Tabloid PODIUM

POTRET

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

1 – 26 Maret Diberlakukan Operasi Simpatik Toba 2017 MEDAN, PODIUM Tanggal 1 hingga 26 Maret 2017, diberlakukan Operasi Simpatik Toba untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Operasi Simpatik Toba 2017 melibatkan 1.500 personel gabungan dari Dinas Perhubungan, TNI dan Polri, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Gubernur Sumut, H Tengku Erry Nuradi diamanahkan menjadi Inspektur Upacara pada Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik Toba 2017 di Lapangan Merdeka Medan, (1/3/2017).

Hadir Kapolda Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Wakapolda Brigjen Pol Agus Andrianto, Forkopinda Provsu, mewakili Pangdam I/BB, Kepala BNN Sumut Brigjen Drs Andi Ludianto, Kapolrestabes Medan Kombes Sandi Nugroho, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, FKPD Kota Medan, dan SKPD Kota Medan serta sejumlah pejabat TNI, Polri dan undangan.

Gubernur Erry mengatakan, sesuai dengan data pada sambutan Kepala Kops Lalu Lintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2015 mencapai 98.970 kejadian.

Sementara itu, pada tahun 2016 sejumlah 105.374 kejadian atau ada kenaikan tren sekira 6 persen. Korban meninggal dunia tahun 2015 tercatat sejumlah 26.495 orang dan pada tahun 2016 sejumlah 25.859 orang meninggal duni karena kecelakaan atau ada penurunan trend (-2 persen).

Sedangkan kerugian materil tahun 2015 sejumlah Rp272.314.014.600 dan pada tahun 2016 Rp226.416.414.497. “Melihat dari korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan berlalu lintas tersebut, korban meninggal mendapat posisi kedua terbesar setelah korban meninggal dunia akibat jantung koroner,” ujarnya.

Mengingat jumlah kecelakaan masih tinggi tersebut, Erry menilai, masih perlu dilakukan sosialisasi agar lalu lintas dapat

berjalan tertib. “Kita harap petugas akan mendatangi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi,” ujar Erry.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan, operasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Masyarakat yang dimaksud yakni masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, termasuk juga anggota TNI, Polri dan lainnya,” ujarnya.

Dalam catatan Polda Sumut, angka tertinggi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni pelajar dan karyawan. Karena itu polisi memprioritaskan untuk melakukan sosialisasi dan memberitahukan pengetahuan dalam berlalu lintas.

“Operasi ini berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ini operasi titik beratnya preventif yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas. Jumlah personel 1.500 petugas polisi lalu lintas,” kata Rycko.

Pada pelaksanaan operasi simpatik tahun 2017 ada beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran operasi, yaitu masyarakat yang melanggar lalu lintas berpotensi menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Seperti melawan arus lalu lintas, khususnya kendaraan motor (R2), pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan pelanggaran batas kecepatan. Ketiga pelanggaran tersebut akan dilakukan tindakan hukum.

Diharapkan akan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi seperti meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas serta terwujudnya situasi kamseltibcarlantas. n hmt

Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP: 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Mahmud Hamdani Redaktur Pelaksana HM. Tambunan Sekretaris Redaksi T. Reza Maulana Fotografer & Artistik Iwanto HS Penasehat: Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar (Ketua), Yunifar Efendi P, M. Holid SH, Mahmud Hamdani, HM. Tambunan, Sahrul Akbar Medan: Sutriadi, ST, Suparno Harianto Langkat: Sahrul Akbar Kota Binjai: Eddy Gunawan Wartawan Kota Binjai: Sudirman Stabat: Novra Dana Wampu: T. Zainal Abidin, Secanggang: Marwansyah Lubis, Sariman Hinai: Sunardi Tanjung Pura: Zulkarnain SPd Binjai: Misli Selesai: Amir Hamzah Piliang Salapian: Sudirman BA Pimpinan Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Keuangan Tek Sai An Manager Iklan Efendy Manager Pemasaran Adi Syahputra Distribusi/Sirkulasi Amiruddin Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 Email: podiumindonesia@gmail.com Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan, Sumut, Indonesia

PANGGILAN

HP: 085206407583 - 081264161514

Kepada saudara: Nama Alamat

: Bambang S : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jalan Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Langkat, untuk:

Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman depan/Coper a. Kepala atas: Rp 5.000,000,b. Kaki bawah: Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 halaman: Rp 20.000.000,b. 1/2 halaman: Rp 10..000.000,c. 1/4 halaman: Rp 5.000.000,-

3. Advetorial halaman 3 s/d 15 ful calor a. 1 halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 halaman: Rp 3.000.000,Hitam putih (Black White) Halaman dalam (Halaman 3 s/d 15) a. 1 halaman: Rp 8.000,000,d. 1/2 halaman: Rp 4.000.000,e. 1/4 halaman: Rp 2.000.000,-

PODIUM Utama

“

3 Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Betor alias becak bermotor salah satu moda transportasi kenamaan di Kota Medan. Bahkan ada istilah, "tak lazim sampai di Medan tanpa menaiki betor". Ciri khas itu pun telah melekat di kota terbesar ketiga Indonesia ini.

MEDAN, PODIUM Dulu, nama betor adalah becak bermesin.

Berpenumpang maksimal empat orang dengan kemudi di sebelah kanan. Hal inilah yang membedakan betor di Jawa, Sulawesi dengan Sumatera Utara. Di Jawa, penumpang berada di depan, bukan di samping juru kemudi.

Menilik sejarah, pada awalnya becak di Sumatera Utara hanya menggunakan tenaga manusia.

Perlahan, sesuai perubahan zaman, becak dayung (dikayuh pakai kaki) beralih ke becak mesin yang disebut betor.

Mesin yang digunakan untuk becak dulunya dua langkah merek Rex buatan Jerman. Silender ukuran kecil yang dipasang pada becak dayung. kemudian berkembang menggunakan sepeda kumbang Gobel yang dikayuh untuk menghidupkannya dan beberapa merk lainnya.

Sekarang digunakan motor produksi baru yang banyak dipasarkan di Indonesia untuk menggerakkan becak tersebut. Sepeda motor yang digunakan di Medan untuk dijadikan becak motor ini biasanya adalah sepeda motor merek Honda Win. Sedikit berbeda dengan kota Siantar, Sumatera Utara. Teritori yang berbukit-bukit pada tahun 1940-an dan 1950-an menggunakan becak dengan mesin berukuran besar (350 cc sampai dengan 500 cc) seperti BSA, Norton, Java peninggalan perang dunia kedua, disebut juga sebagai Becak Siantar.

Masyarakat Pematang Siantar berusaha mempertahankan orisinalitas kendaraan angkutan umum melegenda bagi masyarakat Pematang Siantar, kota yang terletak 45 kilometer dari Danau Toba.

Tahun 1998, masa reformasi, banyak masyarakat Medan beralih jadi penarik betor. Penyebabnya saat itu banyak perusahaan yang gulung tikar dan alih profesi sebagai penarik betor.

Menjauh dari 1998, tepatnya akhir 2015 lalu, Gojek masuk ke Kota Medan. Dulunya, Gojek (yang diambil dari nama Ojek) sama sekali tak dikenal di tanah Melayu ini.

Masyarakat lebih memilih naik angkutan kota atau betor. Nah, sejak 2015 lalu, Gojek yang berjaya di

pulau Jawa merambah ke Ibukota Sumatera Utara ini. Dengan tekhnologi tepat guna berbasis online, pengguna transportasi pun mulai mengalihkan 'pandangannya' kepada betor.

Secara ekonomis, ya, Gojek lebih efisien, murah, nyaman dan cepat sampai tujuan. Inilah salah satu perkembangan pesat Gojek. Namun sayang, setahun Gojek berkiprah lewat 'katanya' perang tarif dengan betor, kondisi kenyamanan penumpang pun mulai terganggu.

Pasalnya, penghasilan ribuan parbetor (penarik betor) sedikit demi sedikit tergerus dengan keberadaan Gojek di Kota Medan. Imbas 'sejengkal perut' itu berbuah mencekam. Kota Medan yang aman, tentram dengan beragam suku dan ras menjadi kisruh.

Puncaknya terjadi akhir Februari lalu. Massa parbetor melakukan aksi demo ke kantor Gojek, lalu menyemut ke kantor Walikota Medan, bahkan kantor Gubernur Sumut. Tersiar kabar bahwa Gojek berdiri di Medan tanpa izin. Benarkah info mencuat tersebut?

Memang, bentrok antara betor dengan Gojek bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, pada tahun lalu, tepat di Sun Plaza Jl KH Zainul Arifin, pengemudi Gojek, kabarnya diserang oleh parbetor. Ya lagi-lagi, penumpang mereka (betor) merasa beralih ke Gojek online.

Sekilas terusik tahun lalu, kejadian yang benarbenar mengusik itu (akhir Februari lalu) bermula aksi di pangkalan betor Jl Ayahanda, Medan Petisah, tepatnya di depan RS. Royal Prima.

“Sana kau, perusak aja kau. Jangan kami tengok lagi kau disini ya,” ujar para parbetor dengan sangarnya.

Mendapati perlakuan seperti itu, dengan sabar sang pengendara Gojek mencoba menenangkan hati para parbetor. Namun, usahanya sia-sia saat beberapa parbetor mengusir paksanya dan menendang sepeda motor jenis matic yang digunakannya.

“Pergi kau, cepat…! Jangan di sini lagi kau,” tegas para parbetor.

Beberapa warga sekitar yang melintas di lokasi

melihat hal tersebut, mencoba melerai dan menenangkan para parbetor.

“Kalian nggak tau apa-apa, memang sama-sama cari makan. Tapi, bukan di Kota Medan ini tempat mereka. Gak ada izin mereka dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Jangan banyak bacot kelen,” ungkap para parbetor.

Informasi yang diperoleh, ratusan pengemudi Gojek tersebut mendadak tiba-tiba menyatroni tempat pangkalan betor itu.

Pasalnya, driver Gojek mendapat kabar bahwa rekannya ada yang di-sweeping oleh pengendara betor.

Namun, ada juga kabar lain menyebutkan bahwa aksi para Gojek tersebut buntut dari demo yang dilakukan betor di kantor Wali Kota Medan.

Pastinya bentrok dipicu pengemudi becak motor menolak angkutan berbasis online itu karena mereka dirugikan. Pengakuan pengemudi becak motor, setelah Gojek beroperasi, pendapatan mereka berkurang dan hanya Rp 25 ribu dalam sehari.

Padahal sebelum ada Gojek dan sejenisnya, mereka bisa membawa pulang Rp 50 ribu hingga Rp 80 ribu sehari.

Saat berdemo di Kantor Balai Kota Medan, para pendemo ditemui Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Kepada pendemo, Akhyar menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memenuhi tuntutan itu.

"Becak memang ikon Kota Medan, dan ojek juga sudah ada sejak lama. Kami tidak mengeluarkan izin berbasis online namun semua harus berinovasi," ungkapnya. Setelah menemui pendemo, Akhyar meninggalkan keramaian massa.

Sebelumnya, Koordinator Umum, Johan Merdeka menjelaskan agkutan Gojek dinilai menyebabkan pendapatan bagi transportasi umum semakin turun.

"Persoalan tentang keberadaan angkutan berbasis online sebenarnya sudah cukup lama di Medan.

Pendapatan kami sebagai abang becak, supir angkot dan supir taksi semakin menurun," kata Johan Merdeka.

Menurut Johan, keberadaan transportasi daring bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP

4

PODIUM Utama

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201 Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

"Pemerintah terkesan menutup mata.

Kami yang rakyat kecil dihadapkan dengan keberadaan transportasi online seperti Gojek, Grab, Gocar, Uber dan taksi gelap yang sekarang menjadi momok menakutkan," ucap para tukang becak ini.

Mereka mendesak pemerintah agar menutup angkutan umun berbasis daring ini serta memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk operasional becak motor, angkot tanpa adanya larangan masuk ke wilayah tertentu.

Tak Punya Grand Design Menanggapi konflik yang terjadi antara betor dan Gojek, anggota Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan punya pandagan tersendiri. Kata Sutrisno, bahwa Pemko Medan tidak memiliki grand design sistem transportasi Kota Medan.

