Tabloid PODIUM

POTRET Mengapa Kantor Kodim 02/03 Langkat Belum Bangun?

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

INI gambaran nyata di Pemkab Langkat terutama menerpa prajurit TNI. Apa pasal?

Ya, masalahnya cukup sederhana. Bahwa TNI di Langkat tak punya kantor sendiri.

Hingga acara serahterima jabatan dari Dandim lama Letkol Arh Desy Rahmanto ke yang baru Letkol Inf Deni Eka Gustiana, toh kantor Kodim 02/03 Langkat belum berdiri di Bumi Amir Hamzah ini.

Di mana sekarang posisi kantor Kodim 02/03 Langkat? Mungkin semua masyarakat sudah tahu, kalau kantor Kodim 02/03 Langkat itu berada di Kotamadya Binjai. Yang dikesalkan, sejak perpindahan Ibukota Langkat dari Kota Binjai sejak 1984 hingga sekarang ini (2017), para prajurit TNI seolah bukanlah bahagian dari Kabupaten Langkat.

Itu tadi, Kodim 02/03 terlegetimasi Langkat, namun nyatanya masih berada di Binjai. Padahal, apabila kantor Kodim 02/03 Langkat mau dipindah dari Binjai ke Stabat taklah sulit. Sebab lahan kantor telah disiapkan Pemkab Langkat. Lokasinya di Jalan Proklamasi, wilayah perkantoran pemkab tepatnya di sebelah Mapolres Langkat.

Mirisnya lagi tapak kantor Kodim 02/03 Langkat itu kini telah ditanami tanaman jagung. Tak pelak rasa prihatin terlontar dari tokoh masyarakat Kabupaten Langkat melihat kondisi tersebut.

Nah, kalau dihitung-hitung, dari 1984 hingga

2017, selama usia 33 tahun perpisahan Ibukota Kabupaten dari Binjai ke Stabat, begitu pula para prajurit harus ulang-alik ke Kota Rambutan tersebut. Dengan satu tujuan mengabdi kepada negara nusa dan bangsa.

Namun yang jadi pertanyaan, selama 33 tahun itu pula Pemkab Langkat dipimpin oleh enam putra terbaiknya, tapi tak jua bisa memindahkan kantor Kodim 02/03 ke Stabat. Terdata masa itu kepemimpinan Langkat dipegang putra terbaiknya, seperti Mulyadi, Marzuki Herman, Zulfirman Siregar, Zulkifli Harahap, Syamsul Arifin dan kini Ngogesa Sitepu.

Apakah Pemkab Langkat tak punya anggaran membangun kantor Kodim 02/03! Atau kondisi ini sengaja dijadikan ajang pembiaran? Entahlah, semua itu belum terpublis ke permukaan. Apa penyebabnya, mengapa lahan yang telah diberikan untuk pembangunan kantor hanya bisa ditanami

tanaman jagung, atau menunggu waktu yang tepat ketika Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi menjabat Gubernur Sumut.

Soal tetek bengek dana pembangunan kantor, secara logis bisa digunakan dalam bentuk anggaran DAK, DAU, bisa juga hibah. Apalagi tersiar ke permukaan, banyak kantor-kantor pemerintahan memakai dana tersebut yang sengaja 'diposkan' untuk rehab mau pun memperindah kantor.

Andai semua pejabat Pemkab Langkat berpikir jernih, masalah pemindahan kantor Kodim 02/03 dari Binjai ke Stabat, boleh dikata seperti membalikkan telapak tangan saja. Tidaklah rumit dan tak butuh diskusi, MoU atau apalah namanya.

Dan kasus ini pernah dimuat PODIUM pada edisi beberapa tahun silam. Sayang, ulasan detail harapan masyarakat Langkat agar kantor Kodim 02/03 dipindahkan ke Stabat hanya angin lalu semata. Tak ada pejabat yang mencermati, seolah tutup mata dan telinga.

Di tengah kematangan usia Kota Stabat sebagai Ibukota Kabupaten Langkat, asa masyarakat masih bergelora. Masyarakat tak henti bertanya: "Kapan Kantor Kodim 02/03 Langkat Dibangun". Siapa yang berhak menjawab, tolong beri jawaban secara cermat. SEMOGA!!!

Disiplin ASN Kembali Diingatkan Ngogesa Sitepu STABAT, PODIUM Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH pada apel gabungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang berlangsung dihalaman kantor Bupati Langkat, (23/ 10/2017).

Pernyataan disampaikan Ngogesa melalui pidato tertulisnya yang dibacakan Assisten III Adm. Umum

Yay asan FForum orum K ar era Utara Kar aryy a Putra Sumat Sumatera Akt e No. 1 4 TTanggal anggal 29 Mare 10 Akte 14 Marett 20 201 NPWP: 7 1 .060.05 7.8-1 1 9.000 71 .060.057 .8-11 PENDIRI: T. Syaiful Anhar PENANGGUNGJAWAB/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WAKIL PENANGGUNGJAWAB: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Marwansyah Lubis DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, Marwansyah Lubis, TM. Muchalladon T: PENASIHA PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi T HUKUM: PENASIHA PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: Rafika MANAGER KEUANGAN: TM. Muchalladon PEMASARAN/IKLAN: T. Reza Maulana Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: HM Tambunan T OR LIPUT AN: K OORDINA OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar AKSI ARIS RED SEKRET AKSI:: REDAKSI SEKRETARIS TM. Muchalladon EDITOR: ES Parinduri FOTOGRAFER: Iwanto HS W AR T A W AN: MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: Novra Dana STABA ABAT WAMPU: Amiruddin SECANGGANG: Sariman HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Zulkarnain SPd BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Sudirman BA AKAN: C E TTAKAN: PER RC CV. Media Lintas Transindo REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

Drs. Sura Ukur selaku Pembina Apel Gabungan dijajaran ASN Kab.Pemkab.

Langkat.

Lebih jelasnya Ngogesa mengatakan, disiplin adalah salah satu indikator dari terwujudnya ASN Profesinal dan bertanggung jawab.

“Negara mengamanahkan untuk bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” katanya.

Disamping itu, seorang ASN dituntut untuk terus meningkatkan kemampuannya terkait dengan pengetahuan dalam birokrasi pelayanan publik.

“Bagaimana ilmu didapat jika ASN tidak disiplin,

Hubungi: BAGIAN IKLAN & PEMASARAN Jl. Palang Merah No. 80 - AA, Medan Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20814

dan bagaimana Birokrasi akan maju jika disiplin diabaikan oleh para ASB,” jelasnya.

H.Ngogesa berharap, kedepannya Aparatur Sipil Negara (ASN) menyadari amanah yang diberikan Negara dan berkomitmen untuk menjadi Abdi Negara yang disiplin demi terwujudnya Kemajuan Birokrasi, khususnya birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Apel dihadiri oleh seluruh Assisten dan Staf Ahli Bupati Langkat, Kepala SKPD dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Langkat.

Diakhir Apel, Pengurus Korpri Langkat memberikan bantuan uang duka kemalangan kepada Ahli waris 5 orang ASN yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu, ke-5 ASN tersebut yakni Abdul Rahman ASN Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Langkat, Aminur Rasyid Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jasmanius, Aman dan Sutrisno ASN Dinas Pendidikan Langkat. n P30

PANGGILAN Sehubungan dengan tidak ada itikad baik dari saudara:

AWALUDDIN

maka saudara kami panggil kembali untuk menghadap ke Redaksi PODIUM untuk menyelesaikan perhitungan/ edua 20 16. sisa tunggakan uang koran Triwulan K Kedua 201 ttd Pimpinan Perusahaan

Hubungi HP: 085206407583

PANGGILAN Kepada saudara:

Nama : Bambang S Alamat : Dusun Kenang Tani Desa Kuala Pesilam Kecamatan Padang Tualang agar segera datang ke kantor redaksi Tabloid PODIUM, Jalan Palang Merah No. 80 - AA Medan atau ke Jl. Proklamasi Lk. XI/79 Kel. Kuala Bingei, Kec. Stabat Langkat, Sumatera Utara - 20811 untuk: Menyelesaikan perhitungan KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2016.

Demikian panggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. ttd

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

PODIUM Utama

3 Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Beringin Kropos

“

BERTUBUH bongsor, rindang, banyak ditumbuhi akar menjuntai. Layak untuk tempat bernaung. Namun, teteduhan di bawah pohon itu tak selamanya bisa nyaman. Kadang membawa keangkeran. 'Magis' Beringin yang dihuni elit politik di negeri ini tak lagi bisa bersuara lantang. Jalan terakhir para kader hengkang dan bergabung ke partai sang Jenderal. 'Suara Golkar Suara Rakyat' akankah sekadar semboyan?

MEDAN, PODIUM Tak salah jika sekarang si Beringin yang merupakan lambang Partai Golkar makin tahun kian kropos. Alih-alih mendeklarasikan diri sebagai penguasa Pilkada 2018 mendatang, malah berbuah perpecahan. Bukan hanya kisruh di pimpinan pusat, bahkan berimbas ke dewan pimpinan daerah (DPD).

Klimaksnya terjadi pada pekan lalu. Isu pun menyembur ke permukaan. Ya, teranyar 'terbangnya' sejumlah kader yang pernah membesarkan Partai Golkar di Sumatera Utara (Sumut). Tercatat 16 kader melepaskan jabatan di saat H Ngogesa Sitepu menjabat Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Apa pasal? Mengapa para kader pindah ke partai sang Jenderal (Hanura)? Tanda tanya seakan kajian ini menjadi buah bibir. Apalagi deadline pendaftaran calon kepala daerah telah di penghujung waktu.

Kondisi tersebut menambah dilematis pecinta partai tertua di negeri seribu pulau ini untuk memberikan dukungannya.

Nah, dari beberapa sumber diperoleh PODIUM, menyebutkan, aksi gerombolan kader angkat kaki dari Partai Golkar Sumut, lebih disebabkan pencalonan kepala daerah. Terutama pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Artinya, apa yang diharapkan mereka (para kader) memilih calon di Pilgubsu mendatang, toh melenceng dari perkiraan. Legitimet Letjen Edy Rahmayadi calon Pilgubsu, itu malah kabarnya digaungkan pada era Ajib Shah (masa Ketua DPD Golkar Sumut).

Adalah Sodrul Fuad, satu dari 16 kader Partai Golkar tersebut. Kepada wartawan, dia berkomentar kepindahannya ke Partai Hanura merupakan sebab akibat.

Sodrul tak menampik sikapnya ini tak terlepas dari pilihannya terkait sosok yang akan diusung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023 mendatang.

Sodrul mengatakan, ia bersama beberapa rekannya semasa di Golkar memiliki sosok pilihan yang hendak diusung pada pemilihan nanti. Namun seiring berjalannya waktu, partai yang membesarkan namanya di kancah politik Sumut itu memilih sosok lain.

Akhirnya Sodrul berada pada kondisi yang mengharuskannya mengambil sikap. Di sisi lain, Golkar memiliki aturan main yang mesti dipatuhi seluruh unsur partai. Termasuk wajub mentaati pilihan partai untuk sosok yang akan diusung pada pemilihan gubernur di Sumut.

Dengan berbagai pertimbangan, Sodrul bersama sejumlah rekannya memilih keluar. Ia bergabung dengan partai lain yang menurutnya satu visi dan misi sosok Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut sama seperti keinginannya. Partai itu yakni Hanura.

Disebutkan, era H Ngogesa Sitepu, Sodrul menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis

DPD Golkar Sumut. Sodrul juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut pada era Ajib dulu.

Sedangkan saat ini, Sodrul dipilih Kodrat sebagai Ketua Bidang Organisasi DPD Hanura Sumut. "Saya hanya ingin membantu orang baik untuk berbuat baik, karena itu kewajiban," katanya.

Sodrul menambahkan, sejak masa Ajib Shah memimpin DPD Golkar Sumut, ia bersama beberapa rekannya menginginkan Edy Rahmayadi untuk diusung partai berlambang pohon Beringin itu.

Upaya pun dilakukan mereka agar Golkar memilih Edy Rahmayadi. Namun, Golkar akhirnya menjatuhkan pilihan kepada sosok lain, yakni pasangan Tengku Erry Nuradi-Ngogesa Sitepu.

"Dari awal, sejak Pak Ajib, kami komitmen untuk memilih Pak Edy Rahmayadi," tambahnya.

Tak lama berselang, kejutan datang dari Hanura.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Sumut, Kodrat Shah, ditunjuk sebagai Ketua DPD Hanura Sumut menggantikan Tuani Lumban Tobing.

Kodrat sendiri diketahui pernah

blakblakan bilang akan memilih Edy Rahmayadi untuk diusung partainya pada pemilihan nantinya. Langkah Kodrat pindah ke Hanura ini tak lama kemudian diikuti oleh sejumlah kader dan pengurus Golkar Sumut.

