Tabloid PODIUM

POTRET Langkat Butuh Bupati Dermawan Edisi 1 - 15 April 20 17 201

"Rakyat jangan sakit, rakyat jangan kelaparan, rakyat jangan bodoh". Kalimat pamungkas itu selalu disebut H Syamsul Arifin saat kampanye calon Gubernur Sumatera Utara pada 2008 lalu.

LANGKAT, PODIUM Terbukti, Syamsul Arifin unggul dan merengkuh kursi Sumut Satu. Sayangnya, dua tahun memimpin Sumut, Dato' Sri Lilawangsa tersangkut kasus korupsi. Si pemurah itu pun mendiami Lapas Sukamiskin.

Namun kini Syamsul Arifin lebih bebas dari jerat hukum. Meski tak lagi berpolitik, pentolan Partai Golkar ini masih melekat di hati masyarakat Langkat. Bukan apa-apa, selain Putra Daerah, sang Dato' juga selama dua periode menjadi orang nomor satu di tanah Tengku Amir Hamzah. Kesan yang paling diingat warga Langkat adalah kedermawanan seorang H Syamsul Arifin.

Bahkan hingga kini, kesan dermawan itu tak pernah hilang di hati salah seorang tokoh pemuda Langkat. Tokoh itu bernama T Syaiful Anhar.

"Terlepas Dato' kena korupsi, tapi hasil

kepemimpinanya di Langkat cukup membekas di hati saya, mungkin juga kebanyakan warga di sini," singkat Syaiful Anhar, di Pantai Luas, Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, Minggu (26/3).

Malahan, kata Syaiful, belum ada yang menandingin kedermawan Dato' (panggilan akrab Syamsul Arifin) selama menjabat Bupati Langkat.

"Makanya, motto Dato' saat berkampanye Pilgubsu tempo hari itu benar. Dia sangat risih melihat rakyat tak makan, rakyat sakit dan rakyat bodoh. Sebab kebodohan adalah pintu masuk menuju kemiskinan," tukasnya.

Syaiful Anhar, Ketua Forum Karya Putra Sumut (FKP-SU) ini menambahkan, keberadaan lembaga di bawah pimpinanya itu pun ada peran H Syamsul Arifin.

"Sesuai amanat Dato' pula ketika itu agar saya membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, dengan mengelola pantai ini, saya bisa

mempekerjakan orang, dan artinya mengurangi angka pengangguran di Langkat," imbuh pria murah senyum itu.

Saking senangnya masyarakat dengan sosok dermawan Syamsul Arifin, malah ada warga menginginkannya kembali untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat.

"Namun itu kan tak mungkin. Cukuplah saya rasa apa yang diberikan Dato' di dua periode lalu membawa angin segar kepada kami," sahutnya lagi.

Untuk itu, Syaiful menyebut, warga Langkat sangat berharap pemimpin Langkat ke depan adalah orang yang dermawan. Ikhlas menjalankan roda pemerintahan, tidak neko-neko dan tulus bekerja untuk rakyat yang dipimpinnya.

"Pemimpin dermawan rakyat senang. Pemimpin dermawan membawa kebahagian dan pemimpin dermawan tetap melekat di hati rakyat," tandas Syaiful mengakhiri. n

Mohon Perhatian Bupati & Legislator

'Pak, Kantor Lurah Kami Rusak Perlu Diperbiki' BESITANG, PODIUM Lurah Besitang Haris Putra mencurahkan isi hatinya kepada media. Dia mengeluh soal kondisi kantor yang kini didiami. Seperti halnya kayu atap Kantor Lurah Pekan Besitang sudah lapuk termakan usia.

Dia khawatir, andai tidak diperbaiki bisa rubuh dan menelan korban jiwa. "Kantor lurah ini memang layak diperbaiki. Apalagi gedung ini sudah berusia 33 tahun, dibangun pada 1984 lalu," katanya, belum lama ini.

Aku Haris, bahwa dia telah mengusulkan renovasi ketika Musrenbang tahun lalu masa pemerintahan Camat Nuriadi. Kemudian tahun 2017, Februari kemarin, sudah ditinjau Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Kabupaten Langkat.

Turut hadir saat itu anggota DPRD Langkat, Samsul S.Ag dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ketika reses di Kelurahan Bukit Kubu, Besitang, Kabupaten Langkat.

"Saat pertemuan tersebut warga mengusulkan agar Kantor Lurah kami cepat dibangun," sebutnya meniru permintaan warga.

Anggota DPRD ini langsung merespon keluhan masyarakat Pekan Besitang. Malah berjanji untuk membangun, mengusulkan pembangunan rehab berat kantor lurah.

"Bangunan kantor lurah kami cukup memperhatinkan, kayu sudah banyak lapuk bila rubuh atap, asbesnya, bisa mengakibatkan buruk bagi warga. Dan kami atas nama warga masyarakat Besitang meminta Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH memperhatikan keluhan kami selaku warga di sini," pinta Ali yang merupakan warga setempat. n P03

Yay asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Mahmud Hamdani DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Yunifar Efendi P, M. Holid SH, Mahmud Hamdani, HM. Tambunan, Sahrul Akbar PENASIHA T: AT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P MANAGER KEUANGAN: Tek Sai An MANAGER IKLAN: Efendy MANAGER PEMASARAN: Adi Syahputra DISTRIBUSI/SIRKULASI: Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan SEKRET ARIS RED AKSI SEKRETARIS REDAKSI AKSI:: T. Reza Maulana EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS W A R TA W A N : MED AN: Sutriadi, ST, MEDAN: Suparno Harianto LANGKA T: Sahrul Akbar LANGKAT KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: T. Zainal Abidin, SECANGGANG: Marwansyah Lubis, Sariman HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA P E R C E TTA AKAN: CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: REDAKSI: ALAMAT Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 - email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

Hubungi: BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan, Sumut, Indonesia

HP: 085206407583 081264161514

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jalan Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu, Langkat, untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

PODIUM Utama

“

3 Edisi 1 - 15 April 20 17 201

KABUPATEN Langkat masuk dalam kalender Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, dari 171 daerah lainnya se-Indonesia. Kurang lebih setahun ini para kandidat mulai menampakkan diri. Istilah rela 'turun gunung' demi merebut hati masyarakat di tanah sang penyair, Tengku Amir Hamzah.

LANGKAT, PODIUM Hasil telusur PODIUM sejumlah nama mencuat.

Mulai dari bisik-bisik ala 'tetangga' pendukung salah satu calon, hingga spanduk serta baliho bertebaran.

Walau terpantau belum menasbihkan diri menjadi petarung di 2018, namun gelagatnya sudah terlihat.

Baliho berisi imbauan anti narkoba, mendukung pemberantasan korupsi, dan ucapan entah apa itulah namanya terpajang di sepanjang jalan lintas Sumut-Aceh.

Dengan wajah terpampang di baliho, bisa jadi sedikit banyak masyarakat Langkat pasti tahu maksudnya. Ya, untuk merengkuh kursi Langkat Satu yang sebentar lagi dilepas oleh Bupati H Ngogesa Sitepu. Sedang Ngogesa sendiri terganjal dengan peraturan bahwa kepala daerah hanya diberi kesempatan untuk memimpin di satu daerah selama dua periode alias 10 tahun.

Nah, karena H Ngogesa Sitepu telah mengabdi 10 tahun di tanah Raja Penyair, dengan ikhlas tampuk kepemimpinan diberikan kepada para kandidat.

Siapa saja calon periode 2018-2023 tersebut?

Hasil pantauan PODIUM, kandidat-kandidat masih seputar pejabat partai di daerah sekelas Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II). Seperti Ketua DPD II Golar Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, Ketua DPD II Demokrat, Rudi Hartono Bangun, politisi PAN Syah Afandin dan mantan Ketua PSSI Djohar Arifin.

Dari empat nama, ada dua kandidat lewat jalur independen. Adalah Ahmad Zaidnur serta Abdul Azis yang notabene pengusaha sukses. Abdul Azis sendiri tak hanya seorang pengusaha tapi juga praktisi pendidikan. Tak jarang Abdul Azis mengisi ceramah sehingga masyarakat kalangan bawah mengenalnya sebagai ustadz.

Soal track record politik, Djohar Arifin dan Ahmad Zaidnur yang masih sumir. Djohar Arifin sendiri meski Putra Langkat namun lebih banyak berkiprah di dunia olahraga di Jakarta. Ahmad Zaidnur dikenal karena usahanya.

Sementara tiga calon lainnya, Terbit Rencana Perangin-angin atau akrab di sapa Ketua Cana, kini menduduki posisi Ketua Golkar Langkat dan Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Kalau Rudi Hartono Bangun, selain anggota DPR-RI, dia juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Langkat.

Untuk Syah Afandin merupakan politisi PAN yang juga Putra Daerah, sekarang duduk sebagai anggota DPRD Sumut. Syah Afandin juga adik kandung dari mantan Bupati Langkat, H Syamsul Arifin. Bisa jadi, lewat sosok sang abang yang dulu dikenal merakyat itu, Syah Afandin mencoba peruntungan maju di Pilkada 2018 mendatang.

“Saya siap membangun Langkat yang sudah baik agar lebih baik,” katanya pada pertengahan Maret lalu.

Pria yang akrab dipanggil Ondim ini memiliki konsep untuk mengembangkan potesi sumber daya alam yang melimpah di Langkat sehingga mampu menjadikan warga Langkat Sejahtera.

“Kita mau Langkat yang Mandiri. Banyak potensi yang bisa digunakan. Langkat bisa sejahtera,” katanya.

Satu aspek yang bisa dikembangkan di Langkat kata politisi Partai Amanat Nasional ini adalalah potensi wisata Langkat yang bejibun yang mampu mendongkrak PAD bila dikelola dengan baik.

“Kalau perlu dikelola BUMD plus swasta,” katanya.

Bagaimana dengan Abdul Azis? Untuk dunia politik, Abdul Azis sama sekali tak memiliki partai tertentu. Murni pengusaha, akademisi dan agamais di kalangan warga Langkat. Menariknya lagi, melalui jalur independen pula pada 2013 lalu Abdul Azis bertarung. Dan kabarnya, hal yang sama juga dilakukan Abdul Azis di tahun 2018 ini, menempuh jalur perseorangan.

Dilansir PODIUM dari beberapa situs, bahwa sejak gagal meraih jawara, nyatanya Abdul Azis langsung move on. Kandas di 2013, dua tahun berselang tepatnya 2015 Abdul Azis sudah

bergerilya ke sejumlah desa/kelurahan di Kabupaten Langkat.

Strategi jitu Abdul Azis dengan blusukan ke kampung-kampung, memberikan ceramah dan menyenangkan hati masyarakat. Dari blusukannya Abdul Azis mendapat dukungan. Bahkan, kata situs itu, masyarakat arus bawah siap memberikan KTP demi dirinya.

Di Pilkada lalu, Abdul Azis yang berpasangan dengan Sutiarnoto dengan nomor 2 mencapai 46.482 suara atau 11,34 persen, berada di posisi ketiga dari empat pasangan saat itu.

Tak jauh beda dengan Ahmad Zaidnur, yang berencana maju di jalur non partai. Melalui Ketua Relawan Bermartabat, Suhardi Atmaja, menyatakan komit maju pada Pilkada Langkat 2018 mendatang.

Suhardi meyakini dukungan untuk Ahmad Zaidnur atau akrab disapa Ucok Kades ini telah terkumpul sebanyak 28.000 KTP. “KTP hingga saat ini baru aja terkumpul 28.000an, Insha Allah target 83.000 akan tercapai saat pendaftaran tiba, aamminkan ya," imbuhnya, beberapa waktu yang lalu.

Suhardi menambahkan, tiga perkumpulan relawan yang baru dikukuhkan seperti relawan bermartabat, perekat dan Gesit Centre telah mempunyai hampir 300-an relawan yang berkerja mengumpulkan data KTP dari warga.

Meski maju di jalur indipenden, kata Suhardi, balon Bupati Langkat Ahmad Zaidnur bisa saja diusung oleh partai politik.

Tentang Terbit Rencana Perangin-angin atau Ketua Cana, mungkin semua orang Langkat sudah mengenal siapa dirinya.

Pria terkemuka di sebuah Ormas Pemuda Pancasila, sekarang menjadi politisi Golkar dengan duduk sebagai Ketua DPRD Langkat. Ketua Cana pun sesumbar digadang-gadang punya massa kuat.

Selain disebut-sebut 'titisan' Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu, periodesisasi Cana toh satu atap bersama Partai Golkar.

4

PODIUM Utama

Edisi 1 - 15 April 20 17 201 Kabarnya lagi, Cana lebih banyak sekarang menghabiskan waktu di luar bermasyarakat. Terbukti beberapa kegiatan yang turut dihadirinya. Mulai memberikan bantuan ke rumah-rumah ibadah hingga turnamen sepakbola memperebutkan Piala Ketua DPRD Langkat.

Sedang kandidat berpeluang besar lainnya adalah Rudi Hartono Bangun.

