Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana HM. Tambunan Sekretaris Redaksi T. Reza Maulana Fotografer & Artistik Iwanto HS Penasehat: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH

Raskin Awards 2016 STABAT, PODIUM Atas keberhasilan mendistribusikan Raskin pada tahun 2016, Kecamatan Pematang Jaya raih prestasi Raskin Awards tahun 2016 di Kabupaten Langkat.

Prestasi tersebut ditandai dengan penghargaan yang diberikan langsung oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH kepada Camat Pematang Jaya Ahmad Fitria S.Sos di halaman kantor Bupati Langkat, baru-baru ini, bersamaan dengan Apel Gabungan Pemkab Langkat.

Sementara itu, Kecamatan Padang Tualang menjadi terbaik kedua dan Kecamatan Kutambaru menjadi terbaik ketiga, Sedangkan, Kecamatan Kuala, Sirapit dan Sei Bingei menjadi terbaik keempat, kelima dan keenam.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengucapkan terima kasih kepada seluruh Camat yang berjuang dan bekerja keras dalam mensukseskan pendistribusian Raskin pada tahun 2016.

“Terus jalankan amanah dengan profesional, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Lanjut Ngogesa, bekerjasama dengan Bulog, Pemerintah menyalurkan bantuan Raskin kepada masyarakat dengan tujuan membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Dengan bantuan ini, masyarakat miskin akan mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat” ujarnya.

Olehkarena itu, peran Camat yang ditugaskan dalam mendistribusikan Raskin

di wilayah kerjanya masing-masing adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan profesional, “Terima kasih bagi yang berpretasi, terus pertahankan dan tingkatkan kinerja ditahun-tahun berikutnya, dan bagi yang belum berhasil, terus bekerja keras untuk jadi yang terbaik” pesan Ngogesa kepada seluruh Camat.

Untuk diketahui, penetapan Kecamatan Pematang Jaya menjadi terbaik pertama Raskin Awards 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor : 511.143/K/2016 tentang penetapan Kecamatan terbaik dalam rangka pendistribusian Raskin tahun 2016 Kabupaten Langkat.

Hadir dalam penyerahan Raskin Awards tersebut, Kepala Bulog Medan Gabriel Marbun, Wabup Langkat H. Sulistianto, Sekda Langkat H. Indra Salahudin dan seluruh Kepala seluruh Kepala SKPD beserta jajarannya di Pemkab. Langkat.

Perlindungan Perempuan dan Anak Pada saat yang sama, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu juga menyarahkan Mobil Operator Perlindungan Perempuan dan Anak yang dihibahkan Pemerintah Pusat kepada Pemkab. Langkat dan diserahkan langsung oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH kepada Kepada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Langkat Hj. Purnama Dewi Tarigan.

“Semoga, ini dapat membantu dalam mensuskseskan segala program Dinas KBPP Langkat dalam mensuskeskan program KB dan sosialisasi perlindungan anak di Langkat” kata Ngogesa. n P35

Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Yunifar Efendi P, M. Holid SH, Mahmud Hamdani, HM. Tambunan, Sahrul Akbar Medan: Sutriadi, ST, Suparno Harianto Langkat: Sahrul Akbar Kota Binjai: Eddy Gunawan Wartawan Kota Binjai: Sudirman Stabat: Novra Dana Wampu: T. Zainal Abidin, Secanggang: Sariman Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Zulkarnain SPd Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Salapian: Sudirman BA Pimpinan Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Keuangan Tek Sai An Manager Iklan Efendy Manager Pemasaran Adi Syahputra Distribusi/Sirkulasi Amiruddin Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 Email: podiumindonesia@gmail.com Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan, Sumut, Indonesia

PANGGILAN

HP: 085206407583 - 081264161514

Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jalan Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Langkat, untuk: 1. Menyelesaikan perhitungan Keuangan Triwulan II tahun 2016.

2. Meminta klarifikasi terkait dugaan pemalsuan Kartu Pers Tabloid PODIUM. Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Utama

“

3 Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

DI ERA demokrasi terbuka saat ini, Partai Golkar berupaya terus berbenah dan selalu berada di tengah-tengah rakyat. Lahir dari suara rakyat, Partai Golkar menegaskan ingin selalu dekat dengan rakyat.

LANGKAT, PODIUM “Sudah jelas, Golkar selalu mendukung kebijakan pemerintah yang bersifat baik dan pro-rakyat,” kata Ketua DPD Golkar Sumut, H Ngogesa Sitepu saat membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 Partai Golkar Kabupaten Langkat yang berlangsung di gedung PKK Langkat, Senin (16/1).

Karena itu, Ngogesa yang juga Bupati Langkat ini menegaskan, masyarakat Indonesia menjadi bagian terpenting dalam proses demokrasi, dan dikehidupan nyata. Tentunya, ada kebijakan pemerintah yang dikeluhkan atau dirasa kurang baik oleh masyarakat.

“Untuk itu, seluruh pengurus Golkar yang terpilih, jangan rusak citra partai Golkar dengan tindakan yang tidak pro rakyat,” terang Ngogesa kepada seluruh pengurus yang terpilih.

Ngogesa menambahkan, dengan berlangsungnya Musda, tentu kepengurusan baru akan terbentuk.

"Saya berharap, pengurus yang baru harus siap menjadi penampung aspirasi masyarakat setiap saat kapan pun diperlukan," tegas Ngogesa.

Musda ke-9 Partai Golkar Kabupaten Langkat berlangsung sehari dan pada periode sebelumnya, H. Ngogesa Sitepu SH adalah Ketua DPD II partai Golkar Langkat.

Musda berlangsung tertib dan lancar, dan pada akhirnya Terbit Rencana Perangin-angin SE terpilih menjadi Ketua DPD II Golkar Langkat periode 20152020 secara aklamasi.

Seperti diketahui Ngogesa Sitepu menjabat Ketua DPD Golkar Sumut periode 2015-2020. Usai dilantik (saat itu), Ngogesa menyebut sebagai partai pemenang Pemilu 2014, Golkar harus bisa mempertahankan pencapaiannya dengan terus berkarya dan bekerja melayani masyarakat.

“Tunjukkan kepada rakyat bahwa Golkar itu ada selalu untuk rakyat. Partai Golkar ingin selalu dekat dengan rakyat. Mari terus bekerja dan berkarya berbuat yang bermanfaat untuk rakyat,” tegasnya.

Malahan, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto optimis keberadaan partai berlambang pohon beringin itu jaya di tangan Ngogesa Sitepu.

Pasalnya, dilihat dari perjalananya karirnya bahwa Ngogesa merupakan kader terbaik partai.

Ngogesa juga mampu menduduki jabatan penting di Langkat yang mempercayakan dirinya menjadi Bupati Langkat selama dua periode. Berangkat dari situ pula, Setya Novanto berkeyakinan Golkar Sumut yang dikomandoi Ngogesa bisa menyatu dengan rakyat.

Target pencapaian Golkar di Sumut tak lain 'merajai' di kabupaten/kota. Seperti halnya kepala

daerah. Nah, berbicara gawean pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Gubernur Sumut periode mendatang, ternyata nama Ngogesa Sitepu terus jadi perbincangan. Dukungan mengalir, baik dari kader, simpatisan serta arus bawah yang notabene masyarakat kecil.

Potensial Ngogesa Sitepu dan HT Erry Nuradi di Pilkada 2018 itu juga disampaikan Ketua Lembaga Riset Publik Indonesia (Larispa) M Rizal Hasibuan belum lama ini.

Menurut kacamata Rizal, kepemimpinan mereka (Ngogesa & Erry Nuradi) telah memiliki pengalaman cukup mapan.

"Saat ini hanya ada dua sosok yang paling pas memimpin Sumut yaitu Tengku Erry Nuradi dan juga Ngogesa Sitepu," ujarnya.

Apalagi kata Rizal, Ngogesa Sitepu saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, karena basis massa yang dimiliki oleh partai berlambang pohon beringin tersebut sangat banyak tidak terkecuali di Sumut sendiri.

"Hal lain yang menjadi track record beliau adalah kesuksesannya menjadi bupati langkat dua periode yang tanpa ada kekurangan dan terbukti sangat dicintai warga langkat, banyak prestasi yang dia peroleh selama memimpin Langkat, dan juga Tengku Erry Nuradi saat ini menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasden Sumatera Utara, tentunya juga mempunyai basis massa yang banyak juga," kata Rizal.

Prestasi yang diperoleh oleh Bupati Langkat Ngogesa Sitepu telah banyak diperoleh. Di antaranya adalah penghargaan Peringkat Pertama Terbaik se-Indonesia dalam Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), prestasi di bidang lingkungan dengan mencatatkan Kota Stabat sebagai peraih Piala ADIPURA selama 7 kali berturut-turut, serta ditetapkannya empat sekolah di Langkat sebagai peraih Adiwiyata Mandiri dari Pemerintah RI. "Selain itu program perlindungan perempuan dan anak telah berhasil dilaksanakan oleh Ngogesa, dan tentunya prestasi-prestasi lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu disini," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, meski saat ini beberapa calon lain telah muncul untuk meramaikan bursa calon Gubsu 2018 nanti seperti JR Saragih, Gus Irawan, Pangkostrad Eddy Rahmayadi dan tokoh-tokoh besat lainnya yang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun pihaknya berkeyakinan sosok Ngogesa dan Tengku Erry paling pas untuk Sumut.

"Tentunya peluang ini harus disikapi dengan

menyamakan visi dan misi dan ketertarikan emosional kedua pasangan ini, saya berpikir keduanya memiliki kedekatan yang sama, untuk siapa yang No. 1 dan No. 2 saat ini belum dapat dinilai karena keduanya sama-sama memang oantas untuk menjadi No. 1 di Sumut," ujar Rizal Penilaian untuk kedua tokoh besar di Sumut ini juga dapat dilihat dari segi etnis. Yaitu Batak Karo dan Melayu. Istri Tengku Erry Nuradi dari Etnis Batak dan istri Ngogesa Sitepu dari etnis Jawa jadi semua etnis saling melengkapi.

"Apalagi dari segi kursi di DPRD juga sudah melengkapi kedua tokoh tersebut, Partai Golkar 17 kursi dan juga Partai Nasdem 5 kursi," pungkas Rizal.

Sebelumnya, peluang menuju kursi Sumut-1 bagi H Ngogesa Sitepu SH semakin terbuka lebar. Terbukti, dukungan terhadap dirinya terus mengalir dan berdatangan dari kader Partai Golkar di berbagai daerah dari kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang didatangi Ngogesa dalam kegiatan membuka Musda Golkar IX di Tanjung Balai, Deli Serdang, Tapsel, atau melantik pengurus Golkar Kabupaten Dairi dan Kota Medan.

Saat membuka Musda Partai Golkar IX di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang harus selesai dalam satu tahun. Ketua DPD Golkar Sumut Ngogesa Sitepu minta semua kader Golkar agar menjaga kekompakan, melakukan konsolidasi partai sampai ke tingkat kelurahan/desa. Hal ini ditegaskannya saat membuka Musda Golkar IX Kabupaten Labura di Hotel Sinugerah Ledong Timur Aek Kanopan medio November lalu.

Menurut Ngogesa, Golkar merupakan partai miliknya rakyat sesuai motto "Suara Golkar, Suara Rakyat", yang harus dijaga kepercayaan masyarakat yang memberikan amanah kepada Partai Golkar dengan banyaknya anggota DPRD terpilih dari Golkar, juga bupati dan wali kota di kabupaten/ kota di Sumatera Utara.

Khusus untuk Kabupaten Labura merupakan andalan Golkar dengan duduknya kader partai sebagai bupati dan Ketua DPRD Labura ini. Kini saatnya seluruh kader bersama-sama merapatkan barisan untuk merebut kemenangan pada 2018 dan 2019 mendatang, agar bisa meraih kekuasaan yang berpihak kepada rakyat.

"Selama ini yang dilakukan kader Golkar di pemerintahan dan DPRD, melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga Golkar selalu menjadi bagian dari masyarakat dengan berbagai kegiatan dilakukan untuk rakyat," papar Ngogesa didampingi Seketaris Golkar Sumut Irham Buana Nasution SH dan Wakil Seketaris H Hasanuddin Nano SE. n tim

4

PODIUM Serbaserbi

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Amanat UU 25/2009

Penyelenggaraan Layanan Publik Tak Bisa Terapkan Tarif Secara Sepihak MEDAN, PODIUM Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mempertanyakan mekanisme penetapan kenaikan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang direncanakan mulai berlaku Jumat (6/1/2017). Karena menurut undang-undang, penyelenggara layanan publik tidak bisa menetapkan tarif layanan publik secara sepihak.

“Dalam menetapkan tarif layanan publik, penyelenggara layanan harus melibatkan stakholder, yakni masyarakat sebagai pengguna layanan. Tidak bisa sesuka hati.

Ini diatur tegas dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” tegas Abyadi Siregar.

Penjelasan Abyadi Siregar tersebut disampaikan terkait rencana pemberlakuan kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB sesuai PP Nomor 10 tahun 2016 yang dinilai sangat memberatkan masyarakat karena dinilai terlalu tinggi.

