Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana HM. Tambunan Sekretaris Redaksi T. Reza Maulana Fotografer & Artistik Iwanto HS Penasehat: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH

Olympiade Sains Nasional 2017 LANGKAT, PODIUM Sebanyak 22 peserta mengikuti Olympiade Sains Nasional (OSN) tingkat Sekolah Dasar gugus I Kecamatan Stabat.

Kegiatan itu sendiri dibuka KPUT Dinas Pendidikan Sagino yang dihadiri seluruh kepala sekola SD se-Kecamatan Stabat, di SD No. 050656 Stabat.

Adapun susunan panitia pada kegiatan OSN, sebagai penasihat Sagino.SPd, Ketua Ruslan Eidi.SPd, Wakil Ketua Sagiah.SPd, Sekretaris Asyhariah.SPd, Tani SPd dan Bendahara Hj.IsnainiYusfi.SPd. Seksi tempat/alat H.Klisman.SPd, seksi lomba Ahmad Ridwan.SPd, seksi konsums Iriana.SPdi,Eliyani.Spd dan seksi publikasi Sumini.SPd. Dalam sambutan dan arahannya, KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Stabat Sagino.SPd mengatakan, arena kompentisi ini bagi siswa

Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Yunifar Efendi P, M. Holid SH, Mahmud Hamdani, HM. Tambunan, Sahrul Akbar Medan: Sutriadi, ST, Suparno Harianto

yang mengikuti OSN tingkat kecamatan diharapkan dapat menunjukkan kemampuan kejujuran dan kedisiplinan agar dapat nantinya mengikuti ke tingkat kabupaten dan provinsi.

Ditegaskan Sagino, dalam lomban OSN ini, tidak ada unsur kecurangan. "Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar," tandasnya.

OSN ditutup pada Jumat (17/2) oleh Kepala seksi Pembina SD Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Jumiran.SPd. Dalam kesempatan ini Jumiran mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras sehingga kegiatan OSN tingkat kecamatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

"Dari 22 perseta lomba 18 peserta berhasil meraih juara dan maju mengikuti OSN ke Tingkat Kabupaten," terang Jumiran. n Sahrul Akbar

Langkat: Sahrul Akbar Kota Binjai: Eddy Gunawan Wartawan Kota Binjai: Sudirman Stabat: Novra Dana Wampu: T. Zainal Abidin, Secanggang: Marwansyah Lubis, Sariman Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Zulkarnain SPd Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Salapian: Sudirman BA Pimpinan Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Keuangan Tek Sai An Manager Iklan Efendy Manager Pemasaran Adi Syahputra Distribusi/Sirkulasi Amiruddin Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 Email: podiumindonesia@gmail.com Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan, Sumut, Indonesia

PANGGILAN

HP: 085206407583 - 081264161514

Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jalan Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Langkat, untuk:

Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Utama

“

3 Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Dan dari 415 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Langkat salah satunya. Ada apa dengan tanah kelahiran T Amir Hamzah tersebut? Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kotamadya, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi.

LANGKAT, PODIUM Ya, berbicara tentang Kabupaten Langkat tak terlepas dari prestasi yang ditorehkan. Kabupaten seluas 6.272 km² itu telah mengukir namanya di tingkat regional (Sumatera Utara) mau pun setara nasional. Seperti halnya piala Adipura, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, meraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016 dan banyak lagi lainnya.

Teranyar, Kabupaten Langkat yang dipimpin H Ngogesa Sitepu itu terpilih sebagai lokasi pembangunan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T).

Di seluruh Indonesia, hanya dua kabupaten yang kini dibangun SP3T. Selain Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur, SP3T lainnya yakni Kabupaten Langkat.

Tercatat bahwa Kabupaten Langkat merupakan kabupaten kedua se-Indonesia yang dijadikan lokasi SP3T. Sementara letak lokasi SP3T sendiri di Kabupaten Langkat itu berada di Desa Namukur Utara Kecamatan Sei Bingei.

Selain itu, kegiatan SP3T juga berlangsung di dua 2 kecamatan lainnya di Kabupaten Langkat, yakni Kecamatan Binjai dan Kecamatan Sirapit.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai bantuan juga diserahkan kepada petani di Kabupaten Langkat, di antaranya adalah penyerahan bibit cabai, traktor roda empat dan 2 alat tanam padi.

Peresmian peletakan batu pertama pembangunan SP3T digelar Jumat (10/2). Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) RI Jenderal TNI Mulyono dan Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Ali Jamil Harahap serta Pangdam I/BB Mayjen TNI

Lodewyk Pusung bersama-sama meletakkan batu pertama tanda pembangunan SP3T di Desa Namukur.

Perlu diketahui, kegiatan tersebut adalah langkah strategis TNI melalui seluruh Kodim di Indonesia untuk melakukan transformasi sosial dalam menyelamatkan petani.

Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengapresiasi program TNI dalam bidang pertanian tersebut.

"Ini suatu hal yang luar biasa, sehingga kita tidak lagi import beras dari luar," ujarnya.

Ditambahkannya, mustahil pertanian di Indonesia akan maju jika tidak menggunakan teknologi sebagai perkembangan pertanian modern. Oleh karenannya, pembangunan SP3T merupakan awal yang baik bagi kemajuan pertanian di Indonesia, khususnya di Kabupaten Langkat.

“TNI sudah bergerak melakukan pemindahan transformasi sosial untuk menyelamatkan petani, mari kita dukung agar Pertanian yang menjadi aset Nasional akan terus menjadi icon Indonesia di mancanegara,” serunya kepada seluruh petani dan masyarakat Langkat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara H. T. Erry Nuradi menyampaikan bahwa sebagai kabupaten yang memberikan kontribusi besar bagi Pertanian RI, para petani Langkat telah berjuang maksimal untuk menjadi pahlawan bagi Indonesia.

“Kehadiran SP3T akan semakin mendukung produksi pertanian di Sumut khususnya Langkat, sehingga para petani di Langkat dapat semakin sejahtera dan angka kemiskinan akan semakin berkurang,” katanya.

Dikatakan Gubsu, dalam rangka mempertahankan swasembada pangan berkelanjutan, Pemprovsu telah mengambil langkah-langkah di antaranya

mendorong percepatan tanam, peningkatan indeks pertanaman untuk mengejar target tanam, memberikan bantuan benih, pupuk organik, pestisida dan alat mesin pertanian pra tanam dan pasca panen.

Selanjutnya melakukan perbaikan jaringan irigasi pada jaringan tersier, penerapan teknologi jajar legowo dan benih hibrida serta mendorong perluasan tanam padi, jagung dan kedelai di areal tanam pada lahan-lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan.

"Kita memberikan reward kepada daerah yang mampu mempertahankan lahan pertaniannya," kata Gubsu.

Menurut Gubsu HT Erry Nuradi, Pemprov Sumut bersama Kodam I/BB dan pemerintah daerah sudah melakukan gerakan percepatan tanam di sentra produksi padi antara lain Sergai, Taput, Tobasa, Simalungun dan Batubara.

Gerakan percepatan tanam itu akan segera dilakukan juga di Langkat, Deliserdang, Tapanuli Tengah dan Samosir.

"Gerakan percepatan tanam itu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian luas tambah tanam padi di Sumut," ujarnya.

Seperti diketahui, langkah Menteri Pertanian (Mentan) menggandeng TNI sebagai pendamping dalam mengejar target swasembada pangan berbuah manis.

Sebagai salah satu komitmen Presiden Jokowi menjadikan Indonesia swasembada pangan dalam tempo tiga tahun terbukti berhasil hanya dalam masa dua tahun.

Tidak hanya swasembada pangan bahkan pada 23 Januari 2017, Indonesia bisa menjadi pengekspor beras ke Srilangka sebanyak 100 ribu ton. Hal ini menjadi sejarah bagi Indonesia sebagai Negara

4

PODIUM Utama

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201 pengekspor beras.

"Jadi seumur-umur Indonesia baru kali ini melakukan ekspor beras.

Setelah diekspor, itupun kita masih punya cadangan sebanyak 1,6 juta ton," ujar Kasad Jenderal TNI Mulyono.

Pencapaian tersebut, menurut Kasad, tak lepas dari kerjakeras dan semangat yang ditunjukan oleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa) di bawah kepemimpinan para Dandim.

"Itu yang bekerja para Babinsa.

Babinsa itu pahlawan-pahlawan angkatan darat. Saya hormat kepada kalian. Babinsa, hebat kalian. Dengan anda ternyata pertanian dua tiga tahun selesai. Yang hebat bukan Kasad. Yang berkeringat bercucuran itu beliau-beliau itu. Di sawah kepanasan dengan rakyat, membantu pengairan," ujar Mulyono.

Atas prestasi yang ditunjukan para Babinsa, Kasad pun menjanjikan akan menaikan pangkat Babinsa yang saat ini berpangkat kopral kepala menjadi sersan.

Mulyono juga berpesan agar para Babinsa tetap semangat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak menyakiti hati rakyat. Apalagi ditahun 2017 ini, Presiden Jokowi kembali memberi tantangan kepada TNI menambah cetak sawah sebanyak 80.000 hektare.

Terhadap pembangunan SP3T di Langkat menurut Mulyono, sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap rakyat khususnya para petani. Dengan adanya SP3T diharapkan dapat membantu petani padi khususnya dalam menghadapi kenakalan spekulan yang memanfaatkan kelemahan para petani seperti halnya saat panen di musim penghujan.

Berdasarkan angka sementara (asem), produksi padi Sumut tahun

2016, mencapai 4.610.097 ton atau naik 565.265 ton dibandingkan tahun 2015 sebanyak 4.044.832 ton.

Pencapaian itu merupakan yang tertinggi selama 12 tahun terakhir dan membuat Sumut surplus beras sebesar 1.171.355 ton Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Ali Jamil Harahap mengatakan, sebelum ada bantuan Alat Instruksi Pertanian (Alsintan) pendapatan hasil panen petani masih rendah.

Namun setelah didistribusikannya Alsintan yang dikoordinir oleh Kodim, penghasilan petani menjadi menjadi lebih baik.

“Apresiasi saya kepada pihak TNI, kepedulian dalam mendampingi petani tentang penggunaan alat, pupuk, benih dan irigasi telah membuat hasil pertanian menjadi maksimal dan Kabupaten Langkat sebagai salah satu central pertanian di Indonesia akan semakin meningkat produksinya di waktu yang akan datang,” sebutnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Assisten Kasad Mayjen TNI Komarudin Simajuntak, Kasdam I/BB Brigjen TNI Tiufan Aritonang, Danrem 02 PT Kolonel Inf. Gabriel Lamena, seluruh Dandim wilayah tugas Kodam I/BB, sejumlah unsur FKPD Provsu, Sekda Langkat H. Indra Salahudin, Direktur PTPN II, sejumlah SKPD di jajaran Pemkab. Langkat, Kadis Pertanian Langkat Nasirudin dan undangan lainnya.

Sebelumnya di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, akhir Januari lalu, Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa, sebelum ada bantuan Alat Instruksi

RAGAM BERITA Oknum Kades Jati Sari Jadi Buah Bibir Warga LANGKAT, PODIUM Oknum Kades Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat beserta oknum perangkat lainnya diduga melakukan mark up anggaran pembangunan drainase untuk beberapa dusun. Anggaran tersebut bersumber dari dana desa (ADD) "Saat ini oknum Kades itu jadi buah bibir.

Pengerjaan drainase itu sendiri berada di Dusun III Agung Sari dan Dusun IV Parit Rimo," terang warga yang tak mau namanya dipublis, belum lama ini.

Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat itu sekitar Rp 80 juta pada 2016 lalu. Volume panjang parit 240 meter dengan rincian harga semen pada saat dilaksanakan pengerjaan tersebut senilai Rp 48.000.