Mantan Ketua DPRD Langkat dan kini melanglang buana di Senayan. Rudi terpilih mewakili Partai Demokrat duduk menjadi anggota DPR-RI. Kedatangan Rudi Hartono Bangun di Kwala Bingei, Sabtu pekan lalu, disambut antusias. Apalagi Rudi digadang-gadang salah satu kandidat yang masuk bursa calon Bupati Langkat periode mendatang.

Saat itu, Lurah Jumingan dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Rudi dan berharap agar anggota DPR RI tersebut tidak lupa kepada masyarakat.

“Sekarang pak Rudi sudah duduk sebagai anggota DPR RI. Keberhasilan itu tentu diraih berkat dukungan masyarakat. Karena itu, setelah jadi, janganlah lupa kepada masyarakat,” ujarnya.

Begitu juga saat ini, banyak orang memprediksikan Rudi akan kembali maju menjadi bakal calon Bupati

Langkat. Masyarakat akan mendukung dan memilih, tapi setelah jadi, jangan lupa kepada masyarakat.

“Ya, jangan lupa dan sombong, tapi datangi masyarakat dan dengarkan aspirasinya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai dan bapak bisa menjadi bupati,” ujarnya.

Sedangkan Rudi Hartono Bangun dalam sambutannya tidak lupa memberi pesan agar masyarakat tidak salah dalam memilih, baik dalam Pemilu, Pilkada dan Pilpres.

“Seperti saya kemarin, bisa duduk sebagai anggota DPR RI, itu adalah berkat dukungan masyarakat. Karena itu, saya tidak akan lupa kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Langkat, sebab mayoritas yang memilih saya kemarin adalah masyarakat Kabupaten Langkat,” ujarnya.

Untuk itu, Rudi meminta masyarakat agar cerdas, dengan meneliti dulu siapa calon yang akan dipilih. Jadi, jangan asal pilih saja, tapi pilihlah sesuai dengan keyakinan kita masingmasing.

“Misalnya kita pilih si A itu karena satu agama dan kepercayaan dengan kita atau kita pilih dia karena kita yakin dia orangnya baik, ramah, tidak sombong serta amanah dan benarbenar akan membangun daerahnya

PODIUM serbaserbi Ombudsman: Pelaksanaan USBN di Sumut Belum Baik MEDAN, PODIUM Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di dua kabupaten kota di Sumut belum baik.

Sebab masih banyak ditemukan pelanggaran Prosedur Operasional Standar (POS) USBN. Misalnya tak sedikit siswa dan pengawas menggunakan telepon selular (ponsel) di ruang ujian saat ujian berlangsung.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar mengatakan, ada 10 sekolah yang diawasi Ombudsman Sumut saat USBN lalu. Yakni enam sekolah di Kota Binjai dan empat sekolah di Kabupaten Deli Serdang.

Dari 10 sekolah di dua daerah tersebut, tim Ombudsman menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan, baik oleh siswa, pengawas, maupun pihak sekolah selaku penyelenggara.

“Banyak temuan yang kita dapati selama pengawasan USBN. Misalnya saja, pengawas dan peserta ujian menggunakan handphone, para peserta berdiskusi saat ujian, ada juga yang membawa kalkulator, dan pelanggaranpelanggaran lain. Tapi yang paling banyak memang siswa menggunakan handphone saat ujian. Ini jelas pelanggaran,” kata Abyadi di Medan, dalam siaran persnya, (31/3/2017).

Abyadi menjelaskan, pelanggaran lain yang ditemukan misalnya peserta terlambat masuk kelas, pengawas keluar masuk ruang ujian, tidak ada denah peserta ujian, banyak sekolah tidak menandatangani pakta integritas, dan lainnya.

Menurut Abyadi, seharusnya pelaksanaan USBN harus bersih dari praktik-praktik tersebut. Karena hal itu merupakan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam POS USBN. “Masalah seperti ini terus kita temukan sejak kita mengawasi pelaksanaan UN. Para guru pengawas tidak memahami aturan pengawasan. Inilah yang menyebabkan integritas pelaksanaan UN di Sumut rendah. Karena banyak ditemukan kecurangankecurangan seperti ini,” ungkap Abyadi.

Dikatakan Abyadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus membuat evaluasi pelaksanaan USBN dan UN setiap tahun. Hasil evaluasi itu menghasilkan perengkingan integritas pelaksanaan UN dan USBN di Indonesia. Tahun 2015 lalu, integritas pelaksanaan UN di Sumut sangat rendah.

“Kalau ini terus dibiarkan, kapan Sumut memperbaiki integritasnya? Ini jangan dianggap enteng. Ombudsman selalu mengawasi ini setiap tahun dan hasilnya akan kita serahkan kepada Kemendikbud. Nanti dibuat peringkatnya oleh Kemendikbud. Jadi, variable penilaian integritas itu mengacu pada SOP,” ungkap Abyadi.

Oleh karena itu, kata Abyadi, dinas pendidikan selaku stakeholder penyelengara USBN dan UN, harus serius meningkatkan pengawasan ujian di Sumut, terutama saat pelaksanaan UN mendatang. Abyadi berharap pihaknya tidak lagi menemukan pelanggaran-pelanggaran POS dalam UN yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Ini soal mendidik anak-anak. Bagaimana kita membangun karakter manusia kalau begini pendidikannya. Dari generasi sekarang sudah diajari “mencuri”, bagaimana nanti kalau dia jadi pejabat. Itu semua dampak dari pendidikan yang tidak baik,” pungkasnya. n hmt

sesuai harapan,” pungkas Rudi.

Dengan rincian sementara enam kandidat yang bakal bertarung di Pilkada Langkat 2018, kemajemukan kabupaten terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.272 km² menginginkan pemimpin yang merakyat, mampu mensejahterakan, membuka lapangan kerja dan tidak diskrimintif.

Artinya, banyak golongan yang ada di Langkat. Begitu juga etnis telah membaur membangun negeri si Raja Penyair, Tengku Amir Hamzah. Kini suara rakyatlah jadi pedoman, siapa terpilih dan terbuang di Pilkada mendatang.

Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikeluarkan KPU Pusat 2014, ada sekitar 714.017 suara menentukan nasib Kabupaten Langkat lima tahun ke depan.

Jumlah itu yang akan diperebutkan kandidat menarik hati mereka.

Jangan Kikir Punya niat, punya modal dan punya massa. Punya modal pun kalau tak bisa memberi tak ada gunanya. Dan jangan pula andai sudah duduk, jadi tak akrab lagi.

Nah, fenomena itu kerap menjadi sindrom bagi kepala daerah. Lupa siapa yang dulu mendukungnya, dan siapa orang berada di baliknya.

Kadang pun memandang sebelah mata bagi mereka yang dulu berjasa

kepadanya.

"Jadi sebelum maju lebih baik menakar diri dulu, berikrar menyalonkan diri bahwa para kandidat adalah bagian dari masyarakat," sebut Junifer Efendi, Ketua TS 10 Center Kabupaten Langkat kepada PODIUM, kemarin.

Artinya, calon bupati jangan terbawa latah mengedepankan nafsu belaka. Hanya karena ingin meraih kursi pejabat daerah segalanya dihalalkan.

"Calon yang kikir, bahil lebih baik jangan tampil, karena tak akan direspon warga. Sosok Rudi dan Cana sepertinya saat ini sedang bersaing menjadi orang dermawan," tukasnya. ujar Junifar.

Di lapangan saat ini, menurut Junifer, sosok Rudi Bangun dominan menguasai Langkat Hilir. Sedangkan Cana hanya bisa dijual di Langkat Hulu.

Untuk Azis mendapatkan simpati warga pesisir Langkat, wilayah Teluk Haru yang dulu merupakan basis suara Dato' Syamsul. Lokasi ini diprediksi sulit dimasuki Ketua Cana.

Hanya saja, Dato' jangan salah dalam memajukan calonnya. "Kalau calon yang didukungnya kikir tentu sulit juga diterima warga Langkat," ujar Junifar. n tim

Debat Kandidat Pra Kongres PMII Diikuti 9 Calon Ketua Umum JELANG pelaksanaan Kongres XIX PMII di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Mei mendatang, tahapan demi tahapan sudah dilewati oleh Badan Pekerja Kongres (BPK). Di Medan, Sumatera Utara, BPK PB PMII sukses melaksanakan debat kandidat sebagai salah satu tahapan penyelenggaraan Kongres PMII tersebut pada 23-24 Maret 2017.

MEDAN, PODIUM Ketua BPK PB PMII, Bambang Tri Anggono mengatakan, debat kandidat Pra Kongres adalah rangkaian acara Kongres ke XIX PB PMII yang diselenggaran di Palu Sulawesi Tengah, 15-20 Mei 2017.

Kongres PB PMII ke XIX yang diselenggarakan di Palu mengambil tema ‘Meneguhkan Konsensus Bernegara untuk Indonesia Berkeadaban’, didasari dari rasa prihatin dalam kehidupan bernegara yang saat ini sedang terkikis dalam konflik golongan dan meredupnya konsensus bernegara kita.

Debat kandidat dan Pra Kongres, diselenggarakan oleh BPK (Badan Pekerja Kongres) dan SC PB PMII merupakan amanah konstitusi yang ada di PMII. Debat kandidat ini bertujuan untuk menjaring dan memverifikasi bakal calon Ketua Umum PB PMII dan Ketua Kopri PB PMII yang merupakan rangkaian prosesi seleksi yang dirumuskan oleh BPK PB PMII, Debat Kandidat ini bermaksud untuk mendekatkan calon ketua umum kepada kader PMII di seluruh Indonesia.

Kader akan mengetahui sosok figur calon ketua umum-nya yang akan memimpin PMII secara nasional, disisi lain hal tersebut untuk membedah dan penyampaian visi-misi, gagasan pemikiran dan dialektika intelektual untuk membangun PMII secara nasional dalam kurun masa kerja satu periode ke depan.

Tentunya para kandidat bakal calon ketua umum menyampaikan gagasan visi misi ke para kader dan secara khusus kepada pemilik suara yaitu cabang dan korcab di seluruh Indonesia.

Dengan mengetahui visi misi kandidat yang diharap adalah para pemilik suara dikongres nanti tidak terjebak pada pilihan yang pragmatis dan absurt dan tidak ada lagi kandidat calon ketua umum yang tiba-tiba datang di kongres PMII tanpa proses verifikasi yang menjadi aturan di PB PMII. Debat Kandidat dan Pra Kongres di Medan ini dihadiri oleh 3 ketua Koordinator Cababg (PKC), yaitu PKC Sumatera Selatan, PKC Sumatera Utara, PKC Aceh dan CabangCabang se-Sumatera Utara serta Aceh.

Debat Kandidat dan Pra Kongres yang diselenggarakan di Medan adalah yang ke 3 kalinya setelah di Makasar dan Pontianak.

Debat kali ini diikuti oleh 9 kandidat bakal calon ketua umum PB PMII dari 15 kandidat balon ketum PB PMII dan 3 Kandidat bakal calon ketua KOPRI PB PMII dari 5 orang.

Kandidat-kandidat tersebut adalah, Ayi Sopwanul umam (Jawa Barat), Mulyadin permana (DKI Jakarta), Arif Hermanto (Jambi), Chandra (Ciputat), Zainal Abidin (Jember), M Zeni (Medan), Agus Herlambang (Jombang), Robet Iden Ulum (Kota Malang), Ahmad Zaerudin (Surabaya) dan Herlina Nasution (Medan), Liazul Kholifah (Ciputat), Septi Rahmawati (Metro Lampung). n hmt

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Darurat Guru Pendidikan Agama Islam (1) Oleh: Suwendi

“

KONDISI Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dalam perkembangan mutakhir tampaknya perlu mendapat perhatian bersama, tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, tak terkecuali masyarakat pengelola pendidikan itu sendiri. Pasalnya, terdapat sejumlah persoalan krusial yang perlu mendapatkan penyelesaian secara tepat dan cepat.

Setidaknya ada dua persoalan mendesak yang harus segera diberikan alternatif penyelesaian, yakni terkait dengan kebutuhan GPAI dan pembayaran tunjangan untuk GPAI. Pertama, kebutuhan GPAI secara nasional menunjukkan angka yang cukup fantastis. Berdasarkan data EMIS 2015/2016, jumlah siswa muslim yang belajar di sekolah (SD, SMP, SMK dan SMK) secara total sebanyak 37.655.118 jiwa. Sementara, jumlah GPAI yang tersedia sebanyak 182.696 orang. Jumlah GPAI secara ideal untuk menangani jumlah siswa muslim itu semestinya berjumlah 217.738 GPAI. Artinya, kita masih memiliki kekurangan GPAI sekitar 35.042 jiwa.

Kekurangan ini akan semakin bertambah di tahun 2017 yang menurut data sementara diperkirakan ada sekitar 20-an ribu GPAI yang akan memasuki purnabhakti atau pensiun.

Di samping itu, menurut informasi yang beredar, terdapat sejumlah GPAI senior yang sedang mengusulkan mutasi dan beralih menjadi pengawas GPAI. Tentu saja, pensiun dan usulan mutasi ke pengawas ini akan semakin menambah jumlah kebutuhan GPAI, yang diperkirakan kita membutuhkan lebih dari 55 ribu GPAI. Kita semua patut menduga jika kekurangan GPAI ini dibiarkan terbengkalai, maka berimplikasi pada kualitas dan penyelenggaraan PAI pada sekolah sangat terganggu. Guru yang tidak memiliki kompetensi keilmuan di bidang agama, yang bisa jadi hanya semata-mata mengandalkan modal “ghirah keagamaan”, akan mengajar mata pelajaran PAI. Bahkan, bisa jadi lebih daripada itu.

