Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 16 - 30 November 2016

Informasikan Bila Mengetahui Ada Peredaran Narkotika LANGKAT, PODIUM Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat H AKBP Ahmad, SH, MH Zaini mengajak seluruh lapisan masyarakat Langkat untuk mendukung penuh upaya pemberantasan peredaran ilegal narkotika di wilayah Kabupaten Langkat.

“Dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Langkat, sangat diharapkan dukungan penuh dari seluruh lapisan warga.

Setidaknya dengan cara memberikan informasi kepada petugas bila mengetahui adanya pengguna atau peredaran ilegal narkotika di lingkungannya,” kata Zaini terkaitu upaya pemberantasan peredaran illegal narkotika.

Selain memberikan informasi kepada petugas, kata Zaini, para orangtua juga diharapkan tidak hanya sekadar mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tetapi sebaiknya harus juga mengontrol perilaku anak di rumah maupun di luar rumah. Pengawasan orangtua terhadap anak, merupakan upaya ampuh pemberantasan ataupun menghindari anak terjerat dalam kasus narkotika.

Didampingi Kasi Penindakan dan Pemberantasan Kompol Edi Yanto, kepada wartawan di Stabat, kemarin, Zaini yang baru dipercaya atasannya menjadi orang nomor satu di BNN Kabupaten Langkat mengakui, pengguna atau peredaran narkotika secara ilegal saat ini sudah meluas.

Tidak hanya menyasar warga kota atau

pinggiran kota, melainkan sudah sampai ke pelosok-pelosok desa.

Penggunanya juga bukan hanya terbatas pada lapisan tertentu. Terkait dengan pamakai narkotika yang ketangkap, Zaini mengatakan,jika dari hasil pemeriksaan memang harus direhab, pihaknyamengirimkan ke rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi.

Tentang biayanya, menurut Zaini, selama dalam perawatan di rumah sakit tidak dibebankan biaya, kecuali biaya pemberangkatan ke rumah sakit, dan juga biaya untuk kemungkinan perobatan bila dalam proses rehabilitasi yang direhab jatuh sakit.

“Namun bagi pecandu yang juga mengalami gangguan kejiwaan, sebelum dikirim untuk perehaban, disarankan agan diobati dulu penyakit gangguan jiwanya. Karena rumah sakit tidak menerima pecandu yang juga mengalami gangguan jiwa,” kata Zaini.

Tentang kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran gelap narkotika, Zaini mengaku selain sangat dibutuhkan partisifasi warga untuk melaporkan, juga keterbatasan fasilitas, personil dan anggaran yang ada pada pihaknya, merupakan kebutuhan yang perlu dicukupkan.

“Makanya kita sangat berharap Pemkab Langkat berkenan mengalokasikan anggaran terkait pencegahan peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal itu,” tutup Zaini. n sahrul

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana HM. Tambunan Sekretaris Redaksi T. Reza Maulana Fotografer & Artistik Iwanto HS Penasehat: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Yunifar Efendi P, M. Holid SH, Mahmud Hamdani, HM. Tambunan, Sahrul Akbar Medan: Sutriadi, ST, Suparno Harianto Langkat: Sahrul Akbar Kota Binjai: Eddy Gunawan Wartawan Kota Binjai: Eko Wahyu, Sudirman Stabat: Novra Dana Wampu: T. Zainal Abidin, Secanggang: Sariman Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Zulkarnain SPd Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Salapian: Sudirman BA

PANGGILAN

Pimpinan Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Keuangan Tek Sai An Manager Iklan Efendy Manager Pemasaran Adi Syahputra Distribusi/Sirkulasi Amiruddin

Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jalan Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Langkat, untuk: 1. Menyelesaikan perhitungan Keuangan Triwulan II tahun 2016.

2. Meminta klarifikasi terkait dugaan pemalsuan Kartu Pers Tabloid PODIUM. Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 Email: podiumindonesia@gmail.com Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan, Sumut, Indonesia

HP: 085206407583 - 081264161514

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Utama

“

3 Edisi 16 - 30 November 2016

'INI BUDI. INI IBU BUDI. INI BAPAK BUDI'. Frase itu populer di awal menginjak bangku sekolah dasar. Era 80 hingga 90-an, kalimat singkat tersebut diajarkan guru kepada muridnya. Lewat kapur tulis berdinding papan warna hitam, coretan pahlawan tanpa tanda jasa itu menghiasi lingkungan pendidikan dari Sabang sampai Marauke.

LANGKAT, PODIUM Frase 'Ini Budi' tersebut bukanlah khayalan, tapi merupakan goresan tangan seorang pendidik. Ya, namanya Siti Rahmani Rauf.

Perempuan kelahiran Sumatera Barat, 5 Juni 1919 ini terus berkutat di dunia pendidikan sejak usia remaja.

Lulus dari sekolah Belanda, Nenek Rauf, demikian dia biasa disapa, mengajar di sekolah.

Kala itu, usianya masih 18 tahun. Nenek Rauf menjalani profesi sebagai pendidik di Tanah Sumatera selama 15 tahun sejak 1938-1953.

Setahun kemudian, Nenek Rauf menginjakkan kaki di Ibu Kota. Di sini, Nenek Rauf membesarkan anak-anaknya sambil terus mengajar. Jabatan terakhirnya adalah kepala sekolah SD Tanah Abang 5 pada 1976.

Kelahiran 'Ini Budi' sendiri dimulai ketika pada sekira 1986. Nenek Rauf saat itu mendapatkan proyek menyusun alat peraga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dulu masih bernama Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Ketika itu, buku paket pelajaran 'Ini Budi' sendiri sudah ada, namun dibutuhkan alat peraga berupa gambar-gambar yang dapat memperjelas isi buku paket tersebut.

Sebagai pendidik yang sangat mencintai profesinya, Nenek Rauf pun mengerjakan proyek tersebut dengan penuh suka cita.

Apalagi, menggambar sudah menjadi hobinya sejak kecil.

Hasil kerjanya disebut sebagai metode Struktur Analisa Sintesa (ASA). Saat mengerjakan proyek ini selama sekira setahun, Nenek Rauf mengikutsertakan salah satu anaknya, Karmeni Rauf. Wanita 63 tahun itu juga mengikuti jejak sang ibu sebagai pendidik.

Setelah alat peraga tersebut selesai dibuat, Depdiknas mencetak dan menyebarluaskannya ke seluruh Jawa dan Sumatera. Kini, di usia 97 tahun, Nenek Rauf tutup usia. Namun hasil karyanya dalam mencerdaskan anak bangsa akan abadi.

Nah, memperingati Hari Guru Nasional (HGN) ke-31 yang digabung dengan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke71 yang jatuh pada 25 November ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengangkat tema “Guru dan

Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya”.

Seakan makna tema tersebut salah satunya tertuang untuk tokoh guru almarhumah Siti Rahmani Rauf.

Pasalnya, lewat karyanya pula ('Ini Budi') murid sebanteran sekolah dasar mengenal huruf dan mengeja membaca untuk menggabungkan huruf per-huruf.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan organisasi guru untuk turut menyukseskan rangkaian acara HGN di bulan November ini.

“Kami akan memperingati HGN bersama dengan berbagai organisasi guru. HGN kita kemas sedemikan rupa dengan kesepakatan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata, pada jumpa pers persiapan HGN 2016, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11) lalu.

Begitu pula halnya sesuai info diperoleh PODIUM dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) Langkat, Sabtu (12/11) menyatakan akan memberiahkan HGN serta HUT PGRI berupa lomba gerak jalan.

Kadis P&P Langkat, Salam Syaputra mengatakan para peserta gerak jalan adalah seluruh KUPT, kepala sekolah/guru SD,SMP dan SMA serta siswa/I se-Kabupaten Langkat.

Rute yang dilewati dimulai start dari alunalun Amir Hamzah ke Kampung Kruni tembus samping Koramil ke Jalan KH Zainul Arifin masuk Jalan Proklamasi.

Selain gerak jalan santai, Dinas P dan P Langkat juga menggelar beberapa lomba di setiap KUPT. Seperti catur dan trup. Olah raga jenis catur dan main trup juara tingkat kecamatan akan bertanding melaju ke tingkat kabupaten.

Dalam kesempatan ini kepala Dinas P dan P Langkat Salam Syahputra.MPd didampingi sekretarisnya Gembira Ginting.MPd mengucapkan terimakasih kepada seluruh KPUT dan guru serta Siswa/I yang telah antusias dalam rangka menyambut peringatan HGN yang ke-31 serta mengikuti lomba gerak jalan santai, salah satu jenis olah raga yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani.

Di Jakarta sendiri, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata menyampaikan, rangkaian acara HGN 2016 yang dimulai pada tanggal 20 November 2016 yaitu gerak jalan diikuti sekitar 10 ribu guru, pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, mulai dari pukul 06.00 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 22 November 2016 akan dilaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ziarah tersebut diikuti sekitar 200 orang guru.

Pada tanggal 25 November 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menjadi Pembina upacara peringatan HGN, dimulai dari pukul 07.00 WIB, di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.

Kemudian pada tanggal 26 November 2016, Direktorat Jenderal GTK mengadakan acara Simposium Guru Nasional yang akan diikuti sekitar 2.000 orang guru dari seluruh Indonesia.

Simposium tersebut merupakan wahana untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan.

“Simposium ini akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat. Acara ini akan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan, organisasi guru, serta GTK berprestasi tingkat nasional,” jelasnya.

Pelaksanaan simposium tersebut akan membahas 10 topik, yakni Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Optimalisasi Pendidikan Inklusi, Revitalisasi SMK dalam Menghadapi Daya Saing Ketenagakerjaan, Membangun Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, dan Profesionalitas GTK melalui GTK Pembelajar.

Selanjutnya simposium tersebut membahas tentang perlindungan GTK, membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk warga sekolah, peningkatan mutu dan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar, dan penilaian kinerja GTK. Puncak acara Simposium GTK, Peringatan HGN tahun 2016, dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-71 akan

4

PODIUM Utama

Edisi 16 - 30 November 2016 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2016, di SICC, Sentul, Jawa Barat. Puncak acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, dan 10.000 orang GTK. Pastinya, Kemendikbud pada peringatan HGN 2016 bekerja sama dengan asosiasi profesi guru, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu).

40% PNS Berstatus Guru Jumlah SMA negeri dan swasta di Sumut sekitar 1.041 sekolah dengan jumlah siswa 334.046. Sedangkan SMK Negeri dan swasta berjumlah 960 sekolah dengan jumlah siswa 273.224. Sebanyak 19 ribu ASN guru akan beralih menjadi ASN Pemprov Sumut pada Januari 2017.

Di Kabupaten Langkat sendiri, data 2015, jumlah sekolah sebanyak 628 dengan kapasitas guru 7.512 dan murid 113.239 Seperti diketahui, komposisi PNS di Indonesia tidak hanya didominasi tenaga fungsional umum. Tenaga guru juga terbanyak komposisinya.

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyebutkan, jumlah PNS se-Indonesia saat ini sebanyak 4.375.009 orang.

Dari jumlah itu, komposisi terbanyak pada jabatan fungsional umum yakni 2.003.151 orang atau 45,79 persen. Disusul guru yakni 1.765.410 orang atau 40,35 persen.

Sisanya terdiri dari paramedis sebanyak 303.754 orang atau 6,94 persen, tenaga medis sebanyak 31.754 orang atau 0,73 persen.

Sedangkan yang menduduki jabatan struktural ada 48.847 orang atau 1,12 persen.

Berdasarkan data Kemendikbud, dalam 15 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah siswa sebanyak 17 persen, guru PNS 23 persen.