Kabar exodus sejumlah kader dan pengurus Golkar ke Hanura merebak lantaran beredarnya Surat Keputusan DPP Hanura Nomor SKEP/132/ DPP-HANURA/IX/2017 tertanggal 28 September 2017. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal Syarifuddin Sudding.

Sedikitnya ada tujuh tokoh elit partai Golkar masuk dalam jajaran kepengurusan. Yakni Sodrul Fuad, Ketua Koordinator Bidang DPD Partai Golkar Sumut, mendapat jabatan di DPD Hanura Sumut sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi.

Kemudian, Daudsyah Munthe yang diketahui pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu Utara, kini di Hanura diberi jabatan

4

PODIUM UTAMA Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan.

Selanjutnya Syafrida Fitri, mantan Anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar yang diberi posisi Wakil Ketua Bidang Penggalangan Perempuan di DPD Partai Hanura Sumut.

Lalu Munawir Fuady, Ketua Kecamatan Partai Golkar Percut Sei Tuan, di Partai Hanura Sumut dia menjabat Wakil Bendahara Bidang Keanggotaan.

HN Serta Ginting yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar, di Hanura diberi jabatan sebagai wakil Ketua Dewan Penasihat.

Terakhir, nama Syarfi Hutauruk, Wali Kota Sibolga yang didapuk menjadi Ketua Dewan Penasihat.

Sekretaris DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution saat dihubungi kemarin, mengaku baru mendapatkan informasi tersebut. Ia pun menyebut akan menelusuri kebenaran kabar tersebut.

“Oh baru tahu kita itu, yang kita tahu selama ini dia (Syarfi Hutauruk-red) kader Golkar bahkan pernah menjadi anggota DPR RI 3 periode dari Golkar, pernah menjadi dewan pertimbangan Golkar Sibolga, tapi kalau ada dalam SK terbaru ini baru tahu kita,” kata Irham.

Syarfi Hutauruk Hutauruk dalam jawaban resmi terkesan malu-malu. Kendati namanya jelas tercantum dalam SK tersebut, Syarfi menyebut masih mencari tahu kebenaran struktur DPD Hanura tersebut agar dapat mengambil sikap dan langkah yang pasti.

Sementara itu, Korbid Pemilu Golkar Sumut, Sahlul Umur Situmeang agarnya merespon keras perpindahan para elit partai Golkar tersebut. Ia bahkan mengaku akan mendorong DPD Golkar Sumatera Utara agar mendorong DPP Golkar mengeluarkan sikap tegas kepada mereka yang telah berpindah partai.

Di lain pihak, isu kepindahan tujuh elit Partai Golkar ke Hanura ditanggapi Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Faisal Riza.

Faisal menilai menyebut kepindahan elit Golkar di Sumut efek domino konflik di internal Golkar yang berkepanjangan.

“Migrasi besar itu lebih disebabkan konflik Golkar pusat yang berkepanjangan, citranya dan pengaruhnya di daerah terus turun,” kata Riza.

Kendati demikian Riza mengatakan kepindahan kader partai dipicu sejumlah faktor substansial. Di antaranya eksistensi partai yang saat ini tidak lagi terideologis dan cenderung pragmatis. Faktor lain, kata Riza, yakni keberadaan partai yang rapuh secara institusional dan tak tertib.

Setnov 'Sakti' Setya Novanto 'sakti'. Begitulah setidaknya tergambar dalam kasat mata. Dia melenggang dari Rumah Sakit Premier Jatinegara pada 2 Oktober kemarin. Kesembuhan Ketua Umum Partai Golkar ini setelah sah mendapat info menang atas banding

PODIUM Utama

status tersangka e-KTP pada 29 September.

Mirisnya, usai KPK menetapkan Setya Novanto (17 Juli) sebagai tersangka, kemudian dia jatuh sakit. Setidaknya 21 hari Setya Novanto alias Setnov menjalani perawatan medis.

Usai sembuh, nyatanya Setnov mengambil kebijakan di luar nalar. Dengan 'tangan besinya', Setnov memecat Ketua Koordinator Bidang Polhukam Yorrys Raweyai. Sehari berselang lalu Setnov mengangkat Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko menggantikan pria asal Papua itu.

Sebagaimana surat revitalisasi Partai Golkar bernomor KEP-252/DPP/Golkar//X/2017 yang kini telah beredar luas itu ditandatangani langsung oleh Setnov sebagai Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.

Berdasarkan surat yang beredar yang diterima redaksi pada Minggu (8/10), ada sebanyak 300 kader yang ditetapkan Setya Novanto sebagai pengurus DPP Partai Golkar hasil revitalisasi partai.

Menanggapi putusan yang dianggap 'ngeyel' ini, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera-Jawa, DPP Partai Golkar, Nusron Wahid memgaku tak setuju dengan pemecatan Koordinator Polhukam Golkar Yorrys Raweyai.

"Saya enggak setuju (pemecatan Yorrys Raweyai).

Situasi kayak gini kita tidak boleh mecat orang, nambah orang boleh," kata Nusron Wahid usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neri, Slipi, Jakarta Barat, Rabu kemarin.

Nusron mengungkapkan, harusnya Partai Golkar bukan memberhentikan anggota lama melainkan menambah anggota baru. Sebab, tiap kader partai yang sudah lama terlibat di partai, pasti mempunyai

pendukung.

"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," papar Nusron Nusron.

"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi.

Itu harus dipecat, idealnya.

Saya sampaikan apa adanya.

Namanya restrukturisasi, revitalisasi itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang. Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," tandas Nusron Wahid.

Senada dikatakan anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Almanzo Bonara.

Dia pun mengkritik soal kebijakan tersebut. Almanzo mengatakan jika revitalisasi tersebut sama saja dengan pemecatan kader, hanya redaksional saja yang diperhalus namun subtansinya tetap sama.

"Pemecatan atau revitalisasi yang dimaksud tak lain hanya untuk mengamankan kepentingan pribadi Setya Novanto sebagai ketua umum partai Golkar, bukan untuk menyelamatkan partai Golkar dari serangkaian persoalan korupsi," ujarnya.

Ia berpendapat tidak melihat adanya urgensitas keputusan merevitalisasi pengurus dalam kaitannya untuk memulihkan citra partai sebagaimana yang diucapkan oleh elit DPP, di saat skandal e-KTP masih terus melilit ditubuh partai Golkar.

Bahkan itu tidak mengembalikan tingkat kepercayaan publik yang sangat negatif terhadap Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto.

"Semangatnya yang kami lihat adalah hanya memecat dan menggeser para kader yang dianggap kritis mempersoalkan dan membongkar keterlibatan Setya Novanto dalam skandal korupsi e-KTP," katanya.

Seperti diketahui, rapat pleno tersebut juga membahas soal pengambilan keputusan rangkaian perayaan HUT ke 53 Partai Golkar yang akan berlangsung di Kota Makassar.

Selain itu, dibentuknya tim seleksi calon legislatif guna persiapan Pemilukada 2018 dan Pemilihan Umum 2019 memdatang.

"Rangkaian kegiatan pelaksanaan HUT Golkar ke-53 yang acara puncaknya dilaksanakan di kota Makassar. Kedua adalah tadi diambil kesepakatan tentang tim rekrutmen calon legislatif dengan pembagian tugas yang ada," kata Idrus Marham. n PI/TIM

KPUD Launchingkan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2018

STABAT, PODIUM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat melaunchingkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018 bertempat di Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, (26/10/2017).

Launching ditandai dengan penerbangan balon

yang dilakukan oleh Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH, Wabup H. Sulistianto, Ketua KPU Langkat Agus Arifin dan perwakilan unsur Forkopimda Langkat.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, launching ini adalah tahapan tugas KPU Langkat dalam mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018.

“Tahun 2018, Pesta Demokrasi dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Langkat akan dilaksanakan, dan ini membutuhkan persiapan yang baik guna mensukseskan penyelenggaraannya” katanya.

Lanjutnya, Launching ini juga menunjukkan kesiapan KPU Langkat dalam menjalani tugas, “Alhamdulillah, dengan launching ini, informasi akan tersebar luas, dan pemilihan Kepala Daerah tahun ini diharapkan berlangsung sukses sesuai dengan yang diharapkan” harapnya.

Ketua KPU Langkat Agus Arifin menjelaskan, launching ini akan memberikan informasi kepada seluruh pihak sekaligus sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat.

“Ada beberapa tahapan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang harus diketahui, untuk itu, launching ini akan memberikan pemahaman kepada seluruh pihak demi tercapainya sukses dalam penyelenggaraan

nantinya” katanya.

Ditambahkannya, dalam kesempatan ini juga, KPU Langkat memberikan penghargaan kepada Desa Pintar Pemilih yang memiliki tingkat partisipasi tinggi pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 lalu.

Desa dimaksud, yakni Desa Raja Tengah Kuala dengan jumlah pemilih sebanyak 1921 suara dari jumlah hak pemilih sebanyak 1930 orang atau 99,53%. Kemudian, Desa Bukit Mangkirai Kecamatan gebang dengan jumlah pemilih 686 dari jumlah hak pemilih sebanyak 686 orang atau (94,23%) dan Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang dengan jumlah 597 dari total hak pemilih 707 orang atau 84,44%.

Disamping itu, juga diberikan penghargaan kepada Madrasah penyelenggara pemilihan langsung dalam memilih Ketua Osis, yakni untuk Madrasah MAN 2 Tanjung Pura dan MTS N 1 Stabat.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ini bertindak sebagai Ketua Panitia adalah Zainul Arifin yang juga Sekretaris KPU Langkat.

Dalam pelaksanaan Launching juga diisi oleh Pencak Silat menyambut kedatangan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, unsur Forkopimda Langkat dan Ketua KPU Sumut Mulya Banurea. n P33

5

PODIUM religi

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia uad Nasar Oleh: M FFuad

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 11 Oktober 2017. Landasan hukum pembentukan BPJPH adalah ketentuan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) boleh dibilang merupakan salah satu undang-undang yang terlama pembahasannya di DPR. Naskah Akademik Rancangan UndangUndang JPH disusun sejak awal 2006, diajukan ke DPR tahun 2008 dan disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2014.

Kenapa negara menangani jaminan produk halal? Dalam bahasa regulasi, ialah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual roduk halal. Jaminan Produk Halal adalah menyangkut kepentingan masyarakat luas dan ekonomi nasional.

Sebuah pertanyaan mengemuka, benarkah pemerintah mencabut Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

Kehadiran BPJPH justru memperkuat sertifikasi halal yang telah puluhan tahun ditangani oleh MUI. Sertifikasi halal ditransformasi dan ditingkatkan dari bersifat voluntary menjadi obligatory, artinya sesuatu diwajibkan atas dasar undangundang untuk kemaslahatan seluruh bangsa.

Dengan kehadiran BPJPH sebagai unit organisasi struktural setingkat Eselon I di Kementerian Agama, sebuah perubahan besar khususnya dalam pengembangan industri halal diharapkan semakin menggelora di negara kita, seperti harapan Menteri Agama dalam pidato peresmian BPJPH. Bangsa ini harus memiliki institusional memory bahwa Sertifikasi Halal di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan jalan berliku karena tidak semua elemen masyarakat mendukung baik karena alasan politis maupun alasan teknis.

Sertifikat Halal di Indonesia tidak lahir tiba-tiba. Setahu saya perjalanan sejarahnya dimulai dari labelisasi produk nonhalal oleh Departemen Kesehatan tahun 1976. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 280 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Surat Keputusan yang ditanda-tangani Menteri Kesehatan Prof Dr GA Siwabessy mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih.

Pada perkembangan selanjutnya, proses penerbitan Sertifikasi Halal di Indonesia ditangani oleh MUI setelah dibentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) tahun 1989. Kelahiran LPPOM-MUI dilatarbelakangi merebaknya kasus lemak babi yang pada saat itu meresahkan masyarakat.

Sekitar bulan Oktober 1988, suratsurat kabar dan majalah di Jakarta menurunkan berita hasil penelitian Dr Ir H Tri Susanto M App Sc, dosen Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Di dalam hasil penelitian yang dipublikasikan dan ditambah beberapa item di luar daftar sampling yang diteliti, menyebut beberapa jenis makanan mengandung lemak babi, seperti produk susu Dancow, biscuit, coklat, ice cream, kecap dan lain-lain.

Pemerintah, mulai dari presiden, menteri, DPR dan MUI ikut urun rembug dan turun tangan untuk menenangkan umat Islam yang tersengat karena isu lemak babi.

Pengujian terhadap makanan dan minuman, apakah mengandung babi, tidak sederhana dan mudah.