Dalam pasal 31 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya ayat (4) menyebutkan, penentuan biaya/ tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Jadi, ketentuan ini sangat jelas bahwa penetapan tarif layanan publik tidak boleh secara pihak dilakukan oleh penyelenggara layanan. Tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, dalam UU ini dijelaskan bahwa, legislatif menjadi refresentasi masyarakat dalam menetapkan biaya/tarif layanan publik. Jadi, harus ada persetujuan masyarakat dalam hal ini melalui legislatif,” jelas Abyadi.

Nah, karena itu, Abyadi Siregar mempertanyakan apakah biaya/tarif baru pengurusan STNK dan BPKB yang mulai berlaku hari ini, sudah mendapat persetujuan DPR RI? “Saya sendiri belum tahu. Karena ini adalah wilayahnya DPR RI. Jadi kita di daerah ini belum tahu,” kata Abyadi.

Namun, Abyadi menilai, kenaikan biaya/tarif yang mencapai hingga 100 persen ini terlalu tinggi bila dibanding kondisi ekonomi sulit masyarakat. Angka kenaikan ini seperti tidak melihat kondisi ekonomi sulit masyarakat saat ini.

Bila mekanisme penetapan tarif pelayan publik ini tidak melalui mekanisme, seperti diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009, menurut Abyadi Siregar, sebaiknya ditunda dulu pemberlakuannya. “Tunda dulu untuk dikaji kembali. Karena kalau tidak melalui persetujuan DPR RI, itu artinya melanggar UU Nomor 25 tahun 2009. Masa pemerintah dan DPR melanggar UU? Kan nggk lucu?” tegas Abyadi.

Abyadi juga menyarankan, agar DPR RI mempertanyakan kenaikan biaya/tarif pengurusan STNK dan BPKB tersebut.

“Dewan harus menggunakan hak kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 25 tahun 2009. Kalau kenaikan ini tidak mendapat persetujuan dewan, sebaiknya harus segera meminta klarifikasi. Panggil semua pihak untuk memberi penjelasan kepada dewan,” tegas Abyadi Siregar. n hmt

Alhamdulillah!!!

Nek Wartinah Peroleh ‘Rumah Baru’ dari Pemerintah Sumut RASA haru, sedih dan senang bercampur di hati Wartinah. Wanita paro baya ini tak dapat berkata-kata setelah menerima bantuan rumah layak huni dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumut yang diserahkan Gubernur HT Erry Nuradi, (25/1/2017).

MEDAN, PODIUM Ibu berhijab itu terlihat menetaskan air mata saat dijumpai Gubernur Erry Nuradi. Jari rentanya memegang erat tangan orang nomor satu di Provinsi Sumut itu, seraya mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan Baznas Provinsi Sumut kepada dirinya dan keluarga.

“Terimakasih pak Gubernur atas bantuannya. Saya doakan bapak dan keluarga sehat serta sukses selalu.

Terimakasih pak Gubernur. Terimakasih,” ucap Wartinah berulang sambil memegang erat tangan Gubernur Erry.

Kepada wartawan, Wartinah yang berdomisili di Jalan Pama Gang Lembah, Delitua ini mengaku sebelum dibangun rumah layak huni, dirinya tinggal bersama seorang putranya didalam

rumah yang beratap terpal dan beralaskan tanah.

Wartinah sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci merasa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah SWT kepada dirinya melalui Baznas Provinsi Sumut.

“Alhamdulillah senang sekali nak.

Sekarang tidak takut bocor lagi di musim hujan. Tidak takut binatang berbisa masuk ke rumah. Sekarang bangunannya sudah permanen semua. Ya, terima kasih pak Gubernur,” ujarnya.

Mendengar ucapan terimakasih Wartinah, Gubernur Erry menyambutnya dan berharap keluarga ibu berusia 59 tahun itu diberikan kesehatan selalu. “Itu rejeki dari Allah. Mudah-mudahan ibu senantiasa diberikan kesehatan,” ujar Erry. n hmt

Ulos Inang ‘Hipnotis’ Buyers Mancanegara

MEDAN, PODIUM IDHKBA (Indonesia Hongkong Business Association) Sumatera Utara sukses membawa Ulos ‘Inang’ produksi Dewi Sanggrah Ulos pameran di Hongkong Fashion Week yang berlangsung dari tanggal 16-19 Januari 2017 di Hongkong Convention and Exhibition Centre (HKCEC).

Delegasi IDHKBA Sumut yang dipimpin langsung oleh Ketua Rusmin Lawin dan para pengurus inti lainnya Nova Zein dan Dewi berhasil menarik perhatian para buyers mancanegara.

“Keunikan desain dan corak etnik khas Sumatera Utara merupakan daya tarik utama dari produk fashion Sumatra Utara,” ungkap Rusmin Lawin yang juga Ketua Apindo Medan.

Bahkan, Ulos Inang mendapat order dari beberapa buyers mancanegara, suatu terobosan yang signifikan dalam upaya menggenjot ekspor sekaligus mempromosi potensi ekonomi Sumatera Utara.

Sementara itu, Dewi, pemilik Sanggrah Ulos Inang mengatakan, kegiatan ini merupakan pengalaman

barunya dalam upaya memasarkan produk ulos dan tas serta sepatu dengan desain khas etnik Sumatera Utara ke mancanegara.

Selain itu, stand Ulos Inang juga mendapatkan info permintaan hijab dari buyers yang berasal dari wilayah Tiongkok yang mayoritas Muslim.

“Ke depannya kami akan mengembangkan produk lain di luar fashion, seperti makanan ringan dan minuman khas Medan Peyek, kopi dan dodol durian,” kata Nova Zein selaku project coordinator untuk misi dagang ini.

Hongkong Fashion Week merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Hongkong Trade Development Council (HKTDC) yang tahun ini diparalelkan dengan even besar dunia, yakni ‘The 10th Asian Financial Forum 2017’ dengan Tajuk Utama Asia ‘Driving Change, Innovation dan Connectivity’ yang dihadiri oleh 2800 pelaku ekonomi dari segala penjuru dunia.

Tokoh pengusaha Nasional Chairul Tanjung tampil sebagai salah satu panelis dalam topik Prospect for ASEAN bersama para pembicara lain, diantaranya Ambassador Zhou

Wenzhong, Secretary General Boao Forum for Asia dan Jaime Augusto Zobel De Ayala, Chairman Ayala Group Filipina yang dimodetatori oleh Anthony Nightingale, Director Jardine Matheson Holding Limited.

Beberapa Tokoh Nasional lainnya juga hadir dalam forum ekonomi dunia yang cukup bergengsi ini yaitu mantan Dubes untuk Amerika Serikat Dino Pati Jalal, Ketua Komite II DPD/ MPR RI Parlindungan Purba, Joefly Bahroeny dan Sekretaris Jendral FIABCI Asia Pacific yang juga Wakil Ketua Umum DPP REI bidang hubungan luar negeri Rusmin Lawin.

Parlindungan Purba mengatakan, forum ini adalah momentum penting yang harus bisa dimanfaatkan untuk menggenjot Forum Direct Investment (FDI) ke tanah air.

“Selaku Ketua Komite yang membidangi sumber daya alam dan ekonomi, kami akan menginisiasi Forum Indonesia Infrastructure Investment di Hongkong dalam beberapa bulan ke depan mengingat Hongkong merupakan super hub keuangan Asia yang bisa kita manfaatkan bagi kepentingan ekonomi nasional,” ucapnya. n hmt

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Memaknai Perintah Allah dalam Berpolitik Oleh: drg Syukri Wahid

“

PEMBAHASAN mengenai tujuan dan sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan adalah topik yang sudah cukup lama diperbincangkan para ulama kita sejak dahulu. Hal itu penting lantaran salah memahami kedua kaidah ini dalam beragama secara umum dapat berakibat fatal.

Terlebih dalam metode perjuangan khususnya bisa memunculkan tuduhan-tuduhan yang tak seharusnya dialamatkan kepada saudara-saudara kita.

Apakah tujuan harus menghalalkan seluruh sarana untuk mencapainya?

Apakah masalah sarana itu bersifat ta'abudiyah atau ekspresi penyembahan kita kepada Allah SWT, sehingga menggunakan sarana juga harus bersifat tauqifi atau pemberian langsung dari Allah SWT? karenanya kaidah yang digunakan adalah " mana perintahnya?

Memang itu adalah prinsip dalam kaidah ibadah ritual atau makhdah, sehingga setiap ibadah prinsipnya tertolak atau tidak akan diterima Allah kecuali hanya yang di perintahkan saja. Apakah kita harus menggunakan sarana dakwah yang sama persis seperti yang ditempuh Rasulullah dalam metode perjuangan beliau menegakkan agama ?

Dalam Alquran, Allah menetapkan tujuan dalam memakmurkan bumi ini dan seluruh peran kita dalam merealisir tujuan tersebut.

Dijadikannya diri kita sebagai khalifatullah fil ardhi atau sebagai pengganti Allah diatas muka bumi ini, karena memang syariat Allah tidak memiliki tangan dan kaki untuk berjalan dan masuk kedalam kehidupan ini. Kemudian syariat itu menjadi hidup dan menjelma menjadi hukum, norma, peraturan, sistem kecuali menggunakan manusia itu sendiri.

Jika kita membuka literatur ulama tentang siyasah maka mereka akan membuat bab tersendiri mengenai prinsip maqhasid atau maksud/tujuan politik, karena itu lebih esensi dari inti persoalan, sebab itu merupakan tujuan yang abadi dan tidak akan pernah berubah sedikitpun .

Imam as Syatibi seorang ulama kharismatik dari Spanyol dalam kitabnya Al Muwaffaqaat

memperkenalkan tentang apa yang beliau sebut dengan prinsip maqoshid syari'ah, yaitu muara dari semua sebab mengapa Allah menurunkan syariat-Nya kepada manusia adalah untuk mencapai maslahat atau kebaikan dalam kehidupan ini.

Yaitu untuk menjaga lima hal, antara lain menjaga akal, jiwa, harta, agama dan keturunan. Termasuk dalam hal kita berpolitik dan bernegara, semua muara dari tujuan kita mengurus ummat ini dalam rangka mencapai tujuan dari maqashid tersebut.

Dalam fikih Islam semua perbuatan yang berhubungan langsung melanggar lima hal diatas tersebut dapat digolongkan dalam perbuatan dosa besar, contohnya seperti membunuh karena melanggar prinsip agama yaitu untuk menjaga jiwa.

Minum khamar karena melanggar prinsip menjaga akal sebab mabuk dapat merusak akal manusia.

Mencuri karena melanggar prinsip

Kemiskinan, Zakat dan Mereka yang Lemah PERMASALAHAN kemiskinan ibarat sebuah lingkaran setan. Masalah ini terus menerus diwarisi oleh pemerintah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain.

Sebelum lebih jauh berbicara perihal kemiskinan, ada baiknya kita mengetahui definisi kosa kata tersebut. Jika mengacu kepada KBBI daring, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah.

Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, dan papan), sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hal ini sejalan dengan definisi kemiskinan menurut PBB sebagai berikut: “Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and cloth a family, not having a school or clinic to go to, not having the land on which to grow one’s food or a job to earn one’s living, not having access to credit. It means insecurity,

powerlessness and exclusion of individuals, households and communities.

It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access toclean water or sanitation”(UN Statement, June 1998 – signed by the heads of all UN agencies) Pada masyarakat kelas bawah, kemiskinan cenderung diwariskan secara turun temurun dalam suatu keluarga atau kelompok. Terbatasnya materi yang dimiliki kaum miskin mengakibatkan mereka sulit mengakses pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuanteknologi.

Implikasinya orang miskin memiliki daya saing yang lemah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ketika berhadapan dengan mereka yang berpendidikan tinggi. Pada akhirnya mereka menempati sektor pekerjaan berpenghasilan rendah bahkan tak mendapatkan pekerjaan.

Hal ini diperburuk dengan kebiasaan di mana orang miskin menikah dengan orang yang relatif level ekonominya sama, sehingga anak keluarga miskin cenderung mendapatkan level pendidikan yang sama bahkan mungkin lebih rendah lagi dari orangtuanya. Keadaan seperti ini terus berlanjut sampai generasi berikutnya.

Siklus ini membuat orang miskin melahirkan orang miskin baru atau dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan (vicious circle). Namun demikian perlu kita garis bawahi bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, melainkan juga menyangkut masalah politik, sosial, dan budaya.

Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut Suharto yang merujuk pandangan DuBois dan Miley (2006),

menjaga harta, berzina karena melanggar prinsip menjaga keturunan dan syirik melanggar prinsip menjaga agama. Bahkan beliau mengatakan,''Kalau ada satu kasus yang tidak ditemui dalam nash yang jelas dalam Alquran dan Sunnah, maka aku akan putuskan apakah perbuatan tersebut melanggar terhadap lima prinsip tersebut.''

Apa hikmah di balik maqashid tersebut untuk menjamin kita tidak kehilangan alat atau jalan menemukan tujuan Syariat Islam itu diturunkan, karena itulah bersifat lentur, itulah sifat sarana atau washilah. Sehinggga tujuan dalam berpolitik mengharuskan sarana yang kita gunakan bisa menyampaikan kita kepada tujuan.