Namun jumlah guru honorer meledak hingga 850 persen. Dari sebelumnya sebanyak 84.600 menjadi sebanyak 812.064 guru honorer.

Pertumbuhan guru honorer yang jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan siswa. Selain itu juga tidak menggambarkan peningkatan kebutuhan karena perubahan jumlah siswa.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengungkapkan, di Indonesia jumlah guru yang didata Kemendikbud sebanyak 3.015.315 guru. Dari jumlah itu, sebanyak 2.294.191 guru sudah berstatus PNS dan Guru Tetap Yayasan (GTY) dan sebanyak 721.124 guru tidak dapat disertifikasi karena berstatus guru tidak tetap (GTT).

Dari jumlah guru yang berstatus sebagai PNS dan GTY tersebut, ada yang diangkat setelah 2005 sebanyak 547.154 orang yang sudah disertifikasi melalui program PPG yang dibiayai oleh guru yang bersangkutan sendiri atau program afirmasi pemerintah.

Sementara, guru yang sudah diangkat sebelum tahun 2005 jumlahnya sebanyak 1.747.037 guru dan yang sudah mendapatkan sertifikat sebanyak 1.580.267 guru. Sisanya, yang sebelumnya belum bersertifikasi 166.770 di akhir tahun 2015.

“Tetapi, karena jumlah guru yang 94.688

guru tersebut sudah memenuhi syarat, maka mereka mendapatkan sertifikasi di 2015.

Sisanya, 72.082 guru sedang mengikuti program kuliah. Jika bisa lulus pada 2016 maka pemerintah akan memberikan sertifikasi,” terangnya.

Pranata mengungkapkan, meski upaya berkuliah lagi untuk syarat sertifikasi merupakan kewajiban guru itu sendiri namun pemerintah tidak tinggal diam.

“Pemerintah juga akan memberikan bantuan beasiswa pendidikan profesi untuk sertifikasi pendidikan profesi guru (SPPG),” katanya.

Hanya saja, menurut Pranata, beasiswa yang diberikan bersifat selektif, salah satunya berdasarkan berapa lama mengajar, jurusan yang diperlukan, serta keberpihakan masingmasing daerah.

Untuk sertifikasi, Pranata mengatakan, sejumlah anggaran telah dialokasikan oleh Dirjen GTK untuk mensertifikasi guru-guru yang mayoritas berada di luar Pulau Jawa tersebut.

Polemik Puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2016 dan HUT PGRI Ke-71 tidak lama lagi digelar. Namun, saat ini muncul polemik, dipicu ungkapan protes dari sejumlah organisasi guru di luar PGRI. Mereka mempersoalkan pencantuman tulisan PGRI di dalam logo HGN 2016.

Di antara organisasi guru yang menyuarakan keberatan itu adalah Persatuan Guru NU (Pergunu). Sekjen Pergunu Gatot Suyono menuturkan Kemendikbud memberikan keistimewaan k e p a d a PGRI. "Pemerintah tidak boleh merayakan HUT organisasi profesi t e r t e n t u .

Pasalnya organisasi guru h a r u s independen," katanya, kemarin.

Dia berharap alangkah lebih baik jika ada pemisahan antara HGN 2016 dengan HUT PGRI Ke-71. Sehingga tidak ada sumber daya fasilitas dan uang pemerintah yang digunakan untuk merayakan organisasi profesi tertentu.

Dia mengatakan, supaya pemerintah tidak mengistimewakan PGRI, perayaan HGN dilaksanakan seperti tahun lalu. Dimana penyelenggaraan HGN 2015 dan HUT PGRI Ke-70 dilaksanakan secara terpisah.

Gatot menuturkan tidak hanya Pergunu yang keberatan dengan pengabungan penyelenggaraan HGN 2016 dan HUT PGRI Ke-71 itu. Organisasi guru lain seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (FGSI) juga menyampaikan keberatan.

"Kami organisasi profesi guru mendesak Kemendikbud mencabut frasa HUT PGRI Ke31 di logo HGN," jelasnya.

Selain itu, perayaan HGN 2016 dituntut supaya bersih dari atribut-atribut yang menunjukkan identitas PGRI. Plt Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi prihatin dengan polemik logo HGN 2016 dan HUT PGRI Ke-71 itu.

"Kalau kita diminta pisah, PGRI siap-siap saja," katanya.

Unifah menjelaskan dalam puncak perayaan HGN nanti, PGRI memiliki kontribusi yang besar. Yakni menghadirkan 10 ribu orang guru dari seluruh Indonesia. Kalaupun nanti peringatan HGN dan HUT PGRI dipisah, Unifah mengatakan pemerintah akan kesulitan mencari peserta.

"Organsiasi mana yang memiliki jumlah anggota benar-benar guru sebesar PGRI," tuturnya.

Dia berharap polemik soal HGN dan PGRI disudahi karena kontraproduktif dengan upaya membangun kualitas pendidikan, khususnya guru. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menyampaikan pendapatnya soal keberatan dari sejumlah organisasi guru itu.

"Saya kira wajar sekali ada protes seperti itu," katanya. Sebab sekarang ini bukan zamannya organisasi tunggal. Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menuturkan, pada perkembangan sekarang sudah bermunculan banyak organisasi guru. Sehingga setiap organisasi guru itu berhak menuntut perlakuan yang sama.

"PGRI kini bukan satu-satunya organisasi profesi guru," tandasnya.

Selain itu sampai sekarang pemerintah belum mengakui organisasi profesi guru. Sehingga semua organisasi itu disebut sebagai organisasi guru.

Rencananya tahun depan Kemendikbud akan mengeluarkan kebijakan terkait pembentukan organisasi profesi guru yang resmi. n sahrul/net

Sambut HUT Guru, Dinas P & P Langkat Gelar Lomba Gerak Jalan

LANGKAT, PODIUM Dalam menyambut hari guru nasional ke-XXXI dan HUT Persatuan Guru republik Indonesia (PGRI) ke LXXI, Dinas

Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kabupaten Langkat yang dipimpin Salam Syaputra MPd menggelar lomba gerak jalan santai, (12/11/2016).

Peserta berasal dari seluruh KUPT, Kepala Sekolah/guru SD, SMP dan SMA serta siswa/i seKabupaten Langkat, berjalan kaki menempuh rute yang dimulai dari alun-alun Amir Hamzah Kampung Kruni - Koramil - jalan Protokol KH Zainul Arifin hingga akhirnya masuk Jalan Proklamasi.

Selain gerak jalan santai, Dinas P dan P Langkat juga menggelar beberapa lomba di setiap KUPT/ Kecamatan, yaitu catur dan trup.

Sang juara catur dan trup akan dipertandingkan ke tingkat Kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas P dan P Langkat Salam Syahputra MPd didampingi sekretarisnya Gembira Ginting MPd mengucapkan terimakasih kepada seluruh KPUT dan guru serta siswa/i yang telah meramaikan dengan antusiasnya mengikuti gerak jalan dalam rangka menyambut peringatan HGN ke XXXI ini.

"Gerak jalan santai ini merupakan salah satu jenis olahraga yang dapat menyehatkan jasmani dan rohani," katanya. n sahrul

5

PODIUM religi

Edisi 16 - 30 November 2016

Aksi Damai dalam Bingkai Aqidah dan Akhlak Oleh: Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MS

“

Aksi damai unjuk rasa berbagai elemen umat Islam di Jakarta pada 4 November 2016/4 Shafar 1438 H dalam rangka menuntut proses hukum terkait dengan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) berlangsung dengan damai dan tertib dalam bingkai aqidah dan akhlak Islami. Suasana unjuk rasa yang bagaikan gelombang besar itu terekam dalam media dan berita.

Peristiwa hari Jumat itu menunjukkan bahwa segenap elemen umat Islam di Tanah Air menghormati asas negara hukum.

Karena, yang didesak kepada pemerintah, hanyalah proses penegakan hukum terhadap Ahok.

Permintaan maaf kepada umat Islam dari yang bersangkutan, meski dilakukan sambil lalu, tentu patut dihargai, namun bukan berarti meniadakan proses hukum yang mesti berjalan atau sedang berjalan.

Jutaan mata manusia menyaksikan jutaan umat Islam dan massa organisasi Islam pada hari itu turun ke jalan di J akarta.

Aksi serupa juga terjadi di kota-kota lain seluruh Indonsia.

Umat Islam berunjuk rasa secara damai, tertib dan bermartabat. Aksi kolektif umat Islam yang dibingkai oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) - MUI bukanlah aksi makar atau konspirasi politik.

Melainkan, penyampaian aspirasi warga negara yang dijamin oleh hukum dan konstitusi negara kita.

Sungguh naif dan tidak berdasar sama sekali andaikata aksi demonstrasi tanggal 4 November itu dihubungkan dengan kepentingan politik menjelang Pilkada DKI dan sebagainya.

Para peserta aksi damai datang dari berbagai pelosok wilayah dengan biaya sendiri tanpa ada yang merekayasa selain panggilan aqidah islamiyah. Keyakinan sebagai Muslim terhadap kebenaran dan kesucian Alquranlah yang menggerakkan langkah mereka.

Umat Islam tak pernah mengganggu umat beragama lain, apalagi melecehkan simbol-simbol tuhan atau kitab suci mereka.

Islam hadir untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, namun ketika agama Islam dinistakan sangat wajar umat Islam menuntut keadilan.

Sekalipun massa merasa kecewa karena presiden yang diharapkan menerima perwakilan peserta demo, tidak berada di istana, tapi mereka tidak melampiaskan kekecewaan melalui tindakan anarkis.

Timbulnya kericuhan di penghujung aksi unjuk rasa perlu diusut siapa dalangnya yang dengan sengaja memprovokasi tindakan kekerasan. Jangan pula suatu organisasi mahasiswa Islam tertentu seolah dicitrakan menjadi tumbal atau kambing hitam

disebabkan tidak ditemukannya aktor intelektual kericuhan yang sebenarnya.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam hal ini sangat melegakan kita semua. Beliau menegaskan, bahwa kericuhan dalam unjuk rasa 4 November 2016 kemarin bukan dilakukan para pendemo.

"Pelakunya adalah orang-orang di luar barisan pengunjuk rasa yang memang sengaja ingin membuat suasana kacau," ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Sejak massa bergerak dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka seusai shalat Jumat tidak terjadi keributan. Dengan kata lain, sangat mungkin ada pihak yang ingin menciptakan kesan unjuk rasa umat Islam anarkistis sehingga terjadi pengalihan isu. Sangat disesalkan dalam aksi damai tersebut jatuh korban karena penggunaan gas air mata dan peluru karet.

Pemerintah dan masyarakat yang tidak ikut aksi demo perlu mensikapi secara jernih bahwa reaksi massif umat Islam yang bersifat lintas organisasi dan meluas di berbagai daerah tidak pernah didesain.

Reaksi umat Islam timbul secara meluas karena ada aksi yang mendahuluinya. Peristiwa yang terjadi adalah karena proses hukum terhadap Ahok yang dinilai lambat.

Kelambatan proses hukum di era yang serba transparan ini menimbulkan berbagai dugaan dan spekulasi.

Setiap orang dalam kedudukan apa pun adalah sama di hadapan hokum dan wajib menjunjung tinggi hukum. Republik Indonesia didirikan sejak 1945 sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Oleh karena itu, tidak boleh ada orang atau golongan yang berada di atas hukum atau kebal terhadap hukum.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, rukun, dan damai dalam naungan persatuan dan kesatuan membutuhkan tegaknya supremasi hukum dan keadilan.