Tentu, kualitas PAI semakin menurun yang pada gilirannya menambah problem serius yang tidak kalah penting, seperti radikalisasi agama tumbuh subur di sekolah, demoralisasi di kalangan pelajar semakin tinggi, pengamalam agama yang sangat kering, dan lain-lain.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan bahwa persoalan pendidikan agama, tentunya termasuk Islam di dalamnya, menjadi kewenangan Kementerian Agama.

Kementerian Agama merupakan lembaga yang paling otoritatif dalam penyelenggaraan PAI ini. Namun demikian, di dalam PP itu juga, terutama pada pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah memungkinkan untuk membantu dalam penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk dalam pengangkatan dan pendanaannya.

Oleh karenanya, posisi existing GPAI saat ini setidaknya diangkat oleh 4 (empat) pihak:, yakni diangkat oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam hal ini yayasan atau sekolah itu

sendiri.

Agak disayangkan, sejauh ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang bagaimana syarat atas kompetensi calon GPAI, mekanisme pengangkatan, hak dan kewajiban GPAI serta relasi antar pihak dalam pengangkatan GPAI ini. Tidak sedikit yang menimpakan semua masalah GPAI ini kepada Kementerian Agama.

Lagi-lagi, Kementerian Agama menjadi korban.

Untuk itu, menurut hemat penulis, dalam konteks penanganan problem pertama ini, Kementerian Agama sebaiknya melakukan upaya komunikasi dan menyosialisasikannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diteruskan kepada seluruh Pemerintah Daerah. Komunikasi dan sosialisasi ditargetkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik, yakni (1) Kementerian Agama merupakan lembaga yang paling otoritatif dalam mengatur GPAI, (2) ada afirmasi kebijakan untuk menambah formasi pengangkatan ASN bagi GPAI, (3) menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan GPAI, dan (4) mengatur syarat kompetensi GPAI dan mekanisme pengangkatan GPAI oleh Pemerintah Daerah.

Semuanya harus dalam satu pintu, yakni Kementerian Agama.

Kedua, pembayaran tunjangan GPAI. Jika tidak salah, tunjangan profesi guru yang menjadi beban Kementerian Agama untuk semua guru dan pengawas akumulasi tahun 2008-2012 sebesar Rp. 3,1 Triliyun dan akumulasi 2014-2015 sekitar Rp 2,6 triliun, sehingga total setidaknya butuh biaya Rp 5,7 triliun. Dari jumlah Rp 5,7 triliun itu diperkirakan sekitar Rp 1,5 triliun-nya untuk GPAI dan pengawas PAI. Beban hutang yang demikian besar perlu untuk direspons, tidak hanya oleh Kementerian Agama semata, tetapi yang lebih penting lagi adalah oleh Menko PMK, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sebab, alokasi yang demikian besar mesti melibatkan Kementerian/Lembaga yang lebih luas.

Persoalan tunjangan untuk GPAI ini semakin tambah runyam terutama setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Di dalam kriteria, guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berhak penerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan adalah guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru pendidikan agama.

Artinya, GPAI tidak mendapatkan

jatah dari APBD itu. Meskipun diangkat oleh pemerintah daerah atau Kemendikbud, pemerintah daerah tidak boleh memberikan alokasi anggaran atau pembayaran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi GPAI. Semua pembiayaan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi GPAI, berdasarkan Permendikbud ini, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Menurut hemat penulis, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 ini mengandung ketidakadilan dalam pembiayaan pendidikan, terutama bagi GPAI di daerah. Kemendikbud dan pemerintah daerah yang mengangkat GPAI sebagai PNSD lalu melepas tanggung jawabnya dalam pembiayaan, dalam hal ini tunjangan profesi dan tambahan penghasilan.

Hal ini diibaratkan seorang “ayah tiri” yang kemudian memiliki anak, lalu anak tirinya itu tidak dipelihara. Kondisi inilah sebagai gambaran yang dalam beberapa bulan terakhir, begitu ramai pemberitaan dan unjuk nonsimpatik menyikapi Permendikbud ini.

Di sisi lain, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 cenderung tidak mempertimbangkan pada UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat. Undangundang ini mengatur secara rinci tentang pembagian alokasi APBN. Pada bagian ketiga dalam UU itu diatur mengenai tentang Dana Alokasi Umum yang pada pasal 27 ayat (1), misalnya,disebutkan secara jelas bahwa “Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurangkurangnya 26 persen (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN”.

Angka 26 persen dari APBN untuk dibagi ke Pemda jelas ini mengurangi secara signifikan atas pembiayaan pendidikan terutama yang bersifat sentralistik. Patokan prosentase ini berimplikasi atas semakin besarnya anggaran untuk Pemda, di satu sisi, dan semakin mengecilnya bagi Kementerian/Lembaga di Pemerintahan Pusat di sisi lain, yang pada gilirannya anggaran untuk Kemenag, sebagai lembaga yang bersifat sentralistik, mendapatkan alokasi anggaran yang sangat kecil.

Pemda yang telah mendapatkan alokasi 26 persen itu baru dari alokasi DAU. Belum lagi, Pemda dengan sendirinya mendapatkan alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya, sehingga Pemda mendapatkan alokasi anggaran pendidikan setidaknya 46 persen. Lebih dari itu, Pemda mendapatkan anggaran dari alokasi pendidikan dari DBH (Dana Bagi Hasil) DAK (Dana Alokasi Khusus) dan danadana lainnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini berimplikasi pada pembagian anggaran pendidikan, yang menurut

penulis, sangat tidak proporsional.

Mengacu pada implementasi anggaran tahun 2015, diperoleh data bahwa dari APBN sebesar Rp. 1.994,89 T itu digunakan untuk anggaran pendidikan sebesar 20.46 persen atau senilai Rp 408,09 triliun. Anggaran itu dibagi untuk belanja pemerintah pusat melalui sejumlah Kementerian/ Lembaga dan belanja pemda melalui pemda provinsi dan kabupaten.

Untuk pemerintah pusat, alokasi anggaran pendidikan sebesar 37,5 persen dari Rp 408,09 triliun atau senilai Rp 153.199,5 triliun. Itu diperuntukkan kepada 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 53.278,5 trilin, 2) Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi sebesar Rp 41.507,7 triliun, 3) Kemenag sebesar Rp 49.409,9 triliun dan 4) Kementerian/Lembaga lainnya sebesar Rp 9.003,4 triiun. Dari alokasi Kemenag itu, dialokasikan untuk Ditjen Pendis sebesar Rp 46.398,9 triliun.

Untuk Pemda, alokasi anggaran sebesar 62,5 persen dari Rp 408,09 triliun atau senilai Rp 254.895,5 triliun. Itu diperuntukkan untuk 1) Anggaran Pendidikan dalam DBH sebesar Rp 1.337,7 triliun, 2) DAK Pendidikan sebesar Rp 10.041,3 triliun, 3) Anggaran Pendidikan dalam DAU sebesar Rp 134.970,3 triliun, 4) Dana Tambahan Penghasilan PNSD sebesar Rp 1.096,0 triliun, 5) Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 70.252,7 triliun, 6) Anggaran Pendidikan dalam OTSUS sebesar Rp 4.234,7 triliun, 7) Dana Insentif Daerah sebesar Rp 1.664,5 triliun, dan 8) Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) sebesar Rp 31.298,3 triliun.

Untuk alokasi anggaran pada Pemda tentu lebih diarahkan pada layananlayanan pendidikan yang didesentralisasi, yakni layanan pendidikan Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK).

Sementara, anggaran untuk lembaga pendidikan dengan nomenklatur Sekolah itu juga telah disediakan anggarannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, Sekolah mendapatkan 2 (dua) sumber pendanaan, yakni dari Pemda dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran pada Ditjen Pendis yang sebesar Rp 46.398,9 triliun. Itu diperuntukkan pada semua layanan pendidikan secara akumulatif jumlah lembaga sebanyak 533.264 dengan pendidik sebanyak 2.844.149 orang dan peserta didik sebanyak 61.905.936 jiwa. Layanan pendidikan dimaksud meliputi sebagai berikut.

Pertama, jenis pendidikan umum yang berciri khas Islam pada jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah, berupa RA, MI, MTs, dan MA yang secara keseluruhan berjumlah 77.336 lembaga, 820.835 guru, dan 9.252.437 siswa. bersambung....

6

PODIUM misteri

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Tuyul Ogah Mencuri Uang di ATM Ini Alasannya TUYUL merupakan salah satu mitos hantu terkenal yang berasal dari Indonesia. Menurut kisah-kisah yang beredar di masyarakat, tuyul diwujudkan sebagai sosok anak kecil berkepala botak dan kerap diperalat manusia untuk mencuri uang.

Makam Keramat Datuk Banjir

Karena tuyul dipaksa untuk bekerja kepada manusia, menurut sebuah komunitas supranatural Paguyuban Suryo Kendil Wesi, ia biasanya meminta tumbal berupa Air Susu Ibu (ASI) layaknya anak kecil pada umumnya.

Namun pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa tuyul mencuri uang hanya di rumah seseorang? Kenapa tuyul nggak mencuri uang di mesin ATM saja yang jelas-jelas banyak uangnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, salah seorang netizen memaparkan penjelasan yang cukup logis namun juga bikin ketawa. “Tuyul adalah makhluk dengan peradaban tertinggal. Sementara mesin ATM menggunakan pengaman digital security yang diatur komputer, maka sudah pasti tuyul tidak bisa mengatasinya,” kata Julian Sulistyo. yang dikutip dari 1cak.com.

Lebih lanjut Julian menjelaskan, apabila tetap memaksa masuk melalui celah-celah lubang, tuyul pun tidak bisa mencurinya karena uang di dalam mesin ATM ada jepitan besi atau baja.

“Ingat tuyul tidak bisa mencuri uang yang dijepit besi atau pun diikat karet. Tuyul mencuri uang milik perseorangan, sesuai perintah majikannya, sementara di bank/atm tidak jelas milik siapa,” imbuhnya.

Membaca penjelasan tersebut, netizen pun melontarkan komentar yang beragam. “Makanya klo jadi tuyul itu yang pinter.. jangan sering ngambil duit mulu, belajar harusnya, biar bsa jdi tuyul sukses yg bsa curi duit di atm,” canda Nauval Reyz.

Komentar yang tak kalah kocak juga disampaikan Abah Pertapa Tenyom. “Sudah saatnya teknologi tidak hanya dikenalkan di daerah2 tertinggal tetapi juga di dunia ghaib,” kata dia.

SEBUAH ranjang lengkap dengan aksesorisnya teronggok dalam kamar.

Dalam ruangan berukuran 2X3 meter itu, terdapat kasur, sprei, juga kelambu berkelir putih menyelimuti tempat tidur besi biru.

Di bawah tempat tidur itu, disebut ada makam Datuk Banjir, orang sakti zaman Belanda. Datuk Banjir juga diakui sebagai sosok penyemat nama Lubang Buaya untuk kawasan di Jakarta Timur, tempat makam ini berada.

Memasuki ruangan makam Datuk Banjir, nuansa mistis sangat terasa.

Hawa dingin langsung berembus meski tidak ada AC dalam ruangan tersebut.

Kuburan Datuk Banjir itu terletak di kompleks makam keramat Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di kompleks makam ini, ada empat nisan berjajar yang berisi jasad orang sakti dan juru kuncen makam. Mereka berasal dari keluarga Datuk.

Untuk memasuki kompleks pemakaman yang terletak di belakang permukiman warga, peziarah dapat melalui dua jalur. Pertama jalan setapak agak lebar di samping dinding pembatas kolam pancing. Kemudian jalan lainnya melalui pematang sawah yang bisa diakses melalui belakang kompleks

rumah warga.

Setiba di depan lokasi pemakaman, peziarah akan disambut dua patung harimau kecil yang nangkring di tiang depan kompleks. Di sisi kiri, ada pohon beringin. Akarnya yang menjuntai menambah kesan mistis di tempat tersebut.

Suasana di kompleks pemakaman Datuk Banjir di Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Sang juru kunci makam keramat, Yanto, mengajak wartawan masuk saat datang di kompleks makam. Dia lantas mempersilakan duduk di salah satu ruangan.

Sejurus kemudian, pria yang juga keturunan Datuk Banjir itu terus memandangi sekitar. Matanya liar seolah banyak makhluk yang datang di ruangan tersebut.

Di tempat ini, Yanto menuturkan, peristiwa aneh kerap terjadi di kompleks pemakaman Datuk Banjir. Ini lantaran peziarah tidak mengindahkan aturan yang ditetapkan di makam keramat tersebut.

“Jadi kemarin ada perempuan tibatiba kakinya jeblos di lantai keramik ini sedalam betis. Padahal saat diketuk lantai itu sangat padat,” kata Yanto mengawali perbincangan. n met

Fenomena Nyi Roro Kidul Dimata Islam (2) “Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi.” Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. kemudian beliau bersabda: “Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta.” (HR. Bukhari 2311) Yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain.

