam kepala SKPD mengunjungi Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan Wilayah Sumatera Utara di Jalan Majapahit Medan, Rabu (27/8). Gubsu minta ORI ikut terlibat mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima di jajaran SKPD Pemprovsu.

Kunjungan mendadak Gubsu bersama para kepala SKPD ke Kantor ORI sebagai tindak lanjut komitmen Gubsu mendorong perbaikan pelayanan public di jajaran Pemprov Sumut. Sehari sebelumnya, Selasa (26/8), Gubsu menyaksikan penandatanganan kontrak kerja pencapaian target kinerja 2014 oleh 54 SKPD. Dalam kesempatan tersebut, Gubsu menetapkan enam SKPD, yaitu Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Binamarga dan Dinas Perhubungan untuk mengejar peningkatan kualitas pelayanan.

Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho hadir bersama Kepala Bappeda Arsyad Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Masri, Kepala Dinas Kesehatan Roro Siti Hartati Surjantini , Kepala Dinas Bina Marga Effendi Pohan, Kepala Dinas Perhubungan Anthoni Siahaan, Kepala Dinas Kominfo Jumsadi Damanik, dan Kepala Dinas Pendapatan Rajali.

Sementara itu, rombongan diterima Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumatera Utara, Abyadi Siregar bersama anggota Ombudsman, Ricky N Hutahaean, Tety Nuriani Silaen, dan Dedy Irsan.

Seluruh jajaran Pemprovsu kemudian duduk bersama membahas kerjasama meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik di jajaran Pemprovsu. Dalam dialog tersebut Gubsu mengatakan ombudsman sebagai lembaga negara yang punya amanah untuk memonitoring pelayanan publik mestinya harus disambut baik.

"Sebagai Gubernur saya selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa sekarang ini pelayanan publik menjadi hal terpenting. Karena dengan pelayanan publik yang baik, masyarakat akan merasa memiliki daerah dan pemerintah.

Dengan demikian pasti ada merasa tanggungjawab kedepan, inilah yang harus dimantainance," jelasnya.

Ombudsman sebgai mitra kerja, katanya, diharapkan dapat memberikan bimbingan teknis khusunya di enam SKPD jajaran Pemprovsu. Pada tahun 2013 Kemenpan dan Birokrasi RI memberikan nilai CC plus yang artinya nilai C sudah diraih namun masih B kurang.

"Kemudian kami berharap pada tahun ini mendapat nilai B sampelnya ada di enam SKPD. Nantinya ada program di SKPD, disalah satu program itulah nantinya Ombudsman memberikan bimbimbingan," Ucap Gubsu.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan dengan adanya kerjasama ini diharapkan pelayanan yang lebih baik atau dalam istilah pihaknya zona hijau agar segera tercapai di jajaran SKPD di jajaran Pemprovsu.

"Kita ingin meraih zona hijau sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang pelayanan publik. Kami ombudsman tinggal menunggu dari pemda untuk menetapkan kapan dilakukan bimbingan itu," tutur Abyadi. Abyadi menjelaskan pihak pada tahun 2013 sudah melakukan survey terhadap 15 SKPD di jajaran Pemorovsu yang bersentuhan langsung dengan public, dimana hanya satu SKPD yaitu RS Jiwa yang mendapat penilaian zona hijau. Sementara 14 SKPD lainnya masuk zona kuning (sedang) dan merah (kurang baik).

Seperti yang diketahui bahwa Kemenpan RI telah menilai SKPD jajaran Pemprovsu dan meraih nilai CC. Dari jumlah SKPD di jajaran Pemprovsu itu ada enam SKPD yang menjadi sampel untuk meningkatkan kinerja seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga.(***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 2 1 ol.1 201 21

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Minta Semua Kab/Kota Bentuk FPK Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST meminta semua pemerintah Kabupaten dan kota se-Sumut segera membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) guna membantu daerah melakukan pembinaan dan pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan dan kerukunan bangsa.

"Pemprovsu memberi apresiasi terhadap kabupaten dan kota yang sudah membentuk forum ini yakni sebanyak 13 dari 33 kabupaten dan kota se Sumut yang artinya masih 20 lagi yang belum membentuknya," ujar Gubsu melalui Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP pada pembukaan Raker FPK Provinsi Sumut tahun 2013, Rabu (15/5/2013).

Didampingi Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Kebangsaan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Muhammad D pada raker di Kantor FPK Sumut Jalan Turi II/ 45 Medan tersebut Eddy mengemukakan masih banyaknya kabupaten dan kota di Sumut belum membentuk FPK menjadi perhatian dari tingkat pusat terutama karena telah berjalannya Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah selama 7 tahun.

"Memang kita ketahui bahwa spirit dari Permendagri 34 Tahun 2006 pada hakikatnya merupakan komparasi dari

ol.

1 20 14 22 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

pada Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKALA) yang telah ada terlebih dahulu di Sumatera Utara. Untuk itu melalui momentum ini saya tegaskan bahwa walaupun Sumatera Utara telah memiliki FORKALA, namun bukan berarti kita tidak perlu lagi membentuk FPK," ujarnya.

Dihadapan Ketua dan Sekretaris FKP Sumut Drs H Bahari Damanik dan DR H Arifinsyah MAg dan segenap pengurus FPK Provinsi Sumut Eddy Syofian mengingatkan bahwa kedua lembaga tersebut pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan atas suku, etnis dan ras di Sumatera Utara.

Tentunya memaknai keadaan tersebut, lanjutnya membutuhkan peran dari FPK Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan adviasi bidang tugas dari kedua forum tersebut baik dalam hal kewenangan maupun peran dan tugasnya sehingga tercapai keselarasan kelembagaan secara bersama untuk mewujudkan kerukunan nasional dan pada akhirnya akan berdampak dipahaminya bahwa FORKALA dan FPK adalah satu kesatuan yang utuh.

Eddy memaparkan Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuangan seluruh Rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, Agama, ras, golongan dan status sosial kebangsaan Indonesia ini dibangun di atas keberagaman yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. "Oleh karena itu kesadaran kita bersatu adalah karena adanya perbedaan di antara kita dan karena adanya cita-cita bersama mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Maka dari itu mari kita lestarikan semangat kebangsaan dengan mengembangkan budaya dan etika saling hormat-menghormati, harga-menghargai antar sesama sesuai falsafah Pancasila yang diwariskan pada Founding Fathers (pendiri bangsa).

Semangat membangun pembauran kebangsaan lanjutnya merupakan 'roh' kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu pandangan sempit, ekslusif dan menganggap pihak lain sebagai ancaman kiranya hilang dengan sendirinya. Sikap saling mencurigai dan merendahkan serta membenci antar sesama harus dihilangkan. Tidak boleh lagi ada sikap formalisme yang membuat Pancasila hanya sebagai retorika, dimana nilai-nilainya tidak dilaksanakan, ujarnya.(nh)

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sikapi Keputusan MK Soal Pilpres dengan Jiwa Besar Tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang masih berjalan hingga 21 Agustus 2014 , dengan mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) semoga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat khususnya di Sumut.

D

emikian salah satu poin penting yang terungkap dari komponen strategis Sumut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Hotel Grand Serella Medan, Selasa (19/8).

Rakor yang dibuka Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi dihadiri Dirjen Kesbangpol Kemendagri H Tanri Balilamo, Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan, Kasdam I/ BB Brigjen TNI Cucu Somantri, Kajatisu, Kabinda Sumut dan lainnya selaku narasumber.

"Kita sangat mengharapkan apapun keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat khususnya di Sumut," harap Wagubsu.

Rapat koordinasi ini berlangsung sangat kualitatif yang intinya koordinasi strategis bersama Kominda, FKDM, FKUB, FPK, FPB dan FKPT Provinsi Sumut dengan jajaran Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota se-Sumut serta Kasi Intel Korem, Pasi Intel Kodim, Kasat Intel Polres Se-Sumut, Kasi Intel Kejari Kab/Kota, Para Pejabat Struktural Eselon II dan IV di lingkungan Bakesbangpolinmas.

Wagub mengatakan teringat akan kegiatan yang sama pada Tahun 2012 lalu yang mengambil momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)a Sumut. Namun, pada saat ini den-

gan acara yang sama topik pembahasan tetap pada Pemilihan namun yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Pada Tahun 2012 lalu, kita bahas tentang Pilgub. Dan sekarang kita bahas Pilpres artinya Badan Kesbangpolinmas tetap aktif dalam mengupdate info yang berkembang di Sumut Khususnya dan Nasional Umumnya," jelasnya.

Provinsi Sumut, lanjutnya adalah daerah yg katanya rawan terhadap konflik pasca Pilpres, tapi masyarakat sudah memiliki pemikiran yang dewasa sehingga tidak terlalu ikut campur dalam urusan politik, dan hal itu menunjukkan bahwa Sumut dalam keadaan kondusif.

"Kita patut bersyukur karena memiliki masyarakat yang pemikirannya dewasa sehingga suasana di Medan Sumatera Utara sampai saat ini tetap kondusif," tukasnya.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai aparatur negara maupun utusan dari masyarakat marilah bersama-sama menjaga kondusifitas dengan memberikan informasi yang akuray dan tidak berdampak pada perpecahan di masyarakat.

"Sebagai masyarakat Sumut yang Heterogen, bisa sangat mudah terpecah-belah apabila kita (aparatur negara) tidak arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan, untuk itu marilah kita bersama-sama memberikan informasi yang baik kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, panitia penyelenggara Kepala Badan Kesbang Polinmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP menjelaskan, Sumut layak menjadi tolak ukur dalam keharmonisan bagi beberapa lain di Indonesia. Karena, meskipun berlainan etnis, namun kekondusifan dapat terjaga.

Di sisi lain, katanya, perkembangan dialektika politik kehidupan berbangsa dan benegara memilik konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan Pemerintah.

Dalam hal ini, Pemprovsu telah membentuk FKDM, FKUB, FPK, FPB dan FKPT. Disamping juga telah membentuk Tim terpadu penangulangan gangguan keamanan dalam negeri, perkembangan politik dan puldasis. Sedangan untuk FKDM daerah yang belum membentuk yaitu, kota Medan, Sibolga, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Dairi, Hubang Hasudutan dan Batubara. (***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 23 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Makna Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia Bahzomi Fuadi

P

ada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Muh Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa indonesia yaitu Kemerdekaan, Sejak itu Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah Belanda dan Jepang. Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa, Dalam hal ini kemerdekaan Indonesia mempunyai beberapa arti penting, antara lain: Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan puncak perjuangan bangsa ini. Jadi, serangkaian perjuangan menentang kolonial akhirnya akan mencapai pada suatu puncak, yakni kemerdekaan.

Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia mendapatkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang harus memliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kemerdekaan adalah suatu jalan "jembatan emas" atau merupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi, dengan kemerdekaan itu bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai. Tetapi, justru muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisinya dengan berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Merdeka ialah bebas dan lepas dari segala macam penjajahan.

Macam-macam Penjajahan tersebut bisa berupa penjajahan fisik, ekonomi, politik dan sebagainya. Jika dibilang bangsa Indonesia telah merdeka sepenuhnya? Maka jawabannya adalah belum. Karena masih banyak penjajahan fisik, ekonomi bahkan politik. Parahnya lagi, penjajahan tersebut dilakukan oleh sesama rakyat Indonesia sendiri.

Di usia ke 68 tahun kemerdekaan Indonesia ini masih saja ada sebagian masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Rakyat negeri ini, masih bergelimang dalam kemiskinan dan penderitaan yang teramat menyakitkan. Masih banyak bayi-bayi di negeri ini mengalami busung lapar, puluhan ribu para pejuang masih berlindung dalam gubuk-gubuk yang kumuh. Jutaan petani yang terus berteriak

ol.

1 20 14 24 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

tak berdaya karena mahalnya harga pupuk oleh spekulan tengkulak dan rentenir. Lihat pula buruh dan karyawan pabrik yang memerlukan asih memenuhi kebutuhan hidup anak istrinya. Buruh pabrik atau kuli yang harus bermandi peluh untuk memberi nafkah keluarga, sementara upah tidak memenuhui kebutuhan hidup anak dan isterinya.

Jika dilihat dari catatan Sejarah, bangsa kita memang sudah merdeka. Merdeka itu artinya bebas, tapi segala macam bentuk korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan masyarakat itu perlu ditangani lebih serius lagi oleh pemerintah. Kemerdekaan di negeri ini sepertinya hanya dirasakan oleh rakyat, sesaat dalam bentuk iring-iringan karnaval, panjat pinang dan berbagai perlombaan lainnya. Permainan ini minimal dapat membuat mereka tersenyum meski hanya setahun sekali.