Terknologi yang ada dewasa itu baru bisa mendeteksi sifat-sifat kimia, fisika, biokimia, dari lemak dan daging babi murni sebelum tercampur. Oleh karena itu HS Prodjokusumo, Sekretaris Umum MUI, menyatakan hasil penelitian Dr Ir H Tri Susanto merupakan “sedekah” bagi umat Islam.

Hikmahnya menunjukkan kemajuan teknologi sejalan dengan kemajuan agama. Selain itu masyarakat semakin tahu membedakan mutu dan kualitas produksi yang baik dan buruk. Hikmah lainnya – menurut penggagas KOKAM (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) itu – kesadaran untuk menghayati agama di kalangan semua lapisan masyarakat semakin meningkat.

Ketua Umum MUI KH Hasan Basri waktu itu menganjurkan kepada umat Islam Indonesia agar menjauhi makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang haram, seperti lemak babi. Apabila seorang muslim ragu-ragu terhadap suatu jenis makanan, lebih baik tidak memakannya.

Pada 1 Desember 1988 Ketua Umum MUI KH Hasan Basri, Menteri Agama H Munawir Sjadzali, MA dan Menteri Kesehatan dr Adhyatma MPH, mengeluarkan imbauan kepada para produsen makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel dan restoran, agar memproduksi, memperdagangkan, serta menghidangkan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram. MUI kemudian membentuk tim yang meninjau pabrik-pabrik yang dicurigai. Media massa mempublikasikan unsur pimpinan MUI sedang minum susu Dancow dan makan mie instant untuk meredam keresahan umat Islam tentang kehalalan produk yang terkena isu kandungan lemak babi.

LPPOM-MUI berdiri pada 6 Januari 1989 bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H. Fondasi awal Jaminan Produk Halal di Indonesia digariskan sejak era kepemimpinan Ketua Umum MUI KH Hasan Basri, dengan Ketua LPPOM MUI periode yang pertama ialah Prof Dr Ir . Amin Aziz dan kemudian Prof Dr Hj Aisjah Girindra.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur kewenangan penerbitan sertifikat halal oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang JPH kurang pas apabila ditafsirkan seolah negara mencampuri wilayah agama.

Penetapan fatwa halal tetap menjadi otoritas MUI. Kewenangan administratif penerbitan sertifikat halal yang dialihkan kepada BPJPH. Setelah beroperasinya BPJPH, peran dan kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI selama ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Sinergi dan kerjasama BPJPH dengan MUI antara lain dalam hal Sertifikasi Auditor Syariah, Penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), menurut hemat saya ini merupakan substansi yang amat penting.

Setiap muslim diperintahkan dalam ajaran Islam supaya memilih konsumsi yang halal dan thayyib (baik) serta menjauhi yang haram demi untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Produk halal dewasa ini bukan hanya makanan, minuman, obat-obatan, melainkan meliputi produk sandang dan bahkan pariwisata halal. Isu halal telah menjadi isu ekonomi yang mendapat perhatian luas dan universal, sama seperti isu ekonomi syariah. n rol

SD 050666 Lubuk Dalam Masuk Nominasi Meraih Adiwiyata Nasional 2017 STABAT, PODIUM Jadi nominasi meraih prestasi Adiwiyata Nasional tahun 2017, Kepala Sekolah SD 050666 Lubuk Dalam Karang Rejo Kecamatan Stabat Tasmi S.Pd harapkan do’a dari masyarakat.

“Ada 5 Sekolah di Langkat yang masuk Nominasi, dan kami berharap yang terbaik demi prestasi yang membanggakan untuk Langkat” ujarnya saat dikonfirmasi diruang kerjanya, (30/10/2017).

Lanjutnya, beberapa waktu lalu, tim penilai dari Pusat mengunjungi sekolahnya untuk melakukan penilaian yang diantara lain adalah mengenai kebersihan sekolah, program jangka pendek dan jangka panjang.

“Mereka datang karena kami mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi tahun

2016, maka dari itu, do’a diharapkannya agar sekolah ini meraih prestasi membanggakan bagi

Langkat” harapnya.

Terkait program kebersihan, Tasmi menjelaskan bahwa dalam melaksanakan program kebersihan dirinya aktif menjalankan program Wajib Bersih di hari Jum’at dan Sabtu yang diikuti oleh seluruh siswa dan guru.

“Insya Allah, bulan November ini diumumkan, semoga berhasil, dan meskipun tidak berhasil meraih prestasi, saya akan tetap memprioritaskan program kebersihan demi mencapai harapan yang diinginkan Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu SH terkait generasi muda cinta bersih,” ujar Tasmi yang sudah menjadi Kepala Sekolah di SD tersebut selama 2 tahun. n pendi

6

PODIUM BINJAI Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

PODIUM Utama

Menteri Rini Beri Sinyal

JUAL TOL MEDAN - BINJAI MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memberi sinyal ke PT Hutama Karya (Persero) untuk menjual Tol Medan-Binjai jika seluruhnya sudah tersambung. Padahal tol Medan-Binjai seksi 2-3 (Heltevia-Binjai) sepanjang 10,46 km baru sehari diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

BINJAI, PODIUM Dari ruas tol Medan-Binjai ini memang masih terputus, sebab ada masalah lahan dalam pembangunan jalan tol seksi Tanjung Mulia sepanjang 3,3 km. Tol seksi ini masih menunggu proses pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai Desember ini.

Hutama Karya sudah diberi mandat untuk membangun beberapa ruas tol yang termasuk bagian Tol Trans Sumatra. Penjualan tol ini mempunyai maksud yang jelas, yakni bisa mendapatkan dana segar dan bisa membangun ruas tol lainnya. Salah satu tol yang akan dibangun adalah Padang-Pekanbaru.

"Nanti kalau Medan-Binjai selesai, karena kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus ini keliatannya tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) bisa bagus kalau sudah selesai, seperti halnya di Medan-Binjai ini kalau sudah tersambung semuanya, insha Allah nanti Hutama Karya saya mendorong untuk menjual yang Medan-Binjai," papar Rini, Deli Serdang, Sabtu (14/10/2017).

Rini menambahkan, jika tol Medan-Binjai dijual, maka dana segar yang bakal diraih dapat membiayai pembangunan Padang-Pekanbaru.

Sebab, panjang tol Padang-Pekanbaru mencapai 180 km, sehingga membutuhkan dana yang besar.

"Sehingga bisa sepenuhnya membiayai PadangPekanbaru, karena sekarang Padang-Pekanbaru belum semua pendanaannya, baru bisa sampai Sicincin. Tapi semua jalan terus," papar Rini Namun, Rini belum dapat menjabarkan berapa nilai jual tol Medan-Binjai dan kapan bisa dilakukan.

"Kalau nilainya bagus, ya. Itu yang kita kerjakan.

Jadi ada beberapa titik yang kita anggap, ada bagusnya kita lepaskan, karena terutama yang

kepemilikan Hutama Karya," jelasnya.

Menurut Rini, selama ini tugas Hutama Karya dalam menggarap Tol Trans Sumatra sangat berat.

"Karen Hutama Karya memiliki tanggung jawab yang paling berat, paling besar untuk jalur Trans Sumatra.

Kalau Trans Sumatra mau dipercepat pembangunannya, maka kita harus lakukan hal-hal seperti ini. Jadi kalau yang udah selesai, IRR-nya bagus ya kita tawarkan ke semua pihak," tutupnya. n net

"Binjai Card" Alat Bayar Transportasi BINJAI, PODIUM Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai, Sumatera Utara, melakukan razia sekaligus pembinaan keberbagai warung internet yang ada di daerah itu untuk mengurus izin sekaligus menertibkan para pelajar.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Informasi Telekomunikasi Dinas Kominfo Binjai L Limbong, di Binjai, Kamis.

"Kita menyasar berbagai warungwarung internet yang ada di Binjai Utara," katanya, belum lama ini.

Pertama warnet Aqila, terdapat dua pelajar langsung kabur menghindari petugas Satpol PP yang mengawal jalannya razia.

Tim langsung meminta surat izin milik pengusaha dan beberapa di antaranya mencoba membuka situs porno. Hasilnya tidak ada izin dan jaringan masih bisa mengakses pornografi.

Setelah itu, mereka kembali menuju warnet mustang di jalan Perintis Kemerdekaan, dilokasi ini mereka

juga menemukan hal yang sama.

Limbong mengatakan, kepada para pengusaha tersebut mereka memberikan surat peringatan karena masih belum mengurus izin, masih bisa mengakses situs-situs porno, kondisi yang gelap dan bilik yang belum standard.

"Kita beri surat peringatan. Bila dalam waktu tiga kali 24 jam mereka tidak juga mengurus izin, warnet tidak akan diizinkan beroperasi," tegas Limbong. n net

Tantangan Tersulit Membangun Masyarakat Cerdas BINJAI, PODIUM Wali Kota Binjai Muhamamd Idaham menyampaikan tantangan tersulit adalah membangun masyarakat cerdas untuk itu pihaknya mengajak generasi muda yang tergabung dalam generasi berencana (genre) untuk ikut berperan mengatasinya.

"Untuk itu peran dari generasi muda berencana sangat diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi ketengahtengah masyarakat tentang kota cerdas," Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, Kamis lalu.

"Generasi muda paling dekat dengan trend kekinian, siapa dan bagaimana mereka mau ikut tergantung trend,” katanya.

Idaham sangat mengapresiasi kepedulian genre Binjai dan menekankan tentang perlunya pendekatan yang tepat agar kegiatan tepat sasaran.

“Biasanya mau ikut yang baik –baik saja, padahal kita mau yang jahat–

jahat. Tinggal bagaimana pendekatannya saja,“ katanya.

Wali Kota juga mengungkapkan tantangan tersulit membangun kota cerdas adalah membangun masyarakat cerdas. Ditengah kemajuan teknologi, banyak kearifan lokal semakin tergerus dan berkembang budaya instan.

Degradasi moral sudah terjadi hingga kepelosok kampung.

“Dulu, kalau ada gotong royong dan parit depan rumahnya dibersihkan orang lain, dia malu karena dianggap orang malas. Kalau sekarang dia justru menunjukkan paritnya mampet supaya dibersihkan orang, sementara dia pergi,“ ungkapnya.

Sementara duta Genre Binjai Erik melaporkan tentang program duta genre ingin mewujudkan Binjai smart teens atau remaja Binjai yang

cerdas, yang dilakukan lewat pendidikan, seni budaya, teknologi dan kreatifitas.

"Melalui kegiatan ini remaja bisa menampilkan bakat–bakat mereka dan terhindar dari pernikahan dini, sex bebas serta penyalahgunaaan narkoba," katanya. n net

Gratis Naik Trans Binjai Selama Tiga Bulan BINJAI, PODIUM Wali kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Idaham menjelaskan bus trans Binjai segera dioperasikan untuk melayani warga yang ada di daerah itu secepatnya dan nantinya penumpang yang naik akan gratis selama tiga bulan tidak dikutip ongkos.

"Para penumpang yang menaiki bus trans Binjai selama tiga bulan kedepan akan digratiskan," kata Wali kota Binjai Muhammad Idaham, di Binjai, ketika meninjau pemberhentian (halte), pekan lalu.

Dalam peninjauan halte itu Idaham turut didampingi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Ahmad Ilham, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dr Tengku Amri Fadli MKes. Idaham mengungkapkan keberadaan bus trans Binjai ini guna membuat masyarakat lebih disiplin dalam berkendara atau sebagai penumpang.

“Sebab bus ini nantinya tidak bisa berhenti disembarangan tempat, penumpang harus berhenti di halte yang telah disediakan. Bagi masyarakat yang ingin menaiki bus trans Binjai ini, digratiskan selama tiga bulan kedepan," ujar Wali kota.

“Kita akan gratiskan para penumpang bus trans Binjai ini selama tiga bulan untuk memberikan pelayanan guna memasyarakatkan warga mempergunakan bus tersebut," ungkapnya.

Pemko Binjai sangat sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, semata mata hanya ingin mewujudkan Binjai Smart City yang sudah merupakan komitmen pihaknya. n net

7

PODIUM Langkat

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Pemkab Langkat Anggarkan Rp 1,5 Miliar Program BSPS

“

PEMKAB Langkat mengupayakan penyelesaian permasalahan perumahan dan kawasan permukiman dengan menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

STABAT, PODIUM Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui pidato tertulisnya yang disampaikan Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin M.Kes, MM saat menjadi Pembina Apel Gabungan ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang berlangsung dihalaman kantor Bupati Langkat, Senin pekan lalu.

Dalam penjelasannya, Ngogesa mengatakan bahwa Dana yang dianggarkan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat tahun anggaran 2017.