Ketika menjelaskan hadis ini, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta’ala, ‘Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang (di sana) kamu tidak bisa melihat mereka,’ khusus pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan.”

(Fathul Bari, 4:489).

Sebagaimana jin bisa menjelma seperti anak kecil, jin juga bisa menjelma menjadi makhluk yang lain seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Bisa saja jin berubah wujud seperti anak kecil gundul yang suka mencuri, kemudian diistilahkan masyarakat kita dengan tuyul, atau menjelma seperti wanita berambut panjang dengan wajah pucat, kemudian diistilahkan dengan kuntilanak, bisa juga berbentuk pocong, atau model-model lainnya. Tentu saja ini akan berbeda lagi dengan model klenik masyarakat

di belahan daerah lainnya.

Menurut perspektif Islam, keberadaan sosok seperti Nyi Roro Kidul sebetulnya sudah diterangkan secara jelas dalam Al-Qur’an surat AlHijr ayat 27. Dan sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Dan kami telah ciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.

Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa selain menciptakan manusia, Alloh juga menciptakan golongan jin dan membiarkan mereka untuk hidup di dunia meski dalam dimensi yang berbeda dengan kita. Jika dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul menurut Islam dianggap sebagai perwujudan raja jin yang menghuni lautan.

Dalam beberapa ayat lain dijelaskan bahwa manusia merupakan mahluk yang derajatnya lebih mulia dibandingkan jin. Jin bahkan sempat diminta bersujud pada manusia untuk menghormati kemuliaannya.

Pemujaan Jin Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul menurut Islam memang hanya dianggap sebagai raja jin penguasa pantai selatan yang derajatnya lebih rendah dibanding manusia. Akan tetapi, meski

sudah banyak yang mengetahui perspektif ini, tetap saja ada beberapa umat manusia yang menjelembabkan dirinya melalui pemujaan dan kemusyrikan.

Mereka justru memuja mahluk yang derajatnya lebih rendah itu untuk mendapatkan pertolongan dan kemudahan. Ritual pesugihan untuk mendapatkan kekayaan secara singkat tanpa harus bekerja keras dengan hanya meminta jin-jin kafir – termasuk Nyi Roro Kidul, banyak mereka lakukan.

Ritual ini tentu adalah sebuah kesalahan besar.

Alloh SWT sudah menjelaskan dalam firmannya Surat Al-Imran, ayat 173 : “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” Surat ini adalah pegangan bagi kita semua para umat muslim untuk selalu berlindung dan memohon pertolongan pada Alloh semata.

Jangan karena kesulitan hidup dan kesengsaraan dunia kita menjadi gelap mata dan menggadaikan aqidah kita, menyembah dan memuja selain pada Alloh, termasuk dengan memuja Nyi Roro Kidul untuk memperoleh kekayaan dengan jalan singkat.

Demikianlah pemaparan mengenai kajian Nyi Roro Kidul menurut Islam. Dari pemaparan tersebut, semoga kita semua bisa selalu tawakal dan berserah diri hanya pada Alloh. Nyi Roro Kidul dan sebangsanya sama jua seperti kita, mahluk yang tanpa daya. Semoga bermanfaat. n met

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Ngogesa Launching Program PATEN

“

BUPATI Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melaunching program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang berlangsung di Kantor Camat Stabat, Senin (27/3).

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, program PATEN dilaksanakan di Langkat sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan birokrasi.

“Karenanya, program ini di Launchingkan sehingga pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Langkat dapat berjalan efektif tanpa ada keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan Ngogesa, saat ini program PATEN hanya berlaku di tiga Kecamatan saja, yakni Kecamatan Stabat, Kuala dan Besitang, tapi, kedepannya program ini akan merata berlaku untuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat.

Launching PATEN juga bagian dari peningkatan kapasitas dan inovasi Birokrasi di Kabupaten Langkat yang mendapat sebagian kewenangan sebagai pendelegasian perihal pelayanan publik.

"Selain desa, kecamatan juga mempunyai peran dan fungsi sebagai garda terdepan yang berdasarkan system pelayanan Nasional mengacu pada Amanah Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,” katanya.

Dengan ditetapkannya Kecamatan Stabat, Kecamatan Kuala dan

Kecamatan Besitang sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, ini dapat mewujudkan optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat Ngogesa berharap, program PATEN di tiga Kecamatan di Kabupaten Langkat dapat berjalan maksimal dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Raja Nami menjelaskan bahwa program PATEN mempunyai beberapa keunggulan, yakni system pelayanan public yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka optimalisasi

Bupati Ngogesa Lepas Peserta Pawai Ta'aruf LANGKAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH secara resmi melepas rombongan pawai Ta'aruf peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-50 tahun 2017 tingkat Kabupaten Langkat, (20/3/2017).

Pawai digelar di Kecamatan Wampu tepatnya di Desa Gohor Lama yang juga areal kantor perkebunan Gohor Lama PT.LNK Kecamatan Wampu.

Pelepasan pawai dipusatkan di depan Kantor Dereksi PT. LNK Gohor Lama dan diikuti oleh seluruh peserta dari 23 kecamatan yang ada di Langkat.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam kesempatan itu mengatakan, setiap kecamatan di Kabupaten Langkat mengirimkan utusannya untuk mengikuti segala kategori yang diperlombakan dalam pelaksanaan MTQ ke-50 Tingkat Kabupaten Langkat tahun 2017 yang diselenggarakan di Kecamatan Wampu.

“Alhamdulillah, event tahunan ini berlangsung selalu meriah dan dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya, kegiatan MTQ merupakan wujud mensiarkan agama serta peningkatan kemampuan para qori dan qoriah di Kabupaten Langkat, dan oleh karena itu, kegiatan ini akan membuat masyarakat khususnya generasi muda akan semakin termotivasi untuk terus mengingkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Qur’an yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Ngogesa berharap kegiatan ini dapat berlangsung sukses dan menghasilkan para juara-auara dari seluruh kategori MTQ, ini akan dapat membanggakan Langkat di event tingkat Provinsi Sumatera Utara nantinya.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini termaksud pihak Manager Perkebunan Gohor PT. LNK yangmemberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan,” sebutnya.

Camat Wampu Syamsul Adha.S.STP mengatakan, dari berbagai kategori yang diperlombakan, seluruh Kecamatan di Langkat ikut ambil bagian dalam perlombaan, dan untuk mensukseskannya, kami sudah membentuk kepanitian lokal yang ditujukan untuk mendukung kepanitian MTQ Kabupaten Langkat, seperti dalam penyusunan tempat perlombaan, tempat penginapan dan lain sebagainya.

“Pawai Ta’ruf adalah rangkaian dari pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Langkat, disamping sebagai perkenalan, ini juga untuk menyemarakkan kegiatan bernuansa religius di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya. n P31

pelaksanaan reformasi birokrasi.

Profesionalitas Selanjutnya, melalui program ini, profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan semakin meningkat dan kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dapat tercipta di Kabupaten Langkat.

“Mudah-mudahan, ini berjalan lancar dan posisi Kecamatan menjadi sangat penting dalam rangka melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan birokrasi,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat antara lain, perihal perizinan, diantaranya ( Izin Reklame merek toko tanpa adanya sponsor produk

tertentu, memberikan izin tempat usaha (Situ) terhadap perusahaan kecil tidak berbadan hukum kepada semua sektor usaha dengan modal usaha tidak melebihi Rp50.000.000, memberikan izin gangguan (HO) kegiatan penggergajian kayu dengan tenaga penggerak kegiatan tidak melebihi 5 PK/KVA).

Perihal rekomendasi, di antaranya (pelayanan rekomendasi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga, penerbitan perubahan Kartu Keluarga, pemanfaatan ruang dalam wilayah Kecamatan yang tidak sesuai dengan RTRWK dan izin usaha periklanan).

Perihal Surat Keterangan, di antaranya surat surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, pindah antar Kabupaten atau kota atau provinsi, surat keterangan penduduk rentan administrasi kependudukan, pindah antar Negara dan surat keterangan pindah datang orang asing dalam wilayah NKRI).

Di akhir kegiatan, Bupati Ngogesa melakukan penerimaan berkas dari Zenti Br. Pasaribu (masyarakat Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat) yang mengajukan permohonan surat keterangan tidak mampu dari Kecamatan yang dilakukan Bupati Ngogesa sebagai bentuk praktek kegiatan program PATEN yang harus di aplikasikan dan laksanakan seluruh staf Kecamatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. n P31

Ngogesa Upayakan Penaggulangan Masalah Ketenagakerjaan STABAT, PODIUM Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan membuat semakin meningkatnya pengangguran di seluruh daerah di Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian serius Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang saat ini terus mengupayakan perbaikan di ruang lingkung ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat.

Melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Assisten III Adm. Umum Drs. Sura Ukur yang menjadi pembina pada Apel Gabungan Pemkab. Langkat, Senin (27/3), Bupati Langkat H. Ngogesa menyebut bahwa ketenagakerjaan adalah permasalahan serius yang harus terus diupayakan perbaikannya.

“Di samping jumlah penduduk makin meningkat, informasi mengenai lowongan pekerjaan juga tidak berjalan maksimal yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan dan Perusahaan sulit mendapatkan pekerja berkualitas yang sesuai dengan kualifikasi dan jabatan yang tersedia,” katanya.

Ditambahkannya, hal tersebut adalah bagian dari permasalahan di dunia ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Langkat semakin berkurang setiap tahunnya.

Ke depannya, Ngogesa menghimbau kepada Instansi terkait di Kabupaten Langkat agar meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh Perusahaan yang ada di Indonesia agar penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Langkat tetap tersedia sesuai dengan bidang dan komptensinya.

Apel diikuti oleh seluruh Staf Ahli Bupati dan Assisten, seluruh Kepala SKPD dan ASN jajaran Pemkab Langkat. n P31

8

ADVETORIAL PODIUM

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

PODIUM Langkat

Bupati Langkat Resmikan RSU Putri Bidadari Langkat

B

upati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH meresmikan Rumah Sakit Umum (RSU) Putri Bidadari Stabat yang berlokasi di Dusun Dondong Desa Jentera Kecamatan Wampu, (30/3/ 2017).

LANGKAT, PODIUM Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan pengungtingan pita

oleh Ketua TP. PKK Langkat Ny.Hj. Nuraida Ngogesa yang disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir. Di antaranya unsur Perwakilan Forkopimda Kabupaten Langkat, sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, Ketua MUI Langkat Buya H. Ahmadz Mahfudz dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam kesempatan itu H.Ngogesa dan rombongan meninjau lokasi gedung RSU Putri Bidadari Stabat yang nantinya akan digunakan masyarakat untuk berobat.

Dalam sambutannya, H,.Ngogesa mengatakan, keberadaan RSU Putri Bidadari di Kabupaten Langkat khususnya Kecamatan Wampu adalah hal yang tepat untuk dibangun sebuah Rumah Sakit Umum. Mengapa? karena itu dapat memudahkan akses masyarakat dalam mencari tempat untuk berobat disamping Puskesmas yang sudah berdiri di seluruh Kecamatan di Langkat.

Indikator keberhasilan roda Pemerintahan adalah tingkat kesejahteraan dan kesehatan semakin meningkat, untuk itu, keberadaan RSU Putri Bidadari akan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan.

“Ada banyak keunggulan dari RSU ini, diantaranya sarana ruangan yang bersih dan fasilitas yang memadai bagi para pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ini,” sebutnya.

Ngogesa berharap pengalaman mengolah managemen di RSU Bidadari Kota Binjai, dapat menjadi nilai tambah bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Langkat, selamat dan sukses, semoga dapat

menjadi pelayan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Pelayanan yang bagus dan berkualitas, pasti keberadaan RSU Putri Bidadari akan menjadi salah satu RSU unggulan di Kabupaten Langkat, setelah sebelumnya beberapa RSU yang lain di Langkat seperti RSU Tanjung Pura, RSU Delia di Selesai, RSU Pertamina di Pangkalan Brandan dan RSU Insani di Kecamatan Stabat” sebutnya.

RSU Beri Kontribusi Positif Sementara itu, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin Se menyambut baik dengan diresmikan RSU Putri Bidadari Stabat, menuruntya, keberadaan RSU ini akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Langkat yang sesuai harapan masyarakat.

“Pembangunan kesehatan merupakan salah satu program penting Pemkab. Langkat, karenanya, kualitas dan pelayanan yang baik sangat diharapkan oleh para pasien yang menjadikan tempat ini untuk berobat,” harapnya.

Direktur Utama RSU Putri Bidadari H. Firmasyah SE menjelaskan, bahwa RSU Putri Bidadari Stabat dibangun bertujuan untuk melayani masyarakat dalam hal kesehatan yang menjadi salah satu indicator dalam keberhasilan Pemerintah. “Terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak yang mensupport berdirinya RSU ini,” katanya.

