Tabloid PODIUM

POTRET DPT Ngawur di Pilkada Langkat Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

EKSISTENSI kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Langkat sejauh ini sangat-sangat dipertanyakan. Ketidakkonsistenan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) selama tiga periode Pilkada di luar motto Luber alias Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Ini tampak dari jumlah DPT 2008 sekitar 722.278 orang. Anehnya, DPT 2013 malah berkurang. Jumlahnya 698.950 pemilih. Ada pengurangan 23.328 jiwa (dari DPT 2008-2013).

Delik KPUD Langkat saat itu pengurangan jumlah pemilih 2013 karena meninggal dunia dan kepindahan penduduk.

Bisa-bisa saja alasan itu. Hanya saja, kuat indikasi membengkaknya pemilih pada 2008 karena pesanan salah satu calon. Apalagi Pilkada 2008 sempat jadi pergunjingan hingga masuk ke ranah hukum.

Ya, seperti diketahui, ketika itu kubu Asrin Naim dan Legimun menyatakan legitimasi pemenang Pilkada 2008 sebagaimana keputusan KPUD Langkat (Ngogesa Sitepu-Budiono) tidak sah.

Bahkan tim Asrin Naim-Legimun mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK memutuskan untuk memenangkan Ngogesa SitepuBudiono pemenang Pilkada 2008 lalu.

Padahal kalau ditilik dari kasus perkasus, seharusnya setiap bergulir pesta demokrasi lima tahunan tersebut dipastikan ada peningkatan jumlah pemilih. Bukan malah pengurangan seperti yang terjadi pada 2008-2013. Artinya, bakal ada peningkatan dari jumlah pemilih pemula. Andai pun ada yang meninggal dunia atau pindah jumlah pemilih, itu hanya sekian persen saja.

Inilah unik dan mirisnya Pilkada Langkat. KPUD bisa dipesan atau sengaja dikondisikan? Pertanyaan

tersebut menguap. Pun begitu, validasi KPUD seolah harga mati. Ibarat kata 'Biar Anjing Menggonggong Kafilah Tetap Berlalu'. Sungguh isyarat (utak-atik DPT) itu di luar perkiraan manusia normal.

Lain halnya jumlah DPT 2017 ini. Genderang Pilkada Langkat yang bergulir sejak September mulai umbar janji bagi para calon bupati. Jelang pemilihan Juni 2018 mendatang, KPUD Langkat menyatakan bahwa jumlah DPT sebanyak 714.017 orang.

Angka tersebut masih masih kalah jika dilihat dari DPT 2008. Naik-turun jumlah DPT selama tiga periode gelaran Pilkada, toh nyatanya DPT 2008 (722.278 orang) masih unggul jauh dari DPT 2017 (714.017).

Ada perbedaan sekitar 8.261 pemilih (722.278714.017). Dari jumlah tersebut entah apa lagi alasan KPUD Langkat membuat pembenaran.

Apakah para pejabat KPUD Langkat tak melihat dari track record terdahulu? Ataukah, ya (masih) sengaja diatur demi kepentingan seorang calon!

Mungkinkah KPUD Langkat 'dibutakan' oleh uang?

Atau sengaja 'membutakan' mata demi kepentingan sepihak. Laiknya KPUD berperan absolut tanpa dipengaruhi oleh partai, calon, atau kepentingan.

Bukan malah membuat masyarakat bingung dengan segala trik dan intrik skema pemenangan sang pemesan.

Alhasil, masyarakat yang bijak di Kabupaten

Langkat menilai bahwa hasil rekap DPT KPUD Langkat menyebut ngawur. Gampang diatur, dalih pembenaran, bukan bersikap absolut tapi inidikasi keberpihakan.

Anehnya dalam kasus perubahan DPT KPUD Langkat selama tiga periode pemilihan seolah tak tersentuh hukum. KPUD Sumut selaku pemegang kuasa tingkat provinsi dan KPU Pusat sebagai penjamin murninya Pilkada Daerah, malah diam seribu bahasa.

Jaminan pemangku jabatan KPUD yang diangkat lewat janji di atas kitab suci masih jauh dari harapan. Tak pernah merasa berdosa, malah menganggap diri pengambil keputusan sebenarnya.

Inilah kasus DPT 'Ngawur' Pilkada di era periodesisasi reformasi.

Pembenahan lini KPU hingga ke daerah belum menyentuh pembenaran sesungguhnya. Masih berbau curang serta berbalut dusta. Walau ujungujungnya yang kalah diperbolehkan menempuh jalur hukum, tapi toh tak menjamin pemurnian.

Data DPT 'Ngawur' masyarakat pun dibuat 'Ngelindur' dininabobokkan kekuasan sementara.

Apakah mereka tak takut dosa dan azab Tuhan sang pencipta? Mari buka mata dan akui kesalahan.

Yang hak tetap hak dan bathil tetap bathil. Semoga dengan tulisan ini bisa menyadarkan mereka para pemangku kuasa. n red

Lebih Baik Ngogesa Mundur dari Pencalonan MEDAN, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu diingatkan jangan sampai blunder dalam mengambil keputusan. Ini terkait penetapan dirinya sebagai Calon Wakil Gubernur Sumut (Cawagubsu) periode 2018-2023.

Yay asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Marwansyah Lubis DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, Marwansyah Lubis, TM. Muchalladon T: PENASIHA PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi T HUKUM: PENASIHA PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Rafika MANAGER KEUANGAN: TM. Muchalladon PEMASARAN/IKLAN: T. Reza Maulana Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan T OR LIPUT AN: K OORDINA OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar AKSI ARIS RED SEKRET AKSI:: REDAKSI SEKRETARIS TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS W AR T A W AN: MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGGANG: Sariman HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA AKAN: C E TTAKAN: PER RC CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

Apalagi perkembangan akhir-akhir ini, iklim politik tanah air tak bersahabat dan menurunnya simpati rakyat terhadap Partai Golkar.

"Untuk itu saya menyarankan agar H Ngogesa Sitepu menarik diri dari pencalonannya sebagai Cawagub Erry Nuradi," demikian saran Ketua Forum Karya Putra Sumut (FKP-SU) T Syaiful Anhar untuk Ngogesa yang disampaikan melalui wartawan di Medan, (30/9/2017).

Alasan lain supaya Ngogesa menarik diri menjadi orang kedua di Pilgubsu, dengan melihat merosotnya elektabilitas Partai Golkar.

Sebagaimana hasil survei Center for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) Golkar berada di posisi ketiga (10,9%). Elektabilitas Golkar menurun cukup tajam dari tahun sebelumnya sekira 3,2 persen.

Hubungi: BAGIAN IKLAN & PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814

Hubungi HP: 085206407583

"Jadi, apa yang saya sampaikan ini bukan asal bicara. Kalau dia (Ngogesa-red) tidak percaya, silakan terus melangkah," tegas Putra Langkat tersebut.

Anehnya, kata Syaiful, sejauh ini Partai Nasdem malah belum menentukan calonnya di pertarungan Pilgubsu mendatang. Padahal, HT Erry Nuradi sendiri merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sumut.

"Ditambah lagi menguaknya masalah Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) yang penuh misteri saat ini di Langkat. Ini juga yang menjadi alasan saya meminta H Ngogesa Sitepu untuk tidak melanjutkan langkahnya maju Pilgubsu 2018," sebut T Syaiful Anhar.

Sebagai gambaran, Syaiful mengisyaratkan contoh kasus Ketua DPD Golkar Bengkulu dan Kalimantan Timur. Nah, untuk itu sebaiknya Ngogesa menyelesaikan masa jabatan sebagai Bupati Langkat hingga 2018.

"Kalau pun masih berminat terus main di Partai Golkar, layaknya dia (Ngogesa) menyalonkan diri jadi anggota DPR atau DPR RI di Pileg mendatang.

Sebenarnya apa yang saya katakan agar Ngogesa mundur dalam pencalonan Pilgubsu ini, akan saya disampaikan langsung pada hari ulang tahunnya (30 September). Karena komunikasi sedang terganggu, dan posisi saya tidak berada di Langkat, terpaksalah lewat media saya sampaikan," tukasnya.

Bahkan T Syaiful Anhar mengkhawatirkan Ngogesa jadi target penjahat politik di Jakarta. "Sekali lagi saya pesankan, jelang Pilkada ini Ngogesa lebih baik mengalah. Dan sabar adalah pilihan bijak bagi seorang politisi," akhiri Syaiful. n red

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

3

PODIUM Utama

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Strategi Meja Bundar

Sulistianto & Karim Mengapa 'Dilepas'?

“

ADA pemandangan menarik saat gelaran pesta di Gedung MABMI Langkat, Senin kemarin.

Terpantau, sejumlah calon kepala daerah duduk bersama di meja bundar khusus tamu istimewa. Beralaskan taplak warna hijau, tokoh politik Bumi Amir Hamzah saling umbar senyum. Siapa sajakah mereka?

STABAT, PODIUM Adalah calon Wakil Gubernur Sumut dari Partai Golkar, H Ngogesa Sitepu, calon Bupati (Cabup) Langkat Sulistianto, Johar Arifin, Drs Abdul Karim MAP, Syah Afandin alias Ondim, dan dr Indra Salahudin. Tegur sapa sembari melempar tawa tersibak seketika. Apa yang diperbincangkan para kandidat di sana?

Walau bukan tersurat, namun dari isyarat pertemuan itu tergambar bincang kecil menghadiri pesta anak buah Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu.

Tampak pertama hadir sang Bupati Ngogesa Sitepu, Sekda dr Indra Salahudin, Abdul Karim.

Selanjutnya disusul Wabup Langkat Sulistianto, Johar Arifin dan terakhir Ketua DPW PAN Sumut Syah Afandin alias Ondim. Hanya saja, dari rekaan itu seolah terpublis ada indikasi bersua jelang Pilgubsu dan Pilkada Langkat yang digelar pada Juni 2018 mendatang. Apalagi tiga pejabat teras Pemkab Langkat dikabarkan turut ambil bagian dalam pertarungan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Secara harfiah ada tiga pejabat teras Kabupaten Langkat bakal meninggalkan jabatannya. Sulistianto (Wabup Langkat periode 2013-2018), dr Indra Salahuddin (Sekdakab Langkat) dan Abdul Karim (Assisten I). Malahan info teranyar menyebut, ketiga pejabat teras Pemkab Langkat itu telah mendapatkan restu dari Bupati H Ngogesa Sitepu meninggalkan kursi empuknya.

Bisa jadi dengan alibi, bahwa ketiga pejabat teras Pemkab Langkat juga sebagai pintu masuk Ngogesa dalam meraih Sumut Dua. Artinya, ada sedikit 'amunisi' segar dengan hadirnya tiga kandidat anak asuh Ngogesa Sitepu merebut posisi strategis Langkat Satu.

Demikian setidaknya temu ramah petinggi Pemkab Langkat di pesta isyarat 'strategi meja bundar' yang tampak. Akankah strategi berjalan mulus atau malah blunder? Semuanya perlu telaah lebih mendalam,

namun sekilas begitulah adanya.

Ya, seperti diketahui Partai Golkar telah mensahkan Ngogesa sebagai orang kedua mendampingi HT Erry Nuradi. Sulistianto dan Abdul Karim serta Johar Arifin maju lewat jalur independen. Sedangkan Sekda dr Indra Salahudin dikabarkan maju dalam Pilkada Langkat, digadanggadang berpasangan dengan Ketua DPRD Terbit Rencana Perangin-angin.

Telusur PODIUM, sejauh ini ada enam kandidat pasangan terlihat di permukaan. Sulistianto (Wabup Langkat periode 2013-2018) berduet dengan Abdul Aziz (ulama & akademisi). Mereka memilih jalur independen. Bahkan pasangan ini mengklaim sudah mengantongi 53 ribu KTP dukungan. Selain itu Johar Arifin dan Zulkifli juga menasbihkan diri lewat jalur perseorangan Pilkada Langkat mendatang.

Sedangkan tiga kandidat lagi bertarung dengan 'perahu' mesin partai politik (Parpol). Yakni, Ketua DPD Golkar Langkat Terbit Rencana PA. Terbit juga disebut-sebut menggendeng dr Indra Salahudin (Sekdakab Langkat). Selanjutnya ada nama Rudi Hartono Bangun (anggota DPR-RI) dan Ketua DPW PAN Sumut Syah Afandin alias Ondim.

Bagaimana dengan partai pemenang Pemilu 20142019, PDIP? Keterangan diperoleh PODIUM, kemungkinan Rudi Hartono Bangun akan dipasangkan dengan Sekretaris PDIP Langkat Sugiono. Pasalnya, Rudi Hartono Bangun yang notabene kader Partai Demokrat tersebut, seperti digembar-gemborkan telah mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan partai-nya Megawati Soekarno Putri.

Beranjak dari dukung mendukung itu, besar kemungkinan Rudi bersinerji dengan Sugiono duduk sebagai wakil. Partai berlambang Mersi ini mendapat 8 kursi di DPRD Langkat, sementara PDI Perjuangan sekitar 6 kursi. Apabila Rudi dan Sugiono sepakat, dengan modal 14 kursi keduanya bisa melenggang

mencalonkan diri.

Sedangkan Ketua DPD Partai Golkar Langkat, Terbit Rencana PA masih malu-malu mendeklarasikan pasangannya. Dengan posisi 11 kursi di DPRD Langkat, partai berlambang Pohon Beringin itu tengah di atas angin. Hanya butuh satu partai gurem untuk mendukungnya sebagai syarat validitas pencalonan 12 kursi di DPRD Langkat.

Menariknya lagi, ada sejumlah kalangan ingin mendampingi Terbit Rencana PA yang juga Ketua DPRD Langkat. Di antaranya Beby Syamsul Arifin tak lain putri Dato' Syamsul Arifin. Kemudian dr Indra Salahudin dan Abdul Karim. Sepertinya Ketua Cana menginginkan sang pendamping berasal dari etnis Melayu. Seolah pasangan KaroMelayu menjadi pesaing bagi yang lainnya.

Dari ulasan strategi meja bundar di atas, ada satu partai besar yang terlupakan. Yakni Partai Gerindra. Bagaimana kans partai gawean Prabowo Subianto di tengah Pilkada Langkat?

Meski belum terekam sejauh ini, tapi partai berlambang Burung Garuda tersebut berharap Dedek Pradesa masuk dalam skema permainan.

