Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 1 - 15 November 2016

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana HM. Tambunan Sekretaris Redaksi T. Reza Maulana Fotografer & Artistik Iwanto HS Penasehat: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Yunifar Efendi P, M. Holid SH, Mahmud Hamdani, HM. Tambunan, Sahrul Akbar

SMKN 1 Stabat Dicanangkan Jadi Sekolah Model di Langkat STABAT, PODIUM Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Stabat, M Ilyas SPd menjelaskan, SMKN 1 Stabat memiliki 10 program pembelajaran, diantaranya yakni program keahlian Teknik Otomotif, Teknik Bangunan, Administrasi, Teknik Komputer, Tata Busana dan Teknik Mesin.

Dari 10 program tersebut, Ilyas mengatakan, sesuai bimbingan yang senantiasa diberikan oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan Kadis P & P Langkat Salam Syahputra M.Pd, 10 program yang ada di SMK N 1 Stabat harus unggul.

“Olehkarena itu, semenjak dirinya dilantik menjadi Kepala Sekolah SMK N 1 Stabat akhir tahun 2015 lalu, Ilyas optimis akan melakukan pembenahan kearah yang lebih baik di SMK N 1 Stabat sekaligus memberikan prestasi bagi Kabupaten Langkat,” katanya.

Dijelaskannya, unggul yang dimaksud adalah mampu menciptakan lulusan yang terampil dan berdaya saing dengan mengutamakan keterampilan yang didapat dari guru-guru SMK N 1 Stabat sebagai modal utamanya.

“Selalu, kompetensi guru dalam mengajar dipantau agar proses transfer ilmu dari guru ke siswa dapat berjalan efektif dan efisien,” ujar Ilyas.

Lanjut Ilyas, hal itulah yang menjadi salah satu point mengapa SMKN 1 Stabat dicanangkan menjadi sekolah Model di Langkat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumut.

Disamping itu, syarat-syarta lainnya yang menjadikan SMKN 1 Stabat dicanangkan adalah Sarana dan Prasarana serta kompetensi guru dan manajemen sekolah.

Ada banyak pembenahan dan terobosan yang dilakukannya, diantaranya mengenai fasilitas ruang praktek baru, fasilitas computer, bengkel dan ruang praktek-prakte lainnya.

“Dengan demikian, SMK N 1 Stabat akan menjadi sekolah kebanggaan bagi masyarakat Langkat dan selanjutnya, upaya mendukung terwujudnya visi-misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH terkait peningkatan taraf pendidikan dapat terealisasi dengan baik” kata Ilyas didampingi Wakil Kepala Sekolah Drs. Sarifudin, Azhari Hariawan, M. Arianzah dan Dharman Lingga.

Ilyas berharap, proses berlangsungnya penilaian dapat berjalan lancar dan kedepannya, penetapan SMK N 1 Stabat sebagai Sekolah Model di Langkat dapat terwujud sesuai dengan harapan. n (P35)

PANGGILAN Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jalan Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Langkat, untuk: 1. Menyelesaikan perhitungan Keuangan Triwulan II tahun 2016.

2. Meminta klarifikasi terkait dugaan pemalsuan Kartu Pers Tabloid PODIUM. Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

Medan: Sutriadi, ST, Suparno Harianto Langkat: Sahrul Akbar Kota Binjai: Eddy Gunawan Wartawan Kota Binjai: Eko Wahyu, Sudirman Stabat: Novra Dana Wampu: T. Zainal Abidin, Secanggang: Sariman Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Zulkarnain SPd Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Salapian: Sudirman BA Pimpinan Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Keuangan Tek Sai An Manager Iklan Efendy Manager Pemasaran Adi Syahputra Distribusi/Sirkulasi Amiruddin Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 Email: podiumindonesia@gmail.com Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan, Sumut, Indonesia

HP: 085206407583 - 081264161514

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

PANTUN CELOTEH MANGG A POK OKNY A TID AK BERDURI MANGGA POKOKNY OKNYA TIDAK Pokok kemiri susah dicabut SEMOG A DA TOK SRI DI DPD RI SEMOGA DAT Datok Negeri pun arahnya ke Sumut

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Utama

“

3 Edisi 1 - 15 November 2016

BERMULA pada medio September lalu. Saat itu Presiden RI Joko Widodo meresmikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Terkuak bahwa praktik pungutan liar alias Pungli jadi santapan sejumlah pegawai pemerintahan bekerjasama dengan pengusaha.

MEDAN, PODIUM Usai peresmian terminal Peti Kemas Kalibaru, Jokowi bilang telah terjadi dwelling time (lama waktu) bongkar muat dari kapal di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Jokowi pun marah besar. Tanpa basa basi, orang nomor satu di negeri ini memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menindak dan menangkap kemungkinan adanya pelaku praktik pungli di Pelabuhan Belawan tersebut.

Presiden mengatakan, di Pelabuhan Belawan, lama waktu bongkar dari kapal ke pelabuhan masih mencapai tujuh hari karena masih ada praktik-praktik pungli yang tidak diinginkan.

Padahal penetapan dwelling time yang lebih singkat tidak semata berlaku di Tanjung Priok tapi untuk semua pelabuhan termasuk Tanjung Perak, Jawa Timur; Tanjung Emas, Jawa Tengah; Belawan, hingga Soekarno-Hatta, Makasar.

"Laporan yang saya terima yang sudah cukup baik di Tanjung Priok dan Makassar, yang lain masih belum," katanya.

Presiden menegaskan tidak akan memberi toleransi apapun kepada para pelaku pungli di lapangan. "Kita tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu, tidak ada perintah lain," katanya.

Presiden sendiri menargetkan dwelling time bisa mencapai angka dua hari sebagaimana sejak dua tahun lalu ia sampaikan.

Presiden kembali menegaskan bahwa target dweliing time 2,2 hari berlaku tanpa tanpa terkecuali. "Semua pelabuhan tidak terkecuali, kalau negara lain bisa kita juga harus bisa," katanya.

Setelah penegasan Jokowi yang memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak cepat. Langkah yang dilakukan Tito berkoordinasi dengan Polda Sumut. Dan info sang presiden terbukti. Belum sampai sebulan penegasan itu bergulir, Poldasu mengungkap praktik pungli waktu bongkar muat di Pelabuhan Belawan.

Dalam kasus ini, Ditreskrimum Polda Sumut telah menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), yakni Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut, Herbin Polin Marpaung dan Putri.

Diyakini dalam kasus tersebut ada pihak lain yang ikut terlibat. Sehingga petugas pun mengeledah dan menyita sejumlah dokumen penting di kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya di Jalan Minyak, Belawan.

Di koperasi ini, jajaran Ditreskrimum yang dipimpin Kepala Tim Khusus Subdit I Keamanan Negara AKBP Sandy Sinurat bertemu dengan Ketua Koperasi TKBM Upaya Karya, Mafrizal, Sekretaris, Sabam Manalu dan beberapa pengurus lainnya. Usai bertemu, petugas pun membawa sejumlah dokumen.

AKBP Sandy Sinurat mengatakan, penyitaan dokumen merupakan pengembangan kasus pungli di Pelabuhan Belawan yang melibatkan dua tersangka, Herbin Polin Marpaung dan Putri.

"Ini bagian dari pengembang kasus pungli.

Dan, ada beberapa dokumen yang kita amankan," terangnya.

Wakapolda Sumut Brigjen Adhi Prawoto menjelaskan, keduanya diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Khusus Gabungan Mabes Polri dan Polda Sumut, Senin, 3 Oktober 2016.

HPM dan P ditangkap dalam dua kasus yang berbeda dan di lokasi terpisah. HPM disangka telah melakukan pemerasan terhadap PT Hadi Putra Jaya yang ingin membongkar muatan batu pecah untuk pembangunan jalan tol.

Dalam modusnya, HPM mengatasnamakan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

Ia memintai uang kepada korban sebesar Rp 141 juta dengan daluh untuk upah buruh, padahal perusahaan tidak menggunakan jasa TKBM. “Barang buktinya Rp 75 juta dan kwitansi.

Awalnya dia minta Rp 141 juta untuk bongkar muat. Dia minta 70 persen sebagai uang muka, jika tidak barangnya tidak akan dibongkar,” imbuh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumut Kombes Nurfallah yang ikut mendampingi Wakapolda Sumut.

HPM, lanjut Nurfallah, dikenakan Pasal 368 dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

“Ancamannya 9 tahun penjara,” jelas Nurfallah.

Sementara itu, P diamankan karena menerima uang untuk membantu penerbitan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE). “Barang buktinya Rp 500 ribu,” timpal Wakapolda Sumut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut Kombes Toga Habinsaran Panjaitan mengungkapkan, saat ini pihaknya masih mendalami kasus yang melibatkan Putri.

“Sudah 7 saksi diperiksa. Dia (Putri) makelar, bukan pegawai. Dia bilang (uang Rp 500 ribu) itu ucapan terima kasih,” tutupnya.

Tak lama berselang, Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus pungli. Tepatnya terjadi di Polresta Bekasi. Sebanyak enam oknum anggota Satpas SIM dari berbagai wilayah, diciduk Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Mereka di antaranya anggota Satpas SIM Polresta Bekasi, Bripka SH dan AKP M; Satpas SIM Polresta Depok, Aiptu MD dan Aiptu S; Satpas SIM Polres Tangerang, Bripda JS; dan Satpas SIM Daan Mogot Jakarta Barat, Bripda SY. "Mereka diduga melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang selaku anggota atau PNS Polri Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono.

Adapun modus yang dilakukan oknum polisi itu bermacam-macam. Seperti di Polresta Bekasi, Bripka SH dan AKP M menawarkan perpanjangan SIM dengan biaya sebesar Rp250 ribu dan Rp500 ribu sampai Rp850 ribu untuk pembuatan SIM baru.

Di ruang pendaftaran SIM Polresta Bekasi Kota, didapati uang sebesar Rp3.165.000 dalam tas milik Bripka SH. Setelah handphone-nya dicek, ditemukan percakapan WhatsApp mengenai pengurusan SIM baru.

Sementara modus berbeda terjadi di Pelayanan SIM Polresta Depok, ditemukan berkas blangko permohonan SIM baru atau perpanjangan yang tidak sesuai antara jumlah uang yang masuk dengan blangko SIM yang dikeluarkan. Setelah diselidiki, hal itu terjadi karena Aiptu MD dan Aiptu S lebih dahulu mengambil blangko permohonan SIM, namun pembayaran ke pihak bank dilakukan setelah proses pembuatan SIM selesai dicetak.

"Hasil klarifikasi terhadap Aiptu MD, Bintara Bendahara Penerima SIM Polresta Depok diketahui bahwa yang bersangkutan mengaku telah mengambil blangko SIM terlebih dahulu dari pihak bank dan setelah dilakukan

4 Edisi 1 - 15 November 2016 pengecekan didapati blangko SIM A sebanyak 25 lembar dan SIM C sebanyak 35 lembar serta ditemukan uang sebesar Rp12.150.000, di mana uang tersebut adalah uang kelebihan setelah dibayarkan ke pihak bank sesuai PNBP," ujarnya.

Beranjak ke pelayanan SIM Polres Tangerang Selatan, pemohon SIM C baru atas nama BW telah mengikuti proses pembuatan SIM C di Satpas SIM Polres, namun dia dinyatakan tidak lulus dalam ujian praktik.

"Karena tak lulus ujian praktik, ia pun meminta bantuan kepada Bripda JS, anggota Satlantas Polres Tangerang Selatan, dengan memberikan uang sebesar Rp200 ribu dan atas adanya bantuan dari Bripda JS tersebut, BW mendapatkan SIM C baru," papar Awi. Di pelayanan SIM Satpas Daan Mogot Jakarta Barat, didapati seorang calo atas nama AH yang sedang menerima uang dari dua orang pemohon SIM atas nama B dan A, serta seorang calo lainnya atas nama AW sedang menawarkan bantuan pembuatan SIM kepada lima orang pemohon SIM. Namun hanya dua orang yang menerima tawaran tersebut, yakni S dan AM. Selanjutnya, kedua pemohon SIM tersebut memberikan uang sebesar Rp700 ribu untuk pembuatan SIM C kepada AW. Pegawai Dishub Terciduk Berang Jokowi soal pungli terus berlanjut.

Kali ini aksi pungli yang dilakukan pegawai di Kementerian Perhubungan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengungkapkan, seharusnya dalam mengurus perizinan dokumen di Kemenhub bisa dilakukan secara online. Sehingga, para pemohon membayarkan biaya proses perizinan di bank.

"Ini sebetulnya mereka (masyarakat) tinggal ngambil (dokumen) saja (di Kemenhub). Tapi karena lama dan dipersulit, sehingga harus keluar duit," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, (12/10/2016).