Dalam momentum Kemerdekaan kita berharap agar Pemimpin bangsa Indonesia, lebih peduli terhadap rakyatnya, dapat menghilangkan KKN yang bisa menghancurkan Indonesia. Semoga Indonesia kedepan bisa maju dan setara dengan Jepang, Korea Selatan, Prancis dan sedamai negara New Zealand.

Berbagai masalah yang dihadapi masih terjadi saat ini di Indonesia. Penyerobotan tanah, penggusuran, perampasan hak atas harta benda dan penghilangan nyawa di berbagai daerah.

Perlakuan hukum yang timpang antara satu warga dengan yang lainnya. Para penegak hukum yang menindas dan diskriminatif terhadap rakyat kecil, sungguh masih dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Keinginan berkuasa para pembesar negeri ini yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat akan tetapi untuk "mengangkangi" proyekproyek besar dan mengeruk kekayaan di daerahnya. Seperti kasus-kasus di Papua yang terus bergolak.

Rakyat Indonesia sebagian besar masih dalam keadaan hidup sulit. Beban hidup yang menghimpit yang harus ditanggung, meliputi pelayanan kesehatan yang minim dan mahal.

Surat keterangan miskin pun tidak mudah didapat walau betulbetul sudah miskin. Pengangguran yang semakin besar, kesulitan mencari pekerjaan dan menanggung biaya pendidikan yang sangat mahal bagi anak-anaknya.

Rakyat akan merasakan kemerdekaan bilamana beban hidup mereka terasa ringan. Himpitan kesulitan hidup teratasi dengan mudah, serta adanya harapan untuk diringankan pen-

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Inti dari pemecahan masalah tersebut diatas adalah melalui upaya peningkatan pendidikan dan pemberantasan kemiskinan pada bangsa Indonesia. Tentu saja segala upaya yang dilakukan tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak didukung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi dan upaya pemberantasan kemiskinan. Penciptaan lapangan pekerjaan yang luas, sumber daya pangan yang tersedia mencukupi kebutuhan, tempat tinggal yang layak, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan lain-lain merupakan multifaktor masalah yang juga harus difikirkan bersaderitaan hidupnya melalui perbaikan-perbaikan nyata. Bukan sekedar bantuan uang tunai Rp 300 ribu yang hanya untuk bertahan hidup beberapa minggu, dan selebihnya harus puasa.

Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan, sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Berbagai macam permasalahan di atas, diperlukan adanya ketahanan pada bangsa kita dari segala macam aspek seperti ketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang termasuk didalamnya ketahanan dibidang kesehatan, pertahanan dan keamanan.

Ancaman narkoba menjadi jauh lebih berbahaya dari terorisme internasional. Selain berpotensi menghilangkan nyawa warga dalam jumlah besar, kecanduan narkoba pasti membuat penderita kehilangan orientasi dan jati diri. Secara medis dan psikis, kehilangan orientasi diri itu tak akan pernah bisa kembali pulih ke kesadaran semula.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2009 saja terdapat 3,6 juta pengguna narkoba di antaranya 900.000 orang menjadi pecandu. Sedangkan data dari Bareskrim Polri tentang kasus penyalahgunaan narkoba menyebutkan bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat terus.

ma.

Makna kemerdekaan menurut semangat HAM, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 antara adalah: Pertama, Kemerdekaan adalah bebas dari tekanan atau penindasan dari pihak lain. Konteks dari kata tersebut adalah bahwa kemerdekaan itu bisa tercipta manakala bisa terbebas dari penindasan, ancaman, intimidasi dari pihak-pihak lain. Misalnya rakyat Indonesia dikatakan merdeka, manakala tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengintimidasi, inilah makna "merdeka" yang diambil dari kata itqun minannaar, yang berarti terbebas dari siksaan.

Kedua, Kemerdekaan berarti menghilangkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyaarakat yang sederajat. Memuliakan antara satu sama lain, kesetaraan, tidak ada kelas dalam masyarakat, masing-masing memiliki hak sebagai bangsa tanpa membedakan kultur dan kelasnya.

Ketiga, Kemerdekaan bisa tercapai, manakala seluruh komponen masyarakat bisa tampil bersama-sama antara satu individu dengan individu lain, atau antar kelompok satu dengan lainnya. Dalam praktek hukum maka mestinya masing-masing komponen bangsa tidak pandang bulu. Jika hukum masih bersembunyi di belakang layar, sedangkan yang tampil adalah uang, ini berarti belum merdeka.

Semoga kita bangsa Indonesia semakin bisa memaknai kemerdekaan ini dengan kemerdekaan yang sesungguhnya dan Insya Allah bangsa ini akan semakin jaya dan besar. „ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Ibnu Sina Batam

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 25 ol.1 201

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Istu Hari S. didampingi Kepala Kesbangpol Sumut dan Pemerintah Provinsi serta Forum Strategis berada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis).

Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho ST MSi melepas calhaj asal Medan.

Gubernur Sumatera Utara memberikan keterangan pers di kantor Kesbvangpol sumut dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilpres 2014.

Istri Gubernur Sumut, Ibu Sutias, menghadiri Rakor IWAPI Sumut .

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Istu Hari S. berada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis)

ol.

1 20 14 26 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

Gubsu dan Wagubsu menhadiri peluncuran buku Seratus Tokoh Karo, 10 September 2014.

Rapat Koordinasi ttg perumusan kebijakan tentang konflik di wilayah perbatasan antar negara, Grand Kanaya.

Para narasumber berfoto dengan Wakil Gubernur Sumut Ir. T. Erry Nuradi, MSi pada acara pembukaan Rakor Kesbangpol Sumut, Grand Serela Medan, 18 Agustus 2014.

Rapat Koordinasi dengan tim clearing house deplu dengan kesbangpol dan unsur kominda, ruang kerukunan, 1 September 2014.

suasana keriuhan pegawai pada acara coffee morning dan halal bi halal keluarga besar kesbangpol linmas provsu dan forumforum strategis di Aula Kebangsaan tanggal 5 Agustus 2014.

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 27 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Beberapa tahun terakhir ini bermunculan konsep gagasan untuk membangun karakter bangsa. Ada yang mengatakan bahwa membangun karakter anak bangsa itu harus dilakukan sedini mungkin, sehingga di sekolah-sekolah perlu dimasukkan kurikulum anti korupsi, dan perlu dibuat kantin-kantin kejujuran.

Membangun Karakt

Gagasan-gagasan tersebut memang masuk akal semua dan benar semua. Sepertinya kalau hal itu berhasil dilakukan, maka anak-anak bangsa ini akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat: jujur, nasionalismenya tinggi, bertaqwa kepada Tuhan, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang sejahtera (makmur).

Namun betapa sedihnya ketika melihat berita-berita di televisi, mereka-mereka yang melakukan korupsi, tindak pidana kejahatan, tindak asusila, mengkonsumsi narkobaternyata bukanlah anak-anak bangsa yang tidak berilmu, sebaliknya mereka adalah anak-anak bangsa yang paham dengan ajaran agama, anak-anak bangsa yang cerdas dan selama ini ditengarai berperilaku baik, bahkan dikenal sebagai aktivis-aktivis muda, juga ada yang sudah mengecap candradimuka nasionalisme bangsa.

Artinya segala macam pendidikan yang pernah diterima/dilakukan di masa muda, itu menjadi tidak berbekas bahkan menjadi rusak ketika memasuki kehidupan nyata.

Dimana di negara ini, anak-anak bangsa dihadapkan pada situasi ketidak-adilan, sebagian orang hidup berfoya-foya sementara yang lain hidup pas-pasan bahkan menderita. Dimana anak-anak bangsa ini dihadapkan pada realita, bahwa di Indonesia kejujuran tidak bisa dipertahankan, dan kemunafikanlah yang justru haruster-

ol.

1 20 14 28 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

da yang mengusulkan diperkuat dengan pelajaran agama, karena itu jam pelajaran agama di sekolah perlu ditambah. Ada juga yang mengatakan dididik ala militer, sehingga memiliki nasionalisme yang kuat. Ada yang mengajak nonton bareng film berkarakter, seperti Laskar Pelangi, dll.

Kemudian Menteri Pendidikan juga melaksanakannya melalui lomba cipta lagu untuk anak.

A

us dipelihara. Dimana di negara ini, untuk bisa bertahan dalam menghidupi keluarganya, orang sampai tega berbuat kejahatan, untuk bisa menyekolahkan anaknya orang harus korupsi atau mencuri hak milik orang lain, atau harus mau dipermalukan kesana-kemari untuk menyatakan dia orang miskin atau tidak punya struk gaji.

Dengan kata lain, karakter anak-anak bangsa yang semula sudah baik itu bisa berubah menjadi rusak, ketika mereka harus menghadapi realita kehidupan berbangsa dan bernegara yang buruk.

Oleh karena itu, untuk membangun karakter bangsa Indonesia, tidak bisa hanyadengan membangun karakter anak-anak atau pemudanya saja. Tetapi yang paling utama haruslah dengan memperbaiki sistem kehidupan berbangsa dan bernegara ini terlebih dahulu, yang sebenarnya di dalamnya justru lebih banyak diperankan oleh merekamereka yang sudah dewasa. Intinya, bangsa ini harus bisa merumuskansistem berbangsa dan bernegara Indonesia secara benar dan berkeadilan, sehingga semua potensi bangsa merasa dihargai oleh negara. Karena bangsa ini tidak akan bisa maju, kalau tidak didukung oleh kerja maksimal semua pihak.

Sayangnya sampai sekarang, negara belum menyadari akan hal ini, dan terus melakukan diskriminasi terhadap jasa yang telah diberikan oleh anak-anak bangsa. Kalau dahulu di masa orde baru, TNI mendapat posisi terhormat karena dianggap sebagai warga kelas satu. Sekarang guru, hakim, perpajakan gajinya diistimewakan. Dan realitanya, keistimewaan gaji tersebut tidak membawa perubahan signifikan bagi kehidupan bangsa yang sudah carutmarut, bahkan menambah kecemburuan pihak-pihak yang diabaikan oleh negara.

Jadi upaya membangun karakter bangsa Indonesia haruslah diawali dari membangun sistem ketata-negaraan yang benar dan adil terlebih dahulu, baru yang lainnya.

Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki bangsa itu, tidak menjadi sia-sia dan hanya memboroskan anggaran negara saja.

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ter Bangsa: "Bagaimana Caranya?"

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen, yang masih dalam tahap belajar untuk berdemokrasi. Karakter bangsa selayaknya bersumber pada nilai-nilai dan simbol kebangsaan yang kita miliki (1) . Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bangsa Indonesia adalah "bangsa yang besar" seperti yang sering kita dengan dan kita dengungkan dalam berbagai kesempatan. Fakta tersebut memang berdasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-lima didunia (setelah Cina, India, Rusia, Amerika Serikat) dan sejak tahun 1999 kita telah diklaim sebagai negara demokratis terbesar ketiga sesudah India dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia adalah merupakan percontohan Negara Islam terbesar di dunia yang demokratis.

Suasana toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang totalnya sebanyak 230,6 juta jiwa adalah muslim (1) . Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan potensi, sekaligus hambatan. Apabila penduduknya berkualitas semua maka bangsa tersebut jaya, meskipun tidak selalu menjadi negara yang "adidaya" tetapi merupakan bangsa yang mempunyai "karakter".

Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa dimana terdapat sifat "gotong royong" - saling membantu, dan hal ini memang tidak terdapat istilah yang setara dengan kata "gotong royong" dalam kosakata bahasa lain. Akan tetapi dalam kurun waktu kemajuan zaman dan pengarug global, sifat "gotong-royong" makin pudar dan diganti dengan sifat sifat "individualistik" serta "arogansi pribadi". Apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan "karakter bangsa" ini sehingga pada saat ini (tahun 2011) sering didengar bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan karakater bangsa nya ?

Memang banyak hal-hal yang mewarnai "karakter" ini bila kita cermati berbagai hal yang terkait budaya ("culture") ataupun faktor faktor sosial lainnya maupun terkait faktor ekonomi bangsa.