Sebuah perumpamaan pernah disampaikan oleh almarhum Prof Dr Busthanul Arifin SH, seorang pejuang hukum Islam dan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai berikut, “Hukum itu dapat disamakan dengan udara bagi hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang kalau

udara itu tidak lancar dan tidak bersih, masyarakat akan merasakan tidak enak dan keresahan akan timbul.”

Dalam kaitan ini, pandangan KH A Hasyim Muzadi, anggota Wantimpres, sangat layak dicermati, “Di kalangan umat Islam seluruh dunia ada tiga hal yang tidak boleh disinggung atau direndahkan, yakni Allah SWT, Rasulullah SAW, dan Kitab Suci Alquran.

Apabila salah satu dari tiga hal itu, apalagi ketiganya disinggung dan direndahkan pasti mendapat reaksi spontan dari umat Islam tanpa disuruh siapa pun. Reaksi tersebut akan segera meluas tanpa bisa dibatasi oleh sekatsekat organisasi, partai dan birokrasi.”

Harapan umat kepada presiden sangat wajar dan realistis, yaitu sesuai janji beliau bahwa proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaya Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan serta tidak akan melindungi Ahok karena sudah masuk pada proses hukum.

Umat Islam menghendaki tegaknya supremasi hukum di negeri ini.

Sungguh risiko sosial, risiko persatuan bangsa, terlalu besar untuk dipertaruhkan andaikan kasus dugaan penistaan agama ini dibiarkan atau digantung tanpa penyelesaian tuntas.

Dalam kasus kemuliaan dan kesucian Alquran yang diusik, terlepas dari ada atau tidaknya niat jahat dari pelakunya, para ulama dan umat Islam berharap hukum ditegakkan menurut semestinya.

Sejauh ini upaya menggiring opini bahwa Ahok tidak menistakan agama kelihatannya terus dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, secara terselubung ataupun terangterangan.

Dalam menyikapi kasus ini juga ada kalangan umat atau tokoh yang memiliki pendapat berbeda dengan mainstream (arus utama) umat Islam mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Karena perbedaan persepsi, penafsiran atau sudut pandang tidak selayaknya sesama umat Islam menghujat atau merendahkan terhadap pribadi atau institusi.

Terkait pernyataan sikap keagamaan Majelis Ulama Indone-

sia (MUI)/11 Oktober 2016, soal kasus penistaan agama oleh Ahok perlu ditegaskan bahwa sikap dan pendapat tersebut sudah didiskusikan secara matang dan mendalam sebelum disampaikan kepada publik.

MUI adalah organisasi independen yang menghendaki kemaslahatan umat dan bangsa.

Bahkan sikap keagamaan ini lebih tinggi kedudukannya daripada fatwa MUI. Dewan Pertimbangan MUI (yang keanggotaannya terdiri dari 70 ketua umum ormas-ormas Islam dan 29 tokoh-tokoh perorangan) melalui pernyataan pers pekan ini (Rabu, 09 Nopember 2016) antara lain, memperkuat sikap keagamaan Dewan Pimpinan MUI tanggal 11 Oktober 2016 tentang penistaan agama, dan mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan Alquran dan Al hadis.

Pendapat keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat (haratsat al-din wa siyasat al-dunya) serta memelihara kerukunan hidup antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa Indonesia.

Pemerintah, termasuk TNI dan Polri, sejauh ini, telah cukup memahami aspirasi sebagian besar umat Islam yang mendukung tugas penegak hukum untuk menjalankan proses hukum yang sebenar-benarnya dan seadiladilnya. Sejarah akan mencatat dan Allah Maha Tahu apa saja yang kita lakukan.

Aksi damai umat Islam atau ada yang menyebut “Aksi Bela Islam Jilid II” tanggal 4 November 2016 membawa pesan moral kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kepentingan negara, kepentingan tegaknya keadilan, harus ditempatkan di atas kepentingan seseorang atau suatu golongan.

Sebuah kata bijak menyatakan, “hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh”.

Semoga Allah SWT melindungi bangsa dan negara Indonesia.

6

PODIUM Ragam

Edisi 16 - 30 November 2016

LAPK: Pengadaan Laptop dan Tablet bagi Anggota Dewan hanya 'Gaya-gayaan' RENCANA pengadaan Laptop dan Tablet bagi anggota DPRD Medan senilai 1 miliar rupiah, dinilai tidak memiliki sensitifitas sosial. Berdalih fasilitas untuk mendukung kinerja menampung aspirasi warga, dinilai sangat tidak logis. Alasan yang diungkapkan Sekterariat dan beberapa anggota DPRD, penyedian laptop dan tablet sangat mendesak direalisasikan.

Seolah ingin mengenyampingkan keberadaan pegawai yang membantu mendokumentasikan aktivitas dan hasil kerja anggota DPRD, sekretariat DPRD Medan 'sedang berusaha' membodohi rakyat.

"DPRD Medan dinilai tidak peka terhadap derita yang dialami warga Medan. Di saat masyarakat sedang menderita dengan pelayanan publik dan kondisi infrastruktur yang buruk, DPRD Medan menyandera Pemko Medan untuk memenuhi permintaan laptop dan tablet baru. Sangat tidak masuk akal, kondisi komputer yang lama di DPRD Medan masih baik dan layak pakai harus diganti dengan laptop baru dengar harga yang mahal," cetus Sekretaris LAPK (Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen), Padian Adi S Siregar dalam siaran persnya yang diterima, (15/11/2016).

Menurutnya, DPRD Medan idealnya hadir ke masyarakat untuk meraih simpati dengan meringankan penderitaan rakyat, bukan malah sebaliknya mengkhianati amanah rakyat meminta fasilitas pribadi tetapi berdalih untuk

kepentingan rakyat.

DPRD Medan seharusnya berada di garda terdepan mengkritisi kinerja Pemko Medan yang buruk dan mendesak pelayanan publik berpihak kepada rakyat. Ibarat kata bijak, “kalau tak bisa berbuat apa-apa apalagi membantu, pinomat jangan membebani dan menambah penderitaan”.

"DPRD Medan sebagai wakil rakyat, ya harus bekerja untuk rakyat Kota Medan jugalah, bukan seperti penjajah yang menyiksa rakyat lewat kepercayaan yang diberikan rakyat," tulisnya.

Selain alasan kebutuhan laptop dan tablet yang dinilai mengada-ngada dan tidak memiliki urgensi. Ditinjau dari segi anggaran juga sangat tidak masuk akal sebesar Rp 1 miliar dengan rincian 34 laptop, 5 Tablet dan beberapa komputer, patut diduga terjadi mark-up dan menyalahi spesifikasi kebutuhan.

"DPRD Medan disinyalir meminta fasilitas laptop dan tablet bukan untuk menunjang kebutuhan, tetapi hanya 'gaya-gayaan' mengikuti tren brand tertentu jika dikaji dari

anggaran sebesar Rp 1 miliar," ucapnya.

Di sisi lain, Pemko Medan tidak seharusnya memenuhi permintaan DPRD Medan untuk memberikan fasilitas Laptop dan Tablet, apalagi DPRD Medan baru saja mendapatkan fasilitas mobil dinas baru. Tentu akan lebih baik anggaran yang ada bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih dirasakan warga Medan.

Walikota Medan harus lebih berani menolak kehendak DPRD Medan dengan dalih kondisi infrastruktur yang buruk yang harus dibenahi.

Tetapi, ketika Walikota Medan dengan cepat memenuhi permintaan DPRD Medan bukan tidak mungkin fasilitas laptop dan tablet baru adalah upaya pejabat Pemko Medan meninabobokan DPRD Medan tidak bekerja untuk rakyat.

Warga Medan tidak boleh membiarkan pengadaan laptop dan tablet untuk anggota DPRD Medan terealisasi, karena permintaan ini hanya untuk kepentingan pribadi berkedok kepentingan masyarakat, serta DPRD Medan sedang melakukan pembohongan publik. n hmt

Keranjang Buah Lidi Sawit Penambah Penghasilan Keluarga STABAT, PODIUM Pertemuan bulanan Keluarga Besar Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat kali ini digelar di ruang pola kantor Bupati Langkat.

Pada pertemuan bulan ini, bertindak sebagai tuan rumah DWP Dinas Pertambangan Langkat yang diketuai oleh Ny Tutu Indarsih Iskandar dan dihadiri oleh seluruh pengurus DWP Kabupaten Langkat dan pengurus dari DWP unit dinas, badan serta kantor.

Ketua DWP Langkat Ny. Hj. Roro Endang Salahudin mengatakan bahwa selama ini seluruh pengurus dan anggota DWP Langkat telah memberikan andil besar bagi kemajuan organisasi dan Pemerintah Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa religius, sosial dan educatif.

“Setiap pelaksanaan program, kita selalu melakukan evaluasi, di antaranya setiap bulan DWP mengadakan pertemuan yang

ditujukan sebagai evaluasi atas program-program yang telah dilaksanakan sekaligus mematangkan rencana program yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik,” kata Endang.

Dia menambahkan, dalam evaluasi tentunya memerlukan saran dan masukan dari seluruh

pengurus dan anggota DWP Langkat agar bermanfaat bagi kesuksesan program. ndang berharap, dengan adanya pertemuan ini, kebersamaan dan kesuksesan DWP Langkat dalam program-programnya dapat terealisasi dengan baik, sehingga organisasi DWP Langkat menjadi bagian dalam pencapaian kesuksesan visi-misi Bupati

Langkat H. Ngogesa Sitepu SH terkait Langkat yang unggul, sejahtera dan mandiri.

Sementara itu, Ketua DWP Unit Dinas Pertambangan Langkat Ny. Tuti Indarsih Iskandar mengatakan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan oleh DWP Langkat yang bertujuan memperkuat kebersamaan dan keselarasan DWP Langkat dalam memberhasilkan segala programprogram yang dicanangkan.

Terkait dilaksanakannya pembuatan keranjang buah dari lidi sawit yang dilakukan oleh Dekranasda Langkat, pada pertemuan kali ini Ny. Tuti Iskandar menjelaskan bahwa ini adalah merupakan momen untuk memberikan wawasan kepada para pengurus dan anggota DWP Langkat dalam pembuatan kerajinan yang bisa menambah untuk berkarya dalam menciptakan produk-produk unggulan yang dapat menambah penghasilan tambahan. n P35

Bupati Dukung Konferensi PWI Langkat STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyatakan siap mendukung pelaksanaan Konferensi kelima Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Langkat yang akan digelar 15 Desember 2016 mendatang.

“Saya menyambut baik konferensi PWI, dan Insya Allah saya akan hadir dalam acara itu,” ungkap Ngogesa didampingi Kabag Humas Langkat Rizal Gunawan Gultom dan Kepala

Inspektorat, H Amril Nasutioan saat menerima audiensi Panitia Konferensi PWI Langkat yang hadir, di antaranya Ketua PWI Langkat H Ibnu Kasir, Ketua panitia Hery Putra Ginting SH beserta unsur kepanitiaan lainnya, di rumah dinas Bupati Langkat di Stabat, Kamis (10/11).

Ngogesa berharap pelaksanaan konferensi nantinya dapat dijadikan momentum untuk peningkatan profesionalisme jajaran insan pers yang tergabung dalam organisasi

profesi jurnalis terbesar di Indonesia tersebut. "Mari kita ciptakan suasana yang kondusif dan mari sama-sama kita bekerjasama untuk membangun daerah ini,” ucapnya.

Menurut Ngogesa, siapa pun nantinya yang akan menjadi pengurus PWI Langkat ke depan, itu merupakan sebuah amanah dan sudah ditakdirkan.

“Karenanya, siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Langkat

yang dari dulu sudah terjalin dengan baik,” ujar Ngogesa.