"Jadi, kondisi ini bertolak belakang dengan penghargaan di bidang tata kelola lalu lintas yang baru-baru ini diterima oleh Walikota Medan dari Menteri Perhubungan," ujarnya.

Hal ini dapat dibuktikan ketika transportasi berbasis onlie hadir, Pemko Medan tidak memiliki perangkat regulasi yang dapat digunakan untuk mengaturnya.

Sehingga kehadiranya mendapat penolakan dari pihak pengelola transportasi publik lainnya.

"Laju penambahan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan laju penambahan ruas jalan. Sehingga pengguna jalan raya menghadapi

frustrasi berkepanjangan," katanya.

Kondisi ini akan memicu berbagai persoalan di antara sesama pengguna jalan raya. Perkelahian antara pengemudi beca motor dengan pengemudi transportasi berbasis online menjadi bukti bahwa ada sistem kompetisi yang dianggap tidak fair dan tidak adil di jalan raya.

Selain itu, Sutrisno bilang, tingginya angka pengangguran dan sempitnya lapangan kerja mengakibatkan banyak warga yang memilih jalan pintas menjadi pengemudi angkutan kota, betor, taksi hingga angkutan umum berbasis online.

Penataan ruang yang tidak tepat dan penggunaan area yang tidak sesuai peruntukan juga menjadi variabel yang ikut menyumbang persoalan sistem transportasi.

Sebagai solusi, Sutrisno Pangaribuan memberikan 12 saran kepada Pemko Medan. Pertama, Walikota Medan harus segera mengajak duduk bersama seluruh stakeholder sistem transportasi.

Kedua, Walikota Medan diminta untuk melibatkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk menjaga suasana yang kondusif bagi kehidupan sosial di Kota Medan.

Ketiga, perlakuan yang sama, fair kepada semua pihak akan menghadirkan rasa adil. "Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan diminta untuk segera mengurus dan mengatur transportasi berbasis online dengan cepat. Sehingga para pengemudi sistem transportasi publik yang sudah ada tidak merasa

mendapat perlakuan diskriminatif dari Pemko Medan," terangnya.

Keempat, Pemko Medan diminta segera menata sistem transportasi yang sudah ada. Kelima, Pemko Medan diharapkan segera menyusun grand design sistem transportasi Kota Medan dengan mengakomodasi kondisi dan keadaan saat ini.

Keenam, Pemko Medan diminta untuk mulai mempersiapkan sistem transportasi komunal. Sehingga jumlah kendaraan dapat disesuaikan dengan jumlah ruas jalan di Kota Medan.

Tujuh, Pemko Medan diminta untuk membuka lapangan kerja baru, sehingga para pengemudi kendaraan umum memiliki berbagai pilihan jika meninggalkan pekerjaan sebagai pengemudi.

Delapan, Pemko Medan menerapkan pendidikan keterampilan bagi para pengemudi kendaraan umum sebagai persiapan untuk mengganti pekerjaan dari pengemudi menjadi pekerja di sektor lain.

Sembilan, Pemko Medan diimbau untuk menaati tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kota Medan. Sepuluh, Pemko Medan segera membangun sistem transportasi publik komunal, bus maupun pilihan lain yang dapat mengangkut perpindahan manusia secara massal.

Sebelas, Pemko Medan diminta untuk menghentikan semua permohonan izin baru bagi perusahaan transportasi publik.

Duabelas, Pemko Kota Medan diminta untuk membatasi kendaraan yang beroperasi lebih dari 5 Tahun untuk

menghindari penumpukan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan sebagai transportasi publik.

Syukurnya, bentrok betor dan Gojek tidak berlarut. Terbukti, pada usai melakukan perdamaian di Mapolrestabes Medan, Komunitas Driver Gojek Medan menggelar aksi damai dan donor darah bersama parbetor.

Perwakilan Gojek, Joko Pitoyo dan Hermansyah mengatakan, acara tersebut merupakan bentuk niat baik agar situasi Kota Medan kondusif.

"Luar biasa, di luar perkiraan, teman-teman antusias, ke depannya tetap berdampingan, aman, damai dan tidak hanya dengan semua bentor tapi dengan semua angkutan umum," katanya di sela kegiatan.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat menyampaikan, ada sebanyak 26.000 jumlah becak yang beroperasi di Medan. Berdasarkan jumlah itu, hanya sekitar 2.000 saja yang dianggap resmi. Selebihnya, tidak memiliki izin beroperasi.

Menurutnya, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak pihak forum lalulintas untuk melakukan penertiban betor asal luar yang beroperasi di Medan. Selain itu, Renward juga mengaku tidak bisa menutup Gojek.

Dinas perhubungan juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk Gojek.

"Bagaimana mungkin saya menutup Gojek, mengeluarkan izinnya saja tidak pernah ada. Nantinya, angkutan berplat hitam juga akan kami tertibkan," sebutnya. n net

BeTor Menjadi GoCak, Mengapa Tidak ?

ADA ‘keramaian’ di Medan yang tidak kalah menarik dari Aksi 212 seri kedua di Jakarta, 21 Februari lali. Bila di Jakarta ada Aksi 212 oleh puluhan ribu umat memenuhi kawasan sekitar Parlemen untuk menyuarakan tuntutan pemberhentian sementara gubernur DKI Jaya BTP (Basuki Tjahaya Purnama) karena telah menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama, maka di Medan ratusan abang BeTor (beca bermotor) mendemo kantor walikota Medan guna mendesak penghentian operasional angkutan berbasis online, yakni GoJek dan GoCar yang sudah hadir di Medan sejak tahun lalu.

Catatan: Chairuddin Pasaribu GoJek adalah angkutan dengan moda sepeda motor, sedangkan GoCar memakai moda mobil.

Pemanfaatan jasa kedua angkutan tersebut berbasis online (internet).

Dengan demikian pemesanannya menjadi sangat mudah. Calon penumpang tidak perlu menuggu di pinggir jalan atau halte sebagaimana halnya memesan BeTor. Cukup memencet tuts ponsel android untuk menghubungi operator administrasinya. Dan, dalam hitungan menit sudah bisa muncul si GoJek di titik lokasi pemesan.

Cukup praktis.

Selain lebih mudah, tarif angkutan online juga relatif lebih murah. Contoh: angkutan GoJek dari MedanMall di pusat kota menuju kawasan Mandala ByPass di belahan timur tarifnya “hanya” sekitar Rp10 ribu.

Besaran tarif ditetapkan oleh operator –bukan oleh si driver– berdasarkan jarak tempuh. Harga ini lebih murah dari tarif BeTor melalui negosiasi langsung, bisa antara Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.

Dengan demikian masuk akal bila penumpang yang sendirian dan tak membawa bawaan berat lebih memilih GoJek. Kenyataannya, semakin lama semakin ramai pemanfaat angkutan online, dan sebaliknya peminat BeTor pun menjadi berkurang. Dampaknya, pendapatan para abang becak-pun cenderung terus merangsek turun.

Inilah problemnya, dan lalu menyulut protes!

Angkutan becak di Medan dan juga di kota-kota lain di Sumatera Utara– sudah melegenda. Peranannya dalam melancarkan mobilitas

penumpang dan barang bawaan tidaklah kecil. Sebenarnya, angkutan lokal kota Medan (dulu: Deli) pada era penjajahan Belanda diawali dengan sado, kereta yang ditarik oleh kuda dan cukup lama berlangsung.

Untuk ‘mengabadikan’ perannya sampai-sampai dijadikan nama satu jalan (Jalan Gang Sado) tetapi kemudian berganti nama dengan nama salah seorang pejuang Angkatan-66 antikomunis, Ibrahim Umar.

Seiring waktu, pada tahun 1960-an berkembang beca dayung beroda tiga, yakni sepeda (kereta angin) yang dilengkapi bak tempat duduk penumpang di bagian kiri sepeda yang dihela oleh menusia.

Konstruksinya beda dengan beca Jakarta yang menempatkan penumpang di bagian depan sedangkan si abang beca menggohet beca dari belakang. Pada suatu era, beca dayung Medan ini ditempeli mesin (Rex) untuk membantu memutar rantai.

Suaranya bising dan berasap (BBM dari minyak campur). Pada saat bersamaan muncul beca bermesin memakai sepeda motor Eropa (diantaranya: Goebel) dengan suara lebih halus menggantikan mesin tempel, sebelum pada akhirnya digantikan lagi oleh sepeda motor bikinan Jepang semisal Honda yang speed-nya lebih kencang.

Dari ringkasan sejarah itu benarlah bila ‘beca Medan’ yang khas dan dapat disebut trade-mark kota Medan dan atas dasar itu pula layak memperoleh perlindungan!

Pada suatu era, pemerintah kota memberlakukan pembatasan ruang gerak beca dayung, yakni hanya

boleh beroperasi di pinggiran kota.

Belakangan beca bermotor-pun tidak diizinkan memasuki jalan-jalan protokol seperti Jalan Sudirman.

Tujuannya untuk mengendalikan kemacetan lalulintas dan penumpukan (kemacetan).

Maklum –harus diakui– memang banyak diantara abang beca kurang (mengerti) disiplin berlalulintas! Ini terjadi –karena bila harus jujur lagi– para abang beca tergolong masyarakat menengah-ke bawah dan karena itu kurang memperoleh bimbingan dan perhatian pemerintah lokal.

Tidak berlebihan bila ada yang menyimpulkan para abang beca masuk kelompok yang terabaikan dan hanya ‘disanjung’ dan ‘diperhatikan’ pada saat-saat tertentu saja, misalnya menjelang pemilihan umum oleh para calon legislatif dan kandidat kepala pemerintahan. Mereka hanya diterge (diingat) saat ingin mengeksploitasi suaranya dalam sistem pemilihan one man one vote!

Tragis, memang.

Seiring kemajuan zaman, moda angkutan berbasis online yang datang terakhir, memang sudah jadi fenomena. Sebelum hadir di Medan, sudah lebih dulu ‘mewabah’ di ibukota Jakarta dan beberapa kota lain (Surabaya, Bandung).

Seperti halnya di Medan kehadirannya juga memperoleh resistensi (penolakan) dari praktisi angkutan tradisional. Aksi penolakan itu sebenarnya sangat rasional.

Faktornya: sesuatu yang baru mengancam kemapanan tradisional.

Kehadiran fenomena online (internet) pada kehidupan kini juga sudah merupakan keniscayaan.

Teknologi informasi (TI) adalah fenomena global. Mau tidak mau sudah memasuki budaya kita, sekarang!

Pilihan kita hanya dua: mengadopsi dan sekaligus memanfaatkannya untuk membantu perolehan nilai-tambah kehidupan, atau, mengabaikannya dengan membiarkan kita tergilas oleh kemajuan zaman hingga menjadi ‘masyarakat purba’ pada era modern hanya karena gap-tek (gagap teknologi).

Pertanyaannya sekarang: Adakah cara menyelamatkan dua kepentingan paradoks itu, yakni menyelamatkan beca tradisional Medan dan menerima kahadiran GoJek, sekaligus?

Jawabannya ada pada pemegang otoritas lokal, dan mestinya bisa!

Sebab, bila saja: (a) seluruh abang beca bisa didata, kemudian (b) angkutan beca-nya bisa direvitalisasi agar memenuhi standar keselamatan dan berpenampilan up to date, lalu (c) para abang beca ‘sang pahlawan’ kita diajak masuk asosiasi untuk memudahkan pembinaan (tampilan, keterampilan, disiplin lalulintas), dan selanjutnya (d) dibantu mengorganisasikan operasional mereka agar menjadi efektip dan efisien termasuk melalui penerapan TI, maka nasib ‘sang pahlawan’ kita terselamatkan dan budaya berbasis tamaddun (kemajuan)-pun dapat berjalan seiring.

Maka, bila pemegang otoritas lokal – yang antara lain dipilih oleh para abang beca– bersedia HADIR di tengah warganya yang sedang galau, dan lalu berpikir CERDAS mengatasi problem warganya –memenuhi janji-janji kempanyenya– maka GoCak (go becak) bisa jadi kenyataan, bukan lagi hal mustahil! Bagaimana pendapat anda? n warga Mandala, Kota Medan

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Dilarang Memilih Pemimpin Berdasarkan Agama ?