Iriawan menjelaskan, tarif pungli yang dikenakan oknum Kemenhub kepada para pemohon sesuka hati. Bahkan, kata Iriawan para pemohon terpaksa merogoh koceknya untuk memuluskan proses perizinan. Sebab, jika tidak ada uang pelicin proses pengurusan dokumen akan dipersulit.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Fadil Imran mengungkapkan tarif yang dikenakan oknum Kemenhub berbanding jauh dengan biaya resminya.

Padahal, tarif resmi untuk pengurusan perizinan itu sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2015.

Tarif perizinan itu sendiri merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan kepada pemohon.

"Tarifnya bervariasi, tergantung perizinannya.

Bisa Rp 200.000-500.000 tergantung PNBPnya. Kalau misalnya PNBP-nya Rp 100 ribu, mereka ngambil Rp 50.000, sekitar 50 persenan lah," kata Fadil. (Baca: PNS Kemenhub yang Jadi Tersangka OTT Sebut Ada Aliran Dana ke Pimpinannya).

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada (11/10/ 2016). Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS

PODIUM Utama Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.

Selain itu, Polda Metro Jaya memastikan penyelidikan kasus pungli di Kementerian Perhubungan tidak akan berhenti sampai level kepala seksi. Polisi akan mengusut tindak pidana korupsi itu hingga ke level atas.

"Sampai mana, tentu akan kita lakukan pendalaman apakah dari bawah sampai level kasubdit sampai direktur, nanti kita akan dalami," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan.

Sementara dari hasil pemeriksaan tersangka Meizi Syelfia selaku Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, ia mengaku menyetorkan uang pungli itu ke atasannya Penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sendiri menemukan sejumlah catatan uang yang disetorkan ke atasannya, di meja Meizi di lantai 12 Gedung Direktorat Perhubungan Laut.

"Kan nanti kita dalami, kita periksa. Itu baru naik di Kasie. Kan nanti ketahuan, itu kan ada catatannya di sana, naik ke kasubdit atau direktur. Menurut dia ada ke atas, tetapi nanti kita akan dalami lagi," imbuh Iriawan.

"Bisa saja dia cuma mengaitkan ke yang lain," tambah Iriawan.

Iriawan mengungkap, praktik pungli di Kemenhub itu sudah berlangsung sejak lama.

Hal ini pun, lanjut di, membuat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat tangan.

"Sudah lama. Sudah bertahun tahun," cetus mantan Kapolda Jawa Barat ini.

"Dari hasil keputusan gelar perkara baru tiga di antara enam itu jadi tersangka. Yang jadi tersangka itu adalah mereka yang berasal dari petugas bidang perizinan di jajaran Kementerian Perhubungan. Baik mereka yang bertugas di lantai 6 maupun lantai 12," tukasnya.

Berdasarkan keterangan pihak swasta yang tertangkap OTT, mereka mengaku bahwa terpaksa memberikan uang pelicin agar pengurusan perizinannya dipermudah.

"Karena ini pun mereka setengah dipaksa, kalau tidak berikan uang maka buku yang diurus itu tidak akan diberikan. Kalau jaksa memberikan petunjuk itu nanti kita akan lakukan penahanan," pungkasnya.

Dalam OTT di Kemenhub kemarin, polisi menangkap 3 orang sipil, di antaranya dari PT Lintas Utama Anugerah, PT Sumber Bakat Insani dan PT Jasindo.

AF, warga sipil dari PT Lintas Utama Anugerah sendiri ditangkap saat menyerahkan uang sebesar Rp 4,5 juta kepada tersangka Endang Sudarsono (Ahli Ukur Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub). AF saat itu hendak mengurus permohonan surat ukur permanen atas nama PT Lintas Utama Anugerah.

Tak pelak, setelah mendengar OTT, Presiden Joko Widodo saat itu juga mendatangi kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Usai melakukan kunjungan, Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan menegaskan kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat.

Presiden kemudian mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada Kemenhub dan Kementerian PAN, agar pelakunya diproses secara hukum. "Tangkap dan langsung pecat," kata Jokowi.

Kepada wartawan, Presiden juga mengatakan dirinya sudah membentuk satgas antipungli yang dipimpin oleh Menkopolhukam.

Temuan sementara menyebutkan pungutan liar itu, jika diakumulasi, jumlahnya mencapai miliaran rupiah, kata Kapolri Tito Karnavian usai mendampingi Presiden.

"Barang buktinya puluhan juta rupiah, tapi kalau diakumulasi dengan uang lainnya, jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Ini sudah lama terjadi," kata Tito di kantor Kemenhub.

"Ada perizinan soal buku pelaut, surat kapal, izin kapal, pergantian bendera, izin berlayar, ukuran kapal, pokoknya banyak item terkait pelayaran," ungkap Kapolri.

Praktik Pungli di Instansi Polri

Selain menangkap Meizi, polisi juga menangkap 2 orang PNS Kemenhub lainnya.

Keduanya adalah Endang Sudarmono (Ahli Ukur Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub) dan Abdul Rosyid, perugas di loket pelayanan di lantai 6 Kemenhub.

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan penetapan tersangka ini pasca dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa 11 Oktober 2016 di lantai 6 dan lantai 12 Kementerian Perhubungan. Pada saat OTT terjadi, enam orang diamankan oleh Satgassus.

"Kan sudah diamankan dan diperiksa satu kali 24 jam itu ada 6 orang. Tiga dari unsur petugas, jadi petugas itu inisialnya Ibuk MS, Bapak AR, dan Bapak ES. Tiga ini sore tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Boy. Boy menambahkan selain tiga orang dari pihak Kementerian Perhubungan tersebut, ada juga pihak masyarakat yakni perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurusan secara langsung kepada tiga orang pihak Kementerian Perhubungan yang diamankan.

Penetapan tersangka terhadap tiga pegawai di Kementerian Perhubungan ini dilakukan usai dilakukan pemeriksaan maraton oleh tim Satgassus. Setelah gelar perkara dilakukan, maka ditetapkan tiga tersangka.

Pada Mei 2016 lalu, telusur salah satu media menemukan di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari penelusuran itu, masih didapati banyaknya calo yang mencoba mengambil untung dari warga yang ingin membuat surat izin mengemudi (SIM).

Para calo itu mematok harga yang terbilang tinggi, yakni Rp 600.000-Rp 700.000, untuk pembuatan SIM C. Jika mengikuti jalur yang disediakan para calo, para pemohon SIM tidak perlu repot-repot melakukan serangkaian tes agar mendapatkan SIM. Pemohon hanya menjalankan serangkaian tes secara formalitas dan dijamin akan mendapatkan SIM. Tarif Rp 600.000-Rp 700.000 itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan tarif pembuatan SIM yang dilakukan tanpa perantara calo.

Berdasarkan perhitungan salah satu situs yang dirangkum PODIUM, warga yang akan membuat SIM C tanpa perantara, pemohon SIM hanya dikenakan tarif Rp 155.000.

Rincian biaya itu antara lain Rp 25.000 untuk pembelian formulir tes kesehatan, Rp 100.000 untuk permohonan pembuatan SIM C baru, dan Rp 30.000 untuk biaya asuransi.

Tarif Rp 100.000 untuk pembuatan SIM C tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. n berbagai sumber

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 November 2016

Jeritan Nyeri Seorang Mualaf Oleh: Harri Ash Shiddiqie

“

Kepada sebuah organisasi dakwah. Seorang mualaf menjerit melalui email. Ini kurang lebih ringkasannya. "Bantulah saya, hidup saya berantakan. Saya menjadi Muslim 5 tahun yang lalu. Kesepian menyakiti saya sepanjang menjadi Muslim. Di bulan Ramadhan kesepian semakin menikam : Apakah saya bisa bertahan sebagai Muslim?"

Saat membaca syahadat pertama kali, saya mandi pelukan, ciuman, buku, jilbab, dan nomor telepon.

Mereka berkata akan membantu mendalami Islam, mengajarkan shalat. Semua orang terasa menjadi keluarga dekat, nyaman, menyejukkan, Tapi hanya saat itu.

Setelah beberapa minggu, mereka tidak menanggapi telepon dan pesan-pesan saya. Terasa sendirian, sepi, bingung dan sedih.

Secara intelektual dan teologis, Islam mencerahkan, tapi dari sisi praktis saya kesulitan berkembang.

Saya tidak bisa membaca Alquran, juga shalat.

Saya mencoba belajar dari Youtube dan buku, tidak ada hasilnya. Pelajarannya sepotongsepotong, sering terpisah-pisah.

Aku tidak menyerah. Aku menelepon masjid lokal (mualaf ini wanita Inggris), saya katakan dengan jujur, sudah 5 tahun saya menjadi Muslim, tetapi saya belum bisa membaca Alquran, juga belum bisa shalat. Mereka mentertawakan. Saya sangat 'down', terpukul, sakit .

Saya memimpikan, saat Ramadhan saya membaca Alquran dan shalat tarawih dalam damai.

Sulit. Saya telah mencoba datang

ke masjid berbuka puasa. Mereka menawarkan makanan dan minuman, tapi setelah shalat mereka membentuk lingkaran kecil mereka sendiri, tersenyum, dan tertawa.

Ini perjuangan terakhir saya: Hanya kepada Anda. Dapatkah Anda membantu saya? Aku putus asa. Mandy.

Mualaf ini di Inggris. Sulit terjadi di Cianjur atau di Pariaman. Tapi bagaimana mualaf yang seluruh keluarganya, tetangga, dan lingkungan kerjanya adalah non-muslim, ia berada di Kupang atau Tomohon. Bahkan mungkin di Jakarta.

Di perumahan yang antartetangga tak saling kenal. Tak ada suara riuh anak-anak berangkat mengaji ke musholla ketika sore hari. Jauh dari guru mengaji yang songkoknya lusuh atau jilbabnya yang kusam, tapi ikhlas mengajar membaca Alquran.

Penulis punya pengalaman.

Sungguh, entah berapa kursus yang telah dihadiri, entah berapa buku, entah berapa metode dan video yang harus dibayar agar bisa berbahasa Arab. Jujur, semua gagal!

Itu bisa dialami mualaf. Video pembelajaran singkat sampai kilat sudah dilihat. Buku belajar mengaji

Hijrah Pengelolaan Zakat TAHUN baru Islam 1438 H ini sejatinya juga menjadi momentum hijrah dalam pengelolaan zakat secara nasional. Tantangan yang dihadapi umat saat ini seperti kemiskinan, pemerataan pendidikan, akses terhadap pekerjaan dan bencana alam yang kerap melanda tanah air hendaknya menjadi pendorong hijrahnya pengelolaan zakat secara nasional.

Lingkup perubahan (hijrah) pengelolaan zakat secara nasional setidaknya melingkupi tiga hal yaitu pengelolaan zakat yang terintegrasi oleh amil zakat, pengelolaan zakat yang modern dengan inovasi teknologi dan sinergi padu di antara organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Aspek hijrah pertama dalam pengelolaan zakat adalah upaya beralih dari pemberian zakat secara langsung menuju pengelolaan zakat yang terintegrasi dan dilakukan amil zakat. Upaya pengumpulan zakat dan penyalurannya hendaknya kini perlu didorong untuk terus dilakukan oleh amil zakat, tidak

dari metoda A sampai Z sudah dijelajahi. Tanpa pendamping, tanpa rutin keseharian untuk membiasakan, jadilah bertahuntahun ia tetap tidak bisa membaca Alquran, juga tidak bisa shalat.

Andaikan ada organisasi dakwah yang bersedia menginventarisasi relawan, siapa saja, berada di mana saja, tidak harus berpendidikan khusus, asal punya HP. Mereka diberi pelatihan singkat agar mudah bergaul, itu bisa dari ebook “Bagaimana Mencari Kawan Dan Mempengaruhi Orang Lain� Dale Canergie. Maka, terbentuk jaringan relawan yang siap berkorban 'telinga' mau mendengar curahan hati. Seorang mualaf di Ambon bisa punya kedekatan 'hati' dengan relawan di Banda Aceh, mereka saling belajar, saling bersaudara, saling mengisi.

Di saat Ramadhan, ketika semua orang berangkat ke masjid dengan suka cita, sang mualaf belajar shalat tarawih. Saudaranya di Banda Aceh (matahari masih siang) menuntun : berdiri, takbir, membaca fatehah, rukuk, sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi, lalu masuk rakaat kedua. Ada pendamping, ada praktik.

Alhamdulillah bila 2-3 hari

sebelum lebaran, para mualaf wilayah tertentu berkumpul.

Mereka diterjunkan ke desa, setiap 1-2 orang menjadi bagian keluarga sebuah rumah di pedesaan. Mereka merasa betapa indahnya berlebaran dengan keluarga bernuansa Islam, meski di desa. Hawa dingin, perut lapar, makanan seadanya dan mandi di pancuran. Hilanglah tikaman nyeri karena sepi di Ramadhan dan Idul fitri.