Untuk itu, maka adalah tepat adanya "FORUM PEMULIHAN JATIDIRI BANGSA" atau "PELESTARIAN KARAKTER BANGSA" dapat diselenggarakan melalui pendidikan dan pengajaran di lingkungan institusi pendidikan Indonesia disemua strata agar dapat diperoleh manfaat mengembalikan martabat bangsa. Strategi umum pembangunan sdm berkualitas dalam penegakan kepribadian, penegasan kemandirian bangsa menjalin sinergi kebangkitan bangsa harus dicapai melalui pendidikan. Disamping melalui pendidikan formal oleh institusi pendidikan, pem-

bangunan sumber daya manusia juga dapat dilaksanakan secara non formal. Disinilah peran pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga juga menjadi semakin penting dilakukan melalui berbagai upaya internalisasi guna membangun karakter dan perkuatan jati diri bangsa, sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela negara ke semua aspek kehidupan. (2) Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki intelektualitas baik, pendidikan diperlukan agar sebuah bangsa dapat memiliki karakter dan jati dirinya, yaitu jatidiri ke-Indonesiaan, sehingga tercipta generasi penerus yang mampu mewujudkan bangsa dan negara ini menjadi negara yang maju, mandiri dan bermartabat. Karena inilah yang merupakan kekuatan pertahanan (soft power) bagi bangsa dan negara dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan ancaman di era global. Derasnya arus informasi era global ini, tidak berarti suatu bangsa harus kehilangan kepribadian atau jati diri, akan tetapi justru pada era inilah sebuah bangsa harus mampu menunjukkan jati dirinya. Karena, bangsa yang malang akan kehilangan jati dirinya dan niscaya akan menjadi budak bangsa lain. Ia akan terpinggirkan dari peradaban sejarah dan selanjutnya bangsa itu akan punah. Akibat dari fenomena tersebut adalah terjadinya kemerosotan ( "dekadensi") moral dan etika, yang akan mewarnai perubahan karakter bangsa. Selanjutnya, Akibat dari kemerosotan ini adalah kehidupan bangsa mengalami sejumlah paradoks luar biasa: kita menikmati kebebasan dan demokrasi tetapi kita kehilangan identitas bersama. Kita mengalami kemanjuan pesat dalam pembangunan infrastruktur politik namun padas yang sama dasar-dasar kebersamaan sebagai bangsa jutsru semakin menipis, konflik kedaerahan, etnis dan agama meningkat dan tuntutan keadilan masih muncul di mana-mana. Reformasi kita rupanya sekaligus dibarengi dengan absenya pandangan kebangsaan (3) .

Pendidikan Karakter Kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism and brotherhood, atau ukhuwah) merupakan tuntutan paradigmatik, menjadi titik-tolak dan tuntunan hidup untuk melaksanakan dan mewujudkan misi-misi nasional kita, tugas nasional kita adalah "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...". (op.cit (4)) . Krisis ekonomi akan membawa kemelaratan dan bertambahnya kemiskinan, yang menyebabkan pula perubahan tatanilai dan moral suatu

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 29 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id bangsa. Peranan pendidikan akan dapat mempengaruhi kokohnya keimanan dan secara tidak langsung juga moralitas dan karakter bangsa. Sistem ekonomi "kapitalistik" yang menjadi dasar dan bukan sistem ekonomi "kebersamaan" menjadikan salah satu sebab "keterpurukan ekonomi Indonesia" : banyak hutang, tidak mampu bayar hutang, terus minta hutang, dalam sebuah alam tanah air yang makmur sumberdaya dan makmur sumberalam. Analisis dari berbagai kejadian di negara dan bangsa ini dalam kancah internasional, serta bagaimana peran perguruan tinggi dalam menghadapi globalisasi dengan segala hiruk pikuk fenomena fenomena pada saat ini yang nampak dimata kita, mengharuskan kita memang melakukan "upaya pemulihan", serta dapat menyatukan pendapat dengan konsep yang jelas akan kebutuhan nasional bangsa Indonesia (5) .

Perlu disadari bahwa definisi pembangunan humanistik yang mulia adalah bahwa development is an expansion of people's capabilities and creativity, pembangunan adalah perluasan kemampuan dan kreativitas rakyat, sebagaimana ditegaskan oleh Nobel Laureate Amartya Sen (Sen, 1999). Pembangunan adalah perihal meningkatkan human capital (Hatta, 1967), yang kemudian secara keseluruhan membentukkan social capital bangsa, bahwa pembangunan haruslah berawal dari human investment agar bisa dengan lebih baik mengelola modal natural resources dan modal financial sebagai tuntutan riil dan empirik (4, 5) .

Hal inilah yang diperlukan bagi peranan pendidikan dalam membangun karakter bangsa, karena sumberdaya manusia inilah yang menjadi modal suatu bangsa untuk dapat terus maju dalam kancah persaingan global. Karakter ini akan membawa kekuatan menawar ("bargaining power") sebagai ciri martabat bangsa yang akan mampu menjadi sisi yang berani menawar, bukan menjadi bagian yang dilecehkan .

Adanya kesan bahwa Indonesia menjadi "negara paling korup" menjadikan kita sering merasa sebagai

ol.

1 20 14 30 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

bangsa yang termarjinalkan, yang menjadikan kita merasa "risi" dalam percaturan kehidupan internasional (6) . Budaya adiluhung yang paling minimal, yang harus diemban oleh kaum intelektual umumnya, seperti berlaku jujur, berpegang teguh pada kebenaran, mencintai tanah air, patriotik dan melindungi segenap anak bangsa, sudah semakin tipis dalam percaturan kehidupan berbangsa, bernegara serta dalam berwacana akademik.

Oleh karena itu korupsi pun menjadi-jadi makin marak, baik korupsi materi, korupsi waktu, korupsi kekuasaan, korupsi ideologis dan bahkan korupsi akademik (6) . Apabila pendidikan nasional kita masih lemah dan tidak selamanya bisa mencukupi dan mumpuni, kepada pundak siapa lagi tugas nation and character building dan pengukuhan kebhinneka-tunggalikaan kita taruh harapan ? Solusi untuk hal ini adalah : 1. Pendidikan karakter bangsa harus segera dilaksanakan disemua jenjang pendidikan dari tingkat PAUD sampai pendidikan tinggi yang diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran/ mata kuliah. Pendidikan karakter bangsa menjadi tanggung jawab setiap guru atau dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler dengan melalui keteladanan baik dalam bersikap, berprilaku, maupun berbahasa. Pendidikan karakter di tingkat PAUD dan pendidikan dasar memegang peranan penting, karena merupakan pondasi dasar untuk penanaman keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur/ akhlakul karimah.

2. Pendidikan karakter bangsa harus dimulai dari pendidikan dalam keluarga, sekolah/ kampus/ pesantren, dan masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan dan masyarakat sangat penting dan sangat membantu dan menentukan keberhasilan pendidikan karakter di sekolah/ kampus (7) .

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tionghoa Indonesia dan Pembauran yang Gagal Mungkinkah gagalnya pembauran Tionghoa-Melayu di Indonesia hanya disebabkan sebuah pepatah lama yang masih didekap sebagian Tionghoa,"Ikan hanya berkumpul dengan sejenisnya"?

T

erlalu simplistis bila berkeyakinan sebuah kalimat tua bisa menjadi benteng kokoh yang menghalangi pembauran. Juga terlalu menyederhanakan persoalan tanpa membedah terlebih dulu bahwa komunitas Tionghoa Indonesia pun setidaknya terbagi dua. Ada Tionghoatotok, yang 'hebatnya' mampu menjaga kemurnian darah mereka meski leluhur pertama telah datang sejak awal abad 20. Yang kedua, katakan saja, Tionghoa peranakan.

Dalam catatan sejarah, yang pertama memang cenderung mengekslusifkan diri dan tertutup. Pada masa penjajahan Belanda, semua dimungkinkan karena penjajah pun memang membagi warga Hindia dalam kotak-kotak diskriminatif. Sesuai Pasal 163 Indische Staatsregeling, komunitas Tionghoa tergolong golongan Timur Asing (vreemde oosterlingen) yang memiliki posisi lebih baik dibanding warga Melayu (inlander).

Tionghoa kelompok pertama inilah yang cenderung memandang rendah kalangan inlander. Mereka dengan kreatif memiliki banyak penyebutan peyorasi (merendahkan) buat kaum Melayu, misalnya fankui (iblis hitam), tiko (babi hitam), dan hwana (setan hitam). Bandingkan dengan sebutan mengejek yang dimiliki Melayu kepada mereka yang hanya satu: Cina (dengan nada tertentu).

Kelompok totok itulah yang kemudian hari membentuk kelompok bersenjata Pao An Tui yang dalam revolusi kemerdekaan tercatat begitu oportunis. Catatan sejarah juga menegaskan, Pao An Tui di Tangerang dibentuk oleh Chung Hua Hui - organisasi para tuan tanah kaya, anak emas Belanda selama sekian ratus tahun - yang pro NICA. Sementara di Jakarta, Pao An Tui mendapatkan senjata melalui proses yang melibatkan Jenderal Spoor, komandan NICA. Pao An Tui di Bandung diberi akses ke perdagangan gelap senjata di Singapura oleh Raymond

Westerling, si pembantai.

Tetapi jangan pernah menutup mata bahwa ada kalangan Tionghoa yang berperan dalam merebut kemerdekaan. Ada Siaow Giok Tjhan, pahlawan kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa. Ada Liem Koen Hian,tokoh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang sejak 1930 mengampanyekan nasiolisme Indonesia bagi masyarakat Tionghoa peranakan.

Ada Tony Wen, keturunan Tionghoa asal Malang membentuk Pasukan Berani Mati untuk menghambat Belanda dalam Perang 10 November di Surabaya. Dan banyak nama lain. Saat itu, kaum minoritas yang berjuang untuk RI kebanyakan tergolong Tionghoa peranakan itu.

Tetapi tampaknya ada faktor lain yang lebih kuat membuat Tionghoa seolah minyak dalam 'air' masyarakat Indonesia. Penguasa. Di zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial memerlukan tersedianya kambing hitam untuk dikorbankan manakala dibutuhkan. Masyarakat Tionghoa, tentu saja memenuhi syarat untuk itu.

Juga di zaman Orde Baru, meski terkesan setengah hati. Di satu pihak Orba melihat kalangan Tionghoa itu harus menyatu dengan inlander, dan karena itu memaksakan pembauran dengan segala cara. Pelarangan budaya, penghapusan aksara, peng-Indonesiaan nama, misalnya. Hasilnya kita tahu, pembauran memerlukan sebuah proses sosiologis yang alami, dibanding pemaksaan dan tekanan yang dibuat-buat.

Di lain pihak, Orba pun mengerti bara dalam sekam hubungan Tionghoa-Bumiputera membuat posisi Tionghoa penting untuk sewaktu-waktu dijadikan kambing hitam.

Sebenarnya bukan hanya penguasa yang melihat hal itu. Siapa pun yang bermain dalam menata, menskenario dan akhirnya meledakkan kerusuhan Mei 1998, jelas tahu bahwa soal Tionghoa saat itu mudah dijadikan pemantik kerusuhan.

Persoalannya, tidak tuntasnya penyelesaian kasus Mei 1998, alpanya pemerintah melakukan rekonsiliasi, membuat tak harmonisnya hubungan itu seolah menjadi bahaya laten (tersembunyi). Sebagaimana bahaya laten lainnya, tentu saja, persoalan itu hidup-dan mungkin pula dihidup-hidupi.(***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 31 ol.1 201

Badan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota Se-Sumatera Utara

ol.

1 20 14 32 | media Kebangsaan, No.2 V Vol. ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

100 Tokoh Karo Mengabdi Demi Negeri Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Rabu (10/9) di Hotel Tiara Medan meluncurkan Buku 100 Tokoh Karo Mengabdi Demi Negeri. Peluncuran buku ditandai dengan penekanan sirine dan pagelaran tari adat karo yang disaksikan olah tokoh-tokoh karo dan pejabat Pemrovsu serta Kabupaten Kota yang hadir.

B

uku yang diterbitkan oleh penulis Tania Depari itu memuat 100 tokoh-tokoh yang dianggap banyak berjasa dan berpengaruh bagi kemajuan Tanah Karo, Sumatera Utara juga Indonesia.

Hadir dalam peluncuran itu, Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun, Direksi Bank Sumut Ester Junita Ginting, Walikota Medan yang diwakili Sekda, Kapolresta Medan serta undangan lainnya.

Gubsu mengatakan, ini adalah hari yang cukup bersejarah bagi kita semua karena pada hari ini kita menjadi saksi atas peluncuran buku seratus tokoh karo mengabdi bagi negeri.

"Terbitnya buku 100 tokoh karo mengabdi bagi negeri patut disambut gembira karena dalam buku ini terlihat sebuah kompilasi profil inspiratif tokoh-tokoh tanah Karo yang banyak berjasa dan berpengaruh," katanya.