“Sudah 2 Kecamatan yang disalurkan program BSPS tahap pertama untuk 100 unit rumah, Kecamatan dimaksud yakni Kecamatan Secanggang dan Kecamatan Babalan,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan program ini, kualitas rumah layak huni akan

terwujud di Kabupaten Langkat dan untuk kedepannya, Kecamatankecamatan lainnya di Kabupaten Langkat diusahakan akan mendapatkan program tersebut juga.

Secanggang Nominasi Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera LANGKAT, PODIUM Kecamatan Secanggang menjadi salah satu nominasi Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut diketahui setelah Tim Penilai Kecamatan terbaik Sumatera Utara mengunjungi Kecamatan Secanggang, (18/10/2017), bertempat di Kantor Camat Secanggang.

Tim tersebut terdiri dari Saiful Bahri SH (Ketua Tim) didampingi H. Guntur Hasibuan, H. Chairin Simajuntak, Ismail dan Aswin Lubis.

Selama di Secanggang, mereka disambut oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH diwakili Assisten Pemerintahan Abdul Karim M.AP dan Camat Secanggang Aliandi.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam sambutannya yang disampaikan Abdul Karim mengatakan bahwa kinerja Camat di Kabupaten Langkat akan selalu dipantau dan diawasi.

“Bukan hanya profesionalitas dalam bekerja yang dituntut untuk para Camat, tetapi, kreatifitas, inovasi dan tanggung jawab juga harus ada didalam prinsip dan tindakan para Camat,” katanya.

Olehkarena itu, dengan terpilihnya Kecamatan Secanggang sebagai Kecamatan terbaik tahun 2017 berarti secara garis besar Secanggang akan menjadi Duta Langkat dalam perlombaan tingkat provinsi Sumut tahun 2017.

Sementara itu, setalah mendengarkan paparan dari Camat Secanggang dan sejumlah staf Kecamatan di Secanggang, Ketua Tim Penilai Saiful Bahri menyampaikan terima kasih atas penyambutannya di Secanggang.

“Ada beberapa Kecamatan di Sumatera Utara yang menjadi Nominasi, tetapi, Secanggang memiliki keunggulan tersendiri yang menjadikannya layak untuk menjadi yang terbaik” katanya.

Camat Secanggang Aliandi menyebutkan bahwa terpilihnya Secanggang menjadi Nominasi adalah rasa syukur terbesar didalam karirnya. “Mohon do’a restu, dengan menggerakan seluruh kemampuan, saya akan berusaha menjadikan Secanggang menjadi yang terbaik” harapnya. n marwansah

Sebagaimana diketahui, ada beberapa penyebab terjadinya permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya, kesenjangan ekonomi dan sosial pada

masyarakat serta kesenjangan kepemilikan rumah layak huni.

Kemudian, masih tingginya luasan kawasan permukiman kumuh sebagai dampak rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan prasarana perumahan serta kawasan permukiman yang layak.

“Masalah ini adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk mengatasinya, upaya harus terus dilakukan sehingga tidak ada lagi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Langkat untuk tahun-tahun yang akan datang,” kata Bupati.

Apel awal bulan Oktober tersebut diikuti oleh seluruh Assisten dan Staf Ahli Bupati Langakt serta seluruh SKPD dan jajarannya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat. n P30

Launching Aplikasi Sistem Informasi KIS PBI JK

STABAT, PODIUM Kegiatan Launching Aplikasi Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (KIS PBI JK) berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat, (12/10/2017).

Kegiatan Launching ditandai dengan pelepasan balon sebagai rasa syukur sekaligus do’a agar aplikasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kepala Dinas Sosial Rina Wahyuni Marpaung menjelaskan, 481.447 jiwa atau sekitar 47% penduduk Kabupaten Langkat yang tersebar di 23 Kecamatan menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat.

Tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pengaduan dari beberapa wilayah di Langkat terkait informasi mengenai kepesertaan yang dalam mendapatkan informasi tersebut membutuhkan waktu yang ekstra.

“Aplikasi ini dibuat sebagai wadah untuk melayani pengaduan dan mempermudah akses

untuk menjangkau informasi,” katanya.

Rina menambahkan, untuk petugas pelayanan aplikasi ini dikerjakan oleh petugas Posyandu KIS PBI JK yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan pendamping keluarga harapan masing-masing Kecamatan.

“Pelaksanaan akan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan surat perintah dari saya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat,” katanya.

Rina berharap, aplikasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat sesuai dengan visi-misi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH. Hadir dalam Launching tersebut, sejumlah Kepala SKPD terkait dijajaran Pemkab. Langkat, Kepala RSU Tanjung pUra, sejumlah Camat seKabupaten Langkat, Kepala BPJS Langkat, sejumlah Kepala Puskesmas di Langkat, Koordinator PKH Langkat dan seluruh staf Dinas Sosial Langkat. n P30

8

PODIUM INDONESIA

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Hari Sumpah Pemuda

Bupati Langkat Beri Penghargaan 15 Tokoh Pemuda

B

Bertepatan dengan Upacara Hari Sumpah Pemuda tahun 2017 yang berlangsung di Alun-alun T.Amir Hamzah, Sabtu (28/9), Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberikan penghargaan kepada 15 tokoh pemuda Langkat.

STABAT, PODIUM “Ini adalah bentuk apresiasi kepada mereka yang telah memberikan tinta manis bagi kemajuan pemuda di Langkat” sebut Ngogesa yang dalam Upacara tersebut juga bertindak

sebagai Inspektur Upacara.

Selaku Kepala Daerah, perhatian akan pembangunan kepemudaan di Langkat tetap menjadi prioritas dalam kepemimpinannya, “Bagaimana Bangsa akan maju, jika pemuda tidak cerdas, tidak kreatif dan tidak berkompeten,” katanya.

Olehkarena itu, Ngogesa memuji Pemudapemuda Langkat yang berhasil memotivasi pemuda lainnya untuk berkreasi dibidangnya masing-masing.

“Tetap semangat, jangan pernah berhenti berkarya dan tetap ingat selalu ikrar Pemuda 28 Oktober 1928 lal bahwa Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa yaitu Bahasa Indonesia,” harapnya.

Berkaitan dengan Upacara Hari Sumpah Pemuda (Menpora), selaku Irup, Ngogesa membacakan Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Ri Imam Nahrawi mengenai

Pembentukan Karakter Kepemudaan di Indonesia.

Singkatnya, Menpora berpesan agar Pemuda Indonesia mempunyai Karakter Pemersatu Bangsa tanpa melihat perbedaan yang ada, baik dari segi etnis, latar belakang dan agama.

“28 Oktober 1928 silam, 4 Pemuda, yakni Sawah Lunto (perwakilan dari Pemuda Sumatera asal Sumatera Barat), Johanes Leimena (perwakilan dari Pemuda Jong Ambon), Kacasungkana (Madura) dan Cornelis Lefrand Senduk (Pemuda Sulewesi) mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda yang dilatarbelakangi oleh Gagasan Bersama, Pendapat Bersama dan Kesepakatan Bersama sebagai bentuk Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa yakni Bahasa Indonesia, maju terus Pemuda Indonesia,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, 15 tokoh Pemuda Langkat yang menerima penghargaan, diantaranya yakni Delia Pratiwi Br Sitepu (Tokoh Peduli Pemuda yang juga Anggota DPR RI), Abdul Majid (Tokoh Pembina Kewirausahaan Pemuda asal Tanjung Pura).

Rahmadasyah (Tokoh Peduli Pemuda), M.Nawawi (Tokoh Peduli Pemuda) H.Ansyari (Ketua PPNI Tokoh Peduli Kesehatan), H. Agus Salim (Tokoh Peduli Pemuda yang juga Anggota DPRD Langkat), H. Abdul Malik (Tokoh Peduli Pemuda), Nazarudin (Tokoh Peduli Pendidikan) dan Thomas Saputra (Tokoh Peduli Kewirausahaan Pemuda).

Sedangkan, untuk Tokoh Pemuda Pelopor, Heri Armanda Juara I Bidang Pendidikan dan Edi Syahputra Juara I Bidang Seni dan Sosial Budaya mendapatkan penghargaan sebagai Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Langkat tahun 2017 dan akan menerima penghargaan di Kabupaten Batubara sebagai Pemuda Pelopor Tingakt Provinsi Sumatera Utara. n don

Duka Menyelimuti Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat TERKAIT penangkapan oknum kepala Dinas pendidikan langkat dan tiga orang kepala sekolah yang terjaring (OTT) operasi tangkap tangan oleh pihak Ditreskrimsus Tipikor Polda Sumut, (17/10/2017), di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Sei Lepan Langkat, tepatnya di SMP Negeri 4 Kecamatan Sei Lepan, hingga kini masih menyelimuti duka yang mendalam, khusunya dikalangan dinas pendidikan .

LANGKAT,PODIUM Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Purba salah seorang guru sekolah dasar yang bertugas diwilayah Teluk Aru pada wartawan, (21/10/2017).

Menurut pandangan mata beliau, kalau pak Kadis Pendidikan Langkat Salam Syahputra adalah sosok seorang pemimpin yang ramah, baik, sopan dan tidak sombong, baik itu kepada siswa sekolah maupun kepada guru PNS dan honorer.

Sosok Salam Syahputra yang beliau kenal adalah sosok seorang pemimpin yang bersahaja, yang mana beliau meniti karir dari bawah sebagai seorang guru biasa, beliau selalu mengajak anak buahnya untuk setiap saat berbuat kebaikan dan menyayangi anak didik, selalu mengedepankan prestasi dan menindak setiap bawahan nya yang melakukan kesalahan, sehingga Ibu Purba bersama guru lainya sangat terpukul begitu mendengar kabar buruk tentang OTT tersebut .

Selain Ibu Purba, hal yang sama juga diucapkan oleh Supiyanto, salah seorang guru SMP negeri diwilayah Langkat Hilir, pada wartawan ia menuturkan kalau musibah yang menimpa pak Kadis Salam Syahputra tersebut sudah diluar dugaan para PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Langkat.

Pasalnya, sosok pak Kadis yang dikenal sangat disiplin dan lembut tutur katanya itu sudah dianggap sebagai sososk ayah dan pimpinan yang sangat baik dan bijaksana, sehingga kejadian ini

menjadi duka dan kesedihan yang tak sanggub untuk diucapkan.

“Kami para guru hanya berharab kiranya ada sebuah keajaiban dari yang maha kuasa “ atau pengampunan hukuman dari bapak Kapolda Sumut demi kemajuan pendidikan dibumi Langkat ini, karena dimata kami pak Kadis bukan lah tipe manusia jahat dan koruptor,” ucapnya.

Kesedihan panjang juga terlihat dari para Staf yang kesehariannya bertugas di dinas Pendidikan Langkat, salah seorang staf didampingi tenaga honor pada wartawan juga menuturkan kalau

mereka saat ini sangat kehilangan sosok pemimpin yang selama ini mereka sanjung.

Menurut mereka, pagi itu setelah melaksanakan apel di kantor, pak Kadis berangkat ke wilayah Teluk Aru dalam rangka kegiatan sekolah.

Entah bagaimana awalnya, menurut cerita disaat pak Kadis sedang memberikan kata sambutan didepan para kepala sekolah di sebuah ruang kelas, tiba-tiba masuk beberapa pria berbadan tegap yang tak lama diketahui sebagai anggota Kepolisian Ditreskrimsus Tipikor Polda Sumut.

Begitu memasuki ruangan, para aparat penegak hukum tersebut memberikan isyarat agar semua yang berada didalam kelas jangan ada yang keluar.

Selanjutnya, salah seorang anggota tadi memanggil beberapa nama kepala sekolah dan pak Kadis lalu dibawa berangkat menuju Mapolda Sumut. n sahrul

Sekretaris, Kabid, Kasubag, Kasi hingga Pegawai Non PNS Teken Fakta Integritas Anti Korupsi PERBUATAN Korupsi dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu merupakan pelenggaran hukum. Untuk mencegah perbuatan tersebut , Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengintruksikan kepada seluruh jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Langkat untuk menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi dan Gratifikasi.

STABAT, PODIUM Sejak 23 Oktober 2017, secara bergiliran kepada Sekretaris,Kabid, Kasubbag, Kasi, Staf dan Pegawai non PNS disetiap Dinas dijajaran Pemkab.Langkat dibawah koordinator Assisten II Adm. Ekbangsos Drs. H. Hermansyah mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyaksikan penandatanganan Fakta integritas anti korupsi.

Dan pada (25/10/2017), giliran Dinas Tenaga Kerja Langkat dan

jajarannya menandangani Fakta Integritas tersebut.

Kadis Tenaga Kerja Langkat Syaiful Abdi menyebutkan bahwa amanah Negara untuk ASN jelas tertulis dalam Tugas pokok dan Fungsi ASN dalam menjalankan pekerjaannya.