Oh. Tidak hanya itu, kita bisa kuatir, jangan-jangan ada orang di sekitar kita, meski bukan mualaf, bahkan sudah Islam sejak lahir, tapi ia juga menjerit kesepian. Di luar sana memang banyak komunitas, tapi hanya bergurau dan hura-hura. Ia ingin bergabung dengan komunitas keislaman, ada aktivitas nyata dan bermanfaaat.

Ke mana dan bagaimana?

Semoga, kelak tidak ada lagi, di saat Ramadhan sampai Idul Fitri, ketika semua Muslim gembira berkumpul dengan sanak saudara, tapi ada saudara kita yang mualaf menangis. Nyeri, sepi, sendiri sehingga menjerit lirih seperti mualaf Inggris tadi : Dapatkah Anda membantu saya? Aku putus asa. Ya. Allah ampunilah hamba. n Dosen di Jember

Oleh: Randi Swandaru

lagi dilakukan secara langsung kepada mustahik karena beberapa hal. Pertama, pengelolaan zakat oleh amil akan mendorong terkumpulnya dana (pool of funds) yang cukup untuk mendanai berbagi program pengentasan kemiskinan, pendanaan beasiswa, pemberian akses kesehatan gratis, dan berbagai pelatihan wirausaha.

Jika zakat masih diberikan secara langsung kepada mustahik maka upaya untuk menaikkan derajat mustahik tersebut akan cenderung parsial, temporer dan tidak merata.

Kedua, pemberian zakat langsung kepada mustahik dapat menghindakan muzaki dari sifat riya dan ujub. Di sisi lain, pengelolaan zakat oleh amil dapat menjaga perasaan mustahik dari rasa hina dan malu.

Ketiga, pengelolaan zakat oleh amil memungkinkan terjadinya pemerataan penyebaran dana zakat. Dengan intrumen dan jaringan yang lebih mumpuni amil zakat dapat menjangkau daerah terluar dan terpelosok di tanah air. Tidak demikian halnya

jika kita menyalurkan zakat secara langsung Hijrah pengelolaan zakat juga perlu dilakukan dari pengelolaan zakat yang manual menuju pengelolaan zakat modern. Hal ini mutlak dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi, gaya hidup masyarakat, dan tantangan umat masa kini. Jika dulu zakat dikumpulkan hanya dengan menggunakan kotak yang disimpan di surau atau mushala, maka kini zakat sudah bisa ditunaikan dengan sentuhan jari pada ponsel pintar kita.

Kerjasama antara amil zakat dengan perbankan, retail store, provider jaringan telekomunikasi dan institusi lainnya memungkinkan setiap muzaki membayar zakat dengan mudah dan cepat. Lebih daripada itu dengan kemajuan teknologi ini muzaki juga dapat melihat rekam transaksi zakatnya secara online melalui aplikasi yang dapat diunduh gratis melalui ponsel berbasis android seperti aplikasi Muzaki Corner yang dikembangkan oleh BAZNAS.

Tak sekadar pada aspek pengumpulan zakat, penyaluran zakat juga hendaknya dikembangkan dengan inovasi teknologi. Hal ini seperti proses penyaluran Paket Ramadhan untuk muzaki melalui Gojek yang dilakukan BAZNAS pada Ramadhan yang lalu.

Dengan cara ini, muzaki dapat mengusulkan siapa mustahik yang ingin dibantu dan mustahik dimuliakan dengan tidak perlu mengantri dan berdesakan. Hal ini juga menghindari risiko jatuhnya korban apalagi jika mustahik yang ingin kita bantu sudah lanjut usia.

Aspek hijrah yang terakhir adalah sinergi diantara pengelola zakat di tanah air. UU Pengelolaan Zakat mengatur bahwa kelembagaan zakat terkoordinasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat baik BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun LAZ. Sinergi diantara pengelola zakat ini sejatinya telah hadir dan tampak jelas saat terjadi bencana di berbagai daerah di tanah air. n

6

PODIUM Ragam

Edisi 1 - 15 November 2016

FKP Sumut Minta Tipikor Polres Langkat Telisik Proyek SDN 050660 Kwala Bingai Stabat KETUA Forum Karya Putra Sumatera Utara (FKP Sumut), T Syaiful Anhar meminta Tipikor Polres Langkat segera menelisik dugaan korupsi pada proyek Dinas P & P Langkat dan KUPT Stabat terkait bantuan revitalisasi SDN 050660 Kwala Bingai Stabat.

LANGKAT, PODIUM "Kita mendapat informasi bahwa adanya dugaan titip anggaran diproyek tersebut. Melihat dokumen yang ada, untuk bantuan Rehab Ruang Kelas nilainya yang mencapai Rp 172.175.968.40; Bangunan Ruang Kelas Bertingkat nilainya Rp 793.528.423,68. Selain 2 point itu ada juga Rehab Ruang Guru nilainya mencapai Rp 34.917.813,70; Bangunan WC dengan nilai Rp 31.069.227.30; Proyek Bantuan TA 2016 yang diusulkan di akhir tahun 2015 itu total bernilai Rp 1.180.190.000; dan point untuk lantai keramik nilainya sampai Rp 81.318.855. "Temuan ini sangat layak untuk ditelisik," ujarnya.

Menurut Syaiful, pihaknya mendukung upaya pembersihan mafia proyek, mafia buku dan mafia jabatan di lingkungan Dinas P dan P Langkat. Dunia pendidikan di Langkat harus bersih dari mafia.

"Kadis yang baru harus berani dan tegas.

Kalau tidak, nanti merusak perjalanan karier Ngogesa sebagai Bupati Langkat sekaligus Ketua Golkar Sumut," cetusnya.

Salah lokasi dan peruntukan seperti di SDN 050660 jangan terulang lagi. "Lokasi dan jarak SMPN 5 Stabat dan SDN 050660 Kwala Bingai cukup dekat, mengapa dipaksakan SDN tersebut untuk jadi sekolah satu atap," ujarnya.

Menurut sumber, oknum 'R' selaku KUPT Stabat sangat berperan dalam paket bantuan, sementara MF Kepala SDN 050660 kabarnya dipersiapkan sebagai ganti R di KUPT Stabat. Sedangkan R juga dikabarkan akan mutasi ke tingkat satu.

Sementara, SMS konfirmasi PODIUM pada MF Kepala SDN 050660 tentang kabar adanya pemeriksaan di SD-nya oleh pihak berwajib 'tidak berjawab'.

Ketika Kepala Dinas P&P Langkat, Salam Syahputra dikonfirmasi PODIUM terkait dugaan korupsi di SDN 050660 Kwala Bingai, ia mengaku akan menindaklanjuti informasi tersebut. n P35

Jembatan Timbang Tak Berani Kutip Truk Lebihi Tonase LANGKAT, PODIUM Terkait penyerahan 13 unit Jembatan Timbang/Unit Pelaksana Penimbangan Kenderaan Bermotor (UPPKB) milik Pemvrop Sumut ke Pemerintah pusat, yang penyerahannya secara administratif telah dilakukan 23 Agustus 2016 lalu oleh Sekdaprovsu Hasban Ritonga di Jakarta.

Imbas tertangkapnya 3 pegawai Dishub Sumut di jembatan timbang Sibolagit, (20/10/2016), dalam OTT yang dilakukan Polrestabes Medan, seluruh UPPKB/jembatan timbang milik Pemprovsu di ruas Jalan Nasional Jalinsum tutup sejak (21/10/2016). Hal ini merupakan ‘kemerdekaan’ terhadap truk angkutan bermuatan lebih tonase di jalanan.

Menurut kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang bertugas di 13 jajaran jembatan timbang, tidak beroperasinya tempat mereka bekerja karena tidak ada penanggungjawabnya dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2007 tentang kewajiban membayar denda retrebusi kelebihan muatan terhadap truk yang memasuki jembatan timbang setelah melakukan penimbangan di UPPKB yang dilewati truk.

"Kami memang mendengar mulai awal 2017 jembatan timbang dikendalikan Kementerian Perhubungan RI, tetapi penyerahannya ke pemerintah pusat kami belum diberitahukan".

Bahkan pembekuan atau penghentian penerepan Perda Gubernur belum ada diberitahu hingga saat ini.

Tetapi setelah ada kejadian OTT di jembatan Sibolangit pekan lalu, kamipun tak mau lagi menanggung resiko. Karena, pembayaran retrebusi kelebihan muatan yang ditulis dengan Perda Gubernur, uangnya distor ke kas daerah melalui Bank Sumut, ini dijadikan alat bukti yang katanya pungli, ungkap kalangan ASN Dishub Sumut di jembatan timbang

Gebang dan Tajung Morawa ketika dihubungi wartawan, (24/10/ 2016).

Para ASN yang meminta nama mereka tidak disebutkan, kejadian Sibolagit yang tidak ada penanggung jawabnya dari Dishub Sumut, menjadi shock terapi bagi mereka dan membiarkan truk-truk angkutan barang yang melebihi muatan bebas melintas.

Seperti yang terjadi di jembatan timbang Gebang, terlihat truk bermuatan tinggi, beban berat dan melebihi tonase dibiarkan lewat bebas begitu saja.

"Peralatan komputer timbangan kita memang rusak terbakar karena petir yang keras menyambar sebagian arde dan kabel komputer pada Jumat malam pekan lalu". Wakil kepala UPPKB yang menjabat Kepala disini sudah buat laporan ke Dinas, jadi di jembatan timbang ini tidak ada kegiatan penimbangan, apapun tidak dilakukan terkecuali hanya mencatat truk pembawa ekonomi.

"Tidak ada kutip - kutip, tidak ada penindakan dan tidak ada penerapan Perda, siapa yang bertanggung jawab?" Kita hanya menjaga aset dan tunggu perintah yang pasti, sebut Komandan Regu jaga di UPPKB Gebang berinisial RD dan DP, kemarin.

Ditemui terpisah, kalangan supir truk angkutan jurusan Aceh tujuan

Medan saat istirahat makan di rumah makan Tegal Rejo, Gebang, mereka juga mengaku kenderaannya tidak ditimbang.

"Truk kami masuk lokasi timbangan, tapi gak masuk jalur penimbangan, katanya rusak timbangannya, tidak ada pengutipan lagi tadi pagi", sebut Ilyas dan Razali, supir truk angkutan asal Aceh, sambil menceritakan, bahwa jembatan timbang Sewmadam Aceh Tamiang, NAD juga sudah sepekan tutup tak dioperasikan.

Dengan tutupnya jembatan timbang di Sumut, menurut Kadishub Sumut Antoni Siahaan, pihaknya mengakui, bahwa Sekdaprovsu Hasban Ritonga telah menandatangani urusan pengalihan jembatan timbang kepemerintah pusat pada 23 Agustus lalu secara administrarif.

Hal itu dikatakan Antoni Siahaan kepada wartawan Minggu (23/10).

Halalkah PAD Rp 25 miliar?

Menyoal Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retrebusi kelebihan muatan yang selama ini disumbangkan 13 unit jembatan timbang ke kas daerah Pemprov Sumut. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat, Ir Yudo Saputro mengatakan, jika PAD dari jembatan timbang yang disedot dengan Perda Guberbur Sumut

Nomor 7 tahun 2007 itu dikatagorikan hasil pungli, Gubetnur harus mempertanggung jawabkan.

"Kalau OTT yang terjadi di Sibolagit yang disita barang buktinya uang dari Perda, maka Gubernurlah yang bertanggung jawab". Dan jika setelah 23 Agustus hingga Oktober ini, sebelum OTT Sibolagit terjadi, jembatan timbang kan masih operasi, meski Sekdaprovsu secara adminstratif menyerahkannya ke pemerintah pusat. Penerimaan uang Perda kan masih disetor ke kas daerah oleh 13 jembatan timbang, berarti sebahagian hasil Perda itu tak halal, dikamanakan uang itu, apa harus dikembalikan ke truk angkutan atau diserahkan ke negara.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI juga tidak bisa membiarkan terlalu lama jembatan timbang tanpa status.

Artinya, mau dikemanakan 600-an ASN Dishub Sumut saat ini, apa dibiarkan nganggur tanpa dinas yang pasti yang hanya menerima gaji setiap bulan yang kerjanya hanya datang, duduk, diam dan pulang.

Karena, hasil investigasi LPPM, jambatan timbang milik Dishub Sumut saat ini takut beroperasi karena tidak ada payung hukum yang kuat, katanya, kemarin. n Sahrul

Mengintip Api Cemburu

Oknum Kepala SDN 050669 Stabat STABAT, PODIUM Masalah antara Kepala SDN 050669 Ulu Brayun berinisial H dan OS (oknum guru) sebenarnya sudah di-clear-kan Sekretaris Desa yang juga Ketua Komite Sekolah beberapa waktu yang lalu.

"Saya heran, mengapa cerita (cinta segitiga) itu kembali mencuat lagi?