Sementara pada tahun anggaran 2015 yang bersumber dari dana desa dan dikerjakan semasa kades yang lama juga ada dibangun parit drainase di lokasi yang sama yaitu didusun III Agung Sari yang berjarak sekitar 200 meter.

Anehnya, kata warga, nilai anggaran pada 2015 lalu jauh berbeda. "Pada 2015 dananya Rp 33 juta dengan volume pekerjaan senilai 250 meter dan dikerjakan melalui jasa tukang masyarakat sekitar," ucapnya.

Masih menurut warga tersebut, kalau oknum kades selalu didatangi oleh berbagai oknum dan dikabarkan aman-aman saja, menurut kabar kalau oknum kades dinilai kebal hukum dan tidah takut dengan aparat petugas hukum ucap warga tersebut.

"Kita sangat berharap agar penggunaan dana desa dapat lebih transparan dan terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi atau dikorupsi anggarannya.

Karena anggaran dana desa ini bertujuan untuk pembangunan desa dan bukan demi kepentingan sekelompok saja," tukas warga menyesalkan.

Untuk itu, warga tersebut berharap kepada instansi terkait dalam hal ini pihak Kajari Stabat dan Polres Langkat agar dapat turun ke lapangan memeriksa pekerjaan dan juga oknum perangkat desanya.

Sementara itu, Sutardi Kepala Desa Jati Sari ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/2) melalui telepon selularnya membantah tudingan tersebut. "Saya selalu kumpulkan masyarakat untuk pembangun dari dana desa (DD)," kata Kades Jati Sari sembari minta tolong jangan diberitakan. n Sahrul

Pertanian (Alsintan) pendapatan hasil panen petani Rp2.700/kg.

Namun setelah didistribusikannya Alsintan yang dikoordinir oleh Kodim, penghasilan petani menjadi Rp4.000/kg.

“Kodim sudah bergerak melakukan pemindahan transformasi sosial untuk menyelamatkan petani,” ucapnya.

“Saya memberikan apresiasi kepada TNI, karena sudah menerapkan ilmu pertanian lebih cepat ke depan. Ini suatu hal yang luar biasa, sehingga kita tidak lagi impor beras dari luar,” kata Mentan.

Raih WTN Setelah terpilih sebagai daerah pembangunan SP3T, Kabupaten Langkat juga mendapat penghargaan dar pemerintah berupa Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016.

Tak pelak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika H. Syahmadi di ruang kerjanya, memberikan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Dia menyebut bahwa pembangunan, perawatan dan pengawasan terhadap jalan serta lalulintas di Kabupaten Langkat akan tetap terus ditingkatkan, meskipun penghargaan baru saja diraih.

“Memang benar, penghargaan adalah wujud dari sebuah prestasi, tapi, khusus bagi Pemkab. Langkat, penghargaan adalah tanggung jawab yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan keberhasilannya,” ujar Syahmadi belum lama ini.

Dia menambahkan, soal pemberitaan media yang sedikit tendensius, itu sama sekali tidak benar. Apalagi dalam isi pemberitaan tersebut sangat-sangat menyudutkan Pemkab Langat mengenai kondisi jalan di salah satu wilayah ini yang tak bisa ditertibkan.

Dengan tegas, Syahmadi menilai berita tersebut tidak relevan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkab. Langkat dalam menertibkan

dan menjaga kondisi lalu lintas dan infrastruktur jalan.

Syahmadi menjelaskan, WTN yang baru saja diraih adalah kategori lalulintas Kota Stabat sebagai ibukota Kabupaten. Pun demikian, kata dia, kondisi lalulintas dan infrastruktur jalan di seluruh Langkat akan terus diperhatikan guna kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Selama ini pengawasan sudah kami lakukan secara maksimal berdasarkan undang-undang yang berlaku, di mana sudah direaliasikan pada Tahun Anggaran 2016 melalui Dinas Perhubungan. Bentuk nyata berupa pemasangan 17 portal di lokasi ruas jalan Kabupaten Langkat dan razia yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Perhubungan guna mengantisipasi adanya truk yang overtonase," tukasnya.

Bahkan, menurut Syahmadi, ini adalah upaya Pemkab Langkat, bukan saja karena merespon aspirasi masyarakat, tapi juga bagian dari kepedulian terhadap kondisi jalan dan kenyamanan masyarakat.

Untuk itu, Syahmadi menilai bahwa apa yang dimuat di salah satu surat Kabar hanya menyudutkan Pemkab.

Langkat dengan memberikan penilaian secara sepihak.

Perlu diketahui, setelah meraih prestasi WTN, pengawasan terhadap kondisi lalu lintas di Kabupaten Langkat akan lebih ditingkatkan.

Terlebih lagi mengenai Truk yang melebihi tonase, Pemkab. Langkat akan tindak tegas oknum yang melakukan tindakan salah tersebut, dan mengenai kondisi insfrakstruktur jalan, seperti tahun-tahun sebelumnya, Pembangunan jalan Kabupaten yang layak akan menjadi prioritas dalam pengajuan APBD Langkat. n tim

Perkara Lanjutan Penghinaan Via Medsos Bergulir di Pengadilan PENGADILAN Negeri (PN) Stabat kembali menggelar sidang lanjutan penghinaan dan pencemaran nama baik Mas’ud alias Dimas yang menjabat Ketua ICW Kabupaten Langkat melalui media sosial (medsos) atas postingan facebook akun milik terdakwa Tg Lbs pada 24-25 Juni tahun 2015 lalu.

LANGKAT, PODIUM Sidang itu sendiri dipimpin Ketua Majelis Hakim Hj Rosihan J Rangkuti SH MH dibantu dua anggota majelis, pekan lalu.

Sedangkan terdakwa pada sidang kali ini menghadap sendiri tidak tampak didampingi tim pengacaranya. Sementara dalam ruang sidang garuda dipenuhi pengunjung ingin mengetahui jalannya proses sidang perkara penghinaan di akun FB milik terdakwa.

Karena keduanya terdakwa maupun korban sebagai pablik figure di Kabupaten Langkat. Terdakwa, Ketua LSM Kasemar, korban Mas’ud alias Dimas Ketua LSM ICW. Pada sidang sebelumnya terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya oleh jaksa penuntut umum (JPU) dijerat dengan pasal 27 ayat(3) jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Romondan SH JPU yang menangani perkara ini menghadirkan tiga saksi, dua orang kepala dinas di Kabupaten Langkat yaitu Kadis Kesehatan Sadikun dan Kadis Pora T Auzai sedangkan satu orang lagi saksi ahli dari Medan Boston Imanhadi.

Saksi T Auzai mengaku kenal dengan terdakwa dan korban menerangkan di hadapan sidang saat ditanya hakim dan JPU. "Saya tidak tahu akun milik korban mau pun terdakwa di media sosial," terangnya.

Ketika ditanya tentang turnamen voly, apakah

Mas’ud sebagai ketua panitia menggunakan gelar SSos. Saksi membenarkan, tapi itu palsu atau tidak mengetahui dan latar belakangan pendidikan Mas’ud.

"Karena anggaran Dispora di Kabupaten Langkat terbatas, sehingga ada yang peduli dengan kegiatan olahraga, maka saya selaku Kadispora sangat mendukung dan mensupport," terang saksi.

Apakah saudara saksi pernah dikonfirmasi oleh terdakwa dan saksi diperas seperti postingan dari akunnya terdakwa ke akun korban.

"Memang pernah Mas'ud datang menemui saya untuk bersilaturrahmi dan tidak pernah saya dimintai uang," kata T Auzai menjawab pertanyaan hakim.

Keterangan yang hampir disampaikan Kadis Kesehatan Langkat Sadikun.

Giliran saksi ahli Boston Imanhadi terkait dengan UU ITE yang mengaku tidak mengenal terdakwa dan korban. Menurutnya terkait postingan di akun milik terdakwa di media sosial dugaan pencemaran nama baik korban itu harus disesuaikan dengan kenyataan dan fakta yang ditulis terdakwa di akunnya, bahasanya harus sopan.

"Kalau tidak sesuai dengan fakta, kalau hanya opini terdakwa jelas merugikan korban," kata saksi ahli. n Sahrul

5

PODIUM religi

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Toleransi dalam Bingkai NKRI Oleh: Danang Aziz Akbarona

“

ADA pihak-pihak yang mengembuskan opini (gerakan massa) aksi bela Islam sebagai tindakan intoleran, mengganggu kebinekaan, memecah belah persatuan, bahkan mengancam eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Padahal sumber kegaduhan itu berangkat dari pernyataan dan sikap seorang pejabat publik yang dinilai telah menistakan Alquran, tidak peka terhadap keberagaman, acap kali bersikap sarkastis, agresif, dan ofensif.

Yang bersangkutan belakangan juga dinilai mendeskriditkan ulama oleh banyak pihak. Lalu, ketika timbul reaksi, mengapa ulama dan umat mayoritas yang sejatinya merupakan korban kegaduhan ini justru dituduh macam-macam?

Artikel singkat ini menjelaskan bagaimana sikap toleransi seharusnya dikembangkan dalam bingkai NKRI dengan merujuk pada konstruksi sistem hukum yang berlaku. Harapannya agar tidak ada pihak yang asal tuduh dan lempar batu sembunyi tangan.

Hak Beragama Hak beragama adalah hak yang sudah lama dikenal dan kemudian dikukuhkan secara universal melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak ini secara tegas disebutkan sebagai hak yang paling dasar (basic human rights), hak yang tidak dapat dikurangi atas nama dan/ atau karena alasan apapun (non derogable rights).

Pengakuan terhadap hak beragama didasarkan pada satu asas yang fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebagai hak yang nonderogable, ia tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer.

Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jaminan terhadap hak beragama, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga harus menjamin ekspresi keagamaan yang merupakan bagian dari peribadatan dan ritual keagamaan.

Atas dasar penghormatan tersebut, diperkuat dengan fondasional sejarah Indonesia merdeka sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide sila pertama Pancasila dan Pasal 29 Ayat (1), negara berkewajiban melindungi setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. Negara juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan.

Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta

atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Sikap Toleran Ketentuan konstitusional tersebut hendaknya mendorong kita semua untuk mengembangkan sikap keberagamaan yang mengedepankan kerukunan antarumat beragama. Hal ini tercermin dari penghargaan dan penghormatan umat beragama terhadap eksistensi agama-agama di Indonesia.

Diantara pilar kerukunan antarumat beragama setiap orang dituntut untuk menghormati agama dan nilai ajarannya. Sehingga umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai (peacefull coexistency), secara harmonis, dalam suasana kekeluargaan, dan saling beker jasama dalam kebaikan.

Dalam ajaran Islam, sikap toleransi dan sekaligus prinsip kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat kita temukan dalam Firman Allah SWT: Lakum diinukum waliya diiin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu (QS. AlKafirun: 6), yang menegaskan hakikat toleransi dalam beragama.

Selanjutnya Islam menegaskan tidak boleh ada pemaksaan untuk masuk agama Islam, apalagi agama yang lain, yakni dalam firman Allah: ”Laa ikraaha fiddiin” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Ajaran Islam jelas memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama selain Islam dan keberadaan penganut-penganutnya.

Bahkan dalam lapangan kehidupan kita diperintahkan untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam kebaikan.

Penulis yakin ajaran agama lain juga menekankan pentingnya kerukunan antarumat beragama melalui sikap toleransi, penghormatan, dan kasih sayang di antara manusia.

Mencegah Intoleransi Kerukunan antarumat beragama perlu dirawat. Merawatnya dengan berbagai macam cara, tapi yang terpenting cara itu harus didasari atas kesadaran bersama untuk menjaga segala potensi yang merusak bagunan kerukunan berupa sikap intoleransi.