Lewat jatah lima kursi di DPRD Langkat, Partai Gerindra pastinya berusaha turut andil menggolkan kader terbaiknya untuk pencalonan.

Paling tidak ada dua partai lagi yang diajak joint agar bergabung di Pilkada Langkat mendatang.

Kuda Hitam Belajar dari Pilkada sebelumnya, dua kepala daerah menang di jalur independen pada pesta demokrasi di Sumut. Pemilihan Walikota Tanjungbalai pada 2015 lalu, M Syahrial-Ismail Marpaung mengalahkan para seteru lewat 'perahu' partai politik.

Begitu juga halnya Pilkada Batubara 2013 lalu.

Bupati OK Arya Zulkarnain dan Harry Nugroho menguasai Batubara. Namun sayang, limit masa

4

PODIUM UTAMA Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

jabatan 2018, OK Arya Zulkarnian terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dengan kondisi bahwa jalur independen bisa menang, ada laiknya pasangan Sulistianto dan Abdul Aziz mengikuti jejak politik di dua daerah tersebut. Seiring sumber PODIUM menyebut, Abdul Aziz telah memberi 'lampu hijau' untuk berjuang bersama Sulistianto (Wabup Langkat periode 20132018).

Menyangkut track record, Abdul Aziz yang berkecimpung di bidang religi selaku pemuka agama di Langkat, pria bersahaja ini juga dikenal pernah bertarung di Pilkada 2013 lalu. Ya, jalur independen juga menjadi pilihannya.

Dan itu terbukti nyata. Dosen salah satu perguruan tinggi negeri ini meraih suara cukup mumpuni. Dari empat pasangan terdahulu, Abdul Aziz yang saat itu bergandengan dengan Sutiarnoto mampu meraih 46.651 atau 11,36%.

Klaim dukungan yang dimiliki Abdul Aziz saat ini menunjukan bahwa pendukungnya tetap solid.

Begitu juga halnya kalau ditilik dari perpecahan suara yang bakal terjadi di Pilkada 2018 mendatang.

Suara Budiono-Abd Khair, 98.360 atau 23,95% (Pilkada 2013), diperkirakan akan menyeberang ke pasangan Sulistianto-Abdul Aziz. Diperkirakan sekira 60%. Sedangkan suara Ngogesa Sitepu-H Sulistianto dengan perolehan 256.896 atau 62,56% (Pilkada 2013), juga diprediksi pecah.

Secara matematis, kemungkinan sekira 25% suara juara Pilkada Langkat 2013 lalu bakal beralih ke Sulistianto-Abdul Aziz. Jadi, andai kalkulasi benar adanya, maka disinyalir Sulistianto-Abdul Aziz akan menang satu putaran dengan keunggulan 170 ribu suara. Angka fantastis untuk pasangan calon independen.

Di sisi lain, kebijakan Sulistianto berduet dengan Abdul Aziz, banyak yang menilai sangat tepat.

Sebab, Abdul Aziz memiliki pengalaman duel tanpa 'perahu' dan punya massa fanatik di pinggiran Kabupaten Langkat.

Terpopuler Info tersebar di lapangan, Abdul Aziz kini menjadi Wakil Bupati pilihan terpopuler di Langkat. Bahkan sebelumnya, salah satu calon Bupati Langkat dikabarkan lebih dulu mendekati Abdul Aziz.

Itu tadi, ketokohan Abdul Aziz sangat dikenal di masyarakat terutama kawasan pesisir Langkat.

Rangkuman PODIUM dari beberapa situs, bahwa sejak gagal meraih Langkat Satu, Abdul Aziz langsung move on. Kandas di 2013, dua tahun berselang tepatnya 2015 Abdul Aziz sudah bergerilya ke sejumlah desa/kelurahan di Kabupaten Langkat.

Strategi jitu blusukan ke kampung-kampung, memberikan ceramah dan menyenangkan hati masyarakat. Dari blusukannya Abdul Aziz tersebut mendapat dukungan. Bahkan, kata situs itu, masyarakat arus bawah siap memberikan KTP demi dirinya.

Pastinya kekalahan, menurut Abdul Aziz adalah suatu pembelajaran berharga. Bukan harus merenung di ujung masa, tapi bangkit menatap ke depan.

Dikatakannya lagi, kekalahan merupakan kemenangan tertunda. Untuk itu Abdul Aziz sama

PODIUM Utama

sekali tak memikirkan kekalahan bertarung pada lima tahun silam.

"Kita harus tulus bersaing, tidak cengeng karena kalah dan bangkit seketika," ujar suami dari Ernita Syahputri SPd ini.

Abdul Aziz bukanlah hidup bergelimang rupiah. Terlahir dari pasangan seorang petani dan nelayan. Namun ketekunan serta keuletan menimba ilmu hingga membuatnya berhasil. Tak jarang masa itu, dia kerap membantu orangtuanya berladang.

Putra daerah kelahiran Secanggang ini sejak dulu bercita-cita membangun Langkat. Ayah, Ibnu Rahabi (Ngah Inu) dan ibunya Kamaliah (Alang Upik) merupakan berdarah Melayu asli. Sehingga masyarakat Langkat tak sungkan lagi untuk mengenal keluarga ini.

Kata Abdul Aziz, rasa optimis membuatnya merasa tetap berkeinginan merengkuh kursi Langkat Satu pada 2018.

Abdul Aziz menyebut dirinya tak mau pasrah serta berpangku tangan. Apalagi pasrah merupakan salah satu hal yang sangat dibenci Allah SWT. "Usaha, ikhtiar dan berserah kepada sang pencipta, itu saya rasa merupakan langkah terbaik," tukas ayah dua anak ini.

Kenapa tidak menempuh jalur partai politik? Nah, dengan lugas dia mengatakan andai memilih jalur parpol, banyak risiko yang harus dipikirkan. Termasuk salah satunya 'utang' politik dan tunduk terhadap aturan serta peraturan yang ada.

Tak hanya itu, kelayakan seorang pemimpin menomorduakan parpol yang mengusungnya saat duduk menjadi pejabat, sangatlah kecil. Sebab masih utang budi kepada parpol pengusung. Dan itu telah banyak terbukti.

"Tapi kalau dari jalur independen, hidup kita seluruhnya diserahkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Namanya saja itu duduk sebagai orang nomor satu, tapi akal dan pikiran tetap mendominasikan parpol, bukan masyarakat," tegasnya.

Belum lagi mahar yang harus diberikan kepada parpol pendukung. Nominalnya bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lepas itu diprediksi akan jadi 'sapi perah' parpol sehingga harapan dan citacita yang dari awal digembar-gemborkan akan sirna.

"Jadi menurut saya banyak dampak negatifnya kalau kita maju lewat jalur politik. Yang penting kita harus bermasyarakat, mendekatkan diri kepada pendukung dan harus bekerja keras. Inilah yang namanya perjuangan. Solid di tim, jangan ingkar janji, tetap berdoa serta berserah diri pada Yang Kuasa," tukasnya.

Manyangkut slogan 'Mendai Tenan', Abdul Aziz sedikit memaparkan. Katanya, 'Mendai Tenan' itu merupakan singkatan. Yakni Muda dan jujur, Enerjik dan tidak korupsi, Niat tulus, Doa, Agamais, Intelektual, Teman semua suku dan semua agama, AN Langkat asli.

"Itu paduan kata bahasa Melayu (Mendai) dan Tenan (Jawa)," ujar ayah dari Annisa Fatimah Azzahra serta Ahmad Abdullah Assiddiq ini.

Nah, sinyal berpasangan dengan Sulistianto juga telah terlihat jelas.

Sebagaimana slogan Sulistianto terpajang 'Wes Ike Wae, Mendai'. Dari situ dikaitkan bahwa Sulistianto telah menggendeng Abdul Aziz sebagai wakilnya. Bahkan slogan tersebut sesuai harapan Abdul Aziz dengan mengusung Jawa-Melayu dalam pertarungan nanti.

Memang, aku Abdul Aziz, sejak kalah dalam pertarungan lalu, dirinya tetap dekat dengan masyarakat. Selain menyebarkan syiar Islam dengan mengisi ceramah, sekaligus ramainya pendukung menginginkan dirinya maju di Pilkada 2018.

Tak hanya itu, sejak awal (Pilkada) lalu, dia telah berkomitmen untuk tidak mengambil gaji sebagai kepala daerah. Semua diserahkan kepada kemaslahatan umat.

"Yang penting masyarakat mendukung dan saya insyaallah maju di Pilkada mendatang," tukasnya.

Seperti diketahui, selama ini Abdul Aziz tak hanya bergerilya ke masyarakat saat mencalonkan diri sebagai petarung di Pilkada. Tapi juga kegiatan mendekatkan diri itu telah menjadi 'makanannya' setiap hari.

Tersiar di blog salah satu pendukungnya, terakhir (April 2017) Abdul Aziz mengisi ceramah di Desa Suka Jaya, Besitang Langkat, Desa Alur Melati,

Sawit Seberang, Desa Simpang Tiga, Sawit Seberang, Desa Tanjung Keriahan, Serapit, Desa Aman Damai, Serapit, Perkebunan Bukit Lawang, Bahorok, dan Desa Lau Mulgap, Selesai Langkat.

"Perlu digarisbawahi bahwa saya dekat dengan masyarakat tak hanya saat maju di Pilkada, tapi itu merupakan kegiatan rutin saya," tandasnya.

Menurut pengamat politik, M Jend Edward Hutabarat, dengan banyaknya nama yang muncul, tentu akan menguntungkan masyarakat. Karena ada banyak pilihan bagi masyarakat untuk menentukan siapa calon pemimpinnya yang pantas dan layak dipilih.

Namun, dari sekian banyak nama tersebut, M Jend hanya menjagokan lima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang akan bertarung di Pilbup Langkat 2018 mendatang. Nama-nama yang dijagokan itu adalah Ketua Cana, Sulistianto, Rudi Bangun, Ondim dan Abdul Aziz. Merekalah yang akan bertarung untuk memperebutkan tiga tiket sebagai bakal calon Bupati Langkat mendatang.

Lalu, bagaimana dengan nama-nama yang lain?

Sambil berdiplomasi, M Jend mengatakan, yang lain ‘belum serius’ dan hanya coba-coba untuk mencari respon dan simpati masyarakat. Atau, ada juga yang serius, tapi sulit untuk bersaing mendapatkan sampan, karena sampan yang ada memang terbatas.

“Ya, sampan yang tersedia kan terbatas. Apalagi, diperkirakan Cana akan memborong banyak partai agar tidak ‘merapat’ kepada bakal calon yang lain,” ujarnya saat bincang-bincang dengan para wartawan, di Stabat Coffee, beberapa waktu lalu.

Terpisah, Ketua TS 10 Center Kabupaten Langkat kepada PODIUM, Junifer Efendi mengatakan para calon yang bertarung harus punya niat, punya modal dan punya massa. Punya modal pun kalau tak bisa memberi tak ada gunanya. Dan jangan pula andai sudah duduk, jadi tak akrab lagi.

Nah, fenomena itu kerap menjadi sindrom bagi kepala daerah. Lupa siapa yang dulu mendukungnya, dan siapa orang berada di baliknya.

Kadang pun memandang sebelah mata bagi mereka yang dulu berjasa kepadanya.

“Jadi sebelum maju lebih baik menakar diri dulu, berikrar menyalonkan diri bahwa para kandidat adalah bagian dari masyarakat,” sebut Junifer Efendi.

Artinya, calon bupati jangan terbawa latah mengedepankan nafsu belaka. Hanya karena ingin meraih kursi pejabat daerah segalanya dihalalkan.

Untuk Aziz sendiri, amatan Junifer Efendi mendapatkan simpati warga pesisir Langkat, wilayah Teluk Aru yang dulu merupakan basis suara Dato’ Syamsul. Lokasi ini diprediksi sulit dimasuki Ketua Cana.

Kini suara rakyatlah jadi pedoman, siapa terpilih dan terbuang di Pilkada mendatang. Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikeluarkan KPU, ada sekitar 714.017 suara menentukan nasib Kabupaten Langkat lima tahun ke depan. Jumlah itu yang akan diperebutkan kandidat dalam menarik hati mereka. n tim

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Dana Haji untuk Kepentingan Jamaah dan Kemaslahatan Umat u U mar Laksamana Oleh: Teuk euku Umar

PASCA-terpilihnya Dewan Pengawas dan Pelaksana Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan rencana pemerintah untuk menginvestasikan dana haji pada proyek pembangunan infrastruktur, maka timbul reaksi-reaksi kontra dari berbagai elemen masyarakat. Reaksi kontra dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat akan keamanan dan kehalalan dana yang diinvestasikan. Kekhawatiran ini, juga semakin meningkat karena mencuatnya kasus-kasus penipuan investasi yang bahkan dilakukan Kekhawatiran ini, sebenarnya tidak beralasan. Ini karena BPKH dibentuk dengan misi utama sebagai pengelola dana haji yang mengawasi keamanan dan kehalalan dana yang dikelola dan bertujuan untuk membantu Umat Islam. Tujuan BPKH antara lain untuk mengurangi timbulnya praktik penipuan investasi, membantu memahami investasi sehat dan mendukung profesionalitas BUMN, membantu investasi infrastruktur pemerintah secara tidak langsung, dan tentunya meningkatkan kemaslahatan ekonomi umat.

Penulis sebagai salah satu finalis seleksi anggota arahan investasi BPKH dari jumlah peserta 394 (MetroTVNews.com, 13 Maret 2017) merasa terpanggil untuk ikut menyumbang pikiran dengan harapan tulisan ini bisa menjadi masukan bagi Dewan Anggota Pelaksana BPKH, melalui anggota arahan investasinya, dalam menyusun arahan investasi strategi 5 tahun dan 25 tahun ke depan.

Dengan dasar pengalaman penulis sebagai pengelola dana dengan ijin profesi dari OJK, yang pernah mengelola enam reksa dana Kkonvensional dan dua reksa dana syariah, serta pengalaman di bidang pasar modal yang pernah menjadi Direktur Bursa Indonesia pada April 1999 sampai April 2002, tentunya tulisan ini juga dengan harapan dapat membuka mata publik tentang

bagaimana layaknya dana haji dikelola demi kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat.