Masalah Pak H dan OS yang bertengkar soal tempat parkir sepeda

motor N terasa aneh dan menggelikan," ujar sumber PODIUM. Pertengkaran antara 2 oknum guru yang nyaris adu jotos & jadi tontonan gratis di Alun-alun Amir Hamzah dinilai sangat memalukan dan merusak citra dunia pendidikan. Pertengkaran antara H dan OS-kan sudah damai, mengapa hal itu masih diungkit-ungkit.

"Kalau mau 'gusur' H dari SDN Ulu Brayun masih banyak jalan lain.

Jangan masalah cinta segitiga itu yang dibuka. Kalau mau coba tanya tentang penggunaan dana BOS di SDN 050669, apa sudah sesuai dengan juknis (petunjuk teknis)?" tanya sumber seperti mengarahkan PODIUM untuk membuka tabir permainan dana BOS di SDN yang ada di desanya. n P35

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 November 2016

Ngogesa Optimis Partai Yang Dipimpinya Menang di Sumut

“

KETUA DPD Golkar Sumut, H Ngongesa Sitepu optimis partai yang dipimpinnya menang di Sumut.

Terutama pada Pilkada di tahun-tahun mendatang. "Keinginan saya untuk memenangkan Partai Golkar di Sumatera Utara, termasuk memenangkan seluruh kader Golkar yang diusung maju sebagai Calon Kepala Daerah. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan guna mensukseskan keinginan tersebut, salah satunya rakyat," ujar Ngogesa saat memvuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Kota Tanjung Balai yang berlangsung di gedung IPHI Kota Tanjung Balai, (2/10/2016).

“Ya, saat ini kita menjadi pengurus Golkar, tapi, penilaian terdapat di rakyat, andai rakyat menilai positif maka hasilnya akan positif begitu juga sebaliknya,” ungkap Ngogesa.

Untuk itu, kata dia, rakyat akan menjadi penentu kesuksesan partai Golkar, karenanya, seluruh pengurus di daerah-daerah nantinya, harus berusaha merebut hati rakyat dengan kegiatankegiatan yang efktif dan bermanfaat untuk rakyat, dengar suara rakyat dari kota sampai ke pelosok desa, niscaya, kemenangan akan diraih.

“Solid, terkonsolidasi, efektif dan berjaya dalam Pemilu,” kata Ngogesa yang saat ini juga mendapat kepercayaan rakyat Langkat sebagai Bupati Langkat selama 2 periode.

Pada kesempatan itu, Ngogesa mengatakan, Musda dilaksanakan

guna memilih ketua dan pengisian struktur kepengurusan baru Partai Golkar Kota Tanjung Balai periode 2016-2021.

Untuk mengibarkan Partai Golkar di Kota Tanjung Balai, sosok dan figur yang baik sangat dibutuhkan guna mensukseskan harapan tersebut.

Seperti contoh, setiap calon harus

Dinas P & P Langkat Gelar Diseminasi Mandiri Modul II

LANGKAT, PODIUM Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan) Kabupaten Langkat melakukan Di Seminasi Mandiri Muddul.II SD Negeri maupun Swasta bertempat di sekolah SDLB Jalan Prklamasi Stabat,Senin (17/10) kemarin.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas (Kadis) P dan P Kabupaten Langkat Salam serta jajarannya,KUPT Kecamatan Stabat Roby dan seluruh kepala sekolah SD Negeri maupun swasta seKecamatan Stabat.

Dalam Kesempatan ini Kadis P dan P Kabupaten Langkat Salam dalam arahannya menyampaikan Di seminasi mandiri mudul.II gelombang kedua ini mengutamakan pembaharuan inovasi kesempatan pelatihan pratik yang baik di tingkat sekolah dasar (SD).Pelatihan dan pembelajaran aktif, kreatif efektif dan menyenangkan (Pakem).

Salam mengajak mari kita niatkan perubahan inovasi dan kita wajib hidup oftimis. n Sahrul

mampu menjadi figur terbaik di Golkar dengan senantiasa menampung aspirasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan partai Golkar.

“Jadikan amanah sebagai ajang untuk menyuarakan suara rakyat, mengontrol kebijakan Pemerintah, khususnya Kota Tanjung Balai sehingga masyarakat merasa terlayani

oleh kebijakan Partai Golkar,” sebut Ngogesa yang digadang-gadang akan maju menjadi Cagubsu.

Jalannya kegiatan Musda ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPD Golkar Sumut H. Ngogesa Sitepu SH yang disaksikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sumut Kodrat Shah dan pengurus-pengurus DPD I Golkar Sumut lainnya yang hadir langsung ke kota Tanjung Balai, diantaranya Akbar Himawan Bukhari dan Syahrul M. Pasaribu.

“Musda berlangsung 2 hari, dan sampai dengan saat ini, informasi mengenai siapa saja yang menjadi kandidat sudah mendaftar, diharapkan acara berlangsung sukses dan DPD II Partai Golkar Tanjung Balai siap menjadi bagian mengkuningkan langit Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara,” tandas Ketua DPD Partai Golkar sebelumnya Rolel Harahap. n P35

Program Pembentukan Perda Langkat 2017 Disetujui LANGKAT, PODIUM DPRD kabupaten Langkat gelar sidang paripurna dalam agenda acara penetapan/persetujuan tentang penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Langkat tahun 2017 diruang rapat paripurna gedung DPRD Langkat, Selasa (25/10).

Sidang paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE didampingi wakil ketua Donny Setha ST dan dihadiri wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto M.Si. Turut hadir pada rapat tersebut unsur Forkopimda Langkat, unsur Kodim, Polres dan seluruh pimpinan SKPD dijajaran pemkab Langkat, Camat se kabupaten Langkat, LSM, insan Pers dan sejumlah undangan lainnya.

Sidang berlangsung dengan menyampaikan usulan judul Ranperda sekaligus memaparkan/menjelaskan yang menjadi alasan dan dasar hukum terhadap ranperda yang akan di bahas serta diterbitkan pada tahun 2017.

Sebelumnya juga telah digelar rapat paripurna Internal DPRD Langkat dalam rangka pengambilan keputusan tentang penetapan 10 (sepuluh) judul ranperda Inisiatif DPRD Langkat.

BPPD DPRD Langkat mengusulkan 10 Judul Ranperda Inisiatif DPRD Langkat yang dibacakan langsung oleh ketua BPPD Makhruf Ritonga SE yaitu; tentang pengelolaan aset/barang milik daerah Kabupaten Langkat, pengelolaan lampu jalan di Kabupaten Langkat, pengelolaan wakaf di Kabupaten Langkat, peredaran dan pengawasan obat/sediaan farmasi di Kabupaten Langkat, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), tata batas wilayah Administrasi Kabupaten Langkat, kawasan pengelolaan hutan (KPH), pengaturan penyusunan peraturan daerah, pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Langkat dan tentang pengaturan peredaran minuman beralkohol.

Sementara 4 usul judul ranperda dari Pemkab Langkat disampaikan oleh wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si adalah; Tentang penyertaan modal PT. Langkat Setia Negeri, ranperda tentang rencana pembangunan industri daerah, tentang pengelolaan pabrik es di Kabupaten Langkat dan tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Langkat.

Dalam kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE mengingatkan bahwa Setelah kita menyetujui tentang penyusunan program pembentukan peraturan daerah tahun 2017 ini, maka diminta kepada pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD Langkat agar dapat mempersiapkan ranperda tersebut dan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. n P03

8 Edisi 1 - 15 November 2016

PODIUM Langkat

Satukan Langkah Untuk Negeri ADVETORIAL PODIUM

‘B

angsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa pahlawan'. Pesan itu kerap tertuang dalam peringatan Hari Pahlawan. Pada peringatan kali ini, lewat tema "Satukan Langkah Untuk Negeri", peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 akan dilaksanakan secara nasional baik di pusat, daerah maupun luar negeri tapatnya hari Kamis.

Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah perang antar tentara Indonesia dengan Belanda, yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Dan ini merupakan konflik bersenjata terbesar serta terberat pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi Sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Oleh karena itu untuk mengenang sejarah dan jasa Pahlawan yang bertempur di Surabaya, maka setiap tahunnya tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia.

Pada hakekatnya, Hari Pahlawan salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang yang telah mengabdikan hidupnya demi tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Tahun 1945 itu di Surabaya berkobar pertempuran dahsyat antara arek-arek Suroboyo (anak anak Surabaya) melawan serdadu NICA. Latar belakang insiden ini terjadi yakni terdapat peristiwa Hotel Yamato Surabaya. Saat itu Belanda yang dipimpin oleh Mr. Ploegman mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Hal tesebutlah yang membuat amarah warga di Surabaya pun naik. Sebab dinilai sudah menghina kedaulatan bangsa Indonesia serta kemerdekaan Idonesia yang sudah diploklamirkan di tanggal 17 Agustus 1945.

Kemudian terjadilah peperangan antara warga Indonesia dengan para tentara Inggris di tanggal 27 Oktober 1945.

Beberapa serangan kecil kemudian menjadi besar yang hampir saja membuat para tentara Inggris lumpuh, sebelum pada kelanjutannya Jenderal D.C Hwthorn pun mengharapkan bantuan dari Ir. Soekarno.

Keadaan hari demi hari mulai reda usai menandatangani gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Akan tetapi, bentrokan senjata masih saja terjadi. Bentrokan tersebut mencapai puncaknya saat pimpinan tentara Inggris untuk daerah Jawa Timur, yakni Brigadir Jenderal Mallaby terbunuh. Mobil yang dinaiki oleh Brigadir Jenderal Mallaby berpapasan dengan kelompok milisi dari Indonesia.

Karena sebuah kesalahpahaman, akhirnya terjadilah baku tembak yang kemudian membuat Brigadir Jenderal Mallaby tewas.

Dan, 10 November 1945 pagi hari,

tentara Inggris melakukan aksi yang disebutnya sebagai Ricklef pada pojok pojok kota Surabaya. Pertempuran yang mengerikan pun dibalas dengan pertahanan dari ribuan penduduk kota.

Pasukan Inggris telah berhasil merebut kota dalam waktu tiga hari saja. Namun, pertempuran benar benar redam setelah tiga minggu.

Dengan hanya bersenjatakan bambu runcing, para pejuang bangsa ini berhasil membuat tentara Inggris yang persenjataannya lebih lengkap menjadi kocar-kacir. Arek-arek Surabaya berhasil membuat sekutu bertekuk lutut meskipun ada sekita 6.000 orang pejuang Indonesia gugur di medan perang.

Salah satu tokoh terkenal dalam perjuangan itu adalah Bung Tomo. Bung Tomo sanggup kobarkan semangat para pemuda di Surabaya melalui siaran siaran radio.

Sumarsono selaku mantan dari gerakan PRI (Pemuda Republik Indonesia) juga turut andil dalam peristiwa itu.

Sumarsono lah yang memberi usul pada Presiden Soekarno buat mewujudkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. “Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa pahlawannya�. Apabila bangsa tidak memiliki pahlawan berarti sama saja bahwa bangsa tersebut tidak mempunyai hal yang dibanggakan. Apabila suatu bangsa tak mempunyai sosok yang patut untuk dibanggakan, maka bangsa itu merupakan satu bangsa yang belum memiliki harga diri. n red/berbagai sumber

Setnov Lantik Ngogesa Jadi Ketua Golkar Sumut STABAT, PODIUM Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, Kamis (27/10) melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2020 dibawah kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu, SH, dan Sekretaris Irham Buana Nasution, SH, M.Hum, Bendahara H. Akbar Himawan Buchari, SH yang bertempat di Lapangan bola kaki T. Amir Hamzah Kabupaten Langkat.

Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto biasa disapa Setnov yang hadir langsung ke Langkat melantik Ngogesa beserta pengurus lainnya, menariknya pelantikan Ngogesa dan pengurus lainnya mendapat antusias yang sangat besar dari masyarakat Sumut, khususnya masyarakat Kabupaten Langkat yang menganggap dilantiknya Ngogesa adalah satu penghargaan besar, karena Ngogesa juga adalah pilihan mereka selama 2 periode sebagai Bupati Langkat.

Selain itu, ragam hiburan baik itu

perlombaan marching band, santunan anak yatim, pengobatan gratis, maupun aksi panggung band Ibukota Armada, Zaskia Gotik dan artis lainnya.

Prosesi pelantikan sendiri berjalan lancar, Setnov didampingi Istrinya Ny. Deisti Astriani Novanto mengingatkan sebelum pelantikan, posisi atau jabatan adalah amanah yang harus di jalankan sebaikbaiknya. “ Benar-benar ini istimewa dan sebuah penghormatan, mengingat ngogesa adalah tokoh masyarakat sumut � , ujarnya.

Sebelumnya istri Ketua Umum DPP Golkar Deisy Setnov juga melantik Ikatan Istri Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Istri dari H. Ngogesa Sitepu SH, Ny. Nuraida Sitepu.