Oleh: Danang Aziz Akbarona

“

TIBA-tiba, pejabat yang menyandang status terdakwa penistaan agama itu membuat pernyataan yang membuat heboh lagi. "…Anda melawan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau memilih orang berdasarkan agama." Itu disampaikan pada forum resmi serah terima jabatan dari pejabat Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, sehari sebelum masa tenang Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sontak pernyataannya kembali memicu polemik. Saya tertegun mendengar ucapannya itu, lalu mengatakan dalam hati, "Yah dia off side lagi!" Secara mafhum mukholafah (pemahaman terbaik), orang ini sebenarnya sedang (lagi-lagi) mengeksploitasi SARA (khususnya agama) untuk kepentingan politik praktis, sama seperti ketika dia mengatakan “Jangan mau dibohongi pakai surat al-Maidah Ayat 51” yang menghebohkan itu. Karena konteksnya adalah pilkada, pesannya bisa saja ditafsirkan orang: “Jangan pilih berdasarkan agama atau jangan hiraukan kandungan makna Al-Maidah 51 ketika memilih pemimpin.”

Sayangnya, dia gagal paham, ahistoris, dan menyalahi konstitusi sehingga menyesatkan dan potensial membuat gaduh (lagi). Imajinasinya terlalu liar terhadap konstitusi yang sejatinya sama sekali tidak memuat itu. Sehingga tidak salah jika banyak orang mempertanyakan konstitusi negara mana yang dia maksud. Kalau merujuk UUD 1945, pasal berapa yang dilanggar jika memilih pemimpin berdasarkan agama?.

Sesat Pikir Yang Harus Diluruskan Banyak tokoh bereaksi dengan pernyataannya itu, sampai sekelas menteri agama republik ini membuat status 'untuk meluruskan sesat pikir itu'—meski tidak secara langsung menjelaskan latar belakang cuitan itu dibuat. Katanya melalui akun @lukmansaifuddin: "Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi."

Anehnya, penasehat hukum terdakwa justru balik menyerang menteri agama atas cuitannya itu. Ia menilai kicauan Menag bisa ditafsir "melakukan suatu bentuk kampanye terhadap paslon tertentu." Bahkan pihak penasehat hukum meminta Presiden menegur menterinya itu. Ini seperti peribahasa: lempar batu sembunyi tangan. Dia melempar isu lalu menuduh orang lain biang kesalahan.

Sama seperti saat ulama dan umat bereaksi dalam kasus “Al-Maidah 51”, justru aksi-aksi yang menuntut penegakan hukum yang adil malah dituduh macam-macam: sebagai pembuat gaduh, penyebar intoleransi, pemecah belah persatuan, antikebinekaan, merongrong kewibawaan Pancasila, dan NKRI. Kasihan ulama dan umat di negeri ini, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah jadi korban malah disalahkan. Dalam bahasa sosiologi namanya blamming the victim.

Penulis hanya mengamini pendapat banyak tokoh dan pakar yang menyatakan bahwa pikiran tentang "memilih berdasarkan agama melawan konstitusi" perlu diluruskan karena bukan saja tidak benar, tapi juga mendekonstruksi jati diri kita sebagai bangsa yang religius, sebaliknya terindikasi mengarahkan pada paham

sekularisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak ada larangan memilih karena agama dalam UUD NRI Tahun 1945, apalagi disebut berlawanan. Memilih itu hak yang dijamin konstitusi (Pasal 27 dan Pasal 28), apapun alasannya.

Yang ada justru konstitusi mendeklarasikan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 Ayat 1). Negara juga tegas memberikan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2).

Deklarasi konstitusi kita itu sejatinya menegaskan ciri khas Indonesia sebagai negara-bangsa yang religius (religious nation state). Indonesia memang bukan negara agama dalam arti ada satu agama yang menjadi agama negara, tapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan urusan negara (public) dan agama (privat). Indonesia jelas bukan negara atheis (tidak beragama) sebagaimana dianut negara komunis.

Agama di Indonesia—agama apapun— menempati posisi yang penting bahkan vital dalam kebangsaan kita.

Jaminan terhadap hak beragama, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga menjamin ekspresi keagamaan yang merupakan bagian dari peribadatan dan ritual keagamaan yang bersumber dari kitab sucinya.

Jadi sah jika pemilih memilih berdasarkan agamanya dalam sebuah kontestasi demokrasi. Jika itu dipahami sebagai kewajiban agama ya itu bagian dari ekspresi keberagamaan (religiusitas) yang mendapatkan tempat terhormat di negeri ini.

Makanya, masyarakat kita tidak gaduh atau heboh mendapati realitas bahwa mayoritas (hampir 95-100 persen) pemilih Jakarta yang beragama Nasrani dan beretnis Tionghoa memilih pasangan Ahok-Djarot pada pilkada 15 Februari lalu (berdasarkan data quick count SMRC). Respon kita biasa saja.

Betapapun pilihan itu misalnya diarahkan oleh pemuka agama dan etnis tersebut. Justru menjadi bermasalah ketika hal itu dieksploitasi dengan pernyataan bahwa "memilih berdasarkan agama melawan konstitusi", padahal itu jelas tidak benar.

Kalau umat Nasrani atau etnis Tionghoa memilih pemimpin dari kaumnya apa salahnya? Kalau Muslim menginginkan dipimpin oleh Muslim, lalu memilih pemimpin yang seiman, di mana salahnya? Menganjurkan untuk memilih pemimpin yang agamanya sama sudah semestinya tidak menjadi masalah. Berbeda pilihan karena preferensi apapun itu biasa saja di alam demokrasi.

Termasuk upaya memperjuangkan kebijakan negara/regulasi yang sesuai dengan syariat agama yang diyakini lebih tepat dan maslahat untuk rakyat

sah-sah saja asal ditempuh secara demokratis.

Anehnya, ketika sebagian besar muslim semakin menemukan kompatibilitas perjuangan Islam melalui demokrasi, orang-orang (yang mengaku) liberal-sekuler justru memaksakan kehendak layaknya kaum diktator, seolah mengatakan: "Islam no, liberalisme/sekularisme yes!" Lah katanya demokratis, kok melaranglarang orang punya aspirasi dan preferensi? Kenapa, takut berkontestasi?

Rasa-rasanya orang-orang yang berpikiran semacam itu perlu banyak membaca sejarah. Dalam konteks ini, beruntung Profesor Mahfud MD mengingatkan kita tentang Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 di BPUPKI. Mungkin saja banyak orang hanya ingat pidato itu berkenaan dengan usulan nama Pancasila yang akhirnya diterima secara aklamasi sebagai nama dasar negara kita (dan beberapa tahun ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila). Tapi, banyak orang lupa bahwa dari pidato Bung Karno yang panjang itu ada penggalan menarik tetang bagaimana aspirasi (politik) Islam dan agama-agama lain bisa diperjuangkan dalam negara Indonesia merdeka. Berikut penggalan pidato tersebut sebagaimana adanya.

“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, -- maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, -- tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapat lihat tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan.

Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan.

Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebathebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini.

Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya,

agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. dengan sendirinya hukumhukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemukapemuka Islam, ulama-ulama Islam.

Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya diatas bibir saja.

Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam?

Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu!

Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehiduphidupnya di dalam kalangan rakyat.

Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjoangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjoangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjoangan selamanya ada.

Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalam perwakilan rakyat saudarasaudara islam dan saudara-saudara kristen bekerjalah sehebat-hebatnya.

Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter didalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah matimatian, agar suapaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil, - fair play!.

Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjoangan di dalamnya.

Jangan kira di Turki tidak ada perjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya" Dus, memilih pemimpin berdasarkan agama sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. Orang yang mengatakan sebaliknya sejatinya tidak benar-benar paham konstitusi atau punya imajinasi yang terlampau liar tentang konstitusi Indonesia atau sekadar menjustifikasi ambisi politiknya saja. n Pemerhati Masalah Kebangsaan

6

PODIUM misteri

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Undangan Pernikahan Nyi Roro Kidul Beredar PERNIKAHAN dengan tema unik mungkin sudah biasa, seperti yang dilakukan oleh seorang fans idola K-pop yang jadi viral di sosial media beberapa waktu lalu. Dalam pernikahan tersebut, tampak bahwa salah satu pengantin merupakan penggemar berat boy group asal Korea Selatan EXO. Sehingga tema pernikahan pun juga serba EXO.

Dalam pernikahan tersebut, tampak bahwa salah satu pengantin merupakan penggemar berat boy group asal Korea Selatan EXO. Sehingga tema pernikahan pun juga serba EXO. Namun apa jadinya kalau seseorang malah menikah dengan makhluk gaib? Hal ini tentu saja tidak biasa bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Faktanya, pernikahan semacam ini malah sudah jadi tradisi dan budaya.

Di Kalimantan contohnya, pernikahan manusia dengan makhluk gaib merupakan hal yang tak lagi tabu.

Pernikahan gaib ini jadi sorotan media sosial setelah seseorang mengunggah undangan pernikahan Nyi Roro Kidul dengan Pangkalima Burung (Panglima Burung). Dalam undangan tersebut, mempelai wanita bernama Sri Baruno Jagat Prameswari yang mengaku titisan Nyi Roro Kidul sementara mempelai pria adalah Pangkalima Burung yang tidak diketahui sosoknya.

Pernikahan gaib ini bahkan telah dikonfirmasi oleh Kapolres Katingan, Kalimantan Tengah.

AKBP Tato Pamungkas Suyono membenarkan adanya rencana pernikahan ritual sang titisan Nyi Roro Kidul dengan sosok gaib Pangkalima Burung. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan terkait kegiatan tersebut.” ujarnya dikutip dari di salah satu media online.

“Kami tidak mengurusi orang menikah dengan siapa. Bagi kami, jika ada kegiatan yang menimbulkan keramaian ya kami amankan. Kami mengamankan keramaiannya saja.” lanjut Tato.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, rencana pernikahan Pangkalima Burung dengan titisan Nyi Roro Kidul tersebut bermula dari kedatangan seorang perempuan bernama Retno pada 12 Februari lalu ke kediaman Daman Kepala Adat Katingan, Isae Judae.

Panglima Burung Saat itu, Retno menyerahkan uang sebesar 16 juta rupiah untuk digunakan mempersiapkan kebutuhan pernikahan. Wah ternyata Indonesia memang unik sekali! Kalau kalian diundang, kira-kira mau datang atau tidak KLovers?

Sosok Panglima Burung atau juga disebut Pangkalima mendadak populer belakangan ini.

Pemicunya adalah kabar rencana pernikahan Panglima Burung dengan seseorang yang disebutsebut sebagai titisan Nyi Roro Kidul, tokoh mistis

dalam mitologi Jawa.

Sosok Nyi Roro Kidul lebih populer dibanding Panglima Burung karena sering disebut-sebut dalam cerita rakyat yang berkembang di Jawa. Lain halnya dengan Panglima Burung yang baru jadi pembicaraan dalam kondisi tertentu.

Sebelumnya, nama Panglima Burung mencuat saat tragedi konflik di Sampit dan Sambas, Kalimantan, pada 2001 silam. Panglima Burung diyakini menyatukan Suku Dayak se-Kalimantan dan memberinya kekuatan.

Banyak versi cerita tentang Panglima Burung. Dari cerita rakyat populer, terutama di Kalimantan, Panglima Burung adalah sosok gaib legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu Suku Dayak.

Konon, dia menghuni gunung di pedalaman Kalimantan. Sebagian cerita menyebutkan Panglima Burung adalah jelmaan burung Enggang, burung yang dihormati di bumi Borneo.

Dalam kondisi tertentu, warga Dayak menggelar ritual tari perang untuk memanggil Panglima Burung. Sosok panglima memang diyakini sakti dan memberi kekuatan.

Cerita terkait yang sangat terkenal adalah tentang mandau terbang atau mandau yang bergerak sendiri mengincar lawan. Mandau adalah pedang khas Kalimantan. Panglima Burung dipercaya sebagai yang menggerakkan mandau terbang.

Secara umum, Panglima Burung dinilai mencerminkan sosok dan karakter orang Dayak sesungguhnya. Karakter aslinya cinta damai, mengalah, suka menolong, sederhana, merawat alam dan warisan nenek moyang. Karakter itu melompat jadi berani, beringas, dan kejam ketika terancam dan habis kesabaran.