Jadi prinsip washilah adalah mengikuti prinsip tujuan atau maqoshid-nya, karena Allah SWT menyebutkan tujuannya, bukan alatnya. n Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan

Oleh: Farid Septian

pemberdayaan (empowerment) dapat didefinisikan sebagai proses maupun sebagai hasil. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas atau kemampuan personal, interpersonal atau politik sehingga individu, keluarga atau masyarakat mampu melakukan tindakan guna memperbaiki situasisituasi yang mempengaruhi kehidupannya.

Sementara sebagai hasil, pemberdayaan menunjuk pada tercapainya sebuah keadaan, yakni keberdayaan atau keberkuasaan yang mencakup: (a) state of mind, seperti perasaan berharga dan mampu mengontrol kehidupannya; (b) reallocation of power yang dihasilkan dari pemodifikasian struktur sosial. Dengan demikian, pemberdayaan mencakup tidak hanya peningkatan kemampuan seseorang atau sekelompok orang melainkan pula perubahan sistem dan struktur sosial.

Pemberdayaan tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan dalam bidang ekonomi (meningkatnya pendapatan), melainkan pula kemampuan dalam sosial-politik (misalnya: menyatakan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjangkau sumber-sumber kemasyarakatan dan pelayanan sosial). Menguatnya ide tentang pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari adanya pergeseran paradigma dalam melihat kemiskinan, khususnya dari perspektif individual dan kultural yang berwajah blaming the victim ke perspektif institusional dan struktural yang cenderung bermuka blaming the system (Parsons, Jorgensen, dan Hernandez, 1994; Suharto, 2005).

Perbedaan paradigma atau cara pandang terhadap kemiskinan ini

tentu berdampak pada perbedaan dalam melihat penyebab, kriteria, dan penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan. Menurut perspektif individual-kultural, kemiskinan diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan individu yang bersangkutan.

Seseorang miskin karena ia malas, tidak mau bekerja, atau tidak memiliki etos wirausaha. Sebaliknya, perspektif institusional-struktural memandang bahwa seseorang miskin disebabkan oleh sistem sosial yang tidak adekuat, tidak adil, dan bahkan menindas.

Menurut kaum strukturalis, seseorang miskin bukan karena tidak mau bekerja, melainkan karena tidak ada pekerjaan; ia miskin karena dimiskinkan; ia tidak berdaya karena diperdayakan oleh struktur sosial yang mengitarinya. Melalui pandangan kaum strukturalis ini kita mengenal konsep “kemiskinan struktural” yang menjelaskan bahwa kemiskinan justru diakibatkan oleh adanya proses marjinalisasi terhadap masyarakat.

Entah itu oleh pengambil kebijakan dan pemegang kekuasaan pemerintahan, maupun aktor lain pemegang kekuasaan yang dapat menjauhkan masyarakat dari proses penentuan nasib ataupun pengambilan keputusan yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Semisal penggusuran rumah secara paksa, penggusuran pedagang kaki lima, pengetatan akses pelayanan kesehatan, pengalihan fungsi pantai yang menutup akses para nelayan, dan lain-lain (Aqsa, 2013).

Dhu’afa dan Mustadh’afin Dhu’afa berasal dari kata dha’iifun berarti “yang lemah”. Dhu’afa merupakan bentuk jamak dari dha’iifun juga bisa berbentuk jamak dhi’aafun. bersambung di edisi berikutnya...

6

PODIUM misteri

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Suara Azan Misterius Terdengar saat Tengah Malam Pertanda Apakah Itu? Warga di sejumlah wilayah di Sragen dihebohkan dengan fenomena suara adzan yang selalu terdengar tengah malam hingga menjelang dini hari.

Suara adzan yang terdengar dalam beberapa waktu terakhir itu menjadi perbincangan hangat lantaran terdengarnya tak lazim karena bukan pada waktu-waktu menjelang salat wajib.

Tidak hanya itu, suara adzan itu juga menjadi misteri lantaran hingga kini belum ditemukan lokasi masjid atau musala sumber adzan tersebut.

Kehebohan itu mulai menyeruak di wilayah Kecamatan Tanon dan Pengkol dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu warga Dukuh Karangkulon, Desa Kecik, Tanon, Beni Prihadi (36) mengungkapkan suara adzan tengah malam itu sebenarnya sudah terdengar hampir sebulan terakhir. Biasanya terdengarnya di atas pukul 00.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB. “Suaranya jelas sekali. Terdengarnya selalu dari arah timur. Kadang terdengar pukul 01.00 WIB, agak malam sedikit. Sudah hampir sebulan ini terdengar terus. Tapi anehnya pas dilacak nggak ketemu sumber adzan itu di mana,” ujarnya kepada Joglosemar.

Fenomena adzan tengah malam itu juga ramai diperbincangkan di warung-warung wilayah setempat terutama warung HIK yang kebanyakan buka hingga larut malam.

Salah satu tokoh Kecik, Sarbini juga

mengungkapkan suara adzan misterius itu hingga kini memang masih menimbulkan pertanyaan warga.

“Kadang-kadang pas dengar itu ya kaget. Pas lihat jam ternyata baru jam 02.00 WIB, padahal belum waktunya subuh,” urainya.

Suara adzan tersebut juga menjadi kehebohan warga di wilayah Sukodono. Salah satu warga, Sri, juga mengaku kerap terbangun karena mendengar suara adzan itu padahal masih tengah malam.

Sejumlah warga sempat berusaha melacak asal suara akan tetapi hingga kini belum ada yang mendapati lokasinya.

“Terdengarnya sangat jelas. Awalnya keras nanti lama-lama agak pelan. Tapi jelas kok itu suara adzan,” tuturnya.

Ya, hingga kini fenomena adzan tengah malam itu memang masih menyimpan rahasia besar dan terus mengundang perhatian warga. Pertanda apakah?

Tips Atasi Gangguan Supranatural Untuk Perlancar Rezeki Oleh: Abah Rahman PERCAYA atau tidak, selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu hidup berdampingan dengan makhluk gaib yang terkadang secara tidak langsung menghalangi upaya untuk mendapat rezeki maupun jodoh.

Jika Anda termasuk orang yang mengalami gangguan supranatural, ada banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan menggunakan jasa profesional di bidang yang satu ini.

Namun demikian, saat memilih penyedia jasa, akan lebih baik jika Anda tidak sembarang memilih dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti: 1. Profesionalitas penyedia jasa Profesionalitas penyedia jasa bisa dilihat dari beragam layanan yang disediakan termasuk sesi konsultasi permasalahan. Hal ini karena sebagai konsumen, Anda pasti tidak ingin ada yang tidak tuntas selama penanganan.

2. Ragam layanan Seorang paranormal yang profesional umumnya menyediakan ragam layanan yang cukup banyak mengingat gangguan yang berasal dari dunia gaib bisa menyangkut beragam aktivitas dalam kehidupan manusia.

3. Paket biaya Anda bisa melihat paket layanan yang disediakan dan disesuaikan dengan paket biaya yang disediakan agar Anda bisa menghitung budget dana yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan masalah Anda terkait peruntungan maupun usaha. Namun demikin, jangan mudah tergiur dengan harga murahdan akan lebih baik jika Anda menanyakan segala hal yang berhubungan dengan prasarana ritual agar nantinya upacara pengusiran roh halus maupun penglarisan berjalan lancar.

4. Cara transaksi Ketika Anda menghubungi penyedia jasa yang berhubungan dengan dunia tak kasat mata, tanyakan dengan jelas cara transaksi yang ditolerir.

Untuk transaksi ini jangan lupa untuk bertanya hari baik untuk pelaksanaan upacara, prasarana ritual yang dibutuhkan baik yang bisa disediakan sang paranormal maupun diri pribadi. Dengan demikian, upacara ritual yang diinginkan dapat berlangsung lancar.

5. Tingkat kepuasan pelanggan Anda bisa melihat profesionalitas layanan yang diberikan penyedia jasa dari tingkat kepuasan pelanggan yang dilayaninya. Makin banyak pelanggan yang senang dan memang terbukti bagus menunjukkan bahwa layanan yang diberikan memang ampuh.

Dari sekian banyak aspek diatas, salah satu paranormal yang bisa Anda percaya untuk membantu Anda mengatasi masalah usaha, jodoh, maupun lainnya adalah Abah Rahman. Sudah cukup banyak orang yang terbantu dengan beragam layanan yang diberikan, mulai dari pelarisan usaha, pemanis, mengatasi problematika rumah tangga, dan lainnya.

Dalam ritual, syarat yang perlu dipenuhi cukup sederhana, yaitu nama dan foto dari konsumen yang bersangkutan.

Ritual yang dijalankan juga berbeda dari dukun lain dan dijamin tidak mengecewakan. Ada banyak layanan yang diberikan oleh Abah Rahman, seperti: Upaya pelarisan usaha Setiap orang pasti ingin usaha yang dijalankan laris dan banyak mendapatkan keuntungan.

Jika Anda juga menginginkan hal yang sama, Andaa bisa meminta bantuan pada Abah Rahman untuk memberikan sarana agar usaha yang

dilakukan tidak mengalami kerugian besar, mampu bersaing dengan kompetitor di bidang yang sama, dan mendapat keuntungan berlimpah. Dengan pelarisan yang sesuai, Anda akan merasa puas dengan beragam keuntungan yang didapatkan.

Untuk menunjang kelancaran ritual, tetap ada yang perlu diperhatikan seperti: 4 Pilihan waktu baik yang digunakan untuk menjalankan prosesi agar hasil yang didapat juga maksimal.

4 Ada tidaknya biaya tambahan yang diperlukan apabila ada bahan tertentu yang memang sulit didapatkan.

4 Jaminan untuk dapat merasakan hasil dari segala ritual yang sudah dilakukan dan untuk hal ini, jangan lupa untuk bertanya berapa lama penglaris maupun pemanis yang digunakan bisa bertahan.

4Segala bentuk konsekuensi yang mungkin terjadi apabila ada hal dalan ritual yang terlewat atau tidak bisa dijaga dengan baik. Semoga bahasan tentang jasa paranormal diatas, membantu Anda dalam menghindarkan diri dari kesialan maupun ketidak beruntungan.

Pemandian Putri Hijau (2) Oleh: Abah Rahman “Semuanya khan atas izin Allah SWT, satu kali saja saya mandi di tempat ini, gatal-gatal itu pun hilang.

Setelah itu saya pun sering mandi kemari. Rasanya sejuk dan segar,” katanya mengisahkan pengalaman gaibnya.

Lain lagi dengan Riki, warga Tiga Juhar, Deli Serdang yang selalu berkunjung ke tempat itu. Ia mengaku dulunya ia sempat termakan ramuan kotor. Atas saran orang pintar yang menanganinya, ia pun dianjurkan mandi di tempat itu.

Dan lagi-lagi, kesembuhan itu dirasakannya setelah kunjungannya

keenam kali. Sementara Aman mengamini kesaksian Riki dan Umar.

Walau hanya membasuh wajah dan tangannya ia merasakan kesegaran alami.

Didorong oleh rasa ingin tahu, saya pun mencoba membasuh wajah dengan air mancur pancur gading itu. Wah, memang tak terbantahkan.

Semacam ada energi lain bersama turunnya air mancur itu.

Bahkan saya sempat berguman, kesegarannya melebihi air minuman suplemen.

Itulah beberapa sensasi yang saya rasakan ditempat pemandian ini.

Airnya memang benar-benar membawa kesegaran.

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Ngogesa Berangkatkan Tiga Guru LPTQ Ke Tanah Suci

“

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Haflah Qur’an kembali digelar di Kabupaten Langkat yang berlangsung di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, (18/1/2017). Kegiatan ini adalah rangkaian hari Jadi Kabupaten Langkat ke-267 tahun 2017 yang ditujukan untuk mencerdaskan generasi muda Langkat agar semakin giat belajar membaca Al-Qur’an.

STABAT, PODIUM Ribuan santri asal seluruh LPTQ di Langkat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini bersama dengan para guru LPTQ dan masyarakat Langkat.

Secara serentak, para santri dan masyarakat Langkat Haflah Qur’an bersama dengan Ustadz H. Wijayanto yang berasal dari Jakarta.

Sementara itu, dari raut wajahnya, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH tampak senang dan gembira melihat semangat para Santri dan masyarakat Langkat dalam mengikuti kegiatan Haflah Qur’an yang digelar setiap tahunnya dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Langkat.

“Ini adalah bukti bahwa daerah yang religius masih menjadi ciri khas Kabupaten Langkat,” katanya.

Ngogesa berpesan kepada seluruh generasi muda di Langkat, khususnya kepada para santri agar terus belajar guna menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak. Sedangkan, untuk guru-guru LPTQ Langkat, teruslah memberikan dedikasi untuk pendidikan di Langkat.

“Ilmu pendidikan dan ilmu agama yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi generasi muda di Langkat, khususnya mengenai Akhlakul Karimah yang nantinya akan diaplikasikan dikegidupan seharihari,” ujar Ngogesa.

Dalam kesempatan tersebut, Ngogesa juga memberikan 500 AlQur’an kepada para Santri sekaligus menaikkan Haji untuk 3 orang guru LPTQ di Langkat.

Oknum Kepala SDN 056646 Besitang Ancam Bunuh Wartawan ?

LANGKAT, PODIUM Oknum Kepala SD Negeri 056646 Sisirah Halban Desa Bukit Selaman Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat berinisial ST SPd diduga telah menebar ancaman pembunuhan terhadap seorang wartawan media cetak Mingguan terbitan Medan.