Lanjutkannya, berbagai macam pelayanan kesehatan akan disediakan lengkap dengan dokter-dokter berkualitas di RSU ini, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, bahwa RSU Putri Bidadari terdiri dari 5 lantai dengan kelas A (VIP) 27 ruangan, kelas B (Kelas I) 50 ruangan, kelas C (Kelas II) 99 ruangan, kelas D (Kelas III) 108 ruangan, ruang UGD 13 ruangan dan ruang Operasi 4 ruangan.

Dalam kesempatan tersebut juga, pihak RSU Putri Bidadari Stabat juga memberikan bantuan 3 unit mobil operasional pembersih Masjid untuk Pemerintah Kabupaten Langkat yang nantinya akan membersihkan Masjid-Masjid yang ada di Kabupaten Langkat. n P30

10

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Pemenang Terbaik MTQ Langkat Diberangkatkan Umroh BUPATI Langkat H Ngogesa Sitepu diwakili Wabup H Sulistianto menutup secara resmi gelaran MTQ ke-50 Tingkat Kabupaten Langkat yang berlangsung di lapangan bola kaki Perkebunan Gohor Lama, (21/3/2017).

LANGKAT, PODIUM Mengulangi kesuksesannya beberapa tahun silam, Kecamatan Secanggang kembali menjadi juara umum.

"Dengan kegiatan ini banyak potensi berbakat generasi muda islami yang akan bermunculan, oleh karena itu kegiatan ini harus menjadi prioritas setiap tahunnya," ujar Bupati Langkat dalam pidato tertulisnya dibacakan Wabup H Sulistianto.

Ngogesa menambahkan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan kegiatan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat penting dilakukan. Sehingga kegiatan ini akan menjadi kegiatan religius paling disenangi dan menjadi incaran bagi seluruh generasi muda islam dalam menuangkan bakat atau keterampilannya.

"Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan terima kasih untuk seluruh pihak, baik legislatif, unsur TNI/Polri, perusahaan dan lain sebagainya," ujarnya.

Selanjutnya, guna menambah semangat para generasi muda Islam, para juara tahun ini mendapatkan hadiah umroh dari Bupati Ngogesa, Ketua DPRD Terbit Rencana Peranginangin dan Pimpinan RSU Putri Bidadari Langkat HM Nur Abu Bakar yang berjumlah 6 orang.

Mereka adalah Maulana Ikhsan dam Putri (asal Brandan Barat pemenang cabang Tilawah anak-anak putraputri), Fahri (asal Secanggang

pemenang kategori Tahfiz 5 Juz), Nazroh (asal LPTQ cabang Tahfiz 10 Juz putri), Zul Rozaq (Secanggang cabang Tahfiz 20 Juz Putra) dan Rizal Al Haz yang keseluhannya berdasarkan penilaian Dewan Hakim yang diketuai Buya H. Ahmad Mahfudz (Keua MUI Langkat).

Sementara itu, Ketua I LPTQ Drs. H. Hermansyah yang juga Kakan Kemenag Langkat menjelaskan bahwa MTQ tingkat Kabupaten Langkat ke-50 sudah berlangsung 5 hari dan Alhamdulillah berjalan lancar karena komunikasi baik antara seluruh pihak baik itu panitia, dewan hakim, peserta dan pendukung.

Dan hasilnya, Kecamatan Secanggang menjadi Juara Umum, PT

Daftar Pemenang MTQ Langkat Berikut para pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Langkat ke-50: Fahmizar (Cabang Tahfiz Qur'an 1 Juz Putra asal Secanggang), Luftiah Zalzah (Tahfiz Qur'an 1 Juz Putri asal LPTQ), Muammar Al Fachri (Tahfiz Qur'an 5 Juz Putra asal Secanggang).

T. Miftahul Jannah (Tahfiz Qur'an 5 JUz Putri), As'Ad Saifullah (Tahfiz Qur'an 10 Juz Putra asal Secanggang), Khairun Nasirah (Tahfiz Quran 10 Juz Putri asal LPTQ).

Zulrozaq (Tahfiz Quran 20 Juz Putra asal Secanggang), M. Hilman (Tahfiz Quran 30 Juz Putra asal LPTQ), Rizal Alhafiz (Tafsir Quran Putra asal Kecamatan Binjai), Zulkifli ( Khattil Quran penulisan buku putra asal LPTQ).

Dahlia (cabang Khatil Quran penulisan buku putri asal LPTQ), Irmayani (Hiasan Mushaf Putri asal LPTQ),Mustafa Annizhami (Dekorarasi putra asal LPTQ), Wulandari Pane (Dekotasi putri asal LPTQ).

Fauziar Ridha, Umi Kalsum dan Raudhatul Mardiyah (Fahmil Quran asal Stabat), Yunda Khairunisa, Liza Arlina dan Muna Azriani Rokan (Syahril Quran asal Secanggang), Bagus Ramadi (M2IQ Putra asal Sawit Seberang), Elsya Mawaddah (M2IQ Putri asal PT LNK).

M. Fariz Al Faqih (Tartil anak-anak Putra asal PT LNK), Azzaraini Rosida Ritonga (Tartil anak-anak putri asal Babalan), M. Ihsan Maulana (Tilawah Anak-anak putri), Putri Azkia Risyda (Tilawah anak-anak putri asal Babalan), Muammar Fami Alwi (Tilawah Remaja Putra asal PT LNK), Fajar Mulya Nisa Agustina (Tilawah Remaja Putri asal Stabat), Amar Akbar (Tilawah Dewasa Putra (Tilawah Dewasa Putra asal LPTQ).

Sri Wahyuningsih (Tilawah Dewasa Putri asal Wampu), Fahruz Rozi( Qira'ah Saba'ah Putra asal Sirapit) dan Nuri Fazrin (Qira'ah Saba'ah Putri PT LNK). n P30

LNK Perkebunan Gohor Lama sebagai juara II dan Kecamatan Sawit Seberang sebagai Juara III. "Ke depannya para pemenang akan mengikuti pemusatan latihan untuk diseleksi usia dan kemampuannya dalam persiapan mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Kabupaten Dairi," ujarnya.

Camat Wampu Syamsul Adha mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Kecamatan Wampu sebagai tuan rumah, dan sampai dengan akhir kegiatan dapat berlangsung sukses.

"Mudah-mudahan, para pemenang dapat menjadi perwakilan Langkat

terbaik pada event MTQ Tingkat Provsu," harapnya.

Perlu diketahui, tahun depan perhelatan MTQ Tingkat Kabupaten Langkat ke-51 akan berlangsung di Kecamatan Brandan Barat dan Yayasan As Sunah Deli Serdang memberikan hadiah Al-Qur'an kepada para pemenang MTQ Tingkat Kabupaten Langkat ke-50.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, Sekda Langkat H. Indra Salahudin yang juga Ketua LPTQ Langkat, sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat dan Camat seKabupaten Langkat dan undangan lainnya. n P30

Menteri Ketenagakerjaan Puji Ngogesa Sitepu STABAT, PODIUM Melalui program efektif Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam bidang ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri memberikan pujian kepadanya.

Pujian Hanif tersebut disampaikannya melalui Kepala Sub Bidang Pengembangan Pasar Kerja, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans Dopang Manurung saat berada di Langkat pada kegiatan study Banding 60 Kepala Dinas Ketenagakerjaan seIndonesia ke Kabupaten Langkat yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Langkat, (23/3/2017).

Menurut Menteri, di era globalisasi seperti saat sekarang ini, perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan yang sangat berat sehingga mau tidak mau harus meningkatkan daya saingnya.

“Untuk merespon perkembangan tersebut, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH telah berhasil menerapkan strategi yang baik sehingga 4 kali secara berturut-turut. Bupati Ngogesa dapat meraih ISO 9001 sejak tahun 2013,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hanif menyampaikan terima kasih kepada Bupati Langkat H. Ngogesa dan semoga keberhasilan tersebut dapat menyebar ke seluruh dinas-dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota lainnya di Indonesia melalui sudy banding yang dilakukan di Kabupaten Langkat.

Mewakili Bupati Langkat, Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin menyebutkan bahwa keberhasilan Kabupaten Langkat meraih penghargaan ISO 9001 adalah karena kerjasama yang terpadu antara pemerintah, legislatif dan perusahaan yang bermitra dengan Pemkab Langkat.

“Melalui kerjasama terpadu itulah system pelayanan yang baik dapat dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat yang salah satunya adalah berkaitan dengan Bursa Kerja Online yang banyak diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan pekerjaan,” sebutnya.

Study Banding Indra berharap, study banding 60 Kepala Kabupaten/Kota se- Indonesia ini dapat bermanfaat dan dapat menghasilkan informasi yang baik untuk diterapkan ke daerahnya masing-masing.

Kadisnaker Langkat DR Syaiful Abdi menjelaskan, menjelaskan ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia.

Masih katanya, salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses dan pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu.

“Karena berhasil menerapkan hal tersebut, Kabupaten Langkat berhasil meraih Penghargaan ISO 9001 sejak tahun 2013, bahkan, pada tahun 2016 tidak hanya ISO 9001 : 2015 yang diraih, penghargaan Sur Veilance ISO 9001 : 2015 juga diraih oleh Bupati Langkat karena berhasil mempertahankan penghargaan ISO sebanyak 4 kali secara berturut-turut berdasarkan penilaian dari dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan 150 Negara anggota ISO," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh Assisten dan Staf Ahli Kabupaten Langkat, sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Langkat dan tamu undangan lainnya.

Berikut 60 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota seIndonesia Wilayah Barat, di antaranya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Demak, Bogor, Bekasi, Jokyakarta, Cirebon dan Boyolali, Kota Semarang, Kota Padang, Medan, Lampung, Bandung, Pati dan Magelang. n tsunami

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Ketua Partai Nasdem Langkat Ajai Ismail Rehab Rumah Kakek Kumis KETUA Partai Nasdem Kabupaten Langkat H.Ajai Ismail.SE yang akrab disapa Acai yang juga Ketua Umum Paguyuban Jawa Bersatu Kabupaten Langkat melakukan kegiatan sosial membantu warga kurang mampu di Desa Banyumas Kecamatan Stabat, (26/3/2017). Berupa bedah rumah tidak layak huni yang nyaris rubuh milik Sukirman alias Pak Kumis (65) yang pekerjaan sehari-harinya serabutan mocok-mocok.

LANGKAT, PODIUM Kedatangan pentolan partai Nasdem Kabupaten Langkat serta rombongan disambut antusias perangkat Desa Banyumas,LPMD Mulyadi.S.Pd.dan pak Kumis sekeluarga.

H Ajai Ismail.SE pada hari pertama itu menyerahkan semen yang diterima langsung pak Kumis didampingi ketua LPMD Desa Banyumas Mulyadi.S.Pd beserta sekdes banymas Riadi Suman.

Pak Kumis dengan rasa haru dan mata berkaca-kaca didampingi ketua LPMD Mulyadi.SP.d mengucapkan berulang kali terimakasih kepada Pak H Ajai Ismail yang peduli dan rendah hati dengan warga yang kurang mampu seperti saya.

"Semuanya saya sekeluarga menyerahkan kepada Allah SWT atas budi baik pak Ajai semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dapat ridhonya, amiin," ucapnya.

Dalam kesempatan ini H Ajai Ismail.SE angota DPRD Langkat ini mengajak kepada warga Desa Banyumas membantu saudarasaudara kita yang kurang mampu dengan cara bergotong royong. Tidak

bisa membantu dengan uang, bisa dengan pikiran dan tenaga.

"Saya sebagai anggota DPRD wakil rakyat yang digaji dari uang rakyat

jadi saya tetap memperhatikan rakyat ditingkat yang paling bawah yang membutuhkan uluran tangan, yang penting kita ikhlas. Saya sebagai

anggota DPRD sering turun ke bawah bertemu langsung dengan masyarakan untuk menampung keluhan dan aspirasinya," pungkasnya. n sahrul

Pansus DPRD Bahas LKPJ Bupati Langkat TA 2016 LANGKAT, PODIUM Dua hari terakhir ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun 2016 di ruang rapat, (23/3/2017).

Pansus DPRD Kabupaten Langkat yang terdiri dari 2 Pansus. Pansus I diketuai Sukirin, SE dan Wakilnya M. Syahrul, S.Sos, Pansus II dipimpin Jiman Tarigan, ST dan Wakilnya Romelta Ginting, SE. Dalam pembahasannya, pansus mengundang kepala SKPD. Pansus secara detail membahas laporan SKPD untuk melihat realisasi program dan kegiatan tahun 2016. Tim juga banyak memberikan saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemkab Langkat di tahun berikutnya.

Perlu diketahui bahwa tugas Pansus setelah menerima LKPJ adalah mendalami secara internal sesuai dengan Tatib DPRD Kabupaten Langkat.

Melingkupi rekomendasi Pansus mencakup materi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam hal urusan desentralisasi ini Pansus membahas program dan kegiatan, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi. Urusan tugas pembantuan, Pansus menelaah bagian per bagian dari laporan yang disampaikan, jika ada sistematika tidak sesuai peraturan maka pansus memberikan koreksi perbaikan. Dan dalam hal tugas umum pemerintahan juga berpedoman pada peraturan teknis lainya, apabila ada hal-hal yang tidak wajar akan diberikan pendapat dan yang wajar akan diberikan apresiasi.