Dari undangan rencana pernikahan Panglima Burung dan orang yang disebut titisan Nyi Roro Kidul, acara akan digelar pada 27 Februari 2017.

Apakah Panglima Burung benar-benar ada dan akan muncul? n met

Teror Hantu Kuyang dan Kolor Ijo!!!

BEREDARNYA kabar hantu kuyang dan kolor ijo yang sempat menjadi teror bagi warga Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, beberapa waktu lalu, ternyata menjadi perhatian Tim Alam Sebelah.

Pekan lalu (12/2/2017) pukul 01.00 WITA, tim ini melakukan ritual mencari fakta atas kebenaran dari isu menggemparkan tersebut.

Sebagaimana informasi Tribratanews Polres Balangan yang dikutip akun Facebook Anang Sanyum, acara pencarian fakta ini dilakukan di dekat kantor kecamatan Tebing Tinggi pada sebuah pohon beringin besar yang usianya ratusan tahun.

Pohon beringin itu, sebelumnya perna ditebang

oleh masyarakat sekitar tersebut karena batangnya tumbang dan memakan korban 2 jiwa.

Untuk aksi tersebut, pihak Kepolisian mengerahkan 15 personilnya yang dipimpin langsung Oleh Kabag Ops Kompol Parwita dan Kapolsek Awayan Iptu Agus Sulistiyo.

Kegiatan berlangsung cukup Lama, Tim Alam Sebelah yang sudah terbiasa menghadapi peristiwa seperti ini akhirnya mendapatkan hasil, salah satu tim kerasukan, Interaksi pun terjadi.

Saat ditanya oleh tim, arwah yang merasuki tubuh salah satu kru Alam Sebelah mengaku, “Kami mau balas dendam, karena rumah (pohon beringin) kami

telah dirusak oleh warga.”

“Kami sengaja menakut – nakuti warga dengan menampakan diri jadi kuyang dan kolor ijo,” ungkapnya lagi.

Kegiatan pencari fakta Alam Sebelah berakhir hingga pukul 04.15 wita, kemudian ketua Tim menetralkan suasana dengan mengembalikan Jin yang merasuki tubuh kru Alam Sebelah ke asalnya agar tidak lagi mengganggu warga Kecamatan Tebing Tinggi. “Tim alam sebelah sangat bangga serta salut dan berterima kasih kepada Polres Balangan dan warga sekitar yang membantu kelancaran Syuting kita di Kecamatan Tebing Tinggi,” pungkas Mahdi. n met

Dicintai Gadis Cantik dari Putri Raja Jin (2) “Masa depan jangan dipikirkan, tapi dihadapi dan dijalani, kamu nikah dengan aku saja nanti masa depan kita hadapi dan kita jalani bersama-sama ya” kata Linda. Saya bengong dengan perkataannya, dia mengajak menikah.

Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara ayah saya, “sudah malam kenapa di luar sendirian, ayo masuk.” Saya menoleh ke arah ayah saya, lalu kembali menoleh ke arah Linda dan

ternyata Linda sudah tidak. Saya langsung masuk rumah dan ayah mengunci pintu.

Semalaman saya tidak bisa memejamkan mata, memikirkan gadis yang bernama Linda itu. Akibat tidak tidur semalaman, pagi hari aku sangat mengantuk, saya tidak bisa berangkat sekolah. Ayah saya melihat keanehan pada diri saya, ayah menanyakan kepada saya ada apa.

saya hanya menjawab tidak ada apaapa. Tapi ayah tetap merasa ada sesuatu, ayah memanggil kakaknya yaitu pakde saya yang bernama Burhan. Ayah meminta pakde Burhan melihat saya karena Pakde Burhan adalah orang pintar di kampung saya.

Pakde Burhan mengatakan bahwa saya sedang dicintai gadis cantik putri raja jin yang berasal dari kerajaan jin di hutan dekat kampung

saya. Lalu pakde Burhan mengambil segelas air minum dan satu ember air dari sumur. Kemudian setelah dibacakan doa, saya disuruh meminum air yang ada di gelas lalu air yang di ember untuk mandi.

Setelah saya minum dan mandi dengan air tersebut, Linda tidak pernah muncul lagi hingga kini, namun kecantikan wajahnya masih tersisa dalam ingatan saya. n

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Pemkab Langkat Maksimalkan Pembangunan Desa

“

MEWAKILI Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menjadi pembina apel gabungan Pemkab Langkat yang berlangsung di halaman kantor Bupati Langkat, (19/2/2017).

STABAT, PODIUM Apel tersebut diikuti seluruh kepala SKPD di jajaran Pemkab Langkat beserta jajarannya dari tiap-tiap Badan, Dinas, Kantor dan Bagian. Apel tersebut membahas mengenai pembangunan desa yang harus diselenggarakan dengan maksimal dan tepat sasaran.

“Saat ini Pemerintah Pusat mengupayakan agar desa menjadi garda terdepan untuk kemajuan negara,” kata Indra mengutip pidato tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Lebih lanjut, dalam upaya mendukung percepatan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa, seluruh aparatur desa harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, terutama mengenai penyelenggaraan tata kelola desa, peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

“Besarnya anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah desa harus dijawab dengan kemampuan dan

kecakapan Apratur Desa dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Mengenai pemberdayaan

masyarakat, Indra berharap pemerintah desa mampu memfasilitasi dan memberikan pelatihan teknis kepada masyarakat tentang

pemamfaatan potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga desa-desa di Langkat menjadi desa yang unggul, mandiri dan sejahtera. n P33

Kecamatan Wampu Tuan Rumah MTQ ke-50

Pancasetya Korpri Harus Menjadi Pedoman STABAT, PODIUM Terkait dengan visi-misi menciptakan birokrasi di Kabupaten Langkat yang baik dan efektif, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan Pancasetya Korpri sebagai Pedoman dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikan Ngogesa saat menjadi pembina pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di halaman kantor Bupati Langkat, (17/2/2017).

Menurut Ngogesa, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip bekerja melayani adalah modal utama dalam bekerja.

“Jangan karena kita abdi negara, kita lantas berprinsip untuk dilayani," tegas orang nomor satu di Pemkab Langkat itu.

Ditambahkannya, makna yang terkandung di dalam Pancasetya Korpri adalah hal dasar yang apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan birokrasi di Pemkab Langkat akan terwujud.

Lanjutnya, banyak hal yang menjadi kendala dari keberhasilan birokrasi di sebuah daerah, salah satunya adalah kedisiplinan.

"Saya berharap seluruh ASN di Langkat benar-benar menjadikan Pancasetya Korpri sebagai landasan dan pedoman dalam bekerja, sehinga, seluruh kendala yang sering menjadi hambatan dari keberhasilan birokrasi di Kabupaten Langkat tidak terjadi karena pemahaman seluruh ASN mengenai Pancasetya Korpri," ingatnya lagi.

“Banyak makna yang terkandung didalamnya, diantaranya mengenai dispilin, dedikasi, integritas dan loyalitas, untuk itu, tanamkan Pancasetya Korpri sebagai Pedoman dalam bekerja dan tingkatkan etos kerja sehingga Birokrasi di Langkat semakin lebih baik dari tahun ke tahun,” harap Ngogesa yang juga adalah Pembina Korpri Kabupaten Langkat.

Selain mengingatkan seluruh ASN tentang Pancasetya Korpri, H. Ngogesa Sitepu SH juga memberikan sumbangan kemalangan kepada sejumlah ahli waris ASN di Langkat yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Beberapa di antaranya adalah ahli waris dari H. Syahrizal (ASN asal BPKAD Langkat) dan Rosmayanti (ASN asal Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat).

“Jasa dalam melayani masyarakat sebagai Aparatur Sipil Negara adalah sebuah pekerjaan dan perjalanan hidup yang terpuji dan mulia, semoga, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan," sahut Ngogesa.

Upacara Hari Kesadaran Nasional di Kabupaten Langkat diikuti oleh seluruh anggota Korpri di jajaran pemerintah Kabupaten Langkat termaksud Ketua Korpri Langkat H. Indra Salahudin dan beberapa pengurus Korpri Langkat lainnya. n P31

STABAT, PODIUM Panitia penyelenggara MTQ ke-50 Kabupaten Langkat 1438 H/2017 M mengadakan rapat koordinasi persiapan yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Langkat, (21/2/2017).

Rapat dipimpin oleh Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin M.Kes, MM dan diikuti oleh seluruh unsur kepanitiaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor :451.15-01/K/2017 tertanggal 4 Januari 2017.

Terungkap sebagai ketua penyelenggaraan MTQ tahun ini adalah assisten Ekbangsos Setdakab. Langkat Drs. H. Hermansyah dan Sekretaris Kabag Kessos Setdakab. Langkat H. Syahrizal.

Pimpinan rapat H. Indra mengatakan, untuk tahun 2017 ini, pelaksanaan penyelenggaraan MTQ akan berlangsung di Kecamatan Wampu yang akan dilaksanakan tanggal 20 hingga 24 Maret 2017 dengan peserta berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat.

Ada banyak cabang yang dipertandingkan dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Langkat, di antaranya cabang Tahfiz Quran 10 juz, cabang Tahfiz Quran 30 juz, Cabang Khattil Quran, Cabang Fahmil Quran dan cabang Tilawah.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu persiapan pelaksanaan kegiatan khususnya kepada PT. LNK Gohor Lama, semoga, penyelenggaraan MTQ tahun ini berlangsung sukses, dan para peserta MTQ dapat menampilkan performance terbaik yang nantinya para juara terpilih akan dipertandingkan mewakili Kabupaten Langkat tingkat Provsu,” harapnya.

Sementara Camat Wampu, Syamsul Adha SSTP mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam membentuk panitia lokal untuk mempersiapkan sarana pendukung untuk mensukseskan kegiatan MTQ terutama dengan pihak Manager PT.LNK Gohor Lama.

"Di antara yang dipersiapkan, yakni penginapan untuk para kafilah, penginapan untuk dewan hakim, tempat dan jalur yang akan digunakan pada pawai taaruf MTQ tahun ini," katanya.

Syamsul berharap penyelenggaraan MTQ ke-50 ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi generasi muda Langkat, khususnya dalam pembentukan mental dan akhlak.

“Mudah-mudahan, semangat generasi muda dalam belajar agama dapat semakin meningkat, karena agamalah yang nantinya akan menjadi pedoman yang paling baik dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehar-hari," tandasnya. n P30

8 Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

PODIUM Langkat

ADVETORIAL PODIUM

EVI DIANA ERRY NURADI Dinobatkan Jadi Bunda Trendy

G

ubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi terlihat antusias menyaksikan para pelajar kelompok pariwisata SMKN 8 Medan unjuk kebolehan melalui berbagai karya-karya di bidang boga, busana, kecantikan dan perhotelan.

“Saya senang, anak-anak SMK ini sudah punya keterampilan khusus yang tentunya akan sangat berguna bagi kehidupan mereka kelak. Saya yakin dengan keterampilan yang sudah dikuasai dan kompetensi yang diraih, lulusan SMK bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan akan lebih baik lagi dapat menjadi wirausaha,” ujar Gubsu Erry pada acara Uji

Kompetensi Praktik Siswa Nasional dan Pameran Karya Inovatif di SMKN 8 Medan, (2/3/2017).

Hadir anggota DPRDSU Zahir, Jantoguh Damanik, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto, Ketua TP PKK Provsu Hj Evi Diana Erry Nuradi, Kepala SMKN 8 Medan Hidup Simanjuntak, Kepala Disdik Sumut Arsyad Lubis serta sejumlah kepala SMK se Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry bersama istri berkeliling menyaksikan buah karya para pelajar SMK. Gubsu tampak antusias melihat – melihat dan kerap bertanya kepada siswa tentang produk-produk yang dihasilkaan.

Bahkan Gubernur ikut menyicipi berbagai menu yang diolah oleh para pelajar SMK tersebut.

“Rasanya cukup lezat, penampilannya juga menarik. Saya melihat mereka cukup kreatif mengolahnya sumber bahan pangan lokal menjadi olahan yang tidak hanya sehat, dan menarik, namun juga bergizi,” ujar Erry .