Kronologis peristiwa ancaman tersebut berawal dari dua pekan lalu saat wartawan berinisial SZB menyambangi kantor Desa Bukit selamat Kecamatan Besitang. Saat itu, awak media tersebut melihat oknum Kepala SDN 056646, ST SPd sedang berada di kantor. SZB langsung menyambanginya dengan beberapa pertanyaan kepada oknum Kepala SDN tersebut.

“Bapak dari mana, pak Guru kok ada di sini? Inikan masih jam 10 pagi?

Apa sudah pulang semua anak sekolah pak," tanya SZB seraya menjelaskan, sepengetahuannya Kepala Sekolah punya 6 jam mengajar dalam 1 minggu.

Lanjut wartawan SZB, Kepala Sekolah ST SPd saat itu membenarkan pertanyaan wartawan. Namun ketika SZB ingin melanjutkan konfirmasinya lebih jauh tentang keterlibatannya merangkap jabatan yang diembannya, oknum Kepala Sekolah ST SPd inipun menghilang.

Anehnya, dua pekan kemudian terdengar kabar kurang menyenangkan dari oknum Kepala ST SPd melalui dua rekan wartawan tersebut pada saat SZB berkunjung ke kantor Desa Bukit Selamat ingin mengurus rekening koran, 16 Januari 2017. Usai mengurus rekening koran kepada Sekdes Bukit Selamat, tibatiba bertemu ST SPd yang rupanya beliau selain Kepala SD Negeri 056646 juga diketahui merangkap jabatan sebagai Ketua BPD Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang.

ST SPd tersebut bertanya kepada dua wartawan rekan SZB dengan mengatakan, mana wartawan SZB itu? "Bilangkan sama dia nanti ku bunuh dia bisa mati berdiri. Aku Ketua Persatuan Batak Dairi," ucap ST SPd dengan nada lantang dan arogansinya.

Sementara dua wartawan rekan SZB tersebut spontan terkejut medengar ucapan sang Kepala Sekolah ST SPd. Sebab, mereka tidak tahu awal persoalannya. Namun setelah ditelusuri rupanya ST SPd tersebut sudah menaruh 'dendam kesumat' kepada SZB atas konfirmasinya yang dilakukan dua pekan sebelumnya di kantor desa yang sama.

SZB yang mendengar dugaan pengancaman dari ST SPd langsung mendatangi Kantor Desa Bukit Selamat untuk mencari kebenaran atas dugaan pengancaman sang kepala sekolah ST SPd. Sayangnya oknum tersebut tidak berada di tempat.

Sementara atas peristiwa dugaan pengancaman dirinya tersebut wartawan yang terancam jiwanya itu akan melaporkan oknum Kepala SDN 056646 kepada pihak yang berwajib. "Kita minta pihak berwajib dapat mengenakan pasal tentang pengancaman sesuai Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku," pungkas SZB. n sahrul

“Kepada guru, terima kasih atas dedikasi dan pengorbanannya, dan kepada murid (santri), jangan pernah berhenti belajar, khususnya belajar membaca Al’Qur’an yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan, dan untuk Kabupaten Langkat diusianya yang ke-267, semoga semakin maju dan bermartabat,” harapnya.

Ustadz H. Wijayanto dalam tausyiahnya mengingatkan kepada seluruh santri dan masyarakat bahwa hidup yang paling baik itu adalah hidup yang mengikuti segala perintah Allah SWT, untuk itu, jadilah pribadi yang berakhlak dan pribadi yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membaca Al-Qur’an setiap harinya.

Untuk diketahui, ada 1182 Al-Qur’an yang dibagikan dalam kegiatan

tersebut, dan keseluruhannya berasal dari Bupati Langkat (500 Al-Qur’an), Anggota DPR RI Delia Pratiwi Br. Sitepu, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, Wabup H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin dan donator lainnya.

Khusus kepada guru yang akan diberangkatkan Naik Haji, Ngogesa menugaskan pengurus LPTQ Langkat melaui KH. Abdulrahman (Ketua Baznas) sebagai koordinator tim penilainya untuk memilih guru-guru terbaik yang berjasa memberikan dedikasi ilmu pendidikan dan ilmu agama di Kabupaten Langkat.

Hadir dalam kegiatan, Anggota DPR RI Delia Pratiwi Br Sitepu, unsur Forkopimda Langkat, Wabup Langkat H. Sulistianto, Sekda H. Indra Salahudin, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa. n P35

Bupati Langkat Sidak Ke Sejumlah Kantor STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melakukan Investigasi Mendadak (Sidak) ke sejumlah dinas baru yang berubah dari Kantor ke Dinas di Kabupaten Langkat, (16/1/2017).

Kantor-kantor yang dikunjunginya adalah Satpol PP Langkat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang semula Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Langkat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dulunya Kantor Peyananan Terpadu serta Dinas Sosial yang semula Kantor Sosial.

Sidak Ngogesa dengan maksud memantau langsung persiapan keberlangsungan proses birokrasi di Dinas yang baru memasuki awal tahun 2017.

Turut mendampingi H.Ngogesa di antaranya Sekda Langkat H. Indra Salahudin dan Inspektorat Langkat Amril. Dikonfirmasi, H.Ngogesa mengatakan, sebagai bagian dari proses birokrasi yang efektif dan efisien, profesionalitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat mendukung suksesnya hal tersebut.

Ada banyak indikator keberhasilannya, di antaranya adalah kehadiran ASN dan kepuasan masyarakat terkait pelayanan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Langkat.

“Semoga, ASN memahami ini, dan kedisiplinan ASN ditahun 2017 dan tahun tahun mendatang terus meningkat,” harapnya.

Sebelumnya, pelaksanaan apel gabungan di jajaran Pemerintah Kabupaten langkat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Langkat dipimpin oleh Assisten Administrasi Tata Pemerintahan Drs. Abdul Karim.

Bupati Langkat melalui Asisten I Pemerintahan Abdul Karim mengatakan, bahwa Birokrasi akan berlangsung optimal, apabila ketidak disiplinan, penyalahgunaan kewenangan, praktek KKN dan kurangnya Kinerja SDM serta kelembagaan Aparatur tidak terjadi di Kabupaten Langkat. n P35

8 Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

PODIUM Langkat

ADVETORIAL PODIUM

Kiprah Ketua DPRD Langkat Memberantas Narkoba

N

arkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) saat ini sudah sangat memprihatinkan keberadaannya di tengahtengah masyarakat. Narkoba merupakan sumber kehancuran bagi keluarga, terkadang seseorang hanya gara-gara ingin mencoba narkoba tetapi akhirnya terjerumus kedalam lembah kenistaan, misalnya seorang pelajar yang terjerumus dalam narkoba maka akan rusak masa depannya dan akan hancur nama baik keluarga.

LANGKAT, PODIUM Beranjak dari permasalahan kompleks dari bahaya narkoba, maka terbuka hati Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, SE membangun sebuah tempat bagi para pecandu narkoba agar dibina kembali menjadi seorang yang bersih dari narkoba.

Ide awal untuk membangun tempat untuk membina para pecandu narkoba ini adalah pertama karena ada rasa takut kalau nantinya ada keluarganya yang jadi korban dari bahaya narkoba itu sendiri.

Kedua karena rasa ingin membantu para pecandu narkoba agar benar-benar tidak lagi menggunakan narkoba dan terkhusus untuk membantu menyelamatkan keluarga pecandu narkoba. Karena 1 orang yang menggunakan narkoba itu berdampak banyak terhadap orang-orang di sekelilingnya kata Ketua Cana

(panggilan akrab beliau) saat Tim berkunjung pada hari Kamis (19/1) ke kediaman beliau di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala.

Ketua Cana yang dilahirkan dan besar di Desa Raja Tengah berkeinginan agar masyarakat didesanya dan desa sekitarnya terhindar semua dari bahaya narkoba dan ini terbukti dari hasil pengamatan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Langkat bahwa di Desa Raja Tengah dan Desa Balai Kasih bebas dari bahaya narkoba (non narkoba).

Salut terhadap seorang Ketua Cana yang besar bersama Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila (PP) dan pernah menjadi Ketua Ranting, Ketua Pimpinan Anak Cabang Kec. Kuala dan saat ini Ketua Majelis Pimpinan Cabang PP Kabupaten Langkat dapat menghindari dari penyalahgunaan narkoba dan mampu memberantas narkoba khususnya di lingkungannya.

Saat ditanya, tentang jumlah warga binaan (pecandu narkoba) yang dibinanya saat ini berjumlah 44 orang. Ketua Cana yang sudah 7 tahun membina warga binaannya sudah banyak warga binaannya yang telah sembuh dan kembali kepada keluarga masing-masing dan tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba.

Pecandu narkoba yang menjadi warga binaannya ada yang berasal dari Kab. Langkat, ada yang dari Medan dan ada dari Kabupaten Karo. Di mana pihak keluarga menyerahkan kepada Ketua Cana anaknya atau keluarganya yang menjadi pecandu narkoba agar bisa menjadi baik kembali seperti semula.

Pihak keluarga yang menitipkan keluarganya tidak ada dipungut biaya untuk menitipkan keluarganya itu di tempat binaan.

Ditanya tentang metode yang diterapkan untuk penyembuhan bagi warga binaannya, Ketua Cana menjawab hal pertama yang dilakukan dengan menghilangkan zat-zat narkoba yang ada dalam tubuh warga binaannya dengan cara memberikan makanan yang bergizi, memberikan latihan fisik yang dibina oleh TNI, olahraga rutin dan pemeriksaan kesehatan dilakukan 1 minggu 2

kali oleh Tim Dokter.

Dalam hal makanan bagi para warga binaan, apa yang dimakan oleh Ketua Cana maka itulah yang dimakan oleh para warga binaan, tidak ada dibedakan makanan antara dirinya dengan warga binaan.

Penyembuhan secara spiritual juga dilakukan dengan membawa warga binaan muslim untuk sholat ke Mesjid dan mengikuti acara yasinan di lingkungan sekitar. Dan untuk yang beragama kristen mereka juga diperkenankan beribadat ke Gereja. Bahkan ada warga binaan yang ketika sudah sembuh tidak ingin kembali ke keluarganya dan ingin tetap tinggal di lingkungan keluarga Ketua Cana, ada juga warga binaan yang telah sembuh dipekerjakan di pabrik sekitar.

Ketua Cana saat ini juga ada membangun sebuah tempat baru bagi warga binaannya dimana disekitar bangunan baru itu suasananya sangat asri dan didepannya terdapat kolam-kolam ikan milik Ketua Cana yang dapat memberikan suasana yang lebih nyaman lagi untuk warga binaannya.

Ketika ditanya kepada beberapa warga binaan yang sudah sembuh seperti Edi Harianto (berasal dari Sunggal), Darwan (dari Simpang Limun Medan) dan Ardi Simanjuntak (dari Diski), mereka sangat senang karena sudah sembuh dari penggunaan narkoba dan bertobat tidak akan mengkonsumsi narkoba lagi serta dibawah binaan Ketua Cana mereka merasa terpenuhi segala asupan gizi disini.

Menutup pembicaraan saat ditanya tentang biaya yang dikeluarkan dalam 1 bulan untuk warga binaannya, Ketua Cana mengatakan sekitar 40 juta dan itu tidaklah menjadi masalah untuk kesembuhan warga binaannya demi menyelamatkan generasi bangsa terbebas dari narkoba.

Andai saja di Kabupaten Langkat ada orangorang yang memiliki kepedulian seperti Terbit Rencana Perangin-angin, SE terhadap pemberantasan narkoba, bukan tidak mungkin Kabupaten Langkat terbebas dari narkoba. n tsunami

10 Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

PODIUM Langkat

Terkait Himbauan KPK-RI Terhadap Penggunaan Dana Desa

Bupati & Ketua DPRD Langkat Beri Bimbingan 240 Kades Langkat Pamerkan Potensi Daerah STABAT, PODIUM Diawali karnaval kendaraan hias yang berlangsung di Jalan T. Proklamasi Stabat, rangkaian kegiatan menyambut Peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-267, (17/1/2017).

Sehari sebelumnya, panitia hari jadi sudah melaksanakan kegiatan sunatan massal yang juga diikuti oleh 248 anak-anak seKabupaten Langkat.

Setelah kegiatan karnaval kendaraan hias yang diikuti oleh sejumlah dinas, para pelajar dan masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna Istimewa di gedung DPRD Langkat.

Resepsi itu ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Gubsu serta pameran stand pembangunan Langkat yang berlangsung di Alun-Alun T. Amir Hamzah dan berhasil membuat masyarakat Langkat terhibur.

Gubernur Sumut Ir HT. Erry Nuradi M.Si menyatakan Hari Jadi Langkat ke-267 adalah momentum untuk merenung dan mengevaluasi sejauh mana perjalanan yang telah dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Langkat selama ini, baik dari kekurangannya maupun kelebihanya.

“Dalam perjalananya, berbagai prestasi telah berhasil diukir Pemkab. Langkat, seperti penghargaan Adipura ataupun Anugerah Parahita Ekapraya yang baru saja diraih baru-baru ini,” kata Erry.