Sikap intoleransi ini diantaranya diekspresikan dengan sikap yang ofensif terhadap ajaran agama tertentu, tidak peka dalam berucap dan bersikap terkait nilai dan ajaran agama tertentu, serta komunikasi yang agresif—tidak asertif—dalam hubungan bermasyarakat yang multiagama. Pada tingkat yang lebih memprihatinkan sikap tersebut bisa berupa penodaan/ penistaan terhadap agama dan keseluruhan nilai ajarannya.

Bersyukur negara kita memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, tidak boleh ada di negara ini sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai, dan menistakan agama.

Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama.

Adalah UU Nomor 1/PNPS/1965 pada Pasal 1 yang menyatakan dengan jelas larangan penodaan agama, yaitu “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokokpokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana.

UU ini pernah di-uji materi-kan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi pada 2009. Namun MK justru menguatkan keberadaannya.

Para penggugat mendasarkan argumen mereka pada prinsip kebebasan yang potensial dilanggar dengan UU tersebut. MK menilai UU larangan penodaan agama tetap diperlukan dalam konteks Indonesia sebagai negara relijius (religious nation). Pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan dengan alasan ketertiban umum (public order) untuk menghindari terjadinya kekacauan dan membahayakan masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan nasional.

MK juga memberikan justifikasi bahwa penodaan agama masih merupakan tindak pidana di banyak negara dunia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a menyatakan dengan jelas “Dipidana dengan pidana

penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan seluruh instrumen tersebut, Indonesia menghendaki satu hubungan keberagamaan yang saling menghormati dan menghargai eksistensi agama dan nilai ajarannya.

Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengembangkan sikap yang arif dan bijaksana, mengedepankan kepekaan dan toleransi dalam hubungan antarumat beragama.

Konklusi Reaksi atas perilaku yang dinilai menodai agama seperti aksi bela Islam harus dipandang secara positif dan konstruktif sebagai upaya untuk menjaga dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama, menjaga kebinekaan Pancasila dan NKRI. Agar setiap orang, apalagi pejabat publik, mawas diri dan tidak berbuat seenaknya, peka terhadap keberagaman, menghormati ajaran agama dan keyakinan, tidak berperilaku kasar dan ofensif terhadap perbedaan apalagi terhadap tokoh ulama yang dihormati umat Islam.

Justru pengabaian sikap-sikap demikian yang menjadi sumber kegaduhan, memecah belah persatuan, antikebhinnekaan, dan membahayakan NKRI yang berdasar pada pengamalan luhur nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan aparat hendaknya memberikan respons positif atas aksi-aksi yang menentang penistaan agama, bukan malah menunjukkan respons yang dipersepsi luas tidak simpatik, resisten, bahkan represif. Hal ini bukan saja tidak tepat tapi juga menjauhkan negara dari nilai-nilai penghormatan terhadap eksistensi agama sebagai pilar kebangsaan dan promosi atas toleransi hidup beragama.

Pemerhati Masalah Kebangsaan

6

PODIUM misteri

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Sosok Wanita Misterius di Lidah Api Monas SETELAH pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno mulai memikirkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di Paris. Saat itu Soekarno ingin membangun sebuah monumen di lapangan tepat depan Istana Merdeka.

Pembangunan monumen bertujuan mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Dengan adanya monumen itu, Soekarno berharap bisa terus membangkitkan semangat patriotisme generasi yang akan datang.

Pada tanggal 17 Agustus 1954 sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Saat itu terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederich Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad.

Sayembara kedua digelar pada tahun 1960 tapi sekali lagi tak satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Presiden Soekarno. Tapi saat itu Bung Karno kurang sreg dengan rancangan Silaban. Soekarno berharap monumen itu berbentuk lingga dan yoni.

Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu, akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara, terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban lalu menolak merancang bangunan yang lebih kecil, dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik.

Soekarno yang tidak suka menunggu lalu meminta arsitek RM Soedarsono untuk melanjutkan rancangan Silaban. Lalu Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden RI Nomor 214 Tahun 1959 tanggal 30 Agustus 1959 tentang Pembentukan Panitia Monumen Nasional yang diketuai oleh Kolonel Umar Wirahadikusumah, Komandan KMKB

Jakarta Raya.

Soedarsono memasukkan angka 17, 8 dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945 memulai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ke dalam rancangan monumen itu. Tugu Peringatan Nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar.

Tugu ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban dan RM Soedarsono, dan mulai dibangun pada 17 Agustus 1961.

Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia yaitu Soedarsono, Frederich Silaban dan Ir Rooseno. Pada tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum.

Monas dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk lingga yoni. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer.

Sebuah elevator (lift) juga dibangun pada pintu sisi selatan untuk membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut.

Pelataran puncak Monas dapat menampung sekitar 50 orang, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Bahkan bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, di arah ke selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah kabupaten Bogor, Jawa Barat, arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil.

Di puncak Monas terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 Kilogram. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan

berdiameter 6 meter terdiri dari 77 bagian yang disatukan.

Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan.

Awalnya nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kilogram, akan tetapi untuk menyambut perayaan setengah abad (50 tahun) kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapis ulang sehingga mencapai berat 50 kilogram lembaran emas.

Puncak tugu berupa ‘Api Nan Tak Kunjung Padam’ yang bermakna agar Bangsa Indonesia senantiasa memiliki semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa.

Namun puncak Monas itu bukan sekadar berbentuk lidah api biasa. Konon lidah api di puncak Monas tersebut menggambarkan sesosok perempuan yang sedang duduk bersimpuh dengan gerai rambutnya yang panjang. Rambut atasnya disimpul seperti sanggul kecil. Duduk menghadap langsung ke Istana Negara.

Namun sosok wanita di lidah api Monas tersebut hanya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri Monas atau di Jalan Medan Merdeka Barat sebelah utara, dekat dengan Istana Presiden. Patung sesosok perempuan itu sengaja dibuat dengan sebaik-baiknya agar orang yang melihatnya tidak mengetahuinya secara langsung.

Banyak yang menganggap bahwa sosok wanita dalam lidah api monas adalah salah satu ide Soekarno. Sosok wanita dalam lidah api Monas itu sering dipandangi Soekarno dari Istana Merdeka.

Hingga kini sosok wanita di puncak Monas itu pun masih misterius. Siapa sebenarnya wanita yang diukir dalam puncak Monas itu? n net

Satu Keluarga Lenyap Selama 8 Hari ke Dunia Alam Gaib KEJADIAN aneh dialami oleh sebuah keluarga yang berasal dari negeri Jiran, lebih tepatnya asal Kelantan. Anggota keluarga tersebut terdiri atas lima orang yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius setelah keluar rumah mereka di Taman Sri Pengkalan, Jalan Besar, Pengkalan Kubor.

5 orang tersebut terdiri atas, 4 orang anggota keluarga dan satu orang pembantu. Mereka diketahui menghilang sejak tanggal 25 Januari 2017. Keberadaan mereka tidak diketahui oleh siapapun. Mereka menghilang setelah keluar dari rumah untuk makan di sebuah warung pada pukul 5 sore waktu setempat.

Namun, setelah 8 hari menghilang secara

misterius, mereka akhirnya ditemukan di sebuah Kedai di Kampung Neting pada jam 12 malan waktu setempat, Jumat dini hari. Mereka ditemukan oleh orang-orang kampung dan segera memberikan kabar kepada Mafauzi Kamaruddin yang merupakan keluarga dari kelima orang yang hilang secara misterius tersebut.

Mafauzi menyebutkan jika penemuan keluarganya itu sangat misterius dan mengejutkan. Dirinya dan keluarga tidak menyangka jika kelima orang tersebut ditemukan dalam kondisi yang selamat. ”Orang kampung menghubungi saya mengaku melihat mobil yang dinaiki mereka di kedai makan itu sedang membeli roti canai dan saya segera

menghubungi polisi,” papar Mafauzi pada (3/2/ 2017).

Selanjutnya, kelima orang tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. ”Dan adik saya, Ilham (35), mengaku mereka hilang seperti dibawa ke dunia lain,” lanjut Mafauzi.

Tidak berdiam diri, Mafauzi membawa keluarganya tersebut ke orang pintar setempat. ”Keadaan mereka pun antara sadar atau tidak dan masih teringat-ingat dengan kejadian tersebut,” Banyak pihak bertanya-tanya kemanakah sebenarnya kelima orang tersebut pergi. Dan sampai sekarang ini masih menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan. n net

Dicintai Gadis Cantik dari Putri Raja Jin (1) SAAT itu tahun 1985 saat saya masih di kelas 3 SMA. Pada suatu malam sekitar pukul 10, saya sedang duduk sendiri di teras rumah sambil merenungkan masa depan. Saya akan kuliah di mana selepas SMA dan saya bukanlah siswa yang pintar yang mudah memilih dan masuk jurusan apa saja di perguruan tinggi negeri mana saja. Prestasi belajar saya biasabiasa saja dan cita-cita juga belum jelas mau jadi apa yang jelas saya ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Di tengah lamunan itu, tiba-tiba mata saya tertuju pada sosok gadis cantik bergaun putih yang berdiri di bawah pohon yang ada di halaman

rumah. Saya kaget dari mana datangnya gadis itu saat malam seperti ini. Gadis cantik itu mendekat dan tersenyum serta menyapa saya sambil bertanya, “kamu sedang apa?”. Saya masih terdiam kagum atas kecantikan gadis itu sehingga tidak mampu mengucapkan sepatah katapun untuk menjawab pertanyaan itu.

Namaku Linda, aku tinggal di sekitar sini. “Aku tahu namamu Arie,” katanya. Aku tambah kaget, dia tahu namaku dan dia bilang tinggal di sekitar sini. Padahal belum pernah aku melihat gadis cantik seperti dia di sekitar kampungku ini.

Sama sekali aku tak bisa mengeluarkan sepatah kata. Lalu dia berkata “ya sudah kalau tidak mau bicara aku pulang dulu, sampai jumpa lagi” katanya sambil pergi keluar melewati pintu halaman rumah saya yang tak berdaun pintu.

Sejak malam itu saya selalu terbayang kecantikannya, setiap saat.

Ada rasa ingin bertemu dan ingin melihat kecantikannya lagi. Sore hari, sepulang sekolah saya berjalan keliling kampung mencari di mana gadis cantik itu tinggal. Barangkali ada penduduk baru di kampung saya ini, karena semua penduduk di kampung saya kenal kecuali gadis cantik yang

bernama Linda itu. Belum pernah saya bertemu sebelumnya dan membuat saya terpesona.

Tepat jam 7 malam setelah pertemuan pertama, Linda datang lagi saat saya sedang duduk sendirian di teras. Seperti sebelumnya dia datang tiba-tiba dan saya tidak melihatnya masuk lewat pintu halaman, tiba-tiba ada di hadapan saya. Dia tersenyum dan berkata, “sedang memikirkan apa, kelihatannya serius sekali”. Kali ini aku beranikan diri untuk bisa bicara dengannya “ah enggak kok, hanya mikir masa depan” jawab saya. bersambung...

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Rektor UIN: Salud, Bupati Ngogesa Mampu Majukan Langkat

“

Bidang pendidikan, pembangunan, ekonomi dan kesehatan merupakan bidang yang strategis bagi terwujudnya Daerah yang maju, unggul dan sejahtera.

STABAT, POIDUM “Seluruhnya mempunyai keterkaitan yang untuk merealisasikan keberhasilannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” ujar Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu saat menerima audiensi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof. Dr. Saiddurahman M.Ag di rumah dinasnya, (3/2/2017).

Audiensi membahas kerjasama antara Pemkab Langkat dengan UIN dalam bidang pendidikan, pembangunan, ekonomi dan kesehatan.