Bila kita memahami sifat dasar dari lembaga BPKH sebagai lembaga pengelola dana pihak umat Islam yang akan menunaikan perjalanan haji, maka kita bisa mengambil pembanding lembaga asset manejemen di bawah pengawasan OJK untuk meningkatkan keyakinan pihak pengelola. Bahwa, dana yang akan dikelola harus lebih baik dari bagi hasil Bank Syariah dan sedikit lebih tinggi dari Sertifikat Sukuk Negara Indonesia dengan asumsi rata-rata hasil investasi sebesar 10 peren per tahunnya.

Dengan harapan hasil investasi sebesar di atas, maka BPKH sebaiknya menempatkan lima persen dari dana haji yang boleh digunakan di luar kebutuhan perjalanan haji untuk kepentingan umat Islam dalam membangun ekonomi.

Dengan demikian, amanat undangundang untuk meningkatkan kemaslahatan Umat Islam juga dapat dipenuhi, dimana kita bersama ketahui, sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah umat Islam.

Hal ini sesuai dengan filosofi Islam bahwa mereka yang mampu wajib membantu yang kurang mampu karena kemiskinan mendekatkan umat pada kekufuran dan kita semua sadar bahwa Allah SWT hanya mewajibkan mereka yang mampu saja untuk

menunaikan ibadah haji. Sehingga, sudah sangat tepat amanat UU BBKH yang mengharuskan peningkatan kemaslahatan umat dari dana umat yang memiliki kemampuan.

Insya Allah dengan strategi sedikit dana haji yang maksimumnya lima persen, dapat meningkatkan kemakmuran umat, yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah sekitar 28 juta jiwa.

Semoga dengan pengelolaan yang professional, dana tersebut bisa ikut mendirikan beberapa PT Modal Ventura Syariah, sehingga bisa memberikan pembiyaan musyarakah dan mudarabah bagi usaha kecil dan menengah (UKM), serta bisa meningkatkan kualitas harta wakaf dengan kerja sama bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI). UKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia sudah terbukti dan teruji pada saat krisis ekonomi tahun 1997.

Porsi lima persen dari yang diperkenankan kira-kira tidak kurang dari Rp 3,5 triliun. Dana ini bisa menjadi modal setor untuk beberapa modal ventura syariah yang partner utamanya bank BUMN dengan harapan bank BUMN bisa mengundang masuknya investor dari Timur Tengah seperti Islamic Development Bank dan Saudi Ekonomic Fund.

Untuk tercapainya strategi ini perlu diberikan insentif bagi bank BUMN yang berminat menjadi partner dengan penempatan dana haji pada

Bank Syariah yang dimiliki bank BUMN. Strategi ini akan membantu pengusaha UKM yang selama ini cuma bisa mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Syariah untuk memdapatkan pembiayaan mudarabah dan musyarakat, dari modal ventura syariah.

Mengingat dana haji yang sangat besar, maka diharapkan seorang Kepala Divisi Investasi BPKH yang professional dan memiliki sertifikasi full Charter Financial Analys (CFA).

Hal ini perlu dipertimbangkan karena selama ini belum ada PT Asset Manajemen BUMN yang mengelola dana sebesar dana haji.

Insya Allah, 95 persen dana haji setelah dikurangi dua kali kebutuhan tahunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, bisa dikelola dengan sangat profesioanal pada penempatan sebagian besar di instrumeninstrumen investasi pasar modal dalam bentuk investasi portofolio, yang akan memberikan manfaat jauh lebih besar daripada penempatan bagi hasil di Bank Syariah.

BPKH perlu memromosikan investasi pada modal ventura syariah BUMN, selain untuk membantu usaha kecil dan menengah, keberadaan PT Modal Ventura Syariah juga akan mengurangi institusi-institusi bodong, seperti Koperasi Simpan Pinjam Pandawa, karena masyarakat bisa memilih investasi pada sertifikat modal ventura syariah. n rol

Peringati 1 Muharram 1439 H

9 Jamaah Diberangkatkan Haji STABAT, PODIUM Rangkaian kegiatan mewarnai peringatan Muharram 1439 Hijriyah dan penepung tawaran jemaah haji asal Kabupaten Langkat yang berlangsung di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Kamis (28/9).

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Windi Prastika yang juga Qoriah terbaik II remaja putri MTQ Kabupaten Langkat tahun 2017 dan Sari Tilawah dari Wardatun Hayani.

Selanjutnya, penyerahan santunan kepada 50 orang anak yatim yang diserahkan oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat yang hadir. Di antaranya Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Peranginangin dan Kapolres Langkat AKPB Dede Rojudin, Dandim 0203 Langkat Letkol Arh Deddy Rahmayanto.

Kemudian, pemberian bantuan dari Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH kepada masyarakat tauladan Langkat untuk menunaikan ibadah haji tahun pendaftaran 2017. Mereka adalah Amir Hamzah (Guru TPQ Desa Blangkahan Kecamatan Kuala), M Ishaq Yusuf (Guru TPQ Desa Serang Jaya Hilir Pematang Jaya), Dharma Yudha (tokoh masyarakat Desa

Padang Brahrang Selesai), Abdulah (tokoh agama di Desa Aman Damai Sirapit), Latifah Hanum (tokoh perempuan Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai), Abdul Khalik Siregar (Guru TPQ di Desa Selotong).

Kemudian, Salamudin (PNS Golongan II Kecamatan Besitang), Amirulah Sani (PNS Golongan II Bagian Penram Setdakab. Langkat) dan Aminullah (PNS Golongan II Penjaga SD 050644 Pekan Bahorok).

Setelah itu, penyerahan bingkisan pribadi Bupati Langkat, Ketua DPRD

Langkat dan dari Anggota DPR RI Delia Pratiwi Br Sitepu dan Pengurus BKPRMI kepada seluruh Jema’ah Haji yang diberikan secara sombolis kepada H Marganti Daulay, H Syaiful Anwar, Hj Misni Ernawati dan Hj Iflahiyah.

Untuk ceramah sendiri disampaikan AlUstadz Dr Azhar Sitompul, MA. Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam mengatakan, tahun baru Islam 1439 H adalah momentum untuk berlombalomba dalam melaksanakan tugas sebaikbaiknya sesuai bidang, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Maknai hijriyah dengan berpindah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik sebagai kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah secara ikhlas,” ujarnya.

Terkait dengan penepung tawaran jemaah haji, Bupati Langkat mengatakan bahwa kemabruran haji menjadi ukuran bagi seseorang.

"Manakala ia kembali dan bergaul di tengah-tengah masyarakat. Pribadi lebih baik, ibadah lebih terjaga, prilaku lebih beradab dan rasa kepedulian sosial menjadi lebih tinggi,” katanya.

Ngogesa berharap, seluruh jemaah haji dapat menjaga nilai kemabruran haji tersebut dan mampu menjadi sosok motivator sekaligus tauladan.

Ketua panitia kegiatan yang juga Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati masuknya tahun baru Muharram 1439 H dan syukuran atas kembalinya jemaah haji Langkat.

“Dengan kegiatan ini, kelestarian adat budaya kebiasan masyarakat Langkat dalam menyambut masuknya tahun baru Islam dan menyambut keluarga yang baru pulang dari tanah suci tetap terjaga sampai selamanya,” ujarnya. n P33

6

PODIUM BINJAI Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

PODIUM Utama

TOL BINJAI - MEDAN Tinggal Menunggu Waktu MASYARAKAT Kota Medan yang ingin ke Binjai dan sebaliknya tak perlu lagi khawatir terjebak macet di kawasan Kampung Lalang. Pasalnya, mulai pekan depan warga sudah dapat menggunakan jalan tol Medan-Binjai melalui gerbang Helvetia dan Sei Semayang. Sedangkan pintu tol Tanjungmulia belum dapat dilalui, karena masih terhambat pembebasan lahan.

BINJAI, PODIUM Manager Proyek Jalan Tol Medan-Binjai, Hestu Budi menyatakan, kedua seksi itu, Helvetia dan Sei Semayang, sudah rampung dengan persentase mencapai tahap penyelesaian. “Sampai sekarang baru seksi 2 dan Seksi 3.

Seksi 2 itu 98 persen dan seksi 3 99 persen,” ujar Hestu Budi kepada wartawan di depan Pintu Gerbang Tol Binjai, (27/9/2017).

Menurutnya, proyek itu pada main road sudah diserahkan kepada pengelolanya. Begitu pun, pihaknya tetap melakukan pengerjaan pada akses masuk pintu tol Helvetia dan Semayang yang masih belum sempurna seutuhnya.

“Targetnya di awal bulan ini (rampung), seminggu ini sudah selesai,” ujarnya.

Lampu penerangan di kedua seksi Jalan Tol Medan-Binjai pun sudah dipasang. Namun masih belum sempurna pada ruas Seksi Helvetia. “Di Helvetia ini masih dipasang, pelan-pelan.

Operasionalnya itu, kita harus selesai di minggu depan pada seksi 2 dan Seksi 3,” ujarnya.

Lantas bagaimana pada ruas seksi Tanjungmulia?

Hestu menjawab, ruas itu masih menuai kendala pembebasan lahan. Ada beberapa persoalan seperti

masalah surat-surat tanah. Berdasarkan inventarisasinya, ada 400 KK lebih yang belum bersedia membebaskan lahannya.

Begitu pun, pihaknya terus menjajaki komunikasi kepada masyarakat untuk bersedia diganti rugi.

Sebab, proyek Jalan Tol Trans Sumatera ini merupakan skala nasional yang dibangun dengan mengucurkan anggaran pusat.

“Kalau masalah tanah dari Bina Marga yang

menangani. Pemko dan Pemprov sampai gubernur sudah sering komunikasi. Semua sudah tahu kalau proyek ini jadi prioritas,” ujarnya.

Disoal apa saja fasilitas unggulan dari Jalan Tol Medan-Binjai ini, dia bilang, tidak ada. Misalkan ada fasilitas Rest Area, menurutnya, Jalan Tol MedanBinjai tidak memungkinkan adanya fasilitas tersebut.

“Belum mencapai syarat karena jaraknya pendek.

Cuma 10 km. Harusnya 20 km,” ujarnya.

Usai wawancara, Hestu mengajak wartawan untuk melintasi Jalan Tol-Medan Binjai. Rombongan berjalan dari pintu gerbang Binjai menuju pintu gerbang Helvetia. Waktu tidak memungkinkan, sehingga rombongan tidak sempat melihat pintu gerbang Sei Semayang.

Menurut dia, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumut ini satu paket dengan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi yang sampai akhirnya juga ke Silangit, Tapanulli Utara.

Menurut dia, waktu uji kelaikan Jalan Tol MedanBinjai, dinding-dinding yang hitam pada trotoar yang membelah jalan itu menjadi catatan. Selain itu, juga menjadi catatan penting pada marka jalan yang mengelupas. n int

"Binjai Card" Alat Bayar Transportasi BINJAI, PODIUM Pemko Binjai bersama PT Kereta Api Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia sepakat merealisasikan "Binjai Card" sebagai alat pembayaran transportasi Trans Binjai dan kereta api Binjai-Medan serta MedanKualanamu.

Hal itu disampaikan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham di Binjai, Kamis, usai melakukan pertemuan dengan Deputi Vice Presiden PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut Daniel Hutabarat dan pimpinan BNI Cabang USU Medan Zulkifli Ikhwan Harahap.

Idaham menjelaskan, pertemuan bertujuan agar semua pihak dapat duduk bersama dan menyatukan persepsi tentang "Binjai Card" yang bisa digunakan sebagai tiket elektronik untuk pembayaran bus Trans Binjai, kereta api dan tol.

"Setelah pertemuan ini akan ada pertemuan selanjutnya antara para pihak untuk membahas detail kerja

sama antara lain model bisnis, desain kartu, investasi awal dan sebagainya," katanya, kemarin.

"Saya harap ini bisa terwujud dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Idaham menceritakan pengalamannya di Istanbul Turki, ketika akan menaiki bus, MRT dan masuk ke museum yang ada di kota itu cukup menggunakan satu kartu yaitu "Istanbul Card".

Ada juga "Turki Card" yang manfaatnya lebih banyak sehingga diharapkan "Binjai Card" nantinya akan membawa manfaat yang positif bagi masyarakat.

"Kita sama berharap Binjai bisa lebih maju, dalam hal maju yang sebenar-benarnya, bukan hanya `media branding`," katanya.

Pimpinan BNI Cabang USU Medan Zulkifli Ikhwan Harahap selaku penerbit "tapcash" menyatakan kesiapannya mendukung "Binjai Card". "Pengalaman BNI sudah teruji

membangun smart city di banyak daerah. Pemkot Binjai dinilai sangat komprehensif dalam upaya membangun smart city, termasuk siap membangun infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk penerapan sistem e-ticketing," katanya.

Deputi Vice Presidn KAI Divre I Sumut Daniel Hutabarat juga merespon positif "Binjai Card" dan menyatakan siap untuk merealisasikan "Binjai Card" ada di stasiun Binjai, Medan, dan Bandara Kualanamu.

"Tentang kerja sama ini, kami sudah detailkan. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa terwujud, jangan sampai menunggu tahun baru," katanya.

Ia mengatakan, tahun depan KAI akan membangun jalur layang MedanBinjai dan double track. Hal itu untuk merespon tingginya mobilitas penduduk Medan-Binjai yang menggunakan kereta api. n int

Wisata Malam Binjai Destinasi Penghilang Penat BINJAI, PODIUM Walikota Binjai M Idaham melakukan terobosan atau inovasi luar biasa dengan mengembangkan wisata malam dan kuliner bagi para wisatawan asing mau pun lokal yang datang ke kota tersebut.

Binjai yang dulu terkenal sebagai kota rambutan kini telah menjadi salah satu tujuan wisata bagi

masyarakat dari berbagai daerah, terutama pada malam hari.

Berbagai ragam makanan dan pusat hiburan bagi keluarga seperti mobil mobilan dayung, odongodong, kereta kuda yang dihiasi berbagai jenis lampu dan mobil remote di pusat lapanagan Merdeka binjai.

Para wisatawan yang datang untuk

menikmati kuliner dan makanan keluarga di seputar lapagan Merdeka Binjai terlihat begitu ramai.

Bahkan pusat hiburan malam ini sebelumnya telah ada di Jogja dan Bandung.