Untuk merealisasikannya, profesionalitas harus selalu dijunjung tinggi oleh para ASN, maka dari itu, penandantangan Fakta Integritas Anti Korupsi dan Gratifikasi penting untuk

dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban yang selalu disebutkan oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam amanahnya.

“Praktek Korupsi dan gratifikasi merupakan perbuatan melanggar hukum maka dengan penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan ini dapat memberikan dampak kemajuan bagi pelayanan Birokrasi di Langkat sejalan dengan Visi-Misi Bupati Langkat,” harapnya. n don

Kerukunan Umat Beragama di Langkat Harus Tetap Terjaga STABAT, PODIUM Kerukunan umat beragama di Kabupaten Langkat harus tetap terjaga, berikut pernyataan H. Ngogesa Sitepu SH selaku Bupati Langkat yang disampaikan Assisten I Adm. Pemerintahan Drs. Abdul Karim M.AP pada saat menghadiri kegiatan sosialisasi kerukunan beragama antar umat beragama di Aula Kantor Kemenag Langkat, (25/10/2017).

H.Ngogesa menjelaskan, perbedaan etnis, agama, Ras dan pemikiran merupakan kekayaan bangsa yang harus tetap jaga dan dipertahankan nilai persatuan dan kesatuannya.

“Dalam hal ini, seluruh pihak mempunyai kewajiban untuk saling menghormati satu sama lain” katanya.

Ditambahkannya, kebersamaan dan keharmonisan antar etnis dan agama adalah hal yang indah untuk dipertontokan ke publik dan peran sektor pejabat, unsur TNI/Polri dan tokoh agama mempunyai posisi penting dalam mewujudkannya.

“Tetap tanamkan nilai persatuan dan kesatuan dan junjung tinggi rasa persaudaraan dengan saling menghormati satu sama lain” pesan Ngogesa kepada seluruh masyarakat Langkat.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Panjang Harahap menyatakan, peran lintas agama akan menyukseskan terjaganya persatuan dan kesatuan di bumi Langkat yang kita cintai.

“Dengan didukung unsur TNI/Polri dan pihak-pihak lainnya, niscaya, kerukunan antar umat beragama di Langkat akan terus terplihara dengan baik” katanya. n don

10

PODIUM LANGKAT Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

PODIUM Utama

Ultimatum Presiden Jokowi

900 Desa Bermasalah Termasuk Langkat KUCURAN Dana Desa yang digelontorkan pemerintah bukan untuk pejabat daerah atau setingkat pemangku jabatan. Tapi dana umat itu diberikan demi mensejahterakan masyarakat di pedesaan. Namun nyatanya niat baik pemerintah berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini.

LANGKAT, PODIUM Seperti diulas PODIUM beberapa edisi sebelumnya menyangkut dugaan penhyelewengan Dana Desa di Kabupaten Langkat. Menurut Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa H Jaya Sitepu pada Mei lalu, besaran Pagu DD (APBN) TA. 2017 berjumlah Rp 192.863.623.000, Besaran Pagu ADD (APBN) TA. 2017 berjumlah Rp 136.112.154.200 dan besaran hasil pajak (BPHRD TA. 2017 berjumlah Rp 3.505.085.000.

Dari jumlah tersebut, secara total besaran Dana yang dikucurkan untuk 240 desa di Langkat berjumlah Rp 332.480.862.200.

Sesuai dengan realisasi pencairan sesuai Permenkeu No.56 tahun 2016 (DD) dan Perbup No. 10 tahun 2017 (APBD) tahap 1 disalurkan 60% dengan rincian DD (Rp 115.718.173.800 dan ADD Rp 81.667.292.520).

Dari situ terlihat bahwa setiap desa memperoleh Rp 1 miliar lebih. Hanya saja hasilnya masih jauh dari harapan. Malahan, sempat PODIUM menelaah kasus perkasus temuan dugaan 'subahat' Dana Desa. Seperti halnya indikasi penyalahgunaan dana pembangunan Pos Kamling, sosialisasi Barang dan Jasa serta Perpustakaan Desa.

Namun sayangnya, ketika hasil temuan itu dikonfirmasi, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDK) H Jaya Sitepu tak memberi menjawab.

Sedangkan telusur PODIUM saat itu, gelar sosialisasi Barang dan Jasa yang diadakan di salah satu di Medan, tercium aroma konspirasi korupsi.

Pasalnya, setiap Kepala Desa (Kades) harus mengucurkan dana Rp 9,5 juta untuk mengikuti sosialisasi Barang dan Jasa tersebut.

Nah, di situ terungkap dugaan kongkalikong dan merugikan negara Rp 1,2 miliar. Begitu juga halnya Perpustakaan Desa. Anggaran Rp 12 juta perdesa yang diambil dari Dana Desa. Lagi-lagi terpantau PODIUM dari enam desa bahwa lemari Perpustakaan Desa yang terpapar hanya berisi buku-buku tentang hukum. Rata-rata berisi 40 buku yang ditaksir bernilai Rp 250 ribu setiap bukunya.

Kejanggalan dari kasus ini adalah, tidak adanya buku tentang sejarah, agama dan ilmu pertanian/ peternakan. Padahal selayaknya buku tersebut harus berada di dalam lemari Perpustaan Desa. Malah, seorang pejabat desa bilang, pengunjung Perpustakaan Desa hanya aparatur kantor desa saja.

"Ngak ada yang mengunjungi (Perpustaan Desa) dari warga sini. Ya itu tadi, karena isi di lemari Perpustakaan Desa kita cuma ada pelajaran tentang ilmu hukum. Padahal yang diharapkan warga desa kita buku-buku pertanian, atau peternakan dan lainnya. Saya rasa ini cukup aneh," tukas aparatur desa tersebut.

Sebagaimana kejanggalan temuan PODIUM menyangkut penggunaan Dana Desa di Kabupaten Langkat, seolah dengan instruksi Presiden Jokowi pada 5 Oktober kemarin.

Jokowi mengatakan dari 74.000 desa, ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Bisa jadi, dari 900 Kades tersebut juga masuk dalam sinyal permainan Kades di Bumi Amir Hamzah ini.

Malah, tudingan 'main mata' soal Dana Desa di Kabupaten Langkat tak hanya berkutat di Kepala

Desa saja. Tapi juga mengarah pejabat pejabat Pemkab Langkat beserta pihak ketiga. Terlepas dari sorotan tajam terbitan PODIUM, Presiden Jokowi kembali mewarning agar Dana Desa tidak disalahgunakan.

Sejak pertama kali digelontorkan pada 2015, pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun. Dana tersebut sudah diterima 74.910 desa dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 Rp 49,98 dan 2017 Rp 60 triliun.

Dikatakan Jokowi, setiap desa pada tahun pertama kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan.

Menurutnya, dana sebesar itu kalau tidak bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, itu pasti ada yang salah. Untuk itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, bukan hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat semuanya mengawasi agar Dana Desa betul-betul mempunyai manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa.

Jokowi juga menekankan agar Dana Desa itu hanya mutar di desa. Jangan sampai ketarik lagi ke pusat atau ke Jakarta. Presiden Jokowi mencontohkan, kalau membangun embung misalnya, gunakan 100 persen bahan-bahan yang ada di desa itu, tenaga kerja 100 persen dari desa itu. Dia meminta jangan membawa kontraktor dari kota untuk mengerjakan ke desa.

“Uang jangan sampai keluar di desa itu, keluar dari kecamatan, kuncinya ada di situ. Yang gedegede bagiannya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten,” ucap dia.

Sementara itu, kewenangan desa untuk mengelola dana Rp 1 miliar dinilai oleh peneliti Pusat Kajian Anti korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, membuat perangkat desa gagap. Sebab, sejauh ini belum banyak desa yang memiliki rekam jejak dalam mengelola dana dengan jumlah yang besar.

Besarnya kucuran dana desa membuat KPK punya tugas besar mengawasinya. Semakin besar dananya, semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaannya.

“Kamu bayangkan, Rp 120 triliun itu bisa bikin apa? 120 km MRT tuh, Rp 1 triliun 1 km. besar sekali. Makanya KPK memperhatikan betul,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal lebih mengetatkan sistem pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa agar dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Selain itu, pemerintah akan menyederhanakan sistem pelaporan penggunaan dana desa agar tidak malah menjadi rumit dan justru memberatkan masyarakat.

“Kita juga akan lakukan simplifikasi pelaporan dana desa. Pelaporan yang berkali-kali juga tidak menghasilkan output yang baik atau kinerja yang baik juga,” tandasnya. n PI/Tim

Nyangkut di Langkat Sekilo Sabu Gagal Masuk Medan LANGKAT, PODIUM Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat, menggagalkan pasokan narkoba tujuan Medan, berikut menyita barang bukti satu kilogram sabu yang dibawa kurirnya dengan menggunakan bus Sempati Star BL-7756 AA, belum lama ini.

Tersangka RS (24) warga Dusun Peutawa Batang Desa Seuneubok Benteng Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh yang mengaku sebagai kurir ditangkap ketika petugas menggelar sweping guna mengantisipasi melintasnya dan masuknya narkoba, di depan pos lalu Gebang Dusun IV Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin melalui Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP Supriyadi Yantoto, ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolres Langkat, Stabat, mengatakan tersangka diamankan dari dalam bus.

Dijelaskannya, sebelumnya petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang penumpang menggunakan bus angkutan umum, yang dari Aceh menuju Medan diduga kuat

membawa sabu.

Selanjutnya, sambung Kapolres, personel Sat Narkoba bersama Satuan Lalu lintas yang berada di Pos Lantas Gebang melakukan razia di lokasi tersebut. Saat kendaraan itu melintas, petugas langsung menghentikannya dan meminta kepada sopir agar memeriksa seluruh penumpang serta barang bawaan yang ada di dalam.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang, petugas menemukan pria mencurigakan duduk dibangku nomor 2 didalam bus tersebut. Saat diperiksa dan menggeledahnya petugas menemukan barang bukti di atas yang disimpannya.

Tersangka kurir, kepada petugas saat diintrogasi mengaku barang tersebut mau dibawanya ke Medan dengan upah sebesar Rp10 juta jika berhasil mengantarkan sabu tersebut.

"Kurirnya saat diinterogasi, tersangka mengakui belum menerima uangnya dan dia dijanjjkan upah mengantar sebesar sepuluh juta, yang akan dibayar jika barang itu sampai ketempat yang dituju," tegasnya. n sahrul

11

Parlementaria

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Bupati dan Ketua DPRD Langkat Harapkan Ilmu Dapat Diterapkan Dengan Baik TERKAIT dengan Magang sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Langkat ke sejumlah Instansi di Medan, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE harapkan ilmu dapat diterapkan dengan baik oleh para ASN Langkat.

STABAT, PODIUM Seperti diketahui, sejak tanggal 9 s/d 20 Oktober 2017, 12 ASN Langkat Magang ke sejumlah Instansi di Medan, yakni, Kantor BKN regional 6 Medan, SMP N 1 Medan dan Dinas Kesehatan Medan.

12 ASN Langkat tersebut terdiri dari Tenaga Teknis (5 orang), Tenaga Pendidik (4 orang) dan Tenaga Teknis Bidang Kesehatan (3 orang).

Mengomentari Magang tersebut, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengapresiasi inisiatif dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Langkat dalam melaksanakan Magang ke sejumlah Instansi di Kota Medan.

“Itu bagus, tetapi yang terpenting adalah penerapannya” katanya.

Ngogesa berharap, informasi yang didapat dari Magang dapat menjadi masukan sekaligus evaluasi menuju kemajuan Birokrasi di Langkat.

Bersamaan dengan itu, Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana SE menilai

Magang berdampak baik bagi kemajuan pola pikir dan kompetensi.

“Melalui Magang, Ilmu akan didapat dan kedepannya, tingkat pemahaman ASN akan meningkat sesuai dengan bertambahnya ilmu yang didapat” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Langkat Musti SE menjelaskan bahwa Magang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus sebagai pembelajaran bagi Para ASN Langkat.

“Tempat Magang sesuai dengan bidang ASN yang berangkat Magang,

tujuannya, untuk menggali informasi bermanfaat” katanya.

Musti berharap. Magang ini menjadikan ASN Langkat menjadi Abdi Negara yang profesional, Kompoten dan memiliki pengetahuan yang luas. n P03

DWP Sekretariat DPRD Langkat Santuni Penggali Kubur

DPRD LANGKA T TET APKAN LANGKAT TETAPKAN 4 JUDUL RANPERD A INISIA TIF RANPERDA INISIATIF STABAT, PODIUM Setelah melalui proses penggodokan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kab. Langkat, dimana sebelumnya masing-masing Komisi A-D DPRD Kab. Langkat mengajukan judul Renperda inisiatif, akhirnya DPRD Kab. Langkat menetapkan 4 (empat) judul Ranperda Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kab. Langkat, baru-baru ini.