Kumpulan biografi singkat putra-putri Indonesia dari Karo ini berasal dari beragam profesi mulai dari PNS, pegawai swasta, pegawai BUMN dan seniman yang merintis perjuangan dari titik nol maupun yang memang lahir dari keluarga sukses.

"Maka itu saya menyampaikan apresiasi terhadap ide penulis untuk menerbitkan buku 100 tokoh Karo mengabdi bagi negeri ini. Ide ini cukup baik kalau bisa buku ini tersosialisasi ke seluruh masyarakat karo khususnya dan masyarakat

Sumut umumnya agar bisa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan bagi generasi muda dan masyarakat untuk lebih giat berkarya dan menggapai mimpi," harapnya.

Jadi, ada cara untuk mencapai jalan sukses dan sukses itu ternyata dari berbagai bidang. Dan dari buku ini dapat kita petik suri tauladan bagaiman sorang tokoh dengan keteguhan dan keikhlasanya mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara disamping harus menghadapi kenyataan dan realita pada era berjalan.

"Hanya kerja keras da kenyakinan yang tinggilah para tokoh dalam buku ini mampu melaksakan tugasi -tugasnya sehingga keberadaanya tidak hanya berguna bagi diri maupun keluarganya semata melainkan bagi masyarakat dan ummat manusia," katanya.

Kehadiran buku ini, lanjut Gubsu lagi, sangat penting artinya bukan saja bagi masyarayat Sumut tapi juga masyarakat Indonesia dan dari buku ini masrakat dapat memperoleh manfaat dan mewarisi semangat pengabdian para tokoh Karo dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini akan menambah khasanah buku buku penting tentang tokoh-tokoh Sumut yang sudah terbit lebih dulu. "Saya berharap penerbitan buku ini akan mendorong para penulis lainya untuk berkarya dan melahirkan buku-buku yang inspiratif sehingga dapat dibaca masarakat luas disamping itu buku ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan artinya bila buku ini disimak dengan baik maka kita akan memetik hal-hal yang positif sehingga kita bisa bertindak lebih arif bijaksana," kata Gubsu.

Sementara itu penulis Buku 100 Tokoh Karo Mengabdi Demi Negeri Tania Depari berharap buku yang telah diluncurkan ini dapat tersebar di perpustakan di daerahdaerah dan pelosok desa sehingga dapat dibaca oleh semua orang.

"Maka dari itu saya berharap bapak dan ibu yang hadir pada hari ini dapat menyumbangkan buku 100 tokoh karo dalam program 1000 buku dalam buku seratus tokoh karo," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua panitia Randiman Tarigan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan adalah untuk dapat mengenalkan beberpa tokoh karo Indonesia masa kini dan berkarya membuktikan bagaimana orang karo dengan pemikiran dan keahlianya menjadi pelaku pembangunan. (***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 33 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Konflik dalam Kehidupan Organisasi Ngadimin Hambali

K

onflik merupakan fenomena dinamika yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerja antara individu dan kelompok. Tujuan organisasi pada dasarnya adalah memberikan tugas yang terpisah dan berbeda kepada masing-rnasing orang dan menjamin tugas -tugas tersebut terkoordinir menurut suatu cara yang dapat mencapai tujuan organisasi.

Organisasi itu sendiri bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Swastha, sebuah organisasi itu terdiri atas orang-orang yang melakukan tugas-tugas yang berbeda yang dikoordinir untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dengan kata lain organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama ke arah suatu tujuan.

Kerja sama untuk mencapai tujuan merupakan kebutuan individu dalam era globalisasi seperti sekarang ini dan di masa yang akan datang tak seorang pun individu yang dapat melepaskan diri dari organisasi. Melalui organisasi interaksi individu, kelompok dapat menjadi efektif apa yang yang menjadi tujuan pribadinya akan dapat dicapai.Di dalam organisasi terdiri dari individu dan kelompok yang selalu berinteraksi baik dalam kerja sama maupun perbedaan. Perbedaan ini merupakan situasi ketidaksepahaman antara dua individu atau lebih terhadap suatu masalah yang merekahadapi di dalam sebuah organisasi.

Perbedaan pada individu merupakan potensi manusia yang dapat menjadi potensi positif maupun negatif. Upaya menumbuhkan/mengembangkan potensi positif dan meminimalkan potensi

negatif adalah upaya penanganan konflik.

Penanganan konflik terkait dengan kapasitas seseorang menstimulasi konflik, mengendalikan konflik, dan mencari solusi pada tingkat yang optimum.

Kemampuan yang diperlukan dalam rangka penanganan konflik ini terwujud dalam bentuk keluasan pandangan dan wawasan seseorang dalam rnemandang setiap persoalan, baik yang memiliki perbedaan, maupun yang sama dengan kerangka pemikirannya. Ketrampilan penanganan konflik terwujud dalam bentuk pencarian solusi terhadap konflik-konflik yang terjadi sehingga tidak berdampak buruk terhadap individu maupun organisasi. Konflik dapat menimbulkan dampak baik yang sifatnya konstruktif maupun yang destruktif. Karena dampak yang ditimbulkannya tidak selamanya jelek, maka perlu dikelola dan penanganan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kajian ini dapat dirumuskan permasalahannya yaitu strategi apakah yang digunakan dalam penanganan konflik pada organisasi?

Penulisan makalah ini selain diajukan untuk memenuhi Tugas Softskil Teori Organisasi Umum 1 bertujuan untuk mengelahui strategi apakah yang digunakan untuk penanganan konflik dalam suatu organisasi. Manfaat penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi pada organisasi maupun individu dalam penanganan perbedaanperbedaan konstruktif secara produktif.

Jenis Konflik Menurut Baden Eunson (Conflict Management, 2007,diadaptasi), terdapat beragam jenis konflik: Konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hirarki,seperti antara manaje-

ol.

1 20 14 34 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

men puncak dan manajemen menengah, manajemen menengah dan penyelia, dan penyelia dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumberdaya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, manajemen kompensasi dan karir.

Konflik Horisontal, yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hirarki yang sama di dalam perusahaan. Contoh bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumberdaya, dan pemasaran.

Konflik di antara staf lini, yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda. Misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Divisi pembelian mengganggap akan efektif apabila bahan baku dibeli dalam jumlah besar dibanding sedikit-sedikit tetapi makan waktu berulang-ulang. Sementara divisi keuangan menghendaki jumlah yang lebih kecil karena terbatasnya anggaran.

Misal lainnya antara divisi produksi dan divisi pemasaran. Divisi pemasaran membutuhkan produk yang beragam sesuai permintaan pasar. Sementara divisi produksi hanya mampu memproduksi jumlah produksi secara terbatas karena langkanya sumberdaya manusia yang akhli dan teknologi yang tepat.

Konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antarkaryawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan, pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer, dan sistem koordinasi yang tidak jelas.

Faktor Penyebab Konflik

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbedabeda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadipribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakangkebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam

waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang.

Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atauladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidangpolitik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan

kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formalperusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan is-

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 35 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id tirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

Penyebab Konflik Konflik dapat berkembang karena berbagai sebab, antara lain sebagai berikut: Batasan pekerjaan yang tidak jelas Hambatan komunikasi Tekanan waktu Standar, peraturan dan kebijakan yang tidak masuk akal Pertikaian antar pribadi Perbedaan status Harapan yang tidak terwujud Pengelolaan Konflik Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan : Disiplin : Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya.

Pertimbangan Pengalaman dalam Tahapan Kehidupan: Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya.

Misalnya : perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Komunikasi : Suatu Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegitan sehari-hari yang

akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup.

Mendengarkan secara aktif : Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan.

Teknik Atau Keahlian Untuk Mengelola Konflik Ada beberapa pendekatan dalam resolusi konflik yaitu tergantung pada : Konflik itu sendiri Karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya Keahlian individu yang terlibat dalam penyelesaian konflik Pentingnya isu yang menimbulkan konflik Ketersediaan waktu dan tenaga Strategi Dalam Menyiasati Konflik Menghindar Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Manajer perawat yang terlibat didalam konflik dapat menepiskan isu dengan mengatakan "Biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk melakukan diskusi" Mengakomodasi Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan.

Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.

Kompetisi

ol.

1 20 14 36 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

Gunakan metode ini jika anda percaya bahwa anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan.

Kompromi atau Negosiasi Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.

Memecahkan Masalah atau Kolaborasi Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama.

Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya.

Petunjuk Pendekatan Situasi Konflik Ada beberapa pendekatan situasi konflik, diantaranya : *Diawali melalui penilaian diri sendiri *Analisa isu-isu seputar konflik *Tinjau kembali dan sesuaikan dengan hasil eksplorasi diri sendiri. *Atur dan rencanakan pertemuan antara individu-individu yang terlibat konflik *Memantau sudut pandang dari semua individu yang terlibat *Mengembangkan dan menguraikan solusi *Memilih solusi dan melakukan tindakan *Merencanakan pelaksanaannya Penanganan Konflik Konflik termasuk jenis khusus frustrasi yang memerlukan memilih antar alternatif. Dalam hal ini konflik tidak sebagai benturan keinginan langsung sebagaimana frustrasi, melainkan sebagai benturan ketegangan yang penanganannya (conflict handling) memerlukan pemilihan alternatif, dan bila sudah tertanggulangi maka keteganga-

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id nnya akan segera hilang.

Oleh sebab itu, tentunya dalam penanganan konflik perlu mengetahui langkah-langkah proses.

Langkah-langkah dalam proses konflik pertama merupakan awal dari pengalaman perilaku frustrasi dalam kesanggupan mencapai tujuan yang diinginkan, kedua sebagai konseptual situasi perilaku frustrasi, ketiga sebagai wakil penerang dari koseptual situasi, dan keempat bagian dari reaksi dan kelima sebagai hasil dari beberapa produk konflik. Kelima langkah tersebut menggambarkan sebagai kesatuan episode konflik satu ke episode konflik lainnya, sehingga proses konflik merupakan konsekuensi dari proses yang satu menuju dan berkembang ke proses konflik lain.

Oleh sebab itu dalam penanganan konflik harus berpijak dari titik dan episoda mana konflik terjadi. Demikian pula dalam melakukan penanganan dan penanggulangan konflik dalam organisasi perlu diketahui misi, visi, ruang lingkup, kegiatan, budaya dan produk organisasi tersebut dalam melakukan berbagai penanggulangan dan penanganan konflik, sehingga dalam budaya organisasi dapat mengidentifikasikan dan melakukan intelligensi atau penelusuran konflik yang timbuldi dalamnya, sehingga penanggulangan dan penanganan konflik merupakan salah satu ciri budaya organisasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Berikut merupakan tingkattingkat dalam konflik organisasi: Penanganan Konflik Intrapersonal dalam Organisasi Konflik intrapersonal sebagai konflik internal individual yang sulit dianalisis, pada prinsipnya konflik intrapersonal merupakan hubungan antara kebutuhan, motif (usaha untuk meraih) dan tujuan yang hendak dicapai atau need-drive-goal. Oleh sebab itu penan-

gan konflik intra personal harus dilihat dari aspek motivasi dari seseorang dalam menanggulangi hambatan yang menghadang dirinya. Jadi seorang pemimpin atau pengelola organisasi bila melihat bawahannya mengalami konflik intrapersonal yang perlu diperhatikan adalah menelusuri apa yang menjadi tujuan individualnya bekerja dan apa penghalang dalam melakukan tugas kerjanya di organisasi.

Sumber konflik intrapersonal tersebut menurut Massie dan Douglas adalah berawal dari suatu kebutuhan pribadi yang memotivasi individu seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi dalam perjalanannya mengalami halangan besar sebagai jenis frustrasi, sehingga individu orang tersebut menghadapi kedua tujuan yang bersifat positif maupun negatif serta dituntut untuk bersaing dalam memilih tujuan. Bentuk konflik tersebut ternyata menghasilkan aspek tujuan postif dan negatif serta persaingan tujuan, dimana individu seseorang harus memilih alternatif.

Karena konflik intrapersonal merupakan konflik internal individu dan bersifat pribadi, jadi bisa saja penghalang dari lingkungan organisasi yang masuk ke dalam pribadinya atau dari dalam dirinya sendiri, maka cara menanggulangi konflik intrapersonal dalam organisasi adalah melalui diskusi atau konsultasi antara pimpinan organisasi dan individu tersebut sepanjang ada keterbukaan diri (self disclosure) dari

individu orang tersebut atau bila mungkin berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater yang relevan dengan konflik antara masalah pribadi dengan tugas kerjanya. Tetapi pada prinsipnya konflik intrapersonal yang paling bekepentingan adalah individu orang itu sendiri.