Selain itu masih ada transportasi favorit Binjai-Medan yang setiap akhir pekan dipenuhi penumpang untuk berbelanja di Binjai Supermall. (int)

Polres Binjai Gulung Sindikat Curanmor BINJAI, PODIUM Sat Reskrim Polres Binjai mengamankan 9 pelaku curanmor jenis mobil Avanza BK 1854 OV. Penangkapan itu sesuai dengan LP No 546/IX/2017, tertanggal 8 September 2017, dengan pelapor (korban) atas nama Parna Setio.

Disebutkan TKP berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, dengan TKP Penangkapan tersangka di Pekan Baru, Provinsi Riau.

Ada pun para pelaku tersebut adalah, Bobi Pitra (25) warga Pasar IX, kelurahan Sukaramai Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Barat. Piki Olanda (24) Warga Pasar IX Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat. Bambang (41) Warga Pasar IX Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat. Nopendi Ibrahim Sitepu (32) Sekuriti PT Polikesmas Putra, warga Kelapa Pasar Selanjutnya, Rido (19) warga pasar IX Tanjung Jati. Rudi (47) warga jalan Danau Melinjau, Kecamatan Binjai Utara. Roni (35) warga Pila Permai Indah Stabat, Kabupaten Langkat. Adi Tarigan (40) warga Kretong Jambi.

Teguh Widodo (45) warga Jalan Tenis, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur.

Menurut keterangan sementara dari pelaku curanmor, mobil tersebut dijual kepada oknum Marinir Belawan yang bernama Sertu Aidil, seharga Rp28 juta.

Kapolres Binjai AKBP M Rendra Salipu, melalui Kasatreskrim AKP Hendro Sutarno, saat diwawancarai awak media, membenarkan penangkapan tersebut.

"Benar, saat ini para pelaku masih dalam pemeriksaan," ucapnya Hendro Sutarno yang baru beberapa hari menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Binjai.

Kini, kesembilan tersangka pelaku curanmor masih diamankan dan dalam pemeriksaan Sat Reskrim Polres Binjai guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. n int

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Bupati Langkat Masuk Nominasi Ketenagakerjaan Awards

“

PRESTASI Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam bidang Ketenagakerjaan, membawa dirinya masuk dalam nominasi penerima penghargaan Ketenagakerjaan Awards 2017.

STABAT, PODIUM Hal itu diungkap Tim Penilai BPJS Sumbagut saat berkunjung ke Kabupaten Langkat di ruang Sekdakab Langkat, (20/9/2017).

Mewakili Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH, Sekda Langkat dr. H Indra Salahudin menerima kunjungan tersebut. Dijelaskan Indra, menjadi nominasi saja sudah menjadi kebanggaan bagi Langkat. Apalagi berhasil menerima penghargaan, jelas itu akan membuat masyarakat Langkat senang.

“Untuk itu, terima kasih atas pencantuman nama Bupati Langkat sebagai Nominasi dan semua prestasi yang diraih adalah hasil kerja keras seluruh pihak, baik itu Pemkab Langkat melalui instansi terkait.

Kemudian pihak perusahaan yang ada di Langkat beserta seluruh masyarakat," kata Sekda Indra

didampingi Kadisnaker Langkat H Syaiful Abdi.

Salah seorang perwakilan Tim Penilai BPJS Sumut yang juga Kakanwail BPJS Sumbagut Umardin Lubis menjelaskan

Program Jampersal Meminimalisir Angka Kematian Ibu & Bayi STABAT, PODIUM Jaminan Persalinan (Jampersal) sangat mendukung.

Salah satunya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pernyataan itu disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu melalui pidato tertulis dibacakan Assiten I Adm Pemerintahan Drs Abdul Karim saat menjadi pembina apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat, (25/9/2017).

Dijelaskan, pemanfaatan dana Janpersal meliputi biaya operasional rumah tunggu kelahiran, biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas tenaga kesehatan dan pendamping di rumah tunggu kelahiran.

Selanjutnya biaya transportasi atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, dan bayi baru lahir dari rumah ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya.

“Itu semua telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017, Dana Alokasi Khusus fisik bidang kesehatan meliputi bantuan operasional kesehatan, jaminan persalinan serta akreditasi Puskesmas,” ujarnya.

Ngogesa berharap, dengan adanya program Jampersal, semoga penanganan ibu hamil dari saat melahirkan sampai masa nifasnya serta bayi yang dilahirkan bisa selamat.

Bersamaan dengan apel tersebut, pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memberikan santunan kemalanagan kepada keluarga anggota Korpri yang meninggal dunia beberapa waktu lalu berikut keluarga anggota Kopri yang diberikan, keluarga Yafizham dan Sopianto (ASN Badan Pendapatan Daerah), Bono I (ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).

Rosminah (UPT Dinas Pendidikan Kecamatan pematang Jaya), Riana (ASN Kantor Camat Berandan Barat), Lindawati Br Sembiring (ASN UPT Dinas Pendidikan Wampu), Beru Jenda (ASN Dinas Pendidikan Wampu) dan Siti Minarni (ASN UPT Dinas Pendidikan Wampu), apel dihadiri oleh seluruh Asisten, Staf Ahli dan para ASN di jajaran Pemkab Langkat. n P30

bahwa, ada beberapa indikator yang membuat nama Bupati Langkat HNgogesa Sitepu SH mencuat menjadi dominasi. Di antaranya adalah berbagai prestasi yang diraih.

Dijelaskan, bahwa prestasi dimaksud yakni terpilih sebanyak 6 kali berturut sebagai Pembina Terbaik K3 se-Indonesia, 5 kali mendapatkan ISO 9001 2015 bidang pelayanan publik Ketenagakerjaan dan terbaik dalam peringkat Bursa Kerja Online se-Indonesia.

“Itu alasan kami dan semoga Bapak Bupati Langkat dapat menjadi yang terbaik dan berhasil menerima penghargaan BPJS Ketenagakerjaan Awards tahun 2017 yang sesuai jadwal akan diserahkan di Istana Negara Bulan Desember mendatang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) BPJS ke-40,” urainya.

Hadir dalam kunjungan tersebut, Ketua Apindo Sumut Johan Briyen, Ketua Tim Penilai BPJS Awards Sunardi dan Kepala BPJS Binjai Langkat T. Haris Sabri Sinar. n P30

Ngogesa Sitepu Serahkan BSPS Bagi Warganya

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Assisten II Adm Ekbangsos Drs H Hermansyah menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Tahun Anggaran 2017 kepada warga di dua Desa di Langkat. Yakni Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang dan Desa Securai Utara Kecamatan Babalan.

Penyerahan berlangsung di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, (20/9/ 2017).

Dalam pidatonya dibacakan Assisten II Ekbangsos Drs. H. Hermansyah, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menjelaskan bahwa penyerahan ini adalah langkah aktif pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni secara swadaya menjadi rumah layak huni.

Dalam hal ini, Pemkab Langkat menyerahkan bantuan sebesar Rp15juta kepada setiap rumah, dengan perincian 50 rumah di Desa Telaga Jernih dan 50 rumah di Desa Securai Utara.

“Pembagiannya secara dua tahap, yakni Rp7.500.000 untuk tahap I bagi setiap rumah dan diberikan kerekening warga penerima secara masing-masing,” katanya.

Ngogesa berharap, dengan penyerahan bantuan ini, kualitas kesejaheraan hidup di Langkat semoga semakin meningkat dan masyarakat yang rumahnya saat ini tidak layak huni dapat merasakan manfaat dari bantuan ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir Bambang Irawadi menjelaskan, penyerahan bantuan ini berdasarkan prioritas yang paling membutuhkan sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan, yakni surat pernyataan calon penerima bantuan, surat keterangan kepemilikan tanah, surat keterangan penghasilan, KTP dan kartu Keluarga dan surat permohonan. “Kepada penerima, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik,” harapnya.

Diketahui, Kabupaten Langkat tahun 2016 juga menerima bantuan BSPS dari APBN sebanyak 470 unit, yakni BSPS Reguler sebanyak 270 unit di Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya. Kemudian BSPS Strategis sebanyak 200 unit di Desa Pulau Sembilan Pangkalan Susu (25 unit), Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat (25 unit), Kecamatan Sirapit (50 unit) dan Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lepan (100 unit). n P30

8

ADVETORIAL PODIUM

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Bupati Langkat Teken MoU

Komitmen Anti Gratifikasi

“J

angan ada lagi gratifikasi, baik memberi suap dan uang pelicin dalam bentuk apa pun. Atau sebaliknya dengan menerima gratifikasi, suap dan uang pelicin dalam bentuk apa pun."

STABAT, PODIUM Penegasan itu disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu bersama Sekdakab H Indra Salahudin dan seluruh SKPD di jajarannya beserta camat saat penandatanganan Komitmen Anti Gratifikasi berlangsung di ruang pola kantor Bupati Langkat, (25/9/2017).

Penandatangan tersebut bersamaan dengan

kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) Tahun 2017 di Kabupaten Langkat yang juga dibuka langsung oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, komitmen tersebut akan segera disosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dipedomani dalam melaksanakan pelayanan setiap publik.

“Dengan adanya penandatangan ini, sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab.

Langkat akan berjalan lancar dan budaya anti korupsi akan semakin melekat dalam prinsip bekerja,” ujarnya sembari berharap seluruh ASN dapat mengikuti komitmen tersebut.

Sementara itu, mengenai Rakorpem, Ngogesa mengatakan bahwa Rakorpem dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya visi misi Kabupaten Langkat yang sejahtera.

“Rakorpem memiliki arti penting dan

strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja di masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Langkat,” katanya.

Di situ Ngogesa berharap, melalui Rakorpem ini, solusi permasalahan di setiap Instansi akan ditemukan penyelesaiannya dengan koordinasi efektif antar intansi yang hadir dalam Rakorpem.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Langkat Drs Rajanami YS mengatakan, Rakorpem ini bertujuan mensinkronisasikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah yang berkesinambungan, efektif dan terarah.

“Banyak hal yang dibahas dalam Rakorpem tahun 2017 ini, diantaranya, sektor pemberdayaan masyarakat desa, sektor keamanan dan ketertiban, sektor keuangan daerah, sektor kependudukan, sektor pendapatan daerah dan sektor penanggulangan bencana” katanya. n P03

Ngogesa Sambut Jemaah Haji Dengan Penuh Rasa Haru MEDAN, PODIUM Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boing 777.300 ER, sekitar pukul 02.05 WIB, jemaah haji asal Kabupaten Langkat tiba di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), (16/9/2017).

Sesampainya mereka di tanah air, meraka disambut oleh Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH yang dalam penyambutan tersebut tampak perasaan haru menyelimuti beliau.

Ngogesa mengatakan, ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang pelaksanaannya banyak diimpikan oleh seluruh umat muslim.

“Banyak cobaan akan datang selama melaksanakan Ibadah Haji tersebut, oleh karena itu, rasa syukur harus senantiasa diucapkan karena saat ini jemaah haji asal Langkat sudah tiba di tanah air,” katanya.

Dia menambahkan, selama beberapa

hari menjalankan ibadah haji, tentu para jemaah haji sangat rindu terhadap keluarga, saudara atau pun jiran tetangga di rumah. "Maka dari itu, saya mendoakan semoga titel Haji Mabrur melekat kepada seluruh jemaah haji, sehingga para mereka dapat menjadi cerminan bagi masyarakat Langkat, khususnya dalam pemikiran dan bertingkah laku," pesannya.

“Dengan banyaknya orang-orang di Langkat yang menampilkan pribadi terpuji, pastinya Langkat akan tetap dilindungi oleh Allah SWT dan selalu mendapatkan berkah oleh-Nya,” harap Ngogesa yang datang ke KNIA didampingi oleh Sekda Langkat dr H Indra Salahudin, Kepala Dinas Kominfo H Syahmadi, Kadisnaker H Syaiful Abdi, Kakanmenag Drs HT Darmansyah dan Kabag Kessos Setdakab Langkat H Syarizal.

Dari 371 jamaah yang tergabung di kloter ini, dua di antaranya meninggal dunia di tanah suci yakni almarhumah Hurhayati (Kecamatan Padang Tualang) dan almarhum M Nafi (Kecamatan Stabat) serta seorang lagi masih menjalani perawatan di Makkah.

"Semoga proses pemulihannya berjalan lancar dan dapat berkumpul lagi dengan keluarga ditanah air, dan pemulangannya akan bergabung dengan kloter lain,” harap Ngogesa.

Syukuran & Doa Masih pada hari yang sama, Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menggelar acara syukuran dan doa atas selesainya rangkaian ibadah haji anaknya Rizki Younanda Sitepu dan sahabat anaknya M Ihsan.

Syukuran ditandai dengan penepung tawaran sekaligus tausyiah dari Drs H Samin Pane. Ngogesa berharap, mereka mampu menjadi tauladan

agama dan mampu memberikan yang terbaik bagi agama Islam dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bersamaan dengan acara tersebut, sykuran dan doa juga ditujukan atas kelahiran cucu Bupati Ngogesa dari Ananda Delia Pratiwi beru Sitepu.

"Semoga jadi Pemimpin masa depan bangsa dan mampu bermanfaat bagi orang banyak,” harap Ngogesa kepada cucunya tersebut.

Dalam acara syukuran dan doa tersebut, membaca ayat suci AlQur’an adalah H Ahmad Azraru Hasibuan (Juara I di Thailand tahun 2016) dan H Jafar Hasibuan (Juara I di Iran tahun 2017).

Hadir sejumlah SKPD di jajaran Pemkab Langkat dan tamu undangan lainnya. Mulai dari Ustadz H Irfan Yusuf S Pdi yang dalam kesempatan itu juga memberikan sambutan 1 mewakili undangan yang hadir. n P3 P31

Turnamen Sepakbola Piala Kades Stabat Lama

16 Tim Adu Skill & Taktik KEMERIAHAAN tampak di lapangan bola kaki Benteng Hijau, Ampera, Desa Stabat Lama Barat.

Mereka bukannya berdemo, tapi adu skill mengutak-atik si kulit bundar. Satu pencapaian agar bisa mencetak gol ke gawang lawan.

WAMPU, PODIUM Ya, gambaran kemeriahaan itu merupakan open turnamen sepakbola Piala Kepala Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu. Kegiatan ini dibuka langsung Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, (24/9/2017).