Untuk itu, Ngogesa menyambut baik kerjasama ini, dan berharap, ke depannya kerjasama tersebut akan berdampak positif. Terutama meningkatkan mutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Langkat.

Sementara rektor UIN Prof. Dr. Saidurrahman M.Ag menyatakan kesalutan atas kepemimpinan Bupati Ngogesa Sitepu selama memimpin Kabupaten Langkat. Langkat, kata dia, semakin maju perkembangannya, baik dari sektor pendidikannya maupun sektor lainnya.

“Semua tidak terlepas dari program Bupati Langkat, oleh karenanya, mewakili kampus UIN Sumut, saya

akan mendukung kebijakan Bupati Langkat untuk meningkatkan bidang pendidikan, pembangunan, ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Langkat,” sambut Saidurrahman.

Sebelum audiensi berakhir, Bupati

Langkat dan Rektor UIN menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, pembangunan, ekonomi dan kesehatan yang disaksikan oleh Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin

M.Kes, MM, Assisten Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat Drs. Abdul Karim, sejumlah SKPD terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat serta rombongan dari UIN Sumut. n P35

Tim Monitoring TP PKK Provsu Pantau Desa Pasiran dan KKut ut ambaru Langk at utambaru Langkat LANGKAT, PODIUM Tim Monitoring TP. PKK Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Desa Pasiran Kecamatan Gebang dan Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru, (3/2/2017).

Dua desa tersebut merupakan perwakilan Kabupaten Langkat dalam perlombaan TP PKK Tingkat Provsu kategori Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dan Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

Tim monitoring yang datang ke Langkat, di antaranya Ny. Teja Syarifuddin (pemimpin rombongan), Juwita dan Dedi Lubis (Dinas Kesehatan Sumut), Suiswanto (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut) dan Erna Khairul Lubis, Hj. Nita Zahara (pengurus TP. PKK Provsu).

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa yang diwakili Wakil Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Irawati Sulistianto mengatakan, Desa Pasiran Gebang dan Desa Kutambaru adalah desa binaan TP. PKK Langkat yang tahun ini menjadi perwakilan dalam perlombaan TP. PKK Tingkat Provsu.

“Bersama 9 desa lainnya, Desa Pasiran dan Kutambaru akan menjadi duta Langkat dalam mempromosikan kualitas desa-desa di Langkat, khususnya dalam sektor lingkunga sehat dan bersih yang menjadi prioritas prinsip hidup masyarakat Langkat,” katanya didampingi pengurus TP. PKK Langkat lainnya, seperti Sekretaris Ny. Hj. Suwarni dan Ny. Sadikun.

Untuk itu, Irawati berharap 9 desa yang menjadi perwakilan dari Langkat dapat meraih hasil maksimal pada perlombaan ini, bukan saja sebagai kebanggaan bagi Langkat, tapi juga sebagai hadiah bagi masyarakat Langkat.

Terutama bagi masyarakat desa yang menjadi perwakilan Langkat yang beberapa bulan terakhir terus bergotong royong bersama-sama membuat desa menjadi lebih indah dan bersih.

Layak Jadi Yang Terbaik Setelah meninjau sekaligus mendengar langsung pemaparan dari Camat Gebang Tuty Hendarsih dan Camat Kutambaru Sinar SH serta Kepala Desa Pasiran Gebang (Darwin Sembiring), Kades Kutambaru (Tegoh Sembiring).

Ketua rombongan Tim Monitoring TP. PKK Provsu Ny. Teja Syarifuddin menilai desa-desa di Langkat layak menjadi yang terbaik di Provinsi Sumatera Utara.

Kepedulian masyarakat desa untuk menerapkan lingkungan bersih sehat serta memasyarakatkan prilaku hidup bersih dan sehat, membuat Desa Pasiran dan Desa Kutambaru adalah modal yang cukup kuta bagi desa-desa di Langkat untuk menjadi yang terbaik, “Terus semangat, tingkatkan kerjasama dan gotong royong menjadikan desa sebagai ujung tombak dari kemajuan Indonesia,” sebutnya. n P35

Kadis Kesehatan Bantah Tudingan LSM Soal Dana Fiktif STABAT, PODIUM Berkaitan dengan tudingan LSM Badan Pusat Reclasseering Republik Indonesia (BPRRI) di salah satu surat kabar harian pada (1/3/2017), yang menyudutkan Dinas Kesehatan Langkat atas Penggunaan APBD fiktif di Dinas Kesehatan T.A 2016.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, dokter Sadikun Winato menyikapi pemberitaan tersebut sama sekali tak mendasar alias mengada-ada.

“Saya telah memanggil seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Langkat, tidak satu pun dari mereka yang membenarkan bahwa perwakilan atau utusan dari LSM telah mengkonfirmasi mereka terkait penggunaan dana APBD T.A 2016,” sebutnya ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, (3/2/2017).

Dia mengakui bahwa benar ada utusan LSM tersebut datang ke kantor Dinas Kesehatan Langkat untuk mempertanyakan 16 kegiatan di Dinkes Langkat yang bersumber dari dana APBD. "Dan saya sudah menjelaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah terealisasi 100%," tegasnya.

“Saat ini, seluruh dokumen pertanggungjawaban juga telah lengkap dan secara periodik dan internal telah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara, kemudian, BPK-RI perwakilan Sumut juga telah mengaudit Belanja untuk seluruh kegiatan Dinkes Langkat pada akhir tahun 2016,” terang Sadikun Winato.

Oleh karena itu, pemberitaan tersebut dianggapnya tidak berdasar, apalagi seluruh Kepala Puskesmas tidak pernah dikonfirmasi. "Jadi sudah jelas itu adalah berita tidak benar," bantahnya.

Sadikun juga menegaskan kepada seluruh Pegawai Dinas Kesehatan Langkat untuk tetap bekerja professional sebagai tenaga kesehatan di Langkat dan untuk terus bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. n P35

8 Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

PODIUM Langkat

ADVETORIAL PODIUM

Mengenang Sosok Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi

P

eringatan HUL ke-93 Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi berlangsung di perkampungan religius Babussalam, (18/2/2017).

LANGKAT, PODIUM Perkampungan yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat tersebut dikenal sebagai perkampungan religius karena puluhan tahun lalu, tempat ini adalah tempat yang bersejarah bagi perkembangan Islam di Indonesia.

Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi seorang pendiri dari Thariqat Naqsabandiyah menjadikan tempat tersebut sebagai pusat pembelajaran islami yang kini pengikutnya sudah tersebar sampai ke Mancanegara.

Untuk mengenang sosok Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi, ribuan Jema’ah Thariqat Naqsyabandiyah datang ke

perkampungan religius tersebut untuk memperingati HUL Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Sekda H. Indra Salahudin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Jema’ah Thariqat Naqsabandiyah yang berkunjung ke Perkampungan Religius Babussalam.

“Tuan guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi telah sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia, olehkarenannya, mari kita lanjutkan perjuangan beliau dengan sama-sama menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kebesaran Islam di Indonesia” ujarnya.

Lebih lanjut Ngogesa menambahkan, dimasa hidupnya, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi sering berpesan tentang hendaklah kuat mendo’akan orang islam baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati.

“Pesan tersebut jelas mengatakan bahwa seluruh umat Islam dimanapun berada adalah bersaudara” katanya.

Untuk itu, Ngogesa berharap, pesan dan ajaran Tuan Guru tersebut dapat senantiasa menjadi prinsip hidup bagi seluruh pengikut

Thariqat Naqsyabandiyah dan masyarakat sehingga Ukhuwah Islamiyah akan terus tercipta di Indonesia khususnya Kabupaten Langkat.

Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim AlSyawarni menyebutkan bahwa nilai-nilai islami yang senantiasa diajarkan beliau ketika hidupnya akan tetap menjadi dasar hidup seluruh pengikut Thariwat Naqsyabandiyah.

“Karenanya, seluruh pengikut Tharikat Naqsyabandiyah akan terus menggelontarkan semangat Ukhuwah Islamiyah sehingga, kekondusifan dan kemajuan Islam akan berjalan dengan efektif”ujarnya.

Atas dukungan pelaksanaan Peringatan HUL ke-93 Tuan Guru Babussalam, Syekh H. Hasyim Al-Syawarni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan sumbangsih atas pelaksanaan peringatan ini.

“Terima kasih,dan semoga Perkampungan Religius Babussalam dapat menjadi simbol kebesaran Islam” ucapnya.

Di acara peringatan tersebut, sejumlah pejabat hadir, diantaranya, perwakilan Unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Leowyk Pusung, Ketua MUI Sumut dan sejumlah SKPD dijajaran Pemkab Langkat. n tsunami

10 Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

PODIUM Langkat

Bupati: SKPD harus Kooperatif Berikan Data pada BPK 'Puskesmas Adalah Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Masyarakat' BINJAI LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH meresmikan tujuh gedung baru Puskesmas se-Kabupaten Langkat. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita secara simbolis di gedung baru Puskesmas Sambirejo yang berlokasi di Jalan T.Amir Hamzah No.154, Kecamatan Binjai, (6/2/ 2017).

Dalam sambutannya, H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, peresmian gedung baru Puskesmas se-Kabupaten Langkat ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Langkat.

“Sebelumnya, gedung Puskesmas di seluruh Langkat memang telah berdiri untuk melayani masyarakat, dan dengan perenovasian gedung, seluruh Puskesmas di Kabupaten Langkat akan semakin lebih layak digunakan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan,” ujarnya.

Sementara, kata orang nomor satu di Pemkab Langkat itu menjelaskan, bahwa keberadaan gedung baru Puskesmas di tengah-tengah masyarakat adalah langkah strategis Pemerintah Kabupaten Langkat dalam upaya meningkatkan mutu kesehatan masyarakat di Langkat.

“Sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan di Langkat, gedung baru Puskesmas akan sangat bermanfaat keberadaannya, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengkampanyekan arti hidup sehat di tengah-tengah masyarakat,” kata Ngogesa.

Ngogesa berharap kepada seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Langkat dapat menjaga aset pemerintah ini dengan cara merawat gedung sebaik-baiknya. "Jagalah aset ini sebaik-baiknya agar selalu bersih, indah, asri dan nyaman," imbau Ngogesa.

Mewakili Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga menyebut, baik bahwa pelayanan kesehatan di Langkat sangatlah diharapkan oleh seluruh masyarakat.

“Dengan peresmian ini, komitmen Pemkab.

Langkat untuk meningkatkan taraf pelayanan kesehatan di Langkat akan berdampak pada keberhasilan, yakni, kenyamanan masyarakat akan pelayanan kesehatan,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH juga memberikan bingkisan dan santunan kepada sejumlah anak yatim dan siswa PAUD serta kepada kelompok Lansia Suka Mandiri di Kecamatan Binjai.

“Terus semangat belajar, jangan berputus asa dan ingatlah bahwa kalianlah penerus bangsa,” cetus Ngogesa memotivasi seluruh anak yatim dan siswa PAUD. Ada pun gedung baru Puskesmas yang diresmikan adalah Puskemas Sambi Rejo kecamatan Binjai, Puskesmas Besitang Kecamatan Besitang, Puskesmas Pangkalan Susu Kecamatan Pangkalan Susu, Puskesmas Gebang Kecamatan Gebang, Puskesmas Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura, Puksesmas Tanjung Langkat Kecamatan Salapian dan Puskses Bahorok Kecamatan Bahorok. n P03

KUNJUNGAN Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Sumatera Utara merupakan perhatian khusus dan serius dalam rangka peningkatan kualitas laporan keungan Pemkab Langkat.

STABAT, PODIUM “Karena kunjungan ini, seluruh SKPD saya himbau untuk tidak ada izin keluar daerah selama pemeriksaan berlangsung," tegas Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu saat menerima Tim BPK-RI perwakilan Sumut di ruang pola kantor Bupati Langkat, (6/2/ 2017).

Seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat hadir dalam kegiatan tersebut. Tak terkecuali sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Langkat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam tata kelola keuangan di Kabupaten Langkat.

Ketua BPK RI Perwakilan Sumut Dra VM Ambar Wahyuni MM AK CA langsung memimpin rombongan didampingi enam anggota yang nantinya bertugas memeriksa secara intern laporan keuangan Pemkab Langkat.

Ngogesa menjelaskan, tim BPK RI datang ke Langkat bertujuan melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016 di Pemkab. Langkat.

“Untuk itu, seluruh SKPD harus bersifat kooperatif dalam memberikan data dan dokumen yang diminta oleh BPK RI agar tidak ada temuan yang akan berpotensi pada catatan buruk Kabupaten Langkat

terhadap pengeolaan keuangan daerah," sebut orang nomor satu di Pemkab Langat itu.

Ngogesa berharap, tindakan kooperatif seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memberikan data dan dokumen dapat menghasilkan prestasi berupa prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Dra VM Ambar Wahyuni MM AK CA mengatakan, kunjungan ke Langkat adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemkab Langkat TA 2016.

Selama bertugas di Langkat, seluruh SKPD akan diperiksa guna melengkapi berkasi pemeriksaan, dan apabila seluruh SKPD bertindak kooperatif, pastinya akan berdampak pada prestasi.

“Mudah-mudahan, temuan yang terjadi di T.A 2015 atau tahun-tahun sebelumnya, tidak ditemukan lagi sehingga prestasi WTP yang jadi target Bupati Langkat Ngogesa Sitepu SH dapat terwujud,” harapnya.

Kegiatan dihadiri oleh Sekda Langkat H Indra Salahudin, seluruh Kepala SKPD dijajaran Pemkab.

Langkat, termaksud kepala Inspektur Langkat Amril dan Kepala BPKAD Langkat Iskandar dan undangan lainnya. n P03

Stand Dinas Pertanian Terbaik, Dinkes Terfavorit STABAT, PODIUM Dinas Pertanian Langkat berhasil menjadi stand terbaik kategori ragam porduk/informasi. Sedang Dinas Kesehatan merupakan terfavorit.

Demikian hasil pengumuman menyambut HUT Kabupaten Langkat ke-267 Tahun 2017 saat berlangsungnya apel gabungan di halaman kantor Bupati Langkat, (6/2/2017).

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH selaku Pembina Apel mengucapkan selamat kepada para pemenang dan seluruh peserta lainnya yang telah berjuang mempromosikan Langkat melalui Stand Pameran Pembangunan yang setiap tahunnya diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Langkat.

“Terima kasih, upaya yang dilakukan akan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Langkat mengingat setiap penyelenggaraan Pameran, para Investor senantiasa memantau perkembangan Pemkab Langkat,” ujarnya.

Ngogesa berharap, seluruh instansi di Kabupaten Langkat termasuk seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat dapat menggali potensi yang dimiliki.

"Baik dari keunggulan Sumber Daya Alamnya maupun Sumber Daya Manusianya yang aktif menggerakan inovasi yang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat," terangnya.

Selian Dinas Pertanian dan Dinkes, ambil bagian juga Polres Langkat stand dekorasi terbaik dan pengunjung terbanyak diraih Kecamatan Hinai.

Untuk juara Karya Tulis Ilmiah yang diperlombakan menyambut Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-267, Firdaus Nasution berhasil menjadi juara I dengan judul Strategi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Langkat khusus daerah terpencil.

Sedangkan, untuk juara II diraih oleh Fatmawati dengan judul HUT Langkat ke-267, Refleksi Kejayaan Kabupaten Langkat dan Ratna Apriliaja berhasil juara III dengan judul 8 Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Langkat.

Untuk harapan I, Delima Syafitri Hasibuan dengan judul H. Ngogesa Sitepu SH berhasil membangun masyarakat dan Kabupaten Langkat, harapan II, Budi Zulkifli dengan judul meningkatkankan SDM menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dan harapan III, Anggi Syaniara dengan judul Strategi UKM Langkat Dalam Menghadapi MEA. Para pemenang karya tulis Ilmiah, selain mendapatkan hadiah juara, pemenang juga mendapatkan hadiah tambahan dari Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang ditujukan untuk memacu semangat generasi muda Langkat dalam menulis dan mengorbitkan Langkat sebagai Kabupaten yang strategis, unggul dan mandiri. n P03

11

Parlementaria

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Terbit Rencana Perangin-angin

Ikut Sukseskan HUL ke 93 Babussalam

LANGKAT, PODIUM Bantuan yang disampaikan langsung tersebut diterima oleh Syekh Haji Hasyim Al Syarwani (Tuan Guru Babussalam - Langkat), Selasa (14/1) di Babussalam.

Ketua DPRD berharap bantuan yang diberikan dapat menambah kesuksesan acara HUL ke-93 dan kiranya bermanfaat buat masyarakat, warga yang datang ke acara HUL ini.

Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Hasyim Al Syarwani menyampaikan terima kasih atas kebaikan dan perhatian Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE dengan penuh kemurahan hati memberikan bantuan secara pribadi.

"Dan kami mendoakan semoga Ketua DPRD sehat, sukses dan amanah dalam menjalankan tugas," terangnya.

Usai memberikan bantuan, Ketua DPRD bersama Bupati Langkat dan turut hadir Ketua MUI Langkat, Sekda, para Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD Pemkab Langkat, langsung berbaur dengan sejumlah jamaah thariqat yang mulai memadati perkampungan religius itu sambil makan bersama dan berdialog dengan Tuan Guru Babussalam yang didampingi Kiyai Haji Amiruddin, MS

KETUA DPRD Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin secara pribadi memberikan bantuan penyelenggaraan HUL ke-93 Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi.

Bantuan di antaranya 1 ton beras, 50 kilo gula pasir dan uang tunai sebesar Rp10 juta.

(Ketua Umum Majelis Zikir Tazkira Sumut), H. Ismail Royan (perwakilan Tuan Guru Babussalam di Riau) dan H. Isfandin membahas perkembangan persiapan acara puncak nantinya.

Acara Hul ke-93 Allah Yarham Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi

Naqsyabandi yang jatuh pada tanggal 18 Februari 2017 terlihat sudah meriah dikunjungi para jamaah thariqat yang datang dari penjuru daerah.

Sementara kegiatan lainnya dilaksanakan haflah Al-Qur’an, qasidah dan pelaksanaan ratib saman tiga

PWI Langkat Audiensi ke Legislator STABAT, PODIUM DPRD Kabupaten Langkat menyambut baik audiensi PWI Langkat di ruang Ketua DPRD, (6/2/ 2017). Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, SE, Wakil Ketua Ralin Sinulingga, SE didampingi oleh Sekretaris DPRD Drs. Basrah Pardomuan.

Audiensi yang penuh keakraban tersebut berjalan dengan santai. Awalnya Ketua PWI memperkenalkan Susunan Pengurus PWI Kab. Langkat Masa Jabatan 2016-2019. Sebagai Ketua Hery Putra Ginting, SH, Wakil Ketua H. Imam Fauzi Hsb, SH, Abdul Hakim dan Alimudin, S.Ag, Sekretaris Endang Junaidi, S.Kom, Wakil Sekretaris Selamat, S.Pd dan Suardi Bakara, Bendahara M. Wahyudi, SH, Wakil Bendahara Gunarso.

Dalam audiensinya, PWI mengharapkan dukungan dari DPRD Kabupaten Langkat dalam hal anggaran untuk Dinas Kominfo dan Dinas Kesbang Linmas. Sebab, katanya, di dua dinas tersebut anggaran untuk PWI sangat kecil. "Sehingga dengan skup keanggotaan PWI yang berjumlah 29 orang dengan ruang lingkup tugas yang cukup besar, sulit untuk PWI dapat bekerja lebih baik," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ralin Sinulingga, SE menyampaikan akan berupaya dapat membantu anggaran di APBD Kab. Langkat.

Ketua DPRD berharap kepada PWI sesuai yang disampaikan Wakil Ketua PWI sebelumnya, kiranya PWI agar dapat menertibkan wartawan yang tidak bersertifikat dan yang belum lulus uji kompetensi agar berita yang disampaikan sesuai dengan standar pemberitaan.

Ketua DPRD juga akan mendukung programprogram PWI agar lebih baik lagi dan menanggapi banyaknya berita-berita di media maupun bantuan-bantuan Ketua DPRD di masyarakat.

Apakah itu terkait dengan Pilkada.

"Itu bukanlah tujuan saya, karena dari dulu saya sudah terbiasa untuk berbagi ke masyarakat dan semata-mata hanya ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat agar mereka mengenal Ketua DPRD Kab. Langkat karena selama ini mereka hanya mengenal nama saja," sebut Ralin. n P03

malam berturut-turut usai ba’da Isya didepan makam Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi sebut Ir. H. Munhasyar, S.Pd selaku Koordinator seluruh Kepanitiaan HUL yang dihubungi secara terpisah. n P03

Forum SKPD Diharapkan Berikan Ide Pembangunan

Melalui Reses, Legislator Siap Serap Aspirasi Masyarakat LANGKAT, PODIUM Reses adalah masa di mana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang dengan tujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Langkat tanggal 1 Februari 2017 telah menetapkan jadwal Reses Anggota DPRD Kab. Langkat pada tanggal 16 s/d 19 Februari 2017.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan reses dimaksud, Sekretaris DPRD Kab. Langkat, Drs. Basrah Pardomuan, (14/2/2017), melaksanakan rapat dengan Pegawai Sekretariat DPRD di ruang rapat DPRD Kab. Langkat untuk membicarakan hal-hal teknis pelaksanaan reses.

Pelaksanaan reses kali ini dilaksanakan secara kelompok dan ada juga secara perorangan sebutnya. Sekwan berharap kepada staf pendamping reses agar mempersiapkan hal-hal yang diperlukan demi kelancaran reses sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD yang melaksanakan reses dapat terakomodir dengan baik. n P03

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Asisten I Drs Abdul Karim MAP membuka dengan resmi pelaksanaan forum Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2018 yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Langkat, (16/2/2017).

Dalam forum ini, seluruh SKPD di jajaran Pemkab Langkat dari tiap instansi, baik itu dari Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Kecamatan hadir menjadi peserta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulisnya yang disampaikan oleh asisten I pemerintahan mengatakan bahwa Forum SKPD merupakan media konsultasi publik yang salah satu kepentingannya adalah memberikan masukan yang konstruktif terhadap perencanaan pembangunan Pemkab Langkat.

Menurut Ngogesa, forum SKPD ini merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang maksudnya untuk lebih memantapkan dan mempertajam prioritas program.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya menjadi satu dokumen Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) dan RKPD ini merupakan bahan bagi tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Langkat TA 2018.

Lebih lanjut Ngogesa menambahkan, bahwa pelaksanaan forum ini memiliki arti yang sangat penting yaitu dalam rangka mengawal kepentingan aspirasi masyarakat yang terangkum dalam Musrenbang tingkat desa dan kecamatan. “Ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga akan menghasilkan program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh aspirasi masyarakat Langkat," harap Ngogesa.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah H.Sujarno.S.Sos.M.Si melaporkan bahwa maksud dilaksanakannya forum SKPD ini yaitu sebagai forum penyampaian usulan prioritas kecamatan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan. n P03

12

PODIUM Sumut

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Ngogesa Sitepu Bantu 2 Ekor Lembu Meriahkan HUL Babussalam LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyerahkan bantuan kepada Tuan Guru Babussalam, Syekh H Hasyim AlSyarwani, (14/2/2017), di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang.