Dalam sambutanya, Gubsu Erry

mengatakan, uji kompetensi keahlian merupakan bagian intervensi pemerintah pada satuan pendidikan sekolah wilayah kejuruan.

Dia memberi apresiasi karena UKK ini bukan hanya sebagai salah satu syarat dari siswa yang lulus ujian, namun juga unjuk kebolehan dan bukti bahwa siswa benar mendapatkan kompetensi selama masa belajar.

“Hasil dari uji kompetensi keahlian ini juga akan menjadi sebuah informasi atau bisa digunakan lulusan SMK sebagai resume saat mencari pekerjaan,” tutur Erry.

Di samping itu, Gubsu juga memberikan nasehat kepada para pelajar kelas XII yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional. Gubsu meminta pelajar mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tidak lupa berdoa.

Dia mengatakan, siswa tingkat akhir yakni kelas XII akan mengikutii ujian negara berbasis komputer (UNBK).

Hal senada juga dikatakan Kepala SMKN 8 Medan Hidup Simanjuntak bahwa sekolah yang dipimpinnya tidak hanya siap mengadakan uji kompetensi praktek siswa nasional juga UNBK. Untuk itulah Hidup menegaskan, SMK harus mampu mewujudkan membenahi diri dengan menyiapkan langkah dasar yang diperlukan di bidang kurikulum . Yang mana untuk memenuhi kebutuhan industri seperti sarana dan prasarana dengan sumber daya manusia yang handal.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim PKK Provsu Hj Evi Diana Erry Nuradi dinobatkan sebagai Bunda Trendy oleh SMKN 8 Medan. Alasan penobatan itu dikarenakan Ketua TP PKK Provsu kerap menggunakan busana yang dipadu padankan dengan corak etnis atau busana adat yang ada di Sumut.

Pada kesempatan itu, Gubsu merasa bangga atas penobatan tersebut. “Kalau biasanya saya panggil Evi, nanti sampai rumah saya memanggilnya bunda trendy,” canda Erry.

Selain itu, Gubsu Erry juga menghimbau agar masyarakat Sumut dapat menggunakan busana yang dipadukan dengan bahan atau kain adat.

Tujuannya untuk melestarikan budaya dan juga menumbuhkembangkan industri kreatif khas daerah Sumatera Utara. n hmt

10 Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

PODIUM Langkat

KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup Pengurus FKDM Periode 2016-2021 Resmi Dilantik STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melantik pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Langkat periode 2016-2021 yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Langkat, (23/2/ 2017).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 300.5/ 02/K/2016 tertanggal 10 Agustus 2016.

Ngogesa mengatakan, dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemerintah perlu melakukan upaya kewaspadaan dini masyarkat.

"Sehingga potensi dan indikasi akan terjadinya bencana, baik itu bencana sosial atau pun bencana alam dapat cepat teratasi," katanya.

“Dalam hal ini, FKDM dibentuk dan dilantik kepengurusannya guna berfungsi sebagai hidung dan telinga Kepala Daerah dalam bertugas mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan actual dari masyarakat di seluruh daerah di Kabupaten Langkat,” ujar Bupati Ngogesa Sitepu.

Lanjutnya, seluruh kepengurusan FKDM juga berfungsi sebagai Pembina dan pemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kita tidak tahu, kapan dan dimana polemik permasalahan akibat Sara, Etnis, Politik dan lain sebagainya terjadi, olehkarena itu, sebagai langkah preventifnya, seluruh pengurus FKDM diharapkan mampu konsen dalam menjalankan tugas, khususnya mengenai kewaspadaan dini terhadap ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat,” imbuh Ngogesa.

Sebagaimana diketahui, seluruh pengurus FKDM di Langkat adalah gabungan dari beberapa elemen, baik itu elemen yang berasal PNS, TNI/Polri dan masyarakat.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin, Sekda Langkat H. Indra Salahudin, Assisten 1 Adm. Tata pemerintahan Abdul Karim dan sejumlah SKPD dijajaran pemerintah Kabupaten Langkat termaksud Kaban Kesbangpolimnas Wahyudi yang turut serta membacakan Naskah pelantikan.

Berikut pengurus FKPD Langkat periode 2016-2021 yang dilantik, Rusmandianto Karo-karo (Ketua), Juliadi (Wakil Ketua), Rahmad Rinaldi (Sekretaris), Nurhayati (Wakil Sekretaris), Kurnia Amir (Ketua Bidang Penanganan Issue dan kontra), Edi Syahputra (Ketua Bidang Pengendalian Aksi), Arzil Hafni (Anggota Bidang Pengendalian Aksi), Selamat (Ketua Bidang Pengendalian Bencana Alam), Eli Maksum (Anggota Bidang Pengendalian Bencana Alam), Wiwin Yusrizal (Ketua Bidang Pengendalian Bencana Sosial) dan Azhar Kasim (Anggota Bidang Pengendalian Bencana Sosial). n P35

DENGAN adanya beberapa perubahan kebijakan dalam bidang kependudukan, mulai sekarang, KTP Elektronik berlaku seumur hidup.

STABAT, PODIUM Demikian pernyataan yang disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Assisten II Adm. Ekbangsos Drs. H. Hermansyah saat menjadi pembina pada apel gabungan ASN di jajaran Pemkab. Langkat di halaman kantor Bupati Langkat, (27/2/2017).

Ngogesa menjelaskan, dalam pelayanan administasi kependudukan, terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam penyelenggaraannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan.

Masih kata Ngogesa, beberapa perubahan kebijakan dalam bidang kependudukan antara lain, Pemberlakuan nomor induk kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal, satu penduduk, satu NIK dan satu KTP Elektronik.

Kemudian, masa berlaku KTP Elektronik yang semula berlaku 5 tahun, diubah menjadi seumur hidup selama tidak ada perubahan elemen data dalam KTP Elektronik. Terakhir, KTP Elektronik yang sudah diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.

Mengenai Bidang Pencatatan Sipil, Ngogesa menjelaskan ada beberapa perubahan yang terjadi,

sebut saja perihal penerbitan akta pencatatan sipil (seperti akta kelahiran, akta kematian, dll), semula dilaksanakan di tempat terjadinya peristiwa diubah menjadi penerbitannya berdasarkan tempat domisili penduduk.

Selanjutnya, penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu satu tahun, semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

“Mudah-mudahan, kebijakan pemerintah ini dapat diketahui seluruh masyarakat Langkat, sehingga pelayanan birokrasi di Langkat semakin baik khususnya di bidang pelayanan kependudukan,” ujarnya.

Blanko KTP Belum Elektronik Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Kadis Dukcatpil Langkat Ruswin menjelaskan bahwa Blanko KTP Elektronik belum tersedia dan saat ini masih menunggu proses pengadaan Blanko KPT Elektronik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

“Bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mengeluarkan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik," pungkasnya. n P35

Pemkab Langkat Hibahkan Lahan Untuk Akses Jalan SPN Hinai STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyerahkan hibah lahan jalan ke pihak Ppoldasu. Pengibahan ini sebagai langkah mempelancar akses jalan menuju SPN Hinai.

Penyerahan hibah ini bertepatan kunjungan kerja Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Dr H Rycko Amelza Dahniel M.Si ke Kabupaten Langkat, (22/2/ 2017).

Secara bersama-sama, H. Ngogesa Sitepu atas nama Pemkab. Langkat dan Irjen Pol. Dr H Rycko Amelza Dahniel atas nama pihak Kepolisian menandatangani kesepakatan penyerahan lahan jalan disaksikan Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin, Sekda Langkat H. Indra Salahudin dan sejumlah unsur Forkopimda Langkat lainnya.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berdirinya SPN Hinai, ini adalah penghargaan kepada kami selaku pihak kepolisian,” kata Kapoldasu Rycko Amelza Dahniel ketika dikonfirmasi.

Kapoldasu berharap, dengan penyerahan lahan jalan ini, akses jalan (Hot Mix) menuju SPN Hinai akan semakin mudah dan selanjutnya SPN Hinai akan semakin berkembang pesat kemajuannya.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyampaikan terima kasihnya atas berdirinya SPN di Kecamatan Hinai.

"Ini adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Langkat, dan semangat para generasi muda Langkat

akan meningkat, khususnya dalam menggapai cita-cita menjadi taruna polisi yang saat ini mudah digapai karena sekolah untuk mendukung terwujudnya harapan tersebut sudah ada di Kabupaten Langkat,” ujarnya.

Ngogesa berharap, lahan jalan yang diberikan dapat membuat SPN Hinai semakin maju dan para siswa SPN Hinai dapat belajar dengan nyaman dan tenang.

Sementara itu, selama berada di Langkat, Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel melaksanakan sejumlah agenda pentingnya. Di antaranya adalah melakukan kunjungan ke gedung SPN Hinai, meresmikan SPN Hinai yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Bhayangkari Daerah Sumut Ny. Hj. Ningrum Rycko Amelza Dahniel.

Kemudian, melakukan penanaman pohon secara bersama-sama dengan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH di lokasi klinik SPN Hinai.

Setelah itu, Kapoldasu juga melakukan peresmian perpustakaan mini dan gedung Sarpra (tempat pelayanan kepengurusan SIM) di Mapolres Langkat dan penantanganan kesepakatan secara bersamasama antara Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH an Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel terkait dengan penyerahan lahan jalan (Hot Mix) menuju SPN Hinai dari pemkab. Langkat ke Pihak Kepolosian Daerah Sumatera Utara sebagai bentuk dukungan Pemkab. Langkat atas majunya SPN di Hinai. n P32

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Terbit Rencana Perangin-angin

'Kalau Memang Masyarakat Mendukung, Saya Siap Maju' LANGKAT, PODIUUM Rangkaian acara pesta kerja diisi dengan makan bersama, berdoa bersama untuk keberkahan dan hiburan untuk masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin, SE yang hadir dalam acara bersama Bupati Langkat diwaliki Ka. Badan PMDK Jaya Sitepu, anggota DPRD Edi Bahagia, Camat Sirapit Endamia, SE para Kades se Kecamatan Sirapit, para Kadus se Desa Serapit, pemuka agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana menyampaikan terima kasih atas sambutan dari panitia pesta kerja.

"Acara pesta kerja ini yang merupakan wujud syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah dianugrahkan kepada masyarakat Desa Serapit dan dengan acara ini juga dapat mempererat tali silaturahim antara sesama warga dan tak kalah pentingnya acara ini merupakan wujud pelestarian adat budaya," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD yang digadang-gadang masyarakat Langkat Hulu agar mau menjadi Bupati Langkat menggantikan H. Ngogesa Sitepu, dibacakanlah pernyataan sikap

TUMPAH ruah di Dusun Begerse, Desa Serapit, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat.

Selasa (28/2) malam, masyarakat yang berada di sana menggelar syukuran atas keberhasilan pertanian mereka selama ini.

oleh Kepala Desa yang ditandatangani masyarakat untuk mendukung dan memenangkan Terbit Rencana Perangin-angin, SE menjadi Bupati Langkat.

Menanggapi hal itu, Terbit Rencana sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Serapit atas dukungan dan kepercayaan masyarakat.

"Kalau memang masyarakat mendukung Insya Allah saya akan siap maju menjadi calon Bupati Langkat dan mudah-mudahan itu yang terbaik buat saya nantinya," tandas Terbit. n tsunami

Ketua DPRD Langkat Serap Aspirasi Masyarakat LANGKAT, PODIUM Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, SE beserta 3 orang anggota DPRD lainnya, yakni Drs. Johanes Sitepu, Raja Kamsah dan Jiman Tarigan, ST melaksanakan reses di daerah pemilihan V Kecamatan Salapian pada 18 dan Kecamatan Kutambaru , 19 Februari.

Hadir dalam acara reses, Camat Salapian, Camat Kutambaru, unsur Forkopim kedua kecamatan, para kepala desa, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala puskesmas dan masyarakat kedua kecamatan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menjelaskan kepada peserta yang hadir bahwa kegiatan reses ini merupakan program kerja DPRD Kabupaten Langkat.

Tujuan utama reses, terang Ketua DPRD Langkat adalah untuk menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan di lembaga DPRD. "Karena hal itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat," tukasnya.