Kades Stabat Lama Barat Tengku Firmansyah mengungkapkan, turnamen ini sudah yang keempat kalinya dilaksanakan. Dijelaskan, ada 16 tim ikut ambil bagian dalam turnamen ini yang berasal dari 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat. Di antaranya Kecamatan Wampu, Stabat, Tanjung Pura, Secanggang dan Hinai.

Turnamen ini juga diikuti 1 Tim Kesebelasan dari Kota Binjai.

Turnamen direncanakan selesai selama satu bulan, yakni dari tanggal 24 September hingga 25 Oktober 2017. Juara I turnamen nantinya mendapatkan tropi dan uang Rp5 juta, juara II tropi dan uang Rp3 juta serta juara III mendapatkan tropi dan uang Rp2 juta. Bagi pemain top skor mendapatkan uang Rp500 ribu.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat dalam pidato sambutan dan arahannya, sangat merespon baik atas diselenggarakannya kegiatan turnamen ini dan mendukung penuh

kepada para pemain untuk terus berkembang dalam dunia olahraga khususnya sepak bola.

“Kegiatan ini sangat positif dan perlu terus dilakukan sehingga tidak ada waktu luang yang terbuang percuma dengan kegiatan yang tidak bermanfaat,” ujar Ketua Cana (panggilan akrab Ketua DPRD Langkat-red).

Ajang sepakbola ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan antar para pemain, sehingga melalui event ini kebersamaan dapat tercipta di dalam dan di luar lapangan nantinya.

"Kita sama-sama mengetahui betapa pentingnya arti olahraga bagi kesehatan, untuk itu saya berharap kepada para peserta turnamen, kemenangan boleh saja jadi tujuan utama tetapi sportifitas harus dijunjung tinggi dan itu yang utama," imbuhnya.

Ketua Cana juga mengimbau kepada masyarakat yang hadir, khususnya para orang tua agar lebih serius memperhatikan dan menjaga anakanaknya agar tetap terhindar dari pemakaian narkoba karena narkoba dapat merusak segalanya.

Dalam kesempatan itu Ketua Cana

memberikan bantuan uang kepada Panitia Pelaksana Turnamen. Katanya, jangan pandang dari nilainya, yang penting bisa membantu Panitia agar turnamen itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Sebelumnya, Camat Wampu Syamsul Adha, SSTP mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Langkat atas kehadirannya dan partisipasinya dalam memberi bantuan dan support kepada panitia dan peserta turnamen karena dengan kegiatan olahraga semacam ini mudah-mudahan terlahir bibit-bibit pesepakbola Langkat nantinya.

Dia pun memuji panitia yang mandiri dan berharap agar di tahun-tahun yang akan datang bisa dilaksanakan lagi dengan lebih meriah, dengan menggunakan alokasi dana DD/ADD. Hadir dalam acara pembukaan turnamen tersebut beberapa anggota DPRD Langkat yakni M Syahrul, Pujianto dan Edi Bahagia, Pimpinan Pemuda Pancasila Kecamatan Stabat serta Ketua AMPI Kecamatan Wampu.

Ketua DPRD Langkat yang mencabut nomor undian pertandingan pertama, ditandai dimulainya pertandingan pembuka antara tim tuan rumah Ampera A versus Putra Sukma dari Kecamatan Tanjung Pura yang dipimpin oleh wasit Usman Lee. n P30

10

PODIUM LANGKAT Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

PODIUM Utama

Keringat Rakyat Tak Berbekas

Perpustakaan Desa Mubazir LAGI temuan PODIUM menyangkut ketidakwajaran Dana Desa di Kabupaten Langkat. Dugaan penyelewengan serta kemubaziran dana kemaslahatan ummat kucuran pemerintah itu terpantau di enam desa dari 240 desa di bawah pimpinan H Ngogesa Sitepu.

LANGKAT, PODIUM Belum usai kasak-kusuk pemberitaan PODIUM edisi sebelumnya soal sinyalir dana sosialisasi bagi Kepala Desa dan Kaur Umum, hingga membuat Camat menggelar rapat mendadak. Kini, kasus lain mengemuka dan jadi perbincangan publik.

Ya, penelusuran kru tabloid ini beberapa hari lalu terkait kemubaziran Dana Dana untuk perpustakaan.

Ditilik dari kebijakan pemerintah daerah mengaktifkan kembali perpustakaan desa sangatlah baik. Dan mungkin tak seorang pun menolak pemberdayaan perpustakaan desa.

Hanya saja, keberadaan perpustaan desa itu jauh dari harapan bagi masyarakat yang mendiami pinggiran kota itu.

Hal ini bukan tanpa alasan. Dari enam desa yang berada di tiga kecamatan di Kabupaten Langkat, hasil telaah kru tabloid ini sangatlah tidak layak. Terutama menyangkut lokasi atau area berdirinya perpustakaan, jumlah buku dan isi buku serta literatur yang terpajang di lemari perpustakaan desa.

Ironinya, enam desa tersebut menampilkan literatur buku yang sama. Terdiri dari buku ilmu hukum beserta pasal-pasal penyertanya. Tak salah memang pembelajaran hukum terhadap kaum marginal diberikan, tapi rasanya kurang pas.

Artinya, dilihat dari iklim warga desa yang kebanyakan bertani, toh malah buku tentang pertanian atau sejenisnya sama sekali 'hilang'.

Begitu juga tentang buku agama, sejarah, pendidikan akhlak dan sebagainya, itu pun tidak masuk dalam lemari perpustakaan. Penasaran, lalu kru PODIUM coba mewawancarai perangkat desa yang ada saat itu.

Perangkat desa yang tak mau namanya dipublis menerangkan, sejak awal berdiri perpustakaan desa, ya isi di lemari itu hanya berkutat tentang hukum. Seperti undang-undang dan peraturan tentang pemerintahan desa, peraturan pemerataan desa, buku hukum (KUHP).

Jumlahnya juga tak banyak. Sekitar 35-40 unit buku saja. Yang jadi pertanyaan, dari mana anggaran buku dan pembenahan lokasi perpustakaan diperoleh?

Seketika aparat desa itu menjawab. "Dananya dari Dana Desa, bang. Ini merupakan kewajiban bagi desa untuk membuat perpustakaan desa.

Nominalnya 12 juta rupiah untuk satu perpustakaan desa," katanya.

Lokasi perpustakaan sendiri, kata aparat desa tersebut, itu diserahkan kepada pihak desa.

Memang, pantauan PODIUM perpustakaan itu ada yang berada di aula desa, ruang khusus perpustakaan desa dan ada pula di ruang Kepala Desa serta ruangan Sekretaris Desa.

Ketidaklayakan posisi atau tempat perpustakaan nyatanya jauh dari kenyamanan. Apalagi berada di ruang Kepala Desa atau di ruang Sekretaris Desa. Di situ tampak satu sisi yang menyalahi aturan.

Telaah lebih lanjut, di Kabupaten Langkat terdapat 240 desa. Rata-rata perdesa mengeluarkan anggaran Rp12 juta. Total keseluruhan Dana Desa sekira Rp2,88 miliar.

"Pokoknya isi buku hampir rata tak ada

membahas soal pertanian, cuma hukum saja," tukasnya.

Berapa dana ketersediaan buku? Pertanyaan itu kembali diutarakan PODIUM. "Untuk buku dianggarkan Rp10 juta," singkat aparat tersebut menambahkan.

Jadi, dana buku Rp10 juta untuk membeli ratarata 40 buku. Ditaksir satu buku itu berada di angka Rp250 ribu. Nominal harga satu buku 'hebat' bagi kalangan masyarakat desa. Apakah buku tersebut dibeli pihak desa atau disediakan oleh PMDK? Dengan lugas aparat desa itu kembali menjawab.

"Kalau soal buku, itu disiapkan pihak ketiga, bang.

Kami selaku pihak desa hanya menerima bersih dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10 juta," terangnya.

Siapa pihak ketiga itu?

"Kalau (pihak ketiga-red) itu kami tidak tahu.

Dan jenis buku juga ditentukan pihak ketiga," imbuh aparat desa.

"Yang kami tahu, buku telah disediakan di salah satu tempat dan kami disuruh untuk mengambil saja," sebutnya.

Hasil tanya jawab dengan aparat desa, bisa dilihat bahwa peruntukan perpustakaan desa hanya menguntungkan sepihak. Terutama pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas PMDK. Bahkan disebut-sebut pihak ketiga yang menyediakan pengadaan buku perpustakaan desa berasal dari kalangan kejaksaan.

Mungkin saja itu benar adanya. Sebab, buku-buku yang perpajang di lemari perpustakaan desa (seperti telusur PODIUM) banyak mengenai ilmu hukum.

"Kadang juga ada penambahan buku di lemari perpustakaan, bang. Ya itu tadi, buku perpustakaan bertambah dari hasil bimbingan dan penyuluhan aparat desa atau mahasiswa KKN (kuliah kerja nyata)," ujar aparat desa itu menambahkan.

Sedangkan pengunjung perpustakaan desa sendiri, menurut sang aparat desa, tak lain mereka yang bertugas di kantor desa. "Jarang ada warga sini yang datang, bang. Apalagi isi lemari perpusataan itu cuma buku hukum, hukum dan hukum. Siapa yang mau bacanya! Mana mungkin warga sini yang kebanyakan petani mau datang untuk membaca," sahutnya lagi.

Makanya, kata aparat desa itu, mereka pun sedikit janggal tatkala menerima buku peruntukan bagi perpustakaan desa. "Sedari awal kami berpikir pihak ketiga itu memberikan buku tentang pertanian, atau lainnya. Ehh..malah buku tentang hukum. Ini kan aneh. Mubazir, kalau diperhatikan peruntukan Dana Desa ini," sindir sang aparat desa.

Rapat Mendadak Edisi 16-30 September, PODIUM mengulas tentang dugaan penyelewengan Dana Desa.

Wuihh..heboh seketika. Terbukti, info di lapangan menyebut, pejabat PMDK seolah 'kebakaran jenggot'. Kepanasan tak tentu arah. Alhasil, hampir di seluruh kecamatan yang dipimpin para camat, langsung menggelar rapat mendadak.

Diulas PODIUM saat itu soal dugaan penyelewengan Dana Desa dibalut sosialisasi pengadaan barang dan jasa. Secara matematis

sekira Rp1,2 miliar dana tersebut 'menguap' entah kemana. Lagi-lagi, pihak ketiga yang katanya sebagai penyelenggara.

Terlepas dari rapat mendadak dan peran pihak ketiga bekerjasama dengan pejabat PMDK Kabupaten Langkat, namun pastinya terdata telah 139 pelaku korupsi Dana Desa merupakan kepala desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017, telah ditemukan 110 kasus korupsi. “Sedikitnya ada 110 kasus korupsi anggaran desa yang telah diproses penegak hukum dan ditemukan oleh ICW,� ujar Egi Primayogha, peneliti ICW pada Agustus lalu.

Dalam 110 kasus korupsi tersebut diduga terdapat 139 orang pelaku. Berdasarkan data yang dirilis ICW, dari segi aktor, 107 dari 139 pelaku merupakan kepala desa.

Sementara, 30 orang lainnya merupakan perangkat desa, dan 2 orang istri dari kepala desa. “Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 30 miliar. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah kerugian korupsi dana desa yakni Rp 19,6 miliar. Sementara di tahun 2016 lebih rendah dengan korupsi sebesar Rp 10,4 miliar,� ujar Egi. Menurutnya, banyaknya kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi dana desa menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai diatur dalam UU Desa.

Dalam pasal 26 ayat (4) UU Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Egi beserta 2 pembicara lainnya yaitu Kurnia Ramadhana dan Almas Sjafrina mengaku prihatin dan menolak keras adanya korupsi lebih lanjut mengenai dana desa.

Berkaca temuan ICW Dana Desa 'dimainkan' Kepala Desa, toh nyatanya bakal diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Malahan kabar teranyar diterima PODIUM, bahwa lembaga anti rasuah itu telah memberi sinyal untuk melakukan tindak lanjut dugaan penyelewengan ADD/DD di Kabupaten Langkat.

Info KPK juga menyebut akan langsung menyeret aktor intelektual yang bermain Anggaran Dana Desa dan Dana Desa di Bumi Amir Hamzah.

Sementara itu, dari 'gedung bundar' diperoleh informasi, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tetap konsen dengan riuhnya dugaan penyelewengan Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Namun, laporan resmi tentang dugaan keterlibatan oknum jaksa yang 'bermain' harus ada lembaga atau pun pihak yang membuat laporan langsung ke Jamwas. Bisa saja pengaduan dari Langkat sudah disampaikan LSM ke pihak Kejatisu tapi mandek.

"Untuk itu kami menunggu laporan resmi (soal dugaan penyelewengan ADD/DD-red) dari Langkat," tandas sumber PODIUM di Kejagung.

Sementara dari Jakarta, M Holid SH, tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), yang juga praktisi hukum meminta pihak KPK untuk memantau isu dan rumor tentang setoran tunai pihak desa yang mencapai puluhan juta/desa ke pihak tertentu dalam waktu dekat (pasca pencairan ADD/DD) di Langkat.

KPK dapat menggali informas dari berbagai pihak terutama (23 Kaur di kecamatan, 240 Kades, 240 Sekdes) dan pihak terkait di Dinas PMDK Langkat.

"Kalau perlu sadap isi pembicaraan 240 Kades, 240 Sekdes dan Kaur kecamatan mulai awal Oktober," pungkasnya. n tim

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Ketua DPRD Langkat Umrohkan Bilal Mayit RASA haru terlihat dari wajah Siti Asni. Wanita yang tinggal di Sawit Seberang ini bak mendapatkan 'durian runtuh'. Pasalnya, dia tak menyangka akan diberangkatkan umroh. Hadiah umroh tersebut diberikan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Secara simbolis, hadiah yang sangat tak ternilai harganya di mata Siti Asni itu didapati ketika dirinya menjadi salah satu peserta zikir akbar 1 Muharram di Masjid Raya Subussalam, Kecamatan Sawit Seberang, (21/9/2017).

LANGKAT, PODIUM Sebagaimana diketahui, Siti Asni seharinya adalah Bilal Mayit. Secara spontanitas, pada saat itu Terbit memanggil panitia dan menunjuk Siti Asni sebagai orang yang beruntung mendapatkan hadiah umroh.