Bantuan yang diberikan merupakan sumbangsih dan untuk menyukseskan peringatan HUL Tuan Guru Babussalam, Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi ke-93 tahun 2017.

Pada kesempatan itu Bupati H Ngogesa Sitepu menyerahkan dua ekor lembu, 1,5 ton beras, uang tunai Rp20 juta serta 100 kotak air mineral.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap tahunnya, ribuan jamaah Thariqat Naqsabandiyah memenuhi komplek perkampungan religius Babussalam untuk memperingati HUL Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab

Rokan Al Khalidi Naqsyabandi.

Jamaah yang datang tidak hanya berasal dari Langkat, melainkan tumpah ruah berbagai daerah di Indonesia. Malahan ada yang sengaja datang dari negeri jiran Malaysia, Brunai Darussalam dan Australia.

“Sebagai orang yang berpengaruh besar dalam perkembangan kemajuan Islam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Langkat, sudah sepantasnya setiap tahunnya peringatan HUL Tuan Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi diperingati sebagai bentuk penghormatan kepda beliau,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH ketika dikonfirmasi.

Ditambahkan Ngogesa, ajaran Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi sudah mendunia.

Apalagi Tuan Syekh sendiri berasal

dari Langkat. Oleh karena, kata orang nomor satu di Pemkab Langkat ini, pengaruh beliau dalam mereligiuskan Kabupaten Langkat sangatlah besar.

"Dan karena jerih payahnya tersebutlah, sampai sekarang, dunia mengetahui bahwa kampung Besilam adalah Icon Wisata Religius di Indonesia yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat," terang Ngogesa.

“Semoga, peringatan HUL Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi ke-93 tahun 2017 nantinya berlangsung sukses dan seluruh pengikut Jama’ah Thariqat Naqsabandiyah yang datang ke Besilam dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar,” harapnya.

Catatan Sejarah Sementara itu, Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim AlSyarwani sampaikan ucapan terima

kasih atas bantuan yang diberikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. “Peran Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahab Rokan Al Khalidi Naqsyabandi dalam mensyiarkan Islam di Indonesia adalah catatan sejarah beliau yang begitu mulia di sisi Allah SWT,” ujarnya.

Untuk itu, kepedulian Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH atas peringatan HUL Tuan Guru Babussalam setiap tahunnya semoga mendapatkan berkah kepada beliau dan khusus Langkat, semoga tetap menjadi Icon Kabupaten Religius di Indonesia.

Tampak hadir mendampingi Bupati Ngogesa Sitepu dalam menyerahkan bantuan, di antaranya Sekda Langkat H Indra Salahudin, Kabag Kessos Setdakab Langkat H Syahrizal S Sos MSi, Camat Padang Tualang M Yusuf, sejumlah Kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat. n P35

Antusias Pensi Islam ke III di Secanggang

Kasatlantas: Urus SIM Sekarang Online Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak lagi susah. Sekarang kepengurusannya dengan menggunakan sistem online.

MEDAN, PODIUM Melalui laman http://sim.korlantas.polri.go.id, masyarakat sudah dapat mendaftarkan diri mengurus SIM semua kelompok (golongan).

Menurut Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Indra Warman yang singgah ke Warkop Jurnalis Medan, (14/2/2017), demi memudahkan masyarakat memperoleh SIM, Korlantas telah menerapkan sistem pembuatan SIM secara online.

“Masyarakat tinggal mengikuti tata cara yang telah disediakan sistem sesuai dengan wilayah pembuatannya.

Setelah mendapat pendaftaran, masyarakat tinggal datang ke Kantor Satlantas untuk mengikuti ujian maupun test mengemudi,” ujar perwira Polri melati dua.

Terkait SIM kolektif, AKBP Indra Warman menegaskan, program tersebut tidak ada lagi sejak berlakunya sistem online. “Tidak ada lagi yang namanya kolektif. Kalau dulu bisa dibantu dengan ujian dan test secara manual.

Sekarang sudah tak ada lagi, karena sistem yang menentukan kelulusan,” ucapnya.

Kasalantas Polrestabes Medan ini mengimbau, program SIM Online diadakan oleh Polri sebagai upaya untuk menghindarkan masyarakat dari ‘sentuhan’ para calo. n hmt

LANGKAT, PODIUM Pentas Seni Islam (Pensi) ke-III berlangsung di Kecamatan Secanggang yang penyelenggaraannya digelar di Dusun II Suka Ramai, Desa Kepala Sungai, Rabu (8/2).

Sesuai jadwal, kegiatan akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 Februari diikuti oleh 500 peserta berasal dari Kabupaten Langkat dan luar Langkat, seperti Deli Serdang dan Binjai.

Selaku camat Secanggang, Aliandi turut hadir dalam kesempatan tersebut sekaligus membuka kegiatan dengan ditandai pemukulan beduk.

Dalam sambutannya, Camat Secanggang Aliandi mengatakan bahwa kegiatan Pentas Seni Islam adalah salah satu gebyar kegiatan islam yang bertujuan mencipta kan generasi muda yang berakhlak dan mandiri.

“Kreatifitas para generasi muda islam akan ditunjukkan dalam kegiatan ini,” ujarnya.

Untuk itu, Aliandi berharap, gabungan ide, inovasi dan kreatifitas akan menghasilkan generasi muda islam di Indonesia yang unggul dan cerdas baik dari segi akhlak maupun segi kemandirian.

Kades Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang Suriono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung dari kegiatan ini.

“Tanpa dukungan dari berbagai pihak, pastinya kegiatan tidak akan berlangsung meriah seperti ini,” sebutnya.

Oleh karena itu, Suriono berharap, maksud dan tujuan kegiatan dapat dimengerti oleh seluruh peserta dan pengunjung yang hadir sehingga bumi religius di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Langkat dapat senantiasa terwujud melalui semangat para generasi muda islam dalam menyelenggarakan berbagai kegaitan kreatifitas bernuansa Islami.

Perlu diketahui, beberapa perlombaan akan dipertandingkan dalam Pensi ke-III tahun 2017 ini, di antaranya, Membaca Al-Qur’an, Puisi dan drama.

Beri Apresiasi Atas gagasan kreatif mengenai pelaksanaan Pentas Seni Islam keIII yang berlangsung di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberi apresiasi atas berlangsungnya kegiatan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Langkat melalui Assisten I Adm. Pemerintahan Abdul Karim yang hadir dalam kegiatan tersebut. n P35

13

PODIUM Sumut

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

10 Mega Proyek Nasional Berada di Sumut Terkendala Masalah Pembebasan Lahan

“

GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi melaporkan masalah pembebasan lahan yang menjadi kendala pelaksanaan mega proyek strategis nasional di Provinsi Sumut.

“Kami melaporkan kondisinya, perkembangannya, dan kendalakendalanya mengenai beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Utara antara lain jalan tol, pelabuhan Kuala Tanjung, kawasan Danau Toba dan kawasan industri. Jadi, kendala itu banyak di masalah pembebasan lahan,” kata Erry seusai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden di Jakarta, (16/2/2017).

Presiden Joko Widodo menekankan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai kunci bagi kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara. “Alasannya karena di atas lahan tersebut ada sengketa, kemudian ada penduduk yang menempati tempat itu sudah cukup lama, kemudian ada yang berada di kawasan hutan sehingga berdasarkan aturan kita tidak boleh memberikan ganti rugi karena kawasan hutan, tetapi masyarakat sudah ada di sana sejak puluhan tahun.

Nah, inilah tadi yang kita sampaikan untuk dicarikan solusinya,” ungkap Erry.

Sebagai salah satu solusi, Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk pembebasan lahan yang berhubungan dengan kawasan hutan.

“Tadi, Menteri ATR (Agraria dan

Tata Ruang) menyampaikan akan ada Perpres mungkin khusus yang akan dikeluarkan untuk pembebasan lahan yang berhubungan dengan kawasan hutan tersebut. Bukan hutan adat, tapi kawasan-kawasan hutan. Itu yang tadi disampaikan. Tapi, pembangunan secara umum sih oke semuanya,” tambah Erry.

Erry juga mengaku ada pembahasan khusus mengenai pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung. “Pak Menteri Perhubungan sudah pernah mengeluarkan surat mengenai Kuala Tanjung bahwa itu tidak lagi menjadi hub (penghubung) internasional, tetapi tadi ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa Kuala Tanjung tetap menjadi hub internasional karena kalau ini tidak menjadi hub internasional akan membuat kepercayaan investor itu menjadi berkurang. Tadi, sudah diklarifikasi oleh Menteri Perhubungan bahwa sifatnya sementara sambil menunggu persiapan Kuala Tanjung,” jelas Erry.

Erry juga mengungkapkan ada sejumlah tol yang sudah akan dibangun di Sumut, yaitu tol Medan – Tebing dan Medan – Binjai serta ada rencana membangun tol Tebing – Kisaran dan Tebing – Siantar.

“Medan – Binjai itu ada tiga seksi dari 24 kilometer (km), saat ini hanya yang menuju Medan yang belum, kirakira tiga km lagi, karena masalah pembebasan lahan tadi. Tapi untuk seksi dua dan tiga sudah bisa dipakai.

Demikian juga tol ke Tebing, dari tujuh seksi hanya seksi tujuh dari Sei Rampah ke Tebing yang belum. Dan seksi 1A pengembangan bandara Kualanamu juga terkendala masalah lahan,” tambah Erry.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional di Sumatera Utara.

Proyek-proyek itu adalah (1) Jalan Tol Medan-Binjai, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; (2) Jalan Tol Kisaran-

Tebing Tinggi, bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; (3) Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera; (4) Pengembangan pelabuhan internasional Kuala Tanjung; (5) Pembangunan Pipa Gas Belawan-Sei Mangkei kapasitas 75 mmscfd dengan panjang 139,24 kilometer (km).

Selanjutnya (6) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang; (7) Bendungan Lausimeme; (8) Pembangunan Kawasan Industri Prioritas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei; (9) Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba dan (10) proyek pembangunan Smelter Kuala Tanjung. n hmt

Kebersamaan Kunci Tuntas Persoalan di Sumut MEDAN, PODIUM Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi mengajak seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara senantiasa meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

“Kebersamaan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya merupakan kata kunci untuk menuntaskan berbagai masalah atau persoalan di daerah ini,” tutur Tengku Erry saat meletakkan batu pertama pembangunan Kuil dan gedung Serbaguna Yayasan Missi Gurdwara Medan di Jalan Polonia Medan, (12/ 2/2017).

Hadir pada kesempatan itu Konjen India di Medan Shalia Shah, Yayasan Shree Guru Tegh Bahadur Gurdwara Dalbir Singh Kapor serta para pengurus yayasan lainnya, tokoh komunitas Sikh dr Geeta, Asisten Perekonomian dan Pembanganan Setdaprovsu Ibnu S Hutomo, tokoh agama Sikh dan masyarakat Sikh yang ada di Medan.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry mengharapkan, pembangunan kuil dan gedung serbaguna yayasan missi Gurdwara Medan terus memberikan kontribusi bagi peningkatan kerukunan umat beragama, serta masyarakat hidup berdampingan secara nyaman, damai dan harmonis dengan masyarakat disekitarnya.

Dengan modal kebersamaan, kita ciptakan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan transparan serta

bebas KKN. “Diharapkan masyarakat Sumatera Utara selain mampu memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki, juga dapat hidup lebih sejahtera lahir dan batin bagi penganut agamanya masingmasing,” sebut Erry.

Tengku Erry mengingatkan, agama memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat dalam menjalani aktifitas sehari-hari, peletakan batu pertama ini diharapkan menjadi momentum bagi Yayasan Missi Gurdwara Medan dan seluruh masyarkat untuk meningkatkan suasana kehidupan yang saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama.