Bila konflik intrapersonal tersebut diimplementasikan dalam kegiatan akademik maka baik mahasiwa staf maupun pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan, maka konflik intrapersonal bersumber kepribadian yang terpantul dan terkadang menganggu kuliah atau tugas kerjanya.

Penanganan Konflik Interpersonal dalam Organisasi Konflik interpersonal atau antarpersonal didasari oleh emosi seseorang yang terjadi karena tidak adanya keseimbangan apa yang diharapkan dengan apa yang diperolehnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran dan lain sebagainya yang pada dasarnya terjadi antagonis dalam proses interaksi antar individu atau personal dalam kegiatan akademik. Banyak faktor sebagai penyebab konflik interpersonal, oleh sebab itu dalam penanganan konflik interpersonal harus melihat beberapa aspek sumber yang menyebabkan timbulnya konflik tersebut. Sebagian besar dari konflik interpersonal berasal dari rintangan personal komunikasi, hal tersebut sesuai dengan pandangan Stromberg dan Westerlund yang dikutip oleh Miner baliwa halangan komunikasi dapat menimbulkan pseudoconflict, yaitu hasil dari ketidaksanggupan dari partisipan dalam mencapai keputusan kelompok, karena terjadi kegagalan dalam pertukaran informasi, opini atau ide, sekalipun dalam kelompok sudah memiliki persetujuan bersa-

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 37 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id ma.

Konflik interpersonal yang relevan dengan akademik adalah dalam pelayanan mahasiswa, dimana terjadinya konflik interpersonal antara mahasiswa dengan staf, karena kegagalan dalam mengkomunikasikan informasi, gagasan maupun ide, sehingga dalam proses pelayanan mahasiswa lebih cenderung menerapkan ketentuan-ketentuan kaku yang sering tidak cocok dengan ide maupun opini mahasiswa maupun staf akademik dalam melakukan tugasnya.

Faktor lain timbulnya konflik interpersonal tidak adanya kepuasan perannya dibanding dengan peran orang lain, tetapi yang sering timbul konflik interpersonal disebabkan karena konflik situasi, yang terakhir konflik interpersonal dapat juga disebabkan karena perbedaan etnis dan ketidakpuasan peranan antara orang satu terhadap orang lain dapat bersifat obyektif ataupun subyektif. Bila dalam tolok ukur penilaian organisasi, dimana pemimpin memiliki kepribadian yang adil dan bijaksana tentunya akan obyektif dalam menentukan peranan staf akan disesuaikan dengan kemampuannya,tetapi bila berdasarkan subyektifltas suka dan tidak suka maka akan menumbuhkan konflik antara pimpinan dan staf yang berdampak terjadi konflik antar staf dengan staf dan bahkan bila kondisi tersebut mengembang juga akan menimbulkan konflik interpersonal antar pimpinan dengan pimpinan. Dalam menangani konflik interpersonal yang terbaik dalam organisasi lembaga pendidikan harus kembalipada aturan dan tata tertib dan garis kebijakan lembaga pendidikan sebagai tolok ukur yang dapat menanggulangi konflik interpersonal sekalipun terkadang emosi setiap anggota organisasi akan terus terlibat di dalamnya. Di samping itu perlu adanya penumbuhan jiwa besar dari semua pihak yang terutama pimpinan atau pengelola organisasi lembaga pendidikan sebagai panutan dari stafnya.

Penanganan Konflik Antar Kelompok dalam Organisasi

Dalam organisasi terdiri dari kelompok-kelompok atau unit kerja, yang masing-masing berusaha untuk memperoleh dan mencapai kepuasan tertentu dalam mencapai tugas dan tujuan organisasi, hal tersebut sering terjadi konflik yang sering disebut konflik antar kelompoki (intergroup conflict) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini sering terjadi karena iklim atau atmosfer sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya.

Dan menurut Donnely, Gihson dan Ivancevich dalam konflik intergroup atau antar kelompok ditentukan oleh: keterbatasan sumber daya masalah komunikasi perbedaan kepentingan dan tujuan perbedaan persepsi dan sikap ketidakjelasan (lack clarity) Dalam implementasinya terdapat tiga jenis konflik yang timbul dalam organisasi, yaitu: prosedural conflict subtantive conflict affective conflict Procedural conflict terjadi apabila hubungan mitra kerja tidak saling

ol.

1 20 14 38 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

setuju tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam upaya mencapai beberapa tujuan organisasi Subtantive conflict terjadi akibat hubungan mitra kerja dalam organisasi tidak setuju tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai Affective conflict terjadi bila penyerangan kepada mitranya. Dan sangat dipercaya bahwa affective conflict biasanya dihasilkan dari ketidaksanggupan individual secara adil mengatasi ketegangan yang berlebihan. Bila diimplementasikan ke dalam organisasi lembaga pendidikan, maka sumber masalah konflik antar kelompok tersebut harus ditangani secara efektif dalam melihat keterbatasan sumber daya, struktur organisasi, perbedaan persepsi, perbedaan tugas dan tanggung jawab dan kemungkinan kesalahpahaman akibat komunikasi atau informasi yang tidak jelas dengan mengukur intensitas sikap dan taruhan berdasarkan model Blake, Shepard dan Moulton.

Menurut Donnelly, Gibson dan Ivancevich, dalam penanganan konflik antar kelompok (intergroup conflict handling] perlu mengevaluasi tentang: „ strategi manajemen

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id pendekatan langsung persuasi tawar menawar pemecahan masalah.

Kelima unsur tersebut penting dan perlu dievaluasi dalam kebijakan manajemen lembaga pendidikan.

Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut sangat diperlukan kemampuan para pengelola lembaga dalam menagani setiap terjadinya konflik antar kelompok dari setiap unit kerja tidak sampai merusak kinerja organisasi lembaga pendidikan secara keseluruhan.

Penanganan Konflik Antar Organisasi Perspektif konflik sebagai dasar asumsi kehidupan sosial yang selalu terus berjuang yang anggota dari kelompok organisasinya mengontrol sumber daya yang langka. Dalam hal ini individual maupun kelompok bertindak sebagai wakil organisasi, dengan cara demikian implementasinya dalam organisasi pendidikan, adalah akan selalu menjaga dan melakukan penempatan posisi strategis yang menguntungkan dalam menghadapi organisasi pendidikan lainnya, agar mencapai tingkat tinggi di mata masyarakat. Konflik antar organisasi lembaga pendidikan pada prinsipnya adalah melakukan kompetisi untuk merebut pangsa pasar jasa pendidikan, oleh sebab itu dalam manajemen perlu membuat strategi untuk menarik perhatian dalam mencapai keunggulau produk tertentu. Misalnya dengan kualitas kelulusan, mutu pelayananan, keunggulan pembayaran (leader price), ketepatan strategi manajemen, komitmen, penanganan konflik (conflict handling) dan lain sebagainya.

Saat ini dalam organisasi modern menawarkan teori varian model lingkungan (contingency model) tentang konflik sebagai jalan terbaik untuk menganalisis konflik organisasi, yaitu kurva linier hubungan antara konflik dan kinerja organisasi yang dibagi dalam tiga zona, yaitu zona: rangsangan konflik optimal konflik

penurunan konflik.

Sensitivitas zona-zona tersebut diperlukan pengamatan yang teliti agar dapat menentukan ketepatan dalam pengelolaan strategi. Dengan mengetahui konflik internal organisasi maka diharapkan organisasi tersebut dapat menanggulangi dan menangani konflik organisasi secara efektif. Secara keseluruhan dalam solusi penanganan konflik dapat diberikan referensi: penarikan (withdrawal) satu atau lebih partisipan yang sedang konflik menganggap konflik tidak ada kompromi demi berakhir konflik memaksa konflik untuk ikut campur tangan dari pihak ketiga dikonfrontasikan antara peserta konflik dalam usaha untuk penyelesaian masalah.

METODE PENYELESAIAN KONFLIK 1. Dominasi & Penekanan a) DOMINASI atau KEKERASAN yang BERSIFAT PENEKANAN OTOKRATIK. Ketaatan harus dilakukan oleh fihak yang kalah pada otoritas yang lebih tinggi atau kekuatan yang lebih besar. b) MEREDAKAN atau MENENANGKAN, metode ini lebih terasa diplomatis dlm upaya menekan dan meminimalkan ketidaksepahaman.

2. Kompromi / Jalan Tengah a) PEMISAHAN, pihak-pihak yg berkonflik dipisah sampai menemukan solusi atas masalah yg terjadi b) ARBITRASI, adanya peran orang ketiga sbg penengah untuk penyelesaian masalah c) Kembali ke aturan yang berlaku saat tdk ditemukan titik temu antara kedua fihak yg bermasalah.

3. Pemecahan Masalah Integratif a) KONSENSUS, sengaja dipertemukan untuk mencapai solusi terbaik, bukan hanya menyelesaikan masalah dgn cepat b) KONFRONTASI, tiap fihak mengemukakan pandangan masingmasing secara langsung & terbuka. c) PENENTU TUJUAN, menentukan tujuan akhir kedepan yang lebih

tinggi dengan kesepakatan bersama.

Kesimpulan Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu & kelompok yang memiliki sifat & tujuan yang berbeda satu sama lain.

Kehadiran konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan tetapi hanya dapat dieliminir. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan maupun individu karyawan, konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan, sebaliknya apabila konflik tidak ditangani dengan baik serta mengalami eskalasi secara terbuka dapat merugikan kepentingan organisasi.

Dari referensi tersebut maka upaya dalam penanganan konflik baik yang bersifat interpersonal, intergroup maupun interorganization dapat ditanggulangi dan diselesaikan secara efektif. Hal ini merupakan tantangan sekaligus sebagai peluang untuk belajar dan menambah pengalaman para pemimpin atau pengelola organisasi lembaga pendidikan saat ini maupun masa mendatang.

Daftar Pustaka J. Winardi. 2003. Teori Organisasi & Pengorganisasian. Rajawali Press Hammer & Organ. 1987. Organizational Behavior. Bussiness Publication Inc. Kenneth Wexley & Gary Yuki.

2005. Perilaku Organisasi & Psikologi Personalia. Rineka Cipta Flista.staff.gunadarma.ac.id http:// konflikperundingan.wordpress.com Judge. Timothy dan Stephen P. Robbins. 2008. Prilaku Organisasi, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 39 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Minta Pusat Perhatikan Dampak Presiden SBY Apresiasi Sosial Imigran Illegal di Daerah

Buku Sumut Bangkit G ubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST Msi meminta pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap keberadaan imigran illegal khususnya dampak sosial yang timbul akibat kehadiran mereka di daerah.

"Bapak Gubsu menaruh harapan besar agar masalah imigran illegal yang dikelola oleh organisasi internasional Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono menyangresiden ada di RI daerah-daerah termasuk di Sumut hendaklah yampaikan apresiasi terhadap buku Sumut Bangkit yang dibahas di tingkat pemerintah pusat," ujar Kepala Badan digagas oleh Gubsu H Gatot Pujo Nugroho.

Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian Apresiasi disampaikan Presiden ketika buku tersebut disMAP kemarin. erahkan Gubsu saat buah Presiden melaksanakan Berbuka Puasa Menyampaikan pemikiran saat mewakili Gubsu Bersama di Gubernuran Medan, Selasa (15/7). menerima kunjungan Tim Clearing House (CH) Kement"Saya bangga jajaran Pemprov Sumut memiliki buku peerian Luar Negeri Republik Indonesia di Ruang Rapat doman dalam meningkatkan kinerja dan gerak langkah untuk Kerukunan Kantor Kesbangpol dan Linmas Provsu Jalan mewujudkan birokrasi yang prima dalam melayani masyarakat," Jenderal Subroto Medan, Eddy Syofian memaparujar PresidenGatot saat menerima buku dari Gubsu. kan keberadaan imigran illegalGubsu di Sumut.

Presiden lebih lanjut mensupport beserta Wagubsu untuk Rapat Koordinasi Tim Kerja House (CH) Kemembangun soliditas birokrasi dalamClearing rangka meningkatkan kinerja mentrian Luar Negeri dengan Badan Kesbangpol dan pembangunan dan pelayanan mengingat Sumut memiliki segudang Linmas Provinsi Sumatera Utara potensi yangserta harusKominda digerakkan secara terpadu.

Sumut jugatersebut memiliki berlangsung dihadiri Kepala BINmenjadinkekuatan Daerah Sumut, keunikan karena dialogis mampu mengelola keragaman unsur Sumut Kodam I/BB, Poldasu, Kejatisu, pihak Imigrasi dan sehingga kondusif. lainnya.