Saat ini, seluruh panitia konferensi harus bisa bertindak sesuai dengan fungsinya masingmasing sembari mematangkan persiapan yang tinggal menyisakan sebulan lagi.

“Pers memiliki kekuatan dalam pembangunan, untuk itu, sinergitas Pemerintah Daerah dan PWI akan membawa Langkat kearah yang lebih baik lagi,” ujarnya. n P35

PODIUM Langkat

7 Edisi 16 - 30 November 2016

Balqis Raih Juara Pertama Lomba Pildacil Langkat

“

SEBANYAK 22 orang peserta ramaikan ajang Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) di Kabupaten Langkat yang berlangsung di Jentera Malay rumah dinas Bupati Langkat, (1/11/2016). Ajang pencarian bakat dai cilik berlangsung 1 hari yang merupakan wakil dari se-kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat.

STABAT, PODIUM Berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari, H. Farhan Indra, Hj Rahmadaniar dan KH. Abdurahman.

Balqis Alika dari Kecamatan Pangkalan Susu berhasil menjadi juara I disusul Khodijah dari Kecamatan Babalan sebagai juara II dan Winda Safina dari Kecamatan Besitang sebagai juara III. Untuk juara Favorit diraih Wulan Firana dari Kecamatan Binjai dan Busana terbaik diraih Nabila Ali dari Kecamatan Sei Bingei.

Penyerahan hadiah diberikan oleh Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa yang juga sangat menggemari potensi-potensi berbakat yang dimiliki oleh generasi muda di daerahnya.

Nuraida mengatakan, ajang Pildacil adalah ajang berbakat yang tidak semua anak-anak yang bisa melakukan pertunjukkan ini, apalagi di hadapan banyak orang.

“Ini potensi luar biasa, motivasi dari orangtua, guru dan seluruh keluarga telah berhasil

membangkitkan semangat yang luar biasa,” katanya didampingi Wakil Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj Irawati Sulistianto dan Ketua DWP Langkat Ny. Hj Roro Endang Salahudin.

Nuraida berharap, kemampuan

37 Peserta Wakili Langkat di Ajang Porda Kopri Sumut STABAT, PODIUM Pemkab Langkat mengirimkan 37 atlet serta official untuk mengikuti Pekan Olahraga Daerah (Porda) Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Utara tahun 2016 di Medan.

Kadispora Langkat Drs.TM. Auzai mewaliki Bupati Ngogesa Sitepu menyebutkan, ada 5 cabang olahraga yang diikuti Kontigen Langkat, yakni bulu tangkis, tenis meja, bola volley dan futsal.

Pelepasan atlet dan official sendiri dilaksanakan di halaman Kantor Korpri Langkat, (2/11/2016).

"Mereka akan mengikuti Porda Korpri yang dimulai dari tanggal 2 s/d 4 November 2016 yang berlangsung di Kampus Universitas Negeri Medan (Unimed) dari tanggal 2 hingga 4 November 2016," terangnya.

Ia berharap kontingen Porda Korpri Langkat dapat memberikan prestasi dalam Porda Korpri Provinsi Sumut 2016, sehingga bisa ikut andil dalam Pornas yang akan datang.

Kepada para atlet, Bupati Ngogesa berpesan agar menjunjung sportifitas dan meningkatkan semangat yang tinggi membangun kebersamaan tim.

"Kebersamaan itu sangat penting untuk membangun tim yang kuat dan menggelorakan semangat berjuang memperoleh prestasi," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Kontigen Syaiful Abdi yang juga Kadisnakertras Langkat mengatakan prestasi Kabupaten Langkat dalam Porda Korpri Sumut belakangan ini sangat bagus.

"Beberapa atlet Korpri Langkat berhasil mencetak prestasi pada Korpri tahun-tahun sebelumnya," tutunya.

"Dari 37 kontigen yang akan berangkat, saya diberi amanah untuk memimpin keseluruhan tim yang nantinya akan berjuang memberikan prestasi membanggakan bagi Langkat," terangnya.

Berikut nama-nama atlet dan kontigen Korpri Langkat yang akan mengikuti Porda Kopri Sumut tahun 2016, di antaranya, H. Khairul Irawan (Official catur), Sumardi (atlet catur), Dr Rifai (atlet tennis meja), Kusmano (atlet Bulutangkis), Heri Saputra (atlet Volley), T. Syafri Elza Hadiprawira dan Yudianta Sitepu (atlet Futsal). n P35

yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan, khusus kepada orang tua dan keluarga, mohon untuk selalu diberikan dukungan kepada anak-anaknya, sehingga ke depannya mampu menjadi generasi yang sukses dan berakhlak.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kessos) Setdakab. Langkat H. Syahrizal menjelaskan bahwa kegiatan ditujukan sebagai ajang meningkatkan komptensi generasi muda Langkat khususnya dalam bidang agama.

“Tiap peserta menampilkan satu tema-tema yang mayoritas menceritakan tentang Bulan Muharam 1438 H yang harus disambut dengan kegiatan-kegiatan agama seperti kegiatan penyentunan anak yatim serta hijrahnya perbuatan tidak baik menuju kebaikan,” beber Syahrizal.

Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah Kepala SKPD dijajaran pemkab. Langkat, Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Langkat serta orang tua/ keluarga para peserta yang hadir untuk mendukung anak-anaknya bertanding.

Juara pada ajang tersebut mendapatkan tropy dan uang pembinaan serta bingkisan kepada seluruh peserta. n P35

BPN Serahkan 1.059 Sertifikat Hak Atas Tanah

28 Persil Aset Pemkab Langkat STABAT, PODIUM Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang diperuntukkan bagi tanah wakaf, aset Pemkab Langkat seperti tanah bangunan gedung kantor, gedung sekolah dan pelayanan kesehatan serta gedung Mapolres Langkat beserta prona untuk rakyat.

Penyerahan sertifikat digelar di halaman kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat, (1/11/2016), oleh Kepala BPN Provsu, Bambang Priono SH.MH kepada Kakan Kemenag Langkat HT Darmansyah.

Sebagai rincian, sebanyak 52 persil tanah wakaf, 1 persil diserahkan kepada Kompol Saiful Bahri Wakapolres Binjai, 28 persil Aset tanah Pemkab diserahkan secara simbolis kepada Sekdakab Langkat dr.H.Indra Salahudin.M.Kes.MM mewakili Bupati Langkat H.Ngogesa Sitrepu.SH dan 978 persil prona diserahkan secara simbolis kepada 8 orang sebagai perwakilan dari 4 Desa di Langkat yang hadir. Yakni; Mislam dan Sri Wigiati (Desa Tanjung Mulia), Rusdi dan M. Kamil (Desa Tanjung Langkat), Budiman dan Mastija (Desa Baja Kuning) serta M. Sulaiman dan Rahmad (Desa Paya Mabar).

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, melalui Sekda H. Indra Salahudin mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas upaya BPN Provinsi Sumatera Utara dalam hal penyerahan sertifikat atas hak tanah. “Ini membuktikan bahwa pelayanan birokrasi di BPN Provsu dan BPN Langkat sangat baik dan mendapat respond baik dari masyarakat Langkat,” kata H.Indra.

Dia berharan ke depannya, perihal kepengurusan berkas dan berkasberkas lainnya segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang menerima sertifikat hak atas tanah dari BPN Provsu dan BPN Langkat. "Sehingga di kemudian hari tidak terjadi sengketa ataupun permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat," imbuh Indra.

Kepala BPN Provsu Bambang Priono yang didampingi Kepala BPN Langkat Kasten Situmorang menyebutkan bahwa penyerahan ini merupakan langkah yang dilakukan oleh BPN Provsu untuk menindaklanjuti perintah dari presiden RI Ir Joko Widodo mengenai birokrasi yang memudahkan masyarakat. “Dengan penyerahan sertifikat ini, setidaknya akan mendukung terwujudnya visi dan misi BPN,” kata Bambang.

Dan ini, tambahnya, sesuai visi dan misi BPN, yakni mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. n P35

8

ADVETORIAL PODIUM

Edisi 16 - 30 November 2016

PODIUM Langkat

Bupati, Dandim dan Kapolres Langkat Sepakat

Pancasila Dasar Negara

N

gogesa Sitepu mewakili Pemkab Langkat menandatangani MoU tiga pilar plus bersama Dandim 0203 Langkat Letkol Arh Dedy Rahmanto, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin. Penandatanganan ini dilaksanakan usai apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat tepatnya di halaman kantor bupati, (7/11/ 2016).

STABAT, PODIUM Hadir pada MoU tersebut Kepala BNNK Langkat AKBP H Ahmad Zaini, Kajari Langkat Andri Ridwan, Wabup H Sulistianto, Sekda H Indra Salahudin, seluruh staf ahli dan asisten, unsur jajaran TNI/Polri dan seluruh kepala SKPD beserta jajarannya serta camat seKabupaten Langkat.

Bertindak selaku pembina apel, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam arahannya menjelaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dengan beragam suku, budaya dan agama yang telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara.

"Kemajemukan di masyarakat tentu sedikit banyaknya memunculkan beragam

permasalahan sosial yang tidak diselesaikan dengan cara- cara yang baik justru akan menimbulkan komplik sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan negara," kata Ngogesa.

Oleh karenanya, lanjut Ngogesa, dengan adanya penandatangan kesepahaman forum tiga pilar plus ini yang telah dilakukan oleh Pemkab.Langkat melalui Bupati Langkat, Kodim 0203 Langkat melalui Dandim Letkol Arh Dedy Rahmanto serta Polres Langkat melalui Kapolres AKBP Mulya Hakim Solichin, diharapkan kepada ASN, camat agar dapat merealisasikan dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap Kantibmas diwilayah kerja masing-masing.

Dalam kaitan penandatanganan kesepahaman forum tiga pilar plus, Ngogesa mengistruksikan kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah yakni; pertama, menetapkan desa binaan, desa sentuhan dan desa pantauan dengan kriteria masing-masing sehingga dapat diketahui bobot pembinaan yang dipersiapkan.

Kedua, membuat jadwal kunjungan bersama Instansi Tiga Pilar, dengan tetap melibatkan tokoh dan komponen yang ada di masyarakat dan ketiga, membangkitkan semangat pengabdian dan tanggung jawab sebagai orang yang telah diberikan amanah.

Untuk mendukung suksesnya tiga pilar tersebut, Ngogesa mengintruksikan Badan Kesbangpol Langkat untuk bertindak sebagai penerima laporan atas perkembangan tiga pilar tersebut. “Jangan diamkan masalah kecil dan

jangan pula salah mengambil tindakan dalam mengatasi masalah yang besar, kondusifitas di Langkat adalah hal yang terpenting dan harus dijaga secara bersama," pesannya.

Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin dan Dandim 0203 Langkat Letkol Arh. Dedy Rahmanto ikut memberikan komentar mengenai Kesepahaman Tiga Pilar Plus.

Saat usai Apel Gabungan, Kapolres Langkat menjelaskan bahwa kondusifitas suatu wilayah akan menjadikan semua bergerak sesuai dengan kaidahnya masing-masing mengingat bahwa saat ini sudah tidak zamannya lagi sebagai pelayan masyarakat, Unsur Kepolisian/ TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bekerja di belakang meja. “Sudah saatnya menunjukkan jati diri sebagai pelayan masyarakat yang ditugaskan oleh negara,� kata Solichin.

Senada dengan Kapolres, Dandim 0203 Langkat menyatakan bahwa mendapat amanah sebagai pelayan masyarakat, sudah kewajiban kita untuk mendukung suksesnya program Pemerintah, termaksud terwujudnya desa-desa di Langkat yang maju serta Kondusif.