“Karena Sumut merupakan negeri yang berbilang kaum, semua agama, etnis, kelompok, golongan, partai dan perbedaan ada di Sumatera Utara. Tapi ibarat pelangi kalau

hanya satu warna tidak indah, namun karena berbeda-beda warna akan kelihatan indah,” kata Gubsu.

Selain itu, Gubsu juga berharap, Yayasan Missi Gurdwara Medan terus meningkatkan partisipasi dan menyukseskan pemmbangunan di Provinsi Sumatera Utara, meningkatkan kerukunan umat beragama yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan persatuan dan kesatuan.

“Sumbangsih pemikiran, gagasan, ide kreatif dari Yayasan Missi Gurdwara Medan sangat diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mewujudkan kerukunan umat di Provinsi Sumatera Utara, khususnya kota Medan yang kita cintai ini,” sebut Gubsu.

Sementara Konjen India di Medan, Dr Shalia Shah Medan mengapresiasi yayasan yang akan melaksanakan

pembangunan kuil. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting, khususnya untuk generasi muda.

Karena dengan adanya pembangunan ini generasi muda khususnya dari agama Sikh yang ada di Sumut akan mengetahui sejarah dan kegiatan Sikh yang ada di India.

“Terima kasih atas kesempatan ini dan diharapkan pembangunan ini dapat cepat selesai,” ujarnya.

Sementara yang mewakili Yayasan Shree Guru Tegh Bahadur Gurdwara Dalbir Singh Kapor merasa sangat bangga atas waktu dan kesempatan Gubsu untuk hadir pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kuil dan Gedung Serbaguna Yayasan Missi Gurdwara Medan. Selama ini Bapak Gubsu terus mendukung masyarakat turunan India khususnya agama Sikh.

Dikatakannya, dengan dukungan dan kehadiran Bapak Gubsu ini akan memberikan semangat bagi komunitas agama Sikh yang ada di Sumatera Utara dalam melaksanakan pembangunan Kuil dan Gedung Serbaguna agama Sikh.

“Masyarakat turunan India khususnya agama Sikh tambah semangat dengan kehadiran dan dukungan Bapak Gubsu untuk membangun kuil dan gedung serbaguna ini, diharapkan pembangunan nantinya akan berjalan dengan baik dan lancar serta kerukunan antar umat beragama khususnya di Provinsi Suamtera Utara akan tetap harmonis dan terjaga kondusifitasnya,” kata Dalbir. n hmt

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

opini

Kisruh UMK/UMSK 2017 di Sumut Oleh: HM Tambunan KEABSAHAN Surat Keputusan Gubernur Sumut No 188.44/26/KPTS/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan tahun 2017dan SK Gubernur Sumut No 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medan 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Sumut nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deliserdang tahun 2017, saat ini sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Tiga SK Gubernur Sumut itu digugat oleh DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Medan, untuk mencari kepastian hukum. Sebab, SK tersebut dinilai telah melanggar PP 78 tahun 2015, tentang pengupahan.

Sengketa UMK/UMSK itu kini menjadi sorotan dari sejumlah pakar atau pengamat di Sumut. Termasuk dari pakar hukum di akademis, ahli tata administrasi negara maupun pakar ketenagakerjaan.

Pengamat hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Marthin Simangungsong SH MH memandang, SK Gubernur Sumut soal penetapan UMK di Kota Medan patut diuji keabsahan legalnya oleh majelis hakim PTUN Medan.

Komentarnya, dalam hirarki hukum ketentuan atau peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Dalam fenomena ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen ini memandangan, dalam penetapan UMP/UMK atau yang namanya UMSK berlandasan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“PP 78/2015 adalah payung hukum dalam penetapan UMP/UMK/UMSK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan langkah pengusaha memperkarakan SK Gubernur Sumut dalam penetapan UMK/UMSK telah tepat, untuk diuji oleh majelis hakim keabsahannya,” ucap Simangungsong, (16/2/2017).

Menurutnya, dalam kondisi ini SK Gubernur telah bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka SK tersebut dinilai telah cacat dan batal demi hukum.

“Mengapa itu batal demi hukum?

Sebab, dalam hal ini suatu aturan yang lebih tinggi telah dilanggar, maka akan batal demi hukum. Apalagi, suatu peraturan yang tidak

dijalankan, maka akan gugur secara otomatis aturan itu karena tak berlaku pada kenyataannya (living law) tidak berjalan. Tapi, gugatan penguasaha tetap akan diuji hingga keluarnya putusan PTUN,” cetusnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara di Medan, Dr Haposan Sialagan menilai, SK Gubernur Sumut terkait penetapan UMK/UMSK layak dicabut oleh Gubernur Sumut. Karena itu telah melanggar aturan hukum yang lebih tinggi.

PP 78/2015 merupakan produk hukum dari pemerintah pusat yang telah disahkan. Dan itu harus dijalankan pemerintah daerah.

“Gubernur harus mencabut kembali SK UMK/UMSK yang telah dikeluarkan kalau telah tahu putusan yang ditekennya cacat demi hukum,” beber Haposan yang juga menjabat Wakil Rektor di Universitas HKBP Nommensen.

Ketua Organda Sumut ini mengimbau, penetapan UMK/UMSK yang disahkan Gubernur Sumut bakal menuai polemik di dunia usaha

terlebih dahulu mengacu ketentuan PP 78/2015, sambil menunggu putusan TUN berkekuatan tetap.

Jaminuddin menambahkan, pernyataan sikap bersama yang dilakukan APINDO dan serikat pekerja/buruh memiliki nilai yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan.

Untuk itu, Jaminuddin sebagai mantan Ketua Depeda Sumut mengharapkan, pemerintah melihat ini sebagai suatu bentuk perumusan upah yang harus mengedepankan kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan, maka tidak dibenarkan dan diperbolehkan untuk mengesahkan usulan penetapan UMK/ UMSK. Sebab, yang berhubungan dengan persoalan upah adalah dunia usaha dan dunia pekerja.

“Langkah ini layak menjadi referensi oleh pemerintah daerah dalam menetapkan UMK/UMSK mendatang,” maupun keharmonisan pengusaha dan cetusnya seraya menyebutkan, sengketa pekerjanya. “Jangan gegara sengketa UMK/UMSK di Sumut ada nuansa ini akan mengganggu kekondusifan politisnya menjelang Pilkada 2018. berinvestasi di Sumut,” minta Seperti diketahui, dunia usaha melalui Haposan.

APINDO melakukan gugatan terhadap Sementara itu, menurut Jaminuddin SK Gubernur Sumut terkait penetapan Marbun, pengamat ketenagakerjaan di UMK/UMSK tahun 2017. SK Gubernur Sumut, seharusnya sengketa Sumut yang di-PTUN-kan adalah No penetapan UMK/UMSK di Sumut tak 188.44/26/KPTS/2016 tentang sampai bergulir ke PTUN (Pengadilan Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tata Usaha Negara) Medan, bila ada tahun 2017dan SK Gubernur Sumut No terjalin kesepakatan antara dunia 188.44/33/KPTS/2017 tentang Upah usaha (pengusaha) dan serikat Minimum Sektoral Kota Medan 2017 pekerja/buruh. dan Surat Keputusan Gubernur Sumut “Nah, yang menjadi persoalan dari nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 gugatan APINDO terhadap SK tanggal 3 Januari 2017 tentang Gubernur Sumut, adalah karena Penetapan Upah Minimum Kabupaten pemerintah daerahnya telah Deliserdang tahun 2017. melanggar PP 78/2015, di mana tidak Ketua DPK APINDO Medan, Rusmin melibatkan dunia usaha, sehingga Lawin menjelaskan, dalam tidak adanya kesepakatan yang perhitungan UMK maupun UMSK telah merupakan suatu kewajiban atau memiliki payung hukum yang jelas keharusan sesuai aturan hukumnya. pada Peraturan Pemerintah (PP) No Justru penetapan UMK/UMSK 78 tahun 2015 tentang Pengupahan,” tersebut diputuskan secara sepihak ucap Rusmin. oleh pemerintah daerah yang Wakil Ketua APINDO, Ng Pin Pin melanggar PP 78 tahun 2015, maka mengimbau, pelaku usaha di Medan salah satu jalannya adalan gugatan ke dan Deliserdang untuk tetap PTUN. Dan langkah itu sangat tepat membayarkan upah bagi pekerjanya dilakukan APINDO,” ungkap berdasarkan PP 78/2015 dengan Jaminuddin, (17/2/2017), di Medan. kenaikan 8,25%.

Jaminuddin mengklaim bahwa ketika Sebelum adanya putusan dari dirinya menjabat Ketua Depeda pengadilan yang berkekuatan hukum Sumut, persoalan keributan masalah tetap, berdasarkan penyataan upah seperti ini tidak terjadi, karena bersama APINDO Sumut dan K-SPSI mengedepankan adanya kesepakatan Sumut, upah yang akan dibayarkan antara perwakilan dunia usaha sebagai berskema UMK/UMSK tahun 2016 pemberi upah dan serikat pekerja/ plus kenaikan 8,25% berdasarkan PP buruh sebagai penerima upah.

78/2015.

“Namun sangat disayangkan, ini “Dan apabila putusan pengadilan dilakukan tanpa adanya kesepakatan yang telah berkekuatan hukum tetap kedua belah pihak yang menguatkan SK Gubernur, maka dunia berkepentingan tersebut, yakni dunia usaha akan membayarkan usaha dan serika pekerja/buruh,” kekurangannya kembali. Dan atau katanya. sebaliknya pengadilan memenangan Namun demikian, Jaminuddin gugatan APINDO, maka Gubernur mengapresi penandatangan wajib mencabut SK bermasalah yang pernyataan sikap bersama yang digugat, serta mengeluarkan SK baru dilakukan DPP APINDO Sumut dan berdasarkan kentuan PP 78/2015,” DPD K-SPSI Sumut untuk tetap ujar Wakil Ketua APINDO Sumut melakukan kenaikan upah tahun 2017 Bidang Pengupahan, Johan Brien. n

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 1 6 - 28 FFebruari ebruari 20 17 16 201

Bupati Langkat Beri Hadiah Kepada SKPD Berprestasi Kelola PBB dan PAD BUPATI Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberikan penghargaan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terbaik dalam pengelolaan PBB dan PAD Tahun 2016 karena berhasil memenuhi target (over target) yang telah ditetapkan.

STABAT, PODIUM Pemberian penghargaan tersebut berlangsung di halaman kantor Dispenda Langkat, (14/2/2017), dihadiri oleh Sekda Langkat H. Indra Salahudin, Kepala KP. Pratama Binjai, seluruh SKPD dijajaran pemkab.

Langkat dan undangan lainnya.

Dalam arahannya, Ngogesa menjelaskan bahwa target PBB dan PAD Pemkab Langkat pada tahun 2016 sudah ditetapkan. Untuk PBB sebesar Rp13.457.000.00 dan untuk PAD sebesar Rp 121.669.944.360.

“Alhamdulillah target tersebut berhasil terealisasi dengan baik, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan yakni, PBB sebesar

14.326.731.017 (106,46%) dan PAD sebesar Rp130.775.529.309,93 (107,48%),” terangnya.

Dijelaskan, keberhasilan merealisasikan target PBB dan PAD tahun 2016 tidak terlepas dari kerja keras dari para pengelola dan penanggung jawab dari petugas yang diberikan amanah dan diemban dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, Ngogesa mengucapkan terima kasih kepada Kepala SKPD yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, dan kepada yang belum berhasil agar segera melakukan evaluasi dan terobosan yang baik guna mendulang prestasi di tahun berikutnya.

Mengenai wajib pajak, Ngogesa

memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Langkat dan seluruh pihak yang mendukung terealisasinya PBB dan PAD Langkat tahun 2017.