Selain Siti Asni, Ketua Cana (panggilan akrab Terbit Rencana PA)juga mengumrohkan Ketua MUI Langkat Buya H Ahmad Mahfudz beserta Ketua Al-Hidayah Kecamatan Sawit Seberang.

“Mudah-mudahan, ini dapat menjadi penyemangat seluruh masyarakat dalam beribadah dan di Tahun Baru Islam 1439 Hijriah ini, semangat baru dalam bekerja akan muncul demi menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan,” ucap Terbit saat ditanya.

Sementara itu, Camat Sawit Seberang Suhaimi SSTP mengatakan bahwa acara zikir akbar 1 Muharram 1439 H dilaksanakan untuk mendoakan Kabupaten Langakt menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

“Isu Pilkada di Langkat sudah bermunculan dan kabar tentang bakal calon Bupati sudah menyebar, maka dari itu, semoga Langkat dipimpin oleh orang yang tepat,” harapnya.

Dijelaskan, kegiatan dilaksanakan atas bentuk kerjasama antara pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Langkat, Al-Hidayah Sawit Seberang, unsur Forkopimda di Kecamatan Sawit Seberang, PTPN II Kebun Sawit Seberang dan para tokoh masyarakat.

Acara zikir didahului dengan kegiatan sholat Dhuha, sholat Tasbih dan Muhassabah yang diikuti ratusan peserta dzikir. Kegiatan di akhiri dengan tausyiah yang disampaikan AlUstadz M Syukur S Ag dari Kota Binjai.

Pada kesempatan itu juga, Ketua

Legislator Terima Audiensi Panwaslu LANGKAT, PODIUM Legislator Langkat menyambut baik audiensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Langkat di ruang kerja Ketua DPRD, Selasa (19/9). Audiensi diterima oleh Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE bersama Wakil Ketua DPRD H Sapta Bangun, SE didampingi Sekretaris Dewan Drs Basrah Pardomuan.

Audiensi yang penuh keakraban tersebut berjalan dengan santai. Ketua Panwaslu memperkenalkan susunan pengurus yang baru dilantik B a w a s l u Provinsi Sumatera Utara pada 28 Agustus 2017 lalu.

Sebagai Ketua Aidil Fitri, S PdI dan dua anggotanya Marhadenis Nasution, M Hum serta Husni Laili, S PdI. "Audiensi ini kami lakukan untuk silaturahmi dengan DPRD Kabupaten Langkat sekaligus memperkenalkan diri dikarenakan Panwaslu Langkat baru saja terbentuk," kata Ketua Panwaslu, Aidil Fitri.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD berharap dengan kepengurusan Panwaslu yang baru dilantik, kiranya dapat

bekerjasama dan mampu bersinergi dengan penyelenggara pemilu lainnya agar Pilkada Langkat 2018 nantinya berjalan dengan baik dan lancar.

“Panwaslu juga hendaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksana Pilkada,” ungkap Wakil Ketua DPRD H Sapta Bangun.

Politis Partai Demokrat ini juga memberikan masukan agar Panwaslu dapat menyatukan persepsi dan berharap dapat bekerja dengan baik.

"Sehingga pelaksanaan Pilkada nantinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran," harapnya.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Panwaslu mengharapkan dukungan anggaran dari DPRD Kabupaten Langkat pada APBD mendatang agar tugas-tugas mereka dapat berjalan baik.

“DPRD Kabupaten Langkat akan berupaya dapat membantu anggaran Panwaslu Langkat di perubahan APBD Kab. Langkat 2017 sesuai dengan mekanisme yang ada,” pungkas wakil rakyat itu. n P03

DPRD Langkat Terbit Rencana memberikan cenderamata kepada seluruh peserta zikir akbar karena telah hadir dan bersama-sama mendoakan Langkat agar menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. n P03

Komisi-komisi DPRD Langkat Bahas P-APBD 2017 STABAT, PODIUM Setelah disampaikan Pemerintah Kabupaten Langkat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Langkat pada (19/9/2017), dan dilanjutkan Paripurna mendengarkan Jawaban Bupati Langkat atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Langkat pada (20/9/2017), maka Komisi-komisi DPRD Langkat telah menjadwalkan pembahasan P-APBD yang dimulai hari (22/9/2017) dengan mengundang mitra kerjanya masing-masing di ruang Komisi A-D. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD, untuk pembahasan di Komisi A-D dimulai dari tanggal 22 s/d 25 September 2017, nantinya hasil pembahasan yang dilaksanakan Komisi-komisi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Langkat No 1 tahun 2015, maka Komisi merekomendasikan ke Badan Anggaran untuk dibahas lebih lanjut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait untuk membahas Rencana Kerja Anggaran yakni dari tanggal 26 s/d 28 September 2017.

Terlihat Komisi A mengundang mitra kerjanya yakni Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Langkat.

Ketua Komisi A Pujianto, SE yang memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Joni Sitepu dan Sekretaris Komisi H. Rahmanuddin Rangkuti, SH. MKn bersama Anggota Komisi lainnya membahas satu demi satu penambahan maupun pengurangan anggaran mitra kerjanya.

Dalam pembahasan anggaran Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan memaparkan bahwa sesuai PP 18/2017, maka pada P.APBD 2017 ini dianggarkan biaya medical chek-up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Rumah Sakit Pemerintah yang refresentatif yakni RS Adam Malik Medan, dan untuk kegiatan reses direncanakan dilaksanakan pada bulan Nopember 2017 dan akan diberikan tunjangan reses bagi yang melaksanakan reses. n P03

12

PODIUM SUMUT

PODIUM Utama

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Nekad!! Spanduk Edy Rahmayadi Dicopoti OTK

'Tunggu Saya di Januari' TEMBANG lawas “Setulus Hati Ku Tuhan” dilantunkan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi. Itu tergambar di Batalyon Infantri Raider 100/Prajurit Setia, Namu Ukur Utara, Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sabtu pekan lalu.

LANGKAT, PODIUM Lagu tersebut mengisyaratkan bahwa jenderal bintang tiga yang pernah menjabat sebagai Danyonif Raider 100/PS (dahulu Linud,red) dengan ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya bertarung di Pilgubsu 2018 mendatang.

Kunjungan mantan Pangdam I/BB ini juga sekaligus menggelar Reuni Akbar sembari bertatap muka kepada para Prajurit Setia tersebut.

Ada pun tujuan diadakannya Reuni Akbar Prajurit Setia untuk mempererat silaturrahmi sesama prajurit dan sesama prajurit Eks Linud 100/PS dan sekaligus memberikan pengarahan.

Pada kesempatan tersebut, Pangkostrad menyampaikan kesannya dan pengalamannya semasa bertugas di Linud 100/PS. “Saya bangga kepada seluruh Prajurit Yonif Raider 100/PS dan keluarganya, kalian harus kompak,jaga nama baik satuan dan ingat jangan ada yang melanggar hukum,” tegas Pangkostrad.

Hadir dalam kegiatan Reuni Akbar di antaranya, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahhmayadi, Asintel Kasdam Kolonel Inf Maulana Ridwan, Dandim 0203/Lkt Letkol Arh Dedy Rahmanto MSi (Han), Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto, Danbrigif 7/ RR Kol Inf Dody, Aspers Kasdam I/ BB,Aster Kasdam I/BB,Aslog Kasdam I/BB, Kapendam I/BB, KaKudam I/BB, Danyonif Raider 100/PS, juga hadir Kapen Kostrad Letkol Inf Putra Widyawinaya, Para Prajurit Raider 100/PS terdiri dari PA, BA Dan TA. Sebelumnya, Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmayadi menyatakan keteguhan untuk maju di Pilgubsu mendatang. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak mau menjadi sosok nomor dua alias bakal calon wakil gubernur.

Edy tetap kukuh ingin maju sebagai Bakal Calon Gubernur Sumut meskipun bila nanti ada partai yang hendak mengusungnya sebagai Bakal Wakil Gubernur Sumut.

"Saya tidak mau. Saya pengin jadi nahkoda, bukan pembantu nahkoda.

Kita sudah putuskan itu, tidak ada tawar-menawar. Saya tak mau nomor dua," kata Edy. Selain tak ingin jadi nomor dua, Edy juga blak-blakan bilang tidak mau "dikawinkan" partai. Edy ingin dirinya sendiri yang memilih sosok yang akan

mendampinginya sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur.

"Yang kedua saya tidak mau dikawinkan, saya sendiri yang mencari istri (calon wakil)," katanya.

Pada kesempatan ini, Edy mengatakan sudah ada partai yang bersedia mengusungnya. Namun, partai itu belum resmi mendeklarasikan dan mengekspos ke publik terkait dukungan itu.

"Tujuan saya menjadi gubernur bukan hanya menjadi gubernur, bukan hanya mengambil power (kekuasaan).

Saya bisa berbuat sesuai dengan power saya itu dan insya Allah saya akan mengembalikan posisi Sumatera Utara pada posisi the big five di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, sekarang ini Sumatera Utara jauh sekali. Pada zaman saya SMA, Sumatera Utara nomor tiga. Nomor satunya Jakarta, nomor dua Surabaya, nomor tiga Sumatera Utara," tukasnya.

“Semata adalah pengabdian selaku putra daerah, yang tak ingin lagi melihat Sumut terpuruk. Saya ingin kembali membangun martabat Sumatera Utara sebagai bentuk pengabdian saya selaku seorang prajurit,” ujar Edy. Dijelaskan Edy bahwa 30 persen Sumut itu adalah menengah ke atas, 70 persennya menengah ke bawah."Dan kita ini one man one vote dalam demokrasi.

Yang jelasnya profesor dengan tukang sapu itu posisinya sama dalam memilih seorang gubernur. Nah ini yang sedang saya pelajari," sebut Edy. Edy mengatakan, dirinya akan mengundurkan diri pada saat KPU Sumut resmi membuka pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023.

"Di situ lah saya akan mengundurkan diri. Itu yang paling lambat," pungkasnya.

Paling tidak, kata dia, Januari nanti akan mengundurkan diri sebagai Pangkostrad. Dalam Surat Keputusan KPU Sumut Nomor 86 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pilgub Sumut 2018, jadwal pendaftaran pasangan calon ditetapkan pada 810 Januari 2018.

Edy mengklaim Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

sudah menyetujui langkahnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Hanya saja, dia menyatakan akan kembali menemui Gatot sesaat sebelum pengunduran diri.

"Iya (Gatot Setuju -red). Fix lah nanti saya menghadap beliau dulu," sebutnya.

Sedangkan untuk penetapan pasangan calonnya, baik itu dari jalur perseorangan maupun jalur partai politik akan dilakukan pada 12 Februari 2018.

Bagi pasangan yang mendaftar melalui partai politik, harus didukung sekurang-kurangnya oleh partai politik atau gabungan partai politik yang saat ini memiliki 20 persen kursi DPRD Sumut.

Sementara untuk paslon perseorangan harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 7,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) terakhir.

Penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan dibuka 22-26 November 2017. n tsunami

LANGKAT, PODIUM Aksi tak sportif kembali diperlihatkan orang tak bertanggung jawab (OTK). Seperti terpantau PODIUM, spanduk salah satu calon Gubernur Sumut hilang bak ditelan bumi. Spanduk tersebut milik Letjen TNI Edy Rahmayadi yang terpajang di beberapa titik di Kecamatan Wampu.

Info diperoleh PODIUM, peristiwa sedikit heboh itu diketahui Rabu (27/9) pagi.

Diperkirakan puluhan spanduk Letjen TNI Edy Rahmayadi berukuran 40 X 60 CM dan 60 X 120 CM lenyap begitu saja.

Padahal spanduk tersebut telah terpasang sejak medio September lalu.

“Kita menduga oknum yang merusak baliho Rudi Bangun dan Pak Edy Rahmayadi berasal dari pihak yang sama. Bisa saja ini proyek cari muka kepada Ketua DPRD dan Bupati Langkat yang akan maju pada Pilkada 2018 nanti,” ujar sumber yang tak menyebutkan namanya.

Secara tegas, sumber tersebut menambahkan 'jangan masalah ini dianggap sepele karena dapat merusak dan memancing saling curiga antar tim sukses yang ada dan sedang bekerja serius mensosialisasikan calonnya di lapangan'.

"Untuk itu kita berharap pihak Polri dan Intel Kodim serta Kodam tanggap atas kejadian tersebut," sebut sumber.

Nah, jika spanduk dan baliho milik Letjen TNI Edy Rahmayadi bisa diperlakukan seperti itu.

"Maka jangan heran kejadian yang sama menimpa baliho balon Bupati Langkat lainnya," pungkas sumber kepada PODIUM. Sebelumnya, kasus pengrobekan baliho calon Bupati Langkat juga terjadi beberapa waktu lalu, sebagaimana dilansir PODIUM Edisi 1-15 September.

Namun sangat disayangkan, dari kasus perkasus yang terjadi belum ada tindakan prefentif pihak penegak hukum. Sehingga menimbulkan rasa heran di tengah masyarakat. n tsunami

13

Sumut PATEN

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

PEMERINTAH HARAPKAN USU BERKELAS DUNIA

“

KEPALA Staf Kepresidenan Republik Indonesia Teten Masduki mengatakan, pemerintah berharap Universitas Sumatera Utara (USU) bertransformasi secara sukses menjadi universitas berkelas dunia (world class university) guna mendukung agenda pembangunan nasional.

MEDAN, PODIUM “Universitas berkelas dunia itu dapat dicapai dengan kualitas riset, tingkat serapan alumni pada angkatan kerja, tingkat keberagaman mahasiswa dan fakultas, serta kualitas dosen yang mengacu pada QS World University Ranking,” ujar Teten saat menyampaikan orasi ilmiah pada puncak peringatan Dies Natalis ke-65 USU, di auditorium USU, (27/9/ 2017).

Hadir dalam acara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr HT Erry Nuradi MSi, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USU Prof Todung Mulya Lubis, Rektor USU Prof Runtung Sitepu, para Konsul Jenderal Negara Sahabat, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumut, para mantan Rektor USU, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumut, para wakil rektor dan mahasiswa USU. Teten menegaskan, pemerintah memiliki harapan besar kepada USU dan berbagai perguruan tinggi Sumut untuk menjadi mitra yang dapat menyukseskan program prioritas pemerintah terutama di wilayah Sumut.

“Tentu riset dan pengembangannya senantiasa menghasilkan inovsi yang menjadi titik tolak peningkatan daya saing daerah, nasional maupun internasional,” kata pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Sementara Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dalam sambutannya meyakini, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, USU akan menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dan kepakaran di Indonesia, bahkan di mancanegara.