Banyak aspirasi masyarakat yang ditampung dari reses itu, terutama masalah pembanguan dan perbaikan infrastruktur jalan, keluhan masyarakat tentang konvoi truk yang melebihi tonase, keinginan kepala desa agar adanya sosialisasi tentang penggunaan dana ADD dan DD dan pemberantasan narkoba.

Selain itu, keinginan masyarakat desa berdirinya SLTP dan SLTA Negeri di Kecamatan Kutambaru, dan permasalahan sosial kemasyarakatan lainnya.

Menyahuti aspirasi masyarakat tersebut, Ketua DPRD beserta anggota dalam penutup acara menjelaskan, akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat di lembaga DPRD dengan mengundang pihak-pihak eksekutif untuk membahas apa-apa yang disampaikan masyarakat melalui reses ini.

Terkhusus tentang pemberantasan narkoba, Ketua DPRD mengajak masyarakat dalam hal pemberantasan narkoba itu tidak hanya semata tugas kepolisian saja. "Tetapi mari sama-sama kita berjalan dan bertanggung jawab untuk memberantas narkoba," sebutnya. n P03

Kader Nasdem harus Dukung Program Pembangunan Pemkab Humbahas DOLOKSANGGUL, PODIUM Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), (25/2/ 2017), di Humbang Hasundutan (Humbahas) Jalan Siborong-borong, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas.

Rakerda tersebut dipimpin langsung Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung, Ketua DPD Partai NasDem Humbahas Gandhi Pakpahan.

Turut hadir Wakil Bupati Humabahas Saut Simamora ditengah-tengah para pengurus DPD dan DPC Partai NasDem Humbahas.

Dalam kesempatan tersebut, Martin Manurung mengimbau, kader partai harus mendukung program pembangunan yang digagas oleh Pemkab Humbahas untuk agar dapat memenangi Pemilu 2019 mendatang.

“Untuk membesarkan partai kita harus banyak melakukan hal positif demi kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kita juga harus jalin komunikasi dengan pemkab,” ujar Martin Manurung.

Dengan menyatukan program kerja Partai NasDem dan Pemkab Humbahas, maka pembangunan bisa lebih cepat terealisaai. Maka dari itu, harus ditanamkan kepentingan masyarakat Humbahas harus diutamakan.

“Kita harus satu visi dengan Pemkab Humbahas demi kemajuan masyarakat,” tambahnya.

Martin berpesan, agar kader partai harus jalin komunikasi dengan partai lainnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan mengecilkan partai lainnya, karena untuk membesarkan partai, haruslah membesarkan partai sendiri bukan mengecilkan partai lain dengan menjelekkan partai tersebut.

“Meski beda partai kita harus satu tujuan untuk membangun Humbang Hasundutan. Kita akan dukung program pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan,” kata Martin.

Martin mengungkapkan, dirinya pun telah melakukan komunikasi dengan Bupati Humbahas membahas. Nantinya akan dilakukan pembangunan Pasar agar Kabupaten Humbahas menjadi sentra salah satu pertumbuhan di Kawasan Danau Toba.

Dengan adanya Bandara Silangit yang berjarak 30 menit, tentunya ini menjadi faktor pendukung yang sangat menguntungkan bagi kabupaten yang memiliki penduduk sebanyak 196 ribu ini.

“DPC tolong pastikan program yang dilakukan pemerintah dan partai ini berlangsung dibawah,” tandasnya. n hmt

12 Edisi 1 - 15 Mare 15 20 17 Marett 20 2015 201

PODIUM Sumut

Evaluasi Program Kerja TP PKK Langkat Melalui Pertemunan Bulanan LANGKAT, PODIUM TP PKK Kabupaten Langkat mengadakan pertemuan bulanan yang berlangsung di kantor Camat Hinai, (27/2/2017).

Seluruh pengurus TP. PKK Langkat hadir, baik dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Daerah, dan diantara pengurus yang hadir adalah Ny. Hj. Roro Endang Indra Salahudin, Hj. Suwarni Hermansyah dan Ny. Sura Ukur.

Dalam kesempatan ini, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa menyebutkan, kegiatan pertemuan bulanan TP. PKK Langkat adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi.

“Tentunya, dalam menjalankan program, terdapat beberapa perbedaan pandangan dan karakter dari seluruh pengurus TP. PKK Langkat, olehkarena itu,

pertemuan bulanan selalu dilaksanakan setiap bulannya guna mempererat jalinan tali silaturahmi yang dapat bermanfaat bagi kesuksesan seluruh program TP. PKK Langkat,” katanya.

Lanjut Nuraida, bukan hanya ajang mempererat tali silaturahmi, kegiatan juga ditujukan sebagai ajang evaluasi mengenai program-program yang sudah dilaksanakan.

“Untuk menyukseskan sebuah kegiatan, evaluasi penting dilakukan, bukan hanya untuk mengomentari kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi sebagai bentuk persiapan menuju keberhasilan program TP. PKK Langkat untuk kedepannya, baik keberhasilan dari segi program maupun keberhasilan dari segi perlombaan yang selalu diikuti oleh TP. PKK Langkat di tingkat provinsi,” ujarnya.

Nuraida berharap, melalui

pertemuan bulanan ini, seluruh pengurus TP. PKK Langkat, baik dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan daerah dapat bertukar pikiran satu sama lain, khususnya mengenai program TP. PKK Langkat di Desa-desa yang saat ini di sebagian desa telah berhasil menjalankannya.

Ketua TP. PKK Kecamatan Hinai Ny. Vienty Muhammad Nawawi mengatakan, seluruh pengurus TP. PKK Kecamatan Hinai telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan kegiatan pertemuan bulanan TP. PKK Langkat.

“Alhamdulillah, seluruh pengurus TP.PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Hinai ikut mendukung, dan sebagian masyarakat ikut ambil bagian dalam menyukseskannya,” katanya.

Untuk itu, Ny. Vienty Muhammad Nawawi mengucapkan terima kasih

kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara pertemuan bulanan TP. PKK Langkat sekaligus mendukung seluruh programTP. PKK Langkat tentang program kemasyarakatan guna mensukeskan visi-misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Camat Hinai M. Nawawi SSTP menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran seluruh pengurus TP. PKK Langkat ke Kecamatan Hinai.

“Semoga, rangkaian acara yang diselenggarakan, mulai dari lomba tari karo dan pameran hasil panen sayursayuran masyarakat Hinai dapat menghibur seluruh undangan yang hadir,” harapnya.

Di akhir kesempatan, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida memberikan santunan kepada 10 orang anak yatim asal desa/kelurahan se-Kecamatan Hinai. n P31

Kejurda Drag Race & Bike Seri III Perebutkan Piala Bupati Langkat

Ngogesa: Buat Program yang Menyentuh Aspirasi Masyarakat Langkat PEMKAB Langkat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Langkat, (1/3/2017).

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang membuka kegiatan mengatakan, Musrenbang adalah hasil rekapitulasi usulan dari Kecamatan yang didalamnya terdapat usulan dari Desadesa se-Kabupaten Langkat.

“Banyak hal yang dibahas di Musrembang ini, di antaranya mengenai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan produk pertanian, kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi wilayah berdasarkan kualitas SDM dan SDA,” ujarnya.

Ditambahkannya, segala program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, tentunya ada yang masih kurang menyentuh pada kesejahteraan masyarakat.

Dan, kata Bupati Langkat, Musrenbang ini adalah bagian dari evaluasi sehingga untuk tahun 2017 ini, segala program akan tersusun dengan rapi dan seluruhnya dapat menyentuh aspirasi masyarakat.

“Ikuti Musrembang ini dengan fokus dan serius sehingga menghasilkan Perencanaan Pembangunan yang baik dan efektif,” harap Ngogesa kepada seluruh peserta yang terdiri dari Kepala SKPD di jajaran Pemkab. Langkat dan Camat se-Kabupaten Langkat.

Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin diwakili Ketua Komisi A DPRD Langkat Pujianto mendukung kegiatan Musrenbang tahun 2017 ini.

"Dengan keterlibatan seluruh stakeholder di jajaran Pemkab Langkat akan memudahkan suksesnya pembangunan Kabupaten Langkat sesuai dengan aspirasi masyarakat,” katanya.

Baru-baru ini, menurut Pujianto, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Langkat telah selesai melaksanakan reses di daerah sesuai dapil masing-masing wakil rakyat.

“Seluruh aspirasi masyarakat telah terserap dan tertampung, selanjutnya seluruh SKPD dapat menindaklanjutinya guna menyikapi secara bijaksana terkait masukan dan usulan tersebut berdasarkan skala prioritas perencanaan pembangunan di Kabupaten Langkat,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Langkat H. Sujarno menjelaskan bahwa Musrenbang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

“Nantinya, melalui Musrenbang ini, seluruh SKPD akan melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi guna tercapainya kesepakatan terhadap Rencana RKPD tahun 2018 yang telah disusun Pemkab. Langkat,” ujarnya.

Sujarno berharap Musrenbang berjalan lancar dan usulan beserta masukan dari desa-desa dan kecamatan dapat terealisasi dengan baik guna mewujudkan visi-misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH terkait masyarakat yang lebih maju, dinamis, sejahtera dan mandiri serta berlandaskan aspek religius, kultural dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan Musrenbang dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Kabid Pengendalian Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Mariot Sormin SE, MM, Kajari Stabat Andri Ridwan SH, MH, Kapolres Langkat AKBP Mulya Hakim Solichin SIK, perwakilan Dandim 0203 Langkat, Wakil Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto, Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin M. Kes dan undangan lainnya. n P31

STABAT, PODIUM Event Kejuaraan Daerah Drag Race dan Drag Bike III yang berlangsung di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, (26/2/2017), memperebutkan piala Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Selain itu, event ini juga memperbutkan piala BNN Langkat AKBP Ahmad Zaini dan Ketua KNPI Langkat Heri Widiyanto.

Ada beberapa kelas yang dipertandingkan, diantaranya kelas Bracket Time 10 Detik, kelas Matic Standart 130cc, Bebek 4T Standart 130cc, Sport 2 T Tune Up 155 cc dan Bebebk 4T Tune Up 130cc.

Dari keseluruhan kelas dipertandingkan, ada 236 peserta yang ikut serta, dan keseluruhannya berasal dari berbagai daerah, sebut saja Binjai, Deli Serdang, Aceh, Riau dan Langkat sebagai tuan rumah.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Kadispora Langkat Drs. TM Auzai menyatakan dukungannya atas pelaksanaan event bernuasa olahraga ini.

“Event yang dimotori oleh KNPI Langkat ini telah membuat masyarakat antusias untuk menonton, karenanya, disamping sebagai ajang pencarian bakat untuk generasi muda dalam bidang Drag Race dan Drag Bike, event ini juga sebagai ajang hiburan bagi masyarakat,” katanya.

Ngogesa berharap, semoga event ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan olahraga otomotif di Indonesia khususnya di Langkat.

“Menang adalah jawaban dari hasil kerja keras latihanmu dan kalah adalah kemenganan yang tertunda, tetap semangat, bertandinglah dengan menjunjung tinggi sportifitas," harapnya.

Kepala BNN Langkat AKBP Ahmad Zaini diwakili oleh Kasi Pemberantasan Narkoba Kompol Edianto SH menyambut baik atas pelaksanaan event Kejurda Drag Race dan Drag Bike ini. “Olahraga sangat penting didalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kesehatan yang bagi beberapa orang adalah sebuah hal yang sangat mahal untuk didapatkan,” katanya.

Oleh karena itu, segala event yang dapat mensponsori nilai-nilai kesehatan akan terus didukung oleh BNN Langkat sebagai langkah untuk memerangi Narkoba yang sudah mulai merusak generasi muda bangsa.

“Mudah-mudahan, kegiatan ini dapat berlangsung sukses, dan tujuan yang diharapkan pihak penyelenggara atas terjaringnya bibit-bibit muda olahraga ini dapat terealisasi dengan baik," imbuhnya. n P31

13

PODIUM Sumut

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Isu Gempa Besar

Gubernur Minta Masyarakat Sumut Tak Panik

“

GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi mengatakan masyarakat tidak perlu panik atas berita-berita yang menyebutkan akan terjadi gempa besar di Kota Medan dan sekitarnya.