“Ketepatan waktu dalam membayar pajak/retribusi daerah adalah modal kuat keberhasilan Langkat dalam merealisasikan over target PBB dan PAD tahun 2016,” ucap Ngogesa berterima kasih.

Sementara itu, Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD yang juga Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin M.Kes MM menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras yang efektif dari para Kepala SKPD di jajaran Pemkab.

Langkat.

Aksi Sosial PWLL dalam Hari Pers Nasional LANGKAT, PODIUM Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Paguyuban Wartawan dan LSM Langkat (PWLL) yang baru satu hari terbentuk langsung menggelar kegiatan bakti sosial, memberikan bantuan kepada para janda wartawan yang sudah meninggal dunia dan memberikan bantuan kepada wartawan senior yang sakit.

Bantuan berupa 1 goni beras, 1 kotak mie instans dan 1 kg minyak goreng itu diserahkan oleh Ketua PWLL Darwis Sinulingga didampingi Penasehat H Saqid Effendy, Dewan Pembina M Mas'ud MZ (Dimas) dan M Jend Edward Hutabarat, Sekretaris Bono Yudha, Wakil Sekretaris Budi Zulkifli dan para pengurus yang lain, (9/2/2017).

Bantuan diberikan kepada wartawati Endang yang baru ditinggal suami dan Rosmauli br Silitonga.

Lalu, bantuan serupa diberikan kepada istri almarhum Damiartdi (mantan wartawan PWI/ Medan Pos) dan kepada wartawan senior yang sedang sakit H. Akhyar Latief dari Harian Mimbar Umum. Setelah itu,

bantuan serupa diberikan pula kepada istri almarhum Sudario (mantan Ketua LSM NASA).

Menanggapi kepedulian tersebut, H. Akhyar Latief yang sudah lebih 3 tahun tak berdaya karena sakit itu pun mengucapkan terima kasih.

Lebih lanjut, sambil duduk di kursi dengan kondisi yang terkulai lemah, mantan Sekretaris PWI Perwakilan Langkat selama 3 periode itu pun memaparkan bahwa sebenarnya lahirnya wadah paguyuban seperti ini memang sudah lama ditunggu- tunggu oleh tokoh Pers dan LSM, H. Ngaring Sitepu.

"Orangtua Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu itu memang hanya seorang guru, tapi dia begitu dekat dengan wartawan dan LSM, sehingga bercitacita ingin menyatukan wartawan dan LSM dalam satu wadah," katanya.

Namun Akhyar menegaskan citacita itu tidak pernah bisa terwujud.

Dari dulu sejak di masa kabupaten Langkat dan Kota Biinjai masih bersatu, para wartawan dan LSM memang sulit untuk disatukan.

H Ngaring Sitepu saja yang dekat dengan para wartawan dan LSM tidak bisa melakukannya. “Dulu pernah ada paguyuban, di mana H. Said Effendy dipilih sebagai Ketua dan saya Sekretarisnya, tapi itu hanya paguyuban wartawan, bukan paguyuban wartawan dan LSM," tukasnya.

Lalu, begitu Kabupaten Langkat dan Kota Binjai berpisah, paguyuban ini pun hilang begitu saja, sampai lahirnya kami pun dipercaya untuk menjajaki pembentukan PWI Koordinatorat Langkat dan Binjai.

"Begitulah, sampai akhirnya lahirlah PWI Kordinartorat Langkat dan saya bersama H. Said Effendy pun dipercaya untuk memimpin sampai beruabahlah namanaya menjadi PWI Perwakilan Langkat seperti sekarang ini,” ujarnya dengan suara yang terputus- putus.

Jadi, ini ide yang bagus, sama bagusnya dengan ide untuk mendirikan gedung PWI Perwakilan Langkat hingga berdiri dengan megahnya sampai sekarang ini. n sahrul

Ke depannya, Indra berharap, seluruh SKPD di jajaran Pemkab.

Langkat terus bekerja dengan baik dan terus meningkatkan koordinasi yang efektif dengan seluruh jajarannya demi terealisasinya PBB dan PAD yang telah ditetapkan ditahun-tahun yang akan datang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Langkat Dra. Muliani, melaporkan bahwa ada enam Instansi/SKPD yang berhasil merealisasikan target PBB dan PAD ditahun 2016 yakni Dispenda Langkat (yang terbaik dengan realisasi sebesar 102, 12%), BPKAD Langkat, RSU Tanjung Pura, Bagian Umum dan Perelengkapan, Badan Lingkungan Hidup dan Kesbangpolimnas Langkat.

Untuk tingkat kecamatan, Camat Pangkalan Susu T. Fahrizal Azmi S.Sos berhasil yang terbaik dengan realisasi sebesar 281,47 % disusul dengan Camat Pematang Jaya Ahmad Fitria 158%, Camat Selesai Eka Syahputra Depari 121 % dan Camat Batang Serangan Retti Yanti 108%.

Untuk KUPTD, terbaik pertama adalah Iskdandar Zulkarnaen (KUPTD Kecamatan Pangkalan Susu) dengan realisasi sebesar 281, 47% dan untuk Kepala Desa terbaik diraih oleh Kepala Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu dengan realisasi sebesar 1215,77%.

Atas prestasi tersebut, seluruh SKPD yang berhasil telah diberikan Plakat dan Piagam Penghargaan dari Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu sebagai apresiasi dan penghargaan tanda jas atas upaya mengelola PBB dan PAD tahun 2016 dengan baik dan maksimal. n P35

DPW Langkat Gelar Pengajian Plus Santuni Anak Yatim STABAT, PODIUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Langkat adakan pengajian di ruang pola Kantor Bupati Langkat, (7/1/2017).

Pengajian dirangkai dengan menyantuni anak yatim yang dimotori oleh DWP Langkat dari Sekretariat DPRD Langkat sekaligus ceramah dari Ustadz Bowo.

Dalam pidato tertulis, Ketua DWP Langkat Ny. Indra Salahudin dibacakan Ny. Sura Ukur mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan DWP Langkat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga organisasi DWP Langkat selalu direstui dalam perkembangannya.

Lanjutnya, dalam menjalankan organisasi, tentu ada saja kendala dan rintangan, tapi berkat restu Allah SWT. "Apa pun kegiatan yang dilaksanakan DWP selalu berlangsung lancar dan sukses," tukasnya.

“Semoga, kegiatan ini mempermudah jalan kami dalam menjalankan tugas membantu visi-misi Kabupaten Langkat dibawah kepemimpinan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan Wabup Sulistianto,” katanya. n P35

Rudi Hartono Bangun

Ingatkan Pemerintah Soal Dana Bagi Hasil

MEDAN, PODIUM “Dalam setiap kesempatan bertemu dengan ibu menteri, saya selalu mengingatkan agar perhitungan dana bagi hasil pajak pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus selalu dievaluasi agar bisa selalu bertambah pada setiap tahun anggaran. Apalagi Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu penyumbang pendapatan yang cukup besar,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, saat menerima rombongan Komisi C DPRD Sumatera Utara, belum lama ini.

Salah satu anggota komisi C DPRD Sumatera Utara, Fajar Waruwu, meminta agar perhitungan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dapat mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan, sebab, daerah provinsi Sumatera Utara diakui sebagai satu daerah yang banyak

“

Anggota Komisi XI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mengatakan bahwa dirinya sering mengingatkan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan untuk meningkatkan realisasi dana bagi hasil pajak ke Provinsi Sumatera Utara.

menyumbangkan pendapatan bagi negara.

Harapan Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, perlakuan terhadap dana bagi hasil perkebunan dapat disamakan dengan dana bagi hasil cukai tembakau agar dikembalikan sebesar 50% kepada daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Muhri Fauzi Hafiz, anggota komisi C DPRD Sumatera Utara juga menambahkan bahwa perjuangan untuk memperoleh keadilan terhadap bagi hasil perkebunan dari pemerintah pusat sesungguhnya sudah berulangkali di gagas kalangan anggota DPRD Sumatera Utara.

Bahkan setiap melakukan rapat kerja tahunan, agenda agar pembagian dana bagi hasil perkebunan selalu menjadi rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara agar

ditindaklajuti dengan menggalang dukungan politik di kelembagaan DPR RI dan DPD RI. Belum Dikelola Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dikelola secara optimal. Sehingga kontribusi terhadap anggaran negara kurang maksimal.

Demikian dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI, dari Fraksi Partai Demokrat, H.Rudi Hartono Bangun, SE bersama anggota dewan lainnya belum lama ini.

“Potensi PNBP yang ditemukan di daerah juga belum dimaksimalkan, banyak potensi belum terkuak," ujarnya saat kunjungan kerja di daerahdaerah Komisi XI DPR RI berkaitan masalah PNBP terkait bakal direvisinya UU No 20 Tahun 1997. n net

Bursa Pilgub Sumut 2018

Ngogesa Sitepu : Kita Lihat Saja Nanti PEMILIHAN Kepala Daerah (Gubernur) Sumatera Utara tak lama lagi akan digelar, tepatnya pada tahun 2018.

Berbagai nama tersohor dari berbagai bidang pun sudah memenuhi bursa Calon Gubernur Sumut.

MEDAN, PODIUM Satu nama lagi digadang-gadang telah masuk ke dalam sederetan nama di bursa Calon Gubernur Sumut. Ia adalah H Ngogesa Sitepu, Bupati Kabupaten Langkat yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Banyak pihak yang menginginkan Ngogesa untuk maju menjadi Sumut 1.

Masyarakat juga terutama warga Langkat pastinya penasaran apakah benar Ngogesa Sitepu siap maju menjadi Gubsu.

Saat ditemui dikediaman pribadinya beberapa waktu lalu, tidak banyak komentar yang disampaikan sosok pria humoris dan murah senyum tersebut kepada wartawan saat ditanya kesiapannya menjadi orang no 1 di Sumut tersebut.

“Kita lihat saja nanti, yang jelas saat ini hanya fokus untuk menjalankan

tugas saya sebagai Bupati Langkat dan tetap melayani masyarakat dan tentunya membuat Kabupaten Langkat lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk wacana jadi calon Gubernur Sumut saya belum bisa memutuskan, meskipun sudah banyak datang berbagai dukungan untuk mendorong maju di bursa Cagub tahun 2018. Saya tidak mau mengambil keputusan terburu-buru walaupun dukungan datang silih berganti, yang jelas saat ini pikiran dan hati masih fokus membangun Langkat,” cetus Ngogesa.

Menurut Ngogesa, apalagi masa tugas memimpin Langkat masih ada sekitar 2 tahun lagi, tidak baik meninggalkan kewajiban begitu saja.

“Yang jelas saya berterimakasih atas semua dukungan yang datang, tapi sekali lagi saya belum bisa memutuskan maju atau tidak,

makanya kita lihat saja nanti,” ujar Ngogesa.

Sinyal peluang besarnya H Ngogesa Sitepu untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara memang banyak diprediksi oleh berbagai kalangan.

Sebelumnya, hal tersebut turut diyakini oleh salah seorang pengamat sekaligus akademisi politik yang juga Ketua Lembaga Riset Publik Indonesia (Larispa), Rizal Hasibuan.

Rizal menjelaskan, langkah H Ngogesa Sitepu menuju pencalonan Gubernur Sumatera Utara tidak akan mendapat rintangan yang berat.

“Langkah itu sangat realistis karena ketokohannya yang terbukti menjadi Ketua Golkar Sumut. Ia juga telah memiliki banyak pengalaman mulai dari kabupaten hingga level Sumut,” kata Rizal.

“Ngogesa Sitepu saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, karena basis massa yang dimiliki oleh partai berlambang pohon beringin tersebut sangat banyak tidak terkecuali di Sumut sendiri sudah besar kemungkinan dia maju dan memenangkan Pilgubsu 2018 mendatang,” pungkas Rizal. n tsunami