“Saya percaya USU akan terus memberikan kontribusinya untuk

menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang-bidang keilmuan yang telah tercantum dalam visi-misi USU, yaitu perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing di tataran dunia global,” kata Erry yang belum lama diwisuda sebagai doktor Sekolah Pascasarjana USU. Tengku Erry mengungkapkan rasa bangga terhadap kinerja Universitas Sumatera Utara yang berhasil menaikkan peringkat Kemenristekdikti dari 38 menjadi 19 tingkat nasional.

“Ini patut diapresiasi karena sebagai hasil kerja keras semua civitas akademika tenaga kependidikan dan dukungan para alumni USU tentunya,” ucapnya.

Sebagaimana yang dilaporkan Rektor USU, Prof Runtung, posisi USU mengalami peningkatan dari peringkat 38 pada tahun 2015 menjadi 29 pada

tahun 2016 dan menjadi peringkat 19 pada tahun 2017.

Dalam penilaian Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti, kinerja bidang penelitian USU meningkat dari peringkat 51 pada tahun 2016 menjadi peringkat 23 pada tahun 2017.

Dari segi usia, sudah 65 tahun USU mengabdikan diri untuk masyarakat.

Usia 65 tahun bagi universitas terkemuka seperti USU sepantasnya dijadikan sebagai momen introspeksi untuk mengnayunkan langkah yang lebih cepat ke depan.

Sebagian perguruan tinggi yang telah melahirkan lulusan sebanyak 185.198 orang, alumni USU telah menyebar luas di seluruh Indonesia. Khusus di Sumut, termasuk di jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota dengan mudah kita menemukan alumni USU, demikian juga seluruh instansi pemerintah daerah lainnya hingga ke pemerintah pusat dan

lembaga swasta.

“Dapat dipastikan bahwa USU telah dan akan terus memberi sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional khususnya Sumatera Utara,” ujar Erry Nuradi.

Dalam kesempatan itu, Ketua MWA USU Prof Todung Lubis mengatakan, dia bersama semua anggota MWA, rektor dan jajarannya bekerjasama memajukan USU. Menurutnya, kini ada hubungan kerja yang lebih produktif.

“Selama setahun setahun lebih proses konsolidasi berlangsung, semua yang memiliki potensi besar untuk membangun universitas telah diajak masuk gerbong pemerintahan USU. Saya berani mengatakan, meski masih ada suara-suara tidak puas, tapi insan-insan akademis USU telah mulai bersatu, tidak lagi terpecah belah,” ungkap advokat kawakan ini.

Todung kemudian meminta yang belum puas untuk tetap melancarkan kritik membangun, tapi jangan melakukan kritik destruktif. “Karena ketika USU diobok-obok maka yang merugi bukan saja USU, tapi masa depan pendidikan anak-anak dan cucu-cucu kita,” tandas pria kelahiran Muara Botung, Kotanopan, Mandailing Natal (Madina) ini.

Sedangkan Rektor USU Prof Runtung Sitepu dalam pidatonya mengatakan, Dies Natalis merupakan momentum baik bagi USU untuk melakukan refleksi dari segala yang telah dilakukan, mengevaluasi diri atas berbagai capaian yang telah diraih dan sebagai wujud syukur serta daya gerak guna melakukan penyempurnaan di masa mendatang.

“Dalam peringatan Dies Natalis ini, kita perlu mengenang kembali masa awal berdirinya USU. USU didirikan pada 20 Agustus 1952. Kita tak bisa melupakan USU berdiri atas prakarsa dan bantuan masyarakat Sumut dan Aceh,” katanya.

Runtung juga melaporkan perkembangan dan capaian kinerja USU dalam satu terakhir ini. n hmt

Ribuan Warga Langkat Ramaikan Pagelaran Wayang Kulit ‘Joko Tingkir’ LANGKAT, PODIUM Sambut 1 suro (1 Muharam 1439 H) hiburan pagelaran wayang kulit nonton bareng dengan Pangkostrad Letjen TNI H.Edy Rahmayadi yang diprakasai Satgas Joko Tingkir Sumut dibawah kepemimpinan Sukirmanto.SH selaku Ketum sukses aman dan lancar,yang berlangsung dilapangan Pasar 8 Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, (20/9/2017). Rangkaian acara yang diadakan Satgas Joko Sumut selain hiburan,menyantuni 100 anak yatim.

Hadir pada acara itu,Ketua Umum (Ketum) Satgas Joko Tingkit Sumut Sukirmanto.SH beserta rombongan,Pangdam.I Bukit Barisan Mayjen Cucu Sumantri mewakili Pangkostrad Letjen TNI H Edy Rahmayadi yang berhalangan beliau tugas di Papua, rombongan Kasdam, rombongan Kesdam, Danrem, Dandim Langkat, Danramil serta anggotanya se-Kabupaten Langkat, Wakil Bupati Langkat Drs H Sulistianto, Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin, tokoh masyarakat

Langkat Ketum Pujakesuma Sutopo SH beserta jajarannya,rombongan ketua Satgas Joko Tingkir Langkat Bahtiar, rombogan balon bupati langkat Frof Dr Johar Arifin didampingi mantan angota DPRD Sumut Drs H Raudin Purba, Dua dalang nasional kabupaten langkat Ki Sular dan Ki Berahim,Pengurus DPD Pendowo Langkat,tokoh karo H.Sempurna Tarigan,tokoh melayu Sumut dan Srikandi Pendowo dan sejumlah paguyuban jawa yang ada di kabupaten langkat.

Sebelum acara pagelaran wayang kulit dimulai dua Ki dalang kabupaten langkat Sular dan Berahim menyerahkan wayang Gathot Koco kepada Dalang Internasional Ki Manteb Sudarsono sesuai dengan lakon Gathot Koco Wisuhdo dan dalang Ki Manteb Sudarsono menyerahkan wayang Bambang Sumantri kepada Pangdam.I Bukit Barisan Mayjen Cucu Sumantri sebagai lambang satria dan prajurit mumpuni dan taguh.

Tidak tanggung-tanggung Satgas

Joko Tingkir Sumut mendatangkan dalang internasional Ki Manteb Sudarsono dengan lakon Gathot Koco Wishodo,Sedangkan sinden dari Jepang dan pelawak ibu kota Topan dan Ciblek.Rangkaian acara yang diadakan Satgas Joko Tingkir selain hiburan,kegiatan amal menyantuni 100 anak yatim.

Pantauan di lokasi, meskipun diguyur hujan warga jawa 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat sedikitnya 7 (Tujuh ribuan) tumpah ruwah dengan semangat dan antusias memadati tanah lapang lokasi pagelaran wayang kulit tersebut dan masing masing mengambil tempat duduk.Ternyata diluar dugaan yang selama ini isue yang berkembang warga jawa terpecah belah,tapi malam itu terbukti warga jawa di Kabupaten Langkat masih terlihat guyub dan bersatu.

Bukan hanya paguyuban jawa dari ormas melayu dan lainnya juga terlihat hadir.Pada intinya malam hiburan pagelaran wayang kulit yang diprakasai Satgas Joko Tingkir

sukses.

Tokoh masyarakat jawa Kabupaten Langkat Sutopo.SH yang juga ketua DPD PKB Pujakesuma Langkat dalam kesempatan ini mengatakan kita rindu keguyuban dan kita rindu kesenian seperti ini yang baru sekali hiburan rakyat pagelaran wayang kulit oleh ki dalang internasional Manteb Sudarsono yang biasanya kita hanya melihat di layar kaca/ TV,tapi kini kita bisa melihat langsung.Mari warga jawa di kabupaten langkat guyub dan bersatu untuk menyosong pembangunan di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Langkat yang sebentar lagi kita akan pemilih pemimpin Sumut maupun kabupaten Langkat “kita pilih pemimpin yang amanah,jangan pilih pemimpin yang amarah”,kata Topo.

Sukirmanto SH selaku Ketum Satgas Joko Tingkir Sumut mengucapkan terimakasi kepada ketua panitia Subaktiar dan seluruh anggota yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. n sahrul

14

opini PODIUM INDONESIA

Edisi 1 - 15 Juli 20 17 201

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

PODIUM Utama

Nasib Partai Tua Di Ujung Tanduk

Elektabilitas Golkar Merosot INGAT Pemilu 1977 hingga 1997? Selama 20 tahun tiga partai politik (Parpol) menjadi pemegang tampuk kekuasan di negeri ini. Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

JAKARTA, PODIUM Dari ketiga partai 'tua' itu, hanya tersisa dua yang masih bersaing. Yakni Partai Golkar yang notabene berdiri pada 20 Oktober 1964, dan PPP alias Partai Ka'bah (kata orang dulu-red) bergaung pada 5 Januari 1973.

Sedangkan satu partai lagi, PDI (didirikan 11 Januari 1973) telah hilang dari peredaran. Gantinya kini PDI-Perjuangan gawean Megawati Soekarno Putri.

Nah, dari ketiga partai tersebut, so pasti partai berlambang Pohon Beringin yang paling 'gaek'. Berusia 53 tahun dan menjadi juara di masa orde baru. Tak ada yang mampu menyaingi partainya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) era Presiden Soeharto.

Bagaimana nasib partai dominan warna kuning ini sekarang?

Kabar bergulir, nasib Partai Golkar di ujung tanduk. Apalagi sejak perpecahan beberapa waktu lalu.

Tingkat kepercayaan masyarakat pun kian melorot. Walau diketahui para kader merupakan orang-orang bijak elit politik, tapi hal itu tak menjamin Partai Golkar bisa duduk manis di Pilkada 2018 dan 2019 mendatang.

Bahkan, Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid telah menyatakan elektabilitas partainya menurun. Salah satu faktor adalah terkait kasus e-KTP yang menjerat sang Ketua Umum Setya Novanto.

"Nah, laporannya memang setelah mengundang dari pada dua lembaga survei, lalu melakukan diskusi.

Kemudian mereka sendiri secara internal melakukan pendalamanpendalaman kajian. Maka disimpulkan bahwa salah satu, bukan satu-satunya faktor penurunan elektabilitas adalah persoalan e-KTP," ujar Nurdin Halid, (27/9/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai menjelaskan, kasus e-KTP jadi faktor paling signifikan menukiknya elektabilitas partai. Faktor lainnya karena minimnya tokoh di Golkar.

"Itu yang paling signifikan karena kasus e-KTP. Kedua, karena kering tokoh. Golkar harus punya tokoh yang secara nasional, itu perlu kita harus cari. Ketiga DKI, pasca (Pilgub) DKI. Kemudian, belum terbangunnya soliditas partai pasca-rekonsiliasi kemarin. Ini yang perlu kita sampaikan. Banyak masalah," kata Yorrys.

Soal kecenderungan elektabilitas Golkar yang menurun pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung.

Ia khawatir, jika elektabilitas terus menurun, Golkar tidak akan lolos ke Senayan pada tahun 2019.

"Tapi ternyata kok trennya terus turun? Ini yang saya takutkan. Yang paling saya takutkan adalah

penurunannya di bawah parliamentary threshold," kata Akbar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/9).

"Parliamentary threshold kan Anda tahu 4 persen.

Kalau di bawah 4 persen artinya apa? Artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada," imbuh Akbar.

Tahun 2004, Golkar memperoleh 128 kursi.

Sedangkan tahun 2009 menurun menjadi 106 kursi.

Berikutnya, tahun 2014 Golkar hanya menyisakan 91 kursi. Terakhir, kata Akbar, pada bulan Mei 2017, elektabilitas Golkar turun hingga ke angka 7,1 persen.

"Pemilu 2014 lalu kami 14,5 persen.

Kalau 7,1 persen itu kan berarti separuh. Kalau pada waktu 2014 (dapat) 91 kursi, kalau separuh kan berarti sekitar 45 (di 2019)," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dikatakan Dedi, Partai Golkar mengalami penurunan sehingga harus mengambil langkah-langkah yang jelas untuk partai.

"Mereka banyak yang ingin menyatakan mundur bahkan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA). Seluruh energinya harus bisa kita kendalikan agar lebih produktif bagi partai Golkar. Dengan cara memberi masukan kepada DPP untuk mengambil langkah-langkah perubahan termasuk dalam pemilihan kepala daerah," paparnya.

Sedangkan Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa partainya. Terutama terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader atau kepala daerah dari partai berlambang Pohon Beringin ini.

"Nah mengenai rentetan-rentetan ini tentu kita prihatin. Mudah-mudahan

ini menjadi suatu instropeksi bagi seluruh kader partai," sebut Aziz.

Aziz menyebut kasus ini juga dapat menurunkan elektabilitas Golkar.

Namun, partainya juga masih punya kesempatan untuk mengembalikannya.

"Secara teori itu pasti akan mempunyai dampak. Tapi apakah itu mencerminkan suatu perolehan partai di 2019, saya rasa belum. Tentu kita masih punya waktu untuk recovery terhadap perolehan suara nanti di 2019," tegas Aziz.

Dan tercatat pula selama 2 bulan terakhir, setidaknya ada 5 kader Partai Golkar yang terkena OTT mau pun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Harus jujur saya prihatin, kecewa dan sedih. Kenapa prihatin, ternyata dalam dua bulan terakhir, apa yang dialami partai Golkar sampai kemarin itu sudah ada 7 OTT. Dari 7 itu 5 dari Golkar. Itu sesuatu yang mengejutkan," pungkasnya.

Terpisah, Center for Strategic and Internasionall Studies (CSIS) melakukan survei tingkat elektabilitas partai-partai politik. PDIP masih bertahan di posisi teratas, namun Partai Golkar merosot cukup signifikan.

Survei CSIS untuk tahun 2017 dilakukan pada tanggal 23-30 Agustus dengan 1.000 responden secara acak (probability sampling) dari 34 provinsi di Indonesia. Responden adalah masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Margin of error dari survei ini sebesar 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam rilis disebutkan elektabilitas PDIP tetap paling tinggi di angka 35,1%. Elektabiltas PDIP mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2015 meski tidak terlalu besar.

Sementara itu, elektabilitas Golkar disalip oleh Gerindra jika dibandingkan dengan perolehan Pemilu 2014. Di Pileg 2014 lalu, Golkar berada di posisi kedua, sementara Gerindra di posisi ketiga.