"Saya dukung semangat Pemerintah Provinsi untuk memilDari Kementerian Luarpembangunan Negeri hadir Gantosari Tanjung iki keinginan kuat memacu dengan semboyan dari Direktorat Kerjasama PAM DN Keamanan Diplomatik Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri dan sejumlah pejabat teras Kementerian Luar Negeri dan pejabat pusat kompeten lainnya.

Pada forum ini terungkap Imigran Illegal yang ada di Daerah Sumatera Utara tercatat 1.731 orang yang dikelola oleh Organisasi Internasional.

"Dalam rangka penanganan masalah Imigran Illegal yang 1.731 orang yang dikelola oleh Organisasi Internasional ini kiranya dapat dipelajari, dibahas ditingkat pusat antara Kementrian Luar Negeri, Kemendagri, Kemenkumham, Kapolri dan BIN guna memberi kepastian hukum dan dampak sosial politik di daerah," ujar Eddy.

Rapat Koordinasi ini juga merekomendasikan perlu dicermati dan diselidiki tentang kemungkinan adanya oknum yang memfasilitasi keberadaan Imigran Illegal dengan modus operandi melakukan kejahatan penjualan manusia.

Juga direkomendasikan keberadaan Jurnalis Asing dan peneliti asing yang melakukan peliputan dan penelitian di

Pesankan Perkuat Soliditas Birokrasi

P

ol.

1 20 14 40 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

daerah agar dilengkapi dengan nota persetujuan dikirimkan oleh Kemenlu ke Daerah melalui Badan Kesbangpol Provinsi.

Sumut Bangkit," ujar Presiden yangagar didampingi Ibu Kemenlu juga direkomendasikan dapat mengirimnegara Ny Ani Bambanv Yudhoyono yang diamini Gubkan data LSM dan Lembaga Asing kepada Pemda. Sesu dan Wagubsu. dangkan terhadap setiap kunjungan diplomat asing terPemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memonumasuk pejabat Kedubes ketika ingin bertemu dengan mentalkan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culpejabat daerah yang birokrasi dilengkapi ture set) reformasi di dengan provinsiNota ini keDiplomatik dalam maka Pemerintah Daerah dapat menunda, menolak dan buku "Sumatera Utara Bangkit". menerima.

Buku yang diserap dari buah pemikiran seluruh pejaDiharapkan agar Kemenlu meningkatkan bat eselon IIjuga setingkat pimpinandapat satuan kerja perangkat koordinasi dan sosialisasi terkait tupoksi yang daerah (SKPD) Pemprovsu itu disadurKemenlu secara apik oleh berhubungan dengan Pemerintah daerah. (***) Tim Pemprovsu dan LMT Trustco.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyerahkan buku Sumut Bangkit kepada Presiden Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono di Gubernuran Medan.

Gubsu memaparkan secara garis besar buku ini memaparkan tentang program reformasi birokrasi pe-

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Masyarakat Jangan Panik GUBSU H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menekankan pihak Pertamina agar segera melakukan normalisasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke seluruh wilayah Sumatera Utara. Dia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, karena pasokan BBM ke Sumut sudah kembali normal.

"Saya minta serius. Untuk pemulihan ini, Pertamina harus kerahkan segenap potensi dan infrastruktur harus didayagunakan 24 jam," ujar Gubsu saat berkunjung ke Kantor Marketing Operation Region I Pertamina Sumbagut di

Medan, Kamis (28/8).

Kunjungan ini sehubungan adanya kebijakan normalisasi pasokan menyusul pengendalian BBM bersubsidi yang berindikasi kepanikan oleh sebagian masyarakat.

Atas dasar itu Gubsu langsung merespon dan merasa perlu mengantisipasi keresahaan masyarakat terhadap kekhawatiran kelangkaan BBM beberapa hari terakhir dengan "mengawal"normalisasi pasokan BBM bersubsidi tersebut.

Pjs General Manager Marketing Operation Region I Pertamina

Sumbagut Nurhadiya melaporkan pihaknya yakin upaya normalisasi mampu mencegah terjadinya potensi antrean yang berkepanjangan dan saat ini pasokan sudah normal, meskipun belum benar-benar stabil akibat adanya "panic buying'. Pihaknya menjamin dalam 2 atau 3 hari ini kondisi seluruh operasional pulih seutuhnya.

Dia mengakui kebijakan pengendalian pasokan BBM yang berkaitan dengan potensi terlampauinya kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2014 yang menjadi dasar pengaturan penyaluran BBM subsidi oleh Pertamina sebelumnya, sempat dikhawatirkan menimbulkan kepanikan.

"Oleh sebab itu, pemerintah telah menyampaikan dan segera memutuskan solusi kebijakan yang tidak akan merugikan kami," katanya kepada Gubsu yang usai mendengar paparan langsung meninjau SPBU Pertamina di Jalan Yos Sudarso dan dilanjutkan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bagan Deli antara lain meninjau SPDN Bagan Deli Belawan.

GM melanjutkan, Pertamina sudah menginstruksikan SPBU di wilayah Marketing Operation Region I untuk menambah Delivery Order (DO).(***)

Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian mewakili Gubsu H Gatot Pujo Nugroho menerima kunjungan Tim Clearing House (CH) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meneyerahkan cinderamata kepada Gantosari Tanjung dari Direktorat Kerjasama PAM DN Keamanan Diplomatik.

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 41 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Dilema Pilkada Dalam Proses Reformasi Politik dan Demokratisasi Justefin

D

i negara berkembang seperti Indonesia yang secara geografis adalah negara kepulauan, menarik untuk melihat bagaimana praktek demokrasi dilembagakan dalam entitas yang begitu plural di dalamnya, dalam hal ini tentu saja merujuk kepada daerah.

Demokrasi era kontemporer sekarang ini identik dengan representasi atau keterwakilan rakyat dalam lembaga pemerintahan. Otonomi daerah yang disahkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian menyusul PP No.6 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa representasi daerah atas pusat diberikan kepada kepala daerah, gubernur untuk provinsi dan bupati atau walikota untuk kabupaten/ kota dan secara teknis mereka ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada.

Tapi sebenarnya sumbangsih apa yang sudah diberikan pilkada dalam praktek demokrasi di Indonesia adalah menarik untuk diulas lebih jauh. Memang secara prosedural praktek pilkada adalah bentuk konkret dari nilai-nilai demokrasi yang menekankan pada aspek representatif. Paling tidak Pilkada langsung saat ini telah mancapai tujuan-tujuan dasarnya seperti apa yang diungkapkan Cornelis Lay dalam Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi, pertama menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis, bebas, adil dan nir kekerasan. Kedua, dilihat dari sudut kepentingan adanya rotasi kepemimpinan lokal secara reguler, pilkada langsung merupakan kelanjutan dari praktek pemilihan sebelumnya, tetapi sekaligus telah meletakkan dasar baru bagi sebuah mekanis-

me pertukaran elit secara reguler.

Ketiga,pilkada langsung telah meletakkan fondasi baru bagi berlangsungnya proses pendidikan politik warga secara lebih luas.

Tapi masalahnya sekarang, representasi politik dari masyarakat kepada para wakilnya telah mengalami proses "kapitalisasi" sedemikian rupa hingga semakin dipertanyakan manfaatnya bagi kehidupan politik dan demokrasi di republik ini. Kapitalisasi ini tidak saja bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi tetapi di sisi lain juga mereduksi fungsi pendidikan politik pilkada pada masyarakat, yang terjadi justru pelemahan terhadap demokrasi.

Demokrasi yang kita kenal secara umum ada 2 bentuk, yakni demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung) dan demokrasi langsung. Pilkada langsung yang diterapkan di Indonesia merupakan sebuah bentuk anti thesis dari pemilihan tidak langsung yang dilakukan DPRD pada era Orde Baru yang kental dengan aroma "politik dagang sapi" yang kotor. Bagaimana dalam prakteknya kala itu, DPRD merupakan ladang basah dan sangat permisif terhadap adanya praktekpraktek money politis.

Sekarang ini, praktek pilkada lang-

ol.

1 20 14 42 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

sung di Indonesia masih sangat jauh dari ekspektasi awal. Bagaimana seharusnya melalui proses semacam ini kesempatan untuk melibatkan masyarakat secara langsung hingga ke akar (grassroot) menjadi lebih besar, dengan harapan lebih terciptanya efektifitas dan juga partisipasi yang mendukung terciptanyagood and effective governance. Tapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, pilkada bukan lagi sebagai proses pendidikan politik tetapi lebih pada perdagangan politik yang di dalamnya sarat dengan kepentingan, jika memang kepentingan sepenuhnya demi kemaslahatan rakyat itu bagus tetapi yang ada kepentingan bagi segelintir elit demi kepentingan yang pragmatis.

Demokrasi memang menjadi pilihan terbaik bagi banyak sistem politik di banyak negara, tapi itu bukan berarti demokrasi merupakan sebuah kesempuranaan, ada ekses-ekses negatif yang perlu untuk diminimalisir dalam implementasinya. Ekses-ekses negatif yang selama pelakasanaan pilkada langsung sejak 2005 lalu menjadi hambatan bagi konsolidasi demokrasi antara lain, pertama potensi money politics akan semakin lebar akibat dari kapitalisasi pilkada dalam artian adanya lokus yang lebih kompleks ketika melibatkan masyarakat langsung dalam pemilihan, tentu dengan mengkomparasikan ketika pemilihan oleh DPRD yang artinya politik uang semacam ini merupakan bentuk perluasan ekses negatif yang awalnya hanya pada lingkup DPRD menjadi melibatkan masyarakat pemilih.

Kedua, pilkada langsung tak lebih dari penjabaran demokrasi prosedural

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id belaka dimana pemilu merupakan puncak legitimasi demokrasi itu sendiri, atau ketika pemerintahan nasional melakukan pemilu (eksekutif) sebagai suksesi kepemimpinan nasional maka daerah juga melakukan hal yang sama dengan kata lain pilkada dapat dikatakan sebagai kompabilitas atau kesesuaian dengan pemilu presiden secara langsung.

Ketiga, dalam kenyataannya pilkada menunjukkan bahwa melalui pemilihan yang demokratis sekalipun tidak menjamin memunculkan tokoh-tokoh lokal yang mempunyai integritas, kapabilitas dan juga kualitas yang diharapkan.

Dalam banyak kasus di daerah para eksekutif lokal yang terpilih justru di dominasi oleh kalangan-kalangan pengusaha atau tokoh-tokoh lokal yang mempunyai modal sosial serta dukungan partai yang kuat, tetapi dari segi kualitas yang patut dipertanyakan. Dari sini tentu bisa diprediksi bagaimana ketika mereka memimpin pemerintahan, bukan berorientasi pada rakyat tetapi esensi dari akibat liberalisasi politik, yakni pemerintahan dari uang, oleh uang dan untuk uang.

Semakin kebelakang, tidak menutup kemungkinan pesimisme dari masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada ini akan semakin tajam di tengah adanya harapan yang besar akan adanya reformasi politik dan demokratisasi di republik ini. Tetapi yang nampak ternyata menuju sebuah pelemahan bukan penguatan demokrasi, hal ini menjadi aspek paradoksal dari pilkada langsung.

Optimisme kiranya juga perlu terus dipupuk dalam benak masyarakat, karena bagaimanapun demokrasi adalah sebuah proses demokratisasi yang di dalamnya akan terus terjadi penguatan terhadap kapasitas demokrasi itu sendiri. Berkaca dari ekses-ekses negatif yang ada, harapan akan munculnya perbaikan-perbaikan yang progresif kiranya akan menjadi insentif tersendiri bagi penguatan demokrasi.

Yang terpenting, pilkada langsung bu-

kan hanya dibaca sebagai pesta demokrasi lokal, melainkan merupakan instrumen bagi proses pendalaman demokrasi (deepening democracy).

Kegagalan Partai Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi Di era demokrasi modern seperti sekarang ini, partai politik adalah aktor sentral di tengah episentrum demokratisasi dia ada sebagai representasi serta artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, baik dari kepentingan politik secara khusus dan sebagai warga negara secara umum. Ada asumsi yang mengatakan, kegagalan suatu pemerintahan mencerminkan pula kegagalan partai politik dalam mengelola konstelasi politik yang muncul dalam dinamika pemerintahan, terlebih bagi parati yang berkuasa. Ini menunjukkan bagaimana partai politik memainkan peranan yang sangat penting sebagai simbolisasi dari keberadaan demokrasi.

Begitu pula dalam konteks demokratisasi di tingkat lokal, yang melalui pilkada secara langsung telah di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 dimana secara eksplisit disebutkan pada pasal 36 ayat 1 "Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan".