Ketua Pansus I, Sukirin, SE dan Ketua Pansus II Jiman Tarigan, ST dikonfirmasi, output dari pansus ini adalah memberikan rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis berisi saran, masukan mau pun koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi. n P03

Pimpinan DPRD Langkat Bedah Rumah Di Desa Teluk Meku LANGKAT, PODIUM Karya nyata bukan karya kata. Inilah yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Langkat Donny Setha ST SH MH, dari Fraksi Gerindra Koodianator Komisi C dengan moto Gerakan dari Desa untuk Indonesia Raya, (25/3/2017), melaksanakan kegiatan bedah rumah yang tidak layak huni milik Amran Siddiq (60) yang seharinhya nelayan.

Bedah Amran Sidiq yang tinggal bersama istrinya Siti Rohana (48) yang memiliki 4 anak dengan 3 anak laki – laki dan 1 anak perempuan di Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Ketika ditanya perihal bedah rumah yang diberikan untuk membangun rumah yang layak huni agar Amran Siddiq dan keluarganya tinggal dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya.

"Saya bersyukur kepada Allah SWT atas pembangunan rumah dari Bapak Donny Setha ST SH MH pimpinan DPRD Langkat. Saya tidak bisa membalasnya, semoga beliau diberikan kesehatan dalam lindungan Allah SWT dan selalu sukses menjalankan tugas yang diembannya," katanya.

Sebelumnya rumah Amran Siddiq hampir rubuh, condong dan tengah rumahnya telah patah karena dimakan rayap dan selama kurang lebih 17 Tahun telah menempati rumah tersebut.

Dalam sambutannya tokoh agama dan masyarakat Langkat Ustad Kusdiantoro.SHi, kalau ingin membantu orang jangan tunggu sampai kita menjadi orang kaya atau menunggu sampai kita menjadi orang senang.

"Dengan kondisi apapun kita bisa membantu orang

lain, yang punya uang bisa membantu dengan uang,yang tidak punya uang bisa membantu dengan tenaga dan pikiran," ujar Kusdiantoro.

Arahan dan bimbingan pimpinan DPRD Langkat Donny Setha.ST.SH.MH dari F. Gerindra coordinator Komisi C beliau mewakili masyarakat kabupaten langkat. Dimulai dengan awal niat yang baik kedepannya masyarakat akan menjadi lebih baik.

Hari ini krisis kepercayaan sehingga masyarakat bingung mau membantu ataupun bersedeqah kepada siapa yang bisa dipercaya. Berlombalomba berbuat kebajikan dan ditanamkan kebaikan akan meenghasilkan kebaikan.

Donny berpesan pimpinan itu jalan menuju kesusahan,pemimpin bukan hanya duduk manis disinggasananya. Namun harus melihat, bekerja dan berbuat terhadap orang-orang yang ia pimpin.

Kegiatan sosial ini yang dilakukan oleh Donny Setha sudah yang ke tujuh kalinya dengan Target bedah rumah tersebut 100 rumah Hadir pada kedua kegiatan tersebut Tokoh agama dan tokoh masyarakat Langkat Ustad Kusdiantoro.SH.I, Tim Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD Kabupaten Langkat Sutiman, S.Ip, Kepala Desa Teluk Meku Kec. Babalan Nursaid, Kepala Desa Suka Damai Kec. Hinai Ruslan Effendi, Ketua PC TIDAR Kab.Langkat M.Syarifuddin, S.Pd.I, Pengurus GPII Kab.Langkat Mhd.Edwin.SPd.I dan sekretaris Karang Taruna Kab.Langkat Eriadi Syahputra serta Karang Taruna Desa Teluk Meku dan Karang Taruna Kecamatan Hinai. n sahrul

12

PODIUM Sumut

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

OJK Sosialisasikan Perusahaan Pembiyaan dan Pegadaian STABAT, PODIUM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara mengadakan sosialisasi mengenai Perusahaan Pembiayaan dan Pegadaian digedung PKK Langkat, (29/ 3/2017).

Yang menjadi peserta pada kegiatan ini adalah Pengurus TP. PKK Kabupaten Langkat dan Komunitas Ibu-Ibu Rumah Tangga Kabupaten Langkat yang berasal dari berbagai organisasi Kewanitaan di Langkat.

Asisten III Adm. Umum Setdakab.

Langkat Drs. Sura Ukur membacakan pidato tertulis Bupati Langkat sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut, dan menyebutkan bahwa pergerakan ekonomi bangsa saat ini berjalan melambat akibat berbagai factor internal maupun eksternal.

“Untuk itulah Pemerintah berupaya membangun kepercayaan dunia usaha

agar perekonomian dapat berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Lanjutnya, berbicara mengenai masyarakat, tentunya Ibu Rumah Tangga (IRT) mempunyai andil besar dalam roda ekonomi keluarga, karenannya, pembelajaran ilmu perekonomian bagi bu rumah tangga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan akan sangat memberikan manfaat yang sangat besar.

“Oleh karena itu, terima kasih kepada OJK yang telah memilih tempat lokasi sosialisasi di Kabupaten Langkat, semoga kemajuan perekonomian di Kabupaten Langkat dapat terwujud melalui kegiatan ini,” harapnya.

Mewakili Kepala OJK Regional 5 Sumatera Utara, Risca bernadetta yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK menjelaskan, perempuan berperan

dalam membentuk karakter masa depan bangsa melalui pemberian pembekalan dan pengetahuan.

“Banyak hal yang telah dilakukan kaum Ibu Rumah Tangga (IRT), diantaranya memanfaatkan tanah pekarangan, membuat kolam ikan dan pengolahan pangan berbasis produk lokal,” sebutnya.

Ditambahkan, dalam sosialisasi ini, para IRT akan dijelaskan mengenai Industri Jasa Keuangan yang diantaranya adalah Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Asuransi, Pegadaian, BPJS dan Pasar Modal.

Untuk itu, Risca berharap ini dapat bermanfaat bagi IRT di Langkat, dan pemahaman mengenai Industrin keuangan akan membuat semangat dan inspirasi dalam menggerakkan roda ekonomi keluarga lebih meningkat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua TP. PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida

Ngogesa yang diwakili oleh Ny. Sura Ukur yang juga memberikan sambutan, sejumlah SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, dan I’In Yusfina (Assisten Manajer Penjualan Kantor Wilayah I Medan PT. Pegadaian), Rahmad Ade Tarigan (Branch Manajer Binjai PT. Finance Indonesia TBK), bergman Silitonga (Head Of Region Community Development Sumatera Bagian Utara PT. Adira Dinamika Multifinace), ketua IPM Ny.Suwarsih dan anggota tamu undangan lainnya.

Sebagai pemateri, Zulfikar (Kepala bagian Kemitraan dan pengembangan Otonomi Daerah), Paramita Y Nasution (Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen).

Sosialiasi juga dirangkaikan dengan saling tukar cendra mata dari OJK kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan Tanya jawab serta pos tes yang dilakukan pihak OJK kepada para peserta. n P30

P3RI Cabang PTPN II Tj Morawa Gelar Konsolidasi

Pemkab Langkat Target Perbaikan Sektor Kesehatan & Lalilintas DIPERCAYA menjadi Bupati Langkat sejak tahun 2009, H. Ngogesa Sitepu SH terus melakukan perbaikan di segala sektor pembangunan. Ini berguna untuk menghasilkan kebijakan dan program yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus keberhasilan yang dapat membanggakan seluruh masyarakat Langkat.

STABAT, PODIUM Dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Sekda Langkat H. Indra Salahudin selaku pembina apel sekaligus memperingatan Hari Kesadaran Nasional, (17/3/2017), yang berlangsung di halaman kantor Bupati Langkat.

Dengan tegas, Bupati Ngogesa mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mencapai keberhasilan di segala sektor pembangunan sesuai bidang pekerjaan masing-masing.

Seperti contoh, mengenai Kesehatan dan Lalulintas, Bupati Langkat mengharapkan adanya perbaikan yang tepat agar ke dua sektor tersebut terwujud realisasi keberhasilannya.

Seperti halnya di bidang kesehatan.

Diperkirakan kurang lebih 22% ibu bersalin belum terlayani yang difasilitasi oleh peyanan kesehatan.

"Sehingga hal tersebut tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan

bayi yang sangat tinggi. Itu menjadi bagian permasalahan kesehatan di Langkat yang penyebab utamanya adalah faktor ekonomi sosial dan pendidikan, dan untuk memperbaikinya, Pemkab Langkat telah mengupayakan dengan mensukseskan program-program terbaiknya," ujar Bupati Ngogesa Sitepu.

Seperti Jampersal dan penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa kecamatan di Langkat.

Kemudian, disektor laluLintas, akibat banyaknya pengguna jalan yang setiap tahun semakin bertambah, Pemkab.Langkat mengusahakan perbaikan dengan melakukan pengawasan ekstra dan bimbingan beserta penyuluhan terhadap masyarakat agar ramainya pengguna jalan dapat diiringi dengan disiplin dalam berlalulintas.

“Pemkab Langkah melalaui Dinas Perhubungan menargetkan dapat

mengurangi resiko kemacetan atau pun kecelakaan di jalan, dan manfaatnya dapat membuat arus lalulintas di Langkat aman, tertib dan lancar,” katanya.

Sebagaimana diketahui, kedua sektor tersebut adalah bagian dari perbaikan di segala sektor lainnya di Langkat.

Dan untuk itu, dengan tegas Ngogesa mengintruksikan kepada seluruh jajarannya untuk berhasil menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.

“Prestasi pemerintah adalah pandangan positif dari masyarakat, dan prestasi tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, untuk itu, mohon dukungan dan do’a agar Langkat terus berbenah menuju Kabupaten yang unggul dan sejahtera,” harap Bupati Ngogesa.

Apel gabungan ASN dan peringatan Hari Kesadaran Nasional di Kabupaten Langkat diikuti oleh seluruh asisten dan staf ahli, SKPD dan seluruh ASN di Pemkab.Langkat. n P03

BINJAI, PODIUM Pengurus Persatuan Purnakarya Pensiunan Republik Indonesa (P3RI) yang dimotori Zulkarnain Lubis dan Aditaslim selaku Sekretaris, bendahara Jumono beserta 26 anak ranting se-PTPN II menggelar konsulidasi, (30/3/ 2017) di aula room kolam renang ovani Binjai.

Kegiatan tersebut dihadiri koordiator wilayah P3RI Sumbagut Masli beserta unsur pengurus cabang P3RI se-PTPN II. Dalam sambutannya Ketua Umum P3RI PTPN II Zulkarnain mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk merapatkan barisan,jangan mudah terprovokasi oleh oknumoknum yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan di tubuh P3RI cabang PTPN II Tanjung Morawa.

Untuk itu konsolidasi yang digelar hari ini dengan hadirnya koordinator wilayah Masli memutuskan merecol nama-nama pengurus cabang, seperti antara lain Sejo, Rustam Efendi dan Soksi Sembiring.

Setelah mendengar penyampai Zulkanain Lubis seluruh yang hadir dari 26 ranting mengamini memberikan aplus secara serentak tepuk tangan.

Selain itu pengurus cabang yang mendapat mandat dari kepala bagian sumber daya manusia (SDM) PTPN.II Jhon Ismet yaitu Kosasi, Ponijan Rianto, Rubingan dan Salomo Padang yang ikut dalam tim pengeluaran santunan hari tua (SHT).

Penjelasannya dalam waktu dekat ini pihak PTPN II akan menggelontorkan SHT kepada para pensiunan tahun rendah serta prioritas pensiunan yang sudah meninggal dunia. Selain itu bagi yang masih menempati rumah dinas hendaknya mengikuti anjuran dan kreteria perusahaan.

Terpisah Bejo Silalahi selaku Humas P3RI Cabang PTPN II Tanjung Morawa Medan saat dikonfirmasi wartawan usai acara meminta jajaran Direksi PTPN II hendaknya apa yang telah menjadi perencanaan pengeluaran SHT yang dipercayakan P3RI jangan ada oknum lain yang menimbrung dalam pengusat SHT tersebut.

"Sehinga tidak terjadi carut marut maupun diskriminasi yang mana tahun rendah dilewati sementara tahun tinggi dikeluarkan," pungkas B. Silalahi dengan penuh semangat. n sahrul

13

Sumut PATEN

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Gubernur Erry Tambah Anggaran Pembinaan Pesantren Jadi Rp 10 M

“

SEBAGAI bentuk apresiasi terhadap perkembangan pondok pesantren (ponpes), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan Rp5 miliar untuk bantuan pengembangan ponpes di Sumut.

Bahkan, Gubsu Tengku Erry mengaku akan menambah anggaran tersebut pada P-APBD 2017.

MEDAN, PODIUM “Pada P-APBD nanti akan kita tambah Rp5 miliar lagi. Tolong ini segera ditindaklanjuti pak Biro Binsos.

Segera disusun RKAnya. Bahkan nanti kita dorong CSR Bank Sumut untuk bantuan ke pesantren,” tandas Tengku Erry disambut tepuk tangan pimpinan ponpes yang hadir sembari berteriak yel-yel Sumut Paten.