Itu adalah sebuah kebanggaan kata Erry, dan itu semua harus dipertahankan agar kreatifitas seluruh SDM Langkat dalam berbuat untuk Langkat dapat selalu menuai prestasi.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Langkat, khususnya kepada bupati, unsur legislatif dan stakeholder lainnya.

Kebanggaan yang telah diukir oleh Langkat adalah kebanggaan seluruh masyarakat Sumatera Utara, selamat ulang tahun ke-267 bagi Kabupaten Langkat,” kata Erry.

Sementara itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, tanggal 17 Januari 1750 adalah hari bersejarah bagi Kabupaten Langkat. Pada tanggal tersebut, kata Ngogesa, Langkat terbentuk menjadi sebuah kabupaten yang sampai ini umurnya sudah 267 tahun.

“Karena itu, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjasa untuk membangun Kabupaten Langkat, baik itu, seluruh masyarakat, bupati, wakil bupati, sekda, dan anggota DPRD Langkat sebelumnya,” ujar Ngogesa.

Mengenai hari jadi Langkat tahun ini, Ngogesa mengharapkan kabupaten yang kini dipimpinnya itu akan terus unggul dalam segala sektor, terutama sektor kesejahteraan yang menjadi indikator Langkat yang maju, unggul dan mandiri.

Untuk itu, Ngogesa mengajak seluruh masyarakat di Langkat untuk bekerjasama sehingga kemajuan Langkat dapat terwujud dan terealisasi dengan baik.

Terkait rangkaian kegiatan menyambut hari jadi Langkat ke-267 tahun 2017, Ngogesa menjelaskan bahwa ini adalah hiburan yang ditujukan untuk masyarakat. Akan tetap, tambahnya, ada hikmah yang bisa diambil dari rangkaian kegiatan ini, yakni kepedulian sosial dan semangat persatuan akan semakin meningkat serta para Investor akan semakin memburu Langkat sebagai pusat berinvestasi mengingat Langkat memiliki banyak potensi.

Selama pelaksanaan hari jadi Langkat, anggota DPR- RI Delia Pratiwi Br. Sitepu hadir bersama dengan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman. Disamping itu, Assisten Pemrintahan Setda.Provsu Jumsadi Damanik, seluruh unsur Forkopimda Langkat H. Sulistianto, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa dan undangan lainnya juga hadir, termaksud Sekda Langkat H. Indra Salahudin yang juga ketua panitia pelaksana kegiatan menyambut hari Jadi Langkat ke-267 tahun 2017 dan dalam sidang paripurna istimewa membacakan Sejarah singkat berdirinya Langkat.

DENGAN keluarnya imbauan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengenai pengelolaan keuangan Desa/Dana Desa yang baik, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH beri bimbingan kepada 240 Kepala Desa (Kades) seKabupaten Langkat di Desa Sei limbat Kecamatan Selesai, Senin (23/1).

LANGKAT, PODIUM Ngogesa mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, pengelolaan keuangan yang baik adalah indikator keberhasilan menjalankan tugas.

Dikatakan, perhatian pemerintah pusat kepada seluruh desa di Indonesia saat ini juga sangat baik, dan salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan memberikan bantuan dana yang ditujukan untuk pembangunan desa.

“Oleh karena itu, guna mengantisipasi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, seluruh Kades harus professional, transparan, akuntabel dan disiplin dan dalam penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjerat dengan kasus hukum,” kata H.Ngogesa.

Ngogesa berharap, dengan sosialasi ini, seluruh kepala desa di Langkat harus sudah paham dengan baik peraturan yang berlaku dan ke depannya. Para kades dapat melibatkan masyarakat secara bersamasama dalam membangun desa menjadi lebih baik lagi.

Kepada para camat untuk selalu memantau dan mengawasi serta memberikan bimbingan kepada para kepala desa dalam penggunaan dana desa. "Apabila ada kepala desa yang gagal dalam penggunaan dana desa, maka berarti para camat gagal untuk menjalankan tugas sebagai camat," tegasnya.

Tidak hanya Bupati, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE juga memberikan bimbingan kepada seluruh Kades di langkat.

Terbit mengatakan, seluruh Kades di Langkat harus benar-benar menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik, sesuai bimbingan dan petunjuk yang diberikan Dinas Pemberdayaan Desa ataupun Instansi lainnya.

“Kemudian, seluruh kades juga harus bekerjasama dengan BPD dan LPMD di desa secara terbuka/ transparan dengan menyertakan masyarakat sebagai roda penggerak kemajuan desa," tukas Terbit.

Inspektorat Kabupaten Langkat, Amril juga memberikan pemahaman kepada seluruh Kades di Langkat. Dalam pemaparannya, Amril menjelaskan

bahwa dalam kesuksesan pengelolaan keuangan desa, seluruh kades harus memahami mengenai laporan pertanjungjawaban pengelolaan keuangan desa.

"Sehingga apabila laporan tersebut baik, harapan meraih prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih oleh Pemkab. Langkat," imbuh Amril.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs.H.Jaya Sitepu menjelaskan, bahwa ada 6 imbauan KPK RI untuk seluruh Kades di Indonesia. Pertama, mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Kedua, memahami dengan baik dan menggunakan apliaksi system keuangan desa yang telah disediakan oleh pemerintah. Ketiga, membuka ruang partispasi aktif dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan keuangan desa.

Keempat, lanjutnya, KPK bersama dengan Kemetrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementrian Dalam Negeri melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan keuangan desa.

Kelima, mendorong masyarakat agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu kenomor 0812-8899-0040/ 0877-8899-0040 dan terakhir, memperbanyak surat himbauan ini dan menempelkannya ditempat-tempat strategis misalnya Kantor Desa atau tempat lain yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Perlu diketahui, dalam kesempatan tersebut, secara langsung Bupati Ngogesa membacakan imbauan KPK RI di hadapan seluruh kades. Di akhir bimbingannya, Ngogesa memberikan Surat Edaran (Himbauan) KPK RI kepada seluruh Kades se-Langkat secara simbolis yang diterima oleh perwakilan dari Kades di Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru. Hadir dalam sosialisasi tersebut, Sekdakab. Langkat H. Indra Salahudin, Assisten I Administrasi Tata Pemerintahan, Kabag Hukum Maja Wijaya Ginting, Camat se-Kabupaten langkat, dan undangan lainnya. n P35

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

11 Pejabat Eselon III dan IV Dipromosi dan Mutasi STABAT, PODIUM Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 820 – 03 / K / 2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan structural eselon III dan IV dilingkungan pemkab. Langkat tertanggal 16 Januari 2017.

Para eselon yang dilantik yakni; Gembira.SPd sebagai Sekretaris Dispora Langkat, Mhd Azuan.SE (Sekretaris Dinas Pendidikan), Jumadi.SPd,MPd (Kabid Pembinaan Ketengaan Dinas Pendidikan), Ahmad Yusri,S.Sos, M.AP (Kasubag Urusan Keagamaan bagian kessos Setdakab.

Langkat). \ Kemudian, Muhammad Nuh (Kasi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan), Zulkarnain (Lurah Beras Basah Pangkalan Susu), Munir Hamid.SE (Kasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala).

Selanjutnya Tuahta.SE (Kadi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bela Rakyat Kecamatan Kuala), Purnawati.SE (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingei), Wiwit Fajar.SE (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang) dan Hendro Purnomo.SE (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan).

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH

SEBANYAK 11 Pejabat Eselon III dan IV di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Sekda H. Indra Salahudin diruang pola kantor Bupati Langkat, (16/1/2017).

dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Indra mengatakan, promosi, rotasi dan mutasi merupakan bagian integral proses pembinaan karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pelantikan ini dilakukan guna menghindari stagnansi karir dalam sempitnya pengetahuan maupun

wawasan dalam bidang pemerintahan,” katanya.

Mengenai profesionalitas dalam bekerja, Ngogesa mengingatkan kepala pejabat dilantik untuk senantiasa bekerja dengan professional, penuh tanggung jawab dan mempunyai dedikasi tinggi, loyal dan jujur.

“Untuk mendukung profesionalitas

Legislator Hadiri Acara Konsultasi Pubrik RKPD TA 2018

Komisi D DPRD Langkat Tinjau Proyek Infrastruktur TA 2016

LANGKAT, PODIUM

Konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Untuk Tahun 2018 dilaksanakan, (12/ 1/2017), di ruang pola Kantor Bupati Langkat. Hadir dari DPRD Kab. Langkat yakni Ralin Sinulingga, SE (Wakil Ketua), Asisten Adm. Tata Pemerintahan (Drs. Abd. Karim, MAP), para Kepala SKPD, Camat se Kab. Langkat dan undangan lainnya.

Dalam acara tersebut hadir juga narasumber dari USU (Dr. Rahmanta Ginting) dan dari Bappeda Provsu (Dr. Ismail P. Sinaga).

Dalam sambutannya, Ralin Sinulingga menyampaikan bahwa RKPD Kab. Langkat tahun 2018 tidak terlepas dari RPJM tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati Langkat. Di dua tahun terakhir kepemimpinan Bupati Langkat, diharapkan kepada peserta forum konsultasi publik agar dapat memberikan pemikiran bagi pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Ralin menyampaikan berdasarkan UU 23/2014 menyatakan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD yang mempunyai fungsi pembuat perda/legislasi, anggaran dan pengawasan juga telah berbuat dalam hal RKPD ini yakni dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.

Menutup sambutannya, DPRD mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD agar disinkronkan pada waktu pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 28 Januari 2017. n P03

tersebut, agamalah yang menjadi pedoman dalam bertugas dan mengabdikan diri sebagai ASN yang diamanahkan Negara sebagai pelayan masyarakat dalam hal birokrasi,” tukasnya.

Pelantikan sendiri berjalan lancar dan dihadiri oleh seluruh SKPD dijajaran Pemkab. Langkat. n P35

Sekwan Langkat Laksanakan Pengajian Rutin LANGKAT, PODIUM Dua tahun kepemimpinan Sekretaris DPRD Kab. Langkat, Drs. Basrah Pardomuan terus melaksanakan kegiatan pengajian setiap bulannya. Kegiatan pengajian ini juga menyahuti visi Bupati Langkat yakni terwujudnya masyarakat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri berdasarkan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan.

Di awal Januari 2017 ini tepatnya, (12/1/2017), di Musholla Sekretariat DPRD Kab. Langkat dilaksanakan pengajian yang merupakan rutinitas bulanan yang dicanangkan Sekwan untuk memberikan pemahaman keislaman melalui ceramah yang disampaikan ustadz kepada seluruh staf agar dapat lebih baik dalam kehidupan seharihari baik itu di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja.

Bertindak sebagai penceramah pada pengajian itu Bapak Ustadz Drs. H. Ramsyah AR. Dalam tausiahnya, ustadz mengambil tema iman dan upaya peningkatannya. Ustadz H. Ramsyah menyampaikan agar PNS Sekretariat DPRD tetap meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT supaya terhindar dari hal-hal buruk, tetap menjaga sikap dan prilaku yang baik, tetap sabar dan berjuang melawan hawa nafsu. n P03

LANGKAT, PODIUM Komisi D DPRD Kab. Langkat yang diketuai oleh M. Bahri, SH beserta Anggota Komisi, (10/1/ 2017), meninjau beberapa proyek infrastruktur yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai. Turut serta dalam peninjauan tersebut dari Dinas PU Julius Ginting, Camat Padang Tualang dan rekanan.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Komisi D dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Langkat pada (6/1/ 2017).

Dalam peninjauan pekerjaan jalan sepanjang 8 km di Kecamatan Padang Tualang, Komisi D meminta kepada pihak rekanan agar dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan jalan dan masih adanya kekurangan-kekurangan lainnya dalam pengerjaan proyek tersebut.

Peninjauan di Kecamatan Stabat, tepatnya dari pajak baru Stabat menuju Desa Ulu Brayun, keadaan penahan bahu jalan tidak kuat karena penahan terbuat dari bambu, Komisi D meminta kepada Dinas PU, tahun anggaran berikutnya agar mengusulkan rancangan pembuatan leaning agar bahu jalan dapat lebih baik. Peninjauan di Kecamatan Binjai, secara keseluruhan terlaksana dengan baik.

Di akhir peninjauan, rekanan berjanji akan memperbaiki seluruh kerusakan jalan dan rekanan mengeluhkan masih banyaknya truk-truk besar yang melebihi tonase yang melintasi jalan tersebut. n P03

12

PODIUM Sumut

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Ketua DPD I Golkar Sumut Apresiasi Kinerja Polda Tangkap Penembak Kuna MEDAN, PODIUM Ketua DPD I Golkar Sumut, H Ngogesa Sitepu mengapresiasi kinerja Poldasu yang berhasil mengungkap pelaku penembahakan Indra Gunawana alias Kuna.

“Ya, saya tahu, pihak kepolisian melaui Poltabes Medan dan Poldasu sudah membentuk tim khusus untuk menangkap para pelaku penembakan, tapi, saya sangat mengapresiasi yang dalam waktu singkat, para pelaku sudah tertangkap,” Ngogesa yang juga Bupati Langkat ini didampingi Sekretarisnya Irham Buana Nasution dan beberapa pengurus lainnya,

seperti Sahlul Umur Situmeang, Budi Ristianto, Samsir Pohan dan Hasanuddin Nano di kantor DPD I Golkar Sumut Jalan KH Wahid Hasyim, pekan lalu.