Rapat Paripurna yang di-pimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Sapta Bangun, SE bersama Wakil Ketua DPRD lainnya Ralin Sinulingga, SE dan Donny Setha, ST. SH. MH yang dihadiri oleh segenap Anggota Dewan berjalan lancar.

Ketua BPPD DPRD Kab. Langkat M. Syahrul, S.Sos dalam penjelasannya di hadapan Rapat Paripurna menyampaikan bahwa 4 (empat) judul Ranperda Inisiatif DPRD yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 yakni (1) Ranperda tentang Pengelolaan Perkebunan, (2) Ranperda tentang Pedagang Kaki Lima, (3) Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Terpadu dan (4) Ranperda tentang

Penetapan Nama-Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Langkat.

Dari empat judul Ranperda Inisiatif yang disampaikan Syahrul, salah satunya dapat disampaikan bahwa sasaran yang ingin diwujudkan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Perkebunan adalah mengoptimalkan pengelolaan SDA, meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, meningkatkan penerimaan daerah, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menyediakan kebutuhan bahan baku, memelihara kelestarian lingkungan dan memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan.

Pada kesempatan itu, Sapta Bangun mengungkapkan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD salah satunya adalah pembuatan peraturan daerah, hal ini telah disikapi dengan diusulkannya judul Ranperda Inisiatif DPRD Kab. Langkat.

Sapta Bangun mengharapkan dalam penyusunan Ranperda tersebut nantinya benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat Langkat demi terwujudnya kesejahteraan Kabupaten Langkat yang kita cintai ini, sebutnya. n P03

STABAT, PODIUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Kab. Langkat yang diketuai Ny. Rosdanelly Basrah Pardomuan adakan pertemuan rutin, kali ini agendanya memberikan santunan kepada penggali kubur dan belajar sholat tasbih di Musholla Sekretariat DPRD Kab. Langkat, baru-baru ini.

“Saya berupaya DWP Sekretariat DPRD akan terus mengadakan kegiatan yang bermanfaat dan bernilai efektif bagi Anggota DWP,” ungkap Ny. Basrah.

Pada arisan itu, DWP Sekretariat DPRD memberikan bantuan kepada penggali kubur yakni Azhari dari Desa Pantai Gemi Stabat berupa bingkisan beras dan uang.

Azhari yang telah bekerja selama 20 tahun sebagai penggali kubur ini, sangat terharu di undang DWP Sekretariat DPRD dan sangat berterima kasih atas perhatian DWP Sekretariat DPRD, ucapnya.

Dia juga mengungkapkan dihadapan Anggota DWP, bahwa ia menerima upah sekali menggali kubur sebesar Rp 100 ribu.

Arisan itu juga diisi dengan kegiatan belajar sholat tasbih yang dipandu oleh Ustadzah Hj. Sri Supriatun, S.Pdi. Sholat tasbih ini sangat baik fadhilahnya ucap Hj. Sri Supriatun, salah satunya adalah ampunan Allah SWT atas dosa-dosa dan diangkat derajatnya bagi yang mengerjakan.

“Kalau sanggup, lakukan sholat tasbih ini sekali sehari. Kalau tidak, lakukan sekali dalam satu jumat. Kalau tidak bisa, sholat tasbih lah sekali sebulan. Kalau tidak sempat, lakukan sekali setahun. Kalau tidak bisa juga, kerjakanlah sekali dalam seumur hidupmu,” ujar Hj. Sri Supriatun menjelaskan.

Lanjutnya, sholat tasbih empat rakaat ini diakhiri dengan satu salam jika dikerjakan siang hari. Kalau dikerjakan malam hari, boleh dikerjakan dalam dua salam.

Di penutup acara, Ny. Basrah mengharapkan ilmu-ilmu keagamaan yang didapat dari ceramah agama ini, hendaknya dapat dipraktikkan di rumah agar fadillah sholat tasbih dapat kita capai. n P03

12

PODIUM SUMUT Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

PODIUM Utama Audiensi Komisioner KPU Langkat

Bupati: Jadilah Sosok Yang Amanah ATAS pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada seluruh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Langkat, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH ucapkan selamat.

STABAT, PODIUM Seperti diketahui, pelantikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Langkat berlangsung digedung PKK Stabat dan setiap Kecamatan mayoritas terdiri dari 3 dan 4 orang anggota Panitia Panwascam. Di antaranya, Irwan Sentosa Tarigan, Menanti Ginting dan Fadhil Ramadhana (Kecamatan Bahorok), Didik Darmadi, Indrajid, Endam Apulina dan Sembiring (Kecamatan Binjai), Magfirah Fitri, Zaini dan Suliadi Rifana ( Stabat) dan Ratna Sari Keliat, Aidil Syahputra dan M.Sadli (Pangkalan Susu).

Secara serentak, mereka dilantik oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Langakat Aidil Fitri S.Pdi disaksikan oleh tamu undangan yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan unsur Forkopimda Kabupaten Langkat, sejumlah Kepala SKPD dijajaran Pemkab. Langkat, pengurus Partai Politik dan rekan Pers.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab. Langkat dr. H. Indra Salahudin M.Kes, MM mengucapkan selamat seraya berharap tugas dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Panwascam yang dilantik.

“Untuk kedepannya, jadilah sosok yang dapat menjalankan amanah, khususnya sebagai anggota Panwascam yang dituntut untuk menjadi pengawas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018” ujarnya.

Ngogesa menyadari, keberadaan Panwaslu sebagai salah satu komponen pentung bagi terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten yang sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada BAB 2 menyatakan bahwa pengawasan Pemilu dilakukan oleh Banwaslu, Banwaslu Provinsi, Banwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas TPS. “Untuk itu, profesionalitas pertugas Pengawas akan membuat jalannya Pilkada berjalan jujur dan adil,” tegasnya.

Baliho Dirusak Sebelumnya menyangkut beberapa baliho bergambarkan Bakal Calon (Balon) Bupati Langkat Periode 20182023, mendapat tanggapan dari Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Langkat.

Ketua Panwaslu Kabupaten Langkat, Aidil Fitri, saat dikonfirmasikan mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan tindakan, disebabkan Panwaslu Kabupaten Langkat baru saja terbentuk.

"Kita belum bisa bertindak, karena panwaslu baru dibentuk. Begitupun, kita akan berkordinasi dengan Muspida setempat," terang Aidil Fitri.

Dirinya juga mengatakan, Panwaslu Kabupaten Langkat sudah memasukkan permohonan untuk audensi ke Bupati Langkat, namun hingga kini belum mendapat jawaban. "Karena baru dikukuhkan, jadi kita belum punya sekretariat. Nantinya, Kepala Sekretariat akan diperbantukan melalui izin Bupati Langkat," beber Aidil Fitri.

"Sebagai perpanjangan tangan Panwaslu Langkat adalah Panwas Kecamatan. Begitupun kita menunggu arahan dan petunjuk dari Bawaslu Sumut," sambungnya.

Kendati demikian, lanjut Aidil Fitri, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti Baliho beberapa Balon Bupati Langkat periode 2018-2023, yang diduga dirusak oleh rival si bakal calon. n tim

Tengku Darmansyah Jadi Mentor Proyek Perubahan MEDAN, PODIUM Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Tengku Darmansyah menjadi mentor Proyek Perubahan yang diusung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Saparuddin tentang 'Optimalisasi Pelaporan Data Bimbingan Masyarakat Islam Melalui E-Laporan Yang Terintegrasi Dengan Android Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara'.

Bersama coach dan project leader,

Plt Kakanwil Kemenagsu hadir pada seminar proyek perubahan di Pusdiklat Kemenag RI di Ciputat, baru-baru ini.

Plt Kakanwil Kemenagsu mengharapkan dengan proyek perubahan ini pelaporan data Bimas Islam melalui e-laporan yang terintegrasi dengan android dapat disosialisasikan dan diimlementasikan ke kabupaten/ kota se Sumater aUtara guna mempermudah pelaporan dari KUA ke kabupaten/kota.

“Proyek perubahan ini juga

selanjutnya dapat dilaporkan ke Bidang Urais dan Pembinaan Syariah Sumatera Utara supaya menjadi pertimbangan untuk mempermudah tugas Kepala KUA kedepannya,” ungkapnya.

Kakankemenag Labura mengatakan, seiring dengan perkembangan dan perubahan informasi dan teknologi saat ini, kenyataan dilapangan menunjukkan masalah dan kendala dalam Pelaporan Data Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. n tim

STABAT, PODIUM Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menerima audiensi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat di rumah dinas Bupati Langkat, baru-baru ini.

Dalam hal ini, Ngogesa berdialog dengan Komisioner KPU Langkat yang didampingi Sekda H. Indra Salahudin, Assisten Adm. Ekbangsos H. Hermasyah dan Kadis Kominfo H. Syahmadi serta sejumlah Kepala SKPD lainnya dijajaran Pemkab. Langkat.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengatakan, kedatangan Komisioner KPU Langkat yang dipimpin Ketua Agus Arifin adalah untuk membahas mengenai Keputusan KPU Langkat Nomor:04/PP.02.3/KPT/1205/ KPU-KAB/IX/2017 tentang Pedoman teknis tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018.

“Tujuan ini sangat baik, apresiasi saya kepada Komisioner KPU Langkat,” katanya.

Ngogesa menambahkan, dalam Keputusan KPU Langkat tersebut, diatur beberapa asas penyelenggaraan pemilihan yang diberisikan diantaranya adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan aksebilitas.

“Semoga segala tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilu di Langkat dapat berlangsung kondusif dan sesuai dengan yang diharapkan,” harapnya.

Ketua KPU Langkat Agus Arifin menjelaskan, keputusan dibuat untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan kegiatan yang dilakukan wajib berpedoman pada keputusan ini.

Lanjutnya, di dalam keputusan ini, terdapat beberapa perihal tahapan persiapan dan penyelenggaraan, diantaranya, perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penadatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pembentukan PPK, PPS dan KPPS, syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran pasangan calon, sengketa Tata Usaha Negara, masa kampanye, debat publik/debat terbuka antar pasnagan calon, laporan dan audit dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapituliasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

“Dengan keputusan ini, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat diharapkan dapat menjadi pemilihan yang berdaulat dan bersifat demokratis,” harapnya.

Sebagaimana diketahui, kedatangan Ketua KPU Langkat Agus Arifin didampingi oleh Anggota KPU Langkat lainnya, yakni M. Khair, T. M. Beny Amin, Sopian Sitepu dan Adlina Sarah. n P30

13

Sumut PATEN

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Sumut Tidak Akan Defisit Listrik Lagi

“

GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi memimpin upacara peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-72 yang digelar PLN Sumut di Lapangan Merdeka Medan, Jumat (27/10/2017).

MEDAN, PODIUM Dalam kesempatan itu, Erry menyebutkan, beroperasinya sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla 1, 2, dan 3 yang berada di Tapanuli Utara (Taput) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pangkalan Susu unit 3 dan 4 dipastikan Sumatera Utara tidak akan defisit listrik.

“Kita lihat, bertahun-tahun Sumut mengalami defisit listrik artinya kebutuhan listrik di Sumut dengan suplai yang ada masih sangat kurang.

Namun, setelah masuknya MVPP asal Turki yang berkapasitas sampai 480 MW kebutuhan listrik di Sumut cukup, bahkan surplus,” kata Erry.

“Belum lagi sistem listrik tenaga panas bumi Sarulla 1, 2, dan 3 yang kemampuannya bisa mencapai 3×110 MW dan PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4 beroperasi. Bisa dipastikan listrik di Sumut aman,” ungkap Erry.

Erry menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tidak terlepas dari infrastruktur yang sangat penting yaitu listrik. Oleh karena itu, kita terus melakukan percepatan terhadap pembangkit listrik yang ada di Sumut.

“Kita tahu saat ini Presiden Jokowi yang menargetkan listrik sebesar 35.000 MW di Indonesia dan itu harus kita dukung bersama,” jelasnya.

Terkait masih adanya pemadaman, Erry menambahkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di Sumut ini karena adanya masalah kerusakan teknis di gardu induk.

“Yang menjadi kendala masyarakat seringnya pemadaman listrik karena adanya masalah kerusakan teknis di gardu induk PLN Wil Sumut dan ini akan segara kita tuntaskan,” pungkas Erry.

Erry juga mengatakan, transmisi atau tol listrik dari Sumatera Selatan

(Sumsel) ke Sumut akan selesai pada Desember 2017.

“Tol listrik ini progresnya sudah cukup baik dan akhir Desember ini tol listrik dari Sumatera bagian selatan ke Sumatera bagian Utara itu akan tuntas,” kata Erry seraya menjelaskan, bahwa adanya tol listrik itu nantinya pasokan listrik bisa mencukupi dari kebutuhan listrik yang ada di Sumut.