Usai pelaksanaan apel dilakukan penyerahan piagam penghargaan dari Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH kepada Kajari Langkat Andri Ridwan SH, sebagai Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) yang telah melaksnakan sosialiasai/pendapingan di Pemkab Langkat. n P35

10 Edisi 16 - 30 November 2016

PODIUM Langkat

Ngogesa Dorong Peningkatan Kinerja Aparatur Pemkab Langkat

Pencanangan Kebangkitan Zakat di Langkat

GUNA mendorong peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab Langkat mengadakan pelatihan pembekalan sumber daya aparatur yang berlangsung di Berastagi mulai 2 sampai 5 November 2016.

STABAT, PODIUM Karena tempat pelaksanaannya terletak di Kabupaten Karo, Bupati Langkat beri arahan dan bimbingan kepada para ASN Langkat yang akan ikuti kegiatan tersebut di ruang pola kantor Bupati Langkat, (2/11/2016).

Dalam bimbingannya, Bupati mengatakan bahwa kegiatan pelatihan pembekalan Sumber Daya Aparatur ini juga sering disebut dengan Out Bond.

“Oleh karena itu, seluruh peserta yang ikut serta harus mengikuti kegiatan dengan semangat sehingga makna dan maksud tujuan kegiatan dapat dipahami,” kata Ngogesa.

Lebih lanjut Ngogesa mengatakan, sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Karenanya, Out Bond diselenggarakan agar inspirasi makna dari permainan Out Bond dapat dimengerti oleh seluruh peserta, khususnya makna kebersamaan dan makna semangat

dalam bekerja professional.

“Perlu konsentrasi, keberanian, kepercayaan diri dan waspada dalam permainan out bond yang ditujukan untuk membentuk karakter kepribadian diri yang nantinya akan berguna bagi birokrasi di Langkat,” pesan Ngogesa kepada seluruh peserta.

Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

Langkat Drs. Tawar Malem Sembiring menjelaskan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ada 41 orang, terdiri dari 1 perwakilan dari Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemkab. Langkat.

Bertindak sebagai Koordinator Instrukstur Prof. DR. H. M. Arif Nasution MA dan tim out Bond Sibolangit.

Tujuan dari kegiatan yakni untuk mengembangkan mental dan pola pikir inovatif dan kreatif serta untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pada setiap lini di unit kerja di jajaran Pemkab Langkat.

Acara pelepasan keberangkatan dihadiri oleh Assisten I Adm. Pemerintahan dan seluruh Kepala SKPD dijajaran Pemkab. Langkat. n P35

Peringatan HKN di Langk at Dir amaik an Berbagai Kegiatan Langkat Diramaik amaikan STABAT, PODIUM Sekitar 750 peserta ramaikan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) ke 52 di tahun 2016 di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, (8/11/2016).

Bertindak sebagai pelaksana adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang dalam peringatan tahun ini mengadakan beberapa rangkaian kegiatan. Seperti donor darah, senam sehat, jalan santai, lomba nyanyi, lomba balita sehat, lomba dokter teladam, lomba kader teladan, lomba bidan desa terampil, sunat massal, pemberian bingkisan kepada calon pensiunan dan pemberian santunan kepada 30 anak yatim.

Dari 750 peserta tersebut, seluruhnya berasal dari staf Dinas Kesehatan, staf Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kab. Langkat, DWP Dinas Kesehatan Langkat, anak yatim dan pensiunan Dinas Kesehatan Langkat.

Terpisah, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyambut peringatan HKN di Langkat adalah sebuah tradisi yang selalu dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh orang yang berjasa dalam dunia kesehatan di Langkat.

“Mengabdi dalam dunia kesehatan itu sangatlah mulia, olehkarena itu, setiap tahun, peringatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi sejauh mana pekerjaan mulia tersebut

dilaksanakan dan diaplikasikan,” sebut Ngogesa.

Sebagai bahan evaluasi, Ngogesa mengintruksikan Kadis Kesehatan Langkat beserta jajarannya agar terus menunjukkan eksistensi yang produktif dalam kemajuan kesehatan di Langkat.

“Karenannya, selain menyambut dengan semangat peringatan ini, rasa syukur dan evaluasi kinerja juga merupakan hal yang terpenting bagi seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Langkat guna mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Langkat,” harap Ngogesa.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Langkat Sadikun Winato menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan sudah berlangsung sejak 3 November lalu. Kegiatan diawali dengan donor darah yang berlangsung aula Dinkes.

Selanjutnya, pada (14/11/2016), peringatan upacara HKN ke-52 akan digelar di halaman kantor Bupati Langkat dan diakhiri, Jum’at (18/ 11), rangkaian kegiatan sosial dan resepsi HKN ke-52 tahun 2016 akan diselenggarakan di Bukit Lawang Kecamata Bahorok.

“Semoga ini dapat menggelorakkan semangat pegawai di Dinas Kesehatan Langkat untuk terus mengabdi dan berkarya bagi dunia kesehatan di Langkat” harapnya. n P35

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mencanangkan Kebangkitan Zakat di Kabupaten Langkat. Ini dimaksud agar mengoptimalisasi pengumpulan zakat berjalan sukses dan tepat sasaran. Pencangan Kebangkitan Zakat tersebut berlangsung di halaman Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Langkat, (2/11/2016).

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRRI Delia Pratiwi.SH, Direktur Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Drs.H.Tarmizi Tohor.MA, Dirjen Pemberdayaan Zakat Kemenag RI. M.Nasyir Tajang, Ketua Baznas Provsu Drs.H.Amansyah Nasution, Unsur Forkopimda Langkat, Sekdakab.Langkat dr.H.Indra Salahudin.M.Kes.MM, Kakan.Kemenag H.T.Darmansya.MM, Kepala SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, Ketua MUI Langkat Buya H. Ahmad Mahfudz, para pimpinan perusahan BUMD/BUMN dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan bahwa Pencanangan Kebangkitan Zakat di Langkat adalah untuk mendorong pengumpulan zakat di Langkat sehingga mampu digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial serta membantu warga dalam pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut dikatakan, terkadang untuk memberikan bantuan terkedala dari keterbatasan dana di APBD. "Oleh karena itu, pencangan Kebangkitan Zakat adalah solusi untuk meningkatkan partisipasi semua pihak terkait optimalisasi pengumpulan zakat," ungkap orang nomor satu di Pemkab Langkat itu.

“Bekerja di Langkat, mendapat rejeki di Langkat, karenanya, sudah seharusnya kita mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan pokok kita," imbuh Ngogesa.

Ngogesa berharap, partisipasi dan kepedulian para pejabat eselon yang dalam katagori telah wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan perhitungannya.

"Kita doakan semoga mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga masyarakat di Langkat yang memerlukan bantuan akan teratasi dengan sadarnya kita untuk mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan pokok melalui Baznas Kabupaten Langkat," harapnya.

Ditambahkan Ngogesa, kegiatan ini harus punya arti yang positif dan atas nama peribadi dan kedinasan tentang pengeluaran zakat ini jangan pelit dan tidak ada orang yang mengeluarkan zakat akan jadi miskin, dan perlu diketahui bahwa Allah SWT mengetahui perbuatan baik kita namun umat harus mengetahui juga tetapi jangan ria.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Drs. H. Tarmizi Tohor MA yang hadir dalam kegiatan memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Langkat H. Ngogesa yang telah mencanangkan Kebangkitan Zakat di Langkat.

“Ini merupakan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Baznas yang saat ini telah berupaya membantu Pemerintah terkait kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Tarmizi berharap, kebangkitan zakat dilangkat akan meningkatkan kesadaran bagi seluruh pihak, baik PNS/TNI/Polri ataupun pimpinan perusahaan untuk membayar zakatnya lewat Baznas. n P35

11

Parlementaria

Edisi 16 - 30 November 2016

Utang PBB PTPN II Tamora Menumpuk Dalam usaha merealisasikan pelunasan utang-utang PBB PTPN II Tanjung Morawa kepada Pemkab Langkat, Komisi C DPRD Langkat mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang pihak terkait di ruang rapat komisi C gedung DPRD Langkat, (8/11/2016).

LANGKAT, PODIUM Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi C Nurul Azhar Lubis SH didampingi sekretaris komisi C Sarno SE dan sejumlah anggota komisi lainnya seperti Jiman Tarigan ST, Syafrizal Helmi, Makhruf Ritonga SE, Syamsul S.Ag, Pujianto SE dan Azman juga turut hadir tim ahli komisi C DPRD Langkat Syamsul Bahri Surbakti SE, MM beserta beberapa orang staf komisi C. Hadir dalam pertemuan tersebut kepala bidang pembiayaan PTPN II Tanjung Morawa, Daniel Tarigan beserta dengan para staf, Irwansyah dan Iwan T. Polii. Sementara pihak terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai seperti kepala Seksi penagihan Junjungan Sihombing dan pelaksana penagihan Asido Sianturi.

Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibicarakan dan dibahas serta kondisinya berjalan dengan lancar dan penuh komunikatif juga saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain.

Kasi Penagihan KPP Pratama Binjai Junjung Sihombing mengungkapkan, utang PBB PTPN II Tanjungmorawa tahun 2013 hingga 2015 sebear Rp 27.939.725.038 miliar. Sedangkan utang tahun 2016 sebesar Rp 18.598.156.380 miliar.

KPP Pratama Binjai telah melakukan pemblokiran rekening PTPN II Tamora dalam upaya mendesak PTPN II tersebut untuk segera melunasi seluruh

utang PBB-nya.

Pembukaan kembali rekening PTPN II yang telah terblokir prosedurnya hanya dapat dilakukan oleh jurusita KPP Pratama Binjai. "Jika PTPN II ingin membayar utang dan proses pemindahbukukan saldo rekening PTPN II ke bank, prosedurnya juga haruslah dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat dan apabila surat kuasa telah diberikan dan diproses pembukaan blokir selesai, maka akan bisa langsung dilakukan pemindahbukuan rekening tersebut untuk membayar utang PBB PTPN II," ujarnya.

Sementara kepala pembiayaan PTPN II Tanjungmorawa, Daniel Tarigan berjanji pada bulan November dan Desember 2016 PTPN II Tanjung Morawa berencana untuk membayar PBB lebih kurang Rp 6,7 miliar lagi, sehingga pada tahun 2016 ini total yang akan dibayarkan sebesar Rp 11 miliar.

Komisi C DPRD Langkat berharap melalui Wakil Ketua Komisi C Nurul Azhar Lubis SH menyampaikan agar PTPN II Tanjung Morawa segera menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan yang dibutuhkan oleh juru sita KPP Pratama Binjai agar proses pembukaan blokir rekening dapat terlaksana.

"Dan pihak PTPN II Tanjung Morawa dengan dana yang ada dapat langsung membayarkan utang PBBnya hingga tahun 2016 sesuai dengan yang telah dijanjikannya sebesar Rp 6 miliar," ucap Nurul. n P03

Harapan Wakil Rakyat Terhadap Pencanangan Kebangkitan Zakat LANGKAT, PODIUM Pencanangan kebangkitan zakat di Kabupaten Langkat yang digelar Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH di halaman kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diharapkan nantinya dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Langkat dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, Rabu (2/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, anggota DPR RI Delia Pratiwi SH, Direktur Pemberdayaan zakat Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Drs.H. Tarmizi Tohor MA, Dirjen Pemberdayaan Zakat Kemenag RI M.Nasir Tajang, ketua Baznas Provinsi Sum. Utara Drs.H. Amansyah Nasution, unsur Forkopinda Langkat, Sekdakab Langkat dr.H. Indra Salahuddin M. Kes. MM, unsur Kodim, unsur Polres, Kakan Kemeneg RI Kab. Langkat H.T. Darmansyah MM, Pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat, ketua MUI Langkat Buya H. Ahmad Mahfudz, para pimpinan perusahaan BUMD/BUMN, ormas Islam, insan pers dan undangan lainnya.

Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa

Pencanangan Kebangkitan Zakat di Langkat ini adalah untuk mendorong mengumpulkan zakat sehingga nantinya mampu digunakan untuk halhal yang bersifat sosial serta dapat membantu warga dalam pengentasan kemiskinan.

Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang berusaha menerbitkan peratauran daerah (perda) untuk mengoptimalisasikan dalam pengumpulan zakat dengan salah satu turunannya yaitu peraturan Ketua Baznas soal UPZ yang masih dalam bentuk rancangan.

"Dan peraturan itu juga akan melengkapi instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang zakat serta lewat peraturan itulah karyawan muslim dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian akan wajib menyetorkan zakatnya melalui Baznas," ujarnya.

Sementara usai kegiatan saat ditemui dan dimintai pendapat salah seorang anggota DPRD Langkat H. Rahmanuddin Rangkuti SH. MKn, yang diusung dari partai Gerindra mengatakan bahwa ia sangat mendukung dan menyambut baik atas program kegiatan ini, jika program ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan maka masyarakat Kabupaten Langkat kedepannya akan dapat merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. n P03

Golkar Harus Solid TAPSEL, PODIUM Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara H. Ngogesa Sitepu SH membuka Musda ke-IX Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlangsung di Istana Tunggang Bosar Tapsel, (12/11/ 2016).

Dari hasil Musda ke-IX tersebut, H. Rahmat Nasution kembali terpilih kembali menjadi Ketua DPD II Golkar Tapsel periode 2016-2021 secara aklamasi.

Ketua DPD I Golkar Sumut H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, kembalinya Rahmat menjadi Ketua DPD II Golkar Tapsel adalah penghormatan yang besar bagi dirinya.

Ngogesa menilai, beberapa program yang dijalankannya terbukti efektif membawa Golkar menjadi partai yang disenangi masyarakat Tapsel.

“Jangan sia-siakan kepercayaan pengurus dan anggota, jadilah pemimpin yang mampu memotivasi seluruh pengurus untuk senantiasa solid, optimis dan merakyat,” ujar Ngogesa yang juga Bupati Langkat tersebut.

Ngogesa menambahkan, ketiga hal tersebut sangat penting dilakukan oleh Rahmat, sehingga keberadaan Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat Tapsel langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Selama ini kita terus mengupayakan Golkar Sumut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampung aspirasi terkait masukan, kritikan dan saran bagi pemda. Kita menginginkan Rahmat menjadikan Partai Golkar di Tapsel sebagai tempat berlindung bagi masyarakat Tapsel yang membutuhkan pertolongan. Jika ingin menang, bersifatlah seperti seorang pemenang, dan kemenangan sejati sebuah Partai Politik adalah ketika masyarakat merasa partai tersebut sangat bermanfaat kehadirannya,” katanya.

Ngogesa optimis Rahmat mampu menjalankan amanah yang diemban, dan ke depannya. "Bangun tim yang solid Partai Golkar Tapsel dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jalin koordinasi yang baik dengan pemda dan masyarakat, kontrol segala kebijakan pemda yang merugikan rakyat. Karena saya percaya kader Golkar Tapsel adalah kader yang pekerja keras dan semangat demi mewujudkan Kejayaan Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat,” pesan Ngogesa kepada seluruh pengurus DPD II Golkar Tapsel.

Sementara itu, Ketua terpilih Musda ke-IX Partai Golkar Tapsel H. Rahmat Nasution mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Semampunya saya akan berusaha menjadikan Golkar tetap menjadi partai yang disenangi kehadirannya bagi masyarakat Tapsel,” kata Rahmat.

Terkait langkah pertamanya, Rahmat akan mengadakan rapat konsolidasi untuk menyusun pengurus agar Golkar lebih solid dalam menyonsong situasi-situasi penting, seperti Pilkada dan lain sebagainya.

“Mohon dukungan dan masukan dari seluruh pengurus, anggota, masyarakat dan tokoh-tokoh senior partai Golkar Tapsel, agar kiprahnya sebagai pemimpin Partai Golkar Tapsel dapat membuat masyarakat senang dan nyaman,” harapnya. n P35

12 Edisi 16 - 30 November 2016

PODIUM Sumut

6 Perda Inisiatif DPRD Langkat Disosialisasikan Secara Maraton SEKRETARIAT DPRD Langkat sedang gencar – gencarnya menggelar sosialisasi enam Perda Inisiatif DPRD Langkat secara meraton yang pelaksanaannya mulai dari kecamatan Bahorok, Secanggang, Batang Serangan, Gebang, Brandan Barat dan Besitang. Diperkirakan sosialisasi tersebut selesai pada 26 November 2016 mendatang.

LANGKAT, PODIUM Hari pertama kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Bahorok dibuka dan langsung sebagai moderator, yaitu Sekwan Drs Basrah Pardomuan yang dihadiri oleh unsur Forkopimka para narasumber seperti Drs H Sarikat Bangun, M Syahrul SSos, Staf Ahli DPRD Drs Effendi Lubis, Kabag Hukum H Zurwansyah SH dan puluhan warga masyarakat kecamatan Bahorok para Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Bahorok, para pimpinan dan tokoh masyarakat kecamatan Bahorok serta undangan dari berbagai elemen masyarakat.

Enam perda yang disosialiasikan tersebut diantaranya Perda No 14 tahun 2013 tentang Penanggulangan

Bencana Daerah; Perda No 15 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif; Perda No 16 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan daerah; Perda No 17 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan

berkelanjutan; Perda No 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan; dan Perda No 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Seluruh peserta sosialisasi kelihatan tampak sangat serius dan antusias dalam mendengarkan setiap apa-apa yang disampaikan

dan dipaparkan oleh sejumlah narasumber, saat Pertemuan berlangsung banyak hal yang dibicarakan hingga membuat suasana berjalan cukup akrab dan lancar dengan penuh komunikatif, terlihat dengan banyaknya timbul berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan oleh sejumlah peserta.

Saat ditemui beberapa orang peserta mengatakan, mereka merasa senang diundang hingga dapat menghadiri dan mengetahui tentang perda-perda yang ada dan berlaku di Kabupaten Langkat ini, terlebih lagi dengan diadakannya kesempatan ruang tanya jawab sehingga kami dapat mengerti dengan jelas tentang perda – perda yang telah diterbitkan tersebut. n P03

Pengerusakan Rumah Dinas Guru di Besitang

Ketua Komite akan Menempuh Jalur Hukum LANGKAT, PODIUM Ketua Komite SDN 050780, Syahrizal Tanjung mengaku telah melaporkan kasus pengrusakan rumah dinas guru yang berada di lingkungan sekolah kepada Bupati Langkat tembusan surat Ketua DPRD Langkat, Kepala Inspektorat Langkat, Kepala Dinas P&P Langkat, Kepala BKD Langkat, Kepala BPKAD Langkat, Camat Besitang serta Kepala UPTD P&P Besitang.

Pengrusakan rumah dinas guru tersebut diduga dilakukan oknum Kepala SDN 054921 Simpang Bukit Mas Kecamatan Besitang berinisial Ros beserta suaminya BY selaku oknum Lurah Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat.

Menurut Rizal yang juga menjabat Seketaris Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Besitang, kalau oknum Ros diduga kebal hukum dan

memiliki deking yang kuat di kantor Dinas P&P serta Pemkab Langkat.

"Sehingga dirinya tidak tersentuh oleh hukum dan sanksi adminitrasi, sementara perbuatan yang telah dilakukan olehnya jelasjelas melanggar hukum yaitu dengan sengaja menghancurkan aset negara," terangnya.

Dari perlakuan oknum Kasek Ros tersebut, jelas tidak mencerminkan sebagai seorang tenaga pendidik yang bermoral serta tidak layak lagi untuk menjabat sebagai kepala sekolah.

"Pastinya saya merasa keberatan atas perlakuan oknum Kasek Ros. Saya juga bertekad melaporkan kasus ini ke jalur hukum agar kasus pengerusakan aset negara ini dapat disidangkan dan menjadi efek jera bagi oknum yang lainnya," tukasnya. n sahrul

Terlibat Perampasan Tanah Ahok akan Dipolisikan LANGKAT, PODIUM Herman alias Ahok, warga Dusun II, Pasar VII, Desa Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak berniat akan mengadukan Husin alias Cu Asin selaku ketua marga Cu wilayah Sumut beserta kelompoknya ke penegak hukum.

Pasalnya Cu Asin Cs dianggap telah merampas tanah miliknya yang merupakan warisan orangtua kandungnya, almarhum Cu Kaseh anak kandung dari almarhum Along.

Pada wartawan di kediamannya, Herman menuturkan kalau tanah beserta rumah semi permanen, klenteng nenek Dewi Sakti, kandang ternak dan kebun sawit itu merupakan tanah warisan dari almarhum orangtuanya Kaseh. Ini sesuai surat keterangan nomor 590/10/1998 tertanggal 24 September 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tandam Hilir I Harun Suyono serta diketahui oleh Camat Hamparan Perak Drs.Hasnil Basri Harahap dan telah dileges keasliannya oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta diteken oleh Darwin SH. "Kalau mereka punya bukti dan surat yang sah atas kepemilikan tanah ini tunjukan dan buktikan. Ini negara hukum, jangan semenamena melakukan tindakan yang dapat merugikan orang, itu namanya sama dengan merampas hak orang, menyerobot, apa mereka kebal hukum," ucap Herman geram.

Herman juga mengultimatum Husin alias Cu Asin, Hendrik alias Asun, Elpohan Effendi alias Ahan serta Hasan alias Asan untuk mencabut plang dan patok besi yang mereka tanam dan dirikan di atas tanahnya.

"Apabila dalam beberapa hari ini mereka tidak mengindahkan imbauan saya, jangan salahkan saya kalau masalah ini akan saya laporkan ke pihak berwajib. Siapa pun yang terlibat di dalamnya, baik itu aparat desa maupun kecamatan akan saya laporkan," tegas Herman sambil menunjukan surat tanah kepemilikannya. n sahrul

13

PODIUM Sumut

Edisi 16 - 30 November 2016

Wanita Aceh Pikul 12 Kilo 'Daun Surga'

“

POLRES Langkat menggagalkan peredaran narkotika, berikut menyita barang bukti 12 kilogram ganja dari salah seorang kurir wanita yang menumpang bus penumpang umum Putra Pelangi BL-7531 AA, (14/11/2016).

LANGKAT, PODIUM Tersangka adalah NH alias Nur (47) warga Dusun Blang Lhok, Desa Kaeude Tambue, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireun Provinsi Aceh, diamankan petugas saat menggelar sweeping guna mengantisipasi masuk dan melintasnya peredaran narkoba di depan Pos Lantas Sei Karang, Desa Kwala Gumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Keterangan diperoleh, sebelumnya petugas menerima informasi bahwa ada seorang perempuan membawa ganja akan menaiki bus Putra Pelangi dan di perkirakan akan melintas wilayah hukum Polres Langkat pada pagi harinya.

Selanjutnya petugas menggelar razia di Jalan lintas sumatra (Jalinsum) Stabat- NAD persisnya depan pos lalu lintas Sei Karang Desa Kwala Gumit Stabat dan menyetop bus penumpang umum yang sedang melintas dilokasi razia.

Kemudian petugas melakukan penyetopan dan langsung memberhentikan bus penumpang umum yang dicurigai, dan langsung memeriksa seluruh penumpang serta barang bawaan yang berada didalam kendaraan

tersebut.