“Gempa yang terjadi selama ini adalah gempa susulan yang dapat berlangsung 3-6 bulan ke depan dengan kekuatan skala lebih kecil dari 5 SR dan menurut para ahli tidak ada prediksi akan terjadi gempa besar,” demikian Gubernur melalui Plt Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus di Medan, (28/2/2017).

Bahkan saat ini, sebagaimana data PGR 1 (Pusat Gempa Regional 1)

tercatat gempa susulan yang berpusat di seputaran Kabupaten Deliserdang dan Karo aktivitasnya mulai menurun.

Menyikapi peristiwa gempa belakangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencan Daerah telah menggelar pertemuan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), SAR, Badan Penanggulangan

“Yang terjadi gempa belakangan ini merupakan gempa lokal yang disebabkan oleh sesar lokal aktif yang tidur selama ini dari berbagai segmen yang tertutup atau reaktivasi batuan dasar yang ditimbun oleh batuan muda dan secara morfologi tidak terlihat,” ujarnya.

Gubernur meminta masyarakat tetap tenang dan jangan terpancing dengan berita-berita hoax. Begitupun Gubernur mengatakan kewaspadaan dini terhadap bencana tetap harus ditumbuhkembangkan. Gubsu mengatakan pihaknya sudah mengirim Surart Edaran kepada bupati/walikota untuk kesiagaan bencana.

Dia menghimbau, agar BPBD Kab/ Kota dapat terus melakukan edukasi berupa simulasi mitigasi bencana gempa bumi dan sebagainya. Kegiatan tersebut saat ini telah dan akan dilaksanakan oleh kab/kota simulasi di sekolah, rumah sakit dan gedung bertingkat.

Selain itu, Gubsu Erry juga meminta Pemkab/Pemko di Sumut dapat Bencan Daerah kabupaten/kota.

Dari pertemuan itu diketahui bahwa mengaktifkan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan kearifan sejauh ini belum ada info yang lokal. “Pemkab/Pemko harus menyatakan tentang patahan baru di Pantai Timur Sumatera. Yang ada ada meningkatkan koordinasi dengan saat ini hanya patahan pulau Sumatera instansi vertikal seperti BMKG, PVMBG dan SAR. Juga mengecek utamanya di sepanjang pulau daerah rawan atau resiko bencana Sumatera yaitu pantai barat dan dan aktif memantau ancaman potensi dataran tinggi bukit barisan. Sumber gempa, banjir dan longsor melalui gempa yang terjadi berada di pantai BMKG, PVMBG dan PUPR,” barat dan patahan minor yang lebih imbuhnya. n hmt kecil dari patahan sesar Sumatera.

Kutipan Pelaksanaan UNBK Termasuk Pungli MEDAN, PODIUM Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta seluruh sekolah yang dihunjuk sebagai pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), untuk tidak menyalahgunakan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No 1 tahun 2017, tentang Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016/2017, dengan melakukan pungutan kepada siswa untuk membeli komputer.

Permintaan itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar sehubungan dengan adanya sekolah di Sumut yang melakukan pungutan uang kepada siswanya, untuk membeli komputer sebagai kelengkapan pelaksanaan UNBK. “Ombudsman mendapatkan informasi bahwa ada sekolah yang melakukan pungli kepada siswanya dengan alasan untuk membeli komputer guna pelaksanaan UNBK. Bahkan, sudah ada yang melapor ke Ombudsman dan saat ini sedang kita tindaklanjuti,” kata Abyadi dalam siaran persnya yang diterima, (27/ 2/2017).

Abyadi menjelaskan, laporan pungli untuk pembelian komputer

itu datang dari Kota Sibolga, yakni di salah satu SMA negeri di kota tersebut dilaporkan memungut Rp100 ribu hingga Rp Rp200 ribu per siswa.

“Sekolah tersebut telah ditunjuk menjadi pelaksana UNBK. Tetapi kemudian sekolah itu memungut siswanya sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per orang untuk membeli komputer guna pelaksanaan UNBK,” ungkap Abyadi.

Dia menambahkan, kasus serupa juga dikabarkan terjadi di Padangsidempuan. Siswa salah satu sekolah negeri di daerah itu juga dimintai uang untuk membeli komputer. Informasi tersebut saat ini sedang didalami oleh Ombudsman.

Menurut Abyadi, memungut uang untuk pembelian komputer dalam rangka pelaksanaan UNBK termasuk pungutan liar (pungli) dan tidak dibenarkan. “Melakukan pungutan kepada siswa itu merupakan pelanggaran peraturan, dan kalau itu terjadi, artinya pihak sekolah maupun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota telah menyalahgunakan atau menyalah tafsirkan SE Mendikbud tersebut,” tegasnya.

Dalam SE tersebut, Mendikbud tidak ada memerintahkan sekolah

atau kepala daerah untuk memungut uang kepada siswa untuk membeli komputer. Perintahnya di poin empat misalnya, agar pemerintah daerah membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer, terutama di sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK. “Jadi sangat tegas, pemerintah daerah, baik provinsi maupuan kabupaten kota yang diminta membantu untuk pengadaan komputer itu, bukan memerintahkan sekolah untuk memungli siswa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ombudsman meminta kepada seluruh pihak sekolah yang sudah memungut uang kepada siswanya, untuk dikembalikan.

“Ombudsman secara kelembagaan akan menerbitkan saran kepada sekolah yang melakukan pungli, untuk menghentikan pungutan dan mengembalikan uang siswa yang sudah dikutip,” ujarnya.

Selain itu, kata Abyadi, Ombudsman juga akan membuat imbauan kepada seluruh sekolah di Sumut, dinas pendidikan dan juga kepala daerah yakni bupati, walikota dan gubernur, agar tidak ada lagi penyimpangan dari surat edaran Mendikbud tersebut.

Untuk diketahui, SE Mendikbud No 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016/2017 yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota, memuat empat poin.

Pertama, mewajibkan dan menetapkan setiap sekolah (kecuali SLB), yang sudah memiliki komputer dengan kapasitas lebih dari 20 unit, dan satu unit server untuk melaksanakan UNBK. Kedua, meminta kepala daerah menginstruksikan kepala dinas pendidikan provinsi dan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten kota untuk menetapkan sekolah yang belum dapat melaksanakan UNBK di sekolahnya sendiri, agar siswanya mengikuti UN di tempat pelaksanaan UNBK yang berada dalam radius maksimal lima kilometer.

Ketiga, Kemdikbud telah menetapkan jadwal pelaksanaan UN yang berbeda setiap jenjang untuk pemanfaatan bersama komputer yang dimiliki sekolah.

Dan keempat, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer, terutama di sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK (dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik). n hmt

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

opini

‘Thank You’ Berat yang Mulia King Salman Oleh: Djoko Edhi Abdurrahman CATATAN internasional menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang bangkrut. Itu bukan saja karena harga minyak mentah yang terus menerus anjlok, juga karena Saudi harus membiayai perang melawan proxy sosiasosialis dkk.

Terakhir beritanya, Saudi mengajukan pinjaman ke pasar internasional 87 miliar USD. Kurang jelas, apakah utang itu diajukan pemerintah atau swasta Saudi. Sebab, Amerika Serikat masih berutang 1.500 miliar kepada Saudi.

Sekonyong-konyong Raja Salman datang ke Asia Tenggara membawa 153 miliar untuk dibagi-bagi. Luar biasa. Di Malaysia, Raja Salman menegaskan, ia berada di belakang Islam. Dari situ harus dibaca muhibah (cinta kasih) Raja Salman. Karenanya, saya salut.

Demi Islam, dalam keadaan bangkrut, Raja Salman masih mengalokasikan 25 miliar USD untuk Indonesia. Padahal, utang ke pasar internasional cuma 87 miliar USD pakai rate.

Banyak yang mengklaim adalah jasa mereka maka Raja Salman hadir ke Indonesia. Saya lihat di televisi berlomba antara utusan khusus Presiden Jokowi dengan Dubes RI untuk Saudi. Entah mana yang benar.

Tapi saya yakin ada 20 % andil mereka soal Indonesia. Sisanya 80 % andil Bela Islam. Reason-nya, credential diajukan tiga kali. Tak ada jawaban.

Jawaban Raja Salman muncul 5 Januari 2017 dengan nota reciprocal caution. Itu tiga hari setelah Bela Islam II, 212. Pesan langsung diterima pula oleh Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah yang kemudian menyampaikan ke publik.

Blessing in disguise dari blasphemy Al Maidah 51. Thank berat Bro Ahok.

Agaknya Raja Salman kaget melihat jutaan Muslim mendemo Ahok di 411 dan 212. Yaitu, Raja Salman adalah penghafal Alquran, hafal Quran waktu berusia 10 tahun. Padahal di seluruh dunia, di negara modern, hanya di Indonesia jutaan orang berdemo semata blasphemy Alquran. Karena latar belakangnya seperti itu, menurut saya, Alquran yang menggerakkan Raja Salman ke Indonesia. Bagi penghafal Alquran, reason ini diterima, termasuk saya (karena pernah menjuarai musabaqoh tilawatil Qur-an waktu remaja).

Kesimpulannya, reciprocal itu lebih untuk apresiasi Bela Islam. Bukan an sich menjawab kunjungan Presiden Jokowi yang seharusnya legal formal.

Mengapa demikian? Sebab lain, agenda kerja sama yang di-publish kini, absurditas, tidak make sense.

Misalnya pemberantasan terorisme.

Dalam dua tahun terakhir, dua kali Saudi meminta Indonesia ikut dalam koalisi melawan terorisme yang digagas dan dipimpin Raja Salman.

Keduanya ditolak mentah-mentah.

Bagi Indonesia, alasan Indonesia tidak ikut karena tak ingin terlibat konflik internasional, termasuk apa yang disebut terorisme, adalah reasonable.

Sebaliknya respon penolakan itu bagi Saudi. Itu satu.

Kedua, berlarutnya kasus blasphemy Al Maidah, telah berubah menjadi paradoks politik, di mana Islam berubah menjadi kekuatan nasionalis kanan berhadapan dengan

nasionalis kiri, lalu go internasional.

Saudi mau tak mau harus ikut ketika frasa Arab diserang oleh pidato kontroversial Megawati selaku ruling party (partai berkuasa).

Its all about business!

Persaingan global. Persaingan para globalis. Its all about business, not relegion, kata analis. Itu semata Das Kapital (kaum modal), kata Karl Marx.

Itu yang ketiga.

Raja Salman sedang memasarkan IPO (Initial Public Offering - pelepasan saham perdana) Aramco di Indonesia, Malaysia, Jepang, dan RRC. Aramco adalah partner Pertamina.

Ke situ alamat investasi 25 USD tadi.

Sisanya untuk proyek Sauresia, akronim Saudi - Indonesia, ada 15 proyek. Nah yang 15 proyek ini bisa disebut dana solidaritas Islam.

Lainnya bisnis. Infonya, Saudi menunjuk Moelis & Co untuk penasihat investasi IPO Aramco. Penunjukan Moelis mengisahkan Raja Salman sedang berbisnis di mana Moelis

Saudi, yaitu Saudi Aramco.

Berbagai sumber menyebutkan IPO Aramco adalah restrukturisasi dan diversifikasi untuk menghindari kebangkrutan akibat anjlognya harga minyak bumi. Aramco mau banting setir ke mana dengan 2 triliun USD tadi?

Analis mengemukakan, pertama mendukung mitra strategis peningkatan kinerja Aramco. Yaitu kerja sama dengan pembeli terbesar (main buyer): Jepang, Cina, Indonesia, dan AS. Ikatan jangka panjang dengan main buyer menjaga stabilitas nilai saham Aramco di pasar modal.

Kedua, mengarahkan jaringan investasi financial untuk menjaga likuiditas Aramco dalam melakukan leverage, sehingga pertumbuhan Aramco terjamin dalam rangka mencipta deviden untuk menambal defisit APBN Saudi.

Aliansi dengan Jepang dan AS tidak bermasalah, karena satu proxy Barat.