Sedangkan yang hadir dalam pelantikan tersebut diantaranya ada Gubernur Sumut Ir. H. T. Ery Nuradi, Tuan Guru Babusalam, Anggota DPR RI Delia Pratiwi, Mutya Hafid, Anton Sihombing, dan pengurus DPP Golkar lainnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar

Setya Novanto meyakini kepemimpinan Golkar Sumatera Utara ditangan H. Ngogesa Sitepu, SH akan dapat membawa perubahan dan pembahuruan untuk Provinsi Sumatera Utara lebih baik lagi. Apalagi Golkar sekarang bukan partai tua lagi, tetapi sudah partai muda.

Untuk itu diharapkan Ngogesa agar meningkatkan konsolidasi, rekonsiliasi dan akselerasi.

"Saya yakin dengan kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu, SH semua akan besar dan mengembalikan kemenangan Golkar pada Pemilu 2019 mendatang, ," ujarnya.

Tapi walaupun demikian, kepercayaan rakyat terhadap partai Golkar Sumut harus diselaraskan dengan perbuatan dan kepedulian terhadap rakrat yang saat ini berharap banyak kepada pengurus Golkar, untuk itu setelah pelantikan selesai, saatnya terjun di tengah-tengah masyarakat guna menjadi tempat berlindung meereka dalam menanggapi aspirasi dan curahan hati mereka.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Sumut H. Ngogesa Stiepu, SH menyatakan, akan patuh terhadap perintah dari DPP, dengan siap menjalankan konseksuensi yang berlaku.

Bahkan ia juga mengatakan siap untuk mencapai target kemenangan pada Pemilu 2019 mendatang dan bisa mewujudkan masyarakat adil serta makmur.

"Perintah dari pimoinan Golkar akan kita laksanakan, demi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan sehat sentosa dimasa mendatang," katanya.

Oleh karena itu Ngogesa mengharapkan, dengan kekuasaan dari Ketua Umum Golkar di pusat agar dapat memerintahkan pemerintah melalui pengawalan kader Golkar di parlemen. Sehingga tidak saja dana tetapi juga program bisa banyak mengucur ke Provinsi Sumut.

"Saya berharap Setya Novanto tetap mesra dengan Presiden Jokowi dan memberikan perhatian untuk Sumut terkhusus Kabupaten Langkat," katanya. n P35

10

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 November 2016

Bangunan TPT Desa Pantai Cermin Rp 299 Juta Sarat KKN

Haornas ke 33 di Langkat

BANGUNAN TPT (Tanggul Penahan Tanah) yang berada di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura disinyalir tak sesuai bestek.

LANGKAT, PODIUM TPT sendiri menghubungkan dua dusun, dari Dusun Teladan sampai Dusun Pematang Rambe sepanjang 2x700 meter, lebar tanggul 20 centimeter dengan panjang 700 meter, kanan kiri badan jalan jumlah 1400 meter. Biaya pembangunan dikucurkan senilai Rp.299.790.300, bersumber dana dari dana desa pusat TA 2016.

"Kita lihat sendiri bangunan itu dikerjakan asal jadi. Padahal dananya tak sedikit, hampir mencapai Rp300 juta. Dan itu semua kan pakai duit rakyat?" sesal warga di sana kepada Podium, kemarin.

Informasi diperoleh, menurut RAP bahwa tinggi tanggul 1 meter. Untuk itu warga meminta Pemkab Langkat maupun DPRD Langkat segera turun ke lokasi bangunan TPT di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura untuk meninjau bangunan tersebut.

"Kita duga lagi adanya KKN dalam pembangunan ini," sebut warga menambahkan.

Kepala tukang yang mengerjakan bangunan TPT intial SM ketika dikonfirmasi melalui telpon seluler mengatakan kalau bangunan tersebut sudah menghabiskan semen seribu seratus sak merek Bosia dan pekerjaannya sudah ditinjau oleh Camat tidak ada komplain.

Sehubungan dengan hal tersebut, Camat Tanjung Pura ketika dihubungi melalui ponselnya SMS pesan singkat tidak dibalas. n Sahrul

Dinas P&P Langkat Bagaikan Bom Waktu LANGKAT, PODIUM Tinggal menunggu kapan saatnya meledak atau bisa juga diumpamakan bagaikan Bom waktu.

Hal tersebut sangat pantas ditujukan buat Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Pasalnya banyak permainan dan dugaan kasus korupsi yang hingga saat ini masih tertutupi dan belum terungkap ke publik .

Hal tersebut dikatakan oleh salah seorang nara sumber yang bertugas pada kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat pada wartawan belum lama ini.

Menurut sumber tersebut kalau para PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Kecamatan saling intip mengintip kesalahan, saling curiga dan saling cemburu antara satu dengan yang lain ucapnya .

Salah satu contoh ditujukan kepada oknum ES

yang bertugas sebagai Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, menurut beliau banyak masalah dan kasus yang saat ini terpendam dan masih bisa aman, hanya saja sumber tersebut enggan untuk merincikan kasus apa sebenarnya yang masih terpendam “ banyak kasus dan permainan yang sampai saat ini masih disimpan dan terpendam,” apa bila semua ini dibuka, dapat dipastikan oknum ES akan mengalami nasip serupa seperti yang dialami oleh oknum SM dan YN yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Stabat ucapnya .

Saat dicerca dan dikejar pertanyaan oleh pemburu berita tentang kasus apa saja yang terpendam dan salah satunya, sumber tersebut tetap enggan membeberkan nya, “ nantilah bang kita jumpa lagi, nomor hp abang masih yang lamakan,“ ucapnya. n Sahrul

Diduga Pungli Menggurita di PKS PT LNK Stabat LANGKAT, PODIUM Pemerintah sedang giatgiatnya membasmi pungutan liar (pungli) meskipun hanya Rp.10.000 harus ditindak.

Namun diduga pungli sudah menggurita di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Stabat.

Pratik pungli terbut sudah lingkaran setan sitematis terkoordinir sejak PT LNK, perusahaan milik warga malasya itu berdiri di Langkat

tahun 2009.

Menurut sumber yang layak dipercaya di lingkungan PKS, mudus operandinya para supir truk pengangkut CPO dan Carnel/inti setelah truk sudah memuat CPO maupun Carnel supir minta surat jalan dari perusahaan melalui oknum kerani produksi sesuai dengan tonase yang mereka angkut.

Disitu dipungli oleh oknum kerani produksi berpariasi dari Rp.30 ribu sampai dengan Rp 100 ribu.

Sehubungan dengan kasus tersebut Muslim kepala bidang pengawasan di PKS PT LNK Stabat yang mengaku tugasnya di bengkel ketika dikonfirmasi wartawan, (20/ 10/2016), melalui telepon Muslim tidak membantah.

Masalah itu sudah kami rapatkan kepada pimpinan seminggu yang lalu. “Kita usulkan supaya yang bersangkutan ditindak dipindahkan diganti dengan orang baru,” kata Muslim. n Sahrul

Sejumlah Atlet Borong Penghargaan LANGKAT, PODIUM Pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-33 di Kabupaten Langkat berjalan lancar dan cukup meriah digelar di lapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat, beberapa waktu Lalu.

Hadir dalam peringatan tersebut Wakil Bupati Langkat Drs.H.Sulistianto M.Si, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin SIK, Ketua DPRD Langkat diwakili oleh Pujianto SE yang diusung dari partai Golkar dan anggota dewan lainnya, unsur Forkopimda Langkat, sejumlah SKPD dijajaran pemkab Langkat, seluruh pengurus cabang olahraga yang ada dilangkat serta insan pers.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Iman Nahrawi dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh wakil Bupati Langkat Drs.H. Sulistianto M.Si mengatakan, bahwa untuk Haornas ke33 tahun 2016 ini diharapkan gerakan Ayo Olahraga akan menjadi budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang selanjutnya akan menghadirkan generasi-generasi emas bagi olahraga Indonesia “Ayo Olahraga” ajak Menpora kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sulistianto juga menyampaikan pesan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH bahwa Peringatan Haornas merupakan saat yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada seluruh atlet, pelatih, pembina dan wasit yang berprestasi, dengan penghargaan yang diberikan tersebut tentunya akan semakin lebih bersemangat lagi untuk memajukan olahraga di Kabupaten Langkat.

Kontribusi mereka bagi eksistensi olahraga di Langkat sangat berpengaruh bagi masa depan olahraga Langkat contoh, peran pelatih dalam menggelorakan semangat atlet dan peran pembina dalam membesarkan olahraga di Langkat.

"Penghormatan pantas diberikan guna mendongkrak semangat mereka dalam memajukan olahraga di Langkat sehingga harapan akan lahirnya bibitbibit potensial olahraga di Langkat akan terwujud," harapnya.

Sejumlah atlet dan pembina olahraga yang mendapat penghargaan tersebut adalah; Jupianto Sembiring(Atlet), Ardiam dan Afrizah humairah (drumband), Ghaeka Fanaya dan Dina Masrura (Bridge), Ardi Habiyona (Taekwondo), Ahmad fauzi (sepak bola) dan Alfio Nakata Ginting dari cabang olahraga karate.

Sementara untuk katagori pelatih, wasit, tokoh dan pembina olahraga di antaranya adalah; Zul Amri (pelatih gulat), Bibi Wijaya (pelatih taekwondo), Ir. Perwira Sakti (wasit bridge), Suriadi (wasit sepak takraw), Bahadur Mahahimin (tokoh pencak silat), Eninta kaban (tokoh taekwondo), Kapten (Purn) Abdul kanan (pembina kempo) serta Supriadi (pembina Drumband).

Dalam rangkaian acara peringatan Haornas ke-33 tersebut Sulistianto mewakili Bupati Langkat, Pujianto SE mewakili ketua DPRD Langkat, Kapolres Langkat dan sejumlah pejabat tingkat Kabupaten Langkat lainnya juga turut menyerahkan Penghargaan kepada para atlet dan pembina olahraga di lapangan Alun-alun Tengku Amir Hamzah. n P03

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 November 2016

Komisi A DPRD Langkat Kunjungi BNN Pusat Selain kunjungan kerja ke Jakarta, anggota Komisi A DPRD Langkat juga menyambangi Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat.

LANGKAT, PODIUM Turut dalam rombongan Wakil Ketua DPRD Langkat H.Sapta Bangun SE, dan Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha ST, Ketua Komisi A Drs.H. Sarikat Bangun, Wakil Ketua Komisi A Raja Kamsah Sitepu, Sekretaris Komisi A Jumari S serta sejumlah anggota komisi A lainnya, seperti Paino, Agus Salim, Suria Darma Ginting SP, Ibrahim, Amir Husin S.Ag MIS, Agustinus Riza Kaban SE dan Arifuddin juga didampingi oleh para staf dan tim ahli komisi A DPRD Langkat Nanang Susianto S.Pd.I. Pertemuan konsultasi berlangsung di ruang rapat kantor BNN RI disambut dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba Arman Depari didampingi oleh KSB.TU.DE Berantas Karno Adhi S, SPRI Deputi Meri Anbar dan staf OPS DEP. Fathurrahman.

Banyak hal yang dibahas pada pertemuan tersebut.

Salah satunya membicarakan tentang permasalahan yang berkaitan dengan peredaran dan pencegahan serta tentang pemberantasan narkoba juga masalah yang timbul dan berkembang saat pertemuan berlangung.

Ketua komisi A DPRD Langkat Drs.H. Sarikat Bangun mengungkapkan bahwa pernah ada terjadi di lapangan tentang pemberantasan narkoba tetapi di back up oleh oknum sehingga membuat masyarakat maupun kalangan tokoh agama takut dalam ikut andil memberantas narkoba.

"Untuk keamanan kami berharap adanya peningkatan perlindungan bagi setiap masyarakat yang ikut andil dalam memberantas narkoba," katanya penuh harap.

Terkait tentang keberadaan gedung rehabilitasi pihak BNN RI menjelaskan, hal tersebut perlu adanya kerjasama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan gedung tersebut sehingga nantinya dapat dibantu melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat.

Akhir pertemuan yang cukup bermanfaat tersebut dan untuk mempererat hubungan silaturahmi serta persahabatan diantara kedua belah pihak, mereka lakukan foto bersama dan dilanjutkan dengan masing-masing saling memberi dan menerima cendra mata. n P03

DPRD Langkat Setuju Penetapan 5 Raperda Jadi Perda STABAT, PODIUM Setelah melalui beberapa kali pembahasan oleh Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten Langkat, 5 Raperda yang diajukan oleh Pemkab Langkat akhirnya disetujui, (3/10/2016).

Bertindak sebagai pimpinan sidang, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE didampingi wakil-wakilnya, yakni Sapta Bangun, Ralin Sinulingga dan Dony Setha.