Setelah itu, petugas melihat salah seorang penumpang yang duduk dibangku nomor 05 tampak gelisah dengan kehadiran petugas.

Kemudian personel meminta kepadanya agar tas diperiksa,

setelah dibuka ditemukan 12 bal ganja yang dibungkus dengan menggunakan lakban.

Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin, SIK melalui Paur Humas Polres Langkat Iptu Rudi Saputra, SH, ketika ditemui wartawan di Mapolres Langkat, (14/11/2016) membenarkan penangkapan tersebut.

Berdasarkan pengakuannya, sebut Rudi barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Aceh Utara berawal dari Sur (DPO) yang akan diberikan kepada orang yg tidak di ketahui namanya di Medan "Ganja ini berdasarkan pengakuannya mau dibawanya ke Medan. Dia baru menerima uang panjar Rp 1 juta sebagai biaya diperjalanan. Kurir wanita ini dijanjikan uang Rp 300 ribu setiap bal untuk upahnya jika berhasil mengantarkannya," ujar mantan Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat ini. n sahrul

Dua Warga Besitang Digaruk Polisi LANGKAT, PODIUM Tim operasional Satres Narkoba Polres Langkat amankan dua pelaku kejahatan narkotika jenis sabu dari dua lokasi yang berbeda, (11/11/2016).

RYS alias Rik (23) warga Dusun 11, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, bersama dengan DHM alias Ded (28) warga Dusun 9 Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Kasubag Humas Polres Langkat AKP Hendrik Aritonang Sik melalui Paur Humas Polres Langkat Iptu Rudi Sahputra, (12/11/2016), ketika dijumpai di ruang kerjanya

menjelaskan, kedua pelaku diamankan secara terpisah dengan barang bukti yang berbeda pula.

Awalnya tim opsnal Narkoba Polres Langkat mengamankan RYS alias Dik di sekitar pinggir jalan Dusun II Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Jumat (11/11) sekitar jam 19.00 wib. Dari tangan RYS pihak kepolisian menyita barang bukti narkotika berupa satu klip kecil berisi sabu.

Barang haram tersebut ditemukan saat dilakukan pengeledahaan di bagian tubuh pelaku, persisnya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan

yang dipakai pelaku.

Pelaku tidak membantah jika barang haram tersebut memang miliknya, yang ia peroleh dari DHM alias Ded untuk diperjual belikan, dan langsung tim melakukan pengembangan melakukan pengejaran terhadap DHM. Masih di hari yang sama, sekitar jam 19.30 wib, tim opsnal narkoba akhirnya berhasil mengamankan DHM alias Ded di sekitar Dusun 9 Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

Dari tangan pelaku DHM alias Ded berhasil disita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak lima

pelastik klip, satu buah kotak kaleng permen merk doublemint warna hijau biru, dan dua buah botol kecil plastik warna putih.

Barang bukti narkotika sabu tersebut ditemukan di dalam rumah pelaku tepatnya di kamar belakang saat dilakukan pengeledahan oleh pihak Kepolisian. Pelaku mengakui bahwa barnag bukti tersebut miliknya yang di peroleh dari temannya yang berada di Langkat Tamiang Aceh inisial D. Selanjutnya tim opsnal sat res narkoba polres langkat membawa kedua pelaku ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut. n sahrul

Puncana Jabat Direktur PDAM Tirta Wampu STABAT, PODIUM Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH melantik Dra. Puncana sebagai Direktur PDAM Tirta Wampu, Kamis (10/11).

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 690-17/K/2016 tanggal 7 Nopember 2016.

Bupati Langkat H. Ngogesa dalam sambutannya meminta kepada Direktur yang baru Dra. Puncana yang menggantikan Direktur PDAM yang lama Jufrizal SE, agar fokus terhadap tugas-tugas utamanya.

Terutama peningkatan cakupan pelayanan, memberikan kontribusi PAD kepada Pemkab Langkat, meningkatkan dan menjaga sumber daya air dan

mengembangkan produk air minum di antaranya air minum dalam kemasan.

Menurut Ngogesa, memilih Direktur PDAM Tirta Wampu membutuhkan waktu kurang lebih 13 hari. Kemudian proses seleksi juga berlangsung terbuka, dengan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (Fit And Porper Test), uji tes tertulis, penyampaian visi misi dan uji kesehatan.

“Sebagai Direktur PDAM Tirta Wampu yang baru, Puncana harus mampu menjaga amanah yang diberikan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ngogesa.

Keberadaan PDAM Tirta Wampu di Langkat sangat

berperan penting bagi masyarakat, khususnya dalam pelayanan air bersih. Untuk itu, pelayanan yang diberikan oleh PDAM Tirta Wampu harus professional karena hal tersebut adalah kebutuhan dasar masyarakat.

“Lakukan tugas dan fungsi dengan benar, ciptakan harmonisasi suasana kerja, bergerak cepat, ambil tindakan tegas apabila ada hal-hal yang merugikan perusahaan, jalin koordinasi dengan pengawas terkait kebijakan strategis,” harap Ngogesa kepada Puncana.

Direktur PDAM Tirta Wampu Dra. Puncana setelah selesai acara pelantikan menjelaskan,

amanah yang diberikan kepada dirinya akan dijaga dengan sebaik-baiknya demi menyeleraskan jabatannya dengan menjalankan visi-misi ke depan dalam perkembangan dan kemajuan PDAM Tirta Wampu.

Ditambahkannya, bahwa yang pertama akan dilakukannya adalah membangun koordinasi dengan seluruh staf dan jajaran, setelah itu baru melakukan beberapa terobosan dan inovasi baru terkait ketersediaan air bersih di Langkat.

“Mohon dukungan dari seluruh pihak guna kesuksesan programprogram PDAM Tirta Wampu melayani masyarakat Langkat,” harap Puncana. n P35

Edisi 16 - 30 November 2016

opini

Mendamba Kepala Daerah yang Antikorupsi Oleh: Mochammad Farisi, SH., LL.M Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi

MENARIK melihat hasil jajak pendapat yang diselenggarakan salah satu media cetak nasional periode 28-30 September 2016 yang lalu terkait pelaksanaan otonomi daerah dan kinerja pemerintahan daerah. Dari temuan penelitian yang dilakukan di 14 kota besar di Indonesia, ternyata masalah korupsi menjadi persoalan yang paling penting atau mendesak diatasi di daerah saat ini (33,6 persen).

Setelah korupsi, secara berturutturut masalah yang masih ditemukan, yaitu birokrasi yang berbelit (11,9 persen), pajak yang bertambah (9,3 persen), infrastuktur (8,6 persen), lapangan pekerjaan (7,1 persen), ekonomi/kesejahteraan (6,9 persen), keamanan (4,5 persen), sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan (3,8 persen), dan lainnya.

Berdasarkan jajak pendapat, 68,5 persen responden juga menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah juga dianggap belum berhasil mendorong munculnya pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Wajar bila masyarakat menyatakan bahwa korupsi menjadi masalah utama pembangunan di daerah. Tak tanggung-tanggung berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyatakan sebanyak 294 orang kepala daerah terjerat kasus korupsi dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 300 orang pada akhir 2013.

Sementara berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2015, sejak 20042015 terdapat 17 gubernur dan 49 bupati/walikota dan wakilnya terjerat kasus korupsi. Persoalan korupsi di daerah biasanya terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Kekuasaan penyelanggaraan pemerintahan dalam beberapa situasi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Area korupsi yang biasa dimainkan begitu beragam.

Pertama, politisasi birokrasi, yaitu kepala daerah menggunakan kriteria politis dari pada kriteria berbasis merit system dalam memilih pejabat SKPD. Kedua, pengelolaan perizinan terkadang ditunggangi praktek pemburu rente dari oknum

pejabat daerah.

Dan ketiga kebijakan anggaran, yaitu praktik mengarahkan anggaran di luar kepentingan rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Biaya pilkada dan korupsi Bila kita mundur ke belakang, mengapa banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi? karena biaya saat mengikuti pilkada sangat tinggi bahkan sampai harus berutang kepada pemodal besar.

Pada akhirnya setelah sang calon terpilih, dia harus memberikan imbalan berupa kemudahankemudahan perizinan dan kuota proyek yang terkoneksi dengan dengan kepala daerah atau parpol.

Inilah biang dari perbuatan korupsi kepala daerah. Berdasarkan data litbang Kementerian Dalam negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015, menunjukkan biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kabupaten/ kota bisa mencapai Rp 15 miliar hingga Rp 30 miliar.

Penulis coba sedikit mengilustrasikan untuk apa saja biaya yang mencapai miliaran tersebut. Misalnya pilkada di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 150 desa dan lima kelurahan, berarti akan ada 155 orang yang menjadi koordinator atau ketua tim sukses untuk tiap-tiap desa.

Bila satu koordinator mendapat dana Rp 10 juta saja, maka calon akan merogoh kocek Rp 1,55 miliar.

Biaya tersebut

baru digunakan untuk perkenalan saja belum lagi untuk menggerakkan mesin partai, membuat kaos, kampanye terbuka, mengundang artis, dan lain-lain.

Biaya miliaran yang tersebut diatas penulis perkirakan bisa makin membesar di pilkada serentak 2017. Ini karena UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah alat peraga kampanye (APK) dengan batasan yang ditentukan selain yang sudah ditanggung oleh negara.

Dengan semakin besarnya pengeluaran kampanye menambah kekhawatiran akan semakin memicu korupsi bila sang calon menang dan menjadi kepala daerah. Logika sederhananya, kepala daerah baru tersebut harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dalam proses pilkada.

Permasalahannya pendapatan resmi kepala daerah sangat kecil.

Plus dengan tunjungan hanya Rp 5,6 juta–Rp. 8,7 juta, sehingga yang bersangkutan akan mencari segala macam cara untuk menutupi kebutuhan dana segara.

Sehingga tak heran praktikpraktik korupsi tidak dapat dielakkan lagi. Biaya politik yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan pemasukan resmi ini akan membuat calon yang mengeluarkan banyak uang pasti akan mengijonkan posisinya nanti untuk ditukar dengan berbagai izin atau pengadaan barang.

Jadi Orang Bijak

Seorang tokoh Henry George Bohn mengatakan “orang bijak belajar dari kesalahan orang lain, sedangkan orang bodoh belajar dari kesalahan mereka sendiri�.

Praktik-praktik korupsi kepala daerah sudah banyak terendus oleh KPK. Dan seperti kita tahu sudah banyak pula kepala daerah yang dipenjarakan.

Untuk itu, kita semua mulai dari penyelenggara pamilu, partai, pasangan calon kepala daerah, dan rakyat harus menjadi orang bijak.

Sederhananya dengan mengoptimalkan pengawasan dan audit laporan dana kampanye calon kepala daerah serta membangun iklim saling mengawasi dan mau melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu bila ada indikasi terjadi pelanggaran di setiap tahapan pilkada.

Masyarakat juga harus cerdas dengan memilih calon kepala daerah yang punya track record dan perspektif antikorupsi. Mereka bercirikan mau melaporkan secara jujur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), memiliki dana kampanye paling kecil, melaporkan secara jujur dan terbuka laporan dana kampanye, tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan pengusaha/pemodal besar, mempunyai program nyata tentang transparansi akuntabilitas kinerja pemda dengan menerapkan teknologi penopang birokrasi seperti e-budgeting, e-purchasing system, e-catalog dan pajak online. n

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 16 - 30 November 2016

Ngogesa: Awasi, Jaga dan Rawat Pembangunan Jembatan Desa Perhiasan Selesai 22 Pelayan Masyarakat Dapat Penghargaan

BUPATI Langkat, H Ngogesa Sitepu SH meninjau pelaksanaan pembangunan jembatan Sei Wampu yang berlokasi di Desa Perhiasan, Kecamatan Selesai, (7/11/2016).