Pernyataan Gubsu Erry ini dikatakan dalam kegiatan silaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren yang dirangkaikan dengan acara pengukuhan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provsu periode 2016-2018 dan pemberian tali asih kepada atlet peraih medali di Pekan Olahraga dan Seni Pesantren Nasional (Pospenas) tahun lalu di Gubernuran Jalan Jenderal Sudirman Medan, (27/ 3/2017).

Hadir dalam kesempatan itu Kakanwil Kemenagsu Tohar Bayoangin, Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Andi Loedianto, Sekda Provsu Hasban Ritonga, Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumut Yulizar Parlagutan Lubis, Ka Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumut, para pimpinan pondok pesantren se Sumut, pimpinan SKPD Provsu dan para atlet santri dan santriwati berprestasi.

Dalam kesempatan tersebut Gubsu menyebutkan, Pemprovsu sangat mendukung keberadaan institusi pendidikan pondok pesantren. Gubsu pun berharap ponpes dapat bersinerji dan bersatu dalam mendorong

pembangunan di Sumut khususnya dalam melahirkan generasi muda yang handal.

“Sumut akan bergerak cepat kalau kita bersinerji dan bersatu. Berbeda pendapat itu boleh saja tapi bukan membuat kita terpecah belah. 100 persen pasti saya peduli dan mendukung pondok pesantren,” cetus Tengku Erry.

Erry juga mengapresiasi kehadiran 217 pimpinan pondok pesantren di Sumut pada acara silaturahmi tersebut. Sebagai kepala daerah, lanjut Erry, tentunya dia tak ingin disebut orang yang merugi karena menutup

“Kurang lebih 15 tahun yang lalu beliau menerima keluh kesah kami.

Dan mengeluarkan SK untuk pembentukan organisasi pesantren ini dan siap membantu perkembangan pesantren di Sumut. Mari kita baca Alfatihah untuk almarhum,” ajak Yulizar sembari memimpin bacaan Surat Al Fatihah untuk almarhum Tengku Rizal Nurdin.

Dikatakan Yulizar, dukungan almarhum tidak hanya menandatangani SK, bahkan sejak saat itu pesantren secara terorganisasi untuk pengembangan pesantren dari APBD Provsu. Bahkan dua tahun selanjutnya Pemprovsu mendukung kegiatan pesantren yakni Pekan Olah Raga Pesantren dan menjadi tuan rumah.

“Namun dua bulan sebelum pelaksanaan pekan olahraga pesantren itu. Allah lebih sayang dan memanggil beliau. September 2005,” kenang mata atas keberadaan ponpes di Yulizar.

Sumut.

Dan kini, lanjut Yulizar, dirinya Sebelumnya, Ketua Badan melihat bahwa sosok almarhum Silaturahmi Pondok Pesantren Sumut Tengku Rizal Nurdin ada di diri Tengku Yulizar Parlagutan Lubis, dalam Erry yang memiliki keperdulian sambutannya mengajak para terhadap perkembangan pondok undangan untuk menapak kilas 15 pesantren di Sumut. Hal ini dibuktikan tahun kebelakang. Saat Pemprovsu dengan kesediaan Gubsu Tengku Erry dipimpin almarhum Tengku Rizal Nurdin yang tak lain merupakan abang menggelar kegiatan silaturahmi dengan pimpinan pondok pesantren. kandung Gubsu Tengku Erry.

Termasuk juga pemberian santunan Sebagai Gubernur, lanjut Yulizar kepada atlet Pesantren berprestasi dan sosok Rizal Nurdin merupakan tokoh juga dukungan Pemprovsu untuk sekaligus pemarkasa berdirinya pengembangan dan juga kegiatanorganisasi Badan Silaturahmi Pondok kegiatan pesantren lainnya. n hmt Pesantren di Sumut.

Erry Nuradi Berpuisi Didepan Anak-anak Samosir

Gubernur: 80% Pembangunan Sumut dari Pajak MEDAN, PODIUM Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengapresiasi dan mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat wajib pajak yang telah menyelesaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan membayar pajak setiap tahunnya.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dengan melaporkan SPT pajak tahunan dan yang telah mengikuti tax amnesti,” sebut Tengku Erry saat menyampaikan SPT pajak pribadinya di kantor KPP Pratama Medan Kota di Jalan Sukamulia Medan, (27/3/2017).

Tengku Erry menegaskan bahwa kepada para wajib pajak yang belum melaporkan SPT pajaknya agar segera melaporkannya sebelum 31 Maret 2017 mendatang.

“Pajak ini sangat penting, karena dengan kita membayar pajak berarti

kita telah membantu pembangunan daerah. Hampir 80 persen pembangunan kita berasal dari pajak. Oleh karena itu mari kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” sebut Erry.

Erry menambahkan, proses pembayaran SPT pajak secara eFilling ini terbukti mudah, cepat dan aman. “Tidak sampai 5 menit, saya selesai melaporkan pajak,” tutur Erry yang langsung berinteraksi dan berdialog dengan beberapa wajib pajak yang kebetulan mau menyampaikan SPT-nya.

Hadir mendampingi Kepala BPKA Provsu Agus Tripriyono, Kabag Humas Indah Dwi Kumala, Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar, Kepala KPP Pratama Medan Kota Sandra Buana, KPP Pratama Medan Polonia Mangatas, Kabid PEP Kanwil Etwin, Kabid P2 Humas Agus Hendra, Kakap Medan Timur Risdawati. n hmt

SAMOSIR, PODIUM Dihadapan anak-anak Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi berkesempatan membacakan beberapa bait puisi, (22/3/2017).

“Wahai anak bangsa, berjalanlah tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Cintai lingkunganmu (air), dan jangan ambil yang bukan hak mu (jangan korupsi), besar harapan kami kepada kalian anak-anakku,” demikian sebagian kutipan puisi yang dibacakan Erry pada acara Puisi di atas danau dalam rangka memperingati Hari Air sedunia dan Edukasi Anti Korupsi.

Dalam kegiatan yang digagas rumah belajar Sopo Belajar Lontung tersebut diisi dengan kegiatan baca puisi dan penampilan kesenian oleh anak-anak Desa Pardamuan binaan Sopo Belajar Lontung. Kegiatan dalam rangka peringatah Hari Air Sedunia ini bekerjasama dengan KPK RI sekaligus untuk edukasi anti korupsi sejak dini.

Dalam kesempatan itu, Gubsu memotivasi anak-anak agar rajin belajar serta menjaga kejujuran dan integritas. “Karena kalian adalah calon pemimpin masa depan, generasi penerus yang akan menjadi pemimpin pada 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045 mendatang,” ucap Tengku Erry.

Gubsu mengapresiasi pimpinan Sopo Belajar Lontung Togu Situmorang yang cerdas menggandeng KPK dalam peringatan World Water Day tersebut. “Kita berkumpul dengan para bupati se Kawasan Danau Toba dalam rangka peringatan hari air sedunia yang dirangkaikan edukasi anti korupsi dalam kegiatan yang unik dan di suasana pedesaan di Danau Toba,” ujar Gubsu.

Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang, Aanggota DPRDSU Zahir MAP, Buoati Samosir, Humbang Hasundutan, Tobasa, Simalungun dan Karo serta Walikota Siantar.

Uniknya dalam kegiatan itu Bupati yang hadir bertindak sebagai parhobas atau pelayan yang ikut melayani masyarakat pada acara makan bersama.

Gubernur beserta Wakil Ketua KPK dan para Bupati se-kawasan Danau Toba yang hadir duduk lesehan di bawah tenda bersama anak-anak.

“Di sini para bupati menjadi parhobas dan ini maknanya bahwa pemimpin harus menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat yang nantinya juga diterapkan dalam penyedian pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat baik itu untuk perizinan maupun pelayanan dasar lainnya,” jelas Tengku Erry. n hmt

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

opini

Membentuk Kampung KB hingga Kecamatan Oleh: HM Tambunan BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Salah satunya melalui pembentukan Kampung KB yang diharapkan menjadi tempat terintegrasinya program-program pembangunan.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty mengatakan, BKKBN tengah membentuk kampung KB di setiap kecamatan. Upaya ini sesuai dengan nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan pedesaan. Selain kampung KB, juga tengah gencar mempromosikan KB pasca persalinan.

Optimistis target TFR 2,1 kelahiran dapat tercapai.

"Untuk semakin menyukseskan program KB, pihaknya juga mengajak komponen masyarakat untuk bicara tentang program KB. Selain itu BKKBN mengajak media untuk ikt berpartisipasi," kata Surya.

Sementara, Deputi Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) BKKBN, Sanjoyo menilai, kampung KB ampuh untuk menghadapi bonus demografi Indonesia tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, dengan adanya kampung KB, pembinaan masyarakat dalam merencanakan kehidupan keluarga yang sejahtera, mandiri, sehat dan memiliki keluarga yang berpendidikan akan tercapai dengan baik.

Untuk itu, kata Sanjoyo, tahun 2017 ini BKKBN dan aparat terkait akan membangun kampung KB, 1 kecamatan 1 kampung KB. "Tahun 2016, ada kampung KB di satu kabupaten, namun tahun 2017 ini kami mau tingkatkan menjadi 1 kampung KB 1 kecamatan ini butuh perencanaan yang matang agar pelaksanaan kampung KB berjalan optimal," terang Sanjoyo.

Sanjoyo mengatakan, output program kampung KB sudah terlihat. Dari tersosialisasikannya dengan baik program KB di desa-desa hingga cara pemakaian alat KB yang digemari masyarakat.

"Kami berharap bonus demografi tiga tahun yang akan datang ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing di kancah

global," jelasnya.

Hasil kajian demografi dan perhitungan proyeksi penduduk memperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030 mendatang. Bonus demografi ditandai dengan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja.

Hal ini tentunya menguntungkan negara secara ekonomi apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan estimasi para ahli, porsi penduduk usia produktif atau usia kerja antara 15-64 tahun pada tahun 2020-2030 mencapai sekitar 70% dari total populasi. Sehingga beban tanggungan penduduk berusia produktif menurun atau menjadi rendah, yakni antara 0,4-0,5.

Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 40-50 penduduk non produktif.

Di Kota Medan, Walikota Drs HT Dzulmi Eldin S MSi mewacanakan pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) hingga seluruh kecamatan. Selain untuk menggalakkan revolusi mental berbasis keluarga juga dapat membangun karakter bangsa dan identitas lokal. "Pencanangan Kampung KB ini dilakukan dalam upaya untuk menjadikan Medan sebagai kota yang nyaman bagi keluarga dan rumah masa depan bagi segenap masyarakatnya," ucap Eldin.

Dipaparkan Wali Kota, Kampung KB ini merupakan gagasan Presiden RI yang dimaknai sebagai pembangunan nasional yang berawal dari desa, kelurahan, kampung atau juga pinggiran. Kampung KB juga dirancangkan sebagai upaya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dalam mengaktualisasikan fungsi keluarga.

Selain itu, jelas Walikota, program Kampung KB juga akan dijadikan sebagai upaya

revitalisasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. "Karena itu saya mengimbau kepada seluruh jajaran Pemko Medan, Kepala SKPD, Camat dan Lurah serta segenap mitra kerja pembangunan kota ikut menyukseskan program Kampung KB ini," imbaunya.

Walikota mengajak semua pihak meningkat kinerja, memberikan pelayanan program KB yang lebih baik kepada masyarakat. Program KB bukan hanya program pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga program pengaturan kelahiran dan pengasuhan anak secara sehat.

"Jadi perlu saya ingatkan, sasaran utama kita adalah mampu memastikan tidak terjadi lagi kasus kematian ibu melahirkan dan kematian anak ketika dilahirkan atau pada usia balita. Ini adalah misi kemanusiaan yang mulia, misi yang wajib kita jalankan dengan sebaik-baiknya," paparnya.

Walikota juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Medan sebagai kota yang nyaman bagi keluarga dan rumah masa depan bagi segenap masyarakatnya. Berkaitan dengan itu, Wali Kota menyebutkan programprogram seperti ini haruslah mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk komitmen masyarakat.

"Tidak hanya Kampung KB. Kita juga harus terus mendukung program Kampung Bebas Narkoba. Kita menginginkan warga mempunyai komitmen dan sepakat untuk mengusir orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari tempat tinggal kita. Jika dia pemakai, harus dipaksa direhab. Kita harus tegas menyikapi masalah ini! Jika tidak tidak tertutup kemungkinan keluarga kita yang akan menjadi korban berikutnya"

tegasnya.

Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Ir Hj Asrah FM Harahap MM melaporkan, isi pesan pada pencanangan Kampung KB ini adalah tersedianya data kependudukan yang akurat by name by adrees, sehingga bisa tergambar keadaan sosial, ekonomi, budaya dan profil wilayah serta situasi kependudukan dari berbagai aspek pada wilayah dan waktu tertentu. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kampung KB. "Di samping itu meningkatkan peran pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, dan keluarga berencana," jelas Asrah.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Temazaro Zega menyebutkan, tahun ini menargetkan Kampung KB hadir di setiap kecamatan.

Keberadaan Kampung KB diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. “Dengan Kampung KB maka dari desa betulbetul bisa dibangun kesejahteraan bagi masyarakat,� ujar Zega.