Seluruh anggota DPRD hadir, sedangkan untuk jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat, hadir Kepala SKPD dan Camat se-Kab. Langkat.

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi di DPRD Langkat memberikan masukan dan tanggapan terkait pengesahan/persetujuan beberapa Ranperda menjadi Perda.

Di antara perwakilan yang memberikan tanggapan, yakni Edi Bahagia dari Fraksi Golkar.

Menurutnya, Ranperda sudah dipelajari oleh Panitia Khusus, tapi, beberpa hal harus menjadi masukan Pemkab. Langkat guna mensukseskan visi-misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mewujudkan Langkat maju, unggul dan sejahtera.

Sementara itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengucapkan terima kasih atas pengesahan/ persetujuan 5 Ranperda oleh DPRD Langkat.

Menurut Ngogesa, ini adalah gambaran komitmen yang kuat antara Eksekutif dan Legislatif.

Dengan persetujuan tersebut, Ranperda ini secara otomatis disahkan menjadi Perda, dan selanjutnya, mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh instansi terkait. “Mudah-mudahan, ini berdampak pada kemajuan pembangunan di Kabupaten Langkat,� harap Ngogesa.

Lima Ranperda yang disahkan, yakni Tentang Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Pengolahan Jalan Daerah, Masyarakat Hukum Adat dan Ranperda Tentang Pengelolaan Zakat.

Persetujuan penetepan 5 Ranperda tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Langkat Nomor 22 tahun 2016 tertanggal 3 Oktober 2016. n P03

Sekwan DPRD Langkat Gelar Sosialisasi 4 Perda LANGKAT, PODIUM Untuk lebih mengenal dan mengetahui serta sadar tentang hukum juga Peratauran Daerah (Perda), Sekretariat DPRD Langkat melaksanakan sosialisasi 4 peraturan daerah tahun 2016 yang digelar di Aula kantor Lurah Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, (10/10/2016).

Pembukaan sosialisasi oleh ketua DPRD langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE yang dihadiri oleh para narasumber, sejumlah anggota DPRD langkat, Sekretaris DPRD Langkat Drs.Basrah Pardomuan, Camat kecamatan kuala, para Kepala Desa dan Lurah se kecamatan Kuala, para pimpinan dan tokoh masyarakat kecamatan Kuala serta undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE pada kesempatan tersebut mengimbau sekaligus mengingatkan kepada camat dan perangkat desa serta kelurahan juga peserta sosialisasi lainnya untuk benar-benar memperhatikan dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini dibuat, sehingga dapat memberikan penjelasan pada masyarakat lainnya yang tidak hadir dalam kegiatan ini.

Empat Perda dimaksud, 1) Perda No 17 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian tanaman berkelanjutan, 2) Perda No 01 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, 3) Perda No 02 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, dan 4) Perda No 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Drs Basrah Pardomuan, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Langkat dalam pidato laporan panitia pelaksana acara tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi Perda Inisiatif DPRD Langkat ini mempunyai makna yang sangat penting. Di mana dari hasil kegiatan ini diharapkan nantinya masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui segala peraturanperaturan daerah Kabupaten Langkat.

Para undangan dan peserta sosialisasi kelihatan tampak sangat serius dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut yang disampaikan dan dipaparkan oleh sejumlah narasumber yaitu; dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Langkat, dari unsur Kejaksaan Negeri Stabat, dari unsur Polres Langkat, dari Sekretariat DPRD Langkat dan dari staf ahli BPPD DPRD Langkat.

Beberapa peserta dari kalangan masyarakat yang saat ditemui mengatakan bahwa, mereka merasa senang diundang hingga dapat menghadiri dan mengetahui serta memahami tentang perda-perda yang ada dan berlaku di kabupaten langkat ini, lebih-lebih lagi dengan diadakannya kesempatan ruang tanya jawab sehingga kami dapat mengerti dengan jelas tentang perda– perda tersebut. n P03

12

PODIUM Sumut

Edisi 1 - 15 November 2016

Syaiful Anhar: Kadis P dan P Langkat harus Berani Rotasi KUPT ‘Nakal’ Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadis P dan P) Kabupaten Langkat sudah selayak mengganti dan mencopot Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Dinas P dan P Kecamatan Stabat yang kinerjanya dianggap buruk.

MEDAN, PODIUM Pernyataan itu disampaikan Ketua Forum Karya Putra Sumatera Utara (FKP-Sumut), T Syaiful Anhar, di Medan, (16/10/ 2016), dalam pesan singkat yang diterima, menyikapi dunia pendidikan Kabupaten Langkat.

Menurutnya, Kepala Dinas P dan P Langkat harus berani merotasi beberapa KUPT ‘nakal’ dan bahkan dinilai merusak citra dunia pendidikan di Langkat.

“Saya tidak mau menggurui dan menunjuk siapa-siapa saja yang layak diganti, karena tidak etis.

Perkara Penipuan CPNS di Langkat Disidangkan LANGKAT, PODIUM Perkara penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Langkat disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Stabat,Senin (17/10) atas nama terdakwa Elisani dan suaminya Edi Basri penduduk Kelurahan Dendang Kecamatan Stabat serta Dhani Isma Setiawan.

Terdakwa Elisani yang berprofesi sebagai PNS (kepala sekolah SD) di Kecamatan Stabat berperan mencari siapa yang mau menjadi CPNS Tahun 2014 di luar Kabupaten Langkat,sedangkan suaminya Edi Basri membantu istrinya yang telah berhasil meraup uang korban sebesar Rp 315 juta uang pelicin untuk lolos menjadi PNS. Kedua suami istri nyanyi terdakwa Dhani terlibat sehingga Dhani pun ikut merasakan nginap dihotel prodeo Rutan Tanjung Pura.

Sidang yang keduakalinya ini beragendakan mendengar keterangan saksi dipimpin ketua majelis hakim Aurora Quintina SH MH dibantu dua anggota majelis Safwanuddin Siregar SH MH, Hasanuddin SH MHum dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Sahputra Sitepu SH. JPU menghadirkan enam orang saksi empat diantaranya saksi korban Arta Br Simbolon, Natalia br Sinabariba, Debora Br Sinabariba, Anto Simon Sinabariba, Maria dan Orita semuanya pendudu Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat.

Menurut saksi korban Arta Br Simbolon dibawah sumpah mengaku dihadapan sidang yang ingin ke tiga anaknya menjadi PNS. Saksi juga mengaku sudah merasa tertipu oleh terdakwa Elis terkena bujuk rayunya yang katanya bisa meloloskan ke tiga

anaknya menjadi PNS di Tanjung Balai, Sibolga dan Kabanjahe.Dan anak saya mengikuti ujian CPNS Simon di Dinas PU Tanjung Balai, Natalian Satpol PP di Sibolga dan Debora Perawat di Kabanjahe.

Kata terdakwa Elisani uangnya untuk tiga orang Rp315 juta,saya pertama menyerahkan uang Rp 150 juta bulan September tahun 2014 dirumah terdakwa tapi tidak langsung diberikan kwitansi tanda terima besoknya baru dikasi, tapi yang menandatangani suaminya terdakwa Edi Basri, yang kedua Rp 75 juta dan yang ketiga Rp 90 juta.

Ketika anak saya tidak lulus ujiannya saya minta dikembalikan uangnya sesuai dengan janjinya tampa dipotong sedikitpun.

“Namun terdakwa Elisani menjajikan lagi,nanti ada susulun dan saya masih percaya.Tapi kenyataannya hanya memberikan janji palsu sampai sekarang uang tidak dikembalikan,” terangnya.

Ketiga anak Arta Br Simbolon setelah tes ujian CPNS nya tidak lolos dan dipengumuman tidak ada keluar namnya lalu telpon ke ibunya bagaimana ini kami tidak lolos bialang sama ibu Elis, kata ketiga anak Arta menerangkan saat ditanya hakim dan JPU. Sementara saksi Maria yang satu profesi sebagai guru SD dengan Arta bawahan dari terdakwa Elisani, Maria ngaku hanya menemani Arta mengantarkan uang kepada terdakwa Elisani.

Demikian saksi Orita ngaku hanya menemani Arta ngantar uang,tapi hanya sampai simpang saja tidak ikut masuk kerumah terdakwa. Keterangan ke enam saksi sebagian dibenarkan terdakwa dan sebagian kecil dibantahnya, namun saksi tetap pada keterangannya. n Sahrul

Saya yakin ada 5 KUPT yang nilai raportnya merah itu sudah ‘dibidik’ Kadis, karena cerita komisi dan target setoran uang buku sudah bukan rahasia umum lagi,” cetus Syaiful seraya berucap, hanya saja Kepala SD tidak berani berteriak

mengungkapnya ke publik.

Sebenarnya perkembangan dunia pendidikan di Kecamatan Stabat dan beberapa kecamatan lain sudah lama dipantau FKP SU. “Dan dalam waktu dekat akan kita sampaikan pada Kadis P & P,” ujar Syaiful. n tsunami

TOKOH KOPERASI JADI WAKIL RAKYAT LANGKAT, PODIUM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) demikian yang selalu kita lihat dan kita dengar hampir disetiap saat dalam pemberitaan baik dimedia cetak maupun media elektronik (TV) hingga pemberitaan secara Online didunia maya melalui internet, berita-berita yang ditampilkan baik yang mengandung nilai-nilai positif hingga sampai yang negatif, itu semua tergantung kepada kita cara membacanya, dan dari sudut kaca mata mana kita menilai berita tersebut.

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Untuk tingkat Kabupaten disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang segala tindakannya menjadi ujung tombak harapan rakyat, dan sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan diberbagai macam sektor, diantaranya termasuk dalam hal peningkatan kesejahtraan rakyat, sesuai dengan tugas pokok dan pungsinya yang telah diatur dan ditetapkan dimasing-masing komisi.

Ayah, (Agustus tahun depan genap berusia 70 tahun) demikian panggilan akrab yang selalu terdengar diucapkan oleh teman sejawatnya dilingkungan kantor DPRD Langkat yang panggilan tersebut ditujukan kepada bapak Drs.H. Sarikat Bangun, yaitu sosok seorang Ayah yang memiliki kharismatik ini mempunyai seorang istri bernama Hj. Rosali Br. Purba dan telah dikarunia lima orang anak putra / putri yang keseluruhannya telah menamatkan sekolah setingkat Sarjana, masing-masing mereka juga telah bekerja dan menikah serta mandiri.

Beliau juga telah dikaruniai 12 orang cucu yang manis-manis serta memilih untuk tinggal di Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kodya Binjai.

Didalam kesehariannya dilingkungan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat Drs.H. Sarikat Bangun dikenal sebagai salah seorang anggota Dewan yang berdidikasi tinggi, disiplin dan cukup eksis dalam kehadirannya baik pada rapat-rapat komisi hingga sampai rapat Paripurna, beliau selalu serius dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan, karena kata biliau dia sadar bahwa dia adalah wakil rakyat yang dulunya saya telah berjanji sebagai penyampai aspirasi rakyat, berarti saya harus serius dan harus bicara menyampaikan aspirasi ataupun ide-ide bukan duduk diam saja, ujarnya dengan tegas.

Sejak tahun enam puluhan telah mengecap pendidikan dari mulai Sekolah Dasar (SD), SMEP, SMEA mengambil jurusan tentang Koperasi hingga lulus diperguruan tinggi jurusan Pendidikan.

Sesuai dengan hobby dan disiplin ilmu yang dimiliki sejak dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) jurusan Koperasi, maka pada bulan Maret tahun 1986 terpilih dan diangkat menjadi ketua Koperasi Usaha Dagang (KUD) HARTA yang berkedudukan di Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat hingga sampai saat ini, dan pada tahun 1986 itu juga Drs.H. Sarikat Bangun terpilih sebagai ketua Dewan Koperasi Kabupaten Langkat (DEKOPINDA) hingga sampai sekarang.

Selama kurun waktu berlalu KUD HARTA yang sampai saat ini masih dipimpin oleh Drs.H. Sarikat Bangun telah banyak menoreh prestasi dari mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga ketingkat Nasional termasuk mendapat penghargaan diundang secara resmi oleh Presiden untuk datang ke Istana bertemu dengan Presiden sebanyak tiga (3) kali yaitu pada waktu Presiden Jend.H. SUHARTO, Presiden Ir.H. HABIBIE dan Presiden Megawati Soekano Putri.

Prestasi yang diperoleh terakhir kalinya yaitu pada HUT KOPERASI ke69 tanggal 12 Juli 2016 bahwa KUD HARTA yang dipimpinnya meraih Sertifikat Award Tingkat Nasional yang pada waktu itu diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi di Palembang.

Selanjutnya Drs.H. Sarikat Bangun sebagai Ketua KUD HARTA dan juga sebagai Ketua DEKOPINDA Kabupaten langkat dikukuhkan sebagai tokoh penggiat Koperasi Sumatera Utara yang sertifikatanya diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi pada HUT Koperasi di Medan.