Namun berdasarkan elektabilitas ini, Gerindra berada di posisi kedua (14,2 %) dan Golkar di posisi ketiga (10,9%).

Elektabilitas Golkar menurun cukup tajam dari tahun sebelumnya.

"Suara PDIP mengalami kenaikan kecil (masih dalam batas margin of error). Golkar mengalami penurunan sekitar 3,2% dari tahun sebelumnya.

Sementara suara Gerindra mengalami stagnasi," demikian penjelasan CSIS dalam rilisnya.

Berbeda dengan elektabilitas, dari sisi popularitas Golkar masih menempati yang tertinggi dengan perolehan 95,2%. Sementara itu PDIP tak terpaut jauh dengan mendapat 94,3%. Kemudian disusul Demokrat di angka 92,8% dan Gerindra 90,6%. n berbagai sumber/tim

15

PODIUM Aspirasi

Edisi 1 - 15 OK TOBER 20 17 OKT 201

Peran Serta Kemenag Langkat Pembangunan Masjid Al Ikhlas Terealisasi WARGA Dusun Bangun, Desa Telaga, Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat patut bergembira. Sejak lama dinanti akhirnya rumah ibadah berupa masjid berdiri di lokasi kediaman mereka.

STABAT, PODIUM Pembangunan masjid yang diberi nama Al Ikhlas itu tak terlepas dari peran Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Ukuran masjid 10 X 10 tersebut diperkirakan menghabiskan biaya Rp1 miliar.

Untuk rancang bangunan dan gedung perkantoran Masjid Al Ikhlas dikerjakan langsung oleh tenaga ahli profesional.

“Ya, pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan biaya 1 miliar rupiah,” tutur desainer masjid.

Sebelumnya kegiatan ini didahului lewat Road to Da’wah Kemenag Langkat yang dilaksanakan pada Ramadhan 1438 H di lima dusun terpencil di Langkat Hulu.

Road to Da'wah itu sendiri dilepas langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Langkat, HT Darmansah beberapa hari sebelumnya. Para da’i yang berperan aktif dalam kegiatan da’wah ini terdiri dari 65 orang penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Langkat.

Setelah menerima laporan dari para penyuluh agama tentang pelaksanaan Road to Da’wah Ramadhan yang lalu, langsung HT Darmansah merasa terpanggil hatinya untuk membangun masjid di lokasi tersebut.

Segala upaya dilakukan termasuk mengumpulkan dana demi

terbangunnya Masjid Al Ikhlas yang sangat dirindukan dan dibutuhkan oleh masyarakat Dusun Bangun sebagai sarana ibadah dan sebagai pusat pendidikan agama khususnya bagi anak-anak.

“Pelaksanaan sholat Jum'at selama ini kami kerjakan di rumah salah

seorang warga,” keluh masyarakat pada tim Road to Da’wah Kemenag Langkat.

Demi terkumpulnya dana yang diperlukan, maka seluruh penyuluh agama bergerak. Dan Alhamdulillah, sejauh telah terkumpul dana sebesar Rp50 juta yang besumber dari para

Ribuan Murid Ramaikan Gebyar Madrasah 1439 H STABAT, PODIUM Menyemarakan Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah, ribuan murid Madrasah se-Kabupaten Langkat meramaikan Gebyar Madrasah 1439 H yang berlangsung di Alun-Alun T Amir Hamzah Stabat, (27/9/2017).

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dalam pidato tertulis dibacakan Assisten II Adm. Ekbangsos Setdakab Langkat Drs H Hermansyah mengatakan, Madrasah merupakan bagian dari Integral pembangunan bagi bangsa dan negara, khususnya dalam penguatan karakter generasi Islam.

“Madrasah mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa, oleh karena itu tingkat kepercayaan kepada masyarakat harus terus dijaga sehingga Madrasah tetap menjadi pilihan favorit orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya,” katanya.

Terkait dengan antusias ribuan murid Madrasah, Bupati Langkat memberikan apresiasi yang dipelopori oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Langkat.

“Semoga, semangat dari seluruh murid Madrasah tersebut akan membuat dunia pendidikan Agama di Langkat semakin berkarakter dan berakhlakul karimah,” harapnya.

Kepala Kantor Kemenag Langkat, HT Dramansah melalui Zulfan Efendi Kasubag TU menyebutkan bahwa keberadaan Madrasah masih membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah. Oleh karenannya, dalam mengabdikan diri di jajaran Kementerian Agama khususnya dalam ruang lingkup Madrasah,

jangan pernah berkecil hati terhadap sejumlah kekurangan yang ada.

“Semangat dan kecintaan para guru haruslah menjadi modal utama dalam membangun eksistensi Madrasah,” ucapnya.

Kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH dan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, Darmansah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuannya yang diberikan kepada kami sehingga terlaksana kegiatan ini.

“Sejauh ini, perhatian dalam bentuk pemberian Honorarium bagi para guru maupun sarana prasarana telah ditunjukkan mereka, untuk itu, terima kasih,” ujarnya.

Ketua Panitia Herman S.Sos menjelaskan, kegiatan Gebyar Madrasah 1439 H dimeriahkan dengan beberapa kegiatan, mulai dari Pawai Ta’aruf, Drumb Band dan ceramah dari AlUstadz Reza Ansyari S Ag. Diketahui, pada kegiatan tersebut juga diadakan pelantikan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Madrasah Swasta Indonesia (Formasi) Kabupaten Langkat periode 20172022.

Dalam pelantikan tersebut Sumarhalim dipercaya sebagai Ketua dan A. Rizal PA dipercaya sebagai Sekretaris Formasi Kabupaten Langkat periode 2017-2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI Iskandar Batubara, Kepala Dinas Pendidikan Langkat Salam Syaputra, Kabag Kessos Setdakab Langkat H Syahrizal, Kabag Penram Setdakab Langkat, Kepala Bank Sumut Langkat, Ketua BKPRMI dan undangan lainnya. n P30

jamaah pengajian, majelis taklim binaan para penyuluh se-Kabupaten Langkat.

Tak hanya itu, bahkan warga Langkat yang sedang berada di luar provinsi juga merasa terpanggil untuk membantu pembangunan rumah 1 Allah SWT tersebut. n P3 P31

Polres Langkat Musnahkan Barang Bukti Narkoba LANGKAT, PODIUM Polres Langkat membakar 113,7 kilogram lebih daun ganja kering dan memblender sebanyak 131,4 gram sabu serta 38 butir pil extasi yang merupakan hasil sitaan dari delapan tersangkanya di halaman Jananuraga Mapol-res Lang-kat, Rabu pekan lalu.

Kapolres Langkat, AKBP Dede Rojudin, memimpin langsung pemusnahan bersama dengan Asisten II Pemkab Langkat Hermansyah, Kepala BNNK Langkat AKBP Ahmad Zaini, Ketua Pengadilan Negeri Stabat R. Aji Suryo, perwakilan Kejaksan Negeri Langkat Obrikan Simbolon, Ketua MUI Langkat Ahmad Mahfudz dan Ketua FKUB Langkat Panjang Harahap.

Barang bukti 113,7 kilogram lebih daun ganja yang dimusnakan yakni dengan rincian sebanyak 11,4 kilogram atau 11. 442,5 gram disita dari tersangka Fak. 42,4 kilogram atau 42.465,5 gram ganja disita dari tersangka ES dan daun ganja kering seberat 59, 8 kilogram atau 59.882,7 gram berasal dari kedua tersangka Yan dan Ib. Sedangkan yang diblender yakni 38 butir pil ekstasi disita dari tersangka AF dan KA br T dan 68,1 gram sabu serta 63,3 gram sabu juga disita dari masingmasing tersangka Mar dan Fak. AKBP Dede Rojudin didampingi Kasat Narkoba AKP Supriyadi Yantoto, usai acara tersebut men-jelaskan, pemusnahan ini dilakukan berdasar-kan UU no 22 Tahun 1997 tentang Psikotrofika. Penyidik dapat me-lakukan pemusnahan barang bukti setelah mendapat izin penetapan status sitaan terha-dap barang bukti narkotika dari Kejari. Setelah memusnahkan seluruh barang terlarang itu, Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin mengungkapkan, daerah atau wilayah hukum Langkat kerap dijadikan perlitasan untuk mengedarkan narkoba.

“Intinya, kita berusaha maksimal memberantas pere-daran nar-koba. Karena narkoba musuh uta-ma negara ini. Mari sama-sama kita berantas. Jika ada informasi tentang peredaran narkoba, kami harap masyarakat langsung menghubungi petugas, dan Insya Allah dilanjutkan,” tambahnya. n sahrul

Angka Kemiskinan Langkat Meningkat La Decima Ternoda

“

IBUKOTA Kabupaten Langkat baru saja meraih gelar ke-10 Piala Adipura. Prestise lambang kota bersih nan asri itu diterima langsung sang Bupati H Ngogesa Sitepu. Namun sayang, predikat La Decima ternoda dengan meningkatnya angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada 2016 sebanyak 1,455 juta jiwa.

MEDAN, PODIUM Dari 33 kabupaten/kota, ada lima kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskin paling tinggi.

Kelima daerah itu yakni Kota Medan (206.87) jiwa, Kabupaten Langkat (115.79 ribu) jiwa, Kabupaten Deliserdang (110.09 ribu) jiwa, Kabupaten Simalungun (92,19 ribu) jiwa, Kabupaten Asahan (84,35 ribu) jiwa, dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa.

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang baru diperoleh Kabupaten Langkat lewat raihan Piala Adipura ke-10.

Sejumlah kalangan seolah 'mengamini', namun sebaliknya, sebagian malah melempar senyum.

Soalnya, prestise (piala Adipurared) tersebut disematkan tatkala peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Langkat di antara 33 kabupaten/kota seSumut.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Aliansi Media Cyber Indonesia (PB AMCI), Haslan Tambunan menilai, Bupati H Ngogesa Sitepu perlu melakukan pembenahan. Artinya, dengan meraih Piala Adipura, toh masih ada 'cacat' di Pemkab Langkat.

"Ya, sedikit disayangkanlah dapat Adipura. Satu sisi, mungkin indikator Piala Adipura tidak dilihat dari tingkat kemiskinan, hanya kebersihan seputar kota. Namun di sisi lain ini pekerjaan Bupati Langkat untuk membenahi kondisi kemiskinan yang kian meningkat," tukasnya memberi komentar kepada PODIUM, kemarin.

Apalagi, kata tokoh pemuda Sumatera Utara ini, Bupati Ngogesa masuk dalam radar di Pilgubsu mendatang. Dan, Haslan sedikit pesimis bahwa Bupati Ngogesa bisa membenahi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Langkat dengan masa akhir jabatannya.

Memang, peringkat kedua terbanyak penduduk miskin menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu di akhir masa jabatan.

Mirisnya lagi, belum terbenahi soal peningkatan penduduk miskin, sang bupati telah sah bertarung di Pilgubsu mendatang.

Walau H Ngogesa Sitepu hanya duduk sebagai wakil dalam pencalonan nantinya sesuai arahan serta petunjuk Ketua DPP Partai Golkar dan menjadi orang pertama yang tak lain HT Erry Nuradi.

Mirisnya lagi, salah satu misi Pemkab Langkat adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Kemudian pemerataan pembangunan.

Otomatis, apabila peningkatan ekonomi telah didapati maka angka kemiskinan mampu diminimalisir.

Sayangnya misi tersebut jauh dari harapan.

Sebab, penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja (dari segi peningkatan perekonomian kerakyatan) sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran. Selain itu masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi MS Simbolon yang datang ke Medan beberapa hari lalu mengkritisi tingginya tingkat kemiskinan Sumatera Utara. Kata politisi Partai PDI-Perjuangan ini, pembangunan ke setiap daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi pembangunan di setiap daerah merata. Seperti diketahui, pada 2018, anggaran desa dikisaran Rp 60 triliun untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Pada 2018, dana desa ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Meski sudah adanya dana desa dari pemerintah pusat, pemda dan pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan dana coorporate social responsibility (CSR). Dana itu, katanya, bisa dimanfaatkan membangun desa seperti pembangunan infrastruktur di daerah. “Diharapkan dana desa ini bisa meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan prasarana dasar,” ucapnya.

Simbolon melanjutkan, kemiskinan juga disebabkan masih adanya korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Dan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka

sebagai warga negara,” pungkasnya.

Berpijak dari penggelontoran Dana Desa, terpantau PODIUM bahwa dana kemaslahatan umat tersebut belum dilakukan para Kepala Desa di Langkat secara merata. Bahkan disinyalir hanya menguntungkan sepihak terutama pemegang kuasa atau pengelola rancangan pembangunan desa di Pemkab Langkat.

Terbukti, Kepala Desa di Langkat lebih memikirkan pemasukan Dana Desa ke kantong pribadinya. Seperti halnya temuan banyak dari kalangan Kepala Desa di Langkat memiliki mobil, meningkatnya harta kekayaan. Begitu juga susunan agenda tertentu yang dilakukan pihak PMDK kepada perangkat desa.

Pertemuan demi pertemuan dibalut acara sosialisasi nyatanya menggunakan Dana Desa. Belum lagi temuan pembangunan Poskamling di sejumlah dusun wilayah Pemkab Langkat. Dana Dana diposkan membangun Poskamling, namun anehnya kuat dugaan dana tersebut 'dikemplang'.

Seperti diberitakan PODIUM edisi sebelumnya, Penghargaan kota terbesih itu diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya kepada Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH di aula kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta, Rabu (3/8) malam.

Atas nama Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya mengatakan, Kota yang mendapatkan Piala Adipura tahun 2017 berdasarkan penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang tersebar sampai Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengungkapkan, penghargaan yang diberikan untuk Kota Stabat adalah hasil kerja keras seluruh pihak, baik itu Pasukan Kuning (Pegawai Dinas Lingkungan Hidup), Aparatur Sipil Negara, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat Kabupaten Langkat khususnya Kota Stabat.

Seluruhnya telah bekerja keras melalui komitmen dan kepedulian dalam bergotong-royong mensukseskan segala program-program yang telah dibuat. Karena itu, Ngogesa mengucapkan terima kasih atas kepedulian tersebut.

"Ini adalah kebanggaan bagi Langkat dan kita telah berhasil mencatat sejarah manis untuk itu,” tandasnya. n tim