Tapi dengan Cina dan Indonesia niscaya bermasalah. Sebabnya, Cina sudah terikat aliansi dengan Iran dan Rusia (proxy Timur), sehingga menurut para analis, sulit dicapai aliansi permanen. Demikian pula dengan Indonesia, karena Indonesia sudah bekerja sama dengan Iran dan Rusia dalam proyek refinery dan trading.

Tapi, Raja Salman tampak yakin bisa menarik Indonesia dengan menganulir Iran dan Rusia menggunakan kedekatan Saudi dengan elite politik Islam Indonesia. Langkah awal Saudi mempercepat penyelesaian pembangun kilang Cilacap dengan Pertamina serta membeli saham Petronas yang sedang kesulitan. Itu pintu masuk Aramco ke pasar retail Indonesia, bersama Petronas. Apa yang diperoleh Presiden Jokowi dari bisnis ini?

Menurut analis, berharap efek divestasi Aramco yang dilakukan Raja Salman, pemerintah bisa melakukan bargaining politik untuk menjinakkan Islam radikal Indonesia. Di samping itu, menangguk kemitraan investasi dari Iran, Rusia, Arab, dan Cina. adalah proxy RRC, walau RRC bukan Menurut saya sukar, khususnya sekutu Barat. Moelis adalah penjinakan Islam semata karena Raja perusahaan milik konglomerat Yahudi Salman Wahabi.

Kenneth Moelis yang bermarkas di Masalah radikalisme itu bukan soal Beijing untuk Asia.

Wahabi, melainkan karena tidak Dari Indonesia, Raja Salman ke ditegakkannya keadilan hukum pada Jepang, lalu ke Beijing, bertemu kasus Ahok oleh rezim. Sebab, demo Presiden RRC Xi Jinping, untuk Bela Islam itu lebih banyak Nadlatul memasarkan IPO Aramco yang Ulamanya daripada Wahabinya. diproyeksi mendulang duit 2 triliun Detonator lainnya adalah USD. Dahsyat. berubahnya kiblat politik luar negeri Dulu, Aramco bernama Socal (StanIndonesia dari Barat ke Timur (RRC, dard Oil Company of California) Iran, Rusia), meminjam istilah Amerika Serikat. Socal beroleh konsesi Syahganda Nainggolan, menghasilkan minyak Timteng tahun 1930. Ketika devided civilization (peradaban yang Perang Dunia II, Presiden Roosevelt terbelah) antara nasionalis kiri versus menasionalisasi Socal, tapi digagalkan nasionalis kanan. Belum ada obatnya oleh Kongress AS. Lalu Socal lebur karena diprovokasi terus menerus dengan Texaco menjadi Caltex (Calioleh pemerintah. fornia Texas). Selanjutnya, bergabung Kehadiran Raja Salman malah Standard Oil of New Jersey (Exxon) mensuplai semangat keislaman yang dan Standard Oil of New York (Mobil). lebih rigid walau Raja Salman Aliansi itu yang disebut Arab membawa proyek Islam moderat America Corporation (Aramco), ialah dalam pesannya. perusahaan minyak terbesar dunia n Mantan Anggota Komisi kini. Aramco bermitra dengan BUMN Hukum DPR-RI

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 1 - 15 Mare 17 Marett 20 201

Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan Berdaya Saing BUPATI Langkat, H. Ngogesa Sitepu SH meresmikan Gedung Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang terletak Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, (28/2/2017).

LANGKAT, PODIUM Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti Gedung Sentra IKM Langkat oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa. Turut juga disaksikan Perwakilan Kementerian Perindustrian RI Umi Salamah, unsur Forkopinda plus Kab.Langkat, Kepala Badan Metrologi regional Sumut Ir Kristoponus Ginting, Kepala Bank Sumut dan sejumlah SKPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat serta undangan lainnya.

Di tempat yang sama, Bupati Ngogesa juga meresmikan UPTD Metrologi Legal dan Pasar Tradisional Hinai Kiri yang berada di Kecamatan

Secanggang. Dikatakan Ngogesa, peresmian ini semua dilakukan sebagai wujud untuk meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Berdaya Saing di Kabupaten Langkat.

Menurut Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam bidang ekonomi, tentunya, pemerintah berkewajiban memberikan ketersediaan fasilitas kepada masyarakat.

“Dengan peresmian gedung Sentra IKM/UKM ini, masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk berusaha dalam mempromosikan produk hasil usaha yang dikelola, seperti produk makanan, minuman, kerajinan dan lain sebagainya yang kedepannya diharapkan menjadi ikon Kabupaten Langkat,”sebutnya.

Gedung ini nantinya akan ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan investor, guna melihat atau pun membeli produk-produk dari IKM/ UKM Langkat.

"Karenanya, seluruh instansi terkait harus mendukung kemajuan ini, baik mendukung dari segi peningkatan promosi ataupun segi kebersihan gedung," tukasnya.

Mengenai UPTD Metrologi Legal, dan Pasar tradisional, Ngogesa menjelaskan bahwa ini adalah bagian untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai konsumen serta memudahkan untuk memasarkan produk-produk tertentu.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung, terutama pihak

PTPN II yuang telah menghibahkan lahan untuk untuk lokasi gedung dan Banks Sumut Cabang Stabat selaku donator pembangunan Mushola di area lokasi gedung Sentra IKM, Mudah-mudahan, program ini dapat bermanfaat bagi seluruh pelaku IKM di Langkat, dan selanjutnya kualitas IKM masyarakat Langkat dapat bersaing dengan negara-negara lain,” harapnya.

Kadis Perdagangan dan Perindustrian Langkat Drs. Sukhyar Mulyamin sebelumnya melaporkan bahwa peresmian gedung Sentra IKM, UPTD Metrologi, dan Pasar tradisional Hinai Kiri ini adalah upaya Pemkab.

Langkat untuk menciptkan IKM yang tangguh.

“Melalui peresmian ini, Pemkab.

Langkat akan terus berkomitmen menciptakan IKM/UKM Langkat yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya.

Punya Potensi Sementara itu, Umi Salamah, Perwakilan Kementerian Perindustrian RI menyebutkan bahwa Kabupaten Langkat punya potensi dalam bidang IKM dan UKM. Sebut saja keramik buatan masyarakat Hinai yang pemasarannya sudah sampai ke luar negeri.

Kemudian beberapa waktu lalu, pelaku usahanya Khaidir berhasil meraih juara II Nasional.

“Oleh karena itu, semoga peresmian gedung Sentra IKM ini dapat mewujudkan realisasi keberhasilan IKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Langkat sehingga masyarakat semakin sejahtera dan semakin mandiri, terlebih lagi posisi gedung Sentra IKM sangat strategis (terletak di pinggir jalan raya, tidak jauh dengan pusat Pemerintahan dan dikelilingi oleh Pemukiman padat penduduk,” pungkasnya. n sahrul

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Pegawai Non PNS Langkat Proteksi Diri dari Kecelakaan STABAT, PODIUM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan KCP Stabat melaksanakan sosialisasi program kepada seluruh pegawai non PNS di Diskominfo Langkat, (28/2/2017).

Seluruh pegawai non PNS Diskominfo Langkat hadir, termasuk staf Diskominfo yang tersebar di seluruh kecamatan di Langkat.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Diskominfo Langkat H. Syahmadi menyambut baik kegiatan tersebut.

“Ini adalah langkah strategis dari BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat, khususnya para pegawai non PNS di seluruh Kabupaten Langkat,” katanya.

Ditambahkannya, dalam pencapaian visi misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Pemkab. Langkat senantiasa menggalakkan dukungan dari berbagai pihak. “Oleh karenannya, programprogram BPJS Ketenagakerjaan yang berdampak baik pada masyarakat Langkat akan senantiasa didukung,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan KCP Stabat Asipola, Abdi Fachruri menjelaskan, program BPJS Ketenagakerjaan ada empat.

Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

“Seluruhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja yang sehari-harinya

beraktivitas dan membutuhkan jaminan yang dapat membantu keluarga,” katanya.

Setiap jaminan yang terdapat di dalam program BPJS mempunyai manfaat terutama bagi peserta terhenti bekerja. Sebagai contoh kecelakaan kerja, cacat total, meninggal dunia dan berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri atau

meninggalkan Indonesia selamalamanya.

Khusus jaminan kecelakaan kerja, Abdi menjelaskan bahwa resiko sering terjadi dalam bekerja, salah satu penyebabnya adalah kecelakaan yang dapat mengakibatkan luka ringan, luka parah, cacat dan sebagainya.

“Program ini dapat menjadi kompensasi bagi seluruh pekerja di Kabupaten Langkat guna mengobati penyakit yang disebabkan karena kecelakaan kerja,” jelasnya.

Abdi berharap seluruh pegawai non PNS di Kabupaten Langkat dapat mengikuti program ini sehingga jaminan dalam hidup baik dari segi jaminan pensiun, hari tua, kematian dan kecelakaan kerja dapat terealisasi dengan baik.

Perlu diketahui, setelah mendengarkan langsung paparan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, para Pegawai Non PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat banyak yang mendaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. n sahrul

PKB Dukung Tengku Erry Percepat Kemajuan dan Kemakmuran Sumut

“

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung sepenuhnya upaya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Tengku Erry Nuradi beserta jajarannya dalam mempercepat pembangunan Sumatera Utara.

“Kami DPP PKB, saya sebagai Ketum dan kita semua akan senantiasa berusaha sekuat tenaga membantu Pak Gubernur supaya sukses, menjadi provinsi yang maju, membanggakan bagi bangsa Indonesia,” ujar Muhaimin dalam acara silaturahmi bersama Gubsu Tengku Erry di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, (2/3/ 2017).

Pernyataan itu menjawab harapan Gubsu Tengku Erry Nuradi yang meminta jajaran PKB dan NU mulai dari pusat hingga ke cabang dapat mendukung pembangunan Sumatera Utara di segala bidang.

“Tanpa dukungan semua pihak, kami tidak akan mungkin berhasil terutama menjadikan Sumut sebagai provinsi terbaik di luar Jawa,” kata Erry.

Oleh karenanya, Muhaimin Iskandar mengatakan, Sumut sejak dulu dan sampai terus akan menjadi kebanggaan nusantara. Dengan kekuatan perbedaan etnik suku yang terus bersatu padu, dia yakin Sumut akan mencapai kemajuan dan kemakmuran.

“Untuk itu kewajiban kita semua mendukung sepenuhnya Gubernur beserta seluruh jajaran untuk betul- betul mempercepat kemajuan dan kemakmuran Sumut,” tandas Muhaimin.

Muhaimin mengakui sosok Erry sebagai Gubernur Sumut yang merakyat, yang selalu berusaha menyambung silahturahim dan hubungan harmoni ke semua pihak. “Karena kepemimpinan Gubsu yang terus melibatkan banyak pihak, ini patut dibanggakan dan dicontoh, bagaimana perjuangan membangun masyarakat, negara bangsa dengan melibatkan semua pihak,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, pihaknya juga membangun sinergitas di tingkat pusat. “Tema kerja keras untuk terus memperbaiki pembangunan nasional membutuhkan kesabaran sekaligus upaya terus menerus tiada henti, begitu banyak agenda perjuangan kebangsaan yang belum selesai sehingga sinergi, kebersamaan kerjasama, saling mengisi, saling menutupi kekurangan, mendorong kemanjuan, bertambal sulam antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain antara pemerintah dengan non pemerintah, antara parpol dengan pemerintah, DPR dan seterusnya adalah tidak bisa dielakkan,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, kompleksitas masalah yang dihadapi terus menerus menuntut kita tidak berhenti untuk berubah ke arah yang lebih baik.

“Kami di Jakarta bersama –sama pemerintah juga menyadari sepenuhnya bahwa pekerjaan dan agenda kita ini masih sangat panjang berat dan belum selesai di tengah begitu beratnya tantangan ekonomi global yang hadapi benturan. Disamping

bangsa kita terus membutuhkan perhatian bagi kemajuan ekonomi dan kemajuan di seluruh sektor.

Dalam kesempatan itu, hadir anggota DPR RI Marwan Dasopang, anggota DPRDSU Syah Affandi (Ondim), Ketua DPD PKB Sumut Ance Selian dan NU Sumut Afifuddin Lubis dan Ketua DPC PKB dan NU se Sumut serta jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. n hmt