Jadi, apabila ada surplus listrik baik dari Selatan ataupun dari Utara bisa

saling mengisi dengan adanya tol listrik wilayah Sumatera ini. Erry juga mengungkapkan bahwa tol listrik tersebut juga nantinya akan mencukupi kawasan industri-industri ekonomi seperti kawasan ekonomi Sei Mangke di Kuala Tanjung, dan industri pariwisata di Danau Toba.

“Kawasan-kawasan industri ekonomi yang ada di Sumut nantinya akan di suplai oleh PLN jika tol listrik itu selesai akhir tahun ini,” ungkapnya.

Erry juga menambahkan, bahwa dari laporan yang diterimanya, jumlah energi listrik saat ini bertambah baik dari sisi permintaan industri cukup tinggi. “Kalau dulunya hanya 1.850 MW untuk Sumut dan Aceh sekarang sudah mencapai 2.000 MW,” tambahnya.

Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Feby Joko Priharto menyampaikan beban puncak listrik Sumut mencapai 2.055 megawatt (MW).

Ini nantinya, kata Feby, akan dibantu dengan tol listrik. Jika rampung, tol listrik akan menyumbang 400 MW. Tol listrik tersebut lebih efisien. Karena, jika harus membawa batu bara dari Sumsel ke Sumut, maka akan dibutuhkan biaya tambahan dan resikonya akan lebih tinggi. ‘’Tapi, syaratnya itu harus membangun transmisi tegangan ekstra tinggi 275 KV. Sekarang pembangunannya sudah sampai Payakumbuh, nanti ke Sidempuan, ke Sarulla, Galang dan terus sampai ke Aceh,” ungkapnya. n hmt

Turnamen Voli Piala Gubsu

'Bermain Sportif dan Jadilah Pemenang' STABAT, PODIUM Turnamen bola voli memperebutkan Piala Gubernur Sumatera Utara H. T. Erry Nuradi berlangsung di Gedung Olahraga (Gor) Stabat, baru-baru ini.

Turnamen dibuka oleh Gubsu diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara, H Baharuddin Siagian dan dihadiri langsung oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH didampingi sejumlah Kepala SKPD dijajaran Pemkab. Langkat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara, H Baharuddin Siagian mengatakan, turnamen ini diikuti oleh tim yang berasal dari seluruh daerah di Sumatera Utara.

“Ini ajang pencarian bakat sebagai persiapan untuk tingkat nasional mau pun internasional,” katanya.

Ditambahkannya, turnamen ini akan menjadi motivasi bagi seluruh pecinta olahraga Voli untuk terus berlatih sehingga kedepannya bibit unggul akan bermunculan seiring rutinnya turnamen yang dilaksanakan.

“Bertanding sportif dan raih kemengan dengan semangat kebersamaan,” harapnya.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyambut baik pelaksanaan turnamen ini, menurutnya, ini dapat

membuat olahraga semakin digemari oleh masyarakat khususnya generasi muda bangsa. “Tim pemantau bakat akan melirik langsung penampilan dari para peserta, dan ini akan membuat semangat para atlet bertambah,” katanya.

Masih katanya, harapan menjadikan olahraga sebagai budaya aktivitas sehari-hari bangsa adalah harapan bersama seluruh pemimpin bangsa, karena itu, selaku Kepala Daerah, dengan memajukan olahraga berarti bangsa akan semakin maju.

Ngogesa berharap, turnamen dapat berlangsung lancar dan seluruh peserta dapat menampilkan peformance terbaik menuju pencapaian prestasi yang membanggakan.

Terpisah, usai menyaksikan pertandingan perdana Bola Voli, Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, SE yang juga sebagai Pelindung PBVSI Langkat saat diwawancarai mengatakan sangat menyambut baik diadakannya Turnamen Bola Voli Senior di Kab. Langkat.

“Diharapkan turnamen ini menghasilkan atlet-atlet voli yang profesional, khususnya atlet-atlet voli dari Kab. Langkat,” sebut Ketua Cana (panggilan akrab Terbit Rencana Perangin-angin).

Dia juga mengucapkan selamat atas pengukuhan PBVSI Langkat, semoga PBVSI Langkat dapat bekerja lebih baik lagi dalam menjalankan fungsi-fungsi dari organisasi perbolavolian dan dapat berkiprah demi kemajuan dan peningkatan kualitas atlet olahraga voli di Kabupaten Langkat. n P30

14

opini PODIUM INDONESIA

Edisi 1 - 15 Juli 20 17 201

Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

PODIUM Utama

Ketika Letjen Edy Rahmayadi Menembus Kemacetan KEHADIRAN TNI di masyarakat tampak makin akrab. Buktinya saat digelarnya HUT TNI ke-72 Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, baru-baru ini, animo masyarakat untuk melihat acara itu sangat tinggi.

CILEGON, PODIUM Masyarakat berlomba-lomba datang lebih pagi untuk mendapat tempat strategis guna melihat parade dan defile alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik TNI, baik matra darat, laut dan udara.

Jalur menuju Dermaga Indah Kiat pun makin siang makin disesaki masyarakat. Akibatnya, para personil TNI mulai dari level prajurit hingga perwira pertama, madya dan sejumlah jenderal pun harus turun dari kendaraannya ke lokasi acara. Salah satu Jenderal yang terpaksa turun dari kendaraannya adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Dikutip dari salah satu situs, Edy harus turun dari kendaraannya dan berjalan cukup jauh sekitar 500 meter sebelum akhirnya dijemput oleh beberapa anggotanya. Untuk mempercepat, Edy memilih menggunakan motor matic.

Dikawal sejumlah prajurit, Edy dan rombongan memecah gelombang masyarakat yang tengah berdesakan berjalan menuju bibir dermaga. Tak canggung, Edy sesekali melempar senyum kepada masyarakat. Sesekali, Edy terhambat lajunya. Klakson motor Matic yang dinaikinya pun dimanfaatkan. “Minggir….minggir,” sahut prajurit pengawal Edy memecah hening masyarakat yang sudah mandi keringat.

Cuaca di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten memang cukup panas.

Keringat pun mengucur deras di tiap orang, tidak terkecuali di kening Edy. Saat terhambat, tangan kiri Edy mengelap keningnya.

Wajar Edy terburu-buru. Jenderal Bintang Tiga itu bertindak sebagai komandan upacara dalam HUT TNI kali ini. Selain itu, pengucap Sapta Marga adalah Panglima Kodam II/ Sriwijaya Mayor Jenderal A.M Putranto.

Nah, di balik meriahnya perayaan HUT TNI ke-72 tersebut, terselip fotofoto Pangkostrad Letjend Edy Rahmayadi mengendarai sepeda motor menuju lokasi upacara karena mobil yang ditumpanginya terkena macet.

Sontak foto-foto tersebut viral di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa aksi mengendarai sepeda motor itu merupakan cerminan dari pencitraan yang mengarah kepada sifat merakyat.

Namun, menurut pengamat sosial dan politik Faisal Riza , aksi Pangkostrad tersebut bukan merupakan bentuk pencitraan merakyat.

"Saya tidak melihat hal itu sebagai bentuk pencitraan merakyat. Foto dan penugasan itu hanya normatif saja sebagai tugas kenegaraan," katanya.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, aksi Pangkostrad tersebut hanya merupakan aksi yang situasional. "Soal foto naik kereta itu kiranya hanya situasional saja. kondisi darurat karena macet," jelasnya.

Munculnya anggapan bahwa aksi itu merupakan citra merakyat hanya disebabkan oleh viralnya foto-foto tersebut. "Tapi karena photo itu diviralkan sehingga publik memaknainya secara beragam. Yah wajar saja. Karena publik berhak menilai apapun," tandasnya.

Sebelumnya, Letjen Edy Rahmayadi yang maju dalam Pilgubsu 2018 mendatang memperhatikan detail dari seluruh rangkaian upacara yang akan berlangsung.

"Menjadi Komandan Latihan Gabungan TNI sekaligus menjadi Komandan upacara merupakan satu kehormatan dan tanggungjawab yang harus di pikul demi suksesnya kegiatan

ini," katanya.

Edy menjelaskan, meski sudah mengemban tugas yang sama beberapa waktu yang lalu namun ia tetap harus menjalani latihan. Sebab, hal tersebut menjadi bagian dari kunci sukses dalam menjalankan tugas tersebut pada HUT ke 72 nanti.

"Selalu memberi masukan pada pasukan, juga mendengar arahan dari atasan menjadi bagian rutin selama latihan gabungan ini.bersama perwira tinggi yang lain dari berbagai angkatan selalu berdiskusi agar latihan gabungan ini terlihat baik dan sempurna," ujarnya.

Dalam latihan sekaligus gladi resik tersebut Letjen TNI Edy Rahmayadi terlihat didampingi oleh Asops Panglima TNI Mayjen TNI Lodewyk Pusung dan Kapuskes TNI Mayjen TNI Ben Rimba. Ia mengikuti latihan gladi parade dan defile bersama pasukan upacara. n berbagai sumber/Tim

Pernyataan KASAD

TNI harus Netral di PILKADA 2018 MEDAN, PODIUM Wakil Ketua Bidang Olahraga, Pemuda dan Mahasiswa DPW Partai NasDem Provinsi Sumut, Ari Sugarna SSos mengapresiasi pernyataan Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal TNI Mulyono terkait netralitas prajurit pada Pilkada 2018.

Ari menilai imbauan dan penegasan KASAD harus dipandang sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

“Saya melihat imbauan ini tidak hanya diperuntukkan bagi TNI, namun juga kepolisian.

Menjaga kualitas demokrasi di tahun-tahun politik ini kan butuh dukungan dan netralitas TNI dan Polri serta seluruh masyarakat,” kata Ari di selasela menghadiri acara Peringatan Sumpah Pemuda, di Tg Mulia Hilir Medan Deli, Medan, (29/ 10/2017).

Ari juga melihat imbauan KASAD merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan. “Apalagi ini momennya Sumpah Pemuda, gak salah kita terus

nenjaga persatuan dan kesatuan,” kata mantan Presiden Mahasiswa UISU ini.

Ari juga mengharapkan, pimpinan Polri dan Mendagri juga melakukan sikap yang sama.

“Artinya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa

kualitas demokrasi membutuhkan netralitas aparaturnya mulai dari TNI, Polri dan aparatur sipil negara,” kata Ari. Secara khusus di Provinsi Sumatera Utara, pada 2018 nantinya akan digelar pemilihan Gubernur dan Pilkada di 8 kabupaten/kota yang ada.

Sejumlah bakal calon berlatarbelakang TNI, Polri maupun incumbent diprediksi kuat akan menjadi kontestan pada pesta demokrasi nanti.

Diberitakan belum lama ini, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono mengingatkan seluruh anggota TNI AD, untuk netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Ada sanksi yang siap menanti bagi anggota yang melanggar aturan ini.

“Seluruh prajurit paham netralitas TNI tidak bisa ditawar, artinya prajurit tidak boleh melanggar.

Ada resiko dan proses hukumnya kalau melanggar,” kata Mulyono. n Tim

PODIUM Aspirasi

15 Edisi 1 - 15 NO VEMBER 20 17 NOVEMBER 201

Mengemban Amanah Plt Kandepag Sumut SETELAH diamanahkan Menteri Agama RI sebagai Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Tengku Darmansyah berkunjung ke Rumah Dinas Bupati Langkat untuk melakukan audiensi. Kedatangan Kakanmenag Langkat ini diterima langsung Bupati Ngogesa Sitepu didampingi Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana, awal Oktober kemarin.

STABAT, PODIUM Bupati dan Ketua DPRD Langkat beserta jajaran menyambut gembira serta bersyukur atas ditetapkannya Tengku Darmansyah Sebagai Plt Kakanwil Kemenagsu.

Bupati merasa kehilangan karena selama ini banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pembinaan Agama, kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Langkat selaras dengan Visi Misi Bupati Langkat yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Religius.

Beliau juga bangga bahwa ternyata putra Langkat yang berasal dari Besitang diberikan amanah dan kepercayaan oleh Menteri Agama menjadi Plt. Kakanwil Kemenagsu dan Bupati berdoa semoga pada akhirnya didefenitifkan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ngogesa Sitepu berpesan kepada Plt Kakanwil Kemenagsu agar menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apa pun yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. n PI/tim

MAN 2 Tanjung Pura Ikuti Lomba Paskibra se-Langkat

Lomba 1 Muharram di Lapas Klas III Hinai HINAI, PODIUM Plt Kakanwil Kemenag Sumut yang juga menjabat Kakan Menag Langkat Tengku Darmansah secara resmi membuka acara Perlombaan Muharram bagi penghuni Lapas Klas III Narkotika Hinai, Langkat, baru-baru ini.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Cabang Bank Sumut, Ketua Baznas Langkat, Kepala Lapas Kls III Narkotika Hinai dan seluruh penyuluh agama Islam baik fungsional mau pun honorer serta sekitar 300-an penghuni Lapas.