Oleh karena itu, program Kampung KB akan terus dimonitoring dan perkembanganya dilaporkan kepada gubernur dan setiap enam bulan sekali dilaporkan kepada presiden. BKKBN telah berkoordinasi dengan kabupaten/ kota untuk bisa membangun Kampung KB itu. BKKBN juga telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) bagi pelaksanaan program Kampung KB tersebut. n

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 1 - 15 April 20 17 201

Pemerintah Fokus Pembangunan Daerah Tertinggal GUBERNUR Sumatera Utara (Sumut), Tengku Erry Nuradi menegaskan, saat ini pemerintah sangat konsen untuk meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal.

GUNUNGSITOLI, PODIUM “Pembangunan dari desa, sesuai harapan Presiden Joko Widodo,” tandas Gubsu Erry ketika membuka Pra Musrenbang Provinsi Sumut Tahun 2017 wilayah Kepulauan Nias di aula STT BNKP Sundermann Jalan Pendidikan, Kota Gunung Sitoli, (29/ 3/2017).

Erry mengharapkan dukungan Pemkab/Pemko kepulauan Nias untuk terus koordinasi, integrasi, sinergitas dan sikronisasi antara strata pemerintah di semua level baik pemerintah pusat, provinsi pemkab/ pemko serta antar pelaku pembangunan (stakeholders) guna merumuskan program atau kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Kalangan dunia usaha juga diharapkan dapat turut berkontrobusi dan memberikan dukungan dalam bentuk CSR, investasi dalam pembangunan infrastruktur baik dalam bentuk langsung maupun melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha serta dalam bentuk sumbangan lainnya.

Selain itu, pada Pra Musrenbang tahun ini Gubernur Erry berharap,

bisa menyepakati beberapa program untuk dialokasikan pada tahun 2018 sesuai prioritas dan kewenangannya antara lain lanjutan pembangunan jalan lingkar Pulau Nias yang bisa menghubungkan seluruh Pulau Nias, rehabilitas rumah tidak layal huni, pengembangan sarana dan prasarana mulai dari penyediaan air bersih dan sanitasi. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

“Dalam waktu dekat kita bekerjasama dengan investor asal Korea membangun pembangkit listrik dengan teknik terbarukan,” jelas Erry.

Erry menambahkan, perlunya peningkatan ekonomi masyarakat melalui produksi ternak sapi potong.

“Ini dilakukan untuk penguatan usaha kelompok dalam rangka peningkatan akses pangan masyarakat,” jelasnya.

Tak hanya itu ada 10 prioritas

nasional, menurut Gubernur, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pasiwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulan kemiskinan, insfrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah tertinggal serta terakhir politik, hukum, pertahanan dan keamanan. n hmt

SMP Negeri 1 Secanggang Siap Laksanakan UNBK

Kasat Lantas Beri Motivasi

Ketua PP Pantai Gemi Santuni Kaum Dhuafa LANGKAT, PODIUM Ketua Pemuda Pancasila (PP) Ranting Desa Pantai Gemi Riky Safariza.SE melakukan kegiatan sosial menyantuni kaum dhuafa dan anakanaknya sebanyak 150 orang berupa sembako, Minggu kemaren.

Hadir pada kegiata tersebut pengurus PP Kecamatan Stabat, pengurus karang taruna Desa Pantai Gemi, Kepala Desa Pantai Gemi Drs. Ahmad Yudi, tokoh masyarakat Desa Pantai Gemi Fahri Rokan dan tokoh agama.

Pada kesempatan ini dalam sambutannya tokoh masyarakat Fahzri Rokan mengatakan sangat salut dan bangga kepada pemuda pancasila Desa

Pantai Gemi yang dipimpin Riky Safariza yang peduli kepada orang jumpo dan anak-anaknya menyisikan sebagian rezekinya untuk membantu mereka. PP Desa Pantai Gemi patut menjadi tauladan bagi OKP lainnya.

Ketua PP Desa Pantai Gemi Riky Safariza.SE dikesempatan ini menyampaikan kegiatan sosial ini tidak akan sampai disini saja, kegiatan rutin ini akan melaksanakan untuk membantu kepada orang jumpo dan anaknya.

"Karena selama ini persepsi dikalangan masyarakat negatif, tapi hari ini kita buktikan kita tunjukkan pada masyarakat kepedulian kita.Kita Ranting PP Desa Pantai Gemi siap bersama masyarakat untuk membangun desa ini," ujarnya. n sahrul

SECANGGANG, POIDUM Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Langkat AKP H Samosir,menjadi Pembina Upacara di SMP Negeri 1 Secanggang, Kabupaten Langkat, pada upacara bendera di halaman sekolah yang dilaksanakan (13/3/2017).

Di hadapan ratusan siswa-siswi, kepala sekolah dan dewan guru, Kasat Lantas AKP H Samosir menekankan masalah peraturan lalu lintas yang identik dengan jargon “Saya Pelopor Keselamatan Berlalulintas”.

“Sekarang ini Kepolisian sedang menggelar Operasi Simpatik Toba 2017 yang dimulai dari tanggal 1-21 Maret 2017, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi pengguna jalan,” ujar Kasat dalam amanatnya.

Dirinya juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas demi keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Karena sebelum operasi simpatik ini di gelar pihak kepolisian sudah melakukan evaluasi dimana pelaku dan pelanggar peraturan lalu lintas didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan karyawan.

Kasat juga berpesan untuk selalu memperhatikan kelengkapan dalam berkendaraan dan jangan ugal-ugalan di jalan yang bisa mengakibatkan kecelakaan.

Khusus untuk siswa-siswi kelas IX diminta untuk giat belajar, karena ujian nasional sudah dekat. "Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya demi kelulusan dan nilai seperti yang diharapkan," imbuhnya.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1

Secanggang Drs. Sarwoko menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kasat Lantas dan bersedia menjadi pembina upacara.

Sarwoko mengakui, kehadiran Polisi kesekolah yang dipimpinnya telah memotivasi anak didik untuk lebih giat belajar dan ada sejumlah siswi yang termotivasi untuk masuk polisi.

“Ya kehadiran Kasat Lantas yang membawa anggota Polwan ke sekolah ini, spontan saja membuat sejumlah siswa ingin menjadi Polwan,” tukas Sarwoko Terkait dengan Ujian Nasional yang akan digelar tidak lama lagi, Sarwoko menjelaskan bahwa 224 siswa-siswi kelas XII sudah siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hal itu ditunjuang dengan telah tersedianya perangkat computer sebanyak 80 unit, selain itu juga para siswa sudah dilatih mengoperasikan komputer secara praktik dan teori dalam mengerjakan soal ujian nantinya. ”Anak-anak dilatih terus mengoperasikan komputer, jadi mereka berada di sekolah hampir satu hari,” ujar Sarwoko yang telah berhasil membawa SMP Negeri 1 Secanggang meraih Adiwiyatha nasional tahun 2016.

Lebih lanjut Sarwoko mengatakan tanggal 20-21 Maret para siswa akan mengikuti simulasi UNBK yang ketiga kalinya. Sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi, karena kendala itu hanya terjadi di perangkat komputer dan aplikasinya makanya pada saat ujian berlangsung nanti disiapkan teknisi, progtor dan pengawas. n marwan lubis

JANGAN ADA WARGA MISKIN YANG TIDAK BISA BEROBAT Gubernur: Pemkab/Pemko harus Terapkan e-Government

“

GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi meminta pimpinan dan anggota Solidaritas Sumut Paten (SSP) tingkat Provinsi dan Kab/Kota se-Sumut agar memperhatikan dan peka terhadap kondisi masyarakat tidak mampu di daerahnya masing-masing.

MEDAN, PODIUM “Jangan ada warga miskin tidak bisa berobat,” tandas Tengku Erry usai mengukuhkan kepengurusan DPW SSP di Hotel Garuda Plaza Medan, (1/4/2017).

Gubsu Erry sebagai Ketua Dewan Pembina SSP juga membuka secara resmi Rapat Koordinasi Wilayah SSP yang dihadiri 33 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SSP se-Sumut.

Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan keberadaan SSP harus memberikan warna baru ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya peka terhadap persoalan masyarakat yang kemungkinan luput dari amatan Pemda.

Gubsu mencontohkan terkait masih adanya masyarakat miskin yang kurang mendapat perhatian dalam hal pelayanan kesehatan. Untuk itu Gubsu berharap SSP dapat menggali data maupun informasi terhadap keberadaan masyarakat yang tidak mampu tersebut.

“Pemprovsu telah mengangarkan sekitar Rp100 miliar untuk asuransi yang dapat membantu warga miskin. Kita tidak ingin kita mendengar ada masyarakat yang tidak bisa berobat karena tidak memiliki uang. Itu harus kita cari tau dimana masyarakat itu,” ujar Gubsu.

Selain bantuan untuk asuransi kesehatan lanjut Gubsu masih banyak program Pemprovsu yang dapat disinergikan dengan lembaga masyarakat. Seperti halnya asuransi untuk 20 ribu nelayan.

“Kita yang akan bayar tinggal bagaimana mendapatkan data agar bantuan ini tepat sasaran.

Disinilah diperlukan peranserta masyarakat termasuk SSP demi terlaksananya program-program pemerintah yang pro rakyat,”ujar Erry lagi.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry menekankan perlunya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan juga masyarakat dalam mengisi pembangunanan di Sumatera Utara.

Termasuk juga masyarakat yang tergabung dalam SSP, Gubsu berharap dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, kebhinnekaan, sekalius menjadi ujung tombak terhadap kesuksesan program-program pemerintah daerah.

“SSP harus tetap solid bersama-sama membangun Sumut. Sebagai miniaturnya Indonesia tentu dinamika di Sumut sangat tinggi. Mari kita jaga keharmonisan ini, Solidaritas Sumut Paten harus jadi garda terdepan,” ucap Tengku Erry.

Sementara, Ketua DPW SSP Sumut Is Tanjung mengaku bangga atas antusias yang tinggi ditunjukan oleh DPC SSP 33 Kabupaten Kota se Sumut yang hadir. Is pun menegaskan agar DPC SSP kian melebarkan saapnya hingga ke basis akar rumput.

“Kita bangga walaupun dengan uang dari kantong sendiri saudara-saudara hadir disini. Ini wujud dari kecintaan kita kepada Bapak Gubernur Erry Nuradi untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode mendatanga,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina SSP Rudi Hartawan Tampunolon dan David Purba kembali menegaskan bahwa Solidaritas Sumut Paten (SSP) adalah untuk mendorong Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Sumut. Oleh karenanya butuh perjuangan yang keras dilakukan oleh SSP. “Kita minta saudara betul-betul bekerja. Tunjukan rasa santun kita kepada masyarakat. SSP harus ada ditengah-tengah masyarakat dan berarti bagi mereka,” ujar Rudi. n hmt

BINJAI, PODIUM Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi meresmikan peluncuran lima aplikasi e-Government Binjai Smart City (BSC) dan meresmikan Binjai Command Center (BCC) di Kantor Walikota Binjai, (30/3/2017).

Gubernur mengapresiasi kemajuan yang dicapai Kota Binjai, karena dari 14 Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota (Pemkab/Pemko) percontohan, Binjai unggul karena hanya dalam tempo lima bulan berhasil membangun lima aplikasi elektronik.

Ke empat belas Pemko/Pemkab percontohan tersebut yakni Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, Sibolga, Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Labuhan Batu, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan,.Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Karo dan Deli Serdang. “Dari 14 kabupaten/kota hasil Pilkada terakhir, baru Binjai yang sudah membangun dan menerapkan lima aplikasi e-government,” kata Erry.

Untuk itu, Gubsu Tengku Erry mengimbau agar pencapaian Kota Binjai menjadi cambuk bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

“Program ini harus diikuti Pemko/Pemkab lain, karena kalau ingin Provinsi ini baik, maka Pemko dan Pemkab juga harus baik. Dengan begitu kita berharap Sumut bangkit dan semakin paten ke depan,” ucap Tengku Erry.

Erry menjelaskan, pada September tahun lalu di Surabaya, Pemprovsu bersama 14 Pemkab/ Pemko se-Sumatera Utara tersebut menandatangani Nota Kesepakatan bersama implementasi e-government bersama Pemko Surabaya dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo, yang disaksikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Balai Kota.

Kegiatan tersebut termasuk dalam bagian kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi di Sumut oleh Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK yang melahirkan 9 rencana aksi cegah korupsi.

Sementara, Wali Kota Binjai HM Idaham menjelaskan, aplikasi BSC dan BCC dibangun dalam waktu lima bulan bekerjasama dengan Politeknik Negeri Medan. Adapun kelima aplikasi yang diluncurkan adalah e- musrenbang, emasyarakat, e-dokter , e-perizinan dan e-budgeting. Dalam hal ini, Binjai Command Center yang berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh program yang berbasis IT. Melalui aplikasi, kata Idham, masyarakat bisa menyampaikan usulan kegiatan dalam pembangunan, mendaftar layanan kesehatan tanpa harus mengantri, mengurus perzinan secara online. Penggunaan aplikasi akan mempersingkat waktu pelayanan dan mencegah pungutan liar. n hmt