Adanya pasal tersebut semakin memperkukuh kedudukan partai politik sebagi pilar penting dalam konsolidasi demokrasi. Tapi ketika peran partai politik yang sedemikian vital, ternyata (di Indonesia) dalam prakteknya sering kali mengalami disorientasi, hal ini dapat dilihat dari sepak terjangnya yang tidak menunjukkan nilai-nilai demokrasi secara subtantif. Dalam artian, bukan fungsi-fungsi politik layaknya representasi politik, artikulasi dan juga segregasi kepentingan rakyat tetapi justru cenderung terjebak dengan praktek yang pragmatis dan praktis semata.

Pilkada yang secara prinsip juga merupakan bentuk representasi dari keberadaan partai politik seakan semakin memperburuk citra dari partai

politik itu sendiri. Proses pilkada seakan menjadi ladang basah untuk kepentingan pragmatis belaka, dengan adanya ketentuan undang-undang yang mengatur bahwa calon gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan yang diajukan oleh partai politik, bisa jadi keberadaan produk hukum semacam ini menjadi alat legitimasi untuk mereka memanipulasi nilai-nilai dan prinsip demokrasi.

Tak bisa dipungkiri bahwa pilkada langsung, demokratisasi dan juga good governance merupakan sebuah rangkaian yang tak dapat dipisahkan. Dengan format pemerintahan Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan, aspek representasi menjadi hal yang sangat vital adanya tentu dengan mengedepankan peran partai politik sebagai pelaksana tugas utama representasi masyarakat di dalam pemerintahan. Jika harus mengevaluasi bagaiman peran partai politik dalam kaitannya dengan konteks penguatan desentralisasi dan otonomi daerah maka justru akan banyak ditemukan bentuk pesimisme bahwa keberadaan partai politik maupun pilkada akan berperan banyak dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal, ini dikarenakan partai politik di Indonesia yang semakin hari semakin tereduksi kepentingan politik praktis.

Lihat saja dalam banyak kasus, partai politik dalam mengajukan calon pemimpin daerah mengabaikan aspek kapabilitas dan juga integritas dari calon tersebut, dan pertimbangan mendasarnya biasanya adalah soal popularitas semata jika harus disebutkan contohnya adalah maraknya artis-artis yang dadakan maju sebagai kandidat eksekutif daerah, jika memang artis tersebut mempunyai kapabilitas dan integritas dalam kepemimpin itu tidak masalah, tetapi nyatanya mereka hanya bermodal uang dan popularitas belaka.

Fenomena semacam itu menunjukan partai politik di Republik ini yang terjebak dalam praktek liberalisme, yang itu

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 43 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id semakin mereduksi ideologi serta visi dan misi mereka sebelumnya. Dimana mereka seakan semakin permisif terhadap praktek-praktek kotor yang identik dengan pola-pola yang pragmatis, semisal money politics. Lantas dari sepak terjang semacam itu, apa lagi yang diharapkan rakyat nagi keberlangsungan demokratisasi di republik ini. Seakan fenomena tersebut ingin menunjukan bahwa pilkada langsung tidak menjamin hadirnya seorang pemimpin yang mempunyai kualitas yang diharapkan masyarakat, pilkada langsung lebih dimaknai sebagai arena pertarungan para elit yang mengicar jabatan dan kekuasaan semata. Seperti apa yang pernah Prof.Riswandha Imawan (alm) sampaikan bahwa "kita tidak bisa mengobati demokrasi yang sakit dengan partai politik yang sakit pula".

Pilkada, Untuk Siapa?

Setelah mengetahui bagaimana implementasi pilkada langsung di Indonesia semenjak pertama kali di laksanakan pada tahun 2005 dengan harapan besar dari masyarakat pada awalnya dan juga bagaimana justru ini menghasilkan problematika yang cukup kompleks.

Lantas pertanyaan berikutnya yang penting untuk dicari jawabannya adalah, pilkada ini ada dan diselenggarakan untuk kepentingan siapa, elit atau rakyat?

Awal mula wacana akan pilkada ini sebenarnya muncul ketika rakyat di daerah merasa perlu adanya sebuah ajang demokratisasi secara konkret sebagai perwujudan dari kemajuan reformasi politik, di tingat Nasional pada umumnya dan daerah khususnya. Ke-

mudian ini direspon dengan sangat baik oleh pemerintah pusat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 berekenaan dengan Kepala Daerah disertai proses pemilihannya yang demokratis.

Dua Artikel besar di awal telah menyebutkan berbagai problematika yang mengiringi proses pilkada, di mulai dengan bagaimana pilkada ini menghasilkan sebuah paradoks dalam masyarakat, dia dianggap penting se-

bagai upaya mendorong demokratisasi tapi di lain sisi justru menimbulkan kontradiksi yang implikasinya juga tidak main-main.Kemudian berikutnya, dijelaskan bagaimana pilar vital demokrasi yakni Partai Politik yang dianggap gagal melaksanakan fungsi dan perannya dalam masyarakat, partai ini ada dan semakin memperkeruh upaya menuju reformasi dan juga demokratisasi, khususnya di tingkat lokal.

Kemudian yang terpenting untuk berusaha menjawab pertanyaan yang muncul, berkaitan dengan siapa sebenarnya yang menjadi sasaran dari proses yang baik ini, elit politik yang beramain di dalamnya ataukah rakyat

ol.

1 20 14 44 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

di daerah. Jika menilik pada esensi dan juga tujuan awal dari demokratisasi di daerah dengan pilkada sebagi perwujudan upayanya tentu, tak dapat di sangsikan bahwasannya upaya tersebut sebanyak-banyaknya diperuntukan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat, itulah demokrasi. Ketika melihat kebelakang setelah penyelenggaraannya, ternyata bisa dikatakan sasaran tersebut meleset dari ekspektasi awal yang dibayangkan, pilkada adalah ajang saling sikut, saling tendang, dan saling menjatuhkan oleh para elit politik, entah itu dilakukan oleh individu ataupun partai politik sebagi entitas politik.

Rakyat hanyalah diperlakukan sebagi voters dalam artian yang sesungguhnya, artinya suara rakyat hanyalah komoditas untuk mendulang dukungan melaui suara dalam pemilu, kemudian ketika menjabat tidak ada pengembalian (feed back) bagi rakyat, katakanlah melalui produk kebijakan yang populis.

Semacam itulah fenomena dan problematika yang banyak muncul dari praktek pilkada langsung di Indonesia, sehingga esensi demokratisasi melenceng jauh dari ekspektasi awal, bagaimana bukanlah rakyat yang menjadi aktor sentral dalam dinamikanya, tetapi cenderung lebih bersifat elitis dan pragmatis belaka. Ke depan upaya meningkatkan kapasitas demokrasi mutlak harus dilakukan, ini bisa dilakukan dengan menumbuhkan sebuah sinergisitas antara rakyat dengan pemerintah untuk secara kolektif saling membangun iklim demokratisasi yang kondusif bagi perubahan yang lebih baik. (***)

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Buka Rakerda MUI Sumut

G

ubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST Msi membuka rapat kerja daerah (Rakerda) Majelis ulama indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Rabu (27/8) di Hotel Inna Dharma Deli Medan.

Pembukaan Rakerda MUI Sumut yang dirangkai dengan halal bihalal ini dihadiri juga oleh Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi Msi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut, pengurus MUI Sumatera Utara, serta seluruh pengurus MUI Kabupaten kota se-Sumut.

Gubsu dalam kesempatan itu menyampaikan peran MUI sangat penting dalam upaya memperbaiki akhlak bangsa.

Karena itu dia menyerukan agar Bupati walikota se-sumut untuk mengaanggarkan dana untuk mensukseskan program MUI. "Saya terima laporan ada daerah belum mendapat bantuan atau hibah dari pemerintah daerah, namun kita belum mendapat laporan itu. Untuk itu saya minta kepada Bupati dan walikota untuk menganggarkan dana untuk kegiatan MUI di daerahnya," tegas Gubsu.

Gubsu juga menyampaikan, bahwa tugas umat bukan hanya membentuk akhlak, akan tetapi bagaimana membangun bumi ini yang merupakan limpahan rahmat dan untuk itu wajib bagi umat Islam dalam menggalinya dengan

kemampuan yang dimiliki.

"Tugas kita sebagai umat Islam bukan hanya membentuk akhlak tetapi galilah dan galilah isi bumi ini sehingga bisa mensejahterakan umat ini tetapi jangan sampai merusak alam ini sehingga cita-cita bersama baldatun thayyibatun warabbun ghafur bisa dicapai," ujarnya.

Dibagian lain Gubsu juga menekankan agar pukul 18.00 hingga 21.00 WIB dijadikan jam beribadah dan jam belajar.

"Mangrib mengaji harus dihidupkan di kabupaten kota," harapnya.

Rakerda MUI dengan tema "Memantapkan Peran MUI dalam Perbaikan Akhlak Bangsa dan Penguatan Ekonomi Umat", berlangsung 27-28 Agustus 2014. Ketua MUI pusat KH Muhidin Junaidi mengatakan, ada tiga kemenangan dalam Islam yakni kemenangan mental, kemenangan emosional dan kemengan intelektual. "Inilah yang harusnya diraih oleh umat manusia," ujarnya.

Sebelumnya Ketua MUI Sumut Prof DR KH Abdullah Syah MA menyampaikan ulama merupakan mitra pendamping pemerintah dalam membangun daerah. "Jadi rakerda ini tujuan terpenting adalah sebagai pendamping pemerintah menjaga keseimbangan pembangunan dan pelaksanaan pemerintah," katanya. (***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 45 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

‘PAKEM’ Dalam Mencegah Aliran Terlarang Disampaikan Dalam Rakorda Provinsi dan Kab/Kota se-Sumut Muhammad Yusni,SH,MH Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman umum, maka beberapa lembaga negara/pemerintah diberikan tugas oleh UU untuk melakukan Pengawasan Aliran Kepercayaan, yang wadahnya disebut TIM KOORDINASI PAKEM, terdiri dari : Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Pemerintah (Pusat/Daerah), Departemen/Kanwil Agama, serta didukung istansi lain BIN, FKUB, MUI, PGI, dll; Dasar bertindak atau Kewenangan Kejaksaan RI, diatur pada : Psl 30 ayat 3 huruf d, e UU No.16/2004, menyebutkan "Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunan / penodaan agama"; serta Psl 2 & 3 Penpres No.1/1965, menyebutkan "…dengan SKB memeberikan peringatan keras penghentian kegiatan aliran kepercayaan…"

Kewenangan PEMDA, diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU No.32/2004,

menyebutkan "Kepala Daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat…"

Demikian juga dengan Kepolisian, TNI, dan instansi lainnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi instansinya masing-masing.

Apabila dalam melaksanakan tugasnya, Tim menemukan adanya aliran kepercayaan yang melakukan penafsiran, penodaan dan peniadaan agama, maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan hukum yg terkait dengan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan ini antara lain : 1. Penpres No.1 Tahun 1965 ttg Pencegahan Penyalahgunaan/atau Pe-

ol.

1 20 14 46 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

nodaan Agama.

2. Pasal 156 a KHUP. 3. UU No.17 / 2013 ttg Organisasi Keormasan 4. Kepja RI Nomor : KEP-004/J.A/ 01/1994 ttg pembentukan Tim Koordinasi PAKEM Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sesuai dengan Kepja RI Nomor : KEP-004/J.A/01/ 1994 : Tugas : 1. Menerima dan menganalisa laporan atau informasi ttg aliran kepercayaan masyarakat; 2. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak2nya bagi ketertiban dan kentraman umum; 3. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab; 4. Dapat mengambil langkah-langkah yang preventif dan represif sesuai ketentuan Fungsi : 1. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; 2. Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan2 lainnya; 3. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan yg dipandang perlu; Tiga Pokok Bahasan Perbuatan Aliran Kepercayaan 1. Penafsiran Agama yg Menyimpang 2. Permusuhan, Penyalahgunan atau Penodaan Agama 3. Peniadaan Agama PENAFSIRAN AGAMA YANG MENYIMPANG Pasal 1 Penpres No.1 / 1965 , Unsur

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubsu HT Erry Nuradi bersilaturahmi dengan ratusan janda perintis/pejuang kemerdekaan RI Provinsi Sumatera Utara, di rumah dinas Gubernur Sumut Jl Sudirman No.40 Medan.

2nya, adalah : 1. Setiap orang 2. Dengan Sengaja; 3. Dimuka umum; 4. Menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum; 5. Untuk melakukan penafsiran ttg sesuatu agama yg dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan2 agama yg menyerupai kegiatan2 keagamaan dari agama itu, 6. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok2 ajaran agama itu.