Dalam sambutannya, Plt Kakanwil Kemenagsu mengucapkan terimakasih kepada pihak Lapas yang telah memfasilitasi kegiatan ini, Kepala Cabang Bank Sumut Stabat dan Ketua Baznas Langkat yang juga telah membantu dukungan dana dan materil bagi terlaksananya kegiatan ini.

Dia juga mengharapkan agar setelah acara ini para warga binaan Lapas baik putra dan putri dapat terus belajar dan meningkatkan kemampuan dari penyuluh yang selama ini membimbing di lapangan dan mengamalkannya ketika nanti keluar dari lapas narkotika ini. Dia juga mengusulkan hal baru yaitu ditampilkannya foto-foto kegiatan warga binaan lapas di papan pengumuman sehingga dapat dilihat oleh keluarga yang akan berkunjung.

Hal senada diungkapkan Gama Chevi Alhakim, Kepala Cabang Bank Sumut Stabat, bahwa Bank Sumut terus mendukung pelaksanaan pembinaan agama dan keagamaan di Lapas melalui program CSR dan berharap dengan semakin berkembangnya Bank Sumut ke depan maka akan semakin meningkatkan dana CSR yang dapat

disumbangkan kemasyarakat khususnya masyarakat Langkat.

Dia juga berjanji akan memantu memberikan bantuan fasilitas papan pengumuman seperti yang diminta Kakan kemenag untuk dapat digunakan sebagai media penyebarluasan foto dokumentasi kegiatan pelaksanaan bimbingan warga di dalam Lapas sehingga keluarga tahu bahwa keluarganya yang berada di dalam Lapas juga belajar agama dengan sungguh ketika menjalani masa tahanannya.

Kepala Lapas yang diwakili oleh Kasubbag TU Sunardi menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada Kemenag Langkat melalui Penyuluh Agama Islam, Bank Sumut Stabat, Ketua Umum Baznas Langkat, yang telah mengadakan acara ini sehingga warga Lapas bisa mengikuti acara ini untuk mengisi waktu luang mereka serta meningkatkan ilmu dan amal mereka selama di Lapas.

Menurut Ketua Panitia Ustaz Riswansyah kordinatorPenyuluhan Agama Lapas Narkotika Hinai yang juga Penyuluh Agama Islam Honorer Kemenag Langkat, acara ini diadakan untuk menyemarakkan Bulan Muharam 1439 H, dan sebagai ajang evaluasi pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang selama ini dilakukan tiga kali setiap minggunya, sehingga dengan acara ini dapat diukur kemampuan peserta didik yang notabene warga binaan Lapas dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh penyuluh selama ini.

"Lomba yang diadakan dalam menyemarakkan Muharam ini terbagi kepada 3 jenis perlombaanya itu cabang lomba murattal surat arrahman putra putri, cabang tahfizh juz 30, dan cabang lomba azan shubuh," ungkapnya. n pendi

TANJUNGPURA, PODIUM Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-89 yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjung Pura mengikuti lomba Paskibra tingkat SLTA se-Kabupaten Langkat yang di gelar oleh Forum Persaudaraan Purna Paskibra Teluk Aru. Sebanyak 32 peserta didik MAN 2 Tanjung Pura mengikuti lomba yang di gelar di Lapangan Sepak Bola Kampung Baru Pangkalan Berandan tersebut. Mereka terbagi kedalam 2 tim, yang masing-masing berjumlah 16 orang. M. Rizki Agam Sitorus sebagai Danton Tim A dengan No. urut 21, serta Ilham Fauzi sebagai Danton Tim B dengan No. urut 19.

Menurut WKM Kesiswaan Zulfariddin Matondang yang ikut mendampingi mereka ke lokasi perlombaan hari ini, kegiatan ini tentu sangat baik untuk memupuk sikap kedisiplinan para peserta didik. “Diharapkan kegiatan yang sudah kita persiapkan kurang lebih selama sebulan ini bisa menjadi pemicu untuk peserta didik dalam menunjang kreatifitas dan minat pengembangan bakat, serta melatih diri menjadi mental yang kuat, mandiri, dan penuh kesiplinan,� ungkapnya.

Beliau juga menambahkan bahwa menang dan kalah bukanlah tujuan utama, karena hal yang terpenting adalah menanamkan pembelajaran mental juara kepada peserta didik sehingga selalu optimis mengikuti segala kompetisi. n tim

MAN 1 Tanjung Pura Juara I Lomba Baca Puisi Bahasa Inggris TANJUNG PURA, PODIUM Salah seorang Siswi MAN 1 Tanjung Pura berhasil meraih juara 1 dalam lomba baca puisi Bahasa Inggris tingkat SLTA se-Kabupaten Langkat yang dilaksanakan Jum’at 27 Oktober 2017 di SMA Negeri P. Berandan dibawah bimbingan guru bahasa inggris Juliani.

Wakil Kepala bidang Humasy Syehpuddin menyampaikan kepada kepala MAN 1 Tanjung Pura bahwa peserta lomba baca puisi dalam bahasa inggris ini diikuti oleh sekolah lanjutan atas se-Kabupaten Langkat dengan jumlah peserta 25 peserta.

Dari 25 peserta tersebut MAN 1 tanjung Pura berhasil meraih nilai tertinggi dari dewan juri sehingga berhasil meraih juara 1 atas nama Aurelia Raihani Jannah siswa kelas X-IPA-1.

Kepala MAN 1 Tanjung Pura Zulkarnain Dahri dalam sambutannya selesai upacara hari sumpah Pemuda mengucapkan selamat kepada siswi Aurelia yang telah membawa harum nama MAN 1 Tanjung Pura dengan meraih juara 1 dan ucapan terima kasih juga kepada guru pembimbing Juliani yang telah meluangkan waktunya untuk melatih para siswa dan siswi sehingga mampu meraih prestasi di kancah Kabupaten Langkat.

"Kita akan terus mengejar prestasi dibidang bahasa ini untuk tingkat propinsi bahkan nasional. karena ini adalah salah satu dari visi madrasah membudayakan bahasa Inggris dan Arab di lingkungan Madrasah," ungkapnya. n tim

Kegelisahan Orang 'Titipan'

“

AJANG balas budi akan tersaji di pemilihan kepala daerah Kabupaten Langkat mendatang.

Kabarnya, tiga pejabat teras di sana bakal meninggalkan kursi empuk. Info belum terkonfirmasi ini coba dirangkum PODIUM.

LANGKAT, PODIUM Diprediksi ketiga pejabat itu adalah Sulistianto (Wabup Langkat periode 2013-2018), dr Indra Salahuddin (Sekdakab Langkat) dan Abdul Karim (Assisten I). Teranyar menyebut mereka telah mendapatkan restu dari Bupati H Ngogesa Sitepu.

Hanya saja, melihat kondisi sebelumnya, masa H Ngogesa Sitepu bertarung di Pilbup 2013 lalu, kuat dugaan cuma dr Indra Salahuddin yang tak diberi lampu hijau untuk bersaing pada 2018-2023 mendatang.

Dengan alasan, bahwa Sekdakab Indra Salahuddin menduduki jabatan krusial. Apalagi masa itu (pencalonan H Ngogesa Sitepu 2013), Indra Salahuddin-lah yang menduduki jabatan Plt Bupati Langkat.

Untuk periode ini, toh rasanya mandat (Plt-red) akan diserahkan ke dr Indra Salahuddin. Sedangkan Wabup Sulistianto yang kabarnya berpasangan dengan H Abdul Aziz alias Ustad Aziz sengaja 'dilepas', begitu juga Abdul Karim.

Indra Salahuddin yang terbiasa dengan pekerjaan ribet dan rumit, diyakini mampu mengemban tugas sementara di Kabupaten Langkat. Pun begitu jabatan Pelaksana Tugas bukanlah tanpa MoU. Walau memang Indra Salahuddin sepatutnya diberi kuasa mengeban tugas tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Forum Karya Putra Sumut (FKP-SU) Tengku Syaiful Anhar mengamini indikasi yang bakal terjadi di tubuh Pemkab Langkat.

Kata dia, sulit bagi H Ngogesa Sitepu melepas dr Indra Salahuddin bersaing di Pilkada mendatang.

Hanya kedua pejabat (Wabup Sulistianto dan Abdul Karim) diberi restu.

"Jadi prediksi saya, dr Indra Salahuddin yang masih 'ditahan' Ngogesa. Indra juga boleh dikata sukses mengemban jabatan Plt saat posisi Ngogesa mencalonkan pada periode kedua lalu," sebutnya.

Menyangkut kegelisahan orang-orang 'titipan', seperti diulas di atas, kata Tengku Syaiful, itu bisa saja terjadi. Malah, Tengku Syaiful tak menampik bakal ada ajang balas budi ketika Ngogesa Sitepu mencalonkan diri di Pilgubsu ini.

"Inilah strategi Bupati Langkat Ngogesa Sitepu. Itu menurut kacamata saya. Sebelum dia (Ngogesa Sitepu) menyiapkan diri maju di Pilgubsu, dia seolah telah memberi sinyal kepada bawahannya.

Siapa yang maju dan siapa yang menjaga gawang nantinya," tukas Syaiful lagi.

Gambaran bahwa dr Indra Salahuddin sengaja tak 'dilepas', juga tampak dari beberapa pertemuan yang tak dihadiri Bupati Langkat. Terpantu PODIUM, Kamis (12/10), Sekdakab dr Indra Salahuddin mewakili Bupati H Ngogesa Sitepu menghadiri dua acara berbeda.

Yakni rapat koordinasi Pencanangan Germas Kabupaten Langkat yang berlangsung di Rumah Makan Sea Food Stabat dan menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pidana Peradilan Anak Terpadu di ruang rapat kantor Pengadilan Negeri Stabat.

"Dari dua pertemuan diwakili dr Indra Salahuddin dalam sehari merupakan langkah awal dirinya akan diberi mandat sebagai Plt ke depannya," imbuh

Tengku Syaiful.

Sedangkan Sulistianto diberi kewenangan bertarung di Pilkada Langkat juga, mungkin bisa memberi posisi aman bagi Ngogesa Sitepu saat Pilgubsu. Begitu juga Abdul Karim (Asisten III) yang digadang-gadang berpasangan dengan Ketua

DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

"Andai salah satu di antara mereka menang di Pilkada mendatang, kan itu bisa memberi angin segar bagi Bupati H Ngogesa Sitepu. Namun jangan silap, strategi ini bukan sekadar omongan saja tapi juga ada kata belece di baliknya," tukas tokoh putra Langkat ini. n don

‘SUKSES’ Siap Berjuang LANGKAT, PODIUM Bakal calon Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto, MSi sudah bertekad untuk maju melalui jalur independen. Bahkan, siapa calaon Wakilnya juga sudah terungkap, yaitu Ketua GNPF MUI Sumut, Al Ustadz H. Heriansyah, SAg. Kepastian itu disampaikan Sulis kepada para pendukungnya dalam acara shilaturrahmi yang diwarnai dengan peresmian bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat periode 2018- 2023 dari jalur independen Drs. H. Sulistianto, MSi – Al Ustadz H. Heriansyah, SAg, di kediamannya, di Jalan Gunung Bendahara, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Binjai, Sabtu kemarin.

“Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan mengenai siapa yang akan ditampilkan sebagai bakal calon Wakil Bupati. Selanjutnya, mari kita bersatu serta saling bekerjasama dan bersinergi untuk meraih kemenangan, sehingga setelah hari ini tidak ada lagi relawan dan pendukung Sulistianto atau

relawan dan pendukung Al Ustadz H. Heriansyah.

Yang ada sekarang adalah bersatunya dua kekuatan menjadi tim sukses atau relawan atau pendukung Sulistianto dan heriansyah yang kuat, kompak dan solid yang disebut Solidaritas untuk Kemenangan Sulistianto dan Heriansyah (SUKSES). Semoga perjuangan dan cita- cita kita untuk mewujudkan Kabupaten Langkat yang mandiri, sejahtera, berilmu dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian diridhoi oleh Allah SWT,” ujar Sulis.

Untuk itu, Sulis yang masih menjabat sebagai Bupati Langkat itu pun berharap agar seluruh relawan, pendukung dan simpatisannya bisa menjaga situasi dan kondisi agar tetap tenang, nyaman, aman dan damai. “ Jadi, jangan pula kita anarkis dan menghalalkan segala cara, sebab kemenangan yang ingin kita raih adalah kemenangan yang diridhoi oleh Allah SWT,” ujarnya lagi. n sahrul