Untuk itu, Ngogesa memuji langkah cepat pihak Kepolisian tersebut sehingga kedepannya, insiden serupa tidak terjadi lagi di Sumatera Utara yang selama ini masyarakatnya dikenal dengan kesantunannya.

Berkaitan dengan motif pelaku, Ngogesa berharap pihak kepolisian segera mengungkap maksud dan niat dari para pelaku untuk menembak Kuna yang juga kader terbaik partai

Golkar Sumut.

“Mewakili seluruh Pengurus DPD Golkar Sumut, terima kasih saya kepada pihak kepolisian, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, agar tetap tabah dalam menghadapi kejadian ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, Indra Gunawan adalah Wakil Sekretaris Partai Golkar Sumut. Kuna juga dikenal sebagai pria yang santun, taat beragama dan aktif didunia organisasi ini dengan selalu melakukan kegiatan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan persaudaraan terhadap sesama.

Kejadian pada hari Rabu (18/1) lalu di Jalan Ahmad Yani Medan sangat memukul hati para pengurus Golkar Sumatera Utara, karenanya, penangkapan terhadap para pelaku penembakan di Kota Medan sangat diapresiasi oleh seluruh pengurus partai Golkar di Sumut.

“Tetap jaga kekondusifan di Sumut, jangan terprovokasi dan ingatlah, sebagai pengurus dan kader Golkar, kita harus melanjutkan perjuangan Kuna untuk terus berbuat kepada masyarakat,” pesan Ngogesa kepada seluruh pengurus partai Golkar seSumatera Utara. n tsunami

Terungkap Disidang

Terdakwa Ngaku Ambil Sawit di Ladang Bapaknya

45 Regu Paskibraka se-Sumut Perebutkan Tropi Bupati Langkat SEBANYAK 45 grup Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) mengikuti even jilid II yang digelar di Yayasan Pendidikan Esa Prakarsa, Kecamatan Selesai, Jumat lalu.

LANGKAT, PODIUM Sebelumnya, jilid I perlombaan Paskibraka berlangsung di SMP N 1 Kecamatan Binjai. Pemenang perlombaan akan mendapatkan tropi bergilir yang masing-masing diberikan oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH (untuk Juara Umum Divisi Utama SMA/SMK/MA), Alm. H. Ngaring Sitepu selaku pendiri Yaspen Esa Prakarsa (untuk Juara Umum Divisi Madya SMA/SMK/MA), Imam M Taufik Sitepu selaku Ketua Yaspen Esa Prakarsa (untuk Juara Umum SMP/MTs) dan Komando Paskibaraka Langkat (untuk Juara Umum II SMP/MTs).

Pembukaan perlombaan ditandai dengan pengguntingan balon yang dilakukan oleh Assisten II Ekbangsos Setdakab.

Langkat Drs. H. Hermansyah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Langkat T. M. Auzail.

Dalam kesempatan tersebut, Assisten II Ekbangsos Setdakab. Langkat Drs. H. Hermansyah membacakan pidato tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan bahwa lomba Paskibraka merupakan bagian dari pembinaan generasi muda guna membentuk mental disiplin, keterpaduan, tanggung jawab dan ketegasan dalam memutuskan sesuatu.

Kemudian, katanya, perlombaan ini juga untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air sebagai bentuk rasa nasionalisme yang harus dimiliki oleh generasi muda sebagai penerus generasi bangsa.

Bupati berharap para peserta yang mengikuti kegiatan dapat tampil maksimal dan siap untuk menerima hasil dari perlombaan meskipun gagal menjadi juara.

“Seorang pemimpin pastinya pernah dipimpin, begitu juga dengan seorang juara, pastinya pernah mengalami

kegagalan, untuk itu, tetap semangat, jangan berhenti, karena masih banyak perlombaan berikutnya yang akan diselenggarakan,” harap Ngogesa.

Ketua Yaspen Esa Prakarsa yang diwakili oleh Imam M Taufik Sitepu menyampaikan terima kasih atas respon positif dari seluruh peserta yang ikut ambil bagian dalam perlombaan.

“Dengan perlombaan ini, langkah untuk menyatukan barisan pemuda yang cinta terhadap tanah air akan dapat terwujud” ujar Taufik.

Untuk itu, Taufik berharap perlombaan ini dapat memberikan pelajaran kepada seluruh peserta tentang betapa pentingnya semangat, kebersamaan dan tanggung jawab dalam meraih kesuksesan.

Kepala Sekolah SMK Esa Prakarsa Drs.Suwito menyebutkan, Yaspen Esa Prakarsa sebelumnya juga pernah mengadakan perlombaan Taekwondo se-Sumut yang diikuti banyak peserta, dan perlombaan Paskibraka ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Esa Prakarsa dalam mewujudkan harapan Alm. Ngaring Sitepu (Pendiri Yaspen Esa Prakarsa) guna membentuk generasi muda yang cerdas, kuat dan cinta tanah air.

Ketua Panitia Perlombaan Yuda Pratama menjelaskan, para peserta akan menjalani perlombaan dengan beberapa variasi atau jenis-jenis perlombaan yang akan dilaksanakan, seperti pengibaran bendera, penurunan bendera, kerapian baris-berbaris, tari komando, tari kreasi dan gerak jalan beregu bervariasi.

Perlombaan akan berlangsung dari tanggal 27 s/d 29 Januari 2017 dan keseluruhannya berlangsung di Yaspen Esa Prakarsa. n P35

LANGKAT, PODIUM Sidang perkara dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) milik PT Serdang Hulu, 23 April 2016, atasnama terdakwa Yuspenti Br Surbakti (35) dan Tati Malem Br Tarigan alias Ranten Malem (38) penduduk Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, kembali bergulir di meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Stabat.

Kedua terdakwa yang didamping tim penasehat hukumnya (PH) Dahsat Tarigan SH dan Immanuel Colia SH, (25/1/2017), mengawal sidang beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota diketuai Hj Rosihan J Rangkuti SH MH dibantu dua anggota majelis hakim dengan jaksa penuntut umum (JPU) Obrika Simbolon SH. Terdakwa Yuspenti Br Surbakti setelah diambil sumpahnya untuk menjadi saksi atas terdakwa Rante Malem dan sebaliknya, terdakwa Rante Malem dijadikan saksi untuk terdakwa Yuspenti.

Menurut keterangan saksi Yuspenti dihadapan sidang untuk terdakwa Rante Malem mengatakan, ngambil sawit di ladang bapak (Alm Nekuhi Surbakti) di sebelah patok pilar 123 PT Serdang Hulu diluar HGU, yang nanam sawit juga bapak. Sedangkan ladang alm bapak itu sudah diserahkan kepada Pak Siang Ginting Manik pada tahun 2008 saat bapak masih hidup waktu itu.

"Pada saat saya ambil sawit disitu juga ada aparat dan karyawan PT Serdang Hulu yang tidak ada melarang. Malah karyawan PT Serdang Hulu membantu mengangkatkan sawit ke kepala saya. Sawit itu saya letakkan di depan rumah Kepala Dusun Bujur Surbakti dibawah pohon kelengkeng," ungkapnya.

Ia memaparkan, bersama enam orang masing-masing membawa ke depan rumah Kepala Dusun dengan jumlahnya 6 janjang, bukan 10 ton seperti yang dituduhkan pihak PT Serdang Hulu. "Saya ditangkap polisi di Pengadilan Negeri (PN) Binjai pada saat saya jadi saksi terdakwa Daniel Malau yang dituduh PT Serdang Hulu mencuri sawit di lokasi yang sama. Saya ditangkap pada bulan Agustus 2016 setelah empat bulan kejadian. Saya diperiksa di Polda Sumut tanpa didampingi pengacara," terang terdakwa saat menjawab pertanyaan majelis hakim, JPU maupun penasehat hukum (PH) Rante Malem ketika diminta tanggapan keterangan saksi Yuspenti oleh ketua majelis hakim terdakwa Rante Malem membenarkan.

Giliran terdakwa Rante Malem dijadikan saksi atas terdakwa Yuspenti, menerangkan hal yang hampir sama dengan keterangan Yuspenti. n sahrul

13

PODIUM Sumut

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Gubernur Erry Titip Isu Guru Honor ke Mendikbud

“

GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut), HT Erry Nuradi mempunyai harapan khusus agar Konferensi Kerja Nasional IV Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dilakukan di Kota Medan, dapat membahas isu guru honor.

MEDAN, PODIUM Dalam Konferensi Nasional yang dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi di Hotel Adi Mulia Medan, (28/1/2017), Erry menitip pesan, agar persoalan penggajian guru honor di sekolah negeri tingkat SMA yang tidak tertampung pendanaannya dapat dicarikan solusi.

“Kami sangat berharap isu guru honor menjadi bagian penting untuk didiskusikan dalam forum Konferensi Kerja Nasional ini, sekaligus memberi masukan kepada pemerintah yang kelak membawa solusi di dunia pendidikan nasional,” kata Erry.

Pembukaan Konferensi Kerja Nasional – IV PGRI diikuti lebih dari 1.000 anggota PGRI dari 34 provinsi se-Indonesia. Hadir Plt Ketua Umum PB PGRI DR Unifa Rosyidi, Ketua PGRI Sumut Drs Abdurahman, Kepala Dinas Pendidikan Sumut DR Arsyad Lubis dan lainnya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah mengamanahkan pengelolaan pendidikan di berbagai tingkatan sesuai UU 23 tahun 2014, sehingga pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengelola jenjang pendidikan menengah.

Dalam pelaksanaannya, pengalihan kewenangan masih miliki beberapa masalah. Ternyata gaji guru PNS yang dipindahkan ke provinsi dananya masih kurang.

“DAU kab/ kota tidak berkurang padahal tanggungjawab bergeser ke provinsi. Saya dapat info untuk Jawa Tengah, gaji PNS di sana kurangnya mencapai Rp800 miliar, hanya cukup untuk 6 bulan, sedangkan di Sumut kurang Rp300 miliar. Kami sudah sampaikan langsung ke Menkeu, insha Allah akan ditambah dalam P-APBN,” katanya.

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1

tahun 2016 tentang Pengalihan Personil Jabatan Fungsional dan Tenaga Kependidikan dari kab/kota ke Provinsi ditegaskan bahwa yang dialihkan adalah PNS daerah, tidak termasuk guru non PNS/guru honor.

“Isu yang mengemuka saat ini, yakni pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS atau tenaga honor di sekolah negeri, persoalan ini bukan hanya dihadapi Provinsi Sumatera Utara saja,” kata Erry.

Namun demikian Pemerintah Provinsi sedang berupaya mencari solusi alternatif penyelesaiannya untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan kondusif.

“Kita sudah melakukan koordinasi dan pendekatan baik ke pemerintah

pusat maupun ke pemerintah daerah serta masyarakat, terutama mendiskusikan aspek pemenuhan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri,” jelasnya.

Sementara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi meminta PGRI agar lebih fokus pada peningkatan kualitas guru. “Diminta atau tidak diminta PGRI harus berada diatas kepentingan guru di indonesia, harus menempatkan diri sebagai organisasi yang paling tua dan dituakan,” katanya.

Dia berharap, berharap kemitraan dan kerjasama PGRI dan Kemendikbud terus dikuatkan.

Menurutnya, saat ini yang menjadi

target utama adalah memberi kepercayaan kepada guru.

“Saya sangat tersinggung kalau ada pernyataan pejabat yang nadanya itu tdak percaya guru. Memang kalau tidak percaya guru selesailah sudah pendidikan kita. Memang Mendikbud bias mengajar sendiri murid?” ujarnya.

Menurutnya, Kemendikbud sudah sejalan dengan PGRI terutama kebijakan ujian berstandar nasional yang spiritnya mengembalikan kepercayaan pada guru. “Guru harus merancang, melaksanakan dan mengevaluasi. Dialah yang punya kualitas menentukan anak sudah waktunya tamat atau belum,” katanya. n hmt

Pemkab Langkat Target Pertahankan Adipura 2017

STABAT, PODIUM Piala Adipura tahun 2017 kembali jadi target Pemerintah Kabupaten Langkat. Demikian disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Assisten III Administrasi

Umum Setdakab. Langkat saat menjadi Pembina pada Apel gabungan Pemkab. Langkat di halaman kantor bupati, pekan lalu.

Menurut Ngogesa, piala Adipura adalah simbol kebanggaan suatu daerah karena kebersihannya. Baik

itu kebersihan yang berasal dari sampah-sampah yang berserakan maupun kebersihan dari tata kelola taman dan pepohonan.

Selama ini, kata dia, Kabupaten Langkat sudah berhasil beberapa kali meraih Piala Adipura, walau pun sempat gagal pada tahun 2015.

"Tapi, pada tahun 2016, Prestasi gemilang tersebut kembali diraih oleh Kabupaten Langkat," terang Ngogesa.

“Semua tidak terlepas dari kebersamaan seluruh pihak, mulai dari Instansi terkait sampai dengan masyarakat yang senantiasa menjadikan prinsip cinta bersih didalam aktivitasnya sehari-hari,” katanya.

Di tahun 2017 ini, Ngogesa mengharapkan penghargaan tersebut kembali diraih agar Maskot Kabupaten Bersih selalu melekat bagi Kabupaten Langkat yang natinya akan dikenang sebagai sejarah gemilang yang selalu diraih Kabupaten Langkat.