PERMUSUHAN, PENYALAHGUNAAN ATAU PENODAAN SUATU AGAMA Pasal 4 UU No.1/1965 jo 156a huruf a KUHP, unsur2nya adalah : 1. Barang Siapa 2. Dengan sengaja 3. Dimuka umum 4. Mengeluarkan perasaan atau perbuatan : yang pada pokoknya bersifat

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama; Pidana : penjara 5 tahun Pasal ini menghukum kepada setiap orang yg memiliki niat menghina atau memusuhi PENIADAAN AGAMA Pasal 4 UU No.1/1965 jo Pasal 156a huruf b KUHP, menyebutkan : 1. Barang Siapa 2. Dengan sengaja 3. Dimuka umum 4. Mengeluarkan perasaan atau perbuatan : dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-TYME. Pidana : penjara 5 tahun Rakyat Indonesia adalah Socio-religius, sehingga pasal ini mencegah "pengkomunisan".

Kesimpulan & Saran 1. Penindakan Hukum terhadap perbuatan Penafsiran yg menyimpang di-

lakukan dgn tahapan yaitu PERINGATAN, PERNYATAAN TERLARANG, PEMBUBARAN, kemudian PEMIDANAAN; 2. Penindakan hukum terhadap perbuatan Permusuhan, penyalahgunan, atau penodaan terhadap suatu Agama, serta Peniadaan suatu agama adalah PEMIDANAAN; 3. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim PAKEM sangat penting untuk mencegah dan menindak terhadap aliran kepercayaan yang melakukan penafsiran yang menyimpang dari ajaran pokok agama itu; 4. Tim Koordinasi PAKEM senantiasa bergerak cepat meneliti, menganalisa, membuat laporan, saran dan pendapat dalam rangka penanggulangan dan pencegahan terjadinya problema aliran kepercayaan masyarakat.

Jenjang laporan secara berjenjang disampaikan ke Tim PAKEM PUSAT.

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 47 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengikuti Pelatihan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di GIO (Pusat Penelitian Lingkungan) Jepang beberapa waktu lalu.

Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi terus berkomitmen memperkuat geliat kinerja terhadap kualitas lingkungan hidup daerah ini dengan terus meningkatkan parameter mutu ekosistem.

"Begitu kuatnya komitmen pak Gub, bahkan beliau menyempatkan diri ikut Pelatihan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di GIO (Pusat Penelitian Lingkungan) Jepang beberapa waktu lalu," ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumut DR Ir Hj Hidayati MSi, Minggu (24/8).

Agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai parameter lingkungan lanjut Hidayati berbagai pengembangan wawasan juga dilakukan Gubsu antara lain meninjau langsung proses pengolahan limbah cair domestik di Kasumigaura Jepang.

Geliat kinerja Provinsi Sumut dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain terlihat dari Indeks Kualitas Udara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 adalah

ol.

1 20 14 48 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

85,5 di atas indeks rata-rata nasional (79,10), hal ini menunjukkan kualitas udara di Sumatera Utara masih tergolong baik.

"Kondisi kualitas udara sangat dipengaruhi oleh emisi industry dan sarana transportasi yang mengemisikan berbagai jenis polutan seperti CO2, CO, NOx, Sox dan partikel debu dan lain-lain," ujarnya.

Salah satu kebijakan Provinsi Sumatera Utara dalam melindungi udara ambient adalah melalui PerdaProvinsi Sumatera Utara No 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Sumatera Utara.

Upaya ini menghantarkan Provinsi Sumatera Utara memperoleh penghargaan Langit Biru pada tahun 2012 serta berkontribusi terhadap perolehan Piala Adipura di Kota Medan.

Hidayati juga menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup yang baik juga dibuktikan dengan pendokumentasian kondisi lingkungan yang baik yang tertuang dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara selalu memperoleh peng-

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Perkuat Komitmen Lingkungan Kualitas Udara di Sumut Tergolong Baik hargaan Laporan SLHD terbaik.

Pembangunan lingkungan hidup kata Hidayati tidak terlepas dari pembangunan sumberdaya manusia. Sejak tahun 2011 Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara memulai upaya peningkatan sumberdaya manusia pada tingkat pendidikandasar, menengah dan atas.

Jumlah sekolah yang dibina hingga tahun 2014 sudah mencapai 276 sekolah dan 46 diantaranya memperoleh penghargaan Adiwiyata Nasional dengan rincian 2 sekolah pada tahun 2011, 10 sekolah pada tahun 2012 dan 34 sekolah pada tahun 2013.

Pada tahun 2012, terdapat juga 1 sekolah yang memperoleh Adiwiyata Mandiri dan pada tahun 2013 10 sekolah memperoleh Adiwiyata yang sama.

Peningkatan ketaatan para pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan akan menghasilkan peningkatan kualitas lingkungan. Provinsi Sumatera Utara sejaktahun 2011 secara rutin melakukan pembinaan dan penilaian Kinerja Penaatan Lingungan Perusahaan.

Hasil penilaian kinerja penaatan lingkungan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 terdapat 106 perusahaan yang dinilai, 7 diantaranya memperoleh peringkat hijau, dan 34 biru.

Pada tahun 2013, terdapat 79 perusahaan yang dinilai, 7 diantaranya memperoleh peringkat hijau dan 41 memperoleh peringkat biru. Terhadap perusahaan-perusahaan yang belum memperoleh peringkat tersebut Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terus melakukan pembinaan.

Program Menuju Indonesia Hijaua dalah upaya pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program ini.

Salah satu kabupaten binaan Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara dalam Program Menuju Indonesia Hijaua dalah Kabupaten Deli Serdang, yang memperoleh penghargaan sejak tahun 2011 hingga 2013.

Di Sumatera Utara terdapat perorangan/ kelompok yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Terhadap perorangan/kelompok yang berjasa terhadap pelestarian lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara melakukan pembinaan untuk perolehan Kalpataru dan Satyalencana bidang lingkungan hidup. Pada tahun 2010, 2012 dan 2013 masingmasing terdapat 1 orang yang memperoleh piala Kalpataru, sedangkan untuk Satyalencana terdapat 1 orang penerima pada tahun 2013.

Komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam antisipasi perubahan iklim serta kompetensi institusi dan keberadaan kelembagaan (Dewan Daerah Perubahan Iklim ) menjadikan Sumatera Utara dipilih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan JICA sebagai pilot project inventarisasi gas rumah kaca. Dalam kegiatan ini Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penghitungan emisi gas rumah kaca dari limbah padat dan cair domestic serta limbah cair industry sawit dan karet.

Salah satu konsep pengelolaan lingkungan modern adalah satu ekosistem satu manajemen.Provinsi Sumatera Utara menerapkan konsep ini dengan melakukan pengembangan kelembagaan untuk secara khusus focus kepada ekosistem tertentu, diantaranya Unit PelaksanaTeknis (UPT) Danau Toba, UPT Sungai Belawan Deli dan UPT Pesisir dan Laut.

Salah satu komoditas unggulan Sumatera Utara adalah kelapa sawit. Industri ini turut memberikan tekanan terhadap lingkungan. Seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukan pengelolaan limbah industry sawit melalui land aplikasi yang menjadikan industry tersebut zero waste. Sejak diperkenalkan 10 tahun yang lalu sudah terdapat 56 pabrik kelapa sawit yang menerapkan teknologi ini di Sumatera Utara.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan harus didahului oleh tata lingkungan yang baik. Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara telah mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai dasar penataan lingkungan hidup diantaranya Baku Mutu Air Sungai di Sumatera Utara, Baku Mutu Air Danau Toba, Daya Tampung Beban Pencemaran Danau Toba dan lain-lain.

Dalam menghasilkan data yang akurat dan mampu telusur, Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan ISO 17025 serta sudah memperoleh akreditasi. (***)

media Kebangsaan, No.3 VVol. ol.

1 20 14 | 49 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Berharap Gerakan Pramuka dapat Menumbuhkan Karakter Anak Bangsa Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (MABIDA) Gerakan Pramuka Provinsi Sumut memimpin upacara HUT Pramuka ke-53 tingkat Provinsi Sumut yang dipusatkan di lapangan MTsN Sibuhuan, Padanglawas, Sabtu (6/9).

S

aat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Sumatera Utara sedang melakukan pembahasan guna mewujudkan upacara ini diikuti oleh ribuan anggota Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak/Pandega para pembina Pramuka dari Kwartir Cabang kabupaten Padang Lawas serta undangan perwakilan Kwartir Cabang se-Sumut, unsur Majelis Pembina Daerah dan Cabang se-Sumut.

Hadir dalam upacara tersebut Ketua Harian Kwarda Sumut H Nurdin Lubis SH MM yang juga Sekdaprovsu, beberapa pimpinan SKPD Pemprovsu, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut.

Pada kesempatan itu, Gubernur melantik dua Ketua Majelis Pembimbing Cabang (MABICAB) yakni Bupati Deliserdang Ashari Tambunan sebagai Ketua MABICAB Deliserdang dan Walikota Padangsidempuan Andar Amin Harahap sebagai Ketua MABICAB Padangsidempuan.

Selain itu, Gubsu memberikan penghargaan Satya Lencana Melati dari Ketua Kwarnas Adhiyaksa Dault.

Dalam amanatnya, Gubernur Sumut sebagai Ketua Kwarda Sumut mengharapkan gerakan Pramuka akan dapat menumbuh kembangkan karakter anak didik lebih baik. Gubsu menyampaikan seorang Ketua Kwarnas Adhiyaksa Dault pernah mendapatkan didikan di Bumi Perkemahan Sibongit dan juga pernah menjadi menteri pemuda dan olahraga di kabinet Indonesia Bersatu jilid 1.

Untuk itu dia mengingatkan kepada Bupati/walikota selaku ketua majelis Pembina menyerukan ke Dinas pendidikan untuk menjadikan kegiatan pramuka adalah Kegiatan

ol.

1 20 14 50 | media Kebangsaan, No.3 V Vol. ol.1 201

ektra kurikuler wajib. Karena, Dasa Dharma Pramuka itu sebenarnya bagian dari mempersiapkan adik-adik menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter."Saya meminta agar Kamabicab mengintruksikan Kadis Pendidikan kabupaten/ kota agar benar benar menjadikan Pramukan sebagai kegiatan ektrakurilkuler wajib," tegasnya.

Gubsu mengatakan revitalisasi Pramuka selama 8 tahun terakhir telah memperlihatkan hasil yang cukup mengembirakan. Namun, harus diakui masih besar tantangan negara ini di masa mendatang, bahkan masalah itu semakin berat seiring pesatnya pertumbuhan penduduk.

Dalam kurun satu dasawarsa ini, ada tiga momen penting pada Gerakan Pramuka yaitu; pencanangan revitalisasi Pramuka. Kedua; terbentuknya UU nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Hal ketiga adalah Pramuka menjadi ekstrakulikuler wajib di sekolah.

Sementara itu, Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap yang juga Ketua MABICAB Padang Lawas mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas kepercayaan Kwarda Sumut yang menjadikan Kabupaten Padang Lawas sebagai tuan rumah HUT Pramuka ke-53 tingkat Provinsi Sumut. Kehadiran bapak Gubenur merupakan motivasi bagi masyarakat Padang Lawas guna memajukan Palas.

"Merupakan sebuah kepercayaan dan patut disyukuri dan kami sambut dengan ikhtiar dan gembira. Semoga peringatan HUT Pramuka ke 53 di Palas ini dapat menigkatkan partisipasi Pramuka dalam memantapkan pembentukan karakter kaum muda melalui gugus depan terakreditasi," harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Hut Pramuka Ke-53, Kolonel Inf Azhar Mulyadi dalam laporannya menyebutkan bahwa peringatan Pramuka merupakan kegiatan tahunan yang diselenggrakan oleh gerakan Pramuka dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan generasi muda khususnya anggota gerakan Pramuka. Selain itu, kegiatan itu diharapkan meningkatkan animo masyarakat dalam membangun bangsa. "Yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah bedasarkan program kerja Kwartir Daerah Sumut tahun anggaran 2014 bahwa setiap cabang berhak menjadi tuan rumah pelaksnana hari pramuka," katanya. (***)

Gubernur H Gatot Pujo Nugroho ST MSi selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (MABIDA) Gerakan Pramuka Provinsi Sumut memimpin upacara HUT Pramuka ke-53 tingkat Provinsi Sumut yang dipusatkan di lapangan MTsN Sibuhuan, Padanglawas. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyapa para kader Pramuka.

media Kebangsaan, No.2 VVol. ol.

1 20 14 | 51 ol.1 201