LANGKAT, PODIUM Kedatangan Ngogesa ke lokasi pembangunan jembatan disambut Camat Selesai, Eka Depari SSTP yang didampingi oleh staf Kecamatan dan sejumlah Kepala Desa se-Kecamatan Selesai.

Didampingi Sekda H. Indra Salahudin, Kadis PU Bambang Irawadi, Kepala Inspetur H.Amril dan rombongan lainnya, Ngogesa mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas.

Dengan adanya jembatan ini, secara otomatis jarak tempuh dari desa ke desa lainnya tidak terlalu jauh lagi.

“Karenanya demi mewujudkan tujuan, saya akan senantiasa meninjau pelaksanaan pembangunan jembatan ini. Awasi, jaga dan rawat,” tegas H.Ngogesa.

Pelaksanaan pembangunan jembatan ini diperkirakan akan segera berakhir pada bulan November 2016. Walau demikian, kecepatan pengerjaan harus

diimbangi dengan kualitas jembatan yang baik dan sesuai dengan basetagenya.

“Semoga jembatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga laju pembangunan di Langkat akan terus membaik seiiring kerjasama seluruh pihak dalam mendukung perkembangan pembangunan di Langkat,” harap Ngogesa.

Untuk diketahui bahwa jembatan yang dibangun di atas sungai Wampu yang terletak di Desa Perhiasan Kecamatan Selesai ini dengan panjang 150 meter dan

lebar 6 meter yang menghubungkan Desa Tanjung Putri, Sei Musam, Sejagat Kecamatan Bahorok dan Desa Setungkit, Bukit Lembasa, Kampung Bali Kecamatan Wampu.

Selanjutnya, setelah selesai pengerjaan jembatan nantinya, Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu akan meresmikannya sekaligus ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah meridho’i pelaksanaan pembangunan jembatan itu demi kemajuan pembangunan di Langkat yang dicintai. n P35

Bupati Didesak Berangus Perambah Hutan Magrove LANGKAT, PODIUM 117 warga dari empat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu, terdiri dari Desa Kwala Serapuh, Pulau Banyak, Sangga Lima dan Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura membubuhkan tanda tangan menolak aksi perambahan hutan magrove yang berada di lingkungan mereka. Setelah itu ratusan tanda tangan tersebut diserahkan ke Bupati Langkat.

Pengaduan masyarakat Desa Bersatu secara tertulis menindak lanjuti surat yang pertama No.02/ MDB/KL/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016. Isi dari pengaduan tersebut yang intinya meminta kepada Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu.SH segera mengusut dan menindak tegas kasus alih fungsi perambahan hutan mangrove ratusan hektar dan penutupan paluh-paluh yang dijadikan perkebunan sawit di Desa Kwala Serapuh oleh DI alias AN Cs. Pengaduan masyarakat Desa Bersatu Kecamatan Tanjung Pura secara tertulis itu yang ditandatangan 117 warga tembusannya disampaikan ke DPRD Sumut di Medan, Gubsu, Kapoldasu, DPRD Langkat di Stabat, Kapolres Langkat dan Camat Tanjung Pura.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan masyarakat M.Tonggo Desa Kwala Serapuh, Nazaruddin Pulau Banyak dan Julkifli Desa Kwala Langkat, Senin (7/11) kemarin pada wartawan di Stabat.

Menurut M.Tonggo didampingi sejumlah temannya tersebut, akibat

dampak alih fungsi yang dilakukan pengusaha perkebunan sawit meluluh lantakkan mangrove dan menutup paluh-paluh yang menggunakan alat berat beco.

"Dengan pengalihfungsian hutan mangrove pastinya nelayan di empat desa mengeluh tidak bisa lagi mencari nafkah menangkap ikan untuk menghidupi keluarganya. Karena paluh-paluh yang setiap hari untuk melintas sampan sudah ditutup oleh pengusaha perkebunan sawit DI alias AN Cs," sebut warga.

Padahal, Bupati Langkat sudah pernah menyurati DI alias AN Cs pada 17 Nocember 2011 dengan nomor.522-2849/Pem/2011 yang isinya diperintahkan agar segera meninggalkan areal mangrove dan menutup kembali paluh-paluh di Desa Kwala Serapuh yang dialih ungsikan menjadi perkebunan sawit.

Tapi perbuatan melawan hukum itu kembali dilakukan DI alias AN. "Malah sekarang ini dia (DI-red)

telah berani menjuali lahan hutan mangrove hinga ratusan hentar kepada pihak lain," ungkapnya.

Memang, setelah pengaduan warga pertama dan berita harian media cetak, beco yang menghancurkan mangrove itu telah diamankan oleh Polisi Kehutanan Sumut pada tanggal 26 November 2016 tengah malam yang disampaikan oleh staf kantor Dinas Kehutanan dan Kerkebunan Kabupaten Langkat. Tapi sekarang ini masih ada satu unit beco lagi di lolaksi.

"Kami minta kepada Bupati Langkat segera menangkap dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap perambah mangrove dan pengusaha beco, sehingga empat desa terselamatkan dari bencana yang mengancam keselamatan kami. Jika hal ini tidak segera diproses kami dari empat desa akan melakukan aksi unjukrasa ke kantor bupati langkat," ancam ratusan warga. n sahrul

STABAT, PPODIUM Bukti kepedulian Pemkab Langkat terhadap jasa dan kinerja selama menjadi pelayan masyarakat, Bupati Ngosesa memberikan penghargaan. Tak hanya tenaga kesehatan, 9 camat serta 9 Kepala UPT Dinas Pendapatan pun mendapatkan hal yang sama.

Penghargaan itu diberikan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 yang sekaligus Ngogesa selaku pembina upacara di halaman kantor Bupati Langkat, (14/11/2016).

Empat orang tenaga kesehatan tersebut yakni; dr. Dhermawati Bangun (Kepala Puskesmas Terbaik), dr. Azhar Zulkifli (Dokter Teladan), Lia Aldora Br. Sembiring (Bidan Desa Teladan) dan Junaida AM. Keb (Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas).

Sedangkan untuk 9 camat dan Kepala UPT Dinas Pendapatan yang berhasil menerima penghargaan adalah berkat keberhasilan mereka dalam upaya melampaui target PBB-P2 sebagai PAD sebelum 31 Oktober 2015 yaitu lebih dari 100 %.

Para camat dimaksud yaitu, Camat dan Ka.UPT Dinas Pendapatan Kecamatan Pematang Jaya (Over Target sampai 158,31 %), Camat dan Ka.UPTD Selesai (115,19 %), Camat dan Ka.UPTD Kutambaru (111,33 %), Camat dan Ka.UPTD Bahorok (103 %), Camat dan Ka.UPTD Sirapit (100,78 %), Camat dan Ka.UPTD Salapian (100,61 %), Camat dan Ka.UPTD Sawit Seberang (100,34 %), Camat dan Ka.UPTD Kuala (100,33 %) dan Camat dan Ka.UPT Hinai (100,33 %).

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengucapkan terima kasih atas keberhasilan 4 orang tenaga kesehatan, 9 Camat dan 9 orang Ka.UPTD Dinas Pendapatan berprestasi tersebut.

Menurutnya, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Langkat harus terus menunjukkan kinerja yang professional demi mewujudkannya birokrasi Pemerintahan Langkat efektif baik dari segi Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan dan lainnya.

“Ingatlah, ASN mendapat amanah dan tugas mulia dari Negara untuk melayani publik, olehkarena itu, jalankan kesempatan tersebut dengan maksimal dan profesional,” harap Ngogesa.

Terkait dengan Hari Kesehatan Nasional ke-52, pada upacara tersebut, Bupati Ngogesa membacakan pidato sambutan Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr.

Nila Farid Moeloek Sp.M(K) mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Menteri mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar bergerak bersama-sama dengan kesadaran dan kemauan untuk berprilaku sehat demi tercapainya Indonesia yang sehat seperti moto Presiden RI Ir. Joko Widodo yakni “Ayo bangkitkan gerakan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari”. n P35

Pemkab Langkat Gelar Upacara Hari Pahlawan ke 71

“

Pemkab Langkat menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-71 tahun 2016 yang berlangsung di Alun-alun T Amir Hamzah, Stabat, (10/11/22016). Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, Komandan Upacara Letda Arh P Sitepu dan perwira upacara Kapten Inf Yusrafizal Danramil 07 Stabat yang dihadiri oleh Unsur Forkopimda Plus Kabupaten Langkat, Wakil Bupati H Sulistiato, Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Unsur TNI/Polri, seluruh Kepala SKPD beserta jajarannya, Ketua TP PKK Hj Nuraida Ngogesa dan Pengurus TP PKK, DWP Langkat, para Veteran Juang, pelajar dan sejumlah Ormas.

STABAT, PODIUM Hari Pahlawan tahun 2016 ini mengambil tema “Satukan Langkah Untuk Negeri” yang memiliki makna membangun Indonesia secara bersama-sama dengan meneladani sifat-sifat kepahlawanan yang dulunya dijadikan dasar untuk berjuang oleh para pahlawan terdahulu.

Dalam sambutan tertulis Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan Bupati Ngogesa, dikatakan bahwa Peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan sebagai cermin atau refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk menggapai harapan masa depan.

“Peringatan didasari dari peristiwa pertempuran di Surabaya yang menjadikan perang terbesar pertama setelah Proklamasi Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 dan merenggut banyak korban jiwa,” kata Ngogesa membacakan sambutan Menteri Sosial RI. Dan, kata dia, dasar itulah yang menjadi warisan bangsa untuk mengingat bagaiman

para pahlawan berjuang mempertahankan Kemerdekaan RI dengan semangat dan mental juang yang sangat tinggi.

Ditambahkannya, sebagai generasi bangsa, ini adalah pelajaran moral yang harus senantiasa dipelajari guna mewujudkan harapan yang ditanamkan para pahlawan, yakni Indonesia Merdeka, Maju dan Bermartabat.

“Patriotisme sejati bukan sekadar mempertahankan melainkan juga memperbaiki keadaan negeri,” sebut Ngogesa.

Peristiwa bersejarah tersebut dapat menjadikan seluruh masyarakat Indonesia menyadari bahwa menuju kemajuan bangsa, kebersamaan merupakan langkah terpenting.

“Bersama melangkah, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong,” katanya.

Butuh Keyakinan Sementara itu, usai bertindak selaku irup peringatan Hari Pahlawan ke-71, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH meyakinkan kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda bahwa mewujudkan Indonesia Maju dan

Bermartabat itu dibutuhkan sebuah keyakinan yang besar.

"Tantangan dan persoalan bangsa yang kita hadapi saat ini memang berat, akan tetapi, kita tidak boleh putus pengharapan, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita arti penting perjuangan, ketabahan dan harapan," tukasnya.

“Barang siapa yang ingin memiliki mutiara harus kuat menahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya,” sebut bupati memotivasi kepada seluruh masyarakat.

Di akhir upacara, bupati dan unsur Forkopimda Plus menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba Napak Tilas Juang 45 yang diselenggarakan oleh Pemuda Panca Marga (PPM) Langkat.

Untuk diketahui, dalam pelaksanaan Hari Pahlawan ke-71, Pemkab. Langkat mengadakan rangkaian kegiatan, yaitu Ziarah ke Makam Pahlawan Brandan dengan irup Dandim 0203 Langkat dan penaburan bunga di Dermaga Pertamina Pangkalan Brandan. n P35