Untuk menindaklanjuti dan

merealisasi target tersebut, Ngogesa meminta seluruh pihak yang terkait menangani persoalan Adipura agar terus berupaya melakukan yang terbaik, “Beberapa saat lagi, tahap pantau II penilaian Adipura akan segera dimulai.

"Kepada masyarakat diimbau melakukan koordinasi yang efektif, baik dengan para pahlawan kebersihan berbaju kuning atau pun dengan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, pada Apel gabungan Pemkab. Langkat, Korpri Langkat memberikan santunan kepada 9 ahli waris Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal dunia baru-baru ini, 9 diantaranya adalah ahli waris dari Alm. Wasimin (ASN yang berasal dari Dinas Pendidikan Langkat) dan Ahli waris Alm. Fajar Hutagaol (ASN dari Dinas Perdaganan dan Perindustrian).

Hadir dalam apel, seluruh Assisten dan Staf Ahli Bupati Langkat, seluruh SKPD dan jajarannya di Pemkab.

Langkat. n P35

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

opini

"Trump Effect" dan Ekonomi Indonesia Oleh: Sunarsip PADA 20 Januari lalu, Amerika Serikat (AS) telah memiliki presiden baru, presiden ke-45, Donald Trump. Sejumlah analis swasta menempatkan kemenangan Trump ("Trump Effect") ini sebagai faktor penting dalam analisis mereka terkait dengan outlook perekonomian suatu negara.

Belum lama ini, misalnya, kita dihebohkan dengan hasil riset sebuah bank di luar negeri yang memberikan penilaian negatif (namun tak lama kemudian direvisi) terhadap outlook investasi surat berharga di Indonesia, juga gara-gara "Trump Effect".

Donald Trump dalam kampanyenya memang banyak melontarkan gagasan yang dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai kontroversial. Salah satunya adalah sikapnya terhadap perdagangan bebas yang kemudian dinilai sebagai kembalinya era proteksionisme. Trump, misalnya, menolak kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP). Trump juga memperlihatkan gagasan yang 'kurang bersahabat' dengan Tiongkok dan Meksiko, seperti terlihat dari keinginannya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 35 hingga 45 persen untuk barang-barang dari Tiongkok dan Meksiko.

Dalam perspektif saya, gagasan Trump (di bidang ekonomi) sebenarnya hanya terlihat 'kontroversial' dalam isu hubungan kerja sama perdagangan AS dengan luar negeri, itupun hanya terhadap beberapa negara saja, seperti Tiongkok. Selebihnya, gagasan Trump terkait hubungan kerja sama perdagangan AS dengan luar negeri terlihat netral. Sementara itu, gagasan Trump terkait dengan isu-isu ekonomi dalam negerinya justru terlihat positif.

Di bidang perpajakan, misalnya, Trump akan melakukan pemotongan pajak (tax cuts) bagi kalangan berpenghasilan tinggi dan perusahaan dari 35 persen menjadi 15 persen serta melakukan pengampunan pajak (tax amnesty). Pajak tambahan investasi juga akan dihapus. Salah satu alasan kebijakan tax cuts ini akan diambil adalah karena menurut Trump, tarif pajak di AS terlalu tinggi sehingga banyak perusahaan yang keluar dari AS. Trump bahkan menyebut kebijakan tax cuts yang diambilnya akan menjadi yang terbesar sejak

Ronald Reagan.

Trump tampaknya menyadari bahwa kebijakan tax cuts ini akan mendorong kenaikan defisit fiskal (APBN) AS. Oleh karena itu, Trump pun menyiapkan jurusnya untuk mengurangi terjadinya kenaikan defisit fiskal yaitu dengan dengan mengompensasi sekitar 75 persen turunnya penerimaan negara akibat tax cuts tersebut dengan pemotongan anggaran (sisi pengeluaran). Meskipun sisi pengeluaran negara akan dipangkas, namun Trump akan mendorong belanja pemerintah terutama belanja infrastruktur. Dengan konfigurasi kebijakan fiskal seperti ini, terlihat bahwa Trump ingin sekali mengandalkan sisi investasi (terutama swasta) sebagai pendorong pertumbuhan ekonominya, cocok dengan karakter Trump yang juga merupakan pengusaha sekaligus kapitalis sejati.

Saya menilai bahwa memang berlebihan bila "Trump Effect" ditempatkan sebagai faktor yang sangat menentukan dalam menilai perekonomian suatu negara. AS memang masih menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Namun, dengan melihat konfigurasi gagasan Trump tersebut sebenarnya Trump masih memperlihatkan gagasan yang seimbang: korektif terhadap kebijakan perdagangan luar negerinya namun suportif terhadap kebijakan ekonomi dalam negeri. Kebijakan korektif pun terlihat masih dalam batas-batas yang wajar, terutama terhadap Tiongkok, karena memang selama ini neraca perdagangan AS defisit dengan Tiongkok.

Rencana Trump yang akan menghentikan TPP sebenarnya juga menguntungkan bagi Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia belum terlibat dalam kerjasama TPP ini, dan baru di masa Presiden Joko Widodo, Indonesia menyatakan minat untuk bergabung dengan TPP. Salah satu pertimbangan Indonesia ingin masuk TPP adalah adanya kekhawatiran bahwa TPP ini

akan menyulitkan barang-barang ekspor kita masuk ke pasar AS. AS, misalnya, diperkirakan akan lebih mengutamakan produk tekstil dari negara anggota TPP seperti Vietnam dan Malaysia dibanding tekstil dari Indonesia. Nah, bila nanti AS mundur dari TPP, tentunya ini kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan AS. Kebijakan reformasi perdagangan Trump (bila direalisasikan) diperkirakan akan memberikan dampak langsung bagi Tiongkok, Meksiko, dan Kanada. Ini mengingat, ketiga negara tersebut menguasai hampir 50 persen pangsa impor AS. Sedangkan bagi Indonesia, gagasan Trump tidak akan memberikan dampak yang bersifat langsung, tetapi kemungkinan ada dampak tidak langsung (second round effect) dari Tiongkok jika tidak ada pengalihan pasar ekspor Tiongkok dari AS. Itupun dengan catatan bahwa Trump akan betul-betul 'menutup pintu' bagi perdagangan dengan Tiongkok, dan itu sebenarnya sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi mengingat Trump juga memiliki relasi perdagangan dan bisnis dengan pebisnis Tiongkok. Trump juga pastinya akan melindungi kepentingan pengusaha-pengusaha AS yang telah menanamkan investasinya di Tiongkok. Dengan kata lain, sebenarnya 'Trump Effect' ini relatif netral bagi perekonomian Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, adalah kurang tepat bila "Trump Effect" menjadi faktor utama dalam menentukan outlook investasi (terutama di pasar keuangan) Indonesia. Terlebih bila menempatkan outlook investasi Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara yang secara fundamental lebih buruk dibanding Indonesia. Sebagai misal, indikator rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB, lebih baik dibanding Turki, Philipina, Thailand, Afrika Selatan, Argentina, Meksiko,

Brasil, Malaysia, India, dan Vietnam.

Indikator utang pemerintah Indonesia per kapita juga lebih baik dibanding Rusia, Turki, Philipina, Thailand, Afrika Selatan, Argentina, Meksiko, Brasil, Malaysia, India, dan Vietnam.

Selisih (spread) imbal hasil (yield) obligasi negara (SUN) kita dengan surat berharga yang diterbitkan di AS juga relatif lebih rendah yang menunjuk bahwa tingkat risiko berinvestasi di surat berharga di Indonesia juga lebih rendah dibanding negara lain. Oleh karenanya, adalah tidak fair bila misalnya outlook investasi pada surat berharga di Indonesia ditempatkan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut hanya karena "Trump Effect".

Dengan kata lain, dalam jangka pendek ini, perekonomian Indonesia masih memiliki outlook yang relatif lebih baik dibanding sejumlah negara berkembang (emerging market) yang menjadi mitra dagang dan investasi AS. Terlebih, sejumlah lembaga internasional, misalnya Bank Dunia, belum lama ini juga telah mengeluarkan outlook ekonomi Indonesia di 2017 yang diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2016, meskipun "Trump Effect" terjadi.

Dalam perspektif saya, yang justru lebih perlu diwaspadai adalah risikorisiko yang berasal dari internal perekonomian kita. Setidaknya, terdapat lima faktor internal hal yang perlu diantisipasi terkait dengan risiko ekonomi di 2017 tersebut, yaitu: kualitas pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, produktivitas yang rendah, kesenjangan ekonomi yang masih relatif tinggi, inflasi yang diperkirakan lebih tinggi, dan rendahnya daya saing. Kemampuan yang baik dalam mengelola kelima faktor ini akan sangat penting terutama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi agar tetap terjaga di tengah situasi sosial politik yang kini cenderung semakin menghangat. n rol

Pelanggar Tilang Tak Perlu Hadir, Cukup Lihat Website LANGKAT, PODIUM Ketua Pengadilan Negeri Stabat R Aji Suryo SH MH mengatakan, dalam perkara pelanggaran lalu-lintas khususnya tilang. Pihak pelanggar tidak diperlukan lagi hadir dipersidangan, namun cukup melihat website maupun papan pengumuman pengadilan. “Jadi setelah diputus sidang oleh hakim sesuai jadwal, pelanggar dapat langsung membayar melalui rekening bank atau kejaksaan,� ujar Ketua PN Stabat saat menerima audiensi pengurus PWI Kabupaten Langkat di Kantor PN Stabat Kelas II Jalan Proklamasi, (24/1/2017).

Menurut Aji Suryo yang baru menjabat sebagai Ketua PN Stabat, kebijakan penyelesaian perkara tindakan langsung (tilang) merupakan kebijakan baru sesuai Per MA No 12

tahun 2016, agar lebih transparan serta menghindari adanya calo yang coba mencari keuntungan. “Kebijakan ini akan diterapkan dan

peresmiannya. Tolong dipublikasikan," sebut Ketua PN Stabat R Aji Suryo SH MH didampingi Sekretaris AE Julizar SH MH, Safwanuddin SH MH Humas PN Stabat

dan Syawal A Siregar SH MH Panitera.

Dalam silaturahmi dan ramah tamah itu, Ketua PWI Langkat Hery Putra Ginting selain memperkenalkan kepengurusan baru PWI juga memaparkan tentang kebijakan Dewan Pers kepada PWI Sumut termasuk PWI Kabupaten Langkat, agar profesional, menjaga etika dan berkompeten.

Kedatangan pengurus PWI tersebut tidak lain sebagai ajang silaturahmi, pasca konferensi yang telah dilaksanakan pada 15 Desember 2016.

Ketua PWI Kabupaten Langkat Hery Putra Ginting mengatakan, kunjungan pengurus PWI, selain bersilaturahmi juga perkenalan telah terbentuknya kepengurusan PWI Langkat periode 2016-2019.

Selain itu juga dipaparkan sejumlah langkah strategis PWI Langkat kedepannya. n sahrul

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 1 - 15 FFebruari ebruari 20 17 201

Kelangkaan Belanko E-KTP Sifatnya Nasional 4 Kadis: Warga Tidak Perlu Resah LANGKANYA belanko rekam elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) di Kabupaten Langkat merupakan dampak dari proses tender pelelangan. Sebab belum ada satu perusahaan yang memenuhi syarat administratif dan uji teknis terkait lelang tender yang dilakukan.

LANGKAT, PODIUM Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Duk capil) Kabupaten Langkat Drs Ruswin, didampingi oleh sekretaris M Sebayang, (26/1/2017).

"Kelangkaan belangko e-KTP tidak hanya di Kabupaten Langkat saja, di beberapa daerah lainnya, bahkan hampir seluruh daerah mengalami kejadian yang sama (secara nasional)," ujar Ruswin.

Ruswin juga tidak membantah akibat

kelangkaan blanko e-KTP tersebut ada beberapa warga masyarakat merasa resah karena belum memperoleh KTP sebagai tanda pengenal warga yang sah.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Dinas Dukcapil Kabupaten Langkat mengeluarkan surat pengganti e-KTP yang fungsinya juga seperti layaknya e- KTP. Dan surat pengganti tersebut berlaku untuk kelengkapan administrasi berkas.

"Ini merupakan kebijakan dari pusat (Dirjen Dukcapil)," tukasnya.

Ruswin mengimbau agar warga khususnya masyarakat Kabupaten

Langkat jangan resah atas kejadian tersebut. " "Kita minta masyarakat bersabar hingga proses lelang pengadaan blanko KTP terlaksana. Mudahmudahan dalam waktu dekat kelangkaan blangko ini bisa teratasi," urai Ruswin.

Kesempatan yang sama, M Sebayang selaku Sekretaris Dinas Dukcapil menambahkan, pihaknya juga ada memberlakukan/memberikan surat yang sifatnya sementara sebagai pengganti untuk keperluan kepengurusan kelengkapan

Pengusaha Perikanan Ngadu ke Ombusdman Soal Praktek Pungli MEDAN, PODIUM Para pengusaha perikanan mengadu nasib ke Perwakilan Ombusdman Provinsi Sumut. Mereka (pelaku usaha) mengeluhkan sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan, karena dinilai sangat memberatkan dan menyulitkan mereka.

Aspirasi para pengusaha perikanan tersebut langsung ditampung Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, (25/1/2017), di Medan.