Drs.H. Sarikat Bangun pada tahun 2004 kembali bergabung kedunia politik dibawah nauangan partai Golkar dan turut mencalonkan diri untuk berjuang menjadi anggota Legislatif yang saat itu mendapat nomor urut 10, namun tidak berhasil sebab pada waktu itu hanya dapat suara untuk 4 kursi, karena diberlakukan saat itu berdasarkan nomor urut dari atas. n P03

13

PODIUM Sumut

Edisi 1 - 15 November 2016

Amek Kembali Pimpin Golkar Deli Serdang

“

Ketua DPD Golkar Sumut, H Ngogesa Sitepu membuka Musda ke-IX Partai Golkar Deli Serdang yang berlangsung di hotel The Hill Sibolangit, (7/10/2016). Pada kesempata itu, Ngogesa berpesan agar memanfaatkan momentum tersebut dengan mengimbau kepada seluruh kader Golkar untuk terus menjaga kepercayaan rakyat.

DELI SERDANG, PODIUM "Ya benar, saat ini rakyat membutuhkan kader-kader yang peduli terhadap rakyat," kata Ngogesa.

Lanjutnya, menjadi Kader Golkar adalah pilihan yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan Parta Golkar untuk senantiasa memperhatikan keluhan dan saran dari rakyat.

"Untuk itu, jaga kepercayaan yang diberikan, jangan berpikir untuk membawa Partai Golkar menjadi pemenang tanpa mengikut sertakan rakyat sebagai ujung tombak dari pergerakan partai Golkar," imbau Ngogesa yang juga saat ini dipercaya rakyat menjadi Bupati Langkat selama 2 Periode.

Terkait terpilihnya Drs. T. Ahmad Tala'a kembali pimpin Golkar Deli Serdang periode 2016-2020, Ngogesa mengingatkan Amek (sapaan akrab T. Ahmad Tala'a) agar bersinergi dengan pemerintah

untuk mendorong kemajuan daerah.

Ditambahkan Ngogesa, banyak program-program Pemerintah Daerah yang sekarang ini perlu untuk didukung pelaksanaannya, baik itu mengenai dukungan saran, masukan ataupun kritikan membangun.

Karenanya, Ngogesa mengimbau Amek dan seluruh kader Golkar lainnya di Deli Serdang serta seluruh Sumatera Utara, membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah terutama dalam kebijakan pro rakyat.

"Berdirilah di depan sebagai pemimpin, duduklah di tengahtengah dalam memberikan ide dan gagasan, berdirilah di belakang untuk membimbing dan memotivasi guna menuju Partai Golkar yang disenangi rakyat sebagai tempat berlindung dan mencurahkan

aspirasi," pesan Ngogesa kepada seluruh pengurus Golkar di Deli Serdang dan Sumut.

Seperti diketahui, Drs T. Ahmad Tala'a terpilih kembali memimpin Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang periode 20162020 secara aklamasi, sebelumnya banyak calon yang bermunculan kepermukaan publik, tapi, pada akhirnya kepercayaan tersebut kembali diberikan kepada Amek.

Musda sendiri diakhiri pengurus partai Golkar Sumut, diantaranya

Ahmad Himawan Buchari dan Plt Golkar Deli Serdang Wagirin Arman serta seluruh pengurus, anggota, kader dan simpatisan Partai golkar Deli Serdang. n P35

DPD Golkar Sumut Lakukan Sejumlah Kegiatan Sosial Sambut HUT ke 52 MEDAN, PODIUM Sambut ulang tahun Partai Golkar ke-52, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara adakan sejumlah kegiatan sosial, (20/10/2016).

Kegiatan dimakusud diantaranya adalah Ziarah ke Makam Pahlawan di Medan, Pemotongan Nasi Tumpeng Di Kantor DPD Golkar Sumut dan pemberian bantuan ke

2 Panti Asuhan di Medan.

Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, kegiatan ini adalah bagian dari rasa syukur partai Golkar yang sejauh ini sudah memasuki usia ke 52 tahun.

“Sudah lama partai ini berdiri, dan banyak kader yang besar dari partai ini, karenanya, ini harus disyukuri dengan melakukan

DWP & GOW ADAKAN PENGAJIAN GABUNGAN STABAT, PODIUM Menyambut 1 Muharram yang merupakan tahun baru Islam, Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Langkat mengadakan pengajian di ruang pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (6/10).

Pengajian dirangkaikan dengan memberikan santunan kepada anak yatim sebanyak 11 orang yang dimotori GOW Langkat dari PDAM Tirta Wampu serta ceramah oleh Ustadz Ardiansyah Siregar.

Ketua DWP Langkat Ny. Endang Salahudin yang diwakili oleh Ny. Abdul Karim mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan DWP Langkat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga organisasi DWP Langkat selalu direstui dalam perkembangannya.

Dikatakan, dalam menjalankan organisasi, tentu ada saja kendala dan rintangan, tapi, berkat restu Allah SWT, apapun kegiatan yang dilaksanakan DWP & GOW selalu berlangsung lancar dan sukses.

“Semoga, kegiatan ini mempermudah jalan kami dalam menjalankan tugas membantu visi-misi Kabupaten Langkat dibawah kepemimpinan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dan Wabup Sulistianto,” kata Ny. Karim. n P35

beberapa kegiatan sosial” kata Ngogesa.

Lanjut Ngogesa, dengan kegiatan sosial, rasa kepedulian terhadap sesama akan timbul, khususnya bagi pengurus Golkar yang apabila sudah dipercaya oleh masyarakat jangan pernah berhenti memikirkan nasib mereka dengan senantiasa melaksanakan kegiatan sosial.

Ditambahkan Ngogesa, saat ini masyarakat mempunyai derajat yang tinggi dalam pentas politik di Indonesia , pandangan dan tanggapan mereka akan mempengaruhi laju sebuah partai, termaksud Partai Golkar di Sumut.

“Olehkarena itu, seluruh pengurus harus memahami situasi ini, sehingga kejayaan partai Golkar dapat terwujud dan terealisasi dengan baik” ujarnya.

Ngogesa berharap, momentum hari lahirnya partai Golkar ke-52 dapat dijadikan refleksi bagi seluruh pengurus partai Golkar, Khususnya pengurus DPD Golkar Sumut untuk senantiasa meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, baik itu mengenai kepedulian sosial berupa bantuan dan santunan ataupun kepedulian menindaklanjuti aspirasi yang berasal dari masyarakat.

Perlu diketahui, sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan partai Golkar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahunnya ke – 52 berjalan dengan khidmat dan lancar dengan dihadiri oleh seluruh pengurus DPD I partai Golkar Sumatera Utara, diantaranya Sekretaris Golkar Irham Buana Nasution, Bendahara Akbar Himawan Bochori dan pengurus lainnya.

Saat berlangsungnya Ziarah, Ngogesa yang juga Bupati Langkat menjadi Pimpinan Upacara, makam tokoh-tokoh penting di Sumatera Utara yang diziarahi oleh Pengurus DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, diantaranya makam H. Raja Inal Siregar (mantan Gubsu), Kolonel H. M Soekardi dan Letkol (Purn) Nas Sebayang.

Usai berziarah dan menabur bunga dimakam pahlawan, Ngogesa bersama pengurus lainnya memotong nasi tumpeng di kantor DPD Golkar Sumut yang terletak dijalan KH. Wahid Hasyim Medan dan diakhiri dengan pemberian bantuan berupa 2 Ton Beras kepada 2 Panti Asuhan di Kota Medan, yakni Panti Asuhan Al – Washliyah Ismaliyah dan Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Medan. n (P35)

Edisi 1 - 15 November 2016

opini

'Semangat Nara Gelora Anak Bangsa' PEMUDA generasi bangsa. Kemajuan suatu negara juga merupakan salah satu peran pemuda.

Namun sayang, kini 14 ribu jiwa pengguna narkoba adalah sekalangan remaja rentang usia 12-21 tahun yang tergolong pemudi-pemuda. Miris! Peringatan Sumpah Pemuda ke-88 ini hendaknya menjadi tolak ukur kebangkitan bangsa di mata dunia.

Seperti halnya yang ditorehkan Nara Masista Rakhmatia. Belum genap 34 tahun, dia berbicara mewakili Indonesia guna menanggapi pernyataan negaranegara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, New York, Amerika Serikat, pada 24 September lalu.

Dalam majelis itu, Indonesia berbalas pandangan sengit dengan enam negara Kepulauan Pasifik.

Pemicunya adalah desakan negaranegara itu agar Indonesia menyelesaikan kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua. Kritik mereka beriring dengan tuntutan penentuan nasib sendiri bagi warga Papua.

Tuntutan itu disampaikan Presiden Nauru, dan Presiden Kepulauan Marshall, serta empat Perdana Menteri dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Tonga.

Alih-alih dijawab seorang pejabat senior, Indonesia justru memberikan kesempatan pada diplomat belia untuk menyampaikan sikap pemerintah. Nara pun berbicara selama lebih kurang empat menit di hadapan majelis.

Delegasi Perwakilan Tetap RI di PBB itu balik mempertanyakan sikap enam negara Kepulauan Pasifik, yang disebutnya telah ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.

"Para pemimpin yang sama memilih untuk melanggar Piagam PBB, dengan mencampuri kedaulatan negara lain, dan melanggar integritas teritorialnya," ujarnya.

Nara menyebut bahwa negaranegara itu menggembargemborkan masalah Papua, demi mengalihkan perhatian atas perkara domestik mereka. Ihwal laporan pelanggaran HAM, Nara mengatakan dokumen macam itu punya motif politik untuk mendukung gerakan separatis yang menyebar teror di Papua.

Pun menurut Nara, komitmen Indonesia dalam menyelesaikan kasus HAM juga "tidak perlu dipertanyakan."

Berangkat dari 'kenekatan' Nara Masista Rakhmatia berbicara di forum PBB tersebut, tak pelak membangkitkan semangat pejuang para pemuda mendeklarasi diri 28 Oktober 1928 lalu.

Bahkan nama Nara pun disebut pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 saat gelaran upacara Pemkab Langkat di Alun-alun T Amir Hamzah, Jumat lalu.

“Ada beberapa pemuda yang sudah berhasil membuat Negara bangga, seperti Nara Masista Rakhmatia yang mempunyai potensi berbakat melalui kepintarannya dalam berbahasa yang menjadikannya Diplomat Muda Bangsa Indonesia dalam

ajang pertemuan PBB,” pesan tertulis Menpora Imam Nahrowi yang dibacakan Wakil Bupati Langkat H. Sulistianto selaku Irup pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di bumi Amir Hamzah.

Turut hadir pada peringatan tersebut unsur Forkopimda Langkat para Komandan Satuan serta seluruh Kepala SKPD di jajaran pemerintah daerah setempat. Selain itu unsur TNI/ Polri, sejumlah Ormas dan OKP, pelajar dari tingkat SMP dan SMA. Menpora juga menjelaskan masih banyak yang lain dari segala sektor, baik itu pemuda yang menekuni bidang Olahraga, Industri Kreatif, Musik, Teknologi Informasi dan bidang-bidang lainnya.

Imam berharap ke depannya Pemuda Indonesia semakin maju dengan menatap Dunia sebagai motivasi menggelorakkan jiwa sehingga Indonesia maju, adil dan bermartabat dapat terwujud.

Usai upacara berakhir, kepada 15 tokoh pemuda dan 2 pemuda pelopor Langkat menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wabup.

H.Sulistianto, dan unsur Forkopimda.

Berikut nama-nama tokoh pemuda Langkat yang berjasa menggelorakkan semangat para pemuda dalam berkarya untuk Langkat, di antaranya Ancis Berampu Dewan Penasehat PK KNPI Wampu, Arzil Hafni Wakil Ketua KNPI Langkat, Asriyathus Sya’adah Mantan Ketua Fatayat NU Langkat, Azhari Hasibuan Dewan Penasehat KNPI Tanjung Pura, Dedek Pradesa Mantan Pengurus KNP Langkat dan Edi Bahagia Wakil Ketua KNPI Langkat.

Sedangkan 2 pemuda pelopor yang berhasil memberikan kebanggaan bagi Langkat yakni, Nurul Utami (Bidang Pariwisata dan Bela Negara) serta Nurlaila Lubis di Bidang Pendidikan.

Seperti diketahui, Sumpah Pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai roh kristalisasi untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Sumpah Pemuda” adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diadakan selama dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta).

Keputusan ini menegaskan cita-cita akan menjadi “tanah air Indonesia”, “rakyat Indonesia”, dan “Indonesia”.

Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk “asosiasi kebangsaan Indonesia” dan bahwa “ di semua surat kabar yang diterbitkan dan dibaca dalam pertemuan asosiasi antar muka”.

Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda

merupakan pengakuan Pemuda Indonesia yang berjanji satu negara, satu bangsa dan satu bahasa.

Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan kerapatan PemudaPemudi atau Kongres Pemuda Indonesia, yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pemuda.

Kongres Pemuda yang diadakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Mahasiswa Indonesia Himpunan Mahasiswa (GN) yang terdiri dari mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi pemuda.

Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi menjadi tiga pertemuan.

Pertemuan pertama Sabtu, 27 Oktober, 1928, dilaksanakan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (GOC), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya (waktu itu), Ketua GN Sugondo Djojopuspito berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan tentang makna dan Moehammad Yamin hubungan persatuan dengan pemuda.

Menurut dia, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan Pertemuan kedua, Minggu, 28 Oktober, 1928 di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak-anak harus menerima kewarganegaraan pendidikan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak juga perlu dididik secara demokratis.

Pada pertemuan Ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak dan disiplin diri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Formulasi Kongres Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada secarik kertas yang disajikan untuk Soegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai

utusan kepanduan) berbisik ke Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (saya memiliki formulasi yang lebih elegan untuk ini keputusan Kongres), yang kemudian Soegondo memberi tanda tangan setuju pada selembar kertas, diteruskan kepada orang lain untuk inisial setuju juga.

Sumpah tersebut dibacakan oleh Soegondo awalnya dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Pada sesi berikutnya, sebelum penutupan kongres, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Kongres Pemuda II ditutup dengan pengumuman rumusan hasil kongres. Peserta Kongres Pemuda II berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, dan Jong Islamieten Bond.

Kesepakatan Sumpah Pemuda tersebut berisi: PERTAMA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu, Tanah Indonesia).

KEDOEA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku Berbangsa Yang Satu, Bangsa Indonesia).

KETIGA : Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. (Kami Putra dan Putri Indonesia, Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia).

Bermula Budi Utomo Sementara latar belakang lahirnya Pemuda Sumpah dapat dilihat dari penjajahan yang dilakukan bangsa lain terhadap Indonesia. Kegagalan menghalau bangsa lain yang disebabkan sifat masyarakat Indonesia pada saat itu masih kedaerahan lah yang membuat para pemuda Indonesia mencetuskan Sumpah Pemuda 1928.

Awal perjuangan para pemuda Indonesia memprakarsai Sumpah Pemuda 1928 adalah berdirinya Budi Utomo. Pada saat itu bangsa Indonesia Khususnya pemuda Indonesia mulai bangkit. Akibat berdirinya Budi Utomo adalah memunculkan organsisasi baru seperti Tri Koro Darmo, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Betawi, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor. n

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 1 - 15 November 2016

‘Jabatan Adalah Amanah dan Kepercayaan Sebanyak 11 Pejabat eselon III dan IV Pemkab Langkat dilantik, (10/10/2016), bertempat di ruang pola kantor Bupati Langkat. Dari keseluruhan yang dilantik, pejabat eselon III berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat.

STABAT, PODIUM Sedangkan untuk pejabat eselon IV, seluruhnya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang terdiri dari Kepala Puskesmas di Kabupaten Langkat.

Berikut nama-nama yang dilantik, di antanya, Ir Julius sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU, Ilhamsyah Bangun ST dilantik sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU, Dameka Putra Singarimbun SSTP sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Langkat.

Dkter Hasbi dilantik sebagai Kapus Puskesmas (Kapus) Desa Teluk Secanggang, dr Endang Toto Kaban sebagai Kapus Sei Bamban Batang Serangan, dr Lisdayanti sebagai Kapus Sucurai Babalan, dr Azhar Zulkifli sebagai Kapus Brandan Babalan dan dr Lambok E. Sihotang sebagai Kapus Besitang, dr Budianto Wahyu Wardoyo staff Puskesmas Stabat.

Terkait dengan pejabat yang dilantik, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin mengucapkan selamat kepada

pejabat yang dilantik.

“Jabatan adalah amanah dan kepercayaan,” kata Ngogesa.

Lanjutnya, ini juga bagian dari pembinaan karir bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai dasar untuk mewujudkan Birokrasi Langkat yang baik.

“Jangan sia-siakan kepercayaan yang diberikan, bekerjalah dengan professional dan terus berkomitmen menunjukkan kinerja positif selama mengabdi untuk Negara,” harap Ngogesa.

Kepala BKD Langkat Musti menjelaskan, pelantikan 11 Pejabat

eselon III dan IV di Langkat adalah sesuai dengan surat keputusan Bupati Langkat Nomor : 820-1177/K/2016 tertanggal 10 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural Eselon III dan IV dilingkungan Pemkab. Langkat.

“Proses pelantikan berdasarkan kinerja yang dipantau dari setiap ASN di Kabupaten Langkat, yang sesuai prosedur dan layak untuk dilantik, maka nama-nama mereka akan diajukan sebagai langkah mewujudkan Good Governance di Kabupaten Langkat,” kata Musti. n P35

Masyarakat 4 Desa di Tanjung Pura Terancam Tenggelam?

LANGKAT, PODIUM Masyarakat Bersatu dari empat Desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yakni Desa Kwala Serapuh, Desa Pulau Banyak, Desa Sangga Lima dan Desa Kwala Langkat. Masyarakat dari empat desa tersebut saat ini sangat merasa resah.

Pasalnya, keresahan mereka diakibatkan kembalinya alih pungsi lahan mangrove dijadikan perkebunan sawit oleh pengusaha yang telah merusak ekosistem yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan sawit.

Lebih kurang seminggu yang lalu dimana alat berat (beco) milik pengusaha kembali meluluhlantakkan hutan mangrove sampai ke pesisir pantai di Desa Kwala Serapuh menutup paluhpaluh, sehingga saat ini air sudah mulai tinggi yang akan menenggelamkan Desa kami.

“Jika hal ini dibiarkan desa kami terancam banjir dan tenggelam,” kata Perwakilan Masyarakat Desa Kwala Serapuh Safrizal didampingi

Ibnu Hajar, Budi Asum dan Marlina menyampaikan kepada wartawan, (24/10/2016), di Stabat usai menyampaikan surat pengaduan ke kantor Bupati Langkat dan Polres Langkat.

Lanjutnya, kembalinya pengusaha memasukkan/ mengoperasikan alat berat beco meluluh lantakkan hutan mangrove menutup paluh-paluh dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit yang sampai saat sekarang ini masih berlangsung, dampaknya nelayan di empat desa tersebut mati mata pencahariannya tidak bisa melaut, karena ditutupnya paluh-paluh yang biasa setiap hari dilalui sampan nelayan.

Kabarnya para pengusaha perkebunan sawit berani memasukkan alat berat ke Desa Kwala Serapuh dibeckingi oleh oknum-oknum tertentu. Padahal, pengusaha perkebunan sawit intial Di alias An dan kawan-kawannya sebanyak 13 pengusaha pernah menerima surat pelarangan/ peringatan dari Bupati Langkat

N0.522-2849/Pem/2011 tangal 17 Nopember 2011 perihal: diperintahkan agar segera menghentikan segala aktivitas dilapangan dan mengeluarkan alat berat juga membuka paluh alam yang ditutup dan meningalkan lahan, tapi malah sekarang mereka kembali lagi menghancurkan mangrove di Desa Kwala Serapuh.

“Kami masyarakat telah berusaha agar para pengusaha untuk menunjukkan alas hak mereka,tapi dengan segala tipu daya mereka, malah pengusaha tersebut bisa menjual belikan lahan hinga ratusan hektar pada pengusaha lainnya. Kami masyarakat bersatu dari empat Desa telah membubuhkan tanda tangan untuk pengaduan secara tertulis kepada bupati langkat, yang tembusannya kepada Ketua DPRD Sumut di Medan, Kapoldasu, Kejatisu, Gubsu, Ketua DPRD Langkat, Polres Langkat, Kejari Langkat, Camat Tanjung Pura dan empat Kepala Desa terkait,” ucapnya.

Diminta kepada Bapak Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH segera mengambil tindakan tegas kepada pengusaha yang telah menjual lahan Mangrove hingga ratusan hektar. “Menindak pengusaha yang telah memasukkan/mengoperasikan alat berat,melakukan alihfungsi lahan pesisir menutup paluh-paluh alam yang mengancam tenggelamnya desa kami. Menindak tegas pengusaha yang menghancurkan mangrove atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” cetusnya. n Sahrul

BRI Cabang Stabat Gelar Panen Hadiah Simpedes LANGKAT, PODIUM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Stabat kembali menunjukkan rasa ungkapannya dalam bentuk suatu penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh para nasabah tabungan Simpedes, dengan menggelar acara panen hadiah Simpedes periode semester satu 2016 berlangsung cukup meriah yang pelaksanaannya di gedung PKK Kabupaten Langkat Stabat, (15/10/ 2016).

Hadir pada acara tersebut Bupati Langkat yang diwakili oleh Aisiten Adm Umum Drs. Sura Ukur, ketua DPRD Langkat diwakili oleh Ma'ruf Ritonga SE, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah pardomuan, unsur polres Langkat, Danramil 07 Stabat, Camat Stabat, sejumlah Lurah dan Kepala Desa se Kecamatan Stabat serta para nasabah penabung simpedes BRI se wilayah kantor Cabang Stabat.

Acara penarikan panen hadiah undian tabungan Simpedes BRI berlangsung meriah dengan hadiah utama satu unit mobil Suzuki New Ertiga dan beberapa hadiah lainnya seperti sepeda motor serta sejumlah alat elektronik dengan total jumlah pemenang seluruhnya sebanyak dua puluh sembilan (29) orang, selain itu juga diberikan hadiah souvenir BRI kepada seluruh yang hadir, ditambah lagi dengan Door Prize kepada para undangan.

Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Kantor Cabang Stabat Achmad Choiri dalam pidato sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan pemerintah Kabupaten Langkat serta masyarakat kepada Bank BRI, semoga kami juga dapat melayani nasabah kami lebih baik lagi sesuai dengan semboyan Bank BRI yaitu "Melayani dengan setulus hati" sehingga peran Bank BRI juga dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Langkat, sebut Pinca.

Makhruf Ritonga SE yang mewakili ketua DPRD Langkat disela-sela kegiatan tersebut saat dikomfirmasi mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung atas pelaksanaan kegiatan program BRI ini, harapan saya semoga kedepannya nanti lebih tambah maju dan berkembang lagi dengan program serta produk produk andalannya dalam membantu terhadap perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Langkat ini.

Para pemenang undian simpedes periode 01 Maret S/D 31 Agustus 2016 yaitu hadiah utama mobil Suzuki new Ertiga yang jatuh kepada nasabah Unit Dendang yaitu sdri. Suriyani. n P03

Rudi Hartono Bangun:

“

Jangan Perbanyak Utang Anggota DPR RI Rudi Hartono Bangun SE Map, mengingatkan agar bangsa ini jangan lagi memperbanyak utang ke luar negeri di tengah kondisi keuangan negara lagi sulit. Karenanya wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut III ini, pada saat rapat memabahas anggaran Kementerian Bappenas untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, dengan tegas meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (Bappenas), Bambang Brodjonegoro agar lebih piawai mensiasati anggaran ke depan.

"Kalau hanya untuk beasiswa S2 dan S3, untuk apa ngutang sampai Rp247 miliar keluar negeri," ujar Rudi Hartono Bangun kepada pers, Senin, (19/9). Menurut Rudi, jika menteri melakukan langkah efisien dengan kepiawaian mensiasati anggaran, maka kita tak perlu banyak utang.

Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, anggaran untuk beasiswa bisa diambil dari 20 persen APBN dialokasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Pak Menteri, lihat di pos anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyedot 20 persen APBN kita. Di situ banyak pos-pos anggaran yang bisa

di pangkas dan dimasukan ke program beasiswa S2 dan S3, nggak perlu sampai utang Rp247 miliar,� papar Rudi.

Di samping itu, tambah Rudi, ada lagi dana hibah senilai Rp500 miliar dari negara-negara maju. "Bapenas sebagai chiep officer atau kepala kantor, harus bisa mengkordinasikan dengan baik dan tepat sasaran. Jangan mubajir dan sia sia," tandasnya.

Rudi, mengharapkan money follow programme, (program dan kegiatan strategis) , yang dibuat Menteri dalam program APBN 2017 ke depan, harus sesuai teori dengan realita agar nanti jangan cita-cita setinggi langit tapi

realisasi cuma sampai di kaki bukit.

Menteri Bappenas selaku chief invesment officer, terangnya, harus bisa menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan.

Rudi juga mengingatkan kordinasi antar pihak kementerian, baik itu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, harus berjalan maksimal, utamanya dalam pengelolaan pinjaman dan dana hibah luar negeri.

"Kementerian Bappenas harus selektif, karena apapun ceritanya ujung-ujungnya rakyat yang disuruh bayar utang melalui pajak", pungkas Rudi Hartono Bangun. n red