Salah seorang pelaku usaha yang diketahui bernama Zulfahri Siagian mengatakan, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan (PPSB) sejak tahun 2015. Yang paling menonjol adalah soal kenaikan tarif yang mencapai 500 persen lebih dan tanpa meminta pendapat para pelaku usaha selaku stakeholder.

Perwakilan pengusaha perikanan itu menjelaskan, sebelumnya tarif yang berlaku selama ini di PPSB berdasarkan SK Direksi Perum Perindo No 221/ 2014. Untuk biaya hak pengelolaan (HPL) dan hak pakai (HP) yakni biaya pengembangan/ Develpoment Charge (DC) sebesar 0,65 persen dari NJOP yang berlaku /M2/tahun.

Kemudian biaya Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) sebesar 0,65 persen dari NJOP/M2/tahun dan biaya administrasi perolehan awal sewa tanah sebesar 1 persen dari NJOP yang berlaku per meter.

Sedangkan, kenaikan tarif ditetapkan dalam SK Direksi Perum Perindo Nomor 063 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa yang dikelola Perum Perindo cabang Belawan.

Penerbitan SK tersebut dinilainya tidak masuk akal dan dicurigai untuk menekan para pengusaha.

Dijelaskan, dalam aturan baru tersebut ditetapkan untuk biaya hak pengelolaan (HPL) dan hak pakai (HP) yakni biaya pengembangan/ Develpoment Charge (DC) sebesar 4 persen dari NJOP yang berlaku /M2/ tahun. Kemudian biaya Sumbangan

Pemeliharaan Prasarana (SPP) sebesar 2,5 persen dari NJOP/M2/tahun dan biaya administrasi perolehan awal sewa tanah sebesar 1 persen dari NJOP yang berlaku per meter.

Dia mencontohkan, untuk sewa lahan misalnya, sebelumnya Rp4000 per meter menjadi Rp38 ribu per meter.

Ironisnya, tarif tersebut berbeda dengan yang diterapkan Kementerian Kelautan Perikanan. Ada dua pengelola lahan di kawasan itu, yakni Perum Perindo dan Kementerian Kalautan Perikanan. Tarif yang diterapkan Kementerian Kelautan Perikanan hanya sekitar Rp5.500 per meter.

Selain itu, ada pula biaya kompensasi yang tidak ada dasar hukumnya dan diterapkan tanpa parameter yang jelas. Dia menambahkan, dengan adanya aturan baru tersebut tidak ada jaminan bagi pengusaha untuk berinvestasi di kawasan tersebut, karena kontrak yang baru sangat ketat dan sepihak.

“Kapanpun dia (Perum Perikanan Indonesia) bisa ambil lahannya dalam masa waktu lima tahun. Kalau kita berusaha dengan modal Rp60 miliar, mana balik modal dalam waktu 5 tahun,” imbuhnya.

Menurutnya, apa yang diterapkan Perum Perindo ini tidak sejalan dengan Instruksi Presiden Inpres tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan yang memerintahkan untuk mengevaluasi aturan yang menghambat investasi perikanan.

Oleh karena itu, dia meminta agar keberadaan Perum Perikanan Indonesia di PPSB dievaluasi bahkan dihapuskan karena tidak berperan dalam mendukung dunia usaha di kawasan itu.

Hal senada disampaikan pelaku usaha lainnya Gultom yang meminta Perum Perikanan Indonesia dibubarkan karena hanya ‘memeras’ pengusaha.

“Ada kebijakan tidak tertulis yang terlalu banyak merugikan kami. Masalah uang kompensasi yang tidak diatur Undang-undang dan tidak berlaku sama terhadap pengusaha, ada hubungan emosional. Kalau bagus hubungannya bisa murah tapi kalau gak bagus jadi

mahal. Makanya kita bingung dengan manajemen Perum Perindo ini yang sesuka hati membuat aturan,” ujarnya.

Dikatakan Gultom, uang SPP yang selama ini dikutip juga mengalami kenaikan setiap tahun. Padahal perusahaan tidak ada melakukan perbaikan maupun memelihara sarana prasarana di kawasan pelabuhan.

“Uang yang dikutip itu kemana, buat apa, karena tidak ada sarana prasarana yang diperbaiki. Infrastruktur jalan pihak pelabuhan yang membangun, begitu juga dengan kebersihan tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Sementara Ketua AP2GB RB Sihombing mengatakan, persoalan ini sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2010 silam saat Perum perindo menaikkan tariff secara sepihak.

Namun saat itu sudah disepakati bahwa apapun perubahan yang terjadi terkait sewa lahan akan dibicarakan dengan para pengusaha. Namun faktanya tidak, perusahaan tetap menaikkan tarif tanpa berkomunikasi dulu dengan pengusaha. Selain itu, ujar Gultom, dalam menaikkan tarif Perum Perindo mengacu pada pelabuhan lain di Indonesia.

“Ini tidak bisa disamakan. Muara Baru misalnya, itu dia dibangun dulu baru mengundang investor. Kalau ini, pengusaha dulu yang membangun baru perum dating mngutyip uang. Dulu ini rawa-rawa, kita yang menimbun sampai jadi seperti ini, bukan Perum,” jelasnya.

Menanggapi keterangan para pengusaha tersebut, Abyadi Siregar menilai kebijakan yang dibuat Perum Perikanan Indonesia tidak fair. Dia menjelaskan, berdasarkan UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31, penyelenggara pelayanan publik tidak boleh menaikkan tarif secara sepihak.

“Ada penarikan tarif-tarif tanpa payung hkum. Biaya kompensasi misalnya, tidak ada standarnya, biayanya berbeda-beda.

Harusnya ini dibicarakan dulu dengan para stakeholder terkait. Perum Perindo sebagai penyelenggara pelayanan public tidak boleh sewenang-wenang menaikkan tariff,” ujarnya. n hmt

administrasi.

Hanya saja, kata dia, sifatnya khusus untuk satu keperluan saja, tidak bisa berfungsi seperti layaknya KTP. Dan surat pengganti tersebut dikeluarkan jika geometrik warga yang bersangkutan belum ada terdaftar sama sekali pada dinas dukcapil.

"Ini dilakukan juga untuk mempermudah warga yang memiliki keperluan mendesak. Namun jika e-KTP sudah diterbitkan maka surat keterangan maupun surat sementara sebagai pengganti dengan sendirinya tidak akan berlaku lagi," jelas Ruswin kembali. n P35

Polres Langkat Gelar Pasukan Liong Toba 2017 LANGKAT, PODIUM Jajaran Kepolisian Resort Langkat menggelar pasukan operasi liong Toba 2017 yang dikuti oleh personil gabungan Polri/TNI/Pemkab Langkat, dilaksanakan di halaman Jananuraga Mapolres Langkat, (26/1/2017).

Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin menegaskan, apel yang dilaksanakan merupakan pengecekan akhir kesiapan seluruh personil dan instansi terkait lainnya dalam kesiapan operasi mandiri kewilayahan dengan sandi 'Liong Toba' 2017 sesuai perintah atasan.

Untuk wilayah hukum Polres Langkat sendiri, seluruh personil akan dilibatkan dalam pengamanan tersebut. "Sekitar 600-an personil akan dikerahkan dan lima pos pengamanan akan dipersiapkan dalam pengamanan operasi Liong Toba 2017 ini," tegas Kapolres.

Pos Pam tersebut direncanakan akan didirikan pada sejumlah vihara yang ada di wilayah Kabupaten Langkat dan sejumlah pusat keramian lainnya. Pengamanan Imlek ini sama seperti pelaksanaan pengamanan lebaran dan natal serta tahun baru kemarin dan merupakan operasi pengamanan mandiri yang dilakukan di wilayah hukum Polda Sumut.

Sebelumnya, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solicin, membacakan amanat tertulis dari Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dhaniel Msi, yang mengatakan, apel dilaksanakan sebagai pengecekan akhir kesiapan dalam melaksanakan operasi mandiri kewilayahan 'Liong Toba' 2017 dalam rangka perayaan Imlek tahun 2017 di wilayah Sumut, baik pada aspek personel, sarana prasarana, serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya.

Tahun 2017 ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan operasi mandiri kewilayahan 'Liong Toba' 2017, dalam rangka menjaga dan mengamankan pelaksanaan rangkaian ibadah imlek diseluruh vihara/kelenteng dan objek vital lainnya di wilayah Sumut.

Operasi mandiri kewilayahan ini dalam pelaksanaanya terbagi pada 3 tahapan, yakni Tahap I Pengamanan perayaan imlek pada 28 Januari 2017; Tahap II Pengamanan perayaan cap gomeh pada 12 Februari 2017; dan Tahap III pada perayaan ceng beng pada 4 April 2017. n sahrul

“

GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut), HT Erry Nuradi selaku pemagang saham pengendali memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Sumut yang menetapkan HT Mahmud Jeffry sebagai Direktur Bisnis dan Syariah di kantor pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol simpang Jl. KH Zainul Arifin Medan, (25/1/2017).

Dengan diisinya jabatan Direktur Bisnis dan Syariah yang sudah hampir dua tahun kosong, maka Gubernur berharap kinerja PT Bank Sumut ke depan bisal lebih baik lagi. “Saya ingin kinerja PT Bank Sumut lebih baik lagi ke depannya. Yang penting direksi harus bisa lebih kompak,” ujar Erry.

Hadir dalam kesempatan itu Komisaris Utama Rizal Fahlevi, Komisaris Independen Brata Kesuma dan Komisaris Hendra Arbie, para pemagang saham, sejumlah kepala daerah se-Sumut, Direktur Utama Edie Rizliyanto dan jajaran direksi lainnya serta para pemegang saham.

Sebagai pejabat pengganti antar waktu, Jeffry akan menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut hingga 30 Januari 2018. “Sebagaimaa diketahui, Direktur Bisnis dan Syariah sebelumnya dijabat Edie Rizyanto berakhir ketika yang bersangkutan dianggkat menjadi Dirut pada 6 Maret 2015, jadi hampir 2 tahun Direktur Bisnis dan Syariah kosong ,” jelas Erry Nuradi pada jumpa pers usai pelaksanaan RUPS LB. Dijelaskan Gubsu, proses pengisian Direktur Bisnis dan Syariah mulai dilaksanakan pada RUPS Juni 2016. Setelah setahun jabatan dimaksud kosong, pengisiannya baru diproses melalui Komite Remunerasi dan Nominasi pada Juni 2016. Setelah lulus dari KRN, kemudian diusulkan kepada OJK

untuk dilakukan fit and propper test. Pada 23 Desember 2016 lalu, OJK memutuskan dua calon Direktur Bisnis dan Syariah yang kami usulkan lulus.

“Sehingga pada RUPS luar biasa hari ini semua pemegang saham sepakat mengangkat dan menetapkan HT Mahmud Jeffry sebagai Diretur Bisnis dan Syariah pengganti antar waktu.

Selain mengangkat dan menetapkan Direktur Bisnis dan Syariah, RUPS LB juga membahas dua agenda lainnya yaitu Pengesahan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk menjadi anggota pemegang saham baru pada tahun 2017.

Agenda ketiga adalah pemberian kewenangan pada dewan komisaris untuk menetapkan tata cara dan jadwal pemilihan dan atau penggantian jabatan direktur pemasaran PT Bank Sumut.

“Dari 33 kabupaten/ kota di Sumut, hanya dua kabupaten/kota yaan yang belum menjadi pemegang saham PT Bank Sumut, yaitu Labuhan Batu Selatan dan KotaGunung Sitoli. Dengan masukknya Labuhan Batu Selatan sebagai pemegang saham, berarti hanya tinggal Kota Gunung Sitoli yang belum menjadi pemegang saham. Diharapkan semua kab/kota di Sumut menjadi pemegang saham,” jelas Gubernur.

Untuk agenda ketiga, Gubsu menjelaskan, bahwa Direktur Pemasaran PT Bank Sumut yang dijabat

Ester Junita Ginting habis masa jabatannya pada Juni 2017. “Bukan pemberhentian tapi boleh tetap mengikuti untuk proses selanjutnya untuk bisa bersama dengan calon lain,” kata Erry.

Tahapan pengisian jabatan Direktur Pemasaran diawali dengan proses usulan pemegang saham, proses KRN, dan proses fit and Propper test OJK. “Semua boleh ikut, incumbent juga boleh melanjutkan jabatan sesuai proses yang ditentukan,” kata Erry.

Pada kesempatan tersebut, Edie Rizliyanto menjelaskan kinerja bisnis Bank Sumut 2016 yang menggembirakan, terutama pencapaian laba bruto (un-auditted) yang mampu menembus Rp 815,8 miliar. Pencapaian laba tersebut menurutnya tercatat merupakan perolehan laba terbesar sepanjang sejarah beridirinya Bank Sumut.

Selain itu, mereka juga melaporkan keberhasilan direksi Bank Sumut dalam menekan NPL (Non Performing Loan) dimana pada posisi Desember 2016 NPL Bank Sumut berhasil diturunkan menjadi 4,68 persen, sebuah keberhasilan pencapaian penurunan NPL yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2015, NPL Bank Sumut berada di kisaran 5 persen. Untuk meningkatkan kinerja tahun 2017, PT Bank Sumut akan menambah 100 gerai